BIDANG ARSIP DAN MUSEUMberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200205... · 2020. 2. 5. · D. Metode dan Pendekatan 8 · Bab II Kerangka Konseptual 10 ... c. Bentuk, Syarat

I ,

.• 1 '

DIKLAT PENYUSU~AN NASKAH AKADEMIS I

NASKAIH AKADEMIS RANCANGAN luNDANG-UNDANG

TEINTANG . PERBANl{AN SYARIAH:-.. · ·

i

I

Dl SU~UN OLEH : !

RENY AMIR, SH, MLI KHOFIATUZ~ADAH, SAG, MAG

RICKO WAHYUDI, SH !

M. NAJI~ IBRAHIM, SH !

SEKRETAR.IAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN: I

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN , NATIONAL LEGISLATIVEISTRENGTHENING PROGRAM

. (NLSP) JAK~RTA 2006

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

o·aftar lsi

Naskah Akademis RUU Tentang Perbankan Syariah

Bab I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum 3

C. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Naskah Akade~is 7

D. Metode dan Pendekatan 8 ·

Bab II Kerangka Konseptual 10

A. Landasan Teori Perbankan Syariah sebagai Alternatif dari

Perbankan Konvensional 10

1. Kritik terhadap Teor' Ekonomi: Konvensional 10

2. Ekonomi dengan Prinsip Syariah sebagai alternatif 12

3. Fi.kih sebagai Penerapan Syariah 16

B. Ekonomi Syariah sebagai Sistem 21 '

1. Prinsip-prinsip umurh Ekonomi Syariah 21

2. Nilaii-nilai Dasar Sistem Ekonomi Syariah 39

a. Larangan Praktek Riba 39

b. Kerjasama 43 I

c. Jaminan Sdsial 43

d. Zakat 43

e. Peran Negara 44

Bab Ill. Substansi Pengaturan Dalam! RUU Perbankan Syariah 46 i

A. Asas-Asas_perbankan Syariah 46

a. Semua Transaksi harus Terhindar dari Prak.tik Riba 46

b. Transaksi yang dijalankan Berdasarkan Kemitraan

dengan berbagi keu;ntungan dan Kerugian 47 I

c. Transaksi Dilakukan! dengan Landasan Ridla 48

d. Prinsip Usaha dan fSerdagangan yang Halal dan Baik 50


e. Prisip Mewajibkan Zakat 50

B. Materi Pengaturan 51

a. Ketentuan Menjadi Pengurus/Pengelola Bank Syariah 51

b. Jenis-jenis Kegiatan Usaha yang Boleh Dilakukan 53

c. Bentuk, Syarat dan Ketentuan Perjanjian Kontrak (Akad) 54

d. Pihak yang Dapat Menggunakan Bank Syariah

e. Penentuan Kesehatan Bank Syariah

f. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan

Dewan Syariah Nasional (DSN)

g. Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Perdata

(Dispute Settlement)

h. Sanksi Pidana dan Administratif

Bab IV. Pentup

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

55

56

56

58

59

61

61

62

63

11


I. I

I·'

I

I

I .

I

I .

I!

A. Latar Belakang

BABI PENDAHULUAN

Bank syariah sebagai bank yang berdasarkan prinsip syariah atau

hukum Islam dalam melaksanakan kegiatah usahanya yang meliputi

penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau pemberian jasa dalam

lalu lintas pembayaran, mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak

didirikan pertama kali di Indonesia pada tahun 1992. Bank syariah tumbuh

pada saat bank konvensional, terutama bank swasta yang saat itu menjamur

di timpa krisis . kepercayaan dan likuidasi. Sejak saat itu, bank dengan

menggunakan sistem syariah tampil sebagai bank alternatif dalam

mengembangkan ekonomi masyarakat. Bank syariah juga secara tidak

langsung membantu meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional.

Pada saat terjadi krisis keuangan, bank syariah dapat mengurangi problema

systemic risk, dimana dalam system perbankan syariah, ada pembatasan

kegiatan spekulasi dengan high risk, peniadaan unsure al-gharar serta

pelarangan riba (prohibition of usury) melalui peniadaan bunga bank.

Bank syariah di Indonesia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat yang meyakini bahwa bunga dalam bank konvensional tidak

sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jumlah umat Islam y(:lng besar di Indonesia

menjadi potensi bagi pengembangan bank syariah. Mereka adalah captive

market untuk bank syariah. Terbukti hingga saat ini, baik jumlah bank dan

dana masyarakat yang dihimpun cukup besar. Secara institusional, dalam

tahun 2004 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah meningkat menjadi 3 bank umum syariah, ,15 unit usaha

syariah (UUS) dari bank umum konvensional dan 88 BPRS. Sedangkan total

aset perbankan syariah pada tahun 2004 mencapai Rp. 15,31 triliun dan

pembiayaan yang diberikan sebanyak Rp. 11 ,48 triliun.

1


Dalam beberapa tahun ke depan industri perbankan syariah diprediksi

masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi.

Dana pihak ketiga yang dihimpun diperkirakan akan mencapai Rp. 20 triliun

' dengan jumlah pembiayaan sekitar Rp. 21 triliun- di akhir tahun 2005

(Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004, Direktorat

Perbankan Syariah 81, 2005).

Perkembangan yang pesat tersebut tentunya disebabkan oleh praktek

operasional perbankan syariah yang kian berkembang sesuai dengan trend

ekonomi yang ada. Praktek operasional perbankan syariah dalam

mengimbangi perkembangan ekonomi tentunya membutuhkan penyesuaian

dan inovasi. Penyesuaian dan ~novasi tersebut ternyata tidak semua dan

tidak selalu dapat dilaksanakan. Salah satu faktornya. adalah landasan

hukum positif yang tidak mendukun~g.

Faktor hukum positif (dengan diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998

Tentang Perbankan) telah sejak lama menjadi diskursus para praktisi dan

pengamat perbankan Syariah. Salah satu isu besar yang diperdebatkan

adalah undang-undang tersebut tidak mengatur perbankan syariah secara

~eseluruhan. Dalam perkembangannya, timbul permasalahan praktek

operasional perbankan syariah yang tidak mempunyai landasan yang kuat

seperti permasalahan penyertaan modal, peran DSN dan. 13ank Indonesia,

· Capital Adequate Ratio (CAR), standar akuntansi, penyelesaian sengketa,

standar akad, proporsi bagi hasil dan pendirian bank syariah.

Selain itu terdapat beberapa aturan dalam UU tersebut yang

· mempersulit pengembangan bank syariah mengingat kekhasan karakteristik

: bank syariah sendiri. Dalam Pasal 7 dan 10 menyebutkan bahwa bank umum

termasuk bank umum syariah dilarang menyertakan modal kecuali pada bank

: atau perusahaan lain di bidang keuangan. Padahal diharapkan bank syariah

. dapat menjembatani sektor keuangan dengan sektor riil dengan melakukan

· penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di sektor riil atau non

keuangan.

2


j.

I,

Praktisi perbankan syariah meyakini bahwa masalah regulasi

merupakan masalah paling pokok yang dihadapi bank syariah. Masalah-

masalah lain sebenarnya sebagian besar dapat teratasi apabila regulasi

tentang perbankan syariah dibuat khusus. Landasan hukum yang ada selama

ini yaitu UU No. 10 Tahun 1998 dianggap belum cukup menjadi landasan 1

· bagi pengembangan bank syariah di masa yang akan datang~ ,

I i Dari hal:-hal yang telah disampaikan tersebut ternyata perbankan

syariah memiliki kekhususan operasional yang belum sepenuhnya diatur

dalam Undang-undang perbankan. Kekhususan perbankan syariah tersebut

dapat lihat dari aspek ekonomis makro yang menekankan pada faktor

distribusi, pelarangan riba dan pelarangan kegiatan ekonomi yang tidak

memberi manfaat secara nyata dalam sistem perekonomian. Sedangkan

pada aspek ekonomis mikro menekankan faktor muamalah dan ibadah, yakni

menekankan aspek kompetensi,. profesionalisme dan sikap amanah dalam

pengelolaan bank syariah. Sedangkan pada aspek yuridis, kekhususannya

terletak pada cakupa·nnya pada aspek syariah disamping hukum posistif.

Mengingat karakteristik tersebut, maka untuk pengaturan perbankan syariah

. I

: perlu disusun undang-undang perbankan syariah tersendiri.

... B. Landasan Hukum

. ,., .-. \ .·

Naskah akademik · Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang

Perbankan Syariah berisikan penjelasan secara akademik dan ilmiah untuk

pembuatan RUU Perbankan Syariah. Untuk melihat keselarasan RUU yang

akan dibuat dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, di

1 bawah ini akan dikemukakan ketentuan hukum sebagai landasan yuridis,

baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan RUU yang

! akan dibuat tersebut.

3


';',

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sesuai dengan ketentuan· yang berlaku di Indonesia bahwa UUD 1945

merupakan sumber hukum dasar bagi penyusunan peraturan

perundangan-undangan di bawahnya. Atas dasar itu, setiap aturan hukum

yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang

lebih tinggi. Oleh sebab itu, RUU Perbankan Syariah tidak boleh

bertentangan dan harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan UUD

1945.

Landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar berpijak s~cara

konstitusional tentang pengaturan perbankan syariah adalah Bab Ill Pasal

23, Pasal 29, dan Pasal 33 UUD 1945. Dalam BAB VIII Pasal 23 ayat (3)

jo. Pasal 23 D Perubahan keempat UUD 1945 ditegaskan bahwa macam

dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasannya

menegaskan bahwa hal ini penting karena kedudukan uang itu

mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat, terutama sebagai alat

penukar dan pengukur harga yang dapat mempermudah transaksi

ekonomi. Sejalan dengan itu, perlu diatur kedudukan Bank Indonesia

(Pasal 23 Perubahan Keempat UUD 1945), dan sebagai tindak lanjutnya

perlu pula diatur dunia perbankan melalui undang-undang tersendiri

(Undang-Undang No.1 0 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang

No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Upaya membuat pengaturan perbankan syariah didasarkan pula atas

.landasan yang kuat, sejalan dengan isi Pasal 29 UUD 1945 yang

menetapkan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu. Penjelasannya menegaskan bahwa kepercayaan

bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mengandung arti

bahwa setiap perilaku umat beragama, termasuk umat Islam dalam

4


------------~ ~--

melakukan interaksi sosial (muamalah) harus dijiwai oleh nilai-nilai

agamanya.

Dengan berpijak pada pasal 29 tersebut, umat Islam dijamin oleh

negara untuk melaksanakan ajaran agamanya. Dalam hal ini, negara

wajib menegakkan hak-hak dasar umat Islam dengan mengatur hubungan

hukum dalam bidang ekonomi yang didasarkan syariah. Apabila prinsip ini

dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945 beserta Perubahan keempatnya,

maka diperlukan penjabaran dalam bentuk undang-undang organik yang

mengatur sistem perekonomian nasional yang di antara subsistemnya

adalah perbankan syariah.

2. Undang-undang yang terkait, sebagai berikut :

a. Undang-Undang tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan membuka

peluang kegiatan perbankan berdasarkan bagi hasil, seperti dijelaskan

dalam Pasal 1 ayat 12, Pasal 6 huruf m, dan Pasal 13. Ketentuan

mengenai sistem bagi hasil ini kemudian diubah dan ditambah dalam

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dengan secara lebih luas mengatur

1, system perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam penjelasan umum

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa peranan bank

yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah perlu

ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat,

dengan tanpa mengabaikan pembinaan terhadap bank konvensional.

Pengembangan perbankan dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat yang menginginkan layanan jasa perbankan berdasarkan

prinsip syariah, meningkatkan pergerakan dana yang tidak dapat diserap

oleh bank konvensional, memperkuat sistem perbankan, menyediakan

sarana bagi investor internasional untuk pembiayaan atas dasar prinsip

syariah.

Selama ini ada sejumlah kendala dalam pengembangan bank syariah,

diantaranya belum lengkap dan memadai peraturan dan infrastruktur,

5


I

I ,,

I ..

masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem operasional

perbankan syariah, dan teknologi yang belum memadai.

b. Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan

Sistem Nilai Tukar.

Kedua undang-undang ini mengatur arah · kebijakan moneter

perbankan dan lalu lintas devisa yang terkait erat dengan kegiatan usaha

bank. Bank Indonesia didirikan dengan tujuan untuk memelihara dan

mencapai kestabilan nilai rupiah. Agar tujuan ini tercapai, Bank Indonesia

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga dan

mengatur kelancaran system pembayaran, mengatur dan mengawasi

bank. Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, Bank Indonesia

menetapkan peraturan, memberi dan mencabut izin atas kelembagaan

dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank

dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

c. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya semua produk perbankan syariah diikat dengan akad

(perjanjian) yang dibuat oleh bank dengan nasabah. Secara realita,

formulir akad itu dibuat oleh bank sebagai kontrak baku. Berdasarkan

prinsip syariah, ketika seseorang menandatangani akad, kedua pihak

yang bertranskasi harus mengetahui dan memahami isi akad yang akan

mengikat mereka. Atas dasar ini, bank mempunyai kewajiban untuk

menjelaskan isi akad yang terdapat dalam formulir baku itu agar nasabah

memahami hak dan kewajiban yang1 akan mengikatnya. Menurut

ketentuan syariah, apabila pihak nasabah merasa keberatan dengan isi

akad yang dijelaskan pihak bank, ia mempunyai kesempatan untuk

melakukan negoisasi (khiyar) sehingga terwujud kesepakatan yang

didasarkan suka-sama suka ('antaradhin) dalam akad tersebut.

6


Dalam penyusunan akad, bank syariah harus tunduk pada aturan

kontrak baku yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen. Sejalan dengan itu, semua akad yang bertentangan dengan

aturan tersebut batal demi huk.um dan pelakunya dapat diancam dengan

pidana.

d. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat ~

Ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini berlaku bagi

semua badan usaha, termasuk bank syariah. Undang-undang tersebut

menegaskan antara lain larangan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu

dan perjanjian-perjanjian tertentu, seperti1 penguasaan pangsa pasar yang

mengarah pada praktek monopoli~tik yang diantaranya dengan auisisi

atau merger. Demikian pu~a dilarang melakukan praktek-praktek

pemboikotan dan diskriminasi.

C. Tujuan dan Manfaat Penyusunan. Naskah Akademis

Penyusunan . Naskah Akademik Rancangan Undang-undang · tentang

Perbankan Syariah bertujuan : untuk memberi alasan ilmiah mengenai

signifikansi penyusunan RUU Perbankan Syariah. Konsep-konsep yang

dituangkan dalam naskah ini didasarkan pada keinginan masyarakat menuju

terwujudnya sistem ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan memberi

argumentasi tentang landasan dan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, disadari bahwa suatu undang-undang akan lebih

implementatif bila ia beakar dari kebutuhan yang ada dimasyarakat dan

1 mampu merepresentasi semua pihak yang terkait secara lebih proporsional.

Berangkat dari proses dan tahapan yang akademis dan ilmiah, penyusunan

naskah akademis ini ditujukan sebagai guideline bagi perancangan undang-

undang perbankan syariah.

7


I

i,

D. Metode dan Pehdekatan

Ada dua tahap yang ditempuh dalam penyusunan naskah akademik

Rancangan Undang-undang Perbankan Syariah ini, yaitu; tahap penelitian

lapangan dan tahap penyusunan naskah akademik. · · ·,

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosio-/ega/

research yang bertujuan untuk memperoleh data primer. Data primer

dip'eroleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi

kepustakaan dilakukan terhadap berbagai bahan kepustakaan mengenai

perbankan syariah, baik terhadap peraturan perundang-undangan tentang

perbankan (syariah), penelitian terdahulu, dan berbagai literatur, terutama

yang terkait dengan wilayah penelitian.

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan

sekaligus, pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dipakai untuk

menggali informasi dari nara sumber/informan tentang permasalahan yang

dihadapi perbankan syariah dengan regulasi yang ada saat ini. Data

dikumpulkan dengan metode wawancara terstruktur berdasarkan suatu

pedoman wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pendapat

qari berbagai kalangan masyarakat tentang perlunya penyusunan perbankan

syariah, baik praktisi perbankan syariah, akademisi, dewan syariah, tokoh

masyarakt, LSM, dan masyarakat (nasabah bank syariah d.an nasabah bank

konvensional). Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengetahuan

dan pemahaman masyarakat/responden tentang keberadaan dan

operasional perbankan syariah serta opini mereka tentang perlunya

penyusunan UU perbankan syariah. Data dikumpulkan .dengan menyebar

kuesioner kepada responden berdasarkan daftar pertanyaan.

Berdasarkan pendapat yang ditemukan di lapangan ternyata

kecenderungan umum responden atau masyarakat menginginkan adanya

undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perbankan syariah.

Undang-undang tersebut mengatur secara je~as tentang prinsip syariah, jenis

8


I,

produk dan menjamin kenyamanan pelayanan bagi nasabah. Disamping itu,

, undang-undang tersebut mengatur tentang keduduk~m. tugas dan peran

Dewan Pengawas Syariah · (DPS) dan/atau Dewan Syariah Nasional· (OSN)

secara jelas. Kelak dalam Undang-undang, hubungan kerja antara DPS dan

DSN, hak dan kewajiban, standard penghargaan, pelibatan DPS dalam

pelaksanaan transaksi antara pihak bank ·dengan nasabah dan sanksi

terhadap pelanggaran fatwa seharusnya dinyatakan secara tegas. Disamping

itu, dalam UU Perbankan juga diatur mengenai sanksi bagi bank syariah

yang melanggar melanggar aturan prinsip syariah.

Undang-undang tentang perbankan syariah yang tersendiri mempunyai

peran sangat signifikan, terutama untuk menjawab berbagai kasus ban:k

syariah yang memiliki karakteristik yang khas dalam pelaksanaan

opersionalisasinya. Yang perlu diatur antara lain pelaksanaan operasional

akad terutama pembiayaan, kedudukan DSN/DPS dalam struktur bank

sehingga bisa lebih aktif mengawasi operasionalisasi secara syariah,

standarisasi akad dan proses penyelesaian sengketa (dispute) serta

pengadilan mana yang berwenang menanganinya.

Selain itu, banyak responden yang berharap dalam Undang-undang

perbankan syariah tersebut nanti mengatur beberapa hal yang belum diatur

dalam UU No. 10 Tahun 1998, seperti jaminan equity dimana keberhasilan

bank syariah tergantung dengan keberhasilan n~sabahnya, prudential

regulasi, likuiditas dan perlu ada aturan tentang kerjasama antar bank syariah

dalam hal penempatan dana. Selain itu aturan tentang standard penilaian

kesehatan bank yang disamakan dengan bank konvensional dianggap tidak

sesuai bila diterapkan juga pada bank syariah karena karakteristiknya yang

berbeda.

9


BABU

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Landasan Teori Perbankan Syariah sebagai Alternatif dari Perbankan Konvensional

1. Kritik terhadap Teori Ekonomi Konvensional

Pada prinsipnya suatu teori ekonomi merupakan hasil abstraksi

dari serangkaian fakta tentang usaha manusi~ (mikro) atau negara

(makro) ~untuk mencapai kesejahteraan. Arus utama dari .teori

ekonomi yang berkembang saat ini, berasal dari dua sistem ekonomi

yang mempunyai pengarulh luas di dunia, yaitu sistem kapitalisme

dan sosialisme.1 Sistem kapitalisme dimanifestasikan dalam teori-

teori ekonomi Liberai-Kapitalistik, teori pertumbuhan Neo-Kiasikal.

Sedangkan sistem sosialisme 1 dimanifestasikan dalam teori-teori

Ekonomi Marxist dan Neo-Marxtst. Kedua sistem ekonomi ini lebih

mement1ingkan kehidupan materialistik dan hedonisme.2

Sistem kapitalisme dan sosialisme telah gagal memecahkan

persoalan kebutuhan ekonomi manusia secara mendasar dan

ternyata tidak dapat mewujudkan kesejahteraan. Kedua sistem

ekonomi ini justru menimbulkan sejumlah persoalan, seperti

ketidakstabilan moneter, bunga tinggi, laju inflasi melambung tinggi,

defisit anggaran belanja, ketidamerataan distribusi pendapatan dan

kekayaan sebagai pemicu utama gejolak sosial di masyarakat

melebarnya disparitas antara berbagai negara dan kawasan yang

diakibatkan oleh perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan

1Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 4-5. 2 A.M. Saefudin, Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif. Islam, (Jakarta: Rajawali

. Press, 1987), h. 12. · ·

10


!,

.,!1 l.

'• :.

'I

teknologi atau karena sebab-sebab sosio ekonomi yang berujung

kepada divergensi atau antagonisasi kondisi materiaL3

Kedua model teori ekonomi tersebut juga menimbulkan tingkat

pengangguran yang tinggi, kemiskinan massal, penurunan secara

substansial kualitas kesejahteraan material manusia, sampai pada

persoalan penggunaan sumberdaya alam (non-renewable resource)

secara irrasional sehingga mengancam lingkungan dan peradaban

manusia.

Selain itu, paradigma teori ekonomi liberal dan sosialis yang

memisahkan ·antara urusan keduniaan dengan urusan spiritual

berakibat pada berkembangnya budaya permissive, hidup hedonistik,

pandangan hidup yang sekuler dan sinkretis. Lebih jauh paradigma

ekonomi tersebut yang menolak hakikat nilai-nilai kemanusian

berimpli:kasi timbulnya kehampaan dalam perilaku manusia. Dalam

situasi yang demikian, upaya untuk memperoleh kemakmuran dan

kesejahteraan sulit untuk diwujudkan.

Sejalan dengan 'itu, pada saat ini muncul kegelisahan

paradigmatik di kalangan ekonom, bukan saja terjadi di negara

berkembang, tetapi juga di negara-negara barat -yang maju sebagai

tempat berkembangnya ilmu ekonomi kapitalis. Dalam kaitan ini,

muncul gagasan dari para ekonom untuk mengkaji ulang paradigma

ekonomi yang ada, bahkan melakukan perubahan paradigma dengan

melahirkan suatu paradigma baru.

Berbagai pakar ekonomi barat tampil memberikan kritikan dan

mengung~~pkan kelemahan ekonomi yang · berlandaskan sistem

kapitalis dan sosialis, diantaranya P .A Samuelson, Gunnar Myrdal,

3Pheni Chalid, dk.k, Laporan Penelitian Potensi, Persepsi, Preferensi dan perilaku , Masyarakat Terhadap Bank Syariah di · DKI Jakarta dan Sekitarnya, (Jakarta:· UIN Syarif

Hidayatullah dan BI, 2003 ), h. 19. · ·

11


Harvey Leibenstein dan Kurt ·Dopier. Kelemahan paling mendasar

dari paradigma teori ekonomi tersebut karena tidak mengambil

dimensii moral, nilai-nilai sosial dan etika. Untuk menutupi kelemahan

ini perlu dikembang~an pendekatan interdisipliner dalam mengamati

fenomena ekonomi dan pendekatan holistik. Pendekatan holistik

yang dimaksud diwujudkan dengan mengintegrasikan kebutuhan

material dan spiritual manusia, interaksi antara sesama manusia,

serta manusia dengan alam semesta.4

2. Ekonomi dengan Prinsip Syariah sebagai Alternatif

Mengingat sistem ekonomi _yang telah berkembang dalam

kehidupan manusia, yaitu kapitalisme dan sosialisme, tidak mampu

memberikan kesejahteraan materiali dan spiritual secara sekaligus,

maka ekonomi dengan menggunakan prinsip syariah dapat dijadikan

sebagai alternatif pEmcapaian kesejahteraan manusia tersebut.

Sehubungan dengan itu, segala s_umber daya yang terdapat di alam

semesta ini harus dapat dijadikan sebagai bahan untuk memberikan

kemaslahatan dan kesejahteraan kepada manusia, bukan sebaliknya

mendatangkan kerusakan dan permusuhan.

Ekonomi Islam bersumber pada doktrin-doktrin hukum yang

terdapat dalam ai-Quran dan hadis. Menurut kedua sumber ini,,

konsep kesejahteraan dii dalam Islam didasarkan pada akeyakinan

bahwa Allah merupakan satu-satunya tujuan, Pencipta dan Pemilik

Mutlak (tauhid), manusia adalah kahlifah (pengemban) amanah darii

Allah yang memberikan keadilan kepada seluruh manusia. Syariah

merupakan nomra yang menerangi dan memberikan petunjuk kepada

manusia dalam menjalani k,ehidupannya.

4Umar Chapra, Islam and The Economic Challenge, (USA: lilT, 1992).

12


'i

.• 11 '

Melalui kedua sumber utama hukum Islam (ai-Quran dan hadis),

umat Islam diberikan pedoman dan aturan yang disebut syariah.

Syariah merupakan sumber aturan perilaku sekaligus memuat tujuan-

tujuan dan strateginya. Tujuan-tujuan ini pul~ yang menjadi dasar

konsep Islam tentang kesejahteraan manusia dan kehidupan ,yang

baik. Kesejahteraan manusia belum terpenuhi. apabila hanya dalam . -·;

bentuk materi semata, tetapi juga harus terpenuhinya kebutuhan

yang bersifat spiritual.

Dalam penilaian Syatibi tujuan utama syariah adalah

mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupannya. Inti

kemaslahatan yang ditetapkan Syari' adalah pemeliharaan lima hal

pokok (al-Kulliyat ai-Khams). Semua bentuk tindakan seseorang yang

mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut mas/ahah. Begitu

pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan

terhadap kelima hal ini juga disebut mas/ahah. Karena itu, ai-Ghazali

mendefinisikan maslahah sebagai mengambil manfaat dan menolak

kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'.5

Pemeliharaan tujua~ syara' yang dimaksud ai-Ghazali adalah

pemeliharaan ai-Kulliyat ai-Khams.

Sejalan dengan prinsip maslahah sebelumnya, Syatibi

menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara

kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua

bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara a/-Kulliyat ai-

Khams; termasuk dalam ruang lingkup maslahah.6 Aqa tiga tingkatan

\ 5 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa fi Ilmi al-Ushul, (Beirut: Dar al-kutub al-l Ilmiyyah, 1983), h. 286.

6Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al- Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushu a/-• Syari'ah, t.k.: Daribn Affi.n, 1997, Jilid 2, h. 17-18.

13


kemaslahahatan, yaitu esensial (dharuriyat), sekunder (hajiyyat), dan

komplementer (tahsiniyat).

Kemaslahatan al-dharuriyat adalah suatu kemaslahatan yang

berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat.

Demikian penting kemaslahatan ini., apabila luput dalam kehidupan

manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap

tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharan

agama, diri, akal, keturunan dan harta.

Pemeliharaan kelima kemaslahatan ini, menurut Syatibi,

dilakukan melalui berbagai kegiatan kehidupan. Melalui ushu al-

lbadat, pemeliharaannya dilakukan dengan menanamkan dan

meningikatkan keimanan, mengucapkan dua kalimah al-syahadat,

melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji dan

sebagainya. Semua bentuk amalan ini ditujukan untuk pemeliharaan

agama.

Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan melalui berbagai

kegiatan adat, seperti makan, minum, berpakaian, dan memiliki

rumah sebagai tempat tinggal dan melindungi diri dari berbagai

gangguan. Sedangkan pemeliharaan keturunan dan harta dilakukan

melalui kegiatan muamalat, melakukan interaksi dengan sesama

manusia. Pemeliharaan kelima bentuk kemaslahatan ini juga

terwujud dengan adanya ketentuan hukum jinayat dan perintah

menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.7

Kemaslahatan hajiyat adalah suatu kemaslahatan yang

dibutuhkan man usia untuk menyempurnakan kemaslahatan. pokok

mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk

kemaslahatan ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan

7Syatibi, al-Muwafaqat, Jilid 2, h. 18-20.

14


keringanan bagi manusia dalam kehidupannya. Bentuk keringanan

dalam ibadah, tampak dari kebolehan meringkas (qashar) sholat dan

berbuka puasa bagi orang yang musafir. Dalam muamalat,

keringanan ini terwujud dengan dibolehkan berburu binatang halal,

memakan makanan yang baik, dibolehkan melakukan jual beli salam

(bay' sa/am), kerjasama pertanian (muzara'ah) dan perkebunan

(musaqqah). Semua kegiatan ini disyari'atkan Allah guna

memudahkan kehidupan manusia dan mendukung perwujudan

kemaslahatan pokok di atas.8

Kemaslahatan ini sering disebut dengan maslahat takmiliyat,

yaitu suatu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan

terhadap kemaslahatan dharuriyat dan hajiyat. Kemaslahatan ini

dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti.

Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam

kehidupan, tidaklah sa-mpai menimbulkan kegoncangan dan

kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Meskipun

demikian, kemaslahatan ini tetap penting dan-dibut~hkan manusia.

Misalnya, dalam ibadat,- keharusan bersuci, menutup au rat dan

memakai pakaian yang indah dan bagus. Contoh kemaslahatan

dalam adat, adanya adab dan tata cara makan dan kebiasaan

membersihkan diri.

Dari ketiga tingkatan kemaslahatan ini yang perlu diperhatikan

seorang muslim adalah kualitas dan tingkat kepentingan

kemaslahatan itu sehingga dapat ditentukan kemaslahatan yang

harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kemaslahatan dharuriyat harus

lebih didahulukan dari hajiyat dan kemaslahatan hajiyat harus lebih

didahulukan dari tahsiniyat.

8Nasrun Harun, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos, 1997), Cet. ke-2, h. 116.

15


Ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip _syariah tidak

hanya sebagai wahana untuk memelihara keseimbangan kehidupan

ekonomi, tetapi diharapkan juga menjadi sarana untuk merelokasi

sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak dalam

syariah. Dengan demikian, tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan

dapat dicapai secara sekaligus.9

Menurut Chapra dengan keberhasilan mencapai tujuan

ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah akan terwujud

lingkungan masyarakat yang sempurna. Hal ini tentu dapat dicapai

melaluii usaha yang maksimal. Dalam hal ini, perlu ada strategi

merestrukturisasi sistem sosio-ekonomi secara komprehensip.

Restrukturisasi tersebut mesti diiringi dengan usaha memperbarui

sistem politik, hukum, ekonomi dan sosial, dengan mengikutsertakan

semua komponen warga negara. Melalui cara tersebut sangat

dimungkinkan manfaat ekonomi yang menggunakan prinsip syariah

dapat dinikmati dan dirasakan oleh semua ,lapisan masyarakat.10

Diantara institusi publik yang perlu diretrukturisasi dan direformasi

ialah lembaga keuangan dan perbankan yang disesuaikan dengan

prinsip ekonomi syariah.

3. Fikih sebagai Penerapan Syariah

Dalam studi hukum Islam, kata syariah yang berasal dari bahasa

Arab mempunyai beberapa arti, antara lain jalan ke tempat pengairan"

atau '}alan yang diikutl', atau tempat lewat air disungai. Kata syari'ah

muncul beberapa kali dalam AI-Qur'an, diantaranya surat ai-Maidah (5):

48; ai-Syura (42): 13; dan ai-Jatsiyah (45): 18, yang mengandung arti

"jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan". Dalam hal ini,

9Chapra, Islamic Economic, h. 215 1°Chapra, Islamic Economic, h. 215.

--------- ---

16


!,

agama yang ditetapkan Allah untuk manusia disebut syari'ah, dalam arti

bahasa, karena umat Islam selalu melaluinya dalam kehidupan di dunia.

Kesamaan syari'ah Islam dengan jalan air adalah dari segi bahwa siapa

yang yang mengikuti syari'ah ia akan. mengalir dan bersih jiwanya. Allah

menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan

hewan sebagaimana Dia menjadikan syari'ah sebagai penyebab

kehidupan jiwa insani.

Para ahli fikih memahami istilah syariah sebagai "segala hukum

dan aturan yang ditetapkan Allah bagi hamba-Nya untuk diikuti yang

mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara

manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan

lingkungan dan kehidupannya.

Pada periode awal Islam, pengertian syari'ah meliputi seluruh

ajaran Islam, baik akidah, akhlak maupun syari'ah dalam arti khusus

(hukum Islam). Pada periode berikutnya, masa perkembangan hukum

Islam dan masing-masing ilmu keislaman berdiri sendiri, istilah syari'ah

hanya digunakan untuk masalah hukum Islam. Dalam hal ini, syari'ah

adalah "Segala ketetapan Allah yang berhubungan dengan tingkah laku

manusia di luar masalah akidah dan akhlak". Dengan demikian, syari'ah

adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah, baik

menyangkut hubungan dengan Allah (ibadah) maupun hubungan

sesama manusia (maumalah). Setiap muslim mempunyai kewajiban

untuk menjalankan ajaran syariah dalam semua aspek kehidupannya.

Selain istilah syariah, dalam terminologi hukum Islam dikenal pula

istilah fiqh. Kata fiqh secara etimologi berasal dari kata fiqhan berarti

paham atau mengerti. Sebagian ulama memahami bahwa kata fiqh

bukan sekedar paham atau mengerti, tetapi paham secara mendalam

untuk sampai kepadanya perlu mengerahkan pemikiran secara

17


I '!

sungguh-sungguh. Orang yang memiliki pemahaman me~dalam tentang

fiqh disebut faqih.

Secara istilah, fiqh adalah hukum-hukum yang memberikan aturan

teknis sebagai pelaksanaan dari syariah. 11 Jadi, istilah syariah

mempunyai arti lebih luas dan umum, sedangkan fikih memiliki

pengertian yang sempit dan bersifat teknis yang merupakan hasil

interpretasi para ulama terhadap syariah. Mengingat fiqh sebagai hasil

interpretasi atau ijtihad ulama ia dapat berubah, beragam dan

dikembangkan mujtahid berikutnya. Kemungkinan berubahnya fiqh

menggambarkan keelastisannya. Beragam fiqh melahirkan mazhab-

mazhab fiqh sepanjang sejarah. Tegasnya, fiqh memiliki relativitas dari

sisi kepada siapa fiqh tersebut dinisbahkan (dihubungkan), kepada

imam Syafi'i, Abu Hanifah atau Malik. Relativitasnya pun dapat diamati

dari kawasan mana fiqh tersebut dilahirkan, dari kawasan Madinah, lrak,

Andalus atau kawasan lainnya.

Secara garis besar, fikih dapat dibagi menjadi dua macam, fikih

ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah berisikan aturan hukum yang

meliputi tingkah laku manusia dalam hubungan dengan Allah, seperti

sholat dan puasa. Sementara fikih muamalah memuat aturan tentang

hukum yang· mengatur perbuatan manusia yang berhubungan dengan

11Cukup beragam definisi fikih yang dikemukakan para ulama, misalnya Syihab ai-Din Abu ai-Abbas Ahmad ibn Idris ai-Qarafi mendefinisikan fiqh secara terminologi yaitu mengetahui tentang hukum-bukum syara 'yang bersifat amaliyah berdasarkan dalil. Menurut ulama mazhab Syafi'i fiqh adalah ilmu tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah, diperoleh melalui dalil-dali yang lerperinci. Sementara itu, kalangan Hanafiyyah mendefinisikan fiqh sebagai berikut: Fiqh adalah pengetahuan seseorang tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Lihat Syihab al-Din Abu ai-Abbas Ahmad ibn Idris al-

l Qarafi, Syarh Tankih al-Fushulfi Ikhtisar al-Mahsulfi al-Ushul, (Beirut: Dar ai-Fikr, 1973), Cet. ke-1, h. 17. Lihat pula Musthafa Said ai-Khin, Dirasah Tarikhiyah li al-Fiqh wa Ushuluhu wa al-Ittijahat allati Zaharatfiha, (Syiria: t.p., 1984), Cet. ke-1, h. 10.

18


.!• '

.. I

persoalan keduniaan, misalnya hukum yang mnegatur tentang masalah

ekonomi, politik, sosial dan budaya.12

Menurut Ibn Taimiyah prinsip ibadah terkait dengan kemaslahatan

agama, sedangkan muamalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan

hid up manu~Ja di dunia. Atas dasar ini, yang menjadi prinsip penting

dalam ibadah adalah tauqlf (tidak melakukar( sesuatu) sampai ada

perintah dari Allah untuk melakukannya. Tanpa ada perintah Allah yang

tertuang dalam syariat-Nya, ibadah tidak boleh dilakukan. Sementara

dalam muamalah yang berisikan aturan untuk memenuhi kebutuhan

hidup manusia, dilandaskan pada prinsip a/-'afw (kemaafan, kebolehan)

segala sesuatu hingga ada larangan dari Allah. Apabila ada larangan

dari Allah, muamalah itu tidak boleh difakukan muslim.13

Mengingat hukum ibadah hanya wewenang mutlak Allah dan Nabi

SAW menentukannya, terlarang melakukan suatu ibadah kecuali ada

perintah dari Allah dan Nabi. Hukum ibadah ini dijelaskan dalam Quran

dan hadis dengan nash-nash qath'i. Dalam Quran memang penjelasan

tentang ibadah hanya bersifat umum, tetapi hadis memberikan

penjelasan secara rinci. Oleh karena itu, lbadah tidak boleh ditambah

dan dikurangi selain yang telah dijelaskan Allah dan dicontohkan Nabi

SAW.

Berbeda dengan ibadah, aturan muamalah sebagian besar

ditetapkan dalam Quran dan hadis dalam bentuk prinsip-prinsip umum

dan bersifat ,terbuka untuk menerima penafsiran. Sedikit sekali dari

persoalan muamalah diatur dengan nash tegas, pasti (qath'l) dan terinci.

Umumnya, persoalan muamalah diatur dengan nash zanni, sehingga ia

12Abd al-Wahhab Khallaf, '1/mu Ushu al-Fiqh, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), Cet. ke-12, h. 32-33

13Ibn Taimiyah, Iqamah al-Dalil ala Ibthd/ a/-Tahli/, dalam Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 14000H/1980 M), Juz UI,h. 272-3

19


I .

termasuk kategori yang ma~qOI ma'na. Sejalan dengan itu, para ulama

merumuskari kaidah fikih yang berbunyi: "Hukum asa/ bagi semua yang

bermanfaat adalah bo/eh

Menurut ai-But~i, yang dimaksud dengan manfaat meliputi semua

yang mendukung pemeliharan a/-Kul/iyat ai-Khams, yaitu pemeliharaan

terhadap diri, agama, keturunan, akal, dan h~rta. Di samping itu,

manfaat dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang baik . atau

dapat digunakan untuk merealisir kebaikan sekaligus menghindarkan

kemudharatan, baik bagi individu maupun masyarakat. 14 Semua

persoalan yang bermanfaat bagi manusia dan bukan termasuk dalam

bidang ibadah termasuk ruang lingkup muamalah.

Segala bentuk persoalan yang termasuk muamalah, hukumnya

boleh selama tidak ada ketentuan nash yang melarang. Oleh karena itu,

umat Islam mempunyai kesempatan luas untuk melakukan kegiatan

muamalah selama tidak ada nash yang melarangnya. Disamping itu,

ketentuan muamalah yang diatur dalam nash dengan prinsip-prinsip

umum memberikan kesempatan luas bagi para ulama melakukan ijtihad

agar dapat memberikan jawaban hukum terhadap berbagai persoalan

muamalah yang selalu berkembang dalam kehidupan manusia.

Sebagai upaya mewujiudkan kemaslahatan dalam kehidupan

ekonmi, diantaranya dengan membuat aturan tetnag perbankan syariah

secara tersendiri yang terpisah dari pengaturan perbankan

konvensioanl. Pengelolaan perbankan yang sesuai dengan prinsip

syariah bagi umat Islam merupakan bagian dari ibadah dalam artian

luas, karena perbankan yang sesuai syariah atau perbankan syariah

14Said, Ramadhan ai-Buthl, Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah, (Beirut: Muassah ai-Risalah, 1977), Cet. ke-3, h. 23

20


' ~ ' . .

merupakan aplikasi dari keimanan ddalam tataran kehidupan manusia

yang dipantulkan dari norma-norma dan ketentuan syariah.

B. Ekonomi Syariah sebagai Sistem

1. Prinsip-prinsip umum Ekonomi Syariah

Ada sejumlah prinsip umum yang membentuk kerangka ekonomi

syariah. Prinsip itu tersebut adalah tauhid, khilafah, keadilan,

persamaan dan persaudaraan, Nubuwwah, Ma'ad (hasil).15

a. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan yang ajaran dasar Islam sekaligus

fondasi Islam. Prinsip tauhid mengajarkan kepada manusia

bahwa tiada yang patut disembah melainkan Allah dan tiada

yang memiliki langit, bumi dan segala isinya melainkan Allah.

Atas dasar ini, Allah merupakan pemilik mutlak semua sumber

daya yang ada, bahkan termasuk manusia sendirL Dalam kaitan

ini, segala yang dikuasai dan dimiliki man usia di dunia ini hanya

sebagai amanah dari Allah.

Prinsip tauhid juga menegaskan bahwa manusia diciptakan

Allah untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, semua

aktifitas man usia dalam · hubunganya dengan alam (sumber

daya) dan manusia (muamalah) harus dalam kerangka

hubungan dengan Allah. Sejalan dengan itu, manusia akan

mempertanggungjawabkan segala aktifitasnya kepada Allah,

termasuk dalam kegiatan muamalah atau ekonomi dan bisnis.

15Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), Cet. ke-1, h. 52-63 . . .

21


I

' ~ ' ' .

b. Prinsip khilafah Prinsip khilafah menjelaskan bahwa manusia diciptakan

sebagai pemimpin dan pemakmur bumi. Dengan kata lain, manusia

merupakan wakil Allah di muka bumi (QS. 2:30). Sebagai

pengemban amanah Allah di muka bumi, manusia diberikan

kebebasan untuk memilih d~n berbuat dalarri-kehidupannya sesuai dengan ketentuan pemberi amanah. Prinsip khilafah menegaskan

bahwa manusia memikul tanggungjawab untuk mewujudkan

kemaslahatan di muka bumi. Nilai yang terdapat pada prinsip ini

yang mnejadi landasan kehidupan kolektif manusia dalam islam.

Fungis utamanya untuk menjaga keteraturan interaksi (muamalahO

antar kelompok, termasuk dalam kegiatan ekonomi, agar

kekacauan dapat dihilangkan atau dikurangi.

Dari prinsip ini lahir sejumlah ketentuan liukum yang harus

dipatuhi manusia dalam kehidupan, yaitu:

1. Kewajiban menjunjung tinggi persaudaraan universal

berdasarkan prinsip persamaan manusia dihadapan Allah

dan tidak boleh ada perlakukan diskriminatif.

2. Semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan

amanah Allah. Oleh karena itu, manusia hanya sebagai

penerima amanah dari Allah, bukan pernilik mutlak. Manusia

akan diminta pertanggungjawaban ata~s apa yang

diamanahkan kepadanya

3. Kewajiban manusia untuk hidup sederhana, tidak sombong,

angkuh, tamak d_an mubazir.

4. Kemerdekaan diri dan jiwa mnusia dalam kehidupan sosial

karena sebagai khalifah, manusia hanya boleh tunduk . .

kepada Allah. Atas da!Sar ini, tidak boleh ada penghambaan

22


! i

kepada seseorang atau sesama makhluk, baik secara sosial,

hukum, politik maupun ekonomi.16

Konsep khilafah tidak hanya dilihat dari sisi individu manusia

sebagai pemimpin, tetapi dapat diamati dalam skala lebih besar,

yaitu diwujudkan melalui negara atau pemerintah. Pemerintah

mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peran utama

peme~intah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai

dengan ketetentuan syariah- dan untuk memastikan supaya tidak

terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Ketentuan ini

semua ditujukan agar terwujud kemaslahatan dan kesejahteraan

dalam kehidupan manusia. Hal ini akan tercapai dengan

pemeliharaan lima hal po.kok yang menjadi maqashid a/-syariah

(tujuan-tujuan syraiah), yaitu agama, diri, keturunan, akal, dan

harta.

c. Prinsip Keadilan ('ad!) '

Adil atau keadilan merupakan ajaran Islam yang penting.

Dalam ai-Qur'an terdapat kata adlu atau yang seakar dengan

kata · itu sebanyak 28 kaiL Ada beberapa makna kata adil.

Pe~rtama, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kedua,

keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, · tidak

menzalimi dan tidak dizalimi. Ketiga makna adil ini mengacu

pada substansi yang sama, yaitu memperlaku manusia secara

sama, proporsional dan seimbang.

AI-Quran sebagai sumber utama ajaran memberikan

dorongan keras kepada umatnya untuk menegakakan keadilan.

Penegakan keadilan dan penghancuran ketidakadilan

merupakan misi utama setiap Rasul utusan Allah (QS. 57:25).

16 • ' Lthat Chapra, Islam and The Economic, h. 206-208

23

. " .. -·~ . .... . .


I .

Adil merupakan merupakan salah satu sifat Allah dan

memerintahkan setiap muslim untuk menjadikannya sebagai

idealisme moral (QS. 7:29; 16:90; 42:15). Mewujudkan keadilan

dalam kehidupan mengantarkan muslim untuk lebih dekat

kepada takwa (QS. 5:8).

Berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam keadilan,

manusia dituntut untuk berlaku benar dalam ucapan dan

perbuatan, memenuhi perjanjian yaqng telah dibuat dan

memenuhi semua kewajiban (QS. 3:189, 2:177; 23:8, 5:1). Atas

dasar keadilan, manusia diperintahkan untuk tidak mengurangi

timbangan agar terhindar dari perbuatannienipu orang lain dan

tidak menahan sesuatu yang seharusnya milik mereka (QS>

6:152; 26:181-183).

Prinsip keadilan ini yang harus dijalankan muslim dalam

kegiatan ekonomi mereka. Adil dapat diterapkan dalam kegiatan

ekonomi, seperti dalam· penentuan harga, kualitas produk,

memelihara lingkungan agar tidak mengalami polusi, dan

implikasi yang muncul akibat kebijakan usaha.

Prinsip keadilan ini dijabarkan pula dengan dilarangnya

praktek gharar (tipuan) dan masir Oudi). Gharar adalah suatu

transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian bagi kedua

belah pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat dari

diterapkannya kondisi ketidakpastian dalam suatu transaksi

yang secara lamiah seharusnya mengandung kepastian ..

Sementara maisir adalah suatu permainan peluang

ataupermainan ketangkasan, dimana salah satu pihak harus

menanggung beban pihak lain sebagai suatu konsekwensi

keuangan akibat hasil permainan tersebut.

24


.: ..

.. j.

, I

d. Prinsip pers,audaraan

Islam menegaskan bahwa semua umat manusia adalah

bersa~dara antara satu sama lain. Perbedaan dalam ras, warna

kulit, suku dan bahasa bukan kriteria yang tepat untuk menilai

dan rnenentukan seseorang lebih baik dari yang lain (QS.

49:13).

Dengan nilai-nilai yang terdapat dalam" persaudaraan

mend,orong , manusia untuk melakukan kerjasama dalam

kegiatan. ekonomi. Prinsip persaudaraan bukan meniadakan

persaingan dalam kegiatan ekonomi dan usaha. Persaingan

tetap dig~lakkan selama berlangsung secara sehat,

meningkatkan efisiensi, dan mendukung uapya peningkatan

kesejahteraan umat manu.sia (QS. 2: 148; 5:2).

e. Prinsip kenabian (Nubuwwah)

Nabi merupakan utusan allah untuk menyampaikan pesan-

pesan Allah kepada manusia tentang bagaimana hiudp yang '

baik. Nabi merupakan contoh dan model terbaik yang r:nesti

diteladani manusia agar memperoleh keselamatan hidup di

dunh3' dan akhirat. Bagi umat Islam, Allah mengutus Nabi

Muhammad SAW. Sebagai manusia pilihan yang harus

diteladani dalam semua aspek kehidupannya .. Ada sejumlah

sifat Nabi SAW. yang perlu dijadikan model bagi umat Islam

dalam melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis.

1. Shiddiq, yaitu bersifat benar dan jujur. Sif~t ini harus menjadi

visi hidup setiap muslim, karena hidup kita berasal dari yang

Maha benar. Oleh karena itu, setiap muslim dituntut

menjalani hidup secara bernar agar ia dapat kembali kepada

allah, Yang Maha Benar. Dari konsep shiddiq lahirlah

25

... . , .. · .. ·


' ~ ' .

ekonomi dan bisnis yang didasarkan pada efektifitas

(mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan efisiensi

(melakukan kegiatan dengan benar, yait~ memakai teknik

dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran).

2.. Amanah artinya dapat dipercayai. Ia merupakan misi hidup

setiap muslim. Sifat ini akan membentuk diri muslim memiliki

kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggungjawab.

Kumpulan individu yang memiliki kredibilitas dan

tanggungjawab tinggi akan melahirkan masyarakat yang

. kuat yang didasarkan sa ling percaya antara anggotanya.

Dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sifat amanah

memainkan peranan penting. Sebab, tanpa ada sifat

· amanah kegiatan ekonomi dan bisnis akan mengalami

kehancuran.

3. Fathanah a~jnya kecerdikan, kebijaksanaan dan

intelektualitas. Sifat ini merupakan strategi kehidupan

·.·.muslim. Sifat fathanah merupakan potensi paling berharga

dan termahal yang hanya diberikan kepada manusia adalah

akal. Dalam al-quran ditegaskan bahwa orang yang paling

bertakwa adalah orang yang paling mengoptimalkan fungsi

fikirnya (ulama) (QS. 35:28). Dengan memiliki. sifat lathanah

akan mendorong pelaksanaan kegiatan ekonomi dan bisnis

dengan mengerahkan segala potensi akal yang dimiliki

untuk mencapai tujuan. Jujur, benar, kredibel dan

bertanggungjawab belum cukup dalam melakukan kegiatan

ekonomi dan bisnis. Para pelakua dituntut pula menjadi

orang yang pintar dan cerdik supaya usaha efektif dan

efisien dan agar tidak menjadi korban penipuan.

26


4. Tabligh yang mengandung makna komunikasi, keterbukaan,

dan pemasaran. Sifat ini merupakan taktik hidup muslim.

Pada dasarnya, setiap muslim mempunyai kewajiban untuk

melakukan dakwah, yaitu mengajak, menyeru dan

memberitahu. Apabila sifat ini melekat pada diri seorang

muslim, terutama bagi mereka yang abergerak dalam bidang

ekonomi dan bisnis _ akan membuatnya menjadi orang yang

tangguh dan lihai dalam pemasaran. Hal ini dapat dipahami

karena tabligh akan menurunkan prinsip-prinsip ilmu

komunikasi, pemasaran,

pembentukan opini massa,

keterbukaan dan sebagainya.

f. Prinsip ma 'ad (hasil)

penjualan, . ,., ~ ,• periklanan,

open management, iklim

Secara literal kata ma'ad mengandung makna kembali.

Prinsip ini mengajarkan kepada muslim hidup ini buklan hanya

di dunia, tetapi akan berlanjut menuju akhirat. Tegasnya,

setelah hidup di dunia, manusia akan kembali kepada Allah.

Oleh karena itu, hidup di dunia sebagai ladang akhirat. Selam

hidup di dunia manusia dituntut untuk selalu berjuang.

- Perjuangan ini akan memdapat balasan dari Allah baik ketika di

dunia maupun annti di akhirat. Segala bentuk kebaikan yang

dilakukan manusia akan diballas dengan kebaikan pula dan

segala bentuk perbuatan jahat akan dibalas hukuman yang

setimpal. Atas dasar ini, kata ma'ad dapat diartikan sebagai

imbalan atau ganjaran.

Dengan memiliki sifat ma'ad seorang pelaku ekonomi dan

bisnis akan berusaha untuk mendapatkan laba. Laba yang

dicari bukan saja laba dunia, tetapi juag laba akhirat. lnilah

27


!,

alasannya kenapa konsep profit diakui dan diterima dalam

Islam.

Kelima prinsip umum ekonomi Islam yang dikemukakan di

atas menurunkan tiga ciri sistem ekonomi Islam, yaitu

kepemilikan mutijenis (Multitype Ownership) kebebasan

bertindak dan berusaha (ai-Hurriyyah wa Mas'uliyyah) dan

keadilan sosial (Social Justice). 17

Pertama, kepemilikan multijenis (Multitype Ownership).

Konsep kepemilikan ini lahir dari nilai tauhid dan adil: Sejalan

dengan itu, Islam mengakui adanya kepemilikan swasta dan

negara atau campuran antara keduanya. Hal ini tentu berbeda

dengan sistem ekonomi sosialis yang hanya mengakui

kepemilikan negara.

Konsep tauhid menanamkan kepada setiap muslim untuk

meyakini bahwa pemilik mutlak langit, bumi dan semua sumber

daya ini adalah Allah. Allah disebut pula sebagai pemilik primer ..

Sementara manusia diberikan amanah untuk mengelola dan

memanfaatnya, sehingga ia diipandang sebagai pemilik

sekunder. Dalam hal ini, ekonomi Islam mengakui kepemilikan

swasta. Namun demi mewujudkan keadilan dan tidak ada

perlakuan zalim sebagian orang kepada sebagian lainnya,

maka cabang-cabang produksi dan terkait dengan kebutuhan

orang banyak dikuasai oleh negara. Atas dasar ini, ekonomi

Islam pun mengakui kepemilikan negara. Dalam sistem

kepemilikan Islam pun diakui kepemilikan campuran, baik

17Adiwarman, Ekonomi Mikro, h. 66-67.

28

----------------


'i

I .

.I:

.:. '

campuran swasta-negara, swasta domestik-asing, atau negara-

asing.18

Kedua, prinsip kebebasan dan tanggungjawab (ai-

Hurriyyah wa Mas'uliyyah). Pada prinsipnya manusia diberikan

Allah karunia berupa kebebasan untuk menggunakan

potensinya secara optimal, tetapi tetap memperhatikan etika.

Oleh karena itu, orang-orang yang bebas melakukan

aktivitasnya yang didasarkan atas kemauan dan kesadarannya

diharapkan dapat melahirkan sikap etis. Meskipun demikian,

kebebasan belum dapat dijadikan sebagai jaminan bahwa

seseorang akan bertindak secara etls:' oleh karena itu ia

dituntut bertanggungjawab terhadap setiap perbuatannya.

Kebebasan bagi setiap individu untuk . berbuat dalam

kegiatan ekonomi dan bisnis lahir dari gabungan nilai-nilai

nubuwwah (siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh) dengan nilai

keadilan dan khilafah. Adanya kebebasan setiap individu ini

akan melahirkan mekanisme pasar dalam perekonomian.

Dalam Islam, distorsi mekanisme pasar dikurangi dengan

penghayatan nilai keadilan. Upaya mewujudkan nilai keadilan

dalam ekonomi Islam ditandi dengan melarang semua yang

akan merusak (mafsadah), riba (tambahan yang diperoleh

secara zalim), gharar (ketidakpastian, uncertainty), tad/is

(penipuan), dan maysir (perjudian, zero-sum game; seseorang

memperoleh keuntungan dengan merugikan orang lain).

Negara mempunyai peran penting untuk mengurangi,m

bahkan menghapus semua bentuk market distortion tersebut.

Dalam konteks ini, pemerintah melakukan pengawasan

18 Adiwarman, Ekonomi Milcro, h. 66 ..

29


J.

terhadap kegiatan maumalah (ekonomi) pelaku-pelaku

ekonomi dan bisnis dalam lingkuangan kekuasaanya untuk

memberikan kepa~tian tidak dilanggarnya ketentuan syariah. Dengan demikian tidak akan ada orang yang menzalimi dan

dizalim. Dalam situasi seperti itu akan tercipta iklim ekonmi dan

bisnis yang sehat.

Ketiga, keadilan sosial (Social Justice). Konsep ini sosial

lahir dari nilai khilafah dan ma'ad. Dalam Islam, pemerintah

mempunyai tanggungjawab untuk menjamin · pemenuhan . '

kebutuhan dasar rakyatnya · dan menciptakan keseimaqa,ngan

sosial antara kaya dan miskin.

Untuk mampu menjalankan prinsip-prinsip · umum sistem

ekonomi Islam yang disebut terdahulu, diperlukan manusia yang

berperilaku, berakhlak secara profesional (ihsan dan itqan) dalam .i.

bidang ekonomi. Orang yang akhlak tersebut diperlukan ketika ia

sebagai produsen, konsumen, pengusaha, karyawan atau

sebagai pejabat pemerintah. Hal ini menjadi panting karena

betapun prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai syariah unggul

secara teoritis belum memberikan jaminan ekonomi yang

menggunakan prinsip syariah itu akan maju dan unggul pula.

Dengan menggunakan ungkapan berbeda, Yusuf Qardhawi

mengemukakan beberapa prinsip umum ekonomi Islam. Ulama

besar ini menyebutkan prinsip umum tersebut yang membuat

sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lain

(kap1italisme dan sosialisme) karena ia memiliki ciri khas dan

kekhususan tersendiri. Menurut Qardhawi prinsip-prinsip itu yang

memberikan spirit kepada ekonomi Islam, yaitu ekonomi ilahiyah,

akhlak, kemanusiaan, dan pertengahan.

. ". ::·. \ .·

30


I

1. E'konomi llahiyah

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan pada

nilai-nilai ilahiyah karena titik berangkatnya dari Allah dengan

tujuan mendapatkan ridha Allah dan dijalankan dengan cara-cara

yang tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Atas dasar ini,

semua kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran,

dan distribusi diikat dengan prinsip ilahiyah dan pada tujuan

ilahiah. Manusia menjalankan produksi karena memenuhi

perintah Allah sebagaimana diisyaratkan firman-Nya surat ai-Mulk

ayat 15: "Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu,

maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian

dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali

setelah) dibangkitkan."

Berlandaskan prinsip inilah, seorang, muslim melakukan

aktifitas ekonomi, bisnis dan usaha. Dalam menjalankan aktifitas

tersebut, ia merasa berada dalam bingkai ibadah kepada Allah.

Jiwanya akan merasa tentram ketika ia mampu meningkatkan

kualitas dan kuantitas akfititas tersebut karena taqwa dan

taqarrubnya kepada Allah semakin bertambah.

Seorang muslim dalam setiap kegiatan ekonomi (muamalah)

selalu tunduk kepada aturan Allah. Ia tidak akan terlibat dalam

usahanya dengan sesuatu yang haram, tidak akan menjalankan

dan mendukung praktek riba, tidak melakukan penimbunan

barang, tidak akan berlaku zalim, menipu, berjudi, mencuri,

menyuap dan tidak mau menerima suap. Tegasnya, ia akan

selalu melakukan kegiatan ekonomi pada ruang lingkup yang

halal dan menjauhkan diri dari praktek-praktek haram serta

menjaga diri seoptimal mungkin dari subhat.

31


'I

Dalam akidah Islam, ekonomi bukan sebagai tujuan, tetapi

kebutuhan manusia dan sarana yang tepat baginya untuk bisa

hidup dan menca-pai tujuannya yang mulia, ridha Allah. Ekonomi

adalah bag ian dari Islam. Ia bag ian yang dinamis dan, bag ian

yang sangat penting, ,.tetapi bukan asas dan dasar bagi bangunan

Islam dan bukan pula titik pangkalnya karena asas dan dasar

Islam adalah akidah itu sendiri. Ekonomi adalah salah satu sistem

Islam.

Karakteristik ekonomi yang bercorak ilahiah ini adalah

adanya pengawas internal atau hati nurani yang ditumbuhkan

oleh iman di dalam hati setiap muslim sehingga merupakan

pengawas yang paling dipercayaL lman ini mencegahnya

memanipulasi sesuatu yang bukan haknya, memakan harta· drang

lain dengan cara yang batil, tidak memanfa-atkan kelemahan dan

keluguan orang lain dan kebutuhan orang yang terdesak untuk

keuntungan dirinya.

Keimanan seorang muslim akan pengawasah Tuhannya di

dunia dan perhitungan amal perbuatannya di akhirat adalah suatu

hal yang terbaik dan efektif. Kesadaran akan hal ini dalam

nuraninya merupakan pengawas yang pertama dan utama, yang

membuatnya tidak perlu kepada semua pengawas lainnya.

Atas dasar itu, nilai-nilai iman adalah sesuatu yang mutlak

dalam aktifitas perekonomian. Dalam alam kebebasan dan

persaingan ekonomi, iman merupakan dorongan yang paling kuat

untuk meningkatkan produksi, profesionalisasi pekerjaan, di mana

berbagai sarana terbaik digunakan untuk mendapatkan hasil yang

sebesar mungkin dengan -pembiayaan yang sekecil-kecilnya

tanpa , menyalahi aturan agama dan aturan yang berlaku di

tengah-tengah masyarakat.

32


2. Ekonomi Akhlak

Seiring dengan tuntutan ajaran Islam, praktek ekonominya

selalu berlandaskan pada nilai-nilai etika dan akhlak mulia.

Akhlak merupakan sendi dan urat nadi kehidupan lslami dan

praktek ekonominya. Islam tidak membolehkan pemeluknya

dengan alasan mendahulukan kepentingan ekonomi

mengorbankan nilai-nilai mulia dari ajaran agama. Padahal,

dalam dunia modern saat ini banyak ditemukan sistem-sistem

yang lebih mendahulukan usaha-usaha ekonomi, meskipun

mengorbankan etika dan keimanan.

Kesatuan antara ekonomi dan akhlak dapat diamati dalam

setiap langkah-langkah ekonomi Islam, dalam produksi,

distribusi, peredaran dan konsumsi. Masyarakat muslim tidak

dapat bebas sebebas-besasnya dalam memproduksi barang,

mendistribusikan, mengeluarkan dan . memgkdnsumsinya. Ia

terikat oleh iman, akhlak dan hukum Islam. Meskipun

mendatangkan keuntungan besar, ia tidak boleh memproduksi

dan mengedarkan sesuatu yang haram, seperti khamar, sabu-

sabu, putaw karena dapat membahayakan masyarakat dan

melanggar larangan Allah. Bahkan, Nabi saw mengancam

seluruh orang yang terlibat dalarn usaha haram ini: "Allah

melaknat khamar, peminum, pemeras, penjual, pembeli, pembuat

dan pengedarnya."

Melakukan aktifitas ekonomi diperintahkan Islam, tetapi bila

aktifitas tersebut melalaikan seseorang dari menjalankan perintah

Allah, hukumnya berubah menjadi haram. Misainya, jual beli yang

menyebabkan seseorang meninggalkan ibadah jum'at

33


sebagaimana firman Allah dalam surat ai-Jumu'ah ayat 11: "Dan

apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka

bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu

sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah

adalah lebih baik darjpada permainan dan perniagaan", dan Allah

Sebaik-baik Pemberi rezki. Ekonomi akhlak merupakan salah satu keunikan ekonomi

Islam sehingga perpaduan. antara kedua ini mengundang rasa

kagum dari berbagai tokoh dunia. G Birth menegaskan

perpaduan ekonomi dan akhlak ini tidak terjadi secara kebetulan

di dalam Islam yang tidak mengenal pemisahan antara hal-hal

material dan hal-hal spiritual. Ia muncul dilandasi oleh semangat

universalitas syariat Islam yang melarang setiap pertumbuhan

dan pergembangan ekonomi yang tidak didasarkan pada nilai-

nilai akhlak tersebut.

Selanjutnya, seorang penulis Perancis terkenal , dalam

bukunya: Islam dan Perkembangan Ekonomi mengatakan : "Islam

merupakan sistem hidup yang aplikatif dan secara bersamaan

mengandung nilai-nilai akhlak yang tinggi. Sistem ekonominya

yang mengambil kekuatan dari wahyu ai-Qur'an, pasti ekonomi

yang berakhlak. Akhlak ini mampu memberikan makna baru

terhadap konsep nilai, dan mampu mengisi kekosongan pikiran

yang nyaris muncul akibat alat industrialisasi."

3. Ekonomi Kemanusiaan

Dalam sistem ekonomi Islam, manusia adalah sebagai

sasaran sekaligus menjadi sarana. Sasaran dan tujuan utama

ls~am, merealisasikan kehidupan yang baik bagi manusia dengan

34


segenap unsur dan pi!arnya dalam semua fase kehidupannya,.

mulai dari masa kanak-kanak sampai masa tua dan dalam semua

keadaan hidupnya, sehat dan sakit, kuat dan lemah, sebagai

pribadi maupun sebagai masyarakat.

Ekonomi Islam juga bertujuan memberikan peluang kepada

manusia memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana yang

disyariatkan. Oleh sebab itu, manusia perlu mengikuti pola.

kehidupan yang Robbani sekaligus manusiawi. Denganya,

manusia akan mampu menjalankan kewajibannya kepada Tuhan,

diri sendiri, keluarga dan manusia secara umum.

Atas izin Allah, manusia berperan sebagai pelaku ekonomi.

Dalam melaksanakan tugasnya, mereka dibekali Allah dengan

sejumlah kemampuan. Karenanya, manusia wajib menggunakan

kemampuan tersebut melakukan aktifitas ekonomi berupa kerja

keras, berkreasi dan berinovasi.

Melalui kegiatan ekonomi, manusia akan memperoleh

kehidupan yang baik, terutama berkaitan dengan yang bersifat

material. Islam menegaskan bahwa manusia boleh menikmati

apa yang telah Allah berikan kepada mereka di bumi, baik berupa

perhiasan maupun segala yang baik (tayyibat) selama berpegang

pada aturan yang Allah halalkan dan menjauhi yang dilarang-Nya.

Islam pun mengingatkan manusia agar jangan terlena

dengan kesenangan material semata, apalagi sampai melalaikan

perintah Allah. Peringatan ini dikemukakan Allah dalam surat ai-

Taubah ayat 55 : "Janganlah harta benda dan anak-anak mereka

menarik hatimu, sesungguhnya Allah menghendaki dengan

memberi harta dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam

kehidupan dunia."

35


Bisa jadi harta benda bukan membawa kesenangan dan

kebahagian bagi seseorang, tetapi justru membawa malapetaka

bagi diri dan keluarganya. Karenanya, kesenangan

sesungguhnya tidak tergantung kesenangan· material semata,

tetapi perlu diikuti oleh kehidupan spiritual yang baik. Tidak jarang

orang yang memiliki banyak makanan enak, minuman yang

menyegarkan, pakaian yang megah, kenderaan yang mewah,

rumah yang indah, istri yang cantik, tetapi ia belum merasakan

kebahagian dan kesenangan.

Landasan kehidupan yang baik adalah ketenangan jiwa,

ketentraman hati dan kelapangan dada. Kondisi inilah yang

membuat hidup menjadi bermakna, indah dan menarik.

4. Ekonomi Pertengahan

Ekonomi Islam mempunyai nilai-nilai pokok, yaitu nilai

pertengahan atau ni-'lai keseimbangan. Ruh atau spirit ekonomi

Islam adalah pertengahan yang adil, sebagaimana manusia yang

hidup dengan ruh, di samping bentuk phisiknya yang bersifat

material. Ruh ini pula yang menjadi faktor keistimewaan dan

kemuliaan sistem ekonnomi Islam sehingga membedakannya dari

sistem-sistem ekonomi lainnya, seperti kapitalis dan sosialis.

Dalam sistem kapitalis, ruhnya jelas dengan mengkultuskan

indiv1idu, kepentingan pribadi, dan kebebasan yang hampir-hampir

bersifat mutlak dalam pemilikan, pengembangan, dan

pembelanjaan harta. Berdasarkan pola pikir kemanfaatan

individual yang tidak peduli dengan kepentingan orang lain

selama ia tidak memberikan keuntungan, tidak peduli pula

dengan kepentingan masyarakat apalagi bila bertentangan

dengan kepentingan pribadinya. Perhatian utama seseorang

36


hanya bertujuan kepada persaingan dengan lawan dan upaya

mengalahkannya.

Sistem kapitalis mengarahkan perhatian seseorang untuk

memperoleh keuntungan materi sebesar mungkin dengan segala

macam cara yang ditempuh, khususnya uang yang menjadi

"tuhan" karena ia merupakan sarana mendapatkan kekuatan dan

kesenagan, kebesaran, dan popularitas. Tempat yang paling

berharga bagi "tuhan" ini adalah pasar dan bank.

Dalam sistem ini, individu menjadi penggerak dan tujuan

kegiatan ekonomi. Kewajiban negara memberikan kebebasan

yang mutlak kepad~ rnasing-masing individu untuk melakukan

aktifitas ekonomi, sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

lndividu pun bebas berusaha mendapatkan bagiannya,

membuktikan kemampuan dan bakatnya, bertanggung jawab dan

memperoleh hasil sesuai dengan usahanya, berupa keuntungan

atau kerugian.

Masing-masing individu dalam sistem' ini merasakan harga

diri dan dapat mengembangkan segela potensi kepribadiannya,

tetapi umumnya mereka dijangkiti penyakit egoisme, materialistis,

pragmatis, dan rakus untuk memiliki segala sesuatu. Dalam

kondisi ini, masyarakat lemah dan tertindas dibiarkan menjalani

nasibnya tanpa mendapat bantuan dari mereka yang mampu

tersebut.

Berbeda dengan sistem sosialis, sistem ini memasung naluri

individu untuk menjadi kaya dan memiliki banyak harta. Menu rut

sistem ini, kemaslahatan masyarakat yang diwakili oleh negara

37


I. I I

lebih utama dari kepentingan individu. Sistem ini tidak mengakui

pemilikan individu karena yang terpenting adalah terwujudnya

persaman dalam bidang ekonomi secara nyata di antara semua

anggota masyarakat.

Untuk merealisirkannya cita-citanya, sistem sosialis

menyerahkanya kepada kekuasaan negara. Dalam sistem ini

negara menjadi penggerak sekaligus pengarahnya. Dalam

konteks ini, individu tidak boleh mencampuri aktifitas produksi,

pertukaran dan yang sejenisnya sebagai . faktor utama yang

menentukan. lndividu hanya berperan sebagai pelaksana

perintah yang dikeluarkan oleh kekuasaan fertinggi.

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem pertengahan yang

adil yang dengannya melahirkan ciri utama pemeluknya sebagai

"umat pertengahan". Ciri khas pertengahan ini tergambar dari

keseimbangan yang dibangun Islam di antara individu dan

masyarakat, sebagaimana prinsisp Islam menyeimbangkan

antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, idealisme dan fakta

dan sebagainya. Dengan ekonomi Islam, masyarakat tidak akan teraniaya

sebagaimana yang dilakukan sistem kapitalis. Ia tidak pula

menganiaya hak-hak dan kebebasan individu, seperti yang

diiakukan dalam sistem sosialis. Sistem ekonomi Islam berada di

pertengahan kedua sistem ini, tidak mneyia-nyiakan dan tidak

berlebih-lebihan, tidak melampai batas dan tidak pula merugikan.

38


1'

, I

.. :.

2. Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi:Syariah

a. Larangan praktek riba

Riba secara literal berarti tambahan, tumbuh dan berkembang.

Namun, tidak setiap penambahan atau pertumbuhan itu dilarang /

oleh Islam. Ibn Arabi ai-Maliki dalam bukunya Ahkam ai-Qur'an

menjelaskan bahwa riba yang dimaksudkan dalam ai-Qur'an

adalah setiap penambahan yang diambil tanpa ada satu transaksi

pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Transaksi

pengganti atau penyeimbang yang dimaksud yaitu transaksi bisnis

atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan ters.ebut

secara adil, seperti jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek.

Dalam . syariah, riba secara teknis mengacu kepada ,, • .!. ...

pembayaran "premi" yang harus dibayarkan peminjam kepada

peminjam di samping pengembalian pokokistilah riba di samping

pengembalian pokok sebagai syarat pinjaman atau perpanjangan

batas jatuh tempo. Dalam pengertian ini riba memiliki persamaan

makna dan kepentingan dengan bunga (interest) (Chapra, 2000:

22).

Dalam syariah, setidaknya ada dua bentuk riba: riba nasi'ah dan

riba fadli. Riba nasi'ah banyak berkaitan dengan pennagguhan waktu

yang diberikan kepada pengutang untuk membayar kembali utang

dengan memberikan tambahan atau premi. Jadi, riba bentuk ini

mengacu kepada bunga pada utang. Dalam hal ini, tidak ada

perbedaan apakah prosentase keuntungan dari pokok itu bersifat tetap

atau berubah, atau suatu jumlah tertentu yang dibayar di depan atau

pada saat jatuh tempo, atau suatu pemberian atau suatu bentuk

pelayanan yang diterima sebagai suatu persyaratan pinjaman.

39


:.1.

dr Sementara riba fadhl merupakan kelebihan pinjaman yang dibayar

dalam segala jenis, berbentuk pembayaran tambahan oleh peminjam

kepada kreditor dalam bentuk penukaran barang yang jenisnya sama

(Rahman, 1995: 89).

Pembahasan tentang riba fadhl muncul dalam beberapa hadis

terhadap enam jenis barang, emas, perak gandum, -jelai, korma, dan

garam, apabila masing-masingnya tidak ditukar dengan barang yang

sama dan dengan takaran yang sama pula. Persoalan yang muncul,

apakahKeenam barang ini mesti dipertukarkan dengan barang yang

sa rna misalnya emas dengan emas, gandum dengan gandum

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijrah dengan misi menegaskan

Ia rang an bagi orang-orang beriman memakan hasil · riba dan

melakukan aktifitas yang terkait dengarmya. Kriteria berlipat ganda

dalam ayat ini bukan syarat terjadinya riba. Tidaklah benar pendapat

yang mengatakan bunga (usury atau interest) tergolong riba apabila

berlipat ganda dan memberatkan, sedangkan, bila kecil dan dalam

batas kewajaran bukan riba sehingga dapat ditolerir. Pengungkapan

riba dengan berlipat ganda lebih menekankan pada sifat umum . '

praktek pembungaan uang pada masa Nabi.

Sepintas lalu, ayat di atas memang melarang riba yang berlipat

ganda. Nart;lun, bila dikaji secara mendalam termasuk

menghubungkannya dengan ayat-ayat tentang riba lainnya, seperti

QS. 30: 39, 4: 160-161, dan 2: 278-279 secara komprehensif dan

diikuti dengan pemahaman yang baik tentang tahapan hukum

pelarangan riba secara menyeluruh, dapat dikesimpulkan bahwa riba

dalam segala bentuk dan jenisnya diharamkan Islam. Setidaknya ada

beberapa alasan yang dapat dikemukakan.

Pertama,. Kriteria berlipat ganda dalam ayat 130 surat Ali lmran

mesti dipahami sebagai hal (Jb ) atau sifat dari riba dan tidak

40


dipahami sebagai syarat. Apabila dipahami sebagai syarat, akan

menghasilkan kesimpulan yang keliru, dimana yang dikatakan riba bila

berlibat ganda, jika kecil tidak termasuk r~iba. Abdullah Daraz, seorang

pakar hukum Islam, memperkuat pendapat ini dan mengemukakan

kelemahan . pendapat yang memahami riba sebagai · syarat.

Menurutnya, dari sisi lingusitik kata u.-:.. berarti kelipatan. Sesuatu

yang berlipat minimal 2 kali lebih besar dari semula, sedangkan u~ I

adalah bentuk jamak dari kelipatan tadi. Minimal jamak dalam bahasa

Arab adalah 3. Dengan demikian, u~ I berarti 3x2=6 kali. Sementara

kata Uc.~ dalam ayat tersebut berfungsi sebagai ta'kid (~l:ill) atau

bentuk penguatan.

Berdasarkan alasan ini, apabila berlipat ~anda yang · dijadikan

syarat terjadinya riba, maka sesuai dengan konsekuensi banasa,

minimum harus 6 kali lipat atau sebanding dengan bunga 600%.

Secara operasional dan akal sehat, angka ini mustahil terjadi dalam

proses perbankan maupun simpan pinjam yang dilakukan masyarakat

karena terlalu besar dan memberatkan.

Dalam penilaian ibn Qayyim, pelarangan riba memiliki kedekatan

yang erat dengan aspek moral. Dengan mengamati praktek riba pada

masa pra Islam, kebanyakan terjadi karena ketidakmampuan kalangan

miskin untuk membayar utangnya. 19 Atas dasar ini, para sarjana

muslim sepakat melarang riba dengan harapan akan terjadi perubahan

sosio-ekonomi secara mendasar. lni pula alasan logis yang dapat

dikemukakan bahwa ternyata bukan hanya Islam yang melarang

praktek riba, tetapi semua agama, termasuk Yahudi dan Kristen.

Agama Yahudi pun melarang penganutnya melakukan praktek

pengambilan bunga dalam kitab suci mereka. Dalam perjanjian lama

19Khursid Ahmad (ed.), Elimination of Riba From the Economy, (Pakistan; Institute of Policy Studies, 1994), h. 44.

41


(Old Testamen) mapun undang-undang Talmud, kitab Exodus Pasal

22 ayat 25 ditegaskan: "Jika engkau meminjamkan uang kepada salah

seorang dari umatku yang miskin diantara kamu, jangalah engkau

berlaku seperti seorang p~nagih hutang dan janganlah engkau

bebankan bunga uang padanya, melainkan engkau harus takut pada

Allah-mu supaya saudaramu dapat hidup diantaramu".

Dalam kitab Deuteronomy pasal 23 ayat 19 dinyatakan: "janganlah

engkau membungakan uang terhadap saudaramu baik uang maupun '

bahan makanan yang dapat dibungakan".

Dalam agama Kristen juga dilarang melakukan praktek

pengambilan bunga. Namun, larangan tersebut tidak dinyataka secara

tegas dalam kitab suci agama !ni. Sebagian kalangan Kristen ada

isyarat larangan praktek pengambilan bunga yang dapat ditemukan

dalam Lukas 6:34-35 sebagai berikut: "Dan jika kamu meminjamkan

sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu

darinya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan

kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama

banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada

mereka dan pinjmakan dengan tidak. mengharapkan balasan, maka

upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang

Mahatinggi sebab ia baik terhadap yang tidak tahu berterima kasih dan

terhadap orang-orang jahat".

Dengan tidak ditemukan larangan secara tegas tentang praktik

pengambilan bunga dalam kitab suci agama kristen melahirkan

interpretasi yang berbeda dikalangan pemuka Kristen dalam persoalan

ini. Para pendeta periode awal Kristen (abad I-XII) umumnya melarang

dan mengharamkan bunga. Para sarjana Kristen (abad XII-XVII)

mempunyai keinginan untuk menghalalkan .. b-t.~nga. Para reformis

42


Kristen (abad XVI-tahun 1983) yang tampil menghalalkan bunga

secara jelas.

b. Kerjasama

Kerjasama merupakan faktor penggerak utama ekonomi Islam.

Dalam sistem ekonomi ini, seorang muslim, baik sebagai produsen,

konsumen maupun distributor dalam menjalankan · kegiatan

ekonominya dituntut untuk melakukan kerjasama sesuai dengan

tuntunan Allah (QS. 5:2). Kerjsama diperintahkan Allah kepada muslim

selama untuk .kebaikan dan bukan untuk melanggar aturan agama.

c. Jaminan sosial

Negara atau pemerintah mempunyai tanggungjawab penuh untuk

menjamin tingkat kehidupan minimum warga negaranya dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejalan dengan itu, Islam

memberikan jaminan ada kepemilkikan masyarakat yang

pemakaiannya diperuntukkan untuk kepentingan orang banyak. lni

sejalan dengan hadis yang berbunyii: "masyarakat mempunyai hak

yang sam a atas air, padang rum put dan a pi.

Dengan berpijak pada hadis tersebut, maka semua industri yang

berhubungan dengan produksi air, bahan tambang, dan bahan

makanan harus dikelola oleh negara. Demikian pula dengan berbagai

bahan bakar yang terkait dengan keperlua warga negara dalam negeri

dan industrinya tidak bnoleh dikuasai oleh individu.

d. Zakat

Dalam Islam ada ketentuan yang menegaskan bahwa mereka yang

memiliki harta mencapai nisab atau ukuran tertentu mempunyai

kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Dengan menunaikan zakat,

berarti orang yang kaya telah mengeluarkan hak orang miskin dan

43


mereka yang termasuk dalam asnaf yang delapan pada harta yang

dimilikinya (QS. 9: 60).

Ada beberapa bentuk harta yang wajib dizakatkan, yaitu emas dan

perak, binatang ternak, perdagangan, pertanian, rikaz, dan zakat

profesi. Menurut ketentuan hukum Islam, zakat dikenakan sebanyak

2,5 % terhadap semua kekayaan yang tidak produktif, seperti uang

kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari

transaksi (net earning from transaction). dan pendapatan bersih dari

investasi. Untuk pertanian dikenakan zakat dengan dua kemungkinan

5 % a tau 1 0 %. Sedangkan untuk rikaz dikenakan zakat sebanyak 20

%.

e. Peran Negara

Negara mempunyai peran penting dalam menegakkan prinsip-

prinsip syariah dalam kegiatan eknomi, terutama keadilan diantara

anggota masyarakat. Pemerintah harus mampu mencegah bentuk

yang mendatangkan kerugian kepada anggota masyarakat tertentu

yang disebabkan oleh pelanggaran anggota masyarakat lainnya.

Dalam Islam, pemerintah dibolehkan menggunakan kekuasaan dan

wewenangnya untuk mewujudkan keadailan dan mengutamakan

kepentingan umum.

Selain itu, ,pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan

keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, melaksanakan

aturan-aturan yang telah disepakati dan mencegah terjadi

penyelewengan terhadapnya. Hal ini dilakukan pemerintah untuk

mewujudkan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. lni

tentunya perlu. menjadi kebijakan yang dijalankan secara konsisten

oleh pemerintah.

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam seperti yang dikemukakan di atas

menjadi landasan bagi perbankan syariah dalam melakukan kegiatan

44


dan usahanya. Berakar dari nilai-nilai dasar ini kemudian

dikembangkan dan di implementasikan aturan-aturan yang bersifat

normatif guna mengatur jalannya system perbankan yang sejalan dan

senafas dengan nilai yang Islam komprehensif tersebut.

45


I I I'

! '

BAB Ill

SUBSTANSI PENGATURAN DALAM RUU PERBANKAN SYARIAH

Substansi pengaturan berisikan asas-asas dan norma-norma hukum

yang perlu dirumuskan dalam materi pokok peraturan hukum, yang bersifat

mengatur, menyuruh, membolehkan, memaksa, melarang, dan memberikan

sanski dan proses kegiatan penyelenggaraan perbankan syariah.

1' Perbedaan secara teoritis dan karakter:istik dalam operasional perbankan

syariah dari perbankan konvensionaf menghendaki pengaturannya pun

, selain harus mengikuti ketentuan umum yang berlaku terhadap kegiatan

,, perbankan pada umumnya, juga menghendaki adanya pengaturan yang

berisfat khusus, dimana hanya berlaku bagi perbankan syariah. Di bawah

ini akan dijelaskari sejumlah materi pengaturan bank syariah yang diilhami

oleh prinsip-prinsip atau asas-asas syariah yang menjadi landasan dalam <

I' I

operasionalisasinya.

1. Asas-asas Perbankan Syariah

a. Semua · transaksi harus terhindar dari praktek riba

(usury/ interest)

Persoalan riba terkait e~at dengan konsep tentang uang, terutama

apabila dihubungkan dengan lembaga keuangan. Perbedaan sistem

ekonomi lahir diantaranya karena perbedaan dalam pandangan tentang

uang. Dalam ekonomi Islam uang mempunyai fungsi sebagai alat tukar

(medium of change). Sementara dal'am ekonomi konvensional, uang

dipandang sebagai komoditas, dimana uang diperjualbelikan. Disamping

itu, ekonomi konvensional menganut prinsip money .demand for

speculation, motif ini didasarkan pada alasan adanya tingkat bunga.

Konsep bung a muncul dalam sistem ekonomi konvensional juga lahir 'dari

konsep time value of moneytime value of money yang meniali uang dapat

bertambah dan berkurang dalam jangka waktu tertentu .

. L

46


Dengan dijadikan uang sebagai komoditas pada perbankan

konvensional memicu munculnya transaksi yang bersifat spekulatif dalam

jangka pendek. lnilah yang mendorong terlepasnya keterkaitan antara

sektor finasial dengan sektor riil, yang dalam situasi terntentu memberikan

pengaruh terhadap input dan output barang yang dibutuhkan masyarakat.

Kondisi ini juga tidak akan menc.iptakan perkembangan investasi riil dalam

masyarakat.

Sistem bunga yang diterapkan sistem perbankan konvensional

memicu lahirnya sikap antagonistik antara dlebitor dan kreditor. Debitor

selaku peminjam selalu menginginkan tingkat bunga yang rendah, tetapi

sebaliknya kreditor menghendaki tingkat bunga yang tinggi. Apabila terjadi

disparitas antara bunga penjaman dan simpanan, akan menimbulkan

negatif spread di bank konvensional. Situasi inbi membuat bank

mengahdapi resiko kekurangan likuiditas. Biasanya, jalan keluar yang

ditempuh oleh bank meminta pinjaman dana kepada piahk otoritas

moneter dan lainnya. Hal ini berimplikasi jumlah uang yang beredar

semakin bertambah. Jika hal ini tidak diikuit dengan pertambahan jumlah

barang atau jumlah barang tetap akan berdampak terjadinya implasi.

b. Transaksi yang dijalankan berdasarkan kemitraan (syirkah) dengan berbagi keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing)

Prinsip penting yang dijadikan dasar berpijak oleh perbankan syariah

dalam menjalankan produk dan jasanya adallah kemitraan dengan bagi

hasil dan rugi (profit and loss sharing). Dengan konsep ini, semua pihak

yang ikut serta melakukan transaksi akan menerima keuntungan dan

menanggung resiko secara bersamaan.

Prinsip ini sebagai ganti :dari dilarangnya praktik riba dalam aktivitas

ekonomi. Menurut penilaian Weitman, seorang penerima hadiah Nobel,

konsep bagi hasil sebagai bentuk transaksi yang memberikan kebaikan

dalam proses pembangunan, khususnya di perusahaan. Dengan

pendekatan labour market, ia menganjurkan sistem penggajian

47


I

I·

I

menggunakan bentuk profit and loss sebagai ganti sistem penggajian

konvensional. Sistem ini dipandang tahan terhadap stagflasi. Menurut

Weitman, pada saat resei di mana pendapatan perusahaan turun, gaji

sebagai biaya produksi dengan menggunakan sistem profit sharing dapat

ditekan seh

Documents

BIDANG ARSIP DAN MUSEUMberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200205... · 2020. 2. 5. · D. Metode dan Pendekatan 8 · Bab II Kerangka Konseptual 10 ... c. Bentuk, Syarat