Basis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial

BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADUuntuk Program Perlindungan Sosial

SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)Rakor Pemerintah Provinsi AcehBanda Aceh, 25 - 26 September 2013

PRIORITAS JANGKA PENDEK–MENENGAH TNP2K

1. Unifikasi Sistem Penetapan Sasaran Nasional.

2. Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin.

3. Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas Cakupan Program Keluarga Harapan.

4. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM.

5. Mengembangkan Peta Jalan Sistem Keuangan Inklusif untuk Percepatan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan.

22

Basis Data Terpadu ?

Sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 24,5 juta rumah tangga atau 96 juta individu dengan

status kesejahteraan terendah di Indonesia.

EFEKTIVITAS PENARGETAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas)

Basis Data Terpadu akan meningkatkan efektivitas

penargetan

METODE PENGUMPULAN DATA PPLS 2011

Tujuan: menurunkan inclusion dan exclusion error

Daftar AwalRumah Tangga

Sasaran Pendataan(Hasil pemetaan

kemiskinan menggunakan data Sensus Penduduk

2010)

Data individual dari program lain

Konsultasi dengan Rumah Tangga Miskin

Penyisiran

+

+

+

Daftar Seluruh Rumah Tangga yang Dicacah

PPLS 2011

Identifikasi Rumah Tangga Sasaran Pendataan

10987654321

Rumah Tangga yg kondisi kesejahteraannya termasuk peringkat 40% terendah SELURUH INDONESIA

PROSES PENGEMBANGAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADUData Seluruh

Rumah Tangga Dicacah PPLS 2011

(BPS)

Analisis Data & Pengembangan

Model PMT(TNP2K)

Basis Data Terpadu

Perbaikan Metodologi dalam PPLS 2011:Rumah tangga yang dicacah lebih banyak daripada PPLS 2008 (45% vs 29% pada tahun 2008)Penggunaan data hasil Sensus Penduduk terbaru (tahun 2010) sebagai acuan awalPelibatan Komunitas Miskin untuk mengidentifikasi rumah tangga miskinVariabel yang dikumpulkan lebih banyak Prediksi tingkat kesejahteraan rumah tangga lebih baikPerbaikan metode pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga (Proxy Mean Testing/PMT)

• Dengan menggunakan informasi dari PPLS 2011, indeks konsumsi rumah tangga dihitung dengan:Indeks = f (karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dan daerah)

• Karakteristik rumah tangga meliputi kondisi & status kepemilikan rumah, aset, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dll.

• Formula penghitungan indeks dibuat spesifik sesuai karakterisktik sosial ekonomi masing-masing daerah

• Selanjutnya, rumah tangga dapat diurut peringkat kesejahteraannya berdasarkan indeks tersebut.

8

RUMAH TANGGA DALAM BASIS DATA TERPADU BASIS DATA TERPADU DIURUTKAN BERDASARKAN TINGKAT KESEJAHTERAANYA

TIM SOSIALISASI PENYESUAIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK TIM SOSIALISASI PENYESUAIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK

RUMAH TANGGA MANA YANG LEBIH MISKIN?

Model Proxy Means Testing (PMT) yang digunakan dalam Basis Data Terpadu membantu dalam membandingkan tingkat

kesejahteraan rumah tangga yang satu dengan yang lain secara obyektif 9

HUBUNGAN ANGKA KEMISKINAN SUSENASDAN DATA BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADUAngka/tingkat kemiskinan SUSENAS proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam total penduduk, hasil survei dengan cara sampling•Perhitungan kemiskinan menggunakan pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).•Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. •Penduduk sangat miskin (di bawah 0,8xGK), miskin (di bawah GK), dan hampir miskin (antara 1-1,2xGK)Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 data mikro yang diperoleh melalui cara sensus untuk memperoleh data berdasarkan nama dan alamat dari 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah; bukan basis data kemiskinan•Contoh: Angka Kemiskinan Indonesia pada Maret 2013 adalah 11,37% (BPS)

Seluruh Rumah Tangga di Desil 1 atau 10% terendah termasuk kelompok RTM atau RTSM.

Rumah tangga di Desil 2 sebagian termasuk kelompok RTM dan sebagian lainnya termasuk kelompok rumah tangga hampir miskin.

10

SUSENAS DAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU

Angka Kemiskinan Nasional, Maret 2013 (BPS)11,37%

30 %

40 % BASIS DATA TERPADU (40% penduduk Indonesia dengan status sosial ekonomi terendah)

20 %

10 %

Desil 4

Desil 3

Desil 2

Desil 1

Penduduk miskin/sangat miskin, RTM/RTSM tahun 2013

Rumah Tangga Hampir Miskin

11

Desil-1 156.596 163.934 801.302 5,12Desil-2 115.913 120.993 494.192 4,26Desil-3 115.900 120.604 445.953 3,85Desil-4 98.629 102.534 358.120 3,63Total dicacah PPLS 2011

634.902 662.313 2.632.441

Keluarga IndividuRata2 Individu

per RutaRumah Tangga

(Ruta)

BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADUProvinsi Aceh

• Semakin rendah status kesejahteraan suatu rumah tangga, semakin besar beban dari jumlah ART• Jumlah penduduk miskin Prov. Aceh: 894.800 (BPS, 2011) RTM

dan RTSM Provinsi Aceh sebagian besar berada di Desil-1 dan sebagian kecil di Desil-2 Basis Data Terpadu

12

PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADU BASIS DATA TERPADU

Jamkesmas BSM PKH

Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial

Kriteria Kepesertaan Program Perlindungan Sosial

Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program

Kriteria diterapkan kepadaBasis Data Terpadu

Daftar nama dan alamat individu/keluarga/ rumah tangga SASARANSASARAN masing-masing program

Raskin

Program-Program Perlindungan Sosial lainnya termasuk yang diselenggarakan oleh pemda

13

PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADU BASIS DATA TERPADUContoh Dalam Program Nasional

PROGRAM PENYELENGGARA PROGRAM

KRITERIA SASARAN YANG DITETAPKAN

PENYELENGGARA PROGRAMJamkesmas tahun 2013

Kementerian Kesehatan

86,4 juta individu dengan status kesejahteraan terendah

Raskin tahun 2013

Kemenko Kesra 15,5 juta rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah

14

15

WEBSITE BASIS DATA TERPADU www.bdt.tnp2k.go.id

15

Data Agregat/Distribusi

Data Individu DENGANNama & Alamat

Data Individu TANPANama & Alamat

AKSES DAN PEMANFAATANBASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU

16

Nama Kabupaten

Kode Kabupaten

Jumlah Rumah Tangga

Desil 1 *) Desil 2 *) Desil 3 *) TOTAL

SIMEULUE 01 3349 2071 2070 7490

ACEH SINGKIL 02 2806 2494 2493 7793

Nama Kecamatan

Kode Kecamatan

Nama Desa Kode Desa Jenis Kelamin Tahun LahirIjazah

TertinggiStatus Dalam

Pekerjaan ABC 111 DEF 222 1 1974 SD Tidak Bekerja

Nama Kecamatan

Kode Kecamatan

Nama Desa Kode Desa Nama Alamat Jenis Kelamin Tahun LahirIjazah

TertinggiStatus Dalam

Pekerjaan ABC 111 DEF 222 Sriyono Jl. Blimbing 1 1974 SD Tidak Bekerja

Data Agregat/Distribusi

• Dapat digunakan untuk perencanaan program• Disediakan untuk semua pihak (instansi pemerintah, lembaga

akademis/penelitian, organisasi non pemerintah, dll) • Data agregat dari 16 indikator standar dapat diakses melalui situs

web TNP2K (laman: bdt.tnp2k.go.id)• Data agregat dengan indikator yang lebih spesifik dapat diminta

melalui surat kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K. • Surat dapat dikirimkan melalui pos, faks atau alamat surel UPSPK (

[email protected])


17

• Dapat digunakan untuk perencanaan dan analisis/penelitian• Disediakan untuk semua pihak (instansi pemerintah, lembaga

akademis/penelitian, organisasi non pemerintah, dll) • Permintaan data diajukan secara tertulis kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K

melalui surat dinas/lembaga dengan menjelaskan tujuan penggunaan data. Bila data akan digunakan untuk penelitian, disertakan proposal

penelitian Untuk keperluan penelitian akademis perseorangan (misalnya skripsi

atau thesis), disertakan surat keterangan dari lembaga pendidikan• Surat dan dokumen pelengkap dapat dikirimkan melalui pos, faks atau

alamat surel UPSPK ([email protected])

Data Individu TANPANama & Alamat


18


• Dapat digunakan untuk penetapan peserta/penerima manfaat program perlindungan sosial/penanggulangan kemiskinan

• Disediakan untuk Kementerian/Lembaga dan instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan program perlindungan sosial/penanggulangan kemiskinan

• Permintaan data diajukan secara tertulis melalui surat dinas kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K, dilengkapi dengan:

Penjelasan tentang program yang akan menggunakan Data Individu Dengan Nama dan Alamat dari Basis Data Terpadu (format standar sudah tersedia)

Pernyataan Pertanggungjawaban Terhadap Integritas Penggunaan Data (format standar sudah tersedia)


19


• Permintaan data dilakukan secara terkoordinasi melalui TKPK• Diketahui (dan dengan demikian ditandatangani) oleh Kepala

Daerah ,atau Wakil Kepala Daerah selaku Ketua TKPK, atau Kepala Bappeda selaku Sekretaris TKPK

• Surat dan dokumen pelengkap dapat dikirimkan melalui pos, faks atau alamat surel UPSPK ([email protected])


20

PPLS 2011 PROVINSI ACEH

22

WEBSITE BASIS DATA TERPADU www.bdt.tnp2k.go.id

22

2323

AKSES DAN PEMANFAATANBASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADUDasar Hukum Prosedur Akses dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu:1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

Pasal 2 ayat 4: “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”

2424

Putusan Komisi Informasi Pusat No. 187/V/KIP.PS.M.A/2012 pada Sidang Terbuka untuk Umum pada tanggal 18 Maret 2013 (tuntutan penyediaan data individual dengan nama dan alamat dari BDT oleh suatu lembaga swadaya masyarakat):

2525

Pasal 17 huruf h:“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan psikis seseorang;3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.”

Berdasarkan pasal 20 ayat 1, informasi rahasia yang termasuk dalam pasal 17 huruf h pengecualiannya bersifat permanen, sehingga tidak dapat dibuka sampai kapan pun, kecuali oleh Pihak yang memiliki hak untuk membukanya.

2626

Pasal 12:“Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan informasi yang meliputi

a. jumlah permintaan informasi yang diterima;b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/ ataud. alasan penolakan permintaan informasi.”

2727

AKSES DAN PEMANFAATANBASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADUDasar Hukum Prosedur Akses dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu:2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 21: “Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh manjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.”

Penjelasan Atas Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:”Yang dimaksud dengan “menjadi objek penelitian” adalah kegiatan menempatkan seseorang sebagai pihak yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.”

2828

AKSES DAN PEMANFAATANBASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADUDasar Hukum Prosedur Akses dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu:3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 2 tentang Hak dan Kewajiban Penduduk (poin c dan f):“Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:…(a)…(b)…(c)perlindungan atas Data Pribadi(d)…(e)…(f) ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.”

2929

AKSES DAN PEMANFAATANBASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADUDasar Hukum Prosedur Akses dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu:4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Pasal 26:“(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

3030

AKSES DAN PEMANFAATANBASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADUDasar Hukum Prosedur Akses dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu:5) Undang-Undang No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik:

Pasal 15 ayat 1:“(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya; b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data. “

3131

AKSES DAN PEMANFAATANBASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADUDasar Hukum Prosedur Akses dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu:6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik:

Pasal 11 ayat 1“Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:…(e) ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik

3232

AKSES DAN PEMANFAATANBASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADUMengapa tidak melalui BPS?Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik :

Pasal 21:“Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.“

3333

AKSES DAN PEMANFAATAN Basis Data TerpaduBasis Data Terpadu• Sekretariat TNP2K memfasilitasi PEMANFAATANPEMANFAATAN dan PENYEDIAAN PENYEDIAAN

BANTUAN TEKNISBANTUAN TEKNIS untuk pemanfaatan Basis Data Terpadu tanpa pungutan biaya dalam bentuk apapun

• Tahapan penanganan permintaan data

• Data diserahkan dalam kemasan CD, langsung atau dikirim kepada pejabat penanggungjawab data (tidak diperkenankan melalui e-mail, kecuali data agregat).

• Serahterima data didokumentasikan dalam Lembar Tanda Terima Lembar Tanda Terima DataData yang ditandatangani petugas yang ditunjuk di Sekretariat TNP2K dan pejabat yang ditunjuk sebagai penanggungjawab data.

3434

PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADUDaftar Variabel Data Rumah Tangga

• Jenis kelamin Kepala Rumah Tangga (KRT)• Tahun lahir KRT• Umur KRT saat pendataan (tahun 2011)• Pendidikan KRT• Lapangan usaha KRT• Status kedudukan dalam pekerjaan KRT: berusaha sendiri/

berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar/ berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar/ buruh atau karyawan atau pegawai swasta/ pekerja bebas/ pekerja keluarga atau tidak dibayar

• Status penguasaan bangunan tempat tinggal: milik sendiri/ kontrak/ sewa/ bebas sewa/ dinas/ milik orangtua atau anak atau keluarga lainnya

3535

PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADUDaftar Variabel Data Rumah Tangga• Jenis atap terluas: beton/ genteng/ sirap/ seng/ asbes/ ijuk/

rumbia/ lainnya• Jenis dinding terluas: tembok/ kayu/ bambu/ lainnya• Jenis lantai terluas: tanah/ bambu/ bukan tanah, bukan bambu• Sumber air minum• Sumber penerangan utama• Bahan bakar utama untuk memasak• Fasilitas tempat buang air besar: sendiri/ bersama/ umum/ tidak

ada• Tempat pembuangan akhir tinja• Jumlah keluarga dalam rumah tangga• Jumlah individu dalam rumah tangga

3636

PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADUDaftar Variabel Data Individu

• Hubungan dengan KRT: KRT/ istri atau suami/ anak/ menantu/ cucu/ orangtua/ mertua / famili lain / lainnya

• Hubungan dengan kepala keluarga: kepala keluarga/ istri atau suami/ anak/ menantu/ cucu/ orangtua atau mertua/ famili lain/ lainnya

• Jenis kelamin• Tahun lahir• Umur saat pendataan (2011)• Jenis cacat• Jenis penyakit kronis

3737

PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADUDaftar Variabel Data Individu

• Partisipasi sekolah• Ijazah tertinggi• Kelas tertinggi• Lapangan usaha• Status kedudukan dalam pekerjaan: berusaha sendiri/ berusaha

dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar/ berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar/ buruh atau karyawan atau pegawai swasta/ pekerja bebas/ pekerja keluarga atau tidak dibayar

Hasil kerjasama TNP2K dan Kemendagri (Adminduk) data NIK dan nomor KK (70% dan masih terus berproses)

3838

TERIMA KASIH

Documents

Basis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial