bina marga.doc

PROGRAM DAN KEGIATAN

rencana strategis departemen pekerjaan umum rencana strategis departemen pekerjaan umum rencana strategis departemen pekerjaan umum

rogram pada dokumen Rencana Strategis Departemen Pekerjaan Umum 2010-2014 merupakan program yang disusun pada masa transisi menjelang ditetapkannya struktur program berbasis arsitektur program dan penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah sebagai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Target Program Strategis Departemen PU dalam periode 2010-2014 secara keseluruhan akan meliputi:1. Penanganan Jalan Lintas sepanjang 19.370 km, meliputi Pulau Sumatera

sepanjang 4.627 km, Pulau Jawa sepanjang 2.522 km, Pulau Kalimantan sepanjang 3.347 km, Pulau Sulawesi sepanjang 4.510 km, Pulau Papua sepanjang 1.974 km dan pulau lainnya sepanjang 2.390 km.

2. D ukungan infrastruktur permukiman sebanyak 450 kawasan permukiman, MBR 30.000 unit hunian rusunawa dan infrastruktur pendukungnya.

3. Penyelesaian Banjir Kanal Timur.4. Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir dan

pengembangan terpadu aliran Sungai Bengawan Solo. 5. Konsolidasi kebijakan penanganan danpemanfaatan tanah untuk kepentingan

umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan ruang secara terpadu.

6. Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga terkait pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak.

BAB 5 65 - 1

PROGRAM DAN KEGIATAN2010-2014

P



7. Inventarisasi lahan dan pengendalian tata ruang.8. Pembangunan/rehabilitasi/OP prasarana sumber daya air untuk melayani

daerah sentra produksi pertanian. 9. Fasilitasi pembangunan dan preservasi jalan daerah untuk meningkatkan

aksesibilitas pusat-pusat produksi pertanian menuju jaringan jalan nasional dan selanjutnya membangun dan mempreservasi jaringan jalan nasional menuju ke pusat-pusat pemasaran di perkotaan, pelabuhan, bandara dan kawasan industri utama yang terkait pertanian.

10. Fasilitasi pembangunan dan preservasi jalan nasional menuju kawasan perbatasan (yang terdepan dan terluar serta masih banyak yang tertinggal) di Aruk, Entikong, Nanga Badau, Simanggaris, dan Nunukan di P. Kalimantan dan Sota (Merauke) di Papua serta memfasilitasi pembangunan jalan daerah untuk memberi akses transportasi di daerah tertinggal terdepan, terluar dan pasca-konflik.

11. 20 kawasan yang mendapatkan mitigasi bencana, 10.000 desa di daerah tertinggal mendapatkan dukungan infrastruktur permukiman 150 kawasan perbatasan dan pulau kecil mendapatkan dukungan infrastruktur permukiman.

12. Pembangunan dan preservasi jaringan jalan tol maupun non-tol pada koridor-koridor dengan intensitas pergerakan barang dan jasa yang tinggi dan berorientasi ekspor seperti: Pembangunan Jaringan Jalan Tol dan Non Tol Akses Tanjung Priok, Dry Port Cikarang dan Gedebage, Bandara Juanda dan Kualanamu, Pembangunan jalan-jalan akses dari Lintas Timur Sumatera menuju Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Dumai, serta pembangunan jalan-jalan akses dari Pantura Pulau Jawa menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Perak, dan lain-lain.

13. Sebanyak 135 dari 199 kabupaten tertinggal mendapat program pembangunan infrastruktur perdesaan, program penanggulangan kemiskinan perkotaan, program air minum dan sanitasi masyarakat, dan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah.

14. 100 PDAM terfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman bank dan 200 PDAM mendapatkan pembinaan teknis.

BAB 5 65 - 2



15. Peningkatan kapasitas produksi SPAM di 44 lokasi dengan totoal kapasitas 220 liter/detik.

16. Revisi Perpres No. 67/2005 yang mencakup: (i) penyesuaian ketentuan pelelangan sesuai Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol (apabila peserta pelelangan kurang dari 2, dapat dilakukan negosiasi setelah mendapat persetujuan Menteri); (ii) perubahan pemegang saham sebelum jalan tol beroperasi atas ijin Menteri; dan (iii) perubahan preferensi untuk prakarsa Badan Usaha dari 10% menjadi 20%.

17. Pembentukan unit Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan jalan bebas hambatan yang secara finansial/komersial masih marginal dan unit tersebut dapat langsung menggunakan pendapatan tol untuk membangun jalan bebas hambatan lainnya.

18. Mengusulkan penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2007 sehingga lebih operasional terutama terkait dengan pengaturan dan konsinyasi.

Rincian program dan kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2010-2014 beserta target capaian yang ditetapkan dapat dilihat pada lampiranLampiran 3, sedangkan nama program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

I. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, dengan indikator kinerja outcome meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air yang diukur dari:

1. Meningkat dan terjaganya ketersediaan air pada sumber air.;2. Tingkat ketersediaan data dan informasi SDA di pusat, provinsi dan

BBWS/BWS;.3. Terlindunginya sumber air;.4. Meningkat dan terjaganya kapasitas layanan dan pemanfaatan prasarana

jaringan irigasi;.

BAB 5 65 - 3



5. Meningkat dan terjaganya layanan jaringan irigasi air tanah;.6. Meningkat dan terjaganya kapasitas layanan dan pemanfaatan prasarana

jaringan reklamasi rawa;.7. Meningkat dan terjaganyakapasitas layanan prasarana air baku;.8. Terlindunginya target kawasan dari bahaya banjir;.9. Terkendalinya volume lahar/sedimen;.10. Terlindunginya target kawasan pantai dari bahaya abrasi;.11. Tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA WS.

Sedangkan usulan kegiatan terdiri atas 9 (sembilan) kegiatan dengan indikator kinerja output sebagai berikut:1. Pembinaan Program Ditjen. SDA dengan indikator kinerja outputnya terselenggaranya perumusan kebijakan dan strategi, penyusunan program dan anggaran, penatalaksanaan kerjasama internasional, evaluasi kinerja pelaksanaan program pengelolaan SDA dan tersedianya data dan informasi SDA yang diukur dari:

1) Jumlah dokumen kebijakan dan strategi (Renstra, RKP, dan Renja K/L).2) Jumlah dokumen appraisal dan justifikasi kegiatan Balai Wilayah Sungai.3) Jumlah dokumen penyiapan penyelenggaraan kerjasama investasi

pengelolaan SDA.4) Jumlah dokumen program kerjasama luar negeri yang berjalan dan yang

direncanakan.5) Jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian dan monitoring program

berpinjaman luar negeri.6) Jumlah dokumen program dan anggaran (RKA K/L, DIPA).7) Jumlah dokumen penyelenggaraan Konreg.

BAB 5 65 - 4



8) Jumlah dokumen Pengendalian Program Pembangunan SDA.9) Jumlah cakupan wilayah pembinaan pengembangan sistem informasi SDA.10) Tingkat layanan jaringan sistem informasi SDA di tingkat Ditjen SDA.11) Jumlah dokumen penyelenggaraan Raker tahunan Ditjen SDA.12) Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja termasuk LAKIP yang

menjadi masukan kebijakan.13) Jumlah dokumen NSPM berupa panduan dan pedoman perumusan

kebijakan dan strategi, kerjasama luar negeri, pemrograman dan penganggaran, monitoring dan evaluasi, dan sistem informasi SDA.

14) Jumlah laporan kegiatan lokakarya/workshop, koordinasi, konsinyasi, pelatihan, bantuan teknis dan sosialisasi /diseminasi.

2. Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan indikator kinerja outputnya terselenggaranya pembinaan pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada sumber air, perencanaan sumber daya air wilayah sungai, kelembagaan sumber daya air, kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian pengelolaan sumber daya air yang diukur dari:

1) Ditetapkan dan disosialisasikannya status wilayah sungai dengan Keputusan Presiden.

2) Ditetapkan dan disosialisasikannya Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Pola dan Rencana PSDAPengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (PSDA WS).

3) Jumlah dokumen Pola Pengelolaan SDA (PSDA) WS yang telah disusun dan ditetapkan untuk Wilayah Sungai kewenangan Pusat.

4) Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pola PSDA di WS yang dokumen Polanya telah ditetapkan.

BAB 5 65 - 5



5) Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana PSDA di WS yang dokumen Rencananya telah ditetapkan.

6) Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana PSDA di WS yang dokumen Rencananya telah ditetapkan.

7) Jumlah dokumen Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Air (PP HGA) dan Pedoman Biaya Jasa Pengelolaan SDA (BJPSDA).

8) Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan River Basin Organization Performance Benchmarking (RBO PB) beserta pembinaan, pemantauan dan evaluasi unit RBO PB.

9) Jumlah Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai (BBWS/BWS) yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

10) Terfasilitasinya jumlah wadah koordinasi PSDA di daerah (Dewan SDA Provinsi (DSDA-P) dan Tim Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai (TKPSDA WS)) yang terbentuk dan terfasilitasinya sekretariat wadah koordinasi.

11) Terfasilitasinya jumlah kemampuan SDM dan lembaga dalam pengelolaan SDA pada BB/BWS.

12) Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang sudah dievaluasi pelaksanaan pengelolaan SDA.

13) Jumlah dokumen MoU Pengelolaan SDA Kelembagaan.14) Jumlah pembinaan AMDAL yang dilaksanakan Dit. BPSDA ke

BBWS/BWS.15) Meningkatnya ketaatan pelaksanaan Studi Kerangka Acuan Analisis

Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) oleh BBWS/BWS sesuai pedoman

16) Meningkatnya ketaatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingku.ngan hidup oleh BBWS/BWS sesuai pedoman.

BAB 5 65 - 6



17) Konsep Rancangan Kepmen PU tentang Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Lindung Sumber Air.

18) Jumlah kawasan lindung sumber air untuk resapan air yang ditetapkan.19) Jumlah pembinaan pengelolaan kawasan lindung sumber air untuk

resapan air yang dilaksanakan oleh Dit. BPSDA ke BBWS/BWS.20) Jumlah pembinaan pengendalian pengelolaan sumber daya air yang

dilaksanakan Dit BPSDA ke BBWS/BWS.21) Terkendalinya pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan

BBWS/BWS.22) Tersedianya Konsep Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air.23) Tersedianya Konsep Rancangan Permen PU tentang Pengelolaan Banjir

Komprehensif.24) Ketersediaan informasi terkait hidrologi dan kualitas air pada sumber

air, perencanaan sumber daya air wilayah sungai, kelembagaan sumber daya air, kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian pengelolaan SDA.

25) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jalinan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA.

26) Jumlah DAS/Sub DAS yang telah dilaksanakan Pemberdayaan masyarakat.

27) Jumlah waduk, danau dan embung yang telah dilaksanakan pemberdayaan masyarakat.

28) Jumlah MoU pengelolaan SDA dengan pihak swasta yang telah disepakati.

29) Jumlah Propinsi/Kab./Kota yang berperan dalam tata guna air dan pemberdayaan P3A.

30) Jumlah Propinsi/Kab./Kota yang berperan dalam tata guna air dan pemberdayaan P3A.

BAB 5 65 - 7



31) Jumlah dokumen prosedur untuk mendukung pengelolaan hidrologi dan kualitas air.

32) Jumlah balai yang peralatan pengolah datanya lengkap dan berkondisi baik.

33) Jumlah pengelola hidrologi yang menjalankan sistem mutu hidrologi dan mendapatkan sertifikasi standard mutu.

34) Jumlah pengelola hidrologi yang mengembangkan SIM hidrologi dan kualitas air.

35) Jumlah pengelola yang mempublikasi dan mendiseminasikan data dan informasi hidrologi dan kualitas air.

3. Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Di Ditjen SDA dengan indikator kinerja outputnya terselenggaranya pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal SDA yang diukur dari:

1) Jumlah dokumen kepegawaian/ortala.2) Jumlah dokumen administrasi keuangan (SAK).3) Jumlah koordinasi/sosialisasi/diseminasi.4) Jumlah kegiatan bantuan hukum dalam rangka penanganan perkara.5) Jumlah draf materi kebijakan/peraturan perundang-undangan yang diproses

dan dilegalisasi.6) Jumlah dokumen SABMN.7) Jumlah laporan informasi pengelolaan SDA kepada publikpublik.

4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dewan Sumber Daya Nasional dengan indikator kinerja outputnya terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan untuk membantu Presiden dalam i) merumuskan kebijakan nasional serta strategi pengelolaan SDA, ii) memberikan

BAB 5 65 - 8



pertimbangan untuk penetapan Wilayah Sungai dan Cekungan Air Tanah, iii) merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi, dan iv) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut kebijakan pengelolaan SDA yang diukur dari:

1) Tersedianya sarana dan prasarana kerja. 2) Tersosialisasinya Kebijakan Nasional PSDA di tingkat Provinsi. 3) Tersosialisasinya Dewan SDA Nasional. 4) Terbangunnya kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai pentingnya

koordinasi PSDA. 5) Tersebarnya informasi mengenai aktivitas DSDAN melalui media cetak dan

elektronik. 6) Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan

pengelolaan SDA tingkat nasional. 7) Terumuskannya stratgi pengelolaan SDA pada WS lintas Negara. 8) Terumuskannya rancangan kebijakan pengelolaan SDA. 9) Jumlah rekomendasi / saran DSDAN kepada Presiden. 10) Jumlah tenaga ahli / pakar yang disediakan untuk membantu tugas

DSDAN.

5. Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pembinaan O&P Bidang Irigasi, Penyediaan Air Baku Dan Pemanfaatan Air Tanah dengan indikator kinerja outputnya meningkatnya penerapan kebijakan, pembinaan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan O&P bidang Irigasi, Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah yang diukur dari:

1) Jumlah dokumen perumusan kebijakan dan strategi serta program kegiatan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.

BAB 5 65 - 9



2) Jumlah dokumen yang dievaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.

3) Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.

4) Jumlah data dan informasi yang disiapkan oleh bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.

5) Jumlah pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah terhadap BBWS/BWS.

6) Jumlah pembinaan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah terhadap BBWS/BWS.

7) Jumlah frekuensi pembinaan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah terhadap BBWS/BWS.

8) Jumlah frekuensi pembinaan dan bantuan teknik perencaan teknik dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah kepada provinsi dan kabupaten/kota.

9) Jumlah frekuensi pembinaan dan bantuan teknik pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah kepada provinsi dan kabupaten/kota.

10) Jumlah frekuensi pembinaan dan bantuan teknik persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah kepada provinsi dan kabupaten/kota.

11) Jumlah pembinaan penanganan dan penanggulangan bencana alam di bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.

12) Jumlah perlengkapan dan bahan penanganan dan penanggulangan bencana alam bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.

BAB 5 65 - 10



13) Jumlah dokumen NSPM perencanaan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.

14) Jumlah dokumen NSPM pelaksanaan konstruksi bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.

15) Jumlah dokumen NSPM persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.

16) Jumlah frekuensi koordinasi dan kerjasama antar instansi bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.

17) Jumlah pelaksanaan tugas-tugas khusus bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.

6. Penyelenggaran Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pembinaan Op Bidang Rawa Dan Pantai dengan indikator kinerja outputnya meningkatnya penerapan kebijakan, pembinaan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan OP bidang rawa dan pantai yang diukur dari:

1) Jumlah dokumen turunan naskah perundang-undangan (PP, Permen dan peraturan lainnya) bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.

2) Jumlah dokumen yang dievaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.

3) Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.

4) Jumlah data dan informasi yang disiapkan terkait bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.

5) Jumlah pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.

6) Jumlah pembinaan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.

BAB 5 65 - 11



7) Jumlah pembinaan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.

8) Jumlah frekuensi Pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

9) Jumlah frekuensi Pembinaan dan bantuan teknik pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

10) Jumlah frekuensi dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

11) Jumlah pembinaan penanganan dan penanggulangan bencana alam di bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.

12) Jumlah perlengkapan dan bahan penanganan dan penanggulangan bencana alam bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.

13) Jumlah dokumen NSPM perencanaan bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.

14) Jumlah dokumen NSPM pelaksanaan konstruksi bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.

15) Jumlah dokumen NSPM persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.

7. Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Op Bidang Sungai, Danau, Waduk Dan Bendungan dengan indikator kinerja outputnya meningkatnya penerapan kebijakan, pembinaan perencanaan, pelaksanaan dan OP bidang sungai, danau, waduk dan bendungan yang diukur dari:

1) Jumlah dokumen turunan naskah perundang-undangan (PP, Permen dan peraturan lainnya) bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.

BAB 5 65 - 12



2) Jumlah dokumen yang dievaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.

3) Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.

4) Jumlah data dan informasi yang disiapkan oleh bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.

5) Jumlah pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan terhadap BBWS/BWS.

6) Jumlah pembinaan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan terhadap BBWS/BWS.

7) Jumlah pembinaan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan terhadap BBWS/BWS.

8) Jumlah frekuensi pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

9) Jumlah frekuensi pembinaan pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan kepada provinsi dan kabupaten/kota.

10) Jumlah frekuensi pembinaan persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan kepada provinsi dan kabupaten/kota.

11) Jumlah pembinaan penanganan dan penanggulangan bencana alam di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.

12) Jumlah perlengkapan dan bahan penanganan dan penanggulangan bencana alam bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.

BAB 5 65 - 13



13) Jumlah dokumen NSPM perencanaan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.

14) Jumlah dokumen NSPM pelaksanaan konstruksi bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.

15) Jumlah dokumen NSPM persiapan dan pemeliharaan operasi dan pemeliharaan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan.

16) Jumlah Pembinaan pemantauan keamanan bendungan. 17) Jumlah Pembinaan analisis keamanan bendungan. 18) Jumlah pembinaan evaluasi keamanan bendungan. 19) Jumlah frekuensi koordinasi dan kerjasama antar instansi bidang

sungai, danau, waduk dan bendungan. 20) Jumlah pelaksanaan tugas-tugas khusus bidang sungai, danau, waduk

dan bendungan.

8. 31 kegiatan teknis dengan nama “pelaksanaan pengelolaan SDA WS ….” (nama dan jumlah WS sesuai dengan nama dan jumlah Balai Besar/Balai Wilayah Sungai sebanyak 31 buah) dengan indikator kinerja outputnya terselengaranya pengelolaan SDA di WS….. (sebanyak 31 WS sesuai dengan nama dan jumlah BBWS/BWS) yang diukur dari:

1) Jumlah waduk/embung/situ/ bangunan penampung air lainnya yang dibangun.2) Jumlah Waduk, Situ, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang di

rehabilitasi.3) Jumlah Waduk, Situ, dan Bangunan Penampung air lainnya yang di O & P.4) Jumlah kawasan yang diperbaiki sabuk hijaunya.5) Jumlah infrastruktur irigasi yang dibangun /ditingkatkan.6) Jumlah infrastruktur irigasi yang di rehabilitasi.

BAB 5 65 - 14



7) Jumlah infrastruktur irigasi yang di OP.8) Jumlah infrastruktur pendayagunaan air tanah yang dibangun/ditingkatkan.9) Jumlah infrastruktur pendayagunaan air tanah yang direhabilitasi.10) Jumlah infrastruktur pendayagunaan air tanah yang di operasikan dan

dipelihara.11) Jumlah infrastruktur reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan.12) Jumlah infrastruktur reklamasi rawa yang direhabilitasi.13) Jumlah infrastruktur reklamasi rawa yang di OP.14) Jumlah infrastruktur penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan.15) Jumlah infrastruktur penyediaan air baku yang direhabilitasi.16) Jumlah infrastruktur penyediaan air baku yang di OP.17) Panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun.18) Panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang direhabilitasi.19) Panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang di OP.20) Jumlah sarana/prasarana pengendalian lahar/sedimen yang dibangun.21) Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi.22) Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang di OP.23) Panjang bangunan pengaman pantai yang dibangun.24) Panjang bangunan pengaman pantai yang diperbaiki.25) Panjang bangunan pengaman pantai yang dipelihara.26) Jumlah pola dan rencana pengelolaan SDA WS.27) Jumlah rekomendasi teknis dalam pemberian izin atas penyediaan,

peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan SDA.28) Jumlah monitoring dan TP OP SDA.

BAB 5 65 - 15



9. Penyelenggaraan Pembinaan Keamanan Bendungan dengan indikator kinerja outputnya terselenggaranya pemberian dukungan teknis, pengkajian dan penyiapan saran teknis serta pemantauan perilaku terhadap bendungan yang diukur dari:

1) Jumlah pelatihan Keamanan Bendungan. 2) Jumlah pelaksanaan diseminasi dan sosialisasi Pedoman Keamanan

Bendungan. 3) Jumlah terselenggaranya seminar/lokakarya bidang bendungan. 4) Jumlah pelaksanaan inspeksi bendungan. 5) Jumlah pelaksanaan kajian keamanan bendungan. 6) Jumlah NSPM tentang Keamanan Bendungan.

II. PENYELENGGARAAN JALAN NASIONAL DAN FASILITASI JALAN DAERAH dengan indikator kinerja outcome Meningkatnya tingkat penggunaan jalan pada ruas jalan nasional; Menurunnya waktu tempuh rata-rata antar-pusat kegiatan nasional yang diukur dari:1. Tingkat Penggunaan Jalan pada ruas jalan nasional: (..........kendaraan

kilometer).2. Prosentase penurunan waktu tempuh rata-rata antar-pusat kegiatan nasional:

5%.

Sedangkan usulan kegiatannya berjumlah 7 (tujuh) kegiatan dengan dilengkapi indikator kinerja output sebagai berikut:1. Koordinasi Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Manajemen Jalan dengan indikator kinerja outputnya Terkoordinasikannya Kegiatan

BAB 5 65 - 16



Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Manajemen Jalan yang diukur dari:1) Prosentase peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana pendukung

operasional.2) Prosentase pemenuhan SDM Satker dari PNS Pusat.3) Prosentase pemenuhan jumlah Penilik Jalan.4) Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi.5) Jumlah Laporan Keuangan WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan WTP

(Wajar Tanpa Pengecualian).6) Prosentase jumlah barang milik negara (BMN) yang dapat diinventarisasi

dan direvaluasi7) Prosentase jumlah Peraturan Menteri yang dilegalisasi.8) Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti

pelatihan/sosialisasi/diseminasi.9) Jumlah penanganan tanggap darurat/pekerjaan mendesak akibat bencana

alam yang dapat ditangani.10) Jumlah laporan evaluasi/kajian penyempurnaan organisasi dan

ketatalaksanaan.11) Prosentase Penyampaian tanggapan terhadap temuan pemeriksa yang

tepat waktu.12) Prosentase penyelesaian SOP.13) Jumlah Dokumen Penyiapan Pembentukan Unit Sistem Manajemen Mutu.

2. Perencanaan, Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan dengan indikator kinerja outputnya Tersusunnya Perencanaan, Program dan Anggaran Penyelenggaraan Jalan yang diukur dari:

BAB 5 65 - 17



1) Jumlah dokumen Renstra.2) Jumlah dokumen fungsi dan status jalan.3) Jumlah dokumen Readiness Criteria.4) Jumlah dokumen program tahunan.5) Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan PLN.6) Jumlah dokumen program 3 tahunan (MTEF).7) Prosentase data kondisi jalan yang tepat waktu.8) Jumlah dokumen informasi penyelenggaraan jalan.9) Jumlah dokumen Lakip yang tersusun.10) Prosentase dokumen laporan triwulan.11) Jumlah review tahunan harga satuan jalan &jembatan.12) Jumlah dokumen PBME yang tersedia.13) Jumlah dokumen Pembinaan Jalan Daerah.14) Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi.15) Jumlah dokumen masukan Rencana Definitif Dana DAK.16) Jumlah dokumen Juknis dan Kriteria Teknis DAK.

3. Pembinaan Teknik Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dengan indikator kinerja outputnya adalah Terbinanya teknik preservasi dan peningkatan kapasitas jalan yang diukur dari:1) Jumlah dokumen NSPK dan SPM.2) Jumlah pelaksanaan koordinasi, diseminasi, sosialisasi, dan pembinaan teknis.3) Jumlah unit peralatan dan bahan jalan/jembatan untuk mendukung kegiatan

pelaksanaan.

BAB 5 65 - 18



4) Jumlah pendampingan teknis dan dukungan teknis perencanaan dan teknik lainnya.

5) Jumlah rekomendasi teknis penanganan lokasi rawan kecelakaan dan rawan bencana.

6) Jumlah dokumen AMDAL.7) Jumlah perencanaan teknis dan pengawasan teknis jalan & jembatan.8) Jumlah bantuan teknis jalan dan jembatan.9) Jumlah monitoring dan evaluasi penerapan NSPK.10) Jumlah Laboratorium yang telah bersertifikat (SNI).

4. Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan dengan indikator kinerja outputnya adalah Terfasilitasinya dan Terbinanya pelaksanaan preservasi & Peningkatan kapasitas Jalan Bebas Hambatan dan perkotaan yang diukur dari:1) Jumlah dokumen perencanaan teknik jalan bebas hambatan dan jalan

perkotaan.2) Panjang jalan bebas hambatan yang terbangun oleh Pemerintah. 3) Prosentase Luas lahan yang dibebaskan.4) Jumlah Laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan bebas hambatan.5) Jumlah standar pedoman teknik perencanaan jalan dan jembatan

perkotaan.6) Jumlah dokumen studi kelayakan dan AMDAL jalan dan jembatan

perkotaan.7) Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan jalan &

jembatan perkotaan.

BAB 5 65 - 19



8) Jumlah kegiatan pembinaan administrasi dan teknis pelaksanaan jalan dan jembatan perkotaan.

9) Jumlah pelaksanaan koordinasi, desiminasi, sosialisasi, dan pembinaan pelaksanaan teknis.

10) Presentase penuntasan temuan auditor sesuai tepat waktu.

5. Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan Daerah Wilayah Barat dengan indikator kinerja outputnya adalah Terbinanya pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan serta terfasilitasinya penyelenggaraan jalan daerah di Wilayah Barat yang diukur dari:1) Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan jalan &

jembatan.2) Jumlah kegiatan pembinaan administrasi dan teknis pelaksanaan jalan dan

jembatan.3) Jumlah pelaksanaan koordinasi, desiminasi, sosialisasi, dan pembinaan

pelaksanaan teknis.4) Jumlah pelaksanaan pembinaan pelaksanaan teknis jalan provinsi,

kabupaten/kota.5) Prosentase penuntasan temuan auditor sesuai tepat waktu.

6. Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan Daerah Wilayah Timur dengan indikator kinerja outputnya adalah Terbinanya pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan serta terfasilitasinya penyelenggaraan jalan daerah di Wilayah Timur yang diukur dari:1) Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan jalan &

jembatan.

BAB 5 65 - 20



2) Jumlah kegiatan pembinaan administrasi dan teknis pelaksanaan jalan dan jembatan.

3) Jumlah pelaksanaan koordinasi, desiminasi, sosialisasi, dan pembinaan pelaksanaan teknis.

4) Jumlah pelaksanaan pembinaan pelaksanaan teknis jalan provinsi, kabupaten/kota.

5) Prosentase penuntasan temuan auditor sesuai tepat waktu.

7. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dengan indikator kinerja outputnya adalah Terlaksananya kegiatan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional yang diukur dari:1) Jumlah panjang jalan dan jembatan yang mendapat presevasi:

Jumlah panjang jalan dan jembatan yang mendapat pemeliharaan (km/m)

Jumlah panjang jalan dan jembatan yang mendapat rehabilitasi (km/m)

Jumlah panjang jalan yang mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur (km)

Jumlah panjang jembatan yang mendapat penggantian (m)2) Jumlah panjang jalan dan jembatan yang mendapat peningkatan kapasitas:

Jumlah panjang jalan dan jembatan yang dibangun baru (km/m) Jumlah panjang jalan yang mendapat pelebaran (km) Jumlah panjang fly over dan underpass yang dibangun (m) Jumlah panjang terowongan yang dibangun (m)

3) Jumlah lajur kilometer jalan nasional ( lajur kilometer ).

BAB 5 65 - 21



4) Jumlah pengumpulan data jalan dan jembatan yang dilaksanakan.5) Jumlah perencanaan teknis dan pengawasan teknis jalan dan jembatan.6) Jumlah pelaksanaan kalibrasi uji petik pengendalian mutu.7) Jumlah diseminasi dan pelatihan manajemen mutu. 8) Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik.9) Presentase pencapaian standar klas penyediaan jalan nasional.10) Presentase pencapaian tingkat kemantapan permukaan jalan nasional. 11) Biaya rata rata preservasi jalan dan jembatan.12) Biaya rata rata pembangunan jalan dan jembatan.13) Prosentase jumlah peralatan UPR yang memenuhi syarat.

I. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (oleh) DITJEN. SUMBER DAYA AIR, dengan indikator kinerja outcome Mmeningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air yang diukur dariindikator kinerja (outcome) sebagai berikut:Meningkatnya ketersediaan air pada sumber air;Tingkat ketersediaan data dan informasi SDA di pusat, provinsi dan BBWS/BWS;

12.Terlindunginya sumber air;13.14.Meningkatnya kapasitas layanan dan pemanfaatan prasarana jaringan irigasi;15.Meningkatnya layanan jaringan irigasi air tanah;16.Meningkatnya kapasitas layanan dan pemanfaatan prasarana jaringan

reklamasi rawa;17.Meningkatnya kapasitas layanan prasarana air baku;18.Terlindunginya target kawasan dari bahaya banjir;19.Terkendalinya volume lahar/sedimen;

BAB 5 65 - 22



20.Terlindunginya target kawasan pantai dari bahaya abrasi;21.Tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA WS.22.Tingkat ketersediaan data dan informasi SDA di pusat, provinsi dan

BBWS/BWS;23.Terlindunginya sumber air;24.Meningkatnya ketertiban dalam pendayagunaan SDAMeningkatnya

ketersediaan air pada sumber air;25.Tingkat ketersediaan data dan informasi SDA di pusat, provinsi dan

BBWS/BWS;26.Terlindunginya sumber air;27.Meningkatnya ketertiban dalam pendayagunaan SDA;28.Meningkatnya kapasitas layanan dan pemanfaatan prasarana jaringan irigasi;29.Meningkatnya layanan jaringan irigasi air tanah;30.Meningkatnya kapasitas layanan dan pemanfaatan prasarana jaringan

reklamasi rawa;31.Meningkatnya kapasitas layanan prasarana air baku;32.Terlindunginya target kawasan dari bahaya banjir;33.Terkendalinya volume lahar/sedimen;34.Terlindunginya target kawasan pantai dari bahaya abrasi;35.Tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA WS.36.

Sedangkan usulan kegiatan terdiri atas 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yang terdiri dari 8 kegiatan yang bersifat generik dan 31 kegiatan yang bersifat teknis9 (sembilan) kegiatan yang masing-masing memiliki indikator kinerja output dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

BAB 5 65 - 23



1. Kegiatan Pembinaan Program Ditjen. SDASda dengan indikator kinerja outputnya terselenggaranya pembinaan pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada sumber air, perencanaan sumber daya air wilayah sungai, kelembagaan sumber daya air, kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian pengelolaan sumber daya air Terselenggaranya perumusan kebijakan dan strategi, penyusunan program dan anggaran, penatalaksanaan kerjasama internasional, evaluasi kinerja pelaksanaan program pengelolaan SDA dan tersedianya data dan informasi SDA yang diukur dari:

15) Jumlah dokumen Pola PSDA WS yang telah disusun dan ditetapkan untuk Wilayah Sungai kewenangan Pusat

16) Ditetapkannya status wilayah sungai dengan Keputusan Presiden 17) Jumlah pembinaan AMDAL yang dilaksanakan Dit. BPSDA ke BBWS/BWS 18) Ketersediaan informasi terkait hidrologi dan kualitas air pada sumber

air, perencanaan sumber daya air wilayah sungai, kelembagaan sumber daya air, kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian pengelolaan sumber daya air

19) Jumlah kawasan lindung sumber air untuk resapan air yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri

20) Ketersediaan prasarana dan sarana sistem informasi 21) Jumlah kawasan lindung sumber air yang telah dikelola sesuai

Keputusan Menteri 22) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jalinan

kemitraan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air 23) Jumlah pembinaan pengendalian pengelolaan sumber daya air yang

dilaksanakan Dit.BPSDA ke BBWS/BWS 24) Prosentase peralatan pengolah data yang berfungsi/kondisi baik

BAB 5 65 - 24



25) Prosentase pengelola hidrologi yang mengembangkan SIM hidrologi dan kualitas air

26) Jumlah dokumen prosedur untuk mendukung pengelolaan hidrologi dan kualitas air

27) Jumlah dokumen Rencana PSDA WS yang telah disusun dan ditetapkan untuk Wilayah Sungai kewenangan Pusat

28) Ditetapkan dan disosialisasikannya Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Pola dan Rencana PSDA WS

29) Jumlah pengelola hidrologi yang menjalankan sistem mutu hidrologi dan mendapatkan sertifikasi standard mutu

30) Jumlah pengelola yang mempublikasi dan mendiseminasikan data dan informasi hidrologi dan kualitas air

31) Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pola PSDA di WS yang dokumen Polanya telah ditetapkan

32) Terfasilitasinya jumlah wadah koordinasi PSDA di daerah (DSDA-P dan TKPSDA WS) yang terbentuk dan terfasilitasinya sekretariat wadah koordinasi

33) Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana PSDA di WS yang dokumen Rencananya telah ditetapkan

34) Terfasilitasinya jumlah kemampuan SDM dan lembaga dalam pengelolaan SDA pada BB/BWS

35) Jumlah dokumen PP HGA dan Pedoman BJPSDA 36) Meningkatnya ketaatan pelaksanaan Studi AMDAL, RKL-RPL, UKL-UPL

oleh BBWS/BWS sesuai pedoman 37) Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan RBO Performance Benchmarking

beserta pembinaan, pemantauan dan evaluasi unit RBO PB 38) Meningkatnya ketaatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup oleh BBWS/BWS sesuai pedoman

BAB 5 65 - 25



39) Jumlah BBWS/BWS yang menerapkan PK-BLU 40) Tersedianya Konsep Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air 41) Jumlah UPT/UPTD yang sudah dievaluasi pelaksanaan pengelolaan SDA 42) Tersedianya Konsep Rancangan Kepmen PU tentang Penetapan dan

Pengelolaan Kawasan Lindung Sumber Air 43) Jumlah dokumen MoU Pengelolaan SDA Kelembagaan 44) Tersedianya Rancangan Kepmen PU tentang Pengelolaan Banjir

Komprehensif Sungai Urban45) Jumlah pembinaan pengelolaan kawasan lindung sumber air untuk

resapan air yang dilaksanakan oleh Dit. BPSDA ke BBWS/BWS46) Terkendalinya pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan

BBWS/BWS47) Jumlah DAS/Sub DAS yang telah dilaksanakan Pemberdayaan

Masyarakat48) Jumlah waduk, danau dan embung yang telah dilaksanakan49) Jumlah MoU pengelolaan SDA yang telah disepakati50) Jumlah Provinsi/Kab./Kota yang berperan dalam tata guna air dan

pemberdayaan P3A.51) Jumlah Lokasi yang masyarakatnya telah diberdayakan dalam

penanganan banjir

52) Jumlah dokumen kebijakan dan strategi (Renstra, RKP, Renja K/L)53) Jumlah dokumen appraisal dan justifikasi kegiatan Balai Wilayah Sungai54) Jumlah dokumen penyiapan penyelenggaraan kerjasama investasi

pengelolaan SDA

BAB 5 65 - 26



55) Jumlah dokumen program kerjasama luar negeri yang berjalan dan yang direncanakan

56) Jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian dan monitoring program berpinjaman luar negeri

57) Jumlah dokumen program dan anggaran (RKA K/L, DIPA)58) Jumlah dokumen penyelenggaraan Konreg59) Jumlah dokumen Pengendalian Program Pembangunan SDA60) Jumlah cakupan database, informasi dan layanan akses informasi

bidang SDA61) Jumlah dokumen penyelenggaraan Raker tahunan Ditjen SDA62) Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja termasuk LAKIP yang

menjadi masukan kebijakan63) Jumlah dokumen NSPM berupa panduan dan pedoman perumusan

kebijakan dan strategi, kerjasama luar negeri, pemrograman dan penganggaran, monitoring dan evaluasi, dan sistem informasi SDA

64) Jumlah laporan kegiatan lokakarya/workshop, koordinasi, konsinyasi, pelatihan, bantuan teknis dan sosialisasi /diseminasi

2. Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang diukur dari:Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dewan Sumber Daya Nasional dengan indikator kinerja outputnya terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan untuk membantu Presiden dalam i) merumuskan kebijakan nasional serta strategi pengelolaan SDA, ii) memberikan pertimbangan untuk penetapan Wilayah Sungai dan Cekungan Air Tanah, iii) merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi, dan iv) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut kebijakan pengelolaan SDA yang diukur dari:

BAB 5 65 - 27



11) Tersedianya sarana dan prasarana kerja 12) Tersosialisasinya Kebijakan Nasional PSDA di tingkat Provinsi 13) Tersosialisasinya Dewan SDA Nasional 14) Terbangunnya kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai

pentingnya koordinasi PSDA 15) Tersebarnya informasi mengenai aktivitas DSDAN melalui media cetak

dan elektronik 16) Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan

kebijakan pengelolaan SDA tingkat nasional 17) Terumuskannya stratgi pengelolaan SDA pada WS lintas Negara 18) Terumuskannya rancangan kebijakan pengelolaan SDA 19) Jumlah rekomendasi / saran DSDAN kepada Presiden 20) Jumlah tenaga ahli / pakar yang disediakan untuk membantu tugas

DSDAN 21) Jumlah dokumen Pola PSDA WS yang telah disusun dan ditetapkan

untuk Wilayah Sungai kewenangan Pusat22) Ditetapkannya status wilayah sungai dengan Keputusan Presiden23) Jumlah pembinaan AMDAL yang dilaksanakan Dit. BPSDA ke BBWS/BWS24) Ketersediaan informasi terkait hidrologi dan kualitas air pada sumber

air, perencanaan sumber daya air wilayah sungai, kelembagaan sumber daya air, kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian pengelolaan sumber daya air

25) Jumlah kawasan lindung sumber air untuk resapan air yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri

26) Ketersediaan prasarana dan sarana sistem informasi.

BAB 5 65 - 28



27) J umlah kawasan lindung sumber air yang telah dikelola sesuai Keputusan Menteri

28) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jalinan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

29) Jumlah pembinaan pengendalian pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan Dit.BPSDA ke BBWS/BWS

30) Prosentase peralatan pengolah data yang berfungsi / kondisi baik31) Prosentase pengelola hidrologi yang mengembangkan SIM hidrologi dan

kualitas air32) Jumlah dokumen prosedur untuk mendukung pengelolaan hidrologi dan

kualitas air33) Jumlah dokumen Rencana PSDA WS yang telah disusun dan ditetapkan

untuk Wilayah Sungai kewenangan Pusat34) Ditetapkan dan disosialisasikannya Peraturan Menteri tentang Pedoman

Penyusunan Pola dan Rencana PSDA WS35) Jumlah pengelola hidrologi yang menjalankan sistem mutu hidrologi dan

mendapatkan sertifikasi standard mutu36) Jumlah pengelola yang mempublikasi dan mendiseminasikan data dan

informasi hidrologi dan kualitas air37) Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

Pola PSDA di WS yang dokumen Polanya telah ditetapkan38) Terfasilitasinya jumlah wadah koordinasi PSDA di daerah (DSDA-P dan

TKPSDA WS) yang terbentuk dan terfasilitasinya sekretariat wadah koordinasi39) Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

Rencana PSDA di WS yang dokumen Rencananya telah ditetapkan40) Terfasilitasinya jumlah kemampuan SDM dan lembaga dalam

pengelolaan SDA pada BB/BWS

BAB 5 65 - 29



41) Jumlah dokumen PP HGA dan Pedoman BJPSDA42) Meningkatnya mutu pelaksanaan Studi AMDAL, RKL-RPL, UKL-UPL oleh

BBWS/BWS sesuai pedoman43) Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan RBO Performance Benchmarking

beserta pembinaan, pemantauan dan evaluasi unit RBO PB44) Meningkatnya mutu pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup oleh BBWS/BWS sesuai pedoman45) Jumlah BBWS/BWS yang menerapkan PK-BLU46) Tersedianya Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air47) Jumlah UPT/UPTD yang sudah dievaluasi pelaksanaan pengelolaan SDA48) Tersedianya Rancangan Kepmen PU tentang Penetapan Kawasan yang

Berfungsi sebagai Daerah Resapan Air dan daerah Tangkapan Air pada Kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan

49) Jumlah dokumen MoU Pengelolaan SDA Kelembagaan50) Tersedianya Rancangan Kepmen PU tentang Pengelolaan Banjir

Komprehensif Sungai Urban;

3. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen. SDA Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Op Bidang Sungai, Danau, Waduk Dan Bendungan dengan indikator kinerja outputnya meningkatnya penerapan kebijakan, pembinaan perencanaan, pelaksanaan dan OP bidang sungai, danau, waduk dan bendungan yang diukur dariDukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Di Ditjen SDA yang diukur dari:Jumlah dokumen turunan naskah perundang-undangan (PP, Permen dan peraturan lainnya) bidang sungai, danau, waduk dan bendungan Jumlah dokumen yang dievaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan

BAB 5 65 - 30



Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan Jumlah data dan informasi yang disiapkan oleh bidang sungai, danau, waduk dan bendungan Jumlah pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan terhadap BBWS/BWS Jumlah pembinaan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan terhadap BBWS/BWS Jumlah pembinaan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan terhadap BBWS/BWS

21) Jumlah frekuensi pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota

22) Jumlah frekuensi pembinaan pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan kepada provinsi dan kabupaten/kota

23) Jumlah frekuensi pembinaan persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan kepada provinsi dan kabupaten/kota

24) Jumlah pembinaan penanganan dan penanggulangan bencana alam di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan

25) Jumlah perlengkapan dan bahan penanganan dan penanggulangan bencana alam bidang sungai, danau, waduk dan bendungan

26) Jumlah dokumen NSPM perencanaan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan

27) Jumlah dokumen NSPM pelaksanaan konstruksi bidang sungai, danau, waduk dan bendungan

28) Jumlah dokumen NSPM persiapan dan pemeliharaan operasi dan pemeliharaan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan

BAB 5 65 - 31



29) Jumlah Pembinaan pemantauan keamanan bendungan 30) Jumlah Pembinaan analisis keamanan bendungan 31) Jumlah pembinaan evaluasi keamanan bendungan 32) Jumlah frekuensi koordinasi dan kerjasama antar instansi bidang

sungai, danau, waduk dan bendungan 33) Jumlah pelaksanaan tugas-tugas khusus bidang sungai, danau, waduk

dan bendungan 34) Jumlah dokumen kepegawaian/ortala35) Jumlah dokumen administrasi keuangan (SAK)36) Jumlah koordinasi/sosialisasi/diseminasi37) Jumlah kegiatan bantuan hukum dalam rangka penanganan perkara38) Jumlah draf materi kebijakan/peraturan perundang-undangan yang

diproses dan dilegalisasi39) Jumlah dokumen SABMN40) Jumlah laporan informasi pengelolaan SDA kepada publik

4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional Penyelenggaraan Pembinaan Keamanan Bendungan dengan indikator kinerja outputnya terselenggaranya pemberian dukungan teknis, pengkajian dan penyiapan saran teknis serta pemantauan perilaku terhadap bendungan yang diukur dariFasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dewan Sumber Daya Nasional yang diukur dari:

7) Jumlah pelatihan Keamanan Bendungan 8) Jumlah laporan pelaksanaan Program & Anggaran; administrasi keuangan

(SAK)9) Jumlah pelaksanaan diseminasi dan sosialisasi Pedoman Keamanan

Bendungan

BAB 5 65 - 32



10) Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia11) Jumlah terselenggaranya seminar/lokakarya bidang bendungan 12) Jumlah pelaksanaan inspeksi bendungan 13) Jumlah pelaksanaan kajian keamanan bendungan 14) Jumlah NSPM tentang Keamanan Bendungan15) Jumlah dokumen IBKMN (SABMN)16) Jumlah rapat koordinasi pra sidang dewan17) Jumlah persidangan dewan18) Jumlah tenaga ahli/pakar yang disediakan19) Jumlah laporan hasil kajian tenaga ahli/pakar20) Jumlah hasil evaluasi permasalahan yang diselesaikan Dewan21) Jenis dan jumlah informasi untuk mendukung tugas Dewan22) Jenis dan jumlah informasi untuk mendukung tugas Dewan23) Jenis dan jumlah informasi yang disampaikan kepada masyarakat24) Jumlah laporan pembinaan karir pegawai

5. Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pembinaan O&P Bidang Irigasi, Penyediaan Air Baku Dan Pemanfaatan Air Tanah yang diukur dari:

1) Jumlah dokumen perumusan kebijakan dan strategi serta program kegiatan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah

2) Jumlah dokumen yang dievaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah

BAB 5 65 - 33



3) Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah

4) Jumlah data dan informasi yang disiapkan oleh bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah

5) Jumlah pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah terhadap BBWS/BWS

6) Jumlah pembinaan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah terhadap BBWS/BWS

7) Jumlah frekuensi pembinaan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah terhadap BBWS/BWS

8) Jumlah frekuensi pembinaan dan bantuan teknik perencaan teknik dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah kepada provinsi dan kabupaten/kota

9) Jumlah frekuensi pembinaan dan bantuan teknik pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah kepada provinsi dan kabupaten/kota

10) Jumlah frekuensi pembinaan dan bantuan teknik persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah kepada provinsi dan kabupaten/kota

11) Jumlah pembinaan penanganan dan penanggulangan bencana alam di bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah

12) Jumlah perlengkapan dan bahan penanganan dan penanggulangan bencana alam bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah

13) Jumlah dokumen NSPM perencanaan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah

BAB 5 65 - 34



14) Jumlah dokumen NSPM pelaksanaan konstruksi bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah

15) Jumlah dokumen NSPM persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah

16) Jumlah frekuensi koordinasi dan kerjasama antar instansi bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah

17) Jumlah pelaksanaan tugas-tugas khusus bidang irigasi, penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah

6. Penyelenggaran Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pembinaan Op Bidang Rawa Dan Pantai yang diukur dari:

1) Jumlah dokumen turunan naskah perundang-undangan (PP, Permen dan peraturan lainnya) bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai

2) Jumlah dokumen yang dievaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai

3) Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai

4) Jumlah data dan informasi yang disiapkan terkait bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai

5) Jumlah pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai

6) Jumlah pembinaan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai

7) Jumlah pembinaan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai

BAB 5 65 - 35



8) Jumlah frekuensi Pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang Irigasi, Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota

9) Jumlah frekuensi Pembinaan dan bantuan teknik pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang Irigasi, Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota

10) Jumlah frekuensi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota

11) Jumlah pembinaan penanganan dan penanggulangan bencana alam di bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai

12) Jumlah perlengkapan dan bahan penanganan dan penanggulangan bencana alam bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai

13) Jumlah dokumen NSPM perencanaan bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai

14) Jumlah dokumen NSPM pelaksanaan konstruksi bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai

[15)] Jumlah dokumen NSPM persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai

;7. Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Op Bidang Sungai, Danau, Waduk Dan Bendungan yang diukur dari:

1) Jumlah dokumen turunan naskah perundang-undangan (PP, Permen dan peraturan lainnya) bidang sungai, danau, waduk dan bendungan

2) Jumlah dokumen yang dievaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan

BAB 5 65 - 36



3) Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan

4) Jumlah data dan informasi yang disiapkan oleh bidang sungai, danau, waduk dan bendungan

5) Jumlah pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan terhadap BBWS/BWS

6) Jumlah pembinaan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang Irigasi, Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah terhadap BBWS/BWS

7) Jumlah pembinaan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang Irigasi, Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah terhadap BBWS/BWS

8) Jumlah frekuensi pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknis dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota

9) Jumlah frekuensi pembinaan pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan kepada provinsi dan kabupaten/kota

10) Jumlah frekuensi pembinaan persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang sungai, danau, waduk dan bendungan kepada provinsi dan kabupaten/kota

11) Jumlah pembinaan penanganan dan penanggulangan bencana alam di bidang sungai, danau, waduk dan bendungan

12) Jumlah perlengkapan dan bahan penanganan dan penanggulangan bencana alam bidang sungai, danau, waduk dan bendungan

13) Jumlah dokumen NSPM perencanaan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan

BAB 5 65 - 37



14) Jumlah dokumen NSPM pelaksanaan konstruksi bidang sungai, danau, waduk dan bendungan

15) Jumlah dokumen NSPM persiapan dan pemeliharaan operasi dan pemeliharaan bidang sungai, danau, waduk dan bendungan

16) Jumlah pembinaan pemantauan keamanan bendungan17) Jumlah pembinaan analisis keamanan bendungan18) Jumlah pembinaan evaluasi keamanan bendungan19) Jumlah frekuensi koordinasi dan kerjasama antar instansi bidang

sungai, danau, waduk dan bendungan20) Jumlah pelaksanaan tugas-tugas khusus bidang sungai, danau, waduk

dan bendungan

8. Terselengaranya Pengelolaan Sda Di Ws …………yang diukur dari:Jumlah waduk/embung/situ/ bangunan penampung air lainnya yang dibangun

1) Jumlah Waduk, Situ, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang di rehabilitasi

2) Jumlah Waduk, Situ, dan Bangunan Penampung air lainnya yang di O & P3) Jumlah kawasan yang diperbaiki sabuk hijaunya4) Jumlah infrastruktur irigasi yang dibangun /ditingkatkan5) Jumlah infrastruktur irigasi yang di rehabilitasi6) Jumlah infrastruktur irigasi yang di OP7) Jumlah infrastruktur pendayagunaan air tanah yang dibangun/ditingkatkan8) Jumlah infrastruktur pendayagunaan air tanah yang direhabilitasi9) Jumlah infrastruktur pendayagunaan air tanah yang di operasikan dan

dipelihara

BAB 5 65 - 38



10) Jumlah infrastruktur reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan11) Jumlah infrastruktur reklamasi rawa yang direhabilitasi12) Jumlah infrastruktur reklamasi rawa yang di OP13) Jumlah infrastruktur penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan14) Jumlah infrastruktur penyediaan air baku yang direhabilitasi15) Jumlah infrastruktur penyediaan air baku yang di OP16) Panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun17) Panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang direhabilitasi18) Panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang di OP19) Jumlah sarana/prasarana pengendalian lahar/sedimen yang dibangun20) Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi21) Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang di OP22) Panjang bangunan pengaman pantai yang dibangun23) Panjang bangunan pengaman pantai yang diperbaiki24) Panjang bangunan pengaman pantai yang dipelihara25) Jumlah pola dan rencana pengelolaan SDA WS26) Jumlah rekomendasi teknis dalam pemberian izin atas penyediaan,

peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan SDA27) Jumlah monitoring dan TP OP SDA;

9. Penyelenggaraan Pembinaan Keamanan Bendungan yang diukur dari.:Jumlah pelatihan Keamanan BendunganJumlah pelaksanaan diseminasi dan sosialisasi Pedoman Keamanan Bendungan

1) Jumlah terselenggaranya seminar/lokakarya bidang bendunganBAB 5 65 - 39



2) Jumlah pelaksanaan inspeksi bendungan3) Jumlah pelaksanaan kajian keamanan bendungan4) Jumlah NSPM tentang Keamanan Bendungan

II. PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN dengan indikator kinerja outcome Berfungsinya jaringan jalan nasional yang diukur dari:Tingkat Penggunaan Jalan: (…….…529.851 kendaraan kilometer)Tingkat Pelayanan Jalan : - Kecepatan tempuh rata rata, ( …… 47,14 km/jam)

Sedangkan usulan kegiatannya berjumlah 7 (tujuh) kegiatan dengan dilengkapi indikator kinerja output sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga dengan indikator kinerja outputnya Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi yang diukur dari:

1) Presentase jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/sosialisasi/diseminasi2) Jumlah draft materi/kebijakan peraturan perundangan yang dilegalisasi3) Jumlah penanganan tanggap darurat/pekerjaan mendesak akibat bencana

alam yang dapat ditangani.4) Jumlah laporan evaluasi/kajian penyempurnaan organisasi dan

ketatalaksanaan5) Presentase pemenuhan kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana

perkantoran6) Presentase jumlah barang milik negara (BMN) yang dapat diinventarisir -------7) Presentase Laporan Keuangan SAI yang tepat waktu8) Presentase penuntasan temuan auditor.

BAB 5 65 - 40



9) Biaya rata rata penanganan bencana alam10) Biaya rata rata pemeliharaan sarana/prasarana11) Biaya rata rata koordinasi, sosialisasi, diseminasi serta pelatihan dalam

rangka peningkatan SDM.

2. Penyusunan Kebijakan, Program Dan Anggaran Serta Evaluasi Pelaksanaan Program dengan indikator kinerja outputnya Tersusunnya kerangka dan koridor pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang diukur dari:

Jumlah kajian kebijakan serta evaluasi kinerja yang menjadi masukan kebijakan1) Jumlah dokumen penyusunan perencanaan jangka panjang, jangka menengah

dan tahunan2) Jumlah perangkat lunak penunjang manajemen jalan yang dikembangkan3) Jumlah database, informasi dan layanan akses informasikebinamargaan4) Jumlah panduan dan pedoman penyelenggaraan jalan daerah5) Jumlah pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi kinerja6) Jumlah penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program dan

administrasi PLN.7) Presentase jalan nasional yang dilegerkan --------8) Biaya rata rata kegiatan koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi

kinerja9) Biaya rata rata penyusunan kebijakan, studi jaringan jalan, buku panduan,

penyusunan program serta evaluasi kinerja10) Biaya rata rata pengumpulan data informasi, pemeliharaan dan

pengembangan software manajemen jalan.11)

BAB 5 65 - 41



3. Penyiapan Standar Pedoman, Penyusunan Desain Supervisi Dan Keselamatan Jalan Serta Pengelolaan Jalan /Jembatan dengan indikator kinerja outputnya Terpenuhinya rekomendasi kebijakan teknis dan standar pedoman penyelenggaraan jalan yang diukur dari:

Jumlah penyusunan NSPK dan SPM dalam penyelenggaran jalan.1) Jumlah pelaksanaan koordinasi, deseminasi, sosialisasi, dan pembinaan teknis.2) Jumlah unit peralatan dan bahan jalan/jembatan untuk mendukung kegiatan

pelaksanaan3) Jumlah pendampingan teknis dan dukungan teknis perencanaan teknik

lainnya.4) Jumlah rekomendasi teknis penanganan blackspot dan rekomendasi

penyelesaian masalah teknis lainnya dilapangan (rawan longsor, kondisi tanah lunak) ----------

5) Meningkatnya index pencapaian mutu rata rata nasional.6) Presentase ketersediaan dan kesesuaian desain dengan program.7) Presentase ketepatan waktu penyediaan konsultan supervisi.8) Presentase ketersediaan AMDAL sebelum pelaksanaan konstruksi9) Biaya rata rata desain dan supervisi jalan dan jembatan per km/m lajur10) Biaya rata rata penyediaan peralatan dan bahan jalan dan jembatan11) Biaya rata rata kegiatan koordinasi, sosialisasi, diseminasi dan

pembinaan teknis lapangan.

4. Penanganan Jalan Nasional Diperkotaan (Metro) Serta Fasilitasi Pembangunan Jalan Bebas Hambatan dengan indikator kinerja outputnya Terimplementasikannya kebijakan serta pembinaan teknis jalan bebas hambatan dan meningkatnya pengendalian pelaksanaan preservasi dan pembangunan jalan/jembatan jalan kota yang diukur dari:

BAB 5 65 - 42



Jumlah progran pengembangan dan kebijakan investasi jalan bebas hambatan dan jalan tol dan Pengelolaan leger jalan tol

Jumlah perencanaan teknik jalan bebas hambatan dan jalan kota1) Panjang jalan bebas hambatan yang terbangun2) Panjang pembangunan jalan dan jembatan/flyover kota metropolitan3) Pemeliharaan jalan dan jembatan kota metropolitan4) Jumlah luas lahan yang dibebaskan5) Jumlah laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan bebas hambatan6) Jumlah standar pedoman teknik perencanaan jalan dan jembatan kota

Metropolitan.7) Jumlah dokumen studi kelayakan dan AMDAL jalan dan jembatan kota

Metropolitan ---------8) Presentase pemanfaatan Aplikasi Sistem Manajemen Jalan Kota Metropolitan

(URMS)9) Biaya rata rata preservasi jalan dan jembatan di kota Metropolitan10) Biaya rata rata pembangunan jalan dan jembatan di kota Metropolitan

5. Pembinaan Dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Barat dengan indikator kinerja outputnya Meningkatnya penerapan kebijakan serta melakukan pembinaan teknis bidang jalan jembatan yang diukur dari:

Jumlah kegiatan bimbingan pelaksanaan administrasi dan teknis jalan dan jembatan

1) Jumlah pelaksanaan koordinasi, desiminasi, sosialisasi, dan pembinaan pelaksanaan teknis

BAB 5 65 - 43



2) Jumlah pelaksanaan pembinaan pelaksanaan teknis jalan provinsi, kabupaten dan kota ------

3) Presentase penuntasan temuan auditor sesuai tepat waktu.4) Presentase penuntasan dan penyelesaian permasalahan administrasi dan

teknis pelaksanaan tepat waktu.5) Biaya rata rata kegiatan bimbingan pelaksanaan administrasi dan teknis jalan

dan jembatan6) Biaya rata rata pelaksanaan koordinasi, desiminasi, sosialisasi dan pembinaan

pelaksanaan teknis

6. Pembinaan Dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Timur dengan indicator kinerja outputnya Meningkatnya penerapan kebijakan serta melakukan pembinaan teknis bidang jalan jembatan yang diukur dari:

Jumlah kegiatan bimbingan pelaksanaan administrasi dan teknis jalan dan jembatan

1) Jumlah pelaksanaan koordinasi, desiminasi, sosialisasi, dan pembinaan pelaksanaan teknis

2) Jumlah pelaksanaan pembinaan pelaksanaan teknis jalan provinsi, kabupaten dan kota ------

3) Presentase penuntasan temuan auditor sesuai tepat waktu.4) Presentase penuntasan dan penyelesaian permasalahan administrasi dan

teknis pelaksanaan tepat waktu.5) Biaya rata rata kegiatan bimbingan pelaksanaan administrasi dan teknis jalan

dan jembatan6) Biaya rata rata pelaksanaan koordinasi, desiminasi, sosialisasi dan pembinaan

pelaksanaan teknis

BAB 5 65 - 44



7. Penanganan Jalan Nasional Dan Pengendalian Pelaksanaan, Perencanaan Dan Pengawasan dengan indikator kinerja outputnya Meningkatnya pengendalian, pelaksanaan perencanaan, pengawasan teknik dan pemeliharaan /pembanguan jalan dan jembatan yang diukur dari:

Jumlah panjang jalan dan jembatan yang mendapat presevasi : Jumlah panjang jalan dan jembatan yang mendapat pemeliharaan (km/m)

Jumlah panjang jalan dan jembatan yang mendapat rehabilitasi (km/m) Jumlah panjang jalan yang mendapat rekonstruksi (km) Jumlah panjang jembatan yang mendapat penggantian (m)

1) Jumlah panjang jalan dan jembatan yang mendapat pembangunan : Jumlah panjang jalan dan jembatan yang dibangun baru (km/m) Jumlah panjang jalan yang mendapat pelebaran (km)

Jumlah panjang fly over dan underpass yang dibangun (m) Jumlah panjang terowongan yang dibangun (m)

2) Jumlah lajur kilometer jalan nasional ( lajur kilometer )3) Jumlah pengumpulan data jalan dan jembatan yang dilaksanakan4) Jumlah perencanaan teknis dan pengawasan teknis jalan dan jembatan5) Jumlah pelaksanaan kalibrasi uji petik pengendalian mutu6) Jumlah diseminasi dan pelatihan manajemen mutu 7) Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik8) Presentase pencapaian standar klas penyediaan jalan nasional9) Presentase pencapaian tingkat kemantapan permukaan jalan nasional

BAB 5 65 - 45



10) Biaya rata rata preservasi jalan dan jembatan11) Biaya rata rata pembangunan jalan dan jembatan12) Biaya rata rata preservasi jalan dan jembatan13) Biaya rata rata pembangunan jalan dan jembatan

III. PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN dengan indikator kinerja outcome Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK bidang Permukiman dalam rangka perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan permukiman, serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman yang berkelanjutanMeningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK bidang Permukiman dalam rangka perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan permukiman, serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman yang berkelanjutan yang diukur dari:

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman.

2. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis bangunan gedung termasuk gedung dan rumah negara serta penataan kawasan/lingkungan permukimanJumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek bangunan gedung dan lingkungan.

3. 4. Jumlah kab/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan

bantek pengelolaan air limbah dan drainase.5. Jumlah kab/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan

bantek pengelolaan persampahan.6.

BAB 5 65 - 46



7. Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan kualitas kawasan/lingkungan permukiman.

8. Jumlah kab/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek air minum.

9. Jumlah kawasan permukiman kumuh yang tertangani10.Jumlah bangunan gedung termasuk gedung dan rumah negara dan luasan

kawasan/lingkungan permukiman yang tertangani11.Persentase penduduk yang mendapat akses prasarana dan sarana air limbah12.Jumlah luas kawasan (ha) yang tertangani pelayanan drainase13.Persentase jumlah sampah yang tertangani sistem persampahan14.Jumlah pelayanan air minum (lt/det) kepada penduduk kota/kabupaten

Sedangkan kegiatan yang ada berjumlah 746 (tujuhempatnam) buah dengan dilengkapi indikator output. Penjelasannya sebagai berikut.1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Dalam Pengembangan Permukiman dengan indikator kinerja outputnya meningkatnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan permukiman Meningkatnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan standarisasi teknis dibidang pengembangan permukiman yang diukur dari:

1) Jumlah NSPK nasional pengembangan permukiman yang dihasilkan.2) Jumlah NSPK nasional pengembangan permukiman yang dihasilkan3) Jumlah Kab/Kota yang memperoleh pendampingan penyusunan Strategi

Pengembangan Perkotaan (SPK).Pendampingan penyusunan NSPK daerah bidang permukiman.

4) Pendampingan model/pedoman penyusunan SPK.5) Pendampingan penyusunan SPK di daerah.

BAB 5 65 - 47



6) Pendampingan penyusunan RPKP perkotaan dan perdesaan di daerah.7) Pendampingan penyusunan rencana tindak penanganan kawasan

permukiman kumuh perkotaan di kab/kota.8) Penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi, pelatihan dan lokakarya bagi pemda,

masyarakat dan swasta.9) Jumlah bantek, bimtek pengembangan permukiman yang dilaksanakanJumlah

Kab/Kota yang memperoleh pendampingan penyusunan Strategi Pengembangan Perkotaan (SPK)

10) Jumlah Kab/Kota yang memperoleh pendampingan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) Perkotaan dan Perdesaan.

11) Jumlah kab/kota yang memperoleh pendampingan penyusunan Strategi Pengembangan Perkotaan (SPK)Jumlah model/pedoman penyusunan Strategi Pengembangan Perkotaan (SPK)

12) Jumlah pendampingan penyusunan rencana tindak.13) Jumlah Kab/Kota yang memperoleh pendampingan Penyusunan

Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) Perkotaan dan PerdesaanJumlah Kab/Kota yang memperoleh pendampingan penyusunan Strategi Pengembangan Perkotaan

14) Jumlah diseminasi, sosialisasi, pelatihan, dan lokakarya bagi pemerintah, pemda, masyarakat dan swasta.

15) 16) Jumlah pendampingan penyusunan rencana tindakJumlah Kab/Kota

yang memperoleh pendampingan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) Perkotaan dan Perdesaan

17) Jumlah pendampingan penyusunan rencana tindak 18) Jumlah diseminasi, sosialisasi, pelatihan, dan lokakarya bagi

pemerintah, pemda, masyarakat dan swasta

BAB 5 65 - 48



19) Jumlah diseminasi, sosialisasi, pelatihan, dan lokakarya bagi pemerintah, pemda, masyarakat dan swasta

20) Jumlah kawasan kumuh perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya21) Jumlah unit rusunawa yang dibangun22) Jumlah kawasan perumahan sederhana sehat yang mendapat

pelayanan infrastruktur permukiman23) Jumlah kawasan perdesaan pusat pertumbuhan yang mendapat

pelayanan infrastruktur permukiman24) Jumlah kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar yang mendapat

pelayanan infrastruktur permukiman25) Jumlah daerah tertinggal yang mendapat pelayanan infrastruktur

permukiman26) Jumlah kawasan permukiman yang mendapatkan dukungan fasilitas

mitigasi bencana

2. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam penataan bangunan dan lingkungan termasuk pengelolaan gedung dan rumah Negara dengan indikator kinerja outputnya meningkatnya implementasi produk pengaturan, pelayanan pembinaan dan pengawasan serta kualitas hasil pembangunan bidang penataan bangunan dan lingkungan yang diukur dari:

1) Jumlah NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan.1) Jumlah NSPK nasional bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan yang

diterbitkan2) Jumlah Kab/Kota yang mendapat Bantek dan Pendampingan penyusunan

NSPK Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan.2) Jumlah Bantek dan pendampingan penyusunan NSPK Penataan Bangunan dan

Lingkungan

BAB 5 65 - 49



3) Jumlah Kawasan yang mendapatkan fasilitasi penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

3) Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi penyusunan RTBL4) Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi penyusunan Rencana

Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK).4) Jumlah Kab/Kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Induk Sistem

Proteksi Kebakaran (RISPK)5) Jumlah Kawasan yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak

Penataan dan Revitalisasi Kawasan.5) Jumlah Kab/Kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Sistem

Ruang Terbuka Hijau (RTH)6) Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat fasilitasi Rencana Tindak Sistem

Ruang Terbuka Hijau (RTH).6) Jumlah Kab/Kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak

Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah7) Jumlah Kawasan yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak

Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional Bersejarah.8) Jumlah Provinsi yang melaksanakan fasilitasi Penguatan Kelembagaan

Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pelatihan Training of Trainers (TOT), Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penataan Lingkungan dan pendataan serta pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, dengan mengundang seluruh Kab/Kota.

9) Jumlah Provinsi yang melaksanakan Pemeriksaan keandalan bangunan gedung termasuk gedung dan rumah negara dengan mengambil beberapa Kab/Kota terpilih yang ada pada masing-masing wilayahnya.

7) Jumlah Kab/Kota yang mendapat fasilitasi penguatan kelembagaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, pelatihan (TOT) penyelenggaraan Bangunan

BAB 5 65 - 50



Gedung, Penataan Lingkungan, dan Pendataan serta Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara

8) 3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber

Pembiayaan Dan Pola Investasi, Dalam Pengelolaan Sanitasi dan Persampahan Sanitasi Lingkungan (air limbah dan drainase); Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Persampahan dengan indikator kinerja outputnya meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, dan standarisasi teknis di bidang sanitasi dan persampahan yang diukur dari:1) Jumlah NSPK untuk pengelolaan air limbah yang tersusun.2) Jumlah NSPK bidang air limbah yang dihasilkan3) Jumlah Bantek, Bintek, dan pendampingan Strategi Sanitasi Kota (SSK)

pengelolaan air limbah.4) Jumlah NSPK bidang drainase yang dihasilkan5) Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan air limbah.6) Jumlah Bantek, Bimtek dan pendampingan penyiapan SSK pengelolaan air

limbah7) Jumlah monev kinerja pengembangan air limbah.8) Jumlah Bantek, Bimtek dan pendampingan penyiapan SSK pengelolaan

drainase9) Jumlah NSPK untuk pengelolaan drainase yang tersusun.10) Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat)11) Jumlah Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan drainase.12) Jumlah monev kinerja pengembangan air limbah

BAB 5 65 - 51



13) Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan drainase.

14) Jumlah monev kinerja pengembangan air drainase15) Jumlah monev kinerja pengembangan drainase.16) Jumlah NSPK bidang persampahan yang dihasilkan17) Jumlah NSPK untuk pengelolaan persampahan yang tersusun.18) Jumlah Bantek, Bimtek dan pendampingan (SSK) pengelolaan

persampahan19) Jumlah Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan

persampahan.20) Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat)21) Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan

persampahan.22) Jumlah fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi

bidang persampahan melalui kerjaama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat

23) Jumlah monev kinerja pengembangan persampahan.24) Jumlah fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi

bidang persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

1) Jumlah monev kinerja pengembangan pengelolaan persampahan

4. Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan indikator kinerja outputnya Meningkatnya pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Direktorat Jenderal yang diukur dari:

5. Jumlah produk hukum dan bantuan hukum serta pengaturan yang terlegimitasi

BAB 5 65 - 52



1) Jumlah pegawai yang berpendidikan dan mendapat pelatihan dalam pelaksanaan tugas

2) Jumlah laporan SAK dan SIMAK-BMN yang dihasilkan3) Jumlah prasarana dan sarana kerja tata usaha permukiman yang disediakan4) Jumlah kegiatan penanggulangan darurat bencana

3. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam penataan bangunan dan lingkungan termasuk pengelolaan gedung dan rumah Negara dengan indikator kinerja outputnya Meningkatnya implementasi produk pengaturan, pelayanan pembinaan dan pengawasan serta kualitas hasil pembangunan bidang penataan bangunan dan lingkungan yang diukur dari:Jumlah NSPK nasional bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan yang diterbitkanJumlah rancangan NSPK kabupaten/kota bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan yang disusun

4. Jumlah fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi bidang persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, Dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator kinerja outputnya meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, dan standarisasi teknis di bidang air minum yang diukur dari:

1) Jumlah NSPK tentang air minum yang tersusun.

BAB 5 65 - 53



1) Jumlah NSPK nasional pengembangan sistem penyediaan air minum yang dihasilkan

2) Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai NSPK.

2) Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai NSPK

3) Jumlah Rencana Induk SPAM yang siap dilaksanakan.3) Jumlah Rencana Induk SPAM yang siap dilaksanakan 4) Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengembangan

air minum.4) Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengembangan

air minum 5) Jumlah PDAM yang memperoleh pembinaan.5) Jumlah PDAM yang memperoleh pembinaan 6) Jumlah pengelola air minum non-PDAM yang memperoleh pembinaan.6) Jumlah pengelola air minum non-PDAM yang memperoleh pembinaan 7) Jumlah Monev kinerja pengembangan pengelolaan air minum.7) Jumlah Monev kinerja pengembangan pengelolaan air minum 8) Jumlah laporan pra studi kelayakan KPS.8) Jumlah laporan pra studi kelayakan KPS 9) Jumlah PDAM terfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman bank.9) Jumlah PDAM terfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman bank 10) Jumlah studi alternatif pembiayaan.

BAB 5 65 - 54



10) Jumlah studi alternatif pembiayaan 11) Jumlah propinsi yang melakukan kampanye.11) Jumlah propinsi yang melakukan kampanye 12) Jumlah aktivitas reuse dan daur ulang air.

5. Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan indikator kinerja outputnya diukur dari:

1) Penyusunan Kebijakan dan Strategi bidang Cipta Karya. 2) Penyusunan Program dan Anggaran bidang Cipta Karya.3) Penyusunan Kerjasama Luar Negeri dan Pola Investasi.4) Penyusunan Evaluasi dan Kinerja bidang Cipta Karya.5) Penyusunan Data dan Informasi Bidang Cipta Karya.

6. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman dengan indikator kinerja outputnya diukur dari:

1) Penyusunan Kebijakan dan Strategi bidang Cipta Karya. 2) Penyusunan Program dan Anggaran bidang Cipta Karya.3) Penyusunan Kerjasama Luar Negeri dan Pola Investasi.4) Penyusunan Evaluasi dan Kinerja bidang Cipta Karya.5) Penyusunan Data dan Informasi Bidang Cipta Karya.12) Jumlah aktivitas reuse dan daur ulang air

6. Dukungan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya yang diukur dari:

BAB 5 65 - 55



7. Jumlah prasarana dan sarana kerja tata usaha permukiman yang disediakan1) Jumlah kegiatan penanggulangan darurat bencana

5. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, Dalam Pengelolaan Sanitasi dan Persampahan dengan indikator kinerja outputnya Meningkatnya pelayanan penyusunan kebijakan, rencana, program, anggaran, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program di bidang permukiman yang diukur dari:Jumlah NSPK bidang air limbah yang dihasilkanJumlah NSPK bidang drainase yang dihasilkanJumlah Bantek, Bimtek dan pendampingan penyiapan SSK pengelolaan air limbahJumlah Bantek, Bimtek dan pendampingan penyiapan SSK pengelolaan drainaseJumlah monev kinerja pengembangan air limbahJumlah monev kinerja pengembangan air drainase

6. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman dengan indikator outputnya Meningkatnya pelayanan penyusunan kebijakan, rencana, program, anggaran, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program di bidang permukiman yang diukur dari:Jumlah dokumen kebijakan dan strategi pembangunan bidang permukiman yang dihasilkan

1) Jumlah dokumen pengelolaan pinjaman/hibah luar negeri bidang permukiman yang tersusun

2) Jumlah dokumen pengembangan pola investasi bidang permukiman yang tersusun

3) Jumlah dokumen pemrograman dan penganggaran bidang permukiman yang disusun

4) Jumlah dokumen evaluasi kinerja bidang permukiman yang disusun

BAB 5 65 - 56



5) Jumlah kegiatan pendataan dan publikasi informasi pembangunan permukiman

7. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, Dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator kinerja outputnya Meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, dan standarisasi teknis di bidang air minum yang diukur dari:Jumlah NSPK nasional pengembangan sistem penyediaan air minum yang dihasilkan

13) Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pendampingan14) Jumlah dokumen Pra FS15) Jumlah proposal perbankan16) Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan 17) Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan

IV. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN dengan indikator kinerja outcome meningkatnya jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK bidang Permukiman dalam rangka perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan permukiman yang berkelanjutan yang diukur dari:

1. Jumlah kawasan yang tertangani. 2. Jumlah kawasan yang terlayani penataan bangunan gedung dan

lingkungannya. 3. PersentaseProsentase penduduk yang mendapat akses prasarna dan

sarana air limbah. 4. Jumlah luas kawasan (ha) yang terangani pelayanan drainase.

BAB 5 65 - 57



5. PersentaseProsentase jumlah sampah yang tertangani sistem persampahan.

6. Jumlah pelayanan air minum (l/detik) kepada penduduk kota/kabupaten. 7. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan

mereplikasi bantek permukiman8. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan,

pembinaan dan pengawasan teknis bangunan gedung termasuk gedung dan rumah negara serta penataan kawasan/lingkungan permukiman

9. Jumlah kab/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek pengelolaan air limbah dan drainase

10. Jumlah kab/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek pengelolaan persampahan

11. Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan kualitas kawasan/lingkungan permukiman

12. Jumlah kab/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek air minum

13. Jumlah kawasan permukiman kumuh yang tertangani

Sedangkan kegiatan yang ada berjumlah 4 (empat) buah dengan dilengkapi indikator output. Penjelasannya sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman yang diukur dari:

1) Jumlah kawasan kumuh di perkotaan yang tertangani. 1) Jumlah kawasan kumuh di perkotaan yang tertangani

BAB 5 65 - 58



2) Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya.

2) Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya

3) Jumlah kawasan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilayani infrastruktur permukiman.

3) Jumlah kawasan perumahan bagi MBR 4) Jumlah kawasan permukiman yang mendapatkan dukungan fasilitas mitigasi

bencana.4) Jumlah kawasan permukiman yang mendapatkan dukungan fasilitas mitigasi

bencana 5) Jumlah kawasan perdesaan pusat pertumbuhan yang mendapat pelayanan

infrastruktur permukiman.5) Jumlah kawasan perdesaan pusat pertumbuhan yang mendapat pelayanan

infrastruktur permukiman 6) Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan

ekonomi. 6) Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi

dan sosial 7) Jumlah daerah tertinggal yang mendapat pelayanan infrastruktur

permukiman.7) Jumlah daerah tertinggal yang mendapat pelayanan infrastruktur permukiman 8) Jumlah kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar yang mendapat pelayanan

infrastruktur permukiman.8) Jumlah kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar yang mendapat pelayanan

infrastruktur permukiman9) Jumlah kawasan kumuh perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya

BAB 5 65 - 59



10) Jumlah unit rusunawa yang dibangun11) Jumlah kawasan perumahan sederhana sehat yang mendapat

pelayanan infrastruktur permukiman12) Jumlah kawasan perdesaan pusat pertumbuhan yang mendapat

pelayanan infrastruktur permukiman13) Jumlah kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar yang mendapat

pelayanan infrastruktur permukiman14) Jumlah daerah tertinggal yang mendapat pelayanan infrastruktur

permukiman15) Jumlah kawasan permukiman yang mendapatkan dukungan fasilitas

mitigasi bencana

2. a. Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan/ lingkungan permukiman Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan/ lingkungan permukiman yang diukur dari:

1) Jumlah bangunan gedung negara dan bersejarah yang mendapatkan pengembangan.

2) Jumlah Kab/Kota yang mendapat pemeriksaan keandalan bangunan gedung termasuk gedung dan rumah negara

3) Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

4) Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan pengembangan bangunan gedung negara dan bersejarah

5) Jumlah Kab/Kota yang mendapat dukungan pengembangan sarana dan prasarana aksesibilitas bangunan gedung.

BAB 5 65 - 60



6) Jumlah kab/kota yang mendapat percontohan pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

7) Jumlah Kawasan yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada kawasan yang direvitalisasi.

8) Jumlah bangunan yang mendapat dukungan pengembangan sarana dan prasarana aksesibilitas bangunan gedung

9) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana Ruang terbuka Hijau.

10) Jumlah kab/kota yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada kawasan yang mengalami penurunan kualitas fisik lingkungan

11) Jumlah kawasan yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada pemukiman tradisional dan bersejarah.

12) Jumlah kawasan yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada ruang terbuka hijau

13) Jumlah Provinsi yang mendapat pengembangan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B).

14) 2. b. Penyelenggaraan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman melalui pemberdayaan masyarakat yang diukur dari:Jumlah kawasan yang mendapat dukungan sarana dan prasarana pada permukiman tradisional dan bersejarah

15) Jumlah Provinsi yang mendapat pengembangan PIP2B1) Jumlah Kelurahan/Desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan

sosial (P2KP/PNPM).16) Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan

pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM)2) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan REKOMPAK-JRF.

BAB 5 65 - 61



17) Jumlah bangunan gedung yang mendapat dukungan pengembangan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lansia

18) Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan pengembangan bangunan gedung negara dan bersejarah

19) Jumlah Provinsi yang mendapat pembangunan PIP2B20) Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan pengembangan

sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)21) Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan pengembangan

sarana dan prasarana penanganan permukiman tradisional dan bersejarah22) Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan pengembangan

sarana dan prasarana revitalisasi kawasan (yang mengalami penurunan kualitas fisik lingkungan)

23) Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan pengembangan sarana dan prasarana Proteksi Kebakaran (implementasi RISPK)

3. Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Lingkungan (air limbah dan drainase); Dan Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Persampahan yang diukur dari:

1) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem off-site. 2) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem on-site. 3) Pembangunan drainase perkotaan. 4) Peningkatan/Pembangunan TPA/SPA. 5) Prasarana pengumpulan sampah. 6) Prasarana persampahan terpadu 3R. 7) Jumlah penyelenggaraan pelatihan bidang sanitasi lingkungan

BAB 5 65 - 62



8) Prosentase penduduk yang mendapatkan akses terhadap prasarana sanitasi melalui sistem setempat (on-site)

9) Prosentase penduduk yang mendapatkan akses terhadap prasarana sanitasi terpusat (off-site)

10) Jumlah Kab/Kota yang memanfaatkan kembali (reuse) air limbah terolah11) Peningkatan cakupan pelayanan drainase perkotaan12) Berfungsinya sistem drainase perkotaan13) Jumlah NSPK bidang persampahan yang dihasilkan14) Jumlah Bantek, Bintek dan pendampingan penyiapan SSK pengelolaan

persampahan15) Jumlah monev kinerja pengembangan persampahan16) Jumlah fasilitas pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi

bidang persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat

17) Jumlah penyelenggaraan pelatihan bidang persampahan18) Prosentase peningkatan cakupan pelayanan persampahan19) Prosentase cakupan pelayanan infrastruktur persampahan20) Jumlah Kota yang mengimplementasikan CDM21)

4. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang diukur dari:1) Jumlah kawasan MBR perkotaan yang terfasilitasi. 2) Jumlah kawasan MBR perkotaan yang terfasilitasi3) Jumlah kapasitas produksi sistem IKK air minum terpasang. 4) Jumlah desa yang terfasilitasi.

BAB 5 65 - 63



5) Jumlah kapasitas produksi air minum terpasang di kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil dan KAPET.

6) Jumlah kapasitas produksi air minum terpasang khusus untuk mendukung pelabuhan, perikanan pantai.

5. Dukungan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya yang diukur dari: 1) Tersedianya Penyediaan Prasarana dan sarana Persampahan dan Drainase

pada Lokasi Pasca Bencana/Konflik Sosial.2) Tersedianya Penyediaan Prasarana Air Minum dan Air Limbah pada Lokasi

Pasca Bencana / Konflik Sosial.3) Terpenuhinya Cadangan Mendesak Bidang Perkim pada Lokasi Pasca Bencana

/ Konflik Sosial.7) Jumlah desa yang terfasilitasi8) Jumlah kawasan MBR perkotaan yang terfasilitasi9) Jumlah dukungan administrasi perkantoran

Jumlah dukungan prasarana perkantoranIV. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG dengan outcome: tercapainya kesesuaian RPJM dan program tahunan dengan RTRW, tercapainya kesesuaian program pengembangan infrastruktur PU dengan rencana tata ruang wilayah nasional, dan tercapainya peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan PR yang diukur oleh indikator kinerja:

1. Jumlah Kementrian/Lembaga, Provinsi/Kabupaten/Kota yang RPJM dan program tahunannya sesuai dengan RTRWN dan RTRW.

2. Prosentase kesesuaian program pengembangan infrastruktur PU dengan RTRWN.

3. Prosentase penyerapan anggaran sesuai dengan rencana.

BAB 5 65 - 64



Kegiatannya berjumlah 7 (tujuh) buah yang dilengkapi dengan indikator kinerja output. Uraiannya adalah sebagai berikut:1.Penyusunan dan sosialisasi NSPK serta pengawasan teknis dalam bidang penataan ruang dan pembinaan PPNS penataan ruang dengan output Tersusunnya dan tersosialisasikannya NSPK, terselenggaranya kampanye publik bidang penataan ruang serta terlaksananya pengawasan teknis dan tersedianya PPNS bidang penataan ruang, yang diukur oleh indikator kinerja:

1) Jumlah NSPK bidang penataan ruang. 2) Jumlah sosialisasi bidang penataan ruang.3) Jumlah penyelenggaraan kampanye publik.4) Jumlah pengawasan teknis bidang penataan ruang.5) Jumlah PPNS yang dibina.6) Laporan keuangan dan barang milik negara.

2. Pembinaan pelaksanaan penataan ruang, fasilitasi penataan ruang antar wilayah dan persetujuan substansi RTRW provinsi/kabupaten dengan output Terselenggaranya pembinaan pelaksanaan penataan ruang provinsi dan kabupaten, fasilitasi penataan ruang wilayah sungai dan pengembangan kawasan perdesaan dan agropolitan, kawasan andalan dan koridor, penyelenggaan persetujuan substansi RTRW provinsi dan kabupaten serta koordinasi lintas provinsi, diukur oleh indikator kinerja:

1) Jumlah provinsi yang memperoleh penguatan kapasitas melalui dekonsentrasi bidang penataan ruang.

2) Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi bidang penataan ruang.

3) Jumlah kegiatan stock taking tata ruang provinsi.4) Jumlah kabupaten yang mendapatkan bantek peningkatan pelaksanaan

penataan ruang kabupaten pemenang PKPD.

BAB 5 65 - 65



5) Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis penataan ruang wilayah kabupaten.

6) Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis pengembangan wilayah/kawasan perdesaan dan agropolitan.

7) Jumlah kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

8) Jumlah kawasan andalan/koridor yang mendapatkan arahan pengembangan wilayah lintas provinsi.

9) Jumlah wilayah sungai yang mendapatkan fasilitasi penataan ruang lintas wilayah.

10) Jumlah kegiatan penyelenggaraan persetujuan substansi RTRW provinsi dan kabupaten.

11) Jumlah kegiatan koordinasi lintas provinsi 7 (tujuh) pulau dan kepulauan.

12) Jumlah laporan keuangan dan barang milik negara.

3. Perencanaan tata ruang serta koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional dengan output Terselenggaranya kerjasama penataan ruang antar negara dan terwujudnya keserasian rencana penataan ruang, keterpaduan pemanfaatan ruang dan keselarasan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah nasional, pulau/kepulauan dan kawasan strategis nasional dalam rangka mewujudkan wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, yang diukur oleh indikator kinerja:

1) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.2) Perpres tentang penataan ruang Pulau/Kepulauan dan kawasan strategis

nasional.3) Monitoring dan evaluasi implementasi RTRWN dan RTR pulau/kepulauan.

BAB 5 65 - 66



4) Monitoring dan evaluasi program infrastruktur bidang pekerjaan Umum.5) Kerja sama penataan ruang antarnegara.6) Fasilitasi pelaksanaan tugas BKPRN.7) Penerbitan Buletin Tata Ruang.8) Fasilitasi partisipasi dalam forum internasional.9) Kajian teknis penataan ruang nasional.10) Jumlah laporan keuangan dan administrasi barang milik negara.

4. Perencanaan tata ruang serta koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan serta pembinaan pelaksanaan pengembangan perkotaan dengan output Terselenggaranya penyediaan basis data informasi perkotaan, kebijakan dan strategi, peningkatan kualitas pengembangan, kawasan metropolitan dan perkotaan beserta kapasitas kelembagaannya, pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan persetujuan substansi RTRW dan RDTR kota yang diukur oleh indikator kinerja :

1) Jumlah pemutakhiran basis data informasi perkotaan.2) Jumlah kajian kebijakan dan strategi pengembangan perkotaan.3) Jumlah kawasan metropolitan yang ditingkatkan kualitas pengembangan

perkotaan dan kapasitas kelembagaannya.4) Jumlah kota (PKN+PKW) yang memperoleh pembinaan teknis pelaksanaan

pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya5) Jumlah kota pusaka, rawan bencana, dan pemenang PKPD yang ditingkatkan

kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya.6) Jumlah kegiatan fasilitasi persetujuan substansi Perda RTRW kota dan RDTR

kota.7) Jumlah laporan keuangan dan administrasi BMN.

BAB 5 65 - 67



5. Penyiapan kebijakan, program dan anggaran, pengembangan sistem informasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penataan ruang dengan output Tersedianya jakstra, program dan anggaran, evaluasi kinerja, data dan informasi, dan kerjasama luar negeri bidang penataan ruang, serta laporan keuangan dan administrasi barang milik negara yang diukur oleh indikator kinerja :

1) Jumlah kegiatan penyusunan kebijakan dan strategi bidang penataan ruang.2) Jumlah kegiatan pemrograman dan penganggaran bidang penataan ruang.3) Jumlah kegiatan evaluasi kinerja bidang penataan ruang.4) Jumlah kegiatan pendataan dan informasi bidang penataan ruang.5) Jumlah kegiatan pengelolaan kerjasama luar negeri bidang penataan ruang.6) Jumlah laporan keuangan dan administrasi BMN.

6. Penyelenggaraan manajemen, administrasi, hukum dan teknis lainnya Ditjen Penataan Ruang dengan output Terselenggaranya fasilitasi legalisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, bantuan hukum, peningkatan teknis administrasi, dan manajemen SDM Ditjen Penataan Ruang yang diukur oleh indikator kinerja:

1) Jumlah kegiatan legalisasi dan bantuan hukum bidang penataan ruang.2) Jumlah kegiatan teknis administrasi Ditjen Penataan Ruang.3) Jumlah kegiatan manajemen SDM Ditjen Penataan Ruang.

7. Pengembangan kapasitas kelembagaan, penyelenggaraan pelatihan dan penyebarluasan informasi penataan ruang dengan output Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang, terselenggaranya pelatihan dan penyebarluasan informasi bidang penataan ruang serta

BAB 5 65 - 68



tercapainya target penerimaan PNBP Wisma Wisata Werdhapura yang maksimal yang diukur oleh indikator kinerja:

1) Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan penataan ruang.2) Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan bidang penataan ruang.3) Jumlah kegiatan Penyebarluasan informasi penataan ruang.4) Jumlah prosentase penerimaan PNBP dari Wisma Wisata Werdhapura.

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG dengan indikator kinerja outcome Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan penataan ruang dengan melibatkan masyarakat mengikuti prosedur dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; terwujudnya struktur dan pola ruang nasional dan daerah dengan dukungan infrastruktur PUinfrastruktur pekerjaan umum dan permukiman sesuai dengan RTR, program pembangunan nasional dan daerah sejalan dengan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang diukur dari:

4. Penegakan peraturan dalam penyelenggaraan penataan ruang5. Keterpaduan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang6. Keterpaduan program pembangunan nasional berbasis penataan ruang

Kegiatannya berjumlah 6 (enam) buah yang dilengkapi dengan indikator kinerja output. Uraiannya adalah sebagai berikut:1.Penyiapan Peraturan Perundang-undangan, Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Serta Pembinaan PPNS dengan indikator kinerja outputnya Tersusunnya materi undang-undang bidang penataan ruang, panduan dan petunjuk teknis (NSPK) bidang penataan ruang dan tersedianya PPNS bidang penataan ruang serta laporan kinerja pelaksanaan PR Pusat dan daerah yang diukur dari:Jumlah PP dan Perpres yang ditetapkan

BAB 5 65 - 69



7) Jumlah modul NSPK bidang penataan ruang8) Jumlah kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan perundang-undangan bidang

penataan ruang9) Jumlah PPNS bidang penataan ruang10) Jumlah dokumen yang tertangani

2. Pembinaan Penataan Ruang Daerah, Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di daerah dan Lintas Wilayah Serta Fasilitasi Persetujuan Substansi Raperda RTRW Prov/Kab dengan indikator kinerja outputnya Tersedianya laporan peningkatan kualitas hasil penyelenggaraan penataan ruang daerah, meningkatnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas wilayah serta substansi raperda RTRW Prov/Kab yang diukur dari:Jumlah kegiatan diseminasi penyelengaraan penataan ruang

13) Jumlah kegiatan advokasi/fasilitasi kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang

14) Jumlah dokumen persetujuan sunstansi RTRW yang teselesaikan15) Jumlah kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang

3. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional serta pembinaan dan koordinasi lintas sektor di pusat dan antar pemangku kepentingan dengan indikator kinerja outputnya Tersusunnya dokumen perencanaan, pemanfaatan, dan pengendaian ruang wilayah nasional yang diukur dari:Jumlah RTR KSN yang sudah tersusun

11) Jumlah dokumen RTR WS yang sudah tersusun12) Jumlah dokumen RTR kawasan lindung dan kawasan andalan yang

sudah tersusun.

BAB 5 65 - 70



13) Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan sikronisasi program pembangunan infrastruktur

4. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah perkotaan serta pembinaan dan koordinasi lintas sektor di pusat dan antar pemangku kepentingan dengan indikator kinerja outputnya Tersusunnya dokumen perencanaan, pemanfaatan, dan pengendaian ruang kota besar dan metropolitan yang diukur dari:Jumlah dokumen kesepakatan pembangunan sektor dan pembangunan daerah yang mengacu pada RTR

8) Jumlah lembaga koordinasi penataan ruang yang efektif dan responsif di kawasan perkotaan

9) Jumlah kasus permasalahan dispute antar sektor dan antar wilayah yang dapat diselesaikan oleh lembaga koordinasi penataan ruang khsususnya pada kawasan perkotaan.

10) 5. Perumusan kebijakan, penyiapan program dan anggaran, kerjasama luar negeri serta pengembangan sistem, data dan informasi penataan ruang. dengan indikator kinerja outputnya Tersusunnya jakstra dan rencana program jangka memengah, kegiatan PHLN, rencana dan program kerja tahunan penyelenggaraan PR, pengelolaan data dan informasi penataan ruang serta arahan program infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang yang diukur dari:Jumlah kajian produk kebijakan dan evaluasi kinerja yang menjadi masukan kebijakan

7) Jumlah dokumen penyusunan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

8) Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksnaan kinerja.9) Jumlah penyusunan kegiatan yang menggunakan dana PHLN.

BAB 5 65 - 71



10) Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

11) 12) 6. Peningkatan manajemen adiministrasi dan urusan hukum di

lingkungan direktorat jenderal dengan indikator kinerja outputnya Meningkatnya pelayanan teknis, administrasi dan urusan hukum di lingkungan direktiorat jenderal yang diukur dari:

13) Jumlah sarana dan prasarana perkantran yang diinventarisir4) Jumlah kegiatan bantuan hukum5) Jumlah draft materi perundang-undangan yang diproses6) Jumlah penyusunan laporan adminsitrasi keunagan.7) Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitas SDM nya

Kegiatannya berjumlah 14 (empat belas) buah yang dilengkapi dengan indikator kinerja output. Uraiannya adalah sebagai berikut:1.Peningkatan Manajemen Administrasi dan Urusan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal dengan indikator kinerja outputnya Meningkatnya pelayanan teknis, admninistrasi dan urusan hukum di lingkungan ditjen yang diukur dari:Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang diinventarisirJumlah kegiatan bantuan hukumJumlah draft materi perundang-undangan yang diprosesJumlah penyusunan laporan administrasi keuanganJumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitas SDM-nya

2. Pembinaan PPNS Bidang Penataan Ruang dengan indikator kinerja outputnya Tersedianya PPNS bidang penataan ruang yang handal yang diukur dari:

BAB 5 65 - 72



jJumlah PPNS bidang penataan ruang

3. Penyebarluasan dan mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang kepada seluruh pemangku kepentingan dengan indikator kinerja outputnya Pelaksanaan sosialisasi/diseminasi peraturan perundangan-undangan bidang penataan ruang yang diukur dari:Jumlah kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang (UU, PP, Perpres, Kepres, dll)

4. Perumusan kebijakan, program dan anggaran, kerja sama luar negeri serta evaluasi kinerja pelaksaan kegiatan dengan indikator kinerja outputnya Jakstra dan rencana program jangka menengah, kegiatan PHLN serta rencana dan program kerja tahunan penyelenggaraan penataan ruang yang diukur dari:Jumlah kajian produk kebijakan dan evaluasi kinerja yang menjadi masukan kebijakanJumlah dokumen penyusunan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan

11) Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja12) Jumlah penyusunan kegiatan yang menggunakan dana PHLN

5. Penyiapan bahan masukan bagi penyusunan Renstra Departemen Pekerjaan Umum dengan indikator kinerja outputnya Masukan substantif untuk renstra PU yang berbasis penataan ruang yang diukur dari:Jumlah produk kajian

6. Penyiapan dan penetapan materi peraturan perundang-undangan dan NSPK bidang penataan ruang dengan indikator kinerja outputnya Materi

BAB 5 65 - 73



perundang-undangan bidang penataan ruang; panduan dan petunjuk teknis (NSPK) bidang penataan ruang yang diukur dari:

8) T erselesaikannya 1 PP dan 7 Perpres yang ditetapkan9) Jumlah modul NSPK bidang penataan ruang10)

7. Penyiapan kebijakan bagi keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum berbasis penataan ruang dengan indikator kinerja outputnya Arahan program infrastruktur PU berbasis penataan ruang yang diukut dari:Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur PU dalam rangka perwujudan struktur dan pola ruang wilayah nasional

8. Pengawas teknis dan audit pelaksanaan penataan ruang nasional dan daerah, termasuk memproses tindak lanjut penyimpangan-penyimpangan yang dikenakan sanksi administratif dan pidana dengan indikator kinerja outputnya Laporan kinerja pelaksanaan PR pusat dan daerah yang diukur dari:Jumlah dokumen yang tertangani

9. Pengembangan kapasitas dan pelembagaan penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator kinerja outputnya Meningkatnya kapasitas dan kelembagaan yang diukur dari:Jumlah kegiatan deisieminasi penyelenggaraan penataan ruangJumlah kegiatan advokasi/fasilitasi kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang

10. Peningkatan kualitas hasil penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator kinerja outputnya Laporan kinerja pelaksanaan PR pusat dan daerah yang diukur dari:

BAB 5 65 - 74



Jumlah kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang

11. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan dengan indikator kinerja outputnya Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang diukur dari :Jumlah dokumentasi rekomendasi koordinasi penataan ruang nasional antar K/L/prov/kab/kota/sektor/stake holderJumlah K/L/prov/kab/kota/sektor/stakeholder terlibat

1) Jumlah fasilitasi dalam menunjang BKTRN

12. Fasilitasi persetujuan substansi Raperda RTRW dan rencana rincinya dengan indikator kinerja outputnya Substansi raperda RTRW dan rencana yang diukur dari:jJumlah dokumen persetujuan substansi yang terselesaikan

13. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional termasuk melakukan koordinasi dan fasilitasi proses penetapan dokumen-dokumen yang dihasilkan dengan indikator kinerja outputnya Dokumen perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang diukur dari:Jumlah dokumen RTR KSN yang sudah tersusunJumlah dokumen RTR WS yang sudah tersusun

1) Jumlah dokumen RTR kawasan lindung dan kawasan andalan yang sudah tersusun

2) Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan sinkronisasi porgram pembangunan infrastruktur

BAB 5 65 - 75



14. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional termasuk melakukan koordinasi dan fasilitasi proses penetapan dokumen-dokumen yang dihasilkan dengan indikator kinerja outputnya Dokumen perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang kota besar dan metropolitan yang diukur dari:Jumlah dokumen kesepakatan pembangunan sektor dan pembangunan daerah yang mengacu pada RTR

1) Jumlah lembaga koordinasi penataan ruang yang efektif dan responsif di kawasan perkotaan

2) Jumlah kasus permasalahan dispute antar sektor dan antar wilayah yang dapat diselesaikan oleh lembaga koordinasi penataan ruang khususnya pada kawasan perkotaan

V. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM dengan indikator kinerja outcome Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang baik di lingkungan Dep. Pekerjaan Umum yang diukur dari:

1. P errosentase evaluasi kinerja dan arahan kebijakan bidang ke-PU-an yang dimanfaatkan.

2. Prosentase perencanaan program dan anggaran, terlaksananya rencana dan program serta terlaksananya administrasi kerjasama luar negeri bidang Pekerjaan Umum serta kegiatan strategis lainnya.

3. Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu

4. Jumlah Peningkatan jumlah data BMN yang valid dan akuntabel dari nilai riil keseluruhan BMN Dep. PU dan didukung dokumen BMN yang lengkap dan tertib.

5. Jumlah laporan LRA dan neraca yang akurat dan tepat waktu.

BAB 5 65 - 76



6. PersentaseProsentase pelaksanaan pembinaan pegawai dan pengelolaan organisasi dan tata laksana.

7. PersentaseProsentase materi RUU, RPP, Raperpres dan Rapermen/Juknis/Juklak bid, PU yang hasilkan.

8. Jumlah publikasi dan pemberitaan positif departemen di media massa.9. PersentaseProsentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan

administrasi pemerintahan yang baik. 10. Jumlah pelayanan data bidang pekerjaan umum dengan memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi.11. Jumlah peserta diklat yang dilatih dfalam mengisi kesenjangan kompetensi

yang ditetapkan dan disyaratkan dalam melakukan tugas dan jabatan.

Adapun kegiatannya berjumlah 11 (sebelas) buah yang memiliki indikator kinerja output. Uraiannya adalah sebagai berikut:1. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN dengan indikator kinerja outputnya Tersusunnya perencanaan program dan anggaran, terlaksananya rencana dan program serta terlaksananya administrasi evaluasi kegiatan serta kerjasama luar negeri bidang pekerjaan umum secara akuratserta kegiatan strategis lainnya yang diukur dari:

1) Jumlah kegiatan penyusunan acuan/pedoman dalam perencanaan dan pemograman 5 tahunan yang sesuai panduanlaporan penyusunan acuan/pedoman dalam perencanaan dan pemrograman 5 tahunan serta keterpaduan sektor.

2) Jumlah kegiatan penyusunan kebutuhan rencana kerja dan anggaran pembangunan bid. PU (tanggap darurat/bencana alam, sektoral, adhoc, APBN, dll)laporan penyusunan rencana kerja/program dan anggaran tahunan bidang PU

3) Jumlah kegiatan pemantauan hasil pelaksanaan anggaran Dep. PU.

BAB 5 65 - 77



4) Jumlah laporan usulan-usulan kegiatan yang akan dinanai PHLN dan jumlah laporan pelaksanaan PHLNadministrasi dan evaluasi dalam bentuk usulan-usulan kegiatan yang akan didanai PHLN dan laporan pelaksanaan PHLN serta jumlah laporan administrasi kerjasama internasional.

5) Jumlah laporan pelaksanaan, pengendalian pekerjaan strategis bidang PU lainnya.

6) Jumlah dokumen penatausahaan dan urusan rumah tangga biro PKLN administrasi.

2. Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana dengan indikator kinerja outputnya Terkelolanya sumber daya manusia serta organisasi dan tatalaksana di lingkungan departemen pekerjaan umum yang diukur dari:

1) Jumlah Laporan Kajian/ Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Departemen, Sistem Ketatalaksanaan Orga nisasi dan Ke pegawaian.

2) Jumlah Laporan Analisis Jabatan dan Beban Kerja.3) Jumlah Laporan Pengadaan CPNS, Penyelenggaraan OT, Diklat dan Bintek

Pegawai, serta Kebutu han Formasi Pegawai.4) Jumlah Laporan Direktori Kompetensi dan Program KAD. 5) Jumlah Laporan Kajian/ Pedoman Kebutuhan Kualifikasi Pendidikan, Reformasi

Birokrasi, Renstra Biro Kepegawaian dan Ortala, Penilaian Kinerja PNS dan Pola Pengembangan Jafung Bidang Ke-PU-an.

6) Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja. Pejabat7) Jumlah LAKIP Biro Kepegawaian dan Ortala.8) Jumlah Laporan Pegawai yang Dimutasi dan Didokumentasi, CPNS yang

Diangkat serta Jafung. yang Dibina9)

BAB 5 65 - 78



10) Jumlah Laporan Juknis/ Pedoman Pengaturan Manajemen dan Administrasi.

11) Jumlah Laporan Administrasi Pengelolaan Tata Persuratan .12) Jumlah Laporan Administrasi Pengelolaan BMN.13) Jumlah Laporan Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan. 14) Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian. 15) Jumlah Laporan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Ruangan Kantor.16) Jumlah Laporan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan.

3. Pembinaan dan pengelolaan keuangan departemen dengan indikator kinerja outputnya Terkelolanya administrasi dan ketatalaksanaan keuangan departemen secara transparan dan akuntabel yang diukur dari:

1) Jumlah SDM yang dibina dibidang Penatausahaan Penguji, Penerbitan SPM dan fungsional administrasi keuangan.

2) Jumlah RA dan Neraca Tingkat Eselon I/ Departemen,Penyusunan Pedoman Peraturan Keuangan dan Pembinaan PNBP.

3) Jumlah angkatan Diklat Fungsional Bendahara Penerima PNBP serta Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan.

4) Pembuatan Buku Juknis/Juklak Bidang Keuangan.5) Jumlah angkatan pelatihan Kewirausahaan SDM Pengelola PNBP, Manajemen

Kewirausahsaan BUMN Perum Dep. PU serta penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan PNBP.

6) Jumlah SDM yang dibina tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SAI di lingkungan Dep. PU.

7) Jumlah laporan Pembinaan/Monitoring Rekening Satker yang disusun.

BAB 5 65 - 79



8) Jumlah Sistem Penyampaian LRA dan Neraca internal Dep PU serta Sistem Rekonsiliasinya dengan Dep. Keuangan dan sistem informasi keuangan terpadu (SAI ) yang disusun dan dikembangkan.

9) Jumlah pedoman penggabungan SAK dan SIMAK-BMN, Neraca Awal dalam rangka Pelaksanaan SAI.

10) Jumlah SK tarif tentang penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan SDA untuk PJT.

11) Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Wilayah Sungai Prioritas.

4. Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan serta Bantuan Hukum dengan indikator kinerja outputnya Meningkatnya sistem dan tertib peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum di bidang pekerjaan umum yang diukur dari:

1) Draft RUU bid. PU.2) Draft RPP bid. PU.3) Draft Raperpres bid. PU.4) Rapermen. 5) Jumlah Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi (Banding),

Putusan Kasasi (MARI) dan Putusan Peninjauan Kembali (MARI).6) Jumlah Pendapat Hukum (Opini Hukum), Pendampingan dan hasil konsultasi

hukum.7) Jumlah SDM bidang bantuan hukum Perdata, Pidana, PTUN, Arbitrase, kontrak,

kepengacaraan dan per-UU-an yang dibina.8) Jumlah SDM bidang SJDIH yang dibina.9) Jumlah provinsi yang dibangun SDIHnya.10) Jumlah laporan.

BAB 5 65 - 80



11) Jumlah unit Fasilitas kantor.12) Jumlah Laporan pembayaran Gaji.

5. Penyusunan, Pengkajian, serta Pengembangan Kebijakan dan Strategi Bidang PU dengan indikator kinerja outputnya Tersusunnya kebijakan dan strategi di bidang pekerjaan umum yang diukur dari:

1) Jumlah kajian pengembangan kebijakan investasi bidang ke-PU-an. 2) Jumlah SDM yang dilatih. 3) Jumlah kajian pengembangan peraturan sistem perencanaan dan evaluasi

pembangunan bidang PU. 4) Jumlah kajian kebijakan Rencana Strategis.5) Jumlah SDM terfasilitasi program Renstra.6) Jumlah pedoman Renstra.7) Jumlah kajian kebijakan pembangunan wilayah dan keterpaduan fungsi

penyelenggaraan pekerjaan umum.8) Jumlah dokumen laporan kinerja pembangunan dan AKIP bidang PU.9) Jumlah dokumen kajian kinerja bidang PU.10) Jumlah SDM terfasilitasi.11) Jumlah SDM yang tersosialisasi.12) Jumlah kajian isu strategis bidang PU.13) Jumlah sarana yang dibutuhkan.14) Jumlah rencana kegiatan dan anggaran tahunan Pustra.15) Jumlah laporan penataan kelembagaan Pustra.

6. Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik dengan indikator kinerja outputnya Meningkatnya pembinaan komunikasi dan informasi publik yang diukur dari:

1) Jumlah waktu penyediaan kebutuhan pimpinan, keprotokol-an, dan administrasi ketatausahaan.

2) Jumlah materi/bahan rapat pimpinan departemen.3) Jumlah produk kolateral.

BAB 5 65 - 81



4) Jumlah majalah.5) Jumlah pameran, advertorial dan pelaksanaan Malam Penghargaan yang

diikuti.6) Jumlah tayangan di televisi.7) Jumlah pelaksanaan bintek perpustakaan. 8) Jumlah koleksi buku baru dan buku langka.9) Jumlah dokumentasi photo dan video dan Kegiatan PNBPPenyelenggaraan

dokumentasi photo dan video dan kegiatan PNBP.10) Jumlah judul film.11) Jumlah penyelenggaraan Workshop peningkatan SDM.12) Jumlah penyelenggaraan media gathering, peliputan kegiatan pimpinan,

Temu Pers (Press Conference), dialog di TV dan radio. 13) Pemberitaan di web PU.14) Pemberitaan di Surat Kabar dan Majalah.15) Jumlah rapat dengan legislatif, Pelaksanaan Bakohumas, Sarasehan

humas internal.

7. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Dep. PU dengan indikator kinerja outputnya Terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Dep. Pekerjaan Umum secara efektif dan efisien yang diukur dari:

1) Jumlah BMN semesteran, tahunan dan 5 tahunan.2) Jumlah Laporan database BMN.3) Jumlah laporan dan Aplikasi program databse, bank data BMN.4) Jumlah pelatihan SIMAK-BMN, penyusunan neraca dan aplikasi lainnya.5) Jumlah laporan penghimpunan dan penyimpanan dokumen kepemilikan BMN

dan dokumen pemanfaatan/ pemindahtangan.6) Jumlah laporan progres sertifikasi, sertifikat dan data klasifikasi keamanan

tanah dan bangunan.7) Jumlah laporan/dokumen pengaturan pengelolaan dan penatausahaan BMN

(penghapusan, barang persediaan, kualifikasi kondisi barang, KDO,rumah dinas, dll) progres sertifikasi, sertifikat dan data klasifikasi keamanan tanah dan bangunan.

BAB 5 65 - 82



8) Jumlah angkatan diseminasi dan sosialisasi peraturan pengelolaan dan penatausahaan BMN, pelatihan petugas gudang, dan pedoman lainnyalaporan/dokumen pengaturan pengelolaan dan penatausahaan BMN (penghapusan, barang persediaan, kualifikasi kondisi barang, KDO, rumah dinas, dll).

9) Jumlah angkatan diseminasi dan sosialisasi peraturan pengelolaan dan penatausahaan BMN, pelatihan petugas gedung, dan pedoman lainnya.

10) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi proses pengelolaan BMN.11) Jumlah laporan pelaksanaan dan penyusunan kajian lingkungan

stratrejik pengelolaan BMN.12) Jumlah laporan kajian lingkungan statrejik pengeloaan BMN 13) Jumlah laporan rencana dan program pengelolaan BMN. 14) Laporan kinerja tahunan pencapaian kinerja PPBMN.

8. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana serta Dukungan Pelayanan Departemen dengan indikator kinerja outputnya Terkelolanya sarana dan prasarana rumah tangga departemen yang diukur dari:

1) Jumlah paket penyusunan NSPM mengenai persuratan, kearsipan, dan kesekretariatan, utilitas, Satpam, & perparkiran, pemeliharaan, pemanfaatan, pembangunan, & penggunaan gedung serta lingkungan kantor..

2) Jumlah pembinaan SDM ibidang persuratan, kearsipan, dan kesekretariatan di lingkungan Dep PU, serta pembinaan utilitas, kesehatan, dan tibkam, pengelolaan perlengkapan di lingkungan Setjen.

3) Monitoring dan evaluasi kegiatan persuratan, kearsipan, & kesekretariatan, bidang utilitas, kesehatan, dan tibkam, kerumahtanggaan serta pengelolaan bangunan & BMN di lingkungan Setjen.

4) Jumlah paket pengendalian kegiatan pengaturan, pembinaan, & monitoring (persuratan, kearsipan, & kesekretariatan,pengaturan, pembinaan, & kesekretariatan, utilitas, kesehatan, dan tibkam ).

BAB 5 65 - 83



5) Jumlah paket kegiatan pelayanan pimpinan (Sekjen & SAM), kerumahtangaan Biro, Kepegawaian Biro, gaji/upah, & kesekretariatan, & distribusi surat.

6) Jumlah paket kegiatan prasarana fisik (pengelolaan bangunan, lingkungan, & KDO).

9. Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pekerjaan Umum dengan indikator kinerja outputnya Meningkatnya pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan penyediaan data infrastruktur serta sistem informasi di bidang pekerjaan umum yang diukur dari:

1) Jumlah sistem standar data PU.2) Jumlah pedoman Pengelolaan data PU.3) Jumlah sistem data base Spasial bidang PU.4) Jumlah Sistem Informasi geografis infrastruktur PUinfrastruktur pekerjaan

umum dan permukiman.5) Jumlah peta tema /data Spasial Infrastruktur tingkat Nasional, Prov. Kab. dan

Kota.6) Jumlah peta tematik/data dan Informasi Daerah Bencana dan Konflik tingkat

provinsi.7) Jumlah buku induk/Informasi Statistik ke-PU-an Tingkat Nasikonal.8) Informasi Statistik ke-PU-an Tingkat Prov.9) Jumlah layanan PU-net.10) Jumlah paket yang dilelang secara elektronik/on-line.11) Jumlah Informasi Dep. PU yang tertayang melalui website.12) Jumlah pembinaan teknologi informasi dan komunikasi di Dep. PU.

10. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dengan indikator kinerja outputnya Terselenggaranya sistem pendidikan dan pelatihan yang handal di bidang pekerjaan umum yang diukur dari:

BAB 5 65 - 84



Jumlah sistem standar data PUJumlah pedoman Pengelolaan data PUJumlah sistem data base Spasial bidang PUJumlah Sistem Informasi geografis infrastruktur PUJumlah peta tema /data Spasial Infrastruktur tingkat Nasional, Prov. Kab. dan KotaJumlah peta tematik/data dan Informasi Daerah Bencana dan Konflik tingkat provinsiJumlah buku induk/Informasi Statistik ke-PU-an Tingkat NasikonalInformasi Statistik ke-PU-an Tingkat ProvJumlah layanan PU-netJumlah paket yang dilelang secara elektronik/on-lineJumlah Informasi Dep. PU yang tertayang melalui websiteJumlah pembinaan teknologi informasi dan komunikasi di Dep. PU

11. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dengan indikator kinerja outputnya Terselenggaranya sistem pendidikan dan pelatihan yang handal di bidang pekerjaan umum yang diukur dari:

1) Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat PIM ( II, III dan IV), Prajab ( III , II, dan I), dan teknis fungsional.

2) Jumlah Kurikulum / modul diklat tersusun dan paket TOT.3) Jumlah Balai, Pusat, Prop/Kab/Kota yang menyediakan data berupa hasil

Evaluasi sebagai masukan arahan manajemen/pimpinan, kalender, brosur dan leaflet , Katalog, dan roadshow program diklat.

4) Jumlah Balai/Pusat yang menyusun pedoman evaluasi kinerja program dan evaluasi diklat serta melaksanakan diklat leadership lainnya.

5) Jumlah Pusat dan Balai yang mempunyai prasarana dan sarana (termasuk perpustakaan) diklat yang memadai.

6) Jumlah Pusat dan Balai yang tersedia Sistem Informasi Diklat Aparaturnya yang efektif.

7) Jumlah Pusat dan Balai yang meningkatkan kepuasan dan minat konsumen dalam penyelenggaraan diklat serta mengirimkan pengajar/ staf untuk seminar, diklat dll.

BAB 5 65 - 85



8) Jumlah Pusat dan Balai yang mengirimkan pengajar/ staf mengikuti Diklat, Seminar, dll.

9) Pelaksanaan koordinasi Program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi.

VI. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DEPARTEMEN PU dengan indikator kinerja outcome Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Dep. Pekerjaan Umum yang diukur dari:

1. Prosentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Kantor Pusat Departemen.

2. Jumlah sarana dan prasarana fisik.3. Jumlah kegiatan serta kegiatan prasarana fisik dan pelayanan fisik.

VII. PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA dengan indikator kinerja outcome Meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas dilingkup Dep. PU yang diukur dari:

1. Meningkatkan kualitas insfrastruktur.2. Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan/pedoman pengawasan.3. Menurunnya tingkat kebocoran dan tertib administrasi (3E & 2K) daam

pembangunan insfrastruktur di lingkungan PU.4. Meningkatkan kompetensi/peran auditor.5. Meningkatnya pemahaman terhadap GG/GCG.6. Meningkatnya percepatan tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan.7. Meningkatnya kualitas LAKIP & Kinerja Eselon I.

BAB 5 65 - 86



8. Meningkatnya kualitas hasil LRA Dep. PU.9. Meningkatnya kinerja Satker yang didampingi.10. Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran.

Kegiatan yang ada berjumlah 6 (enam) buah yang dilengkapi dengan indikator kinerja output. Uraiannya adalah sebagai berikut:1. Pengelolaan hasil pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan pemeriksaan dengan indikator kinerja outputnya Memberikan pelayanan teknis dan administratif untuk lingkungan Itjen yang diukur dari:

1) Jumlah penyelenggaraan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangankegiatan koordinasi dan perumusan rencana dan program kerja pemeriksaan.

2) Jumlah laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan kinerjakegiatan tindak lanjut dan pelaporan pengawasan masyarakat.

3) Jumlah kegiatan evaluasi LAKIP. 4) Jumlah kegiatan review LRA.5) Jumlah laporan hasil tindak lanjut pengawasan Itjen.6) Jumlah hasil monitoring tindak lanjut.

2. Pelaksanaan, koordinasi, pemantauan evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan bidang PU di wilayah I indikator kinerja outputnya Memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah I yang diukur dari:

Jumlah diseminasi peraturan perundang-undangan bidangkegiatan pemerikasaan dan pengawasan di pengawasan wilayah I. yang dilaksanakan

BAB 5 65 - 87



3. Pelaksanaan, koordinasi, pemantauan evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan bidang PU di wilayah II indikator kinerja outputnya Memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah II yang diukur dari:

Jumlah diseminasi peraturan perundang-undangan bidangkegiatan pemerikasaan dan pengawasan di wilayah II. yang dilaksanakan

4. Pelaksanaan, koordinasi, pemantauan evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan bidang PU di wilayah III indikator kinerja outputnya Memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah III yang diukur dari:

Jumlah diseminasi peraturan perundang-undangan bidangkegiatan pemeriksaan dan pengawasan di wilayah III. yang dilaksanakan

5. Pelaksanaan, koordinasi, pemantauan evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan bidang PU di wilayah IV indikator kinerja outputnya Memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah IV yang diukur dari:

Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di diseminasi peraturan perundang-undangan bidang pengawasan wilayah IV. yang dilaksanakan

6. Pelaksanaan koordinasi pemantauan evaluasi dan pemeriksaan khusus indikator kinerja outputnya Memberikan pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat yang diukur dari:

Jumlah diseminasi peraturan perundang-undangan bidang pengawasankegiatan pemeriksaan dan pengawasan khusus.

BAB 5 65 - 88



VII. Penelitian dan Pengembangan Departemen PU dengan indikator outcome Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk diterapkan stakeholder (melalui instansi yang berwenang) yang diukur dari:

1. Prosentase kesiapan IPTEK untuk diterapkan stakeholder (melalui instansi yang berwenang).

2. Jumlah teknologi dan SPM(K) terkini yang diberlakukan oleh stakeholder (instansi yang berwenang).

3. Jumlah rekomendasi IPTEK yang diterima oleh stakeholder.4. Prosentase peningkatan kapasitas (SDM, Sarana Prasarana dan Manajemen)

Kegiatan yang merupakan bagian dari program tersebut terdiri atas 4 (empat) buah dengan masing-masing indikator output. Penjelasannya adalah sebagai berikut:1. Penelitian dan Pengembangan bidang Jalan dan Jembatan dengan indikator outputnya Meningkatkan jumlah IPTEK dan SPMK bidang jalan dan jembatan yang diukur dari:

1) Jumlah IPTEK Preservasi dan pembangunan Jalan dan jembatan untuk diterapkan stakeholder (melalui instansi yang berwenang).

2) Jumlah penyelenggaraan Diseminasi, Sosialisasi dan TOT SPM(K) bidang Jalan dan Jembatan.

3) Jumlah Advis Teknis yang diberikan kepada stakeholder.4) Jumlah Litbang Preservasi dan pembangunan Jalan & jembatan yang masuk

bursa pilihan IPTEK siap pakai.

2. Penelitian dan Pengembangan bidang Permukiman dengan indikator outputnya Meningkatkan jumlah IPTEK dan SPMK Bidang Permukiman yang diukur dari:

1) Jumlah IPTEK perumahan, bangunan publik, kawasan, air minum sanitasi untuk diterapkan stakeholder (melalui instansi yang berwenang).

BAB 5 65 - 89



2) Jumlah penyelenggaraan Diseminasi, Sosialisasi dan TOT SPM(K) bidang Permukiman

3) Jumlah Advis Teknis yang diberikan kepada stakeholder.4) Jumlah Litbang perumahan, bangunan publik, kawasan, air minum sanitasi

yang masuk bursa pilihan IPTEK siap pakai.

3. Penelitian dan Pengembangan bidang SEBRANMAS dengan indikator outputnya Meningkatkan jumlah IPTEK dan SPMK bidang SEBRANMAS yang diukur dari:

1) Jumlah model kebijakan bidang PU dan Penataan Ruang.2) Jumlah penyelenggaraan Diseminasi, Sosialisasi dan TOT SPM(K) bidang

SEBRANMAS.3) Jumlah Advis sosial ekonomi yang diberikan kepada stakeholder.4) Jumlah Litbang manajemen/ kebijakan bidang PU dan Penataan Ruang yang

masuk bursa pilihan IPTEK siap pakai.

4. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang dengan indikator outputnya Meningkatnya jumlah dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan litbang yang diukur dari:

Jumlah memorandum yang diacu oleh pusat-pusat litbang (hasil rapat, konsinyasi, konsensus,dll).

VIII. PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI dengan indikator kinerja outcome Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi Pusat dan daerah yang diukur dari:

Meningkatnya Indeks pembinaan jasa konstruksi nasional dan daerah menjadi 60 poinMeningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi Pusat dan

BAB 5 65 - 90



daerah dengan indikator Indeks pembinaan jasa konstruksi nasional dan daerah.

Kegiatannya berjumlah 6 (enam) buah dengan masing-masing indikator output. Uraiannya adalah sebagai berikut:1. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi dengan indikator outputnya Meningkatnya pelayanan teknis/administrasi pembinaan jasa konstruksi yang diukur dari:

1) Jumlah pembinaan pembina jasa konstruksi daerah;.2) Jumlah kerjasama pembinaan dan pengembangan konstruksi dalam dan luar

negeri;.3) Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta laporan triwulan

pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi;.4) Jumlah produk kajian pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.5) Jumlah penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan

pembinaan jasa konstruksiJumlah penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi pembinaan jasa konstruksi,.

6) Jumlah produk pengaturan pembinaan jasa konstruksi,.7) Jumlah penyelenggaraan kegiatan Konstruksi IndonesiaJumlah

penyelenggaraan kegiatan untuk peningkatan daya saing konstruksi Indonesia,.

8) Jumlah dokumen program dan anggaran, administrasi keuangan, serta evaluasi dan laporan;.

9) Jumlah dokumen administrasi keuangan (SAK);.10) Jumlah dokumen IBKMN (SABMN);.11) Jumlah dokumen kepegawaian/ortala;.12) Jumlah pengembangan kapasitas aparatur;.

BAB 5 65 - 91



13) Jumlah koordinasi/sosialisasi/diseminasi;.14) Jumlah pengelolaan sisten informasi manajemen jasa konstruksi.

2. Pembinaan Usaha Konstruksi dengan indikator outputnya Meningkatnya daya saing, profitabilitas, dan pangsa pasar usaha jasa konstruksi yang diukur dari:

1) Jumlah pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha,.2) Jumlah fasilitasi pengembangan kinerja penyedia jasa,.3) Jumlah fasilitasi akses pasar jasa konstruksi dan perundingan liberalisasi

perdagangan jasa konstruksi.4) Jumlah fasilitasi pengembangan sarana pendukung usaha konstruksi,.5) Jumlah fasilitasi pengembangan regulasi usaha jasa konstruksi daerah,.6) Jumlah pembinaan dan pengembangan lembaga dan asosiasi jasa konstruksi.7) Jumlah pembinaan skema pembiayaan konstruksi;.8) Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dan

pengembangan usaha konstruksi,.9) Jumlah produk pengaturan pembinaan dan pengembangan usaha jasa

konstruksi,.10) Jumlah produk kajian, pembinaan dan pengembangan usaha jasa

konstruksi.

3. Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi dengan indikator outputnya Meningkatnya kualitas produk, transparansi manajemen, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan konstruksi yang diukur dari:

1) Jumlah pembinaan dan pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa konstruksi.;

BAB 5 65 - 92



2) Jumlah penyusunan rekomendasi proses pengadaan dan tanggapan atas sanggahan banding.,

3) Jumlah pembinaan Sistem Manajemen Mutu Konstruksi (SMMK),.4) Jumlah fasilitasi pengembangan administrasi kontrak konstruksi,.5) Jumlah pembinaan dan pengembangan Analisis Dampak Lingkungan

Konstruksi dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi.

6) Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan konstruksi.

7) Jumlah produk pengaturan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan jasa konstruksi,.

8) Jumlah produk kajian pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan jasa konstruksi.

4. Pembinaan Teknologi Konstruksi dengan indikator outputnya Jumlah inovasi teknologi konstruksi yang berhasil diimplementasikan (technology proven)Pembinaan Teknologi dan Standardisasi Konstruksi Dan Pembinaan Kerjasama Pendidikan Tinggi Konstruksi dengan indikator outputnya Meningkatnya kerjasama pendidikan tinggi dan pemanfaatan teknologi efisien sesuai standar nasional dan internasional yang diukur dari:

1) Jumlah pembinaan dan pengembangan teknologi konstruksi.2) Jumlah penerapan dan pemberdayaan teknologi konstruksi;. 3) Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan standardisasi dan industrialisasi

konstruksi;.4) Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dan

pengembangan teknologi serta standardisasi dan industrialisasi konstruksi;.5) Jumlah produk pengaturan pembinaan dan pengembangan teknologi serta

standardisasi dan industrialisasi konstruksi;.

BAB 5 65 - 93



6) Jumlah produk kajian pembinaan, pengembangan teknologi dan standardisasi konstruksi, serta kerjasama pendidikan tinggi konstruksi.

7) Jumlah pembinaan dan pengembangan teknologi konstruksi8)

5. Pembinaan kerjasama pendidikan tinggi konstruksi yang diukur dari:1) Jumlah kurikulum kerjasama pendidikan tinggi konstruksiJumlah penerapan

dan pemberdayaan teknologi konstruksi;. 2) Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi manfaat kerjasama

pendidikan tinggi konstruksiJumlah penyelenggaraan dan pengembangan standardisasi dan industrialisasi konstruksi;.

3) Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan kerjasama kemitraan pendidikan tinggi konstruksiJumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan teknologi serta standardisasi dan industrialisasi konstruksi;.

9) Jumlah produk pengaturan pembinaan dan pengembangan teknologi serta standardisasi dan industrialisasi konstruksi;

10) Jumlah produk kajian pembinaan, pengembangan teknologi dan standardisasi konstruksi, serta kerjasama pendidikan tinggi konstruksi.

11) Jumlah kurikulum kerjasama pendidikan tinggi konstruksi;12) Jumlah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi manfaat kerjasama

pendidikan tinggi konstruksi;13) Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan kerjasama kemitraan

pendidikan tinggi konstruksi.

BAB 5 65 - 94



6. Pembinaan SDM Konstruksi dengan indikator outputnya Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja konstruksi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diukur dari:

1) Jumlah pembinaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keahlian dan keterampilan konstruksiJumlah pembinaan dan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keahlian dan keterampilan konstruksi;.

2) Jumlah penyelenggaraan pelatihan keahlian konstruksi.3) Jumlah kegiatan pelatihan keterampilan tukang, teknisi peralatan dan

perbengkelan jasa konstruksi;.4) Jumlah penyusunan dan pengembangan program pelatihan manajemen

teknik (teknisi) konstruksi dan program pelatihan keahlian dan keterampilan konstruksi.;

5) Jumlah penyusunan dan pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan manajemen teknik (teknisi) konstruksi, pelatihan keahlian dan keterampilan konstruksi;.

6) Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk calon pelatih (TOT) keahlian dan keterampilan konstruksi;..

7) Jumlah pembinaan kapasitas lembaga diklat daerah/provinsi;..8) Jumlah produk kajian pembinaan dan pengembangan SDM konstruksi;..9) Jumlah prasarana dan sarana pelatihan yang memenuhi standar pelayanan

pelatihan berbasis kompetensi.PROGRAM PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi;Rehabilitasi Jaringan Irigasi;Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

BAB 5 65 - 95



Penyiapan Lahan Beririgasi;Pembinaan Teknis Irigasi;Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah;Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah;Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah;Pembangunan/Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa;Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa;Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa;Pembinaan Teknis Reklamasi Rawa; Pembangunan Unit Air Baku; Rehabilitasi Unit Air Baku; Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku; Pembinaan Teknis Air Baku.Program Pengendalian Daya Rusak Air, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: 1. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir;2. Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendali Banjir; 3. Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendalian Banjir;4. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Lahar/Sedimen; 5. Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendalian Lahar/Sedimen; 6. Operasi dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pengendalian Lahar/Sedimen; 7. Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat;8. Pembinaan Teknis Pengendalian Banjir; 9. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Pantai;

BAB 5 65 - 96



10. Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengaman Pantai; 11. Pemeliharaan Prasarana Pengamanan Pantai;12. Pembinaan Teknis Pengaman Pantai.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Para Pemilik Kepentingan di Bidang Sumber Daya Air, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian/Sosialisasi/Diseminasi Peraturan

Perundang-Undangan;Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian/Sosialisasi/Diseminasi Pola dan Rencana

Pengeloaan SDA WS;Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Perencanaan, Pemrograman, dan

Penganggaran Ditjen SDA;Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;Fasilitasi Pembentukan Wadah Koordinasi PSDA Daerah dan TKPSDA WS;Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif;Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air WS;Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Aliran Sungai (DAS);Pemberdayaan Masyarakat disekitar Waduk, Danau, dan Embung;Fasilitasi Pembentukan PPK-BLU;Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Pemilik Kepentingan dalam Pengelolaan SDA;Fasilitasi Peran Dunia Usaha dalam Pengelolaan SDA.Program Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air , dengan kegiatan pokok sebagai berikut:1 Pembangunan jejaring informasi SDA (SISDA);

BAB 5 65 - 97



2 Pembangunan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola sistem informasi SDA;3 Pengembangan mekanisme pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air yang terpadu;4 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan sistem informasi;5 Revitalisasi jaringan pos hidrologi primer untuk mendukung sistem informasi dan pengelolaan SDA.Program Preservasi, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:Pembinaan Pelaksanaan Jalan & Jembatan Wilayah & JBHJK.Program Pembangunan, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: Pembinaan Pelaksanaan Jalan & Jembatan Wilayah; Pembinaan JBHJK.Program Kelembagaan, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: Pengendalian Perencanaan & Pelaksanaan Jalan & Jembatan (Balai) - Pembinaan

JBHJK; Pembinaan Program Jalan & Jembatan;Peningkatan Pelayanan Teknis dan Administrasi; Pembinaan Teknik Jalan & Jembatan; Program Pengembangan Permukiman, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:1. Pendampingan Penyusunan Strategi Pengembangan Kota (SPK);2. Pendampingan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) di Perkotaan dan Perdesaan;3. Bantek Pengelolaan Rumah Susun;

BAB 5 65 - 98



4. Pendampingan dan Pelatihan dalam Penyusunan Strategi Pengembangan Kota/Kabupaten dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas;5. Bantek Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;6. Penyusunan Rencana Tindak Peningkatan Prasarana Kawasan Permukiman Kumuh;7. Penyediaan Infrastruktur PU-CK bagi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh;8. Pembangunan Rumah Susun Sederhana dan Penyediaan PSD dalam Rangka Peremajaan Kawasan Kumuh di Perkotaan;9. Penyediaan Infrastruktur Primer bagi Kawasan Permukiman Baru;10. Pengembangan PS Kawasan Agropolitan dan Kota Terpadu Mandiri (eks Transmigrasi);11. Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Perbatasan;12. Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman di Pulau Kecil, Desa Tertinggal dan Terpencil.Program Pengembangan Air Minum, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: 1. Penyusunan Rancangan Permen PU tentang Air Minum;2. Penyusunan Rancangan NSPK Air Minum;3. Sosialisasi & Public Campaign kepada Pihak terkait dan Masyarakat dalam Perlindungan Sumber Air dan Perbaikan Perilaku Pemanfaatan Air;4. Bantek Capacity Building Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan SPAM dan Implementasi NSPK, serta Sosialisasi NSPK;5. Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SPAM;6. Pembinaan Teknis dan Manajemen Pengelola Air Minum (PDAM);7. Fasilitasi Penyediaan PS Pengambilan Air Baku bagi PDAM;

BAB 5 65 - 99



8. Fasilitasi Pengembangan PS Air Minum Perkotaan/IKK;9. Fasilitasi Pengembangan PS Air Minum Perdesaan (PAMSIMAS);10. Fasilitasi Pengembangan PS Air Minum Perdesaan (APBN Reguler);11. Fasilitasi Pengembangan PS Air Minum Perdesaan (Pola PAMSIMAS);12. Fasilitasi Pengembangan PS Air Minum Perdesaan (DAK);13. Fasilitasi Penyediaan PS Air Minum di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terdepan;14. Fasilitasi Penyediaan PS Air Minum di Kawasan Tertinggal;15. Fasilitasi Penyediaan PS Air Minum di Kawasan Strategis Nasional/Ekonomi (KEK/KAPET);16. Fasilitasi Penyediaan PS Air Minum di Daerah Bencana.Program Pengembangan Persampahan, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: 1. Penyusunan NSPK untuk Persampahan;2. Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Pengembangan Persampahan;3. Bantek, Bintek, Pengembangan Pengelolaan Persampahan;4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengembangan Pengelolaan Persampahan;5. Penyediaan Infrastruktur Persampahan;6. Fasilitasi Pengelolaan Persampahan.Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: 1. Penyusunan NSPK Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan;2. Bantek, Bintek Pendampingan Penyelenggaraan Bangunan Gedung termasuk Pengelolaan Bangunan Gedung Negara dan Penataan Lingkungan Permukiman;3. Bantek, Bintek serta Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM);

BAB 5 65 - 100



4. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan;5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Aksesibilitas pada Bangunan Gedung;7. Pengembangan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B);8. Pengembangan Bangunan Gedung Negara dan Bersejarah;9. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Vitalitas Kawasan Perekonomian Kota dan Pariwisata lainnya;10. Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka pada Kawasan Strategis melalui Penataan Ruang Terbuka Hijau;11. Peningkatan Kualitas Penanganan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah;12. Pengembangan Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL).Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: Penyusunan NSPK;Penyusunan Jakstra Nasional;Fasilitasi dalam Menunjang BKTRN;Penyusunan Raperpres RTR Pulau/Kepulauan;Pengembangan Komunikasi/Informasi Publik;Pembinaan/Penguatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;Kajian Isu Strategis Penataan Ruang;Fasilitasi Persetujuan Substansi Raperda RTRW Prov/Kab/Kota di 30 Prov/156 Kab/23

Kota;

BAB 5 65 - 101



SKPD Penataan Ruang di 32 Provinsi;Bimbingan Teknis Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah;Sosialisasi dan Apresiasi NSPK di Provinsi;Advokasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;Apresiasi Teknik Penataan Ruang;Penyusunan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN);Penyusunan RTR Kawasan Andalan;Penyusunan RTR Kawasan Lindung;Penyusunan RTR Wilayah Sungai Nasional;Penyusunan RTR Kawasan Perkotaan Pusat Pertumbuhan (PKN, PKW) dan Perbatasan

(PKSN);Penyusunan RTR Kawasan Agropolitan;Penyusunan RDTR KSN;Peningkatan Penataan Kawasan;Sinkronisasi Program Sektoral dalam rangka Perwujudan Struktur dan Pola Ruang

Wilayah Nasional dan Kawasan Strategis Nasional di Daerah;Penyusunan Peraturan Zonasi di Kawasan Perkotaan Pusat Pertumbuhan (PKN, PKW)

dan Perbatasan (PKSN);Penyusunan Peraturan Zonasi di Kawasan Strategis Nasional (KSN);Kajian Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah;Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi;Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Penataan Ruang;Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan Dekonsentrasi Pekerjaan Umum Bidang

Penataan Ruang di 32 provinsi;

BAB 5 65 - 102



Kajian Pengawasan Penataan Ruang Wilayah;Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi;Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Bidang Penataan Ruang;Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana;Pembinaan Hukum dan Penyusunan Perundang-undangan;Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah bidang Penataan Ruang;Administrasi/Supervisi.Program Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang PU, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: 1. Litbang bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;2. Penyiapan Memorandum Penerapan IPTEK (Memo IPTEK) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;3. Diseminasi dan TOT Penerapan SPMK bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;4. Pemberian Layanan Keahlian dan Layanan Teknologi bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;5. Layanan Perencanaan Kerja Setba dan Layanan Proker SDA, Jatan, Kim, Sebramas;6. Layanan Standar Setba, SDA, Jatan, Kim, Sebramas;7. Layanan Kepegawaian Ortala Setba dan Layanan PKSK SDA, Jatan, Kim, Sebramas;8. Layanan Keuangan Umum Setba dan Layanan TU SDA, Jatan, Kim, Sebramas;9. Assesment Kinerja Unit Kerja, Potensi Pegawai, Kepemimpinan, Kinerja Pegawai, Kerjasama Tim;10. Menyusun POK, Aplikasi & Penguatan POK, Pengembangan Software, Pengembangan Hardware, Assessment Aplikasi SMM;

BAB 5 65 - 103



11. Orientasi CPNS, Sosialisasi Per-UU-an & Tusi Pegawai, Pencerahan IPTEK & Manajemen SDM, Pembekalan Purna Bakti, Pembekalan Rotasi, Mutasi;12. Kajian Manajemen Perencanaan Litbang, sarana Kelitbangan, Penilaian Kinerja Pegawai, Standardisasi, Integrasi Litbang, Sarana Kantor.Program Penyelenggaraan Pembinaan Konstruksi , dengan kegiatan pokok sebagai berikut:1. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis Pembinaan Jasa Konstruksi;2. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi;3. Pembinaan Usaha Konstruksi;4. Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi;5. Pembinaan Teknologi dan Standardisasi Konstruksi;6. Pembinaan Kerjasama Pendidikan Tinggi Konstruksi;7. Pembinaan Sumber Daya Manusia Konstruksi.Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Bidang PU, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: 1. Pemeriksaan Keteknikan; 2. Sosialisasi/Diseminasi Peraturan/Pedoman Pengawasan; 3. Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Satker di Lingkungan Departemen PU; 4. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Keuangan dan Administrasi Pengawasan; 5. Apresiasi GG/GCG; 6. Pembinaan/Koordinasi dan Rekonsiliasi Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan; 7. Evaluasi LAKIP; 8. Review LRA; 9. Pemdampingan (konsultasi/asistensi) ;

BAB 5 65 - 104



10. Tindak Lanjut & Pelaporan Wasmas; 11. Penyusunan Peraturan/Pedoman Pengawasan. Program Pembinaan dan Dukungan Manajemen, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:Kajian Pengembangan Kebijakan Investasi bidang ke-PU-an; Penyusunan Materi Pengembangan Peraturan dan per-UU-an bidang ke-PU-an; Penyusunan Kajian Strategis Perencanaan Kebijakan Jangka Panjang dan Menengah

bidang ke-PU-an; Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Keterpaduan Fungsi

Penyelenggaraan Pekerjaan Umum;Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan dan AKIP bidang PU;Penyusunan Laporan Evaluasi dan Kajian Kinerja Penyelenggaraan bidang PU; Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan bidang PU;Penyelenggaraan Administrasi Umum serta Pelayanan Rumah Tangga Pusat; Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan;Pembinaan/Penyusunan Program Rencana Kerja dan Anggaran;Pembinaan , Pemantauan dan Evaluasi; Pembinaan , Penyelenggaraan Kerjasama Internasional;Peningkatan dan Pengkajian Kapasitas Kelembagaan;Pengembangan Kapasitas/Kualitas SDM Aparatur; Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Pensiun;Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan;Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran; Pembinaan Pelaporan BMN;

BAB 5 65 - 105



Penghimpunan dan Penyimpanan Dokumen Kepemilikan BMN dan Dokumen Proses Pemanfaatan/Pemindahtanganan;

Pembinaan Sertifikasi, Penyimpanan Dokumen dan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum;

Penyusunan Produk dan Dokumen Pengaturan Pengelolaan dan Penatausahaan BMN;Penyelenggaraan Diseminasi dan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan dan

Penatausahaan BMN;Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Proses Pengelolaan BMN;Pelaksanaan dan Penyusunan Kajian Lingkungan Statrejik Pengelolaan BMN;Penyusunan Laporan Rencana dan Program Pengelolaan BMN;Penyusunan Evaluasi Tahunan Pencapaian Kinerja PPBMN;Pengembangan Standar Data dan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Data ke-PU-an

Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum; Penyusunan Sistem Data Base Spasial dan Informasi Geografis Infrastruktur bidang

PU; Pembuatan Peta Tema Infrastruktur dan Peta Tematik Informasi Bencana dan Konflik;Penyusunan Buku Induk Statistik PU serta Buku Potensi Wilayah dan Profil

Infrastruktur PU; Peningkatan Kinerja Jaringan PU-net;Peningkatan Sistem Informasi dan Komunikasi Pelelangan Elektronik;Peningkatan dan Pengembangan Website Departemen PU;Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Literal dan Spasial

Pekerjaan Umum;Penyusunan NSPM mengenai persuratan, kearsipan, dan kesekretariatan, utilitas,

satpam, & perparkiran, pemeliharaan, pemanfaatan, pembangunan, & penggunaan gedung serta lingkungan kantor;

BAB 5 65 - 106



Pembinaan SDM bidang persuratan, kearsipan, dan kesekretariatan pada 8 Satminkal di lingk Departemen PU, utilitas, kesehatan, dan tibkam, pengelolaan perlengkapan di lingk Setjen;

Monitoring kegiatan persuratan, kearsipan, & kesekretariatan, bidang utilitas, kesehatan, dan tibkam,bidang kerumahtanggaan, serta pengelolaan bangunan & BMN di lingk Setjen;

Pengendalian terhadap kegiatan pengaturan, pembinaan, & monitoring (persuratan, kearsipan, & kesekretariatan,pengaturan, pembinaan, & kesekretariatan (bidang utilitas, kesehatan, dan tibkam);

Pelayanan Pimpinan (Sekjen & SAM), Kerumahtangaan Biro, Kepegawaian Biro, Gaji/Upah, Kesekretariatan & Distribusi Surat;

Penyelenggaraan Kegiatan Prasarana Fisik (pengelolaan bangunan, lingkungan, & KDO);

Penyelenggaraan Diklat;Pengembangan Kurikulum, Modul dan Kualitas Pengajar/Staf; Pemasaran, Monitoring dan Evaluasi; Pengembangan Kelembagaan dan Manajemen;Peningkatan dan Pemanfaatan Aset;Pemasaran, Program dan Monev;Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Manajemen;Peningkatan Kemampuan Widyaiswara/Staf;Koordinasi dan Tatalaksana;Penyusunan Draft Peraturan Per-UU-an;Pendampingan Perkara Hukum di Dalam dan di Luar Pengadilan;Peningkatan SDM Bidang Bantuan Hukum Perdata, Pidana, PTUN, Arbitrase dan

Peraturan Per-UU-an Bidang PU;

BAB 5 65 - 107



Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran; Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan;Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Keuangan; Penyelenggaraan Sistem Administrasi Pimpinan, Ketatausahaan, dan Protokol;Penyusunan Laporan bagi Pimpinan;Penyelenggaraan Publikasi Departemen; Penyelenggaraan/Pembinaan Perpustakaan; Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik; Penyelenggaraan Kehumasan.

BAB 5 65 - 108

Documents

bina marga.doc