• Home

  • Documents

  • demakkab.go.id · Belanja Dae1Hh yang ditetapkan dalam Peratutan Bupati ini dituangkan lebih lanjut...
7

demakkab.go.id · Belanja Dae1Hh yang ditetapkan dalam Peratutan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumell perubahan pelaksavaan anggara_n satuan kerja perangkat daerah sesuai

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: demakkab.go.id · Belanja Dae1Hh yang ditetapkan dalam Peratutan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumell perubahan pelaksavaan anggara_n satuan kerja perangkat daerah sesuai
Page 2: demakkab.go.id · Belanja Dae1Hh yang ditetapkan dalam Peratutan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumell perubahan pelaksavaan anggara_n satuan kerja perangkat daerah sesuai
Page 3: demakkab.go.id · Belanja Dae1Hh yang ditetapkan dalam Peratutan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumell perubahan pelaksavaan anggara_n satuan kerja perangkat daerah sesuai
Page 4: demakkab.go.id · Belanja Dae1Hh yang ditetapkan dalam Peratutan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumell perubahan pelaksavaan anggara_n satuan kerja perangkat daerah sesuai
Page 5: demakkab.go.id · Belanja Dae1Hh yang ditetapkan dalam Peratutan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumell perubahan pelaksavaan anggara_n satuan kerja perangkat daerah sesuai
Page 6: demakkab.go.id · Belanja Dae1Hh yang ditetapkan dalam Peratutan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumell perubahan pelaksavaan anggara_n satuan kerja perangkat daerah sesuai
Page 7: demakkab.go.id · Belanja Dae1Hh yang ditetapkan dalam Peratutan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumell perubahan pelaksavaan anggara_n satuan kerja perangkat daerah sesuai

palembang.bpk.go.id · 2017-03-27 · Anggaran 2017 dan Rancangan Peratutan Bupati Lahat Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) ... tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

palembang.bpk.go.id · 2017-03-27 · Anggaran 2017 dan Rancangan Peratutan Bupati Lahat Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) ... tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Documents
KITA HARUS BELAJAR (KIHAJAR) 2021 - demakkab.go.id

KITA HARUS BELAJAR (KIHAJAR) 2021 - demakkab.go.id

Documents
SALINAN - demakkab.go.id · 2020. 3. 19. · (KLA) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

SALINAN - demakkab.go.id · 2020. 3. 19. · (KLA) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

Documents
demakkab.go.id · PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 2 2004 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN, ... Kepala Keluarga adalah

demakkab.go.id · PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 2 2004 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN, ... Kepala Keluarga adalah

Documents
SALINAN - demakkab.go.id · Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

SALINAN - demakkab.go.id · Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Documents
PERATUTAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN · 2013-02-13 · PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

PERATUTAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN · 2013-02-13 · PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

Documents
demakkab.go.id · 2. Seleksi tertulis dan wawancara Panitia Seleksi akan melakukan tes tertulis (TPA) dan wawancara terhadap seluruh peset a yang memenuhi persyaratan administrasi

demakkab.go.id · 2. Seleksi tertulis dan wawancara Panitia Seleksi akan melakukan tes tertulis (TPA) dan wawancara terhadap seluruh peset a yang memenuhi persyaratan administrasi

Documents
demakkab.go.id · 2020. 3. 11. · 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan

demakkab.go.id · 2020. 3. 11. · 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan

Documents
Peratutan Pembebanan Indonesia

Peratutan Pembebanan Indonesia

Documents
EDITOR - · PDF fileperubahan berangsur-angsur sehingga konstitusi yang lama tidak berlaku lagi, Cara Perubahan Keterangan ... Tata Urutan Peratutan Perundangan Yang Berlaku di Indonesia

EDITOR - · PDF fileperubahan berangsur-angsur sehingga konstitusi yang lama tidak berlaku lagi, Cara Perubahan Keterangan ... Tata Urutan Peratutan Perundangan Yang Berlaku di Indonesia

Documents
demakkab.go.id(4) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD. Pasal 4 Panitia Pernilihan bertugas: melaksanakan tahapan pengisian Lurah Desa

demakkab.go.id(4) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD. Pasal 4 Panitia Pernilihan bertugas: melaksanakan tahapan pengisian Lurah Desa

Documents
demakkab.go.id · 2020. 2. 20. · lam perjalanan sehincca tidak rnenŒ6tori jalan ... Kota atau suatu Daerah tertcntu Pasal 7 (1) Dinas Pekerjaan Umum menyelenccaxakan pengadaan

demakkab.go.id · 2020. 2. 20. · lam perjalanan sehincca tidak rnenŒ6tori jalan ... Kota atau suatu Daerah tertcntu Pasal 7 (1) Dinas Pekerjaan Umum menyelenccaxakan pengadaan

Documents
PERATUTAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASINpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/07/Perda-No.5-Tahun... · kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak

PERATUTAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASINpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/07/Perda-No.5-Tahun... · kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak

Documents
demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan

demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan

Documents
KABUPATEN DEMAK - demakkab.go.id · 3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak. 3.1

KABUPATEN DEMAK - demakkab.go.id · 3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak. 3.1

Documents
PERATUTAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN · Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

PERATUTAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN · Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

Documents
demakkab.go.id · Standar Nasional Indonesia adalah Standar yang ditetapkan oleh Instansi Teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional

demakkab.go.id · Standar Nasional Indonesia adalah Standar yang ditetapkan oleh Instansi Teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional

Documents
SALINAN - demakkab.go.id · pengatur debit air, sehingga umumnya debit tidak dapat diukur. 9. Jaringan Irigasi Sederhana adalah jaringan irigasi yang bangunan-bangunannya dibuat dengan

SALINAN - demakkab.go.id · pengatur debit air, sehingga umumnya debit tidak dapat diukur. 9. Jaringan Irigasi Sederhana adalah jaringan irigasi yang bangunan-bangunannya dibuat dengan

Documents
demakkab.go.id 30 2016.pdf · Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Peratumn yang berlaku dan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan

demakkab.go.id 30 2016.pdf · Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Peratumn yang berlaku dan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan

Documents
filepungutan dan Pendapatan Ash Desa; Peratutan Desa Cipinang Nomor I Tahun 2013 tentanE Remcana Keria Jangka Menengah Desa Cipinang Periode 2013-2018; Cipinang Nomor I 2018 tentang

filepungutan dan Pendapatan Ash Desa; Peratutan Desa Cipinang Nomor I Tahun 2013 tentanE Remcana Keria Jangka Menengah Desa Cipinang Periode 2013-2018; Cipinang Nomor I 2018 tentang

Documents
SALINAN - demakkab.go.id · 2020. 3. 19. · b. bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah ... Keuangan

SALINAN - demakkab.go.id · 2020. 3. 19. · b. bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah ... Keuangan

Documents
demakkab.go.id · memanraatkan 'asa petayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran , Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang setanjutnya disingkat SPdORD ada surat yang oleh waiib

demakkab.go.id · memanraatkan 'asa petayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran , Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang setanjutnya disingkat SPdORD ada surat yang oleh waiib

Documents
demakkab.go.id · melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;

demakkab.go.id · melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;

Documents
bprjatim.co.idbprjatim.co.id/data/laporan/Laporan Penerapan Tata... · BPR Jatim berdasarkan pada beberapa ketentuan yang berlaku, diantaranya 1 3. Peratutan Otoritas Jasa Keuangan

bprjatim.co.idbprjatim.co.id/data/laporan/Laporan Penerapan Tata... · BPR Jatim berdasarkan pada beberapa ketentuan yang berlaku, diantaranya 1 3. Peratutan Otoritas Jasa Keuangan

Documents
demakkab.go.id · 2020. 3. 13. · sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah, Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak

demakkab.go.id · 2020. 3. 13. · sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah, Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak

Documents
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) - demakkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) - demakkab.go.id

Documents
DINPMPTSP KABUPATEN DEMAK - demakkab.go.id

DINPMPTSP KABUPATEN DEMAK - demakkab.go.id

Documents
SALINAN - demakkab.go.id · Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditrasfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk

SALINAN - demakkab.go.id · Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditrasfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BADAN PENGELOLAAN …demakkab.go.id/DPA_PPKD/PengumumanLelang.pdf · 1. Pemenang lelang adalah Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi. 2. Peserta

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BADAN PENGELOLAAN …demakkab.go.id/DPA_PPKD/PengumumanLelang.pdf · 1. Pemenang lelang adalah Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi. 2. Peserta

Documents
PANDUAN UNTUK PENGGUNA - demakkab.go.id

PANDUAN UNTUK PENGGUNA - demakkab.go.id

Documents