Bantuan Hukum Terhadap Teroris

BAB II

URGENSI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

A. Sejarah singkat bantuan hukum di Indonesia.

Bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat barat

sejak zaman romawi, dimana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang

moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk

menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau

honorarium. Setelah meletusnya revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian

menjadi bahagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridik, dengan mulai lebih

menekankan pada hak yang sama bagi warga Negara untuk mempertahankan

kepentingan-kepentingannya dimuka pengadilan, dan hingga awal abad ke-20

kiranya bantuan hukum lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa

dibidang hukum tanpa suatu imbalan.61

Bantuan hukum, khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta

hukum tampaknya merupakan hal yang dapat dikatakan relative baru dinegara-

negara berkembang, demikian juga di Indonesia. Bantuan hukum sebagai suatu

legal institution (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam system hukum

tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya

61 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, op. hlm. 11.

Universitas Sumatera Utara

system hukum barat di Indonesia. Namun demikian, bantuan hukum sebagai

kegiatan pelayanan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin dan

buta hukum dalam decade terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang

amat pesat, apalagi sejak Pelita ke-III pemerintah mencanangkan program

bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan

dibidang hukum.62

Kendati demikian, Adnan Buyung Nasution Mengemukakan:

63

Bantuan hukum secara formal di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, hal ini bermula pada tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan firman raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan buat Indonesia (waktu itu bernama Hindia Belanda), antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan (RO). Mengingat baru dalam peraturan hukum itulah diatur untuk pertama kalinya ”Lembaga Advokat”, maka dapatlah diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru dimulai di Indonesia pada tahun-tahun itu, dan hal itupun baru terbatas bagi orang-orang eropa saja didalam peradilan raad van justitie. Sementara itu, Advokat pertama Bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Mertokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923.

Lebih tegas lagi, dalam hukum positif Indonesia masalah bantuan hukum

diatur dalam Pasal 250 ayat (5) dan (6) Het Herziene Indonesiche Reglemen

(HIR/Hukum Acara Pidana Lama) dengan cakupan yang terbatas, artinya pasal ini

dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa

Indonesia yang waktu itu lebih populer disebut inlanders, disamping itu daya laku

pasal ini hanya terbatas apabila para Advokat tersedia dan bersedia membela

62 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 23. 63 Ibid, hlm. 24.


mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur

hidup.64

Gambaran keadaan diatas terjadi karena dizaman kolonial Belanda dikenal

adanya 2 (dua) sistem peradilan yang terpisah satu dengan yang lainnya. Pertama,

satu hirarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan

(Residentie Gerecht, Raad van Justitie dan Hoge Rechtshof). Kedua, hirarki

peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan (Districtgerecht

Regentschaps Gerecht, dan Landraad).

65

Salah satu implikasi penting dari dikotomi diatas kaitannya dengan

bantuan hukum adalah bagi orang-orang Eropa dikenal kewajiban legal

representation by a lawyer baik bagi perkara perdata maupun perkara pidana,

tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah

mengenal lembaga yang bersangkutan didalam kultur hukum mereka (di negeri

Belanda) dan karenanya cukup diatur didalam Undang-Undang ketentuan bantuan

hukum sebagaimana yang dikenal dinegara-negara maju. Tidak demikian halnya

yang terjadi untuk orang-orang Indonesia, bahkan didalam HIRnya tidak dikenal

semacam legal representation by a lawyer seperti pada orang-orang Belanda.

Didalam perkara pidana bagi orang-orang Indonesia HIR juga tidak mengatur

tentang terdakwa yang berhak dibela oleh seorang lawyer, jadi setiap orang boleh

64 Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 109.

65 Ibid.


saja membela dirinya sendiri atau menunjuk keluarganya atau siapa saja (tidak

perlu seorang lawyer) untuk membantunya dimuka pengadilan.66

Pada masa penjajahan Bangsa Jepang, tidak terlihat adanya kemajuan dari

kondisi diatas. Sekalipun peraturan hukum tentang bantuan hukum yang berlaku

pada masa Belanda seperti RO masih tetap diberlakukan, akan tetapi situasi dan

kondisi waktu itu tidak memungkinkan untuk mengembangkan dan memajukan

program bantuan hukum di Indonesia. Keadaan yang sama juga terjadi pada

tahun-tahun awal setelah Bangsa Indonesia menyatakan Proklamasi kemerdekaan

pada tahun 1945, karena seluruh bangsa sedang mengkonsentrasikan dirinya

untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa, demikian pula setelah

pengakuan kedaulatan rakyat Indonesia pada tahun 1950, keadaan yang demikian

relatif tidak berubah.

67

Dalam periode berikutnya, sekitar tahun 1950-1959 terjadi perubahan

sistem peradilan di Indonesia dengan dihapuskannya secara perlahan-lahan

pluralisme dibidang peradilan, hingga hanya ada satu sistem peradilan yang

berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, yaitu: Pengadilan Negeri, Pengadilan

Tinggi dan Mahkamah Agung, demikian pula telah diberlakukan satu hukum

acara yaitu HIR. Namun demikian, pemberlakuan yang demikian berimplikasi

pada tetap berlakunya sistem peradilan dan hukum acara warisan kolonial yang

66 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, op.cit, hlm. 13. 67 Ibid, hlm. 14.


ternyata masih tetap sedikit menjamin ketentuan-ketentuan tentang bantuan

hukum.68

Angin segar dalam sejarah bantuan hukum di Indonesia dimulai pada saat

munculnya babak Orde Baru. Dalam hal ini Adnan Buyung Nasution

mengemukakan:

69

Periode ini dimulai ketika gagalnya kudeta PKI yang disusul dengan jatuhnya rezim Soekarno. Pada mulanya atau tahun-tahun pertama tampak ada drive yang kuat sekali untuk membangun kembali kehidupan hukum dan ekonomi yang sudah hancur berantakan. Disamping program rehabilitasi ekonomi, terasa sekali adanya usaha-usaha untuk menumbuhkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan juga kebebasan mimbar pada universitas. Independency pengadilan mulai dijalankan, dan respek kepada hukum tumbuh kembali.

Puncak dari usaha ini ditandai dengan digantinya Undang-Undang Nomor

19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan terakhir diganti dengan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang

kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh-

pengaruh kekuatan dari luar lainnya dalam segala urusan peradilan.

Sementara itu, apabila kita lihat dari aspek institusional (kelembagaan)

tentang bantuan hukum, kita dapat mengetahui bahwa lembaga atau biro bantuan

hukum dalam bentuk konsultasi hukum pernah didirikan di Sekolah Tinggi

Hukum (Rechts Hoge School) Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker

seorang Guru Besar Hukum Dagang dan Hukum Acara Perdata, yang melakukan

68 Ibid. 69 Adnan Buyung Nasution, op.cit, hlm. 30.


kegiatannya berupa pemberian nasehat hukum kepada rakyat yang tidak mampu

disamping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum.70

Pada masa Orde Baru masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang

dengan pesat. Satu contoh dapat dikemukakan bahwa pada tahun 1979 tidak

kurang dari 57 Lembaga Bantuan Hukum yang terlibat dalam program pelayanan

hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum.

71

Akhirnya, pada era reformasi legalitas para Advokat dalam hal

memberikan bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dimana profesi

Advokat dikatakan sebagai profesi yang mulia offcium nobile dan bertindak

sebagai aparat penegak hukum dan mempunyai kedudukan yang sama dan

sederajat dengan aparat penegak hukum lainnya.

Dewasa ini jasa bantuan

hukum banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi bantuan hukum yang tumbuh

dari pelbagai organisasi kemasyarakatan maupun organisasi profesi. Dengan

demikain, para penikmat bantuan hukum dapat lebih leluasa dalam upayanya

mencari keadilan dengan memanfaatkan organisasi-organisasi bantuan hukum

tersebut.

72

70 Todung Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, (Jakarta: LP3ES, 1979), hlm. 7.

71 Ibid. 72 Perhatikan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.


B. Landasan Filosofis dan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme.

Landasan filosofis merupakan landasan yang bersifat ideal, memotivasi aparat

penegak hukum untuk mengarahkan semangat dan dedikasi pengabdian dan

penegakan hukum untuk mewujudkan keluhuran kebenaran dan keadilan. Dengan

demikian setiap tindakan penegak hukum harus sejajar dengan cita-cita yang

terkandung dengan semangat dan keluhuran tujuan yang filosofis dimaksud.73

Oleh karena itu, landasan filosofis pemberian bantuan hukum terhadap pelaku

tindak pidana terorisme adalah berdasarkan Pancasila, yaitu sila Ketuhanan Yang

Maha Esa dan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dengan sila Ketuhanan dan

Kemanusiaan, mengakui bahwa setiap aparat penegak hukum maupun

tersangka/terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme adalah:

74

1. Sama-sama manusia yang dependen kepada Tuhan, yang tergantung kepada kehendak Tuhan, semua makhluk manusia tanpa terkecuali adalah ciptaan Tuhan, yang kelahirannya dipermukaan bumi semata-mata atas kehendak dan berkat rahmat Tuhan.

2. Oleh karena semua manusia merupakan hasil ciptaan Tuhan dan tergantung kepada kehendak Tuhan, hal ini mengandung makna bahwa: b. Tidak ada perbedaan asasi sesama manusia termasuk pelaku tindak

pidana terorisme. c. Sama-sama mempunyai tugas sesama manusia untuk mengembangkan

dan mempertahankan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

d. Setiap manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa terkecuali.

73 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 20.

74 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 73.


Berdasarkan jiwa yang terkandung dalam sila Ketuhanan sebagaimana

tersebut diatas, pemberian bantuan hukum oleh Advokat terhadap pelaku tindak

pidana terorisme tiada lain daripada fungsi pengabdian melaksanakan amanat Tuhan,

yaitu dengan cara menempatkan setiap manusia tersangka/terdakwa pelaku tindak

pidana terorisme:75

1. Manusia hamba Tuhan yang memiliki hak dan martabat kemanusiaan yang harus

dilindungi.

2. Sebagai manusia yang mempunyai hak dan kedudukan untuk mempertahankan

hak dan martabatnya.

Selanjutnya yang dapat dijadikan sebagai landasan filosofis dalam pemberian

bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme adalah sebagaimana

pengakuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas

Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya

jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before the law).

Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang

termasuk pelaku tindak pidana terorisme berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan

hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara, maka peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang

75 Ibid.


bebas, mandiri dan bertanggungjawab dalam memberikan bantuan hukum terhadap

pelaku tindak pidana terorisme merupakan hal yang penting.76

Berdasarkan hal yang demikian, maka setiap orang berhak untuk mendapatkan

peradilan yang adil dan tidak memihak (fair and impartial court). Hak ini merupakan

hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun

dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan

kewajiban negara. Setiap warga negara tanpa memandang suku, warna kulit, status

sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap

keadilan. Indonesia sebagai Negara hukum menjamin kesetaraan bagi warga

negaranya di hadapan hukum dalam dasar negara dan konstitusinya. Sila kedua

Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima Pancasila “keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengakui dan menghormati hak warga Negara

Indonesia untuk keadilan ini. UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

yang sama didepan hukum

77 dan setiap warga negara berhak memperoleh

kesempatan yang sama dalam pemerintahan.78

76 Perhatikan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

UUD 1945 juga mengakui hak setiap

orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan

berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif

77 Perhatikan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 78 Perhatikan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.


itu.79 Tanggung jawab negara ini harus dapat diimplementasikan melalui ikhtiar-

ikhtiar ketatanegaraan pada ranah legislasi, yudikasi dan eksekutorial.80

Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh

menghalangi orang tersebut mendapatkan keadilan. Pendampingan hukum (legal

representation) terhadap pelaku tindak pidana terorisme tanpa diskriminasi

merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan

hukum tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana

terorisme maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi

dan nilai-nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi.

Bantuan hukum adalah media bagi warga Negara yang tidak mampu untuk

dapat mengakses terhadap keadilan sebagai manifestasi jaminan hak-haknya secara

konstitusional. Masalah bantuan hukum meliputi masalah hak warga Negara secara

konstitusional yang tidak mampu, masalah pemberdayaan warga Negara yang tidak

mampu dalam akses terhadap keadilan, dan masalah hukum faktual yang dialami

warga Negara yang tidak mampu menghadapi kekuatan Negara secara struktural.

Disamping itu, pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana

terorisme juga harus dimaksudkan sebagai bagian integral dari kewajiban warga

Negara lain yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam memberikan

bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum mempunyai manfaat besar bagi

perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak warga Negara yang tidak mampu

79 Perhatikan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 80 Perhatikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum


khususnya secara ekonomi, dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial

masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan

berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan

suatu peraturan perundang-undangan yang menjamin hak warga negara Indonesia

untuk mendapatkan akses kepada keadilan dan pendampingan hukum, termasuk

bantuan hukum (legal aid) bagi warga Negara yang tidak mampu.81

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

mengenai hak pelaku tindak pidana terorisme untuk mendapatkan bantuan hukum

dari seorang Advokat tidak diatur secara tegas, padahal hak tersebut penting untuk

mencegah terjadinya kekuasaan aparat yang sewenang-wenang dan untuk

menegakkan hak-hak asasi pelaku tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, dalam

kasus tindak pidana terorisme yang tergolong sebagai tindak pidana berat harus

mendapat bantuan hukum dari Advokat sejak pelaku tindak pidana Terorisme

tersebut tertangkap hingga proses pemeriksaan disidang pengadilan mengingat setiap

orang sama dipandang dihadapan hukum (equality before the law) dan juga dalam

rangka untuk menegakkan Hak Asasi Manusia.

82

Landasan filosofis sebagaimana dikemukakan diatas kemudian

diimplementasikan kedalam asas-asas hukum yang pada gilirannya dapat dijadikan

sebagai dasar ataupun landasan oleh Advokat dalam memberikan bantuan hukum

terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

81 Ibid. 82 Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama,

HAM, dan Hukum, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 115.


Perkataan asas berasal dari bahasa arab, yaitu kata asasun, yang berarti dasar,

basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berfikir, maka yang dimaksud

dengan asas adalah landasan berfikir yang paling mendasar.83 Jika kata asas

dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang

dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat, terutama dalam

penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai

rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.84

Sementara itu, Satjipto Rahardjo mengemukakan:

85

Adapun asas hukum adalah merupakan jantung peraturan hukum, karena selain sebagai landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, juga sebagai alasan (dasar pemikiran) bagi lahirnya ratio legis dari peraturan hukum. Sambil mengutip dari G.W. Paton, Satjipto mengatakan asas hukum itu tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada, dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa masuknya asas

kedalam suatu norma atau peraturan ada yang bersifat eksplisit, artinya asas tersebut

langsung dituangkan dalam bentuk pasal Undang-Undang, akan tetapi ada pula yang

bersifat implisit, artinya asas tersebut hanya tersirat didalam suatu Undang-Undang,

dan ini harus ditelusuri oleh pemakai Undang-Undang. Adapun beberapa contoh asas

83 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Edisi Keenam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 114.

84 Ibid. 85 Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip M. Solly Lubis, dalam Modul Teori Hukum, (Medan:

Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003), hlm. 18.


yang masuk secara eksplisit dan secara implisit dalam suatu peraturan perundang-

undangan adalah sebagai berikut:86

1. Asas yang masuk kedalam Undang-Undang secara eksplisit adalah:

1. Nullum delictum nulla poena sine previa legi poenali, yang berarti tiada suatu perbuatanpun yang dapat dikenakan hukuman kecuali ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terlebih dahulu (Pasal 1 ayat 1 KUHP).

2. Presumption of innocence (Praduga tidak bersalah) sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Asas yang masuk kedalam Undang-Undang secara implisit adalah: a. In dubio proreo (bila hakim ragu-ragu maka ia seyogianya memutus

sedemikian sehingga menguntungkan terdakwa. b. Res judicata pro veritate habitur (putusan hakim harus dianggap benar

meskipun tidak benar). c. Iedereen wordt geacht de wette kennen, nemo ius ignorare consetur

(setiap orang dianggap mengetahui peraturan hukum). d. Restitutio in integrum (pengembalian keseimbangan). e. Lex superior derogat legi inferiori (ketentuan yang lebih tinggi

mengenyampingkan ketentuan yang lebih rendah). f. Lex specialis derogat legi generalis (ketentuan yang khusus

mengenyampingkan ketentuan yang umum). g. Lex posterior derogat legi anterior (ketentuan yang baru

mengenyampingkan ketentuan yang lama).

Oleh karena itu, berdasarkan fokus kajian yang menjadi objek pembahasan,

yaitu berkaitan dengan asas pemberian bantuan hukum oleh Advokat terhadap pelaku

tindak pidana terorisme, maka berikut ini akan diuraikan beberapa asas yang

berkaitan dengan pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme,

yaitu:

86 Ibid, hlm. 19


1. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocent).

Asas praduga tak bersalah atau presumption of innocent dijumpai dalam

penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP. Dengan dicantumkannya praduga tak

bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-

Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan

penegakan hukum (law enforcement).87

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana.

Ketentuan asas praduga tak bersalah eksistensinya tampak dalam Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam praktik

peradilan, manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses

peradilan masih berjalan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah

Agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

pelaku tindak pidana terorisme belum dapat dikategorikan bersalah sebagai

pelaku tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut haruslah

mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang salah

satunya adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari Advokat.

88

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi

teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur atau accusatory procedure. Prinsip

87 M. Yahya Harahap, op.cit, hlm. 40. 88 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya,

(Bandung: Alumni, 2007), hlm. 13.


akusatur menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana

terorisme dalam setiap tingkatan pemeriksaan:89

a. Adalah subjek; bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri.

b. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan tersangka/terdakwa. Kearah itulah pemeriksaan ditujukan.

Dengan asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP, memberi pedoman

kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam

setiap tingkatan pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-

cara pemeriksaan inkuisitur atau inquisitorial systeminquisitorial system yang

menempatkan tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme dalam

pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR,

sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi

tersangka/terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak serta

kebenarannya, sebab sejak semula aparat penegak hukum:90

a. Sudah apriori menganggap tersangka/terdakwa bersalah. Seolah-olah tersangka sudah divonis sejak saat pertama diperiksa dihadapan penyidik.

b. Tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela diri serta mempertahankan martabat kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek, seseorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara. Hal inilah yang dialami Karta dan Sengkon yang meringkuk menjalani

89 M. Yahya Harahap, loc.cit. 90 Ibid, hlm. 41.


hukuman beberapa tahun, akan tetapi pembunuhan yang dihukumkan kepadanya ternyata pelakunya adalah orang lain.

Didalam sistem Akuasator atau Advsersarial System, para pihak,

tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme dan penasehat hukum serta

penyidik polisi dan penuntut umum memiliki kedudukan sejajar satu sama lain.

Para pihak memiliki hak yang sama secara optimal untuk mengajukan bantahan

dan bukti-bukti yang menguntungkan bagi masing-masing pihak. Tidak ada

hakim penyidik (investigating judge) dalam menemukan kebenaran kecuali

retorika tentang imparsialitas penuntutan. Sistem plea bargaining diperluas untuk

menghasilkan kesepakatan mengenai penuntutan dan penghukuman antara

penuntut umum dan terdakwa. Didalam sistem peradilan pidana Indonesia versi

KUHAP, model sistem plea bargaining ini tidak ada padanannya karena SP3 dan

SKPP tidak ada imbalan atau semacam konsesi apapun dari penuntut umum atas

pengakuan bersalah dari seorang terdakwa. Penetapan SP3 dan SKPP sepenuhnya

murni menjadi wewenang penyidik dan penuntut umum sesuai dengan alasan-

alasan yang diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 KUHAP.91

Oleh karena itu jaminan asas praduga tak bersalah dan prinsip pemeriksaan

akusatur ditegakkan dalam setiap proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak

pidana terorisme. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dan prinsip akusatur

dalam penegakan hukum, KUHAP telah memberi perisai kepada

tersangka/terdakwa yang dalam hal ini juga adalah pelaku tinda pidana terorisme

91 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 63.


berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi

pihak aparat penegak hukum. Dengan perisai hak-hak yang diakui hukum, secara

teoritis sejak semula tahap pemeriksaan, tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana

terorisme sudah mempunyai posisi yang setaraf dengan pejabat pemeriksa dalam

kedudukan hukum dan berhak menuntut perlakuan yang diatur dalam KUHAP

yaitu:92

1. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik.

2. Segera diajukan kepengadilan dan diadili oleh pengadilan.

3. Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang

dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu

pemeriksaan dimulai.

4. Berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya

tentang apa yang didakwakan kepadanya. Tujuan kedua hak ini untuk

memberi kesempatan kepadanya mempersiapkan pembelaan.

5. Berhak memberi keterangan secara bebas baik kepada penyidik taraf

penyidikan maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan disidang

pengadilan.

6. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa pada setiap tingkat

pemeriksaan, jika tersangka/terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia.

92 Perhatikan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.


7. Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum

selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

8. Berhak memilih sendiri penasehat hukum yang disukainya. Bahkan mengenai

bantuan penasehat hukum bukan semata-mata hak yang ada pada

tersangka/terdakwa, akan tetapi guna memenuhi hak untuk mendapat bantuan

penasehat hukum, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan wajib

menunjuk penasehat hukum bagi tersangk/terdakwa apabila

tersangk/terdakwa tidak mampu menyediakan penasehat hukumnya.

9. Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama

tersangka/terdakwa berada dalam tahanan.

10. Berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah

dengan tersangka/terdakwa atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya.

Pemberitahuan tersebut dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan.

11. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai

hubungan kekeluargaan atau orang lain guna mendapat jaminan atas

penangguhan penahanan atau bantuan hukum.

12. Berhak secara langsung atau melalui perantaraan penasehat hukumnya untuk

menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga, sekalipun hal tersebut

tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan tersangka/terdakwa.

13. Berhak mengirim surat atau menerima surat setiap kali diperlukannya yaitu

kepada dan dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga. Untuk keperluan


surat menyurat ini pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan

yang diperlukan.

14. Surat menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh aparat penegak hukum, kecuali

cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat-menyurat tersebut.

15. Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk

umum.

16. Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang

memiliki keahlian khusus yang menguntungkan bagi dirinya.

17. Tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Penuntut

umumlah yang dibebani kewajiban pembuktian kesalahan terdakwa. Atau

penyidiklah yang berkewajiban mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan

untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa.

18. Berhak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan

perlakuan penangkapan, penahanan dan penuntutan yang tidak sah atau

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, teoritis pemberian hak ini telah

menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme

berada dalam posisi yang sama dan sejajar dengan pejabat aparat penegak hukum.

Dalam praktek, hak-hak yang diakui hukum ini masih merupakan pertaruhan

apakah benar-benar dapat diwujudkan dalam concreto. Barangkali kita merasa

optimis, kalau hal-hal tersebut diatas dilanggar oleh pejabat penegak hukum,

maka orang yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan sah tidaknya


pelanggaran tersebut melalui praperadilan dan sekaligus dapat menuntut ganti

rugi dan rehabilitasi.

2. Asas persamaan didepan hukum (equality before the law).

Persamaan kedudukan didepan hukum diamanatkan dalam deklarasi

Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 yang dinyatakan dalam Pasal 7 sebagai

berikut:93

All are equal before the law and are entiled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discriminatioin in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination (Semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun berhak atas perlindungan hukum yang sama………. Dan seterusnya).

Bangsa Indonesia telah menyatakan hal tersebut sejak Indonesia merdeka

didalam dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah lebih

dahulu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didalam Pancasila terdapat sila ke-3

yaitu: kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan didalam Undang-Undang

Dasar 1945 terdapat didalam preambule, hal tersebut dipertegas lagi didalam hasil

amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 D ayat (1), kemudian

dijabarkan lagi didalam peraturan perundang-undangan lain, salah satunya adalah

dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asas Manusia sebagai berikut:

Ayat (1) : Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan didepan hukum.

93 Paingot Rambe Manalu, Coky T.N. Sinambela dan Laurensius Rambe Manalu, Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2010), hlm. 8.


Ayat (2) : Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak memihak.

Asas persamaan didepan hukum atau equality before the law adalah

merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (rechtstaat) sehingga harus

ada perlakuan yang sama bagi setiap orang didepan hukum (gelijkheid van ieder

voor de wet) yang dalam hal ini juga adalah tersangka/terdakwa pelaku tindak

pidana terorisme. Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna

perlindungan yang sama didepan hukum (equal protection on the law) dan

mendapatkan keadilan yang sama didepan hukum (equal justice under the law).

Tegasnya, KUHAP tidak mengenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan

khusus kepada terdakwa (forum prevelegiatum) sehingga pengadilan mengadili

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.94

Oleh karena itu, untuk menjamin eksistensi pengadilan mengadili dengan

tidak membeda-bedakan orang berarti Undang-Undang menjamin kepada badan

peradilan agar segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar

kekuasaan kehakiman dilarang.

95

Bagi orang yang merasa dimenangkan atau merasa hukumannya lebih ringan

dari yang seharusnya diterima akan mengatakan bahwa pengadilan adalah

objektif. Sebaliknya bagi orang yang merasa hukumannya berat akan mengatakan

94 Perhatikan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Perhatikan Juga Pasal 3 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

95 Lilik Mulyadi, op.cit, hlm. 17.


pengadilan tidak objektif. Oleh karena itu diperlukan kriteria-kriteria yang

mendekati objektifitas. Kriteria yang mendekati objektifitas hanya dapat

ditemukan dalam pelaksanaan peradilan itu sendiri apabila keputusan hakim dan

pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan peradilan, seperti

penyidikan dan penuntutan dilakukan dalam keseimbangan antara kepastian

hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.

Guna memahami kriteria mengenai peradilan yang objektif dan tidak

memihak, maka perlu ada pemaksanaan istilah terlebih dahulu. Istilah peradilan

yang objektif dan tidak memihak hendaknya dimaknai sebagai kesatuan yang

terpadu dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system process), yaitu

sejak proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan sampai kepada

eksekusi didalam sistem peradilan pidana. Dengan pemaksanaan seperti itu, maka

kita akan memandang keseluruhan penanganan suatu perkara untuk tujuan

mewujudkan kebenaran dan keadilan menjadi suatu kegiatan yang condition sine

qua non, dan kita sebut sebagai peradilan.96

Lebih dari pada itu, peradilan yang objektif dan tidak memihak hendaknya

dimaknai sebagai suatu asas disamping asas equality before the law yang bersifat

universal. Karena adanya hak atas kesamaan dihadapan hukum pasti akan

membawa pengaruh pada jalannya penegakan hukum dalam sistem peradilan

pidana (criminal justice system) yang objektif tanpa diskriminasi. Oleh karena itu,

setiap proses yang dilalui dalam penegakan hukum, bagi setiap penegak hukum

96 Paingot Rambe Manalu, Coky T.N. Sinambela dan Laurensius Rambe Manalu, op.cit, hlm. 12.


baik yang langsung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman (pengadilan), maupun

pejabat yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman seperti polri dan

jaksa, maupun Advokat yang lazim disebut sebagai Catur Wangsa Penegak

Hukum, wajib melakukan tugas dan wewenangnya dengan hukum yang berlaku,

terikat pada kode etik jabatannya, mengedepankan kebenaran dan keadilan. Hal

ini dapat dicapai apabila tiap-tiap unsur didalam penegakan hukum memandang

proses penyelesaian perkara pidana sebagai suatu rangkaian kegiatan sejak dari

penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara ditingkat lembaga pemasyarakatan.

Konsep mana kita kenal dengan konsep Integrated Criminal Justice System.97

3. Asas legalitas.

Asas legalitas dengan tegas disebut dalam konsiderans KUHAP sebagaimana

terdapat pada huruf a yang berbuyi: ”Bahwa negara Republik Indonesia adalah

negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga

negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dari isi konsiderans tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:98

a. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Negara menjamin setiap warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan.

c. Setiap warganegara tanpa terkecuali wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.

97 Ibid, hlm. 13. 98 M. Yahya Harahap, op.cit, hlm. 36.


Oleh karena itu, bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah Undang-

Undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan

KUHAP harus bersandar pada titik tolak the rule of law. Semua tindakan penegak

hukum harus:99

a. Berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-Undang.

b. Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti the rule of law dan supremasi hukum menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk dibawah ketentuan konstitusi, Undang-Undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah keasadaran masyarakat. Memaksakan atau menegakkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bangsa lain tidak dapat disebut sebagai rule of law, bahkan mungkin merupakan penindasan.

Dalam konteks hukum pidana, asas legalitas mempunyai makna bahwa suatu

perbuatan hanya merupakan tindak pidana jika ditentukan terlebih dahulu dalam

suatu ketentuan perundang-undangan.100

99 Ibid.

Dalam bahasa latin ada pepatah yang

sama maksudnya dan yang berbunyi: ”nullum delictum, nulla puna sine praevia

lege punali” (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum

pidana terlebih dahulu). Dengan demikian, dapat dikemukakan 2 (dua) asas dari

hukun pidana, yaitu: pertama: bahwa sanksi pidana (straf-sanctie) hanya dapat

100 Perhatikan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


ditentukan dengan undang-undang. Kedua: bahwa ketentuan sanksi pidana

tersebut tidak boleh berlaku surut (geen terugwerkende kracht).101

Oleh karena itu, dengan asas legalitas yang berlandaskan rule of law dan

supremasi hukum, jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan:

102

a. Bertindak diluar ketentuan hukum, atau undue to law maupun undue process.

b. Bertindak sewenang-wenang atau abuse of power. c. Setiap orang, baik ia tersangka ataupun terdakwa mempunyai kedudukan

sama sederajat dihadapan hukum atau equality before the law. d. Mempunyai kedudukan perlindungan ysama oleh hukum atau equality

protection of the law. e. Mendapat perlakuan keadilan yang sama dibawah hukum atau equality

justice under the law. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sebagaimana diketahui bahwa yang

bertolak belakang dengan asas legalitas adalah asas oportunitas.103

Hadari Djenawi Tahir mengemukakan:

Dengan

demikian perkara tersebut dideponir (dikesampingkan). Cara penyampingan yang

seperti inilah yang disebut dengan asas oportunitas. Dengan demikian, bagaimana

halnya dengan KUHAP? Apakah disamping asas legalitas masih diperkenankan

ruang gerak bagi asas oportunitas.

104

Didalam KUHAP nampaknya tidak dianut asas oportunitas lagi, yaitu ditiadakan penuntutan dengan alas an berdasarkan kepentingan umum

101 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta: PT. Eresco, 1981), hlm. 36.

102 M. Yahya Harahap, loc.cit. 103 Asas oportunitas atau opportuniteitsbeginsel adalah suatu asas untuk tidak menuntut terhadap

suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang berdasarkan kepentingan umum, hal ini merupakan hak dari kejaksaan dan asas ini dianut dalam KUHAP. J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 118.

104 Hadari Djenawi Tahir, Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHAP, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 122.


sebagaimana yang kita kenal sebagai kebiasaan selama ini, asas yang dianut tampaknya sudah bergeser kepada asas legalitas. Pendapat ini disimpulkan berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 14, yang menentukan bahwa semua perkara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, penuntut umum harus menuntutnya dimuka pengadilan, kecuali terdapat cukup bukti bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkaranya ditutup demi hukum. Sedangkan Pasal 14 huruf h hanya memberi wewenang kepada penuntut umum untuk menutup suatu perkara demi kepentingan hukum tapi bukan demi kepentingan umum. Namun demikian, apabila kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan wewenang

kepada Jaksa Agung untuk mendeponir/mengenyampingkan suatu perkara

berdasarkan alasan kepentingan umum.105

105 Perhatikan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa salah satu wewenang Jaksa Agung adalah mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.

Dengan demikian apakah keadaan

seperti ini tidak mengakibatkan pertentangan dan dualistis dalam pelaksanaan

KUHAP? Satu segi mengakui dengan tegas asas legalitas, akan tetapi pada sisi

lain asas legalitas tersebut menjadi kabur oleh kenyataan pengakuan KUHAP

sendiri akan eksistensi asas oportunitas. Bukankan keadaan yang seperti ini

menyesatkan kewibawaan KUHAP sendiri, serta adanya kemungkinan untuk

mempergunakan alas an kepentingan umum sebagai kedok untuk

mengenyampingkan suatu perkara? Apalagi pengertian kepentingan umum sangat

kabur dan mengambang, karena KUHAP atau Undang-Undang sendiri tidak


merinci secara tegas dan jelas apa-apa yang masuk dalam kategori kepentingan

umum.106

Dalam konsiderans tegas dinyatakan bahwa KUHAP menganut asas legalitas,

akan tetapi masih tetap mengakui asas oportunitas. Kenyataan ini mau tak mau

harus diterima, dengan penjernihan. Ada baiknya ditempuh suatu perbandingan.

Bukankan pelaskanaan the rule of law itu sendiripun mempunyai corak yang

berbeda pada setiap Negara yang berpegang pada asas supremasi hukum? Tidak

dijumpai dua Negara yang serupa sistemnya dalam menjalankan asas the rule of

law. Masing-masing mempunyai variasi pertumbuhan mengikuti jalan

perkembangan yang berbeda sesuai dengan kehendak masyarakat yang

bersangkutan.

107 Dalam hal ini Sunaryati Hartono, mengemukakan: “Tidak ada

dua masyarakat yang mengikuti jalan perkembangan yang persis sama, sekalipun

perkembangan itu didasarkan pada asas perjuangan atau cita-cita yang sama”.108

Dengan demikian, perkembangan pembinaan hukum melalui KUHAP untuk

periode yang sekarang, bangsa Indonesia melalui DPR telah telah

menggabungkan kedua asas tersebut dalam suatu jalinan yang titik beratnya

cenderung lebih mengutamakan asas legalitas. Sedangkan asas oportunitas hanya

merupkan pengecualian yang dapat dipergunakan secara terbatas sekali. Mungkin

dalam sejarah penegakan hukum yang akan datang, bangsa Indonesia semakin

memahami semakin adilnya mempergunakan asas legalitas secara mutlak dan

106 M. Yahya Harahap, op.cit, hlm. 37. 107 Ibid. 108 Sunaryati Hartono, Apakah The Rule Of Law Itu, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 2.


menyeluruh, tanpa diskriminasi dengan alas an kepentingan umum, dan segera

melenyapkan praktek penegakan hukum yang berdasarkan oportunitas demi

tegaknya equality before the law, equality protection on the law, and equality

justice under the law.109

C. Urgensi Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Terorisme.

Satu hal yang sangat memprihatinkan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut mencoba mengatur dengan

komprehesif delik pidana, proses hukum dan hukuman pidana, namun sama sekali

tidak mengatur dan memperhatikan hak-hak Tersangka/Terdakwa. Ketiadaan aturan

ini entah dengan disengaja karena dipandang sudah cukup dengan merujuk pada

ketentuan hukum acara di KUHAP atau memang (sekali lagi) membuktikan bahwa

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini bias kepentingan untuk

memperkuat kewenangan dan posisi politik negara.. Banyak dari mekanisme dan

prosedur dalam Undang-Undang ini yang tidak memadai jika mengandalkan

KUHAP, antara lain kewenangan aparat negara yang begitu luas sehingga

109 M. Yahya Harahap, op.cit, hlm. 38.


memungkinkan tersangka pelaku tindak pidana terorisme akan kehilangan hak-

haknya.110

Dalam hal ini Pasal 2 KUHAP secara jelas menyebutkan bahwa “Undang-

undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkup peradilan

umum pada semua tingkat peradilan”. Sementara itu Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada konsideran

menimbang point e menyatakan, ‘bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku

sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak

pidana terorisme”.

111

Pernyataan di atas bisa mengandung interpretasi bahwa Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perangkat khusus dan komprehensif,

termasuk perihal pengaturan hak-hak Tersangka/Terdakwa karena tidak secara

eksplisit menyatakan acuannya pada KUHAP, seperti misalanya UU No 26 Tahun

2000 Tentang Pengadilan HAM yang secara tegas menyebutkan pada pasal 10

Sementara pada penjelasan dinyatakan bahwa Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme merupakan ketentuan khusus dan spesifik karena memuat ketentuan

ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada,

dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

110 Lihat Laporan Kontras dan LPSHAM Palu ke Asian Human Rights Commission (AHRC), http://indonesia.ahrchk.net/news/maifile.php/bahasa/11/?print=yes. Diakses pada tanggal 22 April 2011.

111 Perhatikan Konsiderans Menimbang huruf e Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.


http://indonesia.ahrchk.net/news/maifile.php/bahasa/11/?print=yes�

bahwa: “Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas

perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan

hukum acara pidana”.

1. Pemberian bantuan hukum oleh Advokat terhadap pelaku tindak pidana terorisme kewajiban Advokat untuk menegakkan keadilan.

Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyatakan bahwa

Advokat adalah suatu profesi terhormat (officium nobile). Kata officium nobile

mengandung arti adanya kewajiban yang mulia atau yang terpandang dalam

melaksanakan pekerjaan mereka. Sama halnya dengan ungkapan yang kita kenal

noblesse oblige, yaitu kewajiban perilaku yang terhormat (honorable), murah-hati

(generous), dan bertanggung jawab (responsible) yang dimiliki oleh mereka yang

ingin dimuliakan. Hal ini berarti bahwa Advokat tidak saja harus berperilaku jujur

dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik, bahwa

Advokat tersebut akan selalu berperilaku demikian.112

Dengan diangkatnya seseorang menjadi Advokat, maka ia telah diberi

suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat termasuk memberikan

bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan hak eksklusif,

yaitu:

113

a. Menyatakan dirinya kepada publik bahwa ia adalah seorang Advokat.

112 Forum Solidaritas LKBH Kampus, Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Masyarakat Marginal, Position Paper RUU Bantuan Hukum dan Peran LKBH Kampus, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center: 2010), hlm. 30.

113 Ibid, hlm. 31.


b. Dengan demikian berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya,

dan menghadap di muka sidang pengadilan dalam proses perkara kliennya.

Akan tetapi, hak dan kewenangan istimewa ini juga menimbulkan

kewajiban Advokat kepada masyarakat, yaitu: 114

a. Menjaga agar mereka yang menjadi anggota profesi Advokat selalu

mempunyai kompetensi pengetahuan profesi dan mempunyai integritas

melaksanakan profesi yang terhormat tersebut.

b. Bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan

profesi.

Dalam hal kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum

terhadap pelaku tindak pidana terorisme adalah demi terciptanya keadilan.115

Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme merupakan

bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu

unsur aparat penegak hukum. Persyaratan dan tatacara pemberian bantuan hukum

diatur dalam Peraturan Pemerintah No.38/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum. Kemudian u

114 Ibid.

ntuk mengimplementasikan UU

Advokat dan Peraturan Pemerintah Tentang Bantuan Hukum, Perhimpunan

Advokat Indonesia (PERADI) membentuk Pusat Bantuan Hukum (PBH) dengan

SK No.016/PERADI/DPN/V/2009 pada tanggal 10 Maret 2009. PBH dibentuk

115 Perhatikan Pasal 3 huruf c Kode Etik Advokat Indonesia, yang menyatakan bahwa Advokat dalam menjalankan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan.


sebagai wujud komitmen PERADI untuk memenuhi tanggung jawab sosial

organisasi kepada tiga penerima manfaat utama, yaitu: masyarakat, Advokat dan

negara, melalui penyediaan akses terhadap pelayanan berkualitas bagi

masyarakat, peningkatan kapasitas dan kapabilitas Advokat; dan partisipasi aktif

dalam pembangunan hukum, keadilan dan kesejahteraan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bantuan hukum sebagai bagian dari

jalan untuk menuju keadilan (acces to justice), maka Roger Smith

mengidentifikasi ada 9 (sembilan) prinsip access to justice, yaitu:116

1. Akses keadilan merupakan hak konsitusional setiap warga Negara.

2. Kepentingan warga negara harus lebih besar dibandingkan dengan kepentingan penyedia jasa bantuan hukum, dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akses keadilan.

3. Tujuannya tidak hanya keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif.

4. Setiap warga negara membutuhkan bantuan hukum untuk kasus perdata maupun pidana.

5. Akses menuju keadilan mensyaratkan untuk melakukan setiap tindakan untuk mencapai pemenuhan tujuannya termasuk reformasi hukum formil dan materil, pembaruan pendidikan, informasi dan pelayanan hukum.

6. Kebijakan atas pelayanan hukum dengan memperkenalkan bantuan hukum yang dibiayai oleh negara (publicly funded) atau

7. Keterbatasan sumber daya (resource) atas bantuan hukum bukan merupakan hal yang mengakhiri akses menuju keadilan, tetapi merupakan pembatasan cara pemberian bantuan hukum.

yang disediakan oleh Advokat.

8. Bantuan hukum harus efektif, terlalu banyak persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum hal yang tidak effektif.

9. Penggunaan teknologi yang potensial membantu bantuan hukum seperti teknologi informasi dll;

116 Roger Smith sebagaimana dikutip Uli Parulian Sihombing (ed) et all dalam, Mengelola Legal Clinic, Panduan Membentuk dan Mengembangkan Kampus Untuk Memperkuat Akses Keadilan, (Jakarta: ILRC, 2009), hlm. 77.


Berdasarkan 9 (sembilan) prinsip acces to justice sebagaimana dipaparkan

diatas dalam kaitannya dengan pemberian bantuan hukum oleh Advokat terhadap

Pelaku Tindak Pidana Terorisme adalah kewajiban Advokat untuk menegakkan

keadilan, dapat disimpulkan bahwa akses keadilan merupakan hak konstitusional

setiap warga negara. Oleh karena itu profesi Advokat sebagai officium nobile

mempunyai kewajiban untuk memberikan akses keadilan tersebut sebagai hak

konstitusional masyarakat, termasuk juga pelaku tindak pidana terorisme sebagai

warga masyarakat.

Selanjutnya Pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Internasional Hak-Hak

Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR)

meletakan hak atas bantuan hukum. Istilah yang digunakan ICCPR adalah hak

atas Advokat yang ditunjuk oleh negara (right to assigned-counsel). Hak ini sama

dengan hak-hak yang berkaitan dengan keadilan prosedural lainnya seperti hak

atas independensi peradilan dan imparsialitas hakim. Dalam konteks ini, hak

bantuan hukum dititik beratkan pada hak-hak tersangka/terdakwa termasuk juga

hak-hak tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme dalam proses

peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial). Pemberian bantuan hukum

terhadap pelaku tindak pidana terorisme menjadi penting terkait dengan prinsip

equality of arms (persamaan kekuasaan) antara pihak tersangka/terdakwa pelaku

tindak pidana terorisme dan penuntut umum. Persamaan kekuasaan ini mesti

ditaati pada seluruh persidangan, berarti bahwa kedua belah pihak diperlakukan

dalam suatu keadaan yang menjamin posisi mereka yang sama secara prosedur


selama jalannya suatu peradilan. Prinsip ini didasarkan pada keadaan ter-

sangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme yang sangat tidak seimbang

menghadapi negara. Asas ini menuntut adanya hak bantuan hukum, melalui

penyediaan bantuan hukum terdakwa/tersangka pelaku tindak pidana terorisme

dapat menyeimbangkan posisinya berhadapan dengan negara. Dengan merujuk

pada sembilan prinsip akses keadilan dan pengertian akses keadilan sebagai

kemampuan masayarakat untuk mendapatkan pemulihan hak yang dilanggar

melalui sarana formal dan non formal dan disesuaikan dengan standar hak asasi

manusia, maka hak bantuan hukum tidak dapat dibatasi pada hak

tersangka/terdakwa saja, melainkan meliputi hak setiap orang baik dalam

kapasitasnya sebagai tersangka /terdakwa/ saksi/ korban/penggugat/tergugat

untuk mendapatkan pemulihan hak-hak dasarnya.117

Berdasarkan uraian tersebut diatas, nampak bahwa tujuan bantuan hukum

adalah demi terciptanya keadilan (acces to justice), hal ini apabila dikaitkan

dengan pembicaraan tentang bantuan hukum, maka tidak terlepas dari hak asasi

manusia dan negara hukum. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum

menjadi penting artinya manakala kita mengingat bahwa dalam bangunan negara

hukum itu terlekat ciri-ciri yang mendasar, yaitu:

118

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang hukum, politik, sosial, kultural, dan pendidikan.

117 Abdurrahman Saleh, Aspek-Aspek Bantuan Hukum, (Jakarta: 2009), hlm. 20. 118 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem

Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), hlm. 27.


2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun.

3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. 2. Pemberian bantuan hukum oleh Advokat terhadap pelaku tindak pidana

terorisme penegakan hak asasi manusia.

Pemahaman akan hak-hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak

yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi

bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan

martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia yang

dalam pengertian ini juga dapat dipahami bahwa pelaku tindak pidana terorisme

juga adalah manusia. Dalam paham hak asasi manusia termasuk bahwa hak itu

tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Melalui hak

asasi tuntutan moral yang prapositif dapat direalisasikan dalam hukum positif.

Disatu pihak hak-hak asasi manusia mengungkapkan tuntutan-tuntutan dasar

martabat manusia. Tetapi dilain pihak, karena tuntutan-tuntutan itu dirumuskan

sebagai hak atau kewajiban yang konkret dan operasional, maka tuntutan-tuntutan

itu dapat dimasukkan kedalam hukum positif sebagai norma-norma dasar dalam

arti bahwa semua norma hukum lainnya tidak boleh bertentangan dengan

mereka.119

119 Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan Modern, (Jakarta: PT. Gramedia, 1988), hlm. 121.


Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka prinsip persamaan dihadapan

hukum dan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum120

Bantuan hukum oleh Advokat terhadap pelaku tindak pidana terorisme

merupakan hak asasi manusia yang mempunyai hubungan dengan

konstitusionalisme.

menunjukkan

bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah hak konstitusional (hak

asasi). Dalam negara hukum (rechtstaat) negara mengakui dan melindungi hak

asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk

diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law). Persamaan di

hadapan hukum harus diimbangi oleh persamaan perlakuan (equal treatment).

121

b. Pasal 28 D.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 jaminan negara untuk

menyelenggarakan bantuan hukum diatur dalam Bab tersendiri, yaitu Bab XA

Tentang Hak Asasi Manusia. Berikut beberapa pasal dari UUD 1945 yang

berkaitan dengan jaminan negara terhadap penyelenggaraan bantuan hukum:

Ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum.

c. Pasal 28 H. Ayat (2) : Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

d. Pasal 28 I. Ayat (4) : Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi

120 Perhatikan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 121 Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas

yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah, pembatasan yang dimaksud termaktub dalam undang-undang dasar. Perhatikan Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia, 1977), hlm. 57.


manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat (5) : Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan

prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perumusan mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam

kaitannya dengan hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bahagian,

yaitu:122

1. Hak untuk membela diri secara pribadi atau untuk dibantu oleh penasehat hukum menurut pilihannya sendiri.

2. Hak untuk bantuan hukum secara cuma-cuma dalam hal tidak mampu untuk membayar, untuk itu bila diperlukan demi kepentingan hukum/keadilan.

3. Hak untuk berkomunikasi dengan penasehat hukum. 4. Hak untuk diberitahu mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan

hukum.

Untuk melaksanakan penegakan hak asasi manusia sebagai mana

dikemukakan sebelumnya, pemberian bantuan hukum oleh Advokat terhadap

pelaku tindak pidana itu sendiri secara umum dapat dibagi kedalam 3 (tiga)

kategori, yaitu:123

3. Legal aid, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang

yangt terlibat kedalam sautu kasus atau perkara:

a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma.

b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak

mampu dalam lapisan masyarakat miskin.

122 Hart, Mr. A.C. ’t dan Abdul Hakim Garuda Nusantara, op.cit, hlm. 23. 123 M. Yahya Harahap, op.cit, hlm. 344.


c. Dengan demikian, motivasi utama dalam konsep legal aid adalah

menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi

rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum.

4. Legal assistance, yang mengandung pengertian lebih luas dari legal aid.

Karena pada legal assistance disamping mengandung makna dan tujuan

memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal

dengan profesi Advokat, yang memberi bantuan:

a. Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi.

b. Maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-

cuma.

5. Legal service, yang berarti pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan

orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan

makna legal service dibanding dengan konsep dan tujuan legal aid atau legal

assistance, karena pada konsep dan ide legal service terkandung makna dan

tujuan:

a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya

bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam

penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang

berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber

dana dan posisi kekuasaan dan dengan pelayanan hukum yang diberikan

kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan

kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan


menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota

masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan yang miskin.

b. Disamping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang

diberikan hukum kepada setiap orang (hak asasi), legal service didalam

operadionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap

persengketaan dengan jalan menempuh jalan perdamaian.

Berdasarkan pemaparan tentang pemberian bantuan hukum oleh Advokat

terhadap pelaku tindak pidana secara umum sebagaimana dikemukakan diatas,

maka penulis berpendapat bahwa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh

Advokat terhadap pelaku tindak pidana terorisme adalah bantuan hukum dalam

bentuk legal aid, karena motivasi utama dalam konsep legal aid adalah

menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat

kecil yang tidak mampu dan buta hukum. Hal tersebut dapat diperhatikan dari

makna bantuan hukum itu sendiri, yaitu jasa hukum yang diberikan oleh Advokat

secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.124

3. Gambaran Perlakuan Aparat Penegak Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme.

Akhir-akhir ini kita dapat memperoleh berita dari media massa dan

menyaksikan di media elektronik tentang penangkapan dan pemberantasan terorisme

dan penembakan langsung oleh Pihak Kepolisian kepada para gembong terorisme,

124 Perhatikan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.


terakhir berita tentang perburuan teroris di Aceh Besar dan penyergapan teroris di

Pamulang dengan penembakan hingga tewas terhadap Dulmatin dan pengawalnya

sebagai salah satu tokoh teroris yang paling diburu dunia internasional terutama oleh

Amerika Serikat dan negara lainnya serta Pemerintah Indonesia.

Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Polri tidak hanya menembak mati

orang-orang yang diduga terlibat tindak pidana terorisme, akan tetapi juga terhadap

orang-orang yang ditangkap secara hidup-hidup, hak hukum mereka dan keluarga

juga tidak diindahkan. Bahkan cenderung dihalang-halangi untuk memperoleh

penasehat hukum sesuai dengan keinginannya.125

Dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan di

Jakarta pada 26 Agustus 2009, anggota Komnas HAM, Saharuddin Daming

menyatakan:

Polisi dalam menangani kasus terorisme sudah melakukan pelanggaran HAM berat."Kasus-kasus terorisme yang terjadi mulai dari Jatiasih, Temanggung, dan penangkapan terhadap dai Jamaah Tabligh yang dilakukan polisi, sudah tergolong pelanggaran HAM berat. Khusus kasus penembakan polisi terhadap dugaan pelaku teror di Jatiasih dan Temanggung, masih menurutnya, sudah tergolong ekstra judisial killing yang bisa dikategorikan pelanggaran HAM berat. Bagaimana mungkin sekitar 600 polisi melakukan pengepungan dan pembantaian terhadap satu orang yang belum jelas status hukumnya.126

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mengingat perlakuan pihak kepolisian yang

dilakukan terhadap pelaku atau orang yang diduga melakukan tindak pidana

terorisme, maka kehadiran Advokat untuk memberikan bantuan hukum terhadap

125 http:// www.t ribunnews.com/ 2010/ 05/ 26/tpm-beberkan-pelanggaran-ham-yang-diduga-dilakukan-polri. Diakses Pada Tanggal 09 September 2011.

126http:// www .eramuslim. com / berita / nasional/ komnas-ham-tentang-terorisme-polisi-melakukanpelanggaran-ham-berat.htm. Diakses Pada Tanggal 09 September 2011.


pelaku tindak pidana terorisme sangat diperlukan guna penegakan keadilan dan

pemenuhan hak asasi manusia pelaku tindak pidana terorisme tersebut yang

merupakan hak konstitusional setiap warga negara tanpa terkecuali.


Documents

Bantuan Hukum Terhadap Teroris