BUPATI MUSI BANYUASIN - jdih.mubakab.com 71...bupati musi banyuasin provinsi sumatera selatan peraturanbupatimusibanyuasin. nomor71 tahun2016. tentang susunanorganisasi,uraiantugasdan,fungsi

BUPATI MUSI BANYUASINPROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATI MUSI BANYUASIN.

NOMOR 71 TAHUN2016.

TENTANG

SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGASDAN,FUNGSI

DINASPERIKANAN

KABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang:

Mengingat:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 tahun 2016

ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu

diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Kabupaten Musi Banyuasin;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I di Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959,

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang

Perangkat Daerah; (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9

Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,

URAIANTUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANANKABUPATEN

MUSI BANYUASIN.

BAB IKETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penye1enggaraan Pemerintah Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin;

6. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Musi

Banyuasin;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan

Kabupaten Musi Banyuasin;

3

BABIIKEDUDUKAN

Pasal2(1) Dinas Perikanan adalah merupakan unsur Pelaksana

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Kabupaten dibidang perikanan;(2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Seketarls Daerah;

BABIIISUSUNANORGANISASI

Pasal3(1) Besaran Susurian Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

a. KepalaDinas

b. Sekretarlat membawahi;1. Subbagian Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi;

2. Subbagian Keuangan dan Aset;3. Subbagian Umum dan Kepagawaian;

c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi;1. Seksi Pembenihan;

2. Seksi Pembesaran Ikan;3. Seksi Sarana dan Prasarana;

d. Bidan Perikanan Tangkap, membawahi;1. Seksi Usaha Penangkapan;2. Seksi Sarana dan Pengendalian Penangkapan Ikan;3. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Nelayan;

e. Bidang Produksi dan Penyuluhan Perikanan,membawahi;1. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;2. Seksi Usaha Produksi;3. Seksi Penyuluhan Perikanan;

f. Bidang Sumberdaya Perikanan, membawahi;1. Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan;2. Seksi Pengendalian Sumberdaya;3. Seksi Teknologidan Informasi;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

4

1. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikananadalah

sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IV

TATAKERJA

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam

menentukan kebijaksanaan dibidang budidaya Perikanan

tangkap ,Produksi dan penyuluhan Perikanan serta Produksi

dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan Peraturan

perundang-undangan;

Pasal5

Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasa14, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang

perikanan;

b. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perikanan;

c. pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di

bidang perikanan;

d. pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas

Perikanan:

e. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif pada unit

pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan

Dinas Perikanan;

f. monitor dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar

sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan

ketentuan yang berlaku;

g. penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan

pertimbangan dalam pengembangan karier;

h. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan

pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati

melalui Seketaris Daerah;

perundang-

di bidang

perundang-

di bidang

5

i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

plmpman;

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasa16

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis

dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di

lingkungan dinas perikanan;

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalamPasal

6, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasi penyusunankebijakan, re':rlcltrra:,program,

kegiatan, dan anggaran di bidang perikanan serta tugas

pembantuan di bidang perikanan;

b. pengelolaan data dan informasi di bidang perikanan;

c. pengkoordinasi dan pelaksanaan kerja sarna di bidang

perikanan;

d. penyusunan bahan rancangan peraturan

undangan dan fasilitasi bantuan hukum

perikanan;

e. penyusunan bahah ra.ncai:l:gan peraturan

undangan dan fasilitasi bantuan hukum

perikanan;

f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di

lingkungan dinas perikanan;

g. pengelolaan dibagian Perencanaan dan Penyelenggaraan

Tugas Perbantuan, Keuangan dan BMD serta Umum dan

pepegawaiandi lingkungan dinas perikanan;

h. poordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan

masyarakat di bidang perikana.n;'

I. pengkoordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan di bidang perikanan;

j. pengelolaan aset barang milik daerah di lingkungan dinas

perikanan; dan

k.pelaksanaan urusan- ketatausahaan dan kerumahtanggaan

di lingkungan dinas perikanan

6

Pasal8

(1) Subbagian Perencanaan, Pe1aporan dan

Evaluasimempunyai tugasMenyiapkan penyusunan bahan

perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan

anggaran;

a. mengelola data dan informasi;

b. melaksanakan tugas-tugas pembantuan lainnya;

c. memantaudan mengevaluasi pelaksanaan rencana,

program, kegiatan, dan anggaran; dan

d. menyusun laporan kegiatan;

e. memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan

bidangnya;

f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan

pembinaan dan pengembangan karier;

h. menyajikan pe1aksanaan program Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD)Dinas Perikanan;

i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran

rutin dan pembangunan serta anggaran

J. menyusun usul penyesuaian anggaran dan

pembangunan sesuai dengan kebijaksaan;

k. menyusun laporan Subbag sesuai dengan hasil yang

telah dicapai sebagai pertanggungjwaban pelaksanaan

tugas;

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan;

(2) Subbagian Keuangan dan Asetmempunyai tugas:

a. menge101a data dan informasi keuangan dan aset

Barang MilikDaerah;

b. menyusun bahan pengelolaan keuangan dan aset

Barang MilikDaerahdi bidang perikanan;

c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

programSubbagian;

d. memantau dan tnengevaluasi pelaksanaan penge10laan

aset Barang MilikDaerah;

7

e. menyusun laporan Subbagian Keuangan;

f. menyusun rencana dan program keIja seksi sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

g. memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan

bidangnya;

h. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

i. menilai prestasi keIja bawahan sebagai bahan


J. menyusun laporan Subbagian sesuai dengan hasil yang

telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas;

k. mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan,

penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, dan

pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan. anggaran

rutin dan pembangunan dan anggaran subsidi;

m. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan

perbendaharaan dan ganti rugi (TP/TGR) menyusun

laporan pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan

dan subsidi sebagai bahan masukan atasan;

n. menyusun dan merencanakan pengadaan, pemeliharaan

aset barang inventaris Dinas Perikanan;

o. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang

inventariskantor;

p. meneliti serta memverifikasi terhadap rincian

pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan;

q. merekomendasikan usul dokumen perjanjian akad

kredit / pinjaman perbankan lainnya sesuai dengan

ketentuan" yang berlaku;

r. melaksanakan penata usahaan keuangan terhadap

realisasi anggaran;

s. menyiapkan laporan keuangan SKPD;

t. menyusun laporan Subbag sesuai dengan hasil yang

telah dicapai sebagai pertanggungjwaban pelaksanaan

tugas;

8

u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

plmpman;

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas;

a. melaksanakan urusan ketatausahaan,

kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan,

penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-

undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan

kepegawaian di bidang perikanan;

b. melakukan koordinasi dan penyusunan bahan kerja

sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang

perikanan;

c. menyusun dan melaksanakan usul pengangkatan,

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan,

pemberhentian, dan masa penSlUn serta mutasi

kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

d. rhenil-ai prestasi kerja bawa:han sebagai bahan


e. menyusun dan melaksanakan rencana formasi,

pengadaan penempatan, pemerataan;

f. mutasi dan pengembangan pegawai sesuai dengan


g. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga,

persuratan dan perjalanan Dinas pimpinan;

h. meneliti berkas usul penetapan angka kredit pegawai

edukatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

1. meneliti dan menetapkan keputusan kenaikkan

pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan dan mutasi

kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

J. mengupayakanpeningkatan disiplin pegawai;

k. merekomendasikan pemberian izin belajar, pendidikan

pelatihan, tugas belajar, dan ujian dinas serta

pemberian pengharagaan dan tanda jasa sesuai dengan


1. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) serta usul

penerbitan karpeg, karis, karsu, polis taspen dan kartu

9

askes pegawai dilingkungan kantor Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m. menyusun laporan Subbag sesuai dengan hasil yang

telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan;

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal9

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan yang berkaitan dengan masalah Pemberian,

Pembesaran ikan, sarana dan prasaran, melaksanakan

penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang budidaya.

PasallO

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Bidang Budidaya mempunyai uraian tugas bidang

bididayasebagai berikut :

a. penyusun rencana dan program PerikananBudidayasebagai


b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan

bidangnya;

c. penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan

dan pengembangan karir;

d. pelaksanaan Program Bidang Budidaya dengan berpedoman

pada aturan yang berlaku;

e. penyusun rencana Program kerja Tahunan, jangka

menengah dan jangka panjang dalam pengembangan dan

peningkatan program budidaya sebagai acuan dalam

pelaksanaan tugas;

f. pelakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang

mempunyai Visi dan misi serta tujuan yang sama dalam

rangka peningkatan program Budidaya;

10

g. pelaksanaan sosialiasasi program Budidaya untuk

penyebarluasan informasi kemasyarakat luas;

h. pemonitoringan dan mengevaluasi kinerja pembudidaya;

1. pelaksanaan Pembinaan terhadap kelompok-kelompok

pembudidaya;

J. pelaksanaan peningkatan mutu pelatihan tenaga

pembudidaya ikan;

k. penyusunan laporan seksi sesuai- dengan hasil yang telah

dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

I. pemberian petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

m. pemberian Bimbingan Teknis kepada pembudidaya ikan;

n. pengupayaan Peningkatan Mutu pembudidaya ikan;

o. pembentukan jaringan kerjasama dengan Instansi lain

untuk memajukan budidaya ikan;

p. penyusunan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan

pengembangan;

q. Penyusunan rencana kegiatan budidaya;

r. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka statistik

perikanan budidaya;

s. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 11

(1) Seksi Perbenihan, mempunyai tugas :

a. melakukan pembinaan cara pembenihan ikan baik

(CPIB),pengembangan teknologi perbenihan, pembinaan

UPR dan hatchery, penerapan, sertifikasi induk dan

benih unggul, pengembangan pakan a1ami, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. menyusun rencana kebutuhan benih dan program Seksi

Perbenihansebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan

bidangnya;

d. menilai prestasi kerja bawaharr sebagai bahah

pembinaan dan pengembangan karir;

11

e. melaksanakan Program Perbenihan dengan berpedoman

pada aturan yang berlaku;

f. menyusun rencana Program kerja Tahunan, jangka

menengah dan jangka panjang dalam pengembangan

dan peningkatan program Perbenihan sebagai acuan

dalam pelaksanaan tugas;

g. dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu

berkoordinasi dengan pihak- pihak yang mempunyai

kaitan dalam program Perbenihan baik kebawah, lintas

sektor dan kejenjang yang lebih tinggi;

h. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang

mempunyai Visi dan misi serta tujuan yang sama dalam

rangka peningkatan program Perbenihan;

i. melaksanakan sosialiasasi program Perbenihan untuk

penyebarluasan informasi kemasyarakat luas;

J. menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah

dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; ..

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan;

(2) Seksi Pembesaran lkan, mempunyai tugas;

a. melaksanakan urusan pembesaran ikan, melakukan

pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan dan

pengembangan teknologi budidaya ikan;

b. Menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai


c. Menyusun konseprencanadah 'program keIja Seksi

sebagai bahan masukan atasan;

d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan

bidangnya;

e. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan

pembinaan dan pengembangan karir.

g. Menyusun konsep dan melaksanakan rencana

kebutuhan pembesaran ikan berdasarkan usul dari unit

keIja dilingkungan Dinas Perikanan;

12

penggunaan danikan sesuai dengan

pengetahuanmutu

h. memberikan bimbingan teknispemeliharaan sarana pembesaranketentuan yang berlaku;

i. mengatur pelaksanaan inventaris sarana pembesaranikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. memonitoring dan mengevaluasi kineIja kelompokbudidaya ikan;

k. melaksanakan Pembinaan terhadap kelompok-kelompok

pembudidaya ikan;1. melaksanakan peningkatan

kelompokpembudidaya ikan;m. menyusun laporan Seksi sesuai dengan hasil yang telah

dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanan tugas;n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan;

(3) Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :a. melaksanakan urusan sarana dan prasarana budidaya

perikanan;b. menyusun rencana dan program keIja Seksi sebagai

PedomanPelaksanaan tugas;c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan

bidangnya;d. menilai prestasi keIja bawahan sebagai bahan

pembinaan dan pengembangankarir;e. melaksanakan program Sarana dan Prasarana budidaya

ikan dengan berpedoman pada aturan dan petunjuk

yang berlaku;f. menyusun rencana program keIja tahunan, jangka

menengah dan jangka panjang dalam pengembangandan peningkatan program sarana dan prasarana sebagaiacuan dalam melaksanakan tugas;

g. melaksanakan sosialiasi program Sarana dan Prasaranauntuk penyebarluasan; informasikemasyarakat luas;

h. melaksanakan seleksi usulan peninjauan alat berat;1. memonitoring pemanfaatan alat berat oleh kelompok

pembudidaya;

kebijakan penyusunan program

usaha kegiatan pemberdayaan nelayan

13

J. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program

sarana dan prasarana budidaya ikan yang

diselenggarakan oleh lembagaf masyarakat;

k. menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah

dieapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;


oleh pimpinan;

Bagian Keempat

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal12

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya

ikan, usaha penangkapan ikan, sarana penangkapan ikan,

pengembangan dan pembinaan nelayan;

Pasal13

Untuk melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam

Pasal12, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi

pelaksanaanpemberdayaan nelayan keeil dalam wilayah

Kabupaten;

b. pelaksanaan

pengembangan

kedl;

e. penyusunan penetapan estimasi jumlah kebutuhan ikan

dan sasaran penebaran benih ikan di perairan umum

daratan;

d. penyusunan data reneana pengembangan pembinaan

usaha nelayan keeil dan pengelolaan penyelengaraan

tempat pelelangan ikan;

e. penyusunan dan pengembangan perikanan tangkap,

pembinaan nelayan;

f. penyusunan bahan pengelolaan penangkapan ikan yang

ramah lingkungan;

14

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di kegiatan

lelang lebak lebung; dan

h. pelaporan pelaksanaan di bidang penangkapan ikan;

I. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan;

Pasal14

(1) Seksi Usaha Penangkapan, mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan program kerja pengelolaan

sumberdaya ikan dan usaha penangkapan;

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengelolaan

Sumberdaya Ikan dan Usaha Penangkapan sebagai


b. memberikan tugas kepada bawahan sesuai dengan

bidangnya;

c. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

d. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan


e. menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan

sumberdaya ikan dan usaha penangkapan ikan;

f. menyebarluaskan petunjuk pengelolaan sumberdaya

ikan di perairan umum daratan dan usaha

penangkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. memberi layanan teknis dibidang pengelolaan

sumberdaya ikan dan usaha penangkapan;

h. menyusun laporan Seksi sesuai dengan hasil yang telah

dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan

tugas;


oleh atasan;

(2) Seksi Sarana dan Pengendalian Penangkapan Ikan,

mempunyai tugas:

a. melaksanakan urusan sarana dan pengendalian

penangkapan ikan, kebijakan teknis sarana

penangkapan ikan serta pengelolaan tempat pelelangan

ikan;

15

b. Menyusun rencana dan program keIja seksi sebagai


c. Menyusun konsep rencana dan program kerja Seksi

sebagai bahan masukan atasan;

d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan

bidangnya;

e. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan


g. Menyusun konsep dan melaksanakan rencana

kebutuhan sarana dan pengendalian penangkapan ikan;

h. Mengatur pelaksanaan pendistribusian sarana

penangkapan ikan sesuai dengan kebutuhan yang

berlaku;

1. Memberikan bimbingan teknis penggunaan dan

pemeliharaan sarana penangkapan ikan sesuai dengan


sarana

dengan

pemeliharan

ikan sesuai

danpenggunaanMemantau

pengendalian penangkapan


k. Mengatur kebijakan teknis prasarana penangkapan

meliputi inventarisasi, identifikasi dan penyusunan

potensi perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan

J.

yang berlaku;

1. Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana

penunjang lainnya;

m. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana

penunjang lainnya;

n. Menyusun laporan Seksi sesuai dengan hasil yang telah

dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanan tugas;

dan

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

pimpinan;

16

(3) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Nelayan, Mempunyai

tugas:

a. melaksanakan kegiatan di bidang perikanan tangkap,

pembinaan, pengembangan dan bimtek bagi nelayan;

b. menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai


c. menyusun konsep rencana dan program kerja Seksi

sebagai bahan masukan atasan.

d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan

bidangnya

e. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas

f. menilai prestasi keIja bawahan sebagai bahan


g. menyusun konsep dan melaksanakan rencana

kebutuhan sarana pengembangan dan pembinaan

nelayan;

h. mengatur pelaksanaan pendistribusian sarana

pengembangan dan pembinaan nelayan sesuai dengan

kebutuhan yang berlaku;

1. memberikan bimbingan teknis penggunaan alat tangkap

ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

j. merencanakan pengadaan sarana dan prasarana

pengembangan dan pembinaan nelayan serta penunjang

lainnya;

k. menyusun laporan Seksi sesuai dengan hasil yang telah

dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanan tugas;

dan


pimpinan;

17

Bagian Kelima

Bidang Produksi dan

Penyuluhan perikanan

Pasal15

Bidang Produksi dan Penyuluhan Perikanan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan yang berkaitan

dengan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang penyuluhan, kesehatan lingkungan,

pengolahan hasH perikanan dan produksi perikanan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Bidang Penyuluhan dan Produksi Perikanan

mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan penyuluhan, produksi perikanan, kesehatan

lingkungan dan pengolahan hasH;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan dan produksi

perikanan;

c. penyusunan bahan penetapan sasaran produksi perikanan

dari hasH budidaya dan produk olahan;

d. penyusunanbahan petunjuk dan pengembangan produksi

serta peningkatan produktivitas;

e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaanpenyuluhan,

kesehatan ikan, lingkungan dan pengolahan hasH;

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang

penyuluhan;

g. pelaporan pelaksanaan di bidang produksi dan penyuluhan

perikanan;dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan;

Pasal17

(1) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan, mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengendalian hama penyakit pada ikan

dan lingkungan, serta membuat pedoman umum

pengendalian hama penyakit ikan;

18

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi sebagai


c. memberi tugas dan petunjuk kepada bawahan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;



e. menyusun petunjuk pelaksanaan pengendalian hama

penyakit pada ikan dan lingkungan;

f. menyebarluaskan petunjuk pelaksanaan pengendalian

hama penyakit pada ikan dan lingkungan;

g. mengevaluasi pelaksanan pengendalian hama penyakit

pada ikan dan lingkungan;

h. menyusun petunjuk pengendalian hama penyakit pada

ikan dan lingkungan, pengendalian hama penyakit ikan;

i. menyusun saran a1ternatif dibidang pengendalian hama


J. menyusun dan melaksanakan rencana kebutuhan

pengendalian hama penyakit pada ikan dan lingkungan;

k. memantau pelaksanaan pengendalian hama penyakit

pada ikan dan lingkungan;

1. memberi layanan teknis dibidang pengendalian hama


m. menyusun laporan Seksi sesuai dengan hasil yang telah


n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

pimpinan;

(3) Seksi Usaha Produksi, mempunyai tugas pokok :

a. melaksanakan urusan SIUP dan perizinan budidaya

serta kegiatan pengolahan hasil perikanan;

b. menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai


c. memberi tugas dan petunjuk kepada bawahan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;


pertimbangan;

e. menyusun petunjuk pelaksanaan penzman usaha

perikanan budidaya dan lomba masak ikan;

19

f. menyebarluaskan pelaksanaan perizinan usaha

perikanan budidaya dan lomba masak ikan;

g. mengevaluasi pelaksanaan perizinan usaha budidaya

perikanan, pembinaan unit-unit pengolahan dan

sosialisasi gemarikan;

h. memantau pelaksanaan kegiatan dirumah kemasan dan

pemanfaatan International Chamber Of Shipping;

1. menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah

dicapai; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

pimpinan;

(3) Seksi Penyuluhan Perikanan, mempunyai tugas :

a. melaksanakan segala kegiatan di bidang penyuluhan

perikanan;



c. menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai

bahan masukan atasan;


bidangnya;


pelaksanaan tugas;



g. menyusun rencana jadwal penyuluhan dan sasaran

produksi perikanan budidaya;

h. melaksanakan pembinaan penyuluhan secara berkala

setiap bulan di kecamatan;

i. melakukan kegiatan penyuluhan kepada pembudidaya

ikan secara rutin;

J. menyusun rencana kebutuhan penyuluh serta

mendistribusikannya;

k. membuat laporan produksi perikanan budidaya dari

tiap-tiap kecamatan setiap bulan;

1. mengikuti event penyuluhan baik tingkat Kabupaten,

Provinsi maupun Internasional;

20

m. merencanakan kegiatan penyuluhan yang paling efektif

dalam rangka meningkatkan produksi perikanan

budidaya;

n. menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah


dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

pimpinan;

Bagian Keenam

Bidang Sumber Daya Perikanan

Pasal18

Bidang Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan yang berkaitan

dengan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang sumberdaya perikanan,pengendalian SD,teknonolgi dan

informasi.

Pasal19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 Bidang Sumberdaya Perikanan mempunyai

fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan di bidang sumberdaya perikanan;

b. penyusunan bahan pembinaan penetapan sasarandibidang

sumberdaya perikanan;

c. penyusunan bahan pembinaan teknologi dan informasi di

bidang sumberdaya pada masyarakat;

d. penyusunan bahan petunjuk dan bimbingan kebijaksanaan

dibidang sumberdaya;

e. penyusunan bahan perumusan tata operasional

pengawasan, penegakan hukum, sarana dan prasarana

serta pembinaan kepada masyarakat sumberdaya

perikanan;

f. penyusunan bahan inventarisasi, penyusunan rencana dan

pengembangan;

21

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

plmpman;

kegiatan

sesuai dengan

mengedalikan,

kegiatan seksi

dan informasi,

serta melaksanakan

berkaitan dengan

Pasal20

(1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan, mempunyai

tugas:

a. me1aksanakan urusan pengawasan sumberdaya

perikanan di perairan umum daratan di dalam daerah;

b. menyusun rencana dan program kerja seksi

pengawasan sumberdaya perikanan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

c. menyusun petunjuk teknis

pengawasansumberdaya perikanan


d. meningkatkan pelaksanaan kerjasama dengan instansi

pemerintah dan organisasi yang terkait

pengawasansumberdaya perikanan

e. menyusun rencana kegiatan kelompok masyarakat

pengawas (pokmaswas);

f. menginventarisasi kebutuhan kelompok masyarakat

pengawas da1ampelaksanaan tugas;

g. me1akukan pembinaan kepada pokmaswas dalam upaya

pencegahan illegal fishing;

h. menyusun laporan seksi pengawasan sumberdaya

perikanan dengan hasil yang telah dicapai sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

(2) Seksi Pengendalian Sumberdaya, mempunyai tugas:

a. melaksanakan urusan dibidangpengendalian

sumberdaya;

b. menyusun, mengolah data

menginfentarisir permasalahan

pemecahan permasalahan yang

pengendalian sumberdaya; .

c. merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan

pengendalian sumberdaya;

22

teknis, membina,

mengembangkan

d. melakasanakan perencanaan

mengelola, melestarikan dan

pengendalian sumberdaya;

e. memberikan tugas kepada bawahan sesuai dengan

bidangnya;

f. memberikan petunjuk kepada bawahan sesual dengan

bidangnnya;

g. menilai prestasi keIja bawahan untuk tata cara

pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan penebaran ikan (restocking) pada

kawasan suaka perikanan;

I. menginventarisir kondisi suaka perikanan dan mencari

alternatif kawasan suaka perikanan baru;

J. melakukan sosialisasi tentang pelestarian sumberdaya

perikanan;

k. melaksanakan analisis dan pengembangan tugas serta

fungsi seksi pengendalian sumberdaya;

I. menyusun laporan seksi sesuai bidang tugasnya;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

(3) Seksi Teknologidan Informasi, mempunyai tugas pokok:

a. melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang

teknologi dan informasi perikanan;



c. menyusun rencana dan program keIja seksi sebagai

bahan masukan atasan;


bidangnya;


pelaksanaan tugas;



g. menyusun dan melaksanakan rencana kebutuhan

sarana teknologi dan informasi berdasarkan usul dari

unit kerja dilingkungan Dinas Perikanan;

h. mengatur pelaksanaan pendistribusian sarana teknologi

dan informasi sesuai dengan kebutuhan yang ber1aku;

23

1. memberikan bimbingan teknis penggunaan teknologi

dan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

J. memantau kegiatanteknologi dan informasi, sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

k. mengatur pe1aksanaan inventaris sarana teknologi dan

informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

1. merencanakan dan melaksanakan penyampman

teknologi dan informasi perikanan kepada masyarakat;

m. menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang te1ah


n. me1aksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikanatasan;

BABV

UNITPELAKSANATEKNISDINAS

Pasa121

(1)Pada Dinas Perikanan dapat dibentuk UPTD sesuai dengan

kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesual

dengan ketentuan paeraturan perundang-undangan.

(2)Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja akan diatur dan ditetatpkan dengan Peraturan

Bupati.

Pasa122

(1)UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang

mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

(2)UPTD dipimpin oleh Kepala UPTDyang berada di wilayah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BABVI

KELOMPOKJABATANFUNSIONAL

Pasa123

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu

dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas/Badan

kabupaten sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

24

(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumiah tenaga

fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3)Jumiah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BABVIl

TATAKERJA

PasaI24

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan

pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas

Perikanan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

singkronisasi baik dalam Iingkungan Dinas Perikanan maupun

antar perangkat daerah serta instansi Iainnya.

(2)Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengkoordinasikann bawahannya serta

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(3) Setiap Pimpinan satuan unit organisasi dalm lingktmgan Dinas

Perikanan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing

secara berjenjang.

(4)Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BABVlIIKEPEGAWAIAN

PasaI25

(1)Kepaia Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2)Sekretaris, Kepaia Bidang, Kepaia Subbagian dan Kepaia Seksi

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas

meIaIui Sekretaris Daerah.

(3)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan Iuar jabatan

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)Kepaia Dinas merupakan jabatan eselon Il.b atau jabatan

pimpinan tertinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan

jabatan eseion IlI.a dan Kepaia Bidang merupakan jabatan

25

ese10n III.b atau jabatan administrator, Kepala Subbagian dan

Kepaia Seksi merupakan jabatan eseion IV.a atau jabatan

pengawas.

BABIX

KETENTUANPENUTUP

PasaI26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,Paraturan Bupati

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2014 Nomor 466) dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.

PasaI27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalm Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggaIt!f ~l_bu- 2016.

,",BU~:U3:SS ~DAVIDB.J. SIREGAR

Diundangkan di Sekayu

pada panggalU.D~ 2016

PIt.SEKRE ARIS DAERAHKABUPATE MUSI BANYUASIN,

.APRIYADI

BERITADAERAHKABUPTENMUSI BANYUASINTAHUN2016 NOMOR 81

BAGAN SUSUSNAN ORGANISASIDlNAS PERI KANAN KABUPTEN MUSI BANYUASIN Lampiran

NomorTanggalTentang

KEPALA DINAS

: Peraturan Bupati Musi Banyuasin: 71 Tahun 2016: 19 Desember 2016: Susunan Organisasi, Uraian T'ugasdan Fungsi Dinas PerikananKabupaten Musi Banyuasin

SEKRETARIATKELOMPOKJABATAN

FUNGSIONALI I I

SUBBAGIAN PERENCANAAN, SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBGIAN UMU~PELAPORAN DAN EVALUASI DAN ASET KEPEGAWAIA

I I IBIDANG PERIKANAN BIDANG PERIKANAN TANGKAP BIDANG PRODUKSI DAN BIDANG SUMBERDA YA

BUDIDAYA PENYULUHAN PERIKANAN PERIKANANI I I

ISEKSI PERBENIHAN SEKSI USAHA PENANGKAP AN SEKSI PENGA WASAN

- ----1 SEKSI KESEHATAN IKAN DAN - SUMBERDA YA PERIKAN,f-

SEKSI SARANA DANLINGKUNGAN

SEKSIPEMBESARAN - PENGENDALIAN PENANGKAP AN SEKSI PENGENDALIAN- IKAN SEKSI USAHA PRODUKSI -SUMBERDAYAI-

SEKSI SARANA DAN SEKSI PENGEMBANGAN DAN SEKSI TEKNOLOGI DAl'- - PEMBINAAN NELA YAN ~ SEKSI PENYULUHAN PERIKANANPRASARANA - INFORMASI

UNIT PELAKSANA TEKNISDINAS Plt.BUPATI MUSI BANYUASIN,

Cc; =;J;?DAVID B.J.SIREGAR

Documents

BUPATI MUSI BANYUASIN - jdih.mubakab.com 71...bupati musi banyuasin provinsi sumatera selatan peraturanbupatimusibanyuasin. nomor71 tahun2016. tentang susunanorganisasi,uraiantugasdan,fungsi