Upload
sutardjo-ps
View
350
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Konsep dan Strategi Program P3K Tahun 2008-2010 dalam kaitannya dengan PDT
DISAMPAIKAN BAPPEDA PADA ACARA
PENTALOKA PROGRAM P3K TINGKAT DESA TAHUN 2008
HOTEL AUGUSTA : RABU, 5 NOPEMBER 2008
Konsep dan Strategi Program P3K dalam kaitannya dengan PDT
• Program P3K adalah konsepsi manajemen program/ kegiatan di kecamatan dan desa
• PDT adalah konsepsi implementasi kegiatan di desa
3
Sekilas tentang Konsep Rancang Bangun RPJMD 2006-2010
Cidahu
Nagrak
Cisaat
Ciemas
Surade
Cicurug
Cibadak
Cisolok
Ciracap
Cidolog
Sukabumi
Sukaraja
Cikidang
Cikembar
Lengkong
Pabuaran
Kadudampit
Parungkuda
Nyalindung
Sagaranten
Kalibunder
Kabandungan
WarungkiaraGegerbitung
Tegalbuleud
Parakansalak
Kalapanunggal
Pelabuhanratu
Jampang Kulon
Jampang Tengah
Cidahu
Nagrak
Cisaat
Ciemas
Surade
Cicurug
Cibadak
Cisolok
Ciracap
Cidolog
Sukabumi
Sukaraja
Cikidang
Cikembar
Lengkong
Pabuaran
Kadudampit
Parungkuda
Nyalindung
Sagaranten
Kalibunder
Kabandungan
WarungkiaraGegerbitung
Tegalbuleud
Parakansalak
Kalapanunggal
Pelabuhanratu
Jampang Kulon
Jampang Tengah
AHH RLS, AMH
DBM
Penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah ( 13 Program )
Peningkatan kualitas kehidupan beragama (4 Program)
Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas (12 Program)
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
dan pelayanan sosial (11 Program)
Penciptaan iklim investasi yang kondusif
bagi pengembangan sektor unggulan
daerah (8 Program)
Pengembangan sentra-sentra agroindustri (3 Program)
Penataan dan pengembangan kelompok2 usaha masyarakat dan koperasi (5 Program)
Peningkatan infrastruktur(13 Program)
Peningkatan kualitas kinerja pemerintahan daerah (16 Program)
Kebijakan Utama
Kebijakan Penunjang
awal akhir
Pddk Miskin
IPM
Pemekaran Wilayah (2 Program)Kebijakan Khusus
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan (7 Program)
ILUSTRASI PEMBAGIAN PERAN SESUAI PTO PROGRAM P3K(Integrasi Pembangunan Partisipatif ke dalam Manajemen Pembangunan Daerah)
RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi 2006 – 2010 sebagai Acuan Pembangunan
KECAMATAN sebagai Pemilik Kotak yang berkewajiban menetapkan kebutuhan program dan mengkoordinasikan/ membina Sasaran Program/ kegiatan (Objek
&Subjek) Pembangunan
Tim Pengelola Program P3K Tk Kabupaten yg berkewajiban sbg Steering
yang dituangkan dalam PTO
VISI MISI
DAERAH
*) Program P3K seperti Kotak P3K yang berisi Obat (Program/ kegiatan) hasil Musrenbang yang dibutuhkan Masyarakat
Program/ Kegiatan Kabupaten
Bidang S
osbud
Bidang
Ekonomi
Bidang F
isik
Pras
aran
a
Program P3K Agenda RPJMD 2008-2010Penguatan Kewenangan/ Peran Kecamatan dalam Manajemen Pembangunan Partisipatif Media/ Forum Sinergitas Program Pusat-Provinsi-Kab
Program/ Kegiatan Provinsi
Program/ Kegiatan PusatBENEFIT
Sinergitas Pelaku Pembangunan dalam
Akselerasi penanggulangan
Kemiskinan & Peningkatan IPM berbasis Wilayah
SKPD Terkait Program P3K Tk
Kab sbg Pelaksana yg berkewajiban
menyampaikan rencana prog/
keg serta juklak-juknisnya
Sinergitas Program/ Keg sesuai kebutu-
han Masya-rakat/ Pelaku
Pembangunan
Masyarakat sebagai Subjek Pembangunan
Kerangka Dasar Pola Pikir Program P3KLandasan - Input
Filosofis Efektivitas Pembangunan1.Kesesuaian (relevansi) pemb.dgn kebutuhan & potensi Sumber Daya masy & wilayah 2.Pendayagunaan potensi/ SD lokal utk pembangunan ;3.Sinergitas dan integrasi pemb. Dik, Kes, dan Ekonomi serta sarpras pendukungnya 4.Efektivitas & efisiensi manaj pemb. pd tk desa & kec ; Pertumbuhan pembangunan pd seluruh desa/kel & kec ;
Yuridis•Kepbup 66/2003 ttg Pelimpahan sebagian kew. Bupati kpd Camat•Perbup 11/ 2007 ttg Tata Cara Sun-Tap-Por RKPD•PP 6/ 2008 ttg Pedmn Evaluasi PPD•PP 8/ 2008 ttg Tahapan ...•PP 19/ 2008 ttg Kecamatan
Empiris•Koordinasi dan keterpaduan kurang terwujud dlm perencanaan dan pelaksanaan;•Jangkauan pelayanan dr tk Kab kpd kelompok sasaran kurang efisien;•UPTD SKPD tk Kec umumnya melayani kurang koordinasi•Camat & perangkat Kec belum optimal memerankan fungsi koordinasi & pembinaan•Usulan rencana melalui Musrenbang belum optimal/ In-konsisten
UPAYA :Pemantapan Efektivitas Manajemen pembangunan khususnya Koordinasi & Pembinaan, melalui Program P3K ---------------------------------STRATEGI :1.Penguatan kelembagaan tk. Kab/ Kec/ Desa/ Kelurahan2.Penguatan Kapasitas Pemeran (Stakeholders) Tk Kab. Kec/ Desa/ Kelurahan3.Penguatan Kemandirian Stakeholders Tk. Kec/ Desa/ Kelurahan
Proses Outcomes
1. Kemampuan dan kemandirian Masyarakat
2. Kemampuan Pendayagunaan Potensi/ Sumber Daya
3. Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Kehidupan Masyarakat
1. Kemampuan Lembaga
2. Kapasitas Pemeran
3. Kemandirian Lembaga, Pemeran, dan Masyarakat
Outputs
Interaksi antar Program/Kegiatan SKPD tanpa pendekatan Program P3K Pembangunan
Wilayah Tidak Fokus
KECAMATAN
Interaksi antar Program/ Kegiatan SKPD dengan pendekatan Program P3K Pembangunan Wilayah
Terfokus
Wilayah (Kecamatan) tanpa Program P3K Wilayah (Kecamatan) dengan Program P3K
Sinergitas Program/ Kegiatan melalui Konsepsi Program P3K
Prog/ Keg
Prog/ Keg
Prog/ keg
Prog/ Keg
Prog/ Keg
Prog/ keg
Prog/ KegProg/ Keg
Program P3K
Prog/ Keg
Prog/ Keg
Prog/ Keg
Prog/ Keg
Prog/ Keg
Prog/ Keg
Prog/ Keg
Prog/ Keg
KABUPATEN
PROPINSI/ PUSATKL/ SKPD Prov KL/ SKPD Prov
SKPD SKPD
KL/ SKPD Prov KL/ SKPD Prov
SKPD SKPD
Kecamatan sbg Base Manajemen bagi Sinergitas Program antar Jenjang Pemerintahan/ SKPD
POLA OPERASIONALISASI MANAJEMEN PROGRAM P3K( mengacu Perbup 11/ 2007 )
TAHAP PERENCANAAN (Planning) SINERGI UU 25/ 2004 dg UU 17/2003 TAHAP PELAKSANAAN( Planning) Organizing–Actuating–Controlling
PERENCANAAN PARTISIPATIF
PLANNING – BUDGETTINGPENETAPAN, PELAKSANAAN, PENGEN-
DALIAN, EVALUASI, PELAPORAN, PERTANGGUNG JAWABAN
MUSRENBANG PUS APBN;
APBD PropMUSRENBANG PROV
KU PPA Penelitian RKAAudisi+Costing APBD
MUSRENBANG KAB.
PELAKSANAANForum Gab SKPD/
Forum SKPDPENGENDALIAN
C=EMT3
MUSRENBANG KECAMATAN
EVALUASI
MUSRENBANG DESA/ KEL PELAPORAN
MUSRENBANG DUS PERTANGGUNG JAWABAN
Ranc. Awal RKPD
Ranc. RKPDRanc. Renja SKPD
Ranc. Akhir RKPD/ Renja
Raker Thn-an SKPD
& UPTD
UPTD
SKPD
Ranc Awal Renja SKPD
Keterkaitan Sinergitas Manajemen Program/ Kegiatan antar Desa/ Kelurahan dalam satu atau beda Kecamatan/Daerah
Desa Desa
Desa
Desa
Desa
Kecamatan
Penilaian (pemantauan
, pengendalian
, evaluasi, pelaporan)
Pelaksanaan
Koordinasi dan
Pembinaan Desa
DesaDesa
Kecamatan sbg Base Manajemen
Perencanaan
Fungsi PDT
Penguatan Peran Kecamatan sebagai Base Manajemen dalam rangkaSinergi Pelaksanaan Program / Kegiatan antara Kecamatan – Desa/ Kelurahan, antar Desa/ Kelurahan dalam satu/
beda kecamatan, dan bahkan dapat antar desa/ kelurahan dalam satu/ beda kabupaten,
Kecamatan
Kecamatan
Tim Manajemen Tk. Kabupaten (SKPD Terkait
sesuai Tupoksi)
Urgensi Program P3K Sinergitas Manajemen
PDTPDT
PEMBANGUNAN DESAPEMBANGUNAN DESA TERPADU TERPADU adalah adalah kebijakan pemerintah dalam upaya membangun kebijakan pemerintah dalam upaya membangun sistem manajemen pembangunan desa secara sistem manajemen pembangunan desa secara terpadu, terkoordinir dan sinergis.terpadu, terkoordinir dan sinergis.
Pembangunan Desa Terpadu dimaksudkan untuk Pembangunan Desa Terpadu dimaksudkan untuk membangun sistem manajemen pembangunan membangun sistem manajemen pembangunan desa yang terpadu berbasis masyarakat untuk desa yang terpadu berbasis masyarakat untuk mendorong terciptanya kemandirian dan mendorong terciptanya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.kesejahteraan masyarakat.
Tujuan Pembangunan Desa Terpadu:Tujuan Pembangunan Desa Terpadu:• Mengkondisikan masyarakat dalam gerakan Mengkondisikan masyarakat dalam gerakan
pembangunan Desa/ Kelurahan;pembangunan Desa/ Kelurahan;• Menguatkan/ mengembangkan kelembagaan Menguatkan/ mengembangkan kelembagaan
pemerintahan Desa/ Kelurahan dan pemerintahan Desa/ Kelurahan dan kelembagaan masyarakat;kelembagaan masyarakat;
• Mengembangkan kekaderan penggerak Mengembangkan kekaderan penggerak pembangunan masyarakat; pembangunan masyarakat;
• Menguatkan pembinaan dan pendampingan Menguatkan pembinaan dan pendampingan oleh para pemangku kepentingan terhadap oleh para pemangku kepentingan terhadap proses dan pemanfaatan hasil pembangunan.proses dan pemanfaatan hasil pembangunan.
Sasaran Program :Sasaran Program :•Pemerintahan Desa/Kelurahan Pemerintahan Desa/Kelurahan •Lembaga KemasyarakatanLembaga Kemasyarakatan •Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) •Masyarakat dan kebutuhannyaMasyarakat dan kebutuhannya
IPMIPM10 Langkah 10 Langkah Keswadayaan Keswadayaan
Mengapa harus PDTMengapa harus PDT ? ?
Labelisasi Desa(Desa siaga, Desa Mandiri, dll )
Dana Penanggulangan Kemiskinan Tinggi Angka Kemiskinan tetap Tinggi
Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat yang belum terkoordinir dan terintegrasi
Belum optimalnya peran Pemdes, BPD, LPM dalam pembangunan desa
Pembangunan Desa Terpadu
(PDT)
Gotong royong masyarakat masih bersifat mobilisasi, belum terencana
Monitoring Monitoring dan Evaluasidan Evaluasi
TKPK PusatTKPK Pusat
TKPKTKPK-D-D Propinsi Propinsi
TKPKTKPK-D-D Kab/kota Kab/kota
Camat dan Kasi PMDCamat dan Kasi PMD
Kepala Desa/KelurahanKepala Desa/Kelurahan
PenyeliaPenyelia
Setrawan PropinsiSetrawan Propinsi
Setrawan Kab/kotaSetrawan Kab/kota
Setrawan KecamatanSetrawan Kecamatan
KPMKPM
Masyarakat dengan kegiatan PDT di Desa/KelurahanMasyarakat dengan kegiatan PDT di Desa/Kelurahan
MonevMonevPelaporanPelaporan
Mekanisme Kerja dalam PDT
Musrenbang Musrenbang DesaDesa
Musrenbang Musrenbang KecamatanKecamatan
MusrenbanMusrenbangg
KABUPATEKABUPATENN
MusrenbanMusrenbang g
PROVINSIPROVINSI
MusrenbangMusrenbangNASIONALNASIONAL
31 32
34 35
36B
33
36A 37b 38b 39
310
3MAD
3
3
3
Tahun SebelumnyaTahun Sebelumnya TahunTahun BerikutnyaBerikutnya
KPMKPM
Kasi PMDKasi PMDSetrawanSetrawan
SetrawanSetrawan
SetrawanSetrawan
PenyeliaPenyelia
310
38a37a
Sekilas tentang Kelembagaan Pemerintahan Desa
menurut PP Nomor 72 Tahun 2005
DEFINISI menurut Ketentuan Umum
1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
Lembaga Kemasyarakatan yang Dibutuhkan ?
• Restorasi LPMD ?sehubungan adanya kelembagaan sejenis yg dikembangkan tapi memiliki kesamaan Tupoksi, a.l. : – TPK dalam PNPM MP – UPK dalam PPK– Tarekat IPM dalam PPK IPM – BKM dalam P2KP
• Pergeseran Paradigma Kepemimpinan dalam LPMD– Individual Kolektif– Otoriter Demokratis
Keterkaitan Sinergitas Manajemen Program/ Kegiatan antar UPK dalam satu atau beda Desa/ Kecamatan/ Daerah
UPK UPK
UPK
UPK
UPK
LPMD
Penilaian (pemantauan
, pengendalian
, evaluasi, pelaporan)
Pelaksanaan
Koordinasi dan
Pembinaan UPK
DesaUPK
DESA sbg Base Manajemen
Perencanaan
Peran UPK sesuai Kewenangan & Tupoksi
Penguatan Peran Desa dan UPK sebagai Base Manajemen dalam rangkaSinergi Pelaksanaan Program / Kegiatan antara Desa/ Kelurahan - UPK, antar UPK dalam satu/ beda Desa, dan
bahkan dapat antar UPK dalam satu/ beda kecamatan/ kabupaten,
DESA
DESA
Tim Manajemen Tk. Kecamatan (UPTD Terkait
sesuai Tupoksi)
KONSEP DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN dalam PDT :
BERORIENTASI MASYARAKAT MEMBANGUN MENUJU DESA SEJAHTERA
DESADESA
Sharing Sharing DANADANA
MasyarakaMasyarakat … %t … %
FakirFakirMiskinMiskin
Stimulan Stimulan Pemerintah …Pemerintah …
%%PengelolaPengelola
Stake holdersStake holders
MasyarakatMasyarakat
FasilitatorFasilitator KABUPATENKABUPATEN KECAMATANKECAMATAN DESADESA
Swasta/lain Swasta/lain …%…%
PENDIDIKANPENDIDIKANAPK, APM
KESEHATANKESEHATANYankes, KesLing, & Perilaku masy.
EKONOMIEKONOMIKeg. ekonomi &
Pendapatan masy.
poksar
Tim Koordinasi dan Pembina Program P3K Kabupaten Sukabumi
Kantor BAPPEDA Kabupaten SukabumiKomplek Perkantoran Jajaway – Palabuhanratu
Website :www.bappeda.kabupatensukabumi.go.id
Email :…………
Peran UPK dalam PPK-IPM ~ Program P3K
Adapun Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Lembaga Pengelola Keuangan (LAPAK) merupakan gugus tugas dari Tarekat-IPM Desa/ Kelurahan, sehingga dibentuk dan dibubarkan oleh Tarekat-IPM Desa/ Kelurahan, serta mempunyai tugas pokok :1.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tanggungjawabnya.2.Melaksanakan penilaian terhadap proposal kegiatan yang diajukan oleh kelompok sasaran.3.Memonitor dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok sasaran.4.Memfasilitasi dan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok sasaran.
Dalam konteks Program P3K, kedudukan dan UPK dirancang merupakan satuan kelembagaan yang terdapat dalam LPMD ???
Skenario Peran UPK dalam Program P3K
No Bidang Pemberdayaan Nama UPK Kader Media KIE
I Bidang Pemerintahan Umum
II Bidang Pendidikan PKBM, …. Guru, … SL, PLS, dll
III Bidang Kesehatan & PMKS Pustu, Poskesdes, Polindes, Wahana Bidan, Sanitarian, Kadarzi, dll
Forum SDS, Posyandu, dll
PPST (pusat yan sos tepadu) PSM, LSM, Orsos Posyandu
IV Bidang Daya Beli
IV Infrastruktur
V Pengelolaan Keuangan
Contoh/ Ilustrasi