Bermitra dalam Pembangunan:Kemitraan AS – Indonesia yang Lebih Kuat untuk Memajukan Kesejahteraan dan Keamanan

STRATEGI USAID DI INDONESIAJangka waktu pelaksanaan semula: 1 Oktober 2013 – 30 September 2018

Diperpanjang hingga: 30 September 2020

i

Strategi Kerja Sama Pembangunan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat di Indonesia Jangka waktu semula: 1 Oktober 2013 – 30 September 2018 Diperpanjang hingga: 30 September 2020

Foto halaman depan: Siswa jurusan biologi di gedung kampus baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia. USAID memberikan dukungan dana untuk membangun dan melengkapi fasilitas pendidikan yang akan meningkatkan jumlah lulusan guru di provinsi Aceh.

Fotografer: Danumurthi Mahendra, USAID/Indonesia

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR AMENDEMEN CDCS iii

RANGKUMAN EKSEKUTIF: PERUBAHAN KEMITRAAN v

SINGKATAN DAN AKRONIM vii

KONTEKS, TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN 9

DO 1: TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DAN KEAMANAN LEBIH KUAT 14

Hasil Antara Kerja Sama Pembangunan 1.1: Peningkatan Kapasitas Komunitas Peduli Akuntabilitas 16

Hasil Antara Kerja Sama Pembangunan 1.2: Peningkatan Perlindungan Hak Warga Negara 17

Hasil Antara Kerja Sama Pembangunan 1.3: Penguatan Kapasitas Institusi Kunci Untuk Melawan Ekstremisme 18

DO 2: LAYANAN DASAR UMUM UNTUK POPULASI SASARAN YANG DITENTUKAN MENINGKAT DAN BERKESINAMBUNGAN 20

Hasil Antara Kerja Sama Pembangunan 2.1: Penurunan Tingkat Kematian Karena Penyebab yang Dapat Dicegah Terutama di Antara Perempuan dan Anak-Anak 23

Hasil Antara Kerja Sama Pembangunan 2.2: Perluasan Akses terhadap Air dan Sanitasi Aman 24

Hasil Antara Kerja Sama Pembangunan 2.3: Peningkatan Kapasitas Institusi Pendidikan 24

DO 3: PENINGKATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA 26

Hasil Antara Kerja Sama Pembangunan 3.1: Penurunan Ancaman Penyakit Menular 27

Hasil Antara Kerja Sama Pembangunan 3.2: Peningkatan Keamanan dan Ketangguhan Lingkungan 29

Hasil Antara Kerja Sama Pembangunan 3.3: Penurunan Peluang Ekonomi Diturunkan 31

ASUMSI UTAMA DAN RISIKO 32

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMBELAJARAN 33

Gambaran Umum dan Dasar Pemikiran 33

Kerjasama, Pembelajaran dan Adaptasi 33

Instrumen M&E 33

KERANGKA KEBIJAKAN, STRATEGI DAN REFORMASI USAID 34

LAMPIRAN 1: REFERENSI 36

LAMPIRAN 2: DAERAH SASARAN MENURUT LETAK GEOGRAFIS 39

iii

KATA PENGANTAR AMENDEMEN CDCS

Ringkasan perubahan dalam CDCS tercantum di Tabel 1 di bawah ini

CDCS Semula (2014-2018)

CDCS yang Telah Diamendemen (2014-2020)

(perubahan dicetak tebal)

Nomor halaman

Periode 2014-2018 2014-2020

Tujuan Utama

Indonesia yang Lebih Kuat dalam Memajukan Pembangunan Nasional dan Global

Kemitraan AS – Indonesia yang Lebih Kuat dalam Memajukan Kesejahteraan dan Keamanan

13

DO 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis Lebih Kuat

IR. 1.1 Kapasitas Kelompok Masyarakat Peduli Akuntabilitas Meningkat IR 1.2. Partisipasi Masyarakat Meningkat IR 1.3 Perlindungan Hak Warga Negara Ditingkatkan IR 1.4 Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten/Kota Sasaran Di Kawasan Timur Indonesia Meningkat

Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis dan Keamanan Lebih Kuat

IR 1.2 dan IR 1.4 dihilangkan

Tetap ada: IR “Peningkatan Kapasitas Komunitas Peduli Akuntabilitas” sebagai IR 1.1 dan IR “Peningkatan Perlindungan Hak Warga Negara” sebagai IR 1.2; dan menambahkan: “Penguatan Kapasitas Institusi Kunci untuk Melawan Ekstremisme” sebagai IR 1.3

14-20

DO 2 Pelayanan Dasar Umum untuk Kelompok Paling Miskin dan Rentan Meningkat

IR 2.1 Pelayanan untuk Menurunkan Kematian Karena Penyebab yang Dapat Dicegah Terutama di Antara Perempuan dan Anak-Anak Meningkat IR 2.2 Kualitas, Relevansi, dan Akses terhadap Sub-Sektor Pendidikan Sasaran Meningkat IR 2.3 Tata kelola

Layanan Dasar Umum untuk Populasi Sasaran yang Ditentukan Meningkat dan Berkesinambungan

I.R 2.2 dan IR 2.3 dihilangkan dandiganti dengan yang berikut:

IR 2.1. Penurunan Tingkat Kematian Karena Penyebab yang Dapat Dicegah Terutama di Antara Perempuan dan Anak-Anak

IR 2.2 Perluasan Akses terhadap Air dan Sanitasi Aman

21-27

iv

CDCS Semula (2014-2018)

CDCS yang Telah Diamendemen (2014-2020)

(perubahan dicetak tebal)

Nomor halaman

pelayanan dasar umum di tingkat lokal diperkuat IR 2.3 Peningkatan Kapasitas

Institusi Pendidikan

DO 3 Prioritas Pembangunan Global yang Menjadi Kepentingan Bersama Ditingkatkan

IR 3.1 Pengendalian Penyakit Menular Penting di Tingkat Regional dan Global Meningkat IR 3.2 Keanekaragaman Hayati Laut dan Darat Semakin Lestari IR 3.3 Menurunnya Risiko dan Meningkatnya Ketangguhan terhadap Perubahan Iklim untuk Mendukung Ekonomi Hijau IR. 3.4 Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Pemerintah Indonesia Lebih Kuat

Peningkatan Prioritas Pembangunan untuk Kesejahteraan Bersama

IR 3.4 dihilangkan. IR 3.2 dan 3.3 digabungkan menjadi IR 3.2 yang baru seperti di bawah ini.

IR 3.1 Penurunan Ancaman Penyakit Menular Diturunkan IR 3.2 Peningkatan Keamanan dan Ketangguhan Lingkungan IR 3.3 Penurunan Hambatan terhadap Peluang Ekonomi

28-34

DO 4 Pencapaian Kerja Sama Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Meningkat

Dihilangkan dari tingkat DO dan digunakan sebagai tema lintas sektor di tiga DO lainnya. Tujuan utama untuk DO ini sudah tercapai.

Tabel 1 - Ringkasan perubahan dalam CDCS

v

RANGKUMAN EKSEKUTIF: PERUBAHAN KEMITRAAN

Strategi Kerja Sama Pembangunan AS – Indonesia (Country Development Cooperation Strategy/CDCS) menjelaskan secara garis besar keterlibatan pembangunan Badan Pembangunan Internasional AS (U.S. Agency for International Development/USAID) dengan Indonesia dalam konteks konsolidasi demokrasi, pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kepemimpinan global dan masih adanya tantangan pembangunan. CDCS mendukung tujuan utama (goal) dan juga tujuan (objective) dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Pemerintah Indonesia (RPJMN 2015-2020 dan RPJPN 2005-2025) serta aspirasi jangka panjang Indonesia untuk menjadi “mandiri, maju, adil dan makmur.”

Tujuan keseluruhan dari bantuan Pemerintah AS adalah untuk mendukung Indonesia mewujudkan potensi penuhnya sebagai demokrasi yang stabil dan toleran, memberikan kontribusi bagi keamanan regional, pertumbuhan ekonomi global dan mengatasi tantangan bersama, seperti ancaman pandemi yang muncul dan ekstremisme kekerasan. Fitur inti dari bantuan Pemerintah AS adalah promosi jalur pembangunan yang memobilisasi sumber daya dan keahlian dalam negeri Indonesia yang semakin meningkat. Kemitraan pembangunan AS-Indonesia berkembang ketika Indonesia muncul sebagai pemimpin regional yang mempromosikan tatanan berbasis aturan di kawasan Indo-Pasifik.

Perubahan Kemitraan Terlepas dari tantangan ekonomi dan politik yang kompleks, khususnya setelah Krisis Keuangan Asia pada tahun 1998, Indonesia telah mencapai kemajuan pembangunan yang mengesankan dan mengalami transformasi yang luar biasa selama 50 tahun terakhir. USAID bermitra dengan berbagai pelaku pembangunan termasuk Pemerintah Indonesia, lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat sipil dan sektor swasta untuk mendukung Indonesia mencapai tujuan pembangunannya. Saat ini Indonesia adalah kekuatan ekonomi demokratis yang terus meningkat dan merupakan anggota aktif dalam berbagai forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Persatuan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan G-20.

Kerja Sama Pembangunan AS - Indonesia telah berkembang dari bantuan pembangunan tradisional menjadi penyediaan bantuan teknis dan instrumen inovatif untuk mengatasi tantangan pembangunan khususnya melalui keterlibatan sektor swasta dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mekanisme USAID dirancang untuk memperkuat sistem dan institusi Indonesia, memobilisasi sumber daya dalam negeri, meningkatkan sektor swasta dan “crowd” (urun dana) dari sumber pendanaan baru.

Karena kemajuan demokrasi dan ekonominya selama dua dekade terakhir, Indonesia telah muncul sebagai pemimpin regional dan suara global. Meskipun pertumbuhan ekonominya melebihi 5% setiap tahun selama lima tahun terakhir, sekitar 28 juta orang Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Indonesia masih berjuang dengan institusi yang rapuh, korupsi yang endemik dan rendahnya toleransi, semua hal tersebut merupakan prioritas untuk kemitraan AS-Indonesia. Indonesia semakin hadir di tingkat global dengan pengaruh global yang meningkat, tetapi belum sepenuhnya menyadari manfaat positif dari demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga merupakan mitra utama AS dalam meningkatkan Kesejahteraan, keamanan dan perdamaian global.

Bantuan USAID dirancang untuk mendukung Indonesia dalam “Perjalanan Menuju Kemandirian”. USAID mendefinisikan “kemandirian” sebagai kemampuan suatu negara untuk merencanakan, membiayai dan melaksanakan solusi dalam mengatasi tantangan pembangunannya. USAID bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, dan kegiatan kami mendukung tujuan Indonesia yang dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah bahwa Indonesia adalah "negara yang mandiri, maju, adil dan makmur." Kemitraan kami dengan Indonesia dan para mitra lainnya di kawasan ini memastikan Indo-Pasifik tetap bebas dan terbuka, mempromosikan ekonomi berbasis pasar, mendukung tata kelola yang baik dan

vi

dengan mendukung perjalanan Indonesia menuju kemandirian, menjaga negara Indonesia yang berdaulat tanpa paksaan dari luar.

CDCS ini menjadi panduan keterlibatan strategis USAID di Indonesia untuk mengatasi tantangan kunci pembangunan, memanfaatkan peluang baru untuk meningkatkan manfaat sumber daya dan mendukung aspirasi jangka menengah dan jangka panjang Indonesia. CDCS juga memastikan kegiatan USAID mendukung Pemerintah Indonesia dalam perjalanannya menuju kemandirian dan memperkuat Indonesia sebagai mitra dalam memajukan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Kerangka Kerja Strategis Kami Tujuan utama dari strategi ini adalah: “Kemitraan AS – Indonesia yang Lebih Kuat dalam Memajukan Kesejahteraan dan Keamanan Bersama.” Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen kuat dari kemitraan antara AS dan Indonesia. Kemitraan adalah tema lintas sektor kunci untuk strategi dan modalitas pelaksanaan yang penting serta mekanisme untuk kegiatan program. Pernyataan tersebut juga menunjukkan kepentingan timbal balik AS dan Indonesia yang ditingkatkan dan didukung melalui kemitraan pembangunan kami.

Strategi ini dilaksanakan melalui tiga Tujuan Kerja Sama Pembangunan (Development Objectives):

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis dan Keamanan Lebih Kuat yang berfokuspada peningkatan akuntabilitas pemerintah, pemberantasan korupsi, melindungi hak asasi manusia danmemperkuat keamanan institusi kunci untuk melawan ekstremisme.

2. Pelayanan Dasar Umum untuk Kelompok Sasaran yang Ditentukan Meningkat danDipertahankan yang bertujuan untuk menurunkan kematian perempuan dan anak-anak karenapenyebab yang dapat dicegah, memperluas akses terhadap air dan sanitasi serta meningkatkankapasitas institusi pendidikan.

3. Prioritas Pembangunan untuk Kesejahteraan Bersama Ditingkatkan yang berpusat padapenurunan ancaman penyakit menular, peningkatan keamanan dan ketangguhan lingkungan sertamengurangi hambatan terhadap peluang ekonomi.

Pada gilirannya, ketiga Tujuan Kerja Sama Pembangunan terkait dengan lima Tema dan Pemberdayaan Lintas Sektor yang memberikan informasi dan mengarahkan semua pendekatan kegiatan program, modalitas dan mekanisme serta penyusunan target.

1. Tata kelola pemerintahan di semua tingkatan (dari tingkat nasional hingga ke tingkat desa) disemua sektor

2. Keterlibatan dan kemitraan dengan sektor swasta3. Sains, teknologi dan inovasi4. Organisasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah5. Populasi masyarakat kurang mampu dan rentan, dengan fokus khusus pada kesetaraan gender

vii

SINGKATAN DAN AKRONIM

ADB Asian Development Bank; Bank Pembangunan Asia AI Avian Influenza; flu burung AIPI Akademi Ilmu

Pengetahuan Indonesia ASEAN Association of Southeast

Asian Nations; Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

AusAID Australian Agency for International Development; Lembaga Bantuan Pembangunan Internasional Australia

BAKN Badan Administrasi Kepegawaian Negara

BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BPK Badan Pemeriksaan Keuangan

BPS Badan Pusat Statistik RIC Brazil, Russia, India, and

China CDCS Country Development

Cooperation Strategy; Strategi Kerja Sama Pembangunan Indonesia - Amerika Serikat

CIDA Canadian International Development Agency; Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Kanada

CLA Collaborating, Learning, and Adapting; Kerja Sama, Pembelajaran dan Adaptasi

CSO Civil Society Organization; organisasi masyarakat sipil

CVE Countering Violent Extremism; Melawan Ekstremisme Kekerasan

DCA Development Credit Authority; Mekanisme Pendanaan Kredit

DFAT The Australian Department of Foreign Affairs and Trade; Lembaga Bantuan Pembangunan Internasional Australia

DO Development Objective; Tujuan Kerja Sama Pembangunan DRG Democracy, Rights, and Governance;

demokrasi, HAM dan tata kelola pemerintahan

DRN Dewan Riset Nasional EC‐LEDS Enhancing Capacity in Low Emissions

Development Strategies; Meningkatkan Kapasitas Strategi Pembangunan Rendah Emisi

EGRA Early Grade Reading Assessment; Kajian Kemampu Membaca Murid Kelas Awal

EU European Union; Uni Eropa FAF Foreign Assistance Framework;

Kerangka Kerja Bantuan Luar Negeri FY Fiscal Year; Tahun Anggaran FSN Foreign Service National; staf lokal

Indonesia GBV Gender‐based Violence; Kekerasan

Berbasis Gender GCC Global Climate Change; Perubahan Iklim Global GFATM Global Fund to Fight AIDS Tuberculosis and Malaria; Global Fund untuk memerangi AIDS, Tuberculosis (TB) dan Malaria GHI Global Health Initiative; Inisiatif

Kesehatan Global GHSA Global Health Security Agenda; Agenda Ketahanan Kesehatan Global GIS Geographic Information Systems; Sistem Informasi Geografis GRK Gas Rumah Kaca LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

8

MP3EI Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia’s Economic Development; Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

NTD Neglected Tropical Diseases; penyakit tropis yang terabaikan

OECD Organization for Economic Cooperation and Development

OFDA Office of U.S. Foreign Disaster Assistance; Lembaga Bantuan Luar Negeri untuk Kebencanaan

OE Operating Expenses; Kategori Pembiayaan Pemerintah AS

ORI Ombudsman Republik Indonesia

PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa

PDB Produk Domestik Bruto PEER Partnerships for Enhanced

Engagement in Research; program USAID di bidang riset dan penelitian

PPP Public‐Private Partnership; Kemitraan Pemerintah Swasta

R&D Research and Development; penelitian dan pembangunan

REDD Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation; Badan PBB untuk Deforestrasi dan Degradasi Hutan

RF Result Framework; kerangka kerja hasil

RISTEKDIKTI Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

S&T Sains dan Teknologi SDGs Sustainable Development Goals;

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SMS Short Message Services; layanan pesan singkat lewat handphone

SSTC South‐South and Triangular Cooperation

Sub IR Sub Intermediate Results; Hasil Antara

TA Technical Assistance; Bantuan Teknis

TBC Tuberkulosis TVET Technical vocational education and

training; Pendidikan dan pelatihan vokasi teknis

UHC Universal Health Coverage; Cakupan kesehatan semesta

UNDP United Nations Development Program; Badan PBB untuk pembangunan internasional

UNESCO United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization; Badan PBB untuk Pendidikan, Sains dan Budaya

UNICEF United Nations Children’s Fund; Badan PBB untuk Kesejahteraan anak-anak

UP University Partnerships; Kemitraan universitas

USAID Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat

VEO Violent Extremism Organization; Organisasi yang mengusung ekstremisme kekerasan

WASH Water, Sanitation, and Hygiene; Air, sanitasi dan higiene

WHO World Health Organization; Badan PBB untuk Kesehatan

9

KONTEKS, TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia, demokrasi terbesar ketiga dan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbanyak. Negara yang sangat besar dan beragam dengan 260 juta orang penduduknya berbicara dalam ratusan bahasa dan memiliki 17.000 pulau yang mencakup tiga zona waktu. Indonesia adalah pemain regional dan global yang telah mengalami transformasi demokrasi yang luar biasa dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi selama dua dekade terakhir. Negara ini memiliki demokrasi yang stabil dan ekonominya telah tumbuh lima kali lipat sejak pertengahan 1980-an. Sebagai negara berpenghasilan menengah (MIC) dan pendapatan per kapita sebesar $ 3.603 pada tahun 2016, Indonesia telah membuat lompatan besar dalam penurunan kemiskinan, memotong angka kemiskinan lebih dari setengah dari angka tahun 1999 hingga menjadi 10,9% pada tahun 2016 (Bank Dunia, 2017).

Meskipun ekonominya tumbuh lebih dari 5% per tahun dan berada di jalurnya untuk memasuki 10 ekonomi terbesar di dunia dalam beberapa dekade mendatang, ada peningkatan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Pada tahun 2002, tingkat konsumsi 10 persen orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan konsumsi 42 persen masyarakat berpenghasilan terendah; pada tahun 2014, kelompok yang sama memiliki tingkat konsumsi yang sama banyak dengan gabungan 54 persen masyarakat berpenghasilan terendah. Indeks Gini (ukuran ketimpangan pendapatan) telah meningkat dari 0,30 pada tahun 2000 menjadi 0,39 pada tahun 2016 (Badan Pusat Statistik, Indonesia). Sebagai negara yang relatif moderat menurut standar internasional, tingkat ketimpangan Indonesia sekarang melebar lebih cepat daripada sebagian besar tetangganya di Asia Timur. Pada "dua sisi Indonesia" ini, di satu sisi Indonesia adalah negara yang kehadirannya di tingkat global terus berkembang dengan pengaruh yang semakin meningkat, sementara di sisi yang lain, Indonesia belum sepenuhnya menyadari manfaat positif dari demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sisi Indonesia yang “Lain: Tantangan Pembangunan Kunci Indonesia masih menghadapi tantangan pembangunan yang signifikan: manfaat yang tidak merata atas kemajuan demokrasi dan ekonomi di masyarakat, institusinya belum memiliki kapasitas yang sesuai untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan sosialnya secara memadai, dan risiko lingkungan. Lebih dari 28 juta orang Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sekitar 40% dari seluruh populasi masih rentan jatuh ke dalam kemiskinan karena pendapatan mereka hanya sedikit di atas garis kemiskinan nasional. Lambatnya penciptaan lapangan kerja merupakan tantangan lain dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang sebagian besar memengaruhi 1,7 juta kaum muda yang memasuki dunia kerja setiap tahun. Pertumbuhan lapangan kerja saat ini lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Walaupun ada upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pelayanan dasar publik, kualitas klinik kesehatan dan sekolah tidak merata menurut standard pendapatan menengah, hal ini terlihat mengkhawatirkan karena berkontribusi pada indikator terutama untuk kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan masih tertinggal dan angka penyakit menular masih tinggi. Tuberkulosis (TBC) menyebabkan sekitar 65.000 orang Indonesia meninggal setiap tahun (WHO, 2013). Angka kematian ibu di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Ada perbedaan yang signifikan dalam akses terhadap pendidikan tinggi berdasarkan tingkat pendapatan, dan akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi tetap rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan yang sama seperti Cina, Malaysia, dan Thailand (Bank Dunia, 2012a). Ketidaksetaraan gender terus berlanjut dan perempuan terus menghadapi diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan, cenderung memiliki pekerjaan yang kurang mapan dibandingkan laki-laki dan dengan manfaat sosial yang lebih sedikit, memiliki lebih sedikit aset ekonomi dan kurang berpartisipasi dalam peran kepemimpinan di pemerintahan maupun sektor swasta. Degradasi lingkungan yang cepat dan tingginya insiden bencana alam menempatkan Indonesia pada risiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Deforestasi di Indonesia menyebabkan 80% emisi karbon tahunan negara ini,

10

menjadikannya sebagai salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Indonesia rentan terhadap tekanan terkait iklim dengan akibat yang parah seperti banjir, kebakaran, kekeringan dan badai yang merupakan 80% bencana alam. Asian Development Bank memperkirakan bahwa dampak perubahan iklim akan mengambil sekitar 2,5–7% PDB pada tahun 2100 (2011).

Indonesia, Negara Berpenghasilan Menengah Yang Semakin Maju Indonesia berupaya mengatasi tantangan dalam negeri dan pada saat yang sama memainkan peran penting di panggung pembangunan dunia. Selain menjadi anggota G-20, Indonesia adalah ketua Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) tahun 2013, ketua Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (GF) dan salah satu ketua panel tingkat tinggi untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015. Pemerintah Indonesia juga membantu peluncuran Agenda Ketahanan Kesehatan Global (Global Health Security Agenda/GHSA) pada tahun 2014, menjadi bagian dari kepemimpinan trilateral GHSA hingga tahun 2017 dan terus menjadi anggota aktif Kelompok Pengarah Global (GHSA). Bekerja sama erat dengan USAID/Indonesia, pemerintah Indonesia juga telah menjadi pemimpin Rencana Aksi Penanggulangan Penyakit Zoonosis, telah menyelenggarakan dan bekerja sama untuk menyelenggarakan berbagai pertemuan tingkat regional dan global. Investasi USAID di Indonesia akan semakin melengkapi kepemimpinan Indonesia yang semakin berkembang dalam mengatasi tantangan pembangunan global. Di forum ini dan forum internasional lainnya, Indonesia semakin muncul sebagai pemimpin dalam mengatasi tantangan pembangunan global.

Negara-negara berpenghasilan menengah (MIC) memainkan peran yang semakin penting dalam arsitektur pembangunan internasional sebagai donor, mitra dan sumber keahlian. MIC seperti Indonesia adalah keduanya: donor dan penerima bantuan serta memberikan perspektif unik tentang pengalaman pembangunan. MIC memainkan peran yang semakin penting dalam kampanye global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG). Indonesia telah terlibat dalam SDG sejak konsepsi awalnya pada tahun 2012 ketika mantan Presiden Yudhoyono diangkat sebagai salah satu Ketua Bersama Panel Tingkat Tinggi orang-orang terkemuka dalam Agenda Pembangunan Pasca 2015. Indonesia telah menyatakan komitmennya yang kuat terhadap Agenda 2030 dan SDGs. Sembilan prioritas nasional Presiden Widodo dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah negara ini selaras dengan SDG. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan pemetaan untuk memahami tujuan utama dan target rencana nasional terhadap SDG, dan menemukan bahwa 108 dari 169 target SDG cocok dengan rencana nasional. Peraturan Presiden telah dirancang untuk menetapkan mekanisme tata kelola dari berbagai tujuan SDG yang kondusif bagi keterlibatan pemangku kepentingan dan akan menjadi panduan bagi pengarusutamaan SDG ke dalam rencana dan anggaran pembangunan sektoral. Peraturan tersebut juga memastikan peran pemerintah provinsi dalam memimpin pelaksanaan SDG di tingkat provinsi dan di kabupaten/kota di bawahnya. Hal ini juga menuntut laporan pemantauan dan evaluasi berkala dari kementerian dan tingkat daerah.

Sementara itu, Indonesia sudah meningkatkan rencana untuk memberikan bantuan asing. Di bawah CDCS ini, USAID mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kerangka kerja kelembagaan (kebijakan, proses dan prosedur), dan membangun kapasitas Pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan bantuan pembangunan yang strategis, efektif dan memberikan hasil kepada negara dunia ketiga. Dukungan yang berkelanjutan untuk upaya ini akan memungkinkan Indonesia mengambil peran global dan regional yang lebih besar yang akan meningkatkan stabilitas dan pembangunan ekonomi karena muncul sebagai negara donor. Selain itu, bantuan AS memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama melawan ekstremisme kekerasan (CVE) (melalui penelitian dan pencegahan) sebagai cara untuk meningkatkan kapasitas bersama, mempromosikan kemandirian regional/antar kawasan, mendukung percepatan pembangunan dan memperkuat institusi antar negara. Menurut perspektif AS: kelas menengah Indonesia yang sedang tumbuh, permintaan domestik yang kuat, populasi yang besar dan muda serta kebutuhan akan infrastruktur baru menjadikan Indonesia sebagai

11

pasar potensial yang penting bagi perdagangan dan investasi AS. Tapi, ada juga tantangan terhadap hubungan ekonomi bilateral dan melakukan bisnis di Indonesia terutama terkait dengan permasalahan akses pasar dan kebijakan secara keseluruhan, lingkungan hukum dan peraturan yang mendukung.

Kemitraan AS - Indonesia Minat strategis Pemerintah AS terhadap keberhasilan Indonesia diakui dalam Kemitraan Strategis AS - Indonesia yang merupakan komitmen jangka panjang kedua negara untuk memperluas, memperdalam dan meningkatkan hubungan bilateral. Kerja sama di bawah Kemitraan Strategis diuraikan dalam Rencana Aksi yang terdiri dari tiga pilar: politik dan keamanan; ekonomi dan pembangunan; dan kerja sama sosial budaya, pendidikan, sains dan teknologi. Kemitraan ini mengakui makna global dari peningkatan kerja sama, kemungkinan kerja sama ekonomi dan pembangunan yang luar biasa serta pentingnya mendorong pertukaran dan saling pengertian antara dua negara yang paling bhinneka di dunia. Kemitraan ini memiliki agenda yang dinamis dan luas untuk peningkatan kerja sama. Kedua negara berkomitmen untuk memperkuat kemitraan universitas dan meningkatkan jumlah siswa/i Amerika dan Indonesia yang belajar di kedua negara. Saat ini, sekitar 8.000 orang Indonesia belajar di Amerika Serikat dan 500 warga negara AS belajar di Indonesia.

USAID beroperasi di bawah panduan kebijakan umum luar negeri Departemen Luar Negeri AS dan bekerja sama dengan departemen dan lembaga Pemerintah AS lainnya yang beroperasi di Indonesia. Mitra utama USAID di Indonesia adalah Pemerintah Indonesia melalui Perjanjian Bantuan formal dengan Kementerian Keuangan dan dengan panduan kebijakan umum pembangunan yang diberikan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Di tingkat sektor, USAID mengadakan kesepakatan dalam bentuk Pengaturan Individual (Individual Arrangement) dan Teknis (Technical Arrangement) dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia.

CDCS mendukung keseluruhan tujuan utama dan tujuan dari rencana pembangunan Indonesia. Perencanaan pembangunan Indonesia mengikuti rencana pembangunan 20 tahun mulai dari 2005 hingga 2025. Perencanaan ini terbagi menjadi rencana jangka menengah lima tahun yang disebut RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), masing-masing dengan prioritas pembangunan yang berbeda. Rencana pembangunan jangka menengah saat ini - fase ketiga dari rencana jangka panjang - berjalan dari 2015 hingga 2020. Rencana ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan program bantuan sosial terkait dengan pendidikan dan perawatan kesehatan. Pergeseran dalam pembelanjaan publik tersebut dimungkinkan oleh reformasi subsidi energi jangka panjang sehingga memungkinkan lebih banyak investasi dalam program-program yang secara langsung berdampak pada penduduk miskin dan hampir miskin.

USAID juga bekerja sama erat dengan berbagai mitra dan pemangku kepentingan CDCS: organisasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah, institusi akademis dan penelitian; sektor swasta (baik di tingkat perusahaan maupun melalui asosiasi bisnis); serta mitra bantuan pembangunan resmi lainnya (baik bilateral maupun multilateral).

Fokus Dalam persiapan untuk strategi ini pada tahun 2013, konsultasi diadakan secara luas di seluruh Nusantara melalui diskusi dan wawancara dengan lebih dari seribu orang yang berasal dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan dan sektor swasta disertai dengan berbagai kajian. Konsultasi kami mengungkapkan beberapa faktor penting: (i) pendidikan dasar tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan penting untuk investasi kami; (ii) dampak transformasional dalam pertanian dan pertumbuhan ekonomi tidak dimungkinkan dengan sumber daya yang tersedia, meskipun dukungan pada target yang telah ditentukan untuk meningkatkan rantai nilai dan mengatasi kendala terhadap lingkungan yang kondusif untuk bisnis di tingkat sektor tetap dapat dijustifikasi (misalnya untuk produk hortikultura

12

bernilai lebih tinggi, energi terbarukan, pelayanan kesehatan); dan (iii) investasi dalam pemilu dan penguatan legislatif serta partai politik bukan hal yang mendesak setelah pemilu 2014.

Kajian dan konsultasi kami dengan para pemangku kepentingan dan pemerintah Indonesia menggarisbawahi bahwa bantuan teknis dan peningkatan kapasitas dari USAID sangat diminati dan semakin diminati di tingkat daerah. Tiga Tujuan Kerja Sama Pembangunan (DO) memanfaatkan pengalaman dan hubungan kami dengan pemangku kepentingan lokal, di mana kami secara efektif melengkapi pekerjaan mitra internasional lainnya, dan keunggulan komparatif kami akan memberikan dampak. Saat kami menekankan kemitraan yang setara dalam semua kerja sama kami dengan Indonesia, kami akan terus berupaya memastikan komitmen dan pendanaan dari Pemerintah Indonesia untuk memastikan keberlanjutan manfaat setelah program berakhir. USAID juga memiliki keunggulan kompetitif dalam kemampuan bermitra dengan sektor swasta dan donor lain, yang mengarah pada penguatan sumber daya dan dampak yang lebih cepat. Kami akan terus mencari cara-cara inovatif untuk memanfaatkan sumber daya dan gagasan sektor swasta untuk menemukan solusi bagi tantangan pembangunan. Hal ini akan memengaruhi cara kami merencanakan, merancang, memantau, mengevaluasi dan menjalankan program di masa depan.

USAID Indonesia juga akan semakin mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di seluruh portofolio kami. Data di Indonesia tentang status perempuan dan anak perempuan beragam. Menurut laporan Lembaga Sosial dan Indeks Gender 2012 dari OECD, Indonesia berada di peringkat 32 dari 86 negara dalam menangani lembaga sosial yang mendiskriminasi perempuan dan anak perempuan, peningkatan dari tahun 2009 ketika peringkatnya berada di 55 dari 102 negara. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan telah menyatakan komitmennya untuk mengejar kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai rencana nasional. Tapi, pelaksanaan berbagai rencana ini kekurangan sumber daya. Ada semakin banyak peraturan daerah di Indonesia yang secara langsung mendiskriminasi perempuan terutama kebebasan berekspresi dan berserikat. Selanjutnya, kekerasan berbasis gender terus menjadi masalah yang tersebar luas. Bukti meningkatnya intoleransi terhadap etnis dan agama minoritas serta kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya juga sangat memprihatinkan. Kami akan terus memperluas pengetahuan kami tentang diskriminasi berbasis gender dan bentuk-bentuk lain serta mengatasinya melalui kegiatan dengan target yang telah ditentukan.

HIPOTESIS PEMBANGUNAN

Tujuan utama dari strategi ini "Kemitraan AS – Indonesia yang Lebih Kuat dalam Memajukan Kesejahteraan dan Keamanan Bersama" mencerminkan aspirasi jangka panjang negara Indonesia untuk tahun 2005-2025: "Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur" (BAPPENAS, 2007, hal 33). Visi pembangunan jangka panjang Pemerintah Indonesia berdasarkan pada delapan tujuan, termasuk lembaga demokratis yang lebih kuat dan penegakan hukum, mengurangi kesenjangan sosial, keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan serta ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan dan meningkatnya keterlibatan Indonesia di kancah internasional. "Lebih kuat" dalam konteks Indonesia memiliki konotasi "lebih berdaya" dan "rasa memiliki yang lebih besar". Kualitas Indonesia "yang lebih kuat" akan ditunjukkan dengan kemampuan dan kemauan Indonesia untuk memimpin inisiatif lintas sektor, terus memberikan alokasi untuk inisiatif yang telah selesai dan berhasil di dalam rencana anggaran untuk keberlanjutan dampak pembangunan dan menekankan bahwa USAID memposisikan diri sebagai mitra dan bukan donor. Pernyataan tujuan utama juga mengakui bahwa Indonesia harus mengatasi kesenjangan pembangunan dalam negeri dan memanfaatkan peluang pembangunan di luar negeri.

Hipotesis Pembangunan dari strategi ini berdasarkan pada identifikasi kendala utama untuk mencapai kemajuan. Tata kelola (termasuk korupsi) dan akses terhadap pelayanan dasar umum yang berkualitas

13

diidentifikasi sebagai dua titik kritis intervensi di Indonesia untuk mengatasi kesenjangan pembangunan internalnya. Secara regional dan global, Indonesia harus mengatasi tantangan pembangunan global dengan implikasi nasional dan regional terutama penyakit menular, beradaptasi dengan tantangan lingkungan termasuk pengurangan risiko bencana dan ketangguhan.

Kerangka Hasil Strategi ini mengaitkan dampak dari tiga Tujuan Kerja Sama Pembangunan melalui lima tema dan pemberdayaan lintas sektor. Hal ini memberikan peluang untuk pendekatan multi-pronged, multi-sektor yang mengintegrasikan: tata kelola; keterlibatan dan kemitraan sektor swasta; sains, teknologi, dan inovasi; organisasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah; serta masyarakat miskin dan rentan dengan fokus khusus pada kesetaraan gender. Pendekatan terpadu akan menghasilkan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan menjumlahkan dampak dari bagian-bagian kecil.

Gambar 1: Ilustrasi Kerangka Kerja Hasil

14

DO 1: TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DAN KEAMANAN LEBIH KUAT

Gambar 2 – Tujuan Kerja Sama Pembangunan 1: Ilustrasi Kerangka Kerja Hasil

Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, Indonesia adalah Mitra Strategis yang keberhasilannya melakukan konsolidasi demokrasi memiliki implikasi di tingkat regional dan global. Minat Pemerintah AS terkait erat dengan keberhasilan demokrasi di Indonesia karena dua alasan utama: pertama, Indonesia memiliki kapasitas untuk secara positif memengaruhi arah demokrasi di negara-negara lain di tingkat regional dan juga dunia terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim dan/atau pernah mengalami pemerintahan otoriter; dan kedua, peningkatan tata pemerintahan yang demokratis di Indonesia menjanjikan dampak yang signifikan terhadap Tujuan Kerja Sama Pembangunan lainnya yang diidentifikasi dalam strategi ini. Selanjutnya, walaupun Indonesia berhasil melalui masa transisi dari pemerintahan otoriter hingga saat ini, konsolidasi demokrasi secara penuh masih merupakan pekerjaan rumah yang belum selesai. Dalam beberapa analisis yang dilakukan oleh USAID, lembaga donor dan peneliti independen lainnya, telah jelas dinyatakan kebutuhan Indonesia untuk melanjutkan kemajuan yang sudah dicapainya dalam mengatasi hambatan terhadap pemerintahan yang demokratis termasuk jaminan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (USAID/Indonesia, 2013a; Aspinall et al, 2010; Saich et al 2010).

Akuntabilitas dan daya tanggap pemerintah, kapasitas organisasi masyarakat sipil (CSO) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), perlindungan hak-hak warga negara, ketersediaan pelayanan dasar dan keberlanjutan di Kawasan Timur Indonesia telah diidentifikasi sebagai hambatan utama dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan secara umum untuk terciptanya pembangunan ekonomi yang adil. Lebih lanjut, dengan kendala diskriminasi hukum dan peradilan yang memengaruhi perempuan dan anak perempuan, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan komitmen gender di tingkat nasional dan lokal. Sebagai contoh, dari 154 peraturan daerah yang disahkan pada tahun 2009, sebanyak

15

63 secara langsung mendiskriminasi perempuan, dan banyak yang dinilai oleh publik sebagai tidak konsisten dengan konstitusi Indonesia (Komnas Perempuan, 2012). Kekerasan berbasis gender, khususnya di Kawasan Timur Indonesia, adalah masalah hak asasi manusia yang serius untuk ditangani. Konsekuensinya, investasi dalam pembangunan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik berpotensi memberikan dampak global dengan menunjukkan bahwa Indonesia dapat mencapai Kesejahteraan karena komitmennya terhadap akuntabilitas, partisipasi masyarakat yang luas dan perlindungan hak semua warga negara. Akuntabilitas Kajian kantor Demokrasi, Hak dan Tata Kelola Pemerintahan (DRG) USAID menyimpulkan bahwa “sistem peradilan yang lemah dan sangat korup” merupakan tantangan tata kelola pemerintahan yang utama yang dihadapi Indonesia bersama dengan pelayanan yang sangat tidak memadai (USAID/Indonesia, 2013a). Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan dalam menangani pemborosan, penipuan maupun penyalahgunaan yang berhubungan dengan korupsi dan seringnya pemberitaan kasus korupsi tingkat tinggi serta dukungan masyarakat luas terhadap upaya anti-korupsi, masih banyak kemajuan signifikan yang harus dicapai. Selain itu, evaluasi DRG mengidentifikasi Kawasan Timur Indonesia Indonesia sebagai wilayah yang memerlukan perhatian khusus untuk mengatasi tantangan ini. Untuk memfasilitasi konsolidasi demokrasi di Indonesia dan memungkinkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, sangat penting untuk menekan korupsi dan memperkuat penegakan hukum. Jika kinerja sektor peradilan meningkat, kapasitas lembaga-lembaga akuntabilitas kunci dalam memerangi korupsi dan para pemangku kepentingan non-pemerintah yang mengawasi akuntabilitas pemerintah meningkat - dibantu oleh pers yang relatif bebas dan lebih profesional – maka akuntabilitas pemerintah akan meningkat. Untuk mengatasi tantangan sistemik secara efektif maka komunitas peduli akuntabilitas ini - termasuk pelaku advokasi dari lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, media, universitas dan sektor swasta - perlu ditingkatkan jumlahnya dan diperkuat kapasitasnya. Hubungan dengan lembaga pemerintah AS lain yang juga memiliki fungsi akuntabilitas dan organisasi lain yang berpartisipasi dalam upaya ini akan aktif diupayakan untuk meningkatkan hasil IR 1.1. Perlindungan Hak-Hak Warga Negara Kajian kantor DRG menemukan bahwa kesenjangan penting lainnya dalam pemerintahan demokratis Indonesia adalah perlindungan hak-hak warga negara. Berbagai kelompok dan individu yang terpinggirkan - khususnya kelompok agama dan etnis minoritas, perempuan, masyarakat adat dan penduduk yang sangat miskin - merasa lebih sulit untuk mengakses keadilan dan mendapatkan perlindungan negara atas hak-hak mereka. Satu ukuran penting dari kinerja demokrasi adalah seberapa baik negara melindungi hak-hak kelompok minoritas dari pelanggaran oleh kelompok mayoritas; jika kelompok minoritas ini merasa diikutsertakan dan dilindungi oleh sistem demokrasi, mereka cenderung tidak mendukung alternatif non-demokratis untuk sistem itu sehingga dapat memperdalam konsolidasi demokrasi. Jika akses terhadap keadilan lebih merata dan sama untuk semua orang termasuk untuk kelompok terpinggirkan serta kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara ditingkatkan maka perlindungan hak-hak warga negara dengan sendirinya akan meningkat. Selanjutnya, dengan perlindungan hak warga negara secara rutin, peningkatan toleransi di antara masyarakat sipil juga dapat dibina. Melawan Ekstremisme Pemerintah AS dan Indonesia memiliki minat dan menjunjung nilai yang sama dalam meningkatkan toleransi dan pluralisme. Dengan mendukung upaya untuk mengurangi kerentanan warga dan kelompok terhadap pengaruh pelaku ekstremis kekerasan, factor pendorong konflik dan intoleransi dapat diturunkan. Ketangguhan masyarakat Indonesia terhadap ekstremisme kekerasan akan meningkat jika kondisi berikut dipenuhi. Pertama, masyarakat dan lembaga-lembaga kunci memiliki kesadaran yang lebih besar dan instrumen yang lebih efektif untuk meningkatkan toleransi dan melawan daya tarik organisasi-

16

organisasi ekstremis kekerasan (VEO). Kedua, sistem yang efektif untuk mengintegrasikan kembali para mantan anggota VEO berfungsi. Sebagai badan pembangunan pemerintah AS, USAID bekerja dalam kemitraan dengan Pemerintah Indonesia khususnya dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengatasi tantangan yang diidentifikasi oleh Indonesia.

Hasil Antara Kerja Sama Pembangunan 1.1: Peningkatan Kapasitas Komunitas Peduli Akuntabilitas IR ini berfokus membangun dan mempertahankan budaya akuntabilitas di berbagai tingkatan pemerintahan termasuk tingkat nasional dan daerah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan gabungan antara pasokan dan permintaan, IR ini berupaya meningkatkan kapasitas, kemandirian dan transparansi berbagai lembaga yang merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas yang lebih besar. Lembaga yang menjadi target termasuk lembaga yang menangani administrasi supremasi hukum, badan-badan anti-korupsi dan yang secara eksplisit memiliki fungsi akuntabilitas. Hal ini akan mengarah pada demokrasi yang lebih kuat dan akses terhadap penyediaan pelayanan yang lebih baik dan merata bagi semua warga negara Indonesia. Pekerjaan di bawah IR ini juga mendukung upaya di seluruh portofolio CDCS dengan mengakui peran penting tata kelola yang baik di semua sektor. Misalnya pemberian pelayanan kesehatan dan pendidikan, memerangi pembalakan liar, menurunkan perdagangan satwa liar dan meminimalkan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak mengikuti peraturan. IR ini juga memperkuat kemampuan organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam memanfaatkan informasi publik untuk menuntut akuntabilitas yang lebih besar dan media untuk mengkomunikasikan informasi tersebut dengan lebih baik. Akhirnya, IR ini juga akan mencari kesamaan tujuan dan kemitraan dengan sektor swasta sebagai pemangku kepentingan kunci dalam mencegah korupsi dan mengadvokasikan pemerintah yang lebih bertanggung jawab. Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan (Sub‐IR) 1.1.1: Akuntabilitas sektor peradilan meningkat Subhasil ini akan berfokus pada peningkatan kinerja dan transparansi di Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung Indonesia dengan memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan rekrutmen pejabat peradilan dan memberikan masukan untuk pengawasan etika bagi para jaksa dan hakim. Transparansi yang lebih besar dalam rekrutmen hakim dan peningkatan pengawasan etika akan mengurangi kejadian korupsi oleh hakim dan jaksa dan menghasilkan sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien. Demikian juga, penekanan yang lebih kuat pada pengendalian korupsi akan menghasilkan kredibilitas yang lebih besar di pengadilan dan kantor kejaksaan sehingga mendorong lebih banyak warga untuk melaporkan kejahatan. Akses terhadap informasi publik untuk berbagai lembaga kunci seperti media dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk meningkatkan transparansi sektor keadilan, meningkatkan kinerja dan manajemen di pengadilan dan mengurangi korupsi serta memberdayakan warga negara untuk mengetahui hak-hak hukum mereka. Meningkatkan akses terhadap informasi publik dan meningkatkan standard etika peradilan dan jaksa penuntut berdampak pada sektor-sektor seperti perlindungan lingkungan yang menderita karena korupsi di sektor peradilan, kurangnya integrasi perlindungan lingkungan dan supremasi hukum - temuan dari kajian USAID tentang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati (USAID/Indonesia, 2013b). Sejauh dapat dipraktikkan, IR ini akan mendukung kegiatan yang memperluas pengakuan dan perlindungan hak-hak tanah termasuk hak-hak perempuan atas tanah dan akan menghubungkan masalah akses terhadap sumber daya alam dan hak-hak kepemilikan dengan inisiatif pembangunan rendah emisi dan konservasi keanekaragaman hayati di bawah DO 3. Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 1.1.2: Kapasitas lembaga akuntabilitas kunci yang memerangi korupsi meningkat Subhasil ini akan mendukung upaya untuk meningkatkan dalam dan luasnya sistem akuntabilitas, efektivitas serta sinergi lembaga akuntabilitas kunci dalam mencegah dan memberantas korupsi. Lembaga-lembaga ini dapat meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal (IG), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

17

(BPK), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komisi Informasi Publik (KIP). Subhasil ini mendukung upaya reformasi menuju sistem akuntabilitas yang lebih independen dan upaya sinkronisasi antara pencegahan dan penegakan korupsi, memperluas kapasitas dan pengaruh sistem akuntabilitas ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota sasaran.

Kegiatan di bawah Subhasil 1.1.2 akan meningkatkan koordinasi pencegahan korupsi antara KPK, sebagai lembaga anti korupsi yang utama dan lembaga akuntabilitas kunci lainnya. Kegiatan potensial termasuk bantuan untuk mengembangkan mekanisme kerja sama yang bisa dilaksanakan antara KPK dan lembaga peradilan lainnya untuk mencegah dan memberantas korupsi serta mempromosikan pelatihan pencegahan korupsi. Kegiatan mungkin termasuk meningkatkan kemandirian dan kapasitas Inspektorat Jenderal dan memberikan dukungan bagi berbagai Inspektorat Jenderal yang akan membantu upaya pencegahan korupsi. Kegiatan dapat dilakukan dengan cara menerapkan sistem yang dapat mengendalikan kemungkinan penipuan di lembaga akuntabilitas kunci dan lembaga negara lainnya, meningkatkan pengambilan tindakan terhadap rekomendasi dari laporan BPK dan membantu melakukan promosi pelayanan informasi yang tanggap terhadap permintaan publik sejalan dengan strategi yang disusun untuk pelayanan informasi yang proaktif. Strategi media dapat dirancang untuk mengkampanyekan perbedaan efek korupsi terhadap kehidupan sehari-hari baik bagi perempuan atau laki-laki. Pendekatan terpadu dapat diuji coba untuk mengatasi korupsi dengan sasaran pemerintah kabupaten/kota yang memiliki pengeluaran anggaran tertinggi. Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 1.1.3: Kapasitas para pemangku kepentingan dari LSM yang mendorong akuntabilitas pemerintah meningkat Kegiatan di bawah Subhasil ini akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan daya tawar pelaku non-pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dengan menggunakan media sosial dan media lain yang umum dipakai serta memperkuat gerakan anti-korupsi, terutama di tingkat provinsi. Terkait erat dengan peningkatan kapasitas CSO/LSM di bawah IR 1.2, kegiatan di bawah Subhasil 1.1.3 mungkin mencakup pelatihan tentang penggunaan media sosial untuk transparansi dan akuntabilitas dan pelatihan bagi media di wilayah tertentu tentang jurnalisme investigatif. Forum publik dapat dibentuk, baik di dalam jaringan maupun luar jaringan, di tingkat provinsi/wilayah dan nasional dengan tujuan meningkatkan tekanan untuk membuka akses terhadap informasi publik yang lebih luas. Selain itu, penelitian dan advokasi akan mempromosikan berbagai permasalahan kunci di mana korupsi mungkin merajalela dalam pelayanan publik. Kegiatan potensial lainnya termasuk mengukur dan menghitung indeks tingkat korupsi di setiap provinsi dan melakukan kampanye pendidikan anti-korupsi di tingkat nasional dan provinsi.

Hasil Antara Kerja Sama Pembangunan 1.2: Peningkatan Perlindungan Hak Warga Negara IR ini memastikan bahwa hak-hak semua warga negara dilindungi oleh peraturan perundangan yang tidak bisa dan dilaksanakan secara obyektif, penegakan hukum yang bisa diandalkan dan keputusan ajudikasi dapat diprediksi serta aksesnya juga terbuka untuk korban. Tetap ada kasus intoleransi dan kekerasan terhadap agama dan budaya tertentu serta masyarakat yang terpinggirkan lainnya. Perempuan juga terus menghadapi hambatan untuk diikutsertakan secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial dan juga di tingkat lokal di beberapa daerah di Indonesia. Pengucilan terus-menerus terhadap populasi tertentu dan pelanggaran hak menimbulkan ancaman bagi konsolidasi penuh demokrasi Indonesia yang sebagian bergantung pada perlindungan yang setara atas semua hak warga negara berdasarkan aturan hukum. Keberhasilan IR ini akan terlihat dari adanya penerimaan yang lebih besar terhadap perbedaan di antara masyarakat dan berkurangnya serangan kekerasan dengan target individu, kelompok dan tempat ibadah serta peningkatan pemberdayaan kelompok perempuan dan marjinal lainnya. Tantangannya terletak pada pelaksanaan kebijakan resmi. Oleh karena itu, fokus IR ini adalah mendukung pembela hak asasi manusia termasuk individu, CSO dan institusi; mengurangi kekebalan hukum pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk kekerasan seksual dan berbasis gender serta pemberdayaan bagi petugas pemerintah dan non-pemerintah. Semua kegiatan tersebut mengungkap kebutuhan akan adanya sistem

18

peradilan di mana korban pelanggaran hak asasi mempunyai tempat mengadu dan IR 1.1 menjadi pelengkap upaya ini. Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 1.2.1: Akses warga negara terpinggirkan terhadap keadilan meningkat Subhasil ini akan membantu pengadilan dan kantor kejaksaan, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberdayakan penduduk miskin dan kelompok minoritas yang menjadi korban kekerasan. Akses terhadap keadilan bagi kelompok terpinggirkan sangat penting untuk mengatasi permasalahan hak asasi manusia dan kekebalan hukum. Inti dari rendahnya toleransi dan kekerasan terhadap minoritas adalah lemahnya sistem supremasi hukum. Komponen kunci dari subhasil ini bertujuan memberdayakan korban yang mencari keadilan atas kejahatan yang dialaminya. Gambaran kegiatan yang akan dilakukan termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya sistem pengaduan hak asasi manusia dan pengoperasian sistem hukum, meningkatnya akses terhadap pelayanan hukum dan meningkatnya penggunaan jasa paralegal dan advokasi berbasis masyarakat bagi kelompok terpinggirkan termasuk perempuan dan kelompok agama minoritas. Hal ini termasuk peningkatan efektivitas sistem rujukan dari masyarakat ke pengadilan, kantor kejaksaan dan pemerintah daerah masing-masing. Salah satu komponen penting adalah bantuan teknis untuk meningkatkan penerimaan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia melalui sistem hukum dan advokasi untuk memastikan sistem peradilan menangani keluhan-keluhan tersebut. Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 1.2.2: Kemampuan pemerintah untuk melindungi hak warga negara meningkat Selain memperkuat kapasitas organisasi pelaku advokasi di bawah IR 1.2, Subhasil IR ini akan meningkatkan kerjasama antara CSO dan pemerintah tentang permasalahan perlindungan hak. Kegiatan mungkin termasuk memfasilitasi dialog melalui berbagai proses pendukung di mana perwakilan kunci dari pihak Pemerintah Indonesia, organisasi pelaku advokasi dan perwakilan dari kelompok-kelompok terpinggirkan atau korban pelanggaran hak dapat berinteraksi secara produktif. Bantuan dapat diberikan untuk meningkatkan pengumpulan data yang sudah dipilah berdasarkan jumlah laki-laki dan perempuan, analisis dan komunikasi hasil analisis oleh LSM dan organisasi pelaku advokasi untuk membantu memberikan masukan kebijakan yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Bantuan teknis atau bimbingan dari rekan sejawat dapat diberikan kepada kementerian dan lembaga yang memegang posisi kunci seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional HAM, Komisi Nasional Indonesia Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak dan lain-lain untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelidiki dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dengan tepat. Kegiatan tersebut dapat meliputi pelatihan, bantuan teknis dan penjangkauan masyarakat untuk memperluas bantuan hukum bagi kelompok terpinggirkan yang menjadi sasaran dan korban yang akan memastikan sistem peradilan merespons pentingnya perlindungan dan memberikan keadilan bagi korban. Selain itu, dukungan dapat diberikan untuk melakukan advokasi penyusunan prioritas alokasi anggaran untuk memberikan bantuan hukum bagi kelompok minoritas.

Hasil Antara Kerja Sama Pembangunan 1.3: Penguatan Kapasitas Institusi Kunci untuk Melawan Ekstremisme IR ini mendukung upaya untuk mengurangi kerentanan warga dan kelompok terhadap pengaruh pelaku ekstremis kekerasan. Masing-masing orang mengenal ekstremisme melalui cara yang berlainan dan penggerak serta narasi ekstremisme kekerasan dapat bersifat spesifik menurut komunitas dan daerahnya. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, jumlah serta heterogenitas dari “rangkaian permasalahan” dalam pencegahan/perlawanan terhadap ekstremisme kekerasan (CVE) di Indonesia, berbagai upaya harus ditujukan kepada masyarakat dan individu yang paling berisiko terhadap radikalisasi (dibandingkan dengan upaya-upaya luas yang berpusat pada kelompok tertentu yang umumnya dikaitkan dengan kampanye kontra-pemberontakan), dengan mandat eksplisit untuk membangun ketangguhan berbagai lembaga kunci di Indonesia - pemerintah, organisasi masyarakat sipil, agama dan organisasi berbasis masyarakat - yang berada di garis depan dalam mencegah ekstremisme kekerasan di Indonesia.

19

Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 1.3.1: Masyarakat meningkatkan kemampuannya untuk mengidentifikasi dan secara aktif mencegah upaya radikalisasi dan rekrutmen oleh VEO Subhasil IR ini akan membantu masyarakat dan institusi pendidikan untuk membangun ketangguhan terhadap perekrutan dan pengaruh pelaku ekstremis kekerasan. Intervensi akan berfokus pada peningkatan ketangguhan jaringan keluarga, kelompok belajar dan komunitas di tingkat RT/RW dengan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan secara aktif menolak upaya perekrutan oleh organisasi ekstremis. Upaya-upaya ini diharapkan untuk memanfaatkan kemajuan terbaru dalam mendukung peran khusus perempuan dalam mencegah ekstremisme kekerasan. Selain itu, USAID akan mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta CSO lokal untuk bekerja sama dengan guru, administrator dan para murid untuk mempromosikan inklusi dan toleransi.

Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 1.3.2: Sistem yang lebih baik dan efektif berfungsi untuk reintegrasi anggota masyarakat yang sebelumnya radikal Mengingat tantangan yang ditimbulkan oleh meningkatnya jumlah narapidana yang radikal dan pekerja migran yang telah kembali ke Indonesia, IR ini akan mendukung penguatan institusi dan peningkatan keterampilan petugas rehabilitasi dan pekerja sosial yang memberikan dukungan reintegrasi kepada mantan narapidana yang telah di-deradikalisasi dan keluarganya serta masyarakat yang menerima mereka kembali. Kegiatan ini juga akan memastikan bahwa pembelajaran yang relevan dari upaya reintegrasi dibagikan secara sistematis, dilembagakan dan memberikan informasi bagi kebijakan ketangguhan di masa depan.

Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 1.3.3: Komunitas migran Indonesia lebih tangguh terhadap ideologi kekerasan dan rekrutmen oleh kelompok yang mendukung ideologi kekerasan Subhasil IR ini akan meningkatkan ketangguhan pekerja migran terhadap radikalisasi dan perekrutan oleh VEO, dengan meningkatkan kesadaran tentang risiko radikalisasi sebelum keberangkatan, setelah tiba di negara tujuan dan saat kembali ke Indonesia. USAID akan meningkatkan manfaat kebijakan terbaru yang meminta pendidikan dan pelatihan yang lebih baik sebagai syarat bagi pekerja migran yang akan berangkat ke luar negeri. USAID juga akan bekerja dengan otoritas nasional dan lokal untuk mengembangkan dan menegakkan kebijakan yang relevan untuk penempatan, orientasi dan pemberian dukungan bagi para pekerja migran. Upaya ini akan meningkatkan rasa identitas nasional dan hubungan dengan masyarakat asalnya.

Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 1.3.4: Lembaga akuntabilitas pemerintah dan CSO meningkatkan kemampuannya untuk memaparkan keterkaitan antara korupsi dan ekstremisme kekerasan Upaya akuntabilitas USAID akan meningkatkan kesadaran dan kapasitas untuk memerangi ekstremisme kekerasan dari lembaga akuntabilitas kunci pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (CSO), meningkatkan kemampuan untuk mengekspos hubungan antara korupsi dan ekstremisme kekerasan serta mengurangi konsekuensi dari efek semua hal tersebut. Subhasil ini akan meningkatkan kesadaran para hakim dan pengacara tentang hubungan antara korupsi dan ekstremisme kekerasan; peningkatan kebijakan tentang korupsi terkait dengan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada peningkatan pemantauan dan pencegahan oleh Pemerintah Indonesia; peningkatan kapasitas pengawasan akuntabilitas dari Pemerintah Indonesia terhadap berbagai permasalahan terkait dengan ekstremisme kekerasan; dan meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk meneliti, menganalisis dan melakukan advokasi permasalahan terkait korupsi dan ekstremisme kekerasan.

20

DO 2: LAYANAN DASAR UMUM UNTUK POPULASI SASARAN YANG DITENTUKAN MENINGKAT DAN BERKESINAMBUNGAN

Bagan 3 - Tujuan Kerja Sama Pembangunan 2: Ilustrasi Kerangka Kerja Hasil

Tujuan Kerja sama Pembangunan 2 merupakan kontribusi strategis USAID untuk menghentikan kematian ibu dan anak karena penyebab yang dapat dicegah, meningkatkan pencapaian pendidikan yang relevan dengan dunia kerja serta membangun kapasitas pemerintah daerah, masyarakat sipil dan kemitraan dengan swasta. USAID memiliki keunggulan komparatif untuk mencapai dampak manfaat yang paling tinggi bagi masyarakat sasaran termasuk penduduk miskin dan rentan di berbagai bidang yang saling berkaitan. Manfaat dari transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia yang berjalan cepat perlu mencakup seluruh warga negara Indonesia. Tapi sebagian besar penduduk – terutama penduduk yang paling miskin dan rentan - mungkin tertinggal jika kebutuhan dasarnya tidak ditangani. Indikator kesehatan dan pendidikan di Indonesia terus stagnan. Kesenjangan ini terlihat jelas di seluruh indikator kesehatan ibu dan anak termasuk persalinan di fasilitas kesehatan, angka vaksinasi dan kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi; semua hal tersebut berhubungan dengan kekayaan dan pendidikan. Sebagai contoh, angka kematian ibu dan anak paling tinggi di antara penduduk miskin dan tidak berpendidikan (BPS, 2007; BPS, 2012). Akses terhadap air dan sanitasi juga sangat terkait dengan status ekonomi. Pada tahun 2006, Indonesia kehilangan sekitar Rp 56 triliun (6,3 juta dollar AS) karena sanitasi dan kebersihan yang buruk, setara dengan sekitar 2,3 % dari produk domestik bruto (PDB) (Bank Dunia, 2008). Sebaliknya, Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa investasi di bidang air dan sanitasi akan memberikan keuntungan ekonomi paling sedikit lima kali lebih tinggi (2009). Ada hubungan yang signifikan antara kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Meskipun Indonesia terus tumbuh secara ekonomi, tetapi peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas dan relevan terutama bagi penduduk paling miskin dan rentan tetap menjadi tantangan besar. Dengan pemerintahan yang terdesentralisasi, pembangunan kapasitas pemerintah daerah dan CSO/LSM merupakan hal yang vital bagi pelaksanaan kebijakan nasional dan dan daerah. Selanjutnya, inovasi, teknologi atau investasi strategis sektor swasta dapat mempercepat atau membangun keberlanjutan kemajuan yang telah dicapai.

21

Kesehatan USAID dan Indonesia memiliki kemitraan yang kuat untuk “Mengakhiri Kematian Anak dan Kematian Ibu Karena Penyebab yang Dapat Dicegah pada tahun 2030.” Angka kematian ibu di Indonesia, adalah salah satu (AKI) tertinggi di kawasan ini, dengan 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup; dan meskipun ada peningkatan, satu dari setiap 28 anak meninggal antara ulang tahun pertama dan kelima mereka (SDKI, 2012). Angka kematian bayi baru lahir tidak menurun selama 10 tahun dan saat ini lebih dari setengah kematian balita merupakan kematian bayi baru lahir. Ketidaksetaraan merupakan elemen kunci terhadap pelayanan kesehatan dasar: angka kematian balita di antara 25% penduduk Indonesia yang paling miskin tiga kali lebih tinggi dari angka yang sama di antara 25% kelompok penduduk paling kaya. Bahkan ada masalah yang lebih besar untuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas (BPS, 2012). Persalinan di fasilitas kesehatan berhubungan langsung dengan kuintil kekayaan dan persalinan dengan tenaga kesehatan di fasilitas secara langsung berhubungan dengan hasil persalinan dan kelahiran pada ibu (BPS, 2007). Karena sebagian besar kasus kematian ibu dapat dicegah, penting untuk meningkatkan status dan pemberdayaan perempuan khususnya di kalangan perempuan muda dari kelompok miskin dalam rangka mengatasi masalah ini. 85% rumah tangga memiliki akses terhadap pasokan air, tapi hanya 59 persen yang memiliki akses terhadap sanitasi yang lebih baik - permasalahan tersebut sangat terkait dengan angka kejadian diare. Perluasan akses terhadap pelayanan air dan sanitasi termasuk peningkatan kapasitas PDAM untuk keberlanjutan pelayanan ini serta promosi praktik higiene yang lebih baik sangat penting untuk menurunkan kejadian penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Menurut perkiraan WHO, diare merupakan penyebab kedua kematian balita atau 525.000 kematian anak setiap tahun (2018). Upaya nasional yang signifikan diperlukan untuk mempercepat kemajuan pencapaian kesehatan ibu dan anak serta sasaran di bidang air dan sanitasi. Faktor keuangan, sosial dan budaya yang kompleks membatasi akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan. Seringkali keputusan tentang kesehatan reproduksi diambil oleh laki-laki atau saudara perempuan yang lebih tua. Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mulai menggulirkan Upaya Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) yaitu upaya untuk menurunkan biaya yang menjadi hambatan bagi pelayanan kesehatan. Program ini akan menjadi sebuah upaya tahun jamak untuk memastikan cakupan yang tepat dan adil. Menjaga kualitas pelayanan, peraturan yang tepat dan sistem kesehatan yang kuat sangat penting untuk meningkatkan hasil kesehatan secara keseluruhan dan untuk menjangkau perempuan dari kelompok miskin dan rentan. USAID akan bekerja dengan Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan dan meningkatkan efisiensi dalam pembiayaan kesehatan yang akan meningkatkan perlindungan keuangan, pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan hasil kesehatan di bidang prioritas USAID untuk Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (MNH) dan bidang lain seperti HIV dan Tuberkulosis (TBC). USAID akan mendukung peningkatan keberlanjutan pembiayaan Pemerintah Indonesia untuk kesehatan serta untuk meningkatkan mekanisme dan kapasitas pembelian strategis. Pendidikan Indonesia memiliki banyak sumber daya untuk mendukung pendidikan dasar dan sudah menunjukkan angka partisipasi murni yang tinggi (95%) di tingkat SD. Pendidikan tidak dipungut biaya (meskipun sekolah mungkin memberlakukan biaya untuk beberapa pelayanan) dan wajib belajar diterapkan sampai tingkat sekolah menengah pertama (Kelas 9) dengan angka melek huruf yang tinggi. Meskipun sudah ada pencapaian tersebut tapi masih ada kesenjangan dalam kualitas pendidikan khususnya di institusi pendidikan pasca sekolah dasar untuk penduduk miskin. Angka partisipasi kasar dan murni turun tajam setelah tingkat sekolah menengah pertama dengan hanya 58% siswa/i melanjutkan sekolah

22

dan yang paling miskin dan rentan hampir tidak memiliki akses terhadap peluang pendidikan tinggi. Meskipun Indonesia telah membuat langkah besar dalam mencapai kemajuan akses dan kualitas pendidikan dasar, kebutuhan yang belum terpenuhi masih tinggi dan dapat membantu siswa/i Indonesia memilih untuk mengikuti program akademis dan memperoleh tingkat keterampilan yang lebih tinggi atau pelatihan keterampilan vokasi/kerja praktis sehingga dapat secara efektif masuk ke dalam angkatan kerja (Bank Dunia, 2012a). Sistem pendidikan masih cenderung menempatkan laki-laki dan perempuan menurut peran tradisional dan menyalurkan siswa laki-laki dan perempuan ke dalam studi dan pilihan karir yang spesifik menurut gender sehingga hanya sedikit perempuan yang bekerja di sektor sains, teknologi dan inovasi - sektor yang diharapkan menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, lebih banyak upaya harus dilakukan untuk menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan angka lulusan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih banyak penduduk miskin lulusan dari institusi pendidikan pasca pendidikan dasar yang dapat memasuki dunia kerja. Dua kegiatan pendidikan dasar yang sudah dimulai dari sebelumnya akan dilanjutkan di bawah strategi ini untuk memenuhi komitmen sebelumnya. Program PRIORITAS USAID untuk Pendidikan Dasar (2012-2017) dimodifikasi sebagian agar sejalan dengan Tujuan Utama 1 Strategi Pendidikan USAID yaitu Keterampilan Membaca untuk 100 Juta Anak di Sekolah Dasar Meningkat pada Tahun 2015. Kajian Keterampilan Membaca Kelas Awal (Early Grade Reading Assessment/EGRA) menunjukkan bahwa pemahaman bacaan tetap menjadi tantangan di sekolah dasar. Oleh karena itu, kegiatan kedua adalah rencana kajian EGRA tingkat nasional untuk membantu memberikan masukan modifikasi tambahan yang mungkin diperlukan untuk program PRIORITAS. Program pendidikan dasar diharapkan akan sepenuhnya didanai dari alokasi Pendidikan Dasar Tahun Anggaran (Fiscal Year/FY) 2014. Setiap sumber daya tambahan untuk pendidikan dasar di luar kebutuhan dana untuk program ini akan tercakup di bawah kegiatan di Kawasan Timur Indonesia yang sejalan dengan Strategi Pendidikan USAID. Keterampilan yang dipelajari di sekolah vokasi umumnya tidak terhubung dengan baik dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh swasta dan bahkan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pendidikan menengah dan pelatihan vokasi sebagai kunci untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bangsa dan memastikan pertumbuhan masa depan. Sektor pendidikan tinggi (termasuk politeknik, perguruan tinggi, institusi pendidikan guru serta universitas) memiliki peran penting baik dalam melatih pengelola pelayanan esensial maupun mendidik manajer masa depan, spesialis bidang teknis dan pemimpin. Jumlah lulusan yang melanjutkan ke pendidikan tinggi sangat rendah dengan angka partisipasi kasar yaitu sekitar 25%, hal ini menyoroti terbatasnya kemampuan untuk melatih tenaga di bidang jasa maupun kemampuan menumbuhkan angkatan kerja berpendidikan tinggi (Bank Dunia, 2012a). Pendaftaran di sekolah vokasi cenderung mencerminkan segmentasi pasar tenaga kerja berdasarkan gender dengan siswa laki-laki terkonsentrasi di bidang yang berorientasi pada industri sedangkan siswi perempuan terkonsentrasi pada program yang berorientasi jasa. Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengkaji strategi yang berbeda untuk memperluas akses terhadap pendidikan menengah dan vokasi dengan lebih banyak mendekatkan pelayanan ke daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani. Di antara strategi ini adalah perluasan wajib belajar hingga tingkat sekolah menengah atas yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Kemdikbud). Di bawah inisiatif ini, Pemerintah Indonesia akan meningkatkan anggaran operasional sekolah untuk sekolah menengah atas, memberikan beasiswa bagi siswa/i dari keluarga miskin, membangun sekolah baru dan memberikan insentif kepada para pendidik. Inisiatif ini juga akan mendukung rencana Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kapasitas manusia dengan memanfaatkan bonus demografi pada tahun 2030. Diperlukan profesional muda dengan berbagai keahlian untuk dapat bersaing di kawasan ini. Gelar yang lebih tinggi melalui program beasiswa untuk belajar di AS dan universitas Indonesia akan diperlukan untuk mendukung profesional muda, khususnya dari daerah terpencil.

23

Institusi pendidikan tinggi Indonesia masih menghadapi hambatan yang menghalangi hasil penelitian ilmiah yang berkualitas yaitu kapasitas manajemen kelembagaan yang buruk, kewajiban memberatkan staf pengajar (pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat) dan kurangnya kerja sama internasional untuk meningkatkan kapasitas dalam melakukan penelitian yang mutakhir. Ada kebutuhan mendesak untuk membangun budaya penelitian di universitas dan meningkatkan regulasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) untuk menciptakan lebih banyak peluang bagi dosen untuk mendedikasikan waktu yang cukup untuk penelitian. Selain itu, universitas dan peneliti Indonesia membutuhkan akses terhadap pengetahuan global dan berinteraksi dengan mitra luar negeri agar dapat mempelajari teknik dan metodologi canggih untuk meningkatkan kapasitas nasional secara keseluruhan dalam melaksanakan kegiatan ilmiah dengan seksama (Latikan et al 2012). USAID akan bekerja dengan Kemristekdikti untuk memberikan bantuan teknis kepada universitas-universitas sasaran. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen universitas untuk mendorong kerja sama penelitian kelas dunia di berbagai sektor kunci pembangunan.

Hasil Antara Kerja Sama Pembangunan 2.1: Penurunan Tingkat Kematian Karena Penyebab yang Dapat Dicegah Diantara Perempuan dan Anak-anak IR ini menyasar penurunan kematian ibu karena penyebab yang dapat dicegah saat persalinan dan melahirkan dan juga penurunan kematian bayi baru lahir. Untuk mencapai hasil ini, kualitas pelayanan kesehatan harus ditingkatkan dan hambatan terhadap akses harus diturunkan. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih baik, USAID/Indonesia akan mengupayakan peningkatan tenaga pelayanan kesehatan di sektor pemerintah dan swasta. Variasi kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan merupakan faktor penting yang menyebabkan lambatnya peningkatan indikator kesehatan. Meningkatkan kepatuhan terhadap standar kualitas pelayanan kesehatan dan menurunkan hambatan untuk mengakses pelayanan ini bagi kelompok sasaran akan menurunkan kematian ibu dan bayi baru lahir di tingkat lokal maupun nasional. Upaya ini menempati prioritas tinggi Pemerintah Indonesia yang terlihat dengan peluncuran dan pengguliran UHC di Indonesia. IR ini akan mencakup kegiatan untuk: meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi kesehatan untuk mempromosikan kelangsungan hidup ibu dan bayi baru lahir, meningkatkan rujukan dari tingkat masyarakat dan kabupaten/kota ke tingkat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi serta menurunkan hambatan untuk mengakses pelayanan kesehatan. Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 2.1.1: Kualitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Swasta Ditingkatkan Ilustrasi kegiatan di bawah Sub-IR ini termasuk: meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal berkualitas di fasilitas kesehatan kunci, membangun jaringan mentoring antara rumah sakit dan klinik untuk mempromosikan peningkatan kualitas secara terus menerus, meningkatkan kualitas standard klinis dan administratif/manajemen, memberikan bantuan teknis kepada organisasi profesi medis untuk mengadopsi dan meningkatkan tindakan intervensi berdasarkan bukti yang dapat menyelamatkan jiwa ibu dan bayi baru lahir, meningkatkan pendidikan kesehatan dan pemberdayaan ibu, keluarga dan tenaga kesehatan di desa sehingga kualitas pelayanan semakin luas untuk semua masyarakat. Kegiatan potensial lainnya termasuk: bantuan teknis dengan sasaran yang telah ditentukan untuk pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan dalam menyusun Strategi Nasional Pelayanan Kesehatan Berkualitas, mendukung badan akreditasi nasional rumah sakit untuk meningkatkan dan mempertahankan standard kualitas dan bantuan teknis jangka pendek atau jangka panjang dengan sasaran yang telah ditentukan kepada mitra kunci dari pihak pemerintah atau non-pemerintah. Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 2.1.2: Hambatan Akses bagi Kelompok Miskin dan Paling Rentan Diturunkan Hambatan untuk mengakses pelayanan bagi penduduk miskin dan paling rentan harus diturunkan, termasuk hambatan berbasis gender seperti praktik meminta persetujuan suami sebelum seorang perempuan dapat dirujuk untuk mendapatkan perawatan darurat obstetrik atau hambatan yang menghalangi perempuan yang belum menikah untuk mengakses perawatan. Kegiatan yang mungkin di

24

bawah Sub-IR 2.1.2 termasuk dukungan untuk peluncuran di tingkat nasional dan pelaksanaan UHC di tingkat daerah khususnya untuk kuintil termiskin. Intervensi dengan target yang telah ditentukan akan meningkatkan sistem rujukan untuk memastikan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan oleh kuintil termiskin misalnya dengan memperluas Jaringan Pertukaran Rujukan Berbasis SMS serta memperkuat dan memperluas jaringan rumah sakit (baik pemerintah maupun swasta) dengan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) untuk memperkuat kualitas dan pelayanan rujukan serta menurunkan hambatan dalam mencari perawatan.

Hasil Antara Kerja Sama Pembangunan 2.2: Perluasan Akses Air dan Sanitasi yang Aman IR ini berfokus pada peningkatan akses terhadap pelayanan air dan sanitasi yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi penduduk miskin di perkotaan. Meskipun Indonesia telah mencapai status negara berpenghasilan menengah bawah tetapi Indonesia masih dihantui oleh kondisi air dan sanitasi yang buruk dan sebagian besar penduduk tidak memiliki akses terhadap fasilitas yang paling dasar sekalipun. Pemerintah Indonesia mengakui adanya tantangan ini dan telah menetapkan target yang ambisius untuk mencapai akses universal di bidang air dan sanitasi pada tahun 2019. Namun, pembiayaan untuk mencapai target ini tidak memadai dan ada hambatan signifikan, terutama untuk sanitasi. Pendekatan di IR ini dimulai dengan mempromosikan pengetahuan publik tentang manfaat dari pelayanan yang lebih baik dan memodifikasi sikap dan perilaku terkait. Memperluas akses terhadap pelayanan di daerah sasaran akan memerlukan perencanaan dan komitmen yang terkoordinasi oleh perwakilan dari lembaga kunci di bidang keuangan baik publik dan swasta. IR membantu berbagai lembaga ini dengan memberikan dukungan teknis dan peningkatan kapasitas yang diperlukan tidak hanya untuk merencanakan dan memperluas pelayanan air dan sanitasi tetapi juga untuk memastikan kelayakan operasional dan perluasan pelayanan secara independen setelah intervensi USAID berakhir. Modalitas kunci untuk pelaksanaan program di bawah IR ini adalah meningkatkan manfaat investasi dan dampaknya melalui aliansi dan kemitraan publik-swasta. Sementara itu, IR membantu pemerintah dan legislatif tingkat nasional dan daerah untuk mengembangkan lingkungan yang mendukung. Hal ini termasuk bantuan untuk membangun konsensus di sekitar tujuan utama, target, kebijakan, peraturan dan pembiayaan. Selain itu, IR ini juga mempromosikan perilaku higiene yang lebih baik untuk meningkatkan kesehatan anak terutama di antara penduduk paling miskin dan rentan. IR ini dirancang untuk secara langsung mendukung mandat dari kongres AS serta rencana dan tujuan USAID terkait. Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 2.2.1: Akses Terhadap Air dan Sanitasi yang Lebih Baik Meningkat Kegiatan potensial di bawah Sub-IR 2.1.3 termasuk peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku untuk Air, Sanitasi dan Higiene (WASH) yang lebih baik melalui pelatihan, pengembangan kapasitas dan upaya penyuluhan masyarakat seperti program Pemerintah Indonesia untuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang menciptakan kebutuhan masyarakat untuk pelayanan. Akses terhadap pelayanan air dan sanitasi akan diperluas untuk mencakup 40% penduduk miskin di Indonesia melalui keterlibatan yang lebih kuat dengan dan di antara sektor keuangan pemerintah dan swasta. Bantuan teknis dan pengembangan kapasitas akan diberikan kepada lembaga yang memberikan pelayanan kepada penduduk miskin untuk menjamin keberlanjutan operasionalnya setelah kegiatan USAID selesai dan terus dapat memperluas pelayanannya secara mandiri. Upaya ini akan membantu pemerintah pusat dan daerah serta legislatif untuk membina lingkungan yang kondusif dan dapat memastikan pelayanan pasokan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi penduduk termiskin dengan menggalang konsensus terhadap target, penyusunan kebijakan dan peraturan serta identifikasi sumber pendanaan.

Hasil Antara Kerja Sama Pembangunan 2.3: Peningkatan Kapasitas Institusi Pendidikan IR ini berfokus pada penguatan kapasitas pendidikan pasca sekolah menengah di Indonesia untuk mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi ekonomi Indonesia abad ke-21. Secara keseluruhan, sistem pendidikan pasca sekolah menengah Indonesia menghadapi tantangan dalam mempersiapkan lulusan

25

dengan keterampilan berbasis teknologi yang tepat atau pendidikan yang relevan dalam pekerjaan yang diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pembangunan negara ini.

Melalui kerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, USAID/Indonesia melibatkan lembaga-lembaga pendidikan pasca sekolah menengah, program pendidikan dan pelatihan vokasi (TVET) dengan dukungan dari Pemerintah Indonesia yang menyasar kaum muda yang miskin dan rentan. Hal ini termasuk program di sekolah vokasi yang menyasar remaja yang hanya mendapatkan pendidikan dasar dan/atau putus sekolah di tingkat awal. Kegiatan lain adalah meningkatkan kapasitas institusi pendidikan pasca sekolah menengah, pelatihan vokasi teknis, pusat pengembangan karir di universitas dan meningkatkan kualitas kurikulum dan pelatihan kewirausahaan. Berbagai upaya ini difokuskan pada penguatan kemampuan tenaga kerja untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. USAID/Indonesia juga mendukung program kemitraan antara universitas di AS dan Indonesia untuk meningkatkan penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil. Di bawah kegiatan beasiswa, USAID/Indonesia mendukung program pelatihan pasca sarjana dan jangka pendek untuk warga negara Indonesia dengan latar belakang akademis dan profesional untuk mengatasi tantangan pembangunan Indonesia. Fokus khusus diberikan kepada para cendekiawan Indonesia yang mengabdi untuk populasi terpinggirkan di wilayah geografis yang tertinggal.

Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 2.3.1: Keterampilan guru/dosen, administrator dan pemimpin ditingkatkan Peningkatan kualitas dan akses terhadap institusi pendidikan pasca sekolah menengah dan vokasi memungkinkan mereka yang akan harus keluar dari sistem sekolah (kemungkinan kelompok ini tinggal di daerah-daerah yang kurang terlayani atau yang paling miskin) untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Kegiatan potensial termasuk memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di politeknik, akademi komunitas dan penyedia pelatihan sehingga dengan demikian membantu menurunkan tingkat putus sekolah dan meningkatkan angka kelulusan untuk meningkatkan peluang kerja. USAID juga akan membantu Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan inisiatif kebijakan pendidikan yang akan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan administrator, memberikan keterampilan yang diperlukan untuk membuat siswa/i lebih siap kerja. Kami juga akan mendorong kemitraan antara institusi pendidikan pasca sekolah menengah (khususnya perguruan tinggi dan politeknik) dan pemberi kerja potensial dari sektor swasta. Selain itu, intervensi dapat meningkatkan kapasitas organisasi, anggaran dan administrasi lembaga yang melayani penduduk miskin dan rentan dan membantu meningkatkan peluang untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik.

Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 2.3.2: Pengembangan riset pendidikan tinggi ditingkatkan Kegiatan di bawah Subhasil 2.3.2 akan mendukung gelar lanjutan dan peluang pelatihan jangka pendek untuk warga negara Indonesia dengan kinerja akademis tinggi dan pengalaman profesional di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan dan demokrasi. Kegiatan-kegiatan ini juga akan mencakup terciptanya kemitraan antara universitas-universitas di AS dan Indonesia yang melakukan penelitian tentang tantangan pembangunan yang menonjol di bidang kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, efisiensi energi dan infrastruktur. Dukungan USAID akan membantu sejumlah universitas di Indonesia untuk membentuk pusat-pusat kerjasama penelitian yang akan mendukung 20 universitas lain untuk meningkatkan kapasitas dalam melakukan dan menghasilkan penelitian. Intervensi terutama akan berfokus pada peningkatan jumlah perempuan yang mempelajari bidang sains, teknologi, teknik dan matematika untuk mengatasi kesenjangan gender yang ada di sektor pendidikan tinggi. Peningkatan kapasitas penelitian akan meningkatkan akses dan pemanfaatan data berkualitas untuk Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan sektor swasta. Data akan digunakan untuk memberikan informasi dan bantuan kepada para pembuat kebijakan dalam menentukan investasi masa depan di berbagai sektor yang relevan dengan bantuan Pemerintah AS.

26

DO 3: Peningkatan Prioritas Pembangunan Untuk Kesejahteraan Bersama

Bagan 4 - Tujuan Kerja Sama Pembangunan 3: Ilustrasi Kerangka Kerja Hasil

DO ini menargetkan prioritas pembangunan yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan AS yang akan ditangani oleh USAID bersama dengan Pemerintah Indonesia dan di mana upaya bersama dapat memiliki dampak nasional, hubungan bilateral dan juga tingkat regional dan global. Prioritasnya meliputi: pengendalian penyakit menular yang penting secara nasional, regional dan global; mengatasi ancaman lingkungan dan membangun ketangguhan serta menurunkan hambatan terhadap peluang ekonomi. Pengendalian penyakit menular pada sumbernya mencegah hilangnya jiwa dan kerugian ekonomi di Indonesia serta mengurangi biaya ekonomi global. Dengan membantu masyarakat mengelola sumber daya laut dan darat dengan lebih baik, bantuan kami turut memastikan bahwa generasi masa depan terus mendapatkan manfaat termasuk perusahaan yang mengandalkan pasokan sumber daya alam Indonesia. Jutaan orang Indonesia semakin dipengaruhi oleh kejadian cuaca ekstrem yang merusak mata pencaharian dan pertumbuhan ekonomi. USAID akan mendukung upaya untuk memperkuat manajemen risiko bencana dan membangun pendekatan ketangguhan terhadap bencana ke dalam perencanaan dan anggaran pemerintah. Terakhir, USAID akan memberikan dukungan yang sederhana dengan sasaran yang telah ditentukan untuk mengatasi kendala terhadap peluang ekonomi. Penyakit Menular Penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC), HIV/AIDS, penyakit kaki gajah (lymphatic filariasis/LF) dan pandemi influenza merupakan beban kesehatan yang serius di Indonesia. Mengingat jumlah dan mobilitas penduduk Indonesia, berbagai permasalahan kesehatan yang serius tidak hanya menjadi masalah yang berpengaruh terhadap Indonesia tetapi memiliki dampak global. Meskipun secara nasional angkanya di bawah 1%, prevalensi HIV masih jauh lebih tinggi pada populasi kunci yang terkena dampak: pekerja seks perempuan, laki-laki suka laki-laki (LSL), pengguna narkoba suntik, pasangan perempuan/istri dari laki-laki yang menjadi klien pekerja seks dan waria. Prevalensi HIV tertinggi ada di Papua (2,4%) dimana epidemi luas diperparah oleh kesenjangan dan kekerasan berbasis gender. Dengan adanya industri pertambangan dan perikanan yang besar dan tingginya jumlah pekerja pendatang, Papua berpotensi menjadi sumber

27

peningkatan penularan HIV ke wilayah sekitarnya. Indonesia berada di urutan kedua beban TB tertinggi di dunia dan berada di antara 10 negara dengan kasus tuberkulosis kebal obat (MDR TB) tertinggi. Penyakit kaki gajah dan kecacingan (helminthiasis) yang menyebar melalui tanah merupakan penyakit endemik di seluruh Indonesia. 10% dari populasi berisiko di dunia ada di Indonesia, dengan perkiraan 125-200 juta orang berisiko terkena penyakit kaki gajah. Penyakit kecacingan yang ditularkan melalui tanah merupakan masalah nasional yang mempengaruhi kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan anak. Indonesia merupakan salah satu dari lima negara yang masih mengalami endemi Avian influenza (AI). Virus penyakit ini masih menyebar di seluruh sektor unggas dan terus menyebabkan penyakit dan kematian pada manusia. Indonesia memiliki lebih banyak kasus AI pada manusia dan angka fatalitas kasus tertinggi dibandingkan negara lain di dunia. Sektor Lingkungan dan Ketangguhan Bantuan USAID di Indonesia akan meningkatkan ketangguhan dan kemampuan Indonesia untuk secara berkelanjutan mengelola basis sumber daya hutan dan laut yang keanekaragaman hayati yang semakin menipis. Ancaman terhadap sumber daya alam yang melimpah di negara ini termasuk kejadian cuaca ekstrem yang sering terjadi dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. USAID akan mendukung pemerintah Indonesia untuk melestarikan keanekaragaman hayati di ekosistem hutan dan bakau yang kaya karbon dan kehidupan. Menggunakan pendekatan bentang alam, USAID akan mendukung upaya untuk meningkatkan tata kelola lahan dengan mempromosikan pengambilan keputusan partisipatif dan transparan yang mempertimbangkan pembangunan ekonomi dengan konservasi keanekaragaman hayati. Kegiatan akan meningkatkan pengelolaan hutan dan taman dengan tujuan untuk melindungi spesies yang terancam punah termasuk orangutan, badak dan harimau. USAID juga akan mempromosikan model mata pencaharian baru yang mencegah deforestasi dan membantu merehabilitasi lahan kritis. Di sektor kelautan, USAID akan mendukung peningkatan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem di wilayah laut dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang signifikan dan menyeimbangkan konservasi dengan pengembangan mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Upaya akan berfokus pada peningkatan tata kelola perikanan dan sumber daya laut serta konservasi keanekaragaman hayati melalui pendekatan komprehensif untuk meningkatkan mata pencaharian lokal dan pada saat yang sama melindungi keanekaragaman hayati laut yang berharga dan unik. Hambatan terhadap Peluang Ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbesar ASEAN dan mitra dagang yang signifikan untuk AS dengan perdagangan bilateral tahunan senilai 25 miliar dolar. Bantuan AS meningkatkan lingkungan bisnis di sektor-sektor kunci seperti pasar energi, pelayanan kesehatan, produk ikan dan kelautan agar sejalan dengan praktik terbaik internasional. Di bawah CDCS ini, USAID akan mendukung upaya peningkatan investasi swasta untuk meningkatkan penanaman, pemrosesan dan pemasaran komoditas bernilai tinggi yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan AS, dan membantu mengamankan rantai pasokan yang handal, bersih dan dapat dilacak. Rantai pasokan yang diusulkan termasuk kopi, rempah-rempah, karet, kakao, ikan dan makanan laut. Upaya tambahan akan berfokus untuk membantu kementerian mereplikasi model yang serupa dan pada saat yang sama mendorong reformasi kebijakan yang kondusif bagi pengembangan rantai pasokan yang berkelanjutan. USAID juga dapat mendukung program untuk meningkatkan wawasan dan sumber daya sektor swasta yang akan mendorong reformasi bisnis dan memfasilitasi peluang yang seimbang di mana perusahaan dapat mengelola risiko dan mengurangi biaya secara transparan dan dapat diprediksi. Program ini akan berupaya mengurangi birokrasi dan mempromosikan lingkungan bisnis yang kompetitif.

Hasil Antara Kerja Sama Pembangunan 3.1: Penurunan Ancaman Penyakit Menular IR ini akan berupaya memperkuat komitmen dan kapasitas Pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi dalam upaya regional/global dalam mengendalikan penyebaran penyakit menular dan pencegahan wabah

28

epidemi terutama HIV/AIDS, TBC dan MDR TB, pandemi influenza, ancaman pandemi yang baru muncul serta penyakit tropis terabaikan (Neglected Tropical Diseases/NTD). Indonesia harus mampu merespons ancaman penyakit menular dengan cara yang efektif dan melindungi kesehatan warga negaranya. Indonesia juga siap untuk memainkan peran terdepan di tingkat regional maupun global dalam pencegahan, pengendalian dan respons terhadap ancaman penyakit menular. Bantuan terkini Pemerintah AS termasuk mengembangkan dan menguji pendekatan dan teknologi yang menjanjikan untuk direplikasi di tingkat regional dan global agar dapat meningkatkan diagnosis, pengobatan dan surveilans terhadap ancaman penyakit menular.

Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 3.1.1: Standard dan norma internasional pengendalian penyakit diadopsi Pemerintah AS mendukung dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dan global untuk menangani dan merespons ancaman penyakit serta mendorong penggunaan standard internasional pengobatan penyakit (terutama untuk TBC, HIV, influenza, pengendalian NTD, kesehatan ibu dan anak). Kegiatan dalam sub-IR ini termasuk: bantuan kepada perusahaan farmasi lokal untuk mendapatkan pra-kualifikasi WHO agar dapat memproduksi obat TBC yang dapat membantu mengatasi kekurangan obat esensial ini di tingkat global, bantuan kepada Kementerian Kesehatan untuk mengadopsi kebijakan global pemberian obat cacing dan meluncurkan strategi nasional pemberian obat cacing pada anak, bantuan kepada Kementerian Kesehatan untuk memperluas penerapan Standard Internasional Pengobatan TBC di antara penyedia pelayanan kesehatan sektor pemerintah dan swasta serta memberikan dukungan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan untuk meningkatkan laboratorium biosafety kesehatan. Terakhir, dukungan teknis akan diberikan kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan untuk melakukan penelitian dan melakukan karakterisasi strain influenza dengan standard dan praktik internasional serta pada saat yang sama melakukan pelacakan virus influenza yang berpotensi mengakibatkan pandemi dan mengembangkan vaksin yang efektif.

Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 3.1.2: Kapasitas pencegahan, surveilans dan perawatan diperkuat Pencapaian tujuan SDG Indonesia sangat penting untuk mencapai target global. Pemerintah AS memberikan dukungan dengan sasaran yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam memantau, mencegah dan mengobati penyakit menular yang penting secara global. Kegiatan di bawah sub-IR ini mencakup bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas diagnostik laboratorium dan meningkatkan kapasitas lokal untuk meningkatkan pencegahan, diagnostik dan perawatan influenza dan penyakit yang muncul, HIV dan TBC. Untuk Penyakit Tropis Terabaikan (NTD) terpilih, Pemerintah AS akan memberikan dukungan teknis untuk: mengendalikan dan melakukan upaya pemberantasan sesuai dengan standard internasional; memperkuat kapasitas epidemiologi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian dan di sektor akademik untuk merespons wabah; serta memperkuat diagnosis, manajemen dan pengobatan TBC termasuk MDR TB dan koinfeksi HIV-TBC.

Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 3.1.3: Keterlibatan dalam dialog kunci tentang kesehatan global lebih kuat Investasi Pemerintah AS melibatkan para tokoh kesehatan Indonesia dalam dialog tingkat global tentang inisiatif strategis dan penyusunan kebijakan yang akan memotivasi para penyusun kebijakan di Indonesia untuk berkomitmen dan memastikan program pengendalian berkualitas melalui keterlibatan dengan rekan sejawatnya di bidang teknis. Keterlibatan Indonesia di tingkat internasional seperti ini akan memberikan pemahaman dan pengalaman berharga bagi negara-negara lain termasuk AS. Bentuk keterlibatan ini dapat berupa keanggotaan dalam kemitraan teknis global seperti Global Health Security Agenda dan rencana aksi terkait, Stop TB Partnership, kelompok kerja TBC World Health Organization dan Aliansi Global untuk Memberantas Penyakit Kaki Gajah yang akan meningkatkan kepemimpinan dan

29

komitmen Indonesia dalam upaya pemberantasan NTD serta kepatuhan terhadap standard global pengendalian penyakit.

Hasil Antara Kerja Sama Pembangunan 3.2: Peningkatan Keamanan dan Ketangguhan Lingkungan IR ini memperkuat keamanan dan ketangguhan lingkungan Indonesia untuk meminimalkan guncangan ekonomi, serta dislokasi sosial dan politik yang ditimbulkan oleh bencana alam dan degradasi lingkungan. Mengingat lokasi geografis dan pulau-pulaunya, Indonesia kaya akan sumber daya alam dan dikaruniai keanekaragaman hayati laut dan darat tertinggi di bumi. Pada saat yang sama, lokasi dan konfigurasinya membuat Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam. Masalah kunci adalah bahwa eksploitasi alam tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tapi juga mendorong perubahan besar pola pemanfaatan lahan, praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dan ketergantungan yang besar pada energi fosil. Semuanya telah menghancurkan hutan dan terumbu karang yang produktif, memperburuk risiko bencana dan merusak potensi ekonomi jangka panjang. IR ini akan meresponsnya dengan cara memperkuat tata kelola sumber daya alam, membangun sistem manajemen baru dan mempromosikan investasi di seluruh daratan dan bentang laut paling utama di Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemerintah daerah menyusun rencana dan sumber daya untuk menurunkan dampak bencana umum seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi. Berbagai kementerian meluncurkan langkah-langkah untuk melindungi satwa liar ikonik negara itu dari jaringan perdagangan yang berbahaya dan juga terlibat dalam perdagangan gelap obat-obatan terlarang, senjata dan manusia. Pengelola sumber daya alam melembagakan sistem pemetaan, perencanaan, perijinan dan penegakan hukum baru yang dapat memastikan produktivitas jangka panjang. Produsen utama, pihak yang memproses serta pedagang mengadopsi praktik berkelanjutan untuk kemudian mendapatkan akses pasar dan harga premium. Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 3.2.1: Ancaman terhadap keanekaragaman hayati menurun Untuk secara efektif melestarikan keanekaragaman hayati laut dan darat, kegiatan di bawah sub-IR ini mengatasi ancaman langsung dan tidak langsung yang diidentifikasi melalui analisis Keanekaragaman Hayati dan Hutan Tropis, laporan pemilihan lokasi serta berbagai analisis tingkat kegiatan yang baru-baru ini dilakukan untuk memfokuskan intervensi pada ekosistem darat dan laut dengan konservasi keanekaragaman hayati bernilai tinggi. Ancaman termasuk semakin cepatnya perubahan fungsi laut dan pesisir, ekstraksi sumber daya darat dan laut yang tidak berkelanjutan dan destruktif, korupsi dan lemahnya penegakan hukum serta kapasitas pemerintah yang tidak memadai. Intervensi kunci akan melanjutkan investasi dan pembelajaran yang telah terbukti berhasil seperti: dukungan kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi) dan nasional untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan dan praktik yang melestarikan keanekaragaman hayati; dukungan untuk LSM dan CSO yang mempromosikan transparansi pemerintah daerah, pembangunan masyarakat, hak-hak lokal serta pendapatan yang beragam melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan darat berbasis masyarakat yang berkelanjutan; perencanaan bentang alam dan bentang laut terpadu; perencanaan tata ruang dan pembangunan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi; pemetaan dan integrasi data; serta pemantauan biofisik. Selain itu, komponen penting untuk upaya ini adalah meningkatkan pengelolaan kawasan lindung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah terkait dan masyarakat serta memastikan bahwa pengelolaan yang baik melindungi peran dan kepentingan laki-laki dan perempuan di daerah yang terdampak. Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 3.2.2: Pembangunan Rendah Karbon Ditingkatkan Indonesia adalah salah satu dari 20 negara EC-LEDS yang secara global bekerja dengan USAID. Hal ini menggarisbawahi pentingnya upaya untuk memperkuat mitigasi dan ketangguhan terhadap perubahan iklim yang mendukung pembangunan ekonomi hijau dan menegaskan hal ini sebagai tantangan pembangunan yang menjadi minat kedua negara. Di bawah sub-IR ini, kegiatan potensial termasuk

30

memfasilitasi prakarsa energi bersih seperti pembangunan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan, menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan energi rendah karbon terintegrasi, diamanatkan oleh undang-undang dan berdasarkan bukti. Kegiatan potensial termasuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam menyusun pedoman pelaksanaan, mekanisme pendanaan, standard, pemantauan, koordinasi dan skema promosi investasi yang mengurangi hambatan, memberikan insentif untuk pengembangan energi terbarukan, mempromosikan investasi dalam efisiensi energi untuk membantu mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan dan pelaksanaan solusi transportasi bersih yang secara langsung dapat mengurangi emisi. Dukungan teknis dan pelatihan akan diberikan kepada pengembang program, perusahaan utilitas, otoritas tata kelola, bank komersial dan lembaga keuangan pemerintah dalam mempersiapkan dan mengkaji proposal berbasis rekayasa berkualitas tinggi dan layak secara finansial untuk energi terbarukan dan program efisiensi energi yang merupakan prioritas Pemerintah Indonesia. Bantuan akan mengembangkan pendekatan pembiayaan, instrumen dan produk yang akan membuka peluang dana dari pemerintah Indonesia, sektor swasta dan donor untuk memfasilitasi investasi - khususnya investasi AS - dalam energi terbarukan dan efisiensi energi. Upaya komunikasi bertujuan untuk mengubah perilaku tentang energi bersih, masalah lingkungan, pendekatan rendah karbon serta reformasi subsidi dan permasalahan kebijakan kunci lainnya tentang energi yang secara langsung berdampak pada pengembangan energi bersih. Terakhir, kegiatan potensial akan mencakup pengembangan kemitraan dan pertukaran teknis antara berbagai universitas di Indonesia dan AS, lembaga think tank, asosiasi perdagangan, lembaga penelitian, perusahaan utilitas dan sektor swasta yang berfokus pada transfer praktik terbaik dan penyebaran teknologi baru energi bersih berbasis bukti dan siap pakai di Indonesia. Pengembangan kapasitas lembaga pelatihan dan lokal akan menghubungkan kemitraan dengan kebutuhan penelitian, data, sains dan teknologi (S&T). Sub-IR ini juga memperkuat mitigasi perubahan iklim dengan melindungi dan mengelola hutan untuk mendukung bentang alam berkelanjutan dan pemanfaatan lahan rendah karbon. Kegiatan potensial termasuk menggeser insentif yang mendorong pertumbuhan tidak terbatas kepada mereka yang mendukung konservasi. Inisiatif kunci untuk mencapai perubahan paradigma ini dalam masyarakat, praktik Pemerintah Indonesia dan korporasi mirip dengan inisiatif konservasi keanekaragaman hayati dalam DO ini dan mencakup: pengembangan model yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi dampak yang tidak menguntungkan; mendorong pembiayaan untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan; mendorong kegiatan ekonomi hijau seperti pembayaran yang adil untuk jasa ekosistem, ekowisata, pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dan konsesi restorasi hutan; serta mengatalisasi perluasan inisiatif keberlanjutan internasional secara sukarela dan memaksimalkan nilai konservasi dari inisiatif dalam negeri yang serupa dan harus dipatuhi oleh semua industri ekstraktif sumber daya. Terakhir, kegiatan akan mencakup dukungan mekanisme partisipasi publik - terutama yang mengakui dan memperkuat kepemimpinan perempuan di sektor ini - untuk proses pengambilan keputusan pemanfaatan lahan di tingkat lokal. Adopsi penggunaan S&T oleh Pemerintah Indonesia seperti penginderaan jauh untuk memantau perubahan tutupan hutan akan difasilitasi untuk meningkatkan pemanfaatan bukti ilmiah dan forensik dalam pengambilan keputusan dan penegakan hukum. Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 3.2.3: Pengelolaan Bencana dan Risiko Iklim Diperkuat Salah satu komponen penting dalam memperkuat pengurangan risiko dan meningkatkan ketangguhan terhadap perubahan iklim adalah dukungan bagi upaya adaptasi, termasuk perluasan kajian tentang kerentanan dan adaptasi perubahan iklim dan pada saat yang sama mendukung pelaksanaan rencana aksi di masyarakat dan kabupaten/kota. Data menunjukkan bahwa bencana terkait iklim meningkat dan mempersiapkan masyarakat berarti meningkatkan ketahanan fisik dan ekonomi. Kegiatan potensial di bawah sub-IR ini adalah memberikan dukungan kepada lembaga Pemerintah Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menyusun rencana kesiapan bencana yang sensitif gender. USAID akan melibatkan lembaga pemerintah yang menanggulangi bencana, pemerintah di kabupaten/kota yang rentan, lembaga penelitian dan universitas di provinsi untuk menyediakan pelayanan teknis yang akan memberikan

31

masukan bagi penyusunan kebijakan dan mengarahkan tindakan perubahan untuk adaptasi iklim. Bermitra dengan Pemerintah Indonesia, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), donor lain dan LSM, USAID/Indonesia akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak perubahan iklim dan mengerahkan sumber daya dan dukungan untuk tindakan adaptasi dan ketangguhan menghadapi risiko perubahan iklim. Terakhir, upaya yang saling terkait erat akan dilaksanakan terkait pengurangan risiko bencana bersama Pemerintah Indonesia yaitu merancang, mengembangkan dan melaksanakan Global Flash Flood Guidance System, sistem yang lengkap dari awal hingga akhir yang menyediakan data dan informasi, analisis, komunikasi dan protokol yang dapat memberikan peringatan yang akurat dan tepat tentang kemungkinan banjir bandang.

Hasil Antara Kerja Sama Pembangunan 3.3: Penurunan Hambatan Atas Peluang Ekonomi IR ini menurunkan hambatan pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata melalui kegiatan pengembangan sektor swasta yang memajukan Kesejahteraan bersama kedua negara: Amerika Serikat dan Indonesia. Meskipun Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat selama satu dekade terakhir, kinerja Indonesia dalam menurunkan kemiskinan melambat. Sementara itu, ketimpangan pendapatan meningkat. Ketergantungan pada komoditas dan produksi dengan upah rendah, Indonesia berjuang untuk memacu produksi bernilai tambah dan sepenuhnya merangkul ekonomi pasar. Selain itu, kecenderungan proteksi yang disertai dengan hambatan birokrasi telah menghalangi investasi langsung dari luar negeri yang vital untuk transfer teknologi dan peningkatan infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Di bawah IR 3.3, USAID akan memperkuat upaya Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang memberdayakan bisnis yang memungkinkan di mana perusahaan lokal dan internasional dapat mengendalikan biaya dan mengelola risiko dalam pasar yang kompetitif dan transparan. Di tingkat perusahaan, USAID akan membantu produsen mendapatkan akses pasar melalui produksi dan hubungan yang lebih baik dengan pasar agar dapat berintegrasi dengan mulus ke dalam rantai pasokan global. Sumber daya akan menargetkan komoditas pertanian bernilai tinggi dan permintaan pasar yang tinggi seperti vanili, pala, lada, cengkeh, kopi dan karet. Mekanisme jaminan kredit Development Credit Authority (DCA) akan digunakan untuk memitigasi risiko pinjaman pertanian dengan penekanan pada inisiatif pembiayaan berkelanjutan. Selain itu, peluang lain untuk DCA dapat dipertimbangkan. Secara kolektif upaya-upaya ini akan menumbuhkan peluang ekonomi baru untuk bisnis dan pada saat yang sama membuka pasar dan mengamankan rantai pasokan yang dapat dilacak dan bertanggung jawab untuk mitra Amerika. Mulai dari dukungan investasi sektor swasta di sektor energi terbarukan hingga menghubungkan petani kecil dan perikanan dengan pasar yang menguntungkan, USAID akan menginvestasikan sejumlah kecil bantuan teknis untuk mengatalisasi pertumbuhan inklusif yang sejalan dengan prioritas Indonesia.

Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 3.3.1: Lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keunggulan kompetitif sektor swasta ditingkatkan USAID akan mendukung upaya untuk meningkatkan lingkungan yang memberdayakan pertumbuhan dan daya saing sektor swasta, hal ini konsisten dengan norma-norma bisnis global. Pada gilirannya, hal ini akan meningkatkan kemudahan melakukan bisnis di Indonesia dan berkontribusi pada peningkatan perdagangan dan investasi dengan penekanan pada keterkaitan dan peluang bisnis AS-Indonesia. Kegiatan potensial akan mendukung asosiasi bisnis AS, mitra asosiasi bisnis Indonesia serta Pemerintah Indonesia (termasuk perusahaan milik negara) untuk melakukan advokasi yang lebih baik untuk kebijakan, reformasi peraturan dan administrasi yang memungkinkan pertumbuhan dan daya saing sektor swasta. Sektor-sektor kunci akan mencakup energi, pertanian, kesehatan dan lainnya yang diidentifikasi oleh bisnis dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan.

Subhasil Antara Kerja Sama Pembangunan 3.3.2: Akses perusahaan terhadap sumber daya manusia, teknologi, pasar dan keuangan meningkat USAID akan mendukung kegiatan tingkat perusahaan yang meningkatkan akses terhadap sumber daya manusia, teknologi, pasar dan keuangan dengan penekanan pada hubungan dan peluang bisnis AS-

32

Indonesia. Pada gilirannya, hal ini akan meningkatkan peluang komersial bagi perusahaan dan asosiasi bisnis untuk meningkatkan produksi dan pemasaran produk dan jasa mereka. Kegiatan potensial akan membahas penguatan rantai pasokan untuk bisnis AS dan bisnis Indonesia yang menjadi rekanannya termasuk dukungan untuk pemanfaatan sumber daya manusia, teknologi dan praktik pemasaran modern serta akses terhadap pembiayaan. Potensi kegiatan sumber daya manusia akan membahas peningkatan kualitas program dan sistem pengembangan tenaga kerja yang responsif terhadap permintaan pasar tenaga kerja. Sektor-sektor kunci akan mencakup energi, pertanian, kesehatan dan lainnya yang diidentifikasi oleh bisnis dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan.

ASUMSI UTAMA DAN RISIKO

Asumsi utama dan risiko yang diperinci di bawah ini dapat diterapkan secara luas pada upaya USAID/Indonesia selama periode CDCS ini. Asumsi atau risiko yang berhubungan dengan bidang tertentu di bawah portofolio USAID/Indonesia diindikasikan sebagai berikut.

Asumsi dan Risiko 1. Upaya penyelarasan dengan prioritas Pemerintah Indonesia akan terus dilakukan bahkan setelah pemilu

2014 dan 2019: Strategi ini mengasumsikan bahwa, terlepas dari hasil pemilu, Pemerintah Indonesiaakan tetap berkomitmen untuk bermitra dalam mencapai tujuan bersama dan dukungan masyarakatakan terus berlanjut.

2. Kinerja makroekonomi Indonesia akan tetap stabil: Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejauh ini stabil.Program USAID/Indonesia saat ini dan yang masih dalam rencana telah dirancang berdasarkankonteks prioritas anggaran pemerintah Indonesia, tetapi bila kondisi makro ekonomi saat inimengalami perubahan signifikan, maka dapat membatasi potensi program untuk mencapai hasil.

3. Desentralisasi akan terus berlanjut secara positif: Indonesia akan terus menjalankan desentralisasi danproses tersebut terus berkembang secara positif. Dengan adanya peluang yang diciptakan olehdesentralisasi, pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta akan melakukan upaya dalammenanggapi kebutuhan masyarakat.

4. Keterlibatan sektor swasta: Strategi ini mengasumsikan bahwa aliansi sektor swasta dan kemitraanpemerintah-swasta, jika dirancang dengan baik, dapat memberikan kontribusi terhadap kegiatanpendidikan, kesehatan, lingkungan dan peningkatan skala teknologi inovatif; dan aktifnya keterlibatansektor swasta bisa melampaui model tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berjalan selamaini.

5. Bencana alam akan terjadi dan frekuensi serta intensitas kejadian cuaca yang berhubungan denganperubahan iklim akan terus meningkat: Kerentanan Indonesia terhadap bencana alam yang terkaitdengan perubahan iklim, dapat mempengaruhi pencapaian tujuan CDCS dalam batasan waktu danruang lingkup strategi ini.

6. Pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang Berkelanjutan: Keberhasilan diasumsikan sebagai keadaanyang memungkinkan pelaksanaan kegiatan yang relatif bebas di Kawasan Timur Indonesia dibarengidengan rasa memiliki dari Pemerintah Indonesia dan kemampuan lembaga pemerintah AS untukmemberikan komitmen dan dukungan lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan. USAID akan terusmendapat manfaat dari kerjasama yang kuat dengan beberapa donor utama lainnya (PBB, DFAT danNew Zealand Aid). Terakhir, keputusan USAID untuk terlibat dalam pembangunan di KawasanTimur Indonesia harus diakui dari awal sebagai upaya jangka panjang. Meskipun USAID yakin bahwa

kemajuan yang signifikan dapat dicapai di daerah/masyarakat sasaran selama periode CDCS ini,pencapaian tersebut akan memerlukan perhatian lanjutan setelah periode CDCS ini berakhir.

7. Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular: Keberhasilan Indonesia dan komitmennya kepada negaratetangganya akan mempertahankan minat terhadap SSTC. Secara keseluruhan hubungan AS-Indonesia akan tetap positif dan akan ada rencana selanjutnya untuk bekerja sama menangani

33

berbagai permasalahan pembangunan di daerah lain. Program bilateral USAID dan mitra pemerintah negara lain di kawasan yang sama akan menyambut kemungkinan kerja sama bantuan luar negeri dengan Indonesia dan pendanaan bersama untuk melaksanakan program yang akan menangani berbagai permasalahan pembangunan yang menjadi perhatian bersama.

Asumsi dan risiko yang diuraikan di atas menjadi latar belakang penyusunan program Pemerintah AS dan akan dikaji sebagai bagian pemantauan dan evaluasi yang biasa dilakukan untuk menentukan sejauh mana tujuan Pemerintah AS terhambat atau dipromosikan oleh perubahan dari asumsi risiko yang digunakan disini. Jika terjadi perubahan substansial terhadap tujuan utama, tujuan atau pendekatan program dalam CDCS ini yang ditandai dengan perubahan besar pada asumsi dan risiko yang dijelaskan disini maka akan dipertimbangkan dalam konteks kerangka kerja M & E.

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMBELAJARAN

Gambaran Umum dan Dasar Pemikiran Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi (M&E) secara garis besar menjelaskan tentang proses, sumber daya dan indikator yang diperlukan untuk menunjukkan akuntabilitas. Melalui proses ini USAID/Indonesia akan mengukur kemajuan pencapaian DO, memberikan justifikasi penggunaan sumber daya bantuan dengan bukti empiris dan data, dan mendefinisikan kerangka untuk menentukan perbaikan yang diperlukan selama pelaksanaan program. Agar instrumen bisa efektif untuk pembelajaran, M&E harus memiliki unsur fleksibilitas. M&E lebih dari sekadar mekanisme pelacakan, tetapi juga merupakan bagian dari proses desain dan pelaksanaan program. Hal ini memastikan bahwa M&E menjadi proses yang dinamis dan hasil analisisnya digunakan untuk mengarahkan tindakan selanjutnya. Dengan cara ini, kualitas pengelolaan program dan akuntabilitas untuk hasil dapat ditingkatkan.

Upaya M&E akan terus melakukan verifikasi kemajuan indikator yang ditentukan serta hubungan sebab akibat ke tingkat yang lebih tinggi dalam Kerangka Hasil. Hal ini melibatkan pengumpulan data indikator terpilah secara cermat, konsisten dan tepat waktu serta konsultasi rutin dengan para pemangku kepentingan dan mitra pelaksana. Kerangka waktu pengumpulan data, evaluasi proses dan saluran komunikasi yang kuat sangat penting untuk memastikan kemampuan melakukan penyesuaian dan langkah korektif sebelum program selesai. M&E juga harus mencakup unsur kelayakan. Pelacakan indikator, konsultasi dan pengumpulan data yang relevan harus menjadi bagian terpadu dari implementasi program sehingga ada sistem untuk mengumpulkan dan mengkaji informasi secara teratur.

Kerjasama, Pembelajaran dan Adaptasi Rencana keseluruhan M&E USAID/Indonesia melibatkan mekanisme CLA (Collaboration, Learning and Adapting) terdiri dari tiga unsur kunci: • Kerjasama: Membangun sistem dan jaringan pelaporan dan komunikasi antara staf USAID/Indonesia

dan pemangku kepentingan yang sesuai.• Pembelajaran: Memantau indikator, menghasilkan sistem untuk menganalisis data dan mengkaji

kemajuan melalui kacamata hipotesis pembangunan.• Adaptasi: Memanfaatkan bukti untuk meningkatkan pengelolaan program dan kinerja yang akan

memperkuat hasil.

Instrumen M&E USAID/Indonesia akan menerapkan kebijakan dan instrumen sesuai standard USAID di Indonesia maupun USAID di seluruh dunia sebagai pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran. Pedoman/Kebijakan dan Kebijakan Evaluasi yang digunakan oleh USAID di seluruh dunia akan menjadi parameter umum untuk penerapan dan pelaksanaan M&E, dan pada saat yang sama USAID/Indonesia akan menyusun

34

Rencana Manajemen Kinerja CDCS, dan mendefinisikan serta mengadopsi Mission Order untuk Evaluasi, Pemantauan Kinerja dan Kajian Portofolio. Instrumen pengumpulan data dan manajemen akan mencakup GIS yang akan didukung oleh rekan-rekan di Kantor Pembangunan Regional Asia di Bangkok dan USAID/Washington GeoCenter. Hal ini juga akan mencakup kontrak M&E dengan pihak luar yang akan menjamin transparansi yang lebih besar dan memberikan kajian tanpa bias tentang kinerja program. Kajian kualitas data secara berkala akan memastikan akurasi data indikator yang digunakan untuk mengambil keputusan manajemen dan pelaporan hasil. Untuk beradaptasi dengan proses, program, tenaga kerja dan struktur yang sejalan dengan Transformasi, khususnya Perjalanan Menuju Kemandirian (J2SR) serta dan mendukung prioritas keamanan nasional di kawasan ini yaitu Strategi Indo-Pasifik, USAID/Indonesia memperbaharui PMP dari Desember 2018 - Januari 2019. PMP yang direvisi akan berfungsi sebagai sumber informasi tunggal bagi USAID/Indonesia untuk mengelola hasil secara rutin dan, jika mungkin, berdasarkan waktu nyata. KERANGKA KEBIJAKAN, STRATEGI DAN REFORMASI USAID CDCS yang disetujui pada tahun 2013 ini konsisten dengan Kerangka Kebijakan USAID 2011-2015 dan mendukung dua Tujuan Kerja Sama Pembangunan Utama: (i) Sains, Teknologi dan Inovasi, dan (ii) efektivitas bantuan dan koordinasi donor. CDCS ini sejalan dengan draft maupun dokumen final Kebijakan dan Strategi USAID termasuk, tapi tidak terbatas pada Kebijakan Keanekaragaman Hayati, Strategi Perubahan Iklim Global dan Pedoman Tambahan GCC, Strategi Air dan Pembangunan serta dikembangkan di bawah koordinasi dan bantuan teknis dari kantor USAID/Washington yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya. Redesain dan Transformasi USAID Mengikuti proses Redesain USAID pada tahun 2017, USAID sekarang menerapkan upaya Transformasi yang berkaitan langsung pada pelaksanaan CDCS. Upaya Transformasi berfokus pada lima hasil yang langsung terkait dengan USAID/Indonesia:

• Perjalanan Menuju Kemandirian (Journey to Self-Reliance) USAID/Indonesia akan mendorong

pembangunan yang dipimpin Indonesia, memobilisasi sumber daya keuangan dari dalam negeri dan lainnya, membangun kapasitas mitra lokal dan keterlibatan sektor swasta. Hal ini termasuk dukungan USAID/Indonesia untuk mengembangkan kapasitas Indonesia sendiri agar dapat mengambil peran yang lebih besar di tingkat global dan regional karena Indonesia muncul sebagai donor atas namanya sendiri.

• Memperkuat Kemampuan Inti Untuk USAID/Indonesia, hal ini termasuk penyusunan program terkait dengan misi untuk pengurangan risiko bencana dan menggunakan bukti sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam menyusun program dan rancangan program. Sebagai contoh, dukungan USAID untuk penyusunan kebijakan berbasis bukti memastikan bahwa sistem kesehatan dan anggaran Indonesia mempromosikan sistem perawatan kesehatan yang efisien dan efektif untuk semua.

• Meningkatkan Keamanan Nasional. USAID/Indonesia akan memanfaatkan kekuatan pembangunan untuk memajukan Kesejahteraan bersama dan keamanan. Dengan mendukung program untuk meningkatkan hasil peluang ekonomi, pendidikan, energi dan lingkungan di Indonesia, USAID berkontribusi terhadap pertumbuhan inklusif yang membuka pasar bagi perdagangan dan investasi AS. Dengan memperkuat kemampuan berbagai lembaga utama Indonesia untuk mempromosikan pluralisme dan memerangi intoleransi, USAID membantu melawan ekstremisme kekerasan.

• Memberdayakan Staf untuk Memimpin Untuk melaksanakan CDCS dengan lebih baik, USAID/Indonesia sedang dalam proses meningkatkan peran dan memberdayakan staf warga negara

35

Indonesia untuk mengambil tanggung jawab kepemimpinan program yang lebih besar. Hal ini termasuk upaya reorganisasi staf secara keseluruhan yang ditujukan untuk merampingkan operasi.

• Menghargai Investasi Wajib Pajak USAID/Indonesia akan memastikan bahwa bantuan diberikan secaraefektif dan efisien melalui proses yang jelas dan transparan yang bertujuan untuk mengurangihambatan birokrasi. Misalnya, USAID/Indonesia menggunakan desain kegiatan kerjasama untuk suatuprogram (mis. co-creation), yang memacu inovasi dan memberikan peluang baru untuk bekerjadengan mitra non-tradisional.

36

LAMPIRAN 1: REFERENSI

Asian Development Bank (2011). Climate Risk and Adaptation Country Profile: Indonesia.

Aspinall, Edward and Marcus Mietzner, eds. (2010) Problems of Democratisation in Indonesia, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies

AusAID (2012a). NGO Sector Review: Phase 1 Findings. STATT. http://www.ausaid.gov.au/business/Documents/indo‐ks15‐ngo‐ sector‐review‐phase1.pdf (Accessed 07/12/2013)

AusAID (2012b) Australia‐Indonesia partnership for pro‐poor policy: The knowledge sector initiative, Government of Australia.

AusAID (2012c). Gender Strategy and Action Plan: Indonesia. Poverty Reduction Support Facility. Version 2

Badan Pusat Statistik (BPS) (2012, 2007). Indonesia Demographic Health Survey.

BAPPENAS (2007). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. [National Development Plan 2005‐ 2025] National Development Planning Agency (BAPPENAS). http://www.bappenas.go.id/node/27/1584/naskah‐ruu‐rpjpn‐ tahun‐2005‐2025/ (Accessed 07/12/2013)

Government of Indonesia (2010) Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 5 of 2010 regarding the National Medium‐term development plan (RPJMN) 2010‐2014. National Development Planning Agency.

Harvard Kennedy School of Public Policy, Ash Center (2010). From Reformasi to Institutional Transformation: A Strategic Assessment of Indonesia’s Prospects for Growth, Equity, and Democratic Governance.

INSEAD and WIPO (2012). The Global Innovation Index 2012, INSEAD.

Institute of International Education (2012). Open doors fact sheets.

IUCN (2012). The IUCN Redlist of Threatened Species. www.iucnredlist.org (Accessed 07/12/2013)

Ja, D. et al (2012). “Homophobia on the rise, survey says”. The Jakarta Post. Oct. 22, 2012. http://www.thejakartapost.com/news/2012/10/22/homophobia‐rise‐survey‐says.html (Accessed 07/12/2013)

Komite Inovasi Nasional (2012). Prospek Inovasi Indonesia, Komite Inovasi Nasional, 2012

Komnas Perempuan. (2012). “Lembar Fakta: menyikapi dampak kebijakan diskriminatif atas nama moralitas dan agama di Aceh, Jangan Ada Lagi! [Fact Sheet: A stance on the impacts of discriminatory bylaws made in the name of morality and religion in Aceh]” http://www.komnasperempuan.or.id/wp‐content/uploads/2012/09/Lembar‐Fakta‐Kasus‐Putri.pdf. (Accessed 07/12/2013)

Lakitan B., Hidayat D. and Herlinda S. (2012). “Scientific productivity and the collaboration intensity of Indonesian universities and public R&D institutions: Are there dependencies on collaborative R&D with foreign institutions?” Technology in Society 34.

Liddle, R. William and Saiful Mujani. (Forthcoming). “Indonesian Democracy: From Transition to Consolidation.” Forthcoming in Mirjam Kunkler and Alfred Stepan, eds., Indonesia, Islam and Democratic Consolidation. New York: Columbia University Press.

New Zealand Embassy (2011). “New Zealand Ambassador Welcomes Indonesia’s Grant to the Christchurch Earthquake Appeal.” http://www.nzembassy.com/indonesia/news/new‐zealand‐ambassador‐welcomes‐indonesia%E2%80%99s‐grant‐to‐the‐ christchurch‐earthquake‐ap‐0 (Accessed 07/12/2013)

News.com.au (2011, Jan 20). “Australia takes flood aid from Indonesia.” http://www.news.com.au/breaking‐ news/floodrelief/australia‐takes‐flood‐aid‐from‐indonesia/story‐fn7ik2te‐1225991924034 (Accessed 07/12/2013)

Nguyen TV and Pham LT (2011). “Scientific output and its relationship to knowledge economy: An analysis of ASEAN countries,” Scientometrics, 89.

Nugroho, S. et al (2011, Nov 2). “Indonesia donates US$ 1m in aid to Turkey.” The Jakarta Post. http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/02/indonesia‐donates‐us‐1m‐aid‐turkey.html (Accessed 07/12/2013)

Oberman, R. et al (2012). The Archipelago economy: Unleashing Indonesia's potential. McKinsey Global Institute.

37

OECD (2012). The OECD Social Institutions and Gender Index. http://www.oecd.org/dev/poverty/theoecdsocialinstitutionsandgenderindex.htm (Accessed 07/12/2013)

OECD (2010). “Science and Innovation: Country Notes: Indonesia” in Science, Technology and Industry Outlook.

Pew Research Center (2013). Global Attitudes Project, http://www.pewglobal.org/database/ (Accessed 07/12/2013)

Putnam, AG (1988). “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two‐Level Games,” International Organization.

Richard Horton, Selina Lo (2013, June 27). “Turkey's democratic transition to universal health coverage” The Lancet online.

Rogers, Simon (2010, Sept 30). “Pakistan flood aid pledged, country by country.” The Guardian. http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/aug/09/pakistan‐flood‐aid (Accessed 07/12/2013)

Saich, Anthony et al. (2010) “From Reformasi to Institutional Transformation: A Strategic Assessment of Indonesia’s Prospects for Growth, Equity, and Democratic Governance.” Ash Center for Democratic Governance and Innovation, Kennedy School of Government, University of Harvard, Cambridge, MA.

Schwab K (2012) The Global Competitiveness Report 2012‐2013, World Economic Forum.

Support for Economic Analysis Development in Indonesia (SEADI) (2013). Provincial Poverty Rates in Indonesia, 2006–2011.

Shah, R. (2011). Breakthroughs for Development, Science 22 July 2011: 333 (6041), 385.

Shah, R. (2012). “Introduction: Bending the curve of development,” USAID Frontiers in Development, USAID.

Tong D. and Waltermann B. (2013). Growing pains, lasting advantage: Tackling Indonesia’s talent challenges, The Boston Consulting Group.

UNESCO (2011), Science Report 2010: The Current Status of Science around the World, UNESCO.

United Nations. 2011. Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Combined sixth and seventh periodic reports of States parties. Indonesia. CEDAW/C/IDN/6‐7. http://www.bayefsky.com/reports/indonesia_cedaw_c_idn_6_7.pdf

USAID (2011). Getting REDD+ Ready for Women: An analysis of the barriers and opportunities for women’s participation in the REDD+ sector in Asia. Washington: DC.

USAID/Indonesia (2012a). Papua Strategic Report.

USAID/Indonesia (2012b). Evaluation of USAID/Indonesia Forestry Resource Sustainability Program (FOREST)

USAID/Indonesia (2013a). USAID Democracy, Governance, and Human Rights Assessment of Indonesia.

USAID/Indonesia (2013b). Indonesia Biodiversity and Tropical Forestry Assessment (FAA 118/119).

USAID/Indonesia (2013c). Energy and Forest Sector Assessments.

USAID/Indonesia (2013d). Indonesia as an Emerging Assistance Provider Assessment.

USAID/Indonesia (2013e). Evaluation of USAID‐MMAF Marine Resources Program (MRP)

USAID/Indonesia (2013, April 18). “United States honors Indonesia as a champion in the global fight against tuberculosis” Press Release. http://www.usaid.gov/indonesia/press‐releases/united‐states‐honors‐indonesia‐champion‐global‐fight‐against (Accessed 07/12/2013)

WISAT and OWSD (2013). National Assessments on Gender Equality in the Knowledge Society: Gender in Science, Technology and Innovation WISAT.

Wolde‐Rufael, Y. (2004) “Disaggregated industrial energy consumption and GDP: the case of Shanghai, 1952–1999” Energy Econ. 26, 69‐75.

38

World Bank (2006). Economic Impacts of Sanitation in Indonesia: A five‐country study conducted in Cambodia, Indonesia, Lao PDR, the Philippines, and Vietnam under the Economics of Sanitation Initiative. https://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/esi_indonesia.pdf (Accessed 07/12/2013)

World Bank (2012a). Indicators Dataset. http://data.worldbank.org/indicator (Accessed 07/12/2013)

World Bank (2012b). Knowledge Economy Index.

World Bank (2013a). Indonesia Profile. http://data.worldbank.org/country/indonesia (Accessed 07/12/2013)

World Bank (2013b). Research and innovation in science and technology project.

World Bank (2013c). Indonesia: Research & development financing.

World Health Organization (WHO) (2009). Water safety plan manual. http://www.who.int/water_sanitation_health/publication_9789241562638/en/ (Accessed 07/12/2013)

World Health Organization (WHO) (2013). Indonesia Tuberculosis Country Profile. http://www.who.int/tb/country/data/profiles/en/index.html (Accessed 07/12/2013)

39

LAMPIRAN 2: DAERAH SASARAN MENURUT LETAK GEOGRAFIS

Penentuan daerah sasaran menurut letak geografis terutama didasarkan pada pertimbangan profil Kesehatan dan Lingkungan:

• Indikasi alokasi terbesar –Kesehatan dan Lingkungan• Kesehatan – kepadatan penduduk DN tingkat kemiskinan tertinggi• Lingkungan – dampak terbesar yang bisa dilakukan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati• DRG – akan mengikuti kegiatan Kesehatan dan Lingkungan• S&T – berfokus pada universitas, lembaga penelitian• Pendidikan – akan mengikuti kegiatan Kesehatan dan Lingkungan

Kesehatan Letak geografis negara kepulauan Indonesia yang luas dan lingkungan yang beragam dikombinasikan dengan jumlah penduduk yang besar dan berpindah tempat membentuk profil kesehatan yang unik dan ditandai dengan prevalensi penyakit yang bervarisi di berbagai wilayah Indonesia, tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir dan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas meskipun pertumbuhan ekonominya pesat. Hasil analisis ketat terhadap kriteria analitis kunci mengarah pada pemilihan 14 daerah fokus dengan prioritas kesehatan. Kriteria ini meliputi: daerah prioritas Pemerintah Indonesia, daerah dengan angka kematian ibu dan bayi baru lahir yang tertinggi serta daerah dengan

40

prevalensi HIV dan TBC yang tinggi. Berbagai hal tersebut terjadi di wilayah yang paling padat penduduknya. Program air secara strategis menyasar pada daerah yang memiliki konsentrasi penduduk miskin dan berpenduduk padat di perkotaan, yang sama dengan daerah yang menjadi prioritas bidang kesehatan. Provinsi di Kawasan Timur Indonesia (Papua, Papua Barat, Maluku Utara dan Maluku) dipilih karena angka kematian ibu dan bayi baru lahir yang lebih tinggi (meskipun secara jumlah sedikit), rendahnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan mengalami generalisasi epidemi HIV. Penetapan sasaran sumber daya di berbagai bidang prioritas diharapkan dapat mencapai hasil terukur paling tinggi dan memaksimalkan dampak pembangunan di sektor kesehatan.

Ref: 2007 DHS, data AIDS National, Riskesdas 2010.

Lingkungan Dalam upaya untuk mengidentifikasi wilayah geografis prioritas mana yang akan menghasilkan dampak terbesar untuk pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan risiko dan adaptasi perubahan iklim, USAID/Indonesia melakukan kajian Keanekaragaman Hayati dan Hutan Tropis Indonesia (FAA 118/119) serta evaluasi dan kajian kemajuan sektor kelautan dan kehutanan. Berbagai kajian ini menganalisis kriteria biofisik seperti kekayaan spesies darat dan laut, endemisme, tutupan hutan, lokasi kawasan lindung dan kawasan dengan gambut dengan potensi penyerapan karbon tertinggi. Selain itu, yang menjadi pertimbangan lain adalah faktor-faktor seperti lokasi prioritas Pemerintah Indonesia untuk

41

pelestarian laut dan darat serta investasi USAID yang saat ini masih berjalan. Sebagai hasilnya 12 provinsi prioritas diidentifikasi sebagai daerah sasaran program keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Menetapkan sasaran investasi USAID di daerah-daerah prioritas tersebut diharapkan dapat mencapai hasil terukur yang paling besar dan memaksimalkan dampak pembangunan dalam mencapai tujuan pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan risiko dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa berbagai upaya ini akan dikembangkan dari keunggulan komparatif USAID dengan berkoordinasi dan melengkapi kepentingan Pemerintah Indonesia dan donor lainnya. Kesimpulan USAID/Indonesia secara aktif terlibat dalam transformasi “disiplin pembangunan” USAID dengan melakukan analisis secara seksama dan menerapkan pendekatan berdasarkan data untuk menyusun program pembangunan yang disebutkan dalam reformasi ambisius menurut Kerangka Kebijakan USAID 2011-2015. Mengintegrasikan analisis geografis dalam proses penyusunan strategi telah menghasilkan pemilihan 14 provinsi di mana investasi USAID diharapkan mencapai hasil terukur yang paling besar di bawah strategi FY2014-2019 dan mempersiapkan integrase data dan analisis ke dalam rancangan, pemantauan, evaluasi dan pembelajaran program. Komitmen USAID/Indonesia untuk menerapkan Siklus Program Terpadu berdasarkan data dan bukti penelitian akan menghasilkan strategi proaktif dan adaptif yang mempertimbangkan pembelajaran dan merespons perubahan prioritas pembangunan Indonesia sehingga tetap sesuai, efektif dan terfokus dan akan memaksimalkan dampak pembangunan agar dapat turut serta membentuk stabilitas dan Kesejahteraan jangka panjang negara Indonesia.