*KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUTDIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUTSOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 17TAHUN 2008 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 JAKARTA, 27 APRIL 2010

1.Dasar Hukum2.Beberapa Pokok Pengaturan di Bidang Angkutan Laut dalam PP No. 20 Tahun 20103.Tupoksi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut pada Kantor Otoritas Pelabuhan4.Hal-hal yang perlu disiapkan berkaitan dengan Tupoksi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut pada Kantor Otoritas Pelabuhan

OUTLINE *

*DASAR HUKUM LAMA UU No. 21/ 1992Ttg PelayaranPP No. 82/ 1999Ttg Angkutan di PerairanKM. 10/1988Ttg JPTKM. 12/1989Ttg EMKLKM. 33/ 2001Ttg PPALKM. 14/ 2002Ttg BM Barang Dari dan Ke KapalKM. 71/ 2005Ttg Pengangkutan Barang/ di Dalam Negeri Roadmap Asas CabotageKM. 25/ 2002TtgPedoman Dasar Perhit Tarif B/MKM.19/ 2006 dan Mendag Ttg PengangBrg Impor Milik PemKM. 15/ 2007Ttg Tally di PelabKM. 50/ 2003Ttg Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa KepelabKM. 21/ 2007Ttg Sispro Pelayanan Kapal ,Brg dan Pnp Di Pelab Yang Tdk DiusahaKM. 72/ 2005Ttg Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa KepelabKM. 15/ 2002Ttg Tally di PelabInpres No. 5/ 2005Ttg PIPNKM. 16/ 2007Ttg Forum IMRKPP No.2/ 1969Ttg Penyelenggaraan dan PengusahaanAngkutan Laut KM. 35/ 2007TtgPedoman Dasar Perhit Tarif B/MKM. 42/ 2008Ttg BM Barang Dari dan Ke KapalKM.47/ 2008TtgDepo Peti KemasPP No.17/ 1988Ttg Penyelenggaraan dan PengusahaanAngkutan Laut

DASAR HUKUM BARU UU No. 17/ 2008Ttg PelayaranPP No. 20/ 2010Ttg Angkutan di PerairanKM. ../ 2010Ttg Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan LautKM. ../ 2010Ttg Penyelenggaraan dan Pengusahaan JPTKM. ../ 2010Ttg Penyelenggaraan dan Pengusahaan Penyewaan Peralatan AL KM. ../ 2010Ttg Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti KemasKM. ../ 2010Ttg Penyelenggaraan dan Pengusahaan Perantara Jual Beli KapalKM. ../ 2010Ttg Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan KapalKM. ../ 2010Ttg Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat BarangKM. ../ 2010Ttg Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Perairan PelabuhanKM. ../ 2010Ttg Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally MandiriKM. ../ 2010Ttg Penyelenggaraan dan Pengusahaan Pengelolaan KapalKM. ../ 2010Ttg Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Awak KapalKM. ../ 2010Ttg Penyelenggaraan dan Pengusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal*

ANGKUTAN LAUTANGKUTAN SUNGAI DAN DANAUANGKUTAN PENYEBERANGANAngkutan Laut Dalam NegeriAngkutan Laut Luar NegeriAngkutan Laut KhususAngkutan Laut Pelayaran -RakyatAngkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/ atau memindahkan penumpang dan/ atau barang dengan menggunakan kapalBEBERAPA POKOK PENGATURAN DI BIDANG ANGKUTAN LAUT DALAM PP NO. 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN

ANGKUTAN LAUTANGKUTAN DI PERAIRAN*

ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERIa.Pelaksanaan Azas Cabotage;Pasal 5(1)Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.(2)Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang antarpelabuhan laut serta kegiatan lainnya yang menggunakan kapal di wilayah perairan IndonesiaPenjelasan : Yang dimaksud dengan kegiatan lainnya yang menggunakan kapal antara lain kegiatan penundaan kapal, pengerukan, untuk kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air, dan pengangkutan penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumiBEBERAPA POKOK PENGATURAN DI BIDANG ANGKUTAN LAUT DALAM PP NO. 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN*

Peraturan Menteri Perhubungan No. 71 Tahun 2005 tanggal 18 Nopember 2005 tentang Pengangkutan Barang/ Muatan Antarpelabuhan di Dalam Negeri;Peraturan ini menetapkan Roadmap Pelaksanaan Asas Cabotage Angkutan Laut Dalam Negeri Berdasarkan Komoditi, dimana sesuai dengan kapasitas armada nasional yang tersedia diharapkan seluruh barang/ muatan antar pelabuhan di dalam negeri akan telah dapat diangkut oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia selambat-lambatnya 1 Januari 2011.Barang/ muatan antarpelabuhan di dalam negeri meliputi :Minyak dan gas bumi (Oil/ Petroleum);Barang umum (General Cargo);Batubara (Coal)Kayu dan olahan primer (Wood)Beras (Rice)Minyak kelapa sawit (CPO)Pupuk (Fertilizer)Semen (Cement)Bahan galian tambang/ bahan galian logam, bahan galian non logam dan bahan galian golongan C (Mine and Quarry);Biji-bijian lainnya (Other Grains);Muatan cair dan bahan kimia lainnya (Other Liquid);Bijian hasil pertanian (Agri Grain)Sayur, buah-buahan dan ikan segar (Fresh Product);Penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi (Offshore).ROADMAP PELAKSANAAN ASAS CABOTAGE BERDASARKAN KOMODITIKETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI*

ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERIb.Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri;1.Trayek Tetap dan Teratura)Trayek kapal penumpang;b)Trayek kapal peti kemas;c)Trayek kapal barang.

2.Trayek Tidak Tetap dan Tidak TeraturPerusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur hanya dapat mengangkut muatan : a)barang curah kering dan curah cair;b)barang yang sejenis; ataubarang yang tidak sejenis untuk menunjang kegiatan tertentu

Penjelasan :Antara lain kegiatan angkutan lepas pantai atau untuk menunjang kegiatan proyek tertentu lainnyaBEBERAPA POKOK PENGATURAN DI BIDANG ANGKUTAN LAUT DALAM PP NO. 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN*

c.Pengoperasian Kapal Pada Jaringan Trayek.Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasionalPerusahaan angkutan laut nasional harus melayani kegiatan angkutan laut pada trayek dimaksud untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulanDalam keadaan tertentu, perusahaan angkutan laut nasional yang telah mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur dapat melakukan penyimpangan trayek berupa omisi, deviasi dan substitusiTerhadap perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur diberikan insentifBEBERAPA POKOK PENGATURAN DI BIDANG ANGKUTAN LAUT DALAM PP NO. 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN*

Pasal 2 Kapal asing yang mempunyai kontrak sebelum 07 Mei 2008 dan masih melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri tetap dapat melakukan kegiatan sampai dengan 07 Mei 2011Pasal 4Penggunaan kapal asing yang melakukan kegiatan pengangkutan penunjang usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi di dalam negeri yang kontrak pengangkutannya dilakukan setelah 07 Mei 2008 tetap dapat melakukan kegiatannya sampai dengan 01 Januari 2011.Pasal 5Pelanggaran terhadap Pasal 2 dan Pasal 4 kapal asing yang dioperasikan dikenakan sanksi tidak diberikan pelayanan dipelabuhan.PERMENHUB KM 22 TAHUN 2010 TENTANG PENGANGKUTAN BARANG/ MUATAN ANTAR PELABUHAN LAUT DI DALAM NEGERI*

PENINGKATAN JUMLAH ARMADA NIAGA NASIONAL BERBENDERA INDONESIA (POSISI 31 MARET 2005 VS MARET 2010)`3.268 Unit(54,1 %)Unit KapalPosisi Maret 2010 total armada sebanyak 9.309 unit kapal (11,95 juta GT), bila dibandingkan dengan bulan Maret 2005 yang total armadanya sebanyak 6.041 unit kapal (5,67 juta GT) maka terjadi peningkatan jumlah armada sebanyak 3.268 unit kapal (54,1%) atau sebesar 6,28 jt GT (110,8%).KEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAI SETELAH 5 (LIMA) TAHUNPELAKSANAAN INPRES NO. 5 TAHUN 2005*

Chart1

6041

9309

Januari s.d Maret 2005

9309

Sheet1

s.d 31 Maret 2005s.d Maret 2010

Januari s.d Maret 200560419309

PENINGKATAN PANGSA MUATAN PELAYARAN NASIONAL UNTUK ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI %Juta TonKEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAI SETELAH 5 (LIMA) TAHUNPELAKSANAAN INPRES NO. 5 TAHUN 2005*

NoMuatan20052006 200720082009 1Nasional(%)114,5 (55,5%)135,3 (61,3%)148,7(65,3%)192,8(79,4%)258,4(90,2%)2Asing(%)91,8 (44,5%)85,4 (38,7%)79,2(34,7%)50,1(20,6%)28,0(9,8%)Jumlah206,3220,7227,9242,9286,4

Chart1

55.544.5

61.338.7

65.334.7

79.420.6

90.29.8

Kapal Nasional

Kapal Asing

90,2

Sheet1

20052006200720082009

Kapal Nasional55.5061.3065.3079.4090.20

Kapal Asing44.5038.7034.7020.609.80

%Juta TonPENINGKATAN PANGSA MUATAN PELAYARAN NASIONAL UNTUK ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI KEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAI SETELAH 5 (LIMA) TAHUNPELAKSANAAN INPRES NO. 5 TAHUN 2005*

NoMuatan20052006200720082009 1Nasional(%)24,6 (5,0%)29,4 (5,7%)31,4 (5,9%)38,2(7,1%)49,3(9,0%)2Asing(%)468,4 (95,0%)485,8 (94,3%)500,5 (94,1%)498,2(92,9)501,7(91,0)Jumlah493,0515,2531,9536,4551,0

ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERIPasal 23(2)Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari :a.pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri; atau b.pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.(3)Perusahaan angkutan laut asing hanya dapat melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.Perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menunjuk perusahaan nasional sebagai agen umum(6)Perusahaan angkutan laut asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khususBEBERAPA POKOK PENGATURAN DI BIDANG ANGKUTAN LAUT DALAM PP NO. 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN*

ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERIPasal 25(2)Pengangkutan barang impor milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus menggunakan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional.(3)Dalam hal jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia untuk melayani kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, perusahaan angkutan laut nasional dapat menggunakan kapal asing.

Pasal 30(1)Perusahaan angkutan laut asing hanya dapat melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan wajib menunjuk perusahaan nasional sebagai agen umum.(2)Agen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:a.perusahaan nasional keagenan kapal; ataub.perusahaan angkutan laut nasional.BEBERAPA POKOK PENGATURAN DI BIDANG ANGKUTAN LAUT DALAM PP NO. 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN*

ANGKUTAN LAUT KHUSUSPasal 39(1)Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. (2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha pokok di bidang industri, kehutanan, pariwisata, pertambangan, pertanian, perikanan, salvage dan pekerjaan bawah air, pengerukan, jasa konstruksi dan kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya.

Pasal 41(1)Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum, kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin dari Menteri.(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:a.tidak tersedianya kapal; danb.belum adanya perusahaan angkutan laut nasional yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan laut yang ada.BEBERAPA POKOK PENGATURAN DI BIDANG ANGKUTAN LAUT DALAM PP NO. 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN*

ANGKUTAN LAUT PELAYARAN - RAKYATPasal 45(1)Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.(2)Penggunaan kapal angkutan laut pelayaran-rakyat berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a.kapal layar (KL) tradisional yang digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin;b.kapal layar motor (KLM) berukuran tertentu dengan tenaga mesin dan luas layar sesuai ketentuan; atauc.kapal motor (KM) dengan ukuran tertentu.Pasal 46Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) termasuk di dalamnya kegiatan bongkar muat serta kegiatan ekspedisi muatan kapal laut, yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.Pasal 48Armada angkutan laut pelayaran-rakyat dapat dioperasikan pada jaringan trayek angkutan dalam negeri dan trayek lintas batas, baik dengan trayek tetap dan teratur maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur.BEBERAPA POKOK PENGATURAN DI BIDANG ANGKUTAN LAUT DALAM PP NO. 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN*

Pemberdayaan Industri Angkutan Perairan Nasional dan Perkuatan Industri Perkapalan Nasional Wajib Dilakukan Oleh PemerintahPerkuatan Industri Perkapalan Nasional memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan;memfasilitasi kemi-traan kontrak jangka panjang antara pemi-lik barang dan pemilik kapal; danc. memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar minyak untuk angkutan di perairan.menetapkan kawasan industri perkapalan terpadu;mengembangkan pusat desain, litbang industri kapal nasional;mengembangkan standardisasi dan komponen kapal mengembangkan industri bahan baku & komponen kapal;e.memberikan insentif kepada perusahaan angkutan perairan nasional yang membangun dan/atau mereparasi kapal di dalam negeri dan/atau yang melakukan pengadaan kapal dari LN;f. membangun kapal pada industri galangan kapal nasional apabila biaya pengadaannya dibebankan kepada APBN/ APBD;g. membangun kapal yang pendanaannya berasal dari luar negeri dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal; danmemelihara dan mereparasi kapal pada industri perkapalan nasional yang biayanya dibebankan kepada APBN/ APBD.

Pemberdayaan Industri Angkutan Perairan Nasional BEBERAPA POKOK PENGATURAN DI BIDANG ANGKUTAN LAUT DALAM PP NO. 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN*

a.bongkar muat barang;b.jasa pengurusan transportasi;c.angkutan perairan pelabuhan;d.penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;e.tally mandiri;f.depo peti kemas;g.pengelolaan kapal (ship management);h.perantara jual beli dan/atau sewa kapal (ship broker);i.keagenan Awak Kapal (ship manning agency); j.keagenan kapal; dank.perawatan dan perbaikan kapal (ship repairing and maintenance).USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN (PERUBAHAN NOMENKLATUR DARI USAHA PENUNJANG ANGKUTAN LAUT)-Usaha jasa terkait dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu dan wajib memiliki izin usaha.-Kegiatan bongkar muat dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan nasional (untuk barang tertentu pada kapal yang dioperasikannya).g, h, i, j, k adalah jenis usaha jasa terkait baruBEBERAPA POKOK PENGATURAN DI BIDANG ANGKUTAN LAUT DALAM PP NO. 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN*

Pasal 80 :

(1)Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery.(2)Kegiatan usaha bongkar muat barang oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di pelabuhan. (3)Selain badan usaha sebagaimana dimaksud diatas, kegiatan bongkar muat barang tertentu dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya.(4)Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut, izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya.

POKOK POKOK PENGATURAN USAHA BONGKAR MUAT BARANG DALAM PP N0 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN *

(5)Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi barang:milik penumpang;curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa;curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui conveyor atau sejenisnya; danyang diangkut di atas kendaraan melalui kapal Ro-Ro.

(6)Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan bongkar muat semua jenis barang apabila di pelabuhan tersebut tidak terdapat perusahaan bongkar muat barang.POKOK POKOK PENGATURAN USAHA BONGKAR MUAT BARANG DALAM PP N0 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN *

Pasal 81

(1)Pelaksanaan kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan peralatan bongkar muat oleh tenaga kerja bongkar muat. (2)Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan laik operasi dan menjamin keselamatan kerja.(3)Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat.POKOK POKOK PENGATURAN USAHA BONGKAR MUAT BARANGDALAM PP N0 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN *

(1)Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi meliputi: penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, penerbitan dokumen angkutan, pengurusan penyelesaian dokumen, pemesanan ruangan pengangkut, pengiriman, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan dan logistik, klaim, asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan, penyediaan sistem informasi dan komunikasi, dan layanan logistik.Penjelasan :Layanan logistik berupa kegiatan perencanaan, penanganan, dan pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang, termasuk informasi, jasa pengurusan, dan administrasi terkait yang dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi untuk pengiriman dan penerimaan barang.(2)Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi.

POKOK POKOK PENGATURAN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI DALAM PP N0 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN Pasal 82 : *

(1)Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan merupakan kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan.(2)Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha angkutan perairan pelabuhan.(3)Selain badan usaha sebagaimana dimaksud diatas, kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.(4)Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya.

POKOK POKOK PENGATURAN USAHA ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHANDALAM PP N0 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN Pasal 83 : *

Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut merupakan kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dan/atau alat apung untuk pelayanan kapal.

(2)Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut.

POKOK POKOK PENGATURAN USAHA PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN LAUT ATAU PERALATAN JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN LAUTDALAM PP N0 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN Pasal 84 : *

(1)Kegiatan usaha tally mandiri merupakan kegiatan jasa menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut.(2)Kegiatan usaha tally mandiri dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha tally mandiri.(3)Kegiatan usaha tally mandiri dilakukan di kapal pada kegiatan stevedoring terhadap setiap kapal nasional maupun kapal asing yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di wilayah kerja pelabuhan.(4)Selain badan usaha tally mandiri diatas, kegiatan tally dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan bongkar muat atau perusahaan jasa pengurusan transportasi, terbatas hanya untuk kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.(5)Kegiatan tally yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan bongkar muat, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi, izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya.POKOK POKOK PENGATURAN USAHA TALLY MANDIRIDALAM PP N0 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN Pasal 85 : *

(1)Kegiatan usaha depo peti kemas meliputi: penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, pembersihan atau pencucian, perawatan, dan perbaikan peti kemas, pemuatan dan pembongkaran less than container load cargo, dan kegiatan lain yang antara lain terdiri atas: pemindahan, pengaturan atau angsur, penataan, lift on lift off secara mekanik, pelaksanaan survei, pengemasan, pelebelan, pengikatan/pelepasan, pemeriksaan fisik barang, penerimaan, penyampaian, dan tempat penimbunan yang peruntukkannya untuk kegiatan depo peti kemas dalam pengawasan kepabeanan.(2)Kegiatan usaha depo peti dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas.(3)Kegiatan usaha depo peti kemas dapat dilakukan di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan.

POKOK POKOK PENGATURAN USAHA DEPO PETI KEMASDALAM PP N0 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN Pasal 86 : *

Pasal 87 :

(1)Kegiatan usaha pengelolaan kapal merupakan kegiatan pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal.

(2)Kegiatan usaha pengelolaan kapal dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha pengelolaan kapal. POKOK POKOK PENGATURAN USAHA PENGELOLAAN KAPAL (SHIP MANAGEMENT) DALAM PP N0 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN *

Pasal 88 :

(1)Kegiatan usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal adalah merupakan kegiatan usaha perantara jual beli kapal dan/atau sewa menyewa kapal.

(2)Kegiatan usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal.POKOK POKOK PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERANTARA JUAL BELI DAN/ATAU SEWA KAPAL (SHIP BROKER) DALAM PP N0 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN *

Pasal 89 :

(1)Kegiatan usaha keagenan awak kapal merupakan kegiatan rekruitmen awak kapal dan penempatannya di kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Kegiatan usaha keagenan awak kapal dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha keagenan awak kapal.

POKOK POKOK PENGATURAN KEGIATAN USAHA KEAGENAN AWAK KAPAL (SHIP MANNING AGENCY) DALAM PP N0 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN *

Pasal 90 :

(1)Kegiatan usaha keagenan kapal merupakan kegiatan mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia.(2)Kegiatan usaha keagenan kapal dapat dilakukan oleh:a. perusahaan nasional keagenan kapal; ataub. perusahaan angkutan laut nasional.(3)Kegiatan keagenan kapal yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya.

POKOK POKOK PENGATURAN KEGIATAN USAHA KEAGENAN KAPALDALAM PP N0 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN *

Pasal 91 :

(1)Kegiatan usaha perawatan dan perbaikan kapal merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.(2)Kegiatan usaha perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha perawatan dan perbaikan kapal.

POKOK POKOK PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL (SHIP REPAIRING AND MAINTENANCE)DALAM PP N0 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN *

*KEGIATAN USAHA ANGKUTAN DI PERAIRAN

KEGIATAN USAHA

Izin Usaha Angkutan di PerairanIzin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di PerairanIzin Operasi Angkutan di PerairanIzin Usaha Angkutan LautIzin Usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau; dan Izin Usaha Angkutan Penyeberangan

*IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT (Pasal 94 PP.No.20/2010)Untuk melakukan kegiatan angkutan laut, Badan Usaha wajib memiliki izin usaha.Untuk mendapatkan izin angkutan laut, Badan Usaha wajib :

memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175;

memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut dengan daya motor penggerak paling kecil 150 tenaga kuda (TK) dengan tongkang berukuran paling kecil GT 175;

memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175; atau

memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175.

*Lanjutan. Pasal 96 PP. No. 20/2010

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang memiliki kapal berbendera Indonesia paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan angkutan laut patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.

IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN-RAKYAT Untuk melakukan kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat, orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha wajib memiliki izin usaha (Pasal 99 ayat (4) .Untuk mendapatkan izin angkutan laut pelayaran-rakyat, orang perseorangan atau Badan Usaha wajib :kapal layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin;

kapal layar motor (KLM) tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; atau

kapal motor (KM) berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 serta paling besar GT 35 yang dibuktikan dengan salinan grosse akta, surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.*

Pasal 162 :

(1)Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a, pelaksana kegiatan angkutan laut khusus wajib memiliki izin operasi yang diberikan oleh Menteri.(2)Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:a.Administrasi (akte pendirian, NPWP, penanggung jawab, keterangan domisili dan izin usaha dari instansi pembina usaha pokoknya)b.Teknis :-memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya yang dibuktikan dengan salinan grosse akta, surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal; dan-memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan pelayaran niaga, nautika, dan/atau teknika.(5)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan laut khusus masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri.POKOK POKOK PENGATURAN KEGIATANIZIN OPERASI ANGKUTAN LAUT KHUSUSDALAM PP N0 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN *

*) Terbuka dengan persyaratan dalam kepemilikan modal (ditentukan batasan maksimal kepemilikan modal asing).**) Terbuka dengan persyaratan hanya untuk modal dalam negeri 100%.***) Tertutup dalam arti belum dimasukkan dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).POKOK POKOK PENGATURAN KEGIATANUSAHA ANGKUTAN DAN USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRANDALAM PP N0 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN *

Usaha Angkutan dan Jasa Terkait dengan Angkutan di PerairanPemberi IzinPenanaman Modal AsingMenteriGubernurBupati/WalikotaTerbuka*)Terbuka**)Tertutup***)Angkutan LautAngkutan Laut Pelayaran RakyatBongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Tally Mandiri Depo Peti Kemas Pengelolaan Kapal (Ship Management) Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (Shipbroker) Keagenan Awak Kapal (Ship Manning Agency) Keagenan Kapal Perawatan dan Perbaikan Kapal (Ship Repairing and Maintenance)

Terima Kasih*

1

*********************