Upload
hoangcong
View
241
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SISDA | 1
SISDABULETIN
EDISITAHUN 2015
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA - IUNIT SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR
Operasi dan Pemeliharaan Krueng Aceh
Unit - Unit Balai Wilayah Sungai Sumatera - I
Krueng Aceh Waterfront City
Kunjungan Presiden Ke Bendungan Paya Sunara
PEM
BAN
GU
NA
N W
AD
UK
KEU
REU
TO
2015
Buletin
2 | SISDA
DAFTAR ISI
PEMBANGUNAN WADUK KEUREUTO
4-6
Operasi dan Pemeliharaan Krueng Aceh 12
Tinjauan Presiden ke Bendungan Paya Seunara 16
Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI 14
Unit-unit di Balai Wilayah Sungai Sumatera - I 18
TKPSDA
8-11
SISDA | 3
REDAKSI
Pembina
Muradi R
Penanggung Jawab
Mahdani
Pemimpin Redaksi
Ratna Dewi
Redaksi
Tim SISDA
Desain/Layout
T. Surya Fajri
Sekretaris
Masyitah
Tata Usaha
Nuryeni
Konstributor
• Mukhsin • Syarifah Fadilla
• Listya Nurmalasari
Foto/Dokumentasi
T. Surya Fajri
Sirkulasi
Helmi Syahputra
Alamat Redaksi
Unit Sistem Informasi Sumber Daya Air
Balai Wilayah Sungai Sumatera I.
Jl. Ir. H.M. Thaher No.14 Lueng Bata
Banda Aceh 23247
Telp: (0651) 637977
Fax : (0651) 21118
e-mail: [email protected]
FB : sisda.aceh, Twitter: @sisdaaceh
Diterbitkan Oleh
Unit Sistem Informasi Sumber Daya Air
Balai Wilayah Sungai Sumatera - I
KRUENG ACEH WATER FRONT CITY
30-31
Capaian Tahun 2014 33
Pelatihan Sistem Informasi Sumber Daya Air 35
Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Masa Depan 37
Prioritas di Tahun 2015 34
Sidang Pleno Ketiga TKPSDA WS Woyla Batee 36
4 | SISDA
Keberadaan Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara saat ini adalah sebagai penyebab utama terjadinya banjir pada Kota Lhoksukon dan sekitarnya. Krueng Keureuto mempunyai luas daerah tangkapan air ± 916 km2 dengan trase sungai yang panjang dan melebar. Krueng Keureuto tergolong sebagai sungai tipe cabang kipas dengan beberapa anak sungai.
PEMBANGUNAN BENDUNGAN KEUREUTO
-KRUENG KEUREUTO-
Surya Surya
ULASAN UTAMA
SISDA | 5
Terdapat 6 (enam) anak sungai yang memberikan
konstribusi aliran ke dalam alur Sungai Krueng Keureuto
yang menyebabkan puncak banjir yang tinggi di daerah
hilirnya Krueng Keureuto. Anak sungai utama tersebut
adalah Krueng Pirak, Krueng Ceku, Krueng Aluleuhop, Krueng
Kreh, Krueng Peuto dan Krueng Aluganto. Daerah Pengaliran
Sungai Keureuto sebagian besar terletak di daerah Kab. Aceh
Utara dan sebagian lagi masuk dalam wilayah Kab. Bener
Meriah. Hulu Krueng Keureuto berada di Gunung Tungkuh
Tige. Krueng Keureuto membentang dari arah Barat Daya ke
arah Utara dan bermuara di Selat Malaka. Pada bagian hilir
Krueng Keureuto melintas di tengah Kota Lhoksukon.
Kondisi topografi dengan kelandaian yang curam di
bagian hulu namun landai di bagian hilir Krueng Keureuto
mengakibatkan aliran air mengalir dengan kecepatan yang
rendah pada daerah hilir. Lokasi Kota Lhoksukon berada di
dataran rendah, hal ini menyebabkan sistem drainase dan
pembuangan sungai dipengaruhi oleh pasang surut di Selat
Malaka. Pasang surut yang berupa pasang surut ganda
(semi diurnal) dapat menjadi dinding penahan (blocking wall)
masuknya aliran sungai ke laut. Kondisi ini diperburuk oleh
terjadinya penyempitan (bottle neck) di sekitar jembatan di
Kota Lhoksukon. Kejadian banjir terutama di Kota Lhoksukon
dan sekitarnya pasti terjadi setiap tahun bahkan dalam satu
tahun terjadi lebih dari satu kali kejadian banjir.
Untuk mengurangi risiko terjadinya banjir maka diperlukan
sebuah bendungan yang mampu menampung air dari Krueng
Keureuto. Bendungan yang direncanakan ini menyediakan
tampungan khusus banjir sebesar 30,50 juta m3 yang mampu
meredam dan mereduksi debit banjir sampai dengan periode
ulang 50 tahun.
Secara geografis lokasi Bendungan Keureuto dan sekitarnya
terletak pada koordinat, 04o52’15”–04o57’50”LU dan
97o02’50”–97o11’10” BT. Lokasi bendungan dan bangunan
fasilitasnya terletak di desa Blang Pante, Kec. Paya Bakong,
sedangkan rencana genangan Waduk terletak di desa Blang
Pante, Kec. Paya Bakong, desa Plu Pakam & desa Makarti,
Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara, serta desa Rusip & Desa
Tembolon, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, Propinsi Aceh.
Saat ini Provinsi Aceh mengalami surplus beras. Hal ini
terjadi disebabkan oleh berbagai macam penyebabnya
salah satunya minimnya pasokan air pada irigasi.Untuk
menanggulangi hal tersebut diperlukan pembangunan
Bendungan Keureuto yang diharapkan dapat menyuplai air
untuk kebutuhan air irigasi seluas 9.420 ha sehingga produksi
padi akan meningkat dan akan memberikan sumbangan
kepada daerah lain yang defisit beras.
Selain itu dengan adanya Bendungan Keureuto diharapkan
dapat menyediakan air baku sebesar 0,50 m3/detik yang
dapat digunakan untuk konsumsi masyarakat setempat
atau keperluan lainnya. Bendungan ini diperkirakan dapat
menyuplai kebutuhan PLTA dan dapat menghasilkan listrik
sebesar 6,34 MW serta meningkatkan perekonomian
masyarakat.
Manfaatnya pembangunan Keureuto adalah untuk menyediakan tampungan
khusus banjir sebesar 30,50 juta m3, penyediaan air irigasi (9.420 ha), air baku
(0,50m3/det), PLTA (6,34 MW) serta manfaat ikutan lainnya, sehingga bisa
meningkatkan perekonomian di Kabupaten Aceh Utara.
6 | SISDA
500 liter/detik,” kata Presiden Jokowi saat memberikan
sambutannya
Presiden juga berpesan agar setelah bendungan
selesai dikerjakan agar merawat bendungan ini agar
kapasitasnya maksimal tidak seperti didaerah lain
yang kapasitas yang dapat dipakai adalah 30%-40%.
Peletakan Batu Pertama Bendungan KeureutoPresiden RI Ir. H. Joko Widodo melakukan ground breaking
pembangunan bendungan Keureuto (9/03/2015).Turut
hadir juga pada acara ini Menteri PU-PR Ir. Mochamad
Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D, Direktur Jenderal
Sumber Daya Air Ir. Mudjiadi, M.Sc, Gubernur Aceh dr. H.
Zaini Abdullah dan sejumlah undangan.
Acara diawali oleh sambutan Gubernur Aceh. Dalam
sambuatannya Pak Gubernur berharap agar Bendungan
Keureuto dapat menanggulangi banjjir yang terjadi
di Kabupaten Aceh Utara serta dapat meningkatkan
perekonomian masyarakat.
Presiden berharap pengerjaan Bendungan Keureuto yang
multifungsi dan memakan anggaran Rp. 1,7 triliun dapat
rampung tepat waktu agar manfaatnya dapat segera
dirasakan oleh masyarakat.
“Sangat luas sekali kurang lebih 9500 hektar sawah yang
akan selalu terairi, dan juga bisa mengendalikan banjir di
Lhoksukon dan sekitarnya, plus juga bisa memberikan
tambahan aliran listrik kurang lebih 6 MW, juga air baku
Presiden Meninjau Lokasi Pembangunan Bendungan Keureuto
Presiden meninjau langsung lokasi pembangunan Bendungan Keureuto pada saat acara Groundbreaking. Presiden mendengar penjelasan dari Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera - I menganai rencana pembangunan bendungan keureuto.
“Kalau yang di Jawa, hampir semua
sungai airnya sudah kayak coklat kayak
apa ya… Hampir semuanya coklat. Di
sini Alhamdulilah masih kita lihat sungai
yang masih jernih artinya memang di
atasnya belum dibabat, belum digunduli.
Saya mohon agar diatas-diatas dijaga
semuanya,” tutur Bapak Presiden.
“
“
SISDA | 7
Peresmian Bendungan
Keureuto Oleh Presiden RI
Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melakukan ground breaking pembangunan bendungan
Keureuto (9/03/2015) dengan luas genangan 896.39 hektar. Lokasi bendungan dan
bangunan fasilitasnya terletak di Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong Kabupaten
Aceh Utara Propinsi Aceh.
8 | SISDA
Tim Koordinasi Pengelolaan
Sumber Daya AirAir merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia,
yang secara alami keberadaannya bersifat dinamis
mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal
batas wilayah administrasi. Dengan semakin meningkatnya
jumlah penduduk, dan adanya kepentingan masing-masing
wilayah administrasi, maka kebutuhan masyarakat akan air
juga akan semakin meningkat. Kondisi tersebut berpotensi
menimbulkan ketidakseimbangan antara ketersediaan
dan kebutuhan akan air, sehingga pada akhirnya dapat
menimbulkan konflik antar pemilik kepentingan sumber
air, baik kepentingan antar sektor, antar wilayah maupun
kepentingan berbagai pihak lain.
Dari permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya upaya
terpadu untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat
air dan sumber air. Pengelolaan SDA yang baik akan
berdampak pada perekonomian dan juga pada sistem
lainnya, sebalik nya apabila pengelolaannya tidak baik maka
akan menimbulkan bencana dan konflik antar pengguna
SDA. Pengelolaan sumber daya air tersebut perlu dilakukan
melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan
berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam
bidang sumber daya air. Untuk melaksanakan koordinasi
tersebut khususnya pada wilayah sungai maka dibentuklah
wadah koordinasi yang disebut TKPSDA (Tim Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air). Untuk membentuk suatu
wadah koordinasi pengelolaan SDA telah diatur dalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 Tahun
2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai.
O & P 1 SDA
LISTYA
Ulasan Utama
SISDA | 9
Sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan pusat
di Provinsi Aceh akan dibentuk empat Tim Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu:
TKPSDA WS Jambo-Aye
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai Jambo Aye dibentuk pada Tahun 2009. TKPSDA WS
Jambo-Aye ini beranggotakan 40 orang, sesuai dengan Surat
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 611 / KPTS /
M / 2009. Sampai dengan saat ini, TKPSDA WS Jambo Aye
telah beberapa kali melakukan sidang, dimana pada setiap
sidang, sebelum sidang dilakukan akan diberikan materi dari
beberapa narasumber untuk menambah pengetahuan dan
wawasan anggota TKPSDA.
TKPSDA WS Woyla-Batee
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Woyla-Bateue dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 348 KPTS / M / 2013, pada
tanggal 16 Desember 2013. TKPSDA WS Woyla Bateue ini
terdiri dari 40 anggota yang berasal dari berbagai kalangan
yang masih berkaitan dengan SDA.
TKPSDA WS Aceh-Meureudu
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Aceh Meureudu baru dikukuhkan pada tanggal 3 November
2014 lalu. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 294 / KPTS / M / 2014, tim ini beranggotakan
36 orang, dimana 18 orang berasal dari pemerintah dan 18
orang lagi berasal dari non pemerintah.
TKPSDA WS Alas-Singkil
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Alas-Singkil ini direncanakan akan dibentuk pada Tahun
2015 ini.
Tim TKPSDA diketuai oleh Kepala Bappeda Aceh, sedangkan
Ketua Harian-nya adalah Kepala Dinas Pengairan Aceh,
dan Ketua Sekretariatnya adalah Kepala Seksi OP I BWS
Sumatera I.
1. Sidang TKPSDA Woyla Batee
2. Sidang Paripurna TKPSDA Jambo Aye
10 | SISDA
Posisi Wadah KoordinasiPosisi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
yaitu sebagai fasilitator untuk menkoordinasikan dan
mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan
para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
Fungsi TKPSDASecara umum, fungsi TKPSDA adalah:
• Konsultasi dengan pihak terkait untuk keterpaduan
Pengelolaan SDA pada wilayah sungai;
• Pengintergrasian dan penyelarasan kepentingan antar
sektor dan wilayah dan pemilik kepentingan dalam
PSDA pada Wilayah Sungai;
• Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program dan
rencana kegiatan PSDA pada WS.
Isu Strategis NasionalIsu strategis nasional yang saat ini sedang dihadapi
diantaranya adalah:
1. Global Climate Changes
Perubahan iklim ini menyebabkan perbedaan
ketersediaan air di musim hujan dan musim kemarau,
serta meningkatnya frekuensi banjir di WS Tripa Batee
pada saat musin hujan. Kawasan Ekosistem Leuser
merupakan wilayah yang difokuskan untuk pengurangan
emisi dengan program REDD (Reducing Emissions From
Deforestation and Forest Degradation).
2. MDGs2015
Target penyediaan air minum tingkat nasional untuk
perkotaan 69% dan pedesaan 54%, dimana saat ini baru
40% rakyat aceh menikmati layanan air bersih.
3. Ketahanan Pangan Nasional
Yaitu dengan pengembangan lahan irigasi potensial,
serta penambahan daya tampung air untuk mengairi
persawahan dengan membangun beberapa bendungan.
4. Ketersediaan Energi
Terdapat potensi pengembangan PLTM dengan daya 7,5
MW.
Tantangan Yang Akan Dihadapi:• Permasalahan pengelolaan SDA makin besar :
Tugas TKPSDA
Bila diperdalam lagi, maka tugas dan fungsi TKPSDA adalah:1. Pembahasan & Rumusan rancangan pola dan
rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, yang menyiapkan rancangan dokumen adalah sekretariat dibantu tenaga ahli;
2. Pembahasan & Rumusan program dan kegiatan pengelolaan SDA pada WS guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan. Pemerintah dan nonpemerintah memiliki program 5 tahunan, yang kemudian pada sidang TKPSDA dikompilasi dan dibahas sehingga tercipta sinkronisasi yang harmonis;
Posisi Wadah Koordinasi
Sidang TKPSDA
SISDA | 11
• Konflik antar pengguna
• Kualitas air yang menurun
• Perijinan penggunaan sumber daya air
• Kondisi ekologi mengalami degradasi
• Egosentris dari anggota TKPSDA
• Kurang adanya koordinasi antara anggota TKPSDA
dan Sekretariat TKPSDA (Ingat Sekretariat adalah
Jantungnya Organisasi)
• Kurangnya pendanaan dan fasilitas yang disediakan
sekretariat TKPSDA, dsb.
Diharapkan dengan adanya wadah koordinasi yang sudah
terbentuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh setiap
anggota sebagai tempat menyampaikan permasalahan,
keluhan dan aspirasinya, sehingga dapat membangun
keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan
manfaat air & sumber air.
3. Pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada WS guna penyusunan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air. Sekretariat menyusun rancangan alokasi dibantu tenaga ahli, rancangan dibahas di TKPSDA untuk mendapat koreksi & persetujuan, penetapan ini akan menjadi dasar UPT/UPTD untuk melaksanakan penetapan alokasi air. Tugas ini bersifat tahunan;
4. Pembahasan & Pengintegrasian pengelolaan SIH3 pada WS untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
5. Pembahasan & Rumusan rancangan pendayagunaan SDM, keuangan, peralatan dan kelembagaan untuk
Tugas TKPSDA bukan hanya membahas dan merekomendasikan pola pengelolaan SDA saja, tapi masih ada banyak hal yang ditugaskan kepada TKPSDA berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan umumnya bukan hal yang mudah karena didalamnya akan dijumpai berbagai kepentingan yang tidak selalu sejalan. Salah satu contoh dari tugas TKPSDA adalah pembagian air bendungan, yaitu antara kebutuhan air irigasi dengan penyediaan air baku pada saat musim kemarau. Jika penyediaan air tidak mencukupi kebutuhannya, bukan tidak mungkin akan terjadi konflik. Oleh karena itu, kunci dari penyelesaian masalah ini adalah alokasi air yang optimal yang diputuskan secara musyawarah pada saat sidang TKPSDA.
mengoptimalkan kinerja pengelolaan SDA pada wilayah sungai;
6. Pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan SDA pada wilayah sungai.
Peta Wilayah Sungai
12 | SISDA
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUNGAI KRUENG ACEH Pengerukan dan pembersihan sungai Krueng Aceh membutuhkan dana cukup besar men-capai puluhan milyar, dana tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
P ada Tahun 1993, Proyek Pengendalian Banjir Sungai
Krueng Aceh (pembangunan dan rehabilitasi) telah
selesai dilaksanakan. Dampak yang sangat dirasakan
adalah kota Banda Aceh terbebas dari banjir akibat luapan
Sungai Krueng Aceh tersebut dimana sebelumnya hampir
setiap tahun kota Banda Aceh selalu tergenang air.
Sungai Krueng Aceh mempunyai panjang aliran 145 Km
dengan luas DAS 1,775 Km2 bersumber dari Gunung
Seukek. Sungai Krueng Aceh memberikan air yang besar
untuk kehidupan penduduk disekitarnya, antara lain untuk
keperluan irigasi (irigasi sungai krueng aceh 7800 Ha di
bagian hulu dan di bagian hilir), dan suplai air minum atau air
bersih Kotamadya Banda Aceh (PDAM Lambaro).
Namun pada akhir Tahun 2004, tepatnya pada tanggal 26
Desember 2004 terjadi bencana nasional yaitu gempa bumi
dan diikuti dengan gelombang tsunami yang menyebabkan
terjadi perubahan dasar sungai Krueng Aceh. Oleh karena itu
diperlukan suatu upaya penanganan untuk mengembalikan
elevasi dasar sungai Krueng Aceh tersebut.
Selain itu, Sungai Krueng Aceh yang terletak di jantung
ibukota Provinsi Aceh nantinya akan dijadikan sebagai
salah satu objek wisata transportasi air di Kota Banda
Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh juga akan membangun
tempat rekreasi bagi pejalan kaki (river walk) sepanjang 7
Km di bantaran sungai Krueng Aceh, agar masyarakat dapat
menikmati keindahan sungai yang punya banyak sejarah
tersebut.
Pengerukan dan pembersihan sungai Krueng Aceh
membutuhkan dana cukup besar mencapai puluhan milyar,
dana tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Dirjen Sumber Daya Air Kementerian
Pekerjaan Umum.
Lokasi Pengerukan Sungai Krueng Aceh direncanakan mulai
dari Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng sampai
dengan Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam (Muara
Krueng Aceh) dengan panjang 9.000 meter. Pekerjaan
pemeliharaan Sungai Kr. Aceh (pengerukan Sungai Kr. Aceh)
pada Tahun 2013 adalah sepanjang ± 1,725 Km dengan
volume galian ± 63.355,53 M3. Pada Tahun 2014 pekerjaan
pengerukan dilaksanakan sepanjang ± 3,325 Km dengan
volume galian ± 97.690,70 M3 dan selanjutnya untuk Tahun
2015 direncanakan pekerjaan pengerukan dilaksanakan
sepanjang ±3,950 Km dengan volume galian ±160.000,00 M3.
Surya Syarifah Fadilla
Ulasan Khusus
SISDA | 13
Pengerukan Krueng Aceh dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu mewujudkan program Transportasi Air untuk mengurangi kemacetan di Kota Banda Aceh, dan di samping itu juga untuk tujuan wisata yang baru di Kota Banda Aceh.
Penandatanganan MoU Pengembangan dan Pengelolaan sumberDaya Air di Kota Banda Aceh dilakukan pada tanggal 25
Maret 2013 antara Dirjen Sumber Daya Air bersama dengan Walikota Banda Aceh. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka
mendukung program Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu mewujudkan program Transportasi Air untuk mengurangi kemacetan
di Kota Banda Aceh, dan di samping itu juga untuk tujuan wisata yang baru di Kota Banda Aceh.
14 | SISDA
Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI
Surya Surya
Salah satu agenda kunjungan kerja reses MP III ke Provinsi
Aceh oleh Komisi V DPR RI adalah meninjau Bendungan
Karet yang terletak di Desa Pagar Air Kecamatan Ingin Jaya
Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 5 Mei 2015. Kunjungan
ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi dan masalah
yang dihadapi dari infrastruktur tersebut. Turut hadir dalam
kunjungan ini Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I,
Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I
memaparkan bahwa Bendungan karet Krueng Aceh selesai
dikerjakan pada tahun 2004, tujuan utama dari bendungan
karet Krueng Aceh adalah untuk mencegah masukkan air
asin saat terjadi pasang naik pada saluran intake PDAM.
Pada tahun 2014 dilakukan pergantian karet bendungan agar
bendungan dapat tetap beroperasi dengan optimal.
Selain bendungan, perlu juga adanya normalisasi Krueng
Ulasan Utama
SISDA | 15
Aceh agar bendungan tetap berfungsi sebagai mana
mestinya. Namun untuk normalisasi ini masih terkendala
dari segi pendanaan, sangat diharapkan kepada anggota
DPR RI dari Komisi V untuk dapat membantu program ini agar
tersedianya air baku yang dapat digunakan oleh masyarakat.
Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I juga memaparkan
masih ada beberapa bendungan yang akan dikerjakan di
Provinsi Aceh diantaranya adalah Bendungan Keureuto di
Aceh Utara yang sedang dikerjakan, rencana kedepan ada
Bendungan Rukoh dan Tiro di Kabupaten Aceh Pidie dan
Bendungan Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara.
Setelah mendengar paparan dari Kepala Balai Wilayah
Sungai Sumatera-I, H.M Salim Fakhri, SE, MM anggota DPR RI
Komisi V menanggapi permasalahan yang telah disebutkan
“Dengan adanya koordinasi dan pertemuan seperti ini kami
dapat melihat langsung permasalahan yang ada dan dapat
merumuskan solusi-solusi yang dapat membantu program
yang sedang berlangsung”.
Bendungan Karet Krueng Aceh yang terletak di Desa Pagar Air Kecamatan Ingin jaya Ka-
bupaten Aceh Besar dibangun dengan tujuan untuk mencegah masukkan air asin saat terjadi psaang naik pada saluran intake PDAM
16 | SISDA
Tinjauan Presiden Ke Bendungan Paya Seunara
Surya Sisda
Dengan telah ditetapkannya Kota Sabang sebagai Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Kawasan
Pelabuhan Bebas (Free Port) oleh Pemerintah Pusat
sesuai dengan undang – undang nomor 37 Tahun 2000
tanggal 21 Desember 2000 (tentang kawasan perdagangan
bebas dan pelabuhan bebas Sabang),, maka perlu untuk
menindak lanjuti ketetapan tersebut dengan perbaikan dan
pembangunan infrastruktur yang mendukung, salah satunya
adalah pembangunan Bendungan Paya Seunara.
Presiden Joko Widodo saat meninjau Bendungan Paya
Seunara mengatakan bahwa, mengenai pembebasan lahan
dapat segera diselesaikan tahun ini agar pada akhir tahun
2015 Bendungan Paya Seunara sudah dapat dioperasikan
dan sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Tapi memang masih menyisakan masalah tidak bisa ditutup
untuk digenangi air karena ada kurang lebih 200-an KK yang
belum dibebaskan. Saya sudah ketemu warga, mereka bilang
Ulasan Utama
SISDA | 17
tidak masalah (digusur). Tahun ini harus rampung (pembebasannya),” ucap Jokowi (kompas.com) .
Diharapkan dengan adanya Bendungan Paya Seunara tersebut, nantinya dapat meningkatkan penyediaan air baku untuk
kegiatan rumah tangga dan perkotaan yang kebutuhannya sudah sangat mendesak. Untuk dapat memenuhi kebutuhan
air baku dimasa yang akan datang disamping disuplai dari Danau Aneuk Laot, kekurangannya dapat juga disuplai dari
Bendungan Paya Seunara.
Presiden Joko Widodo sedang berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi pada
Bendungan Paya Seunara
18 | SISDA
Unit Penatausahaan Barang Milik Negara(PBMN)
Unit PBMN merupakan unit yang bertugas melakukan penatausahaan barang milik negara
Pelaporan dan penyusunan program serta pengembangan
sistem penatausahaan BMN; Pemantauan dan evaluasi,
pemindahtangananan dan penghapusan serta pemanfaatan
BMN; Penghimpunan dan pengamananan dokumen
kepemilikan dan pengelolaan BMN.
Proses penataan BMN memerlukan waktu yang tidak singkat.
Diperlukan kesungguhan dan kerjasama tim yang baik untuk
memastikan bahwa seluruh asset Balai Wilayah Sungai
Sumatera I Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang terdiri
dari Aset Eks. Satker Irigasi dan Rawa Andalan Prov. NAD, Eks
Satker Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai (PBPP)
Prov. NAD, Eks Satker Penyediaan Air Baku (PAB) Prov. NAD
serta Eks Satker Waduk Keuliling Prov. NAD.
KEGIATAN UNIT PBMN1. Inventarisasi dan Penilaian
Kegiatan inventarisasi mencakup empat kegiatan utama,
yaitu pengumpulan data awal, pencocokan, klarifikasi
dan pelaksanaan cek fisik yang dalam pelaksanaannya
melibatkan seluruh Satker/PPK/Pengawas Lapangan
di bawah Balai Wilayah Sungai Sumatera I dan Tim
Unit PBMN Unit PBMN
Fokus
S eiring dengan semakin besar dan kompleksnya aset
BMN yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Su-
matera I Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Ke-
menterian Pekerjaan Umum, maka dibutuhkan unit tersendiri
yang melakukan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN di
Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera I yang meliputi
pengamanan, perkuatan, maupun pengamanan terhadap se-
luruh BMN sesuai dengan nilai-nilai good governance.
Unit PBMN Balai Wilayah Sungai Sumatera I bertugas
melakukan Pendataan Barang Milik Negara, Pembinaan,
pengelolaan, pengawasan dan pengendalian BMN;
Rapat Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara
SISDA | 19
pelaksana Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Wilayah I Aceh Kementerian Keuangan. Berdasarkan
hasil inventarisasi, tim pelaksana DJKN akan melakukan
penilaian terhadap BMN untuk mendapatkan nilai wajar.
2. Identitas Barang
Setiap Barang Milik Negara (BMN) berupa Gedung dan
Bangunan dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera
I dilakukan Identitas Penomoran Barang Milik Negara/
Kodefikasi yang dapat mempermudah dalam pengelolaan
Barang Milik Negara baik itu untuk proses penetapan
status penggunaan maupun dalam merehab/merenovasi
gedung tersebut, selain itu juga dilakukan dalam pengisian
Kartu Identitas Barang (KIB).
3. Penghapusan BMN Akibat Bencana Alam Tsunami
Pada tanggal 26 Desember 2004, telah dilanda bencana
alam yang sangat dahsyat yaitu Gempa Bumi dan
Tsunami yang habis memporak-porandakan harta benda
dan korban jiwa. Akibat dari hilangnya Barang Milik
Negara (BMN) karena kejadian tersebut telah dihapus dari
daftar barang Balai Wilayah Sungai Sumatera-I sebanyak
129 (seratus dua puluh sembilan) unit Kendaraan
Roda 2 berupa Sepeda Motor, Kendaraan Roda Empat
sebanyak 62 (Enam puluh dua) unit, alat Berat sebanyak
40 (Empat puluh) unit, dan selebihnya peralatan kantor
lainya sehingga total jumlah penghapusan sebanyak
3.349 unit, sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : 54.1/
KPTS/M/2012 tentang Penghapusan 3.349 Unit Barang
Milik Negara (BMN).
4. Pengamanan BMN Terhadap Aset Tanah
Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/
PRT/M/2006 tentang Pengamanan dan Perkuatan Hak
Atas Tanah Departemen Pekerjaan Umum telah dilakukan
pengamanan fisik terhadap asset tanah Negara milik
Balai Wilayah Sungai Sumatera I berupa Pembuatan
Pagar Batas Tanah, Pemasangan Patok Batas Tanah dan
Pemasangan Papan Pengumumnan berupa Peringatan/
Larangan
5. Hibah Aset Berupa Tanah
Balai Wilayah Sungai Sumatera I Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air telah melakukan proses Hibah berupa
sebagian tanah Negara yang terletak di Desa Meunasah
Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh
Besar seluas 4.000 m2 kepada Arsip Nasional Republik
Indonesia (ANRI).
PENCAPAIAN UNIT PBMNTahun 2013
• Berhasil memperoleh prestasi sebagai Piagam
Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Tingkat Kementerian
dalam Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
Kementerian Pekerjaan Umum.
• Berhasil memperoleh prestasi sebagai Piagam
Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Pertama Tingkat
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam Pengelolaan
Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
Tahun 2014
• Berhasil mempertahankan prestasi sebagai Piagam
Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Pertama Tingkat
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam Pengelolaan
Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
Papan Nama Tanah Milik Negara
20 | SISDA
Unit Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA)
Unit SISDA adalah unit yang bertugas mengelola dan menyediakan informasi mengenai sumber daya air serta mengelola prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air serta komunikasi publik.
Organisasi Balai, dimana salah satu tugas pokok dan fungsi
Seksi Perencanaan Umum dan Program adalah penyediaan
data informasi sumber daya air.
Maksud dan Tujuan dari kegiatan SISDA adalah
terselenggaranya pengelolaan sistem informasi sumber
daya air pada Balai Wilayah Sungai Sumatera – I secara
rutin setiap tahun. Menyelenggarakan pengelolaan
sistem informasi sumber daya air pada Balai Wilayah
Sungai Sumatera – I setiap tahunnya, sehingga data yang
dikumpulkan pada kegiatan sistem informasi sumber
daya air dapat terus berkembang dan terbarui. Sasaran
yang hendak dicapai adalah tersedianya database PDSDA
yang senantiasa terupdate serta terlaksananya proses
penyampaian informasi kepada publik.
Lokasi atau wilayah yang menjadi sasaran kegiatan SISDA
adalah lokasi yang berada pada wilayah kerja Balai PSDA WS
Sumatera – I Provinsi Aceh (Keppres No. 12 Tahun 2012),
dengan kriteria yaitu :
1. Terletak di Wilayah Sungai Aceh - Meureudu
2. Terletak di Wilayah Sungai Jambo - Aye,
Surya Dilla
Fokus
P emerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi.
Oleh karena itu, Balai sebagai Unit Pelaksana Teknis
Pusat mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan
pengelolaan sistem informasi sumber daya air pada
tingkat wilayah sungai. Untuk memenuhi amanat tersebut,
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah merumuskan
konsep pengembangan Sistem Informasi SDA sebagai
acuan para pengelola sumber daya air dalam melaksanakan
pengembangan sistem informasi dari tingkat wilayah sungai
hingga tingkat nasional, sehingga dapat terbentuk sistem
informasi yang terpadu.
Mengacu kepada konsep pengembangan tersebut,
sebagaimana tersaji pada gambar dibawah, sistem
informasi SDA terdiri dari 3 komponen, yaitu i) komponen
kelembagaan, ii) komponen manajemen, dan iii) komponen
teknologi. Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib setiap
BBWS/BWS yang terdapat dilingkungan Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.
Sebagai pelaksana ditunjuk Seksi Perencanaan Umum dan
Program, yaitu sesuai dengan Permen PU No. 11 tentang
SISDA | 21
3. Terletak di Wilayah Sungai Woyla-Bateue,
4. Terletak di Wilayah Sungai Alas - Singkil,
5. Daerah Irigasi dengan luas > 3.000 Ha.
Lokasi lainnya yang bukan merupakan kewenangan
pemerintah pusat, maka kegiatannya akan dilakukan oleh
masing-masing penanggung jawab yaitu pemerintah Tingkat
I (provinsi) maupun Tingkat II (Kabupaten/kota).
Sesuai dengan konsep pengembangan Sistem Informasi
SDA tersebut, maka kegiatan Operasional Sistem Informasi
Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera – I meliputi:
• Peningkatan/Pengembangan/perbaikan Hardware/
• Updating Data
• Penyiapan data dan informasi SDA
• Data Tabular (Data Sumber Daya Air, Data Hidrologi,
Data Prasarana SDA)
• Data Spatial
Untuk data spatial diprioritaskan pada kegiatan pengambilan
data tambahan di lapangan untuk melengkapi data yang ada,
antara lain :
1. Pengambilan data lapangan untuk melengkapi data
utama PDSDA yang belum lengkap
2. Pengambilan koordinat, data pendukung dan foto
paket-paket besar, untuk keperluan publikasi
3. Untuk lokasi lainnya akan dilakukan jika dibutuhkan dan
kondisi memungkinkan
Data dari hasil pengumpulan, setelah lakukan pengolahan
selanjutnya diinput kedalam aplikasi PDSDA-Online.
• OP software, hardware, dan jaringan
• Konsultasi dan Koordinasi
Hasil pelaksanaan kegiatan Unit Penyelenggaraan Data
dan Informasi Bidang Sumber Daya Air adalah sebagai
berikut: Database PDSDA yang ter-update, Terlaksananya
pemrosesan data, analisa data, penyajian data dan informasi
SDA, Terselenggaranya pengoperasian hardware, software,
dan jaringan, Tersedianya hardware, software, dan jaringan
dalam kondisi yang mampu beroperasi sesuai dengan
fungsinya serta terlaksananya pertemuan-pertemuan
konsultasi dengan Subdit. Data dan Informasi, Dit. Bina
Program, Ditjen SDA maupun pihak lainnya.
Pada Tahun 2014, Unit SISDA Balai Wilayah Sungai Sumatera
I berhasil memperoleh sertifikat Sistem Mananjemen
Mutu (SMM) ISO 9001:2008 tentang Pengelolaan Data
dan Informasi Sumber Daya Air. Sertifikat ini diperoleh
dengan menjalani audit sertifikasi yang dilaksanakan oleh
Sucofindo International Certification Services pada Tanggal
13 – 14 November 2014. Hasil yang mampu dicapai tersebut
berkat adanya komitmen yang mampu ditunjukkan oleh
Top Management, Management Representative (MR), dan
Management Representative (MR) Pelaksana sampai dengan
semangat dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh semua
anggota Unit SISDA pada saat audit dilakukan. Diharapkan
dengan diperolehnya sertifikat Sistem Mananjemen Mutu
(SMM) ISO 9001:2008 ini kinerja Unit SISDA BWS Sumatera I
terhadap pengelolaan data dan informasi SDA ke depannya
akan lebih baik lagi.
Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2008 Oleh Menteri PU-PR kepada Kepala Unit SISDA
Kepala Unit SISDA memberi sambutan pada acara Pelatihan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air
22 | SISDA
Unit Hidrologi dan Kualitas Air (HKA)
Unit Hidrologi dan Kualitas Air bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan hidrologi. Penyelenggaraan tersebut meliputi kegiatan pengumpulan, pengelohan, analisis, penyebarluasan dan penyimpanan data hidrologi.
menyusul diterbitkan PP No. 82/2001 tentang pengelolaan
kualitas air (PKA) dan pengendalian pencemaran air
(PPA), bahwa pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air harus diselenggarakan secara terpadu
dengan pendekatan ekosistem yang dilakukan dari mulai
tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
Terkait dengan pengelolaan wilayah sungai sesuai dengan
PerMen PU No. 11A/2006, tentang Kriteria dan Penetapan
Wilayah Sungai, bahwa Kepulauan Indonesia terbagi atas 30
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai
Unit HKA Dilla
Fokus
S ecara umum kegiatan hidrologi berfokus pada
pengumpulan dan pengolahan data. Data hidrologi
merupakan data yang sangat penting untuk
menunjang kegiatan pengelolaan SDA di wilayah sungai
seperti pada kegiatan Perencanaan (Perencanaan Jaringan
irigasi, pengendalian banjir dll), pada kegiatan Pelaksanaan/
operasi (Kegiatan alokasi air, untuk peringatan dini, dll)
Pengelolaan hidrologi adalah semua kegiatan untuk
merencanakan, melaksanakan, memantau dan
mengevaluasi penyelenggaraan hidrologi. Penyelenggaraan
tersebut meliputi kegiatan pengumpulan, pengelohan,
analisis, penyebarluasan dan penyimpanan data hidrologi.
Balai wilayah sungai sebagai unit pengelola hidrologi di
wilayah sungai tanggung jawab pusat berkewajiban untuk
menjalankan pengelolaan sistem hidrologi yang sudah ada,
baik untuk OP pos hujan, iklim dan duga air serta monitoring
kualitas air. Terkait dengan kualitas air, Permen PU No.
45/1990, tentang pengendalian mutu air pada sumber-
sumber air, menyatakan bahwa pengelola sumber air perlu
melakukan upaya penetapan peruntukan air dan baku mutu
air dalamrangka pengendalian pencemaran air, kemudian
Gedung Unit Hidrologi dan Kualitas Air
SISDA | 23
(BWS). Tugas dan fungsi dari Balai-balai saat ini selain in-
stream juga off-stream yang juga termasuk pengelolaan
kualitas air.
Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang
kesehatan pada pasal 22 ayat 23 mengatakan bahwa
Penyehatan Air meliputi pengamanan dan penetapan
kualitas air untuk berbagai kebutuhan hidup manusia.Upaya
penyehatan air bertujuan untuk menjamin tersedianya air
minum ataupun air bersih yang memenuhi persyaratan
kesehatan bagi seluruh masyarakat baik perkotaan maupun
pedesaan. Untuk menjamin tersedianya kualitas air yang
memenuhi persyaratan tersebut, berbagai upaya telah
dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat, seperti
pembangunan dan perbaikan sarana air bersih/air minum.
Upaya pengawasan kualitas air dan penyuluhan-penyuluhan
mengenai hubungan kesehatan dengan tersedianya air yang
memenuhi persyaratan kesehatan.
Ketersediaan data dan informasi Hidrologi yang memadai,
akurat, tepat waktu dan berkesinambungan sudah menjadi
tuntutan mendesak untuk dapat segera diwujudkan. Untuk
itu Balai Wilayah Sungai Sumatera I mendirikan Unit Hidrologi
dan Kualitas Air pada tahun 2007 guna melaksanakan tugas
dan fungsi dalam penyediaan dan pengelolaan data Hidrologi
dan Kualitas Air.
KEGIATAN UNIT HKASelama periode Tahun Anggaran 2014 Unit HKA BWS
Sumatera I telah melaksanakan kegiatan meliputi :
1. Pencatatan data hidrologi dan klimatologi yang dipantau
melalui 14 pos curah hujan, 25 pos tinggi muka air, 8 pos
klimatologi serta 2 peilschaal.
2. Pemeliharaan pos dan alat hidrologi dan klimatologi
yang tersebar di seluruh Wilayah Sungai yang menjadi
kewenangan BWS Sumatera I.
3. Monitoring Kualitas Air yang dilakukan di 7 sungai
meliputi Krueng Aceh (Kab. Aceh Besar), Krueng Tiro
(Kab. Pidie), Krueng Baro (Kab. Pidie) dan Krueng
Meureudu (Kab. Pidie Jaya) di Wilayah Timur serta
Krueng Meureubo (Kab. Aceh Barat), Krueng Seunagan
(Kab. Nagan Raya) dan Krueng Tripa (Kab. Nagan Raya)
di Wilayah Barat.
4. Pengukuran Debit meliputi Krueng Keureuto dan Krueng
Tansaril di Wilayah Timur serta Krueng Meureubo,
Krueng Woyla, Krueng Tripa, Krueng Seunagan, Krueng
Seumayam dan Krueng Batee di Wilayah Barat.
5. Kegiatan Neraca Airdan Alokasi Air di Krueng Aceh,
Krueng Tiro, Krueng Baro, Krueng Meureudu dan Krueng
Jambo Aye.
Pada Tahun 2013 Unit Hidrologi dan Kualitas Air berhasil
mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 dari TUV NORD
dengan.ruang lingkup pengelolaan data Hidrologi dan
Kualitas Air
Sertifikas ISO 9001:2008 Unit Hidrologi dan Kualitas Air
Proses pengawetan sampel kualitas air
24 | SISDA
Unit Pemantauan Bencana
Unit Pemantauan Bencana merupakan suatu wadah penyampaian in-formasi publik dalam hal mengurangi tingkat resiko terhadap terjadinya bencana. Fokus utama pada Unit Pemantauan Bencana BWS Sumatera I adalah pemantauan terhadap bencana banjir.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 35
Tahun 1991 tentang Sungai;
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12
Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
• Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembagian Wilayah
Sungai;
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 1/
PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Pekerjaan Umum;
Surya Dilla
Fokus
Dewasa ini sering terjadi beberapa hal yang dapat
mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan
masyarakat, diantaranya adalah terjadinya bencana
baik itu bencana banjir maupun bencana kekeringan.
Pemantauan terhadap kedua bentuk kejadian bencana
tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah baik pada
saat terjadinya bencana maupun pasca bencana dengan
memprogramkan tindak lanjut dari permasalahan tersebut.
Penerapan sistem siaga bencana sangat diharapkan oleh
masyarakat. Informasi dan penanggulangan bencana sedini
mungkin merupakan inti dari maksud dan tujuan yang ingin
dicapai, oleh karena itu perlu dibentuk suatu wadah yang
dapat mengkoordinasikan tingkat bencana yang akan
terjadi sebagai salah satu bentuk informasi publik terhadap
pengelolaan SDA terpadu.
Dasar Hukum Pembentukan Unit Pemantauan Bencana
adalah :
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air;
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 42
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
Pos Bencana Unit Pemantauan Bencana
SISDA | 25
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/
PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Wilayah Sungai.
Unit Pemantauan Bencana merupakan suatu wadah
penyampaian informasi publik dalam hal mengurangi tingkat
resiko terhadap terjadinya bencana. Pada dasarnya tugas dan
fungsi dari unit pemantauan bencana ini dititik beratkan
pada pemantauan tingkatan bencana pada saat terjadi dan
pasca terjadi bencana. Diharapkan dengan adanya wadah
tersebut dapat membantu pemerintah terutama dalam hal
pengendalian daya rusak air dan konservasi sumber daya air
dalam upaya memberikan pelayanan publik yang baik. Fokus
utama pada Unit Pemantauan Bencana BWS Sumatera I
adalah pemantauan terhadap bencana banjir.
Harapannya dengan dilakukannya Operasional Monitoring
Banjir ini akan memberikan suatu informasi rinci mengenai
daerah rawan banjir serta data kejadian banjir untuk Wilayah
Sungai di bawah kewenangan BWS Sumatera I. Secara rinci
dapat dijelaskan bahwa monitoring banjir yang dilakukan
adalah dengan mengidentifikasi beberapa parameter seperti
luas genangan banjir, tinggi banjir dan lamanya genangan
banjir yang pernah terjadi serta updating kejadian banjir dan
membuat peta genangannya per DPS pada masing-masing
Wilayah Sungai.
Kegiatan Pemantauan Bencana yang dilaksanakan oleh Unit
Pemantauan Bencana pada umumnya melakukan beberapa
hal yaitu :
• Memberi masukan dan penjelasan tugas dan pokok Unit
Pemantauan Bencana
• Melakukan Inventarisasi wilayah yang dikategorikan
dalam keadaan darurat terhadap ancaman bencana
yang akan terjadisebagai informasi yang nantinya akan
ditindaklanjuti
• Menyusun program penanganan lebih lanjut terhadap
ancaman bencana di daerah pemantauan
• Melakukan evaluasi/diskusi
• Membuat usulan penanganan kepada Kementerian
Pekerjaan Umum sebagai tindaklanjut dari pelaporan
dan informasi
• Melanjutkan informasi kepada publik terhadap perkiraan
bencana yang akan terjadi
• Membuat laporan kegiatan dan inventarisasi.
Secara spesifik, tujuan dilakukannya Operasional Monitoring
Banjir (OMB) yang merupakan bagian dari Unit Pemantauan
Bencana adalah sebagai berikut:
• Untuk penyusunan database kejadian banjir dan
membuat peta genangan banjir di Provinsi Aceh dengan
validitas data yang dapat dipertanggung jawabkan.
• Membuat skenario historis banjir dengan beberapa
parameter banjir yang pernah terjadi yakni:
• Rasio tinggi banjir terhadap tahun kejadian banjir;
• Rasio luas genangan banjir terhadap tinggi banjir.
• Melakukan updating data per kejadian banjir dengan
memonitor kejadian banjir langsung pada lokasi kejadian
banjir melalui kepala desa sebagai wahana informasi
banjir bagi BWS Sumatera I yang akan dilaporkan pada
Ditjen SDA dan Posko Bencana Kementerian Pekerjaan
Umum.
Penerima manfaat dalam pelaksanaan kegiatan Unit
Pemantauan Bencana adalah Kementerian Pekerjaan Umum
sebagai pemilik program kegiatan, para stakeholder dan
masyarakat di daerah rawan bencana. Selain itu diharapkan
juga dapat membantu instansi terkait maupun lembaga
lainnya untuk memperoleh validitas data kejadian bencana,
terutama bencana banjir dan kekeringan.
Pemantauan tinggi muka air di Sungai Krueng Aceh
26 | SISDA
Unit Desain
Unit Desain merupakan sebuah unit yang melakukan proses Perenca-naan/Pengawasan dari suatu Pembangunan Fisik agar dapat terlaksana dengan baik dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Kementerian Pekerjaan umum, serta Keputusan
Dirjen Nomor : 73/KPTS/D/2012 tanggal 8 Mei 2012 Perihal
Pembentukan Unit Perencanaan di Lingkungan Dirjen SDA.
Keberadaan Unit Perencanaan (Design Unit) yang handal
dan profesional memang sangat dibutuhkan dalam suatu
organisasi teknis seperti Dirjen SDA serta Unit Pelaksana
Teknis dibawahnya. Dengan keberadaan Unit ini nantinya,
maka diharapkan proses Perencanaan/Pengawasan dari
suatu Pembangunan Fisik dapat terlaksana dengan baik dan
Unit Desain Dilla
Fokus
K eberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat
bergantung kepada kualitas perencanaannya.
Semakin baik perencanaannya maka akan baiklah
pembangunan yang dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya,
jika perencanaannya buruk, maka pembangunan yang
dilaksanakan tidak akan dapat terlaksana dengan baik, atau
jikapun terlaksana maka tidak akan menimbulkan manfaat
yang optimal.
Dalam rangka mempercepat pencapaian terselenggaranya
pengelolaan SDA Wilayah Sungai yang baik, maka perlu
dilakukan pemantapan kualitas Pola, Rencana dan Desain.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dirjen Sumber
Daya Air telah mengeluarkan Keputusan Dirjen Nomor: 73/
KPTS/D/2012 Tanggal 8 Mei 2012 Perihal Pembentukan
Unit Perencanaan di Lingkungan Dirjen SDA. Selain itu, yang
menjadi dasar hukum pembentukan Unit Desain adalah
Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 8 / PRT / M/ 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan umum,
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2012
Workshop Fasilitasi Tim Unit Perencanaan Direktorat Jendral Sumber Daya Air
SISDA | 27
berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
Jika sepenuhnya hanya mengandalkan kepada Konsultan
perencana, maka hasil yang diperoleh kurang maksimal,
mengingat konsultan adalah perusahaan komersial yang
bertujuan mengejar keuntungan (profit). Konsultan Perencana
memang masih dilibatkan dalam proses perencanaan,
namun keputusan akhir tetap harus berada pada Pengguna
Jasa yakni Dirjen SDA atau dalam hal ini Balai Wilayah
Sungai Sumatera I. Untuk itulah maka dibutuhkan suatu Unit
yang handal yang dapat melakukan pendampingan serta
pengawasan terhadap pekerjaan konsultan.
Sungai dan Pantai
• Melaksanakan pembahasan detail desain bendung,
perkuatan tebing dari konstruksi beton bertulang,
cek Dam/Sabo Dam dengan bentang lebih besar
dari 20 meter, dan bangunan pengaman pantai
• Membuat konsep detail desain pelaksanaan
pembangunan untuk disetujui;
• Memberikan saran dan masukan untuk
penyempurnaan detail desain dimaksud.
• Membuat berita acara yang menyatakan bahwa
pekerjaan sesuai detail desain dimaksud disetujui
untuk dilaksanakan.
• Sebagai media alih pengetahuan dan pelatihan (on
the job training) dalam penyiapan detail desain dan
dokumen kelengkapannya untuk pekerjaan sungai,
pantai, dan bendungan.
c. Tim Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa
• Melaksanakan evaluasi detail desain bendung
dengan bentang lebih besar dari 20 meter dan
bangunan utamanya (kantong lumpur, tanggul
penutup);
• Membuat detail desain yang memiliki kelengkapan
dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi keluaran
yang diharapkan;
• Untuk detail desain bendung dengan bentang
lebih besar dari 20 meter, dan bangunan utama
(kantong lumpur, tanggul penutup), tim pelaksana
memfasilitasi penyampaian detail desain dan
dokumen kelengkapannya kepada Tim Unit
Perencanaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
hingga detail desain dimaksud dinyatakan disetujui
untuk dilaksanakan;
• Sebagai media alih pengetahuan dan pelatihan (on
the job training) dalam penyiapan detail desain dan
dokumen kelengkapannya untuk pekerjaan irigasi,
rawa, tambak, air baku, dan air tanah di wilayah kerja
Balai.
Program Kerja Tim Unit Desain
a. Tim Teknis Pola dan Rencana
• Melaksanakan evaluasi dokumen rancangan pola
dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah
sungai;
• Memberikan saran dan masukan untuk
penyempurnaan dokumen pola dan rencana
pengelolaan sumber daya air wilayah sungai
• Memfasilitasi kelengkapan pola dan rencana sebagai
bahan tindak lanjut bahan proses administrasi dan
legalisasi dokumen, sehingga menjadi Ketetapan
Menteri Pekerjaan Umum.
• Sebagai media alih pengetahuan dan pelatihan
(on the job training) dalam penyusunan pola dan
rencana pengelolaan sumber daya air wilayah
sungai di lingkup Balai.b. Tim Perencanaan Teknis
Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) penyusunan ran-cangan rencana PSDA WS Woyla - Batee
28 | SISDA
Unit Pengelola Bendungan (UPB)
Unit Pengelola Bendungan bertugas mengelola, mengamati dan memeli-hara bendungan agar tetap berfungsi dan bermanfaat dengan baik.
Tujuan utama dari kegiatan pengamatan adalah
menganalisa dan menyajikan data perilaku bendungan dan
bangunan pelengkapnya untuk menjamin agar informasi
mengenai gejala perilaku bendungan yang berbahaya dapat
segera diketahui, juga agar perilaku tubuh bendungan
yang disebabkan oleh pengaruh adanya air waduk dapat
dimonitor dan selanjutnya dilakukan tindakan – tindakan
yang bertujuan agar tubuh bendungan tetap baik dan aman.
Untuk itu Unit Pengelola Bendungan (UPB) Balai Wilayah
Sungai Sumatera I mengadakan pemantauan rutin terhadap
keamanan bendungan agar dapat diketahui dampak yang
Unit Desain Dilla
Fokus
S emua bangunan walaupun desain dan konstruksinya
amat baik tetap memerlukan pemeliharaan secara
terus–menerus agar tetap berfungsi dan bermanfaat
dengan baik. Hal ini berlaku juga untuk bangunan bendungan
beserta bangunan pelengkap dan peralatannya. Semua
bangunan tidak akan terhindar dari proses penuaan dan
kemunduran kekuatan secara alami. Selain diperlukan
pemeliharaan yang layak, maka pengamatan yang terus–
menerus terhadap semua bangunan harus dilakukan untuk
memastikan bahwa tidak akan ada hal yang membahayakan
keamanan bendungan.
Kegiatan pemeliharaan dan pengoperasian suatu bendungan
harus terorganisasi dengan baik dan sesuai dengan prosedur
teknik yang logis dan praktis. Pengamatan terhadap
bendungan dan bangunan pelengkapnya bertujuan untuk
analisa data yang akan menghasilkan kondisi bendungan
apakah berjalan normal atau tidak normal. Secara umum
fungsi utama bangunan bendungan adalah untuk menyimpan
air yang diperoleh dari air hujan saat musim hujan dan dari
alur sungai dalam jumlah volume yang besar dengan waktu
yang cukup lama untuk dimanfaatkan pada musim kemarau.
Petugas sedang mengambil data mengenai keadaan air di waduk
SISDA | 29
terjadi pada saat dini.
Maksud dari kegiatan ini adalah mengamati perilaku
bendungan (waduk/embung) di wilayah kerja Satuan
Kerja Balai Wilayah Sumatera – I. Tujuan kegiatan adalah
menganalisa dan menyajikan, melaporkan data perilaku
bendungan dan bangunan pelengkapnya untuk menjamin
agar pemberitahuan mengenai gejala perilaku bendungan
yang berbahaya dapat segera diketahui, juga agar perilaku
tubuh bendungan yang disebabkan oleh pengaruh adanya air
waduk, dapat di monitor dan selanjutnya dilakukan tindakan
– tindakan yang bertujuan agar tubuh bendungan tetap baik
dan aman.
Tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam analisa
dan pemantauan perilaku bendungan dan bangunan
pelengkapnya antara lain, yaitu :
• Menganalisa dampak permasalahan sosial dan
lingkungan.
• Membaca, mengamati dan mencatat perilaku tubuh
bendungan berdasarkan alat instrumentasi dan
pengamatan visual.
• Menganalisis kerusakan atau perilaku bendungan yang
terjadi selama pengisian waduk.
• Membuat laporan tertulis mengenai hasil pengamatan
perilaku tubuh bendungan dan bangunan pelengkapnya
disampaikan kepada Balai Keamanan Bendungan (BKB)
dan Subdit OP Bendungan.
• Memeriksa dan mencatat semua alat – alat instrumentasi
yang ada pada bendungan.Melakukan pemantauan
secara visual tubuh bendungan pada lokasi – lokasi
yang diperkirakan kritis terhadap kemungkinan adanya
rembesan yang cukup besar melebihi persyaratan yang
ditetukan dalam desain.
• Melakukan pembacaan instrumentasi yaitu segala
jenis peralatan yang dipasang di dalam pondasi, tubuh
bendungan dan disekitarnya yang digunakan untuk
pemantauan perilaku bendungan.
• Instrumentasi tersebut di kelompokkan menjadi
kelompok alat ukur tekanan, alat ukur gerak permukaan,
pengukuran rembesan dan alat ukur tekanan.
• Mempersiapkan kurva dan laporan hasil pengukuran
dan pembacaan instrument, sebagai dasar dan bahan
analisa untuk menetapkan tindak lanjut.
• Melakukan pelatihan terhadap petugas pengamat dan
juru bendungan.
• Pengamatan terhadap fluktuasi muka air waduk (ROS)
Reservation Operation Study.
WADUK DAN LOKASI
Lokasi bendungan pada wilayah kerja Balai Wilayah Sungai
Sumatera – I yaitu :
• Waduk Keuliling di Kabupaten Aceh Besar
• Embung Leubok di Kabupaten Aceh Besar
• Embung Lambadeuk di Kabupaten Aceh Besar
• Waduk Paya Seunara di Kota Sabang
• Waduk Rajui di Kabupaten Pidie
• Waduk Sianjo-anjo di Kabupaten Aceh Singkil
Waduk Keuliling di Kabupaten Aceh Besar Embung Leubok di Kabupaten Aceh Besar
30 | SISDA
KRUENG ACEH WATERFRONT CITYKrueng Aceh Waterfront City diharapkan menjadi ikon baru pariwisata dan transportasi air di Banda Aceh.
Keberadaan Krueng Aceh pada zaman Kesultanan Aceh
Darussalam, memilki nilai yang sangat strategis dalam
menumbuh kembangkan Kota ’Banda Aceh’ sebagai ibukota
Aceh Darussalam yang kosmopolit. Pasca pemindahan
istana Kesultanan Aceh Darussalam dari Gampong Pande ke
Darud-Duniya (tempat berdirinya Meuligo Aceh) sekarang,
oleh Sultan Alaidin Mahmudsyah (1267-1309 Masehi).
Situasi ibukota Kesultanan Aceh Darussalam, ketika itu
sangat ramai oleh lalu-lalang kapal-kapal berukuran
besar yang masuk hilir mudik membawa barang-barang
perdagangan ke tengah wilayah kota. Bahkan kapal-kapal
besar dari mancanegara itu, bisa masuk langsung melalui
jalur Krueng Aceh hingga menembus wilayah jantung kota.
Sungai yang membelah Kota Banda Aceh ini merupakan
salah satu sungai yang cukup bersih untuk dijadikan sebagai
objek wisata dengan konsep panorama aliran sungai dengan
suasana tenang dan nyaman untuk melepas kepenatan.
Penataan sumber daya air dalam wujud penataan sungai di
Waterfront City
kawasan perkotaan yang berada di tepi air (laut, danau, atau sungai), yang memiliki
karakteristik open access dan juga multi fungsi, namun sangat rentan terhadap kerusakan serta
perusakan.
Perspektif
SISDA | 31
perkotaan harus digalakkan. Banda Aceh dianggap sebagai
salah satu kota yang memiliki potensi berkah sumber
daya air dan diharapkan potensi sumber daya air tersebut
dapat ditingkatkan melalui kerjasama yang optimal antara
pemerintah pusat, pemerintah kota dan masyarakat Banda
Aceh.
Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan penandatanganan
kesepakatan antara Ditjen Sumber Daya Air dan Pemkot
Banda Aceh yang merupakan sejarah baru bagi pemerintah
Kota Banda Aceh sebagai upaya untuk mewujudkan Banda
Aceh sebagai waterfront city yang dapat menjadi ikon baru
pariwisata dan transportasi air di Banda Aceh. Terwujudnya
kesepakatan ini tak lepas dari kesamaan visi dan cita-cita
antara Ditjen Sumber Daya Air dan Pemerintah Kota Banda
Aceh dalam pengelolaan sumber daya air.
Titik Lokasi Waterfront City di Kota Banda Aceh meliputi
kawasan Gampong Keudah, Gampong Kuta Alam dan
Kawasan Gampong Lamgugob, dengan sarana yang tersedia
yaitu tempat rekreasi keluarga di titik Keudah dan Kuta Alam
serta wisata air di jembatan lamnyong dan juga Sebagai
pelengkap bagi pengunjung yang tidak hanya melepas
kepenatan dapat memanfaatkan lokasi jogging track dekat
jembatan Peunayong sebagai sarana olah raga ataupun
tempat pembibitan benih tanaman di Kampung Bar.
Master Plan Krueng Aceh Waterfront City
Krueng Waterffront City mempunyai konsep yaitu : Bring People To Water, Provide Access to Everyone, Celebrate the History Of Banda Aceh City, Create Unique Place on The River, Find New Economies on The River dan Improve Riverwalk Commercial Function.
32 | SISDA
Krueng AcehSuasana malam hari Krueng Aceh, yang sangat cocok untuk di jadikan objek wisata.
Diharapkan suasana ini dapat memberikan gambaran
SISDA | 33
CAPAIANTAHUN 2014
INFRASTRUKTUR
Surya
Pada tahun 2014 Balai Wilayah Sungai Sumatera - I berhasil merealisasikan kinerja fisik 92,93 % dan kinerjakeuangan 92,99 %
Pencapaian kinerja fisik dan kinerja keuangan yang tidak
100% disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal
dan external. Penyebab dari faktor internal diantaranya
adalah seperti motivasi kerja dari pegawai yang rendah,
kurangnya koordinasi antara bidang perencanaan dan
pelaksana lapangan dan kualitas sumber daya Balai Wilayah
Sumatera-I yang belum Maksimal. Sedangkan faktor
eksternal seperti sistem manajemen yang masih tumpang
tindih antara instansi, kurangnya sinergi antar instansi
terkait, dan belum tersosialisasikan peraturan dari pusat
kedaerah.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah diupayakan
langkah-langkah diantaranya meningkatkan koordinasi antar
instansi terkait untuk mensinergikan kegiatan, meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dan membangun iklim kerja
yang kondusif.
Selain itu Balai Wilayah Sungai Sumatera - I juga menerima
penghargaan dari pihak ketiga yaitu Unit BMN Satker Balai
Wilayah Sungai Sumatera-I terpilih sebagai pengelola
BMN terbaik tingkat Satker Direktorat Sumber Daya
Air dan Kementerian PU Tahun 2014, Unit Sistem Informasi
Sumber Daya Air (SISDA) Balai Wilayah Sungai Sumatera-I
pada tahun 2014 ini juga telah memperoleh sertifikat ISO
9001:2008 tentang manajemen pengelolaan data dan
pelayanan di bidang Sistem Informasi Sumber Daya Air
yang dikeluarkan oleh Sucofindo International Certification
Services (SICS), dan Unit Hidrologi Balai Wilayah Sungai
Sumatera-I pada tahun 2014 ini telah resmi bersertifikat
ISO 9001:2008 tentang menajemen data dan pelayanan di
bidang hidrologi dan kualitas air yang dikeluarkan oleh TUV
NORD Indonesia Certification Body.
34 | SISDA
PRIORITASTAHUN 2015
INFRASTRUKTUR
Surya
Di tahun 2015 Balai Wilayah Sungai Sumatera - I mempriotas beberapa kegiatan strategis.yaitu
Pembangunan Bendungan Krueng Keureuto di
Kabupaten Aceh Utara
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lhok Guci
(18.542 Ha) di Kabupaten Aceh Barat 1.200 Ha
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye
Kanan (3.028,25 Ha) di Kabupaten Aceh Utara
Pekerjaan Plugging Valve dan Rumah Pintu Valve
Waduk Rajui di Kabupaten Pidie
Perbaikan Revetment Sungai Krueng Aceh
Sepanjang 1.00 KM di Kabupaten Aceh Besar
Pembangunan Intake & Jaringan Pipa Transmisi
Air Baku IKK di Kabupaten Pidie Jaya 0,02m3/dtk
Ada 6 paket kegiatan yang menjadi prioritas
Balai Wilayah Sungai Sumatera - I pada
tahun 2015. Paket-paket ini merupakan
paket yang sudah direncakan dan menjadi
program unggulan dari Balai Wilayah Sungai
Sumatera-I.
Disamping itu Balai WIlayah Sungai Sumatera
- I juga memiliki paket kegiatan lainnya seperti
paket kegiatan yang berkenaan dengan
irigasi, rawa dan jaringan air lainnya, banjir,
lahar gunung berapi dan pengamanan pantai,
konservasi, waduk, embung danbangungan
penampung lainnya, peningkatan PSDA dan
air baku.
Dengan kurang lebih 50 rencana pengadaan
Barang/Jasa kontraktual ditahun 2015 yang
tersebar ke beberapa Satker di lingkungan
Balai Wilayah Sungai Sumatera - I. Diharapkan
dengan rencana ini dapat meningkatkan
kemampuan Balai Wilayah Sungai Sumatera - I
untuk memenuhi misi dan visi sumber daya air.
SISDA | 35
Unit Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) mengadakan
pelatihan pengelolaan SISDA untuk lingkungan Balai
Wilayah Sungai Sumatera I. Acara tersebut diadakan pada
hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 yang bertempat di
Hotel Oasis Banda Aceh. Peserta yang mengikuti pelatihan
tersebut berjumlah 21 orang yang merupakan perwakilan
dari masing-masing Satker, PPK dan Unit yang berada di
lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera – I.
Pelatihan ini dibuka oleh Kepala Balai Wilayah Sungai
Sumatera - I yang diwakilkan oleh Kasie Program
dan Perencanaan Umum. Dalam sambutannya beliau
menyampaikan bahwa selama ini kelemahan kita
dalam pengelolaan data dan infromasi adalah belum
terkoordinasinya pengelolaan data dengan baik, masing-
masing pihak akan menyimpan dan mengelola data tanpa
bisa dimanfaatkan pihak lain yang membutuhkan data
tersebut. Banyaknya data yang tersebar membuat informasi
menjadi sulit untuk diakses sehingga dengan pelatihan ini
diharapkan data dapat dikelola secara lebih profesional
dengan memanfaatkan teknologi informasi yang handal.
Beliau juga berharap agar Balai Wilayah Sungai Sumatera - I
akan menjadi contoh bagi balai lain dalam hal pengelolaan
data dan informasi.
Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pelatihan tersebut
antara lain: Pelatihan Inputing Uraian Singkat mengenai
Paket –paket pekerjaan BWS S-I di Website BWS S-I,
Pelatihan Penulisan dan Inputing Berita Website BWS S-I,
Pengenalan LAN/WLAN serta penanganan Trouble Shoting
secara mandiri, dan Pengenalan loket Peta serta PDSDA
Online.
Beanda
Pelatihan Sistem informasi Sumber Daya AirMenuju pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air yang profesional.
SISDA
Surya
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pengelo-
laan data dan informasi serta meningkatkan kemampuan Sumber
Daya Manusia agar dapat mengelola data dan informasi secara
profesional.
Pemateri sedang menjelaskan mengenai loket peta dan PDSDA Online
36 | SISDA
Sidang Pleno Ketiga TKPSDA Wilayah Sungai Woyla – BateeSidang ini bertema Konsep Pelaksanaan Alokasi Air Terhadap Upaya Pengelolaan SDA Terpadu Pada Wilayah Sungai.
Sebelum sidang pleno dimulai, pada hari pertama
didahului dengan pemaparan materi dengan tema ”Konsep
Pelaksanaan Alokasi Air Terhadap Upaya Pengelolaan
SDA Terpadu Pada Wilayah Sungai” yang disampaikan oleh
Kasubdit Perencanaan OP Direktorat OP, Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air, Sudarsono, CES. Dan materi kedua dengan
tema “Penyusunan Alokasi Air Dan Neraca Air Pada Wilayah
Sungai Woyla - Batee Secara Global” yang disampaikan
oleh Konsultan Penyusun Pola PSDA Woyla - Batee, Herryan
Kendra. Disediakan juga sesi diskusi panel bagi yang ingin
menyampaikan pertanyaan.
Pada hari kedua dilaksanakan sidang pleno yang membahas
“Rencana Pengelolaan Alokasi Air dan Neraca Air Pada
Wilayah Sungai Woyla-Batee Secara Detail” dan pada sesi
kedua membahas “Rencana Penyusunan Skema Alokasi dan
Perhitungan Neraca Air Pada DAS Meurebo dan DAS Woyla
Di WS Woyla-Batee”.
O & P SDA 1
Surya
Sidang Pleno Ketiga TKPSDA Wilayah Sungai Woyla – Batee diad-
akan di Aula Bappeda Blang Pidie yang berlangsung pada tanggal
5 - 6 Desember 2014. Sidang ini dibuka oleh Ir. H. M. Supriatno,
ST. MP selaku Ketua Sidang, dan dihadiri oleh anggota TKPSDA
WS Woyla – Batee serta undangan terkait lainnya.
Beanda
Suasana sidang pleno ketiga TKPSDA Wilayah Sungai Woyla - Batee
SISDA | 37
Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Masa Depan Perlunya pengelolaan sumber daya air yang baik oleh berbagai pihak agar sumber daya air tetap terjaga untuk masa depan.
Dalam rangka peringatan hari air sedunia, pada tanggal 28
April 2015 diadakan seminar Hari air sedunia dengan tema Air
dan pembangunan berkelanjutan bertempat di Hotel Hermes
Palace. Turut hadir juga beberapa instansi diantaranya Dinas
Pengairan Provinsi Aceh, Balai Wilayah Sungai Sumatera - I,
Dinas Kehutanan Aceh dan tamu undangan.
Seminar Hari AIr Dunia ini membahas mengenai pengelolaan
sumber daya air agar dapat dimanfaatkan hingga masa
mendatang, Dr. Ir. Alfiansyah Yulianur BC dosen dari
Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas
Syiah Kuala dalam paparannya menjelaskan peningkatan
jumlah penduduk tidak saja merubah kawasan hutan
menjadi kawasan pemukiman, tetapi juga merubah hutan
menjadi perkebunan yang vegetasinya berbeda dan dapat
mengakibatkan perubahan hasil air dan air permukaan yang
diterima pada sebuah DAS. Oleh kerananya diperlukan upaya
pengelolaan vegetasi agar kuantitas air dapat terjamin dan
air permukaan tidak menyebabkan banjir.
O & P SDA 1
Surya
Beanda
Sejalan dengan itu Kepala Dinas Kehutanan Aceh memaparkan
mengenai pengelolaan hutan di Provinsi Aceh yang berbasis
DAS yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya air.
Dijelaskan juga oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh
bahwa perlu sasaran perbaikan pengelolaan yang meliputi
aspek ekologi, sosial, ekonomi dan kelembagaan. Namun
langkah-langkah yang dilakukan tidak bisa dirasakan dalam
waktu singkat disebabkan banyak persoalan yang timbul
seperti persoalan teknis, sosial dan politik.
Dengan putusan MK yang menyatakan UU nomor 7 Tahun
2004 tidak berlaku dan digantikan dengan UU No. 11 Tahun
1974, Pemerintah harus segera menyusun payung hukum
agar pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air sesuai
dengan kondisi kekinian. Sehingga permasalahan terkait
terhadap sumber daya air kedepannya dapat diselesaikan
dengan kerja sama berbagai pihak.
Pemateri seminar Hari Air Sedunia memaparkan mengenai air dan pemban-gunan berkelanjutan
38 | SISDA
Waduk KelilingWaduk keuliling merup[akan waduk pertama di Propinsi Aceh, dilaksanakan murni oleh putra/putri Indonesia, mulai dari
investigasi, desain maupun kontruksi. Pembangunan waduk keuliling telah mendapat penghargaan tahun 2008 kategori te-
knologi kontruksi dan karya ilmiah internal PU. Waduk Keuliling merupakan salah satu sub-basin DPS Krueng Aceh yang
mempunyai aeral potensila seluah 4.790 Ha.