BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDIDIKAN MENENGAH

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2013

PENINGKATAN IPM

PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL

PILAR PENDIDIKAN

Latar Belakang

... Peningkatan APK jenjang menengah sebesar 30 persen akan berkontribusi terhadap meningkatnya harapan lama sekolah (HLS) penduduk Indonesia sekitar 1 tahun. Kondisi ini akan berdampak penting terhadap perbaikan IPM....

Aks

esib

ilita

s &

Pem

erat

aan

Pen

ingk

atan

Mut

u, R

elev

ansi

&

Day

a S

aing

Tata

Kel

ola

& P

enci

traan

Pilar Pendidikan

5

Pendidikan Menengah Universal

(PMU)

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pese

rta

Didi

k

BOS SMPe

nyed

iaan

Dist

ribus

i

Kual

ifika

si

Serti

fikas

i

Pela

tihan

Karir

dan

Ke

seja

hter

aan

Peng

harg

aan

dan

Perli

ndun

gan

Satuan Pendidikan

Ruan

g Be

laja

r la

inny

a

Unit

Sek

olah

Bar

u (U

SB) d

an R

uang

Ke

las B

aru

(RKB

)

Bantuan Siswa Miskin

Sist

. Pem

bela

jara

n

Sistem Evaluasi

Penyelarasan

Kewirausahaan

Bahan Pembelajaran

(termasuk yang berbasis TIK)

Kurikulum + Pendidikan

Karakter

Reha

b Ru

ang

Kela

s

Asra

ma

Guru

da

n Si

swa

Beasiswa

BOP Paket C

Man

ajem

en

dan

kultu

r se

kola

h

Pera

lata

n Pe

ndid

ikan

Pengembangan Bakat dan Minat

Strategi Pencapaian PMU

Kriteria Tidak Lulus SMA

Lulusan SMA/K

Lulusan Diploma-2

Lulusan Universitas

Perbandingan Gaji (Internasional, OECD)

80 100 125 170

Perbandingan Gaji (Nasional, Kemnakertrans)

50 100 130 190

Tingkat Kesehatan (%) 60 75 - 82

Minat Berpolitik (%) 33 48 - 63

Rasa saling Percaya (%) 33 41 - 52

Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Pendidikan

6

Sumber: OECD, Highlight of Education At Glance, 2010, Kemnakertrans 2011

… Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja karena kompetensinya rendah dan gaji rata-ratanya jauh di bawah gaji rata-rata pekerja di Indonesia : Rp. 1.303.221…..

Pekerja Berdasarkan Jenjang Pendidikan Gaji rata-rata / bulan

≤ SD/MI/Paket A 691.425

SMP/MTs/Paket B 870.608

SMA/SMK/MA/Paket C 1.527.238

Diploma I/II/III/Akademi 2.105.304

Universitas 2.914.768

Gaji Rata-rata per Bulan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

dalam rupiah

7

Sumber: Data Gaji Bulan Februari 2011, Kemnakertrans (http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id)

Dasar Hukum

UU 20-2004

PP 32-2013

PP 48-2008

Permendagri 32-2011

Pergub 63-2011

Pengertian

Program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berupa pemberian dana langsung ke SMA/MA/SMK sebagai pendamping BOS Pusat yang diberikan kepada sekolah Negeri maupun Swasta

Bantuan dana untuk SMA/MA/SMK dalam membantu memenuhi BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH

Hibah

TujuanTujuan Umum : Tujuan umum BOS SMA/MA/SMK Provinsi Di Jawa Barat adalah mewujudkan layanan pendidikan SMA/MA/SMK di Jawa Barat yang bermutu terjangkau, dan terbuka bagi semua, dalam mewujudkan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Tujuan Khusus :1. Membantu biaya operasional sekolah;2. Mengurangi angka putus sekolah siswa SMA/MA/SMK;3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA/MA/SMK;4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa

SMA/MA/SMK dengan cara meringankan biaya sekolah;5. Memberikan kesempatan bagi siswa SMA/MA/SMK untuk mendapatkan

layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;6. Membantu pelaksanaan pendidikan Karakter, Pendidikan kebangsaan,

Pembinaan Kewirausahaan, Pembinaan penaggulangan HIV/Narkoba dan Pembinaan penanggulangan kenakalan remaja/kriminalitas di sekolah menengah.

Sasaran Program dan Besar Bantuan

Program Jumlah Siswa

Satuan Biaya (Rp) Total Alokasi (Rp)

BOS SMA 250.730 100.000 25.073.000.000

BOS SMA 119.773 100.000 11.977.300.000

BOS SMK 819.357 150.000 122.903.550.000

Jumlah 1.189.860 159.953.850.000

Waktu Penyaluran Dana

Pendataan

Penyaluran

Penggunaan

Oktober

November

Oktober-Desember

Alur Penyaluran Dana

Dinas Pendidikan Provinsi

SMK Penerima BOS Provinsi

Biro Keuangan Setda Jabar

Dinas Pendidikan Kab/Kota & Kantor

Kementerian Agama Kab/Kota

Kriteria Penerima

Krite

ria1. Seluruh SMA/MA/SMK/MAK Negeri dan

Swasta di seluruh Provinsi Jawa Barat

2. Membebaskan dan/atau membantu siswa miskin

3. Mengikuti Pedoman BOS Provinsi

4. Apabila menolak harus persetujuan orang tua siswa, komite sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten

Persyaratan PenerimaPe

rsya

rata

n1. Mengisi Data Pokok Sekolah

2. Menyerahkan kelengakapn administrasi berupa :a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen

lain yang dipersamakan;b. Surat Pernyataan Tanggungjawab;c. NPWP;d. Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Desa/Kelurahan

setempat;e. Izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang

berwenang;f. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang

kantornya menyewa;g. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih

berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain

Peranan BOS Provinsi dalam PMU

1) Memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu

2) Merupakan sarana panting untuk meningkatkan akses layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu

3) Menyediakan sumber dana bagi sekolah untuk mencegah siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran sekolah dan biaya ekstrakulikuler sekolah

4) Mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat yang mampu, untuk memberikan subsidi kepada siswa miskin

Peranan BOS Provinsi dalam MBS

1) Kebebasan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah.

2) Penggunaan dana semata-mata kepentingan peringkatan layanan pendidikan.

3) Kewenangan sekolah secara mandiri dengan mengikutsertakan komite sekolah dan masyarakat

Skenario Pembiayaan Pendidikan MenengahBiaya Pengelolaan

Pendidikan (Investasi)

Biaya Satuan Pendidikan

(Operasional)

Biaya Pribadi Peserta Didik

Biaya Investasi SDM· Pengembangan Guru dan

Tenaga Kependidikan

Uang Saku

Akomodasi dan Transportasi

Pakaian dan Perlengkapan

Biaya Operasi Non Personalia (Permendiknas No. 59 Tahun 2009)· ATK· Daya dan Jasa· Penerimaan Siswa Baru· Barang habis pakai· Dan lainnya

Buku dan Alat TulisBiaya Operasi Personalia· Gaji dan Tunjangan Guru

dan Tenaga Kependidikan

Biaya Investasi Sarana Prasarana· Lahan· Bangunan· Peralatan

Kursus Tambahan

Bansos Sarpras

BOS SM BKSM

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Peruntukan BOS Dikmen Provinsi :

1. Belanja Personalia 2. Belanja

non-Personalia

Peruntukan Belanja Personalia :

1. pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di sekolah,

2. untuk membayar honor bulanan Tenaga Kependidikan Honorer

3. untuk membayar honor bulanan Tenaga Pendidik Honorer yang mengajar mata pelajaran sesuai dengan kualifikasinya

Peruntukan Belanja non-Personalia :

No. Peruntukan Dana Penjelasan1 Pembelian/penggandaan

buku teks pelajaranBiaya untuk mengganti buku yang rusak dan menambah referensi buku teks pelajaran

2 Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran

Pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar mengajar

3 Penggandaan coal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian

Meliputi ulangan harlan, ulangan umum dan ujian sekolah.

4 Pembelian peralatan pendidikan

Meliputi pembelian: peralatan praktikum IPA, praktikum IPS, praktikum bahasa, peralatan komputer, peralatan ringan (handtools) dan peralatan olah raga/kesenian

Peruntukan Belanja non-Personalia : No. Peruntukan Dana Penjelasan

5 Pembelian bahan habis pakai Meliputi pembelian: bahan praktikum IPA, bahan praktikum IPS, bahan praktikum bahasa, bahan praktikum computer, bahan praktek kejuruan, dan bahan-bahan olah raga/kesenian, tinta dart toner printer.

6 Penyelenggaraan kegiatan pembinaansiswa/ekstrakulikuler

Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatanekstrakulikuler seperti: Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Kegiatan Pembinaan Olimpiade Sains, Seni, dan Olahraga.(Pendidikan Karakter, Pendidikan Kebangsaan, Pembinaan Kewirausahaan, Pembinaan penaggulangan HIV/Narkoba dan Pembinaan penanggulangan kenakalan remaja/kriminalitas)

7 Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi

Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ujian kompetensi bagi siswa SMK yang akan lulus.

8 Penyelenggaraan praktek kerja industri

Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja industri bagi siswa SMK.

Peruntukan Belanja non-Personalia : No. Peruntukan Dana Penjelasan

9 Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah

Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan. Contoh pengecatan, perbaikan atap boom., perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair,perbaikan lantai, perbaikan kamar mandi, perbaikan papan tulis, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

10 Langganan daya dan jasa lainnya

Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti: listrik, telefon, air, internet dan lainnya.

11 Kegiatan penerimaan siswa baru

Biaya untuk penggandaan formulir pendaftaran dan administrasi pendaftaran. Meliputi biaya fotocopy dan konsumsi panitia pererimaan siswa baru.

12 Penyusunan dan pelaporan

Biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak berwenang. Meliputi biaya fotocopy dan konsumsi penyusunan laporan.

Kebijakan BOS Dikmen Provinsi Terhadap Siswa:

Education for all

(a) biaya pendidikan per siswa

(b) jumlah siswa miskin

(c) dana BOS yang diterima

fee waive/ discount fee

RKAS: RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN PELAJARAN 2013/2014Nama Sekolah : Desa/Kelurahan : Kabupaten/Kota : Provinsi :

No. Urut No. Kode Uraian Jumlah No. Urut No. Kode Uraian JumlahI 1 SISA TAHUN LALU 1 PROGRAM SEKOLAH

1,1 Pengembangan Kompetensi LulusanII 2 PENDAPATAN RUTIN 1,2 Pengembangan Standar Isi

2,1 Gaji PNS i 1,3 Pengembangan Standar Proses2,2 Gaji Pegawai Tidak Tetap 1,4 Pengembangan Standar pendidik dan tenaga kependidikan2,3 Belanja Barang dan Jasa 1,5 Pengembangan Standar sarana dan PRASARANA2,4 Belanja Pemeliharaan 1,6 Pengembangan Standar pengelolaan2,5 Belanja Lain-lain 1,7 Pengembangan Standar pembiayaan

1,8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaianIII 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

3,1 BOS pusat 2 BELANJA LAINNYA3,2 BOS Provinsi 2,1 Belanja ….3,2 BOS Kabupaten/Kota 2,2 Belanja ….

2,3 Belanja ….IV 4 BANTUAN

4,1 Dana Dekonsentrasi4,2 Dana Tugas Pembantuan4,3 Dana Alokasi Khusus4,4 Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*

V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA

PENERIMAAN PENGELUARAN

JUMLAH PENERIMAAN JUMLAH PENGELUARAN

Konsep Fee wive dan Discount Fee Untuk Sekolah dengan Kondisi Tingkat Ekonomi Siswa

HomogenPersentaase

Biaya (%)

75

100

Y

50

25

0Siswa

Discount Fee

Garis Kondisi ideal yang diharapkan dimana seluruh siswa terpenuhi biaya pendidikannya dengan BOS SM

Menuju BOS SM dengan unit cost yang lebih

mencukupi sehingga dapat mencukupi tagihan

biaya pendidikandi sekolah untuk seuruh

siswa

Contoh hitungan feewaive & discount fee:

fee waive discount fee10% 100%

50.000.000 7.500.000 42.500.000 50 5 45 Jumlah Siswa1.000.000 1.000.000 Rata2 Beban Biaya per siswa5.000.000 Biaya siswa miskin yg ditanggung

2.500.000 5.000.000 42.500.000 Total Biaya Pendidikan944.444 Satuan beban per siswa

Total Biaya Pendidikan

Dana Sekolah

Dana BOS Diterima Seluruh

Jumlah SiswaKeterangan

Pembiayaan Partisipatif

Pemerintah

Pemerintah Daerah

Masyarakat

Organisasi Pelaksana

TIM NAMAJEMEN PROVINSI6 ORANG

KONSULTAN

TEAM TEACHING WORKSHOP

3 ORANG

PENGARAHDisdik & Kemenag

TIM MANAJEMEN KAB/KOTA78 ORANG

PENGELOLA KEGIATAN6 ORANG

BOS PROVINSI JENJANG DIKMEN

TIM PENDATAAN13 ORANG

Tim Pengarah

Tim Pengara

h

Tingkat Provinsi

Gubernur Wagub Sekda

Tingkat Kab/Kt

Bupati/ Walikota

Sekretaris Daerah

Pengelola Tingkat Provinsi

Tim Provinsi

Penanggungjawab

Kadisdik Kanwil Depag

Pelaksana

Ketua TimSekretaris

Seksi PendataanSeksi Monev dan

Penyelesaian MasalahSeksi Publikasi/Humas

Tim Pengarah

Tim Pengara

h

Tingkat Provinsi

Gubernur Wagub Sekda

Tingkat Kab/Kt

Bupati/ Walikota

Sekretaris Daerah

Tim Manajemen BOS ProvinsiKetua

Ir. H. Yesa Sarwedi Hami Seno, M.Pd.

Sekretaris

Drs. Mamat Rahmat, M.AP.

Seksi Pendataan

Ajat Sudrajat, S.Pd.Yadi Heryadi, S.Sos.

Seksi Monev dan Penyelesaian Masalah

Hendra Sudrajat, S.Pd.

Seksi Publikasi/Humas

Dadang S. Iskandar, M.M.Pd.

Analisis Data SMA/MA/SMKJatnika, ST

Dhema Yunautama, STDrs. F. H. R. Amallo

Koordinator Pengolahan DataIr. R. Tri Budi Yudo Pramono

Pengolahan Data SMA/MA/SMKTaufik Hidayatullah, S.Pd.

Adi Purwanto, A.Md.Endri Oktavian, SE.

Prihadi Adhi Nugraha, SE.Darusman, A.Md.

Cecep Sunardi, A.Md.

Dokumentasi dan PelaporanDarmawan

Mugi Bagja Ginanjar, S.Ip.Budhy Kurniawan, A.Md.

PNS

NON PNS

Konsultan

Organisasi Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota

Tim BOS Kab/Kt

Penanggung jawab

Bupati/ Walikota

KaKandepag Kab/Kt

Pelaksana

1. Ketua Tim2. Sekretaris 3. Anggota

Tugas & Tanggungjawab Tim Tingkat Kabupaten/Kota

1.Mengusulkan alokasi dana setiap sekolah/madrasah

2.Melaksanakan sosialisasi kepada sekolah/madrasah penerima BOS Provinsi.

3.Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola BOS Provinsi, lembaga penyalur dana & dengan sekolah/ madrasah

4.Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOS Provinsi.

5.Melaporkan pelaksanaan program kepada Tim pengelola BOS Provinsi

Tugas & Tanggungjawab Tim Tingkat Kabupaten/Kota

6.Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah/madrasah

7.Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

8.Menindaklanjuti kasus penyalahgunaan dana BOS Provinsi di tingkat sekolah/madrasah

9.Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan di Kabupaten/Kota kepada Tim Pengelola BOS Provinsi tingkat Provinsi

Organisasi Pelaksana Tingkat Sekolah

Pengelola

Penanggung jawab

Kepala Sekolah/MA

& Komite Sekolah

Ketua Bendahara

Tugas & Tanggungjawab Tingkat Sekolah1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa

yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dari data siswa sesungguhnya, maka kelebihan dana tersebut tetap di simpan di rekening sekolah. Selanjutnya sekolah harus melaporkan kelebihan dana yang diterima ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Kelebihan dana akan diperhitungkan pada penyaluran BOS provinsi triwulan/semester berikutnya.

2. Bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah/ Pengasuh Ponpes, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran.

3. Mengelola dana BOS Provinsi secara bertanggungjawab dan transparan.

4. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah/madrasah/ponpes.

5. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.6. Melaporkan penggunaan dana BOS Provinsi kepada Tim Pengelola BOS

Provinsi tingkat Kabupaten/Kota.

Mekanisme Pengelolaan

Pembentukan Tim Pengelola BOS Dikmen

Provinsi

Penyusunan Juknis &

Kelengkapan Pengelolaan

BOS

Koordinasi Dengan Tim

Pengelola BOS Dikmen Kab/

Kota

Pengumpulan, Analisa dan

Validasi Data Penerima BOS

Penerbitan SK Gubernur Ttg Hibah BOS

Dikmen

Usulan Pencairan Dana

BOS

Bimtek Pengelolaan

Dana BOS dan Pembuatan

NPHD

Pencairan Dana BOS Dikmen ke

Rekening Sekolah

Penerima

Monitoring dan Superrvisi

Pelaporan dan Pertanggung

jawaban

Juknis, SK Tim Pengelola Kab/Kota,

NPHD, Surat Pertnggngjawaban, dll.

SK Tim PengelolaProposal, Daftar Sekolah Calon

Penerima, Rekapitulasi,

Persyaratan, dll.

Tim Pengelola BOS Kab/Kota, Juknis,

Format2, dll.

Kelengkapan, Juknis, Format Data Calon

Penerima, Persyaratan, dll

SK Gub, Lampiran, dll.

Kegiatan & Keuangan.SP2D, SK Gub. Lampiran, dll.

SPM, Persyaratan Pencairan dari Sekolah, dll.

Juknis, Surgas, Form Monitoring, Laporan,

dll.

Setda Prov.

Prinsip PengelolaanSwakelola

dan Partisipatif

Transparan

Akuntabel

Demokratis

Efektif dan Efisien

Tertib Administrasi

dan Pelaporan

Saling Percaya

Mekanisme Penetapan, Pencairan & Pelaporan

Tim BOS Provinsi

Tim BOS Kab/Kota

Tim BOS Sekolah/

Madrasah

Pendataan

Form Data BOS

Hasil Verifikasi

Data

Input Data

Usulan Penerima BOS NPBD

Setda

Usulan Pencairan

Penatausahaan& Pemindahbukuan

Pengambilan dan Penggunaan Dana

BOS

SK Gubernur

Usulan Penerima BOS

Penetapan Usulan Pencairan, Pemindahbukuan & Pengambilan Monev

Laporan

Laporan

Laporan

LaporanMonev

Monev

Monev

Pelaporan

HaturNuhun