BUPATI MUSI BANYUASIN - jdih. 71...bupati musi banyuasin provinsi sumatera selatan peraturanbupatimusibanyuasin

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BUPATI MUSI BANYUASIN - jdih. 71...bupati musi banyuasin provinsi sumatera selatan...

BUPATI MUSI BANYUASINPROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATI MUSI BANYUASIN.

NOMOR 71 TAHUN2016.TENTANG

SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGASDAN,FUNGSI

DINASPERIKANAN

KABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang:

Mengingat:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 tahun 2016

ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu

diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Kabupaten Musi Banyuasin;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I di Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959,

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang

Perangkat Daerah; (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9

Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,

URAIANTUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANANKABUPATEN

MUSI BANYUASIN.

BAB IKETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penye1enggaraan Pemerintah Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin;

6. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Musi

Banyuasin;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan

Kabupaten Musi Banyuasin;

3

BABIIKEDUDUKAN

Pasal2(1) Dinas Perikanan adalah merupakan unsur Pelaksana

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Kabupaten dibidang perikanan;(2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Seketarls Daerah;

BABIIISUSUNANORGANISASI

Pasal3(1) Besaran Susurian Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

a. KepalaDinas

b. Sekretarlat membawahi;1. Subbagian Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi;

2. Subbagian Keuangan dan Aset;3. Subbagian Umum dan Kepagawaian;

c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi;1. Seksi Pembenihan;

2. Seksi Pembesaran Ikan;3. Seksi Sarana dan Prasarana;

d. Bidan Perikanan Tangkap, membawahi;1. Seksi Usaha Penangkapan;2. Seksi Sarana dan Pengendalian Penangkapan Ikan;3. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Nelayan;

e. Bidang Produksi dan Penyuluhan Perikanan,membawahi;1. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;2. Seksi Usaha Produksi;3. Seksi Penyuluhan Perikanan;

f. Bidang Sumberdaya Perikanan, membawahi;1. Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan;2. Seksi Pengendalian Sumberdaya;3. Seksi Teknologidan Informasi;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

4

1. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikananadalah

sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IV

TATAKERJA

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam

menentukan kebijaksanaan dibidang budidaya Perikanan

tangkap ,Produksi dan penyuluhan Perikanan serta Produksi

dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan Peraturan

perundang-undangan;

Pasal5

Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasa14, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang

perikanan;

b. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perikanan;

c. pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di

bidang perikanan;

d. pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas

Perikanan:

e. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif pada unit

pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan

Dinas Perikanan;

f. monitor dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar

sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan

ketentuan yang berlaku;

g. penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan

pertimbangan dalam pengembangan karier;

h. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan

pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati

melalui Seketaris Daerah;

perundang-

di bidang

perundang-

di bidang

5

i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

plmpman;

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasa16

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis

dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di

lingkungan dinas perikanan;

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalamPasal

6, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasi penyusunankebijakan, re':rlcltrra:,program,

kegiatan, dan anggaran di bidang perikanan serta tugas

pembantuan di bidang perikanan;

b. pengelolaan data dan informasi di bidang perikanan;

c. pengkoordinasi dan pelaksanaan kerja sarna di bidang

perikanan;

d. penyusunan bahan rancangan peraturan

undangan dan fasilitasi bantuan hukum

perikanan;

e. penyusunan bahah ra.ncai:l:gan peraturan

undangan dan fasilitasi bantuan hukum

perikanan;

f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di

lingkungan dinas perikanan;

g. pengelolaan dibagian Perencanaan dan Penyelenggaraan

Tugas Perbantuan, Keuangan dan BMD serta Umum dan

pepegawaiandi lingkungan dinas perikanan;

h. poordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan

masyarakat di bidang perikana.n;'

I. pengkoordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan di bidang perikanan;

j. pengelolaan aset barang milik daerah di lingkungan dinas

perikanan; dan

k.pelaksanaan urusan- ketatausahaan dan kerumahtanggaan

di lingkungan dinas perikanan

6

Pasal8

(1) Subbagian Perencanaan, Pe1aporan dan

Evaluasimempunyai tugasMenyiapkan penyusunan bahan

perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan

anggaran;

a. mengelola data dan informasi;

b. melaksanakan tugas-tugas pembantuan lainnya;

c. memantaudan mengevaluasi pelaksanaan rencana,

program, kegiatan, dan anggaran; dan

d. menyusun laporan kegiatan;

e. memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan

bidangnya;

f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan

pembinaan dan pengembangan karier;

h. menyajikan pe1aksanaan program Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD)Dinas Perikanan;

i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran

rutin dan pembangunan serta anggaran

J. menyusun usul penyesuaian anggaran dan

pembangunan sesuai dengan kebijaksaan;

k. menyusun laporan Subbag sesuai dengan hasil yang

telah dicapai sebagai pertanggungjwaban pelaksanaan

tugas;

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan;

(2) Subbagian Keuangan dan Asetmempunyai tugas:

a. menge101a data dan informasi keuangan dan aset

Barang MilikDaerah;

b. menyusun bahan pengelolaan keuangan dan aset

Barang MilikDaerahdi bidang perikanan;

c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

programSubbagian;

d. memantau dan tnengevaluasi pelaksanaan penge10laan

aset Barang MilikDaerah;

7

e. menyusun laporan Subbagian Keuangan;

f. menyusun rencana dan program keIja seksi sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

g. memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan

bidangnya;

h. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

i. menilai prestasi keIja bawahan sebagai bahan

pembinaan dan pengembangan karier;

J. menyusun laporan Subbagian sesuai dengan hasil yang

telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas;

k. mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan,

penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, dan

pembukuan keuangan sesuai dengan ke