CAPAIAN REFORMASI BIROKRASIDIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN

KAWASAN PERDESAAN

OUTLINE PAPARAN

01ManajemenPerubahan

Penataan PeraturanPerundang Undangan02 Penataan dan

Penguatan Organisasi03 04 Penataan Tata Laksana

05Penataan Sistem Manajemen SDM 06 Penguatan

Akuntabilitas Kinerja 07 Penguatan Pengawasan 08 Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

01 MANAJEMENPERUBAHAN

AREA - MANAJEMEN PERUBAHAN

01Penetapan Tim

Reformasi Birokrasi

02Penyusunan dan

Penetapan Rencana AksiReformasi Birokrasi

03Pembekalan dan

konsolidasi Tim Reformasi Birokrasi

04Evaluasi dan pelaporan

secara berkala pelaksanaan RB

05Penilaian Mandiri

Pelaksanaan RB

06Rekruitmen, pembekalan,

dan penetapan, Agen Perubahan

# 1

AREA - MANAJEMEN PERUBAHAN # 2

Media Sosialisasi RB pada masa Pandemi

www.ditjenpkp.kemendesa.go.id

@ditjenpkp

@ditjenpkp

Ditjen PKP

Ditjen PKP Kemendesa

Melakukan Sosilisasi dan pemantapan pelaksanaanReformasi Birokrasi melalui :1. Pelaksanaan Apel pagi yang dilakukan pada setiap

hari senin pukul 07.00 WIB;2. Pelaksanaan Coffee Morning (setiap bulan);3. Penyebarluasan informasi kegiatan Reformasi

Birokrasi melalui Media Sosial (FB, Instagram,Tweeter dan Group WA);

4. Penetapan Agen Perubahan Internal melaluiKeputusan Direktorat Jenderal PembangunanKawasan Perdesaan Nomor 130 Tahun 2020tentang Penetapan Agen Perubahan di LingkunganDirektorat Jenderal Pembangunan KawasanPerdesaan;

5. Penetapan Asesor PMPRB melalui KeputusanDirektortat Jenderal Pembangunan KawasanPerdesaan Nomor 132 Tahun 2020 tentangPembentukan Tim Asesor PMPRB DI LingkunganDirketorat Jenderal PKP

02

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

AREA – DEREGULASI KEBIJAKAN

01 Sudah memiliki Bagan Pohon Regulasi

02 Sudah menyusun Daftar Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

03 Rancangan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Indeks Perkembangan KP

04Rancangan Peraturan Menteri Desa, PDTTtentang Tata Cara Kemitraan BUMDESMA

05Rancangan Peraturan Menteri Desa, PDTT tentang Penataan Kelembagaan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Hasil PNPM Mandiri Perdesaan

03PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

AREA - PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

”Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan

Evaluasi Kelembagaan Kementerian Desa, PDT

dan Transmigrasi”

04 PENATAAN TATA LAKSANA

AREA - PENATAAN TATA LAKSANA

01Mereview dokumenBisnis Proses Level I

dan Level 2

02Penyusunan dan

Penetapan StandarOperasional Procedure

03Pemetaan KebutuhanStandar Operasional

Procedure baru

04Sosialisasi

pemanfaatane-Government

# 1

AREA - PENATAAN TATA LAKSANA # 2

Penggunaan SPBE dalam sistem Manajemen Pemerintahan di Ditjen PKP

APLIKASI SMART

APLIKASI SIMAK BMN

APLIKASI E-SAKIP

APLIKASI SAIBA

Sistem Informasi Publik dan PenangananPengaduan Masyarakat Terpadu (SIPEMANDU)

05 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

AREA - PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

01Penandatanganan Perjanjian Kinerja

dan PaktaIntegritas bagi

seluruh pejabat

02

03

04

05

06

07

Penetapan kebijakan reward (memberikan kemudahan

bagi PNS untuk sekolah) dan punishment berbasis kinerja

(Penghentian ASN)

Penegakan dispilindan kode etik

pegawai (antara lain dokumentasi

pegawai datangterpagi dan tersiang

penerbitan Surat teguran kepada

pegawai yang tidakapel dan Surat

teguran kepadapegawai kehadiran

dibawah 75%)

Penyusunan Indikator Kinerja

Individu (IKI)

Penyusunan dan implementasi

ANJAB dan ABK

Menyusun EVAJAB lingkup Sesditjen

PenetapanKebutuhan

Pegawai dan Penerapan

RencanaRedistribusi

Pegawai

06PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

AREA - PENGUATAN AKUNTABILITAS

Penyusunan rancangan

Rencana Strategis2020 - 2024

Nilai hasil evaluasi atas implementasi

SAKIP sebesar 82,99 dengan kategori ”A”

Pemantauan pelaksanaan

Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas

Penyampaian Weekly Report kepada Menteri

Desa, PDTT (pelaksanaan anggaran,

TL LHP BPK dll)

07 PENGUATAN PENGAWASAN

AREA - PENGUATAN PENGAWASAN

1. Pembentukan Sub Unit Pengendalian Gratifikasi;

2. Sosisalisasi pengendalian gratifikasi bekerja sama dgnKejaksaaan Agung RI;

3. Evaluasi atas Penanganan Pengaduan Masyarakat,terdapat Matrik Pengaduan;

4. Pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP, nilai SPIPtahun 2018= 2,43 (verifikasi BPKP) dan pada tahun2019 meningkat menjadi 2,80 (verifikasi Itjen);

5. Penetapan Peta Resiko SPIP;

6. Penetapan Tim Internal Pembangunan Zona Integritasmenuju WBK/WBBM;

7. Penyusunan dan Penetapan Rencana AksiPembangunan Zona Integritas;

8. Pencananangan Pembangunan Zona Integritas dengantarget mendapatkan Predikat WBK/WBBM, padaDirektorat PPKP dan Direktorat PEKP;

9. Pelaporan berkala pelaksanaan Zona Intgritas,Gratifikasi, benturan kepentingan dan WBSpertriwulan;

10. Pelaporan LHKASN dan LHKPN tepat waktu (sudah100%).

08PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

AREA - PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

01Pembangunan Pojok RB

untuk memberikanInformasi PerkembanganRB dan pembangunan ZI

02Penyebarluasan Data

dan Informasi Ditjen PKP dalam website sehingga

mudah diakses publik

03Penetapan SOP

Penyebarluasan Informasimelalui Website

04Terintegrasinya Aplikasi

Pengaduan SIPEMANDU

05Pengelolaan Data

Direktorat JenderalPembangunan Kawasan

Perdesaan denganAplikasi e-Pandawa

E-PANDAWA

SOP Penanganan Pegaduandan Informasi Publik

SOP Pengelolaan Publikasi informasimelalui Website

Sistem Informasi Publik dan PenangananPengaduan Masyarakat Terpadu

(SIPEMANDU)

WEBINAR DI LINGKUNGAN DITJEN PKP

IMPLEMENTASI KERJASAMA DENGAN MITRA

Penguatan kapasitaspengelola Bumdesa Bersama Peningkatan Kapasitas

ProduksiPenguatan Jaringan

Pemasaran

1. Bimbingan Teknis(Pengelolaan Manajemendan Penguatan Teknis)

2. Pelatihan PenguatanKapasitas

1. Off Farm2. On Farm (Pasca Panen)

1. Kerjasama denganMitra/Off Taker

2. Penguatan Promosi dan Pemasaran

Pelatihan manajemenpengelolaan usaha dan organisasi kepada pengurusBumdesa Bersama

1. Fasilitasi sarana dan prasarana

2. Studi banding ke lokasi-lokasi yang sudah eksis

3. Pendampingan oleh pendamping kawasan

1. Koordinasi lintas sektor dan pertemuan forum bisnis2. Mengajak Bumdes Bersama untuk mengikuti kegiatan

pameran3. Penguatan kebijakan melalui penerbitan Permendesa

tentang tatacara kemitraan Bumdes Bersama4. Pelatihan pengelola Bumdes Bersama untuk promotion,

packaging dan added value produk-produk kawasan

RENCANA AKSI KERJASAMA BUMDESA BERSAMAPERIKANAN

INDONESIABULOG PUPUK KALTIM

PERIKANAN INDONESIABULOG PUPUK KALTIM

▪ PT Perindo menyediakan freezer;

▪ Produk akan disuplai dari pihak PT Perindo;

▪ Selain produk dari PT Perindo tidak

diperkenankan di simpan dalam freezer;

▪ Bumdesa Bersama dilarang

memindahtangankan, atau menjual fasilitas

penjualan ikan (freezer) milik PT Perindo;

▪ Fasilitas Penjualan Ikan (freezer) akan menjadi

hak milik Bumdesa Bersama dengan penjualan

produk mencapai 1.200 Kg dalam 1 bulan;

▪ Fasilitas Penjualan Ikan (freezer) akan di tarik

dari Bumdesa Bersama apabila penjualan ikan

kurang dari 25 Kg dalam 1 bulan.

▪ Kerjasma dengan BUM Desa Bersama melalui

program Rumah Pangan Kita;

▪ Rumah Pangan Kita merupakan outlet penjualan

pangan yang dibina oleh Perum Bulog;

▪ Rumah Pangan Kita merupakan usaha kecil

yang menumbuhkan jiwa entrepreneurship dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat;

▪ Rumah Pangan Kita adalah jaringan distribusi

pangan Bulog termasuk untuk kegiatan

stabilisasi harga dan pelayanan program

pemerintah;

▪ Rumah Pangan Kita menyediakan produk yang

murah dan sehat untuk mewujudkan akses

pangan pokok kepada masyarakat;

▪ Penyiapan skema pembiayaan baik melalui

pembiayaan oleh bank (KUR/Non-KUR) dan

atau sistem bagi hasil

▪ Penyiapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL)

pelaksanaan kegiatan pilot project yang

dilakukan melalui demplot dan jadwal sosialisasi

kelompok tani

▪ Pelatihan/workshop untuk para petani yang

terlibat serta Bumdes Bersama

▪ Penandatanganan kerja bersama antara

Bumdesa Bersama dgn Kelompok Tani

(Contract Farming)

▪ Kegiatan sosialisasi ke kelompok tani (Farmer

Meeting)

PENGEMBANGAN JEJARING KEMITRAAN PKP ▪ Surat pengantar Menteri Desa PDTT surat

Menteri Desa PDTT nomor

1129/PRI.02/III/2020 tanggal 31 Maret

2020 kepada Menteri BUMN tentang

Kerjasama BUMDes/Bumdes Bersama

dengan BUMN untuk dalam rangka

mengantisipasi dampak pandemi Covid-19

di perdesaan;

▪ Kementerian BUMN melalui Sekretaris

kementerian BUMN merespon dengan

surat balasan nomor

S-98/S.MBUI/04/2020 tanggal 16 April

2020 perihal dukungan kerjasama

Bumdes/Bumdesa Bersama dengan

BUMN dengan merekomendasikan 10

perusahaan yang dibawah Kementerian

BUMN yang bergerak dalam usaha

penyediaan bahan-bahan pokok;

▪ Menindaklanjuti kebijakan tersebut Ditjen

PKP bersama unit-unit kerja lain di

Kementerian Desa PDTT melakukan

koordinasi dengan pihak Kementerian

BUMN dan manajemen perusahaan-

perusahaan yang telah direkomendasikan

untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama.

TERIMA KASIH