Bakumsu Desember

SOERAK Edisi 40 Tahun XI, Desember 20141

SOERAK KHUSUSKorban Sinabung, Menanti Realisasi Pemerintah Hal. 11Desa Mardinding, Bertahan di Bawah Ancaman Bencana Hal. 12

CERPENSang Pewaris Hal. 18

OPINIDarurat Pangan Hal. 20Media Baru dan Revolusi Gerakan Sosial Hal. 22

KRONIKSURAM Tolak Pemilukada Tidak Langsung Hal. 24BAKUMSU Adakan Pendidikan Kader Perubahan Hal. 24Pelatihan Dasar dan Hukum BAKUMSU Hal. 25Forum Masyarakat Sipil Sumut Desak Gubernurdan DPRD Serius Selesaikan Persoalan Rakyat Hal. 25AWAS HAM Ragukan Komitmen Polresta MedanUngap Kasus Trafficking Hal. 26Peringati Hari HAM, Diskusi dan NontonFilm “Senyap” di Medan Hal. 27

WAJAHLisbet: Jangan Ambil jalan Pintas yang Tidak Pantas Hal. 28

FOTO BICARA Bencana Sinabung Hal. 29

SOERAK UTAMA

DAFTAR ISI

MP3EI, Bahaya dibalik Percepatan PembangunanMP3EI, Minim Keterlibatan Masyarakat

Hal. 4

Hal. 8

SOERAK Edisi 40 Tahun XI, Desember 2014 2

EDITORIAL

Cover: Muslim Ramli

SOEARA RAKJAT diterbitkan olehPerhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara

(BAKUMSU) Medan

Penanggung Jawab : Direktur Program Manambus Pasaribu

Pemimpin Redaksi : Juniaty AritonangManaging Editor : Tongam Panggabean

Redaktur: Debora Blandina Sinambela

Dewan Redaksi :Tongam Panggabean, Juniaty Aritonang,

Sahat Hutagalung Layouter : Muslim Ramli

Keuangan : Asmin PangaribuanDistributor : Anto & Julianus

Alamat Redaksi dan Sirkulasi :Jl. Setia Budi Pasar II Komplek Ruko Griya Pertambangan No.A7 Tanjung Sai Medan

Telp/Faks: (061) 88802774Email : [email protected]

Website : http://www.bakumsu.or.id

Percetakan : CV. PRIMA JAYAIsi diluar tanggung jawab percetakan

Wartawan SOEARA RAKJAT dilengkapi dengan kartu identitas dan tidak diperkenankan meminta/menerima imbalan da

lam bentuk apapun dari narasumber

Redaksi SOEARA RAKJAT menerima kiriman artikel opini, cerpen dan puisi, dengan syarat panjang tulisan maksimal 6000 karakter (opini) dan 5000 karakter

(cerpen). Tulisan dikirim ke [email protected] disertai alamat

lengkap dan nomor telepon

Robert Chambers seo-rang ahli pembangunan pedesaan berkebang-

saan Inggris menggunakan teori perangkap kemiskinan untuk memudahkan pemaha-man tentang faktor penyebab kemiskinan di negara sedang berkembang. Hal ini ditu-angkan dalam bukunya yang berjudul ‘Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang”.

Menurut Chambers, inti dari permasalahan kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut dengan perang-kap kemiskinan. Lebih lanjut dirincinya menjadi lima unsur yaitu, kemiskinan itu sendi-ri (poverty), kelemahan fisik (physical weakness), keteras-ingan atau kadar isolasi (iso-lation), kerentanan (vulnera-bility), dan ketidakberdayaan (powerlessness).

Kelima unsur tersebut ter-jalin erat bagaikan mata rantai yang saling mengikat. Inilah yang senantiasa dialami oleh orang/kelompok miskin baik dalam keseharian mereka. Dimana orang miskin harus dipaksa berhadapan dengan berbagai proyek mengatasna-makan kata sakti ‘Pembangu-nan” oleh kaum pemodal dan negara. Ketidakberdayaan si miskin dalam mengakses dan mempengaruhi kebijakan

akan berakhir dengan eksploi-tasi terhadap mereka. Alhasil, yang miskin malah semakin miskin.

Lalu, apa hubungannya dengan mega proyek pemer-intah yang lebih dikenal den-gan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)?.Bagi publik, sesungguhnya ti-daklah sulit menerka maksud di balik proyek ini dan siapa saja yang paling diuntungkan. Cukup amati saja 3 kata kun-ci yang paling sering muncul baik dalam dokumen-doku-men terkait proyek ini mau-pun tertulis maupun lisan diu-tarakan pemerintah pusat dan daerah kepada publik: Investa-si (modal besar), Infastruktur dan Konektifitas (ketersam-bungan).

Jelas, investasi, infrastruk-tur dan konektifitas adalah kata sakti yang hanya dimi-liki oleh para pemodal (pas-ar). Investasi besar harus didukung oleh infrastruktur yang memadai dan adanya ketersambungan, bukan?. Misalnya, adanya konektif-itas tentu akan memastikan terangkutnya sumber daya alam yang berasal dari berb-agai daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Papua dan lain-lain.

Proyek Pembangunan &Perangkap Kemiskinan

SOERAK Edisi 40 Tahun XI, Desember20143

SOERAK UTAMA

Potensi masyarakat adat/lokal, petani, yang tergusur dari tanahnya, hutan yang dibabat habis, dan la-

han petani yang menyempit pun akan semakin besar. Tanah-tanah yang harusnya digunakan mas-yarakat untuk tanaman pangan akan tergusur oleh industri-in-dustri yang rakus akan lahan dan sumber daya tersebut. Sementara buruh akan tetap mendapat upah tidak layak dan kondisi kerja yang buruk.

September 2014 lalu, Ment-eri Koordinator Perekonomian

yang waktu itu masih dijabat oleh Chairul Tanjung, hadir dalam se-buah acara Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan Master Plan Perce-patan dan Perluasan Pembangu-nan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Jakarta Convention Center. Sebagai ketua harian proyek ini, Ia dapat mandat melaporkan ca-paian mega proyek MP3EI da-lam kurun waktu tiga tahun se-jak proyek ini resmi dicetuskan, tepatnya Mei 2011 silam melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pem-bangunan Ekonomi Indonesia

2011-2025.Chairul Tanjung (CT) mel-

aporkan investasi yang dige-lontorkan dalam MP3EI sudah mencapai 800 triliun rupiah. In-vestasi ini terbagi dalam investasi riil dan infrastruktur. Hampir 400 proyek sudah ground breaking (peletakan batu pertama) dari 1000-an proyek yang ditarget-kan. Untuk dana investasi didapat dari BUMN, swasta, APBD dan APBN. Sejauh ini sumber dana paling banyak dari swasta menca-pai 37,9 persen.

Wujud investasi ini tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Su-

MP3EI, Bahaya di Balik“Percepatan dan Perluasan Pembangunan” Pemerintah menggadang mega proyek bertema percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indo-nesia. Intinya, proyek ini jadi jalan terang bagi investor menanamkan modal di berbagai sektor dan lokasi yang dianggap potensial. Dengan adanya investasi besar-besaran ini, dikhawatirkan akan mengubah peng-gunaan ruang. Pertumbuhan industri akan semakin pesat, khususnya industri kelapa sawit, Hutan Tana-man Industri (HTI) dan pertambangan.


SOERAK UTAMA

lawesi, Bali, NTT, Papua dan Malu-ku. Selain membangun pusat-pu-sat pertumbuhan ekonomi baru, CT menyampaikan antar pusat ekonomi baru akan dikoneksikan dengan infrastruktur fisik maupun non fisik. Infrastruktur fisik meli-puti jalan raya, jalan tol, rel kereta api, pelabuhan, bandar udara, dan sebagainya.

"Semangat MP3EI adalah untuk membuat seluruh provinsi, kabu-paten, dan kota punya pusat-pu-sat pertumbuhan ekonomi baru. Maka, kebijakan yang dahulu pusat pertumbuhan hanya di pusat-pu-sat, pulau-pulau tertentu tidak ada lagi," kata CT dalam laporannya pada penutupan Refleksi Tiga Ta-hun Pelaksanaan MP3EI, (Kom-pas.com, Jumat, 5/9/2014).

Senada, dalam acara tersebut SBY bahkan menilai ini adalah program paling sukses yang ia ker-

jakan. "Saya bangga, di Bali, Balik-papan, Medan, dan Makassar ada bandara megah. Jalan tol atas laut juga sekarang bisa dinikmati di Bali. Ini bisa memacu kegiatan ekonomi masyarakat," kata SBY dalam pida-to kenegaraan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 di Kompleks Parlemen, Sen-ayan, Jumat, 15 Agustus 2014. Pada

pemerintahan yang baru, SBY pun tak lupa menitip proyek ini kepada presiden baru, Jokowi supaya tetap dijalankan.

Strategi Kapling Melalui Kori-dor Khusus

Tahun 2009, Economic Riset Institut For ASEAN and East ASIA (ERIA) melakukan sebuah riset terhadap Indonesia. ERIA adalah lembaga riset khusus yang diben-tuk kaum Intelektual dan ahli ekonomi Asia yang konsen mem-

bahas integrasi ekonomi ASEAN, menyusun gagasan konseptual, prinsip-prinsip, struktur, tema riset dan skema pengembangan wilayah ASEAN. Hasil penelitian ERIA tersebut bernama Indonesia Economics Development Corri-dors yang mana konsep ini diadop-si menko perekonomian masa SBY untuk pembangunan ekonomi dan

melahirkan proyek MP3EI.Saurlin Siagian dari Hutan

Rakyat Institute menjelaskan, ide pembangunan ini didalangi krisis ekonomi tahun 2008 yang menim-pa Amerika Serikat dan Eropa, maka ada perubahan sistem in-vestasi. Industri-industri ekstraktif didorong tumbuh di wilayah Asia dengan konsep geografi ekonomi yang menghasilkan regionalisa-si ekonomi. Artinya ada penge-lompokan kawasan berdasarkan potensi sumber daya yang dimi-


SOERAK UTAMA

liki serta geografisnya. Kemudian akan dibangun infrastruktur se-bagai penghubung setiap sumber dan konsumen. “Intinya konsep pembangunan industri ini dengan memetakan ulang sumber daya, bahan baku, dan memetakan kon-sumen baru”, ujarnya.

Pengelompokan pusat-pusat investasi ke dalam koridor men-jadi hal penting dalam proyek ini. MP3EI membagi Indonesia men-jadi enam koridor yaitu koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Ko-ridor Bali-Nusa Tenggara, Koridor Maluku-Papua. Setiap koridor ini menunjukkan sebuah lokasi in-vestasi dan konsumen.

Misalnya untuk koridor Suma-tera dijadikan sebagai sentra pro-duksi pegolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional karena dilihat dari potensi yang dimiliki. Maka Sumatera akan dikhususkan bagi investor yang bergerak dalam produksi hasil bumi dan tambang. Hasil bumi bukan hanya pangan namun bisa juga batu bara, min-yak, emas, karet dan sawit. Artin-ya perusahaan sawit, karet hingga tambang akan tumbuh di Sumat-

era.Untuk koridor Jawa dijadikan

pendorong industri dan jasa nasi-onal. Artinya Jawa akan tetap men-jadi pusat administratif dan jasa. Perputaran bisnis akan tetap ter-jadi di Jawa. “Di Sumut tidak akan dibangun yang berkaitan dengan jasa dan di Jawa juga tidak akan dibangun industry. Semua komod-iti ini adalah komoditi kapital. Ti-dak ada membicarakan buruh atau petani,” katanya.

Sementara untuk memastikan distribusi produk secara cepat dan efektif, maka di setiap pulau dan koridor akan dilakukan pemba-ngunan sarana transportasi yang mendukung seperti jalan tol, pela-buhan, bandara internasional. Sa-rana transportasi yang memadai dan lengkap akan membantu peru-sahaan mengefektifkan biaya dis-tribusi dan mempercepat barang dan jasa sampai kepada konsumen.

“Intinya pembangunan fasilitas publik yang harusnya ditujukan kepada publik, dilakukan untuk kepentingan investor. Investasi skala besar membutuhkan pen-gamanan yang besar, energi, trans-portasi serta keuangan skala besar.

Semua ini dibangun bukan supaya kita bisa menikmati namun supaya bisa mendukung aktivitas inves-tor,” jelasnya.

Sesuai namanya proyek perlu-asan dan percepatan. Memperluas pusat-pusat produksi dan mem-percepat proses yang didalamn-ya. Perusahaan- perusahaan akan dibangun ditiap pusat sumber daya alam yang tersedia. Kemudian ha-sil produksi akan didistribusikan dengan sistem transportasi yang memadai. Dan pada akhirnya ini semua akan mengurangi biaya produksi perusahaan dan distri-busi yang ditanggung perusahaan. “Semua ini adalah untuk kapital dan menghindari krisis kapital,” terang Saurlin.

Sumut Jadi Pusat Investasi:Siapa Untung, Siapa Buntung?

Wilayah di Sumut akan menjadi zona khusus investasi dan opera-sional proyek MP3EI. Tidak ban-yak masyarakat yang mengetahui hal tersebut karena tidak pernah dilibatkan dalam perumusan kebi-jakan baru ini.

Badan Perencanaan Daerah (Bappeda)Provinsi Sumatera Utara


SOERAK UTAMA

sendiri mengakui tidak banyak dilibatkan dalam proyek ini, Bape-da bahkan terkesan sama dengan masyarakat sebagai penonton. Mereka sesekali diundang ke Jakar-ta untuk ditanyai seputar perkem-bangan pembangunan. “Ini kan proyek top-down dari pusat yang harus kami terima dan laksanakan dengan baik di daerah” ungkap Kepala Seksi Ekonomi Bapeda Su-mut, Muhammad Arsyad Siregar dalam diskusi bertema Proyek

MP3EI: Akselerasi Pembangunan atau Pemiskinan di aula FISIP USU, selasa (28/10) silam.

Lebih lanjut, Bappeda Sumut menjelaskan proyek baik yang su-dah selesai, sedang dalam masa

pembangunan maupun yang akan dibangun di Sumut. Beberapa di antaranya adalah bandara interna-sional Kuala Namu, Jalan tol Kuala Namu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Pemban-gkit Listrik Tenaga Biomassa Sawit (PLTNS). Menurutnya, proyek ini akan mengantarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terbesar ke 12 di dunia dengan Produk domes-tik Bruto (PDB) hingga mencapai US$ 3,8 sampai 4,5 Trilyun dan

Pendapatan/kap sebesar 13.000 sampai16.100 US$ di tahun 2025.

Dalam peta Lokasi Proyek MP3EI koridor Sumatera yang dib-uat oleh KP3EI tahun 2013, Proyek Bandara Kualananamu diberi label

hijau. Artinya proyek ini berjalan cepat dan rencana aksinya diatas delapan puluh persen. Tidak main-main, Bandara Kualanamu diba-ngun bertaraf Internasional dan terhubung langsung dengan city railink. Dalam skema MP3EI, Ban-dara seluas 1.376 hektar ini, akan jadi salah satu penghubung utama Indonesia dan dunia, selain Ban-dara Soekarno Hatta-Tangerang dan Hasanuddin- Makassar.

Selain pendukung transportasi udara, di Sumut tepatnya di Ba-tubara juga dibangun transportasi laut. Di areal seluas 25 hektar diba-ngun pelabuhan Kuala Tanjung. Sejatinya pelabuhan Kuala Tan-jung adalah pelabuhan kelas dua yang disiapkan menjadi pelabuhan raksasa dengan dua tujuan utama yakni sebagai pelabuhan peti ke-mas dan kelapa sawit. Pembangu-nan pelabuhan ini didasarkan pada kebutuhan logistik dari dan ke ka-wasan Industri Sei Mangkei yang letaknya kurang lebih 40 km dari pelabuhan.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei terletak di desa Nagori, Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalu-ngun, Sumatera Utara. KEK Seluas 2002 hektar ini termasuk dalam MP3EI koridor Sumatera dengan aktivitas ekonomi utama kelapa sawit. Kawasan ekonomi ini juga disiapkan menampung 200 indus-tri kelas dunia. KEK Sei Mangkei satu-satunya kawasan yang memi-liki akses ke Selat Malaka dan juga terintegrasi dengan Pelabuhan Kuala Tanjung.

Saurlin menjelaskan bahwa pembangunan tiga proyek ini, Ban-dara Kuala Namu, Pelabuhan Kua-la Tanjung dan KEK Sei Mangkei

dilakukan untuk mendukung Ko-ridor Sumatera sebagai sentra pro-duksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Se-lain itu, Sumatera juga dirancang menjadi gerbang ekonomi nasion-al menuju pasar internasional dan itu dipusatkan di Sumut. Berdasar-kan data terakhir yang dia peroleh, lima investasi asing telah masuk di Sei Mangkei, Tambang emas Agin-court resource di Tapanuli Selatan, Tambang Seng dan Timah PT Dai-ri Prima Mineral di Dairi.

Selain itu kawasan-kawasan ekonomi khusus akan menjadi kawasan elit dan terpisah dengan

masyarakat. Ia menjelaskan hal ini sudah mulai terlihat di KEK Sei Mangkei. Berdasarkan riset yang mereka lakukan, tidak banyak masyarakat sekitar yang tahu pem-bangunan kawasan ini. Pengaman-an khusus juga dilakukan dengan membangun camp militer di Si-malungun. Masyarakat tidak bisa mengakses kawasan ekonomi ini.

Hal lain yang tidak kalah pent-ing adalah terkait soal buruh. Proyek ini tidak membicarakan kondisi buruh. Sementara investasi datang ketika sumber tenaga yang murah sudah disiapkan. Misalnya buruh kelapa sawit di Sumut yang

sejak seratus tahun lalu tidak beru-bah kehidupannya. Mereka dibayar murah bahkan tanpa tunjangan.

“Di Sumut 70 persen buruh statusnya Buruh Harian Lepas (BHL). Mereka tidak punya ikatan dengan perusahan, tidak memiliki tunjangan dan tidak ada gaji bu-lanan. Buruh ada dilapisan bawah dan disipakan sebagai karpet un-tuk investasi,” ujar Saurlin. Masih menurut Saurlin, proyek ini harus segera dihentikan. Seharusnya pe-merintah sekarang mengevaluasi dan menjalankan mana proyek yang ada kepentingannya dengan masyarakat.

NO NAMA PROYEK PROGRESS ON PROGRESS1. Pembangunan Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi2. Pembangunan Rel KA Stasiun Araskabu - Kualanamu3. Pembangunan Rel KA ruas Bandar Tinggi – Kuala Tanjung4. Peningkatan Jalan Tebing Tinggi – Kisaran – Rantau Prapat – Ba-

tas Provinsi Riau5. Pengembangan Jalan Akses Kualanamu Tahap II dan Fly Over

Tahap I dan II6. Peningkatan Jalan Lima Puluh – Pematang Siantar - Kisaran7. Perbaikan/Pelapisan Jalan ruas Lima Puluh – Simp. Inalum8. Pembangunan Jalan Akses Belawan sepanjang 15 Km9. Pembangunan Rel KA dari KEK Sei Mangke ke Kota Lima Puluh10. Pelebaran Jalan dari KEK Sei Mangke – Lima Puluh11. Pembangunan PLTP Sarulla-1 Kapasitas 110 MW12. PLTA Asahan III Kapasitas 2 x 87 MW (174 MW)13. Pembangunan Transmisi Listrik di Sumatera Utara (17 Titik)14. Pembangunan Sector Private Bandara Kualanamu15. Proyek Sibayak 316. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Sawit (PLTNS)17. KEK Sei Mangke (Kawasan Industri berbasis Oleochemical)18. Pengembangan Hidro Skala Besar (2 x 87 MW), Porsea, Asahan 319. Pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai20. Perluasan Pelabuhan Belawan

Proyek MP3EI di Sumatera Utara (sumber Bappeda Sumut)


SOERAK UTAMA

Proyek Master Plan Per-luasan dan Percepatan Ekonomi Indonesia (MP3EI) didesain pada masa pemerintahan

SBY. Proyek ini menitik beratkan pembangunan Indonesia melalui investasi. Mengundang inves-tor-investor asing masuk ke Indo-nesia dan memilih wilayah mana modal akan ditanamkan. Infra-struktur mulai dibangun untuk menyambut para investor seperti pembangunan Jalan Tol, Bandara Internasional, Pelabuhan bahkan kawasan ekonomi khusus. Kepu-lauan Indonesia telah dipetakan berdasarkan potensi sumber daya alam yang bisa diolah. Lantas siapa yang diuntungkan dengan proyek ini? Dimanakah peran dan posisis masyarakat sebagai pemilik sah kekayaan negeri ini?

Untuk melihat lebih jelas dari kaca mata antropoloh. Soerak melakukan wawancara khusus dengan Fikarwin Zuska. Beliau se-hari-hari mengajar di Departemen Antropologi USU dan menjabat sebagai ketua Departemen Antro-pologi USU.

Bagaimana gambaran proyek ini secara umum?

Sesuai namanya ini adalah proyek percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia. Kata kunci-nya adalah investor. Bagaimana menarik investor sebanyak-ban-yaknya dari luar terutama untuk menanam modal di Indonesia baik perkebunan, pertambangan, in-dustri dll. Tujuannya supaya ter-jadi pertumbuhan ekonomi yang membawa kemajuan. Tapi tentu tidak bisa hanya seperti itu untuk

pembangunan. Kita tidak boleh hanya bicara investasi, investasi, investasi. Karena akibat investasi itu bisa juga terjadi gangguan ter-hadap alam dan manusia. Inilah yg kurang diperhatikan dalam peren-canaan yang dibuat umumnya oleh para ahli, pengusaha, pejabat yang bergabung disitu. Dia menyusun dan melihat dari kaca mata mere-ka bahwa Indonesia harus diban-gun dengan cara investasi. Mereka membagi-bagi Indonesia menjadi beberapa koridor . Misalnya un-tuk Sumatera menjadi koridor un-tuk energi, perkebunan. Lain lagi koridor laut, bahan tambang dan lain-lain.

Bukankah ini tujuannya terlihat baik untuk memajukan ekonomi Indonesia?

Saya rasa ini baik jika melibat-

Fikarwin Zuska

MP3EI: Minim Keterlibatan Masyarakat


SOERAK UTAMA

kan orang banyak. Jika satu kelom-pok melihat sesuatu itu baik, belum tentu baik bagi orang lain. Buat pengusaha, elit dan berkuasa ini tentu sangat baik. Tapi bagi orang yang tidak ada akses terhadap sumber daya, dia tidak bisa berke-cimpung dalam proyek ini. Bahkan bisa menggulung dia, menggusur rumahnya. Itu sebabnya kalau mau membangun negara harus parti-sipatif, mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan, duduk bersama, merumuskan target yang akan dicapai, bagaimana melak-sanakannya, mengimplementa-sikannya bahkan membiayainya bersama. Kalau bersama ada ket-erbukaan, berapa yang kita tanam, berapa yang diperoleh, bagaima-na mendistribusikannya sehingga semua pihak bisa tahu dan muncul rasa memiliki. Itu penting terha-dap proyek itu dan menjamin kes-inambungan proyek tersebut.

Hingga saat ini siapa saja yang

dilibatkan dalam proyek ini?Sejauh yang kita tahu ya kelom-

pok inti tadi, pemerintah seperti presiden, menteri, staf ahli dan investor. Pemerintah daerah boleh dibilang tahu, tapi tidak terlibat. Ini kita dapat dari beberapa sum-ber. Bappeda tahu tapi mereka ha-nya menjalankan perintah. Pres-iden itu duduk sebagai pimpinan proyek ini. Kalau kita bisa buat perumpamaan ke perdagangan, dia salesmennya, dia pemimpin pemasarannya.

Siapa saja seharusnya ikut dili-batkan?

Tidak mungkin seluruh indi-vidu tapi minimal lembaga yang lahir dari masyarakat. Bukan lem-baga jadi-jadian tapi yang memang eksis dalam masyarakat, seperti kelompok atau komunitas. Misal-nya kita ingin bangun tambang di Sumut dan ada daerah yang bagus untuk itu. Sebelum diputuskan untuk dibangun, tempat itu harus

dikunjungi dengan baik. Bukan hanya melihat cocok atau tidak tempat itu, tapi juga menjumpai manusia disana. Tanah itu tidak ada yang tidak bertuan. Misalnya ada wilayah yang kita tunjuk untuk lokasi pertambangan, bisa saja itu wilayah penting bagi masyarakat. Bisa saja itu tempat tumbuhnya ta-naman obat, tempat keramat oleh masayarakat. Jadi orang-orang dis-ana harus terlibat dan berperan. Dan kalau tanah mereka yang di-gunakan oleh investor ada kepemi-likannya, itu harus diperhitungkan sebagai saham. Sehingga kalau ada untung perusahaan itu bisa mem-biayai kehidupan mereka. Jangan mereka akhirnya digusur.

Sejauh ini apakah proses itu sudah diterapkan dalam proyek MP3EI yang sudah berjalan?

Proses itulah yangg tidak ada. Sebetulnya model pembangunan MP3EI ini model lama yang sudah sering dikritik ahli. Model seperti


SOERAK UTAMA

ini dikritik karena sistem pemban-gunannya yang top down planing. Tapi ternyata pemerintahan SBY masih menerapkan sistem Top down pada proyek ini.

Apakah mungkin pemerintah sekarang bisa mengkonsep ulang kembali?

Kalau ditinjau kembali bisa,dan tidak masalah jika ingin diren-canakan ulang dengan catatan ha-rus mempertimbangkan kepent-ingan masyarakat, jangan hanya pemilik modal. Saya dengar dari Bappeda beberapa proyek sudah dipending sementara misalnya di Dairi. Tapi yang Sei Mangkei itu masih tetap jalan.

Tapi di sisi lain kita juga melihat ada peluang kerja dari proyek ini. Apakah itu bisa berdampak positif?

Kalau ada proyek pasti ada peluang kerja, tapi harus ada juga tergusur. Kalau dulu ada istilah harus ada yang korban untuk pembangunan. Harusnya itu yang kita minimalisir. Bukan siapa kuat dia menang. Negara ini adalah Negara gotong royong seperti yang dicita-citakan bung Karno. Bukan satu orang un-tuk orang banyak, tapi dari kita oleh kita dan untuk kita. Nilai yang seperti itu yang dikehenda-ki kita semua. Harus ada musy-awarah walaupun musyawarah bisa memperlambat pembangu-nan karena harus mendengarkan pendapat berbagai pihak. Tapi ini cara yang efektif walaupun akan lama namun tepat.

Apakah sudah terlihat dampak pembangunan ini di Sumut?

Berdampak pasti ada. Misaln-

ya pembangunan Bandara Kuala Namu. Tanah-tanah disekitar ban-dara sekarang sangat mahal. Den-gan dibukanya bandara, orang luar sudah masuk. Tanah dijual kepada pendatang dan mereka mulai mem-bangun ruko. Apa itu merugikan? Tergantung. Jika masyarakat men-jual ke pemilik modal lalu uang itu digunakan untuk investasi itu bisa menguntungkan. Tapi jika hasilnya digunakan untuk konsumtif tentu tidak akan membawa keuntungan. Itu wilayah pinggiran kota Medan, namun pendatang mulai masuk dan lama-lama kawasan itu akan lebih bising dan padat.

Siapa yang diuntungkan den-gan itu?

Orang- orang yang punya ak-ses, pengusaha termasuk politikus seperti anggota DPR. Mereka bisa melakukan kapling. Tapi orang yang dulunya bertahan disitu bagaimana sekarang mendapat jaminan kesinambungan hidup. Dengan adanya bandara itu apa-kah ada jaminan penghasilan ma-kin jelas dan makin bagus. Jika demikian berarti ada faedahnya buat mereka. Dulu misalnya mer-eka tanam jangung. Dengan adan-ya bandara, apakah pihak bandara memanfaatkan jagungnya untuk kebutuhan mereka. Tapi jika kare-na bandara akhirnya masyarakat berhenti mengelola tanahnya dan hidupnya makin tidak terjamin, berarti tidak ada untungnya bagi masyarakat sekitar.

Bappeda perannya dimana?Paling dipanggil ke pusat mem-

beritahukan perkembangan. Mun-gkin ada masukannya namun be-lum tentu didengar. Dan mereka (Bappeda) belum tentu menden-

gar dan mencermati masalah dari lapangan.

Untuk Sei Mangkei itu sudah jalan?

Info yang kita tahu sudah jalan. Tapi berdasarkan riset kawan-kawan dari Hari, masyarakat seki-tarnya tidak tahu pembangunan itu ada dan terkesan diam-diam dilakukan. Jika sudah diam-diam berarti ada peluang ke hal-hal lain. Disana juga tidak ada terlihat transparansi. Nah, itulah kita bu-tuh pembangunan yang sifatnya partisipatoris. Semua orang bisa terlibat dan saling mengawasi.

Bagaimana dengan sosialisasi proyek ini kepada masyarakat?

Secara umum saya tidak bisa pastikan, tapi saya ukur melalui orang-orang disini banyak ti-dak tahu. Sebenarnya sudah lama proyek ini tercetus bahkan kepada pemda kabupaten kota. Mereka bikin proyek percepatan. Tetapi apakah betul-betul disadari den-gan desain proyek seperti ini? Ti-dak semua tahu karena tidak per-nah didiskusikan secara matang kepada mereka.

Apakah ada sesuatu di be-lakang ini semua?

Kita tidak tahu, tapi ada orang yang punya akses. Dalam kon-sepnya NGO dilibatkan, tapi apa-kah benar-benar terlibat? Apa didengar masukannya atau hanya ditampung? Tapi saya rasa ham-pir semua program pemerintah sampai sekarang ujung-ujungnya masalah uang. Meski mereka tahu ada dampak yang akan terjadi bagi masyarakat.

(Debora)


SOERAK UTAMA

Suatu Minggu pagi di Uni-versitas Karo, Kabanja-he. Waktu menunjukkan pukul 09.30 saat aktivitas pengungsi korban letusan

Gunung Sinabung dimulai. Hujan baru saja berhenti setelah sejak dini hari mengguyur Kota Kaban-jahe. Anak-anak mulai bemain kelereng dilapangan yang masih basah. Aktivitas memasak sudah mulai terlihat di dapur umum yang dibangun ditengah-tengah pengungsian. Ada juga sekelom-pok pengungsi yang mulai gotong royong, menutup genangan air di lapangan supaya tidak semakin becek.

Sementara ibu boru Ginting duduk didepan ruangan penyim-panan logistik. Baru saja ia minta

beras untuk makanan ayamnya. Ia memandang ke arah sekelompok bapak ibu yang membawa cangkul, parang serta bekal. Mereka menai-ki sebuah mobil. Kata ibu Gint-ing, mereka pengungsi yang akan bekerja ke ladang orang atau mas-yarakat Karo menyebutnya Ngaron atau Aron. “Kalau hari-hari biasa jam delapan pagi sudah berangkat. Ini lantaran hari Minggu, ditam-bah hujan makanya baru berang-kat jam segini,” kata ibu Ginting.

Ibu Ginting cerita sebagian besar pengungsi korban Gunung Sinabung bekerja menjadi buruh kebun untuk menyambung hidup. Mereka terima bersih enam pu-luh ribu rupiah perhari. Pagi hari mereka dijemput, sorenya diantar kembali ke pengungsian. Mere-

ka bawa bekal makan siang mas-ing-masing. Mereka bekerja di kebun yang tersebar dari Berastagi hingga Kabanjahe.

Menjadi buruh kebun adalah salah satu pilihan mereka untuk mendapat uang. Uang inilah yang mereka gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari, biaya se-kolah anak hingga biaya adat. Ibu Ginting pun terpaksa jadi buruh kebun sembari menunggu kebun yang ia sewa bisa dipanen.

Agus Sastra Ginting, koordina-tor pengungsi UKA 1 mengatakan bantuan dari masyarakat memang tetap ada namun kebanyakan da-lam bentuk sembako. Sementara tuntutan hidup pengungsi sangat banyak dan butuh uang. Apalagi mengingat sudah 13 bulan mereka mengungsi. Uang tabungan mere-ka pun sudah habis.

Pengungsi di UKA 1 adalah masyarakat dari Desa Simacem, Bakerah dan Kutambaru. Mere-ka sudah diberikan bantuan oleh pemerintah sebesar 1,8 juta untuk sewa rumah dan 2 juta untuk sewa lahan. Selain itu mereka juga akan direlokasi ke Sosar karena desa dan lahan pertanian mereka telah han-cur akibat abu vulkanik dan awan panas. Desa mereka terletak di Kaki Gunung Sinabung dan men-jadi tempat curahan lahar panas dan awan panas. Mereka dijanjikan mendapat tempat tinggal baru dan lahan baru untuk bertani.

Korban Sinabung

Menanti Realisasi Janji PemerintahRumah dan ladang mereka telah hancur akibat material vulkanik yang dimuntahkan Gunung Sinabung. Satu-sa-tunya harapan mereka supaya relokasi yang dijanjikan pemerintah segera terealisasi. Sehingga mereka bisa mem-ulai kehidupan yang baru.


SOERAK KHUSUS

Aliran lahar din-gin menuju desa mereka. Hampir tiap hari debu vul-kanik menyelimu-

ti pemukiman dan perladangan. Belakangan pepohonan dilereng gunung mati kering. 269 kepala keluarga di desa itu memilih ber-tahan meski dibawah ancaman bencana.

Sekitar pertengahan Oktober lalu, hujan deras mengguyur Desa Mardinding, sebuah desa tepat di kaki Gunung Sinabung. Sejak pukul 20.00 WIB malam itu, hu-jan deras turun bersamaan dengan petir. Minarti Sembiring bersa-ma suami dan dua anaknya mulai cemas. Suaminya gelisah. Mond-ar-mandir dirumah. Sementara ia memeluk kedua anaknya.

Ia mengatakan tidak bisa mem-

bedakan mana suara petir dan su-ara gunung. Sebab mereka sudah trauma dengan gemuruh Sinab-ung. Terkadang suara mobil pun mereka pikir suara Sinabung. Dan malam itu mereka hanya bisa pas-rah kalau-kalau suara yang mere-ka dengar itu suara dari gemuruh Sinabung. “Suami saya sudah pas-rah, gimanapun kejadiannya. Kami duduk saling berdekatan. Kata nya kalau terjadi apa-apa supaya kami mudah dicari,” ujar Minarti.

Ternyata malam itu Sinabung mengeluarkan lahar dingin. Seki-tar pukul 23.30, mereka merasakan getaran kuat. Setelah itu tidak be-rapa lama air dan lumpur men-galiri desa mereka, meluncur dari lereng gunung. Ke esokan paginya, mereka melihat sebuah aliran ter-bentuk melintasi desa. Sejumlah batang-batang pohon juga ikut ter-

bawa aliran. Selang satu minggu kemudian,

kejadian serupa terulang lagi. Na-mun kali ini tidak hanya membawa lumpur dan kayu, batu-batu besar ikut serta. Akibatnya jalan desa mereka sempat terputus karena tertimbunan material lahar dingin. “Tumpukan tanah, batu, pohon sudah setinggi jambur menutup jalan,” kata Minarti.

Akibat lahar dingin, lahan per-tanian mereka pun hancur kemba-li. Padi, kopi, serta sayuran yang mereka tanam rusak tertimbun lumpur dan pepohonan. Sementa-ra mereka kembali ke desa dengan harapan bisa memulai kehidupan selepas mengungsi dengan bertani. “Kopi udah mulai nampak bung-anya, datang lagi lahar dingin habis semua, gak ada lagi pengharapan kami disini,” kata Minarti.

Desa Mardinding

Bertahan di Bawah Ancaman Bencana


SOERAK KHUSUS

Selain lahar dingin, hampir se-tiap hari Abu vulkanik menutupi Desa Mardinding. Kalau hujan abu mengarah ke desa, seharian mere-ka akan mengurung diri di rumah. Abu vulkanik membuat sayuran yang mereka tanam mati. Bahkan pohon alpukat milik warga ter-lihat mulai gundul. Padahal kata Minarti, sebelum Sinabung mulai erupsi, Desa Mardinding mampu menghasilkan kopi satu ton dalam satu minggu. Termasuk tanaman andalan lain seperti alpukat, cabe dan tomat. Sekarang justru mereka tidak bisa menghasilkan apa-apa.

Abu vulkanik tak hanya ber-dampak bagi tanaman namun bagi manusia juga. Sudah banyak mas-yarakat desa yang menderita batuk dan flu. Minarti paling khawatir terhadap anak-anak mereka kare-na susah melarang anak-anak ber-main diluar. Anak-anak pun sangat susah memakai masker. Sementara untuk membantu pelayanan kes-ehatan masyarakat, tenaga medis di desa sudah tidak ada lagi. Bidan

yang selama ini membantu mereka sudah meninggal dunia. Sehingga kalau sakit, mereka harus berobat ke puskesmas Tigan Nderket.

Minarti yang juga menjabat sebagai pelaksana kepala desa Mardinding mengatakan seluruh warga desa sempat mengungsi se-lama delapan bulan pasca letusan Sinabung tahun 2013. Kemudian bulan Juni tahun 2014, pemerin-tah mengembalikan mereka ke Mardinding dengan alasan Desa mereka sudah aman dari erupsi. Badan Nasional Penanggulangan Becana pun menilai desa mereka aman karena belum ditemukan lubang erupsi yang mengarah ke desa Mardinding.

Awalnya mereka memang su-dah merasa aman tinggal di desa. Ladang yang berbulan-bulan dit-inggalkan diolah kembali. Sawah-sawah yang sudah mati ditana-mi kembali. Debu vulkanik yang sering menutup desa mereka pun tidak begitu mereka takuti lagi. Namun rasa nyaman itu berubah

setelah lahar dingin menerjang desa mereka.

Belakangan di lereng gunung sudah terjadi longsor. Menurut Minarti hal ini disebabkan pohon yang tumbuh di lereng gunung mulai mati. Bahkan semua pohon yang dulunya hijau, belakangan sudah mulai kering dan mengun-ing. Otomatis ketika hujan, air yang di lereng tidak ada yang men-ahan. Tanahpun tidak menyerap lagi karena debu vulkanik yang melapisi tanah. “Debu vulkanik itu akan jadi seperti semen kalau ter-kena air. Sehingga air hujan tidak bisa lagi diserap masuk ke tanah,” katanya.

Hal inilah yang membuat Mi-narti merasa tidak aman tinggal di desa. Meskipun pemerintah men-gatakan hingga saat ini desa mere-ka masih aman. “Bagaimana mera-sa aman tinggal di desa ini kalau bertani pun kita tidak bisa. Kita juga takut karena pohon-pohon di lereng gunung sudah mati. Kami takut sekali apalagi kalau hujan de-


SOERAK KHUSUS

ras. Takutnya desa ini terbawa air. Pohon-pohon di desa sudah mulai mati karena terus-terus kena abu, apa lagi manusia?” paparnya.

Minarti dan masyarakat sering berdiskusi membicarakan nasib mereka kedepan. Mereka memilih bertahan di desa karena tidak tahu lagi harus kemana. Untuk memu-lai kehidupan baru ditempat yang baru mereka mengaku tidak punya modal lagi. Semua tabungan sudah terkuras habis untuk keperluan se-lama dipengungsian dan biaya se-kolah anak-anak mereka.

“Setiap ada kejadian yang tidak diinginkan. Kami sudah pasrah. Kalau mati di desa ini, kami su-dah jadi satu kuburan semua. Ka-lau ada yang taruh satu bunga di-kuburan kami, udah kenaklah itu sama kami semua. Tapi kita juga tidak ingin itu terjadi, kita ingin selamat,” papar Minarti.

Saat ini ibu-ibu di desa sangat menghawatirkan kelanjutan seko-lah anak-anak mereka, khususnya yang SMP dan SMA. Setiap hari anak-anak mereka membutuhkan ongkos untuk sampai ke sekolah. Sementara penghasilan dari kebun tidak ada lagi. Sehingga beberapa orang tua di desa mulai bekerja sebagi buruh kebun memetik cabe

atau tomat. Mereka bisa mendapat enam puluh ribu hingga tujuh pu-luh ribu per harinya. “Belakangan kami mocok-mocoklah dek, biar ada ongkos anak untuk sekolah. Kalau tabungan, berapapun sudah habis semuanya,” katanya.

Lesma dari Yayasan Ate Keleng Parpem GBKP mengatakan bahwa masyarakat di desa Mardingding sangat membutuhkan bantuan dari berbagai aspek terlebih dalam hal advokasi. Selama ini Yayasan Ate Keleng mendorong masyarakat supaya mendapat hak-hak mereka yang telah dijanjikan pemerintah. “Masyarakat yang terkena bencana ini juga punya hak terhadap segala yang telah dijanjikan pemerintah. Hal inilah yang terus kita dorong kepada mereka,” ujar Lesma.

Berdasarkan dialog yang mere-ka lakukan dengan masyarakat di Mardinding, yang paling meng-hawatirkan mereka adalah masa depan pendidikan anak-anak. Salah satu upaya yang bisa dilaku-kan untuk membantu pendidikan anak-anak mereka adalah dengan mendorong pemerintah memberi beasiswa kepada anak-anak. Be-berapa warga ada yang terima bea-siswa namun ada juga yang tidak tahu sama sekali terkait informasi

beasiswa. Selain itu pemerintah Karo

ternyata pernah menjanjikan mo-bil untuk mengangkut anak-anak Mardinding ke sekolah. Namun hingga saat ini janji itu belum te-realisasi. Menurut Lesma advo-kasi bersama akan tetap diupaya-kan hingga tahun depan terhadap janji-janji pemerintah yang belum ditepati.

Selain itu, menurut Lesma masyarakat Mardinding perlu di-kuatkan dalam psikologis mereka. Mereka harus tetap didorong un-tuk optimis menghadapi kondisi sulit. Beberapa desa mencoba ber-sahabat dengan Sinabung. Mem-pelajari kondisi dimana jalur panas dan jalur dingin. Mereka juga be-rupaya untuk terus membangun komunikasi dengan pihak terkait seperti pemerintah dan Badan Penanggulangan Bencana Daer-ah. “Desa Mardingding dan Guru Kinaya tetap berupaya menolong diri mereka. Mereka pasrah namun tetap didorong bagaimana berusa-ha bertahan hidup,” ujar Lesma.

Relokasi Harus Segera, Jelas dan Transparan

Pada Rabu (29/10) lalu, Presi-den Joko Widodo berkunjung ke lokasi pengungsi Gunung Sinab-ung. Selain memberikan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok dan tabungan elektronik kepada korban, salah satu instruksi pres-iden saat itu adalah menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan Siosar, Kecamatan Merek, Kabu-paten Karo, guna mempercepat re-lokasi korban pengungsi Sinabung.

Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, menteri Kehutanan


SOERAK KHUSUS

dan Lingkungan Hidup, Siti Nur-baya Bakar segera menindaklan-jutinya dengan mengeluarkan izin pinjam pakai lahan serta akses jalan pada kawasan hutan pro-duksi tetap (HP) Siosar, dan hutan lindung (HL) sekitar 458,8 hektar. Ke depannya, publik perlu memas-tikan pemberian bantuan pangan, kesehatan dan pendidikan, reha-bilitasi pengungsi dan pemulihan kondisi infrastruktur yang rusak dan pelayaan publik berjalan den-gan baik.

Proses relokasi terutama pem-bagian lahan dan rumah yang akan dilakukan di lahan baru perlu dikawal oleh publik. Hal ini untuk memastikan terpenuhin-ya hak asasi pengungsi Sinabung. Demikian halnya dengan pelaksa-naan perundang-undangan teruta-ma Peraturan Menteri Kehutanan

No: P.16/Menhut II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk mencegah penyalah-gunaan wewenang baik oleh pen-gambil keputusan (pemerintahan) maupun oleh pihak-pihak lainnya.

Dari pengamatan Soerak di lokasi, proses relokasi masih ber-jalan. Dari berbagai sumber di-peroleh informasi bahwa proses relokasi memang akan dilakukan secara bertahap. Agus Sastra Gint-ing, koordinator pengungsi UKA 1 mengatakan relokasi pertama se-banyak 50 keluarga. Akhir Desem-ber diperkirakan relokasi tahap pertama akan berlangsung dan masyarakat sudah bisa menempati rumah yang dibangun pemerintah. “ Waktu pak Jokowi datang, dijan-jikan sampai tanggal 26 Desember sudah selesai 50 unit. Belum tahu siapa yang duluan dipindah, untuk

satu desa saja belum cukup. Mun-gkin ini akan bertahap,” ujar Agus.

Agus mengatakan baru-baru ini salah seorang warga dari pengung-sian berkunjung ke Sosar, melihat daerah relokasi. Beberapa rumah sudah mulai terlihat bentuknya, namun sebagian besar masih be-rupa pondasi. Lokasi relokasi ini dijaga dan dikerjakan oleh TNI. Hingga sekarang yang membuat Agus bingung adalah bagaimana menentukan siapa yang terlebih dahulu pindah. Sebab jumlah ru-mah yang akan dibangun tidak se-suai dengan jumlah warga. Bahkan untuk satu desapun belum cukup.

Saat ini jumlah pengungsi yang bertahan dipengungsian UKA 1 sebanyak 86 kepala keluarga dari 245 kk yang awalnya mengungsi di sana. Sebagian besar pengung-si sudah meninggalkan pengung-sian dan tinggal menyebar. Mereka


SOERAK KHUSUS

menggunakan uang kontrak ru-mah yang diberikan pemerintah. Agus mengatakan dengan uang segitu masyarakat hanya mampu mengontrak kos atau kamar kecil. Sehingga banyak juga yang memi-lih untuk tetap bertahan dipen-gungsian.

Seperti halnya dengan ibu Gint-ing. Ia memilih tinggal disebuah ruangan ukuran 3x6 meter di pe-ngungsian. Dulunya ruangan yang ia tempati sekarang adalah gudang. Namun ia minta ijin kepada kepa-la posko untuk tinggal disana. Be-runtung ia diijinkan. Sebelumnya ia tinggal bersama pengungsi lain disebuah ruangan. Sekitar 30-60 keluarga tinggal diruangan itu, tanpa ada sekat, hanya dipisahkan barang masing-masing.

Ibu ginting berharap relokasi

yang dijanjikan pemerintah sece-patnya terlaksana sehingga ia bisa punya rumah kembali dan punya lahan sendiri untuk diolah. “Dulu ladang kita lebar, rumah kita besar. Tapi semua sudah rusak gara-gara awan panas dan batu-batu besar. Semua itu kita tinggalkan. Kita tunggulah pemerintah memindah-kan ke Sosar. Itulah harapan kita,” katanya.

Sama halnya dengan Tinading Boru Munte. Ia salah satu lansia yang masih bertahan dipengung-sian. Usianya 79 tahun. Tiap hari ia bingung mau melakukan apa dipengungsian karena sudah ter-lalu lama mengungsi. Sementara untuk bekerja di ladang sudah ti-dak kuat lagi. Selain itu, menurut-nya pemilik kebun lebih memilih mempekerjakan yang masih muda

ketimbang ia yang sudah tua.Ia cerita kalau dulu ia punya

lahan kopi. Sehabis makan siang biasanya ia petik kopi. Kemudi-an sorenya digiling, dicuci dan dikeringkan. Besoknya ia sudah bisa jual dan dari sanalah ia bisa mendapat uang. Namun seka-rang penghasilannya sama seka-li tidak ada, selain mengandal-kan pemberian orang. “Mekuah atendu, tadingken nukur sirih-ku (Kalau kau sayang samaku tinggalkanlah untuk beli sirih-ku),” katanya. Ia berharap bisa segera memulai kehidupan baru di tanah relokasi yang dijanjik-an pemerintah. “Harapannya kesana. Kalau tidak, mau kem-ana kami? Rumah dan ladang udah hancur,” tambahnya.

(Deborah)


SOERAK KHUSUS

Bisik angin menemani sepi hati Gorga. Tajam sepasang matanya membaca nama ter-ukir di nisan berben-

tuk salib dari kayu. Masih baru. Aroma vernis pun masih kental menusuk hidung. Gorga terisak. Pandangan ia bawa ke gundukan tanah sepanjang makam yang masih basah. Ayahnya terbaring di bawah sana.

Tak seorang pun dekat den-gannya selain sang ayah. Torang. Pengusaha properti ternama di kota mereka. Sosok yang membe-baskan Gorga menentukan pili-han hidup. Satu-satunya anggota

keluarga yang selalu menanyakan petualangannya mendaki gunung dan mengarungi jeram.

Gorga sangat kehilangan. Ia menjadi benci cerita kematian. Terlalu singkat waktu dan keber-samaan. Apalah arti bunda dan dua saudara tanpa ayah. Hanya ia dan gugus bintang kelahiran yang paham bagaimanakepedihan men-guasai sekat-sekat batin dan sel-sel darah.

“Aku di sini, Pa. Menuruti permainan teka-tekimu,” Gorga terisak.

Torang meninggalkan sebuah cakram DVD kepada Gorga. Sebagai warisan. Hanya itu yang

ia dapat sesuai wasiat yang diba-cakan Bernard, pengacara kelu-arga, usai pemakaman. Saudara lelakinya mendapat warisan perusahaan milik sang ayah. Kakak perempuan diwarisi rumah beserta isi dan koleksi mobil.

Gorga tak menyesali. Ini adalah cara sang ayah menunjukkan kepercayaan kepadanya bahwa ia dapat hidup tanpa warisan. Pekerjaan sekarang cukup bagi Gorga memenuhi keinginan kaki melangkah. Menelusuri setiap titik wilayah dalam peta nusantara. Tak ada yang lebih memuaskan dari petualangan.

Ia menghapus air mata yang

Sang Pewaris(Sihar Emry Prihandy)


SOERAK CERPEN

masih mengalir. Angin tak hen-ti bertiup. Lembut. Melengkapi gulana hati dan kerinduan tak terdefinisi.Rerumputan di sekitar makam gemulai menari. Mengi-ring sedih yang bercampur ber-sama hadir senja di langit barat. Menenggelamkan Gorga dalam dekap semesta.

“Bagaimana aku memecahkan-nya, Pa?,” tubuh Gorga tergun-cang.

Cakram DVD memutar so-sok sang ayah. Tampak sehat dan ceria. Mencipta senyum di wajah Gorga. Torang menyapa Gorga dengan humor segar. Selanjutnya sebuah teka-teki terlempar. Me-ngundang tawa Gorga. Teka-teki yang begitu mudah. Orang se-umur bocah pun mampu men-jawab.

“Papa ingin mengajakmu bermain teka-teki silang,” ucap Torang di rekaman cakram. “Dela-pan belas mendatar. Sunyi nan benderang sepekan.”

Benderang adalah terang. Terjemahan nama Torang. Sang ayah yang terbaring di bawah gundukan tanah di kompleks pe-makaman sunyi. Jauh di satu kota kecil di kaki pegunungan. Makam ayahnya berada di baris ke dela-pan belas dan diurutan ke tujuh dari tepi. Makam bernomor R-7.

Sepasang tangan Gorga meng-genggam tanah makam. Erat. Ia memandang sekeliling. Hanya ke-sunyian ditemani bisik angin yang meliuk di antara cabang pepohon-an jambu biji. Tak ada jawaban se-lain kesendirian. Ia memutar otak. Berupaya memecahkan teka-teki.

“Aku tak mampu, Pa,” suaranya tertahan.

“Kau memecahkannya, Jagoan,” sebuah suara menanggapi dari belakang.

Gorga terdiam. Seketika kalut menguasai gundah. Ia seperti berada di garis batas antara dunia nyata dan maya. Pelan ia berbalik sambil menengadahkan kepala. Torang berdiri tegak tersenyum. Gorga terpaku tak percaya. Kata lenyap dari lidah.Keringat mem-basahi dahi.

Torang menyodorkan tangan. Gorga ragu menyambut. Torang membantu Gorga berdiri lalu cepat memeluk anaknya itu. Erat. Sesaat mereka larut dalam diam. Membiarkan batin saling menya-

pa. Sebelum kemudian mereng-gangkan dekap. Lantas bertukar pandang.

“Ini Papa,” ucap Torang.Gorga masih diam. Antara per-

caya dan tidak.Ia seperti terjebak pada sebuah mimpi asing. To-rang tewas dalam kecelakaan dan dikuburkan tanpa pernah dilihat bagaimana kondisi terakhirnya. Dokter tak mengizinkan dengan alasan tubuhnya hancur. Namun, Torang ada di hadapannyakini.

“Papa sengaja merencanakan ini. Tak ada sesiapa di peti mati itu,” Torang mulai menjelaskan. Ia menunggu reaksi Gorga.

“Bagaimana bisa, Pa?,” tanya Gorga kemudian.

Torang tak langsung menjawab. Ia mengajak Gorga masuk ke mobil. Di dalam mobil ia men-jelaskan mengapa ia mengatur kematiannya. Penjelasan yang membuat Gorga serasa tercampak jauh. Menembus atmosfer bumi. Tersesat di bentang jutaan bin-tang. Jiwanya terguncang.

“Maafkan Papa,” pinta Torang.Gorga tak menanggapi. Hanya

desah nafasnya memburu ken-cang. Ia marah pada kenyataan. Ia mengutuk kebenaran yang dibe-berkan Torang. Darahnya mendi-dih hingga ke ubun-ubun. Mem-erahkan seluruh permukaan kulit. Dengan kepal tangan dan teriakan ia memukul dashboard.

“Maafkan Papa. Papa meren-canakan ini semua demi kau,” pinta Torang sekali lagi.

“Diam!,” Gorga membentak. Matanya tajam menelanjangi Torang. Ingin ia membunuh lelaki itu agar benar-benar mati. Namun, pedih rasa kehilangan dan siksa kerinduan menak-lukkan keinginannya. Ia hanya mampu menangis.Sejadi-jadinya. Menumpahkan emosi tak tertah-an.

Sosok yang ia banggakan berlaku curang. Torang muda mengancam pemilik perusahaan tempatnya bekerja yang melaku-kan konspirasi dengan penguasa daerah. Ia memaksa sang pemilik agar menikahkan ia denganMia, satu-satunya putri pemilik. Pemi-lik memenuhi permintaan Torang demi rasa aman.

Mia mengajukan 2 syarat.Pertama, Torang tak boleh menyentuhnya sampai ia memper-oleh sepasang anak hasil hubun-


SOERAK CERPEN

gan dengan kekasihnya. Torang menyanggupi. Mereka menikah. Mia tetap menjalin hubungan dengan sang kekasih. Hingga abang dan kakak Gorga – Tiopan dan Marsaulina – lahir.

Hanya Gorga satu-satunya anak hasil hubungan Torang dan Mia.Buah hati yang tak mendapat warisan apapun sesuai syarat kedua. Namun, diam-diam Torang menyiapkan satu perusahaan bagi Gorga.Hotel di tepi Danau Toba dan perusahaan penyedia jasa pet-ualangan alam bebas di Berastagi.

“Bernard sudah mengurus semua. Papa harap kau tak marah berkepanjangan,” Torang me-mecah diam. “Papa sadar Papa berlaku pengecut. Papa bukan petarung sepertimu. Papa hanya tak mau hidup miskin selamanya. Papa ingin membuat opungmu*) dihormati orang sekampung. Dan itu hanya bisa didapat jika kita memiliki harta,” Torang menghela nafas.

“Papa mencintai Mama?,” tanya Gorga mengejutkan Torang.

“Setelah kau lahir,” jawab To-rang pelan.

Gorga tak lagi menanggapi. Ia lelah menterjemahkan makna kenyataan. Gorga pasrah pada rencana Torang.

Torang menyalakan mesin mobil. Mereka meninggalkan pe-makaman menuju sebuah tempat rahasia. Torang akan menyer-ahkan akta perusahaan yang ia siapkan atas nama Gorga. Sebelum menyingkir ke sebuah pulau di hening samudera. Menghabiskan sisa usia dalam fasilitas yang ia siapkan bertahun.

***

Kokok ayam baru terdengar sekali saat Bernard dan Marsauli-na terjaga. Marsaulina bangkit dan mengenakan pakaian. Pandangan Bernard penuh menikmati ger-ak putri Torang itu. Meski gagal

memiliki Marsaulina sebagai pendamping, tapi pesona pening-galan Torang membawanya pada suasana yang diangankan banyak lelaki.

Bernard tersenyum. Lelaki mana yang tak ingin mengalami suasana romantis bersama per-empuan secantik Marsaulina, batinnya. Ia merasa beruntung dilahirkan dengan hasrat menjadi pengacara. Hasrat yang mem-bawanya kepada Torang. Hidup menjadi lengkap. Nyaris sempur-na tanpa masalah.

“Aku buru-buru,” Marsaulina mengecup kening Bernard.

Bernard membalas mencium pipi Marsaulina. “Kita masih punya jadwal satu malam lagi,” ia mengingatkan.

Marsaulina tersenyum dan mengecup Bernard sekali lagi. Lalu beranjak dengan sebuah map mengkilap di tangan. Meninggal-kan rumah Bernard. Menemui Mia dan Tiopan yang menunggui semalaman di luar.

Bernard tak berkedip menatap Marsaulina hingga hilang di balik pintu. Ia berteriak. Satu malam ia lalui bersama perempuan pujaan dan satu malam lagi menanti.Bernard girang. Ia lupa pada pengkhianatannya yang menewas-kan Torang dan Gorga di jurang dalam.

Kebahagiaan Bernard mem-buncah. Sebatang cerutu ia selip di bibir. Jemarinya lincah mematik korek api. Hari pecah. Gas melesat cepat dari dapur. Mencium korek api.Nyala merah menjilati langit pagi.(*)

Catatan*) Opung : Kakek dan Nenek.


SOERAK CERPEN

I.Pengantar“Dihukumnya seseorang yang

tidak bersalah merupakan urusan semua orang yang berpikir” de-mikian kata La Bruyerre, seorang ahli hukum Prancis pada abad ke-17. Ungkapan ini menjadi kalimat pembuka pada sebuah buku yang ditulis oleh Hermann Mostar yang bercerita tentang proses peradilan-peradilan sesat.

Pengadilan dalam hal ini Hakim pada kenyataannya juga adalah manusia yang tidak luput dari kh-ilaf dan keliru. Ketidakmampuan atau kekeliruan dalam mengung-kap fakta-fakta dan kebenaran da-lam satu perkara mengakibatkan kekeliruan dalam memberi per-timbangan hukum bagi putusan. Lebih buruk lagi apabila kekeliru-an dalam mengungkap fakta-fak-ta perkara justru dilakukan se-cara sengaja oleh oknum-oknum aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim) untuk tu-juan-tujuan tertentu di luar hukum dan keadilan. Akibatnya apa yang menjadi tujuan dari suatu proses peradilan, yaitu untuk memberi-kan kepastian hukum dan keadilan menjadi tidak tercapai.

Proses peradilan yang sesat akan menghasilkan putusan hu-kum yang sesat pula yang pada akhirnya akan merugikan mas-yarakat pencari keadilan. Suatu proses hukum penyelesaian per-

kara (khususnya proses peradilan pidana) pada hakikatnya selalu melibatkan manusia di dalamnya. Apa yang diputuskan hakim da-lam putusannya menjadi penentu bagaimana nasib selanjutnya dari anak manusia yang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara dan yang menjadi korban atau kel-uarganya. Kesalahan dalam mem-berikan putusan hukum dapat be-rarti pelanggaran atau pengabaian terhadap kemanusiaan. Oleh kare-na itu, seorang ahli Hukum Pidana Indonesia, Prof. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa pekerjaan mengadili sebagai pergulatan ke-manusiaan. Oleh karena itu pula, maka ada ungkapan dalam hukum yang mengatakan lebih baik mele-paskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

Putusan yang sedang dikaji ada-lah perkara yang melibatkan dua orang warga Dusun Sinta Raya, Kelurahan Tiga Runggu, Keca-matan Purba, Kabupaten Simalun-gun, Propinsi Sumatera Utara yang bernama Lendin Saragih Sijabat dan Nobel Saragih. Keduanya telah didudukkan sebagai Terdakwa da-lam proses persidangan perkara pi-dana di Pengadilan Negeri Simalu-ngun dengan dakwaan Primair : dimuka umum secara bersama-sa-ma melakukan kekerasan terha-dap barang sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana; Sub-sidair : secara bersama-sama den-gan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

II. Kasus PosisiPerkara yang dialami Lendin

Saragih Sijabat dan Nobel Saragih bermula dari peristiwa pencabutan dan pemindahan letak pagar kawat duri dengan tiang kayu sengon mi-lik warga masyarakat Dusun Sinta Raya yang terjadi pada bulan Juni 2011.

Pagar kawat duri dengan tiang kayu sengon yang semula letak-nya membentang dari Utara ke Selatan dan berfungsi sebagai pa-gar pembatas antara tanah milik Lamauhur Sinaga dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU) mas-yarakat Dusun Sinta Raya tersebut telah dicabut oleh Edison Sina-ga atas perintah Drs. Rillen Pur-ba (menantu Lamauhur Sinaga) kemudian dipindahkan letaknya menjadi membentang dari Barat Ke Timur melintasi areal tanah TPU Huta Sinta Raya.

Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri SimalungunRegister Nomor : 346/PID.B/2013/PN-SIM Tanggal 27 Maret 2014

Sahat M. Hutagalung

1. Koordinator Divisi Bantuan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU).

SOERAK Edisi 40 Tahun XI, Desember 2014 A

KAJIAN PUTUSAN

SUPLEMEN

Peristiwa ini kemudian telah dilaporkan oleh warga masyarakat Dusun Sinta Raya kepada Lurah Tiga Runggu, Camat Kecamatan Purba dan Polsek Purba.

Sebagai tanggapan atas laporan masyarakat tersebut, pada tanggal 11 Juli 2011 telah diadakan per-temuan di lokasi TPU Sinta Raya yang dihadiri oleh Camat Keca-matan Purba, Lurah Tiga Runggu, Kapolsek Purba, warga masyarakat Dusun Sinta Raya dan Edison Sinaga dalam kapasitasnya me-wakili Drs. Rillen Purba.

Hasil dari pertemuan ini berupa kesepakatan agar masing-masing pihak, baik warga masyarakat Sin-ta Raya maupun Drs. Rillen Pur-ba menahan diri dan untuk tidak membawa persoalan ini ke ranah hukum karena Lurah akan mem-fasilitasi penyelesaian secara damai dan baik-baik dengan mengkomu-nikasikan kepada Drs. Rillen Pur-ba.

Belum sempat ada penyelesa-ian oleh Lurah, tiba-tiba saja pada tanggal 17 April 2012 warga mas-yarakat Dusun Sinta Raya melihat ada Traktor melakukan pemba-jakan tanah di lokasi TPU Dusun Sinta Raya yang diperintahkan oleh Drs. Rillen Purba.

Bahwa pembajakan tanah den-gan menggunakan Traktor yang dilakukan atas perintah Drs. Ril-len Purba tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kese-pakatan yang telah dibuat dengan disaksikan oleh Lurah, Camat dan Kapolsek pada tanggal 11 Juli 2011.

Mengetahui peristiwa tersebut, warga masyarakat memberitahu kepada Terdakwa Lendin Saragih Sijabat dan selanjutnya Terdakwa Lendin Saragih Sijabat melaporkan

ke Polsek Purba meminta bantuan pengamanan.

Atas laporan Terdakwa Lendin Saragih Sijabat, kemudian seorang anggota Kepolisian dari Polsek Purba (Rudolf Sitanggang) bersa-ma-sama terdakwa Lendin Saragih Sijabat datang ke lokasi TPU Dusun Sinta Raya.

Setelah Traktor keluar dari lo-kasi TPU, beberapa orang warga masyarakat yang berada di lokasi TPU pada saat itu (termasuk Ter-dakwa Lendin Saragih Sijabat dan Nobel Saragih) sepakat untuk mel-aporkan peristiwa ini ke pihak Ke-polisian Sektor Purba.

Untuk keperluan barang buk-ti bagi laporan pidana yang akan diajukan ke Polsek Purba, bebera-pa orang warga masyarakat Dusun Sinta Raya (termasuk kedua orang Terdakwa) dengan disaksikan oleh seorang anggota Polsek Pur-ba (Rudof Sitanggang) kemudian mencabut dan menggulung pagar kawat duri dengan tiang kayu sen-gon milik masyarakat yang pada bulan Juni 2011 telah dicabut dan dipindah posisinya oleh Drs. Rillen Purba.

Setelah selesai menggulung dengan baik barang bukti pagar kawat tersebut, beberapa warga masyarakat Dusun Sinta Raya (ter-masuk kedua Terdakwa) kemu-dian membawanya ke Polsek un-tuk membuat laporan pidana atas nama tersangka Drs. Rillen Purba.

Bahwa sesampainya di Pol-sek Purba, ternyata laporan yang hendak diajukan oleh warga mas-yarakat Dusun Sinta Raya (terma-suk kedua Terdakwa) ditolak oleh petugas piket yang sedang ber-tugas pada saat itu dengan alasan laporan masyarakat tersebut harus

diajukan ke bagian unit Tipiter yang berada di Polres Simalungun.

Berdasarkan keterangan petu-gas piket Polsek Purba itu, maka warga masyarakat pulang ke desa dan berencana akan menindak-lanjuti membuat laporan ke Polres Simalungun. Namun demikian, karena barang bukti pagar kawat duri dengan tiang kayu sengon nantinya akan dibawa juga oleh masyarakat ke Polres Simalun-gun, maka untuk memudahkan, masyarakat menitipkan barang bukti tersebut di Polsek Purba. Se-benarnya, pada saat menitipkan barang bukti tersebut masyarakat telah meminta bukti penitipan ba-rang bukti kepada petugas, namun anggota polisi yang bertugas saat itu meyakinkan masyarakat bahwa mereka kan sudah saling kenal dan saling percaya sehingga tidak perlu ada bukti surat penitipan.

Bahwa akan tetapi, keesokan harinya (tanggal 18 April 2012), salah seorang warga masyarakat (terdakwa Nobel Saragih) yang pada saat itu kebetulan berada di sekitar Polsek Purba melihat ba-rang bukti pagar kawat dengan tiang kayu sengon tersebut dibawa oleh seorang petugas Polsek Pur-ba ke dalam mobilnya. Terdakwa Nobel Saragih menanyakan mau kemana barang bukti dibawa kepa-da petugas tersebut, namun tidak mendapat tanggapan.

Peristiwa ini kemudian diceri-takan oleh terdakwa Nobel Saragih kepada terdakwa Lendin Saragih yang pada keesokan harinya (tang-gal 19 April 2012) terdakwa Lendin Saragih mendatangi Polsek Pur-ba untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut. Dari petugas yang bertugas pada hari itu, ter-

SOERAK Edisi 40 Tahun XI, Desember 2014B

KAJIAN PUTUSAN

dakwa Lendin Saragih memper-oleh informasi bahwa barang buk-ti kawat duri dengan tiang kayu sengon sudah tidak ada di Polsek, namun petugas yang bersangkutan tidak mengetahui dimana barang bukti tersebut berada.

Pada tanggal 20 April 2012 be-berapa orang warga masyarakat Dusun Sinta Raya (termasuk kedua terdakwa) dengan did-ampingi oleh Lurah Tiga Runggu berangkat menuju Polres Simalun-gun dengan mengendarai 3 mobil untuk membuat laporan pidana atas nama Drs. Rillen Purba ber-kaitan dengan kejadian tanggal 17 April 2012. Oleh karena terdakwa Lendin Saragih tidak mendapat-kan informasi tentang di mana ke-beradaan barang bukti pagar kawat duri dengan tiang kayu sengon dari petugas yang bertugas pada tang-gal 19 April 2012, maka sebelum sampai ke Polres Simalungun, war-ga masyarakat (termasuk kedua orang terdakwa) kembali mampir ke Polsek Purba untuk menanya-kan kembali keberadaan barang bukti yang dititipkan masyarakat. Dari petugas yang bertugas pada hari itu, kemudian masyarakat memperoleh informasi bahwa ba-rang buktri tersebut sudah diantar ke Polres Simalungun.

Masyarakat kemudian melan-jutkan perjalanan menuju Polres Simalungun untuk membuat lapo-ran pidana terhadap Drs. Rillen Purba. Sesampainya di Polres Si-malungun dan masyarakat men-yampaikan maksudnya kepada petugas yang bertugas pada hari itu, tetapi petugas tersebut menga-takan bahwa laporan warga mas-yarakat tidak dapat diterima pihak Polres dengan alasan warga mas-

yarakat tidak mempunyai alas hak (sertipikat tanah). Demikian juga ketika masyarakat menanyakan keberadaan barang bukti pagar kawat duri dengan tiang kayu sen-gon, petugas Polres Simalungun tersebut menjawab tidak tahu.

Oleh karena tidak diterima laporannya, warga masyarakat Dusun Sinta Raya akhirnya pulang kembali ke desa.

Singkat cerita, beberapa hari kemudian justru beberapa anggota masyarakat Dusun Sinta Raya (i.c. kedua terdakwa) menerima Surat Panggilan dari Polres Simalungun sebagai Tersangka atas tindak pi-dana perusakan (Pasal 170 KUHP) berdasarkan laporan dari Drs. Ril-len Purba dengan Laporan Poli-si No. Pol. : LP/265/IV/2012/SU/Simal tanggal 18 April 2012 dan sebagai barang bukti pendukung laporan pidana tersebut digunakan barang bukti gulungan pagar kawat duri dengan tiang kayu sengon yang dititipkan oleh masyarakat di Polsek Purba pada tanggal 17 April 2012.

Perkara inipun bergulir ter-us hingga ke Pengadilan Negeri Simalungun dan telah diberi pu-tusan yang pada saat ini sedang dilakukan kajian terhadapnya.

III. Jalannya ProsesPersidangan

A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Primair:dimuka umum secara ber-sama-sama melakukan ke-kerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan dian-cam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana;

Subsidair:secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak-kan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau meng-hilangkan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian ter-masuk kepunyaan orang lain se-bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

B. Fakta-Fakta Yang Terung-kap Di PersidanganAtas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/Keberatan dan kemu-dian atas Eksepsi/Keberatan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan tangga-pan serta berkaitan dengan itu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah menjatuhkan Putusan Sela bertanggal 20 Agustus 2013.Untuk membuktikan Dakwaan-nya, Jaksa Penuntut Umum tel-ah mengajukan saksi-saksi se-bagai berikut : 1. Drs. Rillen A. Purba, 2. Edison Sinaga, 3. El-minaria Saragih, 4. Jumardin Haloho, 5. Sardiaman Purba als Pangulu, 6. Atur Parulian Damanik.Selain itu, di persidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi yang meringankan sebagai berikut : 1. Rapondang Purba, 2. Arapohan SijabatSelanjutnya kedua terdakwa juga telah didengar keterangan-nya, sebagai berikut : 1. Len-din Saragih Sijabat, 2. Nobel Saragih.

SOERAK Edisi 40 Tahun XI, Desember 2014 C

KAJIAN PUTUSAN

Bahwa dari keterangan 6 (enam) orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diperoleh fakta-fakta : 2 (dua) orang saksi (Drs. Rillen Purba dan Elminaria Saragih) pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2012 telah terjadi pencabutan dan perusakan pagar kawat duri dengan tiang kayu sengon di tanah ladang milik mere-ka. Keduanya tidak melihat langsung peristiwa perusakan itu tapi mendapat laporan dari dari saksi Edison Sinaga. Pagar kawat tersebut milik saksi diba-ngun pada bulan Mei 2011. Pa-gar kawat duri tersebut dicabut kedua terdakwa bersama-sama warga masyarakat dusun Sinta Raya sehubungan dengan adan-ya keberatan warga dusun Sinta Raya atas tindakan saksi yang melakukan pen-traktoran lahan pemakaman umum. Di ladang milik saksi tersebut ada makam dari anak salah seorang warga dusun Sinta Raya yang bernama Arapohan Sijabat.1 (satu) orang saksi (Edison Sinaga) pada pokoknya men-erangkan bahwa saksi melihat langsung terjadinya pencabu-tan dan perusakan pagar kawat duri dengan tiang kayu sengon di tanah ladang milik Drs. Ril-len Purba yang dilakukan oleh kedua terdakwa dan beberapa warga masyarakat dusun Sinta Raya lainnya pada tanggal 17 April 2012. Pagar kawat terse-but milik Drs. Rillen Purba dan dibangun pada bulan Mei 2011. Pagar kawat duri tersebut dicabut kedua terdakwa ber-sama-sama warga masyarakat dusun Sinta Raya sehubungan

dengan adanya keberatan warga dusun Sinta Raya atas tindakan Drs. Rillen Purba yang memer-intahkan pen-traktoran lahan pemakaman umum. Pada saat pencabutan pagar kawat juga disaksikan oleh petugas Polsek Purba bermarga Sitanggang.3 (tiga) orang saksi (Jumardin Haloho, Sardiaman Purba dan Atur Parulian Damanik) pada pokoknya menerangkan bahwa benar terjadi pencabutan pagar kawat duri oleh kedua terdakwa. Pagar kawat duri dicabut kedua terdakwa bersama-sama warga masyarakat dusun Sinta Raya sehubungan dengan adanya ke-beratan warga dusun Sinta Raya atas tindakan Drs. Rillen Purba yang memerintahkan pen-trak-toran lahan pemakaman umum. Pagar kawat duri yang telah dicabut kemudian diba-wa warga masyarakat ke Polsek Purba. Pagar kawat duri terse-but adalah milik warga mas-yarakat dusun Sinta Raya untuk memagari areal pemakaman umum Dusun Sinta Raya. Pagar tersebut dipasang pada tahun 2007 dan 2008. Yang membeli pagar tersebut adalah pengurus tanah pemakaman yang berna-ma Saurma Br. Sinaga. Awalnya pagar kawat duri dibangun oleh warga masyarakaat dengan po-sisi memanjang dari Selatan ke Utara namun telah dipindah-kan menjadi posisi memanjang dari Barat keTimur.Bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (Rapondang Purba dan Arapo-han Sijabat) diperoleh fakta-fak-ta pada awalnya posisi pagar kawat duri di areal pemakaman umum adalah memanjang dari

Utara ke Selatan sebagai pem-batas areal pemakaman umum dengan tanah Lamauhur Sina-ga. Kemudian telah terjadi pe-mindahan posisi pagar kawat duri menjadi memanjang dari Barat ke Timur melintasi areal tanah pemakaman umum an-tara tahun 2011 sampai 2012. Pada saat anak saksi Arapohan Sijabat meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2010 dan dimak-amkan di areal pemakaman tersebut, tidak ada pagar kawat duri yang posisinya memanjang melintasi tanah pemakaman dari Barat ke Timur. Namun sejak terjadi pemindahan po-sisi pagar kawat duri tersebut menjadi memanjang melintasi areal pemakaman dari Barat ke Timur, makam anak saksi men-jadi masuk dalam areal lahan yang diklaim oleh Drs. Rillen Sinaga sebagai miliknya.Bahwa dari keterangan kedua terdakwa (Lendin Saragih Sija-bat dan Nobel Saragih) diper-oleh fakta-fakta bahwa benar pada tanggal 17 April 2012 kedua terdakwa bersama-sa-ma dengan warga masyarakat dusun Sinta Raya melakukan pencabutan dan penggulun-gan pagar kawat duri dengan tiang kayu sengon yang ada di lahan pemakaman umum. Pa-gar kawat duri tersebut dicabut kedua terdakwa bersama-sama warga masyarakat dusun Sinta Raya sehubungan dengan adan-ya keberatan warga dusun Sinta Raya atas tindakan Drs. Rillen Purba yang memerintahkan pen-traktoran lahan pemaka-man umum. Setelah dicabut, pagar kawat duri tersebut digu-lung lalu diserahkan ke Polsek

SOERAK Edisi 40 Tahun XI, Desember 2014D

KAJIAN PUTUSAN

Purba guna dijadikan buk-ti laporan tentang perusakan karena kawat duri tersebut se-belumnya posisinya dipasang oleh warga masyarakat meman-jang dari Utara ke Selatan se-bagai pembatas lahan pemaka-man.Bahwa di persidangan juga tel-ah diajukan barang bukti be-rupa 12 (dua belas) gulungan kawat duri.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum1. Menyatakan terdakwa 1. Lendin Saragih Sijabat als PT dan terdakwa 2. Nobel Saragih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku-kan perbuatan pidana “dimu-ka umum secara bersama-sa-ma melakukan kekerasan terhadap barang” melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan Primair.2. Menjatuhkan pidana penja-ra terhadap terdakwa 1. Lendin Saragih Sijabat als PT dan ter-dakwa 2. Nobel Saragih dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikuran-gi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.3. Menetapkan barang bukti berupa 12 (dua belas) gulungan kawat duri, dirampas untuk di-musnahkan.4. Menatapkan agar para ter-dakwa dibebani membayar bi-aya perkara masing-masing se-besar Rp 1000,- (seribu rupiah). D. Putusan Majelis Hakim1. Menyatakan terdakwa 1. Lendin Saragih Sijabat als PT

dan terdakwa 2. Nobel Saragih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku-kan perbuatan pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”.2. Menjatuhkan pidana terha-dap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara mas-ing-masing selama 2 (dua) bu-lan.3. Menetapkan barang bukti berupa 12 (dua belas) gulungan kawat duri, dirampas untuk di-musnahkan4. Menyatakan barang bukti berupa 12 (dua belas) gulungan kawat duri dikembalikan kepa-da saksi korban Drs. A Rillen Purba.5. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara mas-ing-masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu) rupiah.

IV. Analisis Yuridis Terhadap Proses Persidangan Dan Per-timbangan Putusan Majelis Hakim

Majelis Hakim Dalam Mene-tapkan Fakta-Fakta Hukum Da-lam Pertimbangan Hukum Pu-tusannya Hanya Mendasarkan Pada Keterangan Saksi Korban, Istri Saksi Korban Dan Orang Yang Bekerja Pada Saksi Kor-ban, Akan Tetapi Sama Seka-li Tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi-Saksi Yang Lainnya. Bahwa dari pertimbangan pu-tusan Majelis Hakim Penga-dilan Negeri Simalungun hala-

man 14 alinea 4, jelas terlihat bahwa Majelis Hakim telah menyimpulkan fakta-fakta hu-kum dalam perkara ini hanya dari keterangan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Drs. Rillen A. Purba (saksi korban), Edison Sinaga (orang yang bekerja dan mener-ima upah dari Saksi Korban), dan Elminaria Sinaga (istri Saksi Korban), padahal selain ketiga orang saksi tersebut ada 5 (lima) orang saksi lagi yang mengetahui tentang duduk per-kara namun sama sekali tidak dipertimbangkan keterangann-ya, yaitu Jumardin Haloho, Sar-diaman Purba als Pangulu, Atur Parulian Damanik, Rapondang Purba dan Arapohan Sijabat.Bahwa bila dibaca dalam per-timbangan hukum putusan Ma-jelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun halaman 14 alinea 4 a quo pada pokoknya dise-butkan bahwa berdasarkan ket-erangan saksi-saksi Drs. Rillen A. Purba, Edison Sinaga, dan Elminaria Sinaga dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Mei 2011 bertempat di Horian Desa Sinta Raya Kelurahan Tiga Runggu, Kabupaten Simalungun saksi korban Drs. Rillen A. Purba telah menyuruh saksi Edison Sinaga, Sanni Maria Saragih dan Roni Riski Sinaga untuk memagar tanahnya sesuai den-gan Sertipikat Hak Milik No. 706 atas Rillen A. Purba den-gan kawat duri yang meman-jang dari Timur ke barat dan pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 para terdakwa ber-

SOERAK Edisi 40 Tahun XI, Desember2014 E

KAJIAN PUTUSAN

sama dengan Sardiaman Pur-ba als Pangulu, Atur Parulian Damanik serta beberapa warga dusun Sinta Raya lainnya telah membongkar kawat duri terse-but yang mengakibatkan tiang penyangga kawat duri yang ter-buat dari kayu sengon menjadi patah kemudian menggulung kawat duri tersebut. Bahwa para terdakwa bersama dengan warga lainnya mencabut kayu sengon dan menggulung pagar kawat duri karena merasa tanah tersebut adalah tanah untuk pekuburan umum warga dusun Sinta Raya.Bahwa padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi Jumar-din Haloho (Ketua RT), Sardia-man Purba als Pangulu, Atur Parulian Damanik, Rapondang Purba dan Arapohan Sijabat terbukti bahwa pemagaran yang dilakukan oleh Drs. Ril-len Purba di atas tanah dengan posisi memanjang dari Timur ke Barat melintasi tanah ar-eal pemakaman umum pada Mei 2011 tersebut adalah den-gan cara memindahkan pagar kawat duri yang sudah ada se-belumnya yang dibangun oleh masyarakat dengan posisi me-manjang dari Utara ke Selatan membatasi tanah pemakaman umum dengan tanah Lamauhur Sinaga. Fakta ini didukung oleh keterangan saksi Arapohan Sijabat yang menerangkan bah-wa pada saat anak saksi Ara-pohan Sijabat meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2010 dan di-makamkan di areal pemakaman tersebut, tidak ada pagar kawat duri yang posisinya memanjang melintasi tanah pemakaman

dari Barat ke Timur, yang ada adalah pagar kawat yang posis-inya memanjang dari Utara Ke Selatan membatasi tanah pe-makaman umum dengan tanah Lamauhur Sinaga. Namun sejak terjadi pemindahan posisi pa-gar kawat duri tersebut menjadi memanjang melintasi areal pe-makaman dari Barat ke Timur, makam anak saksi yang dahulu berada di areal pemakaman, se-karang menjadi masuk ke da-lam areal lahan yang diklaim oleh Drs. Rillen Sinaga sebagai miliknya.Bahwa fakta-fakta keterangan saksi-saksi Jumardin Haloho (Ketua RT), Sardiaman Purba als Pangulu, Atur Parulian Da-manik, Rapondang Purba dan Arapohan Sijabat ini, khusus-nya terkait dengan fakta-fak-ta kejadian waktu pemagaran yang dilakukan oleh Drs. Ril-len A. Purba dan situasi tanah setelah pemagaran tersebut ternyata juga bersesuaian den-gan keterangan saksi Drs. Rillen A. Purba, Edison Sinaga, dan Elminaria Sinaga yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembangunan pagar dilakukan oleh Drs. Rillen A. Purba pada sekitar bulan Mei 2011 dan setelah pemagaran, maka ada makam warga yang masuk ke dalam areal yang di pagari oleh saksi Drs. Rillen A. Sinaga. Fakta terdapatnya makam warga masyarakat di dalam tanah yang diklaim oleh Drs. Rillen Purba sebagai miliknya menunjukkan bahwa masukn-ya makam tersebut ke dalam areal tanah yang diklaim oleh Drs. Rillen Purba adalah akibat

dari adanya pemindahan pagar kawat yang dilakukan oleh Drs. Rillen Purba pada bulan Mei 2011 dari yang sebelumnya me-manjang dari Utara ke Selatan, menjadi memanjang melintasi areal pemakaman umum dari Barat ke Timur. Dengan kata lain, terdapat fakta hukum yang lebih kuat bahwa pelaku pe-mindahan pagar yang sebenarn-ya adalah Drs. Rillen A. Purba. Namun fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Jumardin Haloho (Ketua RT), Sardiaman Purba als Pan-gulu, Atur Parulian Damanik, Rapondang Purba dan Arapo-han Sijabat ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Si-malungun tanpa alasan yang jelas.Menurut Pengkaji, pertim-bangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun a quo mengandung kesalah-an dalam menerapkan hukum pembuktian. Menarik suatu kesimpulan fakta hukum hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi tertentu, tanpa memper-timbangkan keterangan saksi-saksi lainnya serta kesesuaian keterangan saksi-saksi tertentu tersebut dengan keterangan saksi-saksi lainnya adalah ber-tentangan dengan hukum dan keadilan. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan bahwa surat putu-san pemidanaan memuat per-timbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuk-tian yang diperoleh dari pemer-

SOERAK Edisi 40 Tahun XI, Desember 2014F

KAJIAN PUTUSAN

iksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan ter-dakwa. Dari penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang dike-temukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penun-tut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi kor-ban. Demikian juga ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHAP yang menyatakan dalam menilai kebenaran ket-erangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sung-guh memperhatikan : a. perse-suaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, b. pers-esuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.Selain itu kekeliruan dalam me-nerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Neg-eri Simalungun a quo juga terli-hat dari subyektifitas posisi dan kedudukan saksi-saksi yang keterangannya dijadikan Maje-lis Hakim sebagai pertimban-gan hukum putusan. Apabila dicermati kapasitas dan kualitas saksi-saksi yang keterangannya dijadikan Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum (Drs. Ril-len A. Purba sebagai Saksi Kor-ban, Edison Sinaga yang mer-upakan orang yang bekerja dan menerima upah dari Saksi Kor-ban serta Elminaria Sinaga yang merupakan istri Saksi Korban), dari ketiganya jelas sangat sulit untuk mendapatkan keterangan yang obyektif tentang peristiwa.

Namun kemungkinan subyek-tifitas saksi-saksi ini sama sekali tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim karena dalam pertimbangan putusannya Ma-jelis Hakim justru hanya men-gambil keterangan ketiga orang saksi (Drs. Rillen A. Purba, Edison Sinaga serta Elminaria Sinaga) tersebut sebagai fakta hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Neg-eri Simalungun Semata-Mata Hanya Melihat Perbuatan Para Terdakwa Mencabut Pagar Kawat Tanpa Mempertimbang-kan Hal-Hal Yang Melatarbe-lakangi Peristiwa Atau Yang Menjadi Akar Masalah Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh men-jatuhkan pidana kepada ses-eorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang ber-salah melakukannya.Pertanyaannya, benarkah kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terha-dap barang” (Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana) sebagaimana kes-impulan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya?Suatu perbuatan pidana han-ya dapat dipidana apabila per-buatan itu memenuhi rumusan delik dalam undang-undang pi-

dana, bersifat melawan hukum dan adanya kesalahan pada si pelaku yang melakukan per-buatan. Apabila diperhatikan fakta-fak-ta persidangan melalui keteran-gan saksi-saksi memang dapat dengan mudah disimpulkan bahwa pada tanggal 17 April 2012 kedua terdakwa bersa-ma-sama dengan warga mas-yarakat dusun Sinta Raya lainn-ya telah melakukan pencabutan pagar kawat duri yang ada di lo-kasi pemakaman umum dusun Sinta Raya dan kemudian menggulungnya, lalu memba-wa pagar kawat duri tersebut ke Polsek Purba. Hal serupa juga yang mendasari pertimbangan hukum Majelis Hakim Penga-dilan Negeri Simalungun dalam putusannya terkait dengan ter-buktinya unsur “secara bersa-ma-sama di muka umum” dan unsur “melakukan kekerasan terhadap barang” (Putusan hal. 16-17). Dengan demikian apa yang dilakukan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur inti delik dari ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Pertanyaan selanjutnya, apabila memang kedua terdakwa pada tanggal 17 April 2012 terbukti bersama-sama dengan warga masyarakat dusun Sinta Raya lainnya melakukan pencabu-tan pagar kawat duri yang ada di lokasi pemakaman umum dusun Sinta Raya dan kemudi-an menggulungnya, lalu mem-bawa pagar kawat duri tersebut ke Polsek Purba, apakah den-gan demikian kedua terdakwa

SOERAK Edisi 40 Tahun XI, Desember 2014 G

KAJIAN PUTUSAN

secara otomatis lalu dapat din-yatakan bersalah dan dijatuhi pidana?Apakah orang yang mengeta-hui bahwa tanah pemakaman umum di desanya dirusak oleh orang lain dengan cara me-mindahkan pagar dan di-trak-tor lalu kemudian melaporkan kejadian itu ke pihak Kepolisian dan selanjutnya datang ke loka-si kejadian bersama-sama Polisi lalu mencabut pagar kawat duri milik warga masyarakat yang telah dipindah oleh pihak lain tersebut sebagai barang bukti untuk membuat laporan ke Poli-si lantas dapat dikatakan secara melawan hukum telah melaku-kan perbuatan pidana hanya karena perbuatannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP?Fakta-fakta hukum ini yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim. Da-lam pertimbangan hukum pu-tusannya Majelis Hakim hanya berfokus pada apakah perbua-tan yang dilakukan kedua ter-dakwa telah memenuhi keten-tuan Pasal 170 ayat (1) KUHP tanpa lebih jauh mempertim-bangkan fakta-fakta hukum seputar akar masalah atau latar belakang yang menjadi penye-bab dilakukannya perbuatan kedua Terdakwa. Padahal pe-ngungkapan apa yang men-jadi latar belakang atau akar masalah terjadinya perbuatan yang didakwakan sangat pent-ing untuk mengungkap apakah perbuatan yang dilakukan oleh

kedua terdakwa benar telah dilakukan oleh keduanya secara melawan hukum.Unsur melawan hukum se-bagaimana telah dikatakan se-belumnya, adalah unsur yang juga dipersyaratkan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Unsur melawan hukum adalah unsur yang senantiasa dianggap ada dalam setiap perbuatan pi-dana, meskipun tidak setiap ru-musan delik dalam pasal-pasal Undang-Undang Pidana men-cantumkannya secara eksplisit. Demikian juga dengan keten-tuan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Meskipun dalam pasal ini unsur melawan hukum tidak dican-tumkan secara eksplisit namun unsur tersebut tetap ada dan melekat.Dikenal 2 ajaran tentang mel-awan hukum dalam Hukum Pidana, yaitu ajaran Mela-wan Hukum Formal dan aja-ran Melawan Hukum Materil. Ajaran Melawan Hukum For-mal menyatakan bahwa suatu perbuatan adalah perbuatan pidana apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumu-san tindak pidana, sedangkan ajaran Melawan Hukum Ma-teril menyatakan bahwa un-tuk dapat menyatakan suatu perbuatan adalah perbuatan pidana, maka selain perbua-tan itu telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam ru-musan tindak pidana, perbua-tan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat se-bagai perbuatan yang tercela

atau tidak patut.Perbuatan kedua terdakwa ber-sama-sama warga masyarakat mencabut pagar kawat yang terdapat di areal pemakaman umum ansich, secara formal dapat dianggap merupakan per-buatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik dari Pasal 170 ayat (1) KUHP. Akan tetapi per-buatan kedua terdakwa men-cabut pagar kawat yang terdapat di areal pemakaman umum, apabila dikaitkan dengan fak-ta hukum bahwa perbuatan itu dilatarbelakangi oleh adanya perbuatan melawan hukum se-belumnya yang dilakukan oleh pihak lain, yaitu memindahkan pagar dan men-traktoran are-al pemakaman umum. Apala-gi pencabutan pagar tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh anggota Kepolisian untuk keperluan sebagai barang bukti guna membuat laporan pidana, maka sulit untuk menyimpul-kan bahwa perbuatan terdakwa sebagai perbuatan melawan hu-kum materil.Perbuatan para terdakwa, menurut Pengkaji adalah per-buatan yang menurut kepatutan dalam masyarakat masih patut dan wajar dilakukan oleh orang yang ingin mempertahankan hak untuk kepentingan umum. Fakta hukum bahwa setelah dicabut pagar kawat tersebut langsung dibawa oleh kedua ter-dakwa bersama-sama beberapa orang warga ke Polsek Purba untuk membuat laporan pidana menunjukkan bahwa tidak ada

SOERAK Edisi 40 Tahun XI, Desember 2014H

SOERAK UTAMA

sedikitpun niat jahat dari kedua terdakwa, melainkan sema-ta-mata untuk mempertahank-an hak dan kepentingan orang banyak atas lahan pemakaman umum yang dibenarkan oleh ketentuan hukum. Secara formal dapat dikatakan bahwa perbuatan kedua ter-dakwa adalah melawan hukum karena telah memenuhi un-sur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, na-mun tidak bersifat melawan hu-kum secara materil. Dari putusan a quo terlihat bah-wa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun hanya ber-pegang pada ajaran perbuatan melawan hukum formal sehing-ga hanya memberikan keadilan yang bersifat formal, bukan keadilan yang substansial ber-dasarkan kebenaran materil yang bersumber dari seluruh fakta yang terungkap di persi-dangan.

V. Kesimpulan1. Hasil kajian menyimpul-kan bahwa dalam menetapkan fakta-fakta hukum berdasar-kan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Simalun-gun hanya mendasarkan pada keterangan saksi-saksi tertentu yang apabila dilihat dari kapasi-tas dan kualitasnya tidak dapat diharapkan untuk memberi-kan keterangan yang obyektif dan tidak mempertimbangkan kesaksian saksi-saksi lainnya meskipun relevan bagi perkara.2. Dalam pertimbangan hukum putusannya Maje-lis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun hanya berfokus pada terpenuhinya unsur-un-sur rumusan delik, tanpa mem-pertimbangkan lebih jauh fak-ta-fakta hukum seputar akar masalah atau latar belakang yang menjadi penyebab dilaku-kannya perbuatan oleh kedua terdakwa untuk terpenuhinya syarat unsur melawan hukum materil. 3. Potret proses peradilan yang dialami oleh kedua terdakwa menggambarkan bahwa niat baik yang ditujukan sema-ta-mata untuk membela dan mempertahankan hak untuk kepentingan umum menurut hukum ternyata tidak selalu mendapat respon yang sama dari penegak hukum. Men-

coba memperjuangkan hak untuk kepentingan umum melalui jalur hukum, malah justru terseret menjadi ter-dakwa dalam proses tersebut. Penolakan Polsek Purba dan Polres Simalungun terhadap laporan pidana yang diaju-kan oleh kedua terdakwa dan warga masyarakat dusun Sinta Raya meskipun anggota Pol-sek telah ikut melihat sendiri peristiwa pidana yang akan di-laporkan tersebut menunjuk-kan betapa penegakan hukum masih berpihak pada kepent-ingan tertentu di luar kepent-ingan hukum dan keadilan. Apalagi kenyataannya penga-dilan juga tidak memberikan keadilan bagi kedua terdakwa dalam proses hukum tersebut. Ini adalah preseden buruk bagi penegakan hukum. Apa-bila terus berlangsung, dapat dipastikan akan semakin se-dikit atau bahkan tidak akan ada lagi orang yang peduli dan mau memperjuangkan kepent-ingan umum melalui jalur hu-kum karena masyarakat kehi-langan kepercayaan terhadap hukum dan proses penegakan hukum.

SOERAK Edisi 409 Tahun XI, Desember 2014 I

SOERAK UTAMA

Mengusung tema “ S u s t a i n a b l e Food Systems for Food Se-curity and Nu-

trition”Organisasi Pangan Dunia (FAO)pada momentum peringa-tan hari pangan sedunia Oktober 2014 lalu, kembali menyerukan sekaligusmemperingatkan pentin-gnya sistem pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pan-gan dan gizi.

Sebab sepanjang tahun 2010-2012, Organisasi Pangan Dunia (FAO) memperkirakan: sekitar 870 juta atau 12 persen warga bumi menderita kekurangan pangan kronik (chronic undernourish-ment).Apa yang terjadi di belahan

bumi Afrika (Afrika Selatan dan Guatemala) beberapa tahun ter-akhir semakin mempertegas hal ini. Ribuan orang kelaparan bah-kan meninggal akibat krisis pan-gan yang berkepanjangan.Sebuah alaram yang memperingatkan akan arti penting pangan.

Bukan tidak mungkin hal yang sama terjadi di Indonesia. Seka-lipun hantaman krisis ekonomi global belum berpengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi dan pangan dalam negeri.Tetapi jika berkaca pada kondisi akhir-akhir ini, kita patut waspada. Tanda-tan-da yang semakin menjurus pada situasi darurat pangan tidak bisa disangkal.

Quo Vadis Pangan Indonesia

Data yang dikeluarkan FAO di tahun 2012 menjadi cerminan bagaimana persoalan kecukupan pangan dalam negeri masih men-jadi sebuah permasalahan tak be-rujung. FAO mencatat sekitar 21 juta atau 8,6 persen orang Indo-nesia mengalami kelaparan sepan-jang 2010-2012.

Semakin miris jika kita mencer-mati keberadaan pangan yang dikonsumsi dalam negeri justru berasal dari luar negeri. Negara yang dikenal agraris plus bahari justru terkonsentrasi melakukan impor pangan dari luar demi men-gatasi penurunan produksi pangan lokal. Sebut saja beras yang masih kita ekspor dari Vietnam dan Thai-land.

Darurat Pangan di Depan Mata(Erwin Sipahutar)


SOERAK OPINI

Ditengah ancaman darurat pangan,kondisi yang terjadi just-ru kontra produktif dari apa yang diharapkan. Alih-alih mengantsi-pasi, luas lahan pertanian justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun.Padahal kita ketahuilah-an pertanian berkontribusi besar menyokong ketersediaan pangan dalam negeri.

Deretan realitas seperti marak-nya perampasan lahan, menurun-nya luas lahan pertanian, mening-katnya alih fungsi lahan, kerusakan hutan, serangan hama, hingga musim yang sudah tak terprediksi menjadi segudang permasalahan yang berakhir pada turunnya pro-duktifitas pangan.

Catatan Biro Pusat Statis-tik (BPS) sepanjang 1998-2002 menunjukkan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian men-capai ±110.000 hektar per tahun. Belum lagi alih fungsi lahan sawah akibat penerapan RT/RW pemer-intah kabupaten/kota yang kurang berpihak kepada pertanian.

Data Litbang Kompas (Diolah dari data BPS dan Kementerian Pertanian) dari tahun 2006 sam-

pai 2013 juga menunjukkan hal yang tak jauh berbeda.Litbang Kompas memperkirakan pence-takan lahan sawah baru per ta-hun hanya sekitar 47.000 hektar sementara laju konversi lahan sawah per tahun sudah menca-pai kisaran 100.000 hektar. Se-cara matematis bisa dibayangkan berapa ratus ribu hektar lahan sawah yang beralih fungsi dalam kurun waktu 7 tahun tersebut.

Keberpihakan KebijakanPersoalan pangan adalah per-

soalan hidup. Siapa (Negara) yang berpihak pada kebijakan pangan, maka dialah yang bertahan untuk tetap hidup. Sementara siapa yang abai terhadap kebijakan pangan, ancaman kelaparan yang akan di-tuai

Jika kekacauan ini tidak segera diatasi, menurunnya produksi pangan yang menyebabkan ter-ancamnya ketahanan pangan, hi-langnya mata pencaharian petani, meningkatnya jumlah penganggu-ran, serta hilangnya investasi in-frastruktur pertanian irigasi yang menelan biaya tinggi menjadi ker-ugian yang kita tanggung dalam

waktu dekat. Menyusul ancaman kelaparan masif di depan mata.

Pengambilan keputusan yang berpihak terhadap ketersediaan pangan menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. Seperti UU no 41 tahun 2009 tentang Per-lindungan Lahan Pertanian Pan-gan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Pendukungnya. Sebab dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah menegaskan bahwa pangan mer-upakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dimana negara berkewa-jiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup ser-ta bergizi seimbang bagi seluruh penduduk.

Pentingnya melakukan diver-sifikasi pangan, agar masyarakat tidak dipaksakan untuk bertum-pu pada satu makanan pokok saja (padi/nasi), peningkatan infra struktur pertanian seperti pen-gadaan daerah irigasi yang mema-dai serta penyuluhan secara serius menjadi pilihan yang memungk-inkan saat ini.

Jika hal tersebut berjalan efek-tif, dambaan akanketahanan pan-gan (food security), kemandirian pangan (food independence) dan kedaulatan pangan (food sover-eignty) akan menghindarkan kita dari darurat pangan yang lebih parah plus mengulang kejayaan ta-hun 1984 sebagai salah satu Negara swasembada beras.

*Penulis adalah Mahasiswa Ekstensi Administrasi Negara FI-SIP USU,Bergiat di HaRI (Hutan Rakyat Institute) dan KDAS Medan


SOERAK OPINI

Media baru, se-cara sederhana diterjemahkan sebagai internet. Pada praktikn-

ya, media baru adalah tandingan dari media tradisional seperti me-dia cetak dan elektronik. Ketika media tradisional bersifat elitis dan kaku, media baru bertolak be-lakang dengan karakter tersebut. Majalah, radio atau televisi memi-liki sistem redaksional yang dikon-trol oleh segelintir orang, baik pemilik maupun redaktur. Akibat-nya, informasi dan komunikasi ti-dak mengalir secara bebas.

Sementara itu, media baru menyediakan wadah bagi siapapun untuk berkomunikasi dan berba-gi informasi tanpa batasan redak-

sional atau kepemilikan. Siapap-un bisa memiliki akun di internet (mulai email, media sosial, hingga blog pribadi). Dan setiap pemilik akun tersebut bebas menyebarkan informasi dan berkomunikasi.

Kelulasaan itu dimanfaatkan oleh banyak kalangan untuk mem-ulai gerakan sosial. Internet den-gan segala varian produknya, ada-lah media yang menjadi pemicu berbagai revolusi bersejarah dalam satu dekade belakangan ini. Arab Spring pada 2010, dipicu oleh se-buah aksi bakar diri oleh seorang pemuda Tunisia (http://www.theguardian.com). Berita tersebut merebak, disebarkan melalui in-ternet, terutama facebook hingga berujung pada aksi protes peng-gulingan Presiden Tunisia, Zainal

Abidin bin Ali. Gerakan tersebut kemudian menyebar ke beberapa negara Arab lainnya, seperti Me-sir, Libya, Arab Saudi, Syria, dan Yaman.

Setelah Arab Spring, gerakan sosial lain yang cukup fenome-nal adalah Occupy Wall Street (OWS). Media baru merupakan pusat gerakan OWS yang dimulai pada September 2011 ini. Gera-kan yang merupakan aksi untuk memprotes kesenjangan sosial dan ekonomi di dunia, diawali den-gan pendirian sebuah situs http://occupywallst.org yang mengajak untuk menduduki Wall Street, se-buah jalan tempat berbagai kan-tor institusi keuangan di Amerika Serikat berlokasi. Melalui facebook dan youtube, gerakan OWS dise-barluaskan dan mendapat simpati. Aksi pendudukan Wall Street ber-langsung berbulan-bulan dengan jumlah ribuan orang demonstran. Efek domino dari gerakan tersebut masih berlangsung hingga kini. Melalui media sosial, isu yang di-usung oleh OWS terus berkem-bang. Bahkan menurut organisator OWS, ada 951 kota dan 82 negara yang melakukan gerakan sejenis (http://www.bbc.com).

Dari dua revolusi besar tersebut, dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial saat ini tidak terlepas dari aktivitas di media baru. Kemam-puan menjangkau massa yang ti-dak sedikit terbukti ampuh dilaku-kan melalui internet. Bukan saja jumlah yang besar, namun penye-barluasan ide-ide gerakan terbukti berhasil merembet hingga melam-

Media Baru dan Revolusi Gerakan Sosial


SOERAK OPINI

paui batas-batas geografis. Hal ini tidak terlepas dari sifat media baru yang bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja, cukup dengan keterse-diaan koneksi internet.

Kekuatan internet ini pulalah yang membuat beberapa negara di semenanjung Arab melakukan pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan internet. Di Mesir, Syria, dan Libya masyarakat mera-sakan pemutusan koneksi internet secara total. Di Arab Saudi dan Bahrain, beberapa pengguna inter-net (blogger dan netizen) dipenja-ra bahkan ada yang dibunuh.

Sebagaimana halnya dengan negara-negara Arab, beberapa negara di dunia juga masih mem-berlakukan pembatasan terhadap penggunaan internet. Salah satu negara yang sangat membata-si penggunaan internet adalah Tiongkok. Di Tiongkok, hampir semua aplikasi media media baru, seperti facebook, twitter, dll, ti-dak bisa diakses. Namun, dunia internet yang tanpa batas, meng-hasilkan kreativitas pula. Para ahli menciptakan berbagai aplikasi yang bisa dipergunakan di tengah tekanan rezim yang represif.

Revolusi Payung di Tiongkok adalah bukti bahwa media baru, sekali lagi, sukses meniupkan isu dan menjaring massa. Revolu-si Payung yang merupakan aksi penolakan masyarakat terhadap penghapusan pemilu langsung di Hongkong. Gerakan ini dimotori oleh mahasiswa dengan meman-faatkan aplikasi FireChat untuk menghimpun massa dan terus-me-nerus menyampaikan informasi kepada para demonstran.

Seperti halnya di luar negeri,

Indonesia juga mengalami ma-sa-masa krisis yang memaksa mas-yarakat untuk melakukan gerakan sosial. Gerakan Cicak vs Buaya pada Juli 2009 adalah salah satu ak-tivitas perlawanan yang marak di lini masa facebook. Gerakan mas-yarakat menolak penggembosan KPK disampaikan dengan kampa-nye melalui media baru. Gerakan

tersebut menyebar dan memaksa pemerintah untuk menghentikan penggembosan KPK.

Semakin hari, kemampuan masyarakat Indonesia untuk me-manfaatkan media baru, khu-susnya jejaring sosial, semakin menunjukkan kekuatannya. Setiap gerak-gerik pemerintah dipantau, disebarluaskan, dan dikritik atau diapresiasi di internet. Tak jarang pergerakan di dunia maya meng-hasilkan satu efek yang mampu mengubah kebijakan bahkan ter-kadang membuat ketakutan para pemimpin negeri ini.

Salah satu gerakan massa ber-basis internet adalah saat Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out tepat pada saat sebelum dilakukan voting RUU Pilkada. Voting yang dilakukan pada 26

September 2014 lalu itu meng-hasilkan putusan Pilkada lewat DPRD mengundang kemarahan masyarakat. Kemarahan tersebut kemudian diarahkan kepada SBY, Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden RI. Tanda pagar (hashtag) #ShameOnYouSBY ra-mai di jejaring sosial twitter. Pada periode 26-28 September 2014, #ShameOnYouSBY sudah disebut dalam 600 ribu lebih tweet men-jadi trending topic dunia (http://tekno.kompas.com).

Gerakan melalui media baru ini pula yang tampaknya memecut SBY untuk menerbitkan 2 Perppu yang pada intinya mementahkan UU Pilkada yang sudah disahkan. Tak main-main, kedua Perppu tersebut disahkan oleh SBY dalam tempo kurang dari seminggu sejak UU Pilkada disahkan oleh DPR.

Dari beberapa contoh gerakan sosial di dalam maupun luar neg-eri, terbukti bahwa media baru adalah peluang sekaligus tantan-gan bagi gerakan sosial. Peluang sebagai satu metode gerakan so-sial yang mampu menghembuskan isu, menjaring dan menggerakkan massa, hingga menghasilkan pe-rubahan. Namun, media baru juga merupakan tantangan bagi aktivis agar mampu menguasai teknologi dan memanfaatkan fitur-fitur me-dia baru yang kemajuannya ber-jalan sangat cepat. Tanpa akselera-si secepat teknologi internet, maka aktivis akan jauh tertinggal. Itu artinya, gerakan sosial juga akan semakin berkurang kecepatannya.

Penulis: Ressi Dwiana, MADosen Ilmu Komunikasi, Fisipol Universitas Medan Area


SOERAK OPINI

Medan, Soerak -Aktivis yang tergabung dalam Suara Rakyat Menolak Pilkada Tidak Langsung (SURAM) menggelar aksi un-juk rasa menolak Undang-Un-dang Pemilukada tidak langsung yang telah disahkan oleh DPR RI. Aksi digelar di bundaran Majes-tik, Medan, Senin (13/10). Selain orasi dan membagikan selebaran, kegiatan ini juga disertai den-

gan penggalangan tanda tangan para pengguna jalan untuk men-dukung penolakan Pemilukada tak langsung yang dinilai sebagai upa-ya untuk merampas hak konstitu-sional rakyat.

Melalui pernyataan sikapnya, aliansi SURAM yang terdiri atas BAKUMSU, BITRA, FITRA Su-mut, WALHI Sumut, Yapidi, YAK GBKP, Gemaprodem, KDAS, FMN, PDPK, serta beberapa or-ganisasi lainnya menilai jika un-dang-undang tersebut dijalankan, maka masa depan demokrasi di-pastikan akan semakin suram.

Dalam kurun waktu tahun 2015 mendatang, akan ada Pemi-lukada di 25 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Jika kondi-si badan legislatif yang masih korup dan minim prestasi ma-sih tetap berlangsung dibiarkan

memilih pimpinan daerah, maka besar kemungkinan akan lahir pimpinan daerah yang tidak me-wakili kepentingan rakyat. Ten-tu, peraturan baru ini menjadi perampasan hak konstitusional rakyat Sumut.

Oleh sebab itu, aliansi SURAM menuntut pembatalan undang-un-dang tersebut dan mengajak seluruh masyarakat untuk turut member-ikan dukungan melalui cara-cara yang masih bisa ditempuh misalnya dengan melakukan uji materil ter-hadap undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan menuntut pemerintah untuk secara konsisten melaksanakan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-un-dang (Perpu) yang baru dikeluarkan oleh presiden SBY sebagai reaksi atas masifnya penolakan masyarakat.(TP)

SURAM Tolak Pemilukada Tidak Langsung

Medan, Soerak -BAKUMSU menyelenggarakan Pendidikan Kader Perubahan, Kamis sam-pai Jumat (27-28/11). Kegia-tan yang bertempat di wisma BAPELKES Medan ini secara khusus ditujukan kepada para pengurus organisasi rakyat yang berasal dari berbagai daer-ah seperti, Simalungun, Dairi, Karo, Deli Serdang dan Medan. Para peserta sekaligus mewakili berbagai persoalan struktural yang sedang mereka hadapi di basis masing-masing meliputi kasus pertanahan, masyarakat adat, pemberdayaan ekonomi,

perempuan, pertambangan, pertanian dan sebagainya.

Adapun materi pendidikan antara lain politik hukum, Hak Asasi Manusia, advokasi, pen-gorganisasian dan analisis so-sial. Dengan adanya pengena-lan lebih dalam terkait materi tersebut, diharapkan peserta dapat menularkan pengeta-huan dan gagasan tersebut di komunitasnya masing-masing dan mendorong kemandirian komunitas dalam berjuang.

Selain itu, kegiatan ini di-tujukan sebagai wadah atau media belajar dan berbagi pen-

galaman sehingga akan ter-bangun pemahaman bersama tentang perlunya perjuangan bersama untuk mendorong pe-rubahan yang berpihak kepada mereka karena kurangnya pe-mahaman dan ketersambun-gan antar rakyat yang berkasus tidak jarang mengarah pada perpecahan, kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi. Demikian halnya dengan ma-sih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan di internal organisasi turut menyumbang belum maksimalnya upaya mendorong perubahan.(TP)

BAKUMSU Adakan Pendidikan Kader Perubahan


SOERAK KRONIK

Pancurbatu, Soerak -Pelatihan dasar Hukum dan HAM BAKUM-SU dilaksanakan selama tiga hari pada tanggal 27 – 29 Agustus 2014 di PPS Cinta Alam Pancurbatu Deli Serdang. Pelatihan dasar Hu-kum dan HAM ini diikuti oleh 18 peserta yang berasal dari mitra dan jaringan yang terdiri dari PDPK,

KDAS, Yapidi, Petrasa, YAK GBKP/Parpem, KSPPM, Lentera, Pelpem GKPS dan Bitra. Pelatihan ini merupa-kan program tahunan dari divisi Litigasi BAKUMSU.

Hari pertama pelatihan dasar Hukum dan HAM dim-ulai pada pukul 13.00 Wib

dengan acara perkenalan antar peserta, setelah acara perkenalan dilanjutkan dengan pemaparan materi pendidikan dasar Hak Asa-si Manusia, Pengantar Hukum, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan acara penutup hari pertama adalah menonton per-

juangan masyarakat Pandumaan – Sipituhuta mempertahankan tanah adat mereka dari PT. TPL yang mau menguasai tanah terse-but.

Hari kedua pelatihan ini dim-ulai dengan diskusi mengenai film yang ditonton kemarin, setelah itu dilanjutkan dengan materi Hukum Pidana dan Hu-kum Acara Pidana dan dilanjut-kan dengan diskusi terfokus dan pleno dari diskusi tersebut. Pada hari ketiga acara pelatihan dasar Hukum dan HAM lebih kepada penilaian terhadap acara selama berlangsung. (MZM)

Pelatihan Dasar Hukum dan HAM BAKUMSU

Medan, Soerak -Forum Organi-sasi Masyarakat Sipil Sumut yang terdiri atas BAKUMSU, KSPPM, YAK GBKP, PDPK, PETRASA, YLL, LENTERA, BITRA INDO-NESIA, YAPIDI, WALHI Sumut, PELPEM GKPS dan FITRA Su-mut melakukan dialog dengan Gubernur Sumut, Gatot Pudjonu-groho dan unsur pimpinan DPRD Sumut, Kamis (25/9).

Forum secara umum mende-sak penyelesaian konflik agraria di Sumut. Sementara secara khusus, forum menuntut keseriusan gu-bernur dan DPRD Sumut dalam menyelesaikan beberapa persoa-lan yang sifatnya mendesak antara lain, penanganan pengungsi Sinab-ung yang tidak maksimal, mengka-ji ulang proyek MP3EI yang berpo-tensi besar semakin meminggirkan rakyat, upah buruh yang rendah dan kondisi kerja yang buruk di

perkebunan dan industri terkhusus nasib buruh PT. Hockindo yang di PHK secara sepihak dan langkah konkrit di bidang kehutanan da-lam rangka menindaklanjuti pu-tusan MK No. 35 tahun 2014 yang pada intinya menegaskan bah-wa hutan adat bukan merupakan hutan negara.

Selain itu, forum menuntut pemerintah supaya mendukung mekanisme pemberian sanksi yang tegas berupa pidana maupun pencabutan izin usaha kepada korporasi yang selama ini melang-gar dan merampas tanah rakyat. Antara lain terha-dap PT.Toba Pulp Lestari (PT. TPL) yang berkonflik dengan masyarakat adat/lokal di beberapa kabu-paten terutama kabupaten Humbahas, Tapanuli Utara

dan Simalungun, PT. Dairi Prima Mineral (PT. DPM) di Kabupaten Dairi yang telah berakibat pada terampasnya hak masyarakat lo-kal khususnya hak atas tanah dan lingkungan yang sehat dan PT. Gorga Duma Sari (PT GDS) yang melakukan pembabatan di kawasan hutan penyangga untuk Samosir khususnya Harian Boho, Tamba, Sihotang dan Tele.(TP)

Forum Organisasi Masyarakat Sipil SumutDesak Gubernur dan DPRD Serius Selesaikan Persoalan Rakyat


SOERAK KRONIK

Medan, Soerak -Aliansi Warga Sumut untuk HAM (AWAS HAM) meragukan keseriusan dan komit-men Polresta Medan dalam men-gungkap kasus perdagangan ma-nusia (traficking) di Medan. Hal ini tercermin dari kasus HS, terduga pelaku traficking di sebuah rumah di Jalan Angsa Kelurahan Sidodadi Medan Timur, Kamis (27/11).

Dalam pernyataan persnya AWAS HAM menyatakan bahwa kasus-kasus traficking yang telah dilaporkan ke Polresta Medan da-lam 2 tahun terakhir yang “lenyap” dan pelakunya tidak berhasil dis-eret Polres Medan ke Pengadilan untuk mendapatkan ganjaran hu-kum yang setimpal. Awas HAM mencatat setidaknya ada 4 kali kejadian pidana dengan jumlah 42 korban traficking asal Pulau Jawa, Lampung dan Nusa Tengga-ra Timur yang telah diselamatkan dan dikembalikan ke kampung halaman mereka masing-masing. Namun sayang 2 korban tidak ber-hasil diselamatkan dan meninggal dunia. Kisah paling pilu dialami

Korban asal NTT yang menderita sakit lumpuh karena terlalu lama diperbudak bekerja di sarang bu-rung wallet di ruko milik pasangan suami isteri MH dan HO.

Kasus yang terungkap di awal tahun 2014 ini ternyata tidak mampu diselesaikan penyidikan-nya oleh Polresta Medan hingga akhir tahun. Bahkan ada indikasi proses penyidikan sengaja diper-lama dan dibuat sangat sumir dan sederhana, yaitu “gaji korban tidak dibayar MH dan HO”. Senyatanya, MH yang sempat ditahan selama sekitar 20 hari dibebaskan dengan alasan “berkas perkara belum leng-kap”.

Tahun 2011 lalu, Polres Medan juga telah menerima pengaduan masyarakat tentang 7 korban asal NTT yang mengalami penyiksaan dan hendak di traficking ke Ma-laysia oleh PT. Maudala Agung, dengan AS sebagai tersangka yang sempat ditahan selama beberapa hari. Meskipun monitoring kasus dengan UPPA Polres Medan pada waktu itu menyatakan bahwa ka-

sus ini telah memenuhi unsur pi-dana namun kasus mengendap dan tersangka AS dibebaskan.

Terkait kasus tersangka HS yang baru-baru ini terungkap, se-benarnya bukan kasus pertama. Tahun 2012 lalu, Pusaka Indo-nesia juga telah mendampingi 6 korban trafiking asal Pulau Jawa dan Lampung yang diselamatkan masyarakat setelah sebelumnya disekap oleh HS. Pada saat pros-es penyidikan, Tim Pusaka yang pada saat itu terlibat bersama den-gan Tim Polres Medan telah be-rada di depan rumah HS untuk menangkap, harus berbalik arah karena Ketua Tim mendapat tele-pon dari seorang petinggi. Ske-nario selanjutnya bisa ditebak, HS tidak diusut tuntas. Kasus kedua yang diduga melibatkan HS juga pernah terungkap bulan Juni 2014 lalu, 2 perempuan muda asal Cire-bon yang telah disekap dan disiksa. Kasus inipun tidak diteruskan dan pelaku tetap bebas melenggang untuk mengulangi kembali per-buatannya. (TP)

AWAS HAM Ragukan Komitmen Polresta MedanUngkap Kasus Trafficking


SOERAK KRONIK

Medan, Soerak- Dalam rangka memperingati hari HAM interna-sional, BAKUMSU bekerjasama IKOHI, Departemen Antropologi USU, KKPK dan didukung oleh Komnas HAM, LPSK, AJI, HaRi, Pusham Unimed dan FMN menye-lenggarakan diskusi kritis dengan thema “Mendorong Sumut Men-jadi Provinsi Inklusif bagi Kor-ban Pelanggaran HAM Berat” di aula Fakultas Farmasi USU, Rabu (10/12).

Selain diskusi panel dengan salah satu panelisnya komisioner Komnas HAM, Dianto Bachriadi dan peluncuran buku hasil peneli-tian KKPK korban HAM 65 yang berjudul Menemukan Kembali Indonesia, kegiatan yang dengan antusias dinantikan oleh peserta yang berjumlah sekitar hampir 700

orang tersebut adalah Pemutaran film The Look of Silence “Sen-yap” karya Joshua Oppenheimer. Pemutaran film ini merupakan salah satu dari 457 titik pemutaran film serentak di hari yang sama di wilayah Indonesia.

Acara ini disambut positif dari berbagai kalangan masyarkat yang hadir dalam acara tersebut antara lain korban, mahasiswa dan ak-ademisi. Secara umum peserta berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan agar semakin tercipta pengetahuan kritis pub-lik dan mendorong pemerintah supaya segera melakukan langkah konkrit terkait penyelesaian keja-hatan kemanusiaan tersebut.

Dengan Film Senyap, upaya untuk meletakkan sejarah pada posisi yang semakin terbuka lebar.

Film ini sendiri merupakan sebuah karya tentang kesaksian korban terkait peristiwa kejahatan HAM terbesar pernah terjadi di negara kita dengan mengambil wilayah di Sumut. Antara tahun 1965 hingga 1966 jutaan orang akhirnya ha-rus terbunuh, terusir, diperbudak dan ragam tindakan diskrimina-si lainnya. Sampai saat ini belum ada penyelesaian terhadap trag-edy kemanusiaan 1965 tersebut. Jangankan pengadilan terhadap para pelaku, negara atas nama pe-merintah juga belum menyatakan permintaan maaf kepada korban. Sementara sebagian besar korban tidak hanya terus distigma sebagai bagian dari pelaku peristiwa terse-but, keturunan mereka juga ha-rus mengalami penderitaan dan diskriminasi hingga saat ini.(TP)

Peringati Hari HAM, Diskusi dan Nonton Film “Senyap” di Medan


SOERAK KRONIK

Tanggal 22 Desember setiap ta-hunnya masyarakat Indonesia se-lalu merayakan hari ibu. Tentu saja ini menjadi salah satu momen yang spesial bagi semua kaum ibu di tanah air. Momen ini jugalah yang diambil Soerak untuk mengangkat rubrik wajah kali ini seorang perem-puan yang punya semangat pantang menyerah. Tentunya sudah sering melihat prestasi perempuan dalam berbagai bidang seperti politik, so-cial, teknologi, olahraga dll. Namun perempuan ini bukanlah perempuan seperti yang disebutkan tadi dengan berbagai kemampuan dan keahlian-nya. Dia adalah Lisbet. Seorang ibu rumah tangga yang berjuang keras untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari.

“ Becak bang, ke Fakultas Far-masi ya Bang berapa Bang,” tanyaku pada penarik becak yang aku ham-piri. “Delapan ribu kak,” jawab sang penarik becak. Sontak aku terperan-gah mendengar suaranya akhirnya aku melihat wajahnya kembali den-gan perasaan ingin memastikan apa-kah orang yang membawaku adalah perempuan. Dan ternyata memang betul. Itulah awal perjumpaanku dengan Lisbet.

Akhirnya kamipun bertandang ke rumah Lisbet di jalan Jamin Gint-ing Gg.Keluarga Padang Bulan. Mak

Geri demikian Ibu beranak tiga ini sehari-hari di-panggil. Memang, bagi orang Batak anak sulung ber-hak menyandang panggilan bagi orang tuanya. Geri duduk dibangku kelas 3 SMP, Uli

anak kedua kelas 4 SD sementara Tian si bungsu belum bersekolah. Memiliki 3 (tiga) orang anak tentu tidak mudah bagi Lisbet dan sua-minya Kasta untuk memenuhi ke-butuhan hidup sehari-hari. Namun, Lisbet harus bekerja keras agar kebu-tuhan hidup dan sekolah anak-anak-nya tercukupi.

Menjadi penarik becak tentu pi-lihan yang berat bagi Lisbet. Sebab dia harus menjalani kerasnya medan yang harus dijalani. Belum lagi sain-gan para penarik becak lain yang mayoritas laki-laki. Itu harus dijalani demi menutupi segala beban hidup keluarganya. Kasta sang suami juga memiliki pekerjaan sebagai tukang becak. Kalau dulu diawal-awal narik becak Lisbet memiliki becak sendi-ri namun karena becaknya hilang akhirnya becak sang suami yang dipakainya. Akhirnya Lisbet dan suami harus bergantian mengayuh becaknya setiap hari. Jika becak di pakai oleh Kasta, maka Lisbet ha-rus mulung. Daerah mulung barang bekas dia lakukan tidak jauh dari sekitar rumahnya. Baginya mulung dan penarik becak adalah pekerjaan yang mulia. “Menjadi penarik be-cak dan mulung adalah pekerjaan yang mulia. Yang penting saya tidak melakukan pekerjaan yang meru-

gikan orang lain dan tercela, saya tidak ingin mengambil jalan pintas yang tidak pantas, itu pantang bagi saya” ujar Lisbet.

Pukul setengah enam Lisbet su-dah keluar dari rumah untuk men-cari sewa. Memiliki prinsip kenapa harus gengsi itulah yang membuat Lisbet tetap pada kegigihannya. Bag-inya 30 ribu atau 50 ribu sangat be-rarti untuk menambah kebutuhan hidup. “Yang penting anak bisa maju tidak seperti ibu bapaknya yang hanya bisa menarik becak. Kalau bisa anak-anak bisa sekolah tinggi. Apalagi anak saya yang paling be-sar cita-citanya menjadi tentara”ka-ta Lisbet. Dulu cita-cita saya ingin menjadi bidan. Tapi itu harus pupus. “Cita-cita boleh gagal tapi perjuan-gan khususnya buat anak-anak saya tidak boleh berhenti,”ujarnya kemu-dian.

Menjadi penarik becak tentu banyak tantangannya dan ini ter-jadi pada diri Lisbet. Pernah suatu hari ketika mangkal di jalan Juanda becaknya di stop oleh 2 orang yang berboncengan sepeda motor dan ingin diantar ke pasar 4. Karena gelagat dua orang tersebut seper-tinya mencurigakan akhirnya Lis-bet menolak untuk diantarkan ke tempat yang diingini penumpang. Dengan alasan sedang menunggu langganan. Ini dilakukan Lisbet untuk menghindari hal-hal yang mencelakai dirinya. Pesan Lisbet di hari ibu tahun ini agar kaum ibu tetap semangat dan berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Meski bekerja tapi jangan lupakan rumah tangga dan tanggungjawab sebagai seorang ibu. Selamat hari Ibu. /JDA

Lisbet: Jangan Ambil Jalan Pintas yang Tidak Pantas


SOERAK WAJAH

Bencana Sinabung

Desa Mardinding yang dialiri lahar dingin Gunung Sinabung.

Penampakan Gunung Sinabung saat erupsi di siang hari.

Pengungsi saat memantau Erupsi GunungSinabung

Belajar di penampungan pengungsi.

Foto-foto: Muslim Ramli


FOTO BICARA

Gunung ini tidak pernah tercatat meletus sejak tahun 1600, tetapi mendadak aktif kembali dan meletus pada tahun 2010. Letusan terakhir gunung ini terjadi pada September 2013 dan berlangsung hingga kini. Penanganan bencana terkait Sinabung masih banyak menyisakan masalah.

Documents

Bakumsu Desember