1

UPAYA PENINDAKAN BPOM PALEMBANG

TERHADAP MAKANAN KADALUARSA DALAM

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8

TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu

Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NOVA LESTARI

NIM : 1651500043

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

2020

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian

dibidang perindustrian nasional telah menghasilkan

berbagai variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi.

Ditambah dengan globalisasi yang didukung dengan

kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas

ruang gerak arus transaksi barang atau jasa. Akibat

barang atau jasa yang ditawarkan bervariasi yang

dilakukan oleh para produsen baik industri-industri besar

maupun industri yang kecil yang memproduksi

khususnya makanan.

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok

yang sangat diperlukan oleh manusia. Manusia tidak bisa

dipisahkan dengan makanan, karena makanan menjadi

3

penopang energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Didalam pasal 1 Undang-Undang No. 18 tahun 2012

tentang Pangan dijelaskan bahwa pangan adalah segala

sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk

pertanian, perkebunan, perikanan, perternakan, perairan

dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang

diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi

konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan,

bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan

dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau

pembuatan makanan dan minuman.1

Bentuk-bentuk kemasan bahan pangan yang sering

dijual di toko-toko antara lain berupa:

1Tim Redaksi Permata Press, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Permata Press,

2016), hlm. 8

4

1. Kemasan kaleng, misalnya produk susu (bubuk

dan kental), sarden, kornet, roti, minuman (soft

drink) dan lain-lain.

2. Kemasan plastik, misalnya roti kering, mie

instant, kecap dan sebagainya.

3. Kemasan kardus/kotak misalanya produk susu

bubuk, makanan bayi, minuman dan

sebagainya.2

Dari bermacam-macam bentuk kemasan diatas,

kriteria kerusakan / kemasan bermasalah yang sering

terjadi antara lain:

1. Kemasan kaleng misalnya berlubang, berkarat

atau label hilang.

2. Kemasan plastik sobek

2 Beti Wahyu Kapitania, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Atas Produk Makanan Dalam Kemasan Di Pasar Kota

Sukoharjo,(Surakarta: Universitas Muhammadiya, Skripsi,

2010),hlm. 3

5

3. Kemasan kardus / kotak berlubang,bocor

4. Kemasan yang berbeda dengan isinya.3

Roti adalah makanan yang banyak digemari oleh

banyak orang, dan sering digunakan sebagai pengganti

nasi atau alternatif cemilan. Roti pada umumnya

merupakan makanan yang memiliki bahan dasar tepung

terigu dan air yang difermentasikan oleh ragi. Roti

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu roti kering yang memiliki

tekstur renyah, dan bisa bertahan hingga 1 bulan dan roti

basah yang memiliki terkstur empuk, lembut, dan tidak

bertahan lama.

Banyak produsen berlomba-lomba untuk membuat

atau memproduksi makanan dengan modal yang sedikit

dan mendapat keuntungan yang banyak. Pemikiran

3 Beti Wahyu Kapitania, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Atas Produk Makanan Dalam Kemasan Di Pasar Kota

Sukoharjo,(Surakarta: Universitas Muhammadiya, Skripsi,

2010),hlm. 3

6

menggunakan modal sedikit dan mendapatkan

keuntungan yang banyak membuat produsen tidak

mematuhi keamanan, kemurnian dan higienisnya

makanan tersebut tanpa melindungi konsumennya.

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum

yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat

mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi

kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen

diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-

kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah

antara berbagai pihak satu dengan yang lain yang

berkaitan dengan barang atau jasa konsumen pergaulan

hidup.4

Produk pangan yang diproduksi oleh usaha makanan

yang banyak diperjual-belikan diwarung-warung atau

4 AZ. Nasution, Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial

Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Kosumen,(Jakarta: Pustaka

Sinar Harapan 2010),hlm 64-65.

7

supermarket.Masih banyak menjual produk dan makanan

yang kadaluarsa, sehingga dalam hal ini konsumen telah

dirugikan karena produk tidak memuat ketentuan yang

telah ditepatkan dalam perundang-undangan tertama

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Masa kadaluarsa suatu produk

makanan dan minuman yang berupa tangga, bulan, dan

tahun, dicantumkan pada label kemasan yang bertujuan

untuk memberikan informasi kepada konsumen

mengenai produk yang akan dikonsumsi.5 Tentang

makanan yang menjadi objek penelitian, dari hal ini

peneliti ingin melihat upaya BPOM dalam menindak

makanan yang kadaluarsa.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan

konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen

5 Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan

Konsumen (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), hlm. 77.

8

dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa

semua perlindungan konsumen dalam Undang-Undang

perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana.

Singkatnya bahwa segala upaya yang dimaksudkan

dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja

terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan

represif dalamsemua bidang perlindungan yang

diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan

perlindungan konsumen dilakukan dengan:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen

yang mengandung unsur keterbukaan akses

informasi, serta menjamin kepastian hukum.

2. Melindungi kepentingan konsumen pada

khususnya dan kepentingan seluruh pelaku

usaha.

3. Meningkatkan kualitas barang dan jasa.

4. Memberikan perlindungan kepada konsumen

dari praktik usaha yang menipu dan

menyesatkan.

5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan

dan pengaturan perlindungan konsumen dengan

9

bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang

lainnya.6

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian

yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian

pembangunan ekonomi Indonesia, di mana ekonomi

Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia.

Persaingan internasional dapat membawa implikasi

negative bagi konsumen. Perlindungan konsumen tidak

saja terhadap barangbarang berkualitas rendah, akan

tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan

kehidupan masyarakat.7

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau

disingkat BPOM adalah sebuah lembaga

di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-

6Tim Redaksi Citra Umbara, Undang-Undang RI Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Bandung: Citra

Umbara, 2015), hlm. 2. 7 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2013), hlm. 21.

10

obatan dan makanan di Indonesia. Badan Pengawas Obat

dan Makananyang selanjutnya disingkat BPOM adalah

lembaga pemerintah nonkementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang

pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesehatan.8

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas

pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat,

narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat

tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan

olahan.

8https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Ma

kanan

11

Dalam pandangan Islam perlindungan konsumen

sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum

diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang

dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan

mendapatkan imbalan atau upah.9Sekalipun tidak banyak

literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan

konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip

perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-

praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak

diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi

tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya

dalam berbisnis.10

Allah berfirman dalam al-Quran :

9 Mahdi Rizqullah Ahmad, Biografi Rasulullah,Sebuah studi

Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik, ( Jakarta: Qisthi

Press, 2009), hlm. 152. 10 Jusmaliani, dkk, Bisnis berbasis syariah, (Jakarta: Bumi

Aksar, 2009), hlm. 4.

12

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan

sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan

Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu

bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu

pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak

(pula) dianiaya.11

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba,

tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan

perlindungan konsumen. Diakhir ayat disebutkan tidak

menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan

tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan

pada akhir ayat tersebut mengandung perintah

perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan

konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau

11Indra Laksana, dkk, al-Quran dan Terjemahan New

Cordova, (Bandung: Kiaracondong Bandung. 2012).

13

merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan

dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku

usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus

dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung

tinggi kejujuran dan keadilan.12

Tentang aturan apakah upaya penindakan yang

dilakukan oleh pihak BPOM telah dilaksanakan sesaui

aturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Kosumenupaya yang telah dilaksanakan

oleh BPOM melaksanakan tugas atau melakukan

pengecekan barang kelapangan dan melakukan

penindakan yang tegas sesuai Undang-Undang ketika

menemukan barang yang expired sedangkan hukum

Islam mengenai perlindungan konsumen terhadap

makanan yang expired tidak dilakukan penindakan ke

12 Zulham, Hukum perlindungan konsumen, ( Jakarta:Kencana,

2013), hlm. 41

14

lapangan melainkan kesadaran pihak pedangan dalam

menjual barang yang layak dimakan.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan

permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti

masalah ini lebih mendalam dengan judul : “UPAYA

PENINDAKAN BPOM PALEMBANG TERHADAP

MAKANAN KADALUARSA DALAM

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8

TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah

yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini sebagai

berikut:

1. Bagaimana Upaya Penindakan BPOM

Palembang Terhadap Makanan Kadaluarsa

15

Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana Upaya Penindakan Makanan

Kadaluarsa dalam Hukum Islam dan

Perbandingan dengan Hukum Positif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui Upaya Penindakan BPOM

Palembang Terhadap Makanan Kadaluarsa

Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen.

16

b. Mengetahui Upaya Penindakan Makanan

Kadaluarsa Hukum Islam dan Perbandingan

dengan Hukum Positif.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan

penelitian diatas, maka diharapkan dengan adanya

penelitian ini mampi memberikan manfaat dari segi

Teoristis maupun Praktis;

1. Secara teoritis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat bagi perkembangan ilmu

hukum baik hukum Islam maupun

hukum positif.

b) Penelitian ini berguna untuk menambah

wawasan pengetahuan bagaimana Upaya

penindakan BPOM Palembang terhadap

makanan kadaluarsa dalam perspektif

17

Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999tentang perlindungan konsumendan

hukum Islam serta perbandingan dengan

hukum positif.

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri,

mahasiswa, pembaca, masyarakat, dan bagi

peneliti berikutnya. Diharapkan penelitian ini

dapat menambah pengetahuan dan pemahaman

masyarakat dalam pengembangan ilmu hukum

Islam, khususnya dalam bidang jual-beli yang

berkaitan dengan kegiatan bisnis yang

berhubungan dengan pelaku usaha dan

konsumen baik di Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999tentang perlindungan konsumen

ataupun di hukum Islam.

18

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan

penelitian mengenai upaya penindakan BPOM

Palembang terhadap makanan kadaluarsa. Namun

sebelumnya sudah ada penulis yang melakukan

penelitian berkaitan dengan upaya atau perlindungan

terhadap konsumen dalam hukum Islam maupun

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang

perlindungan konsumen yang berupa jurnal maupun

skripsi dan berikut beberapa penelitian tersebut.

Irsyad Santoso, skripsi (2014), Fakultas Syariah dan

Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menulis

tentang “Perlindungan Kosumen Terhadap Produk

Makanan dan Minuman Menurut MUI dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentan Perlindungan

Konsumen”. Penulis menitikberatkan mengenai bentuk

19

perlindungan terhadap produk makanan dan minuman

menurut MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 serta dampak apabila tidak ada perlindungan

konsumen terhadap makanan. Hasil dari penelitian

tersebut adalah pemberian sanksi sebagai akibat hukum

dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.13

Darmawan Febri Padmono, skripsi (2014), Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

menulis tentang “Perlindungan Hukum Terhadap

Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan yang

Beredar di Pasaran Oleh BPOM Daerah Istimewa

Yogyakarta di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumemn”.

Penulis Menitikberatkan mengenai peranan BPOM

13 Irsyad Santoso, Perlindungan Kosumen Terhadap Produk

Makanan dan Minuman Menurut MUI dan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 Tentan Perlindungan Konsumen, (Skripsi: UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, Skripsi, 2014)

20

dalam melakukan penjaminan atas mutu makanan

berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

serta kendala yang dialami oleh BPOM dalam mengenai

kasus produk makanan kadaluarsa.14

Hamdi Maulana, Skripsi (2017), Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang menulis

tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-

Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen Ditinjau Dari Hukum Islam”. Penulis

menitikberatkan mengenai hak terhadap konsumen

14 Darmawan Febri Padmono, Perlindungan Hukum Terhadap

Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan yang Beredar di

Pasaran Oleh BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta di Tinjau dari

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumemn, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi,

2014)

21

dalam pembelian barang online diambil dari Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan hukum Islam.15

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan pada penulisan

skripsi ini adalah field researchyaitu (penelitian

lapangan) penelitian yang bersifat datang langsung

kelokasi dimana tempat penelitian itu dilakukan

guna memperoleh data yang valid dan relevan

dengan peristiwa yang terjadi dimasyarakat.

Pendekatan ini merujuk ke yuridis normatif

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palembang.

15Hamdi Maulana, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang No 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum

Islam, (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, Skripsi, 2017)

22

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang

bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti

pada kondisi objek yang alamiah, (sebagian lawanya

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai

instrument kunci, pengambilan sampel sumber data

dilakukan secara pusposive dan snowball, teknik

pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan)

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna

daripada generalisasi.16

Adapun sumber data dalam penelitian ini

adalah:

16 Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta cv, 2015),

hlm. 15

23

a. Sumber data primer dalam penelitian ini

adalah karyawan BPOM Palembang yang

berkaitan dengan upaya penindakan

terhadap makanan yang kadaluarsa.

b. Sumber data Sekunder semua bahan kajian

yang mengenai penelitian ini, seperti: buku-

buku, tesis, skripsi, junal, dan KUHAP.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara

mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk

menjawab rumusan masalah dalam suatu

penelitian.17 Adapun penelitian ini merupakan jenis

penelitian lapangan, dengan menggunakan data

primer yang merupakan informasi yang

dikumpulkan secara langsung dari lapangan, dan

17 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis,

Desertasi, dan Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2014), hlm. 138.

24

pengumpulan data sesuai dengan data yang

diperlukan serta metode-metode yang dipergunakan

adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi, data yang dilakukan untuk

menyediaan dokumen-dokumen dengan

menggunakan bukti yang akurat dari

pencatatan sumber-sumber informasi.

b. Wawancara/Interview, yaitu teknik ini

digunakan untuk mengupulkan data dengan

cara wawancara.

c. Study Literature, yaitu data yang diperoleh

bersumber dari buku-buku yang ada

hubungan dengan masalah yang dibahas

penulis.

5. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

25

Setelah data terkumpul, akan dilakukan

pengolahan data dengan cara mengedit, membuat

klasifikasi dan memeriksa kembali kelengkapannya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Komparatif, yaitu menjelaskan,

menggambarkan serta menyajikan seluruh masalah

yang ada secara tegas dan sejelas jelasnya kemudian

disimpulkan dari penyataan yang bersifat umum ke

khusus. Sehingga penelitian dapat mudah dipahami

dan dimengerti.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini dapat dengan mudah

dipahami, maka sistematika penyusunan diselesaikan

dengan tata cara urutan permasalahan yang ada. Dalam

hal ini, penyusun membagi menjadi 4 (empat) bab yang

masing-masing bab terdiri dari sub bab.

26

BAB IMerupakan bagian Pendahuluan yang terdiri dari;

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan

Kegunaan, Penelitian Terdahulu, Metode

Penelitian, Sistematika Penulisan, yang

merupakan dasar pengkajian dari bab-bab

berikutnya agar saling berkaitan satu dengan

yang lain.

BAB IIMerupakan Tinjauan Pustaka mengenai makanan

kadaluarsa dalam bab ini memiliki 3 (tiga) sub

bab. Sub bab pertamaberisi tinjauan

tentangpengertian konsumen terhadap makanan

yang kadaluarsa:pengertian perlindungan,

pengertian konsumen, pengertian kadaluarsa,

pengertian makanan kadaluarsa, ciri-ciri

makanan kadaluarsa, dan dampak terhadap

makanan kadaluarsa. Sub bab kedua berisi

27

konsep Islam tentang makanan: makanan yang

layak dimakan menurut hukum Islam, dan

konsep makanan halal menurut hukum Islam.

Dan sub bab ketiga upaya melindungi

konsumen dalam Islam:Konsep jinayah dalam

Islam, Had, dan Ta’zir.

BAB IIIBab ini membahas tentang Lokasi Penelitian

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Palembang, Sejarah Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM) Palembang, Visi dan Misi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Palembang, Keadaan Karyawan Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Palembang, Kegiatan-Kegiatan Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Palembang, Tugas dan Fungsi Badan Pengawas

28

Obat dan Makanan (BPOM) Palembang, dan

Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM) Palembang.

BAB IVMerupakan bagian pembahasan yang memiliki

dua sub bab yang menjawab dari rumusan

masalah, yaitu Upaya Penindakan BPOM

Palembang Terhadap Makanan Kadaluarsa

Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumendan Upaya Penindakan Makanan

Kadaluarsa Menurut Hukum Islamdan

Perbandingan dengan Hukum Positif

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran

penulis