Upload
letuong
View
257
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
UKURAN KEBERHASILAN
9 PROGRAM
a) Telah terbentuk Tim Manajemen Perubahan di Lingkungan Ditjen HUBUD
b) Sedang dilaksanakan pengumpulan data primer salah satunya melalui kuesioner guna menentukan strategi satunya melalui kuesioner guna menentukan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi di Lingkungan Ditjen HUBUD
c) Setelah tersusunnya strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi di lingkungan Ditjen HUBUD akan dilakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan
(Program 2)
Penataan dan Penguatan Organisasi
• Telah tersusun Roadmap Kelembagaan DJU
• Telah terbentuk unit organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara• Sedang dalam proses pembentukan organisasi Unit Penyelenggara Bandar Udara
O P E R A T O R
UPT
BANDAR
UDARA BANDARA
NAVIGASI
ROADMAP KELEMBAGAAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
UNIT
NAVIGASI
Pembinaan:
- Pengaturan
-Pengawasan
-Pengendalian
-Penegakan Hukum
DITJEN HUBUDDITJEN HUBUDDITJEN HUBUDDITJEN HUBUD
OTORITAS
BANDARA
R E G U L A T O R
Balai :
-Balai Elektronika
-Balai Kalibrasi
-Balai Hatpen
SERTIFIKASI KELAIKAN UDARA &
PESAWAT UDARA
BLU
PENEGAKAN
HUKUM
PELAKSANAAN
PELAYANAN
PENYIMPANGAN
NSPK
PENGAWASAN &
PENGENDALIAN
1. Pengujian
2. Perawatan
3. Kalibrasi
4. Peneraan
5. Uji Mutu
6. Uji Pelaksanaan Kegiatan
REKOMENDASIProses Sertifikasi/Ijin
Pelayanan
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
SETDITJEN
KANTOR
PUSAT
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN HUBUD
DIT. KEAMANAN
PENERBANGAN
DIT. NAVIGASI
PENERBANGAN
DIT. KELAIKAN
UDARA DAN
PENGOPERASIAN
PESAWAT UDARA
DIT. BANDAR
UDARA
DIT. ANGKUTAN
UDARA
FUNGSI
REGULATOR
KANTOR
OTORITAS
BANDAR
UDARA
FUNGSI OPERATOR
BALAI - BALAIUPT BU/
UPBU
UPT
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
PELIMPAHAN
KEWENANGAN
SEBAGIAN
PENGAWASAN &
PENGENDALIAN
Mekanisme
Tata Kerja
KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA
UPT BU/UPBU, BUBU,
BANDARA KHUSUS
PESAWAT
UDARA
NAVIGASI
PENERBANGAN
BUAU
MEKANISME
PENGAWASAN &
PENGENDALIAN
F
O
K
U
S
R
(Program 4)
Penataan Tata Laksana
Kelembagaan
R
E
F
O
R
M
A
S
I
Sumber Daya Manusia
Ketatalaksanaan
Bussiness Process
Standard Operating Procedures (SOP)
1. Pengertian SOP
�Penetapan tertulis mengenai aktivitas-aktivitas baku yang
harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan
administrasi pemerintahan, kapan, dimana dan oleh siapa
serta bagaimana hasilnya.
Standard Operating Procedure (Prosedur Tetap)
serta bagaimana hasilnya.
�Standarisasi cara yang dilakukan pejabat publik/instansi
pemerintah atau pegawai dalam menyelesaikan
pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya
2. Pentingnya SOP
• Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan
oleh pejabat publik/instansi pemerintah atau pegawai dalam
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya
• Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas
• Membantu pejabat publik/instansi pemerintah atau pegawai menjadi
lebih mandiri (tidak tergantung pada disposisi)lebih mandiri (tidak tergantung pada disposisi)
• Menciptakan ukuran standar kinerja bagi pejabat publik/instansi
pemerintah atau pegawai
• Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat
berlangsung dalam berbagai situasi
• Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi
mutu, waktu dan prosedur
Lanjutan
• Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai
oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya
• Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai
• Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya
• Sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan • Sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan
hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan
• Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas
• Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam
memberikan pelayanan
• Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar
pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja
pelayanan
3. Proses Penyusunan
Persiapan
Penilaian Kebutuhan
SOP
Pengembangan
SOP
Integrasi SOP
Dalam Manajemen
Monitoring
Dan Evaluasi
3. Proses Penyusunan
3. Proses Penyusunan
Prinsip-prinsip penyusunan:
�Kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan
mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai bahkan seseorang yang sama
sekali baru dalam tugas pelaksanaan tugasnya.
�Efisiensi dan efektivitas. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan
prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas.
�Keselarasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-
prosedur standar lain yang terkait.prosedur standar lain yang terkait.
�Keterukuran. Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar
kualitas (mutu) tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya.
�Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan
dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam
penyelenggaraan administrasi pemerintahan .
�Kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan
dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.
�Kepastian hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan
sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk
melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum.
3. Proses Penyusunan
Prinsip-prinsip penerapan:
Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun,
dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan.
Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran
organisasi, dari level yang paling rendah dan tertinggi.
Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan-
penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif.
Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan prosedur standar yang telah ditetapkan.
Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai peran-peran tertentu dalam
setiap prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tertentu tidak melaksanakan perannya
dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak
pada proses penyelenggaraan pemerintahan.
Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus
didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi setiap
mereka yang memerlukan.
Anak panah
Konektor
Simbol-simbol Flowchart
Proses
Pengambilan keputusan Konektor untuk pergantian
halaman
Konektor
Start/Akhir proses
Nomor
Tanggal
Standar Operating Prosedure
Pengajuan Cuti Tahunan
Dasar hukum:
1. Pegawai yang akan mengajukan cuti tahunan harus mengisi formulir cuti tahunan, dan
menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Bagian Kepegawaian untuk diteliti mengenai
CONTOH SOP
menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Bagian Kepegawaian untuk diteliti mengenai
hak cuti
2. Pegawai yang mengajukan cuti menandatangani formulir pengajuan dan menyampaikan
kepada atasan langsung yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang memberikan cuti
untuk ditandatangani
3. Atasan langsung menyerahkan kepada pegawai yang bersangkutan
4. Pegawai yang melaksanakan cuti wajib melapor kepada atasan langsung setelah
melaksanakan cuti
Disahkan oleh:
Kepala
Pembangunan/pengembangan
e-government
Pengertian e-government:
• Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untukmemberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan denganpemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan padalegislatif, yudikatif, atau administrasi publik untukmeningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayananmeningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayananpublik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, sertaaksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.
Implementasi E-government
pada Ditjen Perhubungan Udara
• Website Ditjen Perhubungan Udara• Website Ditjen Perhubungan Udara
www.hubud.dephub.go.id
• E-office/e-disposition (tata persuratan elektronik)
• E-monitoring
• SMS Pengaduan 08111004222• SMS Pengaduan 08111004222
• SMS Gateway/SMS Pelaporan
• Aplikasi GIS dan Rolling Plan
(akan diimplementasikan tahun 2012)
• Perijinan berbasis web/online
(akan diimplementasikan tahun 2014)
TUNJANGAN KINERJA & REMUNERASI
TUNJANGAN KINERJA
Tunjangan Kinerja
Reformasi Birokrasi bukan sekedar upaya untukReformasi Birokrasi bukan sekedar upaya untukmemperoleh tunjangan kinerja tetapimerupakan upaya yang lebih keras untukmerubah birokrasi menjadi lebih baik. Tunjanganmerubah birokrasi menjadi lebih baik. Tunjangankinerja merupakan faktor pendorong bagiaparatur negara agar lebih termotivasimendukung perubahan birokrasi
REMUNERASI
PROGRAM DAN KEGIATAN RB DI TINGKAT
UNIT PELAKSANA TEKNIS
• Penyusunan Informasi Jabatan sebagai
bahan penyusunan Analisis jabatanbahan penyusunan Analisis jabatan
• Penyusunan SOP masing-masing tupoksi
• Implementasi e-government