Upload
parada-jiwanggana
View
4
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
etika kedokteran
Citation preview
BAB II
PEMBAHASAN
Dari skenario yang telah dipaparkan sebelumnya, tampak adanya permasalahan dalam
mengambil keputusan etika untuk tindakan medis yang akan dilakukan oleh dr. Bambang
terhadap pasien wanita dalam skenario ini. Dalam melakukan diskusi dan penulusuran lebih
lanjut didapatkan landasan–landasan dalam mengambil keputusan etika dan syarat mendapatkan
SIP.
Syarat mendapatkan SIP
Dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek wajib memiliki Surat Izin Praktek.
(permenkes no. 1 tahun 1988 pasal 7 ayat 1). Dalam memperoleh SIP banyak tahap yang
harus dilalui.
Pertama setelah lulus sarjana dan selesai menjalai koas seorang dokter muda akan
melewati tes UKDI yang mana tes tersebut adalah salah satu syarat mendapatkan STR
untuk internsip yang mana STR teresbut dikeluarkan oleh KKI (UU no 29 tahun 2004
tentang praktik kedokteran pasal 6). STR tersebut selanjutnya menjai syarat untuk
mendapatkan SIP internsip yang akan dipakai untuk program internsip yang
diselenggarakan oleh KIDI (Komisi Internship Dokter Indonesia). (pmk no 2025 tahun
2011)
Setelah lulus internsip maka dokter diberi surat tanda selesai internsip oleh KIDI
(pmk no 299 tahun 2010). Dan kemudian KKI memberikan STR untuk praktek yang
selanjutnya menjadi syarat untuk mendapatkan internsip praktek.
Untuk memperoleh SIP, Dokter dan Dokter Gigi harus mengajukan permohonan
kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan
dengan melampirkan :
a. fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI
b. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas
pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya
c. surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja
pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas
pelayanan kesehatan lain secara purna waktu
d. surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik
e. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua)
lembar.
(Permenkes no 512 tahun 2007 pasal 2 ayat 2)
SIP bagi dokter dan dokter gigi berlaku paling banyak untuk 3 tempat praktik baik
pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah swasta, maupun praktik perorangan
(PMK no 2052 tahun 2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran pasal
4 ayat 1) dan berlaku selama 5 tahun (PMK no 2052 tahun 2011 tentang izin praktik dan
pelaksanaan praktik kedokteran pasal 13 ayat 1).
SIP berlaku selama STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan
yang tercantum dalam SIP. (PMK no 2052 tahun 2011 tentang izin praktik dan
pelaksanaan praktik kedokteran pasal 14 ayat 1)
Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter (STR) dan surat tanda registrasi
dokter gigi harus memenuhi persyaratan :
a. memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis
b. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter
gigi
c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental
d. memiliki sertifikat kompetensi
membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
(UU no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 29 ayat 3)
Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama 5
(lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun. (UU no 29 tahun 2004 tentang
praktik kedokteran pasal 29 ayat 4)
Cara memperpanjang SIP
Dengan berlakunya UUPK NO. 29 tahun 2004 yang mewajibkan dokter mengumpulkan
angka keredit (SKP), bila ingin memperpanjang STR dokter harus mengikiti acara ilmiah
dengan tekun, SKP dan STR adalah syarat perpanjangan SIP.
• seorang dokter wajib mengikuti min 15 x seminar setara dengan 30 SKP
• SIP berlaku selama 5 tahun disertai rekomendasi IDI dan diberikan 3 tempat praktek
• Pembaruan SIP tiap 5 tahun mengikuti standar Internasional
Berkenaan dengan hal itu, ada upaya penataan praktik kedokteran di Indonesia. Saat ini
telah diberlakukan beberapa peraturan :
Undang – Undang no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran,
Permenkes no 1419 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter & Dokter Gigi
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no 1 tahun 2005 tentang registrasi dokter dan
dokter gigi, yang mana dinyatakan bahwa izin praktik dapat diberikan kepada seorang
dokter setelah mendapatkan sertifikat lulus uji kompetensi.
Peran KKI
Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa peran KKI adalah sebagai regulator dan
auditor baik dalam bidang pendidikan profesi,registrasi dan pembinaan praktik dokter
dan dokter gigi.
1. Peran KKI sabagai Regulator meliputi :
a. Bidang pendidikan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan
kualitas pendidikan profesi Kedokteran danKedokteran Gigi.
b. Bidang pelaksanaan praktik kedokteran yang bertujuan untuk memelihara dan
meningkatkan kualitas pelayananmedik.
c. Bidang pembinaan masyarakat yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat
akan kewajiban dan haknya dalam mendapatkan pelayanan medik yang
berkualitas.
2. Peran KKI sebagai Auditor meliputi:
a. Asesmen Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi yang meliputi input, proses dan output yang bertujuan untuk mendapatkan kualitas lulusan yang sesuai standar pendidikan.
b. Asesmen Pelayanan Kedokteran yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan
medik yang aman bagi masyarakat.(Rencana Strategis KKI,2006)
Kaidah dasar etika
Beauchamp dan Childress (1994) menguraikan ( Empat prinsip etika Eropa )
bahwa untuk mencapai ke suatu keputusan ETIK diperlukan 4 Kaidah Dasar Moral /
Kaidah Dasar Bioetik (Moral Principle) dan beberapa rules atau kriteria dibawahnya.
Keempat Kaidah Dasar Moral tersebut adalah :
1. Prinsip “Autonomy” (self-determination) Yaitu prinsip yang menghormati hak-hak
pasien, terutama hak otonomi pasien (the rights to self determination) dan merupakan
kekuatan yang dimiliki pasien untuk memutuskan suatu prosedur medis. Prinsip moral
inilah yang kemudian melahirkan doktrin Informed consent.
2. Prinsip tidak merugikan “Non-maleficence” Adalah prinsip menghindari
terjadinya kerusakan atau prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk
keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “primum non nocere” atau “ above all do
no harm “.
3. Prinsip murah hati “Beneficence” Yaitu prinsip moral yang mengutamakan
tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien atau penyediaan keuntungan dan
menyeimbangkan keuntungan tersebut dengan risiko dan biaya. Dalam Beneficence
tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi
baiknya (manfaat) lebih besar daripada sisi buruknya (mudharat).
4. Prinsip keadilan “Justice” Yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan
keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya (distributive
justice) atau pendistribusian dari keuntungan, biaya dan risiko secara adil.
(http://fk.unhalu.ac.id/dokumenhpeq/modul/modul-Dilema-Etik.pdf)
15 Prinsip Bioetika:
a. Human dignity and human rights
Hak asasi manusia, martabat manusia, dan kebebasan harus dihormati secara
penuh. Kepentingan individu dalam martabat dan haknya harus diatas atau lebih
dipentingkan dibandingkan kepentingan ilmu pengetahuan dan kepentingan
sekelompok individu misalnya di dalam penelitian
b. Benefit and harm
Didalam penerapan suatu penelitian, ilmu kedokteran, dan perkembangan
tekhnologi, secara langsung maupun tidak langsung, harus meminimalisasikan
harm (bahaya) dalam individu dan memaksimalkan benefit (keuntungan) yang
akan berpengaruh dalam individu itu sendiri
c. Autonomy and individual responsibility
Setiap manusia berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, namun harus dilandasi
dengan rasa tanggung jawab atas tindakan yang ia pilih, dan dia juga harus
memerhatikan dan menghormati hak autonmy orang lain. Jika ada beberapa
individu yang belum dapat menentukan hak autonmynya maka harus di
perhatikan hak-hak nya dan keinginannnya sendiri
d. Consent
Setiap tindakan medis maupun intervensi medis yang bertujuan mencegah,
wawancara diagnostic, dan intervensi terapeutik yang harus mendapat
persetujuan dari objek atau pasien setelah mendapatkan informasi yang cukup
kuat, jika didalam penelitian maka objek peneliti dapat mundur tanpa dimintai
ganti rugi.
e. Persons without the capacity to consent
Orang-orang yang tidak dapat memberikan persetujuannya berdasarkan peraturan
yang terkait. Dan individu itu harus tetap diberikan keamanan yang khusus
f. Respect for human vulnerability and personal integrity
Dalam penerapan ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan, penelitian, dan
perkembangan tekhnologi, harus memperhatikan kerentanan setiap individu, dan
jika ada individu ataupun kelompok yang memiliki kerentanan khusus harus
dilindungi, dan hak-hak mereka harus dihormati. Kerentanan itu dapat di bagi
berdasarkan akibat, yakni factor biologis, factor social, dan factor budaya
g. Privacy and confidentiality
Kerahasian mengenai informasi seorang individu harus dihormati dan dijaga tidak
boleh disebarluaskan, sesusai dengan hokum internasional
h. Equality, justice and equity
Setiap manusia yang berbeda harus memiliki kesamaan, dan juga harus dihormati
dengan baik, ketika penghormatan atas kesetaraan atau kesamaan terbentuk maka
keadilan dan ekuitas akan terwujud juga
i. Non-discrimination and non-stigmatization
Tidak ada individu maupun sekelompok individu yang di diskriminasi maupun
dipandang jelek dalam penerapan penegakan hak-hak asisi manusia, martabat
manusia, dan kebebasan manusia
j. Respect for cultural diversity and pluralism
Perbedaan dan keanekaragaman budaya harus sepenuhnya di hormati namun tidak
boleh mengesampingkan hak-hak asasi manusia dan kebebasan orng lain, serta
dalam penerapannya harus dapat memikirkan nilai-nilai yang ada
k. Solidarity and cooperation
Kesolidaritasa antara manusia dan kerjasama setiap negara harus dibangun
dengan kuat dan ditingkatkan kearah yang lebih baik
l. Social responsibility and health
Pada prinsip ini ditekankan kepada tindakan pemerintah dalam mengahadapi
kasus-kasus social dan kesehatan masyarakatnya. Pemerintah harus
mengutamakan masyarakat didalam berbagai aspek seperti social, budaya,
ekonomi, politik
m. Sharing of benefits
Manfaat dari hasil peneletian maupun ilmu kesehatan harus dibagi kepada seluruh
masyarakat, agar dapat meningkatkan kesehatan bagi seluruh penduduk dunia.
Manfaat dari penelitian juga hendaknya tidak dijadikan sebagai bujukan untuk
berpartisipasi dalam sebuah penelitian
n. Protecting future generations
Efek terhadap generasi muda atau generasi masa depan harus diperhatikan,
sehingga dapat menjaga generasi muda dalam segi biologi, fisik, dsb.
o. Protection of the environment, the biosphere and biodiversity
Harus menjaga dan melindungi lingkungan, keanekaragaman hayati dan biosfer di
bumi (UNESCO:2005)
Dalam mengambil tindakan medis pada skenario ini juga dilandasi dengan:
- Konsep untuk memprioritaskan 1 dari 4 konsep di atas : konsep prima facie
- UU no. 29 tahun 2004 pasal 45 (1)
Setiap tindakan dokter harus mendapat persetujuan dari pasien
- KODEKI pasal 5 dan pasal 10
- Dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan pada kasus ini dalam diskusi kami
menyepakati untuk memilih prinsip otonomi. Karena prinsip ini menghormati hak-
hak pasien dalam menentukan nasibnya sendiri.
1) Langkah-langkah :
- Dokter menjelaskan SOP pada pasien
- Dokter meyakinkan bahwa dia akan menjaga privasi pasien
- Dokter menanyakan persetujuan pasien
- Dokter memberikan alternatif cara lain
2) Landasan pengambilan keputusan :
- UU no. 29 tahun 2004 pasal 45
- UU no. 29 tahun 2004 pasal 52 tentang hak dan kewajiban pasien (hak untuk
menolak)
Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter
atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan diberikan
setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap. Penjelasan mencakup :
a. diagnosis dan tata cara tindakan medis
b. tujuan tindakan medis yang dilakukan
c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
Persetujuan sebagaimana diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Setiap
tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan
dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan
persetujuan. (UU No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 45)
Informed concent adalah persetujuan yang diberikan pasien setelah mendapat informasi
dari dokter
Syarat sah :
a. Diberikan secara bebas
b. Diberikan oleh orang yang sanggup membuat perjanjian
c. Telah dijelaskan bentuk tindakan yang akan dilakukan
d. Mengenai suatu hal yang khas
e. Tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang sama
Landasan hukum informed consent :
a. Permenkes 585/menkes/per/IX/1989 tentang persetujuan tindak medis
b. PP no. 32 1996 tentang tenaga kesehatan pasal 22 ayat 1 isinya meminta
persetujuan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan
c. UU no. 23 1992 tentang kesehatan juga memberikan hak pada pasien untuk
memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya.
Yang tercantum dalam informed consent :
a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis
b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan
c. Alternative tindakan lain dan resikonya
d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
e. Prognosis terhadap tindakan yang akan dilakukan
Fungsi informed consent:
a. Promosi dari hak otonomi perorangan
b. Proteksi dari pasien dan subjek
c. Mencegah penipuan dan paksaan
d. Promosi dari keputusan-keputusan yang rasional
e. Menimbulkan rangsangan terhadap profesi medis untuk mengadakan introspeksi
terhadap tindakan medis
f. Untuk ketertiban masyarakat.
Elemen informed consent:
1. Threshold elements : pemberi consent harus seorang yang kompeten
2. Information elements : pengungkapan dan pemahaman seberapa baik informasi
harus diberikan kepada pasien.
3. Consent elements : kesukarelaan, kebebasan, dan persetujuan.
Cara menolak Informed Consent:
informed refusal:
- tertulis (dalam bentuk surat)
- tidak tertulis (lisan)
dokter menjelaskan sekali jika tetap menolak pasien tetap menandatanganinya setelah
pasien menandatangani dokter mencatat pada rekam medik pasien.