Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
NOMOR 45
BERITA DAERAHKABUPATENMAJALENGKA
PERATURANBUPATI MAJALENGKA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
TAHUN 2019
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSIKECAMATANDI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENMAJALENGKA
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI MAJALENGKA,
Menimbang
Mengingat
bahwa sehubungan dengan te1ah elitetapkannya PeraturanDaerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, TugasPokok dan Fungsi Kecamatan eli Lingkungan PemerlntahKabupaten Majalengka.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DalamLingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 1950) sebagaimana te1ah eliubah denganUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentangPembentukan Kabupaten Purwakarta dan KabupatenSubang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor31, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerlntahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah beberapa kali eliubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerlntahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerlntah 2
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana te1ahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor187, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6402).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentangKecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Majalengka (Lembaran DaerahKabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahNomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Majalengka (Lembaran Daerah KabupatenMajalengka Tahun 2019 Nomor 12).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASJ, TUGAS POKOK DAN FUNGSJ KECAMATANDJLINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENMAJALENGKA.
BAB IKETENTUANUMUM
Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah Kabupaten yang se1anjutnya disebut Daerah adalah Daerah
Kabupaten Majalengka.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penye1enggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penye1enggaraan Urusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadikewenangan Presiden yang pe1aksanaannya dilakukan oleh kementeriannegara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Kecamatan 3
""
3
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpinoleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkatKecamatan.
KEDUDUKAN
Pasal2
(1) Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksanateknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin olehseorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Camat sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayahkerjanya.
BAB IIISUSUNANORGANISASI
Pasal3
(1) Susunan Organlsasi Kecamatan terdiri dari :a. Camat.b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum.d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.f. Seksi Kesejahteraan Sosial.g. Kelurahan.h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Pada Kecamatan Majalengka terdapat kelurahan sebagai berikut :1. Kelurahan Majalengka Kulon.2. Kelurahan Majalengka Wetan.3. Ke1urahan Munjul4. Kelurahan Tarikolot5. Kelurahan Cikasarung6. Kelurahan Tonjong7. Kelurahan Babakan Jawa8. Kelurahan Cicurug9. Kelurahan Sindangkasih10. Kelurahan Cijati
(3) Pada Kecamatan Cigasong terdapat kelurahan sebagai berikut :1. Kelurahan Cigasong2. Kelurahan Cicenang3. Kelurahan Simpeureum
(4) Bagian 4
"4
(4) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
Pasal4
(1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf gmerupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu ataumelaksanakan sebagian tugas camat yang dipimpin oleh kepala kelurahanyang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawabkepada Camat.
(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki SusunanOrganisasi sebagai berikut :a. Lurah.b. Sekretarls Kelurahan.c. Seksi Pemerintahan dan Pe1ayananUmum.d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.e. Seksi Kesejahteraan Sosial.f. KelompokJabatan Fungsional.
(3) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
BABIVTUGASPOKOKDANFUNGSI
Pasal5
(1) Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur,melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraanpemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upayapenyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkanPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasaranadan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatKecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, me1aksanakanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yangtidak dilaksanakan oleh unit keIja Perangkat Daerah Kabupaten yang adadi Kecamatan serta me1aksanaan kewenangan pemerintah yangdilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomidaerah dan melaksanakan tugas pembantuan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kecamatan menye1enggarakanfungsi :a. Menyelenggarakanurusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikankegiatan pemberdayaan masyarakat;c. Mengoordinasikan upaya penye1enggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan 5
"5
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah danPeraturan KepalaDaerah;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayananumum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatKecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturdesa;
h. Me1aksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kelja PerangkatDaerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
i. Melaksanakan tugas pe1impahan sebagian kewenangan Bupati danuntuk melaksanakan tugas pembantuan.
j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal6
Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyaitugas membantu camat dalam :a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;b. melakukan pemberdayaan masyarakat;c. melaksanakan pelayanan masyarakat;d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dang. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
BABVKETENTUANLAIN-LAIN
Pasal 7
Uraian tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagaimana dimaksud dalamPasal4 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.
BABVIKETENTUANPENUTUP
Pasal8
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan BupatiMajalengka Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah KabupatenMajalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 24)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal9 6
,.'
6
Pasal9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah KabupatenMajalengka.
Ditetapkan di Majalengkapada tanggal 23 Desember 2019
BUPATIMAJALENGKA,
ttd
KARNASOBAHI
Diundangkan di Majalengkapada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN~JALENGKA,
-AHMADSODIKIN
BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2019 NOMOR 45
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALABAGlANHUKUMSEKRETARIATDAERAHKABUPATENMAJALENGKA,
GUN GUNMOCHAMADDHARMADINIP. 19680327 199603 1 003
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJALENGKANOMOR 45 Tahun 2019TANGGAL 23 Desember 2019TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATANKABUPATEN MAJALENGKA
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAl
SEKRETARIS
r-----------------------------IIIIIIIIIIIII
8
CAMAT
SUB BAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIANKEUANGAN,PERENCANAAN,EVALUASI DAN PELAPORAN
BUPATI MAJALENGKA,
ttd
SEKSIPEMERINTAHAN DANPELAYANAN UMUM
SEKSIKETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUM
KELURAHAN
SEKSIPEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- - - - - - - --,DESA
SEKSIKESEJAHTERAAN
SOSIAL
KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MAJALENGKA,,
Salinan sesuai dengan aslinya,KEPALA BAGIAN HUKUM,
GUN GUN MOCHAMAD DHARMADINIP. 19680327 199603 1 003
LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI MAJALENGKANOMOR 45 Tahun 2019TANGGAL 23 Desember 2019TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHANKABUPATEN MAJALENGKA
LURAH
SEKRETARIS
KELOf>1POK JABATANFUNGSIONAL
I I I II I
I ISEKSI SEKSI SEKSI
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAANPELAYANAN UMUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SOSIAL
Salinan sesuai dengan aslinya,KEPALA BAGIAN HUKUM,
GUN GUN MOCHAMAD DHARMADINIP. 19680327 199603 1 003
BUPATI MAJALENGKA,
ttd
KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MAJALENGKA,,