Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA
JALAN LETJEN MT HARYONO KAV.52-53 PANCORAN JAKARTA SELATAN 12770
i
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2019 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan
informasi mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.
Selain sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja, LKIP juga merupakan bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
Capaian kinerja tahun 2019 yang tertuang dalam LKIP ini merupakan
cerminan kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Bawaslu
Provinsi DKI Jakarta. LKIP ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun
kegagalan bilamana ada dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan di dalam
Perjanjian Kinerja yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi
DKI Jakarta dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta di awal tahun 2019.
LKIP ini juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan
Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.
Akhir kata, kami berharap LKIP ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak
yang berkepentingan dengan kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat
memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja kami di masa yang akan datang.
Jakarta, Januari 2020
KEPALA SEKRETARIAT,
TRIYONO, S.P, M.Si
NIP 197406052000121001
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 KONDISI UMUM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah ikhtisar yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo.
Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. LKIP terdiri dari LKIP interim (laporan triwulanan) dan LKIP tahunan.
LKIP interim disampaikan bersama dengan laporan keuangan triwulanan dan
LKIP tahunan disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit
organisasi.
LKIP tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil
yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:
a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
d. pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun
berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam
Rencana Strategis organisasi.
Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014, setiap Entitas Akuntablitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan
Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan
Anggaran yang telah dialokasikan setiap tahunnya. Entitas Akuntabilitas Kinerja
tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai
dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit
Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga.
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 2
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKIP adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKIP, dapat
diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait
dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat
kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan
realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun
rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.
Petunjuk Teknis Penyusunan LKIP diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKIP pada dasarnya
menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target
kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi dan analisis kinerja
untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir
yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber
daya). Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka Bawaslu Provinsi DKI
Jakarta dapat menyusun LKIP tahun 2019.
1.2 PEMBENTUKAN LEMBAGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berdiri atau
dibentuk secara permanen berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada pasal 69 dalam ayat
2 dicantumkan bahwa Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap. Walaupun
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 kemudian dicabut dan diganti dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun
redaksinya tidak berubah sebagaimana dicantumkan pada pasal 89 dalam ayat 4
bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.
1.3 MANDAT TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN
I. Bawaslu Provinsi bertugas:
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu.
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 3
b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
provinsi, yang terdiri atas:
1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan
daftar pemilih tetap;
3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan anggota DPRD provinsi;
4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
8. penghitungan suara di wilayah kerjanya;
9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan
sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh
KPU Provinsi;
11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu
lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
12. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi.
c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan
kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; dan
e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang
terdiri atas:
1. putusan DKPP;
2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
kabupaten / Kota;
4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas
semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 4
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
provinsi;
h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
II. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan
sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:
a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggara Pemilu di wilayah
provinsi;
b. mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan meng-
evaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah
terkait; dan
d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di
wilayah provinsi.
III. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi
bertugas:
a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas
dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan
tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di
wilayah provinsi;
c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di
wilayah provinsi kepada Bawaslu.
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 5
IV. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi
bertugas:
a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah
provinsi;
b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses
Pemilu di wilayah provinsi;
c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi
apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.
V. Bawaslu Provinsi berwenang:
a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan
pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pemilu;
b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta
merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-
pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus
penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap
pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam
kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu
Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila
Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi
atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;
f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan
dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan
sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 6
g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan
pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundangundangan; dan
h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
VI. Bawaslu Provinsi berkewajiban:
a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan
tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang
mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat
provinsi;
e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara
berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan
data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
1.4 SDM & STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan, dicantumkan bahwa Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi
dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang bertanggungjawab kepada Bawaslu
Provinsi.
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 7
Secara struktural, berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013, Kepala
Sekretariat Bawaslu Provinsi membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu:
a. Kepala Sub Bagian Administrasi;
b. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu; dan
c. Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Antar Lembaga.
Struktur organisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat disajikan sebagaimana
berikut:
Bagan Struktur Organisasi
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
1.5 ISU YANG BERKEMBANG
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai entitas yang berada di bawah
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), memiliki beberapa aspek strategis
mengikuti isu-isu yang berkembang terkait kepemiluan yang meliputi:
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 8
Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang
memperoleh mandat dari Undang-Undang dalam rangka menjamin
pelaksanaan kedaulatan rakyat, khususnya diwujudkan dalam suatu
pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung oleh warga
negara yang telah dinyatakan berhak memiliki hak suara di wilayah Provinsi
DKI Jakarta.
Sebagai Lembaga yang dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan
demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Sebagai Lembaga yang dibentuk untuk memastikan semua kekuatan politik
non-demokratis tidak lagi menjadi aktor pengendali Pemilu di wilayah
Provinsi DKI Jakarta.
Sebagai Lembaga yang dibentuk untuk mendorong praktek demokrasi
menjadi bagian bentuk budaya politik yang kuat di wilayah Provinsi DKI
Jakarta.
Selain itu, pengawasan Pemilu memiliki peluang dan tantangan.
Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
sebagai entitas yang berada di bawah Bawaslu dalam melaksanakan tugas,
fungsi, dan kewenangannya, yaitu:
Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pelaksanaan Pemilu yang berkualitas;
Dukungan masyarakat terhadap pengawasan pemilu, baik dalam pencegahan
dan penindakan maupun dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
Kesediaan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan
pengawasan partisipatif, pelaksanaan tugas kewenangan penyelesaian
sengketa proses Pemilu, dan penegakan hukum Pemilu.
Selain peluang tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai entitas
yang berada di bawah Bawaslu juga memiliki ancaman yang dapat menghambat
pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Beberapa ancaman yang harus
diantisipasi oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanaan tugas, fungsi
dan kewenangannya, yaitu:
Komitmen penegakan hukum yang belum memadai yang dicerminkan oleh
belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait
penegakan pidana Pemilu;
Masih rendahnya komitmen peserta Pemilu dalam menolak praktek politik
uang, masih terdapat penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, serta sistem
pencegahan konflik kepentingan Pemilu yang minim;
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 9
Belum terbangun mekanisme penegakan hukum secara sistematis yang
melibatkan pihak lain, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, sebagai bentuk
respon terhadap pelaksanaan Pemilu serentak;
Masyarakat yang masih apriori terhadap independensi dan kualitas putusan
lembaga peradilan akibat masih terjadinya preseden penegakan hukum, yang
berdampak pada keraguan masyarakat dalam mengajukan penyelesaian
sengketa proses Pemilu; dan
Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu sebagai suatu entitas yang
belum sesuai harapan. Padahal kinerja Bawaslu sangat banyak ditentukan
oleh faktor eksternal Bawaslu, seperti regulasi, sistem Pemilu, struktur,
kultur, personil, anggaran, sarana-prasarana, dan kerjasama antar lembaga.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan melihat kecenderungan
perkembangan politik lokal dan nasional, khususnya pelaksanaan demokrasi dan
demokratisasi di Indonesia, serta kemampuan sumber daya pengawas Pemilu,
maka Bawaslu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019.
Renstra Bawaslu Tahun 2015-2019 berisi visi, misi dan tujuan Bawaslu
sebagai suatu organisasi untuk periode 2015-2019, serta berbagai kebijakan,
program kegiatan, dan indikator kinerja utama (key performance indicators) yang
selanjutnya menjadi landasan bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam
menentukan dan mengukur kinerjanya, salah satu caranya yaitu dengan cara
menyusun LKIP Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 ini.
SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan LKIP Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019
mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana berikut:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Pada pendahuluan ini, diuraikan hal-hal terkait:
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta adalah entitas yang berada di bawah Bawaslu
sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 10
dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas
dan wewenangnya.
Menjelaskan mengenai latar belakang penulisan laporan, kedudukan,
tugas, dan struktur organisasi Bawaslu DKI Jakarta.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
Akan menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian
Kerja. Pada Bab II ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program,
kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan guna mencapai visi dan
misi Bawaslu yang selaras dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pada akuntabilitas kinerja, akan diuraikan capaian organisasi yang terdiri dari
pengukuran kinerja tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja yang
mendukung masing-masing sasaran stategis, disertai dengan rincian evaluasi
dan analisis capaian kinerjanya yang mencakup:
Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi, yang
diantaranya mencakup kunci keberhasilan dan penyebab kegagalan, serta
upaya yang dilakukan dalam mengendalikan pencapaian kinerja;
Perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan perencanaan
strategis;
Kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran.
BAB IV PENUTUP
Akan menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari pencapaian, permasalahan
dan kendala utama yang berkaitan dengan capaian kinerja Bawaslu Provinsi
DKI Jakarta.
LAMPIRAN
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2015-2019 disusun sebagaimana
amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Renstra yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.
Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga
pengawas Pemilu yang dituntut untuk menghadirkan Pemilu yang demokratis,
berkualitas, dan bermartabat, yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya
transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima
oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu
yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat
substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.
2.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STATEGIS
1. VISI BAWASLU
Langsung atau tidak langsung, peningkatan kualitas pelaksanaan
tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu berupa pengawasan Pemilu:
pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa merupakan upaya
kontinu dan konsistensi Bawaslu dalam berkontribusi secara signifikan bagi
keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP. Peningkatan kualitas
pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu dalam pencegahan dan
penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilu dapat dilihat dari:
1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
2) adanya keterkaitan, sinkronisasi dan sinergi antar struktur, antar tugas,
dan antar fungsi;
3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan/ evaluasi; serta
4) adanya keterkaitan dan konsistensi antara RPJMN 2015-2019 dan RKP
dengan Renstra Bawaslu.
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 12
Keempat hal tersebut selain dapat menjadi indikator bagi peran
Bawaslu dalam mendukung pencapaian target, sasaran, misi, dan visi RPJMN
2015-2019, juga menjadi ukuran terlaksananya amanat Konstitusi Negara
Republik Indonesia (UUD 1945) yaitu agar menjadi ‘lembaga penyelenggara
Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri’.
Oleh karena itu, Visi Bawaslu 2015-2019 adalah:
“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam
Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”
2. MISI BAWASLU
Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan
dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2015-2019. Adapun
Misi Bawaslu adalah:
1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat,
mandiri dan solid;
2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen
pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis
teknologi;
4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta
meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu
partisipatif;
5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan
berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara
cepat, akurat dan transparan; dan
6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu
baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.
3. TUJUAN BAWASLU
Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan
dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Bawaslu,
maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan soliditas organisasi, struktur, kualitas sumber daya
manusia dan manajemen kelembagaan pengawas pemilu yang efektif
dan efisien;
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 13
2) Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan
penyelenggaraan Pemilu;
3) Mengefektifkan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam
penyelenggaraan Pemilu;
4) Meningkatkan sistem kontrol nasional dalam satu manajemen
pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis
teknologi;
5) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta dan
penyelenggara Pemilu tentang pelanggaran Pemilu serta partisipasinya
dalam pengawasan Pemilu;
6) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
7) Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder Pemilu dalam pengawasan
Pemilu;
8) Mengefektifkan penindakan pelanggaran Pemilu;
9) Menyelesaikan sengketa Pemilu secara adil dan efektif;
10) Meningkatkan kepercayaan peserta Pemilu terhadap kinerja pengawas
Pemilu;
11) Meningkatkan kualitas kinerja penanganan pelanggaran Pemilu secara
profesional;
12) Menyederhanakan prosedur penanganan pelanggaran Pemilu;
13) Meningkatkan mutu data dan informasi pengawasan Pemilu: pencegahan
dan penindakan, serta penyelesaian sengketa; dan
14) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu
partisipatif.
4. SASARAN STRATEGIS BAWASLU
Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode
2015-2019 adalah:
“Terwujudnya pengawasan Pemilu berupa pencegahan dan penindakan
pelanggaran, serta penyelesaian sengketa yang berkualitas dan
berintegritas”
Sasaran strategis Bawaslu tersebut akan dicapai melalui sejumlah upaya,
antara lain:
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 14
1) Mewujudkan soliditas organisasi, kualitas sumber daya manusia dan
manajemen kelembagaan pengawas Pemilu yang efektif dan efesien;
2) Menciptakan sistem pengawasan yang mampu mendeteksi secara cepat
dan melakukan pencegahan dini atas potensi pelanggaran secara konkrit,
terukur, dan sistematis;
3) Menyediakan sistem kontrol nasional dalam satu manajemen
pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis
teknologi;
4) Meningkatkan kualitas kinerja penanganan pelanggaran Pemilu secara
profesional, dengan prinsip sederhana, murah, dan akuntabel;
5) Membangun sistem penyelesaian sengketa Pemilu yang efektif dan
efisien sehingga dapat membuat putusan yang konsisten dan adil;
6) Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelesaian sengketa Pemilu;
7) Meningkatkan kualitas putusan sengketa Pemilu;
8) Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanganan pelanggaran
Pemilu;
9) Mengefektifkan dan mengefisienkan penanganan pelanggaran Pemilu;
10) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta,
penyelenggara Pemilu tentang pelanggaran Pemilu serta partisipasinya
dalam pengawasan Pemilu;
11) Meningkatkan informasi dan laporan hasil pengawasan masyarakat;
12) Mengoptimalkan implementasi kerjasama kelembagaan Bawaslu dengan
instansi lain dan komunitas masyarakat untuk mewujudkan integritas
penyelenggara Pemilu;
13) Mewujudkan keterpaduan, transparansi dan aksesibilitas informasi
perkembangan penanganan pelanggaran pemilu melalui pengembangan
sistem informasi pengaduan pelanggaran yang mudah diakses oleh
masyarakat; dan
14) Menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pusat
pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu.
2.2 RENCANA KERJA BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana
Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga
dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5
(lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 15
Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan
dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Perfomance Plan). Penetapan sasaran ini
diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan
alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini rincian
kegiatan pada masing-masing indikator:
Tabel Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2019
NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN
1 Persentase Peningkatan
Jumlah Keterlibatan
Stakeholder Dalam
Pengawasan Pemilu
Program
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemilu
• Sosialisasi Pengawasan Pemilu
Partisipatif.
• Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan
Partisipatif dan Akreditasi
Pemantau Pemilu.
• Program pengembangan
Pengawasan Partisipatif Melalui
Sarana Kebudayaan.
• Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.
2 Persentase Menurunnya
Jumlah Pelanggaran
Pemilu
• Pengawasan / Monitoring.
• Supervisi pengawasan tahapan
pemilihan.
• Diskusi terbatas.
• Rapat koordinasi, dan Rapat Kerja
Teknis pemilihan.
3 Persentase Peningkatan
Jumlah Rekomendasi
Pelanggaran Pemilu
yang Ditindaklanjuti
• Rekapitulasi rekonsiliasi data hasil
penanganan pelanggaran, dan
Penyusunan kajian pelanggaran.
• Fasilitasi Sentra Gakkumdu dan
penanganan pelanggaran Sentra
Gakkumdu, Evaluasi Sentra
Gakkumdu.
• Supervisi penanganan pelanggaran.
4 Persentase Jumlah
Layanan atas Laporan
dan Temuan
Pelanggaran yang
Ditangani Sesuai
Ketentuan
• Klarifikasi Para Pihak terkait
Penanganan Pelanggaran.
• Penyusunan materi/kajian
penanganan pelanggaran.
• Koordinasi penanganan
pelanggaran.
• Rakernis penanganan pelanggaran.
• Supervisi penanganan pelanggaran.
5 Persentase Tindak
Lanjut Penyelesaian
Sengketa
• Rakernis (Rapat Kerja Teknis).
• Pelatihan penyelesaian sengketa.
6 Persentase Penyelesaian
Sengketa yang Dilayani
dengan Baik
Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan
Program
2.3 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019
Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 16
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja,
atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja yang dalam hal ini oleh Ketua
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua Bawaslu. Selain itu juga dilkukan
oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta kepada Sekretarias
Jenderal Bawaslu. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis
(Renstra) Bawaslu.
Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2019
sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.
Tabel Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019
No Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Kualitas
Pencegahan/Indikasi
Potensi Pelanggaran
Pemilu di wilayah
Provinsi DKI Jakarta
1. Persentase Peningkatan Jumlah
Keterlibatan Stakeholder Dalam
Pengawasan Pemilu
16%
2. Persentase Menurunnya Jumlah
Pelanggaran Pemilu
10%
2 Meningkatnya Kualitas
Penindakan
Pelanggaran Pemilu di
wilayah Provinsi DKI
Jakarta
1. Persentase Peningkatan Jumlah
Rekomendasi Pelanggaran Pemilu
yang Ditindaklanjuti
10%
2. Persentase Jumlah Layanan atas
Laporan dan Temuan Pelanggaran
yang Ditangani Sesuai Ketentuan
100%
3 Meningkatnya Kualitas
Penyelesaian Sengketa
Pemilu di wilayah
Provinsi DKI Jakarta
1. Persentase Tindak Lanjut
Penyelesaian Sengketa
100%
2. Persentase Penyelesaian Sengketa
yang Dilayani dengan Baik
100%
Sedangkan Perjanjian Kinerja oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
DKI Jakarta kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu yang memuat indikator-
indikator kinerja program yang bersifat dukungan terhadap kinerja Ketua dan
Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang digunakan untuk mengukur
tercapainya sasaran strategis dimaksud disajikan sebagaimana berikut:
Tabel Perjanjian Kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019
No Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Terwujudnya Dukungan
Administrasi dan Teknis
Operasional dalam
Perencanaan Program dan
Anggaran, Pengelolaan
1.1 Persentase Pelaksanaan
Program/Kegiatan dan Pengelolaan
Anggaran yang sesuai dengan
perencanaan lembaga dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
100%
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 17
No Sasaran Indikator Kinerja Target
Keuangan, Tata Usaha,
Pembinaan dan Pengelolaan
Urusan Rumah Tangga,
Perlengkapan, Keamanan
Dalam, Pelaksanaan Urusan
SDM, Tata Laksana dan
Organisasi, Protokol, serta
Koordinasi Pelaksanaan
Pengawasan Internal
1.2 Persentase Ketersediaan Dukungan
Sarana dan Prasarana
100%
1.3 Persentase Penyedia dan Pengelolaan
SDM
100%
1.4 Persentase Pembinaan dan Pengelolaan
Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan,
Keamanan Dalam, Tata Laksana dan
Organisasi serta Protokol
100%
1.5 Persentase Koordinasi Pelaksanaan
Pengawasan Internal
100%
2 Terwujudnya Dukungan
Administrasi dan Teknis
Operasional dalam
melakukan Fasilitasi Teknis
dan Supervisi Pengawasan
Pemilu, Teknis Sosialisasi,
Pengawasan Partisipatif,
Hubungan Masyarakat dan
Kerjasama Antar Lembaga
2.1 Persentase Pelaksanaan
Program/Kegiatan dan Pengelolaan
Anggaran yang sesuai dengan
perencanaan lembaga dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
100%
2.2 Persentase Penyiapan Bahan Fasilitasi
Teknis dan Supervisi Pengawasan
Pemilu
100%
2.3 Persentase Penyiapan Bahan Fasilitasi
Teknis Sosialisasi
100%
2.4 Persentase Fasilitasi Pengawasan
Partisipatif
100%
2.5 Persentase Layanan Hubungan
Masyarakat dan Hubungan Antar
Lembaga
100%
3 Terwujudnya Dukungan
Administrasi dan Teknis
Operasional dalam
melakukan Persiapan Bahan
Kajian Hukum, Penanganan
Temuan dan Laporan
Pelanggaran, Penyelesaian
Sengketa Pemilu, dan
Pemeriksaan Berkas
Pengaduan Pelanggaran
Kode Etik
3.1 Persentase Fasilitasi Pendampingan
Hukum yang Dilayani
100%
3.2 Persentase Penyiapan Bahan Kajian
Hukum
100%
3.3 Persentase Penanganan Temuan dan
Laporan Pelanggaran
100%
3.4 Persentase Persentase Penyelesaian
Sengketa Pemilu
100%
3.5 Persentase Pemeriksaan Berkas
Pengaduan Pelanggaran Kode Etik
100%
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengukuran capaian kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dilakukan
dengan mengacu pada indikator kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari input,
output, dan outcome dengan satuan masing-masing indikator kinerja yang
bersangkutan. Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan
kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2019 yang berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan
pencapaian tujuan organisasi.
Pengukuran capaian kinerja dalam LKIP ini dilakukan dengan cara
membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang telah
ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai (performance result). Perbedaan
yang diperoleh tersebut merupakan indikasi keberhasilan atau
ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.
Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk
melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan
datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya
dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat dan
berkualitas.
Indikator Kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ditentukan dalam
6 (enam) indikator kinerja yang terdiri dari:
1. Indikator Kinerja outcome yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi
DKI Jakarta sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja.
2. Indikator Kinerja outcome yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja.
Secara berturut-turut yakni nomor 1 sampai dengan 3 merupakan indikator bagi
Ketua dan nomor 4 hingga 6 merupakan indikator untuk Kepala Sekretariat yang
dapat ditampilkan pada tabel Indikator Kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
berikut:
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 19
NO INDIKATOR KINERJA
1.a Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder Dalam
Pengawasan Pemilu
1.b Persentase Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu
2.a Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu
yang Ditindaklanjuti
2.b Persentase Jumlah Layanan atas Laporan dan Temuan Pelanggaran
yang Ditangani Sesuai Ketentuan
3.a Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa
3.b Persentase Penyelesaian Sengketa yang Dilayani dengan Baik
4.a Persentase Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Pengelolaan
Anggaran yang sesuai dengan perencanaan lembaga dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
4.b Persentase Ketersediaan Dukungan Sarana dan Prasarana
4.c Persentase Penyedia dan Pengelolaan SDM
4.d Persentase Pembinaan dan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga,
Perlengkapan, Keamanan Dalam, Tata Laksana dan Organisasi
serta Protokol
4.e Persentase Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Internal
5.a Persentase Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Pengelolaan
Anggaran yang sesuai dengan perencanaan lembaga dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
5.b Persentase Penyiapan Bahan Fasilitasi Teknis dan Supervisi
Pengawasan Pemilu
5.c Persentase Penyiapan Bahan Fasilitasi Teknis Sosialisasi
5.d Persentase Fasilitasi Pengawasan Partisipatif
5.e Persentase Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar
Lembaga
6.a Persentase Fasilitasi Pendampingan Hukum yang Dilayani
6.b Persentase Penyiapan Bahan Kajian Hukum
6.c Persentase Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
6.d Persentase Persentase Penyelesaian Sengketa Pemilu
6.e Persentase Pemeriksaan Berkas Pengaduan Pelanggaran Kode Etik
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 20
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Di dalam POK/RAB Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019
telah ditentukan target dokumen sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) output
kegiatan. Jumlah tersebut tidak hanya diperoleh dari jumlah kegiatan namun
juga didasarkan pada kebutuhan biaya atau anggaran, seperti perjalanan dinas,
penyelenggaraan rapat/diskusi, belanja bahan, honorarium kegiatan, dan lain-
lain. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan hampir seluruh kegiatan
yang direncanakan dan menghasilkan 40 (Empat Puluh) output kegiatan atau
85,11% dari target dimaksud.
Pengukuran Perjanjian Kinerja pada Tahun 2019, disesuaikan dengan
Renstra 2015-2019. Pengukuran Perjanjian Kinerja atau dokumen Penetapan
Kinerja yang memuat indikator-indikator Kinerja Program yang digunakan untuk
mengukur tercapainya sasaran strategis sebagaimana disajikan di bawah ini.
SASARAN 1. MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN INDIKASI POTENSI
PELANGGARAN PEMILU DI WILAYAH DKI JAKARTA
Selaku Pengawas Penyelenggara Pemilu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
secara entitas harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas
penyelenggaraan Pemilihan Umum menuju Pemilu yang ideal dan demokratis.
Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan
kualitas pengawasan Pemilu untuk menanggulangi pelanggaran Pemilu.
Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu dapat terjadi karena adanya unsur
kesengajaan maupun karena kelalaian.
Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu pencegahan
preemptive dan preventive. Pencegahan preemptive dilakukan dengan
menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan
pencegahan preventive adalah membuat kebijakan dan program kegiatan yang
dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan preemptive.
Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu merupakan salah
satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis ini, terdapat 2 indikator
yaitu Persentase peningkatan jumlah keterlibatan Stakeholder dalam
Pengawasan Pemilu, dan Persentase menurunnya jumlah Pelanggaran Pemilu.
Diperoleh hasil sebagai berikut:
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 21
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1 Persentase Peningkatan Jumlah
Keterlibatan Stakeholder Dalam
Pengawasan Pemilu
16% 19% 100%
2 Persentase Menurunnya Jumlah
Pelanggaran Pemilu
10% 14% 100%
Indikator 1. Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder Dalam
Pengawasan Pemilu
Stakeholders yang diterjemahkan sebagai Pemangku Kepentingan,
menurut Freeman (1984), adalah kelompok atau individu yang mempengaruhi
dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Mengacu pada
pengertian tersebut, maka stakeholder mempunyai peranan yang penting agar
Pemilu di Indonesia berjalan dengan baik. ODA (1995) mengelompokkan
Stakeholder ke dalam yaitu Stakeholder primer, Stakeholder sekunder dan
Stakeholder kunci sehingga Stakeholder setidaknya secara berturut-turut terdiri
dari 3 komponen yaitu penerima dampak (partai politik dan masyarakat),
pemberi pelayanan (penyelenggara Pemilu) dan pengambil kebijakan
(Pemerintah).
Data stakeholder yang ikut berpartisipasi selama Pemilu tahun 2019
menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah bekerjasama dengan
Ikatan Guru Indonesia DKI Jakarta pada saat kegiatan sosialisasi dengan tujuan
untuk meningkatkan kemitraan dan partisipasi aktif guru serta siswa/siswi Kelas
XI dan XII yang termasuk dalam kategori pemilih pemula. Seminar dan dialog
terkait pengawasan partisipatif bagi masyarakat dilakukan melalui fasilitasi dari
pihak PGI wilayah DKI Jakarta. Selain itu, kerjasama juga dilakukan dengan pihak
Universitas Ibnu Chaldun dengan tujuan untuk membangun kemitraan dengan
jajaran perguruan tinggi yang dilakukan dalam bentuk seminar dan dialog.
Sosialisasi ke perguruan tinggi juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
terhadap mahasiswa/mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Universitas
Jayabaya, dan Universitas Bakrie. Terkait Gugus Tugas dalam Pengawasan
Kampanye Pemilu serentak Tahun 2019, kerjasama dilakukan dengan KPI dan
KPU dengan menerbitkan suatu Keputusan Bersama.
Sejak tahun 2017, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah bekerjasama
dengan pihak perguruan tinggi maupun organisasi masyarakat sebagai berikut:
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 22
1. Universitas Atmajaya
2. Institute Bisnis Nusantara
3. Bina Sarana Informatika (BSI)
4. Universitas Esa Unggul
5. Universitas Ibnu Chaldun
6. Institut Ilmu Sosial dan Politik
7. Universitas Jayabaya
8. LP3I
9. Universitas Trisakti
10. Universitas Mpu Tantular
11. Universitas Paramadina
12. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alquran
13. Universitas Satya Negara Indonesia
14. STAI PTDII
15. STIE Indonesia
16. STKIP Kusumanagara
17. Universitas Bung Karno
18. UHAMKA
19. Universitas Islam Indonesia
20. Universitas Nasional
21. Universitas Negeri Jakarta
22. Universitas 17 Agustus 1945
23. Universitas YARSI
24. Universitas Pembangunan Veteran Jakarta
25. STIE Kusumanagara
26. KPU DKI Jakarta
27. KPI DKI Jakarta
Persentase Peningkatan
Jumlah Keterlibatan
Stakeholder dalam
Pengawasan Pemilu
= ∑ Stakeholder Realisasi - ∑ Stakeholder Target x 100%
∑ Stakeholder Target
= 32 – 27 x 100%
27
= 18,52%
~ 19%
Berdasarkan perhitungan diatas, terdapat peningkatan keterlibatan
stakeholder dalam Pengawasan Pemilu sebesar 19%. Bawaslu Provinsi DKI
Jakarta tidak hanya meningkatkan keterlibatan stakeholder tetapi juga
mempertahankan keterlibatan stakeholder yang telah dibangun di tahun-tahun
sebelumnya.
Keterlibatan stakeholder dalam sosialisasi pengawasan partisipatif tahun
2019, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menargetkan peningkatan sebesar 16%,
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 23
berdasarkan data di atas peningkatan stakeholder dapat mencapai 16% dengan
capaian realisasi sebesar 100%.
Pada awal tahun 2019, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah merencanakan
kegiatan–kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2018 guna
mendukung tercapainya setiap sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Terkait dengan indikator ini, beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah:
Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.
Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif dan Akreditasi Pemantau
Pemilu.
Program pengembangan Pengawasan Partisipatif Melalui Sarana
Kebudayaan.
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.
Indikator 2: Persentase Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu
Pelanggaran Pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat
dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran
Pemilu. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Pasal 1
bahwa Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar,
atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.
Pelanggaran Pemilu dapat berasal dari temuan dan laporan dugaan
pelanggaran. Temuan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah
hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan Penyelenggaraan
Pemilu yang mengandung dugaan Pelanggaran. Sedangkan Laporan Dugaan
Pelanggaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan langsung Warga
Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau
Pemilu kepada Pengawas Pemilu pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
Jumlah pelanggaran Pemilu dimaksud, merupakan hasil jumlah Temuan dan
Laporan sebagaimana dimaksud.
Indikator kedua ini digunakan untuk mengukur pencegahan yang
dilakukan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dimana semakin besar turunnya jumlah
pelanggaran maka pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan
oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan semakin efektif.
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 24
Tabel Jumlah Pelanggaran
No Wilayah Total Pelanggaran
2018 2019
1 Provinsi DKI Jakarta 5 5
2 Kota Jakarta Pusat 3 2
3 Kota Jakarta Timur 3 0
4 Kota Jakarta Selatan 1 1
5 Kota Jakarta Barat 1 1
6 Kota Jakarta Utara 1 3
7 Kabupaten Kepulauan Seribu 0 0
Jumlah 14 12
Rata-rata 2 1,7143
Persentase Pelanggaran = ∑ Rata-rata 2018 - ∑ Rata-rata 2019 x 100%
∑ Rata-rata 2018
= 2 – 1,7143 x 100%
2
= 14,285%
~ 14%
Adanya realisasi penurunan pelanggaran pada tahapan Pemilu 2019 sebesar
14% sehingga dapat dikatakan, menggambarkan semakin efektifnya kinerja
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan upaya pencegahan sebagaimana
disajikan berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Menurunnya Jumlah
Pelanggaran
10% 14% 100%
Berdasarkan perhitungan di atas, kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran Pemilu dapat dikatakan sudah
berjalan dengan baik dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mampu mencapai target
yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu penurunan pelanggaran sebesar 10%.
Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat
dikatakan mampu menurunkan jumlah pelanggaran, baik dari sisi laporan
maupun temuan walaupun harus diakui terdapat perbedaan kondisi
pengawasan Pemilu yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta.
Pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan pelaksanaan Pemilu Serentak yang
pertama di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2018, merupakan masa tahapan
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 25
Pemilu Serentak tahun 2019 yakni Pileg dan Pilpres yang tahapannya secara
resmi sudah dimulai sejak tahun 2018.
Kendala yang masih dialami oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yaitu
terkait keterlambatan pelaporan yang bermasalah di tingkat Kota/Kabupaten
yang berimbas pada pelaporan di tingkat provinsi. Selain masalah anggaran,
terdapat beberapa permasalahan dalam penanganan pelanggaran, yaitu:
1. Batas waktu penanganan pelanggaran
Waktu Penanganan Pelanggaran 3+2 dalam pelaksanaannya terlalu sempit,
yang mana dalam pelaksanaannya kadang terhambat karena harus
memperoleh keterangan dari Para Saksi, Terlapor, Pelapor.
2. Batas waktu pelaporan kepada Pengawas Pemilu
Waktu Pelaporan menurut Undang-Undang adalah paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Namun dalam
pelaksanaannya baru diketahui pada saat dilaporkan/diregistrasi.
3. Pengaturan sanksi administrasi berupa pembatalan masih tergantung pada
putusan Pengadilan
Hal ini mengakibatkan keterlambatan/penundaan pemberian sanksi kepada
peserta Pemilu karena menunggu Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum
Tetap terhadap pelanggaran Pidana Pemilu.
4. Terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam penanganan proses penegakan
hukum Pemilu
Pada pelaksanaan Pemilu, lembaga yang menangani dalam proses upaya
penegakan hukum pelanggaran Pemilu yakni Bawaslu, dan Peradilan
Umum/TUN.
5. Adanya Pelanggaran Pidana Pemilu yang tidak dapat dikenakan sanksi karena
dalam Undang-Undang tidak diatur mengenai Sanksi Pidana terhadap
Pelanggaran tersebut
Terkait hal-hal tersebut kegiatan, perlu lebih ditingkatkan Kegiatan, yaitu:
Pengawasan / Monitoring.
Supervisi pengawasan tahapan pemilihan.
Diskusi terbatas.
Rapat koordinasi, dan Rapat Kerja Teknis pemilihan.
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 26
SASARAN 2. MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN
PEMILU DI WILAYAH DKI JAKARTA
Penindakan Pelanggaran merupakan salah satu core business (bisnis
utama) Bawaslu termasuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, selain Pencegahan dan
Penyelesaian Sengketa. Oleh karenanya, mengoptimalkan tugas Penindakan
Pelanggaran juga menjadi bagian terpenting dalam membangun demokrasi di
Indonesia.
Kualitas Penindakan Pelanggaran dapat diinterpretasikan dengan
meningkatnya jumlah rekomendasi Pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti dan
pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan
pelanggaran.
Terhadap capaian sasaran ini, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang
digunakan dan diperoleh hasilnya sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase Peningkatan Jumlah
Rekomendasi Pelanggaran Pemilu
yang Ditindaklanjuti
10% 100% 100%
Persentase Jumlah Layanan
Laporan & Temuan Pelanggaran
yang Ditangani sesuai Ketentuan
100% 100% 100%
Indikator 1. Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu yang
Ditindaklanjuti
Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal 3 point 2 huruf (c)
menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu.
Indikator ini mengukur outcome pengawasan khususnya terhadap
rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan
ditindaklanjuti oleh pihak eksternal (KPU, Kepolisian, Kejaksaan atau DKPP).
Cara mengukur indikator ini adalah persentase rekomendasi pelanggaran yang
ditindaklanjuti pada tahun tahapan penyelenggaraan dikurangi persentase
pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan sebelumnya.
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 27
Pelanggaran yang Direkomendasi
Tahun 2019
Ditindaklanjuti
Keterangan Jumlah Keterangan Jumlah
Administrasi 4 Administrasi 4
Pidana 8 Pidana 8
Kode Etik 0 Kode Etik 0
Pelanggaran Hukum Lainnya 0 Pelanggaran Hukum Lainnya 0
Jumlah Total 12 Jumlah Total 12
Realisasi 100%
Persentase realisasi rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang
ditindaklanjuti oleh pihak lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan ataupun DKPP)
sebesar 100%. Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi DKI
Jakarta kepada instansi lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan atau DKPP) merupakan
kewenangan sepenuhnya instansi tersebut untuk menindaklanjuti atau tidak.
Berikut ini adalah perbandingan rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI
Jakarta yang ditindaklanjuti oleh pihak lain pada tahun 2018, adalah sebagai
berikut:
Uraian Pelanggaran Capaian
(%) 2018 2019
Jumlah rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI
Jakarta atas pelanggaran yang ditindaklanjuti
oleh pihak yang berwenang
4 12
Jumlah seluruh rekomendasi Bawaslu Provinsi
DKI Jakarta terkait pelanggaran pada tahapan
14 12
Realisasi (%) 28,57% 100% 71,43%
Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 terdapat kenaikan jumlah
rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pihak lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan
atau DKPP), hal ini disebabkan karena masing-masing tengah menjadi sorotan
sehingga fokus pada tindak lanjut rekomendasi dimaksud.
Sasaran indikator tersebut dicapai melalui Program Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilu dengan kegiatan sebagai berikut:
Rekapitulasi rekonsiliasi data hasil penanganan pelanggaran, dan
Penyusunan kajian pelanggaran.
Fasilitasi Sentra Gakkumdu dan penanganan pelanggaran Sentra Gakkumdu,
Evaluasi Sentra Gakkumdu.
Supervisi penanganan pelanggaran.
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 28
Indikator 2. Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang
Ditangani Sesuai Ketentuan
Indikator ini mengukur sampai sejauh mana layanan yang diberikan oleh
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan jajaran dalam menangani laporan dan temuan
pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan dalam
menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilu tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah layanan laporan
dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan dibandingkan jumlah
laporan dan temuan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu dikalikan 100%.
Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 17 dalam ayat (1)
dan (2) bahwa Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak
menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, paling lama
7 (tujuh) hari kerja setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima
dan diregistrasi. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk meminta keterangan
tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
Temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi. Berdasarkan hal tersebut,
Pengawas Pemilu berkewajiban untuk menerima semua Laporan Dugaan
Pelanggaran dan Temuan untuk ditindaklanjuti atau tidak.
Realisasi persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran
yang ditangani sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:
Jumlah Pelanggaran
yang ditangani
Jumlah Pelanggaran
yang Diterima
Realisasi
12 Pelanggaran 12 Pelanggaran 100%
Adapun jumlah pelanggaran sebagaimana dimaksud adalah bukan jumlah
dugaan pelanggaran, akan tetapi merupakan jumlah pelanggaran yang sudah
melalui proses penanganan pelanggaran.
Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100% disebabkan Bawaslu Provinsi
DKI Jakarta mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menerima dan
menindaklanjuti dugaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana
diatur pada pasal 97, 98, dan 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 29
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target pada
indikator ini adalah:
Klarifikasi Para Pihak terkait Penanganan Pelanggaran.
Penyusunan materi/kajian penanganan pelanggaran.
Koordinasi penanganan pelanggaran.
Rakernis penanganan pelanggaran.
Supervisi penanganan pelanggaran.
SASARAN 3. MENINGKATNYA KUALITAS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DI
WILAYAH DKI JAKARTA
Salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan Pemilu adalah
penyelesaian pelanggaran dan perselisihan atau sengketa. Sengketa Pemilu
adalah sengketa antara dua atau lebih warga negara yang memiliki hak pilih,
peserta Pemilu (partai politik atau individual), Komisi Pemilihan Umum, maupun
pengamat Pemilu. Sengketa terjadi karena perbedaan penafsiran dan belum ada
kesepakatan.
Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilu tercantum di Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum. Diatur bahwa Penyelesaian Sengketa
diselesaikan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan
Sengketa Proses Pemilu.
Penyelesaian yang baik harus memenuhi unsur-unsur adanya hak untuk
mendapatkan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang berindikasi pada
peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja. Ada 2 indikator yang digunakan
untuk mengukur tercapai atau tidaknya sasaran ketiga ini, yaitu (1) Persentase
Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa dan (2) Persentase Penyelesaian Sengketa
yang DiIayani dengan Baik.
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase Tindak Lanjut
Penyelesaian Sengketa
100% 100% 100%
Persentase Penyelesaian
yang Dilayani dengan Baik
100% 100% 100%
Indikator 1: Persentase Tindaklanjut Penyelesaian Sengketa
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
pada Pasal 468 ayat (1) “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 30
berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.” Sehingga telah jelas
kewenangan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai Penyelenggara Pemilu
yang bertanggung jawab menindaklanjuti kewenangan tersebut di wilayah
Provinsi DKI Jakarta.
Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka
mekanisme penyelesaian permohonan sengketa yang diajukan harus melalui
proses penyelesaian yang sesuai Peraturan Bawaslu dimaksud.
Data terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu pada Bawaslu Provinsi
DKI Jakarta, telah terlaksana sebanyak 6 (enam) permohonan pada tahun 2019
dengan Obyek Sengketa yang terbagi dalam 5 (lima) Obyek Sengketa yakni:
1. Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih
Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI
Jakarta yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi KDI Jakarta;
2. Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilihan
Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum 2019 Anggota DPD Provinsi
DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta;
3. Berita Acara Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon
Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2019 yang dikeluarkan oleh
KPU Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Agustus 2018;
4. Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta tentang Perubahan Atas Penetapan
Daftar Calon Tetap Pemilu 2019 Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta; dan
5. Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu 2019 Anggota DPRD Provinsi
DKI Jakarta.
Penyelesaian sengketa tersebut dinilai berhasil ditindaklanjuti oleh
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta atau dengan kata lain 100% ditindaklanjuti.
Kegiatan untuk mendukung tercapainya target pada indikator ini adalah:
Rakernis (Rapat Kerja Teknis).
Pelatihan penyelesaian sengketa.
LKIP BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 ---------- Halaman 31
Indikator 2: Persentase Penyelesaian yang Dilayani Dengan Baik
Indikator ini mengukur secara langsung kinerja Bawaslu Provinsi DKI
Jakarta dalam penyelesaian sengketa. Cara menghitung capaian indikator ini
adalah dengan tidak adanya keberatan atau komplain terkait proses dan hasil
penyelesaian sengketa oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sehingga dinilai 100%
terlayani dengan baik.
3.3. Capaian Realisasi Keuangan
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah merealisasikan anggaran sebesar
Rp.77.387.282.600,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh
Juta Dua Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) atau 77,50% dari total pagu
anggaran sebesar Rp.99.855.715.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar
Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
Tabel Capaian Realisasi Keuangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019
NO SASARAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
CAPAIAN
(%)
1 Meningkatnya Kualitas
Pencegahan Indikasi Potensi
Pelanggaran Pemilu di wilayah DKI
Jakarta
17.234.896.000 13.606.804.341 78,95%
2 Meningkatnya Kualitas Penindakan
Pelanggaran Pemilu di wilayah DKI
Jakarta
3.745.800.000 3.057.418.300 81,62%
3 Meningkatnya Kualitas
Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu di wilayah DKI Jakarta
200.400.000 195.030.000 97,32%
Total 99.855.715.000 77.387.282.600 77,50%
Tabel Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja dan Kinerja Keuangan
NO SASARAN
CAPAIAN
KINERJA
(%)
CAPAIAN
KEUANGAN
(%)
1 Meningkatnya Kualitas Pencegahan Indikasi Potensi
Pelanggaran Pemilu di wilayah DKI Jakarta
100% 78,95%
2 Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran
Pemilu di wilayah DKI Jakarta
100% 81,62%
3 Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu di wilayah DKI Jakarta
100% 97,32%
BAB IV
PENUTUP
Pada Bab-bab sebelumnya telah diuraikan hal-hal yang mempengaruhi dalam
pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019. Namun demikian,
secara umum dapat kami sampaikan sebagai berikut:
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI
Jakarta yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah
diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan realisasi capaian kinerja
dengan rata-rata indikator sasaran sebesar 100%.
Program dan kegiatan selama tahun 2019 telah dilaksanakan oleh Bawaslu
Provinsi DKI Jakarta secara efektif dan efisien.
Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh
sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Walaupun demikian,
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan
kinerjanya ke depan.
Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya
beberapa permasalahan yang terus mendapat perhatian, seperti dalam hal
peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan SDM, serta Sistem
Pengendalian Internal di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
LKIP tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara
memadai dan transparan kepada seluruh shareholders/stakeholders Bawaslu
Provinsi DKI Jakarta, sehingga diharapkan dapat memberikan umpan balik dalam
rangka peningkatan kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada tahun mendatang.
Secara internal, LKIP ini menjadi dasar motivasi bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
untuk dapat lebih meningkatkan kinerja kelembagaan terhadap perkembangan
tuntutan shareholders/stakeholders. Dengan demikian, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi dalam pengawasan Pemilu di
wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Cover LKIP 2019.pdf (p.1)KATA PENGANTAR 2019.pdf (p.2)Bab1-LKIP Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2019.pdf (p.3-12)Bab2-LKIP Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2019.pdf (p.13-19)Bab3-LKIP Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2019.pdf (p.20-33)Bab4-LKIP Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2019.pdf (p.34)