-

BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

Dl KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

a. bahwa penyuluhan pertanian dan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan, sehingga diperlukan pedoman penyuluhan pertanian dan perikanan yang baik dan benar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang­Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian , Perikanan dan Kehutanan dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati .Sidoarjo tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Sidoarjo;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

v

Menetapkan

2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 92);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nemer 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemer 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nom or : PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nemer 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nemer 61 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN PERIKANAN Dl KABUPATEN SIDOARJO.

BASI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. BupMi, adalah Bupati Sidoarjo.

"

• . \

v

"'"•

J v 4

17. Renca~a kerja Penyuluh Pertanian/ Perikanan adalah jadual kegiatan yang d1susun oleh para Penyuluh Pertanian/ Perikanan Terampil dan Penyuluh Pertanian/ Perikanan Ahli berdasarkan prograrria penyuluhan pertanian/ perikanan setempat, yang mencantumkan hal­hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian/ perikanan.

18. Pelaku utama kegiatan pertanian/ perikanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.

19. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian/ perikanan.

20. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.

21. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.

22. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

23. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapanikan.

24. Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.

25. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.

26. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan/atau pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.

27. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.

28. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

29. Wilayah Kelompok adalah suatu wilayah kelompok pelaku utama dan atau pelaku usaha bidang pertanian/ perikanan yang merupakan wilayah kerja penyuluhan pertanian/ perikanan sesuai dengan sistem kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKU-SUSI).

30. Kontak tani/ nelayan adalah petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan yang menerima serta menerapkan teknologi baru dan ikut menyebarluaskan teknologi pertanian/ perikanan, serta berpengaruh terhadap lingkungannya, dipilih dari dan oleh anggota kelompok berdasarkan musyawarah mufakat.

31. Lokakarya adalah pertemuan antara petugas penyuluh pertanian/ perikanan yang menghasilkan suatu rumusan atau kegiatan untuk diterapkan selanjutnya.

32. Widya wisata adalah perjalanan bersama oleh kelompok petanil pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan, untuk melihat cara melakukan sesuatu yang lebih baik atau hasil suatu metode dalam keadaan yang sesungguhnya di suatu tempat.

._:.j

. .__...o----~ ;-_

. i I

u

... 5

33. Karya wisata adalah perjalanan bersama dengan melakukan karya (praktek) di tempat peninjauan.

34. Latihan adalah kegiatan belajar mengajar bagi petugas penyuluh pertanian/ perikanan yang diselenggarakan oleh instansi lingkup pertanian/ perikanan secara sistematis dan terarah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

35. Kunjungan adalah anjang sana ke kelompok tani atau petani/ pekebun/ peternakl nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan, dalam rangka menyampaikan rekomendasi teknologi dan memecahkan masalah yang dihadapi.

36. Supervisi adalah suatu kegiatan berupa bimbingan dan pembinaan yang bersifat mendidik dan mengajar dengan memberikan motivasi serta dukungan untuk pemecahan masalah yang dijumpai di lapangan.

37. Pameran pertanian/ perikanan adalah mempertunjukkan a tau memperagakan secara sistematis model, contoh, barang, peta, grafik, gambar, poster, benda hidup dan sebagainya di tempat tertentu dalam suatu urutan yang cocok.

38. Demonstrasi adalah suatu metode penyuluhan di lapangan untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara dan atau hasil penerapan teknologi pertanian/ perikanan yang telah terbukti menguntungkan bagi petani/ pekebun/ peternakl nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan.

39. Demonstrasi usahatani perorangan adalah demonstrasi yang dilakukan secara perorangan dengan mengusahakan komoditi tertentu dengan areal 0,1 - 0,5 hektar.

40. Demonstrasi usahatani berkelompok adalah demonstrasi yang dilaksanakan secara kerjasama oleh petani/ pekebun/ peternakl nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan dalam satu kelompok tani/ nelayan dengan areal 1 - 5 hektar.

41. Demonstrasi usahatani gabungan kelompok adalah demonstrasi yang dilakukan secara kerjasama antar kelompoktani dalam suatu wilayah hamparan yang tergabung dalam satu gabungan kelompok tani dengan area 5 - 25 hektar.

42. Demonstrasi cara adalah metoda penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara penerapan teknologi pertanian/ perikanan yang telah terbukti menguntungkan bagi petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan.

43. Demonstrasi hasil adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang hasil penerapan teknologi pertanian/ perikanan yang telah terbukti menguntungkan bagi petani atau teknologi lainnya yang sudah spesifik lokasi.

44. Temu lapang adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan pertemuan antara peneliti, penyuluh dan para petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah r~an, untuk saling tukar menukar teknologi/ informasi sehingga drdapatkan teknologi yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah.

45. Te":lu teknis adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegratan pertemuan berkala antara penyuluh pertanian/ perikanan den~an peneliti, para aparat pengaturan dan pelayanan untuk menrngkatkan pelayanan kepada petanil pekebun/ peternakl nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan dalam mengembangkan usahanya.

~

I \ .. . ...

--.......

_,- . u

46.

47.

48.

49.

6

Temu wicara adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan pertemuan antara petani/ pekebun/ pete~nakl nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan dengan pemenntah untuk bertukar informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan pertanian/ perikanan serta partisipasi dan peran serta mereka dalam pembangunan pertanian/ perikanan. . Metode penyuluhan pertanian/ perikanan adalah cara atau tekmk penyampaian materi (isi pesan) penyuluhan pertanian/ perikanan oleh penyuluh pertanian/ perikanan kepada petani/ pekebun/ peternakl nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan dan keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekolah lapang adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan proses belajar mengajar dengan partisipasi aktif mencari dan menemukan fakta sendiri, menganalisis dan mendiskusikan diantara anggota kelompok sendiri serta mengambil keputusan bersama, dengan prinsip belajar berdasarkan pengalaman pada suatu periode usahanya yang dipandu oleh petani/ pekebun/ peternakl nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan sendiri dan penyuluh pertanian/ perikanan. Kaji terap adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan untuk mencoba suatu teknologi pertanian/ perikanan yang dilaksanakan oleh petani/ pekebun/ peternakl nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan, sebagai tindak lanjut dari hasil pengkajian/ pengujian teknologi anjuran, teknologi hasil galian sendiri atau dari berbagai sumber teknologi lainnya untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sebelum di demonstrasikan.

50. Kaji tindak adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa pengkajian masalah penyuluhan pertanian/ perikanan dengan melakukan kegiatan identifikasi masalah, penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan tindak lanjut pemecahan masalahnya.

51. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) adalah kontak tani nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik dari, dan, oleh seluruh kontak tani nelayan dan kelompok hamparan, domisili maupun jenis usahatani yang ada dalam satu desa sesuai dengan kondisi

52. setempat. Mimbar sarasehan adalah metoda penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi antara KTNA dan pi~ak pemerintah yang diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan pertanian/ perikanan.

53. Seminar adalah suatu bentuk pertemuan ilmiah untuk membahas masalah tertentu dalam bidang penyuluhan pertanian/ perikanan untuk memperoleh suatu kesimpulan berdasarkan suatu pendapat bersama.

54. Media penyuluhan pertanian/ perikanan adalah segala jenis alat atau benda yang dapat dipergunakan untuk membantu efektivitas kegiatan penyuluhan pertanian/ perikanan.

55. Media cetak adalah media yang memuat kombinasi antara huruf atau tulisan dan gambar-gambar yang dibuat secara tercetak sehingga dalam penggunaannya harus memperhatikan tingkat pendidikan sasaran.

56. Brosur adalah media penyuluhan pertanian/ perikanan berupa cetakan dalam bentuk buku kecil dengan jumlah 5 - 15 halaman berisi tulisan dengan kalimat singkat, padat, mudah dimengerti dan gambar-gambar yang sederhana.

. ' ...... i..·

u

57.

58.

59.

60.

61.

62.

7

Leaflet adalah media penyuluhan pertanian/ perikanan berupa cetakan dalam bentuk lembaran kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar. Folder adalah media penyuluhan pertanian/ perikanan berupa cetakan dalam bentuk lipatan kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar-gambar. Poster adalah media penyuluhan pertanian/ periknan berupa cetakan dalam bentuk sehelai kertas atau selembar papan yang berisikan gambar-gambar dengan sedikit kata yang jelas artinya, tepat pesannya dan dapat dengan mudah dibaca pada jarak kurang dari 3 meter.· Surat kabar adalah media penyuluhan pertanian/ perikanan yang memiliki jangkauan sasaran yang banyak dan luas, yaitu dari daerah­daerah kota sampai ke pelosok desa. Film adalah media penyuluhan pertanian/ perikanan berisi rangkaian cerita yang dibuat dalam pita film atau video compact disk (VCD) dan diputar dengan proyektor film atau dengan video player. Film strips adalah media terproyeksi yang terdiri dari satu seri film hasil pemotretan kegiatan pertanian/ perikanan yang diproyeksikan dengan proyektor yang khusus satu gam bar satu kali proyeksi.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal2

Visi penyuluhan di Kabupaten Sidoarjo adalah menjadikan sistem dan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan yang handal untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal3 Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang dilaksanakan adalah :

a. Memperkuat pengembangan sistem pertanian dan perikanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;

b. Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi;

c. Memberikan kepastian huk~m bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan menjamin terlaksananya pembangunan pertanian dan perikanan;

d. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan dan melaksanakan penyuluhan;

e. Mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian dan perikanan.

... . i .

--

v

(1)

(2)

(3)

8

BAB Ill SASARAN

Pasal4

Sasaran dari penyelenggaraan penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara. Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian dan perikanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

BABIV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Kelembagaan Penyuluh

Pasal5

Kelembagaan penyuluh pertanian dan perikanan di Kabupaten Sidoarjo secara be~enjang terdiri dari : a. Pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Ketahanan

Pangan Kabupaten Sidoarjo melalui Bidang Penyuluhan; b. Daerah Penyuluhan Kabupaten terbagi dalam 4 WK-UPPP (Wilayah

Kerja Unit Penyuluhan Pertanian dan Perikanan) : 1. WK-UPPP Lebo, meliputi Kecamatan Sidoarjo, Wonoayu, Candi

dan Buduran; 2. WK-UPPP Porong, meliputi Kecamatan Porong, Tulangan,

Tanggulangin, Krembung dan Jabon; 3. WK-UPPP Krian, meliputi Kecamatan Krian, Prambon, Tarik, dan

Balongbendo; 4. WK-UPPP Sukodono meliputi Kecamatan Sukodono, Taman,

Waru, Sedati dan Gedangan. c. Pada tingkat Kecamatan dibentuk Wilayah Binaan Penyuluh

Pertanian (WIBI) dan Wilayah Kerja Penyuluh Perikanan (WKPP);

d. Pada tiap desa/ kelurahan dibentuk pos penyuluhan desa/ kelurahan;

e. Bagan kelembagaan penyuluhan pertanian perikanan tersebut sebagaimana lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal6

Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo selaku badan pelaksana penyuluhan memiliki tugas: a. Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan kabupaten yang

sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan propinsi dan nasional;

b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;

c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

d. Melaksanakan pembinaan pengembangan ke~a sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;

. • ..

e.

f.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

9

Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Pasal7

Unit Penyuluhan Pertanian dan Perikanan (UPPP) merupakan unit kerja non struktural yang dikelola oleh para penyuluh pertanian dan perikanan. Unit Penyuluhan Pertanian dan Perikanan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh dengan pelaku utama dan pelaku usaha untuk: a. menyusun programa penyuluhan pada tingkat UPPP sejalan

dengan programa penyuluhan kabupaten; b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan;

c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi , sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;

d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;

e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan

f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal8

Wilayah Binaan (WIBI) adalah wilayah kerja penyuluh pertanian yang meliputi beberapa desa dalam suatu wilayah kecamatan yang mencakup luas potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan hewan peliharaan pada lahan sawah, tegal dan pekarangan (WIBI). Wilayah Kerja Penyuluh Perikanan (WKPP) adalah suatu unit lapangan yang berada pada sentra-sentra kegiatan pelaku usaha perikanan khususnya nelayan, pembudidaya, pengolah ikan dan pusat teknologi perikanan di wilayah tersebut. Daerah penyuluhan Kabupaten Sidoarjo terbagi dalam 47 WIBI dan 9 WKPP sebagaimana lampiran II dan Lampiran Ill Peraturan Bupati ini.

Pasal9

Pos penyuluhan desa I kelurahan merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.

Pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk : a. menyusun programa penyuluhan; b. melaksanakan penyuluhan di desa/ kelurahan; c. menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya; d . melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan

pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

.. ' .

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

10

e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;

f. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan

h. memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

Bagian Kedua Kelembagaan Pelaku Utama

Pasal10

Kelembagaan pelaku utama beranggotakan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, yang dibentuk oleh pelaku utama, baik formal maupun nonformal. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi.

BABV TENAGA PENYULUH

Pasal11

Penyuluhan dilakukan dan atau difasilitasi oleh Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta ; Pengangkatan dan penempatan penyuluh pertanian dan perikanan PNS disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasar jenjang jabatannya, Penyuluh Pertanian I Perikanan terdiri atas Penyuluh Pertanian I Perikanan Terampil dan Penyuluh PertanianiPerikanan Ahli. Penyuluh Pertanian dan Perikanan merupakan kelompok jabatan fungsional yang berkedudukan di bawah Badan Ketahanan Pangan.

Pasal12

Tugas pokok Penyuluh Pertanian dan Perikanan adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian dan perikanan.

. ' ...

u

11

Pasal13

(1) Kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian dan perikanan adalah semua penyuluh pertanian dan perikanan yang bertugas di seluruh wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sidoa~o yang bekerja dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoa~o.

(2) Berdasarkan wilayah kerjanya, Penyuluh Pertanian dan Perikanan terbagi menjadi : a. Penyuluh Kabupaten; b. Penyuluh Unit Penyuluhan Pertanian dan Perikanan ; c. Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan (PP-WIBI); d. Penyuluh Wilayah Kerja Perikanan.

(3) Setiap penyuluh secara administratif berkedudukan di bawah Badan Ketahanan Pangan, tetapi secara teknis operasional berkedudukan di wilayah sesuai surat penugasan masing-masing.

(1)

Pasal14

Penyuluh Kabupaten adalah penyuluh yang bertugas di kabupaten yang wilayah kerjanya meliputi wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan disebut Daerah Penyuluhan Pertanian (DPP).

(2) Penyuluh Kabupaten terdiri dari beberapa personal Penyuluh Ahli yaitu: a. Koordinator Penyuluh Kabupaten; b. Penyuluh Kabupaten Urusan Programa, Sumberdaya dan Diktat; c. Penyuluh Kabupaten Urusan Ketahanan Pangan dan Agribisnis ; d. Penyuluh Kabupaten Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura; e. Penyuluh Kabupaten Urusan Tanaman Perkebunan dan

Kehutanan; f. Penyuluh Kabupaten Urusan Peternakan ; g. Penyuluh Kabupaten Urusan Perikanan dan Kelautan.

(3) Koordinator Penyuluh adalah seorang penyuluh ahli dalam jenjang kepangkatannya yang diangkat oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan secara administratif maupun secara teknis berkedudukan di Badan Ketahanan Pangan.

Pasal15

(1) Penyuluh Unit Penyuluhan Pertanian adalah penyuluh pertanian yang wilayah kerjanya meliputi kecamatan-kecamatan dalam Wilayah Kerja UPPP (WK-UPPP).

(2) Penyuluh UPP terdiri dari beberapa personal Penyuluh Pertanian Ahli yaitu: a. Koordinator Penyuluh UPP; b. Penyuluh UPP Urusan Programa, Sumberdaya dan Diklat; c. Penyuluh UPP Urusan Ketahanan Pangan dan Agribisnis; d. Penyuluh UPP Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura; e. Penyuluh UPP Urusan Tanaman Perkebunan danKehutanan; f. Penyuluh UPP Urusan Peternakan; g. Penyuluh UPP Urusan Perikanan dan Kelautan;

I

' ..

(1)

(2)

(3)

(4)

12

Pasal16

Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan (PP WIBI) adalah penyuluh pertanian yang wilayah ke~anya meliputi beberapa desa dalam suatu wilayah kecamatan yang mencakup Juas potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan hewan peliharaan pada lahan sawah, tegal dan pekarangan (WIBI). Penyuluh Wilayah Ke~a Perikanan adalah penyuluh perikanan yang wilayah kerjanya meliputi suatu unit Japangan yang berada pada sentra-sentra kegiatan pelaku usaha perikanan khususnya nelayan, pembudidaya, pengolah ikan dan pusat teknologi perikanan di wilayah tersebut. Di setiap kecamatan terdiri dari : a. Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan dari Penyuluh

Pertanian Ahli; b. Penyuluh Pertanian WIBI dari Penyuluh Pertanian Terampii/Ahli; c. Penyuluh Perikanan WKPP. Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan bisa merangkap tugas­tugas Penyuluh Pertanian WIBI.

BABVI RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Koordinator Penyuluh

Pasal17

Koordinator Penyuluh memiliki tugas : a. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan

melalui Kepala Bidang Penyuluhan; b. Mengkoordinir penataan dan pengaturan personil penyuluh pertanian; c. Mengkoordinir penyusunan rancang bangun dan rekayasa usaha

pertanian serta penyusunan kebutuhan teknologi pertanian spesifik lokasi;

d. Mengkoordinir penyusunan programa penyuluhan pertanian dan perikanan kabupaten;

e. Mengkoordinir penyusunan program latihan dan supervisi penyuluhan kabupaten;

f. Mengkoordinir pelaksanaan uji coba, percontohan, pengujian, kaji terap dan kaji tindak;

g. Mengkoordinir pertemuan kelompok penyuluh kabupaten ; h. Mengkoordinir pelaksanaan latihan/ kursus bagi kelompok penyuluh

kabupaten; i. Mengkoordinir pelaksanaan supervisi/ pengawasan penyuluhan

kabupaten j. Melaksanakan pelaporan penyusunan programa, pelaksanaan kegiatan,

hasil supervisi dan evaluasi penyuluhan se kabupaten

.. i • 13

Bagian Kedua

Penyuluh Urusan

Pasal18

Penyuluh Urusan Program, Sumber Daya dan Diklat memiliki tugas : a. Melaksanakan tugas - tugas pokok penyuluh sesuai jabatannya; b. Bertanggungjawab penuh atas tersusunnya programa penyuluhan

semua bidang, program pelatihan dan program supervisi; c. Menyiapkan bahan penyusunan programa penyuluhan UPPP bidang

sumber daya dan pelatihan serta programa pelatihan di UPPP dan supervisi;

d. Melaksanakan pelatihan di UPPP untuk penyuluh mengenai rekayasa program, metodologi penyuluhan pertanian, ilmu komunikasi, sosiologi pedesaan, rekayasa wilayah dan profesionalisme penyuluh pertanian;

e. Melaksanakan pelatihan bagi kontak tani, kelompok tani mengenai administrasi kelompoktani, dinamika kelompoktani dan koperasi tani di UPPP;

f. Membimbing kelompoktani untuk menuju koperasi tani; g. Melaksanakan penilaian kenaikan kelas kelompoktani; h. Melaksanakan supervisi programa penyuluhan UPPP; i. Membimbing KTNA tingkat wilayah UPPP dan kabupaten serta

memanfaatkan sebagai narasumber informasi dan umpan balik dalam penyuluhan pertanian;

J. Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengenai program penyuluhan pertanian, program pelatihan, program supervisi dan masalah- masalah yang ditemukan di lapangan sebagai umpan balik untuk penelitian, pengaturan dan pelayanan serta kebijaksanaan;

k. Berhubungan dengan Lembaga Penelitian dan Universitas.

Pasal19

Penyuluh Urusan Ketahanan Pangan dan Agribisnis memiliki tugas : a. Melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh sesuai jabatannya; b. Menyiapkan bahan penyusunan programa penyuluhan bidang agribis

dan ketahanan pangan; c. Melaksanakan supervisi programa penyuluhan bidang agribis dan

ketahanan pangan; d. Melaksanakan pelatihan di UPPP mengenai:

1) Agribisnis a). Analisis usahatani; b). Usaha pertanian dengan wawasan bisnis yang produktif dan

efisien; c). Ekonomi rumah tangga; d). lndustri hulu, On - Farm dan industri hilir; e). Sekolah Lapang Agribisnis;

2) Ketahanan Pangan a). Ketersediaan kombinasi pangan yang cukup b). Kualitas yang memadai dan tersedia sepanjang waktu c). Peningkatan produksi, produktivitas dan pengembangan produk

olahan. e. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan pada kelompoktani, petani

mengenai agribisnis dan ketahanan pangan; f. Menyiapkan temu wicara, temu karya, temu lapang, temu usaha, temu

teknis yang diadakan di UPPP bidang agribisnis dan ketahanan pangan;

,-­I

' .

u

u

14

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan mengenai agribis dan ketahanan pangan, pelatihan dan supervisi;

h. lnformasi harga pasar; i. Memanfaatkan KTNA wilayah UPPP sebagai sumber informasi dan

umpan batik dalam penyuluhan bidang agribisnis dan ketahanan pang an;

j. Berhubungan dengan Lembaga Penelitian dan Universitas.

Pasal20

Penyuluh Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki tugas :

a. Melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh menu rut jabatannya; b. Menyiapkan bahan programa penyuluhan UPPP bidang tanaman; c. Menyusun rencana dan pelaksanaan latihan bidang tanaman di UPPP; d. Melaksanakan supervisi program penyuluhan bidang tanaman; e. Melatih kontak tani dan kelompoktani di UPPP bidang tanaman; f. Membimbing KTNA tingkat wilayah UPPP sebagai sumber informasi dan

umpan balik dalam penyuluhan pertanian; g. Melaksanakan pengujian, uji coba, percontohan kaji terap dan kaji tindak

bidang tanaman; h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan baik program penyuluhan bidang

tanaman, pelatihan, supervisi maupun permasalahan di lapangan sebagai umpan balik penelitian, pengaturan dan kebijakan dalam program intensifikasi tanaman;

i. Berhubungan dengan Lembaga Penelitian dan Universitas.

Pasal21

Penyuluh Urusan Peternakan memiliki tugas:

a. Melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh menurut jabatannya; b. Menyiapkan bahan programa penyuluhan UPPP bidang peternakan; c. Melatih penyuluh pertanian wilayah UPPP; d. Melatih kontak tani dan petani di UPPP bidang peternakan; e. Melaksanakan supervisi program peternakan UPPP bidang ternak; f. Membimbing KTNA tingkat wilayah UPPP sebagai sumber informasi dan

umpan balik dalam penyuluhan pertanian bidang ternak; g. Melaksanakan pengujian, uji coba, percontohan kaji terap dan kaji tindak

bidang ternak; h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan baik program penyuluhan bidang

tanaman, pelatihan, supervisi maupun permasalahan di lapangan sebagai umpan balik penelitian, pengaturan dan kebijakan dalam program intensifikasi ternak;

i. Berhubungan dengan Lembaga Penelitian dan Universitas.

Pasal22

Penyuluh Urusan Tanaman Perkebunan Dan Kehutanan memiliki tugas:

a. Melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh menu rut jabatannya; b. Menyiapkan bahan programa penyuluhan UPPP bidang tanaman

perkebunan dan kehutanan; c. Menyusun rencana dan pelaksanaan latihan bidang tanaman

perkebunan dan kehutanan di UPPP ; d. Melaksanakan supervisi program penyuluhan bidang tanaman e. Melatih kontak tani dan kelompoktani di UPPP bidang tanaman

r ;

. .. "\ . 15

f. Membimbing KTNA tingkat wilayah UPPP sebagai sumber informasi dan umpan balik dalam penyuluhan pertanian.

g. Melaksanakan pengujian, uji coba, percontohan kaji terap dan kaji tindak bidang tanaman.

h. Mengembangkan swadaya dan swakarsa pelaku utama maupun pelaku usaha peternakan

i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan baik program penyuluhan bidang tanaman, pelatihan, supervisi maupun permasalahan di lapangan sebagai umpan batik penelitian, pengaturan dan kebijakan dalam program intensifikasi tanaman.

j. Berhubungan dengan Lembaga Penelitian dan Universitas

Pasal23

Penyuluh Urusan Perikanan dan Kelautan memiliki tugas : a. Melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh menu rut jabatannya; b. Melaksanakan persiapan penyuluhan perikanan, yang meliputi :

1. Melakukan identifikasi potensi, permasalahan dan kebutuhan peningkatan produktivitas perikanan wilayah;

2. Menyusun Programa Penyuluhan Perikanan; 3. Menyusun Rencana Kerja Penyuluhan Perikanan.

c. Melaksanakan supervisi program penyuluhan bidang perikanan; d. Membimbing KTNA tingkat wilayah UPPP sebagai sumber informasi dan

umpan balik dalam penyuluhan bidang perikanan; e. Melaksanakan pengujian, uji coba, percontohan kaji terap dan kaji tindak

bidang perikanan; f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan baik program penyuluhan bidang

perikanan, pelatihan, supervisi maupun permasalahan di lapangan sebagai umpan balik penelitian, pengaturan dan kebijakan dalam program intensifikasi perikanan;

g. Mengembangkan swadaya dan swakarsa pelaku utama maupun pelaku usaha perikanan;

h. Berhubungan dengan Lembaga Penelitian dan Universitas.

Bagian Ketiga

Penyuluh Pertanian WIBI dan Penyuluh Perikanan WKPP

Pasal24

Penyuluh Pertanian WIBI dan Penyuluh Perikanan WKPP memiliki tugas: 1. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi petani, nelayan,

pembudidaya ikan dan keluarganya dalam berusahatani; 2. Melaksanakan tugas penelitian yang ditugaskan oleh penyuluh pertanian

urusan; 3. Menginventarisir data di wilayah kerja yang dapat digunakan sebagai

bahan dalam penerapan materi penyuluhan; 4. Menyusun rencana ke~a WIBI/WKPP; 5. Mengembangkan swadaya dan swakarsa petani beserta keluarganya; 6. Memfasilitasi kendala mendapatkan sarana produksi kredit dan alsintan; 7. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam

menerapkan berbagai teknologi dan penerapan agribisnis; 8. Membuat laporan kegiatan penyuluhan.

'\ . I ,

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

16

BAB VII PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Programa Penyuluhan

Pasal25

Programa penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan. Programa penyuluhan terdiri atas : a. programa penyuluhan UPPP, dan; b. programa penyuluhan kabupaten yang disahkan/ diketahui oleh

Kepala Badan Ketahanan Pangan. Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan.

Pasal26

Programa penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan. Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terukur, realistis, bermanfaat, dan dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, dan demokratis.

Bagian Kedua Mekanisme Penyelenggaraan Penyuluhan

Pasal27

Penyuluh menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan programa penyuluhan. Penyuluhan dilaksanakan dengan berpedoman pada programa penyuluhan. Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal28

Penyuluhan pertanian dan perikanan diselenggarakan menggunakan Sistem Kerja LAKU-SUSI (Latihan, Kunjungan, dan Supervisi) serta dikombinasikan dengan konsultasi dan tatap muka;

Latihan dilaksanakan pada setiap hari Kamis minggu ke 2 dan 4, diperuntukkan bagi semua penyuluh pertanian dan perikanan, bertempat di UPPP, untuk melaksanakan latihan dan memecahkan permasalahan bersama-sama.

.. ' . ' 0

u

17

(3) Kunjungan dilaksanakan pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, oleh penyuluh pertanian yang bertugas di WIBI atau penyuluh perikanan yang bertugas di WKPP kepada kelompok petani/ pekebun/ peternakl nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan, maupun perorangan dan kunjungan bisa dilaksanakan di Pos Penyuluhan Desai Kelurahan maupun di lapangan (rumah/ sawah/ kebun/ kandang/ tambakl kolam/ dan lahan produksi lainnya), untuk menyampaikan materi penyuluhan, memonitor serta mencatat berbagai masalah pertanian dan perikanan yang timbul.

(4) Supervisi dilakukan oleh Penyuluh UPPP dan Penyuluh Kabupaten untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kunjungan penyuluh pertanian dan perikanan ke petani/ pekebun/ peternakl nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan/ kelompoktani yang dilaksanakan secara rutin/ berkala maupun mendadak (Sidak).

(1)

(2)

Bagian Ketiga Metode, Media, dan Alat Bantu Penyuluhan

Pasal29

Dalam melaksanakan penyuluhan pertanian dan perikanan, metode yang digunakan antara lain: a. Kunjungan tatap muka/ anjang sana pada petani/ kelompoktani di

domisili maupun di lapangan (usahatani); b. Penyuluhan massal;

c. Demonstrasi (demplot, demfarm, dem area, dem unit), demonstrasi benih unggul, dem cara dan dem hasil;

d. Sekolah lapang;

e. Siaran radio/ siaran televisi; f. Pameran pertanian; g. Uji coba lapangan paket teknologi spesifik lokasi; h. Kajian teknologi anjuran; i. Kaji tindakl kaji terap; j. Temu lapang; k. Temu wicara petani; I. T emu usaha; m. Temu teknik antar wilayah/ fungsi; n. Mimbar sarasehan; o. Widya wisata/ widya karya. Metode-metode tersebut dalam pelaksanaannya dikombinasikan.

Pasal30

dapat

Media penyuluhan yang dapat digunakan adalah:

a. Media Cetak : Brosur, Poster, Folder, Surat kabar, Leaflet, Majalah, Pamphlets, Majalah dinding, Fact sheets;

b. Media Elektronik : Radio, Slide, Televisi, Overhead transparency, Vidio, Film.

\

u

. '

' . I ' 18

Pasal31

Dalam melaksanakan penyuluhan pertanian dan perikanan, alat bantu yang dapat digunakan antara lain : a. Pesawat radio; b. Pesawat TV; c. Tape recorder; d. Slide proyektor; e. Overhead proyektor; f. Peta singkap; g. Brosur, leaflet, folder, poster: h. Sarana/ alat transportasi dan mobilitas : i. Alat tulis dan kelengkapan kantor (ATK); j. Contoh (master) bibit, pupuk, hama penyakit tanaman, dan lainnya.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Keempat Materi Penyuluhan

Pasal32

Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian dan perikanan. Materi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal33

Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional. Lembaga pemerintah pemberi rekomendasi wajib mengeluarkan rekomendasi segera setelah proses pengujian dan administrasi selesai. Teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan mengenai pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Peran Serta dan Kerja Sarna

Pasal34

Pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan.

(1)

Pasal35

Kerja sama penyuluhan dapat dilakukan antar kelembagaan penyuluhan, baik secara vertikal, horisontal, maupun lintas sektoral.

' \ .

I •

(2)

(1)

(2)

19

Kerja sama penyuluhan antara kelembagaan penyuluhan nasional, regional, dan/atau internasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal36

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BABIX PEMBIAYAAN

Pasal37

Sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BABX TATA HUBUNGAN KERJA DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal38

(1) Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, penyuluh mempunyai hubungan kerja dengan instansi/ pejabat pendukung bidang pertanian/ perikanan yang dikelompokkan menjadi hubungan secara internal dan eksternal.

(2) Hubungan internal adalah hubungan kerja yang dilakukan oleh petugas fungsional penyuluh pertanian/ perikanan dengan petugas fungsional penyuluh pertanian/ perikanan lainnya, dan hubungan kerja yang dilakukan oleh petugas fungsional penyuluh pertanian/ perikanan dengan instansi/ pejabat pendukung bidang pertanian/ perikanan, yang masih terkait langsung dengan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian/ perikanan.

Pasal39 (1) Hubungan kerja yang dilakukan oleh petugas fungsional penyuluh

pertanian/ perikanan dengan petugas fungsional penyuluh pertanian/ perikanan lainnya meliputi : a. Hubungan kerja antar para Penyuluh Pertanian dan Perikanan

pada tingkat WIBII WKPP, yang bersifat koordinasi teknis fungsional

b. Hubungan ke~a antar para Penyuluh Pertanian dan Perikanan pada tingkat UPPP, yang bersifat koordinasi teknis fungsional.

c. Hubungan kerja antara para Penyuluh Pertanian dan Perikanan WIBII WKPP dan UPPP dengan Koordinator Penyuluh Pertanian dan Perikanan yang berkedudukan di Badan Ketahanan Pangan, yang bersifat hierarkis teknis administratif;

.. ' . . .

v

20

d. Hubungan kerja antara para Koordinator Penyuluh Pertanian dan Perikanan dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo cq. Kepala Bidang Penyuluhan yang bersifat herarkis teknis administratif;

(2) Hubungan kerja antar para Penyuluh Pertanian/ Perikanan pada WIBI/ WKPP I meliputi : a. Koordinasi tentang jadual pelaksanaan penyuluhan bersama

dalam rangka efektivitas dan efisiensi ; b. Koordinasi tentang pelaksanaan penyuluhan yang substansinya

lintas sektor misalnya : teknologi mina tani, teknologi tumpang sari, dan lain-lain.

c. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan hubungan kerja antar para Penyuluh Pertanian/ Perikanan, maka para Penyuluh Pertanian/ Perikanan pada WIBI/ WKPP dikoordinir oleh seorang penyuluh pertanian/ perikanan ahli.

(3) Hubungan kerja antar para Penyuluh Pertanian/ Perikanan pada UPPP, meliputi: a. Koordinasi tentang jadual pelaksanaan penyuluhan bersama

dalam rangka efektivitas dan efisiensi ; b. Koordinasi tentang pelaksanaan penyuluhan yang substansinya

lintas sektor misalnya : teknologi mina tanil teknologi tumpang sari, dan lain-lain;

c. Koordinasi teknis dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan UPPP;

d. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan hubungan kerja antar para Penyuluh Pertanian/ Perikanan, maka para Penyuluh Pertanian/ Perikanan pada UPPP dikoordinir oleh seorang penyuluh ahli.

(4) Hubungan kerja antara para Penyuluh Pertanian/ Perikanan pada WIBI/ WKPP dan UPPP dengan Koordinator Penyuluh Pertanian/ Perikanan yang berkedudukan di Badan Ketahanan Pangan, dan hubungan kerja antara para Koordinator Penyuluh Pertanian/ Perikanan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo cq. Kepala Bidang Penyuluhan, bersifat hierarkis teknis administratif, yang meliputi : a. Setiap Penyuluh pertanian/ perikanan di Kecamatan wajib

menyampaikan rencana kerja tahunan penyuluhan kecamatan, dan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kecamatan kepada Koordinator Penyuluh Pertanian/ Perikanan UPPP;

b. Koordinator Penyuluh pertanian I perikanan di UPPP wajib menyampaikan programa penyuluhan UPPP, rencana kerja tahunan penyuluhan UPPP, dan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan penyuluhan UPPP kepada Koordinator Penyuluh Pertanian/ Perikanan Kabupaten ;

c. Koordinator Penyuluh pertanian/ perikanan Kabupaten wajib menyampaikan programa penyuluhan kabupaten, rencana kerja penyuluhan tahunan kabupatenl dan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kabupaten I kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo cq. Kepala Bidang Penyuluhan ;

·~ \:i\.

u

21

d. Pejabat penerima (Koordinator Penyuluh Pertanianl Perikanan dan Kepala Bidang Penyuluhan) wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi programa penyuluhan, rencana kerja tahunan penyuluhan, dan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan penyuluhan unit teknis bawahannya, yang sekaligus menjadikan hasil monitoring dan evaluai sebagai umpan balik (feedback) bagi unit teknis bawahannya.

Pasal40

(1) Hubungan kerja yang dilakukan oleh petugas fungsional penyuluh pertanianl perikanan dengan instansil pejabat pendukung bidang pertanianl perikanan yang secara langsung terkait dengan tugas penyuluh pertanianl perikanan, meliputi : a. Hubungan dengan pejabat pemerintahan lokal, yaitu hubungan

dengan Kepala Desai Lurah, dan Camat, yang bersifat koordinasi teknis administratif ;

b. Hubungan dengan pejabat/ petugas dari dinasl lembaga teknis terkait, antara lain : Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas PU Pengairan; Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM; serta Badan Pusat Statistik, yang bersifat koordinasi teknis fungsional; dan

c. lndividu atau pun kelompok pelaku utama, pelaku usaha pertanian/ perikanan, yang bersifat fasilitatif.

(2) Hubungan dengan pejabat pemerintahan lokal, yaitu Kepala Desai Lurah, dan Camat, yang bersifat koordinasi teknis administrative, meliputi; a. Pengesahan Kepala Desai Lurah atas programa penyuluhan,

rencana kerja tahunan dan laporan hasil kegiatan Pos Penyuluhan Desai Kelurahan yang disusun oleh pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh pertanian/ perikanan; dan

b. Pengesahan oleh Camat atas programa penyuluhan, rencana kerja tahunan dan laporan hasil kegiatan Balai Penyuluhan Kecamatan yang disusun oleh pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh pertanian/ perikanan.

(3) Hubungan dengan pejabat/ petugas dari dinas teknis terkait, antara lain : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas PU Pengairan; Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM; serta Badan Pusat Statistik, yang bersifat koordinasi teknis fungsional, meliputi; a. Data potensi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan di

tiap wilayah ; b. Data produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan

perikanan di tiap wilayah ; c. Data hambatan dan tantangan produktivitas pertanian,

peternakan, perkebunan dan perikanan di tiap wilayah ; d. Data kebutuhan dalam rangka optimalisasi produktivitas

pertanianl perikanan di tiap wilayah ; e. Materi penyuluhan yang signifikan dengan kebutuhan wilayah,

yang dapat berupa terhadap teknologi, informasi pasar, permodalan, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain.

. . --·---·--·

. '· I ' ..

v

22

Pasal41

Hubungan dengan individu atau pun kelompok pelaku utama dan pelaku usaha pertanian/ perikanan, yang bersifat fasilitatif, meliputi : a. membantu menentukan sistem dan teknik produksi (budidaya); b. membantu mengatasi permasalahan permodalan, pupuk, obat-obatan,

dan lain-lain; c. membantu mengatasi permasalahan pembenihan/ pembibitan; d. membantu mengatasi permasalahan teknologi yang sesuai untuk

peningkatan produktivitas, termasuk mekanisasi; e. membantu mengakses informasi perkembangan pasar dan penanganan

pasca produksi pertanian/ perikanan; f. membantu mengatasi permasalahan konservasi tanah dan air;

Pasal42

(1) Yang dimaksud hubungan eksternal adalah hubungan kerja yang bersifat koordinasi teknis, yang dilakukan oleh penyuluh pertanian/ perikanan dengan instansi/ pejabat di luar jalur hubungan intern (fungsional), yang secara tidak langsung terkait dengan tugas penyuluh pertanian, antara lain dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/ ORMAS), perguruan tinggi negeri/ swasta, koperasi, dan lainnya.

(2) Hubungan kerja eksternal dimaksud dilaksanakan dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian/ perikanan oleh pelaku utama dan pelaku usaha di Kabupaten Sidoarjo;

(3) Hubungan kerja eksternal dimaksud dilaksanakan oleh Kelompok Penyuluh Pertanian/ Perikanan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Ketahanan Pangan;

Pasal43

(1) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan perikanan secara periodik, berkala atau atas permintaan/ petunjuk dibuat oleh masing-masing penyuluh pertanian/ perikanan pada Kecamatan, disahkan oleh Camat setempat dan dikirimkan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo melalui Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan ;

(2) Salinan Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan perikanan sebagaimana ayat (1), dikirimkan kepada: a. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan; b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; dan atau c. lnstansi/ lembaga terkait Jainnya, bilamana diminta/ diperlukan,

dengan persetujuan Kepala Badan Ketahanan Pangan.

BABIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal44

Untuk melengkapi kekurangan materi pedoman ini, akan diwujudkan dalam bentuk pertemuan-pertemuan yang secara terjadwal dan periodik baik bersifat temperer ataupun menurut kebutuhan, yang hasilnya akan dijadikan bahan penyempumaan.

.. •

u

/

v

' . . . 23

Pasal45

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal46

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo padatanggal 16 Juni 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 16 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ARJO,

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 24

- ---

PENYULUH KAB. Ur. PROORAMA, SO DAN DIKLA T

I PENYULUH UPP Ur. PROORAMA, SO DAN DIKLA T

1111· ·,.

'

PENYULUH KAB Ur KET AHANAN

PANGANDAN AGRIBISNIS

I PENYULUH UPP

Ur KETAHANAN PANGANDAN AGRIBISNIS

BAGAN KELElV(~~GAAN DAN MEKANISME PENYULU:( N PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJtJ

I ; l:iN; ~~

I

BUPATI WAKIL BUPATJ

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO ' NOM OR : 24 T AHUN 2009 TANGGAL : 16 JUNI 2009

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN

~-------------------~------

I. KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

2. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPALA BIDANG PENYULUHAN

KOORDINATOR PENYULUH KABUPATEN

PENYULUII KAB PENYULUH KAB Ur. TANAMAN Ur. TANAMAN PANGANDAN PERKEBUNAN DAN

HORTIKULTURA KEHUTANAN

KOORDINATOR PENYULUH UPP

I PENYULUH UPP UrTANAMAN PANGANDAN

HORTIKULTURA

PENYULUH UPP UrTANAMAN

PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

PENYULUH KAB Ur. PETERNAKAN

l PENYULUH UPP

Ur PETERNAKAN

PENYULUII KAB Ur. PERIKANAN

DAN KELAUTAN

PENYULUH UPP Ur PERIKANAN

DAN KELAUTAN

--·--·-···--···· ·-..::.::·--.... -- -, . ---. --------------- ..... , ---- -------~---- ·-----····-···----- ------ , I~ ~-----·-----------::--.~ ---- -_:_:..:.::.::-::~------.... . ..... -·--::------ ------- CAMAT

KOORDINATOR PENYULUH PERTANIAN KECAMATAN ~------------------]------------

__ ................ :Je~~·~·"·=-~ .. :.- _-_ ------ __ ----------- __ --------_ ---~ KE~~L: ~~SA/ I ................................................................. ~~=~::::::;~~~:::=.:::::~::::::::.~ '-:::.:::::::::::::::::·::::::.::::::~=~~:=~:~:~:~·············-··········· .. ········-································

PENYULUH PERTANIAN WIBI/ PENYULUH PERIKANAN WKPP

I . .1\IANTRI PERTANIAN/ PERKEBUNAN/ PETERNAKAN

l. POPT

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

..

NO UPP 1 2 1 LEBO

v

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 24 TAHUN 2009 TANGGAL : 16 JUNI 2009

PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN (WIBI) PENYULUH PERTANIAN BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIDOARJO

KECAMATANIWIBI DESA KET. 3 4 5

Sldoarjo I Gebang Sekardangan Celep Sldokare Lemah Putro Banjar Bendo Sidokumpul Suko Kauman Cemengkalang Lebo

Sldoarjo II Kemiri Bluru Kidul Pucang Sldoklumpuk Magersari Jati Rangkah Kidul Bulu Sidokare Cemeng Bakalan Sarirogo Urang Agung PucangAnom Sum put

Candi I Durungbedug Durungbanjar Kedungbendo Suglhwaras Tenggulunan Karang tanjung Sumorame Jambangan

Candill Sidodadi Sumokali Sepande Candi Larangan Sligo Gelam Wedoroklurak

Candi Ill Kedungpeluk Kendalpecabean Kalipecabean Klurak Balongdowo Balonggabus Ngampelsari Kebonsarl

r

t I .. 2

1 2 3 4 5 Buduran I Buduran

Sidokerto Sukorejo Pagerwojo Sidokepung Entalsewu Banlar Kemantren

Buduran II Sawohan Damarsi Dukuh Tengah Banjarsari Prasung Wadungasih Sidomulyo Siwalan Panii

Wonoayu I Tanggul Wonokalang Simoangin-angin Sima Ketawang Semambung Popoh Wonoayu Paaernaumbuk

Wonoayu II Candinegoro Karangpuri Plaosan Mulyodadi Jimbaran Kulon Jlmbaran Wetan Ketlmang Ploso

Wonoayu Ill Becirongengor Lambangan Sawocangkring Mojo Urang Agung Sumberejo Pllang Wonokasian

2 SUKODONO Sukodono I Klopo sepuluh Sukodono Panjunan Masangan Kulon

u Masangan Wetan Suko

Sukodono II Plumbungan Bangsri Sambungrejo Cangkringsari Jogosatru Ngaresrelo

t • .. 3

1 2 3 4 5 Sukodono Ill Pademonegoro

Pekarungan Wilayut Anggaswangi Suruh Jumputrejo Kebonagung

Gedangan I Bangah Gedangan Keboan Sikep Keboan anom Ganting

Gedangan II Sruni Tebel Karangbong Gemurung Kragan

Gedangan Ill Punggul Wedi Semambung Sawotratap Ketajen

Sedatll Betro

u Sedati Agung Sedati Gede Semampir Pabean Pranti Kwangsan Pepe

Sedatlll Segoro Tambak Banjar Kemuning Gisik Cemandi Tambak Cemandi Cemandi Pulungan Buncitan Kalang Anyar

Taman I Taman Geluran Ketegan Sepanjang

v Wonocolo Bebekan Ngelom Kalijaten Kletek Kedungturi Wage Bohar Sadang Jemundo

•. ' . . .

4

1 2 3 4 5 Taman II Pertapan Maduretno

Sambibulu Gilang Tawangsari Tanjungsari bringinbendo Sidodadi Kramaljegu Trosobo

Waru I Wadungsri Brebek Wedoroklurak Janti Kedungrejo Bungurasih Medaeng Pepelegi Waru

Waru II Kureksari Ngingas Tropodo Kepuh kiriman Tambak Sawah Tambak Rejo TambakOso Tambak Sumur

3 KRIAN Krlan I Krian Kraton Sidomulyo Tambak Kemerakan Sidomojo Tempel Watuaolona

Krlan II Kemasan Ponokawan Barengkrajan Sidorejo Keboharan Jatikalang Terung Wetan Teruna Kulon

Krian Ill Junwangi

u Terik Gam ping Jerukgamping Sedengan Mijen Katerungan Tropodo

Tarlk I Tarik Balongmacekan Kedinding Kemuning Janti Segodobancang

.. , ' . . .

5

1 2 3 4 5 Tarlk II Mergobener

Klantingsari Kendalsewu Kalimati Gempolklutuk Mergosari Banjarwungu

Tarlk Ill Kramat Temenggung Sebani Mliriprowo Kedungbocok Gampingrowo Mindugading Singogalih

Balongbendo I Bogempinggir Balongbendo Wonokupang Waruberon Bakalan Wringinpitu Penambangan Jeruklegi

Balongbendo II Singkalan Bakungtemenggungan

v Kedung Sukodani Sumokembangsri Bakung Pringgodani Wonokarang Sed uri

Balongbendo Ill Gagang Kepuhsari Watesari Suwaluh Jabaran Seketi Kemangsen

Prambon I Pram bon Gedangrowo Wirobiting Simpang Pejangkungan Bulang Gam ping

Prambon II Kedung Wonokerto

v Kajar Tengguli Kedung Sugo Kedung Kembar Jati Alun-alun Jati kalang

Prambon Ill Watutulis Simogirang Temu Bendotretek Wono Plintahan Cangkringturi Jedongcangkring

.. I ' . . 6

1 2 3 4 5 4 PORONG Porong I Plum bon

Glagaharum Jatirejo Gedang Mindi Siring Juwet Kenongo Kesambi Pamotan Porong

Porong II Candipari Wunut Kedungboto Pesawahan Kebonagung Kedungsolo Kebakalan Lajuk

Jabon I Jemirahan Balongtani Tambak Kalisogo Kupang Semambung

v Jabon II Kedungpandan Kedungrejo Trompoasri Panggreh Dukuhsari

Jabon Ill Kedungcangkring Besuki Kebo Guyang Permisan Pejarakan

Tanggulangin I Sentul Penatarsewu Banjarasri Banjarpanji Kedungbanteng Kalidawir Putat Gempolsari Kalitengah

Tanggulangln II Ketapang Kalisampumo Ked en sari Ketegan Randegan Gagangpanjang Kludan Boro

\ • ' . 7 . .

1 2 3 4 5 Krembung I Keret

Cangkring Lemujut Krembung Wonomlati Balonggarut Kandangan

Krembung II Mojoruntut Tanjekwagir Kedungrawan Kedungsumur Keper Tambakrejo

Krembung Ill Rejeni Ploso Gading Wangkal Waung Jenggot

Tulangan I Jiken Gelang Kenongo Kepadangan

v Kebaron Janti Tlasih

Tulangan II Grabagan Kepunten Singopadu Krajeksan Grinting Kepuhkemiri Modong

Tulangan Ill Grogol Sudimoro Medalem kedondong Kepatihan Pangkemiri Tulangan Kemantren

u BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

. '

NO 1 1

2

3

v 4

5

v 6

\

\ . LAMPIRAN Ill PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 24 TAHUN 2009 TANGGAL : 16 JUNI 2009

PEMBAGIAN WI LA YAH KERJA PENYULUH PERIKANAN (WKPP) BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIDOARJO

KECAMATAN WKPP DESA KET. 2 3 4 5

Waru Waru TambakOso Tambak Sumur Tambak Sawah

Sedati Sedati I Kwangsan Pepe Buncitan Cemandi Semampir

Sedati II Segoro Tambak Banjar Kemuning Tambak Cemandi Kalang Anyar Gisik Cemandi

Buduran Buduran Sawohan Oamarsi Prasung Banjarsari Dukuh Tengah

Sidoarjo Sidoarjo I Kemiri Bluru Rangkah Cemengkalang

Sidoarjo II Gebang Sekardangan Pucang Jati Lebo

Candi Candi I Kedung Peluk Kali Pecabean Klurak Balongdowo BaloJlggabus

Candi II Ourung Bedug Ourung Banjar Kedung Bendo Sugih Waras Tenggulunan Sumorame

Tanggulangin Tanggulangin Sentul Penatar Sewu Banjarsari Banjar Panji Kali Dawir KaliTengah

\ I \ \

•, I

7

I

\·

' ' ('

. '· .. .. · .-..

\!

2

Porong Porong

,.-.._· .•

Plumbon Lajuk Siring Kedungboto Candlsarl

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO