• Home

  • Documents

  • BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN...Bendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD...
5

BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN...Bendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah; 7. Penyertaan

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN...Bendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah; 7. Penyertaan
Page 2: BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN...Bendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah; 7. Penyertaan
Page 3: BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN...Bendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah; 7. Penyertaan
Page 4: BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN...Bendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah; 7. Penyertaan
Page 5: BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN...Bendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah; 7. Penyertaan

jdih.pekalongankota.go.id...1 . Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya isebut Kuasa BUD adalah pajabat yang diberi kuasa untuk elaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah

jdih.pekalongankota.go.id...1 . Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya isebut Kuasa BUD adalah pajabat yang diberi kuasa untuk elaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah

Documents
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH … · rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 11

PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH … · rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 11

Documents
PENJELASAN · Web viewSemua penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dianggarkan dalam APBD dilakukan melalui Rekening Kas Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Bendahara

PENJELASAN · Web viewSemua penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dianggarkan dalam APBD dilakukan melalui Rekening Kas Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Bendahara

Documents
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT · Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT · Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Documents
BUPATI PESAWARAN...26.SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas …

BUPATI PESAWARAN...26.SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas …

Documents
BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN … 43 - 2016.pdf · disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak

BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN … 43 - 2016.pdf · disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak

Documents
1 PPKD 2003l - arsipskpd.batam.go.id filePejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi

1 PPKD 2003l - arsipskpd.batam.go.id filePejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi

Documents
Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD-PPKD

Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD-PPKD

Documents
Akuntansi PPKD

Akuntansi PPKD

Documents
WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA ......fotokopi surat pengantar pengiriman pertanggungjawaban akhir tahun bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan; dan 4. Berita acara

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA ......fotokopi surat pengantar pengiriman pertanggungjawaban akhir tahun bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan; dan 4. Berita acara

Documents
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo Perubahan...599/A/2018 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo Perubahan...599/A/2018 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,

Documents
001.20.00. - PPKD

001.20.00. - PPKD

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD … · 20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD … · 20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum

Documents
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dengan … · PPT file · Web viewGaji Pembantu Bendahara B E N D A H A R A BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD Selaku

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dengan … · PPT file · Web viewGaji Pembantu Bendahara B E N D A H A R A BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD Selaku

Documents
humas.jatengprov.go.idhumas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1552984198221-2. Dokumen...pemerintah provinsi jawa tengah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah

humas.jatengprov.go.idhumas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1552984198221-2. Dokumen...pemerintah provinsi jawa tengah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah

Documents
PENGARUH KARAKTERISTIK BENDAHARA PADA ORGANISASI …€¦ · PENGARUH KARAKTERISTIK BENDAHARA PADA ORGANISASI DAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TERHADAP KETEPATWAKTUAN PENYAMPAIAN LAPORAN

PENGARUH KARAKTERISTIK BENDAHARA PADA ORGANISASI …€¦ · PENGARUH KARAKTERISTIK BENDAHARA PADA ORGANISASI DAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TERHADAP KETEPATWAKTUAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Documents
jdih.purbalinggakab.go.id...3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan

jdih.purbalinggakab.go.id...3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan

Documents
Banten · 2020. 3. 19. · Bantuan Operasional Sekolah, dan Bendahara dana bantuan Operasional Sekolah, Anggaran Pendapatan dan ... 915/210-SK. PPKD/X11/2019, tentang Pengesahan Dokumen

Banten · 2020. 3. 19. · Bantuan Operasional Sekolah, dan Bendahara dana bantuan Operasional Sekolah, Anggaran Pendapatan dan ... 915/210-SK. PPKD/X11/2019, tentang Pengesahan Dokumen

Documents
Akuntansi Di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD

Akuntansi Di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD

Documents
peraturan.bpk.go.id · pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Bengkulu Tengah. (Jang Daerah adalah Uang yang dikuasai oleh Bendahara Urnum Daerah yang berada di rekening bendahara

peraturan.bpk.go.id · pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Bengkulu Tengah. (Jang Daerah adalah Uang yang dikuasai oleh Bendahara Urnum Daerah yang berada di rekening bendahara

Documents
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan - PERDA ......17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan - PERDA ......17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR ......Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR ......Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai

Documents
I SALINAN I GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS · 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan ... Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yangselanjutnya disingkat PPKD

I SALINAN I GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS · 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan ... Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yangselanjutnya disingkat PPKD

Documents
ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR … · Bendahara Pengeluaran Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Subyek penelitian ini adalah Bendahara

ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR … · Bendahara Pengeluaran Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Subyek penelitian ini adalah Bendahara

Documents
BAB Ibpbd.kulonprogokab.go.id/files/CALK-smt-II-th-15.doc · Web view... Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah (a) Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara

BAB Ibpbd.kulonprogokab.go.id/files/CALK-smt-II-th-15.doc · Web view... Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah (a) Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENGELOLAAN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2007/pp39-2007.pdf18.Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENGELOLAAN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2007/pp39-2007.pdf18.Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara

Documents
Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ... · Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum

Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ... · Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum

Documents
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN : 2010 NOMOR 1914. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 15

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN : 2010 NOMOR 1914. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 15

Documents
kali - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat

kali - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat

Documents
PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI DEMAK ......APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI DEMAK ......APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola

Documents