1

PERAN ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA (AP2I) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

Oleh: Haryanto

BAHAN SOSIALISASI AP2I

ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA

Berdiri:

6 Desember 2005

Bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik

dan atau tidak merupakan bagiannya, yang dalam melakukan kegiatannya menjunjung tinggi etika

profesi

Wadah untuk meningkatkan kemampuan, profesionalitas

dan produktivitas serta sebagai media informasi dan publikasi

perencana dan publik yang memanfaatkan.

TUJUAN

Anggota

1. Meningkatkan kemampuan, profesionalitas dan produktivitas perencana.

2. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas instansi/unit perencana.

3. Menerapkan kode etik perencana.

4. Mengembangkan jejaring kerjasama antar-anggota Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia.

1. Pemegang JFP (Anggota Biasa)

2. PFP yg ditugaskan ke dlm jabatan lain (Anggota Luar Biasa)

3. Tokoh Perencana (Anggota Kehormat-an)

Akte Notaris Bonar Sihombing,SH. Nomor 17 Tanggal 17 Juni 2007

2

KEANGGOTAAN AP2I

Pemangku jabatan fungsional perencana

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada

dalam status dibebaskan sementara dari jabatan fungsional

perencana

Tokoh Perencana Pemerintah, Perencana lain dan individu yang

dipandang telah berjasa kepada Asosiasi

Perencana Pemerintah Indonesia

Anggota Biasa

Anggota Luar Biasa

Anggota Kehormatan

POTENSI YANG BELUM TERKELOLA SECARA BAIK

3

POTENSI ANGGOTA BIASA AP2I

4

DENGAN ASUMSI

5

DEWAN PEMBINA KETUA UMUM DEWAN PENASEHAT

KETUA KOORD

WILAYAH III

KETUA KOORD

WILAYAH II

KETUA KOORD

WILAYAH I

SEKJEN

BENDAHARA

Diirektur

Litbang

Kebijakan

Direktur

Organisasi

dan

Kerjasama

Direktur

Umum Direktur

Hukum dan

Advokasi

Direktur

Pengembangan

Kapasitas

Perencana

PARA KOMISARIAT DI WIL I PARA KOMISARIAT DI WIL II PARA KOMISARIAT DI WIL III

WAKIL

BENDAHARA

LSP

PERENCANA

KOMISI KODE

ETIK

PERENCANA

Asisten

Bidang

Organisasi

Asisten Bidang

Publikasi

Asisten Bidang

Pengembangan

dan Penyeleng

garaan

Program

Asisten Bidang

Hukum

Asisten

Bidang

Umum

MUSYAWARAH NASIONAL AP2I - RAPAT ANGGOTA

STRUKTUR ORGANISASI AP2I PERIODE 2015-2018

Asisten Bidang

Inovasi

Asisten Bidang

Advokasi

KOMISI

KEUANGAN

WAKIL SEKJEN

Asisten

Bidang

Kerjasama

7

8

9

Visi AP2I Nasional 2015-2018 “Menjadi Organisasi Profesi yang Kredibel, Mandiri, dan Berdayaguna bagi Anggota dan Lembaga Perencana Pusat dan Daerah”

Kredibel : Proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan informasi yang benar, akurat, dan mengutamakan proses teknokratis

Mandiri : Mampu Melaksanakan Program Kerja dengan Sumber Daya yang Tersedia di Organisasi

Berdayaguna : Mampu memberikan layanan yang dibutuhkan oleh anggota dan lembaga perencana pusat dan daerah

5 MISI

Meningkatkan profesionalitas

perencana pusat dan daerah

Mengembangkan

jasa layanan yang

berkualitas

Membang un

spirit “sense of

belonging”

anggota asosiasi

Merevitalisasi peran dan

fungsi AP2I

Mengembangkan media komunikasi, informasi, dan

jaringan kerjasama dengan stakeholders perencanaan

pusat dan daerah

4 TUJUAN

Meningkatkan kemampuan,

profesionalitas dan produktivitas

perencana.

Meningkatkan

kapasitas dan

produkt. instansi/

unit perencana

Menerapkan kode etik perencana. Mengembangkan jejaring kerjasama antar-anggota

Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia

12 SASARAN

• Tersedianya

lembaga

sertifikasi

perencana

pemerintah

• Terlaksana

nya Reformas

Pembinaan

JFP

Terlaksananya

program

pengembangan

kapasitas

Perencana Pusat

dan Daerah

(bermitra dg

Pusbin dan

lemabga lainnya)

Tersedianya jasa-

jasa layanan

Asosiasi yang

berkualitas

(kurikulum

program CB, buku-

buku, leaflet, pro

gram software PK ,

Tim Ahli, dll).

80% dari

total

pejabat FP

menjadi

anggota

AP2I di

akhir tahun

2018

Opini stakeholders

terhadap

kemandirian,

kredibiltas, dan

kemanfaatan

organisasi AP2I

sekurang-

kurangnya BAIK

Meningka

tnya Asset

AP2I

hingga

300% di

akhir

2018

Tersedianya

software penilaian

Kinerja Peencana

Terbangunnya

web site yang

berkualitas

Tersedianya

Jurnal Perencana

Pemerintah

Terbangunnya

sekurang-

kurangnya 15 MOU

kerjasama dengan

lembaga

perencana pusat,

daerah dan

lembaga lainnya

Meningkatnya

komisariat

AP2I sebanyak

20 komsat

pusat dan

daerah

14 AGENDA (PROGRAM)

Kredibel Kemandirian Berdayaguna

• Mengembang

kan lembaga

sertifikasi

perencana

pemerintah

• Mendorong

Reformasi

Pembina. JFP

Melaksanakan

program

pengembangkan

kapasitas

Perencana Pusat

dan Daerah

(termasuk

kapasitas PN

AP2I)

• Mengembangkan

produk-produk

jasa layanan

AP2I

• Melakukan

policy research di

bid perencanaan

pembangunan

Menyusun

database

perencana

Revitalisasi

kapasitas

organisasi AP2I

(sistem, Struktur/

Prasarana, dan

SDM)

Mening

katkan

sumber-

sumber

pendana

an

organisasi

Mengembangkan E-

DUPAK

Menyusun web-site

AP2I

Menerbitkan Jurnal

Perencana

• Membangun

jaringan

kerjasama

• Memberikan

konsultasi,

fasilitasi dam

advokasi kpd

perencana

Mengembang

kan Komsat

AP2I pusat dan

daerah

10

Agenda Kerja AP2I 2015-2018

Agenda

• Mengembang kan Lembaga Sertifikasi Profesi Perencana

Tujuan

• Apa indikatornya bahwa dokumen perencanaan pembangunan sudah dikerjakan dg metode, norma, pendekatan, dan prosedur yg tersandar?

• Apa indikatornya bahwa dokumen perencanaan pembangunan telah dikerjakan oleh orang yang kompeten yang memiliki kualitas sebagai Certified di bidang perencanaan pembangunan?

11

• Menjamin bahwa dokumen perencanaan pembangunan telah disusun oleh orang yang kompeten, dibuat melalui proses, pendekatan, norma, dan prosedur yang baku/terstandar

Masalah

KUALITAS PERENCANAAN

1

Agenda Kerja AP2I 2015-2018

Agenda

• Mendorong Reformasi Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana

Tujuan

• Mekanisme Kerja PF dan PS yang belum baku menyebabkan dinamika hubungan kerja yg kurang kondusif di Unit kerja Perencanaan?

• Substansi kegiatan perencanaan pembangunan dalam KepmenPAN 16/2001 kurang selaras dengan dinamika UU 25/2004 ttg SPPN dan UU ASN

• Tunjangan Jabatan Fungsional sudah tidak sesuai dengan dinamika tuntutan kinerja

• Sistem adminsitrasi penilaian Angka Kredit perencana belum disesuaikan dengan dnamika perkembangan sistem informasi

12

• Menyusun standar hubungan mekanisme kerja PFP-PS di uinit kerja perencanaan

• Mereview KepmenPAN 16/2001 agar berbasis pada output dan kinerja

• Merumuskan sistem tunjangan yang memadai bagi PFP

• Merumuskan E-Dupak agar adminsitrasi penilaian AK lebih efektif dan efisien

Masalah

PENINGKATAN KUALITAS DAN KINERJA

PERENCANA

2

Agenda Kerja AP2I 2015-2018

Agenda

• Melaksana kan program pengem bangan kapasitas Perencana Pusat dan Daerah

Tujuan

• Perncanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan siistem perencanaan pembangunan nasional, utk itu PPD harus terintegrasi dengan PPN. Masalah, bagaimana menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional?

• Reformasi mendorong munculnya berbagai regulasi dan kebijakan di berbagai sektor termasuk di bidang perencanaan pembangunan. Untuk itu, daerah harus sigap dan cepat dalam merespon berbagai perubahan tersebut. Bagaimana kapasitas daerah harus ditingkatkan secara cepat dan berkualitas sehingga dinamika perubahan kebijakan pemerintah pusat cepat di adopsi oleh pemerintah daerah?

13

• Membantu pemerintah daerah dalam melakukan penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional

• Membantu meningkatkan kompetensi perencana daerah agar lebih cepat dalam merespon dinamika perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Masalah

PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN

KOMPETENSI PERENCANA

3

Agenda Kerja AP2I 2015-2018

Agenda

• Melakukan kajian kebijakan, dan merumuskan policy research, policy note, policy brief, dan jurnaldi bidang perencanaan pembangunan

Tujuan

• Kondisi sosial, ekonomi, dan politik baik di tingkat Internasional, nasional, maupun daerah, saat ini berkembang sangat cepat dan sangat dinamis. Perencana dituntut utk cepat tanggap dlm merespon permasalahan yg terjadi. Untuk itu, perencana harus selalu aktif melakukan kajian terhadap isu-isu terkini yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk policy paper, policy note, policy brief, atau tulisan-tulisan dalam bentuk jurnal maupuan manajal di bidang perencanaan pembangunan untuk nantinya disampaikan kepada Para Pembuat Keputusan.

14

• Melakukan kajian strategis terhadap isu-isu terkini di bidang perencanaan pembangunan

• Meningkatkan kinerja pengembangan profesi perencana

Masalah

PENINGKATAN KUALITAS

PERENCANAAN

4

Paper and Analysis

Agenda Kerja AP2I 2015-2018

Agenda

• Menyusun web site, mengembangkan database dan jaringan kerjasama perencana

Tujuan

• Belum tersedianya informasi tentang data perencana pusat dan daerah menyebabkan kualitas kebijakan yang diambil tidak sesuai dg kondisi yg sebenarnya

• Terbatasnya komunikasi dan informasi antar perencana mempengaruhi perkembangan wawasan dan pola pikir para perencana, yang berakibat pada tingkat pencapaian kualitas perencanaan pembangunan yg dihasilkan. Utk itu, perlu adanya wahana komunikasi dan jaringan kerjasama untuk sharing dan updating informasi, pengetahuan dan perkembangan yang terjadi.

15

• Membangun sistem informasi dan komunikasi antar perencana pusat dan daerah,

• Membangun database perencana dalam rangka mendorong peningkatan kualitas kebijakan di bidang perencanana pembangunan

Masalah

PENINGKATAN KUALITAS

PERENCANAAN

5

Agenda Kerja AP2I 2015-2018

Agenda

• Memberikan konsultasi, fasilitas dan advokasi dalam rangka pembinaan karir perencana pusat dan daerah

Tujuan

• Para PFP terkadang mengalami berbagai permasalahan dalam karir mereka, seperti: – Kurang nya pengetahuan

tentang sistem JFP

– Tidak fahamnya tentang tata cara mengumpulkan AK perencana,

– Kurang fahamnya tentang berhubungan kerja dengan para PS

– Terhambatnya karir,

– Masalah dengan BKD, dengan Tim Penilai AK, serta dengan atasan atau kolega yg dapat menghambat karir PFP

16

• Membantu peningkatan karir para PFP dengan memberikan fasilitas , konsultasi dan advokasi kepada para PFP pusat dan daerah yang ingin karirnya berjalan sesuai dengan yg diharapkan

Masalah

PENINGKATAN KARIR DAN KINERJA PERENCANA

6

Iuran Anggota Biasa AP2I Berdasarkn Angaran Rumah Tangga AP2I

1. Uang Pangkal Rp. 10.000,- sekali selama sebagai anggota AP2I .....( 70% Komisariat & 30% Nas.)

2. Sumbangan Wajib Organisasi (SWO) = Rp. 2.000/ bulan x 12 = Rp. 24.000,- .....Ke Nasional

3. Iuran bulanan Rp. 5.000,-/bulan x12 = Rp. 60.000,- ..... (70% Komisariat & 30% Nasional)

Total Iuran:

Rp. 94.000,- + Rp 6.000,- sumbangan suka rela = Rp. 100.000,-/tahun

17

APA YANG AKAN ANDA DAPATKAN

⇒ Kartu Tanda Anggota AP2I dan Akses terhadap Produk-produk AP2I (Buku, e-artikel, dll)

⇒ Dipilih dan/atau Memilih Pengurus Nasional AP2I

⇒ Advokasi dan Konsultasi Masalah Karir Pejabat Fungsional Perencana

⇒ Kosultasi tentang Jabatan Fungsional Perencana

⇒ Konsultasi dan Informasi tentang Diklat Jabatan Fungsional Perencana dan Diklat Substansi di bidang Perencanaan Pembangunan

⇒ Kesempatan sebagai nara sumber, moderator, pembahas/peserta dalam Seminar/FGD yang diselenggarakan oleh AP2I

⇒ Kesempatan menulis artikel/makalah utk diterbitkan dalam Jurnal Perencanan Pembangunan

⇒ Mendapatkan Informasi tentang Jaringan Para Perencana di Seluruh Indonesia

⇒ Konsultasi dan diskusi tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJPN, RPJPD, RPJMN, RPJMD, RENSTRA K/L/SKPD, RKP/D, RENJA K/L/SKPD, dll), & Ev. Perencanaan Pembangunan

⇒ Dan Lain-Lain....

Terima Kasih

18