Upload
others
View
14
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Buku SakuPENINDAKANPELANGGARANBagi Anggota Panwaslu KecamatanPemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Bandung
BAWASLUBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 2 | P a g e
Buku Saku Penindakan Pelanggaran
Bagi Anggota Panwaslu Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Bandung
Tim Penyusun
Pengarah :
Januar Solehuddin
Komarudin
Hedi Ardia
Ari Ariyanto
Kahpiana
Pembina : Rudy Hartono
Penulis :
M. Adriansyah Prayuda
Rifa Nuraeni
Husni Abdul Aziz
Hasan Santosa
Diterbitkan oleh:
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung
Jalan Raya Soreang No. 141 Soreang
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 3 | P a g e
DAFTAR ISI 1. Pendahuluan .......................................................................................................................... 4
1.1 Latar Belakang ..................................................................................................................... 4
1.2 Pemilihan Kepala Daerah Serentak ........................................................................................ 5
2 Prinsip-prinsip Penegakan Hukum Pemilu ............................................................................... 6
2.1 Pengertian Hukum Administrasi Negara ................................................................................ 6
2.2 Fungsi Hukum Adminitrasi Negara ......................................................................................... 7
2.2.1 Fungsi Normatif Hukum Administrasi Negara............................................................... 7
2.2.2 Fungsi Instrumental Hukum Administrasi Negara ..................................................... 7
2.2.3 Fungsi Jaminan Hukum Administrasi Negara............................................................. 8
2.2.4 Etika Penyelenggaraan Pemilu ...................................................................................... 8
3. Jenis-Jenis Pelanggaran ....................................................................................................... 11
3.1 Tata Cara Penerimaan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan ................................. 12
3.1.1 Penerimaan Laporan .................................................................................................. 12
3.1.2 Temuan Dugaan Pelanggaran .................................................................................... 17
3.2 Pelapor, Isi Laporan dan Batas Waktu Pelaporan ............................................................. 21
3.3 Syarat Formil dan Materil Laporan ................................................................................... 21
3.4 Bentuk-bentuk Formulir Penindakan Pelanggaran ............................................................ 22
4. Proses Penindakan Pelanggaran ........................................................................................... 24
5. Penanganan Pelanggaran dalam kondisi Covid-19 .................................................................. 40
Daftar Pustaka ........................................................................................................................... 41
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 4 | P a g e
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang
Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara
demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu
ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung
oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan
pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan sebagaimana dirubah menjadi Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bawaslu hadir sebagai salah
satu kesatuan dari Penyelenggaraan Pemilihan bersama dengan KPU dan DKPP yang
memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemilihan. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah
dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara
serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Untuk menghadapi kompleksitas penyelenggaraan tahapan Pemilihan dan modus
pelanggaran yang terus mengalami perkembangan dan dinamika yang cukup signifikan,
Bawaslu Kabupaten Bandung perlu memiliki konsep yang komprehensif dan mendalam
supaya dapat menyeragamkan pemahaman bagi jajaran sampai dengan Pengawas TPS
terhadap pelaksanaan serta penerapan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016. Penyeragaman konsep ini diharapkan mampu
meminimalisasi perbedaan penafsiran terhadap penerapan hukum dalam rangka
melaksanakan tugas dan wewenang jajaran pengawas pemilihan di masing-masing tingkat.
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 5 | P a g e
1.2 Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu sistem pemilihan yang dilakukan
untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota yang masing masing sebagai kepala
pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dasar konstitusional sistem
Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan
Walikota masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota
dipilih secara demokratis”. Frasa “dipilih secara demokratis” mengundang tafsir bahwa
Kepala Daerah dapat dipilih secara tidak langsung atau dipilih secara langsung oleh rakyat.
Dengan melalui proses perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah yang cukup panjang,
akhirnya sampai pada satu keputusan, yaitu bahwa saat ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat lokal. Dengan sistem
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, rakyat lokal/masyarakat mempunyai hak penuh
dalam menentukan corak pemerintahan daerah melalui para wakil rakyat yang dipilih. Dasar
hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, yaitu diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang yang telah diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang
ini juga disebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara serentak di seluruh
wilayah Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Pemilihan
dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 6 | P a g e
2. Prinsip-prinsip Penegakan Hukum Pemilu
2.1 Pengertian Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan
administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap
sikap tindak administrasi , dan melindungi administrasi Negara itu sendiri. Berdasarkan
definisi tersebut dalam hukum administrasi Negara terkandung dua aspek, yaitu pertama
aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara
itu melakukan tugasnya.; kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum
antara alat perlengkapan administrasi Negara atau Pemerintah dengan para warga
negaranya.
Dapatlah disebutkan bahwa hukum administrasi adalah hukum yang berkenaan dengan
pemerintahan dalam arti sempit. Secara garis besar mengatur hal-hal antara lain :
a. perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik,
b. kewenangan pemerintah (dalam melakukan perbuatan dibidang public tersebut),
didalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah
menggunakan kewenangannya;penggunaan kewenangan ini dituangkan dalam bentuk
instrument hukum sehingga diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan
instrument hukum,
c. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atas penggunaan kewenangan
pemerintah itu.
b. penegakan hukum dan penerapan sanki-sanki dalam bidang pemerintahan.
Menurut Philipus M. Hadjon, ada tiga macam fungsi HAN, yakni fungsi normatif,
fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan satu sama lain.
Fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah jelas berkaitan erat
dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah
untuk menggunakan kekuasaan memerintah dan pada akhirnya norma pemerintahan dan
instrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi Warga
Negara.1
1Philipus M. Hadjon, dkk., Pengantar Hukum Adinimitrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University,
2008), hal 21.
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 7 | P a g e
2.2 Fungsi Hukum Adminitrasi Negara 2.2.1 Fungsi Normatif Hukum Administrasi Negara
Penentuan norma HAN dilakukan melalui beberapa tahap. Untuk dapat menemukan
normanya perlu melihat serangkaian peraturan perundang-undangan. Artinya,
peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja kita temukan dalam
undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-
keputusan Tata Usaha Negara yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Pada
umumnya ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan HAN hanya memuat
norma-norma pokok atau umum, sementara periciannya diserahkan pada peraturan
pelaksanaan.
Setiap tindakan pemerintah dalam negara hukum harus didasarkan pada asas
legalitas. Hal ini berarti ketika pemerintah akan melakukan tindakan, terlebih dahulu
mencari apakah legalitas tindakan tersebut ditemukan dalam undang-undang. Jika
tidak terdapat dalam UU, pemerintah mencari dalam berbagai peraturan perundang-
undangan terkait. Ketika pemerintah tidak menemukan dasar legalitas dari tindakan
yang akan diambil, sementara pemerintah harus segera mengambil tindakan, maka
pemerintah menggunakan kewenangan bebas yaitu dengan menggunakan Freies
Ermessen.
2.2.2 Fungsi Instrumental Hukum Administrasi Negara
Pemerintah dalam melakukan berbagai kegiatannya menggunakan instrumen
yuridis, seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan sebagainya.
Dalam Negara di era sekarang ini khususnya yang menganut type welfare state,
pemberian kewenangan yang luas bagi pemerintah merupakan konsekuensi logis,
termasuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menciptakan berbagai
instrumen yuridis sebagai sarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Pembuatan instrumen yuridis oleh pemerintah harus didasarkan pada ketentuan
hukum yang berlaku atau didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan. Hukum Administrasi Negara memberikan beberapa
ketentuan tentang pembuatan instrumen yuridis, sebagai contoh mengenai
pembuatan keputusan.
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 8 | P a g e
2.2.3 Fungsi Jaminan Hukum Administrasi Negara
Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga diberikan bilamana
sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan
perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri, dilakukan terhadap sikap
tindakannya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis. Dengan kata lain, melindungi administrasi negara dari melakukan
perbuatan yang salah menurut hukum.
Di dalam negara hukum Pancasila, perlindungan hukum bagi rakyat diarahkan
kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan
rakyat, menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musayawarah
serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha menyelesaikan sengketa
antara pemerintah dengan rakyat.
2.2.4 Etika Penyelenggaraan Pemilu Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethios yang berarti karakter, watak
kesusilaan atau adat kebiasaan dimana etika berhubungan erat dengan konsep
individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap
sesuatu yang dilakukan. Menurut Frans Magnis Suseno, etika adalah suatu ilmu yang
membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral
tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab
berhadapan dengan berbagai ajaran moral.2 Dengan demikian etika mengandung
makna nilai kebaikan dan kemanusiaan setiap umat manusia.
Sebagaimana disebutkan diatas bahwa etika mengandung nilai kebaikan,
maka adalah suatu keniscayaan bahwa semua Penyelenggara Negara harus
menjadikan nilai-nilai kebaikan tersebut sebagai pedoman dalam bertindak atau
dalam mengambil keputusan, tidak terkecuali penyelenggara pemilu. Pemilihan
umum merupakan sarana dan instrument dalam rangka menghimpun semua
kekuatan politik yang terpolarisasi dalam panggung politik menjadi satu suara yang
pada rangkaian berikutnya bukan lagi sebagai aspirasi politik semata, tetapi memuat
cita-cita dan harapan akan suatu kehidupan yang lebih baik dan layak. Dengan
demikian penyelenggaraan Pemilu harusdilaksanakan secara demokratis agar tujuan
pelaksanaan pemilu tersebut terpenuhi. Pemilu yang demokratis hanya dapat
dicapai apabila pihak –pihak yang terlibat menerapkan nilai-nilai kebaikan (etika),
utamanya Penyelenggara Pemilu.
2 Frans Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral (Yogyakarta: Kanisius,1987),
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 9 | P a g e
Dalam praktek selama ini di Indonesia, nilai-nilai etika sering diabaikan terutama
oleh Penyelenggara Negara. Dalam Penyelenggaraan Pemilu banyak sekali fakta
ketidakwajaran yang ditemukan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu itu
sendiri melalui praktek terselubung dengan peserta pemilu. Untuk memperbaiki
keadaan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu mengamanahkan Pembentukan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pengaduan
dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kose etik yang dilakukan oleh jajaran
KPU dan Bawaslu. Berdasarkan Undang tersebut juga mengamanahkan penyusunan
dan penetapan kode etik yang berlaku bagi jajaran KPU dan Bawaslu. Adapun Kode
etik tersebut dituangkan dalam dokumen Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan
DKPP. Berdasarkan peraturan kode etik tersebut terdapat prinsip-prinsip yang harus
dipatuhi oleh jajaran penyelenggara pemilu yaitu:
a. Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;
b. Bersikap dan bertindak non partisan dan imparsial;
c. Bertindak transparan dan akuntabel;
d. Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya;
e. Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;
f. Bertindak profesioanal; dan
g. Administrasi Pemilu yang akurat.
Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
a. bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu;
b. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
c. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;
d. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
e. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih;
f. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;
g. tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 10 | P a g e
h. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;
i. menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya;
j. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
k. tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu.
Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan
yurisdiksinya;
c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.
Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, Penyelenggara
Pemilu berkewajiban:
a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-
undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;
b. membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan
keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan;
c. menata akses publik secara efektif dan masuk akal serta efisien terhadap
dokumen dan informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja
lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;
e. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;
f. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai
keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu; dan
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 11 | P a g e
g. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan
publik.
3. Jenis-Jenis Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah, terdapat 4 (empat) jenis pelanggaran, yaitu
pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik dan
pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masiv) :
Pelanggaran
Adminitrasi
Pelanggaran Kode
Etik
Pelanggaran Pidana Pelanggaran
Terstruktur, Sistematis
dan Masiv
Pelanggaran yang
meliputi tata cara,
prosedur, dan
mekanisme yang
berkaitan dengan
administrasi
pelaksanaan
Pemilihan dalam
setiap tahapan
penyelenggaraan
Pemilihan di luar
tindak pidana
Pemilihan dan
pelanggaran kode
etik penyelenggara
Pemilihan
Pelanggaran
terhadap etika
penyelenggara
Pemilihan yang
berpedoman pada
sumpah dan/atau
janji sebelum
menjalankan
tugas sebagai
penyelenggara
Pemilihan
Pelanggaran atau
kejahatan terhadap
ketentuan Pemilihan
sebagaimana diatur
dalam Undang-
Undang Pemilihan
Pelanggaran yang
dilakukan oleh calon
dan/tim kampanye
dalam bentuk
menjanjikan dan/atau
memberikan uang
atau materi lainnya
untuk mempengaruhi
penyelenggara
pemilihan dan/atau
pemilih yang
dilakukan secara
terencana dan meluas
dengan melibatkan
struktur
pemerintahan atau
penyelenggara
pemilihan yang dapat
mempengaruhi hasil
pemilihan secara
langsung.
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 12 | P a g e
3.1 Tata Cara Penerimaan Laporan dan Temuan Pelanggaran
Pemilihan
3.1.1 Penerimaan Laporan
➢ Pengawas Pemilihan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pelapor ➢ Peserta Pemilihan dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran dapat diwakili
tim kampanye dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilihan disertai
dengan surat kuasa.
➢ Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada Pengawas Pemilihan
sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan paling lambat 7
(tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran.
➢ Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan disampaikan secara langsung di Kantor
Bawaslu atau di Kantor Pengawas Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir Model
A.1.
➢ Pelapor menandatangani formulir penerimaan laporan dugaan pelanggaran
Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir Model A.1.
➢ Dalam mengisi formulir penerimaan laporan (Formulir Model A.1), Pelapor
melengkapi isian dalam formulir dan menyertakan hal-hal sebagai berikut:
fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau kartu identitas lain; dan
nama serta alamat saksi
➢ Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota dapat dilimpahkan atau diteruskan secara berjenjang kepada
Pengawas Pemilihan untuk ditindaklanjuti.
PELAPOR
Organisasi
kemasyarakatan dalam
negeri yang terdaftar
di Pemerintahan
Lembaga pemantau
pemilihan asing
Peserta
Pemilihan
Pemantau
Pemilihan
WNI yang mempunyai
hak pilih pada
pemilihan setempat
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 13 | P a g e
➢ Pelimpahan atau penerusan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 1 (satu) hari
sejak laporan diterima.
➢ Pengawas Pemilihan memastikan identitas Pelapor:
Pelapor adalah WNI mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat,
dilakukan pencocokan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
Pelapor adalah peserta Pemilihan atau dapat diwakili tim kampanye dan/atau
pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilihan disertai dengan surat kuasa.
Pelapor adalah pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh
akreditas dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan
wilayah pemantauannya.
Jika syarat sebagai Pemantau Pemilihan belum terpenuhi, laporan dapat
masuk dalam kategori WNI yang mempunyai hak pilih pada pemilihan
setempat.
➢ Pengawas Pemilihan meneliti pemenuhan syarat formal dan syarat materil.
➢ Dalam hal syarat formal dan syarat materiel belum terpenuhi, petugas penerima
laporan melakukan konfirmasi kepada Pelapor untuk segera melengkapi persyaratan
dengan memperhatikan batas waktu pelaporan.
➢ Dalam hal laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat formil tetapi
memenuhi syarat materil, menjadi informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang
ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilihan dengan melakukan penelusuran untuk
dapat dijadikan Temuan.
➢ Dalam hal laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat materil,
Pengawas Pemilihan melakukan kajian bahwa laporan tidak dapat diterima.
➢ Dalam hal laporan dugaan pelanggaran Pemilihan memenuhi syarat formal dan
syarat materil, petugas penerima laporan melakukan penomoran register pada tanda
bukti penerimaan laporan (Formulir Model A.3) menggunakan penomoran yang
sama dengan nomor pada formulir penerimaan laporan (Formulir Model A.1).
Format penomoran register dibuat sesuai ketentuan dalam lampiran Peraturan
Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017.
➢ Tanda bukti penerimaan laporan dugaan pelanggaran (Formulir Model A.3) dibuat
dalam 2 (dua) rangkap.
➢ Petugas penerima laporan wajib memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti
penerimaan laporan kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas
Pemilihan.
➢ Petugas penerima laporan melakukan pencatatan atas penerimaan laporan tersebut
dalam buku register penerimaan laporan.
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 14 | P a g e
Model A.1
PENERIMAAN LAPORAN Nomor : …./LP/.........../BULAN…/TAHUN….
Nasional : …………. Provinsi : …………. Kabupaten/Kota : …………. Kecamatan : …………. Desa/Kelurahan : …………. 1. Pelapor
a. Nama :......................................... b. Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM) : ........................................ c. Tempat/Tgl Lahir : ........................................ d. Jenis Kelamin : ........................................ e. Pekerjaan : ........................................ f. Kewarganegaraan : ........................................ g. Alamat : ........................................ h. No. Telp/HP : ........................................ i. Fax : ........................................ j. E-Mail : ........................................
2. Peristiwa yang dilaporkan
a. Peristiwa : .......................................................... b. Tempat Kejadian : .......................................................... c. Hari dan Tanggal Kejadian : .......................................................... d. Waktu Kejadian : .......................................................... e. Terlapor : .......................................................... f. Alamat Terlapor** : .......................................................... g. No. Telp/HP Terlapor : ..........................................................
3. Saksi – saksi
1. Nama : ............................................................................ Alamat** : ............................................................................ No. Telp/Hp : ............................................................................
2. Nama : ............................................................................ Alamat** : ............................................................................ No. Telp/Hp : ............................................................................ 3. Nama : ............................................................................ Alamat** : ............................................................................ No. Telp/Hp : ............................................................................
4. Bukti-Bukti* :
a. ........................................................................................................... b. ........................................................................................................... c. ...........................................................................................................
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 15 | P a g e
CAP
5. Uraian singkat kejadian: ……………………………………………………………………………………........ ……………………………………………………………………………………........ ……………………………………………………………………………………........ ……………………………………………………………………………………........ ……………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………........ Dilaporkan di :
Hari dan Tanggal : Waktu : Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.
Penerima Laporan
…………………..
Pelapor
………………………
Keterangan: *tidak wajib diisi.
**jika alamat tempat tinggal lengkap tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan terlapor.
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 16 | P a g e
CAP
Model A.3
TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN No....../LP/........ /../201..
Telah diterima dari Nama : Organisasi : Alamat : No. Telp/HP : Hari dan Tanggal : Waktu : _________, _______________** Diterima oleh, ________________ _________________ Penerima Laporan Pelapor Keterangan: * Sesuai dengan Nomor laporan. ** Tempat, tanggal, bulan, tahun.
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 17 | P a g e
3.1.2 Temuan Dugaan Pelanggaran
➢ Hasil pengawasan Pengawas Pemilihan dituangkan ke dalam Formulir Model A Pengawasan.
➢ Jika hasil pengawasan (Formulir Model A Pengawasan) diduga terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, maka disampaikan dalam rapat pleno pengawas Pemilu untuk diputuskan menjadi temuan.
➢ Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan ditetapkan melalui rapat pleno paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan dugaan pelanggaran.
➢ Pengisian formulir temuan (Formulir Model A.2 Temuan) memperhatikan syarat sebagai berikut:
a. Penemu dugaan pelanggaran merupakan pengawas Pemilihan;
b. Waktu temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan dugaan pelanggaran;
c. Identitas pelaku; dan
d. Peristiwa dan uraian kejadian.
➢ Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang telah ditetapkan melalui rapat pleno dilakukan registrasi dengan penomoran sesuai ketentuan dalam lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017.
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 18 | P a g e
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU __________________________________________________________________ I. Data Pengawas Pemilu: Nama Pelaksana Tugas Pengawasan :……..…………………………………… Jabatan* :………………………………………….. Nomor Surat Perintah Tugas :…….……………………………………. Alamat** :….………………………………………. II. Kegiatan Pengawasan***: 1. Kegiatan I
a. Bentuk : …………………………………………………………… b. Tujuan : …………………………………………………………… c. Sasaran : …………………………………………………………… d. Waktu Dan Tempat : ……………………………………………………………
2. Kegiatan II a. Bentuk : …………………………………………………………… b. Tujuan : …………………………………………………………… c. Sasaran : …………………………………………………………… d. Waktu Dan Tempat : ……………………………………………………………
3. Kegiatan III a. Bentuk : …………………………………………………………… b. Tujuan : …………………………………………………………… c. Sasaran : …………………………………………………………… d. Waktu Dan Tempat : ……………………………………………………………
III. Informasi Dugaan Pelanggaran : 1. Peristiwa
a. Peristiwa :.......................................... b. Tempat Kejadian :.......................................... c. Waktu Kejadian :.......................................... d. Pelaku***** :.......................................... e. Alamat :...........................................
2. Saksi – saksi :
1. Nama : ..................................................................... Alamat : .....................................................................
2. Nama : ..................................................................... Alamat : .....................................................................
3. Bukti-Bukti :
a. ............................................................................................................ b. ............................................................................................................ c. ............................................................................................................
4. Uraian singkat Dugaan Pelanggaran :
……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….
………, ............................, 20...…..
Pelaksana Tugas,
…………………………..
Formulir Model A
KOP
LEMBAGA*
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 19 | P a g e
Model A2
FORMULIR TEMUAN
Nomor :…./TM/.......... /BULAN…/TAHUN…. Nasional : ………………….……. Provinsi : …………………….…. Kabupaten/Kota : ………………….……. Kecamatan : ………………….……. Desa/Kelurahan : ………………….…….
1. Data Pengawas
a. Nama : ............................................. b. Jabatan : ............................................. c. Alamat : .............................................
2. Peristiwa yang dilaporkan
a. Peristiwa : .............................................................. b. Tempat Kejadian : .............................................................. c. Hari dan Tanggalditemukan : .............................................................. d. Waktu Kejadian : .............................................................. e. Terlapor : .............................................................. f. Alamat Terlapor** : .............................................................. g. No. Telp/HP Terlapor : ..............................................................
3. Saksi – saksi
1. Nama : ................................................................................. Alamat** : ................................................................................. No. Telp/Hp : ................................................................................. 2. Nama : ................................................................................. Alamat** : ................................................................................. No. Telp/Hp : .................................................................................
4. Bukti-Bukti :
a. ................................................................................................................ b. ................................................................................................................ c. ................................................................................................................ d. ................................................................................................................ e. ................................................................................................................
5. Uraian singkat kejadian :
……………………………………………………………………………………................... ………………………………………………………………………………………………………
Pengawas Pemilu,
…………………......... Penerima Temuan, .................................
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 20 | P a g e
BAGAN PROSES TEMUAN
HASIL PENGAWASAN
RAPAT PLENO
➢ Hari temuan dihitung sejak hari saat Pengawas Pemilihan mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan.
TERDAPAT DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN
TIDAK TERDAPAT DUGAAN
PELANGGARAN PEMILIHAN
REGISTRASI
TEMUAN BUKAN TEMUAN
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 21 | P a g e
3.2 Pelapor, Isi Laporan dan Batas Waktu Pelaporan
3.3 Syarat Formil dan Materil Laporan
Syarat Formil Syarat Materil
a. Pihak-pihak yang berhak melaporkan
b. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
c. Keabsahan laporan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan yang melaiputi: i. Kesesuaian tanda tangan
dalam formulir laporan dengan kartu identitas;
ii. Tanggal dan waktu pelaporan.
a. Identitas pelapor; b. Nama dan alamat terlapor; c. Peristiwa dan uraian kejadian; d. Waktu dan tempat peristiwa terjadi; e. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa
terjadi; dan f. Barang bukti yang mungkin diperoleh
atau diketahui.
Pelapor Isi Laporan Batas Waktu Laporan
Laporan dapat diajukan oleh: 1. Warga Negara Indonesia
yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat;
2. Pemantau Pemilihan; dan / atau
3. Peserta Pemilihan.
Laporan yang disampaikan berisi: 1. nama dan alamat
pelapor; 2. pihak terlapor; 3. waktu dan tempat
kejadian perkara; dan
4. uraian kejadian
Laporan disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui pelanggaran Pemilu.Laporan yang disampaikan dituangkan dalam Formulir Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu (Formulir Model A.1).
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 22 | P a g e
PEMILIH
PEMANTAUPEMILU
PESERTAPEMILU
LAPORANPELANGGARAN
PEMILU
P
ENGAWAS
PEMILU
PENGKAJIANKLARIFIKASI
PENGUMPULAN BUKTIPEMBERKASAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI
PELANGGARANPIDANA
3 HR3HR/5HR
PELANGGARAN KODE ETIK
BUKAN PELANGGARAN
SENGKETA PEMILU
ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI/WALIKOTA
3.4 Bentuk-bentuk Formulir Penindakan Pelanggaran
NO JENIS FORMULIR FUNGSI/KEGUNAAN
1. MODEL A HASIL PENGAWASAN 2. MODEL A.1 PENERIMAAN LAPORAN
3. MODEL A.2 FORMULIR TEMUAN
4. MODEL A.3 TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN
5. MODEL A.4 UNDANGAN KLARIFIKASI
6. MODEL A.5 BERITA ACARA SUMPAH/JANJI
7. MODEL A.6 BERITA ACARA KETERANGAN AHLI
8. MODEL A.7 BERITA ACARAS KLARIFIKASI 9. MODEL A.8 KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN
10. MODEL A.9 SURAT PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
11. MODEL A.10 SURAT PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
12. MODEL A.11 SURAT PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN PIDANA 13. MODEL A.12 SURAT PENERUSAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA
14. MODEL A.13 STATUS LAPORAN
ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA ALUR
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 23 | P a g e
ALUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
ALUR PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK
UU 10/2016
TINDAKPIDANA
PS. 146
DITERUSKAN MELALUI
PENGAWAS PEMILU
PENYIDIKPOLISI
SELESAI
TIDAKDITERUSKAN
BUKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN
KURANG BUKTI
DIHENTIKAN DEMI HUKUM
JAKSA
PN
SELESAIPT
SELESAI
7 HR14 HR
3 HRTDK
DITERUSKAN
SELESAI
BUKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN
KURANG BUKTI
DIHENTIKAN DEMI HUKUM
PERPPU No 1 TH 2014
5 HR
7 HR
3 HR
BANDING 3 HR
3 HR
REKOMENDASI PENGAWAS
PEMILU
DITERUSKAN DKPP
DIBERI SANKSI :
•TEGURAN
•PEMBERHENTIAN
DIREHABILITASI
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 24 | P a g e
4. Proses Penindakan Pelanggaran
Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan
Pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UU No. 10 Tahun 2016.
➢ Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PKD, dan
Pengawas TPS menemukan dan/atau menerima laporan pelanggaran Pemilihan
pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
➢ Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud diatas dapat disampaikan
oleh:
1) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan
setempat;
2) pemantau Pemilihan; atau
3) peserta Pemilihan.
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 25 | P a g e
➢ Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan secara tertulis yang memuat paling
sedikit:
1) nama dan alamat pelapor;
2) pihak terlapor;
3) waktu dan tempat kejadian perkara; dan
4) uraian kejadian.
➢ Temuan/Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada Pengawas Pemilihan
paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran
Pemilihan.
➢ Temuan/Laporan yang mengandung dugaan tindak pidana pemilihan yang
diterima Pengawas Pemilihan dalam waktu paling lama 1X24 Jam dibahas dalam
forum Sentra Gakkumdu
➢ Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PKD, dan
Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah
laporan diterima.
➢ Dalam hal diperlukan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, PKD, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari
pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
➢ Temuan/ Laporan dugaan tindak pidana Pemilihan diteruskan kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak
diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu
Kecamatan.
➢ Selama waktu penanganan dugaan pelanggaran tersebut, Pengawas Pemilihan
melakukan pengkajian terhadap laporan/temuan yang telah diregister.
➢ Dalam proses pengkajian, Pengawas Pemilihan dapat meminta kehadiran Pelapor,
Terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi untuk diklarifikasi
atau ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah;
➢ Pengawas Pemilihan memberikan surat undangan kepada para pihak yang hendak
dimintai keterangan/klarifikasi dengan menggunakan Formulir Model A.4
Waktu Penindakan Dugaan Pelanggaran
3 + 2 = 5 Hari
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 26 | P a g e
CAP
Model A.4
KOP PENGAWAS PEMILU
Nomor : Hal : Undangan Klarifikasi Kepada Yth ………………………………………. di -…………………...............….. 1. Dasar :
a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pengawasan Pemilihan Umum. 2. Berdasarkan Laporan/Temuan* Nomor………………….., bersama ini kami Bawaslu/
BawasluKabupaten/Kota/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan mengundang Sdr. ……………………………….. untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi perihal................................................................................................**
3. Klarifikasi akan dilaksanakan pada: a. Hari dan Tanggal : b. Waktu : c. Pukul : d. Tempat : e. Bertemu dengan :
4. Demikian untuk menjadi maklum.
_________, _______________***
PENGAWAS PEMILU..............****
KETUA,
.............................................
Keterangan *Coret yang tidak perlu. **Uraikan secara jelas klarifikasi yang akan dilakukan. *** Tempat, tanggal, bulan, tahun. disesuaikan **** Sesuai dengan nama lembaga.
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 27 | P a g e
➢ Sebelum dimintai keterangan/klarifikasi, Pelapor, Terlapor dan/atau Saksi diminta
untuk mengisi Formulir Model A.5 yang dibubuhi materai. Sementara untuk Ahli
yang hendak dimintai keterangan diminta untuk mengisi Formulir Model A.6
Model A.5
KOP PENGAWAS PEMILU
KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI
Pertanyaan:
Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji?
Jawaban:
Ya, saya bersedia/tidak bersedia …………..
---------Pada hari ini …… tanggal ….bulan ……., pukul ………WIB/WITA/WIT, saya: ------------------------------------: _________________: -------------------------------------
Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama ....…………….*terkait dengan ……………………...................……..** Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ ………. (bagi yang beragama ………...)*, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.
Saya yang bersumpah/berjanji,
Meterai Rp 6000
………………………….
(Nama dan tandatangan)
Keterangan: * Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah. ** Disesuaikan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 28 | P a g e
Model A.6
KOP PENGAWAS PEMILU
KETERANGAN AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI
Pertanyaan:
Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah/janji?
Jawaban:
Ya, saya bersedia/tidak bersedia …………..
---------Pada hari ini …… Tanggal ….bulan ……., pukul ………WIB/ WITA/ WIT, saya:
-----------------------------------:_____________________: ---------------------------------
Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni
agama …………….* terkait dengan .....................…………………………..**
Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ ……….. (bagi yang beragama .………..)*, bahwa saya
akan memberi keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan
dalam bidang keahliannya.
Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama
dan kepercayaan yang saya anut.
Saya yang bersumpah,
Meterai Rp 6000
………………………….
(Nama dan tandatangan)
Keterangan:
* Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah.
** Disesuaikan dengan keterangan yang akan disampaikan.
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 29 | P a g e
➢ Keterangan/klarifikasi yang diberikan oleh Pelapor,Terlapor, Saksi dan/atau Ahli
oleh Pengawas Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Formulir Model
A.7
Model A.7
KOP PENGAWAS PEMILU BERITA ACARA KLARIFIKASI
---------Pada hari ini …… Tanggal ….bulan …….tahun....., pukul ……… WIB/ WITA/ WIT, saya---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------: ___________________ : ----------------------------------- Anggota Bawaslu/ Bawaslu Kabupaten/Kota/Kecamatan *, dan bertindak atas nama lembaga (Bawaslu/ Bawaslu Kabupaten/Kota/ Panwaslu Kabupaten/Kota/Kecamatan…………*), telah meminta keterangan dari seorang yang bernama: -----------------------------------: __________________: ----------------------------------- Dilahirkan di .......... tanggal ..........Bulan ..........Tahun .......... (umur ..........Tahun), pekerjaan .........., Agama: .........., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di ……………………................................................................................................ Dia (.................) didengar keterangannya sebagai …………………………., terkait dengan…………………………...........................................................................................………………………….............................................................................. Atas pertanyaan Saya, selaku Anggota Bawaslu/ BawasluKabupaten/Kota/ BawasluKabupaten/Kota/Kecamatan*, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut: PERTANYAAN:
Pertanyaan Pembuka
01. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan di atas ……………? 01. .......................Jawaban).----------------------------------------------
02. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan adanya.................?---------------------------------------------------------- 02. .......................Jawaban).----------------------------------------------
03. Mengertikah Saudara mengapa dimintai keterangan seperti saat ini? Jelaskan! -------- 03. .......................Jawaban).----------------------------------------------
Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus)* 04. .............................................................................................................**--
04. .......................Jawaban).------------------------------------------ 05. .............................................................................................................**--
05. .......................Jawaban).------------------------------------------ 06. .............................................................................................................**--
06. .......................Jawaban).----------------------------------------------
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 30 | P a g e
Pertanyaan Penutup 07. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan
sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum?-------------------------07. .......................Jawaban).------------------------------------------
08. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?----------------------------------------------------------------- 08. .......................Jawaban).------------------------------------------
09. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ? --------------------------------------------------------------------------- 09. .......................Jawaban).------------------------------------------
10. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?.-- 10. .......................Jawaban).------------------------------------------
------Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Panwas, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp.6.000,- seperti di bawah ini.-----------------------
YANG MEMBERI KETERANGAN,
(……………………………………)
---------- Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di .........., pada hari .......... tanggal ..........Tahun 20...........--------------------------------------------------------------------
YANG MEMINTA KETERANGAN,
( ………………………………..)
Keterangan *Coret yang tidak perlu
**Pengawas Pemilu menambah pertanyaan lebih detail untuk menggali informasi atau kesesuaian keterangan saksi serta mendapatkan bukti dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus.
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 31 | P a g e
➢ Sesuai Pasal 37 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan
Pemilihan Umum. Bahwa Pengawas Pemilu dapat meminta kehadiranPelapor,
Terlapor Pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi, dan/atau Ahli untuk didengar
keterangan dan/atau klarifikasinya dibawah sumpah,. Keterangan dan/atau
klarifikasi dibuat dalam Berita Acara klarifikasi dengan menggunakan Formulir Model
A-8.
➢ bahwa dalam proses pengkajian laporan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat
meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, Saksi dan/atau Ahli untuk didengar
keterangan dan/atau klarifikasinya.
➢ Klarifikasi bertujuan menguji kebenaran, atau melengkapi informasi yang telah
diperoleh, atau mendapatkan suatu informasi yang diperlukan dari seseorang
melalui proses tanya jawab.
➢ Pengawas Pemilu mengundang Pihak-Pihak yang akan dimintai
keterangan/klarifikasinya secara layak, mengingat keterbatasan waktu. undangan
klarifikasi disampaikan dalam kondisi dan situasi yang layak sehingga pihak yang
diundang untuk klarifikasi dapat menerima dan bisa hadir.
➢ Undangan klarifikasi disampaikan dan untuk kepentingan substansi klarifikasi,
Pengawas Pemilu dapat menyesuaikan isi surat undangan klarifikasi dengan konteks
laporan yang sedang ditangani.
➢ Proses klarifikasi dilakukan dengan membuat Berita Acara yang berisi pertanyaan
dan jawaban. Berita Acara Klarifikasi dibuat rangkap dan ditandatangani oleh kedua
pihak (yang melakukan kalrifikasi dan yang dimintakan klarifikasi). Tanda tangan
dilakukan oleh salah satu pihak diatas materai.
➢ Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua jika adanya dugaan pelanggaran
tindak pidana Pemilihan terhadap laporan/temuan pelanggaran paling lama 5 (lima)
hari sejak laporan/temuan diterima oleh Pengawas Pemilihan. Pengawas Pemilihan
melakukan kajian terhadap hasil klarifikasi dan rapat pleno yang telah dilakukan
dengan menggunakan Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran.
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 32 | P a g e
CAP
Model A.8
KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN
*Nomor : .....................
Nasional :………….
Provinsi :………….
Kabupaten/Kota :………….
Kecamatan :………….
Desa/Kelurahan :............
I. Pokok Masalah : …………………………………………………….
II. D a t a :
Pelapor/Penemu ** : .........................................................
Pekerjaan/Jabatan : .........................................................
Alamat : .........................................................
Terlapor/Pelaku*** : .........................................................
Pekerjaan : .........................................................
Alamat : .........................................................
Tanggal Laporan/Temuan : .........................................................
Tanggal Peristiwa : .........................................................
Bukti-Bukti : .........................................................
: .........................................................
: .........................................................
III. Kajian/Pembahasan :
Dasar Hukum :…........................................................
Fakta dan keterangan :...........................................................
Pembahasan/Kajian :...........……………...…………....................
IV. Kesimpulan :…………………………………….....……………….
V. Rekomendasi :………………………………………….....………….
____________, _______________****
PENGAWAS PEMILU..............*****
............................******
.............................................
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 33 | P a g e
Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan adalah penulisan hasil rangkaian proses
administrasi, pengumpulan bukti, klarifikasi, analisis hukum, kesimpulan, dan rekomendasi
atas temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilihan sebagai dasar untuk memutuskan
suatu temuan atau laporan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran, atau pelanggaran
tertentu, dan sanksi yang direkomendasikan kepada pihak yang berwenang.
Kasus Posisi Uraian singkat peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota yang dilaporkan atau ditemukan.
Data Data dan identitas pelapor dan terlapor disesuaikan dengan data identitas resmi (KTP/Paspor/SIM) dan data terlapor yang disampaikan pada saat menyampaikan laporan dan/atau pada saat memberikan keterangan.
Rekomen
dasi
Kesimpulan Kajian
Data
Kasus
Posisi
Sistematika
Kajian
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 34 | P a g e
Kajian ▪ Dasar Hukum
Dasar kewenangan Pengawas Pemilu sesuai jenjang untuk menerima laporan/temuan, menindaklanjuti laporan/temuan, dan merekomendasikan kepada pihak-pihak yang berwenang.
▪ Fakta Uraian tentang peristiwa hukum dan kejadian yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan/ditemukan dan dokumen atau informasi yang diperoleh pada saat klarifikasi.
Analisis ▪ Tentang Temuan/Laporan, Menguraikan tentang peristiwa yang
ditemukan/dilaporkan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilihan. ▪ Tentang Penemu/Pelapor, Menguraikan tentang kedudukan hukum (legal
standing) penemu/pelapor dalam menemukan/melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan.
▪ Tentang Terlapor, Menguraikan tentang pihak yang dilaporkan oleh penemu/pelapor ke Pengawas Pemilihan.
▪ Tentang Waktu Temuan/Laporan, Menguraikan tentang batas waktu temuan atau pelaporan (daluarsa) yang bersyarat untuk dilaporkan ke Pengawas Pemilihan.
▪ Tentang Dugaan Pelanggaran, Mengurai peristiwa yang dilaporkan dengan pasal-pasal yang diduga dilanggar, melakukan analisa terhadap unsur-unsur dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan, dan merumuskan pendapat hukum dengan cara mengaitkan fakta dan keterangan (fakta hukum) dengan bukti, barang bukti, dan alat bukti.
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan kajian Pengawas Pemilihan meyimpulkan hasil analisis terhadap unsur-unsur dugaan pelanggaran Pemilihan dengan mengaitkan fakta/keterangan hukum dengan bukti. Apakah laporan atau temuan dugaan pelanggaran adalah merupakan pelanggaran Pemilihan dengan menyatakan pasal-pasal yang diduga dilanggar menurut Peraturan perundangundangan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Rekomendasi Rekomendasi kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti, yaitu:
▪ Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan rekomendasi kepada DKPP dengan menggunakan Formulir Model A.9 pada lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017;
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 35 | P a g e
Model A.9
KOP BAWASLU
Nomor : …………………… Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepada Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di - ……………………. 1. Dasar :
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu, maka kasus yang dilaporkan/ ditemukan oleh ………………… dengan Nomor Laporan/Temuan ……………*(terlampir) diduga kuat merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
_________, _______________**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Ketua,
Keterangan *Coret yang tidak perlu. ** Tempat, tanggal, bulan, tahun.
CAP
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 36 | P a g e
▪ Pelanggaran administrasi Pemilihan rekomendasi kepada KPU sesuai
tingkatannya dengan menggunakan Formulir Model A.10 pada lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017
Model A.10
KOP PENGAWAS PEMILU
Nomor : …………………… Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu
Kepada Yth.
Ketua KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota/PPK/PPS/PPSLN*
di -
……………………. 1. Dasar :
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka kasus yang dilaporkan/ ditemukan oleh ………………… dengan Nomor Laporan/Temuan ……………*(terlampir) merupakan pelanggaran administrasi Pemilu, selanjutnya diteruskan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota/PPK/ PPS/ PPSLN*untuk ditindaklajuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
_________, _______________**
Ketua Pengawas Pemilu................***
CAP
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 37 | P a g e
▪ Pelanggaran tindak pidana Pemilihan diteruskan kepada Penyidik Kepolisian sesuai tingkatannya dalam Sentra Gakkumdu dengan menggunakan Formulir Model A.11 pada lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017;
Model A.11
KOP PENGAWAS PEMILU
Nomor : …………………… Hal : Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
Kepada Yth.
Kapolri/Kapolda/Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/
Kapolsek/Metro/Kapolsekta*
di -
…………………….
1. Dasar:
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka kasus yang dilaporkan/ditemukan* oleh ………………… dengan No. Laporan/ Temuan* ……………(terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolri/Kapolda/ Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/Kapolsek/Metro/Kapolsekta* untuk ditindaklajuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum. _________, _______________**
Ketua Pengawas Pemilu...........***
CAP
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 38 | P a g e
▪ Pelanggaran hukum lainnya bukan merupakan dugaan pelanggaran Pemilihan namun termasuk dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain, diteruskan kepada instansi yang berwenang dengan menggunakan Formulir Model A.12 pada lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017.
Model A.12 KOP PENGAWAS PEMILU
Nomor : …………………… Hal : Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
Kepada Yth.
Kepala Badan/Kepala Dinas/Ketua/Direktur Jenderal/dst**
di -
…………………….
1. Dasar:
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka kasus yang dilaporkan/ditemukan* oleh ………………… dengan No. Laporan/ Temuan* ……………(terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolri/Kapolda/ Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/Kapolsek/Metro/Kapolsekta* untuk ditindaklajuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum. _________, _______________**
Ketua Pengawas Pemilu...........***
Keterangan *Coret yang tidak perlu. ** Tempat, tanggal, bulan, tahun. ***Disesuaikan dengan nama lembaga.
CAP
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 39 | P a g e
CAP
▪ Pengawas Pemilihan wajib mengumumkan status penanganan pelanggaran Pemilihan dalam Formulir Model A.13 yang ditempatkan di papan pengumuman Sekretariat Pengawas Pemilihan atau dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat.
Model A.13
KOP PENGAWAS PEMILU
PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:
No.
NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILU*
DAN TERLAPOR/PELAKU
NOMOR LAPORAN/TEMUAN
STATUS LAPORAN/TEMUAN
INSTANSI TUJUAN/ ALASAN
Keterangan: 1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan:
a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.** b. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.** c. Penyidik di Mabes Polri/ Polda/Polwil/Polwiltabes/Polres/ Metro/Polsek/Polsekta.** d. Instansi lain.
2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena: a. Temuan/ Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan materiil
pelaporan. b. Temuan/ Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu. c. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. d. Alasan lainnya..............
Diumumkan -------,--------- 20..…*** Pengawas Pemilu.....****, …………………………..
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 40 | P a g e
5. Penanganan Pelanggaran dalam kondisi Covid-19
Dalam kondisi pandemi Covid-19 penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kembali
dilanjutkan setelah terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 akan tetapi pasca terbitnya Perppu
tersebut tidak mempengaruhi proses penanganan pelanggaran, oleh karena itu untuk menyesuaikan
dengan kondisi pandemi yang di hadapi di tengah proses penyelenggaraan pilkada Bawaslu
menerbitkan regulasi Perbawaslu no 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran,
dan Penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non Alam Corona Virus
Disease 2019 ( Covid-19).
. Secara garis besar penanganan pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 4 tahun
2020 tidak jauh berbeda dengan penanganan pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu 14 tahun
2017 hanya saja dalam penerapannya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga baik
Bawaslu Kabupaten dan juga para pihak tetap dapat melakukan proses penanganan pelanggaran
dengan aman tanpa harus takut.
Tata cara penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat
1 dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung, Penyampaian secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat disampaikan melalui surat elektronik resmi (e-
mail) kepada Bawaslu Kabupaten dan tetap memperhatikan syarat formil dan materiil sehingga
laporan tersebut dapat diregistrasi oleh petugas dengan tetap memperhatikan batas waktu
pelaporan 7 (tujuh) hari sejak diketahui. Selanjutnya Pasal 44 mengatur terkait mekanisme
pelaksanaan Klarifikasi yang dapat dilakukan melalui tatap muka atau melalui teknologi informasi
dan komunikasi berbasis daring dengan memperhatikan berita acara (BA) klarifikasi dapat dikirimkan
kepada para pihak yang akan diklarifikasi, selanjutnya pihak yang akan diklarifikasi memberika surat
pernyataan bersedia diambil klarifikasi melalui teknologi informasi dan klarifikasi dilakukan
perekaman. Proses klarifikasi melalui teknologi informasi bertujuan untuk melindungi para pihak.
Tata cara penanganan pelanggaran Adminitrasi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dapat dilakukan melalui tatap muka dan/atau melalui teknologi
informasi dan komunikasi berbasis daring.
Tata cara penanganan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dalam melakukan
rapat pembahasan di tim Sentra Gakkumdu disesuaikan dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan, baik dilakukan secara tatap muka atau dilakukan rapat melalui teknologi informasi dan
komunikasi berbasis daring. Pendampingan secara langsung sebagaimana diatur dalam pasal 58
dapat disesuaikan dengan protokol kesehatan.
BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 41 | P a g e
Daftar Pustaka
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran,
dan Penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non Alam Corona Virus
Disease 2019 ( Covid-19)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang
perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020
Standar Operational Prosedur (SOP) Penanganan Pelanggaran
Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 15/NKB/BAWASLU/X/2015, Nomor B/38/X/2015, Nomor: KEP-153/A/JA/10/2015 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 42 of 137
POTENSI PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020 “Telaah Pengaturan Larangan Dan Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”
NON TAHAPAN
NO NON TAHAPAN
PEMILIHAN
UNDANG-UNDANG NO 10/2016
Ketentuan Umum Ketentuan Pidana
1 Tugas dan Wewenang
KPU
Pasal 9 a. menyusun dan menetapkan
Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi denganDewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannyabersifat mengikat;
b. mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
c. melakukan evaluasi
penyelenggaraan Pemilihan;
d. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota; e. memfasilitasi pelaksanaan
tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara
Pasal 193A
(1) Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
(2) Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 43 of 137
berjenjang; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
KPU dalam penyelenggaraan
Pemilihan wajib:
a. memperlakukan Calon
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
b. menyampaikan semua
informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada
masyarakat;
b.1melaksanakan dengan
segera rekomendasi
dan/atau putusan Bawaslu
mengenai sanksi
administrasi Pemilihan;
c. melaksanakan Keputusan
DKPP; dan d. melaksanakan kewajiban
lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16 (1) Anggota PPK sebanyak 5
(lima) orang yang
memenuhi syarat
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 44 of 137
berdasarkan Undang-Undang.
(1a) seleksi penerimaan anggota
PPK dilaksanakan secara
terbuka dengan
memperhatikan
kompetensi, kapasitas,
integritas, dan kemandirian
calon anggota PPK.
(2) Anggota PPK diangkat dan
diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan
paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
(4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh
sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi persyaratan. (5) PPK melalui KPU
Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga)
nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih
dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris
PPK dengan Keputusan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 45 of 137
Bupati/Walikota. Pasal 19
(1) Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang.
(2) Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.
(3) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain/Dewan Kelurahan.
Pasal 21
(1) Anggota KPPS berjumlah 7
(tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di
sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1a) Seleksi penerimaan anggota
KPPS dilaksanakan secara
terbuka dengan
memperhatikan kompetensi,
kapasitas, integritas, dan
kemandirian calon anggota
KPPS.
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 46 of 137
2 Tugas dan Wewenang
Bawaslu
Pasal 22B
Tugas dan wewenang
Bawaslu dalam
pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan
meliputi:
a. menyusun dan
menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman
teknis pengawasan untuk setiap tahapan
Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan,
pemberian rekomendasi, dan
putusan atas keberatan setelah
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah
dalam forum rapat dengar pendapat yang
keputusannya bersifat mengikat;
b. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas
putusan Bawaslu Provinsi terkait
pemilihan Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil
Pasal 193B (1) Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi
yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
(2) Ketua dan/atau anggota BawasluKabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 47 of 137
Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait
dengan Pemilihan yang diajukan oleh
pasangan calon dan/atau Partai
Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi
diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya
Partai Politik/gabungan
Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan
berikutnya; c. mengoordinasikan dan
memantau tahapan pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan;
d. melakukan evaluasi
pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan; e. menerima laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu
Provinsi dan BawasluKabupaten/Ko
ta; f. memfasilitasi
pelaksanaan tugas
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 48 of 137
Bawaslu Provinsi dan BawasluKabupaten/Kota dalam melanjutkan
tahapan pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi,
Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan
pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan secara
berjenjang;
melaksanakan tugas
dan wewenang lain
yang diberikan oleh
peraturan perundang-
undangan;
g. melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap Bawaslu
Provinsi dan BawasluKabupaten/Ko
ta; h. melakukan pembinaan
dan pengawasan
terhadap Bawaslu Provinsi dan
BawasluKabupaten/Kota;
i. menerima dan menindaklanjuti
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 49 of 137
laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan
j. menindaklanjuti rekomendasi dan/atau
putusan Bawaslu Provinsi maupun
BawasluKabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan
Pemilihan.
3 Tugas dan Wewenang
BawasluKabupaten/Kota
Pasal 30
Tugas dan wewenang
BawasluKabupaten/Kota
adalah:
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan
Pemilihan yang meliputi: 1. pelaksanaan
pengawasan rekrutmen
PPK, PPS, dan KPPS; 2. s.d 10 sama
s.d I sama
SDA
4 Tugas dan Wewenang
Bawaslu Kecamatan
Pasal 33
Tugas dan wewenang
BawasluKecamatan dalam
Pemilihan meliputi:
mengawasi tahapan
penyelenggaraan Pemilihan di
wilayah Kecamatan yang meliputi:
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 50 of 137
pemutakhiran data Pemilih
berdasarkan data kependudukan
dan penetapan Daftar Pemilih
Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
pelaksanaan Kampanye;
perlengkapan Pemilihan dan
pendistribusiannya;
pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara hasil
Pemilihan;
penyampaian surat suara dari TPS
sampai ke PPK;
proses rekapitulasi suara yang
dilakukan oleh PPK dari seluruh
TPS; dan
pelaksanaan penghitungan dan
pemungutan suara ulang,
Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan
susulan.
mengawasi penyerahan kotak suara
tersegel dari PPK kepada KPU
Kabupaten/Kota;
menerima laporan dugaan
pelanggaran terhadap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan yang
dilakukan oleh penyelenggara
Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada huruf a;
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 51 of 137
menyampaikan temuan dan laporan
kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
meneruskan temuan dan laporan
yang bukan menjadi kewenangannya
kepada instansi yang berwenang;
mengawasi pelaksanaan sosialisasi
penyelenggaraan Pemilihan;
memberikan rekomendasi kepada
yang berwenang atas temuan dan
laporan mengenai tindakan yang
mengandung unsur tindak pidana
Pemilihan; dan
melaksanakan tugas dan wewenang
lain yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan.
Penanganan
Pelanggaran
Administrasi
Pasal 135A
Pelanggaran administrasi
Pemilihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2)
merupakan pelanggaran yang
terjadi secara terstruktur,
sistematis, dan masif.
Bawaslu Provinsi menerima,
memeriksa, dan memutus
pelanggaran administrasi
Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam
jangka waktu paling lama 14
Penindakan Pelanggaran Money Politics.
Pasal 73
Penjelasan TSM
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “terstruktur”
adalah kecurangan yang dilakukan oleh
aparat struktural, baik aparat pemerintah
maupun penyelenggara Pemilihan secara
kolektif atau secara bersama-sama.
Yang dimaksud dengan “sistematis”
adalah pelanggaran yang direncanakan
secara matang, tersusun, bahkan sangat
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 52 of 137
(empat belas) hari kerja.
Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud ayat (2) harus
dilakukan secara terbuka dan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti putusan
Bawaslu Provinsi dengan
menerbitkan keputusan KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota dalam jangka
waktu paling lambat 3 (tiga) hari
kerja terhitung sejak
diterbitkannya putusan Bawaslu
Provinsi.
Keputusan KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dapat berupa sanksi
administrasi pembatalan
pasangan calon.
Pasangan calon yang dikenai
sanksi administrasi pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dapat mengajukan upaya
hukum ke Mahkamah Agung
dalam jangka waktu paling
rapi.
Yang dimaksud dengan “masif” adalah
dampak pelanggaran yang sangat luas
pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan
bukan hanya sebagian-sebagian.
Pasal 187A (Ketentuan Pidana)
Setiap orang yang dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum
menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya sebagai imbalan kepada
Warga Negara Indonesia baik secara
langsung ataupun tidak langsung untuk
mempengaruhi Pemilih agar tidak
menggunakan hak pilih, menggunakan hak
pilih dengan cara tertentu sehingga suara
menjadi tidak sah, memilih calon tertentu,
atau tidak memilih calon tertentu
sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat
(4) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan
paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan
denda paling sedikit Rp.200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pidana yang sama diterapkan kepada
pemilih yang dengan sengaja melakukan
perbuatan melawan hukum menerima
pemberian atau janji sebagaimana dimaksud
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 53 of 137
lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak keputusan KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota ditetapkan.
Mahkamah Agung memutus
upaya hukum pelanggaran
administrasi Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dalam jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak berkas perkara
diterima oleh Mahkamah Agung.
Dalam hal putusan Mahkamah
Agung membatalkan keputusan
KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota wajib
menetapkan kembali sebagai
pasangan calon.
Putusan Mahkamah Agung
bersifat final dan mengikat
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelanggaran administrasi
Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bawaslu.
pada ayat (1).
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 54 of 137
Penyelesaian Sengketa Pasal 144 (1) Putusan Bawaslu Provinsi dan
Putusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.
(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan BawasluKabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
(3) Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.
Penindakan Pelanggaran
Pidana Pemilu
Pasal 146 (1) Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan
Penguatan Sentra Gakkumdu
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 55 of 137
setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun BawasluKabupaten/Kota.
(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
(3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun BawasluKabupaten/Kota.
(4) -. (5) Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 56 of 137
(6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.
Sentra Gakkumdu Pasal 152 (1) Untuk menyamakan pemahaman
dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau BawasluKabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.
(2) Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan BawasluKabupaten/Kota.
(3) Anggaran operasional sentra penegakan hukum terpadu dibebankan pada Anggaran Bawaslu.
(4) Ketentuan mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.
(5) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada
Penguatan Sentra Gakkumdu
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 57 of 137
ayat (4) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat
Sengketa TUN Pasal 153 (1) Sengketa tata usaha negara
Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
(2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 58 of 137
Penyelesaian Sengketa
TUN
Pasal 154
(1) Peserta Pemilihan
mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU
Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada
Bawaslu Provinsi dan/atau BawasluKabupaten/Kota
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara
Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh
upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau
BawasluKabupaten/Kota telah dilakukan.
(3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan
melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara. (4) Apabila dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada
Jenis
Sengketa UU 8/2015 UU 10/2016
TUN Bawaslu:
Tiga (3) Hari
Pengajuan, 3
Hari Perbaikan,
12 Hari
Pemeriksaan
dan Keputusan
Bawaslu:
Tiga (3) Hari
Pengajuan, 3
Hari Perbaikan,
12 Hari
Pemeriksaan
dan Keputusan
PT TUN:
Tiga (3) Hari
Pengajuan, 3
Hari Perbaikan,
21 Hari
Pemeriksaan
dan Putusan
PT TUN:
Tiga (3) Hari
Pengajuan, 3
Hari Perbaikan,
15 Hari
Pemeriksaan
dan Putusan
MA
• 7 hari Pengajua
n • 30 Hari
Pemeriksaan dan Putusan
MA
• 5 hari Pengajua
n • 20 Hari
Pemeriksaan dan Putusan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 59 of 137
ayat (3) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan
bahwa gugatan tidak dapat diterima.
(5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
(6) Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.
(7) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik
Indonesia. (8) Permohonan kasasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya
putusan. (9) Mahkamah Agung Republik
Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan
kasasi sebagaimana
Perubahan Waktu Penyelesaian Sengketa
TUN
Ketentuan Hari
adalah Hari
Kalender
Ketentuan Hari
adalah Hari
Kerja
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 60 of 137
dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja terhitung sejak permohonan kasasi
diterima. (10) Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan
mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum
peninjauan kembali. (11) KPU Provinsi dan/atau KPU
Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja. (12) KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia mengenai keputusan tentang
penetapan pasangan calon peserta Pemilihan
sepanjang tidak melewati
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 61 of 137
tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
Perselisihan Hasil
Pemilihan
Pasal 156
Perselisihan hasil Pemilihan
merupakan perselisihan antara
KPU Provinsi dan/atau KPU
Kabupaten/Kota dan peserta
Pemilihan mengenai penetapan
perolehan suara hasil Pemilihan.
Perselisihan penetapan
perolehan suara hasil Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah perselisihan
penetapan perolehan suara
yang signifikan dan dapat
mempengaruhi penetapan calon
terpilih.
Pasal 157
Perkara perselisihan hasil
Pemilihan diperiksa dan diadili
oleh badan peradilan khusus.
Badan peradilan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibentuk sebelum
pelaksanaan Pemilihan serentak
nasional.
Perkara perselisihan penetapan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 62 of 137
perolehan suara tahap akhir hasil
Pemilihan diperiksa dan diadili
oleh Mahkamah Konstitusi
sampai dibentuknya badan
peradilan khusus.
Peserta Pemilihan dapat
mengajukan permohonan
pembatalan penetapan hasil
penghitungan perolehan suara
oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota kepada
Mahkamah Konstitusi.
Peserta Pemilihan mengajukan
permohonan kepada Mahkamah
Konstitusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling
lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak diumumkan
penetapan perolehan suara
hasil Pemilihan oleh KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota.
Pengajuan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilengkapi alat/dokumen
bukti dan Keputusan KPU
Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota tentang hasil
rekapitulasi penghitungan suara.
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 63 of 137
Dalam hal pengajuan
permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) kurang
lengkap, pemohon dapat
memperbaiki dan melengkapi
permohonan paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak diterimanya
permohonan oleh Mahkamah
Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi
memutuskan perkara
perselisihan sengketa hasil
Pemilihan paling lama 45 (empat
puluh lima) hari kerja sejak
diterimanya permohonan.
Putusan Mahkamah Konstitusi
sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) bersifat final dan mengikat.
KPU Provinsi dan/atau KPU
Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti putusan
Mahkamah Konstitusi.
Pasal 158
(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dapat mengajukan permohonan
pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 64 of 137
ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah
penduduk sampai dengan
2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan
perolehan suara dilakukan jika terdapat
perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil
penghitungan suara tahap akhir yang
ditetapkan oleh KPU Provinsi;
b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000
(dua juta) sampai dengan 6.000.000
(enam juta), pengajuan
perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan
paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima
persen) dari total suara sah hasil
penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU
Provinsi; c. Provinsi dengan
jumlah penduduk lebih dari 6.000.000
(enam juta) sampai
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 65 of 137
dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan
perselisihan perolehan suara dilakukan jika
terdapat perbedaan paling banyak sebesar
1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara
tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU
Provinsi; dan d. Provinsi dengan
jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa,
pengajuan perselisihan perolehan
suara dilakukan jika terdapat perbedaan
paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total
suara sah hasil penghitungan suara
tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU
Provinsi.
(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan
permohonan pembatalan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 66 of 137
penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk
sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh
ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika
terdapat perbedaan paling banyak sebesar
2% (dua persen) dari total suara sah hasil
penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU
Kabupaten/Kota; b. Kabupaten/Kota dengan
jumlah penduduk sampai dengan 250.000
(dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)
jiwa, pengajuan perselisihan perolehan
suara dilakukan apabila terdapat perbedaan
paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara
sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang
ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
c. Kabupaten/Kota dengan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 67 of 137
jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa
sampai dengan 1.000.000 (satu juta)
jiwa, pengajuan perselisihan perolehan
suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar
1% (satu persen) dari penetapan hasil
penghitungan perolehan suara oleh KPU
Kabupaten/Kota; dan d. Kabupaten/Kota dengan
jumlah penduduk lebih
dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan
perselisihan perolehan suara dilakukan jika
terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima
persen) dari total suara sah yang ditetapkan oleh
KPU Kabupaten/Kota.
Penetapan Pasangan
Calon
Pasal 160A
Dalam hal DPRD Provinsi tidak
menyampaikan usulan
pengesahan pengangkatan
pasangan calon Gubernur dan
Wakil Gubernur terpilih kepada
Presiden melalui Menteri, dalam
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 68 of 137
jangka waktu 5 (lima) hari kerja
sejak KPU Provinsi
menyampaikan penetapan
pasangan calon Gubernur dan
Wakil Gubernur terpilih kepada
DPRD Provinsi, Presiden
berdasarkan usulan Menteri
mengesahkan pengangkatan
pasangan calon Gubernur dan
Wakil Gubernur terpilih
berdasarkan usulan KPU Provinsi
melalui KPU.
Dalam hal DPRD
Kabupaten/Kota tidak
menyampaikan usulan
pengesahan pengangkatan
pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati serta pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota
terpilih kepada Menteri melalui
Gubernur, dalam jangka waktu 5
(lima) hari kerja sejak KPU
Kabupaten/Kota menyampaikan
penetapan pasangan calon Bupati
dan Wakil Bupati serta pasangan
calon Walikota dan Wakil
Walikota terpilih kepada DPRD
Kabupaten/Kota, Menteri
berdasarkan usulan Gubernur
mengesahkan pengangkatan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 69 of 137
pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati serta pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota
terpilih berdasarkan usulan KPU
Kabupaten/Kota melalui KPU
Provinsi.
Dalam hal Gubernur tidak
menyampaikan usulan penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada Menteri, Menteri
mengesahkan pengangkatan
pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati serta pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota
terpilih berdasarkan usulan KPU
Kabupaten/Kota melalui KPU
Provinsi.
Pengesahan pengangkatan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3)
dilakukan paling lama 14
(empat belas) hari kerja sejak
diterimanya usulan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pengesahan
pengangkatan pasangan calon
terpilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) diatur dalam Peraturan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 70 of 137
Pemerintah.
Pasal 162
Gubernur dan Wakil Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 161 ayat (1) memegang
jabatan selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal
pelantikan dan sesudahnya dapat
dipilih kembali dalam jabatan
yang sama hanya untuk 1 (satu)
kali masa jabatan.
Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal161 ayat (3) memegang
jabatan selama 5 (lima)tahun
terhitung sejak tanggal
pelantikan dan sesudahnya dapat
dipilih kembali dalam jabatan
yang sama hanya untuk 1 (satu)
kali masa jabatan.
Gubernur, Bupati, atau Walikota
yang akan melakukan
penggantian pejabat di
lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota,
dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan terhitung sejak tanggal
pelantikan harus mendapatkan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 71 of 137
persetujuan tertulis dari Menteri.
Pasal 163
Gubernur dan Wakil Gubernur
dilantik oleh Presiden di ibu kota
negara.
Dalam hal Presiden berhalangan,
pelantikan Gubernur dan Wakil
Gubernur dilakukan oleh Wakil
Presiden.
Dalam hal Wakil Presiden
berhalangan, pelantikan
Gubernur dan Wakil Gubernur
dilakukan oleh Menteri.
Dalam hal calon Gubernur
terpilih meninggal dunia,
berhalangan tetap, atau
mengundurkan diri, calon Wakil
Gubernur terpilih tetap dilantik
menjadi Wakil Gubernur
meskipun tidak secara
berpasangan.
Dalam hal calon wakil Gubernur
terpilih meninggal dunia,
berhalangan tetap, atau
mengundurkan diri, calon
Gubernur terpilih tetap dilantik
menjadi Gubernur meskipun
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 72 of 137
tidak secara berpasangan.
Dalam hal calon Gubernur
dan/atau Calon Wakil Gubernur
terpilih ditetapkan menjadi
tersangka pada saat pelantikan,
yang bersangkutan tetap dilantik
menjadi Gubernur dan/atau
Wakil Gubernur.
Dalam hal calon Gubernur
dan/atau Calon Wakil Gubernur
terpilih ditetapkan menjadi
terdakwa pada saat pelantikan,
yang bersangkutan tetap dilantik
menjadi Gubernur dan/atau
Wakil Gubernur dan saat itu juga
diberhentikan sementara sebagai
Gubernur dan/atau Wakil
Gubernur.
Dalam hal calon Gubernur
dan/atau Calon Wakil Gubernur
terpilih ditetapkan menjadi
terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum
tetap pada saat pelantikan, yang
bersangkutan tetap dilantik
menjadi Gubernur dan/atau
Wakil Gubernur dan saat itu juga
diberhentikan sebagai Gubernur
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 73 of 137
dan/atau Wakil Gubernur
Pasal 164
Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota
dilantik oleh Gubernur di ibu
kota Provinsi yang bersangkutan.
Dalam hal Gubernur
berhalangan, pelantikan Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota dilakukan
oleh Wakil Gubernur.
Dalam hal Gubernur dan/atau
Wakil Gubernur tidak dapat
melaksanakan sebagaimana
dimaksud pada ketentuan ayat
(1) dan ayat (2), Menteri
mengambil alih kewenangan
Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
Dalam hal calon Bupati dan
Calon Walikota terpilih meninggal
dunia, berhalangan tetap, atau
mengundurkan diri, calon wakil
Bupati dan Calon wakil Walikota
terpilih tetap dilantik menjadi
Wakil Bupati dan Wakil Walikota
meskipun tidak secara
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 74 of 137
berpasangan.
Dalam hal calon Wakil Bupati,
dan Calon Wakil Walikota terpilih
meninggal dunia, berhalangan
tetap, atau mengundurkan diri,
calon Bupati dan Calon Walikota
terpilih tetap dilantik menjadi
Gubernur, Bupati, dan Walikota
meskipun tidak secara
berpasangan.
Dalam hal calon Bupati/Walikota
dan/atau calon Wakil
Bupati/Walikota terpilih
ditetapkan menjadi tersangka
pada saat pelantikan, yang
bersangkutan tetap dilantik
menjadi Bupati/Walikota
dan/atau WakilBupati/Walikota.
Dalam hal calon Bupati/Walikota
dan/atau calon Wakil
Bupati/Walikota terpilih
ditetapkan menjadi terdakwa
pada saat pelantikan, yang
bersangkutan tetap dilantik
menjadi Bupati/Walikota
dan/atau Wakil Bupati/Walikota,
kemudian saat itu juga
diberhentikan sementara sebagai
Bupati/Walikota dan/atau Wakil
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 75 of 137
Bupati Walikota.
Dalam hal calon Bupati/Walikota
dan/atau calon Wakil
Bupati/Walikota terpilih
ditetapkan menjadi terpidana
berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap pada saat
pelantikan, yang bersangkutan
tetap dilantik menjadi
Bupati/Walikota dan/atau Wakil
Bupati/Walikota, kemudian saat
itu juga diberhentikan sementara
sebagai Bupati/Walikota
dan/atau Wakil Bupati Walikota.
Pelantikan GBW
Serentak
Pasal 164A
Pelantikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 163 dan Pasal 164
dilaksanakan secara serentak.
Pelantikan secara serentak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pada akhir masa
jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota
periode sebelumnya yang paling
akhir.
Dalam hal terdapat 1 (satu)
pasangan Bupati dan Wakil Bupati
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 76 of 137
terpilih atau Walikota dan Wakil
Walikota terpilih yang tertunda dan
tidak ikut pada pelantikan serentak
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Gubernur dapat melakukan
pelantikan di Ibukota
Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Dalam hal lebih dari 1 (satu)
provinsi yang terdapat 1 (satu)
pasangan Bupati dan Wakil Bupati
terpilih atau Walikota dan Wakil
Walikota terpilih yang tertunda dan
tidak ikut pada pelantikan serentak
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Menteri dapat melakukan
pelantikan secara bersamaan di
Ibukota Negara.
Pasal 164B
Presiden sebagai pemegang
kekuasaan pemerintahan dapat
melantik Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota secara serentak.
Pasal 165
Ketentuan mengenai jadwal dan
tata cara pelantikan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota diatur dengan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 77 of 137
Peraturan Presiden.
Pasal 166
Pendanaan kegiatan Pemilihan
dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan dapat didukung oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dihapus.
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pendanaan kegiatan Pemilihan yang
bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 173
Dalam hal Gubernur, Bupati, dan
Walikota berhenti karena:
meninggal dunia;
permintaan sendiri; atau
diberhentikan;
maka Wakil Gubernur, Wakil
Bupati, dan Wakil Walikota
menggantikan Gubernur, Bupati,
dan Walikota.
DPRD Provinsi menyampaikan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 78 of 137
usulan pengesahan pengangkatan
Wakil Gubernur menjadi Gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Presiden melalui Menteri
untuk disahkan pengangkatannya
sebagai Gubernur.
(2a) Dalam hal DPRD Provinsi
tidak menyampaikan usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari
kerja terhitung sejak Gubernur
berhenti, Presiden berdasarkan
usulan Menteri mengesahkan
pengangkatan Wakil Gubernur
sebagai Gubernur berdasarkan:
surat kematian;
surat pernyataan pengunduran
diri dari Gubernur; atau
keputusan pemberhentian.
DPRD Kabupaten/Kota
menyampaikan usulan
pengangkatan dan pengesahan
Wakil Bupati/Wakil Walikota
menjadi Bupati/Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Menteri melalui Gubernur
untuk diangkat dan disahkan
sebagai Bupati/Walikota.
(3a)Dalam hal DPRD
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 79 of 137
Kabupaten/Kota tidak
menyampaikan usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dalam waktu 10 (sepuluh) hari
kerja terhitung sejak
Bupati/Walikota berhenti,
Gubernur menyampaikan usulan
kepada Menteri dan Menteri
berdasarkan usulan Gubernur
mengangkat dan mengesahkan
Wakil Bupati/Wakil Walikota
sebagai Bupati/Walikota.
(3b) Dalam hal Gubernur tidak
menyampaikan usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3a) dalam
waktu 5 (lima) hari kerja terhitung
sejak diterimanya usulan dari DPRD
Kabupaten/Kota kepada Gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Menteri berdasarkan usulan
DPRD Kabupaten/Kota mengangkat
dan mengesahkan Wakil
Bupati/Wakil Walikota sebagai
Bupati/Walikota..
(3c) Dalam hal Gubernur dan
DPRD Kabupaten/Kota tidak
menyampaikan usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan (3a), Menteri
mengesahkan pengangkatan
Wakil Bupati/Wakil Walikota
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 80 of 137
menjadi Bupati/Walikota
berdasarkan:
surat kematian;
surat pernyataan pengunduran
diri dari Bupati/Walikota; atau
keputusan pemberhentian.
Ketentuan mengenai tata cara
pengisian Gubernur, Bupati, dan
Walikota diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 174
Dalam hal Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota secara bersama-sama
tidak dapat menjalankan tugas
karena alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 173 ayat
(1), dilakukan pengisian jabatan
melalui mekanisme pemilihan
oleh DPRD Provinsi atau DPRD
Kabupaten/Kota.
Partai politik atau gabungan
partai politik pengusung yang
masih memiliki kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
mengusulkan 2 (dua) pasangan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 81 of 137
calon kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk dipilih.
Dalam hal partai politik atau
gabungan partai Politik
pengusung tidak memiliki kursi
di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah pada saat dilakukan
pengisian jabatan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota maka Partai
Politik atau gabungan Partai
Politik yang memiliki kursi di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
mengusulkan pasangan calon
paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah kursi
Dalam hal Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota yang berasal dari
perseorangan secara bersama-
sama tidak dapat menjalankan
tugas karena alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 173 ayat
(1), dilakukan pengisian jabatan
melalui mekanisme pemilihan
oleh DPRD Provinsi atau DPRD
Kabupaten/Kota, yang calonnya
diusulkan oleh partai politik atau
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 82 of 137
gabungan partai politik yang
memiliki kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah paling
sedikit 20% (dua puluh persen)
dari jumlah kursi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
melakukan proses pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) berdasarkan
perolehan suara terbanyak.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menyampaikan hasil pemilihan
kepada Presiden melalui Menteri
untuk Gubernur dan Wakil
Gubernur dan kepada Menteri
melalui Gubernur untuk Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota.
Dalam hal sisa masa jabatan
kurang dari 18 (delapan belas)
bulan, Presiden menetapkan
penjabat Gubernur dan Menteri
menetapkan penjabat
Bupati/Walikota.
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengisian jabatan melalui Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 83 of 137
(5), dan ayat (6) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 176
Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil
Bupati, dan Wakil Walikota berhenti
karena meninggal dunia, permintaan
sendiri, atau diberhentikan,
pengisian Wakil Gubernur, Wakil
Bupati, dan Wakil Walikota
dilakukan melalui mekanisme
pemilihan oleh DPRD Provinsi atau
DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan
usulan dari partai politik atau
gabungan partai politik pengusung.
(1a)Partai politik atau gabungan
partai politik pengusung
mengusulkan 2 (dua) orang calon
Wakil Gubernur, Wakil Bupati,
dan Wakil Walikota kepada DPRD
melalui Gubernur, Bupati, atau
Walikota, untuk dipilih dalam
rapat paripurna DPRD.
Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil
Bupati, dan Wakil Walikota berasal
dari calon perseorangan berhenti
karena meninggal dunia, permintaan
sendiri, atau diberhentikan,
pengisian Wakil Gubernur, Wakil
Bupati, dan Wakil Walikota
dilakukan melalui mekanisme
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 84 of 137
pemilihan masing-masing oleh
DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota berdasarkan
usulan Gubernur, Bupati, dan
Walikota.
(2a)Pengisian kekosongan jabatan
Wakil Gubernur, calon Wakil
Bupati, dan calon Wakil Walikota
dilakukan jika sisa masa
jabatannya lebih dari 18 (delapan
belas) bulan terhitung sejak
kosongnya jabatan tersebut.
Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pengusulan dan
pengangkatan calon Wakil
Gubernur, calon Wakil Bupati, dan
calon Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (1a),
ayat (2), dan ayat (2a) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 85 of 137
KETENTUAN PIDANA
DALAM UNDANG-UNDANG PILKADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
UU NOMOR 10 TAHUN 2015
NO PASAL SISIPAN PASAL PERUBAHAN
1 Pasal 177 A-B Pasal 180
2 Pasal 178 A-H Pasal 193
3 Pasal 182 A-B
4 Pasal 185 A-B
5 Pasal 186 A
6 Pasal 187 A-D
7 Pasal 190 A
8 Pasal 193 A-B
9 Pasal 198 A
10 JUMLAH 23 PASAL JUMLAH 2 PASAL
11 TOTAL= 25 PASAL
NO UU NOMOR 1 TAHUN 2015 UU NOMOR 8 TAHUN 2015
1 Pasal 177 Pasal 184
2 Pasal 178 Pasal 185
3 Pasal 179 Pasal 188
4 Pasal 181 Pasal 191
5 Pasal 182 Pasal 195
6 Pasal 183 Pasal 197
7 Pasal 186
8 Pasal 187
9 Pasal 188
10 Pasal 190
11 Pasal 194
12 Pasal 198
13 JUMLAH 12 PASAL
JUMLAH 6 PASAL
14 TOTAL = 18 PASAL
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 86 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
TAHAPAN PEMUTAHIRAN DAFTAR PEMILIH
177
(UU 1/2015)
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
• Setiap orang;
• Dengan sengaja;
• Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal;
• Diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.
• Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan;
• Denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
177A Setiap orang yang dengan sengaja melakukan • Setiap orang;
• Dengan sengaja;
• Melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih.
• Pidana penjara paling singkat
12 (dua belas) bulan dan
paling lama 72 (tujuh puluh
dua) bulan
• Denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas
juta rupiah) dan paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh
dua juta rupiah).
Pasal 58 (UU 10/2016)
(1) Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum
terakhir digunakan sebagai sumber
pemutakhiran data pemilihan dengan
mempertimbangkan Daftar Penduduk
Potensial Pemilih Pemilihan;
(2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih
Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota yang telah
dikonsolidasikan, diverifikasi, dan
divalidasi oleh Menteri digunakan
sebagai bahan penyusunan daftar
Pemilih untuk Pemilihan;
(3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan
ayat (1)
UU 10/2016
perbuatan melawan hukum memalsukan data
dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan
SISIPAN paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua
belas juta rupiah) dan paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 87 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
perbaikan dari rukun tetangga, rukun
warga, atau sebutan lain dan
tambahan Pemilih yang telah
memenuhi persyaratan sebagai
Pemilih paling lambat 14 (empat belas)
Hari terhitung sejak diterimanya hasil
konsolidasi, verifikasi, dan validasi;
(4) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diserahkan kepada PPK untuk
dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih
tingkat PPK;
(5) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil
pemutakhiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diserahkan oleh PPK
kepada KPU Kabupaten/Kota paling
lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak
selesainya pemutakhiran untuk
dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih
tingkat Kabupaten/kota, yang
kemudian ditetapkan sebagai Daftar
Pemilih Sementara.
(6) Daftar Pemilih Sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diumumkan secara luas dan melalui
papan pengumuman rukun tetangga
dan rukun warga atau sebutan lain
oleh PPS untuk mendapatkan
masukan dan tanggapan dari
masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari.
(7) PPS memperbaiki Daftar Pemilih
Sementara berdasarkan masukan dan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 88 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
tanggapan dari masyarakat paling
lama 5 (lima) Hari terhitung sejak
masukan dan tanggapan dari
masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) berakhir.
(8) Daftar Pemilih Sementara yang telah
diperbaiki sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) diserahkan kepada KPU
Kabupaten/Kota untuk ditetapkan
sebagai Daftar Pemilih Tetap dan
diumumkan oleh PPS paling lama 2
(dua) Hari terhitung sejak jangka waktu
penyusunan Daftar Pemilih Tetap
berakhir.
177B Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU • Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi
• Dengan sengaja
• Melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
• Pidana penjara paling singkat
24 (dua puluh empat) bulan
dan paling lama 72 (tujuh
puluh dua) bulan;
• Denda paling sedikit
Rp24.000.000,00 (dua puluh
empat juta rupiah) dan paling
banyak Rp72.000.000,00.
Pasal 58 (UU 10/2016)
1) Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum
terakhir digunakan sebagai sumber
pemutakhiran data pemilihan dengan
mempertimbangkan Daftar Penduduk
Potensial Pemilih Pemilihan.
2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih
Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota yang telah
dikonsolidasikan, diverifikasi, dan
divalidasi oleh Menteri digunakan
sebagai bahan penyusunan daftar
Pemilih untuk Pemilihan.
3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS
UU 10/2016 Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi
yang dengan sengaja melakukan perbuatan
SISIPAN melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan
rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72
(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
dan paling banyak Rp72.000.000,00
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 89 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
dilakukan pemutakhiran berdasarkan
perbaikan dari rukun tetangga, rukun
warga, atau sebutan lain dan
tambahan Pemilih yang telah
memenuhi persyaratan sebagai
Pemilih paling lambat 14 (empat belas)
Hari terhitung sejak diterimanya hasil
konsolidasi, verifikasi, dan validasi.
4) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diserahkan kepada PPK untuk
dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih
tingkat PPK.
5) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil
pemutakhiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diserahkan oleh PPK
kepada KPU Kabupaten/Kota paling
lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak
selesainya pemutakhiran untuk
dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih
tingkat kabupaten/kota, yang kemudian
ditetapkan sebagai Daftar Pemilih
Sementara.
6) Daftar Pemilih Sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diumumkan secara luas dan melalui
papan pengumuman rukun tetangga
dan rukun warga atau sebutan lain
oleh PPS untuk mendapatkan
masukan dan tanggapan dari
masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari.
7) PPS memperbaiki Daftar Pemilih
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 90 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
Sementara berdasarkan masukan dan
tanggapan dari masyarakat paling
lama 5 (lima) Hari terhitung sejak
masukan dan tanggapan dari
masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) berakhir.
8) Daftar Pemilih Sementara yang telah
diperbaiki sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) diserahkan kepada KPU
Kabupaten/Kota untuk ditetapkan
sebagai Daftar Pemilih Tetap dan
diumumkan oleh PPS paling lama 2
(dua) Hari terhitung sejak jangka waktu
penyusunan Daftar Pemilih Tetap
berakhir.
178
(UU 1/2015)
Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
• Setiap orang
• Dengan sengaja
• Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya
• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
• Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
179
(UU 1/2015)
Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72
• Setiap orang
• Dengan sengaja
• Memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang- Undang ini
• Diperlukan untuk menjalankan
• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan;
• Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 91 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan
banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
182
(UU 1/2015)
Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
• Setiap orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang- halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini
• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan;
• Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 180 ayat (1)
UU 10/2016
PERUBAHAN
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
• Setiap orang
• Dengan sengaja
• Melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota
• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan
• Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Pasal 180 ayat (2)
UU 10/2016
Setiap orang yang karena jabatannya dengan
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menghilangkan hak seseorang menjadi
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,
• Setiap orang
• Karena jabatannya dengan sengaja
• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan
Pasal 7 (UU 10/2016)
1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 92 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
PERUBAHAN
dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan
calon dan/atau pasangan calon yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh
enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh
enam) bulan dan denda paling sedikit
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
dan paling banyak Rp96.000.000,00
• Melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45
• Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00
sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
d. Dihapus;
e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
f. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 93 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
n. Belum pernah menjabat sebagai
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 94 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
q. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
r. Dihapus;
s. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
t. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 95 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
u. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
Pasal 45 (UU 10/2016)
(1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;
b. Surat keterangan:
1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 96 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;
2. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 97 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
4. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;
5. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k; dan
6. Tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l.
c. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara,
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 98 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;
d. Fotokopi:
1. Ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;
2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m;
3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
e. Daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 99 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
f. Pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
g. Naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
181
(UU 1/2015)
Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
• Setiap orang
• Dengan sengaja
• Mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah
• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan;
• Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
184 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah
• Setiap orang • Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 100 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
(UU 8/2015) tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
• Dengan sengaja
• Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota
dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan;
• Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
185
(UU 8/2015)
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
• Setiap orang
• Dengan sengaja
• memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu
• Untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota
• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan;
• Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
185 A ayat (1)
UU 10/2016
SISIPAN
Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan
daftar dukungan terhadap calon perseorangan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72
(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh
dua juta rupiah).
• Setiap orang
• Dengan sengaja
• Memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,
• Pidana penjara paling singkat
36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan
• Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 101 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
(tujuh puluh dua juta rupiah).
185B Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU • Anggota PPS, anggota PPK,
anggota KPU
Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi
• Dengan sengaja
• Melakukan perbuatan melawan hukum
• Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan
• Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Pasal 48 (UU 10/2016)
(1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.
(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. Mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan ;
b. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.
(3) Verifikasi administrasi sebagaimana
UU 10/2016 Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi,
dan/atau petugas yang diberikan kewenangan
SISIPAN melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang
dengan sengaja melakukan perbuatan melawan
hukum tidak melakukan verifikasi dan
rekapitulasi terhadap dukungan calon
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan
paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan
denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah) dan paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 102 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota;
(4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.
(5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.
(4) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.
(5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 103 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.
(7) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(8) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.
(9) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon.
(10) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 104 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
(11) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon.
(12) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.
(4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU.
186 Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU • Anggota PPS, anggota PPK, • Pidana penjara paling singkat
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 105 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
Ayat (1)
(UU 1/2015)
Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi
• Dengan sengaja
• Memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan
• Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan;
• Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
186
Ayat (2)
(UU 1/2015)
Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
• Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi
• Dengan sengaja
• Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan
• Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan;
• Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
186A ayat (1)
UU 10/2016
SISIPAN
Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat
Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang
mendaftarkan pasangan calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan
ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat
keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat
tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan
oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi
dan/atau pengurus Partai Politik tingkat
Kabupaten/Kota, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam)
bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua)
• Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota
• Mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi
• Pidana penjara paling singkat
36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan;
• Denda paling sedikit
Rp36.000.000,00 (tiga puluh
enam juta rupiah) dan paling
banyak Rp72.000.000,00
(tujuh puluh dua juta rupiah).
Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
(UU 10/2016) :
(4) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 106 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00
(tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota
(5) Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.
(6) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.
187B
UU 10/2016
Anggota Partai Politik atau anggota gabungan
Partai Politik yang dengan sengaja melakukan
perbuatan melawan hukum menerima imbalan
• Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik
• Pidana penjara paling singkat
36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh
Pasal 47 ayat (1) (UU 8/2015)
Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 107 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
SISIPAN
dalam bentuk apapun pada proses pencalonan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72
(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah).
• Dengan sengaja
• Melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)
puluh dua) bulan
• Denda paling sedikit
Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah).
apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
187C
UU 10/2016
SISIPAN
Setiap orang atau lembaga yang terbukti
dengan sengaja melakukan perbuatan melawan
hukum memberi imbalan pada proses
pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon,
pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur,
Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota
atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh
empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60
(enam puluh) bulan dan denda paling sedikit
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah).
• Setiap orang atau lembaga
• Terbukti dengan sengaja
• Melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil
Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5)
• Pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan
• Denda paling sedikit
Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah).
Pasal 47 ayat (5) (UU 8/2015)
Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan
191
Ayat (1)
(UU 8/2015)
Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana
• Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota
• Dengan sengaja
• Pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan;
• Denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 108 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
• Mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara
puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
191
Ayat (2)
Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
• Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik
• Pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan;
• Denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
• Dengan sengaja
(UU 8/2015) • Menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan
• Dengan sengaja
• Mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara
TAHAPAN KAMPANYE
187 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
• Setiap orang • Pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau;
• Denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Ayat (1) • Dengan sengaja
(UU 1/2015)
• Melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon
187 Setiap orang yang dengan sengaja melanggar • Setiap orang • Pidana penjara paling singkat Pasal 69 huruf a-f (UU 8/2015)
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 109 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
Ayat (2)
(UU 1/2015)
ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).
• Dengan sengaja
• Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye
• Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f
3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau;
• Denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).
a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai;
c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/ataukelompok masyarakat;
d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
f. Fmengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
187
Ayat (3)
(UU 1/2015)
Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling
• Setiap orang
• Dengan sengaja
• Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota
• Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i,
• Pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau;
• Denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta
Pasal 69 huruf g-j (UU 8/2015) :
g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 110 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). atau huruf j rupiah). j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
187
Ayat (4)
(UU 1/2015)
Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu ruplah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
• Setiap orang
• Dengan sengaja
• Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye
• Pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau;
• Denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu ruplah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
187
Ayat (5)
(UU 1/2015)
Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
• Setiap orang
• Memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan
• Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5
• Pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau;
• Denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 74 ayat (5) (UU 10/2016)
Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
187
Ayat (6)
(UU 1/2015)
Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
• Setiap orang
• Dengan sengaja
• Menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang
• Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1)
• Dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
• Pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dan/atau;
• Denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 76 ayat (1) (UU 8/2015)
Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 111 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
rupiah). dimaksud dalam Pasal 71 dan Warga negara asing;
b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
d. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
Pasal 71 (UU 10/2016)
(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam)
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 112 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
187
Ayat (7)
(UU 1/2015)
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
• Setiap orang
• Dengan sengaja
• memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye
sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini
• Pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau;
• Denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
187 Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU
• Calon • Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 113 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
Ayat (8)
(UU 1/2015)
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
• Menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara
paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan;
• Denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
187A ayat (1)
UU 10/2016
SISIPAN
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
• Setiap orang
• Dengan sengaja
• Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)
• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan
• Denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 73 ayat (4)
Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
188
(UU 1/2015)
Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau
• Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah
• Dengan sengaja
• Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
• Pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau;
• Denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling
Pasal 71 (UU 10/2016)
(5) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 114 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
Pasal 71 banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
salah satu pasangan calon.
(6) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
(7) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 115 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
189
(UU 8/2015)
Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain /perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
• Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota
• Dengan sengaja
• Melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain /perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1)
• Pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau;
• Denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
Pasal 70 ayat (1) (UU 10/2016)
(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
190
(UU 1/2015)
Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
• Pejabat
• Melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3)
• Penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau;
• Denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
Pasal 71 ayat (2) (UU10/2016)
Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
Pasal 162 ayat (3) (UU 10/2016)
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 116 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
190A
UU 10/2016
SISIPAN
Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan
yang dengan sengaja melakukan
perbuatan melawan hukum merubah
jumlah surat suara yang dicetak sama
dengan jumlah Pemilih tetap ditambah
dengan 2,5% (dua setengah persen) dari
jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan,
yang ditetapkan dengan Keputusan KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan
paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan
denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus
juta rupiah).
• Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan
• Dengan sengaja
• Melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
• sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1)
• Pidana penjara paling singkat
36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan
• Denda paling sedikit
Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) dan paling banyak
Rp7.500.000.000,00 (tujuh
milyar lima ratus juta rupiah).
Pasal 80 ayat (1) (UU 1/2015)
Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 117 of 137
Pasal 178A
(UU 10/2016)
Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
• Setiap orang
• Pada waktu pemungutan suara
• Dengan sengaja
• Pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan
• Denda paling sedikit
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 118 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
SISIPAN 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
• Melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah
Pasal 178B Setiap orang yang pada waktu pemungutan • Setiap orang
• Pada waktu pemungutan suara
• Dengan sengaja
• Melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS
• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan
• Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
(UU 10/2016) suara dengan sengaja melakukan perbuatan
melawan hukum memberikan suaranya lebih
SISIPAN dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga
puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus
delapan) bulan dan denda paling sedikit
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus
delapan juta rupiah).
Pasal 178C ayat (1)
(UU 10/2016)
SISIPAN
Setiap orang yang tidak berhak memilih yang
dengan sengaja pada saat pemungutan suara
memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih
pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh
enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh
dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh
dua juta rupiah).
• Setiap orang
• Yang tidak berhak memilih
• Dengan sengaja
• Pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih
• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan
• Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Pasal 178C ayat (2)
(UU 10/2016)
Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh
orang yang tidak berhak memilih memberikan
suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu)
TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan
• Setiap orang
• Dengan sengaja
• Menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan
• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan
• Denda paling sedikit
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 119 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
SISIPAN paling lama 144 (seratus empat puluh empat)
bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00
(tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak
Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat
juta rupiah).
suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
Pasal 178D
(UU 10/2016)
SIISPAN
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
• Setiap orang
• Dengan sengaja
• Melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara
• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan
• Denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp,300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 178E ayat (1)
(UU 10/2016)
SISIPAN
Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
• Setiap orang
• Dengan sengaja
• Memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara
• Pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan
• Denda paling sedikit Rp,48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)
Pasal 178F
(UU 10/2016)
SISIPAN
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan
perbuatan melawan hukum menggagalkan
pleno penghitungan suara tahap akhir yang
dilakukan di KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota pemungutan suara dipidana
• Setiap orang
• Dengan sengaja
• Melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir
• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan
• Denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 120 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga
puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus
empat puluh empat) bulan dan denda paling
sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah).
yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara
juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 178G
(UU 10/2016)
SISIPAN
Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
• Setiap orang
• Dengan sengaja
• Pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain
• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
• Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Pasal 178H
(UU 10/2016)
SISIPAN
Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
• Setiap orang
• Membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain
• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan
• Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah
182A
UU 10/2016
SISIPAN
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua
• Setiap orang
• Dengan sengaja
• Melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan,
• Pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan;
• Denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 121 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
dan menghalang- halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih
empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
182B
UU 10/2016
SISIPAN
Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
• Seorang majikan atau atasan
• Tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan
• Pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan
• Denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
PASCA PEMUNGUTAN SUARA
193 ayat (1)
UU 10/2016
PERUBAHAN
Dalam hal KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan
dan/atau penghitungan suara ulang di TPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan
Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu
Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa
alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-
Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota
KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam)
bulan dan paling lama 144 (seratus empat
puluh empat) bulan dan denda paling sedikit
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus
empat puluh empat juta rupiah).
• KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
• Tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS.
• Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini.
• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan
• Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
Pasal 112 (UU 1/2015)
(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 122 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
Pasal 113 (UU 1/2015)
(1) Penghitungan suara ulang meliputi:
a. penghitungan ulang surat suara di TPS; atau
b. penghitungan ulang surat suara di PPS.
(2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:
a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 123 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
e. saksi calon, PPL, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi calon atau PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
(4) Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang, saksi calon atau PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di PPS.
(5) Penghitungan ulang surat suara di TPS atau PPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 124 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
dengan hari pemungutan suara.
193 ayat (2)
UU 10/2016
PERUBAHAN
Dalam hal KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemilihan
lanjutan dan/atau pemilihan susulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan
Pasal 121 berdasarkan putusan Bawaslu
Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa
alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-
Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota
KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam)
bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh
empat) bulan dan denda paling sedikit
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus
empat puluh empat juta rupiah).
• KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
• Tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan;
• Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini
• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan;
• Denda paling sedikit
Rp36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah) dan
paling banyak
Rp144.000.000,00 (seratus
empat puluh empat juta
rupiah).
Pasal 120 (UU 1/2015)
(1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.
(2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.
Pasal 121 (UU 1/2015)
(1) Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.
(2) Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
193 ayat (3)
UU 10/2016
PERUBAHAN
Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota
PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota,
atau ketua dan anggota KPU Provinsi yang
dengan sengaja melakukan perbuatan melawan
hukum tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan
• Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi
• Pidana penjara paling
singkat 12 (dua belas) bulan
dan paling lama 60 (enam
puluh) bulan
• Denda paling sedikit
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 125 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota
dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 12 (dua belas)
bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan
dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua
belas juta rupiah) dan paling banyak
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
• Dengan sengaja
• Melakukan perbuatan melawan
hukum;
• Tidak membuat dan/atau
menandatangani berita acara
perolehan pasangan Calon
Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, pasangan Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati,
serta pasangan Calon Walikota
dan Calon Wakil Walikota
Rp12.000.000,00 (dua belas
juta rupiah) dan paling
banyak Rp60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah).
193 ayat (4)
UU 10/2016
PERUBAHAN
Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
• Ketua dan anggota KPPS
• Dengan sengaja
• Tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS.
• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan
• Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
193 ayat (5)
UU 10/2016
PERUBAHAN
Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak
memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita
acara pemungutan dan penghitungan suara
dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara
pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil
Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati,
serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota,
PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua
• Setiap KPPS
• Dengan sengaja
• Tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon
• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan
• Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
Pasal 98 ayat (12) (UU 8/2015)
KPPS wajib memberikan I (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan · suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari.
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 126 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) Walikota dan calon Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12).
bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00
(dua belas juta rupiah) dan paling banyak
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
193 ayat (6)
UU 10/2016
PERUBAHAN
Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada Hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
• Setiap KPPS
• Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada Hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q
• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan;
• Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Pasal 20 huruf q (UU 10/2016)
Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
193 ayat (7) Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil • Setiap PPS
• Tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99
• Pidana penjara paling singkat
12 (dua belas) bulan dan
paling lama 60 (enam puluh)
bulan
• Denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas
juta rupiah) dan paling banyak
Rp60.000.000,00 (enam puluh
juta rupiah).
Pasal 99 (UU 1/2015)
PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (11) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan menempelkan salinan tersebut di tempat umum selama 7 (tujuh) hari.
UU 10/2016 penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah
kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
PERUBAHAN 99, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60
(enam puluh) bulan dan denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan
paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh
juta rupiah).
194
(UU 1/2015)
Panwas Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
• Panwas Kecamatan
• Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU
• Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan;
• Denda paling sedikit
Pasal 33 huruf b (UU 10/2016)
mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 127 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Kabupaten/Kota
• Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
195
(UU 8/2015)
Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
• Setiap orang
• Dengan sengaja
• Merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
• Pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan;
• Denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
TAHAPAN REKAPITULASI
183
(UU 1/2015)
Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
• Setiap orang
• Melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang- Undang ini.
• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan;
• Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
197
Ayat (1)
Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana
• KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
• Tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan
• Pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan;
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 128 of 137
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 129 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
(UU 8/2015) penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
• Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
• Denda paling sedikit Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
198
(UU 1/2015)
Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
• Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
• Tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
• Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2)
• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan;
• Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Pasal 150 ayat (2) (UU 1/2015)
KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
LUAR TAHAPAN
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
187D
UU 10/2016
SISIPAN
Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
• Pengurus lembaga Pemantau Pemilihan
• Melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128
• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan
• Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Pasal 128 (UU 1/2015)
Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:
a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan;
b. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 130 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
Pemilihan;
d. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
g. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau merupakan pemantau Pemilihan asing;
h. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
i. Masuk ke dalam TPS;
j. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan; dan
k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.
193A ayat (1)
UU 10/2016
Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi yang
melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan
• Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi
• Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
• Pidana penjara paling singkat
12 (dua belas) bulan dan
paling lama 144 (seratus
empat puluh empat) bulan .
Pasal 12 (UU 8/2015)
Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib:
a. Melaksanakan semua tahapan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 131 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
SISIPAN paling lama 144 (seratus empat puluh empat)
bulan dan denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan
paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus
empat puluh empat juta rupiah).
Pasal 12 • Denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas
juta rupiah) dan paling banyak
Rp144.000.000,00 (seratus
empat puluh empat juta
rupiah).
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
b. Memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 132 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
perundang-undangan;
i. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;
j. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
k. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
193A ayat (2)
UU 10/2016
SISIPAN
Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota
yang melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 12 (dua belas)
bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh
empat) bulan dan denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan
paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus
empat puluh empat juta rupiah).
• Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota
• Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
• Pidana penjara paling singkat
12 (dua belas) bulan dan
paling lama 144 (seratus
empat puluh empat) bulan
• Denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas
juta rupiah) dan paling banyak
Rp144.000.000,00 (seratus
empat puluh empat juta
rupiah).
Pasal 14 (UU 8/2015)
KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib:
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
b. Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e. Menyampaikan laporan
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 133 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
g. Menge1ola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 134 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.
193B ayat (1)
UU 10/2016
SISIPAN
Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi yang
melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan
paling lama 144 (seratus empat puluh empat)
bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00
(dua belas juta rupiah) dan paling banyak
Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
• Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi
• Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
• Pidana penjara paling singkat
12 (dua belas) bulan dan
paling lama 144 (seratus
empat puluh empat) bulan
• Denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas
juta rupiah) dan paling banyak
Rp144.000.000,00 (seratus
Pasal 29 (UU 1/2015)
Bawaslu Provinsi wajib:
a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum pada tingkatan di bawahnya;
empat puluh empat juta
rupiah). c. Menerima dan menindaklanjuti laporan
yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Provinsi; dan
f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 135 of 137
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 136 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
193B ayat (2)
UU 10/2016
SISIPAN
Ketua dan/atau anggota Panwas Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
• Ketua dan/atau anggota Panwas Kabupaten/Kota
• Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan
• Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
Pasal 32 (UU 1/2015)
Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota wajib:
a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan di bawahnya;
c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan
f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan.
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 137 of 137
PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN
198A
UU 10/2016
SISIPAN
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau mengahalang- halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
• Setiap orang
• Dengan sengaja
• Melakukan tindak kekerasan atau mengahalang- halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya
• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
• Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).