Challenges Transformation€¦ · memberikan beberapa layanan berupa pemeriksaan teknis, survei, pengkajian, penilaian pengawasan, auditing serta konsultansi. After PSI assignment

LAPORAN TAHUNAN 2018PT Surveyor IndoneSIa (PerSero)

Challenges and Transformation: Creating Values for a Sustainable Growth Tantangan dan Transformasi: Menciptakan Nilai untuk Tumbuh Secara Berkelanjutan

Laporan Tahunan

2018Annual Report

Challenges and Transformation:

Creating Values for a Sustainable Growth Tantangan dan Transformasi: Menciptakan Nilai untuk Tumbuh Secara Berkelanjutan

PT Surveyor Indonesia (Persero)

2 LAPORAN TAHUNAN 2018PT Surveyor IndoneSIa (PerSero)


Sanggahan dan BataSan tanggung JawaBDisclaimer and Limit of Liability

Laporan Tahunan PT Surveyor Indonesia (Persero) tahun 2018 memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perusahaan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata “Perusahaan” atau “Perseroan” atau “Kami” yang didefnisikan sebagai PT Surveyor Indonesia (Persero) atau yang biasa disebut “Surveyor Indonesia” atau “PTSI” yang bergerak di bidang jasa assurance.

The Annual Report of PT Surveyor Indonesia (Persero) 2018 contains statements of financial conditions, operating results, policies, projections, plans, strategies, and objectives of the Company that are categorized as future statements in implementing the applicable laws and regulations, except for historical matters. Such statements contain risk prospects, uncertainties, and may result in actual development that is materially different than those reported. The prospective statements in this Annual Report are made based on various assumptions on the recent and future conditions as well as the business environment where the Company operates its business activities. The Company does not guarantee that the documents that have been confirmed of their validity will bring certain results according to the expectation.

This Annual Report contains the word “Company” or “Corporate” or “we” that is defined as PT Surveyor Indonesia (Persero) or usually called “Surveyor Indonesia” or “PTSI” engaged in assurance services sector.

3LAPORAN TAHUNAN 2018PT Surveyor IndoneSIa (PerSero)


tema Laporan tahunan 20182018 Annual Report Theme

Kunci untuk dapat mencapai keberhasilan adalah keinginan untuk terus belajar, khususnya dalam menghadapi tantangan. Melakukan serangkaian inovasi dan terobosan di setiap lini menjadi bagian penting dari proses untuk menghadapi tantangan tersebut, dan menjadi besar di masa-masa yang akan datang.

Surveyor Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk dapat menjawab tantangan yang muncul di sepanjang tahun 2018. Baik dari aspek layanan untuk menciptakan service excellence, kinerja keuangan Perusahaan, hingga aspek Good Corporate Governance (GCG). Berbagai inovasi dan terobosan ini diharapkan mampu memberikan fondasi yang kuat bagi Surveyor Indonesia untuk dapat bertransformasi dan tumbuh secara berkelanjutan.

Tema “Challenges and Transformation: Creating Values for a Sustainable Growth” atau “Tantangan dan Transformasi: Menciptakan Nilai untuk Tumbuh Secara Berkelanjutan” sebagai tema Laporan Tahunan 2018 mencoba memberikan gambaran berbagai upaya Surveyor Indonesia dalam bertransformasi dan menjawab tantangan yang ada. Melalui upaya-upaya yang telah dilakukan, Perusahaan akan mampu terus menciptakan peluang untuk tumbuh dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.

The key to achieve success is the desire to keep on learning, especially in facing challenges. Performance of a series of innovations and breakthroughs in every line becomes an important part of the process to face such challenges to be huge in the future.

Surveyor Indonesia has conducted various measures to answer the challenges occurred throughout 2018. From services aspect to create service excellence, the Company’s financial performance, to Good Corporate Governance (GCG) aspect. These various innovations and breakthroughs are expected to be able to create strong foundation for Surveyor Indonesia in order to transform and grow sustainably.

The theme “Challenges and Transformation: Creating Values for a Sustainable Growth” or “Tantangan dan Transformasi: Menciptakan Nilai untuk Tumbuh Secara Berkelanjutan” as the theme for 2018 Annual Report provides overviews of various efforts of Surveyor Indonesia in transforming and answering the existing challenges. Through the efforts carried out, the Company will be able to keep creating opportunities to grow and provide sustainable added value.



Laporan Tahunan

2018Annual Report





SekiLaS tentang Surveyor indoneSiaOverview of Surveyor Indonesia

KEUNGGULAN KAMIOur Advantages

“Perusahaan independent Assurance Nasional yang diakui dunia sebagai penyedia jasa Survei, Verifkasi, Inspeksi, Sertifkasi dan Konsultansi.”

“World-Recognized National Independent Assurance Company providing Survey, Verification, Inspection, Certification, and Consultation.”



Sekilas Tentang Surveyor IndonesiaOverview of Surveyor Indonesia

MELAYANI PASARServing the Market

INOVASI TANPA HENTIEndless Innovation

Pasar yang dilayani mencakup berbagai bidang jasa termasuk industri, pemerintah, pengembangan wilayah, minyak dan gas bumi, mineral, sistem dan sertifikasi, lingkungan, pertanian serta manajemen outsourcing. Surveyor Indonesia berkantor pusat di Jakarta, memiliki 11 kantor cabang dalam negeri dan 1 kantor cabang luar negeri, yang menyediakan pelayanan baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Surveyor Indonesia terus melakukan inovasi jasa-jasa baru dengan dukungan teknologi sehingga memberi nilai tambah kepada pelanggan. Jasa-jasa inovatif ini memberi manfaat yang sesuai dan berkontribusi strategis bagi kepentingan nasional dalam jangka panjang.

The market served consists of various services sectors including industry, government, regional development, oil and gas, mineral, system and certification, environment, agriculture, and outsourcing management. Surveyor Indonesia’s head office is in Jakarta, with 11 domestic branch offices and 1 overseas branch office, providing services in domestic and overseas markets.

Surveyor Indonesia keeps making innovations of new services with technology support in order to give added value to the customers. These innovative services provide proper benefits and strategically contribute to national interests in the long-term.

12111

210

9 3

48

56

7



JeJak LangkahMilestones

1991

1997

2008

1998

Surveyor Indonesia didirikan pada tanggal 1 Agustus 1991 dengan misi awal membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam memperlancar aliran barang modal dan peralatan ke Indonesia. Didukung kantor cabang di 22 negara, Surveyor Indonesia menjalankan fungsi Preshipment Inspection (PSI) dengan melakukan pemeriksaan pra-pengapalan yang bertaraf internasional.

Surveyor Indonesia was established on 1 August 1991 with its initial mission to support the Government of the Republic of Indonesia in facilitating flows of capital goods and equipment to Indonesia. Supported by 22 branch offices, Surveyor Indonesia operated function of Preshipment Inspection (PSI) by examining international-scale pre-shipment.

Dengan berakhirnya penugasan PSI, sejak April 1997, Surveyor Indonesia telah merumuskan misi sebagai perusahaan jasa surveyor dalam arti luas. Kami memberikan beberapa layanan berupa pemeriksaan teknis, survei, pengkajian, penilaian pengawasan, auditing serta konsultansi.

After PSI assignment ended, since 1997, Surveyor Indonesia has formulated its mission as a surveyor services company in a wider sense. We provide several services in the forms of technical examination, survey, review, monitoring and evaluation, auditing, and consultation.

Surveyor Indonesia melakukan re-focusing pada bisnis yang sudah dijalankan dengan mengoptimalkan kekuatan sebagai independent assurance.

Surveyor Indonesia re-focused on the existing businesses by optimizing its strength as an independent assurance.

Surveyor Indonesia melakukan sejumlah diversifikasi produk jasa berbasis survey, verifikasi, monitoring dan konsultansi

Surveyor Indonesia performed a number of services product diversification based on survey, verification, monitoring, and consultation.

12111

210

9 3

48

56

7

Jejak LangkahMilestones



2016

2010

2015

Surveyor Indonesia meluncurkan tagline baru: Your Trusted Partner for Assurance

Surveyor Indonesia launched new tagline: Your Trusted Partner for Assurance

Surveyor Indonesia membentuk 6 (enam) Unit Bisnis Strategis dengan mengembangkan kompetensi karyawan terkait

Surveyor Indonesia established 6 (six) Strategic Business Units by developing the concerned employees’ competent.

Penguatan pada empat sektor bisnis, yaitu Penguatan Institusi Kelembagaan, Infrastruktur, Mineral dan Batubara, Migas dan Sistem Pembangkit

Strengthening in four business sectors, which are Strengthening Institutions, Minerals and Coal, Oil and Gas, Power Generating.



kinerJa organiSaSi 20182018 Organization’s Performance

“Pengelolaan organisasi yang solid dan berlandaskan pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi komitmen Surveyor Indonesia untuk turut mewujudkan iklim usaha yang berkelanjutan”

“Solid organization management that is based on Good Corporate Governance becomes a commitment for Surveyor Indonesia to participate in achieving a sustainable business climate.”

556,50*Good Performance

Perolehan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) tahun 2017, dengan predikat “Good Performance”. Perolehan ini mengalami peningkatan dari tahun 2016 dengan skor 537,25.

*) Tahun 2018 tidak dilakukan Assessement Implementasi KPKU sesuai dengan surat edaran Forum Ekselen BUMN No. S08/D7.MBU/01/2019 tanggal 23 Januari 2019. Maka untuk kepentingan laporan menggunakan nilai KPKU tahun 2017

The Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) in 2017 achieved the predicate of “Good Performance”. This achievement increased from that of 2016, with a score of 537.25

*) There was no KPKU implemented in 2018 according to the Circular of SOE Excellent Forum No. S08/D7.MBU/01/2019 dated 23 January 2019. Therefore, for reporting purpose, the 2017 KPKU score was used.

83,59Skor assessment GCG tahun 2018 dengan predikat “Baik”, yang mencatat peningkatan dari tahun sebelumnya dengan perolehan skor 82,80

GCG assessment score in 2018 with “Good” predicate, which recorded an increase from that of previous year of 82.80.

Kinerja Organisasi 20182018 Organization’s Performance



90,50AA; Sehat

Hasil evaluasi Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2018, meningkat dari tahun 2017 dengan pencapaian 87,50.

90.50AA; Healthy

The Company’s Sound Level evaluation result in 2018 increased compared to that of 2017, with an achievement of 87.50.

2.158 orangJumlah pegawai Surveyor Indonesia di tahun 2018, bertambah dari jumlah pegawai tahun 2017 sebanyak 1.982 orang. Surveyor Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu SDM yang dimilikinya, untuk dapat memberikan jasa assurance yang independen dan terpercaya

2,158 employees The number of employees at Surveyor Indonesia in 2018 increased from the number of employees in 2017 of 1,982 people. Surveyor Indonesia is committed to keep improvimg its HR quality in order to provide independent and trustworthy assurance services.

Rp5,99 miliar

Jumlah penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun 2018 sebagai bagian kontribusi Surveyor Indonesia kepada masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

The distribution amount of Partnership and Community Development Program (PKBL) in 2018 as part of Surveyor Indonesia’s contribution to the community to achieve sustainable development.

“Pertumbuhan usaha Surveyor Indonesia terlihat dari peningkatan berbagai indikator kinerja keuangan. Hal ini menjadi komitmen Surveyor Indonesia untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan dan terus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan”

“Surveyor Indonesia’s business growth is seen from the increase in many financial

performance indicators. This becomes Surveyor Indonesia’s commitment to grow

sustainably and to continue to give added value to shareholders and all stakeholders.”

21,34%Kenaikan Pendapatan Usaha Jasa, dari Rp1,02 triliun di tahun 2017 menjadi Rp1,24 triliun di tahun 2018.

An increase of Services Business Revenues from IDR1.02 trillion in 2017 to IDR1.24 trillion in 2018.

23,65%Kenaikan Laba Bersih Tahun Berjalan, dari Rp109,97 miliar di tahun 2017 menjadi Rp135,98 miliar di tahun 2018.

An increase of Net Profit for the Year from IDR109.97 billion to IDR135.98 billion in 2018.

16,01%Pertumbuhan CAGR 2014-2018 untuk Jumlah Aset, dari Rp870,15 miliar di tahun 2014 menjadi Rp1,58 triliun di tahun 2018.

CAGR growth 2014-2018 for Total Assets from IDR870.15 billion in 2014 to IDR1.58 trillion in 2018.

13,73%Peningkatan Laba Usaha, dari Rp155,97 miliar di tahun 2017 menjadi Rp177,39 miliar di tahun 2018.

An increase in Operating Profit from IDR155.97 billion in 2017 to IDR177.39 billion in 2018.



kinerJa keuangan 2018Financial Performance 2018

65,78%Pertumbuhan CAGR 2014-2018 untuk nilai Aset Tetap, dari Rp65,85 miliar di tahun 2014 menjadi Rp497,29 miliar di tahun 2018.

CAGR growth 2014-2018 for Fixed Assets from IDR65.85 billion in 2014 to IDR497.29 billion in 2018.

17,01%Pertumbuhan CAGR 2014-2018 untuk Jumlah Ekuitas, dari Rp610,45 miliar di tahun 2014 menjadi Rp1,14 triliun di tahun 2018. Komposisi struktur modal Perusahaan sebagian besar ditopang oleh modal sendiri.

CAGR growth 2014-2018 for Total Equity from IDR610.45 billion in 2014 to IDR1.14 trillion in 2018. The most part of the Company’s composition of capital structure is supported by its own equity

12,52%Kenaikan Return On Equity (ROE), dari 12,00% di tahun 2017 menjadi 13,51% di tahun 2018.

An increase of Return on Equity (ROE) from 12.00% in 2017 to 13.51% in 2018

4,00%Kenaikan Return On Investment (ROI), dari 13,88% di tahun 2017 menjadi 14,44% di tahun 2018.

An increase of Return on Investment (ROI) from 13.88% in 2017 to 14.44% in 2018.

25,75%Peningkatan Laba Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk, dari Rp109,29 miliar di tahun 2017 menjadi Rp137,43 miliar di tahun 2018.

An increase of Net Profit for the Year Attributable to Parent Entity from IDR109.29 billion in 2017 to IDR137.43 billion in 2018IDR155.97 billion in 2017 to IDR177.39 billion in 2018.

Kinerja Keuangan 2018Financial Performance 2018





daftar iSiContens

2 Sanggahan dan Batasan Tanggung JawabDisclaimer and Limit of Liability

3 Tema Laporan Tahunan 20182018 Annual Report Theme

4 Sekilas Tentang Surveyor IndonesiaOverview of Surveyor Indonesia

6 Jejak LangkahMilestones

8 Kinerja Organisasi 20182018 Organization’s Performance

10 Kinerja Keuangan 2018Financial Performance 2018

12 Daftar IsiContens

ANALISIS dAN PEMbAHASAN MANAjEMENMANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS128 Tinjauan Perekonomian dan

IndustriEconomic and Industry Overview

130 Kebijakan Strategis 2018Strategic Policy 2018

131 Tinjauan Operasi Per Segmen UsahaOperational Overview Per Business Segment

177 Tinjauan KeuanganFinancial Overview

197 Prospek UsahaBusiness Prospects

199 Aspek PemasaranMarketing Aspect

206 Tinjauan Keuangan LainnyaOther Financial Review

213 Informasi kelangsungan usahaInformation on Business Continuity

217 Peta Jalan Usaha: Rencana Jangka PanjangBusiness Road Map: Long-Term Plan

KILAS KINERjA 2018PERFORMANCE OVERVIEW 2018 16 Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Highlights25 Ikhtisar Saham

Shares Highlights27 Informasi Tentang Obligasi, Sukuk

atau Obligasi Konversi, Serta Informasi Pendanaan LainnyaInformation on Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds, and Other Funding Information

28 Kilas PeristiwaEvent Highlights

LAPORAN MANAjEMENMANAGEMENT REPORT37 Laporan Komisaris

Report of Board of Commissioners Report

49 Laporan DireksiReport of the Board of Directors

60 Pertanggungjawaban Laporan TahunanAnnual Report Accountability Statement

PROfIL PERUSAHAANPROFILE COMPANY64 Informasi Umum dan Identitas

PerusahaanGeneral Information and Company Identity

65 Riwayat Singkat Surveyor IndonesiaBrief History of Surveyor Indonesia

67 Bidang UsahaLine of Business

78 Struktur OrganisasiORGANIZATIONAL STRUCTURE

80 Visi, misi dan Nilai PerusahaanVISION, MISSION, AND CORPORATE VALUE

83 Profil Dewan KomisarisBoard of Commissioners’ Profile

87 Profil DireksiBoard of Directors’ Profile

91 Profil Pejabat PuncakExecutive Officers Profile

101 Demografi Karyawan dan Sekilas Pengembangan KompetensiEmployee Demography and Overview of Competence Development

108 Komposisi Pemegang SahamExecutive Officers Profile

110 Daftar Entitas Anak Dan Entitas Asosiasi/Joint Venture (JV)/Special Purpose Vehicle (SPV)List Of Subsidiaries And Associated Entities/Joint Venture (JV)/Special Purpose Vehicle (SPV)

114 Struktur Grup PTSIPTSI Group Structure

115 Informasi Tentang Kronologis Penerbitan SahamInformation on Chronology of Share Listing

115 Informasi Tentang Kronologis Penerbitan Efek LainnyaInformation on Chronology of Other Securities Listing

116 Lembaga dan Profesi PenunjangSupporting Institutions and Professions

120 Penghargaan Dan SertifikasiAwards and Certifications

121 Keanggotaan AsosiasiAssociation Membership

122 Daftar Alamat Entitas Anak Dan Kantor Cabang/Kantor PerwakilanList of Address of Subsidiaries and Branch Offices/Representative Offices

124 Informasi Pada Situs Web PerusahaanInformation on Company Website

125 Pendidikan Dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, Dan Unit Audit InternalEducation and Training of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

Daftar IsiContens



fUNGSI PENUNjANG bISNISBUSINESS SUPPORTING222 Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Talenta

Human Resources and Talent Management247 Pengembangan Teknologi Informasi

Information Technology Development

TATA KELOLA PERUSAHAANGOOD CORPORATE GOVERNANCE258 Pemahaman Mendasar Tentang

Tata Kelola Perusahaan Yang BaikFundamental Understanding on Good Corporate Governance

260 Perkembangan Penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik di

Lingkup PTSIDevelopment of Good Corporate Governance Implmentation in PTSI

286 Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan yang BaikStructure of Good Corporate Governance Organs

393 Manajemen RisikoRisk Management

398 Sistem Pengendalian InternalInternal Control System

401 Corporate Social ResponsibilityCorporate Social Responsibility

402 Perkara Penting dan Sanksi AdministratifSignificant Cases and Administrative Sanctions

403 Akses Informasi dan Data PerusahaanInformation Access and Corporate Data

422 Kode EtikCode of Ethics

426 Kebijakan Anti Korupsi Dan Pengendalian GratifikasiAnti Corruption Policy and Gratification Control

426 Informasi Pemberian Dana Untuk Kegiatan PolitikInformation on Provision of Funds for Political Activity

427 Kebijakan Pengadaan Barang Dan JasaProcurement of Goods and Services Policy

428 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)State Official Wealth Report (LHKPN)

430 Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)Whistleblowing System

433 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan DireksiDiversity of Composition of Board of Commissioners and Board of Directors

435 Transparansi Praktik Bad GovernanceTransparency of Bad Governance Practices

TANGGUNG jAwAb SOSIAL PERUSAHAANCORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY440 Prinsip Umum Pelaksanaan

Tanggung Jawab Sosial PerusahaanGeneral Principles of The Implementation of Company’s Corporate Social Responsibility (CSR)

442 Kebijakan dan Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Lingkup PTSICompany’s CSR Policy and Governance In The Scope of PTSI

449 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan HidupCorporate Social Responsibility Toward Environment

452 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, Dan Keselamatan KerjaCorporate Social Responsibility Toward Employment, Occupational Health, and Safety

461 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Tanggung Jawab Kepada KonsumenCorporate Social Responsibility Toward Customers’ Responsibility

463 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan KemasyarakatanCorporate Social Responsibility Toward Social and Community Development

LAPORAN KEUANGANFINANCIAL REPORT476 Laporan Keuangan

Financial Report



Pendapatan Usaha Jasa meningkat 21,34%. Walaupun Bagian Laba Kerjasama Operasi mengalami penurunan 3,06%, Laba Bruto Setelah Bagian Laba Kerjasama Operasi meningkat 11,77%. Laba Bersih Tahun Berjalan meningkat 23,65%. Sedangkan Laba Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk meningkat 25,75%.

Services Revenue increased by 21.34%. Although Income Portion of Joint Operation decreased by 3.06%, Gross Profit After Income Portion of Joint Cooperation increased by 11.77%. Net Profit for the Year increased by 23.65%, while Net Profit for the Year Attributable to Parent Entity increased by 25.75%

15

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Kilas Kinerja 2018Performance overview 2018

16

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

IkhtIsar Data keuangan PentIngKey Financial Highlights

laba (rugi) dan Penghasilan Komprehensif lain KonsolidasianConsolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan rupiah)(in million Rupiah) 2018 2017 2016 2015 2014 YoY 2017-2018

(%)CaGr 2014-2018

(%)

Pendapatan Usaha JasaServices Business Revenues

1.242.870 1.024.311 848.614 849.868 800.774 21,34% ↑ 11,62% ↑

Beban Pokok Usaha JasaCost of Services

(909.915) (750.308) (643.989) (644.519) (589.577) 21,27% ↑ 11,46% ↑

Laba Bruto Sebelum Bagian Laba Kerjasama OperasiGross Profit Before Income Portion of JO Project

332.955 274.004 204.625 205.348 211.197 21,51% ↑ 12,05% ↑

Bagian Laba Kerjasama OperasiIncome Portion of JO Project

174.550 180.069 145.206 148.309 178.058 -3,06% ↓ -0,50% ↓

Laba Bruto Setelah Bagian Laba Kerjasama OperasiGross Profit After Income Portion of JO Project

507.504 454.072 349.831 353.657 389.255 11,77% ↑ 6,86% ↑

Beban Pemasaran, Umum, dan AdministrasiMarketing, General, and Administrative Expenses

(330.111) (298.101) (230.753) (217.983) (243.521) 10,74% ↑ 7,90% ↑

Laba UsahaOperating Profit

177.394 155.972 119.077 135.674 145.734 13,73% ↑ 5,04% ↑

Pendapatan & Beban diluar UsahaNon-Business Revenue & Expense

6.125 (5.592) 1.175 (8.978) 6.463 -209,51% ↓ -1,33% ↓

Laba Sebelum Pajak PenghasilanProfit Before Income Tax

183.519 150.379 120.252 126.696 152.197 22,04% ↑ 4,79% ↑

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - BersihIncome Tax Benefits (Expenses) - Net

(47.542) (40.414) (30.448) (35.253) (42.686) 17,64% ↑ 2,73% ↑

Laba Bersih Tahun BerjalanNet Profit for the Year

135.977 109.965 89.803 91.443 109.511 23,65% ↑ 5,56% ↑

Pendapatan Komprehensif LainOther Comprehensive Income

(4.032) (10.853) (7.264) 234.237 (4.864) 62,85% ↑ -4,58% ↓

Jumlah Pendapatan Komprehensif Tahun BerjalanTotal Comprehensive Income for the Year

131.945 99.112 82.539 325.680 104.647 33,13% ↑ 5,97% ↑

Laba Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Entitas IndukNet Profit for the Year Attributable to Parent Entity

137.433 109.294 89.272 91.726 110.139 25,75% ↑ 5,69% ↑

Laba Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Kepentingan Non PengendaliNet Profit for the Year Attributable to Non-Controlling Interests

(1.456) 671 531 (283) (628) -316,95% ↓ -23,40% ↓

Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Entitas IndukComprehensive Income For The Year Attributable to Parent Entity

133.399 98.441 82.011 325.677 104.648 35,51% ↑ 6,26% ↑

Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Kepentingan Non PengendaliComprehensive Income for the Year Attributable to Non-Controlling Interests

(1.454) 671 529 3 (1) -316,73% ↓ -517,51% ↓

Ikhtisar Data Keuangan PentingKey Financial Highlights

17

Laporan KeuanganFinancial R

eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G

overnanceTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC

orporate Social Responsibility

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



laba (rugi) dan Penghasilan Komprehensif lain KonsolidasianConsolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income


(%)CaGr 2014-2018

(%)


1.242.870 1.024.311 848.614 849.868 800.774 21,34% ↑ 11,62% ↑

Beban Pokok Usaha JasaCost of Services

(909.915) (750.308) (643.989) (644.519) (589.577) 21,27% ↑ 11,46% ↑

Laba Bruto Sebelum Bagian Laba Kerjasama OperasiGross Profit Before Income Portion of JO Project

332.955 274.004 204.625 205.348 211.197 21,51% ↑ 12,05% ↑

Bagian Laba Kerjasama OperasiIncome Portion of JO Project

174.550 180.069 145.206 148.309 178.058 -3,06% ↓ -0,50% ↓

Laba Bruto Setelah Bagian Laba Kerjasama OperasiGross Profit After Income Portion of JO Project

507.504 454.072 349.831 353.657 389.255 11,77% ↑ 6,86% ↑

Beban Pemasaran, Umum, dan AdministrasiMarketing, General, and Administrative Expenses

(330.111) (298.101) (230.753) (217.983) (243.521) 10,74% ↑ 7,90% ↑


177.394 155.972 119.077 135.674 145.734 13,73% ↑ 5,04% ↑

Pendapatan & Beban diluar UsahaNon-Business Revenue & Expense

6.125 (5.592) 1.175 (8.978) 6.463 -209,51% ↓ -1,33% ↓

Laba Sebelum Pajak PenghasilanProfit Before Income Tax

183.519 150.379 120.252 126.696 152.197 22,04% ↑ 4,79% ↑

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - BersihIncome Tax Benefits (Expenses) - Net

(47.542) (40.414) (30.448) (35.253) (42.686) 17,64% ↑ 2,73% ↑


135.977 109.965 89.803 91.443 109.511 23,65% ↑ 5,56% ↑

Pendapatan Komprehensif LainOther Comprehensive Income

(4.032) (10.853) (7.264) 234.237 (4.864) 62,85% ↑ -4,58% ↓


131.945 99.112 82.539 325.680 104.647 33,13% ↑ 5,97% ↑

Laba Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Entitas IndukNet Profit for the Year Attributable to Parent Entity

137.433 109.294 89.272 91.726 110.139 25,75% ↑ 5,69% ↑

Laba Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Kepentingan Non PengendaliNet Profit for the Year Attributable to Non-Controlling Interests

(1.456) 671 531 (283) (628) -316,95% ↓ -23,40% ↓

Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Entitas IndukComprehensive Income For The Year Attributable to Parent Entity

133.399 98.441 82.011 325.677 104.648 35,51% ↑ 6,26% ↑

Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Kepentingan Non PengendaliComprehensive Income for the Year Attributable to Non-Controlling Interests

(1.454) 671 529 3 (1) -316,73% ↓ -517,51% ↓

18

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

(Rp-juta) | (IDR-million)




Laba Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk

Net Profit for the Year Attributable to Parent Entity

2014

800.744

2014

104.647

2015

849.868

2015

325.680

2016

848.614

2016

82.539

2018

1.242.870

2018

131.945

2017

1.024.311

2017

99.112




2014

109.511

2014

110.139

2015

91.443

2015

91.726

2016

89.803

2016

2018

135.977

2018

137.433

2017

2017

109.294

CAGR 11,62%

CAGR 5,97%

CAGR 5,56%

CAGR 5,69%

89.272

109.965


19


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Posisi Keuangan KonsolidasianConsolidated Financial Position


(%)CaGr 2014-2018

(%)

asetAssets

Investasi pada Ventura BersamaInvestment in Joint Ventures

20.771 43.559 48.161 25.429 40.130 -52,31% ↑ -15,18% ↓

Aset TetapFixed Assets

497.293 411.168 391.041 350.707 65.845 20,95% ↑ 65,78% ↑

Aset Tak BerwujudIntangible Assets

4.892 4.892 5.384 5.384 5.384 0,00% ↑ -2,37% ↓

Aset Lain-LainOther Assets

84.422 62.989 49.246 45.970 103.201 34,03% ↑ -4,90% ↓

Aset LancarCurrent Assets

968.612 824.488 643.516 680.791 655.591 17,48% ↑ 10,25% ↑

Aset Tidak LancarNon-Current Assets

607.378 522.608 493.833 427.491 214.560 16,22% ↑ 29,71% ↑

Total AsetTotal Assets

1.575.989 1.347.096 1.137.348 1.108.281 870.151 16,99% ↑ 16,01% ↑

liabilitasLiabilities

Liabilitas Jangka PendekCurrent Liabilities

362.953 257.959 149.733 193.142 204.824 40,70% ↑ 15,38% ↑

Liabilitas Jangka PanjangNon-Current Liabilities

68.833 63.725 51.969 46.983 54.874 8,02% ↑ 5,83% ↑

Total LiabilitasTotal Liabilities

431.785 321.684 201.702 240.125 259.698 34,23% ↑ 13,55% ↑

ekuitasEquity

Total ekuitasTotal Equity

1.144.204 1.025.412 935.646 868.156 610.454 11,58% ↑ 17,01% ↑

20

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight




LiabilitasLiabilities

EkuitasEquity

2014

65.845

2014

259.698

2015

350.707

2015

240.125

2016

391.041

2016

201.702

2018

497.293

2018

431.785

2017

411.168

2017

321.684



AsetAssets

2014

870.151

2014

601.454

2015

1.108.281

2015

868.156

2016

1.137.348

2016

2018

1.575.989

2018

1.144.204

2017

2017

1.025.412

CAGR 65,78%

CAGR 13,55%

CAGR 16,01%

CAGR 17,01%

935.646

1.347.096

21


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting




arus KasCash Flows


(%)

CaGr 2014-2018(%)

Arus Kas dari Aktivitas OperasiCash Flows from Operating Activities

41.470 (26.691) 107.007 96.810 85.739 255,37% ↑ -16,61% ↓

Arus Kas dari Aktivitas InvestasiCash Flow from Investing Activities

67.192 115.843 (94.323) (60.466) (60.775) -42,00% ↓ N/A

Arus Kas dari Aktivitas PendanaanCash Flow from Financing Activities

(13.115) (8.578) (15.000) (12.765) (7.360) 52,89% ↑ 15,54% ↑

Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara KasIncrease (Decrease) of Cash and Cash Equivalents

95.547 80.574 (2.317) 23.578 17.603 18,58% ↑ 52,64% ↑

Kas dan Setara Kas Awal TahunCash and Cash Equivalents At Beginning of Year

366.301 285.727 288.010 264.432 246.829 28,20% ↑ 10,37% ↑

Kas dan Setara Kas Akhir TahunCash and Cash Equivalents At End of Year

461.848 366.301 285.694 288.010 264.432 26,08% ↑ 14,96% ↑



2014

85.739

2015

96.810

2016

107.007

2018

41.470

2017

-26.691



2014

-60.775

2015

-60.466

2016

-94.323

2018

67.192

2017

YoY 255,37% YoY 42,00%

115.843

22

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight



2014

-7.360

2015

-12.765

2016

-15.000

2018

-13.115

2017

-8.578

YoY 52,89%

Kas dan Setara Kas Akhir TahunCash and Cash Equivalents At The End of Year


2014

264.432

2015

288.010

2016 2018

461.848

2017

CAGR 14,96%

285.694

366.301

rasio-rasio KeuanganFinancial Ratios

UraianDescription

satuanUnit 2018 2017 2016 2015 2014 YoY 2017-2018

(%)

CaGr 2014-2018

(%)

rasio likuiditasLiquidity Ratio

Cash Ratio % 127,25% 142,00% 190,80% 149,12% 129,10% -10,39% ↓ -0,36% ↓

Acid Test Ratio % 197,31% 234,49% 308,62% 272,51% 231,98% -15,85% ↓ -3,97% ↓

Current Ratio % 266,87% 319,62% 429,78% 352,48% 320,08% -16,50% ↓ -4,44% ↓

Net Working Capital To Sales % 48,73% 55,19% 58,19% 57,38% 56,29% -11,89% ↓ -3,54% ↓

rasio aktivitasActivity Ratio

Inventory Turn Over % 0,11% 0,11% 0,06% 0,24% 0,39% -0,19% ↓ -27,70% ↓

Collection Period Hari 75 85 76 102 96 -11,76% ↑ 6,49% ↑

Total Asset Turn Over % 91,22% 90,44% 88,76% 92,24% 114,79% 0,86% ↑ -5,58% ↓

Sales To Net Working Capital Kali 2,05 1,81 1,72 1,74 1,78 13,50% ↑ 3,67% ↑


23


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting




Return On Investment (ROI) (%)

2014

19,32%

2015

12.65%

2016

13,41%

2018

14,44%

2017


Return On Equity (ROE) (%)

2014

21,47%

2015

11,77%

2016

10,61%

2018

13,51%

2017

YoY 4,00% YoY 12,52%

UraianDescription

satuanUnit 2018 2017 2016 2015 2014 YoY 2017-2018

(%)

CaGr 2014-2018

(%)

rasio leverageLeverage Ratio

Debt To Total Assets % 27,04% 23,88% 17,73% 21,67% 28,48% 14,73% ↑ -0.96% ↓

rasio solvabilitasSolvency Ratios

Solvability Ratio % 364,99% 418,76% 563,88% 461,50% 351,16% -12,84% ↓ 0,97% ↑

Debt To Equity Ratio % 37,74% 31,37% 21,56% 22,25% 33,03% 20,29% ↑ 3,38% ↑

rasio rentabilitasProfitability Ratio

EBITDA Margin % 18,31% 18,26% 17,98% 16,48% 20,91% 0,27% ↑ -3,40% ↓

Net Profit Margin % 14,77% 14,68% 14,17% 14,91% 18,91% 0,58% ↑ -6,00% ↓

Return On Investment % 14,44% 13,88% 13,41% 12,64% 19,32% 4,00% ↑ -7,02% ↓

Return On Equity % 13,51% 12,00% 10,61% 11,77% 21,47% 12,52% ↑ -10,94% ↓

12,00%13,88%

24

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

2014



Current Ratio (%)

EBITDA Margin (%) Net Profit Margin (%)

2014

320,08%

2014

20,91%

2015

352,48%

2015

16,48%

2016

429,78%

2016

17,89%

2018

266,87%

2018

18,31%

2017

2017

18,26%



Collection Period (hari/day)

2014

96

2014

18,91%

2015

102

2015

14,91%

2016

76

2016

2018

75

2018

14,77%

2017

2017

CAGR 4,44%

YoY 0,27%

YoY 11,76%

YoY 0,58%

14,17%

85

319,62%

14,68%

25


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



IkhtIsar sahamShares Highlights

jUmlah saham

Jumlah saham PT Surveyor Indonesia (Persero) sebanyak 25.000 lembar saham, dengan kepemilikan Negara/Pemerintah Republik Indonesia sebanyak 21.280 lembar saham atau 85,12%, Societe Generale de Surveillance, SA 2.600 lembar saham atau 10,40%, dan PT Sucofindo (Persero) sebanyak 1.120 lembar saham atau 4,48%. PT Surveyor Indonesia (Persero) tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik.

informasi TenTanG PerdaGanGan saham dan KePemiliKan saham oleh PUbliK

Hingga 31 Desember 2018 PT Surveyor Indonesia (Persero) tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait perdagangan saham yang memuat kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; volume perdagangansaham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan dan volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir; termasuk penghentian sementara perdagangan saham dalam 2 (dua) tahun terakhir (2017-2018).

informasi TenTanG aKsi KorPorasi

Di sepanjang tahun 2017 dan 2018, PT Surveyor Indonesia (Persero) tidak melakukan aksi korporasi seperti aksi pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham.

dividen saham

Pembagian Dividen Saham untuk hasil usaha tahun buku 2016 yang dilakukan di tahun 2017 dan Dividen Saham untuk hasil usaha tahun buku 2017 yang dibagikan di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

nUmber of shares

The number of shares of PT Surveyor Indonesia (Persero) is 25,000 shares, in which 21,280 shares, or 85.12%, are owned by the State/Government of the Republic of Indonesia, 2,600 shares, or 10.40%, are owned by Societe Generale de Surveillance, SA, and 1,120 shares, or 4.48%, are owned by PT Sucofindo (Persero). PT Surveyor Indonesia (Persero) does not trade its shares to the public.

informaTion on share TradinG and share ownershiP bY The PUbliC

As of 31 December 2018, PT Surveyor Indonesia (Persero) did not trade its shares to the public. Therefore, there is no information related to share trading that contains market capitalization based on the prices on the Stock Exchange where the shares are listed; the highest, lowest, and closing share price based on the prices on the Stock Exchange where the shares are listed; share trading volume on the Stock Exchange where the shares are listed; and information in graphical form that contains at least the closing price based on the prices on the Stock Exchange where the shares are listed and the share trading volume on the Stock Exchange where the shares are listed for every quarter in the last 2 (two) fiscal years; including temporary suspension of share trading in the last 2 (two) years (2017-2018).

informaTion on CorPoraTe aCTions

Throughout 2017 and 2018, PT Surveyor Indonesia (Persero) did not carry out corporate actions such as stock splits, reverse stock, bonus shares, or a decrease in share nominal value.

share dividend

Distribution of Share Dividend for the business results of 2016 fiscal year made in 2017 and Share Dividend for the business results of 2017 fiscal year made in 2018 are as follows:

26

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

dividen sahamShare Dividend

2018(untuk hasil Usaha Tahun buku 2017)

2018(for Business Results of

2017 Fiscal Year)

2017(untuk hasil Usaha Tahun buku 2016)

2017(for Business Results of

2016 Fiscal Year)

Peningkatan (Penurunan)

Increase (Decrease)

Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk (Rp-juta)Net Profit Attributable to Parent Entity (IDR-million

109.294 89.272 22,43% ↑

Laba yang Dibagikan (Rp-juta)Dividend Distributed (IDR-million)

109.294 89.272 22,43% ↑

Dividen (Rp-juta)Dividend (IDR-million)

13.115 9.398 39,55% ↑

Dividen Kas per Saham (Rp/lembar)Cash Dividend per Share (IDR/share)

524.610 375.940 39,55% ↑

Cadangan Modal (Rp-juta)Capital Reserve (IDR-million)

96.179 79.874 20,41% ↑

Rasio Pembagian DividenDividend Distribution Ratio

12,00% 10,53% 13,96% ↑

Tanggal PengumumanAnnouncement Date

7 Mei 20187 May 2018

12 Mei 201712 May 2017

Tanggal PembayaranPayment Date

4 Juni 20184 June 2018

7 Juni 20177 June 2017

27


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



InformasI tentang oblIgasI, sukuk atau oblIgasI konversI, serta InformasI PenDanaan laInnya

Information on Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds, and Other Funding Information

Hingga 31 Desember 2018, PT Surveyor Indonesia (Persero) tidak melakukan pencatatan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, maupun pencatatan efek lainnya. Dengan demikian. tidak terdapat informasi terkait jumlah obligasi/sukuk obligasi konversi yang beredar (outstanding), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk.

PT Surveyor Indonesia (Persero) juga tidak memiliki pendanaan lainnya seperti Surat Berjangka Menengah, atau Medium Term Notes.

As of 31 December 2018, PT Surveyor Indonesia (Persero) did not list any bonds, sukuk, or convertible bonds, nor list other securities. Therefore. there is no information on the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest rates/return, maturity dates, and bonds/sukuk ratings.

PT Surveyor Indonesia (Persero) also does not have other funding such as Medium-Term Notes.

28

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

kIlas PerIstIwaEvent Highlights

januari

februari februari

maret

januari

maret

january

february february

march

january

march

Rapat Pimpinan Surveyor Indonesia 20182018 Leadership Meeting of Surveyor Indonesia

Rapat Koordinasi Pemasaran 20182018 Marketing Coordination Meeting

PTSI Menggelar Surveyor Indonesia BerdonorPTSI Held Donor Surveyor Indonesia

Pengarahan Direksi PTSIDirection from PTSI’s Board of Directors

Diklat Bela Negara PTSI Cabang SemarangState Defense Training and Education of PTSI Semarang Branch

Penandatangan MoU PTSI dengan LG KoreaMoU Signing between PTSI and LG Korea

29


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Kilas PeristiwaEvent Highlights

april

mei mei

juni

april

juni

april

may may

june

april

june

Pembukaan Management Development Program 2018Inauguration of Management Development Program 2018

RUPS Pergantian Direksi PTSIGMS Replacement of PTSI Board of Directors

PTSI Menggelar Halal Bihalal Idul Fitri 1439 HPTSI Held Idul Fitri Halal Bihalal 1439 H

Penandatanganan MoU PTSI dengan SIEMENS IndonesiaMoU Signing between PTSI and SIEMENS Indonesia

PTSI Melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergi BUMN Membangun NegeriPTSI Signed a Memorandum of Understanding on the Synergy of SOE Building the Country

Partisipasi PTSI dalam Mudik Bareng BUMN 2018PTSI Participation in 2018 SOE Joint Mudik

30

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

juli

agustus agustus

september

juli

september

july

agustus agustus

september

july

september

Serah Terima Jabatan Struktural PTSIHandover of PTSI Structural Position

Peringatan HUT ke-27 Surveyor IndonesiaCommemoration of the 27th Anniversary of Surveyor Indonesia

PTSI Menggelar Peringatan Tahun Baru Islam 1440 HPTSI Held Commemoration of Islamic New Year 1440 H

PTSI Melakukan Seleksi Peserta Siswa Mengenal Nusantara 2018PTSI Selected Participants of Student Know Nusantara 2018

Penandatangan Nota Kesepahaman dan Kerjasama antara PTSI dengan PT Garam (Persero)Signing of Memorandum of Understanding and Cooperation between PTSI and PT Garam (Persero)

PTSI Menggelar Program Character Building Bela NegaraPTSI Held the State Defense Character Building Program

Kilas PeristiwaEvent Highlights

31


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



oktober

november

oktober

november

desember

october

november

october

november

december december

Kunjungan delegasi Filipina ke Laboratorium Uji Pelumas PTSI, SentulVisit of the Philippine delegation to the PTSI Lubricant Test Laboratory, Sentul

Penandatanganan kontrak PTSI Cabang Surabaya dengan PT PLN (Persero) Pusat Manajemen ProyekSigning of PTSI Surabaya Branch contract with PT PLN (Persero) Project Management Center

Ibadah dan Perayaan Natal Keluarga Besar Kristiani Surveyor Indonesia 2018Christmas Worship and Celebration of Surveyor Indonesian Christian Family 2018

Rapat Pimpinan PTSI 2018PTSI 2018 Leadership Meeting

Penyerahan Sertifikat ISO 270001Submission of ISO 270001 Certificate

Penyerahan Serifikat Rekanan dan Sosialisasi Code of Conduct PTSISubmission of Certificates of Partnership and Dissemination of PTSI Code of Conduct



Kebijakan strategis untuk membagi segmen usaha PTSI ke dalam 4 (empat) sektor terutama karena ke-4 sektor ini merupakan sektor korporasi dan proyek besar yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang menjadi pasar potensial bagi PTSI.

Strategic policies divide PTSI's business segments into 4 (four) sectors, mainly due to these four sectors are corporate sectors and big projects that support Indonesia's economic growth, which becomes PTSI's potential.market



Laporan ManajeMen

ManageMent report

34

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany



Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Iman pambagyoKomisaris Utama

President Commissioner

Susi Meyrista TariganKomisaris

Commissioner

35


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Bambang adi WinarsoKomisaris

Commissioner

paulus pranantoKomisaris Independen

Independent Commissioner

36

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany



Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Iman pambagyoKomisaris UtamaPresident Commissioner

37


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Laporan KomisarisReport of Board of Commissioners Report

“Sinergi antar seluruh elemen dalam perusahaan memberikan kekuatan yang besar bagi pTSI untuk dapat tumbuh secara

mengagumkan.”

“Synergy among all elements in the Company provides a great strength for PTSI to amazingly grow.”

pemegang Saham dan pemangku Kepentingan yang terhormat,

Tahun 2018 menjadi tahun pembuktian bagi PT Surveyor Indonesia (Persero), disebut juga “PTSI” atau “Perusahaan”, untuk menjadi pelaku usaha pada industri Testing, Inspection, Certification (TIC) yang mampu tumbuh dengan baik. Melalui jasa Survei, Verifikasi, Inspeksi, Sertifikasi, dan Konsultansi pada 4 (empat) sektor bisnis, yaitu sektor bisnis Migas dan Sistem Pembangkit, sektor bisnis Penguatan Institusi Kelembagaan (PIK), sektor bisnis Mineral dan Batubara, dan sektor bisnis Infrastruktur, PTSI berupaya menunjukkan kompetensinya. Untuk itu, izinkan Dewan Komisaris membuka laporan tahunan ini melalui penyampaian laporan Dewan Komisaris atas kinerja PTSI tahun 2018.

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan Hubungan Kerja dengan Direksi

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) wajib memiliki 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum bagi pemegang saham; Direksi yang bertugas menjalankan pengurusan PT; dan Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya pengurusan PT yang dilakukan Direksi.

Hubungan antara fungsi pengurusan oleh Direksi dan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris harus berjalan secara sinergis. Dalam tatanan organisasi yang berlaku di PTSI, hubungan sinergis ini terbangun baik secara formal maupun informal. Secara formal, Dewan Komisaris memiliki forum rapat gabungan dengan mengundang Direksi untuk melakukan fungsi pengawasan atas pengurusan PTSI yang dilakukan Direksi.

Dear Honorable Shareholders and Stakeholders,

The year 2018 becomes a year of proof for PT Surveyor Indonesia (Persero), also called “PTSI” or “Company”, to become a business actor in the Testing, Inspection, Certification (TIC) industry that is capable of growing well. Through the services of Survey, Verification, Inspection, Certification, and Consultancy in 4 (four) business sectors, which are business sectors of Oil and Gas and Power Generating System, Institutional Strengthening (PIK), Mineral and Coal, and Infrastructure, PTSI seeks to show its competence. Therefore, allow the Board of Commissioners to open this annual report through the submission of the Board of Commissioners’ report on PTSI performance in 2018.

The Board of Commissioners’ Supervisory Functions and Working relationships with the Board of Directors

In accordance with the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, business entities in the form of Limited Liability Companies (PT) must have 3 (three) main organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS) as a forum for shareholders; Board of Directors who is in charge of managing PT; and Board of Commissioners whose function is to supervise the management of PT carried out by the Board of Directors.

The relationship between the management function by the Board of Directors and the supervisory function by the Board of Commissioners shall run in a synergy manner. In the organizational rank that applies in PTSI, this synergic relationship is built both formally and informally. Formally, the Board of Commissioners has a joint meeting forum by inviting the Board of Directors in order to carry out the supervisory function of PTSI management carried out by the Board of Directors.

38

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany



Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Di sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris menggelar 25 kali rapat, di mana 13 kali rapat merupakan Rapat Internal Dewan Komisaris bersama Komite Audit, dan 12 kali rapat lainnya merupakan Rapat Gabungan dengan mengundang Direksi. Dalam rapat internal Dewan Komisaris dibahas beberapa hal, antara lain perkembangan operasional PTSI, analisis kinerja, kebijakan strategis, kebijakan operasional, kebijakan terkait dengan Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko dan pengendalian internal, serta mempersiapkan hal-hal yang dimintakan klarifikasi kepada Direksi dalam rapat koordinasi antara Direksi dan Dewan Komisaris. Kesepakatan dalam rapat Dewan Komisaris kemudian dilanjutkan dan dibahas bersama dalam rapat koordinasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dilengkapi dengan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian atau nasehat kepada Direksi.

Fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris merupakan bagian dari aspirasi dan amanat pemegang saham. Baik secara langsung maupun tidak langsung, Dewan Komisaris menjadi representasi atas kepentingan pemegang saham untuk mengawasi pengurusan PTSI yang dilakukan oleh Direksi. Kompetensi anggota Dewan Komisaris memungkinkan untuk memberikan masukan kepada Direksi terkait arah dan strategi pengurusan PTSI; tentunya dengan batas-batas hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi.

Melalui upaya pengembangan hubungan sinergis berlandaskan tatanan organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan, Dewan Komisaris berharap fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja PTSI.

penilaian Kinerja Direksi dan Dasar penilaiannya

Sebagai representasi dari kepentingan pemegang saham, Dewan Komisaris memantau proses dan hasil penilaian kinerja Direksi. Penilaian kinerja Direksi ditetapkan oleh perwakilan pemegang saham utama, Kementerian BUMN, yang mengacu kepada Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan Key Performance Indicators (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN. KPI tersebut menjadi dasar penilaian keberhasilan Direksi dalam menjalankan roda organisasi dan usaha PTSI.

Throughout 2018, the Board of Commissioners held 25 meetings, of which 13 meetings were the Board of Commissioners Internal Meeting with the Audit Committee, and 12 other meetings were Joint Meetings by inviting the Board of Directors. In the internal meetings of the Board of Commissioners, a number of matters were discussed, among others, PTSI’s operational developments, performance analysis, strategic policies, operational policies, policies related to Good Corporate Governance (GCG), risk management, and internal control, as well as preparing matters for clarification from the Board of Directors in a coordination meeting between the Board of Directors and the Board of Commissioners. The agreements in the Board of Commissioners meetings were then followed-up and discussed together in a coordination meeting between the Board of Directors and the Board of Commissioners, complete with a number of issues that need attention or advice to the Board of Directors.

The supervisory function carried out by the Board of Commissioners is a part of the aspirations and mandates of the shareholders. Both directly and indirectly, the Board of Commissioners is a representation of the shareholders’ interests to oversee the management of PTSI carried out by the Board of Directors. The competence of members of the Board of Commissioners makes it possible to provide input to the Board of Directors regarding the direction and strategy for managing PTSI; certainly withing the limits of rights, authority, and obligations of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Through efforts to develop synergic relationships based on an accountable organizational structure, the Board of Commissioners expects that the supervisory function can be carried out effectively and thoroughly, which will ultimately have a positive impact on PTSI’s performance.

performance assessment of Board of Directors and the Basis of assessment

As a representation of the shareholders’ interests, the Board of Commissioners monitors the process and results of the Board of Directors’ performance assessment. The performance assessment of the Board of Directors is determined by representatives of major shareholders, Ministry of SOE, which refers to the Letter of the Secretary of Ministry of SOE No. S-08/S.MBU/2013 dated 16 January 2013 on Submission of Key Performance Indicators (KPI) Determination Guidelines and Excellence Performance Appraisal Criteria (KPKU) of SOE. KPI becomes the basis for evaluating the success of the Board of Directors in running the organization wheel and business of PTSI.


39


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

KPI didasarkan pada kemampuan produksi dan perkiraaan pasar yang akan terjadi pada tahun mendatang, dengan asumsi-asumsi dan tantangan yang dihadapi serta keunggulan yang dimiliki Perusahaan. KPI bertujuan menjadi panduan untuk mengarahkan seluruh sumber daya Perusahaan yang ada secara sistematis dalam mencapai visi-nya.

Indikator penilaian Kinerja(Berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian BUMn no. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 januari 2013)

Performance Assessment Indicators(Based on the Letter of Secretary of Ministry of SOE No. S-08/S.MBU/2013 dated 16 January 2013)

Keuangan & pasarFinancial & Market

Fokus pelangganCustomer Focus

efektivitas produk & prosesProduct & Process

Effectiveness

Fokus Tenaga KerjaWork Force Focus

Kepemimpinan, Tata Kelola, & Tanggung jawab

KemasyarakatanLeadership, Corporate Governance, & Social

Responsibility

Target KPI tahun 2018 telah diputuskan melalui mekanisme Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Januari 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018. Penilaian KPI Direksi dilakukan kepada masing-masing Direktorat, dengan hasil penilaian di akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut.

ringkasan Hasil Indikator penilaian Kinerja Tahun 2018Summary of the 2018 Performance Assessment Indicator Results

no perspektifPerspective

Target BobotWeight Target

(%)

nilai KpIKPI Score

(%)

Direktur Utama

President Director

Direktur Komersial 1Director of

Commercial 1

Direktur Komersial 2Director of

Commercial 2

Direktur Keuangan dan perencanaan

StrategisStrategis

Director of Finance and Strategic

Planning

1 Keuangan dan PasarFinancial & Market

100 102,59 102,67 101,67 103,50

2 Fokus PelangganCustomer Focus

3 Efektivitas Produk dan ProsesProduct & Process Effectiveness

4 Fokus Tenaga KerjaWorkforce Focus

5 Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab KemasyarakatanLeadership, Corporate Governance, & Social Responsibility

6 Agent of Development 6 8,50 6,06 6,06 6,06

KPI is based on market production and forecasting capabilities that will occur in the coming year, with assumptions and challenges faced and the advantages owned by the Company. KPI aims to be the guide to systematically direct all of the Company’s resources in order to achieve its vision.

The 2018 KPI target was established through the Resolution mechanism of the Annual GMS on 8 January 2018 on Ratification of the Company’s Work Plan and Budget (RKAP) in 2018. Board of Directors’ KPI assessments were conducted in each Directorate, in which the assessment results were at the end of 2018 as follows.

40

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany



Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, seluruh bobot yang ditargetkan sebagai KPI Direksi berhasil dilampaui. Kerja keras manajemen dan seluruh karyawan baik pada masing-masing Direktorat maupun PTSI sebagai kesatuan yang utuh menunjukkan hasil yang memuaskan.

Selain itu, secara korporat, PTSI memiliki pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Kebijakan Kementerian BUMN ini memberikan perangkat dan metode untuk mengukur tingkat kesehatan Perusahaan meliputi aspek keuangan, operasional, dan aspek administrasi.Hasil evaluasi atas Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2018 tergolong dalam kondisi “SEHAT” kategori “AA” dengan skor “90,50”, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang mencatat pencapaian “87,50”. Berikut disampaikan ikhtisar pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun buku 2018.

Tingkat Kesehatan perusahaan(Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMn no. Kep-100/MBU/2002)

Company’s Sound Level(Based on Decree of Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002)

UraianDescription

BobotWeight

Skor 2018Score 2018

Skor 2017Score 2017

Aspek KeuanganFinancial Aspect

70,00 61,50 59,50

Aspek OperasionalOperational Aspect

15,00 15,00 15,00

Aspek AdministrasiAdministration Aspect

15,00 14,00 13,00

JumlahTotal

100,00 90,50 87,50

KategoriCategory

“AA” “AA”

Tingkat KesehatanSound Level

“Sehat”“Healthy”

“Sehat”“Healthy”

Atas pencapaian kinerja tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya kepada Direksi dan seluruh karyawan PTSI. Keberhasilan ini sekaligus menjadi tantangan untuk dapat terus meningkatkan kinerja Perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi.

As seen in the table above, all the weights targeted as the Board of Directors’ KPI have been surpassed. The hard work of management and all employees at each Directorate and PTSI as a whole unity shows satisfactory results.

Furthermore, as a corporate, PTSI has measured the Company’s Sound Level in accordance with the Decision Letter of Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002 dated 4 June 2002 on SOE Sound Level Assessment. The SOE Ministry’s policy provides tools and methods to measure the Company’s sound level covering financial, operational, and administrative aspects. The evaluation result of the Company’s 2018 Sound Level is classified in “HEALTHY” condition, category of “AA” with a score of “90.50”, an increase compared to that of 2017 which recorded an achievement of “87.50”. Below are the highlights of achievement of the Company’s Sound Level for 2018 fiscal year

For such performance achievement, the Board of Commissioners expresses its appreciation to the Board of Directors and all employees of PTSI. This success is also a challenge to continue to improve the Company’s performance to a higher level.


41


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

pandangan atas proyeksi 2019 yang Disusun Direksi

Di setiap akhir tahun berjalan, manajemen menyusun proyeksi yang kemudian dituangkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dimana RKAP digunakan sebagai target dan acuan bagi keberhasilan Perusahaan di seluruh bidang.

Dewan Komisaris memandang proyeksi tahun 2019 yang telah disusun Direksi merupakan hal yang dapat dicapai dan telah melalui rumusan asumsi yang dilandasi pada proyeksi perekonomian, sektor bisnis, dan industri TIC. Usulan proyeksi 2019 telah disetujui oleh Dewan Komisaris, termasuk pencapaian Pendapatan Usaha Jasa tahun 2019 sebesar Rp1,35 triliun, meningkat 8,90% dari realisasi tahun 2018 yang mencatat Pendapatan Usaha Jasa sebesar Rp1,24 triliun. Laba Bersih Tahun Berjalan Perusahaan tahun 2019 diproyeksikan mencapai Rp150,04 miliar, atau meningkat 10,34% dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp135,97 miliar. Sedangkan Total Aset tahun 2019 ditargetkan dapat tumbuh 2,83%, dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,58 triliun menjadi Rp1,62 triliun pada tahun 2019.

Dewan Komisaris optimis, target tersebut dapat dicapai di akhir tahun 2019, mengingat optimisme pertumbuhan perekonomian Indonesia akan memberikan dorongan yang besar terhadap perkembangan dunia industry, khususnya 4 (empat) sektor bisnis sebagai fokus dari PTSI, yaitu sektor bisnis Migas dan Sistem Pembangkit, Penguatan Institusi Kelembagaan (PIK), Mineral dan Batubara, serta Infrastruktur.

penerapan Tata Kelola perusahaan dan pelaksanaan Bentuk pengawasan oleh Dewan Komisaris

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan organisasi PTSI secara keseluruhan. Prinsip ini dilandasi pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta etika bisnis yang dikembangkan PTSI sebagai bagian dari pembentukan iklim usaha yang berkelanjutan.

Perangkat atau organ utama GCG telah berjalan dengan baik, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan atas pengelolaan operasional dan usaha yang dilakukan Direksi. Konsep hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dalam perspektif kemitraan yang strategis.

Views on the 2019 projection Compiled by the Board of Directors

At the end of each year, the management prepares projections which are then stated in the Company Work Plan and Budget (RKAP), where the RKAP is used as a target and a reference for the Company’s success in all fields.

The Board of Commissioners considers the 2019 projections that have been prepared by the Board of Directors as a matter that can be achieved and has been through the formulation of assumptions based on projections of economy, business sector, and TIC industry. The proposed 2019 projections have been approved by the Board of Commissioners, including the achievement of 2019 Services Business Revenues of IDR1.35 trillion, an increase of 8.90% from the realization in 2018 which recorded Services Business Revenues of IDR1.24 trillion. The Company’s Net Profit for the Year 2019 is projected to reach IDR150.04 billion, an increase of 10.34% compared to the realization in 2018 of IDR135.97 billion. Whereas Total Assets in 2019 are targeted to grow 2.83% from the realization in 2018 of IDR1.58 trillion to IDR1.62 trillion in 2019.

The Board of Commissioners is optimistic that those targets can be achieved by the end of 2019, considering the optimism that Indonesia’s economic growth will provide a big boost to the development of the industry, especially 4 (four) business sectors as the focus of PTSI, which are Oil and Gas and Power Generating System, Institutional Strengthening (PIK), Mineral and Coal, and Infrastructure.

Implementation of Corporate Governance and Form of Monitoring by the Board of Commissioners

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles is an integral part of the development of PTSI organization as a whole. These principles are based on compliance with the applicable laws and regulations, and business ethics developed by PTSI as part of establishing a sustainable business climate.

The main tools or organs of GCG have been running well, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The Board of Commissioners carries out its duties and functions in matters of supervision over the business management and operations conducted by the Board of Directors. The concept of the relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out in a strategic partnership perspective.

42

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany



Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang memiliki peran strategis untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara menyeluruh, melalui hubungan kerja dengan Audit Internal di bawah Direksi, dan Akuntan Publik yang bertugas melakukan audit laporan keuangan PTSI. Dengan kinerja Komite Audit tersebut, Dewan Komisaris dapat memberikan masukan dan rekomendasi berharga terkait fungsi pengawasan yang dijalankan di PTSI.

Dewan Komisaris memandang, penerapan GCG di lingkup PTSI telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, serta harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pengelolaan risiko, sistem pengendalian internal, hingga audit internal, telah dijalankan dengan tujuan menciptakan proses bisnis yang akuntabel. PTSI juga menerapkan proses audit independen oleh akuntan publik atas laporan keuangan Perusahaan. Agar independensi akuntan publik terjaga, mekanisme penunjukan akuntan publik dilakukan hingga level persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Mekanisme ini diharapkan dapat menciptakan proses audit yang lepas dari benturan kepentingan. Laporan keuangan teraudit yang telah disertai opini dari akuntan publik akan menjadi laporan dasar yang dapat mencerminkan kinerja PTSI yang telah disesuaikan dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia.

Melalui penerapan prinsip GCG dan fungsi pengawasan yang dijalankan, Dewan Komisaris berharap untuk dapat menciptakan keseimbangan dalam pengelolaan PTSI secara keseluruhan, sesuai prinsip korporasi yang dijalankan di Indonesia.

penilaian atas Kinerja Komite-komite yang Berada di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit. Peran strategis Komite Audit diwujudkan melalui fungsi pengawasan yang mencakup keseluruhan proses operasional dan bisnis PTSI. Penilaian terhadap kinerja Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui penilaian kualitatif, mencakup kehadiran dan keaktifan dalam rapat-rapat, dokumentasi dan pelaporan, serta masukan yang diberikan.

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee which has a strategic role to carry out the overall oversight function, through work relationship with the Internal Audit under the Board of Directors, and Public Accountant tasked with auditing PTSI’s financial statements. With the performance of Audit Committee, the Board of Commissioners can provide valuable input and recommendations related to the supervisory functions carried out at PTSI.

The Board of Commissioners views that the GCG implementation in PTSI has been conducted in accordance with the existing provisions and the expectations of shareholders and stakeholders. Risk management, internal control system, and internal audit have been carried out with the aim of creating accountable business processes. PTSI also implements an independent audit process by public accountants on the Company’s financial statements. In order to maintain the independence of public accountants, the mechanism to appoint the public accountants is carried out by approval from shareholder at the GMS. This mechanism is expected to create an audit process that is free from conflicts of interest. Audited financial statements that have been accompanied by opinions from public accountants will be the basic report that can reflect PTSI’s performance that has been adjusted to the applicable financial reporting standards in Indonesia.

Through the implementation of GCG principles and the supervisory functions carried out, the Board of Commissioners expects to be able to create a balance in the overall management of PTSI, in accordance with the principles of corporation carried out in Indonesia.

performance assessment of Committees Under the Board of Commissioners

In performing its supervisory functions, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee. The strategic role of the Audit Committee is realized through a supervisory function that covers the entire operational and business processes of PTSI. The performance assessment of Audit Committee is carried out by the Board of Commissioners through qualitative assessment, covering the presence and activeness in meetings, documentation and reporting, and input provided.


43


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Di tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan fungsi pengawasan tersebut dan menyampaikan laporannya kepada Dewan Komisaris secara periodik, yaitu setiap triwulannya. Melalui laporan tersebut, Dewan Komisaris dapat memberikan rekomendasi strategis kepada Direksi untuk beberapa hal yang harus menjadi perhatian Direksi.

Atas kinerja yang telah ditunjukkan Komite Audit, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

pandangan atas penerapan Whistleblowing System (WBS) pTSI dan peran Dewan Komisaris dalam WBS pTSI

PTSI telah memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau WBS memungkinkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal untuk dapat menyampaikan pengaduan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai PTSI. Sistem ini dikembangkan sebagai bagian dari komitmen manajemen untuk dapat menerapkan prinsip pengelolaan korporasi yang sehat dan akuntabel.

Dalam WBS yang telah diterapkan di lingkup PTSI, Dewan Komisaris—dalam hal ini adalah Komisaris Utama—berperan untuk menampung pengaduan pelanggaran yang melibatkan Direksi. Penanganan lebih lanjut diserahkan kepada Dewan Komisaris; dan bila diperlukan investigasi dapat menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen maupun keterlibatan Pemegang Saham. Demikian pula sebaliknya; jika pengaduan pelanggaran melibatkan anggota Dewan Komisaris, pelanggaran akan diterima oleh Direksi untuk kemudian ditelaah untuk ditindaklanjuti jika memang diperlukan tindakan yang lebih jauh.

Setelah di tahun 2017 PTSI menerbitkan Pedoman WBS secara mandiri dan terpisah dari Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, di tahun 2018 PTSI mengupayakan untuk melakukan penerapan secara menyeluruh atas praktik sistem WBS yang dimilikinya. Di sepanjang tahun 2018, Perusahaan tidak menemukan adanya pengaduan yang muncul melalui mekanisme dan saluran WBS yang dimiliki.

In 2018, the Audit Committee carried out the supervisory function and submitted its reports to the Board of Commissioners periodically every quarter. Through these reports, the Board of Commissioners can provide strategic recommendations to the Board of Directors for a number of matters that shall be of concern to the Board of Directors.

For the performance shown by the Audit Committee, the Board of Commissioners expresses its highest gratitude and appreciation.

Views on the Implementation of Whistleblowing System (WBS) of pTSI and the role of the Board of Commissioners in the WBS of pTSI

PTSI already has a Whistleblowing System (WBS) that allows internal and external stakeholders to submit complaints related to violations committed by members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or employees of PTSI. This system is developed as part of the management’s commitment to be able to apply the principles of sound and accountable corporate management.

In the WBS that has been implemented in PTSI, the Board of Commissioners — in this case the President Commissioner — has the role of accommodating complaints of violations involving the Board of Directors. Further handling is transferred to the Board of Commissioners; and if an investigation is needed, it can use independent external investigators/auditors or involve Shareholders. Vice versa; if a violation complaint involves a member of the Board of Commissioners, the violation will be accepted by the Board of Directors to be reviewed for further action if further action is needed.

After PTSI published the WBS Guidelines independently and separately from the Procurement of Goods and Services Guidelines in 2017, in 2018 PTSI sought to carry out a comprehensive implementation of the practices of its WBS system. Throughout 2018, the Company did not find any complaints that arose through the WBS mechanism and channels owned.

44

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany



Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan alasan perubahannya

Di tahun 2018, Pemegang Saham melalui RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 25 Mei 2018 memutuskan untuk melakukan perubahan susunan dan serta jumlah Dewan Komisaris. Kronologi susunan dan jumlah Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Kronologis Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2018Chronology of Composition of the Board of Commissioners Throughout 2018

1 januari - 25 Mei 20181 January – 25 May 2018

25 Mei - 31 Desember 201825 May – 31 December 2018

KeteranganRemark

Djoko Purwongemboro (Komisaris Utama)Djoko Purwongemboro (President Commissioner)

Djoko Purwongemboro tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sejak 25 Mei 2018 karena masa periode jabatan yang telah usaiDjoko Purwongemboro is no longer serving in the ranks of the Board of Commissioners as of 25 May 2018 due to the term of office ended

Iman Pambagyo(Komisaris Utama)Iman Pambagyo(President Commissioner)

Iman Pambagyo diangkat sebagai Komisaris Utama sejak 25 Mei 2018Iman Pambagyo has been appointed as the President Commissioner since 25 May 2018

Bambang Adi Winarso (Komisaris)Bambang Adi Winarso (Commissioner)

Bambang Adi Winarso (Komisaris)Bambang Adi Winarso (Commissioner)

-

Susi Meyrista Tarigan (Komisaris)Susi Meyrista Tarigan (Commissioner)

Susi Meyrista Tarigan (Komisaris)Susi Meyrista Tarigan (Commissioner)

-

Paulus Prananto (Komisaris Independen)Paulus Prananto (Independent Commissioner)

Paulus Prananto diangkat sebagai Komisaris Independen sejak 25 Mei 2018Paulus Prananto has been appointed as Independent Commissioner since 25 May 2018

Changes in the Composition of Board of Commissioners and the reasons of Changes

In 2018, the Shareholders through the Extraordinary GMS held on 25 May 2018 decided to make changes to the composition and number of the Board of Commissioners. The chronology of composition and number of Board of Commissioners throughout 2018 is as follows.


45


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Jakarta, 23 April 2019Atas nama Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero),

On behalf of the Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia (Persero),,

Iman pambagyoKomisaris Utama


Sehingga, susunan Dewan Komisaris di akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut.

jabatanPosition

namaName

Masa jabatanTerm of Office

Komisaris UtamaPresident Commissioner

Iman PambagyoIman Pambagyo

25 Mei 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode ke-125 May 2018 - Annual GMS 2023, First Period

KomisarisCommissioner

Bambang Adi WinarsoBambang Adi Winarso

2 September 2016 - RUPS Tahun 2021, Periode ke-12 September 2016 - Annual GMS 2021, First Period


Susi Meyrista TariganSusi Meyrista Tarigan

28 Oktober 2015 - RUPS Tahun 2020, Periode ke-128 October 2015 - Annual GMS 2020, First Period

Komisaris IndependenIndependent Commissioner

Paulus PranantoPaulus Prananto

25 Mei 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris Perusahaan)25 May 2018 - Annual GMS 2023, First Period (had never served as the Company's Board of Commissioners previously)

Atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

penutup

Dengan seluruh pencapaian yang telah ditorehkan di tahun 2018, Dewan Komisaris menyambut baik seluruh dedikasi yang telah ditunjukkan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses operasi dan bisnis PTSI. Kepada pemegang saham, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasinya kepada Direksi dan seluruh pegawai PTSI yang telah menunjukkan semangat kerja yang tinggi dalam mengembangkan PTSI. Semoga, seluruh kebersamaan ini dapat menjadi landasan bagi PTSI untuk dapat meraih potensi terbaiknya di masa depan.

Therefore, the Board of Commissioners’ composition at the end of 2018 is as follows:

For the trust given by the Shareholders, the Board of Commissioners expresses its highest gratitude.

Closing

With all the achievements made in 2018, the Board of Commissioners welcomes all dedication that has been shown by all parties involved in the operations and business processes of PTSI. To the shareholders, the Board of Commissioners expresses gratitude for the trust that has been given. The Board of Commissioners also expresses its appreciation to the Board of Directors and all PTSI employees who have shown high work enthusiasm in developing PTSI. We hope that all of this togetherness can become the foundation for PTSI to be able to reach its best potential in the future.

46

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany



Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Tri WidodoDirektur Komersial 1

Director of Commercial 1

Darwin abasDirektur Komersial 2



47


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Dian M. noerDirektur Utama

President Director

rosmanidar ZulkifliDirektur Keuangan dan Perencanaan StrategisDirector of Finance and

Strategic Planning

48

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany



Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Dian M. noerDirektur UtamaPresident Director

49


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Laporan DireKsiReport of the Board of Directors

“Keberhasilan pTSI dalam mengembangkan bisnisnya tercermin dari pencapaian target rKap tahun 2018, di mana hampir seluruh

target kinerja keuangan dapat terlampaui dengan baik.”

“The success of PTSI in developing its business is reflected in the achievement of RKAP target in 2018, where almost all financial performance targets can be well

over-achieved.”

pemegang Saham dan pemangku Kepentingan yang terhormat,

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam industri Testing, Inspection, Certification (TIC), PT Surveyor Indonesia (Persero), disebut juga “PTSI” atau “Perusahaan”, turut berperan serta dalam program percepatan pembangunan ekonomi Indonesia melalui jasa Survei, Verifikasi, Inspeksi, Sertifikasi dan Konsultansi. Jasa pendukung yang ditawarkan PTSI ini memungkinkan sebuah perusahaan atau institusi untuk mendapatkan assurance atau penjaminan atas kegiatan usaha yang dilakukan. Atas dasar kompetensi inilah, PTSI terus mengupayakan untuk meningkatkan kapabilitasnya dan menghadirkan jasa penjaminan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kebijakan Strategis dan pencapaian Tahun 2018

Dalam menjalankan usahanya, PTSI membagi segmen usahanya ke dalam 4 (empat) sektor, yaitu sektor bisnis Migas dan Sistem Pembangkit, sektor bisnis Penguatan Institusi Kelembagaan (PIK), sektor bisnis Mineral dan Batubara, dan sektor bisnis Infrastruktur. Kebijakan strategis untuk membagi segmen usaha ke dalam 4 (empat) sektor ini terutama karena ke-4 sektor ini merupakan sektor korporasi dan proyek besar yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang menjadi pasar potensial bagi PTSI.

Agar PTSI mampu meraih pangsa pasar dari sektor-sektor bisnis di atas serta mampu meraih visinya “Menjadi perusahaan independent assurance nasional yang diakui dunia dalam memberikan solusi menyeluruh kepada pelanggan”, manajemen merumuskan 2 (dua) kebijakan strategi besar, yaitu strategi penguatan kompetensi inti, dan strategi diferensiasi produk.

Dear Honorable Shareholders and Stakeholders,

As a State-Owned Enterprise engaged in the Testing, Inspection, Certification (TIC) industry, PT Surveyor Indonesia (Persero), also called “PTSI” or “Company”, also participates in the acceleration program of Indonesia’s economic development through Survey, Verification, Inspection, Certification, and Consultancy services. Support services offered by PTSI allow a company or institution to obtain assurance or guarantee for business activities carried out. On the basis of this competency, PTSI continues to strive to improve its capabilities and deliver credible and accountable assurance services.

Strategic policy and achievements in 2018

In carrying out its business, PTSI divides its business segments into 4 (four) sectors, namely the Oil and Gas and Power Generating System business sector, the Institutional Strengthening (PIK) business sector, the Mineral and Coal business sector, and the Infrastructure business sector. The strategic policy to divide the business segments into 4 (four) sectors is mainly because these four sectors are the corporate sector and large projects that support Indonesia’s economic growth, which are potential markets for PTSI.

In order for PTSI to be able to gain market share from the above mentioned business sectors and be able to achieve its vision “Becoming a nationally recognized independent assurance company in providing comprehensive solutions to customers”, the management formulates 2 (two) major strategy policies, which are strategies to strengthen core competencies, and product differentiation strategies.

50

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany



Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

STraTeGI DIFerenSIaSI proDUKProduct Differentation Strategy

STraTeGI penGUaTan KopenTenSI InTICore Competency Strengthening Strategy

Strategi penguatan kompetensi inti erat kaitannya dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas PTSI, baik dalam layanan yang diberikan, proses operasional dan produksi yang dijalankan, maupun penguasaan pasar TIC. Beberapa hal yang dikembangkan Perusahaan terkait penguatan kompetensi inti adalah: 1. Peningkatan nilai tambah layanan yang telah menjadi

penopang usaha (backbone).2. Strategi akuisisi pasar baru untuk layanan sejenis.3. Penguatan kompetensi modal insani.4. Peningkatan investasi peralatan operasi dan

laboratorium pendukung dan personel yang menunjang pelaksanaan pekerjaan.

5. Akreditasi sistem, perizinan usaha, dan aliansi strategis.6. Peningkatan kualitas penyampaian jasa melalui

Quality Control (QC)/Quality Assurance (QA) yang berkesinambungan.

7. Memaksimalkan Teknologi Informasi (TI) dalam proses bisnis dan pengembangan layanan jasa.

Strategi kedua, yaitu diferensiasi produk, ditempuh sebagai bagian dari keinginan PTSI untuk dapat menjadi pelaku usaha dalam industri TIC yang memiliki produk dan layanan yang berbeda dengan pelaku usaha lainnya dalam industri TIC. Beberapa hal yang dikembangkan Perusahaan terkait diferensiasi produk adalah:1. Pengembangan produk baru yang memberikan kontribusi

pendapatan yang besar, margin yang baik, memiliki nilai tambah untuk Perusahaan, serta memiliki dampak yang berkelanjutan di masa depan.

2. Pengembangan pasar yang potensial untuk produk baru yang akan dikembangkan.

3. Penguatan infrastruktur Perusahaan melalui investasi peralatan operasi yang berkualitas tinggi dan investasi laboratorium yang menunjang pengembangan produk baru.

The strategy to strengthen core competencies is closely related to increasing PTSI’s capacity and capability, either in the services provided, operational and production processes carried out, as well as the TIC’s market share. Some developments carried out by the Company related to strengthening core competencies are: 1. Increasing the added value of services that have become

the backbone.2. Strategy to acquire new markets for similar services.3. Strengthening human capital competencies.4. Increasing investment in operating and supporting

laboratories equipment and personnel supporting the execution of work.

5. System accreditation, business licensing, and strategic alliances.

6. Improving the quality of service delivery through continuous Quality Control (QC)/Quality Assurance (QA).

7. Maximizing Information Technology (IT) in business processes and service development.

The second strategy, which is product differentiation, is taken as part of PTSI’s desire to become a business actor in TIC industry that has products and services that are different from other business actors in TIC industry. Some developments carried out by the Company related to product differentiation are:

1. Developing new products that contribute large revenues, high margin, have added value for the Company, and have sustainable impact in the future.

2. Developing potential market for new products to be developed.

3. Strengthening the Company’s infrastructure through investment in high-quality operating equipment and laboratories that support new product development.

Laporan DireksiReport of the Board of Directors

51


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Kedua strategi besar ini dilakukan PTSI dengan memperkuat organisasi dan melakukan inovasi secara berkesinambungan. Penguatan organisasi dilakukan dengan akselerasi fungsi-fungsi dalam organisasi, yang diwujudkan melalui perubahan nomenklatur direktorat serta beberapa fungsi di dalamnya. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 25 Mei 2018, Pemegang Saham memutuskan untuk melakukan penambahan direktorat, dari sebelumnya 3 (tiga) direktorat menjadi 4 (empat) direktorat. Perubahan ini kemudian dikukuhkan dalam struktur internal organisasi Perusahaan yang baru yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 001/DRU-X/DPS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2018.

Di samping itu, kekuatan inovasi merupakan salah satu kemampuan dasar PTSI yang telah dibuktikan dengan terobosan-terobosan di berbagai aspek. Selain memberikan dinamika yang positif, kekuatan inovasi secara internal justru mampu mendorong efisiensi bagi kinerja keuangan PTSI sekaligus memberikan nilai tambah, seperti yang terlihat pada pengembangan platform TI yang dibangun secara internal. Inovasi juga dilakukan melalui pengembangan bisnis seperti optimalisasi layanan industri migas dan minba, pelibatan layanan PTSI dalam program reformasi agraria, percepatan pembangunan infrastruktur dan percepatan pembangunan pembangkit listrik, kepedulian lingkungan dan perkebunan, peningkatan kualitas produk, akselerasi pemasaran korporasi, riset pasar, serta ekspansi pasar regional.

Dari sisi struktur modal yang terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas atau modal sendiri, permodalan PTSI seluruhnya didapatkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Hal ini menunjukkan kekuatan PTSI sebagai entitas usaha dengan risiko minim default khususnya dalam pengelolaan modal kerja.

Dengan pengembangan fokus pada kedua strategi di atas, PTSI mampu mencatat pencapaian dan keberhasilan penting di sepanjang tahun 2018. Pendapatan Usaha Jasa meningkat 21,34%, dari Rp1,02 triliun di tahun 2017 menjadi Rp1,24 triliun tahun 2018. Walaupun Bagian Laba Kerjasama Operasi mengalami penurunan 3,06%, Laba Bruto Setelah Bagian Laba Kerjasama Operasi meningkat 11,77%, dari Rp454,07 miliar di tahun 2017 menjadi Rp507,50 miliar tahun 2018. Laba Bersih Tahun Berjalan meningkat 23,65%, dari Rp109,96 miliar di tahun 2017 menjadi Rp135,98 miliar tahun 2018. Sedangkan Laba Bersih Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk meningkat 25,75%, dari Rp109,29 miliar di tahun 2017 menjadi Rp137,43 miliar tahun 2018.

These two major strategies are carried out by PTSI by strengthening the organization and continuously innovating. Organizational strengthening is carried out by accelerating functions within the organization, which is realized through changes in directorate nomenclature and several functions within it. Through an Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) held on 25 May 2018, the Shareholders decided to add a directorate, from previously 3 (three) directorates to 4 (four) directorates. This change was later confirmed in the new internal structure of the Company organization which was ratified through the Decision Letter of Board of Directors No. 001/DRU-X/DPS/2018 dated 31 October 2018 on Company Organizational Structure in 2018.

Furthermore, the strength of innovation is one of PTSI’s basic capabilities that has been proven by breakthroughs in various aspects. In addition to providing positive dynamics, the internal strength of innovation can actually drive efficiency for PTSI’s financial performance while providing added value, as seen in the development of an internally-built IT platform. Innovation is also carried out through business development such as optimization of oil and gas and mineral and coal industry services, involvement of PTSI services in the agrarian reform program, acceleration of infrastructure development, and acceleration of power plant development, environmental and plantation care, product quality improvement, acceleration of corporate marketing, market research, and regional market expansion.

In terms of capital structure consisting of interest-based debt and equity or own capital, PTSI’s capital is obtained entirely from equity attributable to owners of parent entity. This shows PTSI’s strength as a business entity with minimal default risk, especially in working capital management.

With focused development on the two strategies mentioned above, PTSI was able to record important achievements and success throughout 2018. Services Business Revenues increased by 21.34%, from IDR1.02 trillion in 2017 to IDR1.24 trillion in 2018. Although the Income Portion of JO Project decreased by 3.06%, Gross Profit After Income Portion of JO Project increased by 11.77%, from IDR454.07 billion in 2017 to IDR507.50 billion in 2018. Net Profit for the Year increased by 23.65%, from IDR109, 96 billion in 2017 to IDR135.98 billion in 2018. Whereas the Net Profit for the Year Attributable to the Parent Entity increased by 25.75%, from IDR109.29 billion in 2017 to IDR137.43 billion in 2018.

52

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany



Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Total Aset tahun 2018 mengalami pertumbuhan 16,99% dibandingkan tahun 2017, dari Rp1,35 triliun di tahun 2017 menjadi Rp1,58 triliun di tahun 2018. Pertumbuhan Aset PTSI terutama ditopang oleh Aset Tetap yang mampu tumbuh hingga 20,95%, dari Rp411,17 miliar di tahun 2017 menjadi Rp497,29 miliar di tahun 2018. Sedangkan Total Liabilitas tahun 2018 mengalami kenaikan 34,23% dibandingkan tahun 2017, dari Rp321,68 miliar menjadi Rp431,78 miliar. Total Ekuitas tahun 2018 mengalami peningkatan 11,58% dibandingkan tahun 2017, dari Rp1,02 triliun menjadi Rp1,14 triliun. Dari sisi Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2014-2018, Total Aset, Liabilitas dan Ekuitas masing-masing mengalami pertumbuhan 16,01%, 13,55%, dan 17,01%. Hal ini menunjukkan kekuatan PTSI dalam mengelola permodalan.

pencapaian Kinerja: perbandingan antara realisasi dan Target

Jika dibandingkan dengan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018 yang telah disusun di akhir tahun 2017, hampir seluruh akun dalam pos Laba Rugi membukukan pencapaian di atas RKAP. Realisasi Pendapatan Usaha Jasa Laba Kerja Sama Operasi (KSO), Laba Operasi, Laba Usaha, Laba Bersih Tahun Berjalan, dan Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2018 masing-masing mencatat pencapaian 102,42%, 112,76%, 106,75%, 107,95%, 112,21%, dan 114,53% terhadap target yang telah dicanangkan dalam RKAP tahun 2018. Kondisi industri ke-4 sektor usaha yang dikembangkan PTSI memang menunjukkan geliat yang positif, selain tentunya keberhasilan penerapan strategi penguatan kompetensi inti dan diferensiasi produk yang terus dilakukan oleh Perusahaan.

Pada Posisi Keuangan, baik Total Aset, Total Liabilitas, maupun Total Ekuitas membukukan pencapaian di atas target RKAP tahun 2018. Khusus Liabilitas Jangka Pendek mencatat pencapaian hingga 201,71% terhadap RKAP tahun 2018, sejalan dengan meningkatnya utang jangka pendek Perusahaan terkait kewajiban atas beban proyek masih berjalan maupun yang terkait dengan beban korporasi, sebagai dampak dari meningkatnya bisnis Perusahaan. Sedangkan realisasi Ekuitas tahun 2018 mencapai 102,02% terhadap target RKAP, sejalan dengan profitabilitas PTSI yang terus membaik.

Walaupun sebagian besar pencapaian target keuangan tahun 2018 telah dapat terpenuhi, namun terdapat beberapa rasio-rasio keuangan yang belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Realisasi Return On Equity (ROE) sendiri membukukan pencapaian yang baik, sebesar 111,64% dibandingkan target RKAP; sementara Return On Investment (ROI) membukukan pencapaian 91,69%. Sedangkan Cash Ratio dan Current Ratio sebagai rasio-rasio yang mencerminkan likuiditas Perusahaan mencatat pencapaian masing-masing sebesar 80,69% dan 65,97%. Pencapaian kedua rasio ini menunjukkan peningkatan Liabilitas Jangka Pendek khususnya utang jangka pendek Perusahaan sebagai bagian dari meningkatnya kegiatan bisnis Perusahaan.

Total Assets in 2018 grew by 16.99% compared to that of 2017, from IDR1.35 trillion in 2017 to IDR1.58 trillion in 2018. PTSI’s asset growth was mainly supported by Fixed Assets which were able to grow by 20.95%, from IDR411,17 billion in 2017 to IDR497.29 billion in 2018. Whereas Total Liabilities in 2018 increased by 34.23% compared to that of 2017, from IDR321.68 billion to IDR431.78 billion. Total Equity in 2018 increased by 11.58% compared to that of 2017, from IDR1.02 trillion to IDR1.14 trillion. In terms of the 2014-2018 Compound Annual Growth Rate (CAGR), the Total Assets, Liabilities, and Equity experienced growth of 16.01%, 13.55%, and 17.01%, respectively. This shows PTSI’s strength in managing capital.

performance achievement: Comparison between realization and Target

When compared with the budget in 2018 Company Work Plan and Budget (RKAP) which was compiled at the end of 2017, almost all accounts in the Profit and Loss accounts recorded achievements above the RKAP. Realization of Services Business Revenues, Income of JO Project (KSO), Operating Revenue, Operating Profit, Net Profit for the Year, and Comprehensive Income for the Year 2018 recorded achievements of 102.42%, 112.76%, 106.75%, 107.95%, 112.21%, and 114.53%, respectively, against the targets set out in the 2018 RKAP. The fourth industrial condition of the business sectors developed by PTSI indeed shows a positive stretch, in addition to the success of implementing strategies to strengthen core competencies and product differentiation that continues to be carried out by the Company.

In the Financial Position, either Total Assets, Total Liabilities, or Total Equity recorded achievements above the 2018 RKAP targets. Particularly, Current Liabilities recorded achievement of up to 201.71% against the 2018 RKAP, in line with the increase in the Company’s short-term debts related to liabilities of ongoing project expenses corporate expenses, as an impact of the increase of the Company’s business. While the realization of 2018 Equity reached 102.02% against the RKAP target, in line with PTSI’s profitability that continued to get better.

Although most of the achievements of the 2018 financial targets have been fulfilled, there are some financial ratios that were not able to meet the targets set. The realization of Return on Equity (ROE) itself recorded a good achievement of 111.64% compared to RKAP target; while the Return on Investment (ROI) recorded an achievement of 91.69%. Whereas Cash Ratio and Current Ratio as ratios reflecting the Company’s liquidity recorded achievements of 80.69% and 65.97%, respectively. The achievement of these two ratios shows an increase in Current Liabilities, especially the Company’s short-term debts as part of the increase of the Company’s business activities.


53


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Kendala, Tantangan dan Solusi di Tahun 2018

Modal utama bagi Perusahaan sebagai entitas usaha yang bergerak dalam industri TIC adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya. Pengelolaan SDM menjadi penentu bagi keberhasilan PTSI untuk mencapai target dan visi misi yang telah dicanangkan. SDM PTSI telah memiliki kompetensi yang memenuhi kualifikasi, baik dari sisi kemampuan teknis maupun integritas dalam menghadirkan jasa TIC yang kredibel. Hal ini terlihat dari kepercayaan para pelanggan akan jasa yang telah diberikan oleh PTSI.

Di sisi lain, modal utama ini justru menjadi sebuah tantangan, terutama bagaimana mengelaborasi kompetensi SDM untuk dapat mendorong PTSI ke tingkat yang lebih baik. Untuk itu, Perusahaan berupaya mendorong terbentuknya sebuah tim kerja yang solid, yang mampu melebur berbagai ego sektoral yang umumnya terjadi dalam sebuah organisasi. Tim yang solid, yang mampu keluar dari cara berpikir “pencapaian unit kerja” menjadi “pencapaian PTSI secara utuh” akan menjadi landasan bagi PTSI untuk mampu memberikan layanan assurance yang excellence dan memenuhi harapan pelanggan.

proyeksi 2019

Dalam menentukan RKAP tahun 2019, PTSI menggunakan asumsi yang digunakan dalam rumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Asumsi-asumsi tersebut memberikan dasar yang optimis, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia dicanangkan stabil di angka 5,3% dengan tingkat inflasi berkisar pada 3,5%, yang didorong oleh tingkat konsumsi, keberlangsungan usaha dan investasi yang tetap meningkat sejalan dengan tantangan tahun politik adanya Pemilihan Umum 2019. Nilai tukar Dolar Amerika Serikat yang masih bergejolak cukup tinggi, harga minyak yang mulai perlahan-lahan naik, serta upaya untuk terus menaikkan lifting minyak dan gas per hari akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah maupun dunia usaha, termasuk Perusahaan.

Dengan bersandar pada 4 (empat) sektor bisnisnya, yaitu sektor bisnis Migas dan Sistem Pembangkit, Penguatan Institusi Kelembagaan (PIK), Mineral dan Batubara, serta Infrastruktur, kinerja PTSI akan cukup bergantung pada kondisi dan perkembangan ke-4 industri tersebut. Untuk itu, PTSI menargetkan Pendapatan Usaha Jasa tahun 2019 sebesar Rp1,35 triliun atau meningkat 8,90% dari realisasi tahun 2018 yang mencatat Pendapatan Usaha Jasa sebesar Rp1,24 triliun. Ditopang dengan pertumbuhan pendapatan ini, Laba Bersih Tahun Berjalan Perusahaan tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp150,04 miliar, atau meningkat 10,34% dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp135,97 miliar. Sejalan dengan target peningkatan laba tersebut, imbal hasil investasi atau ROI ditargetkan meningkat menjadi 15,53%. Total Aset tahun

Constraints, Challenges, and Solutions in 2018

The main capital for the Company as a business entity engaged in TIC industry is the competence of its Human Resources (HR). HR management is the determinant of PTSI’s success in achieving the planned targets and vision mission. PTSI’s HR already has competencies that meet the qualifications, both in terms of technical capability and integrity in presenting credible TIC services. This can be seen from the customers’ trust on the services provided by PTSI.

On the other hand, this main capital is actually a challenge, especially how to elaborate the HR competencies to be able to push PTSI to a better level. Therefore, the Company seeks to encourage the formation of a solid work team, which is able to merge various sectoral egos that generally occur in an organization. A solid team that can go beyond the idea of “work unit’s achievement” into “full PTSI achievement” will become the foundation for PTSI to be able to provide excellent assurance services that meet customer expectations.

2019 projection

In determining the 2019 RKAP, PTSI uses the assumptions used in the formulation of the 2019 State Revenue and Expenditure Budget (APBN). These assumptions provide an optimistic basis, in which Indonesia’s economic growth is proclaimed stable at 5.3% with inflation rates ranging at 3.5%, which is driven by the level of consumption, business sustainability, and investment that continues to increase in line with the challenges of the political year due to the 2019 General Election. The volatile US Dollar exchange rate is relatively high, oil prices are slowly rising, and efforts to continue to increase oil and gas lifting per day will be a challenge for the government and the business sector, including the Company.

By relying on its 4 (four) business sectors, namely the Oil and Gas and Power Generating System, Institutional Strengthening (PIK), Mineral and Coal, and Infrastructure business sectors, PTSI’s performance will relatively be dependent on the conditions and development of these four industries. Therefore, PTSI targets the 2019 Services Business Revenues of IDR1.35 trillion or an increase of 8.90% from the realization in 2018 which recorded Services Business Revenues of IDR1.24 trillion. Supported by the revenue growth, the Company’s Net Profit for the Year in 2019 is estimated to reach IDR150.04 billion, an increase of 10.34% compared to the realization in 2018 of IDR135.97 billion. In line with the target of increasing profits, the Return on Investment (ROI) is targeted to increase to 15.53%. Total Assets in 2019 are targeted to grow 2.83%,

54

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany



Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

2019 ditargetkan dapat tumbuh 2,83%, dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,58 triliun menjadi Rp1,62 triliun pada tahun 2019. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh nilai Aset Tetap yang meningkat menjadi Rp566,19 miliar atau tumbuh 13,85% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp497,29 miliar. Sedangkan Likuiditas Perusahaan juga diharapkan membaik dengan estimasi rasio lancar dan rasio kas yang menguat menjadi 322,52% dan 156,87% di tahun 2019.

Agar proyeksi-proyeksi tersebut dapat tercapai dengan baik, Perusahaan akan melakukan sejumlah terobosan dan inovasi serta memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. PTSI mencanangkan program transformasi berdasarkan 5 (lima) pilar transformasi Surveyor Indonesia yakni, High Performance Culture dengan melakukan percepatan kaderisasi melalui program Surveyor Indonesia – Talent Management; dilanjutkan New Business Development dengan melakukan pengembangan bisnis TIC yang terintegrasi pada ke-4 sektor. Kemudian strategi Business Diversification, yakni merintis bisnis baru atau modifikasi atas produk atau jasa existing sebagai konsekuensi tuntutan pasar; serta Market Expansion and Acceleration, yaitu melakukan ekspansi pasar ke tingkat regional Asia Tenggara yang akan dimulai dengan pasar di Vietnam serta komersialisasi hasil pengembangan bisnis dengan merealisasikan investasi pada bisnis non inti.

Customer Focus and Service Excellence juga menjadi perhatian khusus, dengan mengembangkan Customer Relationship Management sebagai alat untuk meningkatkan efektifitas serta efisiensi kegiatan pemasaran dan layanan pelanggan, serta fokus kepada pelanggan yang memberikan manfaat yang signifikan salah satunya melalui sinergi BUMN.

High performance Culture

new Business Development

Business Diversification

Customer Focus and Service excellence

Market expansion and acceleration

Fokus pengembangan Tahun 20192019 Development Focus

from the realization in 2018 of IDR1.58 trillion to IDR1.62 trillion in 2019. This growth is mainly supported by the Fixed Assets value which increased to IDR566.19 billion or grew by 13.85 % compared to the realization in 2018 of IDR497.29 billion. Whereas, the Company’s Liquidity is also expected to improve with the estimated current ratio and cash ratio rise to 322.52% and 156.87%, respectively, in 2019.

In order for these projections to be achieved properly, the Company will make a number of breakthroughs and innovations and utilize the existing potential and opportunities. PTSI launched a transformation program based on Surveyor Indonesia’s 5 (five) transformation pillars, which are High Performance Culture by accelerating regeneration through the Surveyor Indonesia – Talent Management program; continued by New Business Development by developing TIC business that is integrated in all 4 sectors. Then, the Business Diversification strategy, which is pioneering new businesses or modifications to existing products or services as a consequence of market demands; and Market Expansion and Acceleration, which is expanding the market to Southeast Asia regional level which will begin with the Vietnam market and commercialize the results of business development by realizing investment in non-core businesses.

Customer Focus and Service Excellence also become special concerns, by developing Customer Relationship Management as a tool to increase the effectiveness and efficiency of marketing and customer service activities, and focusing on customers who provide significant benefits, one of which is through the synergy of SOE.


55


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

perkembangan penerapan Tata Kelola perusahaan yang Baik di Tahun 2018

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau Good Corporate Governance (GCG) didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dasar-dasar penerapan GCG yang telah dikeluarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan penerapan prinsip GCG sebagai bagian dari perhatian regulator atas keterlibatan pemegang saham dan pemangku kepentingan bagi dunia usaha.

Sebagai entitas BUMN, PTSI memiliki kewajiban untuk memenuhi kepatuhan tersebut. Di samping itu, tujuan diterapkannya prinsip GCG di lingkungan PTSI agar menghindari praktik-praktik korporasi tidak sehat yang dapat merugikan baik PTSI sendiri, pemegang saham, maupun pemangku kepentingan. Penerapan prinsip GCG diharapkan mampu memberikan corporate image yang baik, yang tentunya akan memberikan dasar kepercayaan bagi PTSI yang memang bergerak dalam industri jasa penjaminan.

Pemenuhan prinsip GCG diwujudkan melalui keberadaan infrastruktur GCG di lingkup organisasi PTSI, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Prinsip two board, atau 2 (dua) badan yang dianut oleh Perseroan Terbatas di Indonesia telah diterapkan oleh PTSI melalui hubungan Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris melakukan peran dan fungsi dalam pengawasan atas pengelolaan kegiatan operasional dan bisnis oleh Direksi. Sementara Direksi, dibantu oleh organ pendukungnya yaitu Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern (SPI), melakukan pengelolaan organisasi berbasis akuntabilitas dan transparansi. SPI menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan organisasi PTSI yang memiliki pengawasan dan mitigasi atas profil risiko usaha. Bekerjasama dengan Komite Audit yang bernaung di bawah Dewan Komisaris, SPI memegang peran penting dalam memberikan evaluasi yang strategis bagi laju pengembangan PTSI ke depan.

Di samping infrastruktur, PTSI telah memiliki sejumlah softstructure atau struktur perangkat lunak berupa peraturan perusahaan, seperti anggaran dasar serta kode etik dan pedoman perilaku, atau Code of Conduct (CoC) sebagai landasan bagi seluruh insan PTSI dalam menjalankan prinsip GCG. PTSI juga memiliki Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur keberadaan, fungsi dan peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Di tahun 2018, PTSI melakukan penerapan secara menyeluruh atas praktik Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) setelah di tahun sebelumnya PTSI menerbitkan Pedoman WBS secara mandiri dan berbeda dengan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

Development of Good Corporate Governance Implementation in 2018

The principles of Good Corporate Governance (GCG) are based on compliance with the applicable laws and regulations. The basis of GCG implementation that have been issued by the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) confirms the implementation of GCG principles as part of the regulator’s attention to the involvement of shareholders and stakeholders in the business world.

As an SOE entity, PTSI has the obligation to fulfill this compliance. In addition, the purpose of implementing GCG principles in PTSI is to avoid unhealthy corporate practices that can harm either PTSI itself, shareholders, or stakeholders. The implementation of GCG principles is expected to be able to provide a good corporate image, which will certainly provide a basis of trust for PTSI which is indeed engaged in the assurance service industry.

Fulfillment of GCG principles is realized through the existence of a GCG infrastructure within PTSI organization, which are the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The principle of two boards, or 2 (two) bodies adopted by Limited Liability Companies in Indonesia has been applied by PTSI through the relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors. The Board of Commissioners carries out roles and functions in supervision of the management of operational and business activities carried out by the Board of Directors. While the Board of Directors, assisted by its supporting organs, which are the Corporate Secretary and the Internal Control Unit (SPI), manages the organization based on accountability and transparency. SPI is an inseparable part of the management of PTSI organizations that supervises and mitigates the business risk profiles. In collaboration with the Audit Committee, which is under the Board of Commissioners, SPI plays an important role in providing strategic evaluations for the pace of PTSI’s future development.

In addition to infrastructure, PTSI already has a number of softstructures or software structure in the forms of company regulations, such as the articles of association as well as the Code of Conduct (CoC) as the basis for all PTSI personnel in carrying out GCG principles. PTSI also has a Board Manual of the Board of Commissioners and Board of Directors that regulates the existence, functions, and roles of the Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out their duties and obligations. In 2018, PTSI carried out a comprehensive implementation of Whistleblowing System (WBS) practice after PTSI issued WBS Guidelines in the previous year independently and separately from the Procurement Guidelines for Goods and Services.

56

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany



Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Untuk dapat menopang pengelolaan operasi dan usaha yang akuntabel dan transparan, PTSI telah mengembangkan sistem TI dengan platform dasar yang mengintegrasikan dari proses hulu hingga ke hilir. Integrasi seluruh cakupan organisasi ini akan memberikan gambaran tentang proses bisnis PTSI dengan pendokumentasian yang baik, yang tentunya akan mendorong efisiensi di berbagai aspek. Di samping itu, penerapan sistem TI akan memberikan data-data valid sebagai rekomendasi bagi manajemen untuk dapat mengambil keputusan yang cepat dan akuntabel.

Agar penerapan prinsip GCG dapat terukur, PTSI melakukan assessment secara periodik tahunan. Penilaian penerapan GCG mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Ruang lingkup penilaian penerapan GCG meliputi 6 (enam) aspek Governance, yaitu Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan; aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal; aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; aspek Direksi; Pengungkapan Informasi dan Transparansi; serta Aspek Lainnya. Assessment ini, baik assessment oleh pihak independen maupun self assessment yang dilakukan tim internal, akan menjadi evaluasi dan masukan bagi perbaikan penerapan prinsip GCG di lingkup Perusahaan. Untuk assessment tahun ukur 2018 dilakukan melalui metode self assessment oleh Tim Assessor internal PTSI dengan hasil 83,59 kategori “Baik”, meningkat dari hasil assessment tahun 2017 dengan hasil 82,80 juga dengan kategori “Baik”.

Tren Skor assessment penerapan GCGTrend of GCG Implementation Assessment Score

2014-2018

76,67

78,23

80,79

82,80

83,59

20182017201620152014

(Metode penilaian berdasarkan SK Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012)(Assessment method is based on the Decision Letter of Secretary of Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012)

In order to sustain accountable and transparent management of operations and businesses, PTSI has developed an IT system with a basic platform that integrates from upstream to downstream processes. The integration of the entire scope of this organization will provide an overview of PTSI’s business processes with good documentation, which will certainly drive efficiency in various aspects. In addition, the implementation of IT systems will provide valid data as recommendations for the management to be able to make fast and accountable decisions.

In order to measure the implementation of GCG principles, PTSI conducts an annual periodic assessment. Assessment of GCG implementation refers to Decree of Secretary of Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 on Indicator/Parameter of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation at State-Owned Enterprises. The assessment scope of GCG implementation covers 6 (six) Governance aspects, which are Commitment to Sustainable Governance Implementation; Shareholders and GMS/Capital Owners; Board of Commissioners/Board of Supervisors; Board of Directors; Information Disclosure and Transparency; and Other Aspects. This assessment, either assessment by independent party or self-assessment conducted by internal team, will be an evaluation and input to improve the implementation of GCG principles in the Company. The 2018 assessment was carried out by self-assessment method by PTSI internal Assessor Team with a result of 83.59, category “Good”, an improvement from the 2017 assessment results of 82.80 results, also in “Good” category.


57


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Tanggung jawab Sosial perusahaan dan pembangunan Berkelanjutan

Penerapan prinsip korporasi yang baik juga dilakukan melalui pengembangan hubungan dengan pemangku kepentingan; baik di tingkat eksternal maupun internal. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau Corporate Social Responsibility (CSR) dikembangkan untuk dapat membangun keselarasan bersama para pemangku kepentingan, dengan harapan bahwa PTSI dapat mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan terus mengembangkan organisasi usaha yang tangguh.

Pelaksanaan program CSR juga meliputi agenda dan program yang ditujukan kepada masyarakat sebagai salah satu entitas pemangku kepentingan—khususnya masyarakat sekitar lokasi operasi usaha dari PTSI. Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang telah menjadi agenda prioritas Pemerintah untuk mendorong sinergi antara pertumbuhan bisnis BUMN dan kesejahteraan rakyat, PTSI berkomitmen untuk memberikan manfaat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan, dengan kegiatan seperti bantuan pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Modal Insani Sumber Daya Manusia

Kekuatan utama dari PTSI adalah talenta dan kompetensi dari SDM yang dimiliki. Manajemen memahami, karakter industri jasa TIC sangat bergantung pada kemampuan SDM untuk terus berkembang dan mampu memberikan jasa penjaminan kepada pelanggan. Atas dasar inilah, PTSI mengupayakan pengembangan talenta modal insani melalui pengelolaan SDM yang terintegrasi dan dapat menumbuhkan kompetensi dari masing-masing insan PTSI.

Berbagai pelatihan dan pendidikan diberikan untuk dapat meningkatkan kemampuan teknis dan softskill dari SDM yang dimiliki PTSI. Diklat menjadi bagian dari penting dari upaya PTSI untuk dapat mendorong kompetensi dan talenta SDM agar mampu memberikan jasa layanan prima kepada pelanggan.

Selain itu, PTSI menempatkan pegawai sebagai pemangku kepentingan yang memiliki motif yang kuat akan keberlanjutan PTSI hingga masa-masa mendatang. Aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) juga menjadi fokus perhatian PTSI. Di seluruh sektor bisnis, PTSI mengupayakan mekanisme dan pengetahuan K3L agar target “zero accident”dapat terus menjadi bagian tak terpisahkan kesadaran setiap pegawai.

Hingga 31 Desember 2018, PTSI mengaryakan 2.158 orang, meningkat jika dibandingkan tahun 2017 di mana PTSI mengaryakan 1.982 orang. Adanya penambahan SDM disebabkan kebutuhan organisasi Perusahaan, yang juga menggambarkan pertumbuhan bisnis Perusahaan dalam beberapa tahun belakangan.

Corporate Social responsibility and Sustainable Development

The implementation of good corporate principles is also carried out through developing relationship with stakeholders; either at external or internal levels. Corporate Social Responsibility (CSR) programs were developed to be able to build harmony with stakeholders, with the expectations that PTSI can realize sustainable growth and continue to develop resilient business organizations.

The implementation of CSR programs also includes agendas and programs aimed at the community as one of the stakeholder entities—especially the community surrounding the location of PTSI’s business operations. Through the Partnership and Community Development Program (PKBL), which has become the Government’s priority agenda to encourage synergies between the growth of SOE business and people’s welfare, PTSI is committed to providing benefits and improving the quality of life of people and the environment with activities such as educational assistance, construction of public facilities and infrastructure , and activities related to the environment.

Human Capital, Human resources

The main strength of PTSI is the talents and competencies of its human resources. The Management understands that the character of TIC service industry is very dependent on the HR’s ability to continue to grow and be able to provide assurance services to customers. On this basis, PTSI strives to develop human capital talents through integrated HR management and improve the competence of each PTSI employee.

Various training and education programs are provided in order to improve the technical and soft skills of PTSI’s HR. Training and education program is an important part of PTSI’s efforts in order to encourage HR’s competence and talent to be able to provide excellent customer service.

Moreover, PTSI places employees as stakeholders who have strong motives for PTSI’s sustainability in the future. Aspects of Occupational Health and Safety, Environment (OHSE) are also PTSI’s focus of attention. In all business sectors, PTSI seeks OHSE mechanisms and knowledge so that the “zero accident” target can keep being an inseparable part of every employee’s awareness.

As of 31 December 2018, PTSI employed 2,158 people, an increase compared to that of 2017 where PTSI employed 1,982 people. The addition of HR was due to the Company’s organization needs, which also reflected the Company’s business growth in recent years.

58

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany



Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

perubahan Komposisi Direksi dan alasan perubahannya

Di tahun 2018, Pemegang Saham melalui RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 25 Mei 2018 memutuskan untuk melakukan perubahan susunan dan serta jumlah Direksi. Selain itu, pada kesempatan yang sama, Pemegang Saham juga memutuskan untuk melakukan perubahan dan penambahan nomenklatur jabatan Direksi dari 3 (tiga) direktorat menjadi 4 (empat) direktorat. Kronologi susunan dan jumlah Direksi serta nomenklatur jabatan di sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Kronologis Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2018Chronology of Composition of Board of Directors Throughout 2018

1 januari – 28 juni 20181 January – 28 June 2018

28 juni - 31 Desember 201828 June - 31 December 2018

KeteranganRemark

M. Arif Zainuddin (Direktur Utama/President Director)

M. Arif Zainuddin tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama sejak 28 Juni 2018 karena masa periode jabatan yang telah usaiM. Arif Zainuddin is no longer serving as the President Director as of 28 June 2018 due to the term of office ended

Dian M. Noer (Direktur/Director) Dian M. Noer (Direktur Utama/ President Director)

Dian M. Noer aktif menjabat sebagai Direktur Utama sejak 28 Juni 2018 dengan masa jabatan meneruskan periode yang sebelumnyaDian M. Noer is actively serving as the President Director as of 28 June 2018 by the term of office continuing the existing period

Bambang Isworo (Direktur/Director)

Bambang Isworo tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi sejak 28 Juni 2018 karena masa periode jabatan yang telah usaiBambang Isworo is no longer serving in the ranks of the Board of Directors as of 28 June 2018 due to the term of office ended

Tri Widodo (Direktur Komersial/ Director of Commercial 1)

Tri Widodo aktif menjabat sebagai Direktur Komersial 1 sejak 28 Juni 2018Tri Widodo is actively serving as Director of Commercial 1 as of 28 June 2018

Darwin Abas (Direktur Komersial/ Director of Commercial 2)

Darwin Abas aktif menjabat sebagai Direktur Komersial 2 sejak 28 Juni 2018Darwin Abas is actively serving as Director of Commercial 2 as of 28 June 2018

Rosmanidar Zulkifli(Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis/ Director of Finance and Strategic Planning)

Rosmanidar Zulkifli aktif menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis sejak 28 Juni 2018Rosmanidar Zulkifli is actively serving as Director of Finance and Strategic Planning as of 28 June 2019

Changes in the Composition of Board of Directors and the reasons of Changes

In 2018, the Shareholders through the Extraordinary GMS held on 25 May 2018 decided to make changes to the composition and number of the Board of Directors. In addition, on the same occasion, the Shareholders also decided to make changes and additions to the Board of Directors nomenclature from 3 (three) directorates to 4 (four) directorates. The chronology of composition and number of Board of Directors and the nomenclature throughout 2018 is as follows.


59


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Sehingga, susunan Direksi di akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Susunan Direksi per 31 Desember 2018Composition of the Board of Directors Per 31 December 2018

jabatanPosition

namaName

Masa jabatanTerm of Office

Direktur UtamaPresident Director

Dian M. Noer 1 Juli 2016 - RUPS Tahun 2021, Periode ke-11 July 2016 - Annual GMS 2021, First Period

Direktur Komersial 1Director of Commercial 1

Tri Widodo 28 Juni 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode ke-128 June 2018 - Annual GMS 2023, First Period


Darwin Abas 28 Juni 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode ke-128 June 2018 - Annual GMS 2023, First Period

Direktur Keuangan dan Perencanaan StrategisDirector of Finance and Strategic Planning

Rosmanidar Zulkifli 28 Juni 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode ke-128 June 2018 - Annual GMS 2023, First Period

Atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemegang Saham, Direksi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

akhir Kata

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, izinkan Direksi menyampaikan terima kasih atas seluruh kerja sama yang telah terbina di sepanjang tahun 2018. Kepercayaan dari pemegang saham, kemitraan strategis bersama Dewan Komisaris dan seluruh komitenya, dedikasi dan kerja keras dari seluruh insan PTSI, relasi bisnis yang terjalin baik dengan mitra bisnis, hingga keterlibatan pemangku kepentingan; diharapkan mampu menjadi modal dasar bagi PTSI untuk dapat terus melangkah ke depan dan meraih visinya untuk tumbuh berkembang di masa-masa yang akan datang.

Jakarta, 23 April 2019Atas nama Direksi PT Surveyor Indonesia (Persero),

On behalf of the Board of Directors of PT Surveyor Indonesia (Persero),

Dian M. noerDirektur Utama

President Director

Therefore, the Board of Directors’ composition at the end of 2018 is as follows:

For the trust given by the Shareholders, the Board of Directors expresses its highest gratitude.

Closing

By thanking the God Almighty, please allow the Board of Directors to express its gratitude to all of the cooperation that had been established throughout 2018. Trust from shareholders, strategic partnerships with the Board of Commissioners and all its committees, dedication and hard work from all PTSI employees, business relationship that is well-built with the business partners, to stakeholders involvement; are all expected to be able to become the basic capital for PTSI to continue moving forward and achieve its vision to grow in the future.



pertanggungjawaban Laporan tahunanAnnual Report Accountability Statement

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan 2018

PT Surveyor Indonesia (Persero)Accountability Statement of The Board of Commissioners and Directors for the 2018

Annual Report of PT Surveyor Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Surveyor Indonesia (Persero) tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan

Tahunan Perusahaan.

We the undersigned below hereby declare that all information in the 2018 Annual Report of PT Surveyor Indonesia (Persero) is presented in a complete and correct manner and we are fully accountable for the accuracy of the content of the

Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnyaThis statement is made truthfully

Jakarta, 23 April 2019Jakarta, 23 April 2019

DeWan KoMISarISBOARD OF COMMISSIONERS

Iman PambagyoKomisaris Utama


Susi Meyrista TariganKomisaris

Commissioner

Bambang Adi WinarsoKomisaris

Commissioner

Paulus PranantoKomisaris Independen

Independent Commissioner

Pertanggungjawaban Laporan TahunanAnnual Report Accountability Statement



Dian M. NoerDirektur Utama

President Director



Darwin AbasDirektur Komersial 2


Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Surveyor Indonesia (Persero) tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan

Tahunan Perusahaan.

We the undersigned below hereby declare that all information in the 2018 Annual Report of PT Surveyor Indonesia (Persero) is presented in a complete and correct manner and we are fully accountable for the accuracy of the content of the Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnyaThis statement is made truthfully

Jakarta, 23 April 2019

Jakarta, 23 April 2019

DIreKSIDIRECTORS

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan 2018

PT Surveyor Indonesia (Persero)Accountability Statement of The Board of Commissioners and Directors for the 2018

Annual Report of PT Surveyor Indonesia (Persero)

Rosmanidar ZulkifliDirektur Keuangan dan Perencanaan StrategisDirector of Finance and

Strategic Planning

62

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Sebagai BUMN yang bergerak dalam industri Testing, Inspection, Certification (TIC), PTSI turut berperan serta dalam program percepatan pembangunan ekonomi Indonesia melalui jasa Survei, Verifikasi, Inspeksi,Sertifikasi dan Konsultansi.

As an SOE engaged in Testing, Inspection, Certification (TIC) industry, PTSI also has a role in the acceleration program of Indonesia’s economic growth through Survey, Verification, Inspection, Certification,.and Consultation services

63

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Profil Perusahaan

Profile ComPany

64

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

InformasI UmUm dan IdentItas PerUsahaanGeneral InformatIon and Company IdentIty

nama PerusahaanCompany Name

PT surveyor indonesia (Persero)

Tanggal PendirianDate of Establishment1 Agustus 1991August 1, 1991

Dasar hukum PendirianLegal Basis of Incorporation

Akta Pendirian No. 154 tanggal 29 Juli 1991 yang dibuat di hadapan Muhani Salim, SH., Notaris yang berkedudukan di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Akta No. 20 tanggal 6 November 1991 di hadapan notaris yang sama.Deed of Incorporation No. 154 dated 29 July 1991, made before Muhani Salim, SH., a Notary domiciled in Jakarta, which was then amended by Deed No. 20 dated 6 November 1991 made before the same notary.

Kegiatan usahaLine of Business

Melakukan kegiatannya pada bidang Survei, Verifikasi, Inspeksi, Sertifikasi dan Konsultansi dengan proses bisnis secara umum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Proses Bisnis terkait Operasional dan Proses Bisnis yang terkait dengan Pembuatan Kebijakan Perusahaan.Conducting activities in the fields of Survey, Verification, Inspection, Certification and Consultancy in which the business process is generally divided into 2 (two), which are Business Process related to Operations and Business Process related to Company Policy Making.

Modal DasarAuthorized Capital

Rp50.000.000.000,-Rp50,000,000,000.

Jaringan usahaBusiness Network

11 kantor cabang dalam negeri dan 1 kantor cabang di luar negeri11 domestic branch offices and 1 overseas branch office

Karyawan TetapPermanent Employees

2.158 orang (2018)2,158 employees (2018)

Modal Ditempatkan dan Disetor PenuhSubscribed and Fully-Paid Capital

Rp25.000.000.000,-Rp25,000,000,000

KepemilikanOwnership

• Negara/Pemerintah Republik Indonesia 85,12%• Societe Generale de Surveillance SA 10,40%• PT Sucofindo (Persero) 4,48%• State/Government of Republic of Indonesia 85.12%• Societe Generale de Surveillance SA 10,40%• PT Sucofindo (Persero) 4,48%

alamatAddress

Graha Surveyor Indonesia Lt. 4-11Jl. Gatot Subroto Kav. 56Jakarta 12950 Indonesia

Telepon / Phone : +62-21-526 5526Faksimili / Facsimile : +62-21-526 5525Surel / Email : [email protected] Web / Website : www.pp-properti.com

Media Sosial / Social Media

Surveyor Indonesia

@surveyor_id

@surveyor.id

PT Surveyor Indonesia

sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Arif Wardhana Soedjono Telp | Phone : +62-21 526 55 26Fax | Facsimile : +62-21 526 55 31Surel | Email : [email protected]

65


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

rIwayat sIngkat sUrveyor IndonesIaBrIef HIstory of surveyor IndonesIa

Kilas sejarah surveyor indonesia

PT Surveyor Indonesia (Persero), atau disebut “PTSI”, atau disebut juga “Perusahaan”, didirikan pada tanggal 1 Agustus 1991 sebagai suatu badan usaha bersama antara Pemerintah Republik Indonesia, PT Sucofindo (Persero) dan Societe Generale de Surveillance, SA (SGS), berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967, Undang-Undang No. 11 Tahun 1970, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1991 dan Persetujuan Presiden Republik Indonesia No. B-243/Pres/7/1991 tanggal 25 Juli 1991, melalui Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman modal No. 208/I/PMA/1991 tanggal 27 Juli 1991.

Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Notaris Muhani Salim, SH, No. 154 tanggal 29 Juli 1991 yang berkedudukan di Jakarta, yang kemudian diubah dengan akta No. 20 tanggal 6 November 1991 di hadapan notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7104HT.01.01 tanggal 26 November 1991 dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 10 Januari 1992 Tambahan No. 120/1991.

surveyor indonesia at a Glance

PT Surveyor Indonesia (Persero), or “PTSI”, also called “Company”, was incorporated on 1 August 1991 as a joint venture between the Government of the Republic of Indonesia, PT Sucofindo (Persero), and Societe Generale de Surveillance, SA (SGS ), pursuant to the Foreign Capital Investment Law No. 1 of 1967, Law No. 11 of 1970, Government Regulation No. 45 of 1991, and Approval from the President of the Republic of Indonesia No. B-243/Pres/7/1991 dated 25 July 1991, through Notification Letter of Presidential Approval from the Chairman of the Capital Investment Coordinating Board No. 208/I/PMA/1991 dated 27 July 1991.

The Company was incorporated based on Notarial Deed of Muhani Salim, SH, No. 154 dated 29 July 1991, domiciled in Jakarta, which was then amended based on Deed No. 20 dated 6 November 1991 made before the same notary. The deed of incorporation and its amendment had obtained ratification from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia under the Decree No. C2-7104HT.01.01 dated 26 November 1991 and has been announced in Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 3 dated 10 January 1992, Supplement No. 120/1991.The incorporation of PTSI is done with the mission to assist the

66

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Pendirian PTSI dilakukan dengan misi membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam memperlancar aliran barang modal dan peralatan ke Indonesia dari seluruh dunia melalui jasa pemeriksaan pra-pengapalan yang bertaraf internasional. Sejak bulan April 1997, PTSI merumuskan misi sebagai perusahaan jasa survei dalam arti yang lebih luas.

Kini PTSI kian mantap mencapai visi menjadi perusahaan Independent Assurance kelas dunia. Sebagai perusahaan pemberi jaminan kepastian yang tidak memihak dalam setiap transaksi (Independent Assurance), PTSI memiliki pengalaman melayani pasar jasa tersebut, didukung oleh sumber daya manusia dengan kompetensi tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan PTSI.

Layanan Independent Assurance dari PTSI difokuskan pada 5 (lima) sektor yaitu industri dan perdagangan, energi dan sumber daya mineral, telematika, transportasi, pertanian, kehutanan, kelautan dan lingkungan hidup. Kompetensi dalam kelima sektor tersebut mencakup 6 (enam) bidang jasa, yaitu industri dan fasilitas, pemerintahan dan institusi, sertifikasi keselamatan dan jasa umum, migas dan petrokimia, mineral dan batubara, serta energi dan sistem pembangkit listrik.

Dalam melaksanakan kegiatan Independent Assurance, PTSI berhasil meraih akreditasi ISO 17020 dan ISO 17025 untuk kegiatan Inspeksi dan pengujian laboratorium. Sistem manajemen yang diterapkan saat ini telah memenuhi persyaratan ISO 9001 dan OHSAS 18001 serta SMK3 yang didukung 125 tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu serta dukungan kerjasama dari berbagai lembaga nasional dan internasional.

Melalui pengalaman di berbagai bidang, PTSI telah membangun pengetahuan luas dalam proses bisnis yang membuat PTSI mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan khusus dari pengguna jasa. PTSI terus melakukan inovasi jasa-jasa baru dengan dukungan teknologi sehingga memberi nilai tambah kepada pelanggan. Jasa-jasa inovatif ini mempunyai manfaat yang sesuai dan memberi kontribusi yang strategis bagi kepentingan nasional dalam jangka panjang.

PTSI berkantor pusat di Jakarta dan memiliki 11 kantor cabang di seluruh Indonesia dan 1 (satu) kantor cabang di SIngapura yang menyediakan layanan baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk memastikan penyajian jasa yang optimal, jaringan internasional PTSI didukung oleh sejumlah mitra kerja dari seluruh dunia yang memiliki reputasi internasional di bidangnya masing-masing.

informasi tentang Perubahan nama Perusahaan

Sejak berdirinya hingga saat ini, PTSI tidak pernah melakukan pergantian nama, yaitu PT Surveyor Indonesia (Persero).

Government of the Republic of Indonesia in facilitating the flow of capital goods and equipment to Indonesia from all over the world through international-class pre-shipment inspection service. Since April 1997, PTSI has formulated its mission as a survey services company in a broader sense.

Now, PTSI is steadily achieving its vision of becoming a world class Independent Assurance company. As an impartial assurance company in every transaction (Independent Assurance), PTSI has experience serving such service market, supported by human resources with high competence in providing the best service for PTSI customers.

PTSI’s Independent Assurance service is focused on 5 (five) sectors, which are industry and trade, energy and mineral resources, telematics, transportation, agriculture, forestry, marine and the environment. Competencies in these five sectors cover 6 (six) services areas, which are industry and facilities, government and institutions, safety certification and general services, oil and gas and petrochemical, mineral and coal, and energy and power generating system.

In conducting Independent Assurance activities, PTSI successfully achieved ISO 17020 and ISO 17025 accreditation for Inspection and laboratory testing activities. The current management system applied has met the requirements of ISO 9001 and OHSAS 18001 as well as SMK3 supported by 125 experts from various disciplines and cooperation support from various national and international institutions.

Through experience in various fields, PTSI has built extensive knowledge in business processes that makes PTSI able to provide services tailored to the specific needs of the service users. PTSI continues to innovate new services with technology support so as to add value to customers. These innovative services have appropriate benefits and provide a strategic contribution to the national interest in the long term.

PTSI is headquartered in Jakarta and has 11 branch offices throughout Indonesia and 1 (one) branch office in Singapore providing services in domestic and overseas markets. To ensure optimal service delivery, PTSI’s international network is supported by a number of partners from all over the world with international reputation in their respective fields.

information on Change of Company’s name

Since its incorporation until now, PTSI has never made any changes of its name, namely PT Surveyor Indonesia (Persero).

67


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

BIdang UsahalIne of BusIness

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir diubah melalui Akta No. 29 tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Vera Dewi Rochyati SH., MKn., notaris di Depok, Jawa Barat, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTSI adalah melakukan usaha di bidang Survei, Verifikasi, Inspeksi, Sertifikasi dan Konsultansi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya PTSI untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan dan/atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PTSI dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Based on the Company’s Articles of Association, which was lastly amended by Deed No. 29 dated 28 June 2011 made before Vera Dewi Rochyati SH., MKn., a Notary in Depok, West Java, the objectives and purposes as well as the business activities of PTSI are to conduct business in the fields of Survey, Verification, Inspection, Certification, and Consultancy as well as to optimize the utilization of PTSI resources to produce high quality goods and/or services with strong competitiveness to obtain and/or pursue profits in order to increase PTSI value by applying the principles of Limited Liability Company.

In order to achieve such objectives and purposes, the Company’s business activities can be seen in the table below.

68

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis


Telah/Belum Dijalankan

Operating/Not Yet Operating

KeteranganInformation

Melakukan kegiatan survei yang meliputi perencanaan, pengawasan pemeriksaan, validasi, verifikasi, audit dan konsultasi/pengkajian menentukan nilai dan/atau harga-harga secara independenConducting survey activities which include planning, inspection supervision, validation, verification, audit and consultation/assessment to determine value and/or prices independently

v Kegiatan survei yang meliputi perencanaan, pengawasan pemeriksaan, validasi, verifikasi, audit, dan konsultasi/pengkajian seperti Marine Survey, Survey Geologi dan Geoteknik dan Survei Pemetaan Laut, Darat dan UdaraSurvey activities which include planning, monitoring, inspection, validation, verification, auditing, and consultation/assessment such as Marine Survey, Geological Survey, and Geotechnical, as well as Marine, Land, and Air Mapping Surveys

Menyediakan/melakukan jasa pemeriksaan pra-pengapalan dan jasa-jasa yang berhubungan untuk menunjang pemeriksaan pra-pengapalanProviding/conducting pre-shipment inspection services and services related to support pre-shipment inspection

v Kegiatan pemeriksaan pra-pengapalan berupa Verifikasi Impor merupakan verifikasi atau penelusuran teknis yang meliputi keterangan mengenai negara pembuat barang, spesifikasi barang yang mencakup nomor HS, uraian barang dan komposisi bahan, jumlah dan jenis barang serta waktu pengapalan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor, untuk digunakan oleh importir sebagai salah satu kelengkapan dokumen impor dalam rangka proses ‘Customs Clearance’ di pelabuhan tujuan.Pre-shipment inspection activities in the forms of Import Verification are verification or technical inquiry which includes information about the goods producing country, goods specifications including HS number, description of goods and composition of materials, quantity and type of goods and shipping times, which are outlined in the forms of Surveyor Reports, to be used by the importer as one of the completeness of import documents in the framework of ‘Customs Clearance’ process at the destination port.

Melakukan kegiatan inspeksi dan sertifikasi yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penjaminan dan pengendalian mutu, validasi, verifikasi, audit, fumigasi dan konsultasi atau pengkajian yang berkaitan atas kualitas, kuantitas, kondisi, komiditi atau objek usaha dalam upaya menentukan nilai dan/atau harga secara independenConducting inspection and certification activities including planning, supervision, inspection, testing, assurance and quality control, validation, verification, audit, fumigation, and consultation or assessment related to quality, quantity, condition, commodity or business object in an effort to determine value and/or price independently

v Kegiatan inspeksi dan sertifikasi berupa Quantity and Quality Survey Komoditi Mineral dan Batubara, Studi Kelayakan Tambang, NDT Conventional and Advanced, Riksa Uji K3. Independent Verification Services (Project Management Consultation, QA/QC Inspeksi), Sertifikat Laik Operasi: Pembangkit dan GarduI nduk, Transmisi, Distribusi, Pelanggan Besar dan MenengahThe inspection and certification activities in the forms of Quantity and Quality of Mineral and Coal Commodity Survey, Mine Feasibility Study, Conventional and Advanced NDT, OHS Test Examination. Independent Verification Services (Project Management Consultation, QA/QC Inspection), Operational Worthy Certificate: Power plants and Substations, Transmission, Distribution, Large and Medium Customers

Melakukan jasa-jasa yang meliputi:Conducting services which include:

Pelayanan manajemen mutu dan lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), manajemen risiko.Quality and environmental management services, Occupational Health and Safety (OHS), risk management.

v Jasa pelayanan di bidang manajemen mutu dan lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan manajemen risiko berupa pelatihan, konsultasi, dan audit.Services in the field of quality management and environmental, Occupational Health and Safety (OHS), and risk management in the forms of training, consulting, and auditing.

Bidang Usahaline of Business

69


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting





Konsultasi investasi dan perdagangan.Investment and trade consultancy.

v Jasa konsultasi investasi dan perdagangan berupa kajian seperti studi kelayakan Highest Best Use.Investment and trade consulting services in the form of studies such as the Highest Best Use feasibility study.

Konsultasi pertambangan umum dan migas.General mining and oil and gas consultations.

v Jasa konsultasi pertambangan umum dan migas antara lain perencanaan, pemetaan dan pengawasan tambang, Environmental Baseline Analysis Study, Pengelolaan Limbah Pemboran dan Produksi Migas serta Waste Management.General mining and oil and gas consulting services including planning, mapping, and mine supervision, Environmental Baseline Analysis Study, Management of Oil and Gas Drilling and Production Waste as well as Waste Management.

Pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi.Training, competency test, and certification.

v Jasa pelatihan berupa pelatihan terkait sistem manajemen.Training services in the form of training related to management systems.

Penyediaan sumber daya manusia yang terkait dengan bidang usaha Perusahaan.Providing human resources related to the Company's business field.

v Jasa penyediaan sumber daya manusia (man power supply) untuk pekerjaan inspeksi Services for providing human resources (manpower supply) for inspection work

Konsultasi kegiatan teknik rekayasa bangunan sipil, rekayasa hidrolik, rekayasa lalu lintas, rekayasa listrik, dan rekayasa elektronik.Consultation of engineering activities of civil building, hydraulic engineering, traffic engineering, electrical engineering, and electronic engineering.

v Jasa konsultasi kegiatan teknik rekayasa bangunan sipil berupa Penyusunan Masterplan Infrastruktur, Inspeksi Konstruksi Bangunan, Kehandalan Infrastruktur (Engineering & Assessment FS, FEED & DEDC), Supervisi Konstruksi dan Project Management Supervision.Consulting services for civil construction engineering activities in the form of Infrastructure Master Plan, Building Construction Inspection, Infrastructure Reliability (Engineering & Assessment FS, FEED & DEDC), Construction Supervision, and Project Management Supervision.

Konsultasi penyelidikan geologi serta survei dan pemetaan.Consultation of geological investigations as well as surveys and mapping.

v Jasa konsultasi penyelidikan geologi serta survei dan pemetaan berupa Survey Geologi dan Geoteknik dan Survei Pemetaan Laut, Darat dan Udara.Geology investigation consulting services as well as surveys and mapping in the form of Geological and Geotechnical Survey, and Marine, Land, and Air Mapping Surveys.

Konsultasi dan penyediaan data/informasi bisnis.Consultation and provision of business data/information.

v Jasa konsultasi dan dan penyediaan data/informasi bisnis antara lain jasa due diligence dan manajemen asset.Consulting services and provision of business data/information include due diligence and asset management services.

Konsultasi dan pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan database.Consultations and services related to database development.

v Jasa konsultasi dan pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan database berupa kegiatan survei dengan IT Laverage (aplikasi sistem informasi manajemen)Consulting and services related to database development in the form of survey activities with IT Leverage (management information system applications)

70

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis





Jasa pengujian laboratorium.Laboratory testing services.

v Jasa laboratorium untuk pengujian komoditi mineral dan batubara (Laboratorium Mineral dan Batubara, pengujian pelumas (Laboratorium Pelumas) dan analisa air dan udara (Laboratorium Lingkungan)Laboratory services for testing mineral and coal commodities (Mineral and Coal Laboratories), lubricant testing (Lubricant Laboratory), and water and air analysis (Environmental Laboratory)

Jasa analisis dan uji teknis lainnya yang meliputi: Inspeksi Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Uji Mekanikal, Uji Elektrikal dan Uji Kimia.Analytical services and other technical tests which include: Technical Inspection of Electric Power Installation, Mechanical Test, Electrical Test, and Chemical Test.

v Jasa analisis dan uji teknis Instalasi Tenaga Listrik berupa Supervisi Konstruksi Migas dan Pembangkit Listrik, Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan/Terminal Khusus Migas dan Pembangkit, Asessmen Dermaga/Jetty pada terminal khusus Migas dan Pembangkit, Sertifikat Laik Operasi: Pembangkit dan GarduI Induk, Transmisi, Distribusi, Pelanggan Besar dan Menengah.Analysis and technical testing services of Electric Installation in the form of Supervision of Oil and Gas Construction and Power Generation, Preparation of Master Plans of Ports/Special Terminals for Oil and Gas and Power Generators, Assessment of Pier/Jetty at special terminals for Oil and Gas and Power Generators, Operational Worthiness Certificate: Power Generators and Substation, Transmission, Distribution, Medium and Large Customers.

Kegiatan konsultasi manajemen lainnyaOther management consulting activities

v Jasa konsultasi manajemen berupa konsultasi pembangunan sistem manajemen ISO 9001 dan SMK3.Management consulting services in the form of consultancy of the development of ISO 9001 and OHSMS management systems.

Jasa perancangan khusus.Special design services.

v Jasa perancangan khusus merupakan jasa perancangan yang diberikan sesuai kebutuhan penggunaSpecial design services, which mean design services provided according to user’s needs

Jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnyaOther professional, scientific, and technical services

v Jasa profesional, ilmiah dan teknis antara lain Quality of Service Operator Selular, Remaining Life Assesment (RLA), Risk Based Inspection (RBI) Inspection, Pipeline Integrity Management System (PIMS) dan Verifikasi Smelter.Professional, scientific, and technical services among others Service Quality of Cellular Operator, Remaining Life Assessment (RLA), Risk-Based Inspection (RBI), Pipeline Integrity Management System (PIMS), and Smelter Verification.

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PTSI untuk penyewaan properti dan peralatan serta pengusaha sarana dan prasarana yang dimiliki.Optimization of resource utilization owned by PTSI for leasing of property and equipment as well as entrepreneur of the facilities and infrastructure owned.

v Jasa penyewaan properti meliputi penyewaan ruang kantor di Graha Surveyor Indonesia dan Gedung L’Avenue, Record Management.Property rental services include leasing office space at Graha Surveyor Indonesia and L’Avenue Building, Record Management.


71


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

seGMen usaha

Berdasarkan Keputusan Direksi PTSI No. 007/DRU-V/DSDM/2015 tentang Addendum Ke-Sembilan Keputusan Direksi No. 001/DRU-SP/DSDM/I/2012 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2012, PTSI membuat perubahan pada nomenklatur Unit Bisnis yang berpengaruh terhadap kebijakan sektor usaha atau segmen operasi PTSI. Sektor usaha atau segmen operasi melalui Unit Bisnis PTSI terbagi menjadi 4 (empat), yaitu Migas dan Sistem Pembangkit, Penguatan Institusi dan Kelembagaan, Mineral dan Batubara, serta Infrastruktur.

Migas dan sistem Pembangkit

Oil and Gas and Generating System

Penguatan institusi dan Kelembagaan

Institutions and Institutional Strengthening

seGMenSegment

INDEPENDENT ASSURANCE

Mineral dan Batu BaraMinerals and Coal

infrastrukturInfrastructure

ProDuK Dan Jasa

Perusahaan memiliki beberapa produk atau jasa dengan melakukan verifikasi, inspeksi, survei, konsultasi, konsultansi, testing dan sertifikasi terkait pada beberapa sector industry seperti yang tercantum di bawah ini:

sektor Mineral dan Batubara

VerifikasiPerusahaan melakukan Verifikasi Ekspor Produk Mineral dan Batubara, dimana ruang Lingkup Pekerjaan Inspeksi pada mineral pertambangan lazimnya mencakup pengecekan atas kuantitas dan kualitas. Kegiatan verifikasi ini berlangsung dalam beberapa tahapan antara lain kegiatan di lokasi penambangan, pemrosesan maupun dalam proses pengiriman. Semua kegiatan verifikasi kuantitas ataupun kualitas dilakukan secara seksama dan akurat.

inspeksi1. Laboratorium Mineral dan Batubara Pengawasan Produksi

(Inspeksi), dalam layanan jasa ini, PTSI melengkapi peralatan laboratorium batubara serta mineral yang tedrakreditasi oleh KAN, ISO 17025:2008.

2. Stockpile Management, lingkup kerja yang ditawarkan: Pengaturan penempatan komoditas, Pengecekan temperatur batubara, Sampling dan analisa, Pengaturan blending, dan Pengawasan proses bongkar muat komoditas

Business seGMenT

Based on PTSI Board of Director’s Decree No. 007/DRU-V/DSDM/2015 on the Ninth Addendum of the Board of Director’s Decree No. 001/DRU-SP/DSDM/I/2012 on Improving the Company’s Organizational Structure In 2012, PTSI made changes to the Business Unit nomenclature affecting the business sector policy or PTSI operating segment. The business sector or operating segment through PTSI Business Unit is divided into 4 (four), which are Oil and Gas and Generating System, Institutions and Institutional Strengthening, Minerals and Coal, and Infrastructure.

ProDuCTs anD serViCes

The Company has several products or services by verifying, inspecting, surveying, consulting, consultancy, testing, and certification related to several industry sectors as listed below:

Mineral and Coal sector

VerificationThe Company verifies the export of mineral and coal products, where the scope of inspection work on mining minerals typically includes checking on quantity and quality. This verification activity takes place in several stages, such as activities at the mine site, processing, and in the delivery process. All quantity or quality verification activities are performed thoroughly and accurately.

inspection1. Laboratory of Mineral and Coal Production Supervision

(Inspection), in this service, PTSI equips laboratory equipment of coal and minerals accredited by KAN, ISO 17025: 2008.

2. Stockpile Management, the scope of work offered: Arrangement of commodity placement, checking of coal temperature, Sampling and analysis, blending arrangement, and Supervision of loading and unloading process of commodities

72

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

3. Volumetrik Survey, jasa layanan yang diberikan: melakukan scanning area stockpile dengan menggunakan 3D laser scanner, dan melakukan pengolahan data dengan menggunakan software

4. Survei Explorasi Tambang Mineral Batubara, merupakan validasi atas semua data atas semua data singkapan apabila ada, lubang bor, penamaan lapisan batubara. Melakukan interpretasi struktur geologi, mengambil semua data singkapan dan lubang bor untuk dijadikan pertimbangan. Melalui jasa ini, PTSI menyiapkan Tenaga Ahli Teknik Pertambangan

5. Survei Geoteknik dan Geofisik, merupakan supervisi pada lubang bor dan sampling geoteknik. Melalui jasa ini, PTSI menyiapkan Tenaga Ahli Teknik Pertambangan

KonsultasiDue Dilligence Tambang Mineral Batubara, untuk mendapatkan suatu gambaran atau informasi aspek hukum mengenai suatu lahan tambang sehingga hasil due diligence merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan.

sektor infrastruktur

inspeksi1. Aviation Inspection, PTSI sudah ditetapkan sebagai Lembaga

Inspeksi Keselamatan Heliport Beregister yang tertuang dalam Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan No. 004/SLIK-DBU/XI/2013.

2. Quality of Service Operator Selular, PTSI memiliki peralatan ukur berlisensi resmi dari Nemo Anite Teknisi Perangkat Ukur berpengalaman dalam mengoperasikan alat ukur yang digunakan Tim Reporting dan Analisa dilakukan oleh tenaga yang berpengalaman memiliki pengalaman QOS di beberapa operator seluler, seperti Indosat, Telkom, Axis, dll.

3. Jembatan, Jalan dan gedung, PTSI memiliki peralatan terkini dalam rangka pemastian hasil evaluasi kegiatan berupa Hammer Test, Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) Pundit dan Rebar Locator dengan Profometer, PTSI juga Memiliki personil yang terlatih dan berpengalaman

4. Asset Integrity Management, suatu kegiatan pengelolaan asset yang terintegrasi pada industri Infrastruktur. PTSI memiliki ternaga ahli yang kompeten dan perlatan pendukung yang memadai serta pengalaman kerja.

5. Statutory Inspection untuk Instalasi dan peralatan Listrik (Non K3), merupakan suatu kegiatan inspeksi peralatan kelistrikan akibat diberlakukannya suatu peraturan atau undang undang. PTSI memiliki Tenaga Ahli level II dan III yang berpengalaman serta ditunjang dengan peralatan operasi yang modern.

Konsultansi1. Front End Engineering Design (FEED), Basic engineering

yang dilakukan setelah selesainya Conceptual Design atau Feasibility Study dari suatu fasilitas Infrastruktur. Produk jasa ini masih dalam proses pengembangan.

3. Volumetric Survey, services provided: scanning the stockpile area using 3D laser scanner, and performing data processing using software

4. Survey of Coal Mineral Mining Exploration is a validation of all data on all outcrop data if any, drill holes, naming coal seams. Conduct an interpretation of the geological structures, retrieve all outcrop data and drill holes for consideration. Through this service, PTSI prepares Experts on Mining Engineering

5. Geotechnical and Geophysical Survey is a supervision of drill holes and geotechnical sampling. Through this service, PTSI prepares Experts on Mining Engineering

ConsultationDue Diligence of Coal Mineral Mine, to obtain a description or information of legal aspect about a mine so that the due diligence result becomes one of the considerations for the interested parties.

infrastructure sector

inspection1. Aviation Inspection, PTSI has been designated as the

Registered Heliport Safety Inspection Agency as stipulated in the Certificate of Safety Inspection Agency No. 004/SLIK-DBU/XI/2013.

2. Service Quality of Cellular Operator, PTSI has the officially-licensed measuring equipment from Nemo Anite Measurement Equipment Technicians who are experienced in operating the measuring equipment used by the Reporting and Analysis Team conducted by experienced personnel having QOS experience in some of the cellular operators such as Indosat, Telkom, Axis, etc.

3. Bridges, Roads and Buildings, PTSI has the latest equipment in order to ensure the results of the evaluation of activities such as Hammer Test, Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) Pundit and Rebar Locator with Profometer, PTSI also has trained and experienced personnel

4. Asset Integrity Management, an integrated asset management activity in the Infrastructure industry. PTSI has competent experts and adequate supporting equipment and work experience.

5. Statutory Inspection for Electrical Installation and Equipment (Non K3), is an inspection activity of electrical equipment due to the enactment of a law or regulation. PTSI has Experts Level II and III who are experienced and supported with modern operational equipment.

Consultancy1. Front End Engineering Design (FEED), Basic engineering

conducted after the completion of the Conceptual Design or Feasibility Study of an Infrastructure facility. This service product is still in development process.


73


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

2. Detail Engineering Design, merupakan produk digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruks. Produk jasa ini masih dalam proses pengembangan.

3. Project Management, PTSI memilki tenaga konsultan yang berpengalaman serta memiliki pengalaman dibeberapa kegiatan seperti konsultan Independen Palapa Ring Tengah dan Barat, PERINUS.

4. QA/QC Supervisi, jasa asistensi teknis dan nasihat terkait kualitas dan pemastian perencanaan selama life cycle kegiatan konstruksi. Produk jasa ini masih dalam proses pengembangan.

5. Supervisi Konstruksi, PTSI sudah memiliki beberapa pengalaman dalam rangka kegiatanSupervisi konstruksi diantaranya supervisi proyek pembangunan dermaga ASDP di Bakahauni.

6. Study Pelabuhan dan Master Pelabuhan, Kegiatan Konsultansi dalam rangka penyusunan master plant pelabuhan. PT SI sudah mempunyai pengalaman dalam rangka penyusunan master plant dibeberapa pelanuhan.

7. Jasa Operation & Maintenance (O&M), Merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi dan perawatan suatu fasilitas industri atau pembangkit. Produk jasa ini masih dalam proses pengembangan.

Verifikasi1. ISPS Code Verification, Merupakan kegiatan pemastian

terhadap keamanan fasilitas pelabuhan (Port), kapal (Ship) dan perusahaan Pengapalan (Shipping Company). Keputusan Ditjen Perhubungan laut No. KL002/1/7/DJPL-17 tentang Perpanjangan Penetapan PT Surveyor Indonesia (Persero) sebagai Organisasi Pengamanan yang Diakui (Recognized Security Organization di bidang kapal dan fasilitas pelabuhan).

2. Verifikasi kemampuan Perusahaan (Vendor Assessment), memiliki SOP yang teruji, Verifikator yang berpengalaman dan tersebar dicabang PTSI serta pengalaman kerja baik di sektor pemerintah maupun swasta.

3. Verifikasi TKDN, Assessor PTSI sebagai pelaksana verifikasi TKDN merupakan tenaga ahli terlatih dan berpengalaman dengan latar belakang dari berbagai disiplin keilmuan teknik. PTSI telah berpengalaman melakukan Verifikasi TKDN sejak tahun 2000.

sertifikasi1. Sertifikasi Layak Operasi Pembangkit/ Jaringan/Distribusi

Listrik, PTSI sudah memiliki TA ahli Level II dan III untuk bidang Pembangkit listrik (PLTD, PLTG, PLTU, PLTA, PLTP), Peralatan kerja yang modern serta pengalaman seluruh wilayah kerja PTSI.

2. Sertifikasi Produk, Dalam proses pengembangan. Produk yang akan disertifikasi disesuaikan dengan Laboratorium yang sudah dimiliki PTSI.

3. Sertifikasi Usaha Pariwisata, Perusahaan memperoleh Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2. Detail Engineering Design, is a product used in making a detailed drawing of civil buildings such as buildings, swimming pools, roads, bridges, dams, and construction works. This service product is still in development process.

3. Project Management, PTSI has experienced consultant staffs and has experience in several activities such as Independent Consultant of Central and West Palapa Ring, PERINUS.

4. QA/QC Supervision, technical assistance services and advice regarding quality and planning assurance during the life cycle of construction activities. This service product is still in development process.

5. Construction Supervision, PTSI already has some experience in the framework of Supervision construction activities such as supervision of ASDP dock construction project in Bakahauni.

6. Study of Ports and Master Ports, Consultancy Activities in order to prepare the port master plant. PT SI already has experience in preparing master plant of several ports.

7. Operation & Maintenance Service (O&M), is an activity in the framework of operation and maintenance activities of an industrial facility or plant. This service product is still in development process.

Verification1. ISPS Code Verification, is an assurance activity on the

security of facilities of port, ship, and Shipping company. Decree of the Directorate General of Sea Transportation No. KL002/1/7/DJPL-17 on Extension of Establishment of PT Surveyor Indonesia (Persero) as a Recognized Security Organization in the fields of ship and port facility.

2. Verification of Company ability (Vendor Assessment), has proven SOP, experienced Verifiers scattered at PTSI branches as well as work experience in public and private sectors.

3. Verification of TKDN (domestic components), PTSI Assessors as executor of TKDN verification are skilled and experienced experts with background from various technical disciplines. PTSI has had experiences in conducting TKDN Verification since 2000.

Certification1. Eligible Operations Certification of Power Generating/

Network/Distribution, PTSI already has Experts Level II and III for Power Plant (Diesel Power Plant, Gas Power Plant, Steam Power Plant, Water Power Plant, Geothermal Power Plant), modern work equipment, and experience in the entire PTSI working areas.

2. Product Certification, in development process. The products to be certified are adjusted to the Laboratory owned by PTSI.

3. Tourism Business Certification, the Company obtained the Decree of the Minister of Tourism and Creative Economy

74

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

RI No. KM.47/HK.501/MPEK/2014 tentang Penunjukan dan Penetapan PT Surveyor Indonesia sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.

4. Sertifikasi Audit SMK3, PT Surveyor Indonesia (Persero) adalah Perusahaan BUMN yang ditunjuk Pemerintah melalui Surat Keputusan Menakertrans No. KEP. 14/M/DJPPKJ/III/2012 tentang perpanjangan sebagai penyelenggara Audit SMK3 siap membantu perusahaan lain dengan menawarkan jasa Audit SMK3 berdasarkan PP 50/2012 tersebut.

5. Sertifikasi Sistem Manajemen, merupakan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO. PTSI memiliki tenaga Konsultan yang berpengalam dan bersertifikat.

sektor Migas Dan sistem Pembangkit

inspeksiQuality dan Quantity (Minyak, gas dan bahan bakar lain serta Petrokimia), PTSI akan melakukan identifikasi dari produk tersebut baik terhadap mutu maupun jumlahnya dengan melakukan pengambilan sampling¸ pengukuran jumlah, penelitian terhadap cargo/container/compartemen/dll.1. Advanced NDT, Layanan PTSI di antaranya adalah corrosion

mapping, phased array and Long Range Ultrasonics (LRUT), ToFD (time of flight diffraction); detection of hydrogen induced cracking and high temperature hydrogen attack, Tube Inspection on site metallography and ACFM (alternating current field measurement).

2. Riksa Uji K3, dilakukan dalam rangka meningkatkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta meningkatkan produktifitas perusahaan guna menangani masalah kecelakaan kerja di tempat kerja serta mewujudkan produktifitas kinerja secara optimal. PTSI telah berpengalaman dalam kegiatan sejenis di berbagai perusahaan.

3. Aset Integrity Manajemen, Dalam memenuhi keinginan pelanggan, PTSI menggabungkan desain, rekayasa teknik dan operasional secara utuh.

4. Underwater Inspection, PTSI dalam tahap pengembangan pekerjaan-pekerjaan inspeksi bawah laut. Dalam tahap pengembangan ini, dilakukan kerjasama pengembangan dan pemasaran dengan mitra afiliasi luar negeri.

TestingLaboratorium Core Analysis, Laboratorium Migas dan Laboratorium Petrokimia, PTSI dalam tahap pengembangan bisnis untuk membuat laboratorium Migas sebagai tuntutan pekerjaan-pekerjaan khususnya dalam menopang kegiatan Q&Q Migas dan VPTEI Migas & BBL. Selama ini, pekerjaan tersebut dikerjasamakan dengan laboratorium terkreditasi lainnya.

Konsultasi1. Topografi dan Batimetri, PTSI telah melaksanakan pekerjaan

sejenis di antaranya di PT Pertamina, Genting Oil Carsuri dan PT Pelindo.

2. Survei Geologi, Geoteknik dan Geofisik (3G), PTSI memberikan pelayanan berupa: Survei Seismik, Survei dengan Metode Kelistrikan, Survei dengan Metode

RI No. KM.47/HK.501/MPEK/2014 on the Appointment and Establishment of PT Surveyor Indonesia as a Tourism Business Certification Institute.

4. SMK3 Audit Certification, PT Surveyor Indonesia (Persero) is an SOE Company designated by the Government through Decree of Minister of Manpower and Transmigration No. KEP. 14/M/DJPPKJ/III/2012 on extension as the organizer of SMK3 Audit, ready to assist other companies by offering SMK3 Audit services pursuant to PP 50/2012.

5. Management System Certification, is a certification of ISO Quality Management System. PTSI has experienced and certified Consultants.

oil and Gas and Generating system sector

inspectionQuality and Quantity (Oil, gas, and other fuels as well as Petrochemicals), PTSI will identify the product both towards the quality and quantity by taking sampling¸ measuring amount, researching on the cargo/container/compartment/etc.

1. Advanced NDT, PTSI services include corrosion mapping, phased array and Long Range Ultrasonics (LRUT), ToFD (time of flight diffraction); detection of hydrogen induced cracking and high temperature hydrogen attack, Tube Inspection on site metallography and ACFM (alternating current field measurement).

2. Examination of K3 Test is conducted in order to improve the Occupational Safety and Health Management System (SMK3), to improve the company’s productivity to handle occupational accident problem in the workplace, and to realize the optimal performance productivity. PTSI has experiences in similar activities in various companies.

3. Asset Integrity Management, in fulfilling customer’s needs, PTSI combines design, technical engineering, and operational all intact.

4. Underwater Inspection, PTSI is in the development stage of sub-sea inspection work. In this development stage, joint development and marketing cooperation with foreign affiliated partners is undertaken.

TestingCore Analysis Laboratory, Oil and Gas Laboratory, and Petrochemical Laboratory, PTSI is in the business development stage to make oil and gas laboratory as job demand especially in supporting activities of Q&Q Oil & Gas and VPTEI Oil & Gas & BBL. During this time, the work is in collaboration with other accredited laboratories.

Consultation1. Topography and Bathymetry, PTSI has performed similar

work, among others, in PT Pertamina, Genting Oil Carsuri, and PT Pelindo.

2. Geological, Geotechnical, and Geophysical (3G) Survey, PTSI provides services such as: Seismic Survey, Survey with Electricity Method, Survey with Electromagnetic Waves


75


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Gelombang Elektromagnet, Survei Magnetic, Survei Gravity, Survei kegempaan, Survei kegunung apian, dan lainnya.

3. Audit Energi, PTSI telah berpengalaman dalam kegiatan audit energy diantaranya Survei Kelistrikan Bandara Soekarno hatta, Audit Kinerja Teknologi Industri Gula Rafinasi dan Survei Green House Gas.

4. Energy Services Company (ESCO), lingkup pekerjaan ESCO antara lain memberikan saran/konsultansi, melakukan assessment (audit energi), Feasibility Study (FS), Investment Grade Audit (IGA), Detailed Engineering Design (DED), Procurement, Installation, Commissioning, Operation & Maintenance (O&M), Measurement & Verification (M&V), Performance Guarantee dan Financial Assistance.

5. Pelatihan dan Pembinaan K3, Lingkup pekerjaan yang ditawarkan antara lain Pelatihan AK3 Umum, Pelatihan penyusunan HIRARC, HIRADC, JSA dan Pelatihan penyusunan SMK3.

6. Pengawasan Lifting Minyak mentah, PTSI telah dipercaya oleh perusahaan global dalam melaksanakan kegiatan sejenis diantaranya Cargo Monitoring Pertamina (Persero), Cargo monitoring Pertamina Transkontinental – TNI AL dan Pengawasan Lifting Minyak mentah SKK Migas.

7. Lidar dan Photo Udara, Lingkup pekerjaan yang ditawarkan PTSI diantaranya Akuisisi Foto Udara, Perekaman video udara menurut jalur terbang, Digitasi Citra/foto Udara, Pengolahan data GPS, Pengolahan data.

8. Proses Safety Control Management (PSCM), Process Safety Management Services adalah layanan jasa PTSI dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen dan sistem untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengontrol bahaya pada suatu proses untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang berhubungan dengan proses tersebut.

9. Front End Engineering Design (FEED), PTSI telah berpengalaman dalam kegiatan sejenis diantaranya FEED pembangunan CNG di Palembang Ditjen Migas, FEED SPM Soekarno – Hatta PT Pertamina serta FEED & DEDC Pembangunan Jaringan Gas Cilegon

10. Detail Engineering Design, Lingkup yang ditawarkan oleh PTSI diantaranya Memberikan asistensi pada pembelian peralatan utama dan pendukungnya, Pembuatan dan Pengembangan Piping dan Diagram Instrumen yang akan dirilis untuk konstruksi, Pembuatan dan Pengembangan gambar pipa rinci, termasuk isometrics dan perhitungan stress, Pengembangan gambar rinci terkait dengan instrumentasi, fasilitas listrik dan pekerjaan sipil, manajemen penyeleksian vendor, Rencana monitoring biaya dan jadwal prosedur Start-up.

11. Project Management12. Vendor Assessment13. QA/QC Supervisi14. Jasa Operation & Maintenance (O&M), PTSI sedang

melakukan pengembangan jasa ini khususnya di Pembangkit Listrik. Sudah dilakukan persiapan-persiapan untuk memenuhi persyaratan sesuai regulasi yang berlaku.

15. Supervisi Konstruksi16. Study Pelabuhan dan Master Pelabuhan, PTSI memiliki

layanan yang berhubungan dengan kegiatan ini di antaranya survei persiapan lahan, Studi Pelabuhan, Soil &

Method, Magnetic Survey, Gravity Survey, Seismic Survey, Volcanic Survey, and others.

3. Energy Audit, PTSI has had experiences in energy audit activities such as Soekarno Hatta Airport Electrical Survey, Performance Audit of Refined Sugar Industry Technology and Green House Gas Survey.

4. Energy Services Company (ESCO), ESCO’s scope of work includes advice/consultancy, conducting assessment (energy audit), Feasibility Study (FS), Investment Grade Audit (IGA), Detailed Engineering Design (DED), Procurement, Installation, Commissioning, Operation & Maintenance (O&M), Measurement & Verification (M&V), Performance Guarantee and Financial Assistance.

5. K3 Training and Development, Scope of work offered includes General AK3 Training, Training of drafting HIRARC, HIRADC, JSA, and SMK3.

6. Supervision of Crude Oil Lifting, PTSI has been trusted by global companies in carrying out similar activities such as Cargo Monitoring of Pertamina (Persero), Cargo monitoring of Pertamina Transkontinental - Indonesian Navy and Crude Oil Lifting Control of SKK Migas.

7. Lidar and Air Photo, Scope of work offered by PTSI includes Air Photo Acquisition, Airborne video recording by flight route, Digitizing Image/Air photo, GPS data processing, Data processing.

8. Process of Safety Control Management (PSCM), Process Safety Management Services is a PTSI service in applying management and system principles to identify, understand, and control hazards in a process to prevent accidents related to the process.

9. Front End Engineering Design (FEED), PTSI has had experiences in similar activities such as FEED of CNG development in Palembang Directorate General of Oil & Gas, FEED of SPM Soekarno–Hatta PT Pertamina, and FEED & DEDC of Cilegon Gas Network Development

10. Detail Engineering Design, Scope offered by PTSI includes Providing assistance on purchasing main equipment and its supporting equipment, Making and Developing Piping and Diagram of Instruments to be released for construction, Making and Developing detailed pipe drawings, including isometrics and stress calculations, Developing detailed drawings related to Instrumentation, electrical facilities and civil works, vendor selection management, cost monitoring plans and Start-up procedure schedules.

11. Project Management12. Vendor Assessment13. QA/QC Supervision14. Operation & Maintenance (O&M) Service, PTSI is

currently developing these services especially in Power Plant. Preparations have been made to comply with the requirements under the applicable regulations.

15. Construction Supervision16. Study of Ports and Master Ports, PTSI has services related

to these activities including land preparation surveys, Port Study, Soil & Topographic Survey, Bathymetry, Topography,

76

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Topographic Survey, Bathymetry, Topography, Geotechnical & Geoelectrical Services for Site Selection serta Survei Topography dan Bathymetry.

Verifikasi1. Verifikasi Masterlist/RIB, PTSI memberikan layanan

berupa Verifikasi administrasi (Kontrak, PPA, identitas, dan lainnya), Verifikasi aspek teknis (daftar jenis barang, kuantitas barang, spesifikasi teknis, asal barang, SLD, P&ID, PFD, dll, Penggunaan Produksi dalam negeri, Pos Tariff, dan lainnya) terhadap Rencana Impor Barang (RIB) yang diajukan. PTSI didukung oleh tenaga professional yang telah berpengalaman dalam kegiatan sejenis sejak tahun 1995.

2. VPTEI (Verifikasi Penelusuran Teknis Ekspor Impor) Minyak Bumi, Gas Bumi dan bahan bakar Lain. PTSI memiliki rekam jejak yang baik dalam kegiatan sejenis pada lebih dari 28 produk impor non Migas.

sektor Penguatan institusi dan Kelembagaan

inspeksi Komoditi Pertanian, perkebunan dan lain-lain, PTSI akan melakukan identifikasi dari produk tersebut baik terhadap mutu maupun jumlahnya dengan melakukan pengambilan sampling¸ pengukuran jumlah, penelitian terhadap cargo/ container/ compartemen/ dll. Untuk itu dikeluarkan laporan berupa Laporan Survei.

Verifikasi1. Verifikasi Penelusuran Teknis Barang Impor.2. Verifikasi Barang Modal Bukan Baru (SHG).3. Verifikasi Barang Yang Mendapat Fasilitas Pembebasan Bea

Masuk (IJEPA, BMDTP)4. Verifikasi Kendaraan Bermotor (LCGC)5. Verifikasi terkait jasa komersial perdagangan di antaranya

verifikasi persetujuan impor barang (PIB), post audit kinerja importir/eksportir, dan lain-lain.

surveiSurvei dan Pendataan, PTSI memiliki tenaga survei yang berpengalaman dan terampil didalam melaksanakan kegiatan survei. PTSI memiliki Organizational Process Asset yang diantaranya metode dan SOP dalam pelaksanaan kegiatan survei yang disesuaikan dengan maksud, tujuan dan sasaran kegiatan. PTSI siap mengembangkan sistem pengumpulan data berbasis teknologi informasi di antaranya survei/pendataan berbasis android.

Konsultansi1. Environmental Baseline Analysis Study2. Penyusunan Dokumen AMDAL, UKL/UPL3. Audit Lingkungan4. Konsultasi ISPO5. Konsultasi Manajemen ISO, SMK3, dan lain-lain

Geotechnical & Geoelectrical Services for Site Selection, and Topographic and Bathymetry Surveys.

Verification1. Verification of Masterlist/RIB, PTSI provides services in the

forms of administrative Verification (Contract, PPA, identity, etc.), Verification of technical aspects (list of goods type, quantity of goods, technical specifications, origins of goods, SLD, P&ID, PFD, etc., Utilization of domestic Productions, Tariff Post, and others) to the proposed Goods Import Plan (RIB). PTSI is supported by professionals who have had experiences in similar activities since 1995.

2. VPTEI (Import Export Technical Tracing Verification) of Petroleum, Natural Gas, and Other Fuel. PTSI has a good track record of similar activities on more than 28 non-oil and gas imported products.

institutions and institutional strengthening sector

inspection Agricultural, plantations, and other Commodities, PTSI will identify the product towards the quality and quantity by taking sampling, measuring amount, researching on the cargo/ container/ compartment/ etc. Therefore, a report is issued in the form of a Survey Report.

Verification1. Imported Goods Technical Tracing Verification.2. Verification of Non-New Capital Goods (SHG).3. Verification of Goods Receiving Import Duty Exemption

Facility (IJEPA, BMDTP)4. Motor Vehicle Verification (LCGC)5. Verification related to commercial trade services including

verification of approval of imported goods (PIB), post-audit of the performance of importers/exporters, and others.

surveySurvey and Data Collection, PTSI has experienced and skilled survey personnel in conducting survey activities. PTSI has Organizational Process Assets that include methods and SOP in conducting surveys that are tailored to the purpose, goals, and objectives of the activities. PTSI is ready to develop data collection system based on information technology such as survey/data gathering on an android basis.

Consultancy1. Environmental Baseline Analysis Study2. Preparation of AMDAL, UKL/UPL Documents3. Environmental Audit4. ISPO Consulting5. ISO, SMK3, and other Management Consulting


77


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

78

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

strUktUr organIsasIorGanIZatIonal struCture

Dewan KomisarisBoard of Commissioners

iman Pambagyosusi Meyrista TariganBambang adi Winarso

Paulus Prananto

Direktur utamaPresident Director


Direktur Keuangan & Perencanaan strategisDirector of Finance and Strategic Planning

Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan

Head of Corporate Planning and Development Division

Kepala sektor Bisnis Migas dan sistem Pembangkit

Head of Oil and Gas and Generating System Business Sector

Kepala sektor Bisnis Mineral dan Batu bara

Head of Mineral and Coal Business Sector

Kepala Divisi Keuangan dan akutansiHead of Finance and Accounting Division

Kepala Divisi Bisnis Migas dan sistem Pembangkit

Head of Oil and Gas and Generating System Business Division

Kepala Divisi Bisnis Mineral dan Batu baraHead of Mineral and Coal Business Division

Kepala Divisi Manajemen fasilitasHead of Facility Management Division

Kepala CabangBranch Head


anak Perusahaan / Kerja sama operasiSubsidiary/Joint Operation

Kepala unit Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBl)

Head of Partnership and Community Development (PKBL) Unit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/DRU-X/DPS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2018, struktur organisasi PTSI dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2018

Dian M. noer

rosmanidar Zulkifli

Ponky ludi Kardono

Yusuf setyabudhi

edwin Pantas Partunggul

syahrul ramadhan

Baron agung Wicaksono

nilo Widyo Mudito

Djusep sukriatno

agus rahmad

r. Benny susanto

Tri Widodo

Struktur OrganisasiorGanIZatIonal struCture

79


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Kepala sektor Bisnis Penguatan institusi dan Kelembagaan

Head of Institution & Institutional Strengthening Business Sector

streering Committee Teknologi informasi

Streering Committee Teknologi Informasi

sekretariat Perusahaan

Corporate Secretary

Kepala satuan human CapitalHead of Human

Resources Division

Kepala Divisi Teknologi informasi

Head of Information Technology Division

Kepala satuan Pengawasan intern

Head of Internal Control Unit

Kepala Divisi Marketing Korporasi

Head of Marketing Corporate Division

Kepala sektor Bisnis infrastrukturHead of Infrastructure Business Sector

Kepala Divisi Bisnis Penguatan institusi dan Kelembagaan

Head of Institution & Institutional Strengthening Business Division

Kepala Divisi Bisnis infrastrukturHead of Infrastructure Business Division



Based on Board of Directors’ Decision Letter No. 001/DRU-X/DPS/2018 dated 31 October 2018 on the Company’s Organizational Structure. In 2018, PTSI’s organizational structure can be seen in the chart below.

Company’s Organizational Structure In 2018


Darwin abas

abubakar alhadar

haris Widodo

firza Mahdar

David Januardi

arief Wardhana soedjono

Widiani

ngakan Made oka Dhyana

Winda ary susanti

nurjaman Dedi suhendi

80

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

vIsI, mIsI dan nIlaI PerUsahaanvIsIon, mIssIon, and Corporate value

Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2015-2019 yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 13 November 2014, visi, misi dan nilai perusahaan PTSI adalah sebagai berikut:

Based on the Company’s Long Term Plan of year 2015-2019 which was approved by the Board of Commissioners and Directors on 13 November 2014, the vision, mission and corporate values of PTSI are as follows:

Menjadi perusahaan Independent Assurance Nasional yang diakui dunia dalam memberikan solusi menyeluruh kepada pelanggan.To become a world-recognized National Independent Assurance company in delivering comprehensive solutions to customers.

VisiVision

Visi, misi dan Nilai PerusahaanvIsIon, mIssIon, and Corporate value

81


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness SupportingMisiMision

1. Mendorong pelanggan untuk mampu memenuhi persyaratan pelanggan global sehingga memiliki daya saing global.

2. Mitra strategis Pemerintah, swasta dan lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dan produk dalam negeri pada bidang infrastruktur, kemaritiman, energi dan ketahanan pangan.

3. Menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi nasional dan/atau internasional dan teknologi terkini untuk memenuhi tuntutan pasar.

1. Encourage customers to be able to meet global customer requirements so as to have global competitiveness.

2. Strategic partner to Government, private and others to optimize the utilization of domestic resources and products in the areas of infrastructure, maritime, energy, and food security.

3. Provide human resources with national and/or international competence and latest technology to meet market demands.

82

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Berdasarkan Visi yang ditetapkan di atas, PTSI menetapkan indikator pencapaian visi tersebut sebagai berikut:Based on the Vision set out above, PTSI further determine the indicators for achieving this Vision which are as follows:

nilai PerusahaanCorporate Value

Visi Vision inDiKaTor PenCaPaian Visi inDiCaTors of Vision aChieVeMenT

Diakui DuniaRecognized by the World

• Akreditasi International• Sertifikasi International• IT based business process• International Accreditation Personel• Overseas Outlets/Branchs

• International Accreditation• International Certification• IT based business process• International Accreditation Personel• Overseas Outlets/Branchs

solusi Yang MenyeluruhOverall Solutions

• Customer Needs: Innovation, Diversifikasi produk

• Customer Satisfaction• Advanced Technologies (Investment)• Effective & Efficient Internal Business Process

(ERP, BSC, KPKU)

• Customer Needs: Innovation, Product Diversification

• Customer Satisfaction• Advanced Technologies (Investment)• Effective & Efficient Internal Business Process

(ERP, BSC, KPKU)

PelangganCustomers

• Berdasarkan Segmentasi/Sektor • Migas dan Sistem Pembangkit• Penguatan Institusi dan Kelembagaan• Mineral dan Batubara• Infrastruktur• Berdasarkan Pemain (Nasional dan

Internasional)

• Based on Segmentation/Sector• Oil and Gas and Generating System• Institutions and Institutional Strengthening• Minerals and Coal• Infrastructure• Based on Players (National and International)

Inovasi Menghasilkan cara-cara yang tepat dalam bekerja.

IntegritasMelakukan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilakukan secara tidak memihak.

Kompetensi Memiliki keahlian, pengetahuan, perilaku dan sikap untuk melaksanakan pekerjaan yang memuaskan.

Kepedulian Menunjukkan kepedulian, penghargaan, dan sikap membantu.

Innovation Produce the right ways of working.

IntegrityDo what is said and say what is

done impartially.

Competence Have the expertise, knowledge,

behavior, and attitude to perform the job satisfactorily

Care Shows awareness, appreciation,

and helpful attitude.

83


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

iman Pambagyo

Komisaris UtamaPresident CommissionerPeriode Jabatan: 7 Juni 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode PertamaTerm of Office: 7 June 2018 - GMS 2023, First Period

KewarganegaraanCitizenship

: Indonesia

UsiaAge

: 58 tahun58 years old

Tempat, Tanggal LahirPlace, Date of Birth

: Kelahiran Tokyo, 2O Desember 1960Born in Tokyo, 20 December 1960

DomisiliDomicile

: Jakarta Selatan, DKI Jakarta, IndonesiaSouth Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

ProfIl dewan komIsarIsBoard of CommIssIoners’ profIle

riwayat Penunjukan sebagai Dewan Komisaris PTsiJabatan Komisaris Utama diemban sejak RUPS Tahun 2018 melalui Akta No. 20 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., MKn., MM., Notaris di Jakarta. Jabatan Komisaris Utama ini merupakan periode pertama.

PendidikanInternational Relations, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta (1986); International Politics, McMaster University, Ontario-Canada (1996).

riwayat ProfesiDirektur Jenderal untuk Negosiasi Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan (sejak Maret 2016); Kepala Perunding untuk Indonesia - EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (sejak Februari 2015); Ketua Trade Negotiating Committee of the Regional Comprehensive Economic Partnership / RCEP (sejak April 2012); Duta Besar Indonesia untuk WTO (2014-2015); Direktur Jenderal untuk Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan (2012-2014); Direktur untuk Kerjasama ASEAN,Kementerian Perdagangan (2010-2012); Direktur untuk Kerjasama Regional, Kementerian Perdagangan (2007-2010); Direktur Urusan Umum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Perdagangan (2005-2007); Atase Perdagangan & Industri untuk Washington, D.C. (2001-2005); Wakil Direktur Urusan APEC, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (1998-2000); Asisten Deputi Direktur untuk Urusan APEC Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (1996-1998).

rangkap Jabatan pada Perusahaan lain/lembagaDirektur Jenderal untuk Negosiasi Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan (2016-sekarang).

hubungan afiliasiIman Pambagyo memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali melalui jabatan pada Kementerian Perdagangan. Jabatan Iman Pambagyo sebagai Komisaris Utama Perusahaan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu Iman Pambagyo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.

Kepemilikan saham PTsiPTSI tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen, dan tidak menerbitkan saham untuk dimiliki oleh publik. Dengan demikian, tidak terdapat manajemen yang memiliki saham PTSI.

history of appointment as Board of Commissioners of PTsiCommissioner position has been assigned since GMS 2018 through Deed No. 20 dated 7 June 2018, made before Surjadi, S.H., MKn., MM., a Notary in Jakarta. This President Commissioner position is the first period.

educationInternational Relations, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta (1986); International Politics, McMaster University, Ontario-Canada (1996).

Professional historyDirector General of International Trade Negotiation, Ministry of Trade (since March 2016); Head of Negotiation for Indonesia - EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (since February 2015); Head of Trade Negotiating Committee of the Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP (since April 2012); Ambassador of Indonesia for WTO (2014-2015); Director General of International Trade Cooperation, Ministry of Trade (2012-2014); Director for ASEAN Cooperation, Ministry of Trade (2010-2012); Director for Regional Cooperation, Ministry of Trade (2007-2010); Director of General Affairs and Public Relations, Ministry of Trade (2005-2007); Attache of Trade & Industry for Washington, D.C. (2001-2005); Vice Director for APEC Affairs, Ministry of Industry and Trade (1998-2000); Assistant Deputy Director for APEC Affairs, Ministry of Industry and Trade (1996-1998).

Concurrent Position on other Companies/institutionsDirector General for International Trade Negotiation, Ministry of Trade (2016-present).

affiliation relationshipIman Pambagyo has an affiliation relationship with the Government of Indonesia as the Major/Controlling Shareholder through a position at the Ministry of Trade. Iman Pambagyo’s position as the Company’s President Commissioner has gone through fit and proper test. Other than that, Iman Pambagyo has no affiliation relationship with other Board of Commissioners or Board of Directors.

PTsi’s share ownershipPTSI does not have a share ownership program by management, and does not issue shares to be owned by the public. Therefore, there is no management that owns PTSI shares.

84

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

susi Meyrista Tarigan

KomisarisCommissionerPeriode Jabatan: : 28 Oktober 2015 - RUPS Tahun 2020, Periode PertamaTerm of Office: 28 October 2015 - GMS 2020, First Period


: Indonesia

UsiaAge



: Kelahiran Medan, 14 Mei 1976Born in Medan, 14 May 1976

DomisiliDomicile

: Jakarta Timur, DKI Jakarta, IndonesiaEast Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

riwayat Penunjukan sebagai Dewan Komisaris PTsiJabatan Komisaris diemban sejak RUPS Tahun 2015 melalui Akta No. 46 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., MKn., MM., Notaris di Jakarta. Jabatan Komisaris ini merupakan periode pertama.

PendidikanDiploma (D3) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta (1997); Sarjana (S1) Ekonomi Program Ekstensi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia, Jawa Barat (2001); Pasca Sarjana (S2) Ekonomi Ilmu Akuntansi, Universitas Indonesia, Jawa Barat (2008).

riwayat ProfesiKepala Bagian Administrasi dan Keuangan, Kementerian BUMN (2016-sekarang); Kepala Bidang Sistem Informasi Kementerian BUMN (2014-2015); Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi, Keasdepan Riset dan Informasi, Kementerian BUMN (2010-2014); Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kinerja Usaha Perdagangan, Pergudangan, Distribusi dan Jasa Sertifikasi I, Kementerian BUMN (2008-2010); Plt. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kinerja Usaha Perdagangan, Pergudangan, Distribusi dan Jasa Sertifikasi I, Kementerian BUMN (2006-2008); Pelaksana di Direklorat Perusahaan Umum dan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi, Kementerian Keuangan (2001-2002).

rangkap Jabatan pada Perusahaan lain/lembagaKepala Bagian Administrasi dan Keuangan, Kementerian BUMN (2016-sekarang).

hubungan afiliasiSusi Meyrista Tarigan memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali melalui jabatan pada Kementerian BUMN. Jabatan Susi Meyrista Tarigan sebagai Komisaris Perusahaan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu Susi Meyrista Tarigan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.


history of appointment as Board of Commissioners of PTsiCommissioner position has been assigned since 2015 GMS through Deed No. 46 dated 28 October 2015, made before Surjadi, S.H., MKn., MM., a Notary in Jakarta. This Commissioner position is the first period.

educationDiploma 3 (D3) from the State College of Accountancy (STAN), Jakarta (1997); Bachelor of Economics (S1), Extension Program, majoring in Accounting from Universitas Indonesia, West Java (2001); Master (S2) in Economics, Accounting Science, Universitas Indonesia, West Java (2008).

Professional historyHead of Administration and Finance Division, Ministry of SOE (2016-present); Head of Information System Division, Ministry of SOE (2014-2015); Head of Sub-division of Information System Planning and Development, Assistant Deputy of Research and Information, Ministry of SOE (2010-2014); Head of Sub-division of Planning and Business Performance of Trade, Warehouse, Distribution, and Certification I Services, Ministry of SOE (2008-2010); Act. Head of Sub-division of Planning and Business Performance of Trade, Warehouse, Distribution, and Certification I Services, Ministry of SOE (2006-2008); Executor of Directorate of Public Housing and Development of Small Business and Cooperatives, Ministry of Finance (2001-2002).

Concurrent Position on other Companies/institutionsHead of Administration and Finance Division, Ministry of SOE (2016-present).

affiliation relationshipSusi Meyrista Tarigan has an affiliation relationship with the Government of Indonesia as the Major/Controlling Shareholder through a position at the Ministry of SOE. Susi Meyrista Tarigan’s position as the Company’s Commissioner has gone through fit and proper test. In addition, Susi Meyrista Tarigan has no affiliation relationship with other Board of Commissioners or Board of Directors.


Profil Dewan KomisarisBoard of Commissioners’ Profile

85


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Bambang adi Winarso

KomisarisCommissionerPeriode Jabatan: Periode Jabatan: 2 September 2016 - RUPS Tahun 2021, Periode PertamaTerm of Office: 2 September 2016 - GMS 2021, First Period


: Indonesia

UsiaAge



: Kelahiran Ponorogo, 1 September 1950Born in Ponorogo, 1 September 1950

DomisiliDomicile

: Bogor, Jawa Barat, IndonesiaBogor, West Java, 16143

riwayat Penunjukan sebagai Dewan Komisaris PTsiJabatan Komisaris diemban sejak RUPS Tahun 2016 melalui Akta No. 02 tanggal 2 September 2016 yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., MKn., MM., Notaris di Jakarta. Jabatan Komisaris ini merupakan periode pertama.

PendidikanPhD (S3) in Economics (1993), dari University of Kentucky, Amerika Serikat dengan bidang studi international trade, international finance dan industrial organization dengan minor di Bank Management.

riwayat ProfesiMemulai karir di Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM (1984-2005); Bertugas di Kemenko Perekonomian mulai dari jabatan Asdep Urusan Energi & Ketenagalistrikan, Asdep Minyak Bumi, Plt. Deputi ESDM dan Kehutanan, Plt Deputi Pangan dan Pertanian, Staf Ahli bidang Peningkatan Daya Saing Nasional, dan saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri (2018-sekarang). Selain itu juga pernah bertugas sebagai anggota Komite Dewan Komisaris, Staf Ahli Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris pada BUMN dan anak perusahaan BUMN, serta pernah mengajar di beberapa universitas negeri dan swasta.

rangkap Jabatan pada Perusahaan lain/lembagaDeputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2018-sekarang).

hubungan afiliasiBambang Adi Winarso memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali melalui jabatan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jabatan Bambang Adi Winarso sebagai Komisaris Perusahaan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu Bambang Adi Winarso tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.


history of appointment as Board of Commissioners of PTsiCommissioner position has been assigned since 2016 GMS through Deed No. 02 dated 2 September 2016, made before Surjadi, S.H., MKn., MM., a Notary in Jakarta. This Commissioner position is the first period.

educationPhD (S3) in Economics (1993), from University of Kentucky, USA, majoring in international trade, international finance, and industrial organization, with minor in Bank Management.

Professional historyStarted his career at Directorate General of Electricity of Ministry of Energy and Mineral Resources (1984-2005): Assigned to Coordinating Ministry of Economics from Assistant Deputy of Energy & Electricity, Assistant Deputy of Crude Oil, Act. Deputy of Energy and Mineral Resources and Forestry, Act. Deputy of Food and Agriculture, Expert Staff for National Competitiveness Improvement, and currently serves as Deputy for Commercial and Industrial Coordination (2018-present). In addition, he was also assigned as member of Board of Commissioners Committee, Expert Staff of Board of Commissioners, and member of Board of Commissioners in SOE and SOE’s subsidiary, as well as taught at several state and private universities.

Concurrent Position on other Companies/institutionsDeputy for Commercial and Industrial Coordination, Coordinating Ministry of Economics (2018-present).

affiliation relationshipBambang Adi Winarso has an affiliation relationship with the Government of Indonesia as the Major/Controlling Shareholder through a position at the Coordinating Ministry of Economics. Bambang Adi Winarso’s position as the Company’s Commissioner has gone through fit and proper test. In addition, Bambang Adi Winarso has no affiliation relationship with other Board of Commissioners or Board of Directors.


86

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Paulus Prananto

Komisaris IndependenIndependent CommissionerPeriode Jabatan: 7 Juni 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode PertamaTerm of Office:


: Indonesia

UsiaAge



: Kelahiran Tegal, 27 Maret 1947Born in Tegal, 27 March 1947

DomisiliDomicile


riwayat Penunjukan sebagai Dewan Komisaris PTsiJabatan Komisaris Independen diemban sejak RUPS Tahun 2018 melalui Akta No. 20 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., MKn., MM., Notaris di Jakarta. Jabatan Komisaris Independen ini merupakan periode pertama.

PendidikanS2 program Master of Science in Computer Engineering dan Master of Science in Administrative Science di Naval Post Graduate School Monterey, California USA di tahun 1990. Kemudian mendapatkan gelar Doktor di bidang Information Technology di tahun 1992; Program Pasca Doctoral di Universitas Parahyangan, Bandung (2007).

riwayat ProfesiDirektur PT Bytech Bina Nusantara (2018-sekarang); Direktur PT Toba Sejahtra (2017-sekarang); Desk Siber Kemenko Polhukam (2016); Satuan Tugas Boeing Offiset Kemenko Pulhukam (2016); Presiden Direktur PT Toba Del Mandiri (2015); Presiden Direktur PT Toba Mer (2015).

rangkap Jabatan pada Perusahaan lain/lembagaDirektur PT Bytech Bina Nusantara (2018-sekarang) dan Direktur PT Toba Sejahtra (2017-sekarang).

hubungan afiliasiPaulus Prananto tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.


history of appointment as Board of Commissioners of PTsiThis Independent Commissioner’s position has been assigned since GMS 2018 through Deed No. 20 dated 7 June 2018, made before Surjadi, S.H., MKn., MM., a Notary in Jakarta. This Independent Commissioner’s position is the first period.

educationMaster of Science in Computer Engineering and Master of Science in Administrative Science at Naval Post Graduate School, Monterey, California, USA, in 1990. Then, he obtained a Doctoral Degree in Information Technology in 1992; Post-Graduate Program at Parahyangan University, Bandung (2007).

Professional historyDirector of PT Bytech Bina Nusantara (2018-present); Director of PT Toba Sejahtra (2017-present); Cyber Desk of Coordinating Ministry of Politic, Law, and Security (2016); Task Force of Boeing Offiset of Coordinating Ministry of Politic, Law, and Security (2016); President Director of PT Toba Del Mandiri (2015); President Director of PT Toba Mer (2015).

Concurrent Position on other Companies/institutionsDirector of PT Bytech Bina Nusantara (2018-present) and Director of PT Toba Sejahtra (2017-present).Affiliation Relationship

affiliation relationshipPaulus Prananto does not have affiliation relationship with other members of Board of Commissioners, Board of Directors, or Major and Controlling Shareholders.


87


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

ProfIl dIreksIBoard of dIreCtors’ profIle

riwayat Penunjukan sebagai Direksi PTsiJabatan Direktur Utama diemban sejak RUPS Tahun 2018 melalui Akta No. 01 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., MKn., MM., Notaris di Jakarta. Masa jabatan ini meneruskan jabatan yang telah diemban. Sebelumnya, Dian M. Noer telah diangkat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan sejak RUPS Tahun 2016 melalui Akta No. 02 tanggal 1 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., MKn., MM., Notaris di Jakarta. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama.

PendidikanSarjana (S1) Ekonomi Universitas Indonesia, Jawa Barat (1987), dan Master of Arts (MA) (S2), Economic Development, Vanderbilt University, Nashville, Amerika Serikat (1990).

riwayat ProfesiDirektur Keuangan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2009-2012); Managing Director, Barclays Bank Indonesia (2009); Direktur, HSBC Indonesia (2008-2009); Komisaris, HSBC Securities Indonesia (2008); Senior Vice President, HSBC Indonesia (2006-2007); Vice President, HSBC Indonesia (1996-2006); Senior Consultant, Price Waterhouse Consultant (1995-1996); Assistant Management, Citibank New York (1991-1995).

sertifkasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2018ASIA Corporate Innovation Summit Platinum pada tanggal 14 November 2018 diJakarta; The 13th HR Expo 2018 pada tanggal 12-13 Desember di Jakarta.

rangkap Jabatan pada Perusahaan lain/lembagaTidak memiliki rangkap jabatan.

hubungan afiliasiDian M. Noer tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.


history of appointment as Board of Directors of PTsiThe position of President Director has been assigned since GMS 2018 through Deed No. 01 dated 3 July 2018 made before Surjadi, S.H., MKn., MM., Notary in Jakarta. This term of office continues the already assigned position. Previously, Dian M. Noer was appointed as Director of Planning and Development since GMS 2016 through Deed No. 02 dated 1 July 2016, made before Surjadi, S.H., MKn., MM., a Notary in Jakarta. This Director position is the first period.

educationBachelor (S1) of Economics, Universitas Indonesia, West Java (1987); Master of Arts (MA) (S2) in Economic Development, Vanderbilt University, Nashville, USA (1990).

Professional historyDirector of Finance, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2009-2012); Managing Director, Barclays Bank Indonesia (2009); Director, HSBC Indonesia (2008-2009); Commissioner, HSBC Securities Indonesia (2008); Senior Vice President, HSBC Indonesia (2006-2007); Vice President, HSBC Indonesia (1996-2006); Senior Consultant, Price Waterhouse Consultant (1995-1996); Assistant Management, Citibank New York (1991-1995).

Professional Certification and Competence Development Program in 2018ASIA Corporate Innovation Summit Platinum on 14 November 2018 in Jakarta; The 13th HR Expo 2018 on 12-13 December in Jakarta.

Concurrent Position on other Companies/institutionsNo concurrent positions.

affiliation relationshipDian M. Noer does not have affiliation relationship with Board of Commissioners, other members of Board of Directors, and Major and Controlling Shareholder.


Dian M. noer

Direktur UtamaPresident DirectorPeriode Jabatan: 1 Juli 2016 - RUPS Tahun 2021, Periode PertamaTerm of Office: 1 July 2016 - GMS 2021, First Period


: Indonesia

UsiaAge



: Kelahiran Medan, 9 Januari 1965Born in Medan, 9 January 1965

DomisiliDomicile

: Jakarta Timur, DKI Jakarta, IndonesiaEast Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

88

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Tri Widodo

Direktur Komersial 1Director of Commercial 1Periode Jabatan: 28 Juni 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode Pertama Term of Office: Term of Office: 28 June 2018 - GMS 2023, First Period


: Indonesia

UsiaAge



: Kelahiran Semarang, 30 September 1960Born in Semarang, 30 September 1960

DomisiliDomicile


riwayat Penunjukan sebagai Direksi PTsiJabatan Direktur Komersial 1 diemban sejak RUPS Tahun 2018 melalui Akta No. 01 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., MKn., MM., Notaris di Jakarta. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama.

PendidikanSarjana (S1) Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1984); S2 Master of Business and Administration, University Of Western Sydney-Nepean, Sydney, Australia (1998).

riwayat ProfesiMemulai karir di PTSI sejak tahun 1992 sampai sekarang; General Manager PT Tata Sekuritas Maju (1990-1992); General Manager PT Newell Graha Saintifika (1989-1990); Supervisor Kantor Akuntan Dr. Mochtar Talib & Co (1986-1989); Manajer Akuntansi PT Parosa (1985-1986); Technical Assistant Kantor Akuntan Dr. Mochtar Talib & Co (1983-1985).

sertifkasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2018Expand Leadership Program for BOD/BOC pada tanggal 7-10 November 2018 di Bali


hubungan afiliasiTri Widodo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.


history of appointment as Board of Directors of PTsiThis position of Director of Commercial 1 has been assigned since GMS 2018 through Deed No. 01 dated 3 July 2018, made before Surjadi, S.H., MKn., MM., a Notary in Jakarta. This Director position is the first

educationBachelor (S1) from Faculty of Economy, majoring in Accounting, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1984); Master (S2) of Business and Administration, University of Western Sydney-Nepean, Sydney, Australia (1998).

Professional historyStarted his career at PTSI in 1992 to now; General Manager of PT Tata Sekuritas Maju (1990-1992); General Manager of PT Newell Graha Saintifika (1989-1990); Supervisor of Accountant Office Dr. Mochtar Talib & Co (1986-1989); Accounting Manager of PT Parosa (1985-1986); Technical Assistant of Accountant Office Dr. Mochtar Talib & Co (1983-1985).

Professional Certification and Competence Development Program in 2018Expand Leadership Program for BOD/BOC on 7-10 November 2018 in Bali


affiliation relationshipTri Widodo does not have affiliation relationship with Board of Commissioners, other members of Board of Directors, and Major and Controlling Shareholder.


Profil DireksiBoard of Directors’ Profile

89


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Darwin abas

Direktur Komersial 2Director of Commercial 2Periode Jabatan: 28 Juni 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode Pertama Term of Office: Term of Office: 28 June 2018 - GMS 2023, First Period


: Indonesia

UsiaAge



: Kelahiran Padang, 28 Juni 1966Born in Padang, 28 June 1966

DomisiliDomicile


riwayat Penunjukan sebagai Direksi PTsiJabatan Direktur Komersial 2 diemban sejak RUPS Tahun 2018 melalui Akta No. 01 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., MKn., MM., Notaris di Jakarta. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama.

PendidikanSarjana (S1) Teknik Mesin, Institut Sain Teknologi Nasional (ISTN), Jakarta (1992)

riwayat ProfesiMemulai karir di PTSI sejak tahun 1992 sampai sekarang.

sertifkasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2018Expand Leadership Program for BOD/BOC pada tanggal 7-10 November 2018 di Bali.


hubungan afiliasiDarwin Abas tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.


history of appointment as Board of Directorsof PTsiThis position of Director of Commercial 2 has been assigned since GMS 2018 through Deed No. 01 dated 3 July 2018, made before Surjadi, S.H., MKn., MM., a Notary in Jakarta. This Director position is the first period.

educationBachelor (S1) of Mechanical Engineering, Institut Sain Teknologi Nasional (ISTN), Jakarta (1992)

Professional historyStarted his career at PTSI in 1992 until now.

Professional Certification and Competence Development Program in 2018Expand Leadership Program for BOD/BOC on 7-10 November 2018 in Bali.


affiliation relationshipDarwin Abas does not have affiliation relationship with Board of Commissioners, other members of Board of Directors, and Major and Controlling Shareholder.


90

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

riwayat Penunjukan sebagai Direksi PTsiJabatan Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis diemban sejak RUPS Tahun 2018 melalui Akta No. 01 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., MKn., MM., Notaris di Jakarta. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama.

PendidikanPostgraduate, Finance Specialist, New South West University Sydney, Australia (1995)

riwayat ProfesiVice Coordinator Procurment Indonesia Asean Games Organizing Committee / INASGOC (2018); Staff Ahli Keuangan PT Hutama Karya (Persero) (2016-2018); Consultant Face to Face Unit World Wildlife Fund for Nature (WWF) Indonesia (2015); Finance and Administration Director PT Energy Management Indonesia (Persero) (2007-2012); Head Division of Finance PT Energy Management Indonesia (Persero) (2006-2007); Sales Executive, International Airport O’Hare Chicago, Illinois-USA (2004-2005); Office Manager, Primitif Ltd Los Angeles, California-USA (2001-2004); Berkarir di PTSI sejak tahun 1991 sampai dipercaya sebagai Branch Manager di Houston, Texas-USA pada tahun 2001; Branch Analysis PT Sucofindo (Persero) (1990-1991).

sertifkasi Profesi dan Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2018ASIA Corporate Innovation Summit Platinum pada tanggal 14 November 2018 di Jakarta.


hubungan afiliasiRosmanidar Zulkifli tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.


history of appointment as Board of Directors of PTsiThis position of Director of Finance and Strategic Planning has been assigned since GMS 2018 through Deed No. 01 dated 3 July 2018, made before Surjadi, S.H., MKn., MM., a Notary in Jakarta. This Director position is the first period.

educationPostgraduate, Finance Specialist, New South West University Sydney, Australia (1995)

Professional historyVice Coordinator of Procurement Indonesia at Asean Games Organizing Committee/INASGOC (2018); Finance Expert Staff of PT Hutama Karya (Persero) (2016-2018); Consultant of Face to Face Unit of World Wildlife Fund for Nature (WWF) Indonesia (2015); Finance and Administration Director of PT Energy Management Indonesia (Persero) (2007-2012); Head Division of Finance of PT Energy Management Indonesia (Persero) (2006-2007); Sales Executive, International Airport O’Hare Chicago, Illinois-USA (2004-2005); Office Manager, Primitif Ltd, Los Angeles, California-USA (2001-2004); Started his career at PTSI in 1991 to being trusted as Branch Manager in Houston, Texas-USA, in 2001; Branch Analysis of PT Sucofindo (Persero) (1990-1991).

Professional Certification and Competence Development Program in 2018ASIA Corporate Innovation Summit Platinum on 14 November 2018 in Jakarta.

Concurrent Position on other Companies/institutionsNo concurrent position.

affiliation relationshipRosmanidar Zulkifli does not have affiliation relationship with Board of Commissioners, other members of Board of Directors, and Major and Controlling Shareholder.


rosmanidar Zulkifli

Direktur Keuangan dan Perencanaan StrategisDirector of Finance and Strategic PlanningPeriode Jabatan: 28 Juni 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode PertamaTerm of Office: Term of Office: 28 June 2018 - GMS 2023, First Period


: Indonesia

UsiaAge



: Kelahiran Bogor, 4 November 1967Born in Bogor, 4 November 1967

DomisiliDomicile

: Bogor, Jawa Barat, IndonesiaBogor, Jawa Barat, Indonesia

91


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

ProfIl PejaBat PUncakexeCutIve offICers profIle

arief Wardhana soedjonoSekretaris PerusahaanCorporate Secretary

Menjabat SejakIn Position Since

: 30 Juli 201830 July 2018

KelahiranBorn

: Bandung, 25 September 1968Bandung, 25 September 1968

UsiaAge


DomisiliDomicile

: Bekasi, Jawa BaratBekasi, West Java

Pendidikan TerakhirLast Education

: S1 Ekonomi Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1992)Bachelor of Economics, Accounting, Universitas Padjadjaran (1992

Bergabung di PTSIJoined PTSI

: 20 April 199220 April 1992.

Sekilas Jabatan di PTSIOverview of Position at PTSI

: • Kepala Unit PKBL (2013-2018)• Head of PKBL Unit (2013-2018)• Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Divisi Manajemen Fasilitas (2010-2013)• Unit Head of Procurement of Goods and Services, Facility Management Division (2010-2013)• Kepala Bagian Dukungan Usaha SBU Pertambangan dan Energi II (2009-2010)• Unit Head of Business Support of Strategic Business Unit of Mining and Energy II (2009-2010)

WidianiKepala Satuan Pengawasan Intern

Head of Internal Control Unit


: 31 Agustus 201631 August 2016

KelahiranBorn

: Bandung, 10 Juli 1971Bandung, 10 July 1971

UsiaAge


DomisiliDomicile

: Jakarta Selatan, DKI JakartaSouth Jakarta, DKI Jakarta


: S2 Akuntansi, Universitas Persada Indonesia (2001)Master of Accounting, Universitas Persada Indonesia (2001)


: 4 Maret 19964 March 1996


: • Kepala Bagian Anggaran dan Pelaporan, Divisi Keuangan dan Akuntansi (2008-2016)• Unit Head of Budgeting and Reporting, Finance and Accounting Division (2008-2016)• Kepala Bagian Akuntansi dan Pajak, Divisi Keuangan dan Akuntansi (2004-2008)• Unit Head of Accounting and Tax, Finance and Accounting Division (2004-2008)• Manager Biro Keuangan dan Akuntansi (2004)• Manager of Finance and Accounting Bureau (2004)

abubakar alhadarKepala Sektor Bisnis Penguatan Institusi & Kelembagaan

Head of Institutions & Institutional Strengthening Business Sector


: 30 Juli 201830 July 2018

KelahiranBorn

: Ujung Pandang, 11 Agustus 1967Ujung Pandang, 11 August 1967

UsiaAge


DomisiliDomicile

: Jakarta Timur, DKI JakartaEast Jakarta, DKI Jakarta


: S1 Ekonomi Akuntansi, Universitas Indonesia (1993)Bachelor of Economics, Accounting, Universitas Indonesia (1993)


: 1 Maret 941 March 94


: • Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi (2010-2018)• Head of Finance and Accounting Division (2010-2018)• Wakil Kepala Unit Usaha Strategis, SBU Pertambangan dan Energi II (2009-2010)• Deputy Head of Strategic Business Unit, SBU of Mining and Energy II (2009-2010)• Kepala SBU Pertambangan dan Energi I (2004-2009)• Head of SBU Mining and Energy I (2004-2009)

92

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

r. Benny susantoPlt. Kepala Sektor Bisnis Migas & Sistem Pembangkit

Acting Head of Oil & Gas and Generator System Business Sector


: 30 Juli 201830 July 2018

KelahiranBorn

: Jakarta, 7 Desember 1966Jakarta, 7 December 1966

UsiaAge


DomisiliDomicile

: DKI JakartaDKI Jakarta


: S1 Teknik Perminyakan, Universitas TrisaktiBachelor of Petroleum Engineering, Universitas Trisakti


: 13 April 199213 April 1992


: • Kepala Divisi Bisnis Migas & Sistem Pembangkit (2016-2018)• Head of Oil & Gas and Generator System Business Division (2016-2018)• Wakil Kepala Unit Bisnis Migas dan Petrokimia (2015-2016)• Deputy Head of Oil & Gas and Petrochemical Business Unit (2015-2016)• Kepala Unit Bisnis Sertifikasi Sistem & Keselamatan serta Jasa Umum (2013-2015)• Head of System Certification & Safety as well as General Services Business Unit (2013-2015)

haris WidodoKepala Sektor Bisnis Infrastruktur

Head of Infrastructure Business Sector


: 7 Juni 20167 June 2016

KelahiranBorn


UsiaAge


DomisiliDomicile

: Tangerang Selatan, BantenSouth Tangerang, Banten


: S2 Administrasi & Bisnis; Oklahoma City University (1992)Master of Administration & Business; Oklahoma City University (1992)


: 1 Juli 19931 July 1993


: • Kepala Unit Bisnis Industri dan Fasilitas (2013)• Head of Industry and Facilities Business Unit (2013)• Kepala Unit Bisnis Pemerintahan dan Institusi (2013)• Head of Government and Institution Business Unit (2013)• Wakil Kepala Unit Bisnis Industri dan Fasilitas (2012-2013)• Deputy Head of Industry and Facilities Business Unit (2012-2013)

Djusep sukriatnoKepala Sektor Bisnis Mineral & BatubaraHead of Mineral & Coal Business Sector


: 10 Oktober 201710 October 2017

KelahiranBorn

: Cirebon, 1 September 1967Cirebon, 1 September 1967

UsiaAge


DomisiliDomicile

: Bandung, Jawa BaratBandung, West Java


: S1 Teknik Geodesi, Institut Teknologi Bandung (1995)Bachelor of Geodesy, Institut Teknologi Bandung (1995)


: 12 Juli 200412 July 2004


: • Kepala Sektor Bisnis Migas & Sistem Pembangkit (2016-2017)• Head of Oil & Gas and Generator System Business Unit (2016-2017)• Kepala Unit Bisnis Migas dan Petrokimia (2012-2016)• Head of Oil & Gas and Petrochemical Business Unit (2012-2016)• Kepala Unit Usaha Strategis Uus Minyak dan Gas (2011-2012)• Head of Oil & Gas Strategic Business Unit (2011-2012)

93


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

firza MahdarKepala Divisi Bisnis Penguatan Institusi & Kelembagaan

Head of Institutions & Institutional Strengthening Business Sector


: 7 Juni 20167 June 2016

KelahiranBorn

: Bandung, 1 November 1970Bandung, 1 November 1970

UsiaAge


DomisiliDomicile



: S1 Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (1997)Bachelor of Mechanical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (1997)

Joined PTSI : 20 Juli 199820 July 1998


: • Wakil Kepala Unit Bisnis Pemerintahan dan Institusi (2015-2016)• Deputy Head of Government and Institution Business Unit (2015-2016)• Kepala Unit Bisnis Energi dan Sistem Pembangkit (2014-2015)• Head of Energy and Generator System Business Unit (2014-2015)• Kepala Unit Koordinasi Operasional (2013-2014)• Head of Operational Coordination Unit (2013-2014)

agus rahmadKepala Divisi Bisnis Migas & Sistem Pembangkit

Head of Oil & Gas & Generator System Business Division


: 30 Juli 201830 July 2018

KelahiranBorn

: Palembang, 17 Agustus 1970Palembang, 17 August 1970

UsiaAge


DomisiliDomicile

: Tangerang, BantenTangerang, Banten


: S1 Teknik Mesin, Universitas Sriwijaya, Palembang (1996)Bachelor of Mechanical Engineering, Universitas Sriwijaya, Palembang (1996)


: 2 April 20012 April 2001


: • Kepala Cabang Utama Jakarta (2014-2018)• Head of Jakarta Main Branch Office (2014-2018)• Plt. Kepala Cabang Jakarta (2014)• Acting Head of Jakarta Branch Office (2014)• Plt. Kepala Unit Bisnis Energi & Sistem Pembangkit (2013-2014)• Acting Head of Energy and Generator System Business Unit (2013-2014)

nilo Widyo MuditoKepala Divisi Bisnis Mineral & Batubara

Head of Mineral & Coal Business Division


: 7 Juni 20167 June 2016

KelahiranBorn

: Bandung, 12 September 1964Bandung, 12 September 1964

UsiaAge


DomisiliDomicile


Last Education : S1 Teknik Sistim Perkapalan, Universitas Darma Persada (1999)Bachelor of Shipping System Engineering, Universitas Darma Persada (1999)




: • Wakil Kepala Unit Bisnis Mineral dan Batu Bara (2015-2016)• Deputy Head of Mineral and Coal Business Unit (2015-2016)• Ahli Utama Pengembangan Bisnis, Divisi Pengembangan Bisnis (2015)• Primary Expert of Business Development, Business Development Division (2015)• Kepala Cabang Palembang (2012-2015)• Head of Palembang Branch Office (2012-2015)

94

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

nurjaman Dedi suhendiKepala Divisi Bisnis Infrastruktur

Head of Infrastructure Business Division


: 31 Desember 201831 December 2018

KelahiranBorn

: Majalengka, 17 Agustus 1966Majalengka, 17 August 1966

UsiaAge


DomisiliDomicile



: S1 Teknik Kimia, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran (1996)Bachelor of Chemical Engineering., Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran (1996)


: 19 September 200119 September 2001


: • Senior Assessor, Sektor Bisnis Migas & Sistem Pembangkit (2018)• Senior Assessor, Oil & Gas and Generator System Business Unit (2018)• Senior Assessor, Divisi Pengembangan Bisnis (2018)• Senior Assessor, Business Development Division (2018)• Kepala Bagian Pemasaran dan Pengembangan Produk, Cabang Pekanbaru (2013)• Unit Head of Product Marketing and Development, Pekanbaru Branch (2013)

ngakan Made oka DhyanaKepala Divisi Sumber Daya ManusiaHead of Human Resources Division


: 10 Januari 201210 January 2012

KelahiranBorn

: Gianyar, 6 Maret 1966Gianyar, 6 March 1966

UsiaAge

: 52 tahun 52 years old

DomisiliDomicile

: Tangerang Selatan, BantenSouth Tangerang, Banten


: S1 Hukum Perdata, Universitas Udayana Bali (1990)Bachelor of Civil Law, Universitas Udayana Bali (1990)


: 2 Maret 19922 March 1992


: • Kepala Satuan Pengawasan Intern (2011-2012)• Head of Internal Audit Unit (2011-2012)• Kepala Unit Manajemen Risiko (2011)• Head of Risk Management Unit (2011)• Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (2008-2011)• Head of Human Resources Division (2008-2011)

Ponky ludi KardonoKepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan

Head of Corporate Planning and Development Division


: 30 Juli 201830 July 2018

KelahiranBorn

: Solo, 12 Mei 1967Solo, 12 May 1967

UsiaAge


DomisiliDomicile



: S2 Administrasi & Bisnis, University of Western Sydney (1999)Master in Administration & Business, University of Western Sydney (1999)


: 20 April 199220 April 1992


: • Sekretaris Perusahaan (2013-2018)• Corporate Secretary (2013-2018)• Kepala Unit Manajemen Resiko, Unit Manajemen Resiko (2011-2013)• Head of Risk Management Unit, Risk Management Unit (2011-2013)• Ahli Utama, Divisi Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan (2009-2011)• Primary Expert, Corporate Planning and Development Division (2009-2011)

95


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

David JanuardiKepala Divisi Teknologi Informasi

Head of Information Technology Division


: 16 Juli 200716 July 2007

KelahiranBorn

: Palembang, 30 Januari 1970Palembang, 30 January 1970

UsiaAge


DomisiliDomicile



: S1 Manajemen, Universitas Indonesia (2001)Bachelor of Management, Universitas Indonesia (2001)


: 2 November 20072 November 2007


: • Pj. Kepala Unit Teknologi Informasi (2006-2007)• Executing Officer of Information Technology Unit Head (2006-2007• Pj. Kepala Bagian Divisi Pengembangan Usaha (2005-2006)• Executing Officer of Business Development Division Head (2005-2006)

edwin Pantas PartunggulPlt. Kepala Divisi Manajemen Fasilitas

Acting Head of Facilities Management Division



KelahiranBorn

: Jakarta, 10 Juli 1971Jakarta, 10 July 1971

UsiaAge


DomisiliDomicile



: S2 Administrasi Bisnis, University of Western Sydney (1999)Master in Business Administration, University of Western Sydney (1999)


: 22 April 199622 April 1996


: • Kepala Bagian Keuangan, Akuntansi, SDM & Umum, Unit Bisnis Infrastruktur (2016-2018)• Unit Head of Finance, Accounting, HR & General Affairs, Infrastructure Business Unit (2016-2018)• Kepala Bagian Dukungan Operasi II, Divisi Dukungan Operasi (2010-2016)• Unit Head of Operational Support II, Operational Support Division (2010-2016)• Kepala Bagian Dukungan Usaha, UUS Pemberdayaan & Pengembangan Industri Dalam Negeri

(2007-2010)• Unit Head of Business Support, Strategic Business Unit of Domestic Industry Empowerment &

Development (2007-2010

Winda ary susantiPlt. Kepala Divisi Marketing Korporasi

Acting Head of Marketing Corporate Division



KelahiranBorn

: Temanggung, 22 Oktober 1973Temanggung, 22 October 1973

UsiaAge


DomisiliDomicile



: S1 Manajemen, STIE Perbanas (1996)Bachelor of Management, STIE Perbanas (1996)




: • Ahli Marketing Divisi Pengembangan Bisnis (2016-2017)• Marketing Expert of Business Development Division (2016-2017)• Koordinator Pemasaran Korporasi Sektor Pemerintah, Divisi Pengembangan Bisnis (2015-2016)• Corporate Marketing Coordinator of Government Sector, Business Development Division (2015-

2016)• Wakil Kepala Divisi Pengembangan Bisnis (2012-2015)• Deputy Head of Business Development Division (2012)

96

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Yusuf setyabudhiKepala Divisi Keuangan dan Akuntansi

Head of Finance and Accounting Division


: 30 Juli 201830 July 2018

KelahiranBorn

: Temanggung, 20 November 1968Temanggung, 20 November 1968

UsiaAge


DomisiliDomicile

: Jakarta Barat, DKI JakartaWest Jakarta, DKI Jakarta


: S1 Manajemen Keuangan, Universitas Indonesia (2005)Bachelor of Finance Management, Universitas Indonesia (2005)


: 28 Februari 200528 February 2005


: • Wakil Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi (2016-2018)• Deputy Head of Finance and Accounting Division (2016-2018)• Kepala Divisi Dukungan Operasi (2014-2016)• Head of Operational Support Division (2014-2016)• Plt. Kepala Divisi Dukungan Operasi (2013-2014)• Acting Head of Operational Support Division (2013-2014)

epi DarlisKepala Cabang Utama JakartaHead of Jakarta Main Branch


: 30 Juli 201830 July 2018

KelahiranBorn

: Padang, 6 Juli 1966Padang, 6 July 1966

UsiaAge


DomisiliDomicile

: Depok, Jawa BaratDepok, West Java


: S1 Manajemen, Universitas Jayabaya (1992)Bachelor of Management, Universitas Jayabaya (1992)


: 1 Mei 20001 May 2000


: • Kepala Cabang Palembang (2016-2018)• Head of Palembang Branch Office (2016-2018)• Plt. Kepala Cabang Palembang (2015-2016)• Acting Head of Palembang Branch Office (2015-2016)• Kepala Cabang Madya Semarang (2012-2013)• Head of Semarang First Level Branch (2012-2013)

andi ridwanPlt. Kepala Cabang Utama Palembang

Acting Head of Palembang Main Branch


: 30 Juli 201830 July 2018

KelahiranBorn

: Sinjai, 27 November 1966Sinjai, 27 November 1966

UsiaAge


DomisiliDomicile

: Bogor, Jawa BaratBogor, West Java


: S2 Magister Manajemen, STIE Budi Luhur (2000)Master of Management, STIE Budi Luhur (2000)


: 24 Mei 199924 May 1999


: • Kepala Cabang Madya Makassar (2016-2018)• Head of Makassar First Level Branch (2016-2018)• Plt. Kepala Cabang Madya Makassar (2015-2016)• Acting Head of Makassar First Level Branch (2015-2016)• Kepala Cabang Pratama Aceh (2015)• Head of Aceh Second Level Branch (2015)

97


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Jufnaidi salimPlt. Kepala Cabang Utama Pekanbaru

Acting Head of Pekanbaru Main Branch


: 30 Juli 201830 July 2018

KelahiranBorn

: Aceh Timur, 2 Februari 1965East Aceh, 2 February 1965

UsiaAge


DomisiliDomicile

: Bogor, Jawa BaratBogor, West Java


: S1 Teknik Industri, Universitas Islam Nusantara (1990)Bachelor of Industrial Engineering, Universitas Islam Nusantara (1990)




: • Kepala Cabang Madya Medan (2013-2018)• Head of Medan First Level Branch (2013-2018)• Pjs. Kepala Cabang Madya Medan (2012-2013)• Acting Head of Medan First Level Branch (2012-2013)• Kepala Bagian Pengembangan Bisnis Komersial Divisi Pengembangan Bisnis (2012)• Unit Head of Commercial Business Development, Business Development Division (2012)

negari Karunia adiKepala Cabang Utama SurabayaHead of Surabaya Main Branch


: 13 November 201813 November 2018

KelahiranBorn

: Kediri, 20 Oktober 1968Kediri, 20 October 1968

UsiaAge


DomisiliDomicile

: Sidoarjo, Jawa TimurSidoarjo, East Java


: S1 Teknik Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (1993)Bachelor of Marine Engineering, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (1993)




: • Kepala Divisi Perencanaan Perusahaan (2012-2018)• Head of Corporate Planning Division (2012-2018)• Kepala Divisi Perencanaan Perusahaan, Sistem Mutu & K3LL, dan Organisasi (2012)• Head of Corporate Planning, Quality System & K3LL, and Organization (2012)• Ahli Utama Divisi Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan (2011-2012)• Primary Expert, Corporate Planning and Development Division (2011-2012)

fitri agungnugrohoPlt. Kepala Cabang Madya Balikpapan

Acting Head of Balikpapan First Level Branch



KelahiranBorn

: Cilacap, 20 Oktober 1973Cilacap, 20 October 1973

UsiaAge


DomisiliDomicile

: Yogyakarta, Daerah Istimewa YogyakartaYogyakarta, Yogyakarta Special Region


: S2 Manajemen Proyek, Universitas Indonesia (2015)Master (S2) of Project Management, Universitas Indonesia (2015)


: 19 Mei 200319 May 2003


: • Kepala Cabang Balikpapan (2017)• Head of Balikpapan Branch (2017)• Kepala Bagian Operasi Cabang Jakarta (2017)• Head of Operations Division, Jakarta Branch (2017)• Wakil Kepala Bagian Pengembangan Cabang Surabya (2011)• Deputy Head of Development Division, Surabaya Branch (2011)• Wakil Kepala Bagian Inspeksi Cabang Surabaya (2008)• Deputy Head of Inspection Division, Surabaya Branch (2008)

98

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

rully MarintoKepala Cabang Madya Batam

Head of Batam First Level Branch



KelahiranBorn

: Bogor, 8 Juli 1979Bogor, 8 July 1979

UsiaAge


DomisiliDomicile



: S1 Teknik Informatika, Universitas Persada Indonesia (Y.A.I), (2002)Bachelor of Informatics Engineering, Universitas Persada Indonesia (Y.A.I), (2002)




: Plt. Kepala Cabang Madya Batam (2012-2018)Acting Head of Batam First Level Branch (2012-2018)

• Kepala Bagian Pemasaran dan Pengembangan Produk Cabang Palembang (2012)• Head of Product Marketing and Development Division, Palembang Branch (2012)• Pjs. Kepala Bagian Pemasaran dan Pengembangan Produk Cabang Palembang (2012)• Acting Head of Product Marketing and Development Division, Palembang Branch (2012)

Tri YuliantoPlt. Kepala Cabang Madya Makassar

Acting Head of Makassar First Level Branch


: 30 Juli 201830 July 2018

KelahiranBorn

: Bantul, 23 Juli 1973Bantul, 23 July 1973

UsiaAge


DomisiliDomicile

: Simomulyo, SurabayaSimomulyo, Surabaya


: S1 Teknik Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, (1999)Bachelor of Shipping Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, (1999)


: 2 Juli 20012 July 2001


: • Kepala Bagian Operasi Unit Bisnis Migas dan Petrokimia (2013-2018)• Head of Oil & Gas and Petrochemical Business Unit (2013-2018)• Pjs. Kepala Bagian Operasi Unit Bisnis Migas dan Petrokimia (2013-2018)• Acting Head of Operations of Oil & Gas and Petrochemical Business Unit (2013-2018)

agus PriyonoPlt. Kepala Cabang Madya Medan

Acting Head of Medan First Level Branch


: 30 Juli 201830 July 2018

KelahiranBorn

: Jakarta, 8 Agustus 1966Jakarta, 8 August 1966

UsiaAge


DomisiliDomicile



: S1 Konservasi SD Hutan, Institut Pertanian Bogor (1993)Bachelor of Forestry Resource Conservation, Institut Pertanian Bogor (1993)


: 20 Agustus 200120 August 2001


: • Plt. Kepala Cabang Pratama Aceh (2015-2018)• Acting Head of Aceh Second Level Branch (2015-2018)• Kepala Cabang Pratama Banjarbaru (2012-2015)• Head of Banjarbaru Second Level Branch (2012-2015)• Kepala Kantor Wilayah Banjarbaru (2011-2012)• Head of Banjarbaru Regional Office (2011-2012)

99


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Benny sujarwoKepala Cabang Madya Semarang

Head of Semarang First Level Branch



KelahiranBorn

: Surabaya, 31 Januari 1976Surabaya, 31 January 1976

UsiaAge


DomisiliDomicile

: Surabaya, Jawa TimurSurabaya, East Java


: S1 Teknik Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (2006)Bachelor of Shipping Engineering, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (2006)


: 17 Mei 200017 May 2000


: • Plt. Kepala Cabang Madya Semarang (2015-2016)• Acting Head of Semarang First Level Branch (2015-2016)• Kepala Bagian Pemasaran dan Pengembangan Produk Cabang Surabaya (2012-2015)• Head of Product Marketing and Development Division, Surabaya Branch (2012-2015)• Pjs. Kepala Bagian Pemasaran dan Pengembangan Produk Cabang Surabaya (2012)• Acting Head of Product Marketing and Development Division, Surabaya Branch (2012)

afrinalPlt. Kepala Cabang Pratama Aceh

Acting Head of Aceh Second Level Branch


: 30 Juli 201830 July 2018

KelahiranBorn

: Padang Panjang, 22 Februari 1976Padang Panjang, 22 February 1976

UsiaAge


DomisiliDomicile

: Pekanbaru, RiauPekanbaru, Riau


: S2 Ilmu Lingkungan, Universitas Riau (2019)Master (S2) of Environmental Science, Universitas Riau (2019)




: Kepala Bagian Pemasaran dan Pengembangan Produk Cabang Pekanbaru (2017-2018)Head of Product Marketing and Development Unit, Pekanbaru Branch (2017-2018)

Yosy sunarsoPlt. Kepala Cabang Pratama Banjarbaru

Acting Head of Banjarbaru Second Level Branch


: 7 Oktober 20157 October 2015.

KelahiranBorn

: Jakarta, 22 Oktober 1968Jakarta, 22 October 1968

UsiaAge


DomisiliDomicile :

Depok, Jawa BaratDepok, West Java


: S2 Magister Manajemen, Universitas Diponegoro, Semarang (2007)Master in Management, Universitas Diponegoro, Semarang (2007)




: • Management Representative Cabang Jakarta (2005-2015)• Management Representative, Jakarta Branch (2005-2015)• Kepala UWK Jakarta (2003-2005)• Head of Jakarta UWK (2003-2005

100

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Mukti WibowoPlt. Kepala Cabang Singapura

Acting Head of Singapore Branch



KelahiranBorn

: Semarang, 5 November 1967Semarang, 5 November 1967

UsiaAge


DomisiliDomicile



: S2 Ekonomi Akuntansi, University of Wollongong, Australia (1995)Master of Economics, Accounting, University of Wollongong, Australia (1995)




: • Kepala Bagian KSO Unit Bisnis Sertifikasi Sistem & Keselamatan serta Jasa Umum (2012-2015)• Head of System Certification & Safety as well as General Services KSO Business Unit (2012-2015)• Wakil Kepala KSO SBU Perdagangan & Keuangan (2006-2012)• Deputy Head of Trade & Finance SBU KSO (2006-2012)• Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan (2004-2006)• Head of Corporate Secretary Division (2004-2006)

syahrul ramadhanKepala Unit PKBL

Head of PKBL Unit


: 30 Juli 201830 July 2018

KelahiranBorn


UsiaAge


DomisiliDomicile



: S2 Manajemen Keuangan, Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas (Perbanas Institute) (2009)Master (S2) of Financial Management, Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas (Perbanas Institute) (2009)


: 4 April 19934 April 1993


: • Kepala Unit PKBL (2018 – sekarang)• Head of PKBL Unit (2018-present)• Senior Account Executive Divisi Bisnis Infrastruktur (2017)• Senior Account Executive of Infrastructure Business Division (2017)• Senior Account Executive (Divisi Pengembangan Bisnis (2015-2017)• Senior Account Executive of Business Development Division (2015-2017)• Senior Officer Divisi SDM (2013-2015)• Senior Officer of HR Division (2013-2015)

Baron agung Wicaksono(Wakil) Kepala Kerjasama Operasi PTSI dengan PT Sucofindo (KSO)

(Deputy) Head of Operations Cooperation of PTSI and PT Sucofindo (KSO)


: 2 Juni 20142 June 2014

KelahiranBorn

: Surabaya, 24 April 1973Surabaya, 24 April 1973

UsiaAge


DomisiliDomicile

: Surabaya, Jawa TimurSurabaya, East Java


: S2 Magister Manajemen Keuangan, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (2014) Master of Finance Management, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (2014)




: • Kepala Cabang Surabaya (2011-2014)• Head of Surabaya Branch (2011-2014)• Plt. Kepala Cabang Surabaya (2010-2011)• Acting Head of Surabaya Branch (2010-2011)• Kepala Bagian Operasi dan Pemasaran Cabang Surabaya (2009-2010)• Head of Marketing and Operations Division of Surabaya Branch (2009-2010)

101


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

demografI karyawan dan sekIlas PengemBangan komPetensIemployee demoGrapHy and overvIew of CompetenCe development

PTSI memandang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset sekaligus mitra strategis yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam meraih visi dan misinya. Integrasi antara SDM dan strategi Perusahaan dapat dicapai melalui sistem pengelolaan SDM yang memastikan bahwa Perusahaan memiliki SDM berkualitas, dengan mengembangkan pelatihan yang berfokus pada pembelajaran organisasi dan manajemen.

Demografi Karyawan PTsi

Per 31 Desember 2018, jumlah karyawan Perusahaan mencapai 2.158 orang, mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2017 yang sebanyak 1.982 orang. Penambahan ini lebih dikarenakan adanya pekerjaan-pekerjaan baru yang dilakukan Perusahaan, dimana dibutuhkan tenaga-tenaga ahli yang berkompeten.

Profil demografi karyawan Perusahaan dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini.

Perkembangan Jumlah Karyawan Tahun 2014-2018 (orang)Development of Number of Employees In 2014-2018 (people)

2014 20162015 2017 2018

1.4771.505 1.581

1.9822.158

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan level organisasi (orang)Number and Composition of Employees Based on Organizational Level (people)

level organisasiOrganizational Level

2018 2017

lM

PF

JumlahTotal

KomposisiComposition

lM

PF

JumlahTotal


Kepala/Setara (termasuk Pimpinan KSO)Head/Equal (including KSO Leader)

20 2 22 1,02% 20 2 22 1,11%

Wakil KepalaDeputy Head

- - - - 1 2 3 0,15%

Kepala Cabang Madya Head of First Level Branch

5 - 5 0,23% 3 1 4 0,20%

Kepala Cabang PratamaHead of Second Level Branch

3 - 3 0,14% 2 - 2 0,10%

PTSI considers Human Resources (HR) as an asset as well as a strategic partner, which greatly determines the success of an organization in achieving its vision and mission. The integration of HR and Corporate strategy can be achieved through HR management system ensuring that the Company has qualified human resources, by developing trainings focusing on organizational and management learning.

PTsi employee Demography

As of 31 December 2018, the Company’s total number of employees reached 2,158 people, an increase of 176 people or 8.88% compared to the number of employees as of 31 December 2017, amounting to 1,982 people. This addition is more due to new jobs carried out by the Company, where competent experts are needed.

The demographic profile of the Company’s employees can be seen in the following tables and charts.

102

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan level organisasi (orang)Number and Composition of Employees Based on Organizational Level (people)

level organisasiOrganizational Level

2018 2017

lM

PF

JumlahTotal


lM

PF

JumlahTotal


Kepala Bagian /Setara Head of Division/Equal

47 11 58 2,69% 44 11 55 2,77%

Kepala Seksi/Setara (d/h Wakil Kepala Bagian)Section Head/Equal (was Deputy Section Head)

23 13 36 1,67% 18 11 29 1,46%

Tugas Karya (Pimpinan Anak Perusahaan)Work Duties (Leader of Subsidiary)

3 - - - 4 1 5 0,25%

Ahli UtamaPrimary Experts

4 3 7 0,32% 1 - 1 0,05%

Fungsional (Assessor, Analis, Consultant, Surveyor, Inspector)Functional (Assessor, Analyst, Consultant, Surveyor, Inspector)

819 78 897 41,57% 612 39 651 32,85%

Spesialis (Officer, Staf, Non Staf )Specialist (Officer, Staff, Non Staff)

820 307 1.127 52,22% 958 252 1.210 61,05%

Jumlah Total

1.743 415 2.158 100,00% 1.663 319 1.982 100,00%

L=Laki-laki; P=Perempuan M=Male; F=Female

Sesuai perubahan organisasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 001/DRU-X/DPS/2018 tanggal 31 Oktober 2018, tentang Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2018, terjadi perubahan penamaan levelling jabatan dari Wakil Kepala Bagian menjadi Kepala Seksi serta dihapusnya level jabatan Wakil Kepala Divisi.

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Pendidikan (orang)Number and Composition of Employees Based on Education (people)

Tingkat PendidikanEducational Level

2018 2017

lM

PF

JumlahTotal


lM

PF

JumlahTotal


Strata 2Master

63 11 74 3,43% 61 15 76 3,83%

Strata 1Bachelor

1.043 310 1.353 62,70% 1.195 145 1.340 67,61%

Diploma 3 219 72 291 13,48% 326 114 440 22,20%

< Diploma 3 418 22 440 20,39% 81 45 126 6,36%

JumlahTotal

1.743 415 2.158 100,00% 1.663 319 1.982 100,00%


According to the organizational changes contained in the Decision Letter of the Board of Directors No. 001/DRU-X/DPS/2018 dated 31 October 2018 on Company’s Organizational Structure in 2018, there was a change in the naming of the level of position from Deputy Section Head to Section Head and the removal of the position of Deputy Head of Division.

Demografi Karyawan dan Sekilas Pengembangan KompetensiEmployee Demography and Overview of Competence Development

103


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

22,20%3,83%

67,61%

6,36%

2017 2018

3,43%

62,70%

20,39%

13,48%

Diploma 3strata 1Bachelor

<Diploma 3strata 2Master

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan status Kepegawaian (orang)Number and Composition of Employees Based on Employment Status (people)

status KepegawaianEmployment Status

2018 2017

lM

PF

JumlahTotal


lM

PF

JumlahTotal


TetapPermanent

392 134 526 24,37% 302 108 410 20,69%

Non TetapNon-Permanent

1.351 281 1.632 75,63% 1.361 211 1.572 79,31%

Jumlah Total

1.743 415 2.158 100,00% 1.663 319 1.982 100,00%


Tidak TetapNon-Permanent

TetapPermanent

79,31%

20,69%

75,63%

24,37%

2017 2018

104

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Penempatan (orang) Number and Composition of Employees Based on Placement (people)

PenempatanPlacement

2018 2017

lM

PF

JumlahTotal


lM

PF

JumlahTotal


Kantor PusatHead Office

1.204 278 1.482 68,67% 872 194 1.066 53,78%

Kantor CabangBranch Offices

539 137 676 31,33% 791 125 916 46,22%

Jumlah Total

1.743 415 2.158 100,00% 1.663 319 1.982 100,00%


2017 2018

Kantor CabangBranch Office


46,22%

31,33%

68,67%

53,78%

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan usia (orang)Number and Composition of Employees Based on Education (people)

rentang usiaRange of Age

2018 2017

lM

PF

JumlahTotal


lM

PF

JumlahTotal


> 46 tahun / years old 254 58 312 14,46% 619 64 683 34,46%

36 - 45 tahun / years old 584 92 676 31,33% 715 148 863 43,54%

26 - 35 tahun / years old 831 230 1.061 49,17% 288 89 377 19,02%

< 25 tahun / years old 74 35 109 5,05% 41 18 59 2,98%

JumlahTotal

1.743 415 2.158 100,00% 1.663 319 1.982 100,00%


26-35 tahun26-35 years old


<25 tahun<25 years old

>46 tahun>46 years old

34,46%

62,70%

2,98%

19,02%

14,46%

31,33%

5,05%

49,17%

20182017


105


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Masa Kerja (orang)Number and Composition of Employees Based on Education (people)

rentang usiaEducational Level

2018 2017

lM

PF

JumlahTotal


lM

PF

JumlahTotal


< 2 tahun | Years 926 209 1.135 52,59% 1.002 114 1.116 56,31%

2-10 tahun | Year 616 119 735 34,06% 453 116 569 28,71%

11-20 tahun | Year 125 51 176 8,16% 129 53 182 9,18%

> 20 tahun | Year 76 36 112 5,19% 79 36 115 5,80%

Jumlah Total

1.743 415 2.158 100,00% 1.663 319 1.982 100,00%


20182017

11-20 tahun11-20 years


<20 tahun<20 years

>2 tahun>2 years

56,31%

28,71%

5,80%9,18%

52,59%

34,06%

5,19%8,16%

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin (dalam orang)Number and Composition of Employees Based on Gender (number of people)

Jenis KelaminGender

2018 2017

JumlahTotal


JumlahTotal


Laki-lakiMale

1.663 83,91%

PerempuanFemale

319 16,09%

JumlahTotal

... 100,00% 1.982 100,00%


PerempuanFemale

laki-lakiMale

16,09%

83,91%

19,23%

80,77%

20182017

106

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan level Jabatan

Salah satu kunci pengelolaan SDM adalah pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan. Berikut disampaikan pengembangan kompetensi yang mencerminkan kesempatan bagi seluruh karyawan untuk dapat meningkatkan level kompetensinya; serta biaya pelaksanaan pengembangan kompetensi.

level JabatanLevel of Position

Jenis PelatihanType of Trainings

Tujuan PelatihanTraining Objective

Pimpinan Lini (Kordinator Wilayah, Kepala MP, Spv)Line Leader (Regional Coordinator, Head of MP, Spv)

Basic Integrated Leadership Development Program (ILDP) & Bela NegaraBasic Integrated Leadership Development Program (ILDP) & State Defense

Memberikan pengetahuan dasar kepemimpinan, kedisiplinan, dan rentang kendaliTo provide basic knowledge of leadership, discipline, and span of control

Pimpinan Menengah (Manager)Middle Leader (Manager)

On Becoming Leader as CoachOn Becoming Leader as Coach

Untuk dapat mengelola tim dengan memanfaatkan kelebihan timnyaTo be able to manage the team by utilizing the team advantages

Pimpinan Puncak (General Manager)Top Leader (General Manager)

Seminar BisnisBusiness Seminar

Memberikan wawasan bisnisProviding business insight

Staf/OfficerStaff/Officer

Bidang Akuntansi & Keuangan, Pengadaan,Komunikasi, SDM, Manajemen, Hukum, IT, General Business, Service ExcelllentAccounting & Finance Division, Procurement, Communication, HR, Management, Legal, IT, General Business, Service Excellence

Memperkecil kekurangan dan meningkatkan kemampuan untuk melancarkan pekerjaan sesuai bidang tugasnyaTo minimize deficiencies and improve the ability to launch work in line with their field of work

InspectorInspector

Bossiet, SLO, UT, NDT PT & MT, LRUT level 1, ASNT, Eddy Current, AK3 Kimia, AK3 Listrik, K3Bossiet, SLO, UT, NDT PT & MT, LRUT level 1, ASNT, Eddy Current, AK3 Chemistry, AK3 Electricity, K3

Meningkatkan kompetensi dan pemenuhan persyaratan bisnisTo improve competency and fulfill business requirements

SurveyorSurveyor

Marine Survey, Draught Survey, Loading Master, Sampling & Sample, Preparation and Testing CoalMarine Survey, Draught Survey, Loading Master, Sampling & Sample, Preparation and Testing Coal


KonsultanConsultant

ISO 9001: 2015, ISO 17020:2012, ISO 140001 Lead Auditor, ISO 31000 ERM Fundamental, penyusunan amdalISO 9001: 2015, ISO 17020:2012, ISO 140001 Lead Auditor, ISO 31000 ERM Fundamental, AMDAL preparation


Lebih lanjut entang pengembangan kompetensi dapat dilihat pada bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam bagian pembahasan Sumber Daya Manusia.

Competence Development Based on level of Position

One key to HR management is the development of competencies according to the capacity and needs. Below is the competency development that reflects the opportunity for all employees to improve their competency level; as well as the cost of competency development.

Further details about competence development can be seen in the Business Support Functions chapter in the Human Resources discussion section.


107


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Biaya Pengembangan Kompetensi

realisasi 2018Realization 2018

(Rp)

anggaran 2018Budget 2018

realisasi 2017Realization 2017

(Rp)

realisasi 2018 Terhadap

anggaran 2018Realization 2018 Against Budget

2018(Rp)

realisasi 2018 Terhadap

realisasi 2017Realization

2018 Against Realization 2017

%

Biaya Pengembangan KompetensiCompetence Development Cost

7.745.000.000 9.370.000.000 6.348.069.421 82,66% 22,01%

2017

6.348,07

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

2018

7.745,00

MeningkatIncrease22,01%

(dalam jutaan Rupiah)(in million Rupiah)

“Uraian tentang pengembangan kekaryawanan PTSI dapat dilihat pada bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam bagian pembahasan Sumber Daya Manusia.”

Competence Development Cost

“Description of PTSI employee development can be seen in the Business Support Function chapter in the Human Resources discussion section.

108

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

komPosIsI Pemegang sahamexeCutIve offICers profIle

Komposisi Kepemilikan saham

Komposisi Pemegang Saham PTSI adalah sebagai berikut:

Komposisi Pemegang saham PTsi per 31 Desember 2016PTSI Shareholders Composition As of 31 December 2016

Pemegang sahamShareholders

Jumlah saham(lembar)

Number of Shares

(shares)

nilaiScore(Rp)

Persentase Kepemilikan

Ownership Percentage

(%)

nominal per lembar saham = rp1.000.000Nominal per shares = Rp1,000,000

Kepemilikan Lebih dari 5%More than 5% Ownership

Negara/Pemerintah Republik IndonesiaState/Government of Republic of Indonesia

21.280 21.280.000.000 85,12%

Societe Generale de Surveillance, SA 2.600 2.600.000.000 10,40%

Kepemilikan Kurang dari 5%Less than 5% Ownership

PT Sucofindo (Persero) 1.120 1.120.000.000 4,48%

JumlahTotal

25.000 25.000.000.000 100,00%

Komposisi Kepemilikan saham PTsiPTSI Shareholders Composition

PT Sucofindo (Persero)Suciete Generale de Surveillance, SANegara/Pemerintah Republik IndonesiaState/Government of Republic of Indonesia

10,40% 4,48%

85,12%

PTSI

share ownership Composition

Composition of PTSI Shareholders is as follows:

Komposisi Pemegang SahamExecutive Officers Profile

109


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

informasi Tentang Kepemilikan saham oleh Manajemen

PTSI tidak memiliki kebijakan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen, atau Management Stock Ownership Program (MSOP) dan Program Kepemilikan Saham Karyawan, atau Employee Stock Ownership Program (ESOP). Seluruh kepemilikan saham sesuai dengan penjelasan di atas.

Di bawah ini disajikan transparansi kepemilikan saham PTSI oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris dan DireksiBoard of Commissioners and Board of Directors

Jumlah Kepemilikan saham PTsinumber of PTsi share ownership

Iman Pambagyo (Komisaris Utama) (President Commissioner) - Nihil | None -

Susi Meyrista Tarigan (Komisaris) (Commissioner) - Nihil | None -

Bambang Adi Winarso (Komisaris) (Commissioner) - Nihil | None -

Paulus Prananto (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) - Nihil | None -

Dian Muhammad Noer (Direktur Utama) (President Director) - Nihil | None -

Tri Widodo (Direktur Komersial 1) (Director of Commercial 1) - Nihil | None -

Darwin Abas (Direktur Komersial 2) (Director of Commercial 2) - - Nihil | None -

Rosmanidar Zulkifli (Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis) (Director of Finance and Strategic Planning)

- Nihil | None -

informasi Tentang Pemegang saham utama/Pengendali hingga nama Pemilik akhir

Pemegang saham utama/pengendali dari PTSI adalah Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebesar 85,12%. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia sekaligus menjadi entitas pemilik akhir Perusahaan. Status hukum PTSI adalah Perseroan Terbatas yang tergabung sebagai entitas BUMN.

information on share ownership by the Management

PTSI does not have Management Stock Ownership Program (MSOP) or Employee Stock Ownership Program (ESOP). All share ownership is in accordance with the above explanation.

Below is the transparency of PTSI share ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors.

information on Major/Controlling shareholders to the name of the ultimate owner

The major/controlling shareholder of PTSI is the State of Republic of Indonesia through the Government of Republic of Indonesia/Ministry of State-Owned Enterprise (SOE) for 85.12%. Therefore, the State of the Republic of Indonesia is also the ultimate entity owner of the Company. PTSI legal status is Limited Liability Company that is grouped as SOE Entity.

110

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

daftar entItas anak dan entItas asosIasI/joInt ventUre (jv)/sPecIal PUrPose vehIcle (sPv)lIst of suBsIdIarIes and assoCIated entItIes/JoInt venture (Jv)/speCIal purpose veHICle (spv)

entitas anakSubsidiaries

namaName

Bidang usahaLine of Business

DomisiliDomicile

Tahun Berdiri dan Beroperasi Komersial

Year of Incorporation

and Commercial Operations

Tahun Penyertaan

ModalYear of Capital

Investment

Kepemilikan saham

(%)Share Ownership

(%)

aset (sebelum eliminasi)

(Rp-juta)Assets (Before Elimination)(Rp-million)

status operasi

Operation Status

2018 2017 2018 2017

PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia

Jasa analisa laboratorum, inspeksi, dan konsultasi di bidang industri batu bara. Laboratory analysis, inspection, and consulting services in the coal industry.

Jakarta 2002 2002 99,00% 99,00% 172.929 118.636 BeroperasiOperating

PT Synerga Tata Internasional

Pembangunan, pengembangan dan perbaikan transmisi dan instalasi listrik.Construction, development and repair of electrical transmission and installation.

Jakarta 2013 2008 60,00% 60,00% 22.881 14.070 BeroperasiOperating

Kerja sama operasi (Ventura Bersama)Joint Operation (Joint Venture)

namaName

Bidang usahaLine of Business

DomisiliDomicile

Tahun Beroperasi Komersial

Year of Commercial Operations

Tahun Penyertaan

ModalYear of Capital

Investment

Kepemilikan/Penyertaan ModalOwnership/Capital

Participation(% )

status operasi

Operation Status

2018 2017

KSO Pre Shipment InspectionCollaboration of Operations of Pre-Shipment Inspection

Verifikasi dan penelusuran teknis barang impor dalam lingkup fasilitas industri dan perdaganganVerification and technical tracking of imported goods within the scope of industrial and trade facilities

Jakarta 2002 2002 50,00% 50,00% BeroperasiOperating

KSO SISCI Banyu UripCollaboration of Operations of SISCI Banyu Urip

Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam lingkup fasilitas minyak bumi dan gasVerification of Domestic Component Level (TKDN) within the scope of oil and gas facilities

Jakarta 2011 2011 50,00% 50,00% BeroperasiOperating

KSO Design Review ConsultantCollaboration of Operations of Design Review Consultant

Pendampingan Design Review Consultant PLTUAssistance to PLTU Consultant Design Review

Jakarta 2017 2017 15% 15% BeroperasiOperating

KSO atas proyek HSD oleh entitas anak PT STICollaboration of Operations of HSD project by subsidiary, PT STI

Pengadaan Bahan Bakar Minyak Solar (HSD)Procurement of Solar Fuel (HSD)

Jakarta 2018 2018 100% - BeroperasiOperating

Daftar Entitas Anak Dan Entitas Asosiasi/Joint Venture (JV)/Special Purpose Vehicle (SPV)List Of Subsidiaries And Associated Entities/Joint Venture (JV)/Special Purpose Vehicle (SPV)

111


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

PT surveyor Carbon Consulting indonesia (sCCi)

SCCI bergerak dalam bidang usaha jasa analisa laboratorum, inspeksi, dan konsultasi di bidang industri batu bara. SCCI memiliki visi yang selaras dengan PTSI, yaitu menjadi perusahaan independent assurance di pasar nasional dan internasional untuk produk pertambangan. Dalam kegiatan usahanya SCCI melakukan semua kegiatan yang bersifat Superintending dan Non-Superintending dengan fokus pengembangan bisnis pada kedua kegiatan tersebut. Sasaran SCCI menjadi pelaku usaha Superintending dengan pangsa pasar mencapai 15%; sementara pengembangan usaha Non-Superintending dilakukan untuk memperkuat bisnis inti superintending.

PTSI memiliki saham 99,00% atas SCCI, sementara sisanya dimiliki oleh Koperasi Surveyor Indonesia (KOPSURINDO).

Kepemilikan sCCi per 31 Desember 2018SCCI Ownership per 31 December 2018


Koperasi Surveyor IndonesiaSCCI

1,00%

99.00%

ikhtisar Keuangan sCCiSCCI Financial Highlights

2018(Rp-juta)

(Rp-million)

2017(Rp-juta)

(Rp-million)

Kenaikan (Penurunan)Increase (Decrease)

(%)

Pendapatan UsahaOperating Income

140.449 97.754 43,68%

Beban JasaService Expense

60.067 35.260 70,36%

Laba OperasiOperating Profit

80.382 62.494 28,62%

Beban Pemasaran, Umum & AdministrasiMarketing, General & Administration Expenses

38.648 32.925 17,39%


41.734 29.570 41,13%

Pendapatan & Beban Diluar UsahaIncome & Expense Outside Business

5.225 2.412 116,63%

Laba Bersih Sebelum PajakNet Profit Before Tax

46.959 31.982 46,83%

Taksiran PPh BadanEstimated Corporate Income Tax

10.787 7.284 48,08%

PT surveyor Carbon Consulting indonesia

SCCI operates in the business sectors of laboratory analysis, inspection, and consulting services in the coal industry. SCCI has a vision aligned with that of PTSI, which is to become an independent assurance company in the national and international markets for mining products. In its business activities, SCCI conducts all Superintending and Non-Superintending activities with focus on business development on both activities. SCCI target is to become Superintending business actors with 15% market share; while Non-Superintending business development is undertaken to strengthen the superintending core business.

PTSI owns 99.00% share of SCCI, while the rest is owned by Koperasi Surveyor Indonesia (KOPSURINDO).

112

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

ikhtisar Keuangan sCCiSCCI Financial Highlights

2018(Rp-juta)

(Rp-million)

2017(Rp-juta)

(Rp-million)


(%)

Laba Bersih Tahun BerjalanNet Profit for the Current Year

36.172 24.698 46,46%

Pendapatan Komprehensif LainnyaOther Comprehensive Income

201 (26) 872,92%

Laba Komprehensif Tahun BerjalanComprehensive Profit for the Current Year

36.373 24.672 47,43%

AsetAssets

172.929 118.636 45,76%


40.794 16.442 148,11%

Liabilitas Jangka PanjangLong-Term Liabilities

528 3.256 -83,78%

EkuitasEquity

131.607 98.938 33,02%

Manajemen Kunci sCCiSCCI Key Management

Dewan Komisaris Board of Commissioners


: Abubakar Alhadar

DireksiBoard of Directors


Direktur OperasiDirector of Operations

Direktur PemasaranDirector of Marketing

: Hermawan Setia Kesuma

: Bambang Her Priyambodo

: Imam Dasuki

PT synerga Tata internasional (sTi)

Mulai beroperasi komersial pada tahun 2012, PT Synerga Tata Internasional (“STI”) diakuisisi oleh PTSI pada tahun 2013. Sesuai dengan kegiatan utama STI di bidang Engineering, Procurement dan Construction (EPC), fokus bisnis STI terlihat selaras dengan fokus PTSI dalam mengembangkan unit bisnis Infrastruktur.

Potensi usaha yang sangat terbuka bagi STI terlihat dari fokus pembangkitan energi listrik 35.000 MW sebagai bagian dari program percepatan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah. Diharapkan,melalui dukungan yang lebih besar dari PTSI, STI dapat berperan serta dalam program Pemerintah tersebut.

PT synerga Tata internasional (sTi)

Commencing its commercial operations in 2012, PT Synerga Tata Internasional (“STI”) was acquired by PTSI in 2013. In accordance with STI main activities in Engineering, Procurement, and Construction (EPC), STI’s business focus is seen in harmony with PTSI’s focus in developing infrastructure business unit.

A very open business potential for STI is evident from the focus of generating 35,000 MW electricity as part of the Government’s infrastructure development acceleration program. It is expected that through greater support from PTSI, STI can participate in such Government program.

Daftar Entitas Anak Dan Entitas Asosiasi/Joint Venture (JV)/Special Purpose Vehicle (SPV)List Of Subsidiaries And Associated Entities/Joint Venture (JV)/Special Purpose Vehicle (SPV)

113


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

PTSI memiliki saham 60,00% atas STI, sementara sisanya dimiliki oleh perorangan.

Kepemilikan STI per 31 Desember 2018STI Ownership per 31 December 2018


PeroranganIndividuals

STI

40,00%

60.00%

ikhtisar Keuangan sTiSTI Financial Highlightss

2018(Rp-juta)

(Rp-million)

2017(Rp-juta)

(Rp-million)


(%)

Pendapatan UsahaOperating Income

25.155 22.229 13,16%

Beban JasaService Expense

(20.002) (18.175) 10,05%


5.153 4.054 27,12%

Beban Pemasaran, Umum & AdministrasiMarketing, General & Administration Expenses

(6.670) (2.516) 165,13%


(1.517) 1.538 -198,59%

Pendapatan & Beban Diluar UsahaIncome & Expense Outside Business

(4.197) (123) -3.318,49%

Laba Bersih Sebelum PajakNet Profit Before Tax

(5.714) 1.416 -503,66%

Taksiran PPh BadanEstimated Corporate Income Tax

1.170 (355) 429,33%

Laba Bersih Tahun BerjalanNet Profit for the Current Year

(4.544) 1.060 -528,55%

AsetAssets

22.881 14.070 62,63%


31.516 18.160 73,55%

Liabilitas Jangka PanjangLong-Term Liabilities

- - 0,00% -

EkuitasEquity

(8.635) (4.090) -111,10%

PTSI owns 60.00% shares of STI, while the remaining shares are owned by individuals.

114

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Manajemen Kunci sTiSTI Key Management

Dewan Komisaris Board of Commissioners


: Ponky Ludi Kardono



Direktur KeuanganDirector of Finance

: Lukmanul Hakim Lubis

: Ajat Jatnika

strUktUr grUP PtsIptsI Group struCture

10,40%

99,00%

85,12% 4,48%

60,00%

societe Generale de surveillance, sa

PT surveyor Carbon Consulting indonesia

PT surveyor indonesia (Persero)

negara republik indonesiaState of the Republic of Indonesia

PT sucofindo (Persero)

PT synerga Tata internasional

KeteranganRemark

: Pemegang Saham Utama/Pengendali sekaligus Entitas Pemilik AkhirMajor/Controlling Shareholders as well as Ultimate Entity Owner

: Pemegang Saham LainnyaOther Shareholders

: Entitas AnakSubsidiaries

95,00%

115


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

InformasI tentang kronologIs PenerBItan sahamInformatIon on CHronoloGy of sHare lIstInG

Hingga tanggal 31 Desember 2018 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, PTSI tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham manapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action), dan nama bursa dimana saham PTSI dicatatkan.

As of 31 December 2018, or the submission date of this data/information, PTSI did not conduct an Initial Public Offering and does not trade its shares in any stock market. Therefore, there is no information related to share issuance year, number of shares, share’s nominal value, share’s offering price for each corporate action, number of shares registered after each corporate action, and name of the stock market where PTSI shares are listed.

As of 31 December 2018, or the submission date of this data/information, PTSI did not issue other securities in any forms. Therefore, there is no information related to other securities name, issuance year of other securities, interest rate/return of other securities, and maturity date of other securities; offering value of other securities; name of stock exchange where other securities are listed; and securities ratings.

Hingga tanggal 31 Desember 2018 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, PTSI tidak menerbitkan efek lainnya dalam bentuk apapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; nilai penawaran efek lainnya; nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan peringkat efek.

InformasI tentang kronologIs PenerBItan efek laInnyaInformatIon on CHronoloGy of otHer seCurItIes lIstInG

116

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

lemBaga dan ProfesI PenUnjangsupportInG InstItutIons and professIons

Daftar lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Tahun 2018List of Capital Market Supporting Institutions and Professions in 2018

nama dan alamatName and Address

Jenis dan Bentuk JasaTypes and Forms of Services

BiayaCosts(Rp)

Periode PenugasanAssignment

Period

Kantor Akuntan PublikPublic Accountant Firm

Rama WendraRuko Darwin Timur No. 50Jl. Scientia Square Barat, Gading SerpongTangerang 15810, Banten, IndonesiaTelepon | Phone: +6221 5568 1502Faksimili | Faximile: +6221 5568 1775Surel | Email: [email protected] Web | Website: www. ramawendra-tng.co.id

Jasa Utama:Audit atas laporan keuangan tahun buku 2018Main Services:Audit of Financial Statements of 2018 fiscal year

Rp 640.000.000 2018

Jasa Lainnya:Other Services:• Audit Kepatuhan

terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern

• Audit atas Penerapan Prosedur yang disepakati Mengenai Evaluasi Kinerja Perusahaan

• Audit atas Penerapan Prosedur yang disepakati Mengenai Evaluasi Kinerja Berdasarkan Key Performance Indicator (KPI)

• Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

• Audit atas Laporan Keuangan entitas anak PT SCCI

• Audit atas Laporan Keuangan entitas anak PT STI

• Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control

• Audit of Implementation of the Approved Procedure on Company’s Performance Evaluation

• Audit of Implementation of the Approved Procedure on Performance Evaluation Based on Key Performance Indicator (KPI)

• Audit of Financial Statements of Partnership and Community Development Program

• Audit of Financial Statements of subsidiary, PT SCCI

• Audit of Financial Statements of subsidiary, PT STI

AkuntanAccountant

Acep Kusmayadi, Ak., CA., CPA. Audit atas laporan keuangan tahun buku 2018Audit of Financial Statements of 2018 fiscal year

Rp 640.000.000 2018

Lembaga dan Profesi PenunjangSupporting Institutions and Professions

117


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Daftar lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Tahun 2018List of Capital Market Supporting Institutions and Professions in 2018

nama dan alamatName and Address

Jenis dan Bentuk JasaTypes and Forms of Services

BiayaCosts(Rp)

Periode PenugasanAssignment

Period

Konsultan HukumLegal Consultant

SAP Sugih Ardhian Pramono & Partners.Gedung Dana Pensiun Telkom (Grafika)Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 56 Jakarta Barat

Pendampingan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta SelatanLegal assistance at South Jakarta District Court

Rp 350.000.000 2018

Jasa PenilaiAssessor

KJPP Tri, Santi dan RekanJl. Cipinang Cempedak II/58-BJakarta Timur 13340, IndonesiaTelepon | Phone: +6221 8192278

APP Tanah SentulAppraisal of Sentul Land

APP Aset Tanah Sentul & Aset Gedung Lantai 16Appraisal of Sentul Land & Building Asset 16th floor

Rp 50.000.000

Rp 40.000.000

2018

2018

NotarisNotary

Surjadi, SH., MKn., MM., MH.Jl. Mistar Cokrokusumo No.04, Sei Besar Banjarbaru

Pengurusan Kenotariatan Pembelian Kantor SI Cab. BanjarbaruNotarial Process for Purchasing SI Branch Office in Banjarbaru

RP 214.416.872 2018

Daftar Kantor akuntan Publik dan akuntan 2013-2018List of Public Accountant Firms and Accountants 2013-2018

Tahun BukuFiscal Year

Kantor akuntan

PublikPublic

Accountant Firm

akuntanAccountant

JasaServices

Jasa lainnyaOther Services

BiayaCosts(Rp)

2018 Rama Wendra Acep Kusmayadi, Ak., CA., CPA.

Audit atas laporan keuangan tahun buku 2018Audit of financial statements of 2018 fiscal year

• Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern





• Audit atas Laporan Keuangan entitas anak PT STI• Audit of Compliance with Laws and Regulations

and Internal Control• Audit of Implementation of the Approved Procedure

on Company’s Performance Evaluation• Audit of Implementation of the Approved

Procedure on Performance Evaluation Based on Key Performance Indicator (KPI)


• Audit of Financial Statements of subsidiary, PT SCCI• Audit of Financial Statements of subsidiary, PT STI

2018









Rp600.000.000,-(tidak termasuk

out of pocket expenses)

Rp600,000,000.(excluding out of pocket expenses)

118

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Kantor akuntan

PublikPublic

Accountant Firm

akuntanAccountant

JasaServices


BiayaCosts(Rp)









• Audit atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Mengenai Evaluasi Kinerja Perusahaan

• Audit atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Mengenai Evaluasi Kinerja Berdasarkan Key Performance Indicator (KPI)


• Audit atas Laporan Keuangan entitas anak, PT SCCI


Rp610.000.000,-(tidak termasuk


Rp610,000,000.(excluding out of pocket expenses)






2015 Paul Hadiwinata,Hidajat, Arsono, Ade Fatma dan Rekan

Drs. Sikanto, Ak., CA., MM.






Rp547.888.000,-(termasuk out of pocket expenses)

Rp547,888,000. (excluding out of pocket expenses)





Lembaga dan Profesi PenunjangSupporting Institutions and Professions

119


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Kantor akuntan

PublikPublic

Accountant Firm

akuntanAccountant

JasaServices


BiayaCosts(Rp)











Rp547,888,000. (including out of

pocket expenses)






2013 Husni, Mucharam dan Rasidi

Drs. Husni Arvan, CPA







Rp436.205.000,- (tidak termasuk


Rp436,205,000. (excluding out of pocket expenses)

2013 Husni, Mucharam, and Rasidi






• Audit of Financial Statements of subsidiary, PT SCCI

120

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Penghargaan dan sertIfIkasIawards and CertIfICatIons

PenGharGaan

nama PenghargaanName of AwardMedali Perak untuk Majalah Visi, diberikan oleh InfobankSilver Medal for Vision Magazine awarded by InfobankMedali Perunggu untuk Annual ReportBronze Medal for Annual ReportTerbaik 1 BUMN Hadir untuk NegeriBest 1 SOE Present to the Country

serTifiKasi

1. Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu; untuk PT Surveyor Indonesia (Persero) – Multi Site dengan lingkup penyediaan jasa penunjang dan administrasi serta pengelolaan kantor pusat dan unit usaha strategis untuk jasa survei, verifikasi, inspeksi dan konsultasi termasuk Kantor Cabang Jakarta; Cabang Semarang, Cabang Palembang, Cabang Makassar dan Cabang Medan; dari SAI Global; masa berlaku sertifikasi 7 Maret 2018 - 26 Desember 2019.

2. Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk PT Surveyor Indonesia (Persero), Graha Surveyor Indonesia, yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan hasil pencapaian 95,20% untuk kategori tingkat Lanjutan; dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia; masa berlaku sertifikasi 16 Mei 2016 - 15 Mei 2019

3. Sertifikat Akreditasi untuk PT Surveyor Indonesia (Persero) yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai Lembaga Inspeksi (Multi Lokasi) – Tipe A dengan menerapkan secara konsisten SNI ISo/IEC 17020:2012 (ISo/IEC 17020:2012) Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk Pengoperasian Berbagai Lembaga Inspeksi; dari Komite Akreditasi Nasional (KAN); masa berlaku sertifikasi 18 November 2015 - 17 November 2019

4. Sertifikasi OHSAS 18001:2007 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; untuk PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Jakarta dengan lingkup penyediaan survey dan inspeksi teknis; dari SAI Global; masa berlaku sertifikasi 25 Januari 2016 - 28 Januari 2019.

5. Sertifikat Akreditasi untuk PT Surveyor Indonesia (Persero) Laboratorium Mineral dan Batu bara Cabang Semarang yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai Laboratorium Penguji dengan menerapkan secara konsisten SNI ISo/IEC 17025:2008 (ISo/IEC 17025:2005) Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi; dari Komite Akreditasi Nasional (KAN); masa berlaku sertifikasi 18 November 2015 - 17 November 2019.

6. Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu; untuk PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Batam dengan lingkup penyediaan jasa penunjang dan administrasi untuk jasa survey, inspeksi, konsultasi dan laboratorium; dari Lloyd; masa berlaku sertifikasi 18 Mei 2017 – 17 Mei 2020.

7. Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Batam, yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan hasil pencapaian 96,39% untuk kategori tingkat Lanjutan; dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia; masa berlaku sertifikasi 16 Mei 2016 – 15 Mei 2019.

aWarDs

CerTifiCaTions

1. ISO 9001:2015 Quality Management System Certification; to PT Surveyor Indonesia (Persero) - Multi Site with scope of supporting and administrative services provision and management of head office and strategic business unit for survey, verification, inspection and consultation services including Jakarta Branch; Semarang Branch, Palembang Branch, Makassar Branch, and Medan Branch; from SAI Global; validity period of certification is March 7, 2018 - December 26, 2019.

2. Certification of Occupational Health and Safety Management System for PT Surveyor Indonesia (Persero), Graha Surveyor Indonesia, which has implemented occupational Health and Safety Management System with achievement of 95.20% for Advanced level category; from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia; validity period of certification is May 16, 2016 - May 15, 2019.

3. Accreditation Certificate for PT Surveyor Indonesia (Persero) that has shown competency as (Multilocation) inspection body – Type A with consistent implementation of SNI ISO/IEC 17020: 2012) Conformity Assessment - Requirements for operation of various Inspection Bodies; from the National Accreditation Committee (KAN); validity period of certification is November 18, 2015 - November 17, 2019.

4. OHSAS 180001:2007 occupational Health and Safety Management System Certification; for PT Surveyor Indonesia (Persero) Jakarta Branch with scope of providing survey and technical inspection; from SAI Global; validity period of certification is January 25, 2016 - January 28, 2019.

5. Accreditation Certificate for PT Surveyor Indonesia (Persero) Mineral and Coal Laboratory of Semarang Branch that has shown competency as Testing Laboratory with consistent implementation of SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005) General Requirements for Competency of Testing Laboratory and Calibration Laboratory; from the National Accreditation Committee (KAN); validity period of certification is November 18, 2015 - November 17, 2019.

6. ISO 9001:2015 Quality Management System Certification; for PT Surveyor Indonesia (Persero) Batam Branch with scope of providing supporting and administrative services for survey, inspection, consultation and laboratory services; from Lloyd; validity period of certification is May 18, 2017 - May 17, 2020.

7. Occupational Safety and Health Management System Certification for PT Surveyor Indonesia (Persero) Batam Branch, which has implemented occupational Health and Safety Management System with achievement of 96.39% for Advanced level category; from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia; validity period of certification May 16, 2016 - May 15, 2019.

Keanggotaan AsosiasiAssociation Membership

121


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

8. Sertifikat Akreditasi untuk PT Surveyor Indonesia (Persero) Laboratorium Mineral dan Batu bara Cabang Palembang yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai Laboratorium Penguji dengan menerapkan secara konsisten SNI ISo/IEC 17025:2008 (ISo/IEC 17025:2005) Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi; dari Komite Akreditasi Nasional (KAN); masa berlaku sertifikasi 29 Juli 2015 – 28 Juli 2019.

9. Sertifikat Akreditasi untuk PT Surveyor Indonesia (Persero) cabang Pekanbaru yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai Lembaga Inspeksi – Tipe A dengan menerapkan secara konsisten SNI ISo/ IEC 17020:2012 (ISo/IEC 17020:2012) Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk Pengoperasian Berbagai Lembaga Inspeksi; dari Komite Akreditasi Nasional (KAN); masa berlaku sertifikasi 25 Oktober 2017 – 24 Oktober 2021.

10. Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu; untuk PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Pekanbaru dengan Lingkup Jasa Pengujian & Inspeksi Teknik, Survei & Penyeliaan Teknik, Layanan Manajemen Mutu, Lingkungan & K3; dari TUV Nord; masa berlaku sertifikasi 11 Agustus 2017 – 10 Agustus 2020.

11. Sertifikat Akreditasi untuk PT Surveyor Indonesia (Persero) cabang Surabaya; dari Komite Akreditasi Nasional (KAN); masa berlaku sertifikasi 14 Juni 2017 - 13 Juni 2021.

12. Sertifikasi OHSAS 18001:2007 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; untuk PT Surveyor Indonesia (Persero) cabang Surabaya; dari Lloyd; masa berlaku sertifikasi 18 Mei 2016 - 17 Mei 2019.

13. Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya; dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia; masa berlaku sertifikasi 16 Mei 2016 - 15 Mei 2019.

keanggotaan asosIasIassoCIatIon memBersHIp

Untuk memperkuat bisnis Perusahaan, PTSI telah tergabung dalam keanggotaan organisasi, diantaranya adalah:1. Asosiasi Perusahaan Inspeksi Teknik Indonesia (APITINDO)

2. Indonesian Mining Association (IMA)3. Kamar Dagang Indonesia (KADIN)4. Asosiasi Independen Surveyor Indonesia (AISI)5. Ikatan Konsultan Indonesia (INKINDO)6. Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas dan Panas Bumi

Indonesia (APMI)7. Asosiasi Perusahaan Survey Pemetaan dan Informasi

Geospasial (APSPIG)8. Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo)

To strengthen the Company’s business, PTSI has joined membership of organizations such as:1. Association of Indonesian Engineering Inspection Company

(APITINDO)2. ndonesian Mining Association (IMA)3. Indonesian Chamber of Commerce (KADIN)4. Association of Indonesian Independent Surveyor (AISI)5. Indonesian Consultant Association (INKINDO)6. Association of Indonesian Oil, Gas, and Geothermal Drilling

Companies (APMI)7. Association of Geospatial Information and Mapping Survey

Companies (APSPIG)8. Indonesian Mining Services Association (Aspindo)

8. Accreditation Certificate for PT Surveyor Indonesia (Persero) Mineral and Coal Laboratory of Palembang Branch that has shown competency as Testing Laboratory with consistent implementation of SNI ISo/IEC 17025:2008 (ISo/IEC 17025:2005) General Requirements for Competency of Testing Laboratory and Calibration Laboratory; from the National Accreditation Committee (KAN); validity period of certification is July 29, 2015 - July 28, 2019.

9. Accreditation Certificate for PT Surveyor Indonesia (Persero) Pekanbaru branch that has shown its competency as Inspection Body - Type A with consistent implementation of SNI ISo/IEC 17020:2012) Conformity Assessment - Requirements for operation of various Inspection Bodies; from the National Accreditation Committee (KAN); validity period of certification is October 25, 2017 - October 24, 2021.

10. ISo 9001: 2015 Quality Management System Certification; for PT Surveyor Indonesia (Persero) Pekanbaru Branch with Scope of Testing & Inspection Services Engineering, Survey & Supervising Engineering, Quality Management Services, Environment & K3; from TUV Nord; validity period of certification is August 11, 2017 - August 10, 2020.

11. Acreditation Certificate for PT Surveyor Indonesia (Persero) Surabaya branch; from the National Accreditation Committee (KAN); validity period of certification of June 14, 2017 – June 13, 2021.

12. OHSAS 18001: 2007 Occupational Safety and Health Management System Certification for PT Surveyor Indonesia (Persero) Surabaya branch; from Lloyd; validity period of certification of May 18, 2016 - May 17, 2019.

13. Occupational Safety and Health Management System Certification for PT Surveyor Indonesia (Persero) Surabaya Branch; from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia; validity period of certification of May 16, 2016 - May 15, 2019.

122

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

daftar alamat entItas anak dan kantor caBang/kantor PerwakIlanlIst of address of suBsIdIarIes and BranCH offICes/representatIve offICes

JAKARTA

Graha Surveyor Indonesia Lt.5 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.56 - Jkt - 12950T : (021) 526 9459 | F : (021) 526 9455

SURABAYA

Jl. Comal No. 7-9 Surabaya, Jawa Timur- 60265T : (031) 568 1750 | F : (031) 568 1749

PALEMBANG

Jl. Soekarno Hatta No. 3040 A RT 036/ RW 011, Kel. Karya Baru, Kec. Alang-alang Lebar PalembangT : 0711 - 5614 188 | F : 0711 - 5715 138

PEKANBARU

Jl. Bukit Raya Indah No. 1Simpang Tiga – Pekanbaru 28284T : (0761) 848 878 | F : (0761) 848 213

MEDAN

Jl. Mayjen D.I Panjaitan No. 5Medan, Sumatera Utara - 20154T : (061) 451 7301 | F : (061) 451 7303

ACEH

Jl. Jend. Sudirman No. 26Banda Aceh, NAD – 23239T : (0651) 414 94 | F : (0651) 414 94

BATAM

Jl. Kerapu No. 02 - Batu AmparPulau Batam - 29432T : (0778) 411 411 | F : (0778) 411 787

BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman RT.45 No.12 Staal KudaBalikpapan - 76114, Kalimantan TimurT : (0542) 882 0050 | F : (0542) 882 0051

BANJARBARU

Jl. A. Yani Km. 30,5 No.22A Landasan UlinBanjarbaru 70721 - Kalimantan SelatanT : (0511) 4777 333 | F : (0511) 4780 316

SEMARANG

Jl. Dr. Cipto No 232A RT 03/ RW 03Kel. Karangtempel, Semarang - 50125

T : (024) 845 0918 | F : (024) 845 1093

Daftar Alamat Entitas Anak Dan Kantor Cabang/Kantor PerwakilanList of Address of Subsidiaries and Branch Offices/Representative Offices

123


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

MAKASSAR

Jl. Muchtar Lutfi No. 11Makassar, Sulawesi SelatanT : (0411) 368 3213 | F : (0411) 363 4363

Kantor Pusat PTsiHead Office of PTSI

: Graha Surveyor Indonesia Lt. 4-11Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta 12950 IndonesiaTelepon/Phone: +62-21-526 5526Faksimili/Faximile: +62-21-526 5525Surel/Email: [email protected] web/Website: www.ptsi.co.id

entitas anakSubsidiaries

PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia

: Menara Bidakara 2 Lantai 3 Unit 1 dan 3AJl. Gatot Subroto Kav 71-73, Jakarta 128270Telepon/Phone: +6221 29069423Faksimili/Faximile: +6221 29069422Situs Web/Website: www.ssci.co.id

PT Synerga Tata Internasional

: Graha Surveyor Indonesia Lt. 4Jl. Gatot Subroto Kav. 56Jakarta 12950 IndonesiaTelepon/Phone: +62-21-526 5526

SINGAPURA

J163 Tras Street#08-02 Lian Huat Building

Singapore 079024T : +65 6222 3988 | F : +65 6222 2388

124

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

InformasI Pada sItUs weB PerUsahaanInformatIon on Company weBsIte

PTSI memiliki situs web resmi dengan alamat www.ptsi.co.id. Situs Web ini berisi informasi seputar korporasi, profil PTSI, produk dan jasa, laporan-laporan yang dapat diunduh, info karir, program Corporate Social Responsibility, hingga berita terkini. Situs web ini menjadi portal yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang PTSI kepada khalayak luas.

uraianDescription

KetersediaanAvailability

KeteranganRemark

Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individuShareholders information up to the ultimate individual owner

v Telah disediakan pada situs web PTSIAlready available on PTSI website

Isi Kode EtikContents of Code of Conduct

v

Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkanInformation on General Meeting of Shareholders (GMS) at least includes the agenda discussed in the GMS, a summary of GMS minutes, and information on important dates, which are GMS announcement date, GMS notice date, GMS date, date of GMS minutes being announced


Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir)Separate annual financial statements (the last 5 years)


Profil Dewan Komisaris dan DireksiProfile of Board of Commissioners and Board of Directors


Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit InternalCharter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit


v: tersedia pada situs web PTSIx: belum tersedia pada situs web PTSI

v: available on PTSI websitex: not yet available on PTSI website

PTSI has an official website at the address of www.ptsi.co.id. This website contains information about the corporation, PTSI profile, products and services, downloadable reports, career info, Corporate Social Responsibility programs, up-to-date news. This website becomes an openly accessible portal, with the purpose of providing comprehensive information about PTSI to the wide audience.

125


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC


Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penunjang B

isnisB

usiness SupportingPendIdIkan dan PelatIhan dewan komIsarIs, dIreksI, komIte-

komIte, sekretarIs PerUsahaan, dan UnIt aUdIt InternaleduCatIon and traInInG of Board of CommIssIoners, Board of dIreCtors,

CommIttees, Corporate seCretary, and Internal audIt unIt

nama dan JabatanName and Position

Jenis Pendidikan dan Pelatihan

Type of Education and Training

Materi Pendidikan dan PelatihanEducation and Training Material

Tempat/TanggalPlace/Date


Djoko Purwongemboro (Komisaris Utama-digantikan)(President Commissioner-replaced)

Workshop Enterprise Risk Management (ERM) dalam Era Disruptif

Bali, 14-15 Februari 2018

Seminar Economic and Political Outlook 2018 Jakarta, 20 Februari 2018


Dian M. Noer(Direktur Utama)(President Director)

Seminar ASIA Corporate Innovation Summit Platinum Jakarta, 14 November 2018

Seminar The 13th HR Expo 2018 Jakarta, 12-13 Desember 2018

Tri Widodo(Direktur Komersial 1)(Director of Commercial 1)

Seminar Expand Leadership Program for BOD/BOC Bali, 7-10 November 2018

Darwin Abas(Direktur Komersial 2)(Director of Commercial 2)

Seminar Expand Leadership Program for BOD/BOC Bali, 7-10 November 2018

Rosmanidar Zulkifli(Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis)(Director of Finance and Strategic Planning)

Seminar ASIA Corporate Innovation Summit Platinum Jakarta, 14 November 2018

Komite auditAudit Committee

Anggota Komite Audit tidak memiliki program pengembangan kompetensi di tahun 2018.Member of Audit Committee did not have competence development program in 2018

sekretaris PerusahaanCorporate Secretary

Arief Wardhana (Sekretaris Perusahaan)(Corporate Secretary)

PelatihanTraining

Pelatihan Public Speaking and Crisis ManagementPublic Speaking and Crisis Management Training

Tempat, 16 November 2018

audit internal/satuan Pengawasan intern (sPi)Internal Audit/Internal Control Unit

Kepala SPI tidak memiliki program pengembangan kompetensi di tahun 2018.Head of Internal Control Unit did not have competence development program in 2018



Realisasi Pendapatan Usaha Jasa Laba Kerja Sama Operasi (KSO), Laba Operasi, Laba Usaha, Laba Bersih Tahun Berjalan, dan Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2018 masing-masing mencatat pencapaian 102,42%, 112,76%, 106,75%, 107,95%, 112,21%, dan 114,53% terhadap target yang telah dicanangkan dalam RKAP tahun 2018.

Realization of Services Revenue of Joint Operation (KSO), Operating Revenue, Operating Profit, Net Profit for the Year, and Comprehensive Income for the Year in 2018 recorded achievements of 102.42%, 112.76%, 106.75%,.107.95%, 112.21%, and 114.53%, respectively, against the targets set forth in RKAP 2018



AnAlisis dAn PembAhAsAn

mAnAjemenManageMent Discussion anD

analysis

128

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRIECONOMIC AND INDUSTRY OVERVIEW

Kondisi PereKonomiAn GlobAl

Di tahun 2018, perekonomian global mengalami gejolak di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Menguatnya fundamental perekonomian Amerika Serikat di tengah perlambatan pertumbuhan diberbagai negara Eropa, Jepang dan Tiongkok. Hal ini mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga FFR. Terhitung sepanjang 2018, The Fed telah menaikkan suku bungan sebanyak empat kali dengan masing-masing sebesar 25bps atau total sebesar 1% menjadi 2,25% - 2,50%. Kenaikan suku bunga The Fed mengakibatkan terjadinya capital outflow dari berbagai negara menuju Amerika Serikat dan menguatnya nilai tukar Amerika Serikat terhadap berbagai mata uang negara lainnya. Untuk dapat mepertahankan kondisi perekonomian Indonesia, BI turut menaikan suku bunga acuannya. Terhitung pada 2018, BI telah menaikkan suku bunga acuan BI 7-day Repo Rate sebanyak enam kali dengan total 1,75% menjadi 6,00%.

Di sisi lain, perdagangan dunia juga mengalami ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan sejumlah negara. Gejolak perdagangan ini mengakibatkan ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada penurunan pertumbuhan

GlobAl economic condition

In 2018, the global economy experienced turmoil amid the uneven dynamics of economic growth. The strengthening of the economic fundamentals of the United States occurred amid the slowdown of growth in many European countries, Japan, and China. This prompted the Fed to raise the FFR interest rate. Throughout 2018, the Fed raised the interest rates for four times with 25bps each or a total of 1% to 2.25%--2.50%. The increase in Fed’s interest rates resulted in capital outflows from many countries heading to the United States and the strengthening of the US exchange rate against many other currencies. In order to maintain Indonesia’s economic condition, BI also raised its benchmark interest rate. As of 2018, BI raised the BI 7-day Repo Rate benchmark rate for six times with a total of 1.75% to 6.00%.

On the other hand, world trade also experienced trade tensions between the United States and a number of countries. This trade turmoil caused uncertainty in the global economy which resulted in a decrease in the growth of world trade volume and

TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRIECONOMIC AND INDUSTRY OVERVIEW

129


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

volume perdagangan dunia dan harga komoditas. Hal ini dapat meberikan efek rambat terhadap perdagangan secara global antar negara lain yang berujung pada berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Pada 2019 dan 2020, The Fed diperkirakan masih akan menaikkan kembali suku bunga FFR masing-masing sebanyak dua kali yang diiringi dengan proyeksi perlambatan pertumbuhan di Amerika Serikat. Perlambatan perekonomian juga akan berlanjut dialami oleh Eropa, Jepang, India dan Tiongkok.

PersPeKtif PereKonomiAn nAsionAl di tAhun 2018

Tahun 2018 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Gejolak perekonomian global turut berimbas pada perekonomian Indonesia. Tercatat sepanjang 2018, BI telah menaikkan suku bunga acuan BI 7-day Repo Rate sebanyak enam kali dengan total kenaikan 1,75% menjadi 6,00% pada akhir 2018 sebagai respon atas naiknya suku bunga FFR Amerika Serikat (AS). Akibat dari kenaikan suku bunga FFR, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pun melemah. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada 2018 meningkat dari awal tahun sebesar Rp 13.542/USD dan ditutup menjadi Rp 14.481/ USD (kurs tengah) pada akhir tahun 2018 dengan nilai tertinggi pada 11 Okbober 2018 adalah Rp 15.253/USD. Sebagai dampak dari kenaikan suku bunga acuan BI, sumber pendana pun turut menaikkan suku bunga pinjaman yang berdampak pada kenaikan suku bunga sumber pendanaan.

Di tengah perlambatan perekonomian Eropa dan Jepang yang memberikan dampak ke perlambatan ekonomi dunia, perang dagang antara AS dan Tiongkok turut mengguncang perdagangan global. Seperti yang telah diprediksi ekonom dunia, Tiongkok akan mulai mengalami perlambatan pertumbuhan perekonomian ditambah dengan kondisi ketidakpastian perdagangan global yang turut memperparah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang merembet ke berbagai negara. Melambatnya pertumbuhan perekonomian Tiongkok sebagai penggerak sepertiga dari perekonomian dunia dan tujuan ekspor nomor satu Indonesia tentu akan membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti akan melebarnya defisit neraca perdagangan.

Di sisi lain, Indonesia masih optimis dapat mencapai pertumbuhan PDB 2019 sebesar 5,3% yang lebih baik dari 2018 yaitu 5,2% didukung oleh laju inflasi yang terkendali. Optimisme tersebut didorong oleh penyelesaian pembangunan infrastruktur sebagai pendorong investasi dan tahun pemilu yang mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Pemerintah berharap iklim politik Indonesia di 2019 dapat memberikan dampak positif dan kondusif sehingga iklim investasi pun dapat terjaga.

commodity prices. This may cause a slowdown effect in global trade among other countries which leads to a continuing slowdown in world economic growth.

In 2019 and 2020, the Fed is expected to increase the FFR rate again twice in each year, accompanied by projections of slowing growth in the United States. The economic slowdown will also continue to be experienced by Europe, Japan, India, and China.

nAtionAl economic PersPective in 2018

The year 2018 is a challenging year for Indonesia. The global economic turmoil also affected the Indonesian economy. Recorded throughout 2018, BI raised the interest’s benchmark of BI-7-day Repo Rate for six times with a total increase from 1.75% to 6.00% at end of 2018 in response to the rising United State’s FFR interest rates. As a result of the increase in FFR interest rates, Rupiah exchange rate against US Dollar weakened. Based on data from Bank Indonesia, the exchange rate of Rupiah against US Dollar in 2018 increased from IDR13,542/USD at the beginning of year, to IDR14,481/USD (middle rate) at the end of 2018, with the highest value on 11 October 2018, at IDR15,253/USD. As a result of the increase in BI’s benchmark interest rate, funding sources also increased the lending rates which resulted in an increase in funding sources’ interest rates.

Amid the economic slowdown in Europe and Japan which impacted the world economic slowdown, trade wars between the US and China also rocked the global trade. As predicted by world economists, China will begin to experience a slowdown in economic growth added with conditions of global trade uncertainty which has also exacerbated the slowdown in economic growth that has spread to various countries. The slowing down of China’s economic growth as driver of one third of the world economy and Indonesia’s number one export destination will certainly have a negative impact on Indonesia’s economic growth such as the widening trade balance deficit.

On the other hand, Indonesia is still optimistic that it can achieve 2019 Gross Domestic Product (GDP) growth of 5.3%, slightly above that of 2018, which reached 5.2%, supported by a controlled inflation rate. This optimism was driven by the completion of infrastructure development as an investment driver and the General Election year which would encourage public consumption growth. The Government hopes that Indonesia’s political climate in 2019 can have a positive and conducive impact so that the investment climate can be maintained.

130

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

KEBIJAKAN STRATEGIS 2018STRATEGIC POLICY 2018

Kebijakan strategis yang dilakukan di tahun 2018 tak lepas dari pertimbangan atas kondisi eksternal dan internal Perusahaan, serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2015-2019, yaitu penguatan kompetensi inti serta diffrensiasi produk.

strAteGi diferensiAsi ProduKProduct Differentation Strategy

strAteGi PenGuAtAn KoPentensi intiCore Competency Strengthening Strategy

Strategi penguatan kompetensi inti dilakukan dengan mengembangkan hal-hal sebagai berikut:1. Meningkatkan nilai tambah produk yang telah menjadi

penopang usaha (backbone).2. Akuisisi pasar baru untuk produk sejenis.3. Penguatan kompetensi dan keterikatan SDM.4. Meningkatkan investasi untuk peralatan operasi dan

laboratorium pendukung dan personel yang menunjang pelaksanaan pekerjaan.

5. Akreditasi sistem, perijinan usaha dan aliansi strategis.

6. Peningkatan kualitas penyampaian jasa melalui QC/QA yang berkesinambungan.

7. Memaksimalkan IT dalam proses bisnis dan pengembangan layanan jasa.

Sedangkan strategi diffrensiasi produk ditempuh melalui berbagai langkah yaitu:

1. Pengembangan produk baru yang memberikan kontribusi pendapatan yang besar, margin tinggi, memiliki nilai tambah untuk perusahaan, serta berkelanjutan.

2. Pengembangan pasar yang potensial untuk produk baru yang akan dikembangkan.

3. Penguatan infrastruktur perusahaan melalui investasi peralatan operasi yang berkualitas tinggi dan investasi laboratorium yang menunjang pengembangan produk baru.

Strategic policies carried out in 2018 were inseparable from the consideration of the Company’s external and internal conditions, as well as the 2015-2019 Company Long-Term Plan (RJPP), which was strengthening core competencies and product differentiation.

The strategy for strengthening core competencies is done by developing the following matters:1. Increasing the added value of products that have become

the backbone.2. Acquisition of new markets for similar products.3. Strengthening competencies and attachments of HR.4. Increasing investment for operating equipment and

supporting laboratories and personnel supporting the execution of work.

5. System accreditation, business l icensing, and strategic alliances.

6. Improving the quality of service delivery through continuous QC/QA.

7. Maximizing IT in business processes and service development.

While the product differentiation strategy is taken through various steps, which are:

1. Development of new products that contribute large revenues, high margins, have added value for the Company, and are sustainable.

2. Potential market development for new products to be developed.

3. Strengthening the Company’s infrastructure through investment in high-quality operating equipment and laboratory investments that support the development of new products.

131


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAhAOPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Perusahaan didikan untuk melakukan usaha di bidang Survei, Verifikasi, Inspeksi, Sertifikasi dan Konsultansi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan dan/atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Hingga akhir tahun 2018, laporan keuangan konsolidasian Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra memberikan penjelasan tentang informasi segmen dengan membagi beberapa segmen operasi berdasarkan jasa dan mengklasifikasikan segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis kegiatan usaha, yang terdiri dari Infrastruktur, Penguatan Institusi dan Kelembagaan, Migas dan Sistem Pembangkit, dan Mineral Batubara. Manajemen memonitor hasil masing-masing divisi bisnis tersebut secara terpisah untuk pembuatan keputusan untuk evaluasi perkembangan usaha.

4 (empat) segmen sebagai sasaran sektor bisnis4 (Four) Segments as the Business Sector Targets

migas dan sistem Pembangkit

Oil and Gas and Generating System

Penguatan institusi dan Kelembagaan

Institutions and Institutional Strengthening

mineral dan batu baraMinerals and Coal


Sekilas tentang kontribusi pendapatan dari ke-4 segmen di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Pendapatan per segmen dan Kontribusinya bagi Pendapatan usaha jasa PtsiRevenue per Segment and Its Contribution to PTSI Service Business Revenues

segmen usahaBusiness Segment

2018 2017 Kenaikan (Penurunan)Increase (Decrease)

jumlah(Rp-juta)

Total(IDR-million)

KontribusiContribution

(%)

jumlah(Rp-juta)

Total(IDR-million)


(%)

selisih(Rp-juta)

Differences(IDR-million)

(%)

Migas dan Sistem PembangkitOil and Gas and Power Generating System

416.955 33,55% 383.576 37,45% 33.379 8,70% ↑

The Company was incorporated to perform business in the fields of Survey, Verification, Inspection, Certification, and Consultancy as well as optimizing the utilization of the Company’s resources to produce high quality goods and/or services with strong competitiveness to obtain and/or pursue profits in order to increase the Company’s value by applying the principles of Limited Liability Company.

Until the end of 2018, the Company’s consolidated financial statements audited by Public Accountant Office Rama Wendra provided an explanation of segment information by dividing it into several segments of operations based on services and classifying reported segments based on the type of business activities, which consist of Infrastructure, Institutions and Institutional Strengthening, Oil and Gas and Power Generating System, and Coal Mineral. The Management monitors the results of each business division separately for decision making to evaluate the business development.

An overview of revenue contribution from the 4 segments above can be seen in the table below.

.

132

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis All segments recorded revenue growth compared to those of

2017. Segments of Institutions & Institutional Strengthening and Mineral and Coal recorded a significant increase, each increasing by 49.77% and 31.80%, respectively. These increases were in line with the Company’s strategy to expand its business in segments with increasing market trend.

Pendapatan per segmen dan Kontribusinya bagi Pendapatan usaha jasa PtsiRevenue per Segment and Its Contribution to PTSI Service Business Revenues

segmen usahaBusiness Segment


jumlah(Rp-juta)

Total(IDR-million)


(%)

jumlah(Rp-juta)

Total(IDR-million)


(%)

selisih(Rp-juta)


(%)

Penguatan Institusi dan KelembagaanInstitutions and Institutional Strengthening

303.875 24,45% 202.897 19,81% 100.979 49,77% ↑

Mineral dan Batu BaraMineral and Coal

313.711 25,24% 238.019 23,24% 75.691 31,80% ↑

InfrastrukturInfrastructure

208.329 16,76% 199.819 19,51% 8.510 4,26%

jumlah Pendapatan usaha jasaTotal Service Business Revenues

1.242.870 100,00% 1.024.311 100,00% 218.558 21,34% ↑

37,45%

23,24%

19,51%

2017

19,811%

33,55%

25,24%

2018

16,76%

24,45%


Penguatan institusi dan KelembagaanInstitutions and institutional Strengthening

mineral dan batu baraMineral and Coal

migas dan sistem PembangkitOil and Gas and Power Generating System

Seluruh segmen mencatat pertumbuhan pendapatan dibandingkan tahun 2017. Segmen Penguatan Institusi & Lembaga serta segmen Mineral dan Batubara membukukan peningkatan yang signifikan, masing-masing meningkat 49,77% dan 31,80%. Peningkatan ini sejalan dengan strategi Perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha pada segmen-segmen yang memiliki tren pasar yang meningkat.

Tinjauan Operasi Per Segmen UsahaOPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

133


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Kinerja bisnis Perusahaan pada setiap segmen sangat dipengaruhi oleh iklim usaha sektor industri yang dilayani serta regulasi pemerintah pada sektor industri tersebut. Beberapa sektor industri yang berpengaruh cukup signifikan terhadap prospek usaha Perusahaan, karena merupakan pangsa pasar terbesar yang memberikan kontibusi pendapatan yang besar adalah sektor perindustrian dan perdagangan, sektor migas dan sistem pembangkit, sektor mineral dan batura serta sektor infrastruktur.

seGmen miGAs dAn sistem PembAnGKit

Gambaran industri migas dan sistem Pembangkit dan layanan Perusahaan

Sesuai data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melampaui target APBN, yakni hingga 181%. Kontribusi sektor ESDM terhadap PNBP hingga akhir 2018 tercatat sebesar Rp217,5 triliun atau naik sebesar 53,4% dari target dalam APBN sebesar Rp120,5 triliun. Kontribusi terbesar dari PNBP 2018 berasal dari sub sektor minyak dan gas (migas) yang mencapai Rp163,4 triliun, kemudian sub sektor Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) sebesar Rp2,3 triliun serta sub sektor lainnya Rp1,8 triliun. Realisasi tersebut melebihi target APBN hingga 50%, yang sebesar Rp86,5 triliun.

Lifting minyak sepanjang tahun 2018 sebesar 778 ribu barel/hari atau mencapai 97,25% dari yang ditargetkan. Demikian pula lifting gas hanya 1,14 juta barel setara minyak atau sebesar 94,92% dari target dan turun 3,56% dari realisasi tahun sebelumnya. Terkait realisasi investasi, menurut data Kementerian ESDM, realisasi investasi migas tahun 2018 tumbuh 14,9% menjadi USD12,69 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas investasi hulu migas sebesar USD11,99 miliar, tumbuh 16,85% dibanding tahun sebelumnya. Sementara investasi hilir USD689,66 juta, turun 10,92% dari tahun sebelumnya. Untuk investasi hulu migas tahun 2018 mencapai 84,65% dari target sebesar USD14,75 miliar. Sedangkan investasi sektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) mencapai USD1,6 miliar atau sekitar 80% dari target USD2 miliar. Secara tahunan, investasi EBTKE tumbuh 23%.

The Company’s business performance in each segment is strongly influenced by the business climate of the industrial sector served as well as government regulations in such industrial sector. Some industrial sectors have a relatively significant influence on the Company’s business prospects because they have the largest market share that contribute to large revenues, which are sectors of industry and trade, oil & gas and power generating system, mineral and coal sector, as well as infrastructure sector.

oil And GAs And PoWer GenerAtinG sYstem seGment

overview of oil and Gas and Power Generating system industry and company services

According to data from the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), Non-Tax State Revenue (Non-Tax Revenue) in the Energy and Mineral Resources (ESDM) sector exceeded the State Budget (APBN) target, which reached 181%. The contribution of ESDM sector to PNBP until the end of 2018 was recorded at IDR217.5 trillion, an increase of 53.4% of the target in the State Budget amounting to IDR120.5 trillion. The largest contribution from PNBP 2018 came from oil and gas sub-sector amounting to IDR163.4 trillion, then Renewable New Energy and Energy Conversion (EBTKE) sub-sector of IDR2.3 trillion as well as other sub-sectors of IDR1.8 trillion. This realization exceeded the State Budget target by 50%, which was IDR86.5 trillion.

Oil lifting throughout 2018 was 778 thousand barrels/day or reached 97.25% of the target. Similarly, gas lifting was only 1.14 million barrels of oil equivalent or 94.92% of the target, which is a decrease of 3.56% from the previous year’s realization. Regarding investment realization, according to data from the Ministry of Energy and Mineral Resources, the realization of oil and gas investment in 2018 grew 14.9% to USD12.69 billion. Such amount consists of upstream oil and gas investment of USD11.99 billion, a growth of 16.85% compared to that of previous year. While downstream investment was USD689.66 million, a decrease of 10.92% from that of previous year. Upstream oil and gas investment in 2018 reached 84.65% of the target of USD14.75 billion. While investment in Renewable New Energy and Energy Conservation (EBTKE) sector reached USD1.6 billion or around 80% of the USD2 billion target. On an annual basis, EBTKE investment grew 23%.

134

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Perusahaan turut serta sebagai pihak ketiga yang melakukan pemastian tidak memihak (independent assurance) dari hulu hingga hilir. Dari hulu, Perusahaan melakukan kegiatan survey geoteknik dan hidrogeologi desain landfill, serta konsultansi pendampingan pengembangan sistem operasi dan teknologi manajemen hulu. Di hilir, selain jasa Cargo Monitoring, Perusahaan telah ditunjuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai pelaksana verifikasi permintaan dana pembiayaan biodiesel, serta pasca eksploitasi berupa kegiatan manajemen proyek pemulihan lahan eksploitasi dan survey berkala atas lingkungan kilang agar segala kegiatan yang berjalan telah sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Selain kegiatan tersebut, Perusahaan telah melakukan investasi dengan pendirian laboratorium uji pelumas untuk mendukung penetapan regulasi berupa Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelumas secara wajib.

Untuk sektor sistem pembangkit, berdasarkan data dari Ditjen Kelistrikan ESDM, realisasi konsumsi listrik sepanjang tahun 2018 adalah 1.064 kWh/kapita, naik dari realisasi tahun 2017 yang sebesar 1.012 kWh/kapita. Pada tahun 2019, konsumsi listrik ditargetkan akan kembali naik menjadi 1.200 kWh/kapita. Dengan 50 wilayah usaha penyediaan tenaga listrik. Sebanyak 34 wilayah usaha diantaranya telah beroperasi dan 16 wilayah usaha masih belum beroperasi. Sementara terkait dengan program pemerintah untuk pembangkit listrik 35.000 MW, hingga Desember 2018 proyek kelistrikan yang memasuki tahap beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) sebesar 8% atau 2.899 MW, dan sebesar 89% commited dan on going terdiri dari konstruksi 18.207 MW, PPA belum konstruksi sebesar 11.467 MW, dan pengadaan 1.683 MW, serta perencanaan sebesar 3% atau 954 MW.

Seiring dengan kebutuhan konsumsi listrik yang semakin meningkat tiap tahunnya dan realisasi pembangunan pembangkit yang masih terus berjalan, Perusahaan berupaya mendukung melalui jasa pendampingan untuk perijinan dan pembebasan lahan dan ROW pembangkit, TKDN Pembangkit, Study Kelayakan (Feasibility Study) hingga jasa survey dan konsultansi Front End Engineering Design (FEED).

Kegiatan Produk dan jasa segmen migas dan sistem Pembangkit

Pada segmen Migas dan Sistem Pembangkit, Perusahaan menyediakan ragam produk dan jasa sebagai berikut:

The Company participates as an independent assurance third party from upstream to downstream. From upstream, the Company conducts geotechnical and hydrogeological surveys of landfill design, as well as consultancy assistance in the development of operating system and upstream management technology. Downstream, in addition to Cargo Monitoring services, the Company has been appointed by the Palm Oil Plantation Fund Management Agency as the executor of verification of requests for biodiesel financing funds, and post-exploitation in the form of exploitation land recovery project management activity and periodic surveys of refinery environments so that all ongoing activities are in accordance with the applicable standards and procedures. In addition to these activities, the Company has invested in the establishment of a lubricant testing laboratory to support the establishment of regulations in the form of Regulation of Minister of Industry No. 25 of 2018 on compulsory Enforcement of Indonesian National Standards (SNI) for Lubricants.

For power generating system sector, based on data from the Directorate General of Electricity of ESDM, the realization of electricity consumption throughout 2018 is 1,064 kWh/capita, an increase from the realization in 2017 of 1,012 kWh/capita. In 2019, electricity consumption is targeted to rise again to 1,200 kWh/capita. With 50 electricity supply business areas, a total of 34 business areas have been operating and 16 business areas are not yet operating. While related to the government program for 35,000 MW power plants, until December 2018 the electricity projects that entered commercial operation phase (Commercial Operation Date/COD) was 8% or 2,899 MW, and 89% was committed and on going consisting of 18,207 MW construction, PPA that was not yet constructed was 11,467 MW, and procurement was at 1,683 MW, and planning was at 3% or 954 MW.

Along with the increasing electricity consumption needs every year and the realization of the ongoing construction of power plant, the Company seeks to support through assistance services for licensing and land acquisition and ROW for power generators, TKDN for power generators, Feasibility Study, to survey and consultancy services of Front End Engineering Design (FEED).

Product and service Activities of segments of oil and Gas and Power Generating system

In segments of Oil and Gas and Power Generating System, the Company provides a variety of products and services as follows:


135


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

no judulTitle

deskripsi ProdukProduct Description

Kompetensi PtsiPTSI Competency benefit Pengalaman

Experience

insPeKsiINSPECTION

1. Quality dan Quantity

(Minyak, gas dan bahan bakar lain serta Petrokimia)

Quality and Quantity

(Oil, gas and other fuels, as well as Petrochemical)

Terhadap produk-produk Minyak, gas dan bahan bakar lain serta Petrokimia yang akan dikirim melalui moda transportasi (kapal/truk/pipa/dll) akan dilakukan pengawasan pemuatannya oleh pihak Ketiga untuk mematikan kesesuain dengan standar dan regulasi yang berlaku.

Products of oil, gas and other fuels, as well as Petrochemical that will be shipped via modes of transportation (vessels/trucks/pipes/etc) will be subject to the loading supervision by a Third party to ensure compliance with the applicable standards and regulations.

PTSI akan melakukan identifikasi dari produk tersebut baik terhadap mutu maupun jumlahnya dengan melakukan pengambilan sampling¸ pengukuran jumlah, penelitian terhadap cargo/ container/ compartemen/dll. Untuk itu dikeluarkan laporan berupa Laporan Survey/ Certificate of Loading/ Hasil Pemeriksaan Lapangan . Kegiatan pengukuran dilaksanakan sebagai berikut :• Pengukuran Tangki darat/fso/fspo• Pengukuran Tangki kapal• Pengukuran Flow meter (bila ada)• Pengukuran pemipaan yang berada di

Tangki Darat dan Tangki Kapal• Pengambilan Sampel di Tangki Darat

dan Tangki Kapal• Pembuatan Hasil Pemeriksaan Lapangan

(HPL), meliputi laporan-laporan berikut : • Sampling And Sample Receipt• Time Sheet• Quantity Nomination Report• ROB and OBQ Report• Tank Inspection Report• Valve Sealing Report• Valve Sea chest Report• Report of analysis• Informasi umum lainnya• PTSI telah memiliki personil yang

bersertfikat AISI sebanyak 150 orang dan bersertifikat Loading Master sebanyak 80 orang yang tersebar di 96 titik pelabuhan di seluruh Indonesia

PTSI will identify the product of its quality and quantity by taking sampling, measuring amount, researching on cargo/container/compartment/etc.Thus, a report is issued in the form of Survey Report/Certificate of Loading/Field Inspection Results.The measurement activities carried out are as follows:• Land Tank/fso/fspo measurements• Tank vessel measurements• Flow meter measurement (if any)• Measurement of piping located in the Land

Tank and Ship Tank• Sampling in Land Tank and Ship Tank• Making Field Inspection Results (HPL),

covering the following reports: • Sampling And Sample Receipt• Time Sheet• Quantity Nomination Report• ROB and OBQ Report• Tank Inspection Report• Valve Sealing Report• Valve Sea chest Report• Report of analysis• Other general information• PTSI has 150 AISI-certified personnel and

80 Master-Loading Certified personnel spread across 96 ports throughout Indonesia

Jasa-jasa tersebut di atas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemilik /pembeli produk terhadap claim yang mungkin timbul di belakang hari sekaligus sebagai dokumen pelengkap (Supporting Documents) untuk keperluan internal audit, pihak bank, asuransi, dan maskapai pengangkutan.

The services mentioned above are intended to protect the interests of the product owner/buyer against any claim that may arise in the future as well as to be the Supporting Documents for internal audit, bank, insurance, and carrier purpose.

PTSI telah dipercaya oleh perusahaan global dalam melaksanakan kegiatan sejenis diantaranya :Cargo Monitoring Pertamina (Persero)Cargo monitoring Pertamina Transkontinental – TNI ALPengawasan Lifting Minyak mentah SKK Migas

PTSI has been entrusted by global companies in carrying out similar activities, among others:Cargo Monitoring Pertamina (Persero)Cargo Monitoring Pertamina Transkontinental – TNI ALOil Lifting Supervisory SKK Migas

136

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

no judulTitle



Experience

2. Advanced NDT Advanced NDT memberikan solusi Non Destructive Test (pengujian uji tanpa merusak) terbaru dan modern dan menggunakan alat uji terkini yang memenuhi standard dan regulasi yang berlaku.

Advanced NDT provides the latest and modern Non Destructive Test solution and uses the latest test equipment that meets the applicable standards and regulations.

Layanan PTSI diantaranya adalah corrosion mapping, phased array and Long Range Ultrasonics (LRUT), ToFD (time of flight diffraction); detection of hydrogen induced cracking and high temperature hydrogen attack, Tube Inspection on site metallography and ACFM (alternating current field measurement).PTSI telah dilengkapi dengan teknologi terkini advanced NDT diantaranya :• Teletest Focus LRUT• EMI OCTG Inspection System• Computerized Radiography• Video Borroscope• Phase Array• IRIS• On site Mettalography System• Positive Material Identification

PTSI services include corrosion mapping, phased array and Long Range Ultrasonics (LRUT), ToFD (time of flight diffraction); detection of hydrogen induced cracking and high temperature hydrogen attack, Tube Inspection on site metallography and ACFM (alternating current field measurement).PTSI has been equipped with the latest advanced NDT Technology which includes:• Teletest Focus LRUT• EMI OCTG Inspection System• Computerized Radiography• Video Borroscope• Phase Array• IRIS• On site Metallography System• Positive Material Identification

Jasa Advanced NDT akan memberikan manfaat untuk mengetahui informasi teknis terhadap material di antaranya kekuatan material, jenis cacat dan dimensi, kelemahan structural yang akan berguna dalam proses operasi dan maintenance.

Advanced NDT services will provide benefits to know the technical information about materials such as material strength, defect type and dimensions, structural weaknesses that will be useful in the operation and maintenance process.

PTSI telah dipercaya oleh perusahaan global dalam melaksanakan kegiatan sejenis di antaranya:NDT Premier Oil Natuna Sea BVNDT Bakrie ConstructionNDT Chevron Pacific IndonesiaNDT Mobil Cepu, Ltd

PTSI has been entrusted by global companies in carrying out similar activities, among others:NDT Premier Oil Natuna Sea BVNDT Bakrie ConstructionNDT Chevron Pacific IndonesiaNDT Mobil Cepu, Ltd


137


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

no judulTitle



Experience

3. Riksa Uji K3

Occupational Health & Safety Testing & Inspection

Riksa Uji Ke dilakukan dalam rangka meningkatkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta meningkatkan produktifitas perusahaan guna menangani masalah kecelakaan kerja di tempat kerja serta mewujudkan produktifitas kinerja secara optimal. Yang diaturkan oleh UU No. 1 tahun 1970, Permen No. Per.03/Men/1978, SK Men No. Kep. 79/Men/1977

Testing & Inspection of OHS is conducted in order to improve the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) and improve the Company’s productivity to handle issues of occupational accident in the workplace and achieve optimal performance productivity. Regulated by Law No. 1 of 1970, Ministerial Regulation No. Per.03/Men/1978, Ministerial Decree No. Kep. 79/Men/1977

Pemeriksaan dan pengujian yang menjadi layanan PTSI pada umumnya memiliki ruang lingkup sebagai berikut :• Pemeriksaan Visual : data dokumen, ricek

design dokumen dan sebagainya.• Pemeriksaan Komponen : NDT, Ultrasonic,

Radiografi, Wire Rope Tester.• Pengujian : Load Test, Fungsi dan Indikator• Dan lain sebagainya

Adapun Lingkup peralatan yang dapat dilalukan pemeriksaan adalah :• Pesawat Angkat dan Angkut ( Forklift, OHC,

Crawler, Mainlift, dsb)• Pesawat Tenaga (Generator Set)• Pesawat Produksi (Mesin Produksi)• Bejana Tekan, Botol Baja bertekanan

ataupun Pesawat Uap (Air Compressor, LPG, Ketel Uap (boiler), Superheater, dsb)

• Instalasi Listrik / Inst. Penyalur Petir• Instalasi Proteksi Kebakaran, dll

The Testing & Inspection of PTSI services generally have the following scopes:Visual Inspection: document data, re-checking the document design and so on.Component Examination: NDT, Ultrasonic, Radiography, Wire Rope Tester.Testing: Load Test, Function and Indicatoret cetera

The scopes of equipment that can be inspected are:• Lifting and Transporting Instruments

(Forklift, OHC, Crawler, Mainlift, etc.)• Power Instruments (Generator Set)• Production Instruments (Production

Machine)• Pressure Vessel, Pressurized Steel Bottle or

Steam Instruments (Air Compressor, LPG, Boiler, Superheater, etc.)

• Electricity Installation/Inst. Lightning Distributors

• Fire Protection Installation, etc.

Jasa-jasa tersebut di merupakan salah satu dukungan terhadap aspek perlindungan Ketenagakerjaan. Semua pihak berkewajiban untuk berperan aktif secara terus menerus dan berkesinambungan, serta menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya kerja di setiap kegiatan, sehingga dapat mencegah kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

These services are the supporting elements to the Employment Protection aspects. All parties are obliged to play an active role continuously, and make OHS as part of work culture in every activity, so as to prevent cases of occupational accidents and occupational diseases.

PTSI telah berpengalaman dalam kegiatan sejenis di :• Riksa Uji K3 /

Sertifikasi K3 di Chevron Pacific Indonesia

• Riksa Uji K3 / Sertifikasi K3 di PT.PLN

• Riksa Uji K3 / Sertifikasi K3 di PT.Bukit Asam

• Riksa Uji K3 / Sertif ikasi K3 di PT. Krakatau Steel

PTSI has experience in activities at:• Testing & Inspection

of OHS/OHS Certification at Chevron Pacific Indonesia

• Testing & Inspection of OHS/OHS Certification at PT PLN

• Testing & Inspection of OHS/OHS Certification at PT Bukit Asam

• Testing & Inspection of OHS/OHS Certification at PT Krakatau Steel

138

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

no judulTitle



Experience

4. Aset Integrity Manajemen

Asset Integrity Management (AIM) adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk memaintain asset agar tetap dalam kondisi terbaiknya (fit for service condition) selama masa umur penggunaan sesuai dengan kaidah keteknikan dengan cara yang efektif, efisien dan memperhatikan keselamatan.

Asset Integrity Management (AIM) is an effort that aims to maintain the asset in its best condition (fit for service condition) over the life of its use in accordance with the technical principles in an effective, efficient and safe manner.

Dalam memenuhi keinginan pelanggan, PTSI menggabungkan desain, rekayasa teknik dan operasional secara utuh. Adapun lingkup yang dapat ditawarkan adalah :• Plant Reengineering (design verification,

fitness for service assessment)• Plant Life Time Assessment (RBI, NDT,

Mechanical&Electrical Integrity)• Plant Risk Assessment (HAZOP, HIRARC,

Emergency Shutdown)

In fulfilling customer’s demand, PTSI combines design, engineering, and operations in its entirety. The offered scopes are:• Plant Re-engineering (design verification,

fitness for service assessment)• Plant Life Time Assessment (RBI, NDT,

Mechanical & Electrical Integrity)• Plant Risk Assessment (HAZOP, HIRARC,

Emergency Shutdown)

Secara umum, manfaat AIM adalah :• memaksimalkan

proses produksi• Mengurangi “losses”

akibat kegagalan yang tidak terencana

• Mengoptimalkan inspeksi dan biaya pemeliharaan

• Memaksimalkan nilai aset

In general, the benefits of AIM are:• Maximizing

production process• Reducing “losses” due

to unplanned failure• Optimizing inspection

and maintenance costs

• Maximizing asset value

PTSI telah berpengalaman dalam kegiatan sejenis di :• Aset Integrity

Manajemen di Vale• Aset Integrity

Manajemen di PT. Tripatra Engineering

• Aset Integrity Manajemen di Java Power

• Aset Integrity Manajemen di Virginia Indonesia CO., LLC

PTSI has experience in similar activities at:• Asset Integrity

Management at Vale

• Asset Integrity Management at PT Tripatra Engineering

• Asset Integrity Management at Java Power

• Asset Integrity Management at Virginia Indonesia CO., LLC

5. Underwater Inspection

PTSI dalam tahap pengembangan pekerjaan-pekerjaan inspeksi bawah laut. Dalam tahap pengembangan ini, dilakukan kerjasama pengembangan dan pemasaran dengan mitra afiliasi luar negeri.PTSI is in the development stage of sub-sea inspection work. In this development stage, joint development and marketing cooperation with foreign affiliated partners is undertaken.

testinG

1. Laboratorium Core AnalysisLaboratorium MigasLaboratorium Petrokimia

Core Analysis LaboratoryOil and Gas LaboratoryPetrochemical Laboratory

PTSI dalam tahap pengembangan bisnis untuk membuat laboratorium Migas sebagai tuntutan pekerjaan –pekerjaan khususnya dalam menopang kegiatan Q&Q Migas dan VPTEI Migas & BBL. Selama ini, pekerjaan tersebut dikerjasamakan dengan laboratorium terkreditasi lainnya.

PTSI is in the business development stage to make oil and gas laboratory as demanded by the jobs especially in supporting activities of Q&Q Oil & Gas and VPTEI Oil & Gas & BBL. During this time, the work is in collaboration with other accredited laboratories.


139


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

no judulTitle



Experience

KonsultAsiCONSULTATION

1. Topografi dan Batimetri

Topography and Bathymetry

Kegiatan ini merupakan pengukuran dan pemetaan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terbaru dari keadaan daerah yang dipetakan, informasi yang disajikan meliputi keadaan fisik/detail baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia serta keadaan relief (tinggi rendahnya) areal daerah pengukuran tersebut.

Dalam perkembangannya kegiatan ini digunakan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan seperti perencanaan pelabuhan, perencanaan infrastruktur pembangkit listrik, Sub Bottom Profiling (SBP) dan lainnya.

This is a measurement and mapping activity that aims to obtain the latest information of the mapped area. The information presented includes the natural physical/detail condition and man-made and the relief state (high low) of the measurement area.

In its development, this activity is used in planning activities such as port planning, power plant infrastructure planning, Sub Bottom Profiling (SBP), and others.

PTSI memiliki layanan yang berhubungan dengan kegiatan ini, sebagai berikut :• Survey persiapan lahan • Studi Pelabuhan• Soil & Topographic Survey• Bathymetry, topography, geotechnical &

geoelectrical services for site selection• Survey Topography dan Bathymetri

PTSI has services related to this activity as follows:• Land preparation survey • Port Study• Soil & Topographic Survey• Bathymetry, topography, geotechnical &

geoelectrical services for site selection• Topographic and Bathymetry Surveys

PTSI telah melaksanakan pekerjaan sejenis di antaranya di :PT.PertaminaGenting Oil CarsuriPT.Pelindo

PTSI has performed similar work among others at:PT PertaminaGenting Oil CarsuriPT Pelindo

140

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

no judulTitle



Experience

2. Survey Geologi, Geoteknik dan Geofisik (3G)

Geological, Geotechnical, and Geophysical Survey (3G)

Kegiatan ini merupakan survey yang dilakukan dalam eksplorasi minyak, gas bumi, panas bumi dan dalam aplikasi pembangunan pembangkit listrik skala besar seperti PLTN.

This activity is a survey conducted in the exploration of oil, natural gas, geothermal and in the application of large-scale power plants such as nuclear power plants (PLTN).

PTSI memberikan pelayanan berupa: Survei Seismik, Survei Dengan Metode Kelistrikan, Survei Dengan Metode Gelombang Elektromagnet, Survei magnetic, Survei Gravity, Survey kegempaan, Survey kegunung apian, dan lainnya.

PTSI provides services such as: Seismic Survey, Survey With Electricity Method, Survey With of Electromagnet Wave Method, Magnetic Survey, Gravity Survey, Survey Seismicity, Survey of volcanoes, and others

Manfaat dari kegiatan ini adalah :• Dapat

diidentifikasinya potensi kandungan migas dan panas bumi di suatu wilayah

• Dapat diidentifikasinya struktur yang menopang di atas permukaan

The benefits of this activity are:

• Able to identify the potential of oil and gas and geothermal in a region

• Able to identify the supporting structure above the surface

PTSI telah berpengalaman dalam kegiatan survey ini di antaranya :Studi Tapak PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nulir) di Bangka BelitungAssesment Geotechnic

PTSI is experienced in this survey activity including:Site Study of Nuclear Power Plants (PLTN) in Bangka BelitungGeotechnic Assessment


141


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

no judulTitle



Experience

3. Audit Energi

Energy Audit

Audit energi adalah proses evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada pengguna energi dan pengguna sumber energi dalam rangka konservasi energiAudit energi adalah suatu kegiatan utama dalam rangka penerapan konservasi energi secara total. Konservasi energi dapat diartikan sebagai kebijakan untuk mengefisienkan pemakaian energi dengan cara demand side management (DSM). Audit energi akan mempengaruhi pola konsumsi energi sehingga meningkatkan kinerja sistem dan mengurangi biaya energi.

Energy audit is the process of evaluating energy utilization and identifying energy saving opportunities as well as recommendations of efficiency improvement for energy users and users of energy sources in the context of energy conservation.An energy audit is a major activity in the context of the total application of energy conservation. Energy conservation can be interpreted as a policy to make efficient use of energy by means of Demand Side Management (DSM). Energy audit will affect the pattern of energy consumption so as to improve system performance and reduce energy costs.

PTSI memberikan pelayanan Audit Energi dengan ruang lingkup sebagai berikut :Pertemuan Pendahuluan yaitu pertemuan dengan orang-orang kunci perusahaan/bangunan tentang tujuan audit energi.Initial Walkthrough Survey yaitu survey awal untuk mendapatkan gambaran umum opersional sistem yang ditinjau, mencatat potensi penghematan secara sekilas.Pengumpulan data rinci Data yang diambil antara lain: tingkat pencahayaan, tingkat kelembaban dan suhu ruangan, grafik beban harian, daftar peralatan elektronik yang dimiliki serta jadwal pengoperasian peralatan tersebut.Identifikasi awal peluang hemat energy (PHE)Pelaporan audit energi Laporan ini berisikan executive summary, pendahuluan (tujuan pelaksanaan audit energi), deskripsi peralatan dan prosedur kerjanya, analisis rekening energi, daftar PHE, analisis biaya dan penghematan, evaluasi ekonomi, rekomendasi berupa rencana aksi energi, dan rancangan program monitoring.Energy action plan adalah bagian dari pelaporan audit energi. Rencana aksi energi harus benar-benar diterapkan untuk mendapatkan manfaat atas hasil audit energy.

PTSI provides Energy Audit services with the following scopes:Introduction Meeting, which is meeting with key company/building personnel about the purpose of energy audit.Initial Walkthrough Survey, which is a preliminary survey to get an overview of the operational system reviewed, taking notes of the potential savings at a glance.Detailed data collectionThe data collected are: lighting level, humidity level, and room temperature, daily load chart, list of electronic equipment, and operation schedule of such equipment.Early identification of energy-saving opportunities (PHE)Energy audit reportingThis report contains an executive summary, introduction (purpose of conducting energy audit), a description of the equipment and its working procedures, energy account analysis, PHE list, cost and cost saving analysis, economic evaluation, recommendations in the form of energy action plan, and the design of a monitoring program.Energy action plan is part of the energy audit reporting. The energy action plan shall be fully implemented to gain benefit from the energy audit results.

Manfaat dari kegiatan ini adalah :Dapat diketahui besarnya intensitas konsumsi energi (IKE) pada bangunan tersebut.Dapat dicegah pemborosan energi tanpa harus mengurangi tingkat kenyamanan gedung yang berarti pula penghematan biaya energi.Dapat diketahui profil penggunaan energi.Dapat dicari upaya yang perlu dilakukan dalam usaha meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

The benefits of these activities are:Able to know the amount of Intensity of Energy Consumption (IKE) in the building.Able to prevent waste of energy without having to reduce the level of comfort of the building which also means energy cost savings.Able to know the profile of energy usage.Able to identify efforts that need to be done in an effort to improve the efficiency of energy use.

PTSI telah berpengalaman dalam kegiatan audit energy diantaranya :Survey Kelistrikan Bandara Soekarno hattaAudit Kinerja Teknologi Industri Gula RafinasiSurvey Green House Gas

PTSI has had experiences in energy audit activities among others:Soekarno Hatta Airport Electric SurveyPerformance Audit of Refined Sugar Industry TechnologyGreen House Gas Survey

142

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

no judulTitle



Experience

4. Energy Services Company (ESCO)

ESCO ATAU Energi Service Company adalah perusahaan yang melakukan usaha efisiensi energi dengan kontrak kontrak kinerja kinerja yang menjamin menjamin penghematan penghematan biaya energy

ESCO or Energy Service Company is a company that undertakes energy efficiency efforts with contracts that ensure the savings of energy costs.

Lingkup pekerjaan ESCO antara lain memberikan saran/konsultansi, melakukan assessment (audit energi), feasibility study (FS), Investment Grade Audit (IGA), Detailed Engineering Design (DED), procurement, installation, commissioning, operation & maintenance (O&M), measurement & verification (M&V), performance guarantee dan financial assistance.

The scope of ESCO’s work includes providing advice/consultancy, conducting assessment (energy audit), Feasibility Study (FS), Investment Grade Audit (IGA), Detailed Engineering Design (DED), procurement, installation, commissioning, Operation & Maintenance (O&M), Measurement & Verification (M&V), performance guarantee and financial assistance.

Manfaat dari dari kontrak jasa konservasi energi (ESCO) ini adalah, Mengkompensasi seluruh biaya dengan pengurangan biaya energi, menjamin pencapaian target penghematan energi dengan kontrakKinerja, menawarkan layanan yang mulai dari audit energi, kesimpulan dan rekomendasi hasil audit, perencanaan dan kontruksi peralatan hemat energi serta operasi dan pemeliharaan peralatan setelah konstruksi. Melakukan pengukuran dan verifikasi secara intensif atas penghematan energi yang dicapai.

The benefits of this energy conservation service contract (ESCO) are compensating all costs with reduced energy costs, ensuring the achievement of energy saving targets with performance contracts , offering services ranging from energy audit, conclusion and recommendation of audit result, planning and construction of energy-efficient equipment, and the operation and maintenance of equipment after construction, Performing intensive measurement and verification of the energy savings achieved.

Belum ada pengalaman

No experience yet.


143


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

no judulTitle



Experience

5. Pelatihan dan Pembinaan K3

OHS Training and Education

Pelatihan dan Pembinaan K3 adalah kegiatan pelatihan bersertifikasi untuk menghasilkan inspektur Ahli K3 dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan K3 lainnya (SMK3, HIRARC, JSA, dll)

OHS Training and Development is a certified training activity to produce inspectors of Occupational Health and Safety (OHS) experts and other OHS related activities (SMK3, HIRARC, JSA, etc.)

Lingkup pekerjaan yang ditawarkan adalah :Pelatihan AK3 UmumPelatihan penyusunan HIRARC, HIRADC, JSAPelatihan penyusunan SMK3

The scopes of work offered are:General OHS trainingTraining on the preparation of HIRARC, HIRADC, JSATraining on the preparation of SMK3

Manfaat dari kegiatan ini adalah dipenuhinya kebutuhan internal masing-masing perusahaan dalam memenuhi system manajemen K3 yang merupakan persyaratan perudang-undangan.

The benefit of this activity is the fulfillment of each company’s internal needs in fulfilling its OHS management system which is required by law.

PTSI berpengalaman dalam kegiatan-kegiatan di :PLNBPOMCoca Cola

PTSI has experience in activities at:PLNBPOMCoca Cola

144

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

no judulTitle



Experience

6. Pengawasan Lifting Minyak mentah

Crude Oil Lifting Supervision

Terhadap produk-produk Minyak, gas dan bahan bakar lain serta Petrokimia yang akan dikirim melalui moda transportasi (kapal/truk/pipa/dll) akan dilakukan pengawasan pemuatannya oleh pihak Ketiga untuk mematikan kesesuain dengan standar dan regulasi yang berlaku.

Products of oil, gas and other fuels, as well as Petrochemical that will be shipped via modes of transportation (vessels/trucks/pipes/etc) will be subject to the loading supervision by a Third party to ensure compliance with the applicable standards and regulations.

PTSI akan melakukan identifikasi dari produk tersebut baik terhadap mutu maupun jumlahnya dengan melakukan pengambilan sampling¸ pengukuran jumlah, penelitian terhadap cargo/ container/ compartemen/dll. Untuk itu dikeluarkan laporan berupa Laporan Survey/ Certificate of Loading/ Hasil Pemeriksaan Lapangan . Kegiatan pengukuran dilaksanakan sebagai berikut :Pengukuran Tangki darat/fso/fspoPengukuran Tangki kapalPengukuran Flow meter (bila ada)Pengukuran pemipaan yang berada di Tangki Darat dan Tangki KapalPengambilan Sampel di Tangki Darat dan Tangki KapalPembuatan Hasil Pemeriksaan Lapangan (HPL), meliputi laporan-laporan berikut : Sampling And Sample ReceiptTime SheetQuantity Nomination ReportROB and OBQ ReportTank Inspection ReportValve Sealing ReportValve Sea chest ReportReport of analysisInformasi umum lainnyaPTSI telah memiliki personil yang bersertfikat AISI sebanyak 150 orang dan bersertifikat Loading Master sebanyak 80 orang yang tersebar di 96 titik pelabuhan di seluruh Indonesia

PTSI will identify the product of its quality and quantity by taking sampling, measuring amount, researching on cargo/container/compartment/etc.Thus, a report is issued in the form of Survey Report/Certificate of Loading/Field Inspection Results.The measurement activities are carried out as follows:Land Tank/fso/fspo measurementsTank vessel measurementsFlow meter measurement (if any)Measurement of piping located in the Land Tank and Ship TankSampling in Land Tank and Ship TankMaking Field Inspection Results (HPL), covering the following reports: Sampling And Sample ReceiptTime SheetQuantity Nomination ReportROB and OBQ ReportTank Inspection ReportValve Sealing ReportValve Sea chest ReportReport of analysisOther general informationPTSI has 150 AISI-certified personnel and 80 Master-Loading Certified personnel spread across 96 ports throughout Indonesia

Jasa-jasa tersebut di atas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemilik /pembeli produk terhadap claim yang mungkin timbul di belakang hari sekaligus sebagai dokumen pelengkap (Supporting Documents) untuk keperluan internal audit, pihak bank, asuransi, dan maskapai pengangkutan.


PTSI telah dipercaya oleh perusahaan global dalam melaksanakan kegiatan sejenis diantaranya :Cargo Monitoring Pertamina (Persero)Cargo monitoring Pertamina Transkontinental – TNI ALPengawasan Lifting Minyak mentah SKK Migas

PTSI has been entrusted by global companies in carrying out similar activities, among others:Cargo Monitoring Pertamina (Persero)Cargo Monitoring Pertamina Transkontinental – TNI ALOil Lifting Supervisory SKK Migas


145


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

no judulTitle



Experience

7. Lidar dan Photo Udara

Lidar and Aerial Photos

LIDAR (Light Detection and Ranging) dan Photo udara adalah adalah sebuah teknologi pemetaan jarak jauh menggunakan properti cahaya (LIDAR) atau Pesawat Udara/Drone/UAV untuk menemukan jarak dan informasi suatu obyek dari target yang dituju.Dengan metode pemetaan ini, monitoring perkembangan suatu area, pembuatan peta dengan tema-tema khusus, dan pembuatan model elevasi digital dalam skala yang luas dapat dikerjakan.

LIDAR (Light Detection and Ranging) and aerial Photo is a remote mapping technology using light properties (LIDAR) or Aircraft/Drone/UAV to find the distance and information of an object from the intended target.With this mapping method, monitoring the development of an area, making maps with special themes, and making digital elevation models on a wide scale can be conducted.

Lingkup pekerjaan yang ditawarkan PTSI adalah sebagai berikut : Akuisisi Foto UdaraPerekaman video udara menurut jalur terbangDigitasi Citra/foto UdaraPengolahan data GPSPengolahan data

The scopes of work offered by PTSI are as follows:Air Photo AcquisitionAirborne video recording by flight tracksImage Imitation/Air photosGPS data processingData Processing

Pemetaan melalui LIDAR dan Photo udara dengan pesawat udara/drone/UAV, memungkinkan untuk dapat dilakukannya pemetaan secara cepat, efektif, murah dan tepat sasaran. Keberagaman detil informasi dan skala pun dapat diperoleh, disesuaikan atas kebutuhannya.

Mapping through LIDAR and aerial photographs with air/drone/UAV, allows for quick, effective, cheap, and targeted mapping. Diversity of detailed information and scale can be obtained, adjusted for its needs.

PTSI telah berpengalaman dalam kegiatan Lidar dan Photo Udara diantaranya :Studi Tapak PLTN di Bangka -BATANSurveilance UAV SKK MigasSurvey UAV Pulau Panjang PT.Abhaya

PTSI is experienced in Lidar and Photo Air activities such as:Site Study of Nuclear Power Plants in Bangka-BATANUAV Surveillance SKK MigasPT Abhaya Long Island UAV Survey

146

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

no judulTitle



Experience

Proses Safety Control Management (PSCM)

Process Safety Management Services adalah layanan jasa PTSI dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen dan sistem untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengontrol bahaya pada suatu proses untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang berhubungan dengan proses tersebut.

Verifikasi Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya BesarKonsultansi Process Safety ManagementManagement Resiko

Memberi jaminan bahwa isi Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar/Menengah telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan atau standar teknis yang berlakuMemberikan identifikasi, mengontrol bahaya ,meminimalkan konsekuensi dari kecelakan yang sangat parah atau fatal.Memastikan kesesuaian antara control engineering terhadap fasilitas dan peralatan produksi, proses, dan bahanbaku untuk mencegah kecelakaan yang fatal.Memberikan rekomendasi pengembangan manajemen sistem untuk mengendalikan bahaya, melindungi lingkungan dan memberikan keselamatan dan kesehatan terhadap pekerja.Memberikan rekomendasi untuk perubahan fasilitas, prosedur operasi, keselamatan kerja, training dan sebagainya untuk meningkatkan kesadaran pekerja terhadap keselamatan kerja.

PTSI telah berpengalaman dalam kegiatan sejenis di :PT.PLN TJB PT.Petrokimia GresikPT.Indnonesia Power


147


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

no judulTitle



Experience

Proses Safety Control Management (PSCM)

Process Safety Management Services is a PTSI service in applying management and system principles to identify, understand, and control hazards in a process to prevent accidents related to such process.

Document Verification of Potential Danger ControlProcess Safety Management ConsultancyRisk Management

Provide assurance that the contents of the Highly Dangerous/Medium Potential Control Document are in conformity with the prevailing laws and regulations or technical standardsProvide identification, hazard control, minimize the consequences of severe or fatal accidents.Ensure conformity between control engineering and facilities & production equipment, processes, and materials to prevent fatal accidents.Provide recommendations on developing system management to control hazards, protect the environment, and provide workers with safety and health.Provide recommendations for facility changes, operating procedures, occupational safety, training et cetera to increase worker awareness on occupational safety

PTSI has experience in similar activities at:PT PLN TJB PT Petrokimia GresikPT Indonesia Power

148

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

no judulTitle



Experience

8. Front End Engineering Design (FEED)

FEED adalah kegiatan yang menghasilkan dokumentasi engineering dan kendali mutu prosesnya dengan mendefinisikan persyaratan proyek untuk detail engineering yang akan dibuat, pengadaan, fabrikasi dan pembangunan fasilitas serta memberikan informasi perkiraan biaya

FEED is an activity that produces engineering documentation and process quality control by defining project requirements for detailed engineering to be made, procurement, fabrication and construction of facilities and providing cost estimation information

Lingkup yang ditawarkan PTSI adalah : Pembuatan Mechanical Data Sheet untuk komponen-komponen utama yang disesuaikan dengan Standard, Code dan regulasi yang berlaku.Penyiapan paket-paket peralatan utama yang akan ditenderkan kepada perusahaan EPC Pembuatan Proses dan utilitas diagram mekanikal, electrical, instrument & Control, pemipaan untuk Detail engineering serta pekerjaan sipil.Pembuatan detail lokasi komponen-komponen utama pada area yang dipersiapkan dan identifikasi area-area berbahaya (Hazop).

The scopes offered by PTSI are:Creating Mechanical Data Sheet for the main components in accordance with the applicable Standard, Code, and regulations.Preparation of major equipment packages to be tendered to EPC companies Creating Process and utility of mechanical, electrical, instrument & Control diagrams, piping for Detail engineering as well as civil works.Detail location of key components in prepared areas and identification of hazardous areas (Hazop).

Manfaat kegiatan ini adalah :Memberikan identifikasi titik kritis dan berbahaya pada saat pelaksanaan operasiDokumen pengadaan yang akan ditenderkan kepada EPCDapat memberikan opsi yang akan memberikan peningkatan pada ROA (Return On Assets)Menghasilkan perkiraan biaya yang disesuaikan dengan kebutuhan Memastikan perkiraan biaya internal

The benefits of these activities are:Identification of critical and dangerous points during operationsProcurement documents to be tendered to EPCAble to provide options that will provide an increase in ROA (Return On Assets)Generate cost estimates tailored to needs Ensure an internal cost estimate

PTSI telah berpengalaman dalam kegiatan sejenis diantaranya :FEED pembangunan CNG di Palembang Ditjen MigasFEED SPM Soekarno – Hatta PT.PertaminaFEED & DEDC Pembangunan Jaringan Gas Cilegon

PTSI has had experiences in similar activities among others:FEED CNG development in Palembang Directorate General of Oil & GasFEED SPM Soekarno - Hatta PT PertaminaFEED & DEDC Development of Cilegon Gas Network


149


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

no judulTitle



Experience

9. Detail Engineering Design

Lingkup yang ditawarkan oleh PTSI adalah sebagai berikut :Memberikan asistensi pada pembelian peralatan utama dan pendukungnya.Pembuatan dan Pengembangan Piping dan Diagram Instrumen yang akan dirilis untuk konstruksi.Pembuatan dan Pengembangan gambar pipa rinci, termasuk isometrics dan perhitungan stres.Pengembangan gambar rinci terkait dengan instrumentasi, fasilitas listrik dan pekerjaan sipil.Manajemen penyeleksian vendor Rencana monitoring biaya dan jadwal prosedur Start-up.

The scopes offered by PTSI are as follows:Provide assistance on purchasing main and supporting equipment.Manufacture and Development of Piping and Instrument Diagrams to be released for construction.Preparation and Development of detailed pipe drawings, including isometrics and stress calculations.Development of detailed drawings related to instrumentation, power facilities, and civil works.Vendor selection management Cost and schedule monitoring plan Start-up procedure

10. Project Management

11. Vendor Assessment

12. QA/QC SupervisiQA/QC Supervision

150

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

no judulTitle



Experience

13. Jasa Operation & Maintenance (O&M)

Operation & Maintenance (O&M) Service

PTSI sedang melakukan pengembangan jasa ini khususnya di Pembangkit Listrik. Sudah dilakukan persiapan-persiapan untuk memenuhi persyaratan sesuai regulasi yang berlaku.

PTSI is currently developing this services especially in Power Plant. Preparations have been made to comply with the requirements under the applicable regulations.

14. Supervisi KonstruksiConstruction Supervision

15. Study Pelabuhan dan Master Pelabuhan

Study of Port and Master Port

Kegiatan ini merupakan pengukuran dan pemetaan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terbaru dari keadaan daerah yang dipetakan, informasi yang disajikan meliputi keadaan fisik/detail baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia serta keadaan relief (tinggi rendahnya) areal daerah pengukuran tersebut.

Dalam perkembangannya kegiatan ini digunakan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan seperti perencanaan pelabuhan, perencanaan infrastruktur pembangkit listrik, Sub Bottom Profiling (SBP) dan lainnya.

This is a measurement and mapping activity that aims to obtain the latest information of the mapped area. The information presented includes the natural physical/detail condition and man-made and the relief state (high low) of the measurement area.

In its development, this activity is used in planning activities such as port planning, power plant infrastructure planning, Sub Bottom Profiling (SBP), and others.

PTSI memiliki layanan yang berhubungan dengan kegiatan ini, sebagai berikut :Survey persiapan lahan Studi PelabuhanSoil & Topographic SurveyBathymetry, topography, geotechnical & geoelectrical services for site selectionSurvey Topography dan Bathymetri

PTSI has services related to this activity as follows:Land preparation survey Port StudySoil & Topographic SurveyBathymetry, topography, geotechnical & geoelectrical services for site selectionTopographic and Bathymetry Surveys

PTSI telah melaksanakan pekerjaan sejenis diantaranya di :PT.PertaminaGenting Oil CarsuriPT.Pelindo

PTSI has performed similar work among others at:PT PertaminaGenting Oil CarsuriPT Pelindo

KonsultAsiCONSULTATION


151


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

no judulTitle



Experience

1. Verifikasi Masterlist / RIB

Masterlist/RIB Verification

Program kebijakan ketenagalistrikan nasional (10 GW dan 35 GW) yang dikeluarkan oleh Pemerintah memberikan rangsangan kepada investor untuk melakukan investasi di bidang pembangkitan tenaga listrik. Upaya tersebut tetap mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sepanjang kualitasnya memenuhi syarat. Oleh karena itu Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2012 sebagai pengganti PMK 154/PMK.011/2008 dimana peraturan ini merupakan salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha/badan usaha yakni dengan memberikan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sekaligus sebagai upaya perlindungan terhadap pengunaan produksi dalam negeri.Selain itu Pemerintah juga pernah mengeluarkan kebijakan sejenis untuk industri Migas nasional untuk meningkatkan dan melindungi produk dalam negeri.

National electricity policy programs (10 GW and 35 GW) issued by the Government provide stimulus to investors to invest in power generation. The effort remains to prioritize the use of domestic products as long as the quality is met. Therefore, the Government has issued Regulation of Minister of Finance No. 154/PMK.011/2012 as a substitute to PMK 154/PMK.011/2008 where this regulation is one of incentives given by the government to entrepreneurs/business entities i.e by giving exemption of import duty on Import of capital goods in the framework of Power Generating Industry development for public interest as well as efforts to offer protection to the use of domestic production.In addition, the Government has also issued similar policies for the national oil and gas industry to improve and protect domestic products.

Kami memberikan layanan berupa : Verifikasi administrasi (Kontrak,PPA, identitas, dan lainnya)Verifikasi aspek teknis (daftar jenis barang,kuantitas barang, spesifikasi teknis, asal barang, SLD, P&ID,PFD,dll, Penggunaan Produksi dalam negeri,Pos Tariff,dan lainnya) terhadap Rencana Impor Barang (RIB) yang diajukan

PTSI didukung oleh tenaga professional yang telah berpengalaman dalam kegiatan sejenis sejak tahun 1995.

We provides services such as:Administrative verification (Contract, PPA, identity, etc.)Verification of technical aspects (list of goods type, quantity of goods, technical specifications, origin of goods, SLD, P & ID, PFD, etc., Domestic Product Usage, Tariff Post, etc.) to the Proposed Import Plan (RIB).

PTSI is supported by professionals who have had experiences in similar activities since 1995.

PTSI telah berpengalaman dalam kegiatan sejenis di :Verifikasi Masterlist MigasVerifikasi RIB di seluruh proyek PT.PLNVerifikasi RIB di PLTU 2x110 MW Bukit Pembangkit InnovativeVerifikasi RB di 2x1000 MW Bhimasena Power IndonesiaVerifikasi RIB PLTU, PLTMH,PLTGU,PLTA, dll di seluruh Indonesia

PTSI has experience in similar activities at:Verification of Oil and Gas MasterlistRIB Verification in all PT PLN projectsRIB Verification in 2x110 MW Steam Power Plant Bukit Pembangkit InnovativeRIB Verification at 2x1000 MW Bhimasena Power IndonesiaRIB Verification on PLTU, PLTMH, PLTGU, PLTA, etc. throughout Indonesia

152

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

no judulTitle



Experience

2. VPTEI (Verifikasi Penelusuran Teknis Ekspor Impor) Minyak Bumi, Gas Bumi dan bahan bakar Lain

Verifikasi Penelusuran Teknis Ekspor dan Impor Minyak Bumi,Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain (VPTEI Migas) adalah kegiatan pengawasan pada proses pemuatan produk Migas dan Bahan Bakar lain di pelabuhan muat yang hasilnya adalah penerbitan Laporan Surveyor (LS) sebagai salahsatu syarat custom clearance.

Lingkup yang PTSI tawarkan adalah :Verifikasi AdministrasiPenelitian dan pemeriksaan terhadap dokumen, data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi, meliputi : Legalitas perusahaan : SIUP, TDP dan NPWPNama dan alamat EksportirNama dan alamat ImportirDokumen Penetapan sebagai Ekportir TerdaftarDokumen Penetapan sebagai Importir TerdaftarSurat Persetujuan EksporSurat Persetujuan ImporProforma InvoiceCargo ManifestDokumen Final (Final Invoice, Bill Of Ladding, Certificate of Origin, Certificate of Quality and Certificate of Quality)Penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi, hal-hal berikut : Waktu PengapalanPelabuhan MuatPelabuhan Tujuan Negara asal barang khusus untuk VPTIDokumen cara pembayaran (L/C) untuk Verifikasi Penelusuran Teknis Ekspor (Minyak mentah, Kondensat, LNG, CNG, Vacuum residue) Verifikasi Teknis :Verifikasi dan penentuan jenis atau spesifikasi barang dengan melakukan identifikasi barang melalui analisa kualitatif dan kuantitatif di laboratorium Verifikasi pos tarif/kode HS barangVerifikasi Jumlah atau volume barang,Pengukuran Tangki darat/fso/fspoPengukuran Tangki kapalPengukuran Flow meter (bila ada)Verifikasi terhadap pemipaan yang berada di Tangki Darat dan Tangki KapalPengambilan Sampel di Tangki Darat dan Tangki KapalKegiatan Lain :Pembuatan Hasil Pemeriksaan Lapangan (HPL), meliputi laporan-laporan berikut : Sampling And Sample ReceiptTime SheetQuantity Nomination ReportROB and OBQ ReportTank Inspection ReportValve Sealing ReportValve Sea chest ReportReport of analysisInformasi umum lainnyaPembuatan Laporan Surveyor (LS)Pegiriman Data Elektronik Laporan Surveyor kepada Sistem INATRADE

Secara umum manfaat kegiatan ini adalah :Diperolehnya neraca ekspor impor sektor migas secara riil time dan dapat dilaporkan setiap saat. Adanya jaminan bahwa barang yang di ekspor impor sesuai dengan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dan Surat Persetujuan Impor (SPI)Adanya Instrumen Pendukung Efektifitas Implementasi Kebijakan Ekspor Impor khususnya di sektor Migas.Adanya jaminan dalam proses impor jika dilakukan VPTI di negara muat, tidak perlu ada proses re-ekspor manakala ditemukan ketidaksesuaian barang Dapat dilaksanakannya Monitoring dan evaluasi ekspor impor Proses clearance di Bea Cukai dapat dipercepat karena kegiatan ini sudah Online dengan Inatrade.Perdagangan yang sehat/adil (fair trade) dapat tercipta

PTSI memiliki rekam jejak yang baik dalam kegiatan sejenis pada lebih dari 28 produk impor non Migas.


153


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

no judulTitle



Experience

2. VPTEI (Verification and Technical Inquiry on Export Import) of Petroleum, Natural Gas, and other types of fuel

Verification and Technical Inquiry on Export Import of Petroleum, Natural Gas, and other types of fuel is a supervisory activity on the process of loading Oil and Gas and other Fuel products at the port of loading which resulted in the issuance of Surveyor Report (LS) as one of the requirements for custom clearance.

The scopes offered by PTSI are:Administrative VerificationResearch and examination of documents, data or information regarding administrative validity, including:Legality of company: SIUP (Certificate of Incorporation), TDP (Company Registration) and NPWP (Taxpayer Identitiy)Exporter’s name and addressImporter’s name and addressLegal Document as Registered ExporterLegal Document as Registered ImporterExport Approval LetterImport Approval LetterProforma InvoiceCargo ManifestFinal Document (Final Invoice, Bill Of Ladding, Certificate of Origin, Certificate of Quality, and Certificate of Quality)Research and examination of data or information regarding administrative validity, such as:Shipment TimePort of loadingPort of Destination Country of origin of goods specifically for VPTIDocument of payment method (L/C) for Verification of Export Technical Inquiry (Crude Oil, Condensate, LNG, CNG, Vacuum Residue) Technical Verification:Verification and determination of the type or specification of goods by identifying the goods through qualitative and quantitative analysis in the laboratory Verification of tariff post/HS code of goodsVerification of amount or volume of goodsLand Tank/fso/fspo measurementsTank vessel measurementsFlow meter measurement (if any)Verification of piping located in the Land Tank and Ship Tank.Sampling in Land Tank and Ship TankOther activities:Making Field Inspection Results (HPL), covering the following reports: Sampling And Sample ReceiptTime SheetQuantity Nomination ReportROB and OBQ ReportTank Inspection ReportValve Sealing ReportValve Sea chest ReportReport of analysisOther general informationPreparing Surveyor Report (LS)Submission of Electronic Data of Surveyor Report to INATRADE System

In general, the benefits of these activities are:Acquisition of import-export balance sheet of oil and gas sector in real time and can be reported at any time.Assurance that the exported imported goods are in accordance with the Export Approval Letter (SPE) and Import Approval Letter (SPI)Existence of Supporting Instrument of Effectiveness of Export Import Policy Implementation especially in oil and gas sectorAssurance in import process that if VPTI is carried out in loading country, there is no need for re-export process in the event that mismatch of goods is found. Export-import evaluation and monitoring can be conducted. The clearance process at Customs can be accelerated because this activity is already Online with InatradeFair trade can be created

PTSI has a good track record of similar activities on more than 28 non-oil and gas imported products.

154

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Profitabilitas segmen migas dan sistem Pembangkit

Realiasi pendapatan usaha di segmen Migas dan Sistem Pembangkit pada tahun 2018 mencapai Rp416,95 miliar, meningkat 8,70% dibandingkan pencapaian tahun 2017 yang sebesar Rp383,58 miliar. Peningkatan ini sebagian besar dikontribusikan dari layanan survei yang meningkat signifikan dibandingkan tahun 2017.

Komposisi Pendapatan berdasarkan Produk dan layanan pada segmen migas dan sistem Pembangkit 2017-2018Composition of Revenue By Products and Services in Oil and Gas and Power Generating System Segment 2017-2018

vertifikasi/Verificationtesting sertifikasi/Sertification

survey Konsultasi/Consultationinspeksi/Inspection

2017

5,23%

38,87%

34,29%

19,77%

0,95%

0,89%

2018

2,06%0,29%

29,88%

29,41%

36,64%

1,72%

Pendapatan usaha dari segmen Migas dan Sistem Pembangkit dan kontribusinya terhadap Total Pendapatan Perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

0

450.000 50,00%

400.000 45,00%

350.000 40,00%

300.00035,00%

250.00030,00%

200.00025,00%

150.000

20,00%

100.000

15,00%

5,00%50.000

10,00%

0,00%

416.955

383.576368.552

33,55%2147

37,45%

43,43%

2018

Pendapatan/Income Konstribusi/Constribution

20172016

oil and Gas and Power Generating system sector

Realization of operating revenue in the Oil and Gas and Power Generating System segment in 2018 reached IDR416.95 billion, an increase of 8.70% compared to the achievement in 2017 of IDR383.58 billion. This increase was largely contributed by survey services which increased significantly compared to that of 2017.

The operating revenue from the Oil and Gas and Power Generating System segment and its contribution to the Company’s Total Revenue can be seen in the table below,


155


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Pendapatan usaha segmen migas dan sistem Pembangkit dan Kontribusinya bagi Pendapatan usaha jasa PtsiOperating Revenue from Oil and Gas and Power Generating System Segment and Its Contribution to PTSI Service Business Revenue

segmen migas dan sistem Pembangkit

Oil and Gas and Power Generating System Sector


jumlah(rp-juta)

Total(IDR-million)


(%)

jumlah(rp-juta)

Total(IDR-million)


(%)

selisih(rp-juta)


(%)

Pendapatan UsahaRevenues

416.955 33,55% 383.576 37,45% 33.379 8,70% ↑

seGmen PenGuAtAn institusi dAn KelembAGAAn

Gambaran industri Penguatan institusi dan Kelembagaan serta layanan Perusahaan

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2018 mencapai 5,17% merupakan yang tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir, dengan peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 5,05% atau naik dari 4,98% dari tahun 2017 menjadi pendorong meningkatnya permintaan impor domestik hingga 12,04%, dibandingkan kinerja 2017 sebesar 8,06%. Kendati demikian, ditengah situasi perlambatan ekonomi global dan menurunnya harga komoditas dan tekanan inflasi, secara akumulatif kinerja ekspor tetap memberikan kontribusi 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp180 miliar dengan kinerja impor sebesar Rp188,71 miliar.

Peningkatan impor bahan baku nonmigas mencakup lebih dari 70% yang turut didorong dari kebutuhan untuk mendukung aktivitas produksi, salah satunya adalah kebutuhan impor barang modal seperti besi baja, bahan kimia organik, pakan ternak, dan emas. Untuk proyek kelistrikan dan telekomunikasi, impor didorong kebutuhan suku cadang dan peralatan, sementara impor nontransportasi terkait dengan mesin dan perlengkapan baik di sektor industri maupun konstruksi.

Dalam rangka memperkuat devisa ekspor dan daya saing nasional serta untuk memperkuat pengawasan dan efektivitas impor, pemerintah melakukan beberapa perubahan regulasi dan deregulasi, diantaranya adalah Perubahan peraturan terkait teknis impor diantaranya adalah melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 09 Tahun 2018 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran, Peraturan No. 06 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Ban, serta Peraturan No. 10 Tahun 2018 tentang Penelusuran Teknis Impor keramik. Selain itu, terdapat perubahan peraturan yang dilakukan pada tahun 2018 untuk mengatasi lonjakan impor baja setelah deregulasi teknis impor baja yaitu dengan menerbitkan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No. 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi/Baja, Baja Paduan dan Produk turunannya yang akan berlaku pada 20 Januari 2019.

institutions And institutionAl strenGtheninG seGment

overview of institutions and institutional strengthening industry and company services

Indonesia’s economic performance in 2018 reached 5.17%, the highest in the last 5 (five) years, with an increase in household consumption of 5.05%, an increase from 4.98% in 2017, driving up demand for domestic imports up to 12.04%, compared to 2017 performance of 8.06%. Nevertheless, amid the global economic slowdown and falling commodity prices and inflation pressures, export performance accumulatively continues to contribute 20% of the Gross Domestic Product (GDP) of IDR180 billion with import performance of IDR188.71 billion.

The increase in imports of non-oil and gas raw materials included more than 70%, which was also driven by the need to support production activities, one of which was the need to import capital goods such as steel, organic chemicals, animal feed, and gold. For electricity and telecommunications projects, imports are driven by the need for parts and equipment, while imports for non-transportation are related to machinery and equipment in both the industrial and construction sectors.

In order to strengthen foreign exchange exports and national competitiveness and to strengthen supervision and effectiveness of imports, the government made several amendments to regulations and deregulations, including the amendment of regulations related to import technicality among others through the Regulation of Minister of Trade No. 09 of 2018 on Verification or Technical Inquiry on Import of Sheet Glass, Regulation No. 06 of 2018 on Tire Import Provisions, and Regulation No. 10 of 2018 on Technical Inquiry of Imports of Ceramics. In addition, there was an amendment to regulations carried out in 2018 to overcome the surge in steel imports after the deregulation of technicality of steel imports, which was by issuing the amendment to the Regulation of Minister of Trade No. 110 of 2018 on Provisions of Import of Iron/Steel, Alloy Steel, and the Derivative Products which will take effect on 20 January 2019.

156

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Pertumbuhan arus impor barang modal yang meningkat dan perluasan lingkup regulasi di sektor perdagangan dan industri, pada akhirnya turut mempengaruhi dan meningkatkan potensi usaha Perusahaan pada kedua sektor tersebut yang meliputi verifikasi penelusuran teknis impor barang komoditas tertentu, verifikasi penelusuran teknis impor BBM, serta verifikasi impor barang modal tidak baru (second hand good).

Selain regulasi, insentif berupa tax holiday, mini tax holiday diberikan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan neraca perdagangan negara, menarik investasi, dan meringankan pengusaha dari beban pajak yang kemudian dapat dialihkan sebagai belanja modal. Selain insentif tersebut di atas, insentif fiskal yang diberikan adala untuk Low Cost Green Car (LCGC) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Pada Februari 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 12 Tahun 2018 tentang BMDTP Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018 tentang penambahan 4 (empat) sektor baru sehingga total 27 industri yang mendapat fasilitas BMDTP. Selain regulasi terdapat skema kerjasama regional yaitu Skema verifikasi User Spesific Duty Free Scheme (USDFS) sebagai bagian dari Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), Perusahaan sebagai BUMN dengan kompetensi yang tinggi dan pengalaman yang lebih dari memadai di bidang verifikasi, survey dan inspeksi mendapat kepercayaan dari pemerintah sehingga ditunjuk sebagai Pelaksana Verifikasi Industri dalam rangka pemberian fasilitas BMDTP, Pelaksana Verifikasi Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat Hemat Energi & Harga Terjangkau (Low Cost Green Car), dan penilaian TKDN dan Verifikasi Bea Masuk ISDFS-IJEPA.

Kegiatan Produk dan jasa segmen Penguatan institusi dan Kelembagaan

Pada segmen Penguatan Institusi dan Kelembagaan, Perusahaan menyediakan produk dan jasa sebagai berikut:

The growth of import flow of capital goods, which increased and expanded the scope of regulation in trade and industry sectors, ultimately influenced and increased the Company’s business potential in both sectors which includes verification of technical inquiry of imports of certain commodities, verification of technical inquiry of imports of fuel, and verification of imported second hand capital goods.

In addition to the regulations, incentives in the forms of tax holidays, mini tax holidays, are given by the government with the aim of improving the state’s trade balance, attracting investment, and alleviating entrepreneurs from the tax burden which can then be transferred as capital expenditure. In addition to the incentives mentioned above, the fiscal incentives provided are for the Low Cost Green Car (LCGC) and Government Borne Import Duty (BMDTP). In February 2018, the government issued Regulation of Minister of Finance No. 12 of 2018 on BMDTP of Certain Industrial Sectors of 2018 Fiscal Year on the addition of 4 (four) new sectors, therefore, a total of 27 industries receive BMDTP facilities. In addition to regulations, there are regional cooperation schemes, which are verification scheme of User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Scheme as part of the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), the Company as an SOE with high competence and more than adequate experience in verification, survey, and inspection fields won the trust of the government, and therefore the Company was appointed as Implementer of Industrial Verification in the framework of providing BMDTP facilities, Implementer of Verification of Production Development of Energy-Saving & Affordable Four-Wheeled Motor Vehicles (Low Cost Green Car), and TKDN assessment and Verification of ISDFS-IJEPA Import Duty.

Product and service Activities in institutions and institutional strengthening segment

In Institutions and Institutional Strengthening segment, the Company provides the following products and services:


157


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

nojenis Kegiatan

type of Activities

deskripsi ProdukProduct description

Kompetensi PtsiPtsi competency

benefitbenefit

Pengalamanexperience

1. Inspeksi

(Komoditi Pertanian, perkebunan, dll)

Inspeksi Q & Q terhadap produk-produk agri dan turunannya, dan lain-lain. (Contoh: verifikasi ekspor produk CPO dan turunannya).Laboratorium Agriculture.Laboratorium Kimia dan Lingkungan.

PTSI akan melakukan identifikasi dari produk tersebut baik terhadap mutu maupun jumlahnya dengan melakukan pengambilan sampling¸ pengukuran jumlah, penelitian terhadap cargo/ container/ compartemen/dll. Untuk itu dikeluarkan laporan berupa Laporan Survey. Kegiatan pengukuran dilaksanakan sebagai berikut :Pengukuran Draft Survey, untuk menentukan kuantitas.Liquid cargo survey, on/off hire survey.Cargo monitoring untuk produk agri dan turunannya.Kualitas komoditi berdasarkan standar yang disepakati oleh buyer dan seller dilakukan di laboratorium agriculture.PTSI telah memiliki personil yang terampil di dalam melaksanakan kegiatan Q & Q untuk produk agri dan turunannya. Di samping personil Inspeksi Q & Q, PTSI juga memiliki laboratorium agriculture yang mendukung kegiatan di atas.Untuk kegiatan pengukuran kualitas lingkungan, PTSI memiliki laboratorium kimia dan lingkungan yang cukup memadai.

Jasa-jasa tersebut di atas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penjual /pembeli produk terhadap claim yang mungkin timbul di belakang hari sekaligus sebagai dokumen pelengkap (Supporting Documents) untuk keperluan internal audit, pihak bank, asuransi, dan maskapai pengangkutan.

PTSI telah dipercaya oleh perusahaan skala Nasional dan Internasional dalam melaksanakan kegiatan ini, hal ini dapat dilihat dari afiliasi PTSI diantaranya :Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan lain-lain.PT. SGS Indonesia, Cotecna, CCI, dan lain-lain.

Inspection

(Agricultural Commodities, plantations, etc.)

Q & Q inspection on agricultural products and their derivatives, and others. (Example: verification of export of CPO products and their derivatives).Agriculture Laboratory.Chemical and Environmental Laboratory.

PTSI will identify the product of its quality and quantity by taking sampling, measuring amount, researching on cargo/container/compartment/etc.Therefore, a report is issued in the form of a Survey Report. The measurement activities are carried out as follows:Measurement of Draft Survey to determine quantity.Liquid cargo survey, on/off hire survey.Cargo monitoring for agricultural products and their derivatives.The quality of commodities based on the standards agreed upon by the buyers and sellers in the agriculture laboratory.PTSI already has skilled personnel in carrying out Q & Q activities for agricultural products and their derivatives. In addition to Q & Q Inspection personnel, PTSI also has an agriculture laboratory that supports the above activities.For environmental quality measurement activities, PTSI has an adequate chemical and environmental laboratory.


PTSI has been trusted by national and international-scale companies in carrying out these activities, it can be seen from PTSI affiliates among others:Ministry of SOE, Ministry of Industry, Ministry of Forestry and Environment, and others.PT PT SGS Indonesia, Cotecna, CCI, and others.

158

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

nojenis Kegiatan

type of Activities



benefitbenefit


2. Verifikasi Verifikasi Penelusuran Teknis Barang Impor.Verifikasi Barang Modal Bukan Baru (SHG).Verifikasi Barang Yang Mendapat Fasilitas Pembebasan Bea Masuk (IJEPA, BMDTP)Verifikasi Kendaraan Bermotor (LCGC)Verifikasi terkait jasa komersial perdagangan di antaranya verifikasi persetujuan impor barang (PIB), post audit kinerja importir/ eksportir, dan lain-lain.

PTSI memiliki tenaga verifikator yang berpengalaman dan terampil didalam melaksanakan kegiatan verifikasi.PTSI memiliki Organizational Process Asset di antaranya metode dan SOP dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi yang disesuaikan dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Jasa-jasa tersebut dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah agar tepat sasaran.

PTSI telah dipercaya oleh Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan sejenis di antaranya :Kementerian PerindustrianKementerian KeuanganKementerian Perdagangan

Verification Imported Goods Technical Tracing Verification.Verification of Non-New Capital Goods (SHG).Verification of Goods Receiving Import Duty Exemption Facility (IJEPA, BMDTP)Motor Vehicle Verification (LCGC)Verification related to commercial trade services including verification of approval of imported goods (PIB), post-audit of the performance of importers/exporters, and others.

PTSI has experienced and skilled verification personnel in conducting survey activities.PTSI has Organizational Process Assets include methods and SOP in conducting verification activities that are tailored to the applicable standards and provisions.

These services are intended to support government programs in order to be on target.

PTSI has been entrusted by the Government in carrying out similar activities, among others:Ministry of IndustryMinistry of FinanceMinistry of Trade

3. Survey Survey dan Pendataan PTSI memiliki tenaga surveyor yang berpengalaman dan terampil di dalam melaksanakan kegiatan survey.PTSI memiliki Organizational Process Asset yang di antaranya metode dan SOP dalam pelaksanaan kegiatan survey yang disesuaikan dengan maksud, tujuan dan sasaran kegiatan.PTSI siap mengembangkan sistem pengumpulan data berbasis teknologi informasi diantaranya survey/pendataan berbasis android.

Jasa Survey dan Pendataan dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung program pemerintah agar tepat sasaran maupun untuk kepentingan bisnis bagi dunia industri.

PTSI telah berpengalaman dalam kegiatan sejenis di :Kementerian PerindustrianKementerian PerdaganganKementerian PerhubunganKementerian SosialKementerian Tenaga KerjaDll

Survey Survey and Data Collection

PTSI has experienced and skilled survey personnel in conducting survey activities.PTSI has Organizational Process Assets include methods and SOP in conducting survey activities that are tailored to the purpose, goals, and objectives of the activities.PTSI is ready to develop data collection system based on information technology such as survey/data gathering on an android basis.

Survey and Data Collection Services are intended to obtain accurate, valid, and accountable data in order to support government programs to be on target or for the business interest of the industry

PTSI has experience in similar activities at:Ministry of IndustryMinistry of TradeMinistry of TransportationMinistry of Social AffairsMinistry of Manpoweretc.


159


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

nojenis Kegiatan

type of Activities



benefitbenefit


4. Konsultansi Environmental Baseline Analysis StudyPenyusunan Dokumen AMDAL, UKL / UPLAudit LingkunganKonsultasi ISPOKonsultasi Manajemen ISO, SMK3, dan lain-lain

PTSI memiliki tenaga-tenaga konsultan yang berpengalaman dan tersertifikasi di dalam melaksanakan kegiatan konsultansi.PTSI memiliki Organizational Process Asset yang di antaranya metode dan SOP dalam pelaksanaan kegiatan konsultansi yang disesuaikan dengan maksud, tujuan dan sasaran kegiatan berdasarkan standar atau ketentuan yang berlaku.

Jasa konsultansi dimaksudkan untuk melakukan kajian berdasarkan metodelogi tertentu sehingga memperoleh hasil kajian yang dapat digunakan untuk mengevaluasi, men supervisi, mendisain kebijakan, peraturan pemerintah maupun pihak pelaku bisnis dalam mengembangkan usahanya.

PTSI telah berpengalaman dalam kegiatan sejenis di :Penyusunan dokumen AMDAL PLNKajian Audit Lingkungan di PT. ARUNPenyusunan Dokumen ISPO di beberapa perusahaan swasta.Konsultasi manajemen di beberapa perusahaan

Consultancy Environmental Baseline Analysis StudyPreparation of AMDAL, UKL/UPL DocumentsEnvironmental AuditISPO ConsultingISO, SMK3, and other Management Consulting,

PTSI has experienced and certified consultant staffs in carrying out consultancy activities.PTSI has Organizational Process Assets include methods and SOP in conducting consultancy activities that are tailored to the purpose, goals, and objectives of the activities based on the applicable standards or provisions.

Consultancy services are intended to conduct studies based on specific methodology in order to obtain study results that can be used to evaluate, supervise, design policies, government regulations, and business people in developing their business.

PTSI has experience in similar activities at:Preparation of AMDAL documents at PLNEnvironmental Audit Review at PT ARUNPreparation of ISPO Documents in some private companiesManagement consulting in some companies

Profitabilitas segmen Penguatan institusi dan Kelembagaan

Realiasi pendapatan usaha di segmen Penguatan Institusi dan Kelembagaan pada tahun 2018 mencapai Rp313,71 miliar, meningkat 31,80% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp202,90 miliar. Peningkatan ini dikontribusikan dari hampir seluruh produk dan layanan Perusahaan pada segmen Penguatan Institusi dan Kelembagaan, yang sejalan dengan penurunan pada layanan verifikasi.

Profitability of institutions and institutional strengthening segment

Realization of operating revenue in the Institutions and Institutional Strengthening segment in 2018 reached IDR313.71 billion, an increase of 31.80% compared to that of 2017 of IDR202.90 billion. This increase was contributed by almost all of the Company’s products and services in the Institutions and Institutional Strengthening segment, which was in line with the decrease in verification services.

160

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Komposisi Pendapatan berdasarkan Produk dan layanan pada segmen Penguatan institusi dan Kelembagaan 2017-2018Composition of Revenue Based on Products and Services in Institutions and Institutional Strengthening Segment 2017-2018



2018

11,46%

1,94%8,56% 0,75%

38,28%

38,00%9,43%

2017

19,19%

0,91%

0,38%

0,10%

70,00%

Pendapatan usaha dari segmen Penguatan Institusi dan Kelembagaan dan kontribusinya terhadap Total Pendapatan Perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Pendapatan usaha segmen Penguatan institusi dan Kelembagaan dan Kontribusinya bagi Pendapatan usaha jasa PtsiOperating Revenue from Institutions and Institutional Strengthening Segment and Its Contribution to PTSI Service Business Revenue

segmen Penguatan institusi dan Kelembagaan

Institutions and Institutional Strengthening Segment


jumlah(rp-juta)

Total(IDR-million)


(%)

jumlah(rp-juta)

Total(IDR-million)


(%)

selisih(rp-juta)


(%)


313.711 25,24% 238.019 23,24% 75.691 31,80% ↑

313.711

25,24%


350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

201820172016

202.897

163.969

19,81%19,32%

The operating revenue from the Institutions and Institutional Strengthening segment and its contribution to the Company’s Total Revenue can be seen in the table below.


161


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

seGmen minerAl dAn bAtu bArA

Gambaran industri mineral dan batu bara serta layanan Perusahaan

Subsektor Mineral dan Batubara adalah penyumbang terbesar kedua realisasi PNBP ESDM sebesar Rp50 triliun dari target Rp32,1 triliun. Salah satu penyebab PNBP melampaui target karena pembenahan sistem pengawasan di Kementerian ESDM, diantaranya perbaikan Tata Kelola Pertambangan tidak hanya dilakukan dengan pembaruan atau amandemen perjanjian dan kontrak, melainkan juga fokus pada pembenahan izin usaha pertambangan, selanjutnya pengaturan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25% dari rencana jumlah produksi dan sanksi pemotongan produksi dan pengurangan kuota ekspor sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 23K/30/MEM/2018, dan pemberian insentif melalui kenaikan jumlah produksi bersama nasional hingga 100 juta ton bagi yang memenuhi persentase DMO sebagaimana dikutip dari Keputusan Menteri ESDM No. 1925K/30/MEM/2018. Selain mendukung program pemasangan listrik 35.000 MW, kebijakan tersebut juga ditempuh dalam rangka melindungi pertumbuhan kebutuhan domestik mengingat batubara adalah sumber energi utama untuk PLTU. Hal ini ditunjukkan dari besaran konsumsinya di tahun 2018 yang mendominasi sebesar 95,73 Juta Ton atau 74,77% dari total DMO.

Sejalan dengan regulasi hilirisasi untuk produk mineral berupa kewajiban pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral/smelter, pemerintah mendorong penerapan regulasi melalui pemberian insentif diantaranya yaitu izin ekspor terbatas untuk nikel kadar rendah dan washedbauxite untuk membantu pendanaan perusahaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2017, pemberian fasilitas tax allowance dan tax holiday yang diatur dalam PP No. 09 Tahun 2016, dan penerapan sistem Online Single Submission (OSS) yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018. Keempat, mendorong investor smelter untuk membangun smelter di kawasan industri baru maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Akselerasi penerapan regulasi telah dilakukan dengan penunjukan Perusahaan sebagai verifikator perencanaan dan pembangunan fasilitas smelter, melalui kegiatan pendampingan perencanaan, hingga verifikasi terhadap status pembangunan smelter. Menurut data dari Kementerian ESDM, realisasi pembangunan fasilitas smelter hingga akhir tahun 2018 telah mencapai 27 unit. Pada tahun 2016 dimulai dari tembaga, nikel, bauksit, besi, mangan, timbel, dan seng sebanyak 20 smelter. Pada tahun 2017, nikel bertambah 3 (tiga) smelter dan besi bertam bah 2 (dua) smelter. Pada tahun 2018, nikel bertambah lagi 2 (dua) smel ter.

Selain itu, Perusahaan telah merealisasikan layanan untuk mendukung operasi dari hulu hingga hilir antara lain dengan jasa survey eksplorasi, geoteknik dan geofisik, reklamasi dan

minerAl And coAl seGment

overview of mineral and coal industry and company services

Mineral and Coal Sub-sector is the second largest contributor to the realization of ESDM PNBP (Non-Tax State Revenue) of IDR50 trillion from the target of IDR32.1 trillion. One of the causes of PNBP exceeding the target was due to the improvement of supervision system at the Ministry of Energy and Mineral Resources, including improvements in Mining Governance, which was not only conducted by renewing or amending agreements and contracts, but also by focusing on revamping mining business licenses. Then, the Domestic Market Obligation (DMO) arrangement is 25% from the planned number of production and sanctions for production cuts and reduction of export quota in accordance with Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 23K/30/MEM/2018, and giving incentives through an increase in the number of national joint production to 100 million tons for those who meet the percentage of DMO as stipulated in the Decree of Minister of Energy and Mineral Resources No. 1925K/30/MEM/2018. In addition to supporting the 35,000 MW electricity installation program, the policy was also undertaken in order to protect growth of domestic needs considering that coal is the main energy source for PLTU.

This is indicated by the consumption amount in 2018 which dominated by 95.73 million tons or 74.77% of the total DMO.In line with the downstream regulation for mineral products in the form of the obligation to develop mineral processing and refining/smelter, the government encourages the implementation of regulations through providing incentives such as export licenses limited to low grade nickel and washed bauxite to help finance companies as stipulated in Government Regulation (PP) No. 1 of 2017, the provision of tax allowance and tax holidays facilities as regulated in PP No. 09 of 2016, and the application of Online Single Submission (OSS) system as regulated in PP No. 24 of 2018. Fourth, encourage smelter investors to build smelters in new industrial zones and Special Economic Zones (SEZ).

Acceleration of regulation implementation has been carried out by appointing the Company as a verifier of planning and construction of smelter facilities, from planning assistance activities to verification of the smelter construction status. According to data from the Ministry of Energy and Mineral Resources, the realization of smelter facility construction until the end of 2018 reached 27 units. It started in 2016 from copper, nickel, bauxite, iron, manganese, lead, and zinc for 20 smelters. In 2017, 3 (three) nickel smelters and 2 (two) iron smelters were added. In 2018, 2 (two) nickel smelters were added.

In addition, the Company has realized services to support operations from upstream to downstream, among others, through services of exploration survey, geotechnical and

162

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

konsultan dalam audit dan sertifikasi dampak lingkungan untuk pembangunan pembangkit dan mulut tambang, layanan uji laboratorium mineral dan batubara, stockpile management hingga pemetaan foto udara.

Kegiatan Produk dan jasa segmen mineral dan batu bara

Perusahaan menyediakan produk dan jasa untuk segmen Mineral dan Batu Bara sebagai berikut:

no Produk dan jasaProducts and Services


Kompetensi PtsiPTSI Competency

benefitBenefit

PengalamanExperience

verifiKAsiverificAtion

1 Verifikasi Ekspor Produk Mineral dan Batubara

Perdagangan produk dari pertambangan mineral dan batubara semakin mengalami peningkatan baik perdagangan domestik maupun internasional. Dalam perkembangannya para pelaku bisnis di dunia pertambangan membutuhkan dukungan pihak ketiga yang mandiri untuk memastikan kebenaran dari kuantitas maupun kualitas dari hasil mineral pertambangan ini serta memastikan kesesuainnya terhadap regulasi pemerintah, standar, spesifikasi yang telah diacu.

Ruang Lingkup Pekerjaan Inspeksi pada mineral pertambangan lazimnya mencakup pengecekan atas kuantitas dan kualitas. Kegiatan verifikasi ini berlangsung dalam beberapa tahapan antara lain kegiatan di lokasi penambangan, pemrosesan maupun dalam proses pengiriman. Semua kegiatan verifikasi kuantitas ataupun kualitas dilakukan secara seksama dan akurat.

Menjamin keamanan produk baik dari aspek kualitas dan kuantitas.Laporan hasil verifikasi dapat digunakan sebagai acuan bila terjadi perbedaan pendapat di antara para pelaku yang terlibat dalam mata rantai perdagangan mineral dan batubara.Mengurangi resiko usaha dalam kegiatan perdagangan, investasi maupun industri pertambangan batubara berkat dijalankannya seluruh proses dengan mematuhi Norma, etika dan standar.

Kurang lebih >5 tahun bidang Verifikasi EksporPerusahaan yang menggunakan jasa ini adalah:Komoditas Mineral:PT DS Jaya AbadiPT Bukit timahPT Indominco PT Dwinad PT Clariant Komoditas Batubara:PT Asmin Bara Bronang

1 Export Verification for Mineral and Coal products

Trading of products from mineral and coal mining has increased in domestic and international trade. In its development, business players in mining world need support from independent third parties to ascertain the truth of the quantity and quality of these mineral mining products and to ensure compliance with government regulations, standards, and reference specifications.

Scope of Work of Inspection of mining minerals typically includes checks on quantity and quality. This verification activity takes place in several stages, such as activities at the mine site, processing and in the delivery process. All quantity or quality verification activities are performed thoroughly and accurately.

Ensure product safety in terms of quality and quantity aspects.Verification report can be used as a reference in case of differences of opinion among actors involved in the chain of trade of minerals and coal.Reduce business risks in trading activities, investment, and coal mining industry due to the execution of the whole process by complying with Norms, ethics, and standards.

More than 5 years in Export VerificationCompanies using this service are:Mineral Commodities:PT DS Jaya AbadiPT Bukit TimahPT Indominco PT Dwinad PT Clariant

Coal Commodities:PT Asmin Bara Bronang

insPeKsiinsPection

geophysical, reclamation and consultants in environmental impact audits and certifications for power plant and mine mouth construction, mineral and coal laboratory test services, stockpile management, and mapping aerial photographs.

Product and service Activities of mineral and coal segment

The Company provides products and services for the Mineral and Coal segment as follows:


163


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting




benefitBenefit


2 Laboratorium Mineral dan Batubara Pengawasan Produksi (Inspeksi)

Merupakan jasa laboratorium untuk menganalisa komoditi mineral dan batubara.Dapat mengontrol kwalitas komoditas dari produksi secara kontinyu

Dalam layanan jasa ini, PTSI melengkapi peralatan laboratorium batubara serta mineral yang tedrakreditasi oleh KAN, ISO 17025:2008Keberadaan LaboratoriumJawa Tengah (Semarang)Jawa Timur (Mojokerto)Sumatera Barat (Medan)Kalimantan Selatan (Asam-Asam)Sulawesi Tenggara (Kendari)Segera Menyusul tempat lain

Manfaat yang diperoleh bagi pengguna jasa diberapa tempat akan lebih cepat deliveriHarga kompetitif dengan competitorDapat melindungi kepentingan pemilik /pembeli produk terhadap claim yang mungkin timbul di belakang hari.

Pengguna Jasa ini antara lain:

Analisa Batubara:PT Indonesia PowerPT PJBPT PLN Batubara PT SGS Indonesia PT IOL Indonesia Analisa Mineral:PT Smelting PT Indominco PT Newmont -NTTPT Freeport

2 Mineral and Coal Laboratory for Production Supervision (Inspection)

This is laboratory service to analyze commodities of mineral and coal.It can control the production commodity quality continuously.

Fort this service, PTSI equips its laboratory equipment of coal and minerals with equipment accredited by KAN, ISO 17025: 2008.Locations of the LaboratoriesCentral Java (Semarang)East Java (Mojokerto)West Sumatra (Medan)South Kalimantan (Asam-Asam)Southeast Sulawesi (Kendari)Other places will follow

Benefit for service users in some places is faster deliveryCompetitive price compared to competitorsAble to protect the interests of product owners/buyers against any claims that may arise in the future.

Users of this service among others:

Coal Analysis:PT Indonesia PowerPT PJBPT PLN Batubara PT SGS Indonesia PT IOL Indonesia

Mineral Analysis:PT Smelting PT Indominco PT Newmont -NTTPT Freeport

3 Stockpile Management(Inspeksi)

Monitoring dan recording batubara yang akan masuk stockpile (incoming) dan yang keluar stockpile (outgoing) selama 24 jam, Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efesien. Dimana efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana, dan efesien berarti bahwa tugas yang telah ada dilaksanakan secara benar, terorganisir dan sesuai dengan perencanaan. Dalam kaitanya dengan fungsi dari ROM stockpile batubara sebagai tempat penimbunan sementara maka diperlukan sistem manajemen stockpile yang tepat

Lingkup kerja yang ditawarkan:Pengaturan penempatan komoditasPengecekan temperatur batubaraSampling dan analisaPengaturan blendingPengawasan proses bongkar muat komoditas

Mengamankan suplai baik dari sisi jumlah maupun kualitas batubara yang digunakan.Tersedianya buffer stock saat pemanfaatan dalam proses, menghindari terjadinya gangguan suplai akibat perubahan cuaca, perubahan harga batubara, kondisi social politik.Tersedianya batubara dalam stockpile sering kali juga dibutuhkan sebagai bagian untuk memastikan kwalitas batubara yang digunakan melalui proses coal blending. Secara kualitas resiko yang juga perlu dipertimbangkan adalah factor kemungkinan terjadinya pembakaran spontan pada stockpile batubara, khususnya yang digunakan untuk menimbun batubara rangking rendah (lower rank coal).Dengan demikian maka faktor-faktor seperti ukuran/dimensi dan desain stockpile, periode turnover, managemen stockpile dan peluang pemanfaatan batubara yang lebih murah perlu dioptimasi sehingga dapat memberikan keuntungan yang optimum

Pengguna Jasa ini adalah PT PLN Batubara

164

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis




benefitBenefit


3 Stockpile Management(Inspection)

Monitoring and recording of incoming and outgoing stockpile of coal for 24 hours, Management is a process of planning, organizing, coordinating, and controlling resources to achieve targets effectively and efficiently. Effective means that goals can be achieved in accordance with the plan, and efficient means that the existing tasks are implemented correctly, in an organized manner, and in accordance with the planning. In relation to the function of coal stockpile ROM as a temporary stockpile, the right stockpile management system is required

Scopes of work offered:Arrangement of commodity placementChecking coal temperatureSampling and analysisBlending settingsSupervision of loading and unloading process of the commodities

Secure supply of quantity and quality of coal used.Availability of buffer stock during utilization in process, avoiding supply disruption due to weather change, coal price change, or socio-political condition.Availability of coal in stockpile is often also required as a part to ensure the quality of coal used in coal blending process.Quality risk that also needs to be considered is the factor of possible spontaneous combustion in coal stockpiles, especially those used to store low rank coal.Therefore, factors such as size/dimensions and stockpile design, turnover period, stockpile management, and cheaper coal utilization opportunities need to be optimized in order to provide optimum benefits.

User of this service is PT PLN Batubara

4 Volumetrik Survey Merupakan Jasa untuk mengukur Volume dengan menggunakan alat yang mutakhir , menghitung volume stockpile, serta volume ekstraksi tambang dan volume kapasitas Tempat penampungan akhir. Pengukuran lebih akurat, lebih cepat dan lebih hemat biaya. Survei Graphics juga dapat menyediakan resolusi tinggi, orthophotos warna dalam digital, serta dilaminasi hard copy

Jasa layanan yang dberikan:Melakukan scanning area stockpile, dengan menggunakan 3D laser scannerMelakukan pengolahan data dengan menggunakan softwarePelatana pendukung jasa ini:3D laser ScannerTotal StationGPS RTKUAV

Manfaat bagi pengguna jasa:Memperoleh Volume yang AkuratMendapatkan hasil surface (Objek) sesuai actualMemonitor persedian di gudang/shelter/stockpile

Pengguna Jasa ini salah satunya adalah:PT PLNPT Indonesia PowerPT PJBPT PLN BatubaraPT Sain GobainPT SGSPT VicoPT Tanjung Enim Lestari

4 Volumetric Survey This is a Service to measure Volume by using the latest tools to calculate stockpile volume, mine extraction volume, capacity volume of the final shelter. Measurements are more accurate, faster, and more cost effective. Graphics Survey can also provide high resolution, digital color orthophotos, as well as laminated hard-copies.

Services provided:Scanning the stockpile area, using 3D laser scannerPerform data processing using softwareSupporting equipment of these services:3D laser scannerTotal StationGPS RTKUAV

Benefits for service users:Obtain Accurate VolumeObtain actual surface (Object) resultMonitor supply in warehouse/shelter/stockpile

Users of this service are:PT PLNPT Indonesia PowerPT PJBPT PLN BatubaraPT Sain GobainPT SGSPT VicoPT Tanjung Enim Lestari


165


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting




benefitBenefit


5 Survey Explorasi Tambang Minba (Inspeksi)

Merupakan validasi atas semua data atas semua data singkapan apabila ada, lubang bor, penamaan lapisan batubara.Melakukan interpretasi struktur geologi, mengambil semua data singkapan dan lubang bor untuk dijadikan pertimbangan

Tenaga Ahli Teknik Pertambangan

Masukan untuk perusahaan yang melakukan eksplorasi, termasuk usulan untuk kegiatan selanjutnya ; terkait pemetaan topografi baik dengan total station / laser scanner, usulan metode pengeboran.

Peninjauan data eksplorasi yang telah dilakukan oleh pihak swasta di konsesi pemilik, agar mendapat persetujuan pihak Bank;BNI

5 Mineral and Coal (Minba) Mine Exploration Survey (Inspection)

This is a validation of all data on all outcrop data if any, drill holes, naming coal seams.Conduct an interpretation of geological structure, retrieve all outcrop data and drill holes for consideration.

Mining Engineer Experts Inputs for companies undertaking exploration, including proposals for subsequent activities; related topography mapping either with total station/laser scanner, drilling method proposal.

A review of exploration data that has been carried out by private parties in the owners concession, in order to obtain approval from the Bank;BNI

6 Survey Geoteknik dan Geofisik (Inspeksi)Geotechnical, and Geophysical Survey (Inspection)

Merupakan supervisi pada lubang bor dan sampling geoteknik This is a supervision of drill holes and geotechnical sampling.

Tenaga Ahli Teknik Pertambangan Mining Engineer Experts

Masukan detail untuk hasil eksplorasi lahan tambang Detailed inputs for mining area exploration results

< dari 1 tahun, pemilik konsesi swasta Less than 1 year, private concession owner

KonsultAsiconsultAtion

7 Due Dilligence Tambang Minba

Due diligence, untuk mendapatkan suatu gambaran atau informasi aspek hukum mengenai suatu lahan tambang sehingga hasil due diligence merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan

Tenaga Ahli Teknik Pertambangan, Jasa layanan yang diberikan;Site VisitSampling dan testingVerifikasi DokumenCross Cecking

Secara umum adalah untuk mengetahui riwayat perusahaan dari segi hukum atas perusahaan dari mulai pendirian sampai dengan kondisi terakhir perusahaan tersebut, terutama dari segi riwayat permodalan, riwayat pemegang saham, izin-izin yang dimiliki, aset-aset yang dimiliki perusahaan, hutang-hutang perusahaan beserta pembatasan-pembatasan yang dikenakan kepada perusahaan karena adanya hutang, aset yang dijaminkan amuapun perkara yang sedang dihadapai oleh perusahaan.Bagi kreditur adalah untuk mengetahui kondisi legalitas perusahaan yang akan menjadi debiturnya, termasuk aset-aset yang dimiliki baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, dan aset yang telah dijaminkan kepada kreditur lainnya, kondisi perjanjian hutang dengan kreditur lainnya.Bagi masyarakat umum, adalah sebagai bahan informasi tentang perusahaan (tentunya perusahaan publik saja) dan bahan pertimbangan untuk membeli saham atau produk lainnya jika ingin berinvestasi di pasar modal.

< dari 1 tahun, PLTU

166

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis




benefitBenefit


Due Diligence of Minerals and Coal Mine

Due Diligence to obtain a description or information on legal aspect of a mine area, therefore, the due diligence result becomes one of the consideration for the interested parties.

Mining Engineer Experts, Service provided:Site VisitSampling and testingDocument VerificationCross Checking

In general, this is to know the company history in terms of its legal aspect from its incorporation to its latest condition, especially in terms of capital history, shareholder history, owned licenses, assets owned by the company, company debts, and restrictions imposed on the company due to debts, assets guaranteed, and cases being faced by the company.For creditor, this is to know the legality condition of the company that will be the debtor, including assets owned either in the form of movable or immovable objects, and assets that have been pledged to other creditors, condition of loan agreement with other creditor.For general public, this is as information material about the company (public company only) and consideration to buy stock or other product if one wants to invest in capital market

Less than 1 year, Steam Power Plant (PLTU)

Profitabilitas segmen mineral dan batu bara

Realiasi pendapatan usaha di segmen Mineral dan Batubara pada tahun 2018 mencapai Rp303,87 miliar, meningkat 49,77% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp238,02 miliar. Peningkatan ini sebagian besar merupakan kontribusi dari kenaikan pendapatan dari layanan survei untuk Segmen Mineral dan Batubara yang tumbuh cukup signifikan.

Komposisi Pendapatan berdasarkan Produk dan layanan pada segmen mineral dan batubara 2017-2018Composition of Revenue By Products and Services in Minerals and Coal Segment 2017-2018



2017

23,40%

63,85%

1,15%0,75%

10,81%

0,04%2018

7,12%

11,46%

1,33%

33,52%

0,16%

0,04%

Pendapatan usaha dari segmen Mineral dan Batu Bara dan kontribusinya terhadap Total Pendapatan Perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Profitability of mineral and coal segment

Realization of operating revenue in the Mineral and Coal segment in 2018 reached IDR303.87 billion, an increase of 49.77% compared to that of 2017 of IDR238.02 billion. This increase was largely contributed by a significant increase in revenue from survey services in Mineral and Coal Segment.

The operating revenue from Mineral and Coal segment and its contribution to the Company’s Total Revenue can be seen in the table below


167


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Pendapatan usaha segmen mineral dan batu bara dan Kontribusinya bagi Pendapatan usaha jasa PtsiOperating Revenue from Mineral and Coal Segment and Its Contribution to PTSI Service Business Revenue

segmen mineral dan batu bara

Mineral and Coal Segment


jumlah(rp-juta)

Total(IDR-million)


(%)

jumlah(rp-juta)

Total(IDR-million)


(%)

selisih(rp-juta)


(%)


303.875 24,45% 202.897 19,81% 100.979 49,77% ↑


303,875 24,45%

23,24%

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0 21,00%

21,50%

22,00%

22,50%

23,00%

23,50%

24,00%

24,50%

25,00%

238,019

190,641

22,46%

201820172016

seGmen infrAstruKtur

Gambaran industri infrastruktur serta layanan Perusahaan

Salah satu arah tujuan pembangunan nasional tahun 2018 adalah pembangunan infrastruktur, dimana belanja negara tahun 2018 untuk pembangunan infrastruktur menjadi yang terbesar dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp847,4 triliun. Pemerintah telah mengalokasikan dana cukup besar untuk pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan 5,2% atau Rp7,9 triliun. Tahun 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor ini sebesar Rp410,4 triliun dari anggaran tahun sebelumnya. Dalam APBN tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan alokasi anggaran tertinggi yaitu Rp104,7 triliun.

Selanjutnya anggaran dialokasikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Telekomunikasi dan Informasi, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur layanan publik, serta investasi pemerintah. Untuk investasi, kebijakan pembiayaan investasi pemerintah untuk infrastruktur melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Lembaga Manajemen Aset Negara

infrAstructure seGment

overview of infrastructure segment and company services

One of the directions of national development goals in 2018 was infrastructure development, where state expenditure in 2018 for infrastructure development was the largest of the ministry/agency expenditures of IDR847.4 trillion. The Government allocated a large amount of funds for infrastructure development which increased by 5.2% or IDR7.9 trillion. In 2018, the Government allocated budget for this sector of IDR410.4 trillion from the previous year’s budget. In 2018 State Budget (APBN), the Ministry of Public Works and Public Housing received the highest budget allocation of IDR104.7 trillion.

Furthermore, the budget is allocated to the Ministry of Transportation, Ministry of Telecommunications and Information, Special Allocation Funds (DAK) for public service infrastructure, and government investment. For investment, the policy of financing government investment in infrastructure through State Capital Participation (PMN)

168

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

(LMAN), turut mendukung dengan pendanaan melalui BUMN kepada PT KAI sebesar Rp3,6 triliun dan program rumah rakyat yang layak dan terjangkau melalui modal ke BP Tapera sebesar Rp2,5 triliun.

Sasaran anggaran infrastruktur akan digunakan sebagai pembangunan dan preservasi jalan, meliputi jalan baru sepanjang 832 Kilometer, jalan tol sepanjang 33 Kilometer, dan jembatan sepanjang 15.373 Kilometer, pembangunan prasarana perkeretaapiaan 639 Kilometer serta pembangunan bandara di 8 lokasi. Di bidang telekomunikasi dan informasi, anggaran itu akan digunakan untuk membangun 100 lokasi desa broadband terpadu dan BTS. Terakhir, anggaran juga akan difungsikan untuk mendukung program penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), meliputi pembangunan 13.405 unit rumah susun dan 174.300 ribu unit bantuan stimulan baik itu untuk peningkatan atau pembangunan baru.

Perusahaan turut berperan aktif dalam mendukung realisasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan melakukan Facilitator Administration Services pada proyek pemukiman rakyat di Jawa Tengah, sebagai konsultan dalam Studi Penyusunan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bandara di Labuan Bajo, penyusunan perencanaan teknik jalan tol, pembangunan Palapa Ring, pembangunan pelabuhan dan jembatan dermaga hingga jasa penilaian layanan telekomunikasi.

Kegiatan Produk dan jasa segmen infrastruktur

Perusahaan menyediakan produk dan jasa untuk segmen Infrastruktur meliputi:

and State Asset Management Agency (LMAN) also supported funding through SOE to PT KAI of IDR3.6 trillion and decent and affordable public housing program through capital to BP Tapera of IDR2.5 trillion.

The target of the infrastructure budget will be used as road construction and preservation, covering 832 Kilometers of new roads, 33 Kilometers of toll roads, and 15,373 Kilometers of bridges, construction of 639 Kilometer railway infrastructure and construction of airports in 8 locations. In the field of telecommunications and information, the budget will be used to build integrated broadband in 100 village locations and BTS. Finally, the budget will also be used to support the provision and improvement of housing quality program for Low-Income Communities (MBR), including the construction of 13,405 flat units and 174,300 thousand units of stimulant assistance for new improvements or development.

The Company has an active role in supporting the realization of the Settlement Area Quality Improvement Program under the Ministry of Public Works and Public Housing by conducting Facilitator Administration Services on a community settlement project in Central Java, as a consultant in the Study of Government Cooperation with Business Entities (PPP) of Airport in Labuan Bajo , preparation of toll road engineering planning, Palapa Ring construction, construction of pier and bridge ports, to telecommunication service assessment services.

Products and services Activities of infrastructure segment

The Company provides products and services for Infrastructure segment, which include:


169


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

jenis Kegiatan

Type of Activities

no

Kelompok Produk/jasa

Product/Service Group

uraianDescription


Inspeksi

Inspection

1 Aviation Inspection

Aviation Inspection

Dalam rangka memberikan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan bagi pengguna jasa heliport beregister, pihak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mewajibkan para penyelenggara heliport beregister untuk melakukan pemeriksanaan keselamatan minimal 1 (satu) tahun sekali. Amanat untuk melaksanakan pemeriksaan keselamatan tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 359 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut dipaparkan bahwa inspeksi keselamatan heliport beregister dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Keselamatan yang telah diberikan kewenangan oleh Direktur Jenderal dan dibuktikan dalam bentuk Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan.

In order to provide assurance of aviation safety and security for registered heliport service users, the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia obliges registered heliport operators to conduct safety inspection at least once in 1 (one) year. The mandate to carry out safety inspection is contained in the Regulation of the Director General of Civil Aviation No. KP 359 of 2012. In the regulation, it is stated that safety inspection of registered heliport is carried out by the Safety Inspection Institution that has been authorized by the Director General, which is proven in the form of Certificate of Safety Inspection Agency

PTSI sudah ditetapkan sebagai Lembaga Inspeksi Keselamatan Heliport Beregister yang tertuang dalam Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan No. 004/SLIK-DBU/XI/2013. Kompetensi Tenaga Inspector PTSI:• Memiliki pengalaman di bidang teknik dan/

atau operasional penerbangan• Berpengalaman sebagai Aerodrome

Inspector• Telah Mengikuti T-BOSIET (Basic Offshore

Safety Emergency Training)• Memiliki Keahlian di Bidang Safety

Management System, Heliport Planning and Design, Procedure for Air Navigation System and Operation (PANS-OPS), Air Traffic Services (ATS)

• Memiliki Pengetahuan di Bidang Heliport, dan Civil Aviation Management Operationand Maintenance, Flight Operation Officer, Helicopter Landing Officer/Helicopter Load Master, Annex 14 Volume II ICAO

PTSI has been designated as Registered Heliport Safety Inspection Agency as stipulated in the Certificate of Safety Inspection Agency No. 004/SLIK-DBU/XI/2013. Competence of PTSI Inspector:• Experienced in engineering and/or flight

operations• Experienced as an Aerodrome Inspector• Has attended T-BOSIET (Basic Offshore Safety

Emergency Training)• Has Expertise in the field of Safety Management

System, Heliport Planning and Design, Procedure for Air Navigation System and Operations (PANS-OPS), Air Traffic Services (ATS)

• Knowledgeable in the Field of Heliport, and Civil Aviation Management Operation and Maintenance, Flight Operation Officer, Helicopter Landing Officer/Helicopter Load Master, Annex 14 Volume II ICAO.

2 Quality of Service Operator Selular

Service Quality of Cellular Operator

Audit Quality of service jaringan operator telekomunikasi selulerKegiatan untuk mengetahui kehandalan jaringan infrastruktur operator telekomunikasi, baik untuk jaringan telepon tetap (fixed line) seperti: jaringan tetap lokal, sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), dan Sambungan Langsung Internasional (SLI) ; FWA (fixed wireless acces), dan Seluler.

Service Quality Audit on cellular telecommunication operatorsActivities to determine the reliability of telecommunication operators’ infrastructure, for fixed line networks such as: local fixed line, direct long distance (DLD), and International Direct Dialing (IDD); FWA (fixed wireless access), and Mobile networks.

Memiliki peralatan ukur berlisensi resmi dari Nemo Anite Teknisi Perangkat Ukur berpengalaman dalam mengoperasikan alat ukur yang digunakanTim Reporting dan Analisa dilakukan oleh tenaga yang berpengalamanmemiliki pengalaman QOS di beberapa operator seluler, seperti Indosat, Telkom, Axis, dll.

Has an officially licensed measuring tools from Nemo Anite Measure Tool, Experienced Technicians in operating the measuring tools usedReporting and Analysis team consists of experienced personnelHas QOS experience in several cellular operators, such as Indosat, Telkom, Axis, etc.

170

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

jenis Kegiatan

Type of Activities

no



uraianDescription


3 Jembatan dan Jalan

Bridges and Roads

Merupakan kegiatan dalam rangka evaluasi kekuatan struktur bangunan ( Jembatan, jalan, gedung) pada kondisi existing, memberikan alternatif solusi perkuatan, menentukan spesifikasi teknis metode pelaksanaan perkuatan berdasar peraturan beton SNI-2847-2002, dan melakukan analisis struktur ulang setelah perkuatan

This is an activity in the framework of evaluating the strength of building structures (bridges, roads, buildings) under existing conditions, providing alternative strengthening solutions, determining technical specifications of strengthening methods based on SNI-2847-2002 concrete regulations, and performing structural analysis after retrofitting

Memiliki Peralatan terkini dalam rangka pemastian hasil evaluasi kegiatan berupa Hammer Test, Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) Pundit dan Rebar Locator dengan ProfometerMemiliki personil yang terlatih dan berpengalamanMemiliki pengalaman

Has the latest equipment in the framework of ensuring the evaluation results in the forms of Hammer Test, Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) Pundit, and Rebar Locator with ProfometerHas well-trained and experienced personnelExperienced

4 Gedung

Building

5 Asset Integrity ManagementPlant Life Time AssessmentPlant ReengineeringPlant Risk Assessment

Asset Integrity ManagementPlant Life Time AssessmentPlant ReengineeringPlant Risk Assessment

Suatu kegiatan pengelolaan asset yang terintegrasi pada industri Infrastruktur. Manfaat kegiatan ini diantaranya adalah mengetahui umur produktif suatu aset serta memberikan solusi guna memperpanjang usia produktif aset tersebut.

This is an asset management activity integrated in the Infrastructure industry. The benefits of this activity among others are knowing the productive life of an asset and providing solutions in order to extend its productive life.

Memiliki ternaga ahli yang kompeten dan perlatan pendukung yang memadai serta pengalaman kerja

Has competent experts, adequate supporting equipment and work experience.

6 Statutory Inspection untuk Instalasi dan peralatan Listrik (Non K3)

Statutory Inspection for installations and electrical equipments (Non-OHS)

Merupakan suatu kegiatan inspeksi peralatan kelistrikan akibat diberlakukannya suatu peraturan atau undang undangMemberikan pemastian dan kesesuaian peralatan kelistrikan yang digunakan terhadap regulasi / standard yang berlaku

This is an inspection activity of electrical equipment due to the enactment of a law or regulationProvide assurance and conformity of electrical equipment used with the applicable regulations/standards

Memiliki Tenaga Ahli level II dan III yang berpengalaman serta ditunjang dengan peralatan operasi yang modern

Has Experts of Level II and III who are experienced, supported with modern operational equipment.

Konsultansi Consultancy

1 Front End Engineering Design (FEED)

Front End Engineering Design (FEED)

Basic engineering yang dilakukan setelah selesainya Conceptual Design atau Feasibility Study dari suatu fasilitas Infrastruktur

Basic engineering conducted after the completion of a Conceptual Design or Feasibility Study of an Infrastructure facility.

Produk jasa ini masih dalam proses pengembangan

This service product is still in development process.

2 Detail Engineering Design

Detail Engineering Design

Merupkan produk digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruks

This is a product used in making a detailed drawings of civil buildings such as buildings, swimming pools, roads, bridges, dams, and construction works.




171


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

jenis Kegiatan

Type of Activities

no



uraianDescription


3 Project Management

Project Management

Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil antara lain pelabuhan, dermaga, bandara, jalan , jembatan, gedungdimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol

This overall civil construction services include ports, wharfs, airports, roads, bridges, buildings, including the responsibility for successful project completion on behalf of clients, including organizing financing and design, tender invitations, and management execution including control functions.

PT SI memilki tenaga konsultan yang berpengalaman serta memiliki pengalaman dibeberapa kegiatan seperti konsultan Independen Palapa Ring Tengah dan Barat, PERINUS

PTSI has experienced consultant staffs and is experienced in several activities such as Independent Consultant of Central and West Palapa Ring, PERINUS.

4 QA/QC Supervisi

QA/QC Supervision

Jasa asistensi teknis dan nasihat terkait kualitas dan pemastian perencanaan selama life cycle kegiatan konstruksi

Technical assistance services and advice regarding quality and planning assurance during the life cycle of construction activities.



5 Supervisi Konstruksi

Construction Supervision

Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil keairan untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain . Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodik kelapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klient dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknikal selama proses kontruksi infrastruktur

Technical assistance and advice services during the construction phase of civil water infrastructure to ensure that the construction work being carried out is already in accordance with the final design. Including services provided at the office and in the field such as shop drawings review, periodic field visits to measure progress and quality of work, provide guidance to clients and contractors in interpreting contract documents and other technical advice during the infrastructure construction

PTSI sudah memiliki beberapa pengalaman dalam rangka kegiatanSupervisi konstruksi diantaranya supervisi proyek pembangunan dermaga ASDP di Bakahauni

PTSI already has some experience in the framework of Supervision construction activities such as supervision of ASDP dock construction project in Bakahauni.

6 Study Pelabuhan dan Master Pelabuhan

Study of Port and Master Port

Kegiatan Konsultansi dalam rangka penyusunan master plant pelabuhan

Consultancy activities in the framework of preparing port master plant

PT SI sudah mempunyai pengalaman dalam rangka penyusunan master plant dibeberapa pelanuhan

PTSI already has experience in the framework of preparing master plant of several ports.

7 Jasa Operation & Maintenance (O&M)

Operation & Maintenance (O&M) Service

Merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi dan perawatan suatu fasilitas industri atau pembangkit

This is an activity in the framework of operation and maintenance activities of an industrial or plant facility.



172

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

jenis Kegiatan

Type of Activities

no



uraianDescription


Verifikasi Verification

1 ISPS Code Verification

ISPS Code Verification

Merupakan kegiatan pemastian terhadap keamanan fasilitas pelabuhan (Port) , kapal (Ship) dan perusahaan Pengapalan (Shipping Company)

This is an assurance activity on the security of port facilities, ship, and Shipping company

Keputusan Ditjen Perhubungan laut No. KL002/1/7/DJPL-17 tentangPerpanjangan penetapan PT. SURVEYOR INDONESIA (Persero) sebagai organisasi Pengamanan yang diakui (Recognized Security Organization di bidang kapal dan fasilitas pelabuhan) Memiliki Tenaga ahli dan pengalaman mengerjakan proyek

Decree of the Directorate General of Sea Transportation No. KL002/1/7/DJPL-17 on the Extension of Designation of PT SURVEYOR INDONESIA (Persero) as a Recognized Security Organization in ship and port facilities Has Experts and experience working on the project

2 Verifikasi kemampuan Perusahaan

Vendor Assessment

Vendor dan pemasok yang kita pakai secara langsung mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan. Sebagai hasilnya, perlu untuk memastikan bahwa proses kegiatan mereka sudah memenuhi standar dan peraturan perundang-undangan. Verifikator Kemampuan Perusahaan dapat memberikan jasa audit teknis dalam rangka memastikan bahwa vendor dapat memberikan kualitas pekerjaan sebagaimana yang diharapkan. Manfaatnya adalah :• Ada jaminan pemasok dan vendor

memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dan standar kualitas

• Membantu perusahaan dalam membuat keputusan dengan menggunakan laporan hasil verifikasi

Vendors and suppliers that we use directly affect the quality of work. As a result, it is necessary to ensure that the process of their activities meets the standards and laws and regulations. Capabilities of Verifier Companies can provide technical audit services in order to ensure that vendors can deliver quality work as expected. The benefits are:• There is an assurance that suppliers and

vendors meet all relevant laws and regulations and quality standards

• Assist companies in making decisions using verification reports

Memiliki SOP yang teruji, Verifikator yang berpengalaman dan tersebar dicabang PTSI serta pengalamankerja baik di sektor pemerintah maupun swasta

Has proven SOP, experienced Verifiers scattered at PTSI branches, and work experience in public and private sectors.


173


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

jenis Kegiatan

Type of Activities

no



uraianDescription


3 Verifikasi TKDN

TKDN Verification

Verifikasi TKDN adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang/jasa untuk pencocokan capaian TKDN yang dinyatakan sendiri oleh penyedia barang/jasa dengan data-data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha penyedia barang/jasa. Selain dapat dilakukan pada proses pabrikasi/produksi suatu barang/jasa, penilaian capaian TKDN dapat dilakukan pada kegiatan atan lelang, monitoring dan post audit terhadap proyek-proyek di Indonesia terutama proyek yang dibiayai pemerintahManfaat kegiatan ini :• Penyedia jasa dapat menerima fasilitas

preferensi harga atas produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.

• Industri pengguna mesin/peralatan produksi dalam negeri menerima tambahan fasilitas pembebasan bea masuk atas barang dan bahan baku impor.

• Pemerintah dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

• Personil penyedia jasa dapat menyusun alternatif rencana investasi dan pemilihan pemasok untuk mendukung capaian TKDN, menghitung sendiri capaian TKDN, dan memahami kebijakan P3DN.

TKDN verification is an activity carried out by users of goods/services to match the achievements of TKDN stated by suppliers of goods/services with data taken or collected from business activities of goods/services suppliers. In addition to the process of manufacturing/production of goods/services, the assessment of TKDN achievement can be carried out on activities or auctions, monitoring and post audit of projects in Indonesia, especially government funded projectsBenefits of this activity:• Service providers may receive a price

preference facility on domestic products in Government procurement of goods/services.

• The domestic production machine/equipment user industry receives additional import duty exemption facilities on imported goods and raw materials.

• The Government can improve the competitiveness of domestic industries.

• Service providers can arrange alternative investment plans and supplier selection to support TKDN achievements, self-assess the TKDN performance, and understand P3DN policy.

Assessor PTSI sebagai pelaksana verifikasi TKDN merupakan tenaga ahli terlatih dan berpengalaman dengan latar belakang dari berbagai disiplin keilmuan teknik.PTSI telah berpengalaman melakukan Verifikasi TKDN sejak tahun 2000. Salah satu pengalaman PTSI dalam bidang TKDN peralatan, yaitu Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Verifikasi TKDN pada Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan di tahun 2010 dari Kementerian Perindustrian. Hingga saat ini kegiatan verifikasi dan monitoring terkait kegiatan pembangunan sarana di industrimigas dan telekomunikasi masih berlangsung dan kegiatan sejenis pada industri infrastruktur sedang dalam proses pengembangan

PTSI Assessors of as executor of TKDN verification are skilled and experienced experts with background from various engineering disciplines. PTSI has had experiences in verifying TKDN since 2000. One of PTSI experiences in TKDN equipment is Implementation of Survey Activity and TKDN Verification on Electricity Infrastructure Development in 2010 from the Ministry of Industry. Until now, verification and monitoring activities related to the development of facilities of oil and gas and telecommunications industries are still ongoing and similar activities in infrastructure industry is in development process.

Sertifikasi Certification

1 Sertifikasi Layak Operasi Pembangkit/ Jaringan/Distribusi Listrik

Operational Eligibility Certification of Power Generation/Network/Distribution

Merupakan kegiatan pemastian terhadap kinerja operasi, keselamatan dan kesehatan lingkungan terhadap peralatan pembangkitan listrik beserta jaringan transmisi dan distribusinya

This is an activity to ensure the performance of operation, environmental health and safety over power generation equipment along with its transmission and distribution network.

PTSI sudah memiliki TA ahli Level II dan III untuk bidang Pembangkit listrik (PLTD, PLTG, PLTU, PLTA, PLTP), Peralatan kerja yang modern serta pengalaman seleuruh wilayah kerja PTSI

PTSI already has Experts Level II and III for Power Plant (Diesel/PLTD, Gas/PLTG, Steam/PLTU, Water/PLTA, Geothermal/PLTP), modern work equipment, and experience in the entire PTSI working areas.

174

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

jenis Kegiatan

Type of Activities

no



uraianDescription


2 Sertifikasi Produk

Tourism Business Certification

Sertifikasi produk merupakan proses sertifikasi terhadap produk tertentu yang telah lulus tes kinerja (performance test) dan tes jaminan kualitas (quality assurance test), dan memenuhi kriteria kualifikasi yang ditetapkan dalam kontrak, peraturan, atau spesifikasi (biasanya disebut "skema sertifikasi" di industri sertifikasi produk).Jaminan terhadap kualitas dari produk barang dan jasa dari perusahaan .

Product certification is a certification process for a particular product that has passed a performance test and a quality assurance test, and meets the qualification criteria specified in the contract, regulation, or specification (usually called a “certification scheme” in the product certification industry).Guarantees the quality of the goods and services of the company.

Dalam proses pengembangan.Produk yang akan disertifikasi disesuaikan dengan Laboratorium yang sudah dimiliki PTSI

In development process. The products to be certified are tailored to the Laboratory owned by PTSI

3 Sertifikasi Usaha Pariwisata

Tourism Business Certification

• Sesuai Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel

• BAB II Usaha Hotel Pasal 4 • (1) Setiap Usaha Hotel wajib memiliki

Sertifikat dan memenuhi persyaratan Standar Usaha Hotel. (2) Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Hotel Bintang; dan b. Hotel Nonbintang.

• Adanya jaminan terhadap kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu;

• Adanya perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup

• In accordance with the Regulation of Minister of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 on Hotel Business Standard CHAPTER II Business Hotel Article 4 (1) Every Hotel Business must have Certificate and meet the requirements of Hotel Business Standard. (2) The Hotel Business as referred to in paragraph (1) includes: a. Star Hotel; and b. Non-star Hotel.

• A guarantee over quality of product, service, and management in order to meet the guests’ needs and satisfaction;

• Protection over guests, hoteliers, workers and the community, whether for safety, health, comfort, security, and ease as well as environmental preservation

• Suat Keputusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif R.I. No. KM.47/HK.501/ MPEK/2014 Tentang Penunjukan Dan Penetapan PT. Surveyor Indonesia Sebagai LembagaSertifikasi Usaha Bidang Pariwisata

• Memiliki SDM yang sudah bersertifikat untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Hotel

• Decree of Minister of Tourism and Creative Economy R.I. No. KM.47/HK.501/MPEK/2014 on Appointment And Designation of PT Surveyor Indonesia As a Business Certification Agency for Tourism

• Having a certified human resources to conduct Hotel Certification activities


175


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

jenis Kegiatan

Type of Activities

no



uraianDescription


4 Sertifikasi Audit SMK3

OHSMS Audit Certification

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sesuai dengan pasal 5 yaitu :• Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3

diperusahaannya• Kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berlaku bagi Perusahaan : - Mempekerjakan pekerja /buruh paling

sedikit 100 (seratus) orang atau ; - Mempunyai tingkat potensi bahaya

tinggi - Ketentuan mengenai tingkat potensi

bahaya tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada peraturan pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvesi atau

In accordance with Government Regulation No. 50 of 2012 on Implementation of Occupational Health and Safety Management System. In accordance with Article 5 as follows:• Every company must apply OHSMS in the

company• The obligations referred to in paragraph (1)

shall apply to the Company: - Employ at least 100 (one hundred)

workers/labors or; - Have a high level of potential hazard

• Provisions on high level of potential hazard as referred to in paragraph (2) letter b in accordance with the provisions of laws and regulations.

Entrepreneurs in implementing OHSMS must be guided by this Government regulation and the provisions of laws and regulations, and can pay attention to conventions

PT SURVEYOR INDONESIA (Persero) adalah Perusahaan BUMN yang ditunjuk Pemerintah melalui Surat keputusan Menakertrans No. KEP. 14/M/DJPPKJ/III/2012 tentang perpanjangan sebagai penyelenggara Audit SMK3 siap membantu Perusahaan lain dengan menawarkan jasa AUDIT SMK3 berdasarkan PP 50/2012 tersebut.PTSI juga memiliki Auditor SMK3 adalah ahli-ahli K3 yang berpengalaman dan bersertifikat Auditor SMK3 yang ahli di berbagai jenis bidang diantaranya : Konstruksi, Manufaktur Perkebunan, Perminyakan, Pertambangan, dan lain-lain

PT Surveyor Indonesia (Persero) is an SOE Company designated by the Government through Decree of Minister of Manpower and Transmigration No. KEP. 14/M/DJPPKJ/III/2012 on extension as the organizer of OHSMS Audit, ready to assist other companies by offering OHSMS Audit services pursuant to PP 50/2012.PTSI also has OHSMS Auditors who are experienced OHS experts and certified OHSMS Auditors who are experts in various types of fields such as: Construction, Manufacturing, Plantation, Petroleum, Mining, and others

5 Sertifikasi Sistem Manajemen

Management System Certification

Merupakan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO

This is an ISO Quality Management System certification

PTSI memiliki tenaga Konsultan yang berpengalam dan bersertifikat

PTSI has experienced and certified Consultants

176

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Profitabilitas segmen infrastruktur

Realiasi pendapatan usaha di segmen ini pada tahun 2018 mencapai Rp208,33 miliar, meningkat 4,26% dari tahun 2017 yang sebesar Rp199,82 miliar. Pertumbuhan pendapatan segmen ini terutama dikontribusikan dari peningkatan pendapatan pada layanan sertifikasi, survei dan testing untuk segmen Infrastruktur.

Komposisi Pendapatan berdasarkan Produk dan layanan pada segmen infrastruktur 2017-2018Composition of Revenue By Products and Services in Infrastructure Segment 2017-2018



2018

28,30%

9,40%

1,62%

16,78%

35,10%

8,81%

0,37%2017

29,28%

12,94%

10,95%

1,33%

8,71%

Pendapatan usaha dari segmen Infrastruktur dan kontribusinya terhadap Total Pendapatan Perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Pendapatan usaha segmen infrastruktur dan Kontribusinya bagi Pendapatan usaha jasa PtsiOperating Revenue in Infrastructure Segment and Its Contribution to PTSI Service Business Revenues

segmen infrastrukturInfrastructure Segment


jumlah(rp-juta)

Total(IDR-million)


(%)

jumlah(rp-juta)

Total(IDR-million)


(%)

selisih(rp-juta)


(%)


208.329 16,76% 199.819 19,51% 8.510 4,26% ↑

Profitability of infrastructure segment

Realization of operating revenue in this segment in 2018 reached IDR208.33 billion, an increase of 4.26% compared to that of 2017 of IDR199.82 billion. The revenue growth of this segment was mainly contributed by the increase in revenue in the certification, survey, and testing services for the infrastructure segment.

The operating revenue of the Infrastructure segment and its contribution to the Company’s Total Revenues can be seen in the table below.

177


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

TINJAUAN KEUANGANFINANCIAL OVERVIEW

stAndAr PenYAjiAn informAsi dAn KesesuAiAn terhAdAP sAK

Analisa dan pembahasan kinerja keuangan dalam laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra. Laporan Keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI). Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1 (2009) tentang “Penyajian Laporan Keuangan”.

Posisi KeuAnGAn KonsolidAsiAn

“Hingga akhir tahun 2018, nilai Aset Perusahaan mencapai Rp1,58 triliun, meningkat 16,99% atau Rp228,89 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1,35 triliun. Liabilitas di sepanjang tahun 2018 meningkat

Rp110,10 miliar atau 34,23% menjadi Rp431,78 miliar. Sementara Ekuitas hingga akhir tahun 2018 meningkat Rp118,79 miliar atau 11,58% menjadi Rp1,14 triliun.”

“Until the end of 2018, the Company’s Assets reached IDR1.58 trillion, an increase of 16.99% or IDR228.89 billion compared to IDR1.35 trillion in 2017. Liabilities throughout 2018 increased by IDR110.10 billion or 34.23% to IDR431.78 billion. While Equity until the end of 2018 increased by

IDR118.79 billion or 11.58% to IDR1.14 trillion.”

2018(Rp-juta)

(IDR-million)

2017(Rp-juta)

(IDR-million)


selisih(Rp-juta)


(%)

AsetAssets


968.612 824.488 144.124 17,48% ↑

Aset Tidak LancarNon-Current Assets

607.378 522.608 84.769 16,22% ↑

Jumlah AsetTotal Assets

1.575.989 1.347.096 228.894 16,99% ↑

liAbilitAs dAn eKuitAsliAbilitY And equitY


362.953 257.959 104.994 40,70% ↑


68.833 63.725 5.108 8,02% ↑

Jumlah LiabilitasTotal Liability

431.785 321.684 110.101 34,23% ↑

Jumlah EkuitasTotal Equity

1.144.204 1.025.412 118.792 11,58% ↑

Jumlah Liabilitas dan EkuitasTotal Liabilities and Equity

1.575.989 1.347.096 228.894 16,99% ↑

stAndArds of informAtion PresentAtion And conformitY to finAnciAl AccountinG stAndArds

The financial performance analysis and discussion in this annual report refers to the Financial Statements for the years ended on 31 December 2018 and 31 December 2017, which have been audited by the Public Accountant Firm Rama Wendra. The Company’s Financial Statements have been prepared according to the Financial Accounting Standard in Indonesia covering Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards – Indonesian Accounting Association (DSAK IAI). The financial statements are prepared in accordance with SFAS 1 (2009) on “Presentation of Financial Statements”.

consolidAted finAnciAl Position

178

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Aset

2018(Rp-juta)

(IDR-million)

2017(Rp-juta)

(IDR-million)


selisih(Rp-juta)


(%)

Aset lAncArcurrent Assets

Kas dan setara kasCash and Cash Equivalents

461.848 366.301 95.547 26,08% ↑

PiutAnG usAhAAccount receivAbles

Pihak berelasiRelated Parties

10.330 6.821 3.509 51,45% ↑

Pihak ketigaThird Parties

243.980 231.770 12.209 5,27% ↑

PiutAnG lAin-lAinother receivAbles


9.726 4.518 5.207 115,25% ↑


5.890 5.554 336 6,05% ↑

PersediaanInventories

359 297 63 21,11% ↑

Beban dibayar dimukaPrepaid Expenses

56.378 38.628 17.750 45,95% ↑

Uang mukaAdvances

17.126 19.308 (2.181) -11,30% ↓

Uang muka pajakPrepaid Taxes

49.225 22.074 27.151 123,00% ↑

Pendapatan akan diterimaAccrued Revenues

113.751 129.217 (15.466) -11,97% ↓

Jumlah Aset LancarTotal Current Assets

968.612 824.488 144.124 17,48% ↑

Aset tidAK lAncArnon-current Assets

Investasi pada ventura bersamaInvestment in Joint Ventures

20.771 43.559 (22.787) -52,31% ↓

Aset tetapFixed Assets

497.293 411.168 86.125 20,95% ↑

PiutAnG lAin-lAinother receivAbles


3.005 3.005 - 0,00% ↑

JaminanDeposits

18.178 10.809 7.369 68,18% ↑

Aset pajak tangguhanDeferred Tax

44.347 30.275 14.073 46,48% ↑

Goodwill 4.892 4.892 - 0,00% ↑

Aset tidak lancar lainnyaOther Non-Current Assets

18.890 18.900 (10) -0,05% ↓

Jumlah Aset Tidak LancarTotal Non-Current Assets

607.378 522.608 84.769 16,22% ↑

Jumlah AsetTotal Assets

1.575.989 1.347.096 228.894 16,99% ↑

Assets


179


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Aset lancar

Jumlah Aset Lancar Perusahaan di tahun 2018 naik 17,45% menjadi Rp968,61 miliar dari Rp824,49 miliar dari tahun sebelumnya. Secara nominal, kenaikan ini terutama ditopang oleh kenaikan kas dan setara kas yang meningkat Rp95,55 miliar atau 26,08% dari posisi tahun 2017 yang mencapai Rp461,85 miliar. Selain itu, uang muka pajak juga membukukan kenaikan sebesar Rp27,15 miliar atau 123,00%, disusul oleh kenaikan beban dibayar dimuka sebesar Rp17,75 miliar dan kenaikan piutang usaha Rp 15,72 miliar. Jumlah uang muka pajak, beban dibayar dimuka dan piutang usaha masing-masing sebesar Rp49,23 miliar, Rp56,38 miliar dan Rp254,31 miliar pada akhir tahun 2018.

Kas & setara KasCash and Cash Equivalents

Piutang usahaAccount Receivables

Piutang lain-lainOther Receivables

PersediaanInventories

uang mukaAdvances

uang muka PajakPrepaid Taxes

beban dibayar dimuka

Prepaid Expenses

Pendapatan Akan diterima

Accrued Revenues

461,85

254,31

15,62

0,36

49,23 56,38113,75

17,13

366,30

238,59

10,07

0,30

22,07 38,63

129,22

19,31

2017 20172017 2017 20172017 2017 20172018 20182018 2018 20182018 2018 2018

investasi pada ventura bersama

Investasi jangka panjang Perusahaan didapatkan dari Investasi pada Ventura Bersama, dimana pada tahun 2018 Investasi pada Ventura Bersama turun 52,31% menjadi Rp20,77 miliar atau lebih rendah dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang mencapai Rp43,60 miliar. Investasi pada Ventura Bersama yang dilakukan Perusahaan pada 4 (empat) bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), yaitu KSO Pre Shipment Inspection (PSI) Tata Niaga Baja dengan PT Sucofindo (Persero), KSO Banyu Urip dengan PT Sucofindo (Persero), KSO Design Review Consultant dan KSO proyek HSD di entitas anak PT STI. Investasi ini terbagi atas:

(dalam jutaan Rupiah)(in million Rupiah) 2018 2017

Kso suofindo - surveYor indonesiA PrE ShIPmENT INSPECTIONKSO SUCOfINdO - SUrvEyOr INdONESIA PrE-ShIPmENT INSPECTION

InvestasiInvestment

901 901

Bagian LabaProfit Share

17.818 41.912

jumlahTotal

18.719 42.813

current Assets

The Company’s Current Assets in 2018 increased by 17.45% to IDR968.61 billion from IDR824.49 billion in the previous year. Nominally, this increase was mainly supported by the increase in Cash and Cash Equivalents which increased by IDR95.55 billion or 26.08% from the position in 2017 which reached IDR461.85 billion. In addition, Prepaid Taxes also recorded an increase of IDR27.15 billion or 123.00%, followed by an increase in Prepaid Expenses of IDR17.75 billion and an increase in Account Receivables of IDR15.72 billion. Total Prepaid Taxes, Prepaid Expenses, and Account Receivables were IDR49.23 billion, IDR56.38 billion, and IDR254.31 billion at the end of 2018, respectively.

investment in joint ventures

The Company’s long-term investment is obtained from investments in joint ventures, where in 2018 investment in joint ventures fell 52.31% to IDR20.77 billion or lower than the previous year’s position of IDR43.60 billion. Investment in Joint Ventures carried out by the Company are in 4 (four) forms of Operational Cooperation (KSO), which are KSO Pre-Shipment Inspection (PSI) Tata Niaga Baja with PT Sucofindo (Persero), KSO Banyu Urip with PT Sucofindo (Persero), KSO Design Review Consultant and KSO of HSD project in PT STI, a subsidiary. This investment is divided into:

180

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis


Kso bAnYu uriP

InvestasiInvestment

2.223 1.695

Tambahan Investasi Additional Investment

- 528

ReklasifikasiReclassification

-1.477 -1.477

jumlahTotal

746 746

jumlah investasi KsoTotal KSO Investments

43.559 43.559

KSO Design Review ConsultantKSO Design Review Consultant

190 -

KSO STI (Entitas anak)KSO STI (Subsidiary)

1.115 -

Saat ini Perusahaan memiliki 2 (dua) bentuk KSO, yaitu KSO Pre Shipment Inspection (PSI) Tata Niaga Baja dengan nilai penempatan dana sebesar USD100.000 ekuivalen dengan Rp901,00 miliar serta KSO Banyu Urip dengan nilai penempatan dana pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp746,17 juta dan Rp746,17 juta. Selain itu, per 31 Desember 2018 terdapat tambahan KSO atas proyek Design Review Consultant sebesar Rp190,36 juta dan KSO atas proyek HSD oleh entitas anak, STI sebesar Rp1,12 miliar.

Aset tetap

Hingga akhir tahun 2018, nilai buku Aset Tetap Perusahaan mencapai Rp497,29 miliar atau naik 20,95% dari Rp411,17 miliar di tahun sebelumnya. Kenaikan aset tetap ini terutama disebabkan oleh peningkatan bangunan dan prasarana dari Rp317,60 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp349,69 miliar setahun sesudahnya serta peningkatan peralatan operasi dan laboratorium dari Rp78,87 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp116,14 miliar setahun sesudahnya

19,93 11,59

0,04

349,69

116,14

5,18 9,24

0,28

317,60

78,87

tanahLand

bangunan dan PrasaranaBuildings and Infrastructure

Peralatan operasi dan laboratorium

Operating and LaboratoryEquipment

Peralatan KantorOffice Equipment

Alat transportasiVehicles

Currently, the Company has 2 (two) forms of KSO, which are KSO Pre-Shipment Inspection (PSI) Tata Niaga Baja with a fund placement value of USD100,000 equivalent to IDR901.00 billion and KSO Banyu Urip with a fund placement value in 2018 and 2017 of IDR746.17 million and IDR746.17 million, respectively. In addition, as of 31 December 2018, there were additional KSOs for the Design Review Consultant project for IDR190.36 million and KSO for HSD projects by subsidiary, STI, of IDR1.12 billion.

fixed Assets

As of the end of 2018, the book value of the Company’s Fixed Assets reached IDR497.29 billion, or an increase of 20.95% from IDR411.17 billion of the previous year. The increase in Fixed Assets was mainly due to the increase in Buildings from IDR317.60 billion in 2017 to IDR349.69 billion a year later and an increase in Operating and Laboratory Equipment from IDR78.87 billion in 2017 to IDR116.14 billion a year afterwards.


181


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

intangible Assets

Intangible Assets or Company Goodwill does not change or remains in the amount of IDR4.89 billion in 2017. The Company’s goodwill came from the difference between acquisition cost and fair value of the purchase of the remaining 50% shares of PT Surveyor Carbon Consulting International (SCCI) owned by CCI Holdings Ltd., the difference between acquisition cost and fair value of the purchase of 60% shares of PT Synerga Tata International (STI), and the difference between disposal cost and fair value of the sale of 1% shares of PT SCCI to Kopsurindo.

other Assets

The Company recorded Other Assets in 2018 which increased by 34.02% or equivalent to IDR84.42 billion in 2018. Other Assets in 2018 consisted of Other Receivables, Deposits, Deferred Tax Assets, and Other Non-Current Assets. This increase in Other Assets was mainly due to the increase in Deferred Tax Assets by 46.48% to IDR44.35 billion in 2018.

liAbilities

Aset tak berwujud

Aset Tak Berwujud atau Goodwill Perusahaan tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp4,89 miliar pada tahun 2017. Goodwill Perusahaan tersebut berasal dari selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar atas pembelian sisa 50% saham PT Surveyor Carbon Consulting International (SCCI) milik CCI Holdings Ltd., selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar atas pembelian 60% saham PT Synerga Tata International (STI), serta selisih antara biaya pelepasan dan nilai wajar atas penjualan 1% saham PT SCCI ke Kopsurindo.

Aset lain-lain

Perusahaan membukukan Aset Lain-lain tahun 2018 meningkat sebesar 34,02% atau setara dengan Rp84,42 miliar pada tahun 2018. Aset Lain-Lain pada tahun 2018 terdiri atas Piutang Lain-lain, Jaminan, Aset Pajak Tangguhan, dan Aset Tidak Lancar Lainnya. Peningkatan Aset Lain-lain ini terutama disebabkan kenaikan Aset Pajak Tangguhan sebesar 46,48% menjadi Rp44,35 miliar pada tahun 2018.

2017 2017 2017 20172018 2018 2018 2018

3,00

18,18

44,35

18,89

3,00

10,81

30,27

18,90

Piutang lain-lainOther Receivable

jaminanDeposits

Aset Pajak tangguhanDeferred Tax

Aset tidak lancar lainnyaOthers Non-Currents aAssets

liAbilitAs

2018(Rp-juta)

(IDR-million)

2017(Rp-juta)

(IDR-million)


selisih(Rp-juta)


(%)


Utang usahaAccount Payables


878 2.571 (1.693) -65,85% ↓


58.258 38.513 19.745 51,27% ↑

182

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

2018(Rp-juta)

(IDR-million)

2017(Rp-juta)

(IDR-million)


selisih(Rp-juta)


(%)

Beban yang masih harus dibayarAccrued Expenses

259.242 181.778 77.464 42,61% ↑

Utang pajakTaxes Payable

29.659 13.421 16.238 120,98% ↑

Pendapatan diterima dimukaUnearned Revenue

6.242 4.475 1.766 39,47% ↑

Utang jangka pendek lainnyaOther Current Liabilities

8.674 17.201 (8.527) -49,57% ↓

Jumlah Liabilitas Jangka PendekTotal Current Liabilities

362.953 257.959 104.994 40,70% ↑


Utang afiliasiAffiliated Payable

10.343 10.343 - 0,00% ↑

Utang lain-lainOther Payables

58.490 53.382 5.108 9,57% ↑

Liabilitas imbalan kerjaEmployee Benefit Liabilities

68.833 63.725 5.108 8,02% ↑

jumlah liabilitas jangka Panjangtotal non-current liabilities

431.785 321.684 110.101 34,23% ↑

jumlah liabilitastotal liabilities

321.684 201.702 119.982 59,48% ↑

liabilitas jangka Pendek

Per 31 Desember 2018, Liabilitas Jangka Pendek Perusahaan naik sebesar 40,70% menjadi Rp362,95 miliar dibandingkan Rp257,96 miliar setahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama ditopang oleh peningkatan beban yang masih harus dibayar dari Rp181,78 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp259,24 miliar di tahaun 2018.

2017 2017 2017 2017 20172018 2018 2018 2018 2018

41,08

181,78

13,424,48 17,20

59,14

259,24

29,666,24 8,67

utang usahaAccount Payables

beban yang masih harus dibayarAccrued Expenses

utang PajakTaxes Payable

Pendapatan diterima dimuka

Unearned Revenue

utang jangka Pendek

Current Liabilities

current liabilities

As of 31 December 2018, the Company’s Current Liabilities increased by 40.70% to IDR362.95 billion compared to IDR257.96 billion a year earlier. This increase was mainly supported by an increase in Accrued Expenses from IDR181.78 billion in 2017 to IDR259.24 billion in 2018.


183


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

liabilitas jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang naik 8,02% dari Rp63,72 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp68,83 miliar pada tahun 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan kewajiban imbalan pasca kerja menjadi Rp58,49 miliar, meningkat 9,57% dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp53,38 miliar.

2017 2018

liabilitas imbalan KerjaEmployee Benefits Liabilities

58,49 53,38

2017 2018

utang AfliasiAffilited Payable

10,34 10,34

eKuitAs

2018(Rp-juta)

(IDR-million)

2017(Rp-juta)

(IDR-million)


selisih(Rp-juta)


(%)

Modal sahamShare Capital

25.000 25.000 - 0,00%

Cadangan bertujuanAppropriation of General Reserves

103.229 103.229 - 0,00%

Cadangan umumGeneral Reserves

678.296 582.118 96.178 16,52% ↑

Tambahan modal disetor lainnyaAdditional Paid-in Capital

105 105 - 0,00%

Laba bersih tahun berjalanProfit for the Year

137.433 109.294 28.139 25,75%

Pendapatan komprehensif lainnyaOther Comprehensive Income

202.417 206.451 (4.034) -1,95% ↓

Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas indukTotal Equity Attributable to Equity Owner of Parent Entity

1.146.480 1.026.197 120.283 11,72% ↑

Kepentingan non pengendaliNon-controlling interest

(2.276) (785) (1.491) 189,98% ↓

jumlah ekuitasTotal Equity

1.144.204 1.025.412 118.792 11,58% ↑

non-current liabilities

Non-Current Liabilities increased by 8.02% from IDR63.72 billion in 2017 to IDR68.83 billion in 2018. This increase was mainly due to the increase of Post-Employment Benefit Liabilities to IDR58.49 billion, an increase of 9.57% from the previous year’s position of IDR53.38 billion.

equitY

184

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Total Ekuitas Perusahaan mencapai Rp1,14 triliun pada tahun 2018, naik 11,58% dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp1,02 triliun. Kenaikan ekuitas ini sejalan dengan peningkatan saldo laba sebesar 14,03% atau setara dengan Rp96,18 miliar dan pertumbuhan laba bersih tahun berjalan sebesar 25,57% atau setara dengan Rp28,14 miliar. Saldo laba dan laba bersih tahun berjalan sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai Rp781,53 miliar dan Rp137,433 miliar.

2017 2017 2017 2017 2017 20172018 2018 2018 2018 2018 2018

25,00

781,53

0,10

137,43202,42

-2,28

25,00

685,35

0,10

109,29

206,45

-0,78,

modal disetorIncome

saldo labaIncome

tambahan modal disetor

Income

laba bersih tahun berjalan

Income

Pendapatan Komprehensif lainnya

Income

Kepentingan non Pengendali

Income

l A b A r u G i d A n P e n G h A s i l A n KomPrehensif lAin KonsolidAsiAn

“Hingga akhir tahun 2018, pendapatan usaha mencapai Rp1,24 triliun atau tumbuh 21,34% terhadap pencapaian tahun 2017 sebesar Rp1,02 triliun. Laba bersih tahun berjalan

mencapai Rp135,98 miliar atau tumbuh 23,65% terhadap pencapaian laba tahun 2017 dimana tercatat laba sebesar Rp109,96 miliar.”

“Until the end of 2018, operating revenues reached IDR1.24 trillion or grew by 21.34% compared to the achievement of 2017 of IDR1.02 trillion. The net profit for the year reached IDR135.98 billion or grew by 23.65% compared to the achievement of profit in 2017 where a

profit of IDR109.96 billion was recorded.”

2018(Rp-juta)

2017(Rp-juta)


selisih(Rp-juta) (%)

Pendapatan usaha jasaServices Revenues

1.242.870 1.024.311 218.558 21,34% ↑

Beban pokok usaha jasaCost of Services

(909.915) (750.308) (159.607) 21,27% ↑

Laba bruto sebelum bagian laba kerjasama operasiGross Profit Before Income Portion of JO Project

332.955 274.004 58.951 21,51% ↑

Bagian laba kerjasama operasiIncome Portion of JO Project

174.550 180.069 (5.519) -3,06% ↓

Laba bruto setelah bagian laba kerjasama operasiGross Profit After Income Portion of JO Project

507.504 454.072 53.432 11,77% ↑

The Company’s Total Equity reached IDR1.14 trillion in 2018, an increase of 11.58% from the previous year’s position of IDR1.02 trillion. This increase in Equity is in line with the increase in Retained Earnings by 14.03%, equivalent to IDR96.18 billion and the growth of Net Profit for the Year of 25.57%, equivalent to IDR28.14 billion. Retained Earnings and Net Profit for the Year until the end of 2018 reached IDR781.53 billion and IDR137.433 billion, respectively.

consolidAted stAtement of Profit or loss And other comPrehensive income


185


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

2018(Rp-juta)

2017(Rp-juta)


selisih(Rp-juta) (%)

Beban pemasaran, umum, dan administrasiMarketing, General, and Administrative Expenses

(330.111) (298.101) (32.010) 10,74% ↑

Pendapatan lain-lainOther income

21.476 13.955 7.521 53,89% ↑

Beban lain-lainOther expenses

(15.351) (19.548) 4.197 -21,47% ↓

Laba sebelum pajak penghasilanProfit Before Income Tax

183.519 150.379 33.140 22,04% ↑

Manfaat (beban) pajak penghasilanIncome Tax Benefits (Expenses)

Pajak kiniCurrent Tax

(62.140) (41.940) (20.201) 48,17% ↑

Pajak tangguhanDeferred Tax

14.599 1.526 13.073 856,74% ↑

Manfaat (beban) pajak penghasilan – bersihIncome Tax Benefits (Expenses) - net

(47.542) (40.414) (7.128) 17,64% ↑

Laba bersih tahun berjalanNet Profit for the Year

135.977 109.965 26.012 23,65% ↑

Pendapatan komprehensif lainOther Comprehensive Income

Keuntungan nilai revaluasi aset tetapGain on Asset Revaluation

(5.611) (5.611) - 0,00% ↑

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerjaRemeasurement on Employee Benefit Liabilities

1.579 (5.242) 6.821 130,12% ↑

(4.032) (10.853) 6.821 -62,85% ↑

Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalanTotal Comprehensive Income for the Year

131.945 99.112 32.833 33,13% ↑

Laba bersih yang diatribusikan kepada:Income for the Year Attributable to:

137.433 109.294 28.139 25,75% ↑

Pemilik entitas indukOwners of the Parent Entity

(1.456) 671 (2.127) -316,95% ↓

Kepentingan non pengendaliNon-Controlling Interest

135.977 109.965 26.012 23,65% ↑

Laba komprehensif yang diatribusikan kepada:Comprehensive Income Attributable to:

133.399 98.441 34.958 35,51% ↑

Pemilik entitas indukOwners of the Parent Entity

(1.454) 671 (2.125) -316,73% ↓

Kepentingan non pengendaliNon-Controlling Interest

131.945 99.112 32.833 33,13% ↑

Pendapatan

Pendapatan Usaha meningkat 21,34% menjadi Rp1,24 triliun dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp1,02 triliun. Perbaikan pendapatan usaha terutama ditopang oleh penguatan kontribusi pendapatan dari segmen usaha Penguatan Institusi & Kelembagaan (14,5%), segmen usaha Migas & Sistem Pembangkit (12,6%), segmen usaha Mineral & Batubara (12,1%), entitas anak SCCI (11,3%), segmen usaha Infrastruktur (8,5%), dan cabang Pekanbaru (7,9%).

revenues

Operating Revenues increased by 21.34% to IDR1.24 trillion compared to the previous year’s position of IDR1.02 trillion. The improvement in operating revenues was mainly supported by the strengthening of revenue contribution from the Institutions & Institutional Strengthening business segment (14.5%), Oil and Gas & Generating System business segment (12.6%), Mineral & Coal business segment (12.1%), subsidiary, SCCI (11.3%), Infrastructure business segment (8.5%), and Pekanbaru branch (7.9%).

186

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

cost of services

The Company’s Cost of Services increased by 21.27% to IDR909.92 billion in 2018 from the previous year’s position of IDR750.31 billion. This increase was in line with the Company’s business growth in 2018. The largest portion of the Cost of Services still comes from personnel expenses with a contribution of 44.39% in 2018.

Pendapatan usaha per unit operasi (dalam miliar rupiah)Operating Revenues per Operational Unit Í(in billion Rupiah)

180

db

infr

astr

uktu

r

db

min

eral

& b

atub

ara

Peng

uata

n in

stit

usi &

Kel

emba

gaan

db

mig

as &

sis

tem

Pem

bang

kit

cab.

bal

ikpa

pan

cab.

Pek

anba

ru

cab.

jaka

rta

cab.

sur

abay

a

cab.

Pal

emba

ng

cab.

med

an

cab.

bat

am

cab.

sem

aran

g

cab.

mak

assa

r

cab.

ban

jarb

aru

cab.

Ace

h

cab.

sin

gapo

re

Pt s

cci (

Ana

k Pe

rusa

haan

)

Pt s

ti (A

nak

Peru

saha

an)

106

150

40

79

20 10

140

99

40

15 17 3

25

156

82

40 40

150

beban Pokok usaha jasa

Beban Usaha Jasa Perusahaan meningkat sebesar 21,27% menjadi Rp909,92 miliar pada tahun 2018 dari posisi tahun sebelumnya Rp750,31 miliar. Kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan bisnis Perusahaan pada tahun 2018. Porsi terbesar dari Beban Usaha Jasa masih berasal dari beban personil dengan kontribusi sebesar 44,39% pada tahun 2018.



nominal PersentasePercentage

Beban personilPersonnel Expenses

403.174 318.009 85.165 26,78%

Beban fasilitas kerjaWork Facility Expenses

189.934 172.026 17.907 10,41%

Beban kerjasama/jasa dan pihak ketigaCooperation/Services and Third Party Expenses

126.583 116.090 10.493 9,04%

Beban perlengkapan kerja dan pelaporanWork Equipment and Reporting Expenses

92.429 73.397 19.032 25,93%

Beban perjalanan dinasBusiness Travel Expenses

90.015 65.755 24.261 36,90%

Beban persiapan pekerjaan proyekProject Work Preparation Expenses

7.780 5.031 2.749 54,64%

total 909.915 750.308 159.607 21,27%


187


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

income Portion of joint operation Project (Kso)

The Company recorded Income Portion of JO Project of IDR174.55 billion, a decreased of 3.06% in 2018 from the previous year’s position of IDR180.07 billion. This profit is part of the profit from KSO SCI-SI.

marketing, General, and Administrative expenses

The Company’s Marketing, General, and Administrative Expenses in 2018 reached IDR330.11 billion, higher by 13.73% compared to the position in 2017 which reached IDR298.10 billion, as shown in the table below.

Komposisi beban usaha jasa 2017-2018 (rp miliar)Composition of Cost of Services 2017-2018 (IDR billion)

beban Pesiapan Proyek Project Preparation Expenses

beban fasilitas KerjaWork Facility Expenses

beban Kerjasama Pihak KetigaThird Party Cooperation Expenses

beban Perl. Kerja & PelaporanWork Equipment and Reporting Exp

beban Perjalanan dinasBusiness Travel Expenses

beban PeronilPersonnel Expenses

5

318

6673

116

1728

403

9092

127

190

bagian laba Kerja sama operasi (Kso)

Perusahaan membukukan Bagian Laba KSO sebesar Rp174,55 miliar atau turun 3,06% pada tahun 2018 dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp180,07 miliar. Laba ini merupakan bagian laba dari KSO SCI-SI.

beban Pemasaran, umum dan Administrasi (PuA)

Beban Pemasaran, Umum dan Administrasi Perusahaan di tahun 2018 mencapai Rp330,11 miliar, lebih tinggi 13,73% dibandingkan posisi tahun 2017 yang mencapai Rp298,10 miliar, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.




Beban personilPersonnel Expenses

180.369 173.413 6.956 4,01%

Beban fasilitas kerjaWork Facility Expenses

52.398 48.350 4.047 8,37%

Beban kerjasama/jasa dan pihak ketigaCooperation/Services and Third Party Expenses

26.393 21.311 5.082 23,85%

Beban umumGeneral Expenses

17.923 16.892 1.031 6,10%

Beban perjalanan dinasBusiness Travel Expenses

16.199 10.950 5.249 47,94%

Beban pendidikan,mutasi dan kesejahteraan personilPersonnel education, rotation, and welfare expenses

14.405 11.851 2.554 21,55%

Beban pemasaranMarketing expenses

9.698 6.776 2.922 43,11%

Beban penelitian dan pengembanganResearch and Development Expenses

8.561 4.343 4.218 97,11%

188

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis




Beban perlengkapan kerjaWork Equipment Expenses

4.166 4.214 -48 1,14%

total 330.111 298.101 67.348 10,74%

Beban personil memiliki porsi dominan mencapai 54,64% dari total beban PUA pada tahun 2018. Komponen lain yang memiliki porsi diatas 10,00% adalah beban fasilitas kerja yang mencapai 15,87% dari total beban PUA pada tahun 2018.

Pendapatan/(beban) diluar usaha

Pendapatan diluar usaha tahun 2018 sebesar Rp21,48 miliar atau meningkat 53,89% dari tahun 2017 sebesar Rp13,96 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya bunga deposito, surat berharga dan jasa giro sebesar 54,87% atau setara dengan Rp5,23 miliar menjadi Rp14,77 miliar.

Sementara untuk beban diluar usaha, pada tahun 2018 mencapai Rp15,35 miliar atau menurun 21,43% dari tahun 2017 sebesar Rp19,55 miliar. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya biaya klaim dan denda ditahun 2018 sebesar 55,81% menjadi Rp4,37 miliar dari Rp9,90 miliar ditahun 2017.

laba bersih tahun berjalan

Setelah memperhitungkan Taksiran Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp47,54 miliar, Perusahaan membukukan Laba Bersih Tahun Berjalan yang membaik untuk tahun 2018 menjadi Rp135,98 miliar, lebih tinggi 23,65% dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp109,96 miliar. Sejalan dengan kenaikan laba bersih tersebut, total Laba Bersih Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada entitas induk meningkat menjadi Rp137,43 miliar pada tahun 2018 dari Rp109,29 miliar.

Pendapatan Komprehensif lainnya

Perusahaan membukukan Pendapatan Komprehensif Lainnya sebesar minus Rp4,03 miliar, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai minus Rp10,85 miliar. Peningkatan Pendaptan Komprehensif Lainnya ini terutama berasal dari pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja yang naik menjadi surplus Rp1,58 miliar pada tahun 2018 dari minus Rp5,24 miliar satu tahun sebelumnya.

laba Komprehensif tahun berjalan

Secara kumulatif, Perusahaan mencatat Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2018 mencapai sebesar Rp131,95 miliar, lebih tinggi dibandingkan posisi tahun 2016 sebesar Rp99,11 miliar. Adapun Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun 2017 diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp133,40 miliar.

Personnel expenses have a dominant portion reaching 54.64% of the total PUA expenses in 2018. Another component with portion above 10.00% is the work facility expenses which reached 15.87% of the total PUA expenses in 2018.

non-business revenues/(expenses)

Non-Business Revenues in 2018 was IDR21.48 billion, an increase of 53.89% compared to that of 2017 of IDR13.96 billion. This increase was mainly due to the increase in deposit interest rates, securities, and demand deposits services by 54.87%, equivalent to IDR5.23 billion, to IDR14.77 billion.

While non-business expenses in 2018, it reached IDR15.35 billion or a decrease of 21.43% from that of 2017 of IDR19.55 billion. The decline was influenced by declining claim costs and fines in 2018 by 55.81% to IDR4.37 billion from IDR9.90 billion in 2017.

net Profit for the Year

After calculating the Estimated Corporate Income Tax of IDR47.54 billion, the Company recorded an improved Net Profit for the Year 2018 to IDR135.98 billion, 23.65% higher than the previous year’s position of IDR109.96 billion. In line with the increase in net profit, the total Net Profit for the Year attributable to the parent entity increased to IDR137.43 billion in 2018 from IDR109.29 billion.

other comprehensive income

The Company recorded Other Comprehensive Income of a minus IDR4.03 billion, better than that of previous year which reached minus IDR10.85 billion. This increase in Other Comprehensive Income mainly came from the remeasurement of employee benefits liabilities which rose to a surplus of IDR1.58 billion in 2018 from minus IDR5.24 billion a year earlier.

comprehensive income for the Year

Cumulatively, the Company recorded Comprehensive Income for the Year 2018 amounting to IDR131.95 billion, higher than the position in 2016 of IDR99.11 billion. The Comprehensive Income for the Year 2017 attributed to the parent entity was IDR133.40 billion.


189


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Arus KAs KonsolidAsiAn

“Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp462,85 miliar atau meningkat 26,01% dari saldo awal tahun 2018. Selama periode Januari hingga Desember 2018, kas dan

setara kas mengalami peningkatan sebesar Rp95,55 miliar.”“Balance of cash and cash equivalents as of 31 December 2018 was IDR462.85 billion, an increase of 26.01% from the beginning balance in

2018. During the period from January to December 2018, cash and cash equivalents increased by IDR95.55 billion.”

2018(Rp-juta)

(IDR-million)

2017(Rp-juta)

(IDR-million)


selisih(Rp-juta)


(%)


41.470 (26.691) 68.161 -255,37% ↓


67.192 115.843 (48.652) -42,00% ↓


(13.115) (8.578) (4.537) 52,89% ↑

Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas dan Setara KasNet Increase/(Decrease) of Cash and Cash Equivalents

95.547 80.574 14.973 18,58% ↑

Kas dan Setara Kas pada Awal TahunCash and Cash Equivalents At Beginning of the Year

366.301 285.727 80.574 28,20% ↑

Kas dan Setara Kas pada Akhir TahunCash and Cash Equivalents At End of the Year

461.848 366.301 95.547 26,08% ↑

Arus Kas dari Aktivitas operasi

2018(Rp-juta)

(IDR-million)

2017(Rp-juta)

(IDR-million)


selisih(Rp-juta)


(%)

Penerimaan kas dari pelangganCash received from customers

1.235.141 905.223 329.918 36,45% ↑

Pembayaran kas kepada karyawanCash payments to employees

(581.290) (480.069) (101.221) 21,08% ↑

Pembayaran kas kepada pemasokCash payments to suppliers

(408.668) (322.791) (85.877) 26,60% ↑

Pembayaran kas untuk beban operasional dan lainnyaCash payments for operating expenses and others

(132.026) (96.736) (35.291) 36,48% ↑

Pembayaran kas untuk pajakCash payments for tax

(71.687) (32.319) (39.368) 121,81% ↑


41.470 (26.691) 68.161 -255,37% ↑

Arus kas dari aktivitas operasi sepanjang tahun 2018 tercatat surplus Rp41,47 miliar atau membaik dibandingkan tahun 2017 yang membukukan arus kas defisit sebesar Rp26,69 miliar. Kondisi tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh meningkatnya kemampuan Perusahaan dalam melakukan penagihan piutang usahanya, dimana pada tahun tersebut terdapat peningkatan penerimaan kas yang berasal dari pelanggan sebesar 36,45% atau sebesar Rp329,92 miliar.

consolidAted cAsh floWs

cash flows from operating Activities

Cash flows from operating activities throughout 2018 recorded a surplus of IDR41.47 billion or an increased compared to that of 2017 which recorded a deficit cash flow of IDR26.69 billion. The condition in 2018 was strongly influenced by the increase in the Company’s ability in collecting its account receivable, where in that year there was an increase in cash receipts from customers by 36.45% or IDR329.92 billion.

190

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Arus Kas dari Aktivitas investasi

2018(Rp-juta)

(IDR-million)

2017(Rp-juta)

(IDR-million)


selisih(Rp-juta)


(%)

(Perolehan) aset tetap(Acquisitions of) Fixed Assets

(124.314) (56.770) (67.544) 118,98% ↑

Penerimaan dari penyertaan kerjasama usahaReceipt from participation of business cooperation

197.337 184.671 12.666 6,86% ↑

(Perolehan) aset lainnya(Acquisitions of) Other Assets

(5.831) (12.058) 6.226 -51,64% ↑


67.192 115.843 (48.652) -42,00% ↑

Arus kas dari aktivitas investasi sepanjang tahun 2018 tercatat surplus Rp67,19 miliar atau menurun dibandingkan tahun 2017 yang membukukan arus kas surplus sebesar Rp115,84 miliar. Kondisi tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh meningkatnya investasi yang dilakukan oleh Perusahaan, sebagaimana yang tercermin dari peningkatan pengeluaran kas untuk memperoleh aset tetap sebesar 118,98% atau senilai Rp67,77 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

2018(Rp-juta)

(IDR-million)

2017(Rp-juta)

(IDR-million)


selisih(Rp-juta)


(%)

Pembayaran devidenDividend Payment

(13.115) (9.398) (3.717) 39,55% ↑

Tambahan modal disetorAdditional paid-in capital

- 820 (820) -100,00% ↓


(13.115) (8.578) (4.537) 52,89% ↑

Arus kas untuk aktivitas investasi sepanjang tahun 2018 tercatat defisit Rp13,16 miliar atau meningkat dibandingkan tahun 2017 yang membukukan arus kas defisit sebesar Rp8,58 miliar. Kondisi tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh meningkatnya pembayaran deviden kepada Pemegang Saham menjadi sebesar Rp13,16 miliar sebagaimana yang diputuskan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 7 Mei 2018.

Kas dan setara Kas Akhir Periode

Dengan pencapaian arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, kenaikan kas dan setara kas di sepanjang tahun 2018 sebesar Rp95,55 miliar, yang kemudian meningkatkan saldo kas dan setara kas di akhir periode tahun 2018 menjadi Rp461,85 miliar, meningkat 26,08% dari saldo kas dan setara kas di awal periode tahun 2018 yang sebesar Rp366,30 miliar.

cash flow from investing Activities

Cash flows from investing activities throughout 2018 recorded a surplus of IDR67.19 billion or a decrease compared to that of 2017 which recorded a surplus cash flow of IDR115.84 billion. The condition in 2018 was strongly influenced by the increase in the Company’s investment, as reflected in the increase of cash outflow for acquisition of fixed assets by 118.98% or IDR67.77 billion.

cash flow from financing Activities

Cash flows from financing activities throughout 2018 recorded a deficit of IDR13.16 billion or an increase compared to that of 2017 which recorded a deficit cash flow of IDR8.58 billion. The condition in 2018 was strongly influenced by the increase in dividend payment to Shareholders to IDR13.16 billion, as resolved in the GMS Ratification of Annual Report of 2017 Fiscal Year dated 7 May 2018.

cash and cash equivalents At end of Year

With the achievement of cash flows from operating activities, investing activities, and financing activities, the increase in cash and cash equivalents throughout 2018 was IDR95.55 billion, which then increased the balance of cash and cash equivalents at the end of 2018 period to IDR461.85 billion, an increase of 26.08% of the balance of cash and cash equivalent at the beginning of 2018 period of IDR366.30 billion.


191


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

KemAmPuAn membAYAr utAnG dAn tinGKAt KoleKtibilitAs PiutAnG

Kemampuan membayar utang

Kemampuan membayar utang Perusahaan tercermin dari rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, seperti yang terlihat di bawah ini.

2018 2017

Kenaikan (Penurunan)

Increase (Decrease)(%)

rAsio liKuiditAsliquiditY rAtio

Cash Ratio 127,25% 142,00% -10,39% ↓

Acid Test Ratio 197,31% 234,49% -15,85% ↑

Current Ratio 266,87% 319,62% -16,50% ↓

Net Working Capital To Sales 48,73% 55,19% -11,89% ↓

rAsio solvAbilitAssolvencY rAtios

Solvability Ratio 364,99% 418,76% -12,84% ↓

Debt To Equity Ratio 37,74% 31,37% 20,29% ↑

Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Perusahaan pada tahun 2018 masih cukup baik, namun bila dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat penurunan. Penurunan tersebut tidak lepas dari meningkatnya utang jangka pendek Perusahaan terkait dengan kewajiban atas beban proyek masih berjalan maupun yang terkait dengan beban korporasi, sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas Perusahaan.

tingkat Kolektibilitas Piutang

2018(hari)

2017(hari)


selisihDifferences (%)

Kolektibilitas PiutangReceivables Collectability

75 85 (10) -11,76% ↓

Tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan tahun 2018 mencapai 75 hari atau membaik dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 85 hari. Percepatan hari kolektibilitas tersebut menunjukan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Perusahaan dalam melakukan penagihan piutang usaha selama ini telah menghasilkan adanya perbaikan.

struKtur modAl dAn KebijAK An mAnAjemen AtAs struKtur modAl

struktur modal Perusahaan

Rincian struktur permodalan Perusahaan dapat dilihat di bawah ini.

AbilitY to PAY debt And receivAbles collectibilitY levels

Ability to Pay debt

The Company’s ability to pay debt is reflected in its liquidity ratio and solvency ratio as seen below.

The Company’s Liquidity and Solvability Ratios in 2018 are relatively good, but when compared with those of 2017 there is a decrease. The decrease was due to the increase in the Company’s short-term debt related to liabilities of ongoing project expenses and related to corporate expenses, as an impact of the increase in the Company’s activities.

receivables collectability level

The Company’s receivables collectability in 2018 reached 75 days or an improve compared to the achievement in 2017 of 85 days. The acceleration of collectibility days shows that the efforts made by the Company in collecting account receivables have resulted in improvements.

cAPitAl structure And mAnAGement PolicY on cAPitAl structure

company’s capital structure

Details of the Company’s capital structure can be seen below.

192

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

struktur modal dan Perubahannya

struktur modalCapital Structure

2018(rp-juta)

(IDR-million)


(%)

2017(Rp-juta)

(IDR-million)


(%)


(Rp-juta)Increase

(Decrease)(IDR-million)


Increase (Decrease)

(%)

Utang berbasis bungaInterest-based Debts

- Nihil -- None -

Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas indukEquity attributable to Owner of Parent Entity

1.146.480 100,00% 1.026.197 100,00% 120.283 11,72%

Kebijakan manajemen atas struktur modal

Ekuitas Perusahaan masih memungkinkan untuk menopang keseluruhan struktur permodalan Perusahaan. Demikian pula untuk tahun 2018, Perusahaan tidak membukukan utang berbasis bunga seperti halnya tahun-tahun sebelumnya.

i n f o r m A s i m At e r i A l m e n G e n A i i n v e s tA s i , e K s PA n s i , d i v e s tA s i , PenGGAbunGAn usAhA, AKuisisi, dAn/AtAu restruKturisAsi utAnG/modAl

Perusahaan tidak mendapatkan adanya informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang/modal yang terjadi di tahun 2018, terutama yang berpengaruh terhadap laporan/kinerja keuangan Perusahaan.

iKAtAn YAnG mAteriAl untuK investAsi bArAnG modAl

Di tahun 2018 Perusahaan memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal,

Pihak 11st Party

Pihak 22nd Party

tujuan ikatanPurpose of Commitment

sumber danaSources of Fund

mata uangCurrencies

Proteksi risikomata uang Asing

Risk ProtectionForeign Currency


PT Bogorindo Cemerlang

Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan (Gudang)Agreement of Sales and Purchase of Land and Building (Warehouse)

Internal Rupiah Seluruh transaksi dilakukan dalam mata uang RupiahAll transactions are made in Rupiah currencyPT Surveyor

Indonesia (Persero)CV Mitra Persada

Pekerjaan Interior dan Façade Lab Pelumas-MigasInterior and Façade Work of Lubricant Laboratory - Oil and Gas

Internal Rupiah


CV Anugerah Cindo

Penambahan Pembangunan Lab Mineral and Coal-MinbaAdditional Construction of Mineral and Coal Laboratory

Internal Rupiah

capital structure and its changes

management Policy on capital structure

The Company’s Equity is still possible to support the overall capital structure of the Company. Likewise in 2018, the Company did not record interest-based debt as in previous years.

mAteriAl informAtion reGArdinG investment, eXPAnsion, divestment, merGer, Acquisition, And/or debt/cAPitAl restructurinG

The Company did not get any material information on investment, expansion, divestment, merger, acquisition, and/or debt/capital restructuring that occurred in 2018, especially those affecting the Company’s financial report/performance.

mAteriAl commitment for cAPitAl Goods investment

In 2018, the Company had material commitments for capital goods investment.


193


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

reAlisAsi investAsi bArAnG modAl

Realisasi investasi barang modal Perusahaan di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat di bawah ini.

investasi barang modalCapital Goods Investments

tujuanPurpose

nilai(Rp-juta)

Value(IDR-million)

Tanah, Bangunan & PrasaranaLand, Building & Infrastructure

Untuk meningkatkan produktifitas dan menompang ekspansi bisnis yang dilakukanTo increase productivity and support business expansion

58.157

Peralatan OperasiOperating Equipment

60.005

Peralatan KantorOffice Equipment

6.313

Renovasi & Perangkat LunakRenovation & Software

6.404

jumlahtotal

130.879

Jika dibandingkan tahun 2017, realisasi investasi barang modal tahun 2018 mengalami peningkatan hingga 88,99% atau setara dengan Rp61,63 miliar.

2018(rp-juta)

(IDR-million)

2017(rp-juta)

(IDR-million)


selisih(rp-juta)


(%)

Realisasi Investasi Barang ModalRealization of Capital Goods Investment

130.879 69.251 61.628 88,99% ↑

P e r b A n d i n G A n A n tA r A tA r G e t AnGGArAn 2018 denGAn reAlisAsi 2018, dAn ProYeKsi 2019

realisasi 2018

(Rp-juta)2018

Realization(IDR-million)

rKAP 2018

(Rp-juta)2018 RKAP

(IDR-million)

Pencapaian realisasi terhadap

rKAP 2018Achievement of Realization

on 2018 RKAP

(%)

rKAP 2019

(Rp-juta)2019 RKAP

(IDR-million)

rKAP 2019 terhadap realisasi

20182019 RKAP

Against 2018

Realization(%)

rKAP 2019 terhadap

target 2018

2019 RKAP Against

2018 Target(%)

lAbA ruGi dAn PenGhAsilAn KomPrehensif lAin KonsolidAsiAnconsolidAted stAtement of Profit or loss And other comPrehensive income


1.242.870 1.213.556 102,42% ↑ 1.353.501 108,90% ↑ 111,53% ↑

Laba Kerja Sama Operasi (KSO)Income of Joint Operation Project (KSO)

174.550 154.800 112,76% ↑ 175.211 100,38% ↑ 113,19% ↑


507.504 475.425 106,75% ↑ 548.481 108,07% ↑ 115,37% ↑

reAliZAtion of cAPitAl Goods investment

The realization of the Company’s capital goods investment throughout 2018 can be seen below.

When compared to that of 2017, the realization of capital goods investment in 2018 increased to 88.99%, equivalent to IDR61.63 billion.

comPArison betWeen 2018 budGet tArGet And 2018 reAliZAtion, And 2019 Projection

194

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

realisasi 2018

(Rp-juta)2018

Realization(IDR-million)

rKAP 2018

(Rp-juta)2018 RKAP

(IDR-million)

Pencapaian realisasi terhadap

rKAP 2018Achievement of Realization

on 2018 RKAP

(%)

rKAP 2019

(Rp-juta)2019 RKAP

(IDR-million)

rKAP 2019 terhadap realisasi

20182019 RKAP

Against 2018

Realization(%)

rKAP 2019 terhadap

target 2018

2019 RKAP Against

2018 Target(%)

Laba UsahaProfit

177.393 164.321 107,95% ↑ 202.433 114,12% ↑ 123,19% ↑


135.977 121.182 112,21% ↑ 150.043 110,34% ↑ 123,82% ↑

Laba Komprehensif Tahun BerjalanComprehensive Income for the Year

131.945 115.206 114,53% ↑ 144.067 109,19% ↑ 125,05% ↑

Posisi KeuAnGAn KonsolidAsiAnconsolidAted finAnciAl Position


968.612 727.923 133,07% ↑ 906.610 93,60% ↓ 124,55% ↑

Investasi Jangka PanjangLong-Term Investment

20.771 56.641 36,67% ↓ 60.503 291,28% ↑ 106,82% ↑


497.293 502.038 99,05% ↓ 566.192 113,85% ↑ 112,78% ↑

Aset Tak BerwujudIntangible Assets

4.892 5.384 90,86% ↓ 4.892 100,00% ↑ 90,86% ↓

Aset Lain-LainOther Assets

84.421 67.319 125,40% ↑ 82.467 97,69% ↓ 122,50% ↑

total Asettotal Assets

1.575.989 1.359.305 115,94% ↑ 1.620.665 102,83% ↑ 119,23% ↑


362.953 179.938 201,71% ↑ 281.100 77,45% ↑ 156,22% ↑


68.833 57.843 119,00% ↑ 74.447 108,16% ↑ 128,71% ↑

EkuitasEquity

1.144.204 1.121.524 102,02% ↑ 1.265.118 110,57% ↑ 112,80% ↑

total liabilitas & ekuitastotal liabilities and equity

1.575.989 1.359.305 115,94% ↑ 1.620.665 102,83% ↑ 119,23% ↑

rAsio-rAsio KeuAnGAnfinAnciAl rAtios

Return On Equity (ROE) 13,51% 12,10% 111,64% ↑ 13,42% 99,38% ↓ 110,95% ↑

Return On Investment (ROI)

14,44% 15,75% 91,69% ↑ 15,53% 107,56% ↑ 98,62% ↓

Cash Collection 75 hari 76 hari 101,33% ↑ 78 hari 96,15% ↓ 97,44% ↓

Current Ratio 266,87% 404,54% 65,97% ↓ 322,52% 120,85% ↑ 79,73% ↓

Cash Ratio 127,25% 157,70% 80,69% ↓ 156,87% 123,28% ↑ 99,48% ↓

Total Asset Turnover (TATO)

0,9x 1,0x 89,85% ↓ 1,0x 104,09% ↑ 93,53% ↓


195


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Pencapaian realisasi tahun 2018 terhadap target rKAP tahun 2018

Secara umum, kinerja Perusahaan membaik, yang ditandai dengan tercapainya target sebagaimana yang ditetapkan dalam RKAP. Realisasi total aset tahun 2018 mencapai 115,94% dari RKAP seiring dengan berkembangnya bisnis Perusahaan pada tahun 2018. Sejalan dengan kenaikan aset ini, RKAP untuk liabilitas pendek maupun panjang juga melebihi RKAP dengan realisasi masing-masing sebesar 201,71% dan 119,00%.

Sejalan dengan profitabilitas Perusahaan yang membaik, pencapaian ekuitas pada tahun 2018 terhadap target sebesar 102,02%. Capaian pada posisi keuangan tersebut ditopang oleh pencapaian laba bersih tahun berjalan sebesar 112,21% dibandingkan RKAP sejalan dengan realisasi laba operasi dan laba usaha sebesar 106,75% dan 107,95% dibandingkan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Walaupun sebagian besar pencapaian target keuangan tahun 2018 sudah dapat terpenuhi, namun terdapat beberapa rasio-rasio keuangan yang belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Ketidaktercapaian beberapa rasio-rasio keuangan dipengaruhi dari meningkatnya utang jangka pendek Perusahaan, yang terkait dengan kewajiban atas beban proyek masih berjalan maupun yang terkait dengan beban korporasi, sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas Perusahaan.

Proyeksi tahun 2019

Perusahan mentargetkan aset dapat tumbuh secara berkelanjutan menjadi Rp1,62 triliun pada tahun 2019. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh aset tetap yang tumbuh menjadi Rp566,19 miliar atau naik 13,85% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Sejalan dengan perkembangan berkelanjutan bisnis Perusahaan, pendapatan usaha diperkirakan meningkat menjadi Rp1,35 triliun atau tumbuh 8,90% dibandingkan dengan realisasi pendapatan usaha tahun 2018. Ditopang dengan pertumbuhan pendapatan usaha ini, laba bersih tahun berjalan Perusahaan diperkirakan mencapai Rp150,04 miliar atau tumbuh 10,34% di tahun 2019 dibandingkan pencapaian tahun 2018.

Sejalan dengan target peningkatan kinerja Perusahaan di tahun 2019 tersebut, imbal hasil investasi (ROI) meningkat menjadi 15,53%. Likuiditas Perusahaan juga diharapkan membaik dengan estimasi rasio lancar dan rasio kas yang menguat menjadi 322,52% dan 156,87% di tahun 2019.

Achievement of 2018 realization Against 2018 rKAP target

In general, the Company’s performance improved, which was marked by the achievement of targets as set out in the RKAP. Realization of total assets in 2018 reached 115.94% of the RKAP in line with the Company’s business development in 2018. In line with the increase in these assets, the RKAP for short and long-term liabilities also exceeded the RKAP with realization of 201.71% and 119.00% respectively.

In line with the Company’s improved profitability, the achievement of equity in 2018 against the target was 102.02%. Achievements in the financial position were supported by the achievement of net profit for the year of 112.21% compared to the RKAP in line with the realization of operating profit and profit of 106.75% and 107.95%, respectively, compared to the previously set target.

Even though most of the achievement of the 2018 financial targets can be fulfilled, there were several financial ratios that did not meet the targets set. The non-achievement of several financial ratios was influenced by the increase in the Company’s short-term debt, which was related to liabilities of ongoing project expenses and related corporate expenses, as a result of the increase in the Company’s activities.

Projection in 2019

The Company targets assets to grow sustainably to IDR1.62 trillion in 2019. This growth is mainly supported by fixed assets which grew to IDR566.19 billion, an increase of 13.85% compared to the 2018 realization. In line with the Company’s sustainable business development, operating revenue is expected to increase to IDR1.35 trillion or grow by 8.90% compared to the realization of operating revenue in 2018. Supported by the growth of this operating revenue, the Company’s net profit for the year is estimated to reach IDR150.04 billion or grow by 10.34% in 2019 compared to 2018 achievement.

In line with the target of increasing the Company’s performance in 2019, Return on Investment (ROI) increased to 15.53%. The Company’s Liquidity is also expected to improve with the estimated current ratio and cash ratio rise to 322.52% and 156.87%, respectively, in 2019.

196

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

informAsi dAn fAKtA mAteriAl YAnG terjAdi setelAh tAnGGAl lAPorAn AKuntAn

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal pelaporan yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

dAmPAK nilAi tuKAr mAtA uAnG AsinG

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana operasi bisnis atau instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan kurs valuta asing. Eksposur Perusahaan terhadap risiko perubahan kurs mata uang asing mungkin berhubungan dengan kegiatan operasi Perusahaan ketika pendapatan atau beban adalah dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional Perusahaan.Secara umum Perusahaan selalu menutup risiko nilai tukar valuta asingnya secara berkala yaitu dengan cara melakukan penukaran atas mata uang asing serta melakukan penyimpanan mata uang asing bila ada rencana untuk melakukan pembayaran atas transaksi pembelian dengan mata uang asing tersebut diatas.

mAteriAl informAtion And fActs subsequent to the AccountAnt’s rePortinG dAte

There has been no important event subsequent to the reporting date that affects the Company’s consolidated financial statements.

imPAct of foreiGn eXchAnGe rAtes

Foreign currency risk is a risk where business operations or financial instruments will fluctuate because of movement in foreign exchange rates. The Company’s exposure to the risk of movement in foreign exchange rates may be related to the Company’s operations when revenues or expenses are in different currencies than the Company’s functional currency.In general, the Company always closes the risk of its foreign exchange rates periodically, by exchanging foreign currencies and depositing foreign currencies if there are plans to make payments for purchases with foreign currencies mentioned above.

197


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

PROSPEK USAhABUSINESS PROSPECTS

Target utama Perusahaan di tahun 2019 adalah mencapai pendapatan usaha Rp1,35 triliun atau tumbuh sebesar 8,90% dari realisasi tahun 2018 yang mencatat pendapatan usaha sebesar Rp1,24 triliun. Optimisme ini ditopang oleh proyeksi kondisi makro ekonomi Indonesia berdasarkan RAPBN tahun 2019, yang diharapkan mengalami pertumbuhan perekonomian 5,3% dengan tingkat inflasi berkisar pada 3,5% didorong oleh tingkat konsumsi, keberlangsungan usaha dan investasi yang tetap meningkat sejalan dengan tantangan tahun politik adanya Pemilihan Umum 2019. Nilai tukar USD yang masih bergejolak cukup tinggi, harga minyak yang mulai perlahan-lahan naik, serta upaya untuk terus menaikkan lifting minyak dan gas per hari akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah maupun dunia usaha termasuk Perusahaan.

The Company’s main target in 2019 is to achieve operating revenues of IDR1.35 trillion or grow by 8.90% from the 2018 realization which recorded operating revenues of IDR1.24 trillion. This optimism is sustained by the projection of Indonesia’s macroeconomic conditions based on the 2019 RAPBN, which is expected to experience economic growth of 5.3% with an inflation rate of around 3.5% driven by consumption levels, business continuity, and investment, which continue to increase in line with the challenges of the political year due to the 2019 General Election. The volatile US Dollar exchange rate is relatively high, oil prices are slowly rising, and efforts to continue to increase oil and gas lifting per day will be a challenge for the government and the business world, including the Company.

198

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Perusahaan akan terus melakukan terobosan-terobosan dan inovasi, serta memanfaatkan potensi dan peluang untuk menjadi Independent Assurance yang tangguh dalam bidang Testing, Inspection and Certification (TIC) yang diakui dunia. Program transformasi yang telah dituangkan dalam buku RKAP 2019 disusun berdasarkan 5 (lima) pilar transformasi Surveyor Indonesia yakni, High Performance Culture dengan melakukan percepatan kaderisasi melalui program Surveyor Indonesia – Talent Management, dilanjutkan New Business Development dengan melakukan pengembangan bisnis TIC yang terintegrasi pada ke-4 sektor.

Pengembangan Perusahaan didasari oleh strategi Business Diversification yakni merintis bisnis baru atau modifikasi atas produk atau jasa existing sebagai konsekuensi tuntutan pasar. Di samping itu, Perusahaan mengedepankan bisnis yang masih berdekatan dengan bisnis existing, baik dari sisi pengembangan terhadap sistem dan proses manajemen melalui pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT), kemudian Market Expansion and Acceleration yakni melakukan ekspansi pasar ke tingkat regional ASEAN yang akan dimulai dengan pasar di Vietnam, serta komersialisasi hasil pengembangan bisnis dengan merealisasikan investasi pada bisnis non inti.

Customer Focus and Service Excellence juga menjadi perhatian khusus, dengan mengembangkan Customer Relationship Management sebagai alat untuk meningkatkan efektifitas serta efisiensi kegiatan pemasaran dan layanan pelanggan, serta fokus kepada pelanggan yang memberikan manfaat yang signifikan salah satunya melalui sinergi BUMN.

high Performance culture

new business development

business diversification

customer focus and service excellence

market expansion and Acceleration

fokus Pengembangan tahun 20192019 Development Focus

The Company will continue to make breakthroughs and innovations, and take advantage of the potential and opportunities to become a strong, world-recognized Independent Assurance in the fields of Testing, Inspection, and Certification (TIC). The transformation program that has been outlined in the 2019 RKAP book is compiled based on Surveyor Indonesia’s 5 (five) transformation pillars, which are High Performance Culture by accelerating regeneration through the program of Surveyor Indonesia – Talent Management program; followed by New Business Development by developing TIC business that is integrated to all 4 sectors.

The Company’s development is based on a Business Diversification strategy that is pioneering new businesses or modifications to existing products or services as a consequence of market demands. In addition, the Company prioritizes businesses that are still close to its existing businesses, both in terms of developing systems and management processes through the use of Information and Communication Technology (ICT), then Market Expansion and Acceleration, which is expanding the market to ASEAN regional level which will begin with market in Vietnam, and then commercialization of the business development results by realizing investment in non-core businesses.

Customer Focus and Service Excellence also become special concerns, by developing Customer Relationship Management as a tool to increase the effectiveness and efficiency of marketing and customer service activities, and focusing on customers who provide significant benefits, one of which is through the synergy of SOE.

199


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

ASPEK PEMASARANMARKETING ASPECT

strAteGi PemAsArAn

Strategi pemasaran Perusahaan diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) strategi utama yaitu Customer Focus, Operational Excellence, dan Suara Pelanggan.

customer focus operational excellence suara PelangganCustomer Voice

Customer Focus dilakukan dengan memberikan layanan kelas dunia terhadap pelanggan melalui pengelolaan hubungan pelanggan. Pengelolaan Hubungan Pelanggan atau Customer Relationship Management (CRM) dilakukan Perusahaan sebagai sarana dalam menjalin hubungan yang berkelanjutan antara perusahaan dengan para pelanggannya dengan cara pengelolaan data dan informasi pelanggan sehingga Perusahaan dapat memberikan layanan terbaik yang mampu menciptakan hubungan bisnis yang erat di antara perusahaan dan pelanggannya. Tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan CRM ini adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan retensi pelanggan sehingga pelanggan tidak mudah berpindah, yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan Perusahaan.

Operational Excellence, yaitu menjalankan operasi dan layanan jasa Perusahaan untuk mendapatkan tingkat kepuasan pelanggan yang maksimal. Survei Kepuasan Pelanggan ini dimaksudkan untuk memberikan evaluasi kinerja Perusahaan dari sisi kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan berbagai Divisi dan Cabang sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja layanan yang lebih baik. Parameter yang diukur merupakan aspek kepuasan pelanggan berdasarkan bisnis proses:1. Order & Contact terkait dengan mekanisme/prosedur order,

kontak layanan awal, dan harga yang diterima customer dari perusahaan.

2. Product Quality terkait dengan faktor-faktor kualitas produk. Parameter kualitas produk dimungkinkan memiliki bobot tinggi (paling berpengaruh) dibanding parameter lainnya

3. Communication, Problem Handling, Relationship terkait dengan komunikasi perusahaan, penanganan masalah jika ada, serta hubungan dalam proses pekerjaan berlangsung.

4. Payment terkait dengan mekanisme pembayaran, penagihan, dsb.

5. Corporate Image terkait persepsi kepuasan pelanggan terhadap citra perusahaan dan pengakuan sertifikasi.

mArKetinG strAteGY

The Company’s marketing strategy is implemented into 3 (three) main strategies, which are Customer Focus, Operational Excellence, and Customer Voice.

Customer Focus is carried out by providing world-class services to customers through customer relationship management. Customer Relationship Management (CRM) management is conducted by the Company as a means of establishing sustainable relationship between the Company and its customers through data management and customer information so that the Company can provide the best services, which are capable of creating close business relationship between the Company and its customers. The objective to be achieved by implementing CRM is to improve customer satisfaction and customer retention in order to prevent customers moving to other company, which can directly increase the Company’s revenue.

Operational Excellence means carrying out the Company’s operations and services to achieve maximum customer satisfaction. Customer Satisfaction Survey is aimed to provide the Company’s performance evaluation in terms of customer satisfaction and dissatisfaction of various Divisions and Branches as input materials for better service performance improvement. The measured parameters are the Company’s customer satisfaction aspects on business process:1. Order & Contact is related to order mechanism/procedure,

initial service contact, and price received by customer from the Company.

2. Product Quality is related to product quality factors. Product quality parameters are possible to have high weight (most influential) compared to other parameters.

3. Communication, Problem Handling, Relationship are related to corporate communications, problems handling (if any), and relationships in the ongoing work process.

4. Payment is related to payment mechanism, billing, etc.

5. Corporate Image is related to the perception of customer satisfaction towards corporate image and certification recognition.

200

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) tahun 2018 adalah sebesar 85,31 (skala 100). Seluruh dimensi kepuasan di tahun 2018 dinilai SANGAT BAIK karena berada di interval skor 75,01-100,00. Parameter dengan indeks tertinggi adalah Corpotare Image yakni sebesar 87,32. Sedangkan parameter dengan indeks terendah adalah Order and Contract yakni sebesar 84,02.

indeks Kepuasan Pelanggan tahun 2018Customer Satisfaction Index in 2018

Skala 100 | In 100 Scale

IKM TotalTotal IKM

85,31

84,02

84,15

85,26

85,82

87,32

order & contract

quality of Product

Payment corporateProblem handling,

communication & relationship

Dibandingkan tahun 2017, Indeks kepuasan PT Surveyor Indonesia tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,23 poin (skala 100). Pelayanan yang diberikan dinilai “SANGAT BAIK” atau “SANGAT MEMUASKAN” oleh pelanggan.

Untuk Loyalitas Pelanggan, sebanyak 36,5% pelanggan mengaku sangat puas terhadap jasa layanan yang diberikan. Lebih dari separuh responden (58%) menyatakan cukup puas terhadap layanan Perusahaan. Kemudian ditemukan 5,1% pelanggan yang menyatakan kurang puas terhadap jasa layanan yang diberikan. Hanya 0,4% pelanggan yang merasa tidak puas dengan jasa layanan Perusahaan.

Kepuasan Pelanggan terhadap jasa layanan tahun 2018Customer Satisfaction to Services in 2018

0,4%

58,0% 36,5%

5,1%

cukup PuasRelatively Satisfied

tidak PuasNot Satisfied

Kurang PiuasLess Satisfied

sangat PuasVery Satisfied

The Customer Satisfaction Index (IKP) in 2018 was 85.31 (scale 100). All satisfaction dimensions in 2018 were considered VERY GOOD because they are in the interval score of 75.01-100.00. The parameter with the highest index is Corporate Image, which is 87.32. While the parameter with the lowest index is Order and Contract, which is 84.02.

Compared to 2017, the satisfaction index of PT Surveyor Indonesia in 2018 slightly increase by 1.23 points (scale of 100). The services provided were rated “VERY GOOD” or “VERY SATISFACTORY” by the customer.

For Customer Loyalty, 36.5% of customers claimed to be very satisfied with the services provided. More than half (58%) of the respondents were relatively satisfied with the Company’s services. However, 5.1% of customers stated they were less satisfied to the services provided. Only 0.5% of customers who were not satisfied with the Company’s services.

Aspek PemasaranMARKETING ASPECT

201


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Indeks loyalitas pelanggan pada tahun 2018 tercatat sebesar 21% (Skala 100). Indeks loyalitas—yang merupakan NPS (Net Promotor Score)–positif menunjukkan pelanggan “Promotor” atau bersedia merekomendasikan Perusahaan lebih tinggi dibanding dengan “Detractor” atau pelanggan yang menolak merekomendasikan.

Pada grafik juga terlihat bahwa terdapat 31,8% pelanggan yang termasuk dalam kategori promoters. Sehingga 31,8% pelanggan PT Surveyor Indonesia memiliki antusias loyal dan akan terus menggunakan jasa PT Surveyor Indonesia dan akan sangat merekomendasikan PT Surveyor Indonesia kepada rekan/kolega mereka.

indeks loyalitas Pelanggan tahun 2018Customer Loyalty Index in 2018

detrActors

10,6% 57,6% 31,8%

net Promotor score = 21,2%

0 1 2 3 4 5 7 96 8 10

PAssives Promoters

Suara Pelanggan atau Voice of Customer (VoC) adalah istilah dan tool yang memungkinkan Perusahaan untuk mendapat umpan balik pelanggan atas pengalaman yang dirasakan pelanggan saat menggunakan produk atau jasa Perusahaan. Saluran suara pelanggan yang saat ini dimiliki oleh Perusahaan terdiri dari:

1. EmailEmail adalah saluran penerimaan suara pelanggan dengan kapasitas penerimaan dan penyimpanan data yang besar. Hal ini memungkinkan pengarsipan keluhan, saran, dan pertanyaan pelanggan untuk dijadikan referensi dalam meningkatkan kinerja Perusahaan. Email memiliki ekspektasi kecepatan respon yang cukup lengang, sehingga memungkinkan pemberian respon atau solusi yang lebih terencana dan menyeluruh setelah terlebih dahulu mengirimkan konfirmasi penerimaan keluhan, saran, atau pertanyaan secara otomatis. Alamat email Perusahaan yang dapat diakses adalah [email protected].

2. Social Media ChannelingSocial Media Channeling adalah media untuk merespon suara pelanggan secara jelas dan singkat, sebelum meneruskan laporan tersebut untuk diambil alih dan ditangani kanal-kanal suara pelanggan lain yang memiliki kemampuan pengumpulan dan pengarsipan data. Platform Social Media Channeling terdiri dari Facebook dengan nama pengguna surveyor.id, Instagram dengan nama pengguna surveyor.id, dan Twitter dengan nama pengguna surveyor_id.

The Customer Loyalty Index in 2018 was recorded at 21% (scale 100). Loyalty index – which is the NPS (Net Promoter Score) – positively indicated “Promoter” customer or willingness to recommend the Company to be higher compared to “Detractor” or customer refusing to recommend.

The chart also shows that 31.8% of customers belonged to promoters category. Hence, 31.8% of customers of PT Surveyor Indonesia have loyal enthusiasm and will continue to use services of PT Surveyor Indonesia and will highly recommend PT Surveyor Indonesia to their partners/colleagues.

Voice of Customer (VoC) is a term and tool that enables the Company to get customer feedback on the experiences that customers feel when using the Company’s products or services. The customer voice channel currently owned by the Company consists of:

1. EmailEmail is a customer voice reception channel with large data reception and storage capacity. This allows archiving complaints, suggestions, and customer questions to be used as references in improving the Company’s performance. Email has a fairly low response speed expectation, allowing the delivery of a more planned and comprehensive response or solution after first sending confirmation of receipt of complaints, suggestions, or questions automatically. The Company’s email address that can be accessed is [email protected].

2. Social Media ChannelingSocial Media Channeling is a medium to respond to customer voice clearly and concisely, before forwarding the report to be taken over and handled by other customer voice channels that have the ability to collect and archive data. The Social Media Channeling platform consists of Facebook with user name of surveyor.id, Instagram with user name of surveyor.id, and Twitter with user name of surveyor_id.

202

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

3. Situs WebSitus web Perusahaan yang dapat diakses melalui tautan www.ptsi.co.id adalah sumber informasi eksternal utama melalui berita atau blog, dan laman Frequently Asked Questions (FAQ) yang dapat membantu menjawab isu umum. Lebih lanjut, fitur live chat dapat diimplementasikan untuk menjalankan peran online customer care dan merespon suara pelanggan secara real-time.

4. Saluran TeleponSaluran telepon Customer Care Perusahaan tersedia pada nomor +6221 526 5526.

5. Whatsapp Customer CareWhatsapp Customer Care adalah saluran penerimaan suara pelanggan melalui platform Whatsapp untuk menerima dan menjawab suara pelanggan serta menanggulangi isu yang dihadapi oleh pelanggan secara cepat dan tepat yang dapat diakses melalui nomor +62811 998 5526.

6. Pre Monitoring ComplaintPre Monitoring Complaint (Survei Layanan) dengan tautan bit.ly/ptsisurveilayanan adalah pengumpulan data midterm melalui pertanyaan mengenai layanan Perusahaan yang tengah berjalan dengan tujuan pengawasan mutu layanan sekaligus pencegahan masalah dan peringatan dini.

7. Form Keluhan Pelanggan OnlineForm keluhan Pelanggan adalah tools pengumpulan data terpusat untuk mengelola keluhan pelanggan dengan tujuan peningkatan kinerja layanan yang dapat diakses melalui tautan bit.ly/keluhanpelangganptsi.

8. Survei Kepuasan Pelanggan OnlineSurvei Kepuasan Pelanggan Online melalui tautan bit.ly/skpptsi adalah salah saatu tools dalam pengumpulan data evaluatif di akhir layanan PTSI dengan tujuan evaluasi kerja, dan identifikasi kemungkinan-kemungkinan peningkatan kinerja layanan.

strAteGic PArtnershiP

Strategic Partnership merupakan jalinan kerja sama dengan mitra bisnis strategis untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan berbentuk beberapa hal seperti di bawah ini:

1. Kerja Sama Operasi (KSO), adalah bentuk kerja sama usaha antara Perusahaan dengan badan usaha lain, dimana kedua pihak menanamkan modal yang dimilikinya dalam salah satu usaha, selanjutnya kedua pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya, keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya penyertaan (sharing).

2. Joint Venture, adalah kerjasama Perusahaan dengan badan usaha lain untuk membentuk entitas usaha baru. Entitas baru ini kemudian akan dikelola oleh manajemen baru dan diposisikan sebagai anak usaha dari Perusahaan.

3. WebsiteThe Company’s website, which can be accessed at www.ptsi.co.id, is the main external information source through news or blogs, and the Frequently Asked Questions (FAQ) page that can help answer common issues. Furthermore, the live chat feature can be implemented to perform roles of customer care online and to respond to customer voice in real time.

4. Telephone LineThe Company’s Customer Care telephone line is available at +6221 526 5526.

5. Whatsapp Customer CareWhatsapp Customer Care is a customer voice reception channel through the Whatsapp platform to receive and answer customer voice and overcome issues faced by customers quickly and precisely, which can be accessed via the number of +62811 998 5526.

6. Pre Monitoring ComplaintPre Monitoring Complaint (Service Survey) with the link bit.ly/ptsisurveilayanan is midterm data collection through questions about the Company’s services that are underway with the aim of monitoring service quality as well as preventing problems and early warning.

7. Online Customer Complaint FormThe Customer complaint form is a centralized data collection tool for managing customer complaints with the aim of improving service performance that can be accessed at bit.ly/keluhanpelangganptsi.

8. Online Customer Satisfaction SurveyThe Online Customer Satisfaction Survey at bit.ly/skpptsi is one of the tools in evaluative data collection at the end of PTSI services with the aim of work evaluation, and identification of possibilities for improving service performance.

strAteGic PArtnershiP

Strategic Partnership is establishing cooperation with strategic business partners to collaborate in achieving a common goal based on the agreed principles and roles. The Company may establish the following forms of cooperation:

1. Joint Operations (KSO), which is a form of business cooperation between the Company and other business entity, where both parties invest their capital in one business, then both parties together or alternately manage the management and its operational process, the profit is divided according to the participation amount (sharing).

2. Joint Venture, which is a form of business cooperation between the Company and other business entity in forming a new business entity. The new entity will then be managed by new management and positioned as a subsidiary of the Company.


203


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Selama kurun waktu bertahun-tahun Perusahaan telah berkolaborasi dengan Surveyor Global seperti SGS, BV, Intertek dalam membantu kegiatan-kegiatan inspeksi Perusahaan di luar negeri. Perusahaan juga telah melakukan aliansi strategis dengan lembaga/badan usaha di dalam dan luar negeri.

Aliansi strategis PerusahaanCompany’s Strategic Alliances

mitra strategisStrategic Partner bidang

SectornamaName status

SGS Swasta AsingForeign Private

Quality assurance and laboratory

Intertek Swasta AsingForeign Private

Testing and Inspection

Bureau Veritas (BV) Swasta AsingForeign Private

Quality Assurance

The Welding Institute (TWI)

Swasta AsingForeign Private

Risk Based Inspeciton (RBI) and Corrosion Risk Assessment (CRA), Front End Engineering Design Studies and Design Reviews

COTECNA Swasta AsingForeign Private

Cargo Survey

CCIC Swasta AsingForeign Private

Cargo Survey

EDS Russia Swasta AsingForeign Private

Piping System Diagnostic Method Based on Magnetic Survey

Phoenix Swasta AsingForeign Private

Field and Offshore QC and Techincal Supervisors

Systra Swasta AsingForeign Private

International engineering and consulting in rail and public transport

Vinacontrol Swasta AsingForeign Private

Testing and Inspection

Prasarana Swasta AsingForeign Private

Asset-owners and operators of several public transport providers in Malaysia

OMIC Swasta AsingForeign Private

Merchandise Inspection

LG Swasta AsingForeign Private

QnQ Coal

Grimshaw Swasta AsingForeign Private

Design practice engaged in architecture, master planning and industrial design

TUV Nord Swasta AsingForeign Private

Inspection, testing, certification and training

ARUP Swasta AsingForeign Private

Designers, planners, engineers, consultants and technical

Siemens Swasta AsingForeign Private

QnQ Coal

BPPT Lembaga PemerintahGovernment Institution

Kerjasama pelaksanaan kegiatan seismik laut / offshoreCooperation in marine/offshore seismic activities

Institut Teknologi Bandung (ITB)

Perguruan TinggiHigher Institution

Layanan pendidikan, penelitian, pengkajian dan dukungan teknisEducation, research, assessment, and technical support services

Universitas Indonesia (UI)


Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakatEducation, research and community service

Universitas Gadjah Mada (UGM)


Kerjasama pelaksanaan studi pemetaan lingkunganCooperation in environmental mapping studies

Insittut Pertanian Bogor (IPB)


Kerjasama pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan dan pemantauan lingkunganCooperation in environmental management and monitoring activities

Over the years, the Company has collaborated with Global Surveyors such as SGS, BV, and Intertek in assisting its inspection activities abroad. The Company has also established strategic alliances with institutions/business entities inside and outside the country.

204

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

market share

Testing, Inspection, & Certification (TIC) industry is growing in line with the increasing need for quality, security, and reliability of companies to meet the increasing global demands on the quality of products, processes, and assets to maximize company revenues and minimize risks that may impact companies.

Based on GDP approach, it was estimated that TIC market value in 2017 was USD295.2 million with an average growth of 5.8% per year.

Aliansi strategis PerusahaanCompany’s Strategic Alliances

mitra strategisStrategic Partner bidang

SectornamaName status

Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)


Kerjasama pelaksanaan kegiatan di bidang survey penelitian dan pengujian bidang perkapalanCooperation in survey research and testing activities in the shipping sector

Universitas Hasanuddin (UNHAS)


Kerjasama pelaksanaan di bidang survey, penelitian & pengujian bidang perkapalanCooperation in survey, research & testing in the shipping sector

Pangsa Pasar

Industri Testing, Inspection & Certification (TIC) bekembang sejalan dengan peningkatan kebutuhan akan kualitas, keamanan, dan keandalan perusahaan untuk memenuhi tuntutan global yang terus meningkat terhadap kualitas produk, proses dan asset perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan serta meminimalkan risiko yang dapat berdampak pada Perusahaan.

Berdasarkan pendekatan GDP, diperkirakan nilai pasar TIC di tahun 2017 adalah USD295,2 juta dengan average growth sebesar 5,8% per tahun.

Pasar tic di indonesiaTIC Market in Indonesia

5,15,3 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

800

700

600

500

400

300

200

100

0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

513,1

542,3 572,1 602,8634,2 666,5

699,4 732,7

US

D J

uta

GD

P %

2018-2014cAGr

5,1%

Sumber: KPMGMarket Share PT Surveyor Indonesia

others

tuv sud

bumn jasa surveiSOE’s Survey Services

intertek Group Plc

dnv Gl Group

bureau veritias sA

sGs Group

6,9%

12,5%

2,6%

38,6%

2,0%

13,0%23,4%

Sumber: Kajian Bersama Pembentukan Holding BUMN Jasa Survey, KPMG (2017)Source: Joint Review on Establishment of SOE Holding for Survey Services, KPMG (2017)


205


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Dari nilai pasar tersebut, diperkirakan Industri Manufaktur mempunyai share yang tertinggi di pasar TIC yaitu sebesar 21%. Berikut adalah business share pasar TIC berdasarkan jenis industri.

share Perusahaan sektor industriCompany’s Shares by Industry Sector

sektor Sector market size (usd)

Oil & Gas Upstream 94,007,937

Refinery 892,857

Downstream 17,862,934

Coal & Mining Coal 66,467,181

Mineral Upstream 12,995,392

Mineral Smelter 6,746,032

Agriculture and Food 21,405,194

Healthcare 41,488,095

Power Utilities 29,448,052

Transportation and logistics 41,492,278

Class and Stat 28,571,429

Building & Infrastructure 29,285,714

ICT and Telecom 714,286

Industrial Manufacturing Industrial Manufacturing & consumer product

130,964,286

Retail Retail 5,267,710

E-commerce 15,151,182

Government & Institutions 17,857,142

Financial Services 12,857,143

Other (Include Education, Hotel, System compliance) 24,422,252

totAl mArKet siZe jAsA tic 2017 597,897,096

Sumber: Survei canvassco KPMG– data diolahSource: KPMG canvassco survey– processed data

From such market value, it was estimated that the Manufacturing industry has the highest share in TIC market, which reached 21%. Below is the business share of TIC market based on types of industry.

206

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

TINJAUAN KEUANGAN LAINNyAOTHER FINANCIAL REVIEW

KebijAKAn dividen dAn PembAGiAnnYA

dasar Kebijakan Pembagian dividen

Dividen merupakan hasil usaha dari Perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Besarnya pembagian Dividen memperhitungkan kemampuan Perusahaan, dan proyeksi usaha 1 (satu) tahun ke depan. Kebijakan terkait keputusan atas besaran Dividen yang dibagikan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemegang Saham yang tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dividen yang Dibagikan di Tahun 2018, dan Riwayat Pembagian Dividen

Pembagian Dividen tahun dividen 2017 yang dibagikan di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk (Rp)Net Profit Attributable to Owners of Parent Entity (IDR)

109.294

Laba yang Dibagikan (Rp)Dividend Distributed (IDR)

109.294

Dividen (Rp)Dividend (IDR)

13.115

Dividen Kas per Saham (Rp)Cash Dividend per Share (IDR)

524.610

PKBL (Rp)PKBL (IDR)

-

Cadangan Modal (Rp)Capital Reserve (IDR)

96.179


12,00%


7 Mei 20187 May 2018


4 Juni 20184 June 2018

Riwayat pembagian dan pembayaran Dividen 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut,

uraianDescription

tahun Pembagian dividenYear of Dividend Distribution

2018(untuk tahun dividen 2017)(For Dividend

year 2017)


year 2016)


year 2015)


year 2014)


year 2013)

Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk (Rp)Net Profit Attributable to Owners of Parent Entity (IDR)

109.291 89.272 91.726 109.586 104.281

Laba yang Dibagikan (Rp)Dividend Distributed (IDR)

109.294 89.272 91.726 109.586 49.065

Dividen (Rp)Dividend (IDR)

13.115 9.398 15.000 10.573 7.360

Dividen Kas per Saham (Rp)Cash Dividend per Share (IDR)

524.610 375.940 600.000 422.932 294.390

PKBL (Rp)PKBL (IDR)

- - - - -

dividend PolicY And its distribution

basis of dividend Payment Policy

Dividends are the results of the Company’s operations distributed to shareholders. The amount of dividend distribution shall be based on the Company’s capability, and business projection of the next 1 (one) year. Policy related to the decision on the amount of Dividends to be distributed shall entirely be the authority of Shareholders as stated in the General Meeting of Shareholders.

Distribution of Dividends in 2018 and Its Payment History are as follows:

Distribution of 2017 Dividend, which was paid in 2018 is as follows:

Distribution of 2017 Dividend, which was paid in 2018 is as follows:

Tinjauan Keuangan LainnyaOTHER FINANCIAL REVIEW

207


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

uraianDescription

tahun Pembagian dividenYear of Dividend Distribution


year 2017)


year 2016)


year 2015)


year 2014)


year 2013)

Cadangan Modal (Rp)Capital Reserve (IDR)

96.179 78.874 76.726 99.012 41.705


12,00% 10,53% 16,35% 9,65% 15,00%


7 Mei 20187 May 2018

12 Mei 201712 May 2017

29 April 201629 April 2016

12 Mei 201512 May 2015

14 Mei 201414 May 2014


4 Juni 20184 June 2018

7 Juni 20177 June 2017

1 Juni 20161 June 2016

8 Juni 20158 June 2015

13 Juni 201413 June 2014

PerPAjAKAn: Kontribusi terhAdAP neGArA

Selain dividen yang dibayarkan kepada Negara Republik Indonesia, Perusahaan juga berkontribusi terhadap negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan. Jumlah pajak yang dibayarkan di tahun 2018 sebesar Rp189 miliar, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

2018(rp-juta)

(IDR-million)

2017(Rp-juta)

(IDR-million)


selisih(rp-juta)


(%)

PPh (Pajak Penghasilan Badan) / Corporate Income TaxCorporate Income Tax (PPh)

25.105 21.572 3.533 16,38% ↑

PPh Perorangan (Pajak Penghasilan Perorangan) / Personal Income TaxPersonal Income Tax (Individual PPh)

29.065 24.584 4.481 18,23% ↑

PPn / Value Added TaxPPN/Value Added Tax

126.134 82.996 43.137 51,97% ↑

BPHTB - - - - -

Pajak/retribusi lainnya / Other Taxes/RetributionsOther Taxes/Retributions

7.772 5.709 2.063 36,14% ↑

PBBLand & Building Tax

828 761 67 8,77% ↑

jumlahtotal

188.903 135.622 53.281 39,29% ↑

i n f o r m A s i t e n tA n G P r o G r A m KePemiliKAn sAhAm oleh KArYAWAn dAn/AtAu mAnAjemen (esoP/msoP)

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan tidak menerbitkan kepemilikan saham oleh publik, maupun Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan (MSOP/ESOP). Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, dan harga exercise saham.

tAX: contribution to the stAte

In addition to the Dividends paid to the Republic of Indonesia, the Company also contributes to the state through the fulfillment of taxation obligations. The amount of tax paid in 2018 was IDR189 billion, as seen in the table below:

informAtion on emPloYees And/or mAnAGement shAre oWnershiP ProGrAm (esoP/msoP)

Until the end of 2018, the Company did not issue any share ownership for public, or Employee and/or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP). Therefore, information on the number of ESOP/MSOP shares and its realization, time period of ESOP/MSOP program, requirement of ESOP/MSOP participants, and exercise price of ESOP/MSOP program, are not available.

208

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

i n f o r m A s i t e n tA n G r e A l i s A s i PenGGunAAn dAnA hAsil PenAWArAn umum

Sampai dengan 31 Desember 2018, Perusahaan tidak melakukan Initial Public Offering (IPO) maupun penawaran efek dalam bentuk apapun, sehingga informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tidak dapat disajikan dalam laporan tahunan ini.

informAsi trAnsAKsi mAteriAl YAnG menGAndunG benturAn KePentinGAn dAn/AtAu trAnsAKsi denGAn PihAK AfiliAsi/PihAK berelAsi

Perusahaan telah mengungkapkan seluruh sifat dan transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi sebagai bagian dari Kebijakan Akuntansi Penting terkait Hubungan Afiliasi (Pihak Berelasi), yang dapat dilihat pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan tahun 2018.

definisi Pihak berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 tentang “Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi”. Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi

dengan Perusahaan jika orang tersebut:a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama

atas Perusahaan;b. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atauc. Personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas

induk Perusahaan.2. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi

salah satu hal berikut:a. Entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok

usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak anak saling berelasi dengan entitas lain);

b. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan;

f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang didefinisikan dalam huruf (a); atau

informAtion on reAliZAtion of use of Public offerinG Proceeds

As of 31 December 2018, the Company did not carry out Initial Public Offering (IPO) or securities in any forms, therefore, information regarding realization of the use of proceeds from public offerings cannot be presented in this annual report.

informAtion on mAteriAl trAnsAction contAininG conflict of interest And/or trAnsAction With relAted PArties

The Company has disclosed all natures and transactions with Related Parties as part of the Essential Accounting Policy related to Affiliated Parties (Related Parties), which can be seen in the Company’s 2018 Consolidated Financial Statements.

definition of related Parties

In its business activities, the Company enters into transactions with related parties in accordance with Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 on “Disclosure of Related Parties”. A party is deemed to be related to the Company if:

1. The person or immediate family member has a relationship with the Company if such person:a. Has control or joint control of the Company;

b. Has significant influence over the Company; orc. Key management personnel of the Company or

parent company.2. An entity is related to the Company if it meets one of the

following criteria:a. The Entity and the Company are members of the same

business group (meaning parent entity, subsidiary entity, and subsidiary entity are related to other entities);

b. An entity is an association entity or joint venture of other entity (or an association entity or joint venture which is a member of a business group, of which the other entity is a member);

c. Both entities are joint ventures of the same third party;

d. An entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate entity of the third entity;

e. Such entity is a post-employment benefit plan of one of the companies or entities associated with the Company. If the Company is the entity that implements such program, it means the sponsor entity is also related to the Company;

f. Entities that are controlled or jointly controlled by a person defined in the letter (a); or


209


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

g. Orang yang didefinisikan dalam angka (1) di atas memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk atas entitas);

Transaksi Perusahaan dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dilakukan dalam kegiatan usaha normal tidak diungkapkan sebagai transaksi dengan Pihak-pihak yang Berelasi. Dengan demikian, Pihak-pihak Berelasi dari Perusahaan adalah sebagai berikut:1. Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik

Indonesia adalah pemegang saham utama/pengendali dari Perusahaan; dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi entitas induk akhir dari Perseroan. Dengan demikian, seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan menjadi Pihak Berelasi bagi Perusahaan. Namun demikian, transaksi Perusahaan dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dilakukan dalam kegiatan usaha normal tidak diungkapkan sebagai transaksi dengan Pihak-pihak yang Berelasi.

2. Pemegang saham lainnya, dan entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang saham lainnya.

3. D e w a n K o m i s a r i s d a n D i r e k s i m e r u p a k a n manajemen kunci.

4. Karyawan Perusahaan.

nama Pihak bertransaksi dan sifat hubungan Afiliasi

Tabel di bawah ini mengungkapkan Pihak-pihak yang Berelasi dan sifat hubungan serta sifat transaksi untuk periode tahun buku 2018.

Pengungkapan Pihak berelasiDisclosure of Related Parties

Pihak yang berelasiRelated Parties

sifat hubunganNature of Relationship

sifat transaksiNature of Transaction

Kopsurindo Koperasi karyawan PerusahaanCo-operative of the Company’s employees

Penyewaan kendaraan, jasa pemeliharaan dan kebersihan. Penyedia tenega kerja kontrakCar rental, maintenance, and cleaning services. Outsource employee provider.

survindo GruP

PT Survindo Dwi Putra Entitas anak dari KopsurindoA subsidiary of Kopsurindo

Subkontrak atas proyek-proyek jasakonsultasi, inspeksi dan surveySubcontract of Consultation, inspection, and survey projects services

PT Survindo Tri Putra Entitas anak dari KopsurindoA subsidiary of Kopsurindo


PT Survindo Putra Pratama Entitas anak dari KopsurindoA subsidiary of Kopsurindo


PT Knight Frank Indonesia Entitas anak dari KopsurindoA subsidiary of Kopsurindo


Societe Generale de Surveillance.SA. (SGS)

Pemegang SahamShareholders

Kerjasama Pre-Shipment Inspection (PSI)Pre-Shipment Inspection (PSI) Cooperation

g. A person defined in number (1) above has significant influence over the entity or the entity’s personnel key management (or parent entity over the Entity);

The Company’s transactions with State-Owned Enterprises/Regional-Owned Enterprises conducted in the ordinary course of business are not disclosed as transactions with Affiliated Parties. Accordingly, the Related Parties of the Company are as follows:1. The Republic of Indonesia through the Government of the

Republic of Indonesia is the major/controlling shareholder of the Company, where the Government of the Republic of Indonesia becomes the ultimate parent of the Company. Accordingly, all entities owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and entities in which the Government of the Republic of Indonesia has significant influence become Related Parties to the Company. Nevertheless, the Company’s transactions with State-Owned Enterprises/Regional-Owned Enterprises conducted in the ordinary course of business are not disclosed as transactions with Related Parties.

2. Other shareholders, and entities owned and controlled by other shareholders.

3. Board of Commissioners and Board of Directors are key management.

4. Company’s Employees.

name of Party having transaction and nature of Affiliation relationship

The table below discloses the Related Parties and the nature of the relationship and transactions for the period of 2018 fiscal year.

210

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Untuk transaksi Perusahaan dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dilakukan dalam kegiatan usaha normal tidak diungkapkan sebagai transaksi dengan Pihak-pihak yang Berelasi.

Penjelasan mengenai Kewajaran transaksi

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan dengan Pihak-pihak Berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar PSAK 7 (revisi 2014) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

Alasan dilakukannya transaksi

Seperti halnya transaksi dengan pihak ketiga, transaksi Perusahaan dengan Pihak Berelasi dilakukan sejalan dengan kebutuhan pengembangan operasional dan bisnis Perusahaan.

realisasi nilai saldo dan transaksi Pihak berelasi tahun 2018

realisasi transaksi pada Periode tahun buku 2018 dan 2017Realization of Transaction for 2018 and 2017 Fiscal Years

transaksi Pihak berelasi dalam AsetTransactions with Related Parties in Assets

2018 2017Persentase dari jumlah Aset

Percentage from the Total Assets

2018 2017

rp-jutaIDR-million

rp-jutaIDR-million % %

Piutang UsahaAccount Receivables

10.330 6.821 0,66% 0,51%

Piutang Lain-lain LancarOther Current Receivables

9.726 4.518 0,62% 0,34%

Piutang Lain-lain Tidak LancarOther Non-Current Receivables

3.005 3.005 0,19% 0,22%

Total Aset dari Pihak-pihak BerelasiTotal Assets from Related Parties

23.060 14.344 1,46% 1,06%

Total AsetTotal Assets

1.575.989 1.347.096

transaksi Pihak berelasi dalam liabilitasTransactions with Related Parties in Liabilities

2018 2017Persentase dari jumlah liabilitasPercentage from the Total Liabilities

2018 2017

rp-jutaIDR-million

rp-jutaIDR-million % %

Utang UsahaAccount Payables

878 2.571 0,20% 0,80%

Total Liabilitas dari Pihak-pihak BerelasiTotal Liabilities from Related Parties

878 2.571 0,20% 0,80%

Total LiabilitasTotal Liabilities

431.785 321.684

The Company’s transactions with State-Owned Enterprises/Regional-Owned Enterprises conducted in the ordinary course of business are not disclosed as transactions with Related Parties.

explanation of transaction fairness

The fairness of all transactions conducted by the Company with Related Parties has been disclosed in the financial statements, and is in conformity with SFAS 7 (revision 2014) on “Disclosure of Related Parties”. All transactions with related parties are conducted at normal prices, terms and conditions as those conducted with third parties and have been disclosed in the financial statements.

reasons for conducting transaction

Similar to transactions with third parties, the Company’s transactions with Related Parties are conducted in line with the Company’s operational and business development needs.

realization of balance and transaction value of related Parties in 2018


211


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Kebijakan Perusahaan terkait mekanisme review atas transaksi

Mekanisme review Perusahaan atas transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi dilakukan melalui proses audit khususnya audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik dan dipublikasikan, dimana mekanisme ini tertuang dalam PSAK 7 (revisi 2014) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan terkait

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 (revisi 2014) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” dalam laporan keuangan Perusahaan tahun 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra.

i n f o r m A s i K e u A n G A n Y A n G menGAndunG KejAdiAn YAnG bersifAt luAr biAsA dAn jArAnG terjAdi

Perusahaan tidak mendapatkan adanya informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi di sepanjang tahun 2018.

PerubAhAn PerAturAn PerundAnG-u n d A n G A n YA n G b e r P e n G A r u h siGnifiKAn terhAdAP PerusAhAAn

Tidak terdapat perubahan peraturan dan perundang-undangan di tahun 2018 yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja operasional dan keuangan Perusahaan.

PerubAhAn KebijAKAn AKuntAnsi dAn dAmPAKnYA terhAdAP PerusAhAAn

Di tahun 2018, Perusahaan telah menerapkan standar dan interpretasi baru dan revisi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018.

company Policy related to review mechanism for transaction

The Company’s review mechanism for transactions with Related Parties is conducted through an audit process, in particular audits conducted by the public accountants that are published, in which the mechanism is set out in SFAS 7 (revision 2014) on “Related Party Disclosures”.

compliance with related regulations and Provisions

The compliance with related regulations and provisions, which are the Financial Accounting Standards (FAS) in Indonesia is conducted through the disclosure of SFAS 7 (revision 2014) on “Related Party Disclosures” in the Company’s 2018 financial statements that have been audited by Public Accountant Rama Wendra.

finAnciAl informAtion contAininG eXtrAordinArY or rAre events

The Company found no financial information containing extraordinary and rare events that occurred throughout 2018.

Amendment to lAWs And reGulAtions With siGnificAnt imPActs on the comPAnY

There were no amendments to laws and regulations in 2018 that significantly affected the Company’s operational and financial performance.

Amendments to AccountinG Policies And their imPAct on the comPAnY

In 2018, the Company implemented new standards, revised standards, and new interpretation issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to its operations and effective for the accounting period beginning on 1 January 2018.

212

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Perubahan Kebijakan AkuntansiAmendment to Accounting Principles

PenjelasanExplanation

dampaknya terhadap Perusahaan

Impact on the Company

Amandemen PSAK 2, “Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan”, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.Amendment to SFAS 2, “Cash Flow Statement on Disclosure Initiatives”, effective 1 January 2018 in which early implementation is permitted.

Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.This amendment requires the entity to provide disclosure that will enable users of the financial statements to evaluate changes in liabilities that incur from financing activities, including changes incurring from changes of cash and non-cash flow.

Perubahan PSAK tersebut, tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.The amendment to the SFAS did not cause significant changes to the financial reporting and disclosures in the consolidated financial statements.

Amandemen PSAK 13 – Properti Investasi: Pengalihan Properti Investasi, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.Amendment to SFAS 13, “Investment Property”: Transfer of Investment Property, effective 1 January 2018 in which early implementation is permitted.

Amandemen ini mencerminkan prinsip bahwa perubahan penggunaan aset mencakup penilaian atas apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi.This amendment reflects the principle that changes in the use of assets include an assessment of whether the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property.

PSAK 15 (Penyesuaian 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.SFAS 15 (Adjustment 2017): Investment in Associates and Joint Ventures, effective 1 January 2018, in which early implementation is permitted.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pada saat pengakuan awal entitas dapat memilih untuk mengukur investasinya pada nilai wajar atas dasar investasi-per-investasi.This adjustment clarifies that at initial recognition, the entity may choose to measure its investment at fair value on the basis of investment-per-investment.

Amandemen PSAK 46, “Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi”, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.Amendment to SFAS 46 “Income Tax on Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses”, effective 1 January 2018, in which early implementation is permitted.

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.This amendment clarifies that to determine whether taxable profits will be available, so that temporary differences that are deductible can be utilized; estimates in the likely possibility of future taxable profits can include the recovery of some of the entity’s assets in excess of the carrying amount.

PSAK 67 (Penyesuaian 2017): Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.SFAS 67 (Adjustment 2017): Disclosure of Interest in Other Entities, effective 1 January 2018, in which early implementation is permitted.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa persyaratan pengungkapan dalam PSAK 67, selain yang dideskripsikan dalam paragraf PP10-PP16 juga diterapkan pada setiap kepentingan dalam entitas yang diklasifikasikan sesuai PSAK 58.This adjustment clarifies that the disclosure requirements in SFAS 67, other than those described in paragraph PP10-PP16, are also applied to every interest in an entity that is classified in accordance with SFAS 58.

213


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

tinGKAt KesehAtAn PerusAhAAn

Dalam mengukur kelangsungan usaha, Perusahaan menggunakan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Kebijakan Kementerian BUMN ini memberikan perangkat dan metode untuk mengukur tingkat kesehatan Perusahaan yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Melalui pengukuran dan penilaian tingkat kesehatan tersebut, manajemen mendapatkan rekomendasi tentang hal-hal potensial yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan pada tahun buku yang diukur.

Laporan Kinerja Perusahaan tahun buku 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra. Audit tersebut meliputi evaluasi kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta perbandingan antara realisasi tahun 2018 dan target anggaran yang tertuang dalam RKAP 2018. Dalam Laporan Kinerja Perusahan, data keuangan telah termasuk nilai penyertaan dan/atau pendapatan (kerugian) dari penyertaan di entitas anak yang diperhitungkan atas dasar metode ekuitas yang telah diaudit, dan penyertaan di Kerja Sama Operasi (KSO) dengan memperhitungkan bagian laba KSO berdasarkan persentase investasi atas dasar metode ekuitas.

Hasil evaluasi atas tingkat kesehatan Perusahaan menunjukkan kinerja dalam tahun 2018 tergolong dalam kondisi “SEHAT” kategori “AA” dengan skor “90,50”. Skor ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yang mencatat pencapaian “87,50”. Berikut disampaikan tabel Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun buku 2018.

tingkat Kesehatan Perusahaan(berdasarkan surat Keputusan menteri bumn no. KeP-100/mbu/2002)


uraianDescription

bobotWeight

hasilResults

skorScore

AsPeK KeuAnGAnfinAnciAl AsPect

1. Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) (%)1. Return to Shareholders (ROE) (%)

20,00 13,51% 18,00

2. Imbalan Investasi (ROI) (%)2. Return on Investment (ROI) (%)

15,00 14,44% 12,00

3. Cash Ratio (%) 5,00 127,25% 5,00

4. Current Ratio (%) 5,00 266,87% 5,00

5. Collection Periods (hari/days) 5,00 75 4,50

6. Perputaran Persediaan (hari)Inventory Turnover (days)

5,00 0,11 5,00

7. Perputaran Jumlah Aktiva (TATO) (%)7. Total Assets Turnover (TATO) (%)

5,00 91,22% 4,00

8. Rasio Modal Sendiri terhadap Jumlah Aktiva (%)8. Ratio of Owners’ Equity to Total Assets (%)

10,00 63,88% 8,00

INfORMASI KELANGSUNGAN USAhAInformation on Business Continuity

comPAnY’s sound level

In measuring business continuity, the Company uses the Decree of Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002 dated 4 June 2002 on SOE Sound Level Assessment. The Ministry of SOE’s policy provides tools and methods to measure the Company’s sound level which includes financial aspect, operational aspect, and administrative aspect. Through the measurement and assessment of such sound level, the Management receives recommendations on potential matters that can affect the Company’s business sustainability in the measured fiscal year.

The Company’s Performance Reports of 2018 fiscal year have been audited by Public Accountant Office Rama Wendra. The audit includes performance evaluations, Company Work Plan and Budget (RKAP), and comparison between 2018 realization and budget targets contained in the 2018 RKAP. In the Company’s Performance Report, financial data includes the investment value and/or revenue (loss) from investments. in subsidiaries that are calculated on the basis of audited equity method, and participation in Joint Operation (KSO) by calculating KSO profit portion based on the investment percentage on the equity method.

The evaluation results of the Company’s sound level show that the performance in 2018 is classified as “HEALTHY” in category “AA” with a score of “90.50”. This score increased compared to that of 2017, which recorded an achievement of “87.50”. The following is presented in the Company’s Sound Level table for 2018 fiscal year.

214

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

tingkat Kesehatan Perusahaan(berdasarkan surat Keputusan menteri bumn no. KeP-100/mbu/2002)


uraianDescription

bobotWeight

hasilResults

skorScore

jumlahtotal

70,00 61,50

AsPeK oPerAsionAloPerAtionAl AsPect

1. Penelitian dan Pengembangan1. Research and Development

7,00 100% 7,00

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)2. Improvement of Human Resources (HR) Quality

8,00 100% 8,00

jumlahtotal

15,00 15,00

AsPeK AdministrAsiAdministrAtion AsPect

1. Laporan Perhitungan Tahunan1. Annual Calculation Report

3,00 Tidak terlambatOn Time

3,00

2. Rancangan RKAP2. RKAP Draft


3,00

3. Laporan Periodik3. Periodic Report


3,00

4. Kinerja PKBL4. PKBL Performance

- Efektifitas Penyaluran Dana- Effectiveness of Fund Distribution

3,00 91,92% 3,00

- Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Pinjaman- Collectability Level of Loan Distribution

3,00 60,50% 2,00

jumlahtotal

15,00 14,00

jumlah KeseluruhanGrand total

100,00 90,50

Kategoricategory

“AA”

tingkat Kesehatansound level

“sehat”“healthy”

Kriteria tingkat KesehatanSound Level Criteria

no tingkat KesehatanSound Level

Kategori Category

total skor (ts)Total Score (TS)

1 SehatHealthy

AAAAAA

TS > 9580 < TS <= 9565 < TS <= 80

2 Kurang SehatLess Healthy

BBBBBB

50 < TS <= 6540 < TS <= 5030 < TS <= 40

3 Tidak SehatNot Healthy

CCCCCC

20 < TS <= 3010 < TS <= 20

TS <= 10

Informasi kelangsungan usahaInformation on Business Continuity

215


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Kriteria Penilaian Kinerja unggul (KPKu) bumn

Selain perangkat di atas, Perusahaan juga menerapkan assessment terhadap proses dan hasil yang dilakukan, dengan metode berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan Key Performance Indicators (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN. Kementerian BUMN telah menetapkan bahwa KPKU wajib dilaksanakan oleh seluruh BUMN sebagai salah satu alat pengukuran keberlangsungan BUMN.

KPKU merupakan landasan dan referensi dalam pengelolaan BUMN menuju pencapaian kinerja unggul. KPKU juga dapat dijadikan sebagai alat untuk pelaksanaan self-assessment BUMN dan pemberian umpan balik kepada masing-masing BUMN. Selain itu, KPKU memiliki 3 (tiga) peran penting dalam memperkuat daya saing BUMN:1. Membantu memperbaiki kapabilitas dan kinerja BUMN,

baik finansial maupun non finansial 2. Memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi mengenai

praktik-praktik terbaik 3. Berfungsi sebagai alat kerja untuk memahami dan

mengelola kinerja dan untuk memandu perencanaan serta pembelajaran organisasi

KPKU didesain untuk menyediakan pendekatan (metode/sistem) terpadu dalam pengelolaan kinerja BUMN yang ditujukan untuk menghasilkan hal-hal sebagai berikut: 1. Penyampaian nilai yang selalu meningkat kepada pelanggan

dan kepada pemangku kepentingan lainnya sehingga berdampak pada keberlangsungan perusahaan (company sustainability).

2. Peningkatan efektifitas dan Individu.

Penilaian telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra. Audit tersebut meliputi 5 (lima) aspek penilaian, yaitu:1. Kepemimpinan, tata kelola dan tanggung jawab

kemasyarakatan2. Fokus pelanggan3. Fokus tenaga kerja4. Efektivitas produk dan proses5. Keuangan dan pasar

Berdasarkan arahan dari Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Negara Republik Indonesia, assessment KPKU tidak dilakukan untuk tahun buku 2018.

Hasil penilaian di tahun 2017 mencatat skor 102,81, atau 2,81 poin di atas target yang sebesar 100. Berikut disampaikan rincian hasil penilaian.

excellent Performance Appraisal criteria (KPKu) of soe

In addition to the above tools, the Company also conducts assessment of the process and results carried out, using a method based on the Letter of Secretary of Ministry of SOE No. S-08/S.MBU/2013 dated 16 January 2013 on Submission of Key Performance Indicators (KPI) Determination Guidelines and Excellence Performance Appraisal Criteria (KPKU) of SOE. The Ministry of SOE has determined that KPKU must be implemented by all SOEs as one of the tools to measure SOE’s sustainability.

KPKU is a foundation and reference in the management of SOEs to achieve superior performance. KPKU can also be used as a tool to implement SOE’s self-assessment and to provide feedback to each SOE. In addition, KPKU has 3 (three) important roles in strengthening SOE’s competitiveness:

1. Help improve SOE’s capabilities and performance, both financial and non-financial

2. Facilitate communication and share information on best practices

3. Serve as a work tool to understand and manage performance and to guide organizational planning and learning

KPKU is designed to provide an integrated approach (method/system) in managing SOE performance aimed at producing the following matters:1. Submission of values that are always increasing to customers

and other stakeholders in order to have an impact on the Company’s sustainability.

2. Increased effectiveness and individuals.

The assessment was audited by Public Accountant Firm Rama Wendra. The audit covers 5 (five) assessment aspects as follows:1. Leadership, governance, and social responsibility

2. Focus on customers3. Employee focus4. Products and processes effectiveness5. Finance and market

Based on the directives of Ministry of SOE as the proxy of shareholder, Republic of Indonesia, KPKU assessment was not conducted for the 2018 fiscal year.

The assessment results in 2017 recorded a score of 102.81, or 2.81 points above the target of 100. Below are the details of the assessment results.

216

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

hasil KPi berdasarkan KPKu(merujuk pada surat sekretaris Kementerian bumn no. s-08/s.mbu/2013)

KPI Results Based on KPKU(Referring to Letter of Secretary of of Ministry of SOE No. S-08/S.MBU/2013)

no PersPeKtifPerspective KPi rinciAn

detailsbobotWeight

PencAPAiAnAchievement

bAtAs mAKs/minMax./Min.

Limit

sKorScore

1 KEUANGAN DAN PASARFinance and Market

Pertumbuhan PendapatanRevenue Growth

1.024.311 X 100% 6 20,7% 23,3 5,33

848.6142 KEUANGAN DAN

PASARFinance and Market

BOPO 750.307 X 100% 6 73,2% 73,6 6,031.024.311

3 Hari PiutangReceivable Days

238.591 X 365 6 85 90 6,351.024.311

4 Market Share 1.024 X 100% 6 10% 9 6,6710.200

sub total 24,381 FOKUS PELANGGAN

Customer FocusIndex Kepuasan PelangganCustomer Satisfaction Index

84,08 X 100% 8 84% 80 8,40100

2 Inovasi Innovation

3 7 3 2 7,35

3 Customer Retention RateCustomer Retention Rate

213 X 100% 7 65% 60 7,35330

sub total 23,101 EFEKTIVITAS PRODUK

DAN PROSESProduct and Process Effectiveness

Increasing R&D Product

14-11 X 100% 7 27% 25 7,3511

2 Realisasi Belanja ModalRealization of Capital Spending

94,8 6 94,85% 100 5,69

3 Sinergi BUMNSOE Synergy

7 X 100% 7 100% 100 7,007

sub total 20,041 FOKUS TENAGA

KERJAEmployee Focus

Indeks Kepuasan PelangganEmployee Satisfaction Index

3,85 X 100% 6 77% 70 6,3010

2 Peningkatan Bidang Pelatihan dan SDMImprovement of Training and HR

342 5 342 300 5,25

3 Produktivitas Tenaga KerjaEmployee Productivity

109.965 X 100% 6 55,4 54,1 6,141.982

sub total 17,691 KEPEMIMPINAN,

TATA KELOLA DAN TANGGUNGJAWAB KEMASYARAKATANFOKUS PELANGGANLeadership, Governance, and Social Responsibility, Customer Focus

Skor GCGGCG Score

82.80 4 82.80 80 4,14

2 Skor KPKUKPKU Score

556 4 556 490 4,20

3 Efektivitas Penyaluran PKBLEffectiveness of PKBL Distribution

14.705 5 89% 80 5,25

4 Penyampaian Laporan ElektorikalSubmission of Electronic Report

5 X 100% 4 100% 100 4,005

sub total 17,59total 102,81

217


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

PETA JALAN USAhA: RENcANA JANGKA PANJANGBUSINESS ROAD MAP: LONG-TERM PLAN

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) merupakan bentuk perencanaan dalam manajemen stratejik Perusahaan dalam 5 (lima) tahun kedepan, untuk periode 2015-2019. RJPP ini berperan memberikan arah, tujuan, sasaran serta panduan bagi Perusahaan untuk menerapkan strategi yang efektif dan efisien dalam pencapaiannya sehingga mampu memberikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Dengan kondisi persaingan terbuka pasca diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015, peta jalan usaha 2015-2019 akan mampu memberikan panduan bagi Perusahaan untuk mengoptimalkan kompetensi inti yang memiliki keunggulan kompetisi yang excellence.

Dari proses evaluasi core competence Perusahaan melalui metode VRIN Test dan analisa peluang bisnis di masa yang akan datang, manajemen memutuskan melakukan refocusing bisnis Perusahaan, dari “independent assurance” menjadi perusahaan yang memberikan nilai “total solution. Gerakan refocusing ini dilandaskan pada semangat kesiapan Perusahaan untuk dapat berpartisipasi pada era persaingan dalam memberikan penguatan bagi pelanggan, dan tidak lagi berperan sebagai sebagai pagar bagi pelanggan dalam negeri.

The Company’s Long Term Plan (RJPP) is a form of planning in the Company’s strategic management in the next 5 (five) years, for the period of 2015-2019. This RJPP plays a role in providing direction, objectives, targets, and guidance for the Company to implement effective and efficient strategies in its achievement in order to provide sustainable business growth. With the condition of open competition after the enactment of ASEAN Economic Community (MEA) in 2015, the 2015-2019 business road map will be able to provide guidance for the Company to optimize the core competencies which have excellent competitive advantages.

From the Company’s core competence evaluation process through VRIN Test method and future business opportunity analysis, the Management decides to perform refocusing of the Company’s business from “independent assurance” to a company providing “total solution” value. This refocusing movement is based on the spirit of the Company’s readiness to participate in the era of competition, in providing reinforcement for customers, and no longer serve as a fence for domestic customers.

218

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Kebijakan Arah Pengembangan Ptsi 2015-2019PTSI Development Direction Policy 2015-2019

2015-2016

2017-2017

2020-2025

KonsolidAsiCONSOLIDATION

PenGuAtAn internAlINTERNAL STRENGTHENING1. Sertifikasi SMM – ISO 9001:2008 tingkat

Korporat2. Akreditas Lembaga Inspeksi ISO 17020:2012

tingkat Korporat3. Akreditasi Laboratorium ISO 17025:20124. Integrasi Bisnis Proses 1.0-2.05. KPKU level : Early Result6. Otomasi system informasi keuangan7. Penguatan system pengendalian internal8. Jumlah Personil yang diakreditasi

internasional1. Certification of SMM – ISO 9001:2008,

Corporate Level2. Accreditation of Inspection Agency ISO

17020:2012, Corporate Level3. Accreditation of Laboratory ISO 17025:20124. Business Process Integration 1.0-2.05. KPKU Level: Early Result6. Automation of financial information system7. Strengthening internal control system8. Number of Personnel with international

accreditation

PenGuAtAn eKsternAlEXTERNAL STRENGTHENING1. Pembukaan outlet/cabang di Singapore, dan

Thailand2. Kajian pengembangan outlets di Vietnam,

Hongkong, Thailand, Taiwan3. Product Baseline analysis4. Market Analysis1. Opening Outlet/Branch in Singapore and

Thailand2. Outlet development review in Vietnam,

Hongkong, Thailand, Taiwan3. Product Baseline Analysis4. Market Analysis

PenGuAtAn internAlINTERNAL STRENGTHENING5. Akreditasi ISO 17021 (Lembaga Sertifikasi)6. Investasi peralatan dengan teknologi terkini7. Jumlah Personil yang diakreditasi

internasional8. Integrasi Bisnis Proses 3.0.9. KPKU level : Early Improvement10. Penguatan System Pengendalian Internal11. Kemandirian keuangan setiap unit1. Accreditation of ISO 17021 (Certification

Agency)2. Investment in equipment with the latest

technology3. Number of Personnel with international

accreditation4. Business Process Integration 3.0.5. KPKU level: Early Improvement6. Strengthening Internal Control System7. Financial independence of each unit

PenGuAtAn eKsternAlEXTERNAL STRENGTHENING1. Menuju pemain utama ditingkat Asean2. Pendapatan dari pasar internasional3. Pembukaan outlet di Hongkong, Vietnam,

Taiwan4. Kodifikasi Pelanggan1. Towards key player at Asean level2. Revenue from international market3. Opening outlet in Hongkong, Vietnam, Taiwan4. Customer Codification

5. Pengembangan bisnis ke pasar regional6. Pelaku bisnis Independence Assurance

yang dikenal di pasar regional7. KPKU : Good Performance1. Business development to the regional

market2. A well-known Independence Assurance

business player in the regional market3. KPKU: Good Performance

PemAntAPAn STRENGTHENING

sustAined businessSUSTAINED BUSINESS

Peta Jalan Usaha: Rencana Jangka PanjangBUSINESS ROAD MAP: LONG-TERM PLAN

219


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

TujuanObjectives“Menjadi market leader dalam bisnis independent assurance di ASEAN”“To be a market leader in independent assurance business in ASEAN”

SasaranTargets• Target EAT di atas Rp. 200 M di tahun 2019 terpenuhi.• Rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 17% dalam kurun waktu 2015-2019 dengan rata-rata pertumbuhan laba sesudah pajak

sebesar 20%.• Predikat perusahaan “sangat sehat” dengan skor AAA.• Pencapaian Maturity Score Malcolm Baldridge (KPKU) pada level “Early Improvement”.• Able to achieve EAT target above IDR 200 billion in 2019.• Average revenue growth of 17% in the period of 2015-2019 with the average growth of profit after tax of 20%.• A “very healthy” corporate predicate with AAA score.• Achievement of Malcolm Baldridge Maturity Score (KPKU) at “Early Improvement” level.

SasaranTargets• Penguatan Kompetensi Inti

Penguatan Kompetensi Inti atau Produk Utama/produk Horison 1 (H1) yang telah terbukti memberikan pendapatan, keuntungan dan atau meningkatkan reputasi Perusahaan secara signifikan, dengan memperluas dan memperkuat pasar dan atau memberikan nilai tambah bagi produk utama tersebut.

• Pengembangan ProdukPengembangan Produk atau Produk Inovasi/produk Horison 2 (H2) pada sektor utama, yang memberikan pendampingan kepada pelanggan sesuai misi Perusahaan. Untuk mendukung inovasi produk atau jasa baru ini diperlukan investasi sumber daya manusia, peralatan dan laboratorium. Fokus utama pilihan pengembangan produk/jasa baru ini adalah produk/jasa yang berbasiskan teknologi terkini dan advanced. Pilihan ini berdasarkan kekuatan internal sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dan peluang pasar yang berorientasi pada efisiensi bisnis.

• Penguatan Pasar. - Penguatan pasar difokuskan pada pengembangan bisnis Perusahaan yang terbagi menjadi 4 (empat) segmen: - Migas dan Sistem Pembangkit - Penguatan Institusi dan Kelembagaan - Mineral dan Batubara - Infrastruktur

• Ekspansi.Perluasan usaha di area struktur industri yang dijalani, hal ini dikarenakan dengan area yang sama, berarti sumber daya yang diperlukan hampir sama, sehingga akan mempermudah pengelolaan bisnis yang diekspansi. Ekspansi bertujuan untuk memperkuat Perusahaan dalam struktur industrinya, serta dapat ditujukan untuk menambah kapasitas Perusahaan.

• Strengthening Core CompetenceStrengthening Core Competence or Key Product/Horizon 1 (H1) Product, which has been proved to generate revenue, profit, and/or increase the Company’s reputation significantly, by expanding and strengthening markets and/or adding value to the key products.

• Product DevelopmentProduct Development or Innovation Product/Horizon 2 (H2) Product in the key sector, which provides customer assistance according to the Company’s mission. To support new product innovation or services, investment in human resources, equipment, and laboratory is required. The key focus of new product/service development option is product/service based on the latest and advanced technologies. This choice is based on the internal strength of highly competent human resources and market opportunities with orientation to business efficiency.

• Market Strengthening - Market strengthening is focused on developing the Company’s business which is divided into 4 (four) segments: - Oil and Gas and Power Generating System - Institutions and Institutional Strengthening - Minerals and Coal - Infrastructure

• Expansion.Business expansion undertaken in the industrial structure area, this is due to the same area, meaning that the resources needed are almost the same, therefore, it will facilitate the management of the expanded business. Expansion aims to strengthen the Company in its industrial structure, and can be aimed at increasing the Company’s capacity.



220 LAPORAN TAHUNAN 2018 ~ PT SURVEYOR INDONESIA Memperluas Jangkauan untuk Pertumbuhan

Kekuatan inovasi merupakan salah satu kemampuan dasar PTSI yang telah dibuktikan dengan terobosan-terobosan di berbagai aspek, khususnya pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi.

The power of innovation is one of PTSI's basic capabilities that has been proven with many breakthrough in various aspects, especially in Human Resources and Information Technology.



221ANNUAL REPORT 2018 ~ PT SURVEYOR INDONESIAExpanding the Reach for Growth

FUNGSI PeNUNjaNG BISNIS

Business supporting

222

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port

LAPORAN TAHUNAN 2018PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)


Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGELOLAAN TALENTAHuman ResouRces and TalenT managemenT

Sebagai entitas usaha yang bergerak di bidang jasa, Perusahaan menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur terpenting yang membutuhkan pengelolaan yang tepat dalam rangka menggerakkan roda bisnis ditengah dunia industri yang terus berkembang. Bagi Perusahaan, pegawai dipandang sebagai “Brain Capital” dan diposisikan sebagai mitra strategis yang memberikan modal intelektualnya untuk dimanfaatkan demi mencapai sasaran Perusahaan. Dimana melalui pengelolaan SDM yang terintegrasi dengan strategi Perusahaan, akan mampu meningkatkan daya saing dan akselarasi kinerja Perusahaan.

Bagi Perusahaan, SDM adalah aset berharga yang eksistensinya selalu mendapat perhatian khusus baik dalam bentuk pengembangan kompetensi maupun tingkat kesejahteraan. Perusahaan sangat menyadari, sebagai people based company, kekuatan Perusahaan terletak pada kompetensi SDM. Oleh karena itu pengelolaan SDM Perusahaan terletak pada “mind dan heart”. Mind menyangkut hard skill, yaitu pengetahuan dan keterampilan; sedangkan heart menyangkut soft skill yaitu perilaku (attitude). Kedua hal inilah yang menjadi dasar bagi penilaian atas Kompetensi. Dimana pengelolaan kompetensi yang baik akan mendorong motivasi yang tinggi, yang kemudian akan mendorong peningkatkan produktivitas yang tinggi dan memberikan kontribusi positif bagi operasional dan bisnis Perusahaan.

As a business entity engaged in services, the Company realizes that Human Resources (HR) is one of the most important elements that requires proper management in order to move the business wheels in the middle of the evolving industry. For the Company, employees are seen as “Brain Capital” and positioned as strategic partners who provide their intellectual capital to be utilized in order to achieve the Company’s objectives. An HR management that is integrated into the Company Strategies shall be able to increase competitiveness and acceleration of Company performance.

For the Company, HR is a valuable asset whose existence always receives special attention, either in the form of competence development or welfare level. The Company is well aware that as a people based company its strength lies in the HR competence. Therefore, the Company’s HR management lies in the “mind and heart”. Mind involves hard skill, which is knowledge and skills; while heart concerning soft skill, which is behavior (attitude). Both are the basis for Competency assessment. Good Competency Management will encourage high motivation, which will lead to increased productivity and a positive contribution to the Company’s operations and business.

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGELOLAAN TALENTAHuman Resources and Talent management

223


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Perusahaan diperkuat oleh tim yang handal, yang terdiri dari para surveyor, inspektur, konsultan, dan assessor yang bersertifikat dan diakui secara nasional maupun internasional. Para profesional ini berdedikasi tinggi untuk memberikan garansi produk bermutu demi tercapainya kuantitas dan kualitas jasa yang ditargetkan demi kepuasan pelanggan.

Sebagai wujud komitmennya, Perusahaan melakukan pengelolaan SDM yang dimiliki termasuk semua intangibles yang dimilikinya, yaitu kompetensi (competence), berupa pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill) dan perilakunya (attitude). Pengelolaan meliputi semua aspek yang mampu menarik (attracting), mengembangkan (developing) dan mempertahankan (retaining) pegawai yang berbakat. Dengan pengelolaan SDM inilah Perusahaan optimis dapat melaju dengan baik dan mampu menghadapi berbagai tantangan di era yang serba kompetitif.

Sekilas Perkembangan Demografi dan Komposisi SDM

Sebagaimana yang telah diulas pada bagian Demografi Karyawan dan Sekilas Pengembangan Kompetensi dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini, jumlah seluruh pegawai Perusahaan hingga akhir tahun 2018 mencapai 2.158 orang. Jumlah pegawai tahun 2018 mengalami kenaikan 176 orang atau 8,88% jika dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 1.982 orang. Penambahan ini lebih dikarenakan adanya pekerjaan-pekerjaan baru yang dilakukan Perusahaan, dimana dibutuhkan tenaga-tenaga ahli yang berkompeten. Dari jumlah tersebut, status pegawai tetap Perusahaan di tahun 2018 mencapai 526 orang atau 24,37%, sementara pegawai non-tetap mencapai 1.632 orang atau 75,63% dari jumlah keseluruhan pegawai Perusahaan. Komposisi ini mengalami perubahan, dimana pada tahun 2017 komposisi pegawai tetap dan non-tetap masing-masing sebesar 20,69% dan 79,31%.

Komposisi Pegawai tahun 2018Employee Composition in 2018

Status KepegawaianEmployment Status

jenis KelaminGender jumlah

TotalPersentasePercentage

Laki-lakiMale

PerempuanFemale

TetapPermanent

392 134 526 24,37%


1.351 281 1.632 75,63%

jumlahTotal

1.743 415 2.158 100,00%

The Company is currently strengthened by a qualified team consisting of surveyors, inspectors, consultants, and assessors who are certified and recognized nationally and internationally. These professionals are dedicated to providing quality product guarantees to achieve the quantity and quality of service targeted for customer satisfaction.

As a manifestation of its commitment, the Company manages its HR including all its intangibles, which are competence, in the forms of knowledge, skill and attitude. Management involves all aspects of attracting, developing, and retaining talented employees. With this HR management, the Company is optimistic to move forward appropriately and be able to face many challenges in the era where everything is competitive.

Overview of Demographics and Composition of Human Resources

As discussed in the Employee Demographics and Competency Development Overview in the Company Profile chapter in this Annual Report, the total number of employees of the Company as of the end of 2018 reached 2,158 people. The number of employees in 2018 increased by 176 people or 8.88% compared to that of 2017 which reached 1,982 people. This addition is more due to new jobs performed by the Company, where competent experts are needed. Of this number, the status of permanent employees of the Company in 2018 reached 526 people or 24.37%, while non-permanent employees reached 1,632 people or 75.63% of the total number of employees of the Company. This composition underwent changes, where in 2017 the composition of permanent and non-permanent employees was 20.69% and 79.31%, respectively.

224

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

20.69%79.31%

Pegawai non tetapNon-Permanent Employees

Pegawai tetapPermanent Employees

24.37%

75.63%

Pegawai non tetapNon-Permanent Employees

Pegawai tetapPermanent Employees

Komposisi Pegawai Tetap dan Non TetapComposition of Permanent and Non-Permanent Employees

2017-2018

Dengan jumlah keseluruhan pegawai tahun 2018 yang mencapai 2.158 orang, distribusi penyebaran pegawai berdasarkan kelompok unit kerja terdapat 2.158 orang, dimana pada unit Usaha terdapat sebanyak 2.009 orang, sementara pada unit Non-Usaha mencapai 149 orang pegawai. Hal ini merupakan bagian dari program optimalisasi pegawai kerja dari unit Non-Usaha ke unit Usaha dan target jangka panjang Perusahaan, dimana jumlah tenaga kerja unit Non-Usaha lebih sedikit dibandingkan dengan unit Usaha seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Pembagian UnitUnit Division

2018(orang) | (people)


(%)



(%)

Unit Non UsahaNon-Business Unit

149 6,90% 134 6,76%

Unit UsahaBusiness Unit

2.009 93,10% 1.848 93,24%

jumlahTotal

2.158 100,00% 1.982 100,00%

Komposisi Penyebaran Pegawai pada Unit Usaha dan Non-UsahaComposition of Employee Distribution in Business and Non-Business Unit

2017-2018

93.24%6.76%

Unit usahaBusiness Unit

Unit non usahaNon-Business Unit

93.10%

Unit usahaBusiness Unit 6.90%

Unit non usahaNon-Business Unit

With a total of 2,158 employees in 2018, the distribution of employees by work unit was 2,158 employees, consisting of Business Unit of 2,009 employees and Non-Business Unit of 149 employees. This is part of the employee optimization program from Non-Business Unit to Business Unit and the long-term target of the Company, where the number of Non-Business unit employees is less than Business Unit as shown in the following table:

Tetap



225


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Komposisi pegawai tetap tahun 2018 sebesar 526 orang, terdiri dari 104 orang pegawai fungsional (19,77%) dan 422 orang pegawai non fungsional (80,23%). Dari jumlah fungsional pegawai tetap sebesar 104 orang, komposisi fungsional terbanyak adalah Inspektur dan Surveyor, masing-masing dengan persentase 34,62% dan 29,81% dari jumlah pegawai Tetap - Fungsional hingga akhir tahun 2018.

Pembagian Unit(Permanent Employee)


KomposisiPercentage

(%)


KomposisiPercentage

(%)

InspekturInspector

36 34,62% 43 32,09%

Surveyor 31 29,81% 41 30,60%

KonsultanConsultant

12 11,54% 19 14,18%

AppraiserAppraiser

22 21,15% 12 8,96%

AssessorAssessor

3 2,88% 19 14,18%

jumlahTotal

104 100,00% 134 100,00%

32.09%14.18%

8.96%

30.60%

InspekturInspector

InspekturInspector

AssessorAssessor

AssessorAssessor

AppraiserAppraiser

AppraiserAppraiser

SurveyorConsultant

SurveyorConsultant

34.62%2.88%

21.15%

29.81%

Jumlah Kompetensi Level Fungsional (Pegawai Tetap)Total Functional Level Competence (Permanent Employees)

2017-2018

Adapun gambaran demografi SDM berdasarkan jenis pendidikannya dapat dilihat komposisi dan grafiknya sebagai berikut:

jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang Pendidikan 2018Total Employee By Educational Field 2018




Laki-lakiMale

PerempuanFemale

Strata 2Master

63 11 74 3,43%

The composition of permanent employees in 2018 was 526 employees consisting of 104 functional employees (19.77%) and 422 non-functional employees (80.23%). Out of 104 functional permanent employees, the most functional compositions are Inspector and Surveyor, with a percentage of 34.62% and 29.81% of total permanent - functional employees by the end of 2018.

Overview and composition of HR demographics by type of education can be seen in the graphic as follows:

226

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang Pendidikan 2018Total Employee By Educational Field 2018




Laki-lakiMale

PerempuanFemale

Strata 1/SetaraBachelor/Equal

1.043 310 1.353 62,70%

Diploma 3 219 72 291 13,48%

< Diploma 3 418 22 440 20,39%

jumlahTotal

1.743 415 2.158 100,00%

Komposisi Pegawai Berdasarkan Bidang Pendidikan 2018Composition of Employees By Educational Field 2018

22,20%

6,36%

Diploma 3

< Diploma 3

62,70%13,48%

20,39%

Strata 1/SetaraBachelor/EqualDiploma 3

< Diploma 3

3,43%

Strata 2Master

67,61%

Strata 1/SetaraBachelor/Equal

3,83%

Strata 2Master

Adanya perubahan jumlah dan komposisi antara tahun 2017 dan 2018 terutama terjadi pada karyawan dengan level pendidikan di bawah Diploma 3. Perubahan ini terjadi sebagai akibat dari penyesuaian pada kebutuhan proyek yang dijalankan Perusahaan di tahun 2018, dimana kebutuhan akan SDM tidak membutuhkan spesialisasi tertentu.

Pengelolaan SDM-HR Master Plan

Perusahaan menerapkan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) terpadu sebagai sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan semua sistem pengelolaan SDM, yaitu manajemen seleksi dan rekrutmen, manajemen remunerasi, manajemen kinerja dan manajemen karir.

The change in the number and composition between 2017 and 2018 mainly occurred in employees with education level below Diploma 3. This change occurred as a result of adjustments to the needs of project carried out by the Company in 2018, where the need for HR did not require certain specialties.

HR Management-HR Master Plan

The Company implements an integrated Competence-Based HR Management System (MSDM-BK) as a system designed by integrating all HR management systems, which are selection and recruitment management, remuneration management, performance management, and career management.


227


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

In 2018, the Company implemented an HR strengthening program that has been designed since 2017, in the Human Resources (HR) Master Plan for the next 5 (five) years, the 2017-2021 Roadmap, which is attached as follows:

The HR Master Plan is expected to create qualified human resources in accordance with the Company needs, who are available on time to ensure the Company’s business sustainability in the long term.

The HR Master Plan is structured in line with the Company’s strategic direction in order to support the creation of PTSI as a reputable and world-recognized organization supported by professional and competent human resources at both national and International levels.

For the 2018 period, it is re-focused on strengthening HR System, where the process of developing and implementing HR system is an activity that runs continuously considering

Manajemen Seleksi dan Rekrutmen

Selection and Recruitment Management

Manajemen RemunerasiRemuneration Management

Sistem Manajemen SDM Berbasis KompetensiSistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi

Manajemen KinerjaPerformance Management

Manajemen KarirCareer Management

Pada tahun 2018, Perusahaan melaksanakan program penguatan

SDM yang telah dirancang sejak tahun 2017 lalu, dalam Human

Resources (HR) Master Plan untuk 5 (lima) tahun mendatang yakni

Roadmap 2017-2021, yang terlampir sebagai berikut:

1. STRATEGY SDM HRM STRTEGY

2017 2018 2019 2020 2021

2. Budaya Culture

6. Manajemen Imbal Jasa Fee Management

3. Kompetensi Competency4. Organisasi Organization5. Manajemen Kinerja Performance Management

7. Manajemen Karir Career Management8. Talent Management Talent Management

9. CBPD

10. Leadership

11. HR Technology

Internalisasi budaya | culture internalization

Pemantauan oleh SMO | Monitoring by SMO

Pemantauan aplikasiApplication monitoring

Integrasi Sistem SDMThe Integration of HRM

Systems

Talent Management SystemTalent Management System

Competency-Based People DevelopmentCompetency-Based Employee Development

CATE

GO

RY /

KATE

GO

RI

TAHUN

Fokus Strategic HR ThemeThe Focus of HR Strategic Theme

ROADMAP PERIODE 2017-2021 | ROADMAP PERIOD 2017-2021

Dengan adanya HR Master Plan, diharapkan akan tercipta human resources yang mumpuni sesuai kebutuhan Perusahaan, dan tersedia tepat waktu untuk memastikan adanya keberlanjutan bisnis Perusahaan dalam jangka panjang.

HR Master Plan disusun selaras dengan arahan strategis Perusahaan guna mendukung terciptanya PTSI sebagai organisasi yang bereputasi dan diakui dunia dengan didukung oleh SDM yang profesional dan kompeten baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

Untuk periode tahun 2018 difokuskan kembali untuk memperkuat Sistem SDM, dimana proses pengembangan dan implementasi sistem SDM merupakan sebuah kegiatan

228

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

yang berjalan secara terus-menerus mengingat sistem SDM merupakan penerjemahan dari fondasi dasar organisasi. Salah satu fokus Perusahaan dalam melakukan perbaikan sistem SDM pada tahun 2018 adalah dengan memperkuat Management Development Program serta melakukan Pengembangan Human Resource Information System ke arah Human Capital.

Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi

Sesuai dengan komitmen pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perusahaan melalui selalu berupaya menerapkan sistem manajemen SDM yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan berbagai program pengelolaan SDM unggul. Proses pengembangan dan implementasi sistem SDM merupakan sebuah kegiatan yang berjalan secara terusmenerus untuk menunjang setiap perubahan pada fondasi organisasi (visi, misi, strategi, tata nilai, proses bisnis, dan lain-lain) yang secara tidak langsung akan memiliki pengaruh pada sistem SDM. Sistem Manajemen SDM tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Job Analysis

Vision & Mission

Business Strategies

Organization DesignCore Competence (PTSI) Organization Culture

Job Evaluation

Job Grading Structure

Competency Model

Job Family

Remuneration System

Assessment Programmed & Succession Plan

Training & Development

Performance Management

System

KPI

Industrial Relation

Career Management

Retrenchment

Man Power Planning

Recruitment & Selection Placement

HR Vision Policies & Strategies

Support by Human Resources Information System

PT Surveyor Indonesia Integrated HRM System

that the HR system is a translation of the organization’s basic foundation. One of the Company’s focuses in improving the HR system in 2018 was by strengthening the Management Development Program and developing the Human Resource Information System Development in the direction of Human Capital.

Competence-Based HR Management System

In accordance with the commitment to implement Good Corporate Governance principles, the Company always strives to implement HR management system that is transparent, measurable, and accountable, with various superior HR management program. The process of developing and implementing HR system is a continuous activity to support any changes in the organization’s foundation (vision, mission, strategy, values, business processes, etc.), which will have an effect on the HR system. The HR Management System can be illustrated in the following chart:


229


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa Perusahaan berupaya mewujudkan misi untuk menyediakan SDM dan sistem manajemen SDM terbaik guna menunjang pengembangan Sumber Daya Manusia Perusahaan. Perancangan dan pengembangan sistem manajemen SDM perlu dilandasi dengan visi, misi dan strategi SDM, yang mana selaras dengan visi dan misi organisasi secara keseluruhan. Dalam Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia terlihat bahwa tidak ada sistem manajemen SDM yang berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan/mendukung sistem lainnya.

Perusahaan menyadari, jika seluruh sistem manajemen SDM sudah terkait satu dengan lainnya, serta selaras dengan visi, misi dan strategi organisasi, maka dipastikan tujuan organisasi akan tercapai dengan optimal dan efektif. Perusahaan menerapkan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) terpadu sebagai sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan semua sistem pengelolaan SDM, yaitu manajemen seleksi dan rekrutmen, manajemen remunerasi, manajemen kinerja dan manajemen karir.

Dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berbasis kompetensi, PTSI menerapkan 4 (empat) poin Utama, yaitu:1. Manajemen Seleksi dan Rekrutmen2. Manajemen Remunerasi3. Manajemen Kinerja4. Manajemen Karir Rekrutmen dan Perencanaan Tenaga Kerja

Perusahaan terus mengimbangi pemenuhan kebutuhan SDM baik yang sudah berpengalaman maupun fresh graduate agar selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan bisnis Perusahaan. Perekrutan SDM dilingkungan Perusahaan dilaksanakan dengan mengacu pada proyeksi kebutuhan pegawai untuk tahun berjalan serta mengacu kepada standar kompetensi dengan memegang teguh pada Nilai-nilai Perusahaan.

Rekrutmen dilakukan berdasarkan kebutuhan bisnis Perusahaan, dimana strategi yang dilakukan pada tahun 2018 adalah dengan menggunakan strategi penyediaan tenaga kerja berdasarkan pendekatan “3B”, Buy, Build, dan Borrow sebagai acuan untuk menerapkan ManPower Planning.

Buy digunakan oleh Perusahaan dengan merekrut tenaga talent dari luar PTSI untuk kebutuhan spesifik guna menunjang keberlangsungan operasional Perusahaan dalam jangka panjang. Build yaitu menyiapkan kaderisasi dari internal Perusahaan, mengingat PTSI telah menerapkan sistem learning and development yang kuat serta karyawan yang sudah mengakar akan kepahaman tentang value, culture serta bisnis yang ada. Sedangkan untuk penerapan strategi Borrow adalah pemenuhan kebutuhan untuk menjalankan proses bisnis Perusahaan dari eksternal yang bersifat sementara seperti perekrutan tenaga kerja untuk waktu tertentu dan tenaga ahli.

From the chart above, it can be seen that the Company strives to realize its mission to provide the best HR and HR management system to support the Company’s Human Resources development. The design and development of HR management system needs to be based on the HR vision, mission, and strategy, which are in line with the organization’s overall vision and mission. In the Human Resource Management System, it appears that there is no stand-alone HR management system. Everything is related /supports other systems.

The Company realizes that if the entire HR management system is related to one another, and in line with the organization’s vision, mission, and strategy, then it is certain that the organization’s goals will be achieved optimally and effectively. The Company implements an integrated Competence-Based HR Management System (MSDM-BK) as a system designed by integrating all HR management systems, which are selection and recruitment management, remuneration management, performance management, and career management.

In developing competence-based Human Resources, PTSI applies 4 (four) Main points, which are:1. Selection and Recruitment Management2. Remuneration Management3. Performance Management4. Career Management Workforce Recruitment and Planning

The Company continues to balance the fulfillment of HR needs either experienced or fresh graduates to be in line with the Company’s business development and growth. HR recruitment within the Company is carried out by referring to projections of employee needs for the current year and referring to competency standards by firmly holding to the Company’s Values.

Recruitment is based on the Company’s business needs, where the strategy carried out in 2018 was by using the labor supply strategy based on “3B” approach, Buy, Build, and Borrow as a reference for implementing ManPower Planning.

Buy is used by the Company by recruiting talent from outside PTSI for specific needs to support the Company’s long-term operational sustainability. Build is to prepare cadre from the internal company, considering that PTSI has implemented a strong learning and development system and employees who have deep understanding of the existing values, culture, and business. Whereas the implementation of Borrow strategy is by fulfilling the needs to carry out the Company’s business processes from external party temporarily, such as recruitment of workers for a certain time period and experts.

230

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Rekrutmen di tahun 2018 didasarkan oleh kebutuhan pemenuhan kompetensi dan kebutuhan berdasarkan jenis delivery pekerjaan yang sedang dijalankan, sekaligus dengan memperhatikan data statistik demografi dengan memperhatikan gap usia karyawan yang memasuki usia purnabakti dengan karyawan dengan usia dibawahnya.

Berikut jumlah rekrutmen pegawai baru Perusahaan di sepanjang 2018

Rekrutmen Pegawai per Bulan di Sepanjang Tahun 2018 (orang)Employee Recruitment per Month Throughout 2018 (people)

BulanMonth

Pegawai TetapPermanent Employees PKUWT

JanuariJanuary

- 208

Februari February

- 198

Maret March

- 43

April April

- 2

MeiMay

28 142

JuniJune

- 44

JuliJuly

- 32

Agustus August

- 46

September September

- 11

Oktober October

- 13

November November

- 104

Desember December

28 87

jumlahTotal

56 930

Di sepanjang tahun 2018, Perusahaan melakukan rekrutmen sebanyak 986 orang pegawai baru, yang terdiri dari 56 orang pegawai tetap dan 930 orang pegawai untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKUWT), sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini.

jumlah Rekrutmen di Sepanjang Tahun 2018 (Orang)Total Recruitment Throughout 2018 (People)

Status RekrutmenRecruitment Status

Kategori Unit KerjaWork Unit Category jumlah

TotalPersentasePercentageNon Usaha

Non-BusinessUsaha

Business

Tetap (Pengangkatan)Permanent (Appointment)

4 52 56 5,68%

PKUWT 28 902 930 94,32%

jumlahTotal

32 954 986 100,00%

Recruitment in 2018 was based on the fulfillment of competencies and needs based on the type of delivery of work being carried out, while also considering the demographic statistics data by noticing the gap in the age of employees entering retirement with employees below their age.

The following is the number of the Company’s new employee recruitment throughout 2018

Throughout 2018, the Company recruited as many as 986 new employees, consisting of 56 permanent employees and 930 employees under a certain-time employment agreement (PKUWT), as attached to the table below.


231


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Adapun gambaran rekrutmen pegawai berdasarkan usia dan wilayah kerja dapat dilihat komposisi dan grafiknya sebagai berikut.

jumlah Rekrutmen Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2018 (Orang)Total Recruitment Throughout 2018 (People)

RekrutmenRecruitment

jenis KelaminGender

jumlahTotal

PersentasePercentagePria

MaleWanitaFemale

<25 tahun≤ 25 years old

225 122 347 35,19%


339 77 416 42,19%


135 13 148 15,01%


50 6 56 5,68%

>56 tahun>56 years

18 1 19 1,93%

TotalTotal

767 219 986 100,00%

1,93%

1,93%

>56 tahun

45-55 tahun

35,19%42,19%

<25 tahun26-35

tahun

Komposisi Rekrutmen Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2018Composition of Employee Recruitment By Age Year 2018

jumlah Rekrutmen Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2018 (Orang)Total Employee Recruitment By Work Areas Year 2018 (People)

RekrutmenRecruitment



PriaMale

WanitaFemale


12 16 28 2,84%


755 203 958 97,16%

Total Total

767 219 986 100,00%

Overview of employee recruitment by age and region can be seen in the graphic as follows:

232

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

1,93%

97,16%

Kantor Pusat Head Office


Komposisi Rekrutmen Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2018Composition of Employee Recruitment By Work Areas Year 2018

Untuk memperoleh tenaga kerja yang kompeten Perusahaan telah mengatur dalam prosedur penerimaan pegawai. Penerimaan pegawai dibagi dalam 2 (dua) yaitu proses penerimaan pegawai untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKUWT) dan proses penerimaan pegawai untuk menjadi pegawai tetap Perusahaan.1. Proses penerimaan pegawai PKUWT meliputi :

a. Evaluasi/seleksi persyaratan administrasi (pendidikan, kesehatan, dll)

b. Persyaratan jabatanc. Wawancara oleh fungsi pengelolaan SDM atau Divisi

SDMd. Uji teknis secara tertulis dan/atau melalui wawancara

oleh unit penggunae. Asessment test (untuk posisi/jabatan tertentu)

2. Proses penerimaan pegawai tetap meliputi:a. Evaluasi/seleksi persyaratan administrasi (pendidikan

minimal S-1, lulus test kesehatan Medical Check Up, surat keterangan kelakuan baik, dan lain-lain)

b. Persyaratan jabatan yang ditujuc. Asessment testd. Wawancara oleh fungsi pengelola SDM atau Divisi SDMe. Uji teknis secara tertulis dan/atau melalui wawancara

oleh unit pengguna

Melalui proses penerimaan pegawai di atas maka tenaga kerja yang bergabung dengan Perusahaan memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai persyaratan jabatan yang dituju. Perekrutan SDM dilingkungan Perusahaan, dilaksanakan dengan mengacu pada proyeksi kebutuhan pegawai untuk tahun berjalan serta mengacu kepada standar kompetensi yang telah diturunkan dari Nilai-nilai Perusahaan.

To obtain competent workforce, the Company has set up procedures in employees’ recruitment. Employee recruitment is divided into 2 (two), which are the process of employee recruitment under a certain-time work agreement (PKUWT) and the process of employee recruitment to become permanent employees of the Company.1. The process of recruiting PKUWT employees includes:

a. Evaluation/selection of administrative requirements (education, health, etc.)

b. Job requirementsc. Interview by HR management function or HR

Divisiond. Technical test in writing and/or through interviews

by user unitse. Assessment test (for certain positions/ranks)

2. The process of recruiting permanent employees includes:a. Evaluation/selection of administrative requirements

(minimum bachelor education, passing Medical Check-Up health test, good behavior certificate, etc.)

b. Requirements for the position to be addressedc. Assessment testd. Interview by HR management function or HR Divisione. Technical test in writing and/or through interviews

by user units

Through the employee recruitment process above, employees who join the Company have the qualifications and competencies according to the requirements of the intended position. HR recruitment within the Company is carried out by referring to projections of employee needs for the current year and referring to competency standards generated from the Company’s Values.


233


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Kebijakan Remunerasi Pegawai

Perusahaan meyakini bahwa kinerja optimal dapat didukung secara signifikan oleh tingkat kesejahteraan pegawai, sehingga semakin baik kesejahteraan pegawai maka semakin optimal kinerja yang dapat dihasilkan. Salah satu bentuk upaya Perusahaan dalam memperhatikan kesejahteraan seluruh pegawai, dengan memberikan remunerasi bagi pegawai yang memiliki kinerja yang baik setiap tahunnya. Remunerasi atau imbalan kerja yang diberikan oleh Perusahaan kepada pegawai merupakan bentuk komitmen imbal jasa kepada pegawai.

Perusahaan telah menerapkan ”Grading System” dimana selalu dilakukan penyempurnaan jika terdapat perubahan organisasi dengan melakukan Job Analisa dan Job Evaluasi. Sistem ini memungkinkan Perusahaan untuk menganalisa dan mengevaluasi tugas dan fungsi pegawai dalam posisinya pada sistem organisasi yang dimiliki Perusahaan, yang kemudian berpengaruh terhadap remunerasi pegawai.

Kebijakan remunerasi yang diberikan Perusahaan kepada pegawai telah di atas ketentuan normatif Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti pemberian Tunjangan Hari Raya 2 (dua) kali gaji dan pemberian Tunjangan Cuti yang diberikan setiap hari Ulang Tahun masa kerja pegawai. Perusahaan juga memberikan fasilitas untuk beberapa posisi jabatan dengan tujuan sebagai penghargaan sekaligus strategi untuk meretensi pegawai. Agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja, Perusahaan secara berkala melakukan salary survey untuk mengetahui posisi gaji pegawai dibandingkan harga pasar.

Di sepanjang tahun 2018, Perusahaan membayarkan imbalan jasa berupa remunerasi kepada pegawai sebesar Rp 583.543.129.695. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp 491.421.897.971. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya beberapa kenaikan angka pada upah dan tunjangan pegawai yang terjadi pada tahun 2018.

Jumlah Remunerasi Pegawai Tahun 2017Total Employee Remuneration in 2017

Rp 491.421.897.971

Diberikan untukGiven to

1.982 pegawai


Rp 583.543.129.695

Diberikan untukGiven to

2.158 pegawai employees

employees

employee’s Remuneration Policy

The Company believes that optimal performance can be supported significantly by the level of employee welfare, therefore, the better the employee welfare, the more optimal the performance that can be generated. One form of the Company’s efforts to pay attention to the welfare of all employees is by providing remuneration for employees who have good performance every year. Remuneration or employee benefits provided by the Company to employees is a form of service reward commitment to the employees.

The Company has implemented a “Grading System” where improvements are always made if there are organizational changes by conducting Job Analysis and Job Evaluation. This system allows the Company to analyze and evaluate the duties and functions of employees in their position in the organization’s system owned by the Company, which then affects the employee remuneration.

The remuneration policy given by the Company to employees is based on the normative provisions of Law No. 13 of 2003 on Manpower, such as granting 2 (two) times salary for Religious Allowances and granting Leave Allowance given every work anniversary of the employees. The Company also provides facilities for several positions with the aim of giving award as well as being a strategy for retention of employees. In order to compete in the labor market, the Company periodically conducts salary surveys to determine the position of employee salaries compared to market prices.

Throughout 2018, the Company paid compensation in the form of remuneration to employees amounting to IDR583,543,129,695. This number increased compared to that of 2017, amounted to IDR491,421,897,971. This increase was due to several increases in wages and employee benefits that occurred in 2018.

234

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

(Rp-Miliar) | (IDR-Billion)

Remunerasi Pegawai Tahun 2017-2018Employee's Remuneration 2017-2018

2014

491.42

2018

583.54

NaikIncrease18,75%

Rasio Gaji/Remunerasi Tertinggi dan Terendah per BulanRatio of Highest and Lowest Salary/Remuneration per Month

Rasio Gaji/RemunerasiRatio of Salary/Remuneration

Skala PerbandinganComparison Scale

2018 2017

Rasio Gaji Direktur Utama terhadap DirekturRatio of President Director to Director Salary

1,18 : 1 1,11 : 1

Rasio Gaji Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan KomisarisRatio of President Commissioner to Members of Board of Commissioners Salary

1,11 : 1 1,11 : 1

Rasio Gaji Direktur Utama terhadap Komisaris UtamaRatio of President Director to President Commissioner Salary

2,22 : 1 2,22 : 1

Rasio Gaji Direktur Utama terhadap Pegawai tertinggiRatio of President Director to Employee’s Highest Salary

2,51 : 1 2,37 : 1

Rasio Gaji Direktur Utama terhadap Pegawai terendahRatio of President Director to Employee’s Lowest Salary

18,66 : 1 18,92 : 1

Rasio Gaji Pegawai Tertinggi terhadap Pegawai TerendahRatio of Employee’s Highest to Employee’s Lowest Salary

7,42 : 1 7,99 : 1

Rasio Gaji Pegawai Terendah terhadap UMPRatio of Employee’s Lowest Salary to Provincial Minimum Wage

1,54 : 1 1,49 : 1

Yang dimaksud pegawai tertinggi pada tabel di atas adalah Kepala Sektor, sementara pegawai terendah adalah Staf Pelaksana Lapangan.

PROGRaM PeNSIUN

Program pensiun yang diberikan kepada para pegawai merupakan bagian dari komitmen Perusahaan untuk memberikan rasa aman dan jaminan hari tua kepada pegawai. Melalui program tersebut, pegawai akan mampu memberikan kontribusi optimalnya kepada Perusahaan, sekaligus menumbuhkan loyalitas pegawai terhadap Perusahaan. Dimana sejak awal berdirinya, Perusahaan telah memberikan fasilitas berupa program pensiun kepada pegawai.

Employee’s highest salary in the table above refers to the Head of Sector, while the employee’s lowest is Field Implementing Staff.

PeNSION PROGRaM

The Pension program provided to the employees is part of the Company’s commitment to provide security and retirement benefits to the employees. Through the program, employees will be able to provide their optimal contributions to the Company, while simultaneously grow employee loyalty to the Company. Since its incorporation, the Company has provided facilities in the form of pension program to the employees.


235


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Di tahun 2012, atas permintaan pemegang saham yang diputuskan melalui mekanisme RUPS, terjadi perubahan program pensiun bagi pegawai, dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) menjadi Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dengan manfaat yang telah ditetapkan. Bagi pegawai yang bergabung di Perusahaan sebelum tahun 2007, diberlakukan PPMP dengan manfaat yang telah ditetapkan. Sementara bagi pegawai yang bergabung di Perusahaan setelah tahun 2007, diberikan PPIP dengan manfaat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Selain program pensiun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Perusahaan juga mengikutsertakan seluruh pegawai pada program pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Program Kesehatan Pegawai

Program kesehatan pegawai merupakan bentuk komitmen Perusahaan yang meyakini bahwa kondisi kesehatan pegawai menentukan produktivitas yang optimal. Oleh karena itu, Perusahaan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai baik kepada pegawai maupun keluarganya. Fasilitas kesehatan meliputi rawat jalan, rawat inap—termasuk persalinan, dan penggantian kacamata. Pemerikasaan berkala dilakukan setiap tahun, yang merefleksikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Terkait diberlakukannya kewajiban mengikuti BPJS, sejak tahun 2014 Manajemen telah melakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada seluruh pegawai agar setiap pegawai dapat memahami tata-cara dan ketentuan BPJS Kesehatan sehingga tidak mengalami kesulitan.

Untuk program kesehatan, Perusahaan memberikan 2 (dua) program kepada pegawai, yaitu BPJS Kesehatan dan Sistem Kesehatan Swakelola. Kedua program kesehatan ini diharapkan dapat memberikan jaminan rasa aman bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan.

Sehubungan dengan manfaat BPJS belum sebesar manfaat kesehatan yang diberikan Perusahaan, maka Perusahaan tetap memberikan manfaat yang belum dapat diberikan oleh BPJS berupa Sistem Kesehatan Swakelola yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi (SKD). Surat Keputusan tersebut dapat di perbaharui dan/atau disesuaikan dengan Kebijakan Perusahaan. Adapun Fasilitas Kesehatan Pegawai diatur dalam Surat Keputusan Direksi terakhir nomor SKD-004/DRU-VIII/DSDM/2018 tentang Fasilitas Kesehatan Pegawai tanggal 31 Agustus 2018.

In 2012, at the request of shareholders resolved through the GMS mechanism, there was a change in the pension program for employees, from the Defined Benefit Pension Program (PPMP) to the Defined Contribution Pension Program (PPIP) with defined benefits. Employees who joined the Company before 2007, PPMP was provided with defined benefits. While for employees who joined the Company after 2007, PPIP was provided with benefits in accordance with the applicable labor laws and regulations.

In addition to the pension program, in accordance with Government Regulation (PP) No. 45 of 2015 on the Implementation of Pension Program, the Company also includes all employees in the pension program managed by BPJS Employment.

employee’s Health Program

Employee’s health program is a form of the Company’s commitment to believe that employees’ health condition determines the optimal productivity. Therefore, the Company provides adequate health facilities for employees and their families. Health facilities include outpatient care, hospitalization — including labor, and glasses. Periodic check is carried out every year, which reflects the Company’s compliance with the provisions of Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety.

Regarding the obligation to join BPJS, since 2014 the Management has carried out continuous dissemination to all employees so that each employee can understand the procedures and provisions of BPJS Health and does not experience difficulties.’

For health program, the Company provides 2 (two) programs to the employees, which are BPJS Health and Self-Managed Health System. Both of these health programs are expected to provide security assurance for employees in carrying out their duties and responsibilities at the Company.

Regarding that BPJS benefit’s amount is not as high as the health benefits provided by the Company, the Company continues to provide benefits that cannot be provided by BPJS in the form of Self-Managed Health System as stipulated in the Decision Letter of Board of Directors (SKD). The Decision Letter can be updated and/or adjusted to the Company Policy. The Employee Health Facilities are stipulated in the last Decision Letter of Board of Directors No. SKD-004/DRU-VIII/DSDM/2018 on Employee Health Facilities dated 31 August 2018.

236

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Realisasi Biaya Kesehatan Pegawai 2017-2018Realization of Employee’s Health Cost 2017-2018

TahunYear

Realisasi Biaya KesehatanRealization of Health Cost

(Rp) | (IDR)

2017 11.621.555.803

2018 10.577.664.580

Penilaian Kinerja pegawai

Dalam upaya untuk mendukung peningkatan produktivitas pegawai, Perusahaan menerapkan Manajemen Kinerja yang

obyektif dengan memasukan unsur Key Performance Indicator (KPI) individu dalam penilaian Kinerja Pegawai yang diharapkan mampu mengurangi subyektivitas penilaian atas setiap pegawai, dan memberikan data akurat mengenai kinerja pegawai.

Secara periodik, Perusahaan melaksanakan penilaian atas unjuk kerja dan kompetensi pegawai yang selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan atas remunerasi dan pengembangan pegawai yang bersangkutan. Penilaian Kinerja Pegawai dilakukan setiap semester, meliputi penilaian dari pencapaian KPI Individu. Di samping itu, Perusahaan juga menerapkan penilaian perilaku dengan mekanisme penilaian 180 derajat, selain atasan juga dengan rekan kerja.

Penghargaan Pegawai

Disamping memberikan hak-hak remunerasi pegawai, Perusahaan juga memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah bekerja dengan baik sekaligus sebagai stimulus dalam meningkatkan kinerja. Perusahaan memberikan penghargaan kepada pegawai dalam bentuk penghargaan masa kerja dengan pemberian pin emas kepada pegawai yang melewati masa kerja 10 tahun dan 20 tahun. Selain itu, Perusahaan juga memberikan bantuan haji dengan kuota 8 (delapan) orang pegawai setiap tahunnya; serta pemberian bea siswa anak bagi anak pegawai yang berprestasi.

Pada tahun 2018, Perusahaan memberikan reward dalam bentuk piagam dan uang untuk 5 (lima) orang pegawai yang dinilai pantas mendapatkan penghargaan yang telah menunjukkan produktivitas dan loyalitasnya terhadap Perusahaan, melalui kegiatan perlombaan inovasi pengembangan produk/jasa dan Inovasi Proses Bisnis.

Human Resources Management System

Pada tahun 2018, Perusahaan telah menggunakan sistem aplikasi Human Resources Information System (HRIS) yang terintegrasi dan terpadu, yang merupakan bagian dari Human Resources Management System, sehingga tidak hanya memuat data personalia pegawai, namun juga sebuah sistem berisikan data

employee’s Performance assessment

In an effort to support increased employee productivity, the Company applies objective Performance Management by incorporating individual Key Performance Indicator (KPI) element in employee performance assessment that is expected to reduce the subjectivity of judgments of each employee, and provide accurate data on employee performance.

Periodically, the Company carries out an assessment of employee performance and competencies which is then used as a consideration for the remuneration and development of the employees concerned. Employee Performance Assessment is conducted every semester, including assessment of the achievement of Individual KPI. In addition, the Company also applies behavioral assessment with a 180 degree assessment mechanism, in addition to employers as well as colleagues.

employee award

In addition to providing employee remuneration rights, the Company also rewards employees who have worked well, which are also stimulus to improve performance. The Company gives awards to employees in the form of work anniversary awards by giving gold pins to employees who pass 10-year and 20-year work period. In addition, the Company also provides Hajj assistance with a quota of 8 (eight) employees each year; and provides scholarships to children of employees who are outstanding.

In 2018, the Company provided rewards in the forms of charter and money for 5 (five) employees who are deemed deserving of awards that have shown their productivity and loyalty to the Company, through innovation contest in product/service development and Business Process Innovation.

Human Resources Management System

In 2018, the Company used an integrated and unified Human Resources Information System (HRIS) application system, which is part of the Human Resources Management System, so that it does not only contain employee personnel data, but also a system containing data on Talent Management information,


237


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

tentang infomasi Talent Management, perkembangan karir pegawai serta hal lain yang berhubungan dengan identifikasi biaya maupun fasilitas yang dikeluarkan untuk pegawai.

HRMS

Performance Management

Resource allocation

attendance/Leave Management

Skill Management

HR & Benefits administration

Personal Data Management

Training administration

Resource Management

Strategi Pengembangan HRM SystemHRM System Development Strategy

Human Resources Management sendiri merupakan suatu program yang dibuat untuk mengatur sumber daya (tenaga kerja) yang ada di dalam Perusahaan. Sistem tersebut diciptakan untuk memaksimalkan setiap individu secara efektif, sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Perusahaan membangun sebuah aplikasi HRIS sebagai sistem otomatisasi yang menggabungkan aktivitas manajemen sumber daya manusia (SDM) dan Teknologi Informasi (TI) dalam satu database melalui penggunaan software perencanaansumber daya Perusahaan. Tujuan dari HRIS adalah untuk menggabungkan berbagai bagian sumber daya manusia,termasuk data personalia, produktivitas tenaga kerja, manajemen karir dan talent, serta manajemen manfaat ke dalam suatu sistem. Selain itu, survei kepuasan pegawai dan penilaian kinerja pegawai pun dilakukan secara elektonik, tidak lagi mengunakan kertas. Hal ini sebagai bagian dari kebijakan Perusahaan untuk menerapkan kepedulian terhadap lingkungan melalui program “Go Green”.

Pengelolaan Hubungan Industrial

Keberadaan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Membentuk Organisasi, menjamin kebebasan pegawai untuk bergabung

developments of employee’s career and other matters related to the identification of costs and facilities issued to employees.

Human Resources Management itself is a program created to regulate the resources (labor) that exist within the Company. The system was created to maximize each individual effectively, so that common goals can be achieved. The Company built an HRIS application as a automation system that combines human resource (HR) management activities and Information Technology (IT) in one database through the use of Company’s resource planning software. The purpose of HRIS is to combine various parts of human resources, including personnel data, labor productivity, career and talent management, and benefit management into a system. In addition, the employee satisfaction survey and employee performance assessment were carried out electronically, no longer using paper. This is part of the Company’s policy to implement environmental care through the “Go Green” program.

Industrial Relations Management

The existence of Law No. 13 of 2003 on Manpower and Presidential Decree No. 83 of 1998 on the Ratification of ILO Convention No. 87 of 1948 on Freedom of Association and Protection of the Right to Form Organization, guaranteeing the freedom of employees to join workers’ organizations

238

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

dalam organisasi pekerja yang telah diwujudkan Perusahaan melalui adanya Serikat Pekerja, dengan memberikan kebebasan berserikat kepada pegawai.

Saat ini, terdapat 2 (dua) Serikat Pekerja dilingkungan Perusahaan, yaitu Serikat Pegawai Surveyor Indonesia (SPASI), dan Serikat Kerja Pegawai Surveyor Indonesia (SKKSI) yang didirikan pada tahun 2014. Keanggotaan kedua serikat ini hanya berlaku di Perusahaan, dan tidak berlaku di entitas anak.

Serikat Pegawai Surveyor Indonesia (SPaSI)Surveyor Indonesia employee Union (SPaSI)

Untuk mengoptimalkan kemitraan antara perusahaan dan pegawai yang menjadikan suatu keharusan bagi para pegawai untuk bersatu secara utuh dalam sebuah wadah organisasi pegawai yang mandiri. Untuk mewujudkan hal tersebut maka terbentuklah serikat pegawai yang didirikan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2002 dengan nama Serikat Pegawai Surveyor Indonesia yang disingkat SPASI. SPASI dibentuk sebagai organisasi serikat pegawai yang diharapkan mampu menampung dan memperjuangkan aspirasi dengan memperhatikan hak dan kewajiban para pegawai agar tercipta kondisi kerja yang kondusif untuk peningkatan produktifitas, sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

SPASI telah terdaftar pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Jakarta No. 250/V/P/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002.

To optimize partnership between the Company and employees, it is a necessary that employees unite as a whole in an independent employee organization. To realize such matter, an employee union was established in Jakarta on 6 June 2002 under the name of the Surveyor Indonesia Employee Union, abbreviated as SPASI. SPASI was formed as an employee union organization which is expected to be able to accommodate and fight for aspirations by paying attention to the rights and obligations of employees in order to create conducive working conditions to increase productivity, according to Law No. 13 of 2003 on Manpower.

SPASI is already registered with the Jakarta Office of Manpower and Transmigration No. 250/V/P/VI/2002 dated 26 June 2002.

Serikat Kerja Pegawai Surveyor Indonesia (SKKSI)Working Union of Surveyor Indonesia employees (SKKSI)

Pada tanggal 2 Desember 2013 telah berdiri serikat kerja baru di lingkungan Perusahaan dengan nama Serikat Kerja Pegawai Surveyor Indonesia yang disingkat dengan nama SKKSI. SKKSI didirikan sebagai serikat yang diharapkan mampu menampung dan memperjuangkan aspirasi pegawai dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan untuk kesejahteraan pegawai dan keluarganya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

SKKSI telah didaftarkan ke Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan. SKKSI telah mendapatkan nomor bukti dan tanggal pencatatan, yaitu No. 707/V/P/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013.

On 2 December 2013, a new employee union was established within the Company with the name of Working Union of Surveyor Indonesia Employees, abbreviated as SKKSI. SKKSI was established as a union that is expected to be able to accommodate and fight for the aspirations of employees in a harmonious, dynamic, and equitable industrial relations framework for the welfare of employees and their families in accordance with the applicable norms.

SKKSI has been registered with the Office of Manpower and Transmigration Agency in South Jakarta Administrative City. SKKSI has obtained a proof number and date of registration, which is No. 707/V/P/XII/2013 dated 17 December 2013

Menyadari bahwa kompetensi dan kinerja pegawai sangat dipengaruhi pula oleh suasana dan lingkungan kerja yang ada, maka pengelolaan hubungan industrial dalam sistem pengelolaan SDM terpadu menjadi sebuah bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dengan sistem pengelolaan lainnya. Pertemuan dengan Lembaga Bipartit juga dilakukan secara berkala, dengan tujuan sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan. Perusahaan juga telah memiliki Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit yang didirikan dan telah dicatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 1879/1.837 tanggal 7 April 2012 yang telah diperpanjang di tahun 2014 dengan penetapan No. 3939/1.837 yang beranggotakan unsur pengusaha dan kedua serikat pekerja yang ada.

Per 31 Desember 2018, jumlah anggota Serikat Pekerja Perusahaan mencapai 422 orang, dari tahun sebelumnya sebanyak 410 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pegawai, jumlah anggota Serikat Pekerja Perusahaan mencapai 80%.

that have been realized by the Company through the existence of Workers’ Unions, by giving freedom of association to employees.

At present, there are 2 (two) Workers’ Unions in the Company, which are the Surveyor Indonesia Employee Union (SPASI), and the Working Union of Surveyor Indonesia Employees (SKKSI) which were established in 2014. Membership of both unions is only effective in the Company, and does not apply in subsidiaries

Recognizing that employee competencies and performance are strongly influenced by the atmosphere and working environment, the management of industrial relations in an integrated HR management system becomes an important part and cannot be separated from other management systems. Meetings with Bipartite Institutions are also conducted regularly, with the purpose as a forum for communication and consultation on labor matters. The Company also has a Bipartite Cooperation Institution (LKS) which was established and has been recorded in the Transmigration Manpower Office in South Jakarta City No. 1879/1,837 dated 7 April 2012 which was extended in 2014 with the stipulation No. 3939/1,837 which has members of entrepreneurs and the two existing workers unions.

As of 31 December 2018, the number of members of the Company’s Workers Union reached 422 people, from that of previous year of 410 people. When compared to the total number of employees, the number of members of the Company’s Workers Union reaches 80%.


239


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Pembentukan Lingkungan Kerja yang Kondusif

Pembentukan lingkungan kerja yang kondusif juga merupakan salah satu faktor peningkatan kesejahteraan pegawai. Hal tersebut di tandai dengan upaya Perusahaan dalam memberikan fasilitas pada pegawai berupa kegiatan keagamaan (Islam, Nasrani, Hindu), olahraga dan seni. Kegiatan ini terbuka untuk pegawai dan keluarganya. Bentuk kegiatan keagamaan rutin yang dilakukan antara lain pengajian rutin, ”Kantin” (Kajian Rutin) Rohani, kajian Ramadhan, serta Persekutuan Doa. Untuk olahraga antara lain Sepak Bola, Futsal, Sepeda, Yoga, Aerobik, Bulutangkis, Tennis, dan Golf. Sedangkan seni dilakukan dalam bentuk Paduan Suara. Kegiatan ektrakurikuler ini dimaksudkan sebagai aktualisasi pegawai dan sarana sosialisasi pegawai di luar tugas utamanya.

Kegiatan-kegiatan seperti olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan hobi lainnya diharapkan mampu memberikan wadah kepada setiap pegawai untuk lebih mengenal satu sama lain secara personal. Dengan pengenalan personal ini, Perusahaan berupaya untuk membentuk lingkungan kerja yang kondusif, yang akan berujung pada loyalitas dan produktivitas kinerja pegawai.

Survei Kepuasan Pegawai dan Survei Keterikatan Pegawai

Survei kepuasan dan keterikatan pegawai dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan dan keterikatan pegawai terhadap Perusahaan. Tingkat kepuasan dan keterikatan pegawai merujuk pada sikap umum seorang pegawai terhadap pekerjaan dan Perusahaan. Tingkat kepuasan dan keterikatan yang tinggi akan menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaan tersebut. Sebaliknya, ketidakpuasan dan keterikatan pegawai menunjukkan sikap yang kontraproduktif terhadap pekerjaannya. Untuk mendapatkan aspirasi pegawai, Perusahaan secara berkala melakukan survei opini pegawai guna mengumpulkan data indeks kepuasan pegawai.

Selain melakukan survei kepuasan pegawai, di tahun 2018 Perusahaan juga melakukan survei keterikatan pegawai. Sejumlah 369 pegawai tetap yang mengikuti kegiatan survei tersebut, atau 70,15% responden dari seluruh pegawai tetap yang berjumlah 526 orang. Unsur-unsur dengan angka kepuasan yang relatif kecil akan dijadikan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang, dengan memperhitungkan tingkat urgensi dan kepentingan serta kemampuan Perusahaan.

Dari hasil survei kepuasan pegawai, diperoleh nilai rata-rata Indeks Kepuasan Pegawai untuk Pengelolaan SDM secara korporat sebesar 3,95 atau sebesar 79%, dan untuk Pelayanan Divisi SDM sebesar 4,05 atau sebesar 81%. Secara keseluruhan gabungan keduanya sebesar 4,00 atau sebesar 80% yang lebih tinggi dari hasil survei tahun 2017 yang mencapai 79% dengan kategori “Puas”. Hal tersebut menandakan bahwa kepuasan pegawai di tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya.

establishment of a Conducive Work environment

The establishment of a conducive work environment is also one of the factors in improving employee welfare. This is marked by the Company’s efforts to provide facilities to employees in the form of religious activities (Islam, Christianity, Hinduism), sports, and art. This activity is open to employees and their families. The forms of routine religious activities carried out include routine recitation, Routine Spiritual Study, Ramadan study, and Prayer Fellowship. For sports, including Soccer, Futsal, Bicycle, Yoga, Aerobics, Badminton, Tennis, and Golf. While art is done in the form of Choirs. This extracurricular activity is intended as an actualization of employees and means of socialization employees outside of their main duties.

Activities such as sports, religious activities, and other hobbies are expected to provide a place for each employee to get to know each other more personally. With introduction of personal, the Company strives to establish conducive work environment, which will lead to employee loyalty and performance productivity.

employee Satisfaction Survey and employee engagement Survey

Employee satisfaction survey and employee engagement survey are conducted to measure the level of employee satisfaction and engagement with the Company. The level of satisfaction and engagement of employees refers to the general attitude of an employee towards work and the Company. A high level of satisfaction and engagement will show a positive attitude towards the job. On the other hand, dissatisfaction and non-engagement of employees will show a counterproductive attitude towards their work. To get employee aspirations, the Company periodically conducts employee opinion surveys to collect employee satisfaction index data.

In addition to conducting employee satisfaction survey, in 2018 the Company also conducted employee engagement survey. A total of 369 permanent employees participated in the survey, or 70.15% of respondents from all permanent employees totaling 526 people. Elements with relatively small satisfaction figures will be used as evaluations and improvements in the future, by calculating the level of urgency and interests and the Company’s capability.

From the employee satisfaction survey results, the average Employee Satisfaction Index for corporate HR Management is 3.95 or 79%, and for HR Division Services is 4.05 or 81% level. Overall, the combination of the two became 4.00 or equal to 80%, which is higher than the 2017 survey result in 2017 which reached 79% with the category of “Satisfied”. This indicates that employee satisfaction in 2018 increased from that of the previous year.

240

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Hasil Survei Kepuasan Pegawai 2017-2018Employee Satisfaction Survey Result 2017-2018

Item KepuasanSatisfaction Item

Hasil Survei KepuasanSatisfaction Survey Result

2018 2017

PersentasePercentage

(%)

IndeksIndex


(%)

Pengelolaan KorporasiCorporate Management

3,95 79 3,85 77

Pelayanan DSDMHR Division Services

4,05 81 4,05 81

GabunganCombination

4,00 80 3,95 79

Sementara hasil analisa untuk Aspek Keterikatan Pegawai pada tahun 2018, memperlihatkan secara umum bahwa tingkat keterikatan (Engaged Level) pegawai terhadap Perusahaan sebesar 93% engaged (terikat), 7% not engaged (tidak terikat), dan 0% Actively Disengaged. Angka ini menandakan bahwa keterikatan Pegawai di tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017, dimana tingkat keterikatan pegawai terhadap Perusahaan sebesar 90% engaged (terikat), 10% disengaged (tidak terikat), dan tidak ada Actively Disengaged. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan serta perbaikan pelayanan terhadap pegawai terus ditingkatkan sebagai tindak lanjut dari Survei Kepuasan Pegawai pada tahun sebelumnya.

7%

93%

0%

Disengaged

Engaged

ActivelyDisengaged

While the analysis results for Employee Engagement Aspects in 2018 generally show that the Engagement level of employees to the Company is 93% engaged, 7% disengaged, and 0% Actively Disengaged. This figure indicates that Employee engagement in 2018 increased compared to that of 2017, where the employee engagement level with the Company was 90% engaged (engaged), 10% disengaged, and no Actively Disengaged. This shows that improvement and refinement of service to employees continue to be improved as a follow-up to the previous year’s Employee Satisfaction Survey.


241


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Penerapan Budaya berbagi Pengetahuan pada Pegawai

Bentuk perhatian Perusahaan pada pegawai juga diperlihatkan melalui program budaya berbagi pengetahuan pada para pegawai yang dilakukan dalam rangka mempercepat proses pembelajaran, dengan harapan tacit knowledge pegawai dapat menjadi explicit knowledge bagi Perusahaan. Budaya ini ditumbuhkan melalui sesi knowledge sharing dan forum diskusi secara berkala, baik pada tingkat korporasi maupun masing-masing unit. Upaya berbagi pengetahuan dilakukan terus menerus sebagai bagian dari upaya pemastian tumbuhnya knowledge behaviour di lingkup Perusahaan. Kegiatan yang dilakukan antara lain kewajiban melakukan sharing di unitnya bagi pegawai yang telah melaksanakan pelatihan; kegiatan lesson learned dari proyek yang telah selesai sebagai pembelajaran bagi proyek lainnya yang serupa. kewajiban melakukan sharing di unitnya bagi pegawai yang telah melaksanakan pelatihan; kegiatan knowledge sharing pengetahuan proyek yang sedang berjalan yang diperuntukan bagi seluruh pegawai, khususnya bagi ujung tombak (keyperson) perusahaan’ knowledge sharing bagi pegawai yang akan melaksanakan pensiun; knowledge sharing melalui Portal Knowledge Management (KM), yang merupakan kumpulan pengetahuan perusahaan, yang bisa diakses oleh seluruh pegawai perusahaan.

Pengembangan SDM Melalui Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi

Perusahaan secara berkala terus melakukan assessment kepada para pegawai untuk memastikan level kompetensi dan pengetahuan pegawai. Dimana gap kompetensi yang didapat dari hasil assessment dimanfaatkan sebagai dasar untuk pengembangan pegawai, bentuk pengembangan ini diwujudkan melalui pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi. Program pendidikan dan pelatihan (Diklat) disusun berdasarkan Trainning Need Analysis (TNA) dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan produk/bisnis baru, kebutuhan persyaratan jabatan dan kebutuhan kaderisasi.

Sejalan dengan visi Perusahaan, kebutuhan dan pengembangan SDM disesuaikan dengan penguatan kompetensi bidang jasa inspeksi, survei dan konsultansi yang mengupayakan peningkatan sertifikasi personel baik brevet skala nasional maupun internasional. Di tahun 2018, Perusahaan melakukan sertifikasi terhadap 315 pegawai, meliputi 5 (lima) bidang yaitu Infrastruktur, Migas, Mineral & Batubara, Penguatan Institusi & Kelembagaan, serta Non Sektor. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2017 jumlah pelatihan bersertifikasi sebanyak 342 kepesertaan.

employee’s Knowledge Sharing Culture

The form of the Company’s attention to employees is also shown through a knowledge sharing culture program for employees that is carried out in order to accelerate the learning process, with the hope that tacit knowledge of employees can become explicit knowledge for the Company. This culture is grown through periodic knowledge sharing sessions and discussion forums, both at the corporate and each unit level. Knowledge sharing efforts are carried out continuously as part of efforts to ensure the growth of knowledge behavior within the Company. Activities carried out include the obligation to share in the unit for employees who have carried out training; Lesson learned activities from projects that have been completed as learning for other similar projects; obligation to share in the unit for employees who have carried out training; ongoing project knowledge knowledge sharing activities that are intended for all employees, especially for the key person of the company’; knowledge sharing for employees who will enter retirement; knowledge sharing through Knowledge Management (KM) Portal, which is a collection of company knowledge, which can be accessed by all company employees.

HR Development Through education and Training as well as Certification

The Company regularly conducts assessments to employees to ensure employees’ competence and knowledge level. Where competency gaps obtained from the assessment results are used as a basis for employee development, this development form is realized through integrated education and training. Education and training programs are prepared based on Training Need Analysis (TNA) and adapted to the needs of new product/business development, the need for job requirements, and regeneration needs.

In line with the Company’s vision, HR needs and development are adjusted to strengthen the competence of inspection, survey, and consultancy services that seek to increase certification of personnel both nationally and internationally. In 2018, the Company certified 315 employees, covering 5 (five) fields, which are Infrastructure, Oil and Gas, Minerals & Coal, Institutions & Institutional Strengthening, and Non-Sector. This number decreased compared to that of previous year where in 2017 the number of certified training participants was 342 people.

242

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Sertifikasi Pegawai Tahun 2018Employee Certification in 2018

No Pelatihan/SKa/Uji KompetensiTraining/SKA/Competency Test

jumlah SertifikatTotal Certificate

1 Ahli Muda Manajemen ProyekJunior Expert Project Management

49

2 INSPEKSI DAN EVALUASI KUALITAS BETONINSPECTION AND EVALUATION OF CONCRETE QUALITY

20

3 Sertifikasi Laik Operasi Pembangkit ListrikCertification of Operation Worthiness of Power Plant

13

4 SKA Manajemen ProyekCertificate of Expertise Project Management

1

5 SKA Teknik Bangunan Gedung MadyaCertificate of Expertise Mid-Level Building Engineering

2

6 SKA Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung MadyaCertificate of Expertise Mid-Level Electronic and Telecommunication in Building Engineering

1

7 SKA Teknik Jalan MadyaCertificate of Expertise Mid-Level Road Engineering

1

8 SKA Teknik Jalan Rel MadyaCertificate of Expertise Mid-Level Railway Engineering

1

9 SKA Teknik Mekanikal MadyaCertificate of Expertise Mid-Level Mechanical Engineering

1

10 SKA Teknik Plambing dan Pompa Mekanik MadyaCertificate of Expertise Mid-Level Plumbing and Mechanical Pump Engineering

1

11 SKA Teknik Proteksi KebakaranCertificate of Expertise Fire Protection Engineering

1

12 SKA Teknik Tenaga Listrik MadyaCertificate of Expertise Mid-Level Electrical Engineering

1

13 Ahli Pengendali Bor IIIDrill Control Expert III

2

14 AK3 Elevator dan EskalatorOHS Expert Elevator and Escalator

1

15 AK3 KimiaOHS Expert Chemistry

1

16 Ahli Radiograhpy Level 2Radiography Expert Level 2

1

17 AK3 UmumOHS Expert General

18

18 Eddy Current TestingEddy Current Testing

2

19 Inspector Pesawat Angkat & AngkutInspector of Lift & Transport Plane

3

20 K3 MigasOHS Oil and Gas

3

21 Lifting Rigging AdvanceLifting Rigging Advance

1

22 Liquid Cargo AISILiquid Cargo AISI

43

23 Magnetic Particle Testing Lv 2Magnetic Particle Testing Level 2

5

24 Operator dan Ahli RadiographyOperators and Radiography Expert

1

25 Operator Pesawat Angkat AngkutOperator of Lift & Transport Plane

1

26 Penetrant Testing Lv 2Penetrant Testing Level 2

5

27 Petugas Proteksi RadiasiRadiation Protection Officer

2


243


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Sertifikasi Pegawai Tahun 2018Employee Certification in 2018

No Pelatihan/SKa/Uji KompetensiTraining/SKA/Competency Test

jumlah SertifikatTotal Certificate

28 PTK 007 No 4 2017PTK 007 No 4 2017

2

29 STTK Migas Cepu bidang Petugas Pengambil Sample Contoh (PPC Air dan PPC Limbah)STTK Oil and Gas Cepu, Sample Sampling Officer (PPC Water and PPC Waste)

2

30 Ultrasonic Testing Lv IIUltrasonic Testing Level II

6

31 Welding InspectorWelding Inspector

3

32 Petugas Pengambil Contoh Uji BatubaraOfficers Collecting Coal Test Examples

12

33 Petugas Verifikasi Administrasi BatubaraOfficers Verifying Coal Administration

28

34 Petugas Verifikasi Teknis BatubaraOfficers Verifying Coal Technical

33

35 Auditor SMK3OHSMS Auditor

10

36 Junior SurveyorJunior Surveyor

22

37 Lead Auditor ISO 14001:2015Lead Auditor ISO 14001:2015

2

38 Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System Reg. IRCALead Auditor ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System Reg. IRCA

5

39 Lead Auditor Sistem Manajemen Pengamanan berdasarkan Perkap 024/2007Lead Auditor of Safety Management System based on Perkap 024/2007

2

40 SKA Teknik Lingkungan MadyaCertificate of Expertise Mid-Level Environmental Engineering

2

41 TOT Bidang Kelembagaan dan SMK3TOT of Institutions and OHSMS

2

42 Brevet A-BBrevet A-B

3

jumlahTotal

315

jumlah jam Pelatihan dan Biaya Pelatihan

Komitmen dari manajemen dalam pengembangan pegawai terlihat dalam alokasi jumlah jam pelatihan dan dana untuk pengembangan Alokasi anggaran pelatihan 2018 sebesar Rp9,37 miliar. Sedangkan untuk realisasi dana pengembangan kompetensi pegawai di tahun 2018 mencapai Rp7,75 miliar dan jumlah jam pelatihan mencapai 27.036 jam; atau rata-rata 70,52 jam per pegawai. Dana pengembangan kompetensi pegawai mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp6,10 miliar, sementara jam pelatihan meningkat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 26.002 jam atau rata-rata 63 jam per pegawai. Seluruh pegawai diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan program pengembangan kompetensi, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan setiap pegawai dan arah pengembangan Perusahaan.

Number of Training Hours and Training Cost

Commitment from the management to employee development can be seen in the allocation of training hours and funding for development. Budget Allocation of training in 2018 was IDR9.37 billion. Whereas the realization of employee competency development funds in 2018 reached IDR7.75 billion and the number of training hours reached 27,036 hours; or an average of 70.52% hours per employee. Employee competency development funds increased compared to that of 2017 of IDR6.10 billion, while training hours increased compared to 26,002 hours in 2017 or an average of 63 hours per employee. All employees are given the same opportunity to obtain competency development programs, with adjustments to the needs of each employee and the direction of the Company’s development.

244

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Jam Pelatihan di 2018 mengalami kenaikan dikarenakan target KPI yang diberikan oleh Perusahaan adalah 300 sertifikasi pelatihan. Sebagaimana diketahui pelatihan bersertifikasi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pembelajaran hingga kelulusan. Sebagai konsekuensinya yang timbul dari target 300 sertifikasi tersebut, dibutuhkan biaya yang lebih besar terutama pelatihan bersertifikasi personil pada sektor Migas

alokasi anggaran Pelatihan 2018Budget Allocation of Training in 2018

No Tema DiklatTheme of Education and Training

BiayaCosts

(Rp) (IDR)

PROGRaM KORPORaTCORPORaTe PROGRaM

1 Leadership/Character BuildingLeadership/Character Building

500.000.000

2 Manajemen BisnisBusiness Management

285.000.000

3 Manajemen ProyekProject Management

400.000.000

4 On The Job TrainingOn The Job Training

500.000.000

5 Sertifikasi KeahlianExpertise Certification

2.200.000.000

BIDaNG TeKNISTeCHNICaL FIeLD

1 Bidang InspeksiInspection Field

1.200.000.000

2 Bidang SurvaiSurvey Field

700.000.000

3 Bidang Konsultasi /Sistem Mutu/K3Consultancy/Quality System/OHS

800.000.000

4 Bidang Sumber Daya ManusiaHuman Resources

150.000.000

5 Bidang Keuangan dan AkuntansiFinance and Accounting

150.000.000

6 Bidang Manajemen FasilitasFacility Management

150.000.000

7 Bidang Tehnologi InformasiInformation Technology

150.000.000

8 Bidang Internal AuditInternal Audit

150.000.000

9 Bidang Kemitraan Bina LingkunganPartnership and Community Development

135.000.000

10 Bidang Kesekretariatan PerusahaanCorporate Secretary

1.200.000.000

11 Bidang Manajemen ResikoRisk Management

700.000.000

jumlahTotal

9.370.000.000

Training hours in 2018 increased due to the KPI targets given by the Company was 300 training certifications. As known, certified training requires more time to learn in order to graduate. As a consequence, which arose from the 300-certification target, greater costs are needed, especially certified training for personnel in the oil and gas sector.


245


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Perbandingan alokasi anggaran Pelatihan Comparison of Training Budget Allocation

2016-2018 (jutaan Rupiah | million Rupiah)

Perbandingan jumlah jam PelatihanComparison of Total Training Hours

2016-2018

201820172016

9.370

6.800

8.000

201820172016

27.03626.002

31.364

Perbandingan Rata-rata jumlah jam Pelatihan per PegawaiComparison of Average Training Hour per Employee

2016-2018

Perbandingan Rata-rata jumlah jam Pelatihan per Pegawai TetapComparison of Average Training Hour per Permanent Employee

2016-2018

201820172016

70,5263

72

201820172016

32,76

22

33

Kepemimpinan

Perusahaan menyadari pentingnya peranan seorang pemimpin dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Pengembangan SDM dalam bidang “leadership” menjadi salah satu perhatian Perusahaan, dimana pegawai yang menduduki jabatan struktural dan dipersiapkan sebagai pemimpin dibekali pelatihan kepemimpinan yang terintegrasi. Program pelatihan dirancang dengan mengembangkan kompetensi kepemimpinan secara utuh dan selaras antara kompetensi pribadi (Personal Mastery), kompetensi kepemimpinan (Leadership Mastery) dan kompetensi bisnis (Business Mastery). Di tahun 2018 Perusahaan memberikan pendidikan pengembangan terkait kepemimpinan melalui program Management Development Program (MDP), untuk mendapatkan talent – talent future leader Perusahaan.

Leadership

The Company recognizes the importance of a leader’s role in determining the success of an organization. HR development in the field of “leadership” is one of the Company’s concerns, where employees who occupy structural positions and are prepared as leader, are equipped with integrated leadership training. The training program is designed by developing a complete and harmonious leadership competency between Personal Mastery, Leadership Mastery, and Business Mastery. In 2018, the Company provided leadership education through Management Development Program (MDP), in order to get talents for the Company’s future leaders.

246

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Perkembangan Pengelolaan SDM ke Depan

Merujuk ke HR Masterplan, perusahaan menerapkan suatu budaya yang mendukung program agar perusahaan berkembang yang berorientasi kepada people based development. Penyelarasan kompetensi perilaku dan kompetensi teknis menjadi perhatian penuh dalam pengembangan karyawan.

Perusahaan juga terus mengitegrasikan sistem imbal jasa dengan sistem penilaian kinerja karyawan untuk menjadi bagian dari penerapan reward and punishment yang adil dan transparan. Hal ini juga akan berdampak kepada pengisian talent-talent perusahaan yang baik dan berkualitas sebagai kesatuan dari sistem manajemen karir dan kepemimpinan.

Selain itu, rencana konkrit pengelolaan SDM kedepannya adalah dalam bidang integrasi teknologi informasi kedalam sistem manajemen SDM dan Human Capital.

Future HR Management Development

Referring to HR Masterplan, the Company applies a culture that supports the program so that the Company’s development is oriented to people-based development. Alignment of behavioral competencies and technical competencies becomes a full concern in employee development.

The Company also continues to integrate reward system with employee performance assessment system to be part of the implementation of fair and transparent reward and punishment. This matter will also have an impact on filling good and quality corporate talent as a unity of career management and leadership system.

Furthermore, the concrete plan for future HR management is in the field of information technology integration into the HR and Human Capital management system.

247


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

PENGEMBANGAN TEkNOLOGI INfORMASIInformation Technology development

Company’s Information Technology System

Since 2015, the Company has initiated improvement of internal business processes through system automation with the use of Information Technology (IT). This policy then encourages an increase in the score of the Excellent Performance Appraisal Criteria (KPKU) to reach above 140 points. The results of this increase indicate the importance of implementing IT to continue to create added value for the Company’s operations and business, especially in facing the increasingly strong competition from overseas inspection companies.

The company realizes that the development of business and organizational needs requires the Company to organize and improve itself in preparing the technology needed to be able to support its business development and expansion and in providing the best service to stakeholders through information technology-based services.

Sistem Teknologi Informasi Perusahaan

Sejak tahun 2015, Perusahaan telah melakukan inisiasi perbaikan proses bisnis internal yang ditempuh melalui otomasi sistem dengan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Kebijakan ini kemudian mendorong peningkatan skor Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) hingga mencapai di atas 140 poin. Hasil peningkatan ini menunjukkan pentingnya penerapan TI untuk terus menciptakan nilai tambah bagi operasi dan bisnis Perusahaan, khususnya menghadapi persaingan dengan perusahaan inspeksi luar negeri yang semakin ketat.

Perusahaan menyadari, perkembangan kebutuhan bisnis dan organisasi mengharuskan Perusahaan untuk menata dan membenahi diri dalam menyiapkan teknologi yang dibutuhkan untuk dapat mendukung pengembangan dan perluasan bisnis, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pemangku kepentingan melalui layanan berbasis teknologi informasi.

248

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Pemanfaatan TI pada produk dan jasa Perusahaan diberikan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pelanggan, sekaligus menciptakan barrier bagi perusahaan pesaing. Di tingkat internal, upaya pemanfaatan TI dilakukan melalui otomasi proses beberapa fungsi dalam organisasi, seperti pemasaran dan COE, serta membangun sistem dashboard yang digunakan managerial level sebagai sumber data untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pengambilan keputusan. Teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan Perusahaan menyediakan produk dan jasa kepada para pemangku kepentingan, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usaha ke depannya.

Visi dan Misi Penerapan Sistem TI di PerusahaanVi s i o n a n d M i s s i o n o f I T Sys te m Implementation in the Company

VISI/VISIONIT menjadi strategic tools Perusahaan dalam rangka mencapai kinerja yang unggul.IT becomes the Company’s strategic tools to achieve superior performance.

Misi• Membangun otomasi proses terintegrasi secara

menyeluruh yang menciptakan proses bisnis yang terkendali, efisiensi dan efektif.

• Membangun Dashboard Executive yang mendukung Manajemen dalam melakukan monitoring, evaluasi serta pengambilan keputusan dengan cepat dan akurat yang mencakup semua aspek strategis di dalam Perusahaan.

• Membuat Sistem IT yang memberikan nilai tambah bagi Pelanggan dengan cara mengintegrasikan sistem IT dengan produk dan jasa sekaligus menciptakan keunggulan kompetitif bagi Perusahaan.

Mission• Build fully integrated process automation that creates business processes that are controlled, efficient

and effective.• Build an Executive Dashboard that supports Management in conducting monitoring, evaluation and

decision making quickly and accurately covering all strategic aspects within the Company.• Create IT Systems that add value to Customers by integrating IT systems with products and services

while creating a competitive advantage for the Company.

Pengembangan Teknologi Informasi yang Terintegrasi

Untuk dapat menjamin sistem informasi yang berjalan berbanding lurus dengan perkembangan Perusahaan, maka diterapkan sistem TI berbasis Enterprise Resources Planning (ERP) yang terintegrasi, dengan tujuan menciptakan pengelolaan operasional dan bisnis berbasis penyediaan informasi yang komprehensif. Integrasi sistem TI ini, diharapkan mampu melakukan efisiensi, mempercepat ketersediaan informasi demi efektifitas manajemen, serta menciptakan tata kelola informasi yang dapat mendukung penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

The use of IT in the Company's products and services is provided as part of fulfilling customer needs and satisfaction, as well as creating a barrier for competing companies. At the internal level, IT utilization efforts are carried out through automation of processes of several functions within the organization, such as marketing and COE, building a dashboard system used by managerial level as a data source for monitoring, evaluation, and decision making. Technology is the main key that enables the Company to provide products and services to stakeholders, measure and track business performance, and make appropriate management decisions for the future of business continuity.

Integrated Information Technology Development

In order to guarantee that the ongoing information system is directly proportional to the Company’s development, an integrated IT-based Enterprise Resources Planning (ERP) system is implemented, with the aim of creating operational management and business based on the provision of comprehensive information. This IT system integration is expected to be able to make efficiency, accelerate the availability of information for management’s effectiveness, and create information governance that can support the implementation of Good Corporate Governance principles.

Pengembangan Teknologi InformasiInformation Technology development

249


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness SupportingLease 1Mbps

User:• Divisi/Unit | Division/Unit• Divisi Bisnis dan Sektor | Business and Sector Division• Cabang Jakarta | Jakarta Branch

Backup Server ERP

Server ERP MS-NAvision

Firewall

Router

Bandwidth Mgt

Hub

SIHO jaKaRTa

• Cabang Pekanbaru• Cabang Medan• Cabang Palembang• Cabang Surabaya• Cabang Balikpapan• Cabang Aceh• Cabang Semarang• Cabang Banjarbaru• Cabang Makasar

• Pekanbaru Branch• Medan Branch• Palembang Branch• Surabaya Branch• Balikpapan Branch• Aceh Branch• Semarang Branch• Banjarbaru Branch• Makasar Branch

Router Bandwidth Mgt Hub

CaBaNGBranches

Infrastruktur Pendukung ERPERP Support Infrastructure

Sistem ERP di Perusahaan mencakup modul-modul sebagai berikut:• ERP Nav Financial & Procurement

Sistem aplikasi IT keuangan dan procurement yang digunakan untuk pengendalian dan memproses seluruh proses bisnis keuangan dan procurement yang terintegrasi dari penganggaran, penggunaan, pengendalian sampai pelaporan sesuai standar keuangan dan akuntansi.

• Aplikasi Human ResourcesSistem aplikasi IT yang menampung dan mengelola data kepegawaian seperti data profil, riwayat pengalaman dan jabatan (karir), pelatihan, dan penilaian yang merupakan data dan informasi personel di Perusahaan.

• Asset ManagementSistem aplikasi IT yang digunakan untuk mengelola aset Perusahaan secara menyeluruh dan terintegrasi.

• CRM (Marketing)Sistem aplikasi IT yang digunakan untuk mencatat dan mengelola aktifitas kegiatan pemasaran agar pengelolaan resources dan pelanggan menjadi lebih efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan Perusahaan.

• Project Management (Asmop)Sistem aplikasi IT yang digunakan untuk memantau capaian kemajuan fisik proyek yang sedang dikerjaan, agar delivery pekerjaan terkendali dan waktu pengerjaan sesuai dengan rencana

The Company’s ERP system includes the following modules:

• ERP Nav Financial & ProcurementFinance and procurement IT application system used to control and process all integrated business processes of finance and procurement from budgeting, utilization, control, up to reporting, according to financial and accounting standards.

• Human Resources ApplicationIT application system that accommodate and manage employee data such as profile data, experience and career history, training, and assessment which are the personnel data and information in the Company.

• Asset ManagementIT application system used to manage the Company’s assets as a whole and in integrated manner.

• CRM (Marketing)IT application system used to record and manage marketing activities so that the management of resources and customers becomes more effective in order to increase the Company’s revenue.

• Project Management (Asmop)IT application system used to monitor the physical progress of the project being worked on, in order to deliver the work under control and that time of work is according to the plan.

250

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Accounting & Finance

Asset Management

Procurement

Human Resources

CRM

Project Management

Selain itu, Perusahaan menerapkan Dashboard Executive (SIMOFI) mencakup Financial, Operasi dan Marketing. SIMOFI merupakan dashboard yang digunakan oleh Manajemen untuk memantau, mengevaluasi, mengontrol, serta melakukan pengambilan keputusan terhadap kemajuan dan pencapaian kinerja Perusahaan, Unit Usaha dan Proyek dalam aspek Keuangan, Pemasaran dan Operasi.

MigasOil and Gas

MinbaMinerals and Coal

InfrastrukturInfrastructure

PIKInstitutions and Institutional Strengthening

2014 2015 2016 20170

1

2

3

4

5

6Dashboard Simofi

Data warehouse

Accounting & Finance

Asset Management

Procurement

Human Resources

CRM

Project Management

Integrated IT System (ERP)

Sistem TI pendukung lainnya juga terus dikembangkan, meliputi Video Conference, Mail, Sistem Perijinan, Sistem Peralatan GIS, KM, dll. Sementara aplikasi TI untuk produk dan jasa antara lain IT Cargo Monitoring, IT Minerba, IT Ijepa, dll. Sistem TI ini dibangun untuk memberikan nilai tambah produk dan jasa Perusahaan

In addition, the Company implements a Dashboard Executive (SIMOFI) covering Financial, Operations, and Marketing. SIMOFI is a dashboard used by the Management to monitor, evaluate, control, and make decisions on the progress and performance achievement of the Company, Business Units, and Projects in the aspects of Finance, Marketing, and Operations.

Other IT support systems are also being developed, including Video Conference, Mail, Licensing System, GIS Equipment System, KM, etc. While IT applications for products and services among others are IT Cargo Monitoring, IT Mineral & Coal, IT Ijepa, etc. The IT system is built to deliver added value


251


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

agar memberikan benefit bagi pelanggan sehingga menciptakan keunggulan kompetitif sekaligus barrier bagi pesaing.

• IT Cargo MonitoringAplikasi IT ini digunakan untuk memantau data dan aktifitas oil losses Pertamina mulai dari loading dan unloading kapal dan pelabuhan dengan cakupan di 91 pelabuhan di seluruh Indonesia. Dengan sistem ini Pertamina dapat melihat secara online dan medapat informasi terkini per hari (daily) data di lapangan dengan cepat dan tersaji dalam bentuk report dan grafik sesuai keinginan user.

• IT MinerbaAplikasi IT yang mengotomasi proses bisnis kegiatan operasi di Sektor Minba yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan kegiatan operasi diseluruh wilayah sehingga seluruh kegiatan dapat dipantau dan dikendalikan.

to products and services of the Company in order to provide benefits to customers thus creating competitive advantage and barrier for competitors.• IT Cargo Monitoring

This IT application is used to monitor Pertamina’s data and oil losses activities starting from loading and unloading vessels and ports with coverage in 91 ports throughout Indonesia. With this system, Pertamina can see online and get the latest information on daily field data immediately, which is presented in the form of reports and graphs as desired by the user.

• IT Mineral & CoalIT application that automates business processes of operational activities in the Mineral & Coal Sector is used to monitor and control operational activities throughout the region so that all activities can be monitored and controlled.

252

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

• IT Inventarisasi Aset berbasis mobileAplikasi IT ini digunakan untuk memonitor dan menginventarisasi asset sehingga data-data aset di wilayah dengan cepat dapat dikonsolidasi dan diketahui jumlah dan kondisinya menggunakan aplikasi mobile.

Investasi Teknologi Informasi

Untuk dapat memberikan support dalam mencapai tujuan perusahaan, PTSI telah melakukan investasi dalam bidang

• IT Mobile-based Asset InventoryThis IT application is used to monitor and perform inventory of assets so that data of assets in the region can be consolidated immediately and the number and condition can be known by using mobile application.

Information Technology Investment

In order to provide support in achieving the Company goals, PTSI has invested in information technology on an ongoing


253


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

teknologi informasi secara berkesianmbungan dari tahun ke tahun. Jumlah investasi Perusahaan di bidang TI tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.624.256.728, menurun dibandingkan tahun 2017, dimana Perusahaan menginvestasikan dana untuk TI mencapai Rp 2.000.977.349. Penurunan ini terjadi dikarenakan pada tahun 2018 Perusahaan lebih banyak melakukan maintenance perangkat keras (hardware) dan pengembangan software yang pengadaannya dilakukan pada tahun 2017. Berikut disampaikan investasi Perusahaan di bidang TI pada tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya.

PerihalSubject

Biaya InvestasiInvestment Cost

(Rp) (IDR)


2018 2017Selisih

Differences(Rp) (IDR)


(%)

Hardware 792.984.000 954.636.440 (161.652.440) -16,93%

Software 831.272.728 1.046.340.909 (215.068.181) -20,55%

jumlahTotal

1.624.256.728 2.000.977.349 (376.720.621) -18,83%

Biaya Investasi Teknologi Informasi Tahun 2017-2018Information Technology Investment Cost 2017-2018

20182017

2.000.977.349

1.624.256.728Turun

Decrease

18,83%

Roadmap dan Proyeksi Pengembangan Tl ke Depan

Sejak tahun 2017, Perusahaan telah merancang strategi di bidang teknologi informasi jangka panjang, roadmap atau peta jalan di bidang teknologi informasi ini dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dari kondisi bisnis serta perkembangan teknologi yang ada agar sejalan dengan arah pengembangan bisnis Perusahaan, seperti yang terlihat pada roadmap teknologi informasi 2017-2021 di bawah ini.

basis from year to year. The Company’s total investment in IT sector in 2018 was IDR 1.624.256.728, an decrease compared to that of 2017, where the Company invested funds for IT reaching IDR 2.000.977.349. The following is the Company’s investment in IT in 2018 compared to that of previous year. This decline occurred due to in 2018 the Company carried out more hardware maintenance and software development which were procured in 2017.

Roadmap and Projections of Future IT Development

Since 2017, the Company has designed a long-term strategy in information technology, roadmap in information technology which is designed and adapted to the needs of business conditions and technological developments that are in line with the direction of the Company’s business development, as seen in the roadmap of information technology 2017-2021 below.

254

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

2017 2018 2019 2020 2021

• Upgrade, otomasi dan integrasi IT Human Resources dan ERP Nav• Otomasi dan Integrasi IT Aset Management dan ERP Nav• Upgrade, otomasi dan Integrasi CRM dan ERP Nav• Aplikasi IT Pendukung lainnya• Upgrading, automation and integration of IT Human Resources and ERP Nav• Automation and Integration of IT Asset Management and ERP Nav• Upgrading, automation and integration of CRM and ERP Nav• Other Supporting IT Applications

Otomasi dan Integrasi IT Project Management, IT HRS, IT Aset Mgt dan ERP NavAutomation and Integration of IT Project Management, IT HRS, IT Asset Management and ERP Nav

Upgrade ERP Nav

Upgrade ERP Nav

Dashboard Executive Information System

Leverage IT utk produk dan Jasa ( Interactive report, Mobil Apps, Tracking System, GIS dll )IT Leverage for products and services (Interactive report, Mobil Apps, Tracking System, GIS etc.)

Adapun penerapan roadmap teknologi informasi 2017-2021 yang dilakukan Perusahaan di tahun 2018, adalah sebagai berikut:1. Upgrade otomasi dan integrasi IT Human Resources dan ERP

Nav, yakni proses integrasi antara Aplikasi Human Resources terutama yang berkaitan keuangan dengan ERP Navision.

2. Otomasi dan Integrasi IT Asset Management dan ERP Nav, yakni penambahan modul Asset Management ke dalam ERP Nav

3. Upgrade, Otomasi dan Integrasi CRM dan ERP Nav, yakni proses integerasi Aplikasi CRM dengan ERP Navision

4. Aplikasi IT Pendukung lainnya, yakni pembuatan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan otomasi proses bisnis

5. Otomasi dan integrasi IT Project Management, IT HRIS, IT Asset Management dan ERP Nav, yakni integrasi secara menyeluruh aplikasi Project Management, HRIS, Asset Management dengan ERP Nav

6. Dashboard Executive Information System, yakni Sistem Informasi Dashboard yang terintegrasi mulai dari CRM, Project Management, HRIS, Asset Management dan ERP Nav

7. Upgrade ERP Nav, yakni Upgrade aplikasi ERP dengan modul Financial, CRM, Project Management, HRIS, Asset Management, dan Procurement terintegrasi ke dalam ERP yang sesuai dengan kebutuhan terkini dari Perusahaan

8. Leverage IT untuk produk dan jasa (interaktif report, Mobile Apps, Tracking System, GIS dll), yakni pembuatan aplikasi untuk produk dan jasa yang disesuaikan dengan teknologi terbaru sehingga memberikan nilai tambah.

.

The implementation of 2017-2021 information technology roadmap conducted by the Company in 2018 is as follows:1. Upgrade the automation and integration of IT Human

Resources and ERP Nav, which is the process of integration between Human Resources Applications, especially those related to finance and ERP Navision.

2. Automation and Integration of IT Asset Management and ERP Nav, which is the addition of Asset Management module into ERP Nav

3. Upgrade, Automation, and Integration of CRM and ERP Nav, which is the integration process of CRM Application and ERP Navision

4. Other Supporting IT Applications, which are making applications related to business process automation

5. Automation and integration of IT Project Management, IT HRIS, IT Asset Management, and ERP Nav, which is the overall integration of Project Management, HRIS, Asset Management applications with ERP Nav

6. Executive Information System Dashboard, which is an integrated Dashboard Information System starting from CRM, Project Management, HRIS, Asset Management, and ERP Nav

7. Upgrade ERP Nav, which is upgrading ERP applications with modules of Finance, CRM, Project Management, HRIS, Asset Management, and Procurement integrated into ERP that are in line with the Company’s current needs

8. IT Leverage for products and services (interactive reports, Mobile Apps, Tracking Systems, GIS, etc.), which means making applications for products and services tailored to the latest technology to provide added value.


255


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G


ab Sosial P

erusahaanC




Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Penerapan prinsip GCG diharapkan mampu memberikan corporate image yang baik, yang tentunya akan memberikan dasar kepercayaan bagi PTSI yang memang bergerak dalam industri jasa penjaminan.

The implementation of GCG principles is expected to show good corporate image, which will certainly result in good trust for PTSI, which indeed engaged in assurance services industry..



TaTa Kelola Perusahaan

Good Corporate GovernanCe

258

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Pemahaman mendasar TenTang TaTa Kelola Perusahaan Yang BaiKFundamental understanding on good Corporate governanCe

Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan serangkaian sistem yang mengatur dan mengendalikan entitas usaha yang diharapkan mampu menciptakan nilai tambah untuk seluruh pemangku kepentingan; termasuk kepada pemegang saham. Terdapat 2 (dua) hal penekanan, yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya bahkan hingga pemegang saham minoritas, dan, kewajiban entitas usaha untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja entitas usaha, kepemilikan, dan pemangku kepentingan. Kehadiran GCG diharapkan mampu memberikan fondasi atas pengelolaan entitas usaha yang akuntabel.

Penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi kebutuhan dunia usaha di seluruh dunia, termasuk Indonesia. GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta cerminan dunia usaha yang memiliki etika. Pada konsep pembangunan berkelanjutan, atau sustainability development, GCG menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan mampu membentuk fondasi iklim investasi yang sehat. Lebih jauh, GCG telah menjadi salah satu faktor fundamental bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan yang berkelanjutan hingga masa-masa mendatang.

Good Corporate Governance (GCG), by definition, is a series of systems regulating and controlling business entities that are expected to be able to create added value for all stakeholders; including the shareholders. There are 2 (two) points of emphasis, which are the importance of shareholders right to obtain information in a proper and timely manner even to minority shareholders and the obligation of business entities to disclose all information of the business entities’ performance, ownership, and stakeholders in an accurate, timely, and transparent manner. GCG’s presence is expected to provide the foundation for an accountable business entity management.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) practices has become a business necessity throughout the world, including Indonesia. GCG consists of principles underlying the process and mechanism of corporate management based on compliance with laws and regulations and is a reflection of ethical business world. In the concept of sustainable development, GCG is one of the main pillars that are expected to form the foundation of a healthy investment climate. Furthermore, GCG has become one of the fundamental factors for investors in assessing a company’s sustainable performance in the future.

Pemahaman Mendasar Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang BaikFundamental understanding on good Corporate governance

259


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC




Tata Kelola Perusahaan

Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness SupportingPendekatan Tata Kelola Perusahaan yang BaikGood Corporate Governance Approach

KePaTuhanCompliance

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

towards applicable laws and regulations

eTIKa BerusahaBusiness Ethics

sebagai cermin perilaku dunia usaha yang sehat

as a reflection of sound business environment

IKlIM InVesTasI YanG BaIK, Dan PerTuMBuhan YanG BerKelanJuTan

Good investment climate, and sustainable growth

Regulator bersama-sama dengan berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap perkembangan GCG di Indonesia memberikan penegasan yang kuat atas pentingnya hubungan yang harmonis antara entitas usaha dan pemangku kepentingan. Melalui hubungan yang harmonis ini, diharapkan akan terbentuk dunia usaha yang menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat, dan justru mampu berkontribusi bagi dimensi sosial dan lingkungan di sekitarnya.

Pemegang Saham/Pemilik Modal/Investor

Shareholders/Capital Owners/Investors

Pemangku KepentinganStakeholders

Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, KewajaranTransparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness

Entitas UsahaBusiness Entity

Industri/Iklim InvestasiIndustry/Investment Climate

harmonisasi entitas usaha dengan Pemegang saham dan Pemangku KepentinganHarmonization of Business Entities with Shareholders and Stakeholders

The regulators, together with various parties concerned with GCG development in Indonesia, encourage a strong affirmation on the importance of harmonious relationship between business entities and stakeholders. Through this harmonious relationship, a business world that avoids instant profit gain is expected to be created that can contribute to the surrounding social and environmental dimensions.

260

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

PerKemBangan PeneraPan TaTa Kelola Perusahaan Yang BaiK di lingKuP PTsidevelopment oF good Corporate governanCe implmentation in ptsi

D a s a r P e n e r a Pa n TaTa K e lo l a Perusahaan YanG BaIK

Komitmen Perusahaan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perusahaan menyadari bahwa penerapan GCG secara sistematis dan konsisten merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan. Penerapan GCG pada Perusahaan diharapkan dapat memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas serta mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Praktik GCG terus dikembangkan Perusahaan sebagai komitmen untuk terus berinovasi dalam upaya penyempurnaan implemetasi GCG di lingkup keorganisasian Perusahaan, dimana hal ini memberikan Perusahaan kepercayaan diri dalam menghadapi setiap tantangan ke depan dan menjadi entitas usaha dengan kompetensi yang kompetitif.

Dalam mengimplementasikan GCG, Perusahaan mengacu pada beberapa peraturan dan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau yang biasa dikenal dengan sebutan UUPT. Undang-undang ini memberikan fondasi menyeluruh terhadap aspek pengelolaan organisasi; mulai dari hak dan kewajiban pemegang saham, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, hingga hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, dimana aspek-aspek tersebut juga diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana Negara memiliki saham Perusahaan sebesar 100%, penerapan GCG di lingkup Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 yang kemudian diubah dengan No. PER-09/MBU/2012, dimana disebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran merupakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan aktivitas usaha Perusahaan. Selain itu penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik akan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan para pemangku kepentingan dan membawa Perusahaan kepada kemajuan yang signifikan dan berkelanjutan.

BasIs of GooD CorPoraTe GoVernanCe IMPleMenTaTIon

Company’s Commitment of the Implementation of Good Corporate Governance

The Company realizes that systematical and consistent GCG implementation is a necessity that must be carried out by the Company. GCG implementation in the Company is expected to spur business development, accountability, and realize shareholders’ value in the long-term without neglecting the interests of other stakeholders. GCG practice is continuously developed by the Company as a commitment to keep innovating as an effort to refine GCG implementation in the Company’s organizational scope, where such matter gives the Company confidence in facing every challenge going forward and becoming a business entity with competitive competence.

In implementing GCG, the Company refers to several laws and regulations, primarily Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, or commonly known as Law on LLC. This Law gives overall foundation to the organizational management aspect; from shareholders rights and obligations, duties and authority of Board of Directors and Board of Commissioners, to relationship between the Company and internal and external stakeholders, where these aspects are also regulated in the Company’s Articles of Association.

As a State-Owned Enterprise (SOE) where the State owns 100% of the Company shares, GCG implementation within the Company refers to Regulation of SOE Minister No. PER-01/MBU/2011 which was then amended with No. PER-09/MBU/2012 where it is stated that GCG consists of principles underlying a process and mechanism of company management based on laws and regulations and business ethics. Implementation of GCG principles covering transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness is a strong foundation to the sustainability of the Company’s business activities. Furthermore, GCG implementation that refers to best practices will increase trust from the shareholders and stakeholders, which will bring the Company to sustainable and significant advancement.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup PTSIdevelopment of good Corporate governance implmentation in ptsi

261


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Tujuan Penerapan GCG

Tujuan penerapan GCG di Perusahaan selaras dengan tujuan penerapan GCG di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012, yakni:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan.

3. Mendorong organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan

investasi nasional.

Prinsip Dasar GCG dan Penerapannya

Perusahaan menempatkan kebijakan GCG sebagai pedoman bagi Manajemen dan seluruh insan Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis dan operasional di lingkungan kerja. Kebijakan GCG Perusahaan secara berkesinambungan memberikan standar terbaik dalam menjalin hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan guna menjaga pertumbuhan jangka panjang bagi Perusahaan. Komitmen penerapan GCG tersebut dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur yang dimiliki; termasuk meningkatkan sistem dan prosedur bisnis dengan penerapan struktur tatakelola yang mendukung pelaksanaan GCG di lingkungan Perusahaan.

Dalam menerapkan prinsip-prisip GCG, Perusahan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

asas-asas Tata Kelola Perusahaan yang BaikGood Corporate Governance Principles

Transparansi Transparency

AkuntabilitasAccountability

ResponsibilitasResponsibility

IndependensiIndependence

KewajaranFairness

objectives of GCG Implementation

The objectives of GCG implementation in the Company are in line with the objectives of GCG implementation in State-Owned Enterprise (SOE) stipulated in Regulation of SOE Minister No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance at SOE, as amended by Regulation of SOE Minister No. PER-09/MBU/2012, which are:

1. To optimize SOE value so that the company has strong competitiveness, nationally and internationally.

2. To support SOE management professionally, efficiently, and effectively, as well as to empower functions and increase the independence of the Company’s organs.

3. To support the Company’s organs in making decisions and taking actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of SOE’s social responsibility towards the stakeholders and the environmental preservation surrounding the SOE.

4. To increase SOE’s contributions to the national economy.5. To i m p rove co n d u c i ve c l i m ate fo r n at i o n a l

investment development.

GCG Basic Principles and Its Implementation

The Company places GCG policies as guidelines for the Management and all employees of the Company in conducting its business and operational activities at work. The Company’s GCG policies continuously provide the best standards in building harmonious relationship with stakeholders in order to maintain the Company’s long-term growth. The commitment to implement GCG is carried out through strengthening its infrastructure; including improving business systems and procedures by implementing governance structures that support GCG implementation within the Company.

In implementing GCG principles, the Company refers to 5 (five) basic principles, which are: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, as have been released in the General Guidelines of Good Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

262

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Penjelasan prinsip-prinsip dasar di atas dan penerapannya secara umum di lingkup Perusahaan adalah sebagai berikut:

Prinsip DasarBasic Principles

Penjelasan sesuai Pedoman GCG PTsIExplanation In Accordance with PTSI Code of

GCG

Penerapan di lingkup PTsIImplementation in PTSI

Keterbukaan (Transparency)

Transparency

Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.

Openness in decision-making process and openness in expressing material and relevant information about the Company.

Perusahaan selalu berusaha untuk mempelopori pengungkapan informasi keuangan dan informasi penting lainnya baik kepada pihak yang berkepentingan secara lengkap dan tepat waktu. Pengungkapan tersebut tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib namun juga diupayakan untuk informasi-informasi relevan lainnya (voluntary) yang diperlukan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Perusahaan.

The Company always strives to pioneer disclosure of financial information and other important information to the interested party completely and on time. Such disclosure is not limited to mandatory information but also for other relevant information (voluntary) needed by many parties in decision making related to the Company.

Akuntabilitas (Accountability)

Accountability

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perusahaan dan seluruh jajaran Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.

Clarity of functions, implementation and accountability of the Company’s organs and the whole ranks of the Company so that the Company’s management is conducted effectively.

Perusahaan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perusahaan maupun hubungan antara Perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi problem yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan Perusahaan maupun kepentingan Perusahaan dengan pihak yang berkepentingan.Akuntabilitas dapat dicapai mendasarkan pada keseimbangan pembagian kekuasaan antar organ Perusahaan—yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS sebagai organ tertinggi dan memegang semua kekuasaan yang tidak diberikan kepada organ yang lain. Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Sementara Direksi bertanggungjawab dalam pengurusan Perusahaan.Perusahaan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau organ Perusahaan menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Akuntabilitas seluruh jajaran Perusahaan berarti setiap orang bertanggungjawab atas setiap tugas yang diamanatkan kepadanya. Perusahaan juga telah menyusun buku panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) yang berisi tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab baik Dewan Komisaris maupun Direksi.

The Company believes that accountability connects with the presence of a system controlling relationship among individuals and/or organs in the Company or relationship between the Company and the interested party. The Company applies the accountability principle as one of the solutions to handle occurring problems as a logical consequence of differences between individual interest and the Company’s interest or between the Company’s interest and that of the interested party.Accountability can be achieved based on balance of authority division between the Company’s organs—which are GMS, Board of Commissioners, and Board of Directors. GMS is as the highest organ and holds all authority that is not given to other organs. Board of Commissioners performs monitoring duties and gives advices to the Board of Directors. Meanwhile, Board of Directors is responsible for managing the Company.The Company applies accountability by encouraging all persons and/or Company’s organs to realize the rights and obligations, duties and responsibilities, as well as the authority. Accountability for all ranks in the Company means everyone is responsible for every duty mandated to each person. The Company has also prepared Board Manual for the Board of Commissioners and Board of Directors containing guidelines to implement duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Explanation of the basic principles above and their general implementation within the Company’s scope are as follows:


263


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Prinsip DasarBasic Principles

Penjelasan sesuai Pedoman GCG PTsIExplanation In Accordance with PTSI Code of

GCG

Penerapan di lingkup PTsIImplementation in PTSI

Pertanggungjawaban (Responsibility)

Responsibility

Kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Conformity in the Company's management to the applicable laws and regulations and the principles of sound corporate.

Perusahaan meyakini bahwa Perusahaan beroperasi dalam tatanan sistem yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan nilai–nilai yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk menjadi Good Corporate Citizen, Perusahaan berusaha senantiasa mematuhi semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada serta sistem nilai yang hidup di masyarakat

The Company believes that the Company operates in a system order regulated by the laws and regulations and values developed in the community. Therefore, to be Good Corporate Citizen, the Company always tries to comply with all existing laws and regulations as well as living values in the community.

Kemandirian (Independency)

Independency

Kondisi pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan korporasi yang sehat

A condition in which the Company is professionally managed without conflict of interest and influence/pressure from any parties that are not in accordance with the applicable laws and regulations and principles of a sound corporate management.

Perusahaan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing organ Perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa apabila prinsip kemandirian dapat diterapkan secara optimal, seluruh organ Perusahaan dapat bertugas dengan baik bagi kepentingan Perusahaan.

The Company always respects the rights and obligations, duties and responsibilities, as well as authority of each Company’s organ. The Company believes that if the independence principle can be applied optimally, all of the Company’s organs can function well for the interest of the Company.

Kewajaran (Fairness)

Fairness

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap individu dan pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Justice and equality in fulfilling the each individual and stakeholders' rights arising out of agreement and the applicable laws and regulations.

Perusahaan menjamin bahwa pemenuhan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan akan dilakukan secara adil dan setara sesuai batas-batas yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perikatan yang ada.

Prinsip kewajaran juga dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan masalah internal, termasuk misalnya dalam masalah kepegawaian. Perusahaan akan memperlakukan setiap karyawan secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.The Company guarantees that the fulfillment of interests of parties having interests in the Company will be done fairly and equally according to the limitation stipulated in the provisions of the applicable laws and regulations and the existing agreement.The fairness principle is also applied in matters related to internal matters, such as employment matter. The Company will treat every employee fairly and freely from bias because of differences in ethnicity, religion, origin, gender, or other matters that have nothing to do with performance.

264

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

landasan hukum

Penerapan GCG di lingkungan Perusahaan mengacu kepada beberapa peraturan/perundangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya,

1. Undang-Undang Republik Indonesiaa. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas.b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003

tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

e. Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2003.

f. Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

g. Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Peraturan Pemerintaha. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

b. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 82, Tambahan Lembaran Negara No. 4305).

3. Peraturan Menteria. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011

tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

c. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.

d. Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN.

legal Basis

GCG implementation within the Company’s refers to several laws and regulations applicable in Indonesia, among others:

1. Laws of the Republic of Indonesiaa. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on

Limited Liability Companies.b. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on

State-Owned Enterprises (SOE).c. Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 on

Amendment to Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption.

d. Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 1999 on Administering State that is Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.

e. Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2002 on Money Laundering Criminal Action as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2003.

f. Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 on Information Disclosure.

g. Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions.

2. Government Regulationsa. Government Regulation No. 38 of 2008 on Amendment

to Government Regulation No. 6 of 2006 on Management of State/Regional-Owned Property

b. Government Regulation No. 41 of 2003 on Delegation of Position, Duties, and Authority of the Minister of Finance to Limited Liability Company (Persero), Public Company (Perum), and Agency Company (Perjan) to the Minister of State-Owned Enterprises (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 No. 82, Supplement to Official Gazette No. 4305).

3. Ministerial Regulationsa. Regulation of SOE State Minister No. PER-01/MBU/2011

dated 1 August 2011 and its amendment No. PER-09/MBU/2012 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State Owned Enterprises.

b. Regulation of SOE State Minister No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines to Determine Remuneration of Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises.

c. Regulation of SOE Minister No. PER-02/MBU/2013 dated 18 February 2013 on Guidelines to Prepare SOE’s Information Technology Management.

d. Decree of Secretary of SOE State Minister No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 on Indicator/Parameter of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance (GCG) Implementation in SOE.


265


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

4. Anggaran Dasar Perusahaan, Akta Notaris Muhani Salim SH, No. 154 tanggal 29 Juli 1991 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Vera Dewi Rochyati SH, No. 29 tanggal 28 Juni 2011.

5. Di samping itu, dalam menerapkan prinsip GCG, Perusahaan juga mengacu kepada Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tanggal 17 Oktober 2006 (“Pedoman Umum GCG Indonesia KNKG”).

hubungan dengan Pemegang saham

Perusahaan senantiasa memenuhi kewajiban kepada Pemegang Saham selaku pemilik Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan kewajiban tersebut meliputi:1. Perusahaan menjamin perlakuan yang setara dan

wajar terhadap seluruh Pemegang Saham agar dapat menggunakan hak-hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

2. Memberikan informasi material mengenai Perusahaan secara benar, akurat dan tepat waktu.

3. Memberikan sebagian keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam Perusahaan, dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya.

4. Menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan yang ada.

Sebagai forum dimana RUPS dapat mengambil kebijakan, Perusahaan senantiasa memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan RUPS yaitu:1. Melakukan panggilan dan menyediakan informasi mengenai

agenda RUPS kepada semua Pemegang Saham secara lengkap dan tepat waktu.

2. Memberikan penjelasan mengenai hal-hal lain dalam agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.

3. Menjamin perlakukan yang setara terhadap pemenuhan hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.

4. Melakukan pengambilan keputusan dalam RUPS melalui prosedur yang transparan dan adil.

5. Membuat risalah RUPS dan menyampaikan kepada semua Pemegang Saham.

6. Mengungkapkan semua informasi penting yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan RUPS.

4. The Company’s Articles of Association, Notarial Deed of Muhani Salim SH, No. 154 dated 29 July 1991 as amended several times, lastly by Notarial Deed Vera Dewi Rochyati SH, No. 29 dated 28 June 2011.

5. In addition, in applying GCG principles, the Company also refers to the 2006 Indonesian Good Corporate Governance General Guidelines published by the National Committee on Governance Policy dated 17 October 2006 (“KNKG Indonesia GCG General Guidelines”).

relationship with shareholders

The Company always fulfills the obligations to the Shareholders as the Company’s owners according to the applicable laws and regulations. The fulfillment of obligations is as follows:

1. The Company guarantees equal and fair treatment to all Shareholders so that they can use their rights and obligations according to laws and regulations and Articles of Association of the Company.

2. Giving material information about the Company that is true, accurate, and on time.

3. Distributing part of the Company’s profit to the Shareholders, equaling to the number of shares owned in the Company, in the form of dividend and other profit sharing.

4. Organizing GMS according to the existing provisions.

As a forum where GMS can make policies, the Company always fulfills the basic principles in organizing GMS, which are:

1. Summoning and providing information on GMS agenda to all Shareholders completely and on time.

2. Providing explanations on other matters in the GMS agenda given before and/or during the GMS.

3. Guaranteeing equal treatment to the fulfillment of Shareholders’ rights according to the classification and number of shares owned.

4. Making decision in the GMS through transparent and fair procedure.

5. Preparing GMS minutes and delivering it to all Shareholders.

6. Disclosing all important information that becomes the basis in making decision in GMS.

266

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Komitmen Membangun hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Sebagai entitas usaha, Perusahaan menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai kaidah dalam menjalankan hubungan dengan pemangku kepentingan. Prinsip penerapan GCG di lingkup Perusahaan dilakukan dengan mengakui hak dan membangun hubungan yang dilandasi dengan etika dengan pemangku kepentingan, baik yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan maupun melalui kesepakatan bersama untuk mendorong kerjasama yang aktif dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan kesinambungan Perusahaan. Pemangku kepentingan secara umum terbagi menjadi 2 (dua): internal mencakup pemegang saham, manajemen serta karyawan; dan pemangku kepentingan eksternal mencakup regulator, pelanggan, pemasok, perusahaan pesaing, mitra bisnis, organisasi profesi, dan masyarakat—khususnya masyarakat sekitar.

Pemangku Kepentingan

InternalInternal Stakeholders


Dewan Komisaris dan

DireksiBoard of Commissioners

and Board of Directors

KaryawanEmployees

Pemangku Kepentingan

eksternalExternal Stakeholders

RegulatorRegulator

PelangganCustomer

Perusahaan PesaingCompetitor

PTSI

“Membangun hubungan yang dilandasi pada etika usaha dan norma yang berlaku”“Building relationship based on business ethics and applicable norms”

Commitment to Build relationship with stakeholders

As a business entity, the Company implements Good Corporate Governance as a principle to build relationship with the stakeholders. GCG implementation principles within the Company is carried out by admitting the rights and building relationship based on ethics with the stakeholders, stipulated either by laws and regulations or by joint agreement to encourage active cooperation in creating welfare, job openings, and the Company’s sustainability. Stakeholders in general are divided into 2 (two): internal, covering shareholders, management, and employees; and external stakeholders, including regulators, customers, suppliers, competitors, business partners, profession organizations, and community—particularly the surrounding community.


267


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Perkembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Tahun 2018

Sebagai upaya untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip GCG dilingkungan Perusahaan, PTSI melakukan pengembangan perangkat kebijakan dengan menerbitkan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero) No.003/DRU-X/SPI/2017. Selain itu, Perusahaan pun menerbitkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang telah disahkan melalui Keputusan Direksi No. SKD-001/DRU-V/DMF/2017 tentang Addendum Keputusan Direksi No. SKD-002/DRU-SP/VII/DMF/2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT Surveyor Indonesia tanggal 31 Mei 2017.

Sebelumnya, kebijakan terkait Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) tercantum dalam Pedoman Pengadaan Barang, Jasa dan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System).

Di tahun 2018, baik Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) maupun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, telah diterapkan secara menyuluruh, sebagai upaya dalam memperkuat atau meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG dilingkungan Perusahaan.

struktur dan Proses/Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik

InfrasTruKTur Dan SOFTSTRUCTURE TaTa Kelola Perusahaan PTsIINFRASTRUCTURE AND SOFTSTRUCTURE OF PTSI CORPORATE GOVERNANCE

undang-undang dan PeraturanLaws and Regulations

Visi, Misi, dan nilai-nilai PTsIVision, Mission, and Values of PTSI

Penerapan dan Pemantauan GCG PTsIImplementation and Monitoring of PTSI GCG

Infrastruktur GCG(Organ Utama dan Organ Pendukung)

GCG Infrastructure(Main Organ and Supporting Organ)

Softstructure GCG(Perangkat Kebijakan)

GCG softstructure(Policy)

Development of Good Corporate Governance In 2018

As an effort to strengthen the implementation of GCG principles within the Company, PTSI developed policy instruments by issuing a Whistle Blowing System Guideline established through a Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia (Persero) No. 003/DRU- X/SPI/2017. In addition, the Company also issued Guidelines for Procurement of Goods and Services which have been ratified through the Decree of the Board of Directors No. SKD-001/DRU-V/DMF/2017 on Addendum to Decree of the Board of Directors No. SKD-002/DRU-SP/VII/DMF/2016 on Procurement of Goods and Services of PT Surveyor Indonesia dated 31 May 2017.

Previously, policies related to Guidelines for Whistle Blowing System were stated in the Guidelines for Procurement of Goods, Services, and Whistle Blowing System.

In 2018, the Guidelines for Whistle Blowing System and the Guidelines for Procurement of Goods and Services were implemented in a comprehensive manner, as an effort to strengthen or improve the implementation of GCG principles within the Company.

structure and Process/Mechanism of Good Corporate Governance

268

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Struktur GCG

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), infrastruktur keorganisasian sebuah Perseroan Terbatas mencakup kepentingan pemegang saham yang dituangkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi dengan tugasnya untuk mengelola; serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan. Sistem kepengurusan PT menganut model 2 (dua) badan (two tier system), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan.

Perusahaan telah memiliki ketiga organ utama tersebut, baik RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan.

Infrastruktur GCG Perusahaan juga mengikutsertakan beberapa aspek penting yang berperan untuk mendukung penguatan kontrol dan pengelolaan terhadap Perusahaan, terdiri dari organ pendukung yang meliputi Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal yang berada di bawah Direksi, serta Komite Audit yang berada di bawah Dewan Komisaris. Struktur tersebut telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Sebagai landasan utama, Perusahaan menempatkan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan sebagai kunci utama yang melandasi seluruh organisasi Perusahaan untuk dapat bekerja bersama-sama, dan mampu mewujudkan kinerja yang sesuai dengan etika usaha yang berlaku di Indonesia.

Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan PTsIInfrastructure of PTSI Corporate Governance

Visi, Misi dan Nilai-nilai PTSIVision, Mission, and Values of PTSI

Rapat Umum Pemegang SahamGeneral Meeting of Shareholders

Akuntan PublikPublic Accountant


Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Satuan Pengawas Intern

Internal Audit Unit

Komite AuditAudit Committee

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of Board of Commissioners


GCG structure

Based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (UU PT), the organizational infrastructure of a Limited Liability Company covers the interests of shareholders that are outlined in the General Meeting of Shareholders (GMS); Board of Directors with its duties to manage; and Board of Commissioners whose function is to supervise. The management system of Limited Liability Company (PY) adopts the two tier system consisting of Board of Commissioners and Board of Directors, which have clear authority and responsibilities according to their respective functions as mandated in laws and regulations.

The Company already has such three main organs, which are the GMS, Board of Commissioners, and Board of Directors. The Board of Commissioners and Board of Directors have the responsibility to maintain the Company’s business continuity in the long term. Therefore, the Board of Commissioners and Board of Directors shall have common perception on the Company’s vision, mission, and values.

The Company’s GCG Infrastructure also includes several important aspects which have a role to support the strengthening of control and management of the Company, consisting of supporting organs which include Internal Audit, Corporate Secretary, Risk Management, Internal Control System under the Board of Directors, and Audit Committee under the Board of Commissioners. The structure is already in accordance with the regulatory provisions applicable in Indonesia.

As the main foundation, the Company places the Company’s vision, mission, and values as the main keys underlying the Company’s entire organization to work together and realize its performance in accordance with the applicable business ethics in Indonesia.


269


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Proses/Mekanisme GCG: Perangkat Kebijakan

Agar tatanan GCG dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan mekanisme dan proses yang tertuang dalam perangkat kebijakan yang dimiliki Perusahaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan praktek terbaik prinsip GCG, Perusahaan telah melakukan peninjauan dan penyempurnaan terhadap softstructure-nya yakni pedoman dan perangkat kebijakan. Pedoman dan kebijakan tersebut secara jelas mengatur segala aspek pengelolaan Perusahaan, termasuk di antaranya memberikan definisi visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan; menjelaskan kebijakan penyusunan strategi, penyusunan organisasi, kesekretariatan korporasi, manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pengawasan, standar etika, keuangan, akuntansi, pengelolaan SDM, dan sebagainya.

Perangkat Kebijakan GCG PTsI

uu 40/2007 & uu 19/2003Law 40/2007 & Law 19/2003

Permen BuMn Per-01/MBu/2011Minister of SOE Regulation PER-01/MBU/2011

softstructure GCG PTsI

1. Anggaran Dasar2. GCG Code3. Code of Conduct4. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan5. Kebijakan Gratifikasi6. Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi

7. Piagam atau Charter Audit Internal8. Pedoman Pengadaan Barang, Jasa dan/atau WBS

PTsI GCG softstructure

1. Articles of Association2. GCG Code3. Code of Conduct4. Guidelines of Conflict of Interest Management5. Gratification Policy6. Board Manual of Board of Commissioners and Board of

Directors7. Internal Audit Charter8. Guidelines of Procurement of Goods, Services, and/or WBS

Perkembangan perangkat kebijakan yang dimiliki Perusahaan dapat dilihat di bawah ini.

Perangkat KebijakanPolicy Instruments

PengesahanRatification

Anggaran Dasar PerusahaanCompany's Articles of Association

Perubahan terakhir ditetapkan melalui Akta No. 29 tanggal 28 Juni 2011, dibuat di hadapan Akta Notaris Vera Dewi Rochyati SH.Last amendment was established by Deed No. 29 dated 28 June 2011, made before Notarial Deed Vera Dewi Rochyati SH.

Panduan Good Corporate Governance, atau GCG CodeGuidelines of Good Corporate Governance, or GCG Code

Telah diperbaharui dan disahkan Dewan Komisaris dan Direksi pada 28 Desember 2015.Renewed and validated by the Board of Commissioners and Board of Directors on 28 December 2015.

Kebijakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct)Policy on Code of Ethics and Behavior Guidelines (Code of Conduct)

Telah diperbaharui serta disahkan Dewan Komisaris pada 7 Juli 2014.Renewed and validated by the Board of Commissioners on 7 July 2014.

Panduan atau Board Manual bagi Dewan Komisaris dan DireksiBoard Manual for the Board of Commissioners and Board of Directors

Telah diperbaharui serta disahkan Dewan Komisaris dan Direksi pada 13 Maret 2014.Renewed and validated by the Board of Commissioners and Board of Directors on 13 March 2014.

GCG Process/Mechanism: Policy Instruments

In order for the GCG order to work properly, it is necessary to have mechanism and process contained in the policy instruments owned by the Company. In order to improve the implementation quality of the best practices of GCG principles, the Company has conducted a review and improvement of its softstructure, namely guidelines and policy instruments. Such guidelines and policies clearly regulate all aspects of the management of the Company, including among others providing the definition of the Company’s vision, mission, and values; explaining the strategy formulation policy, preparing organization, corporate secretarial, risk management, internal control system and supervision, ethical, financial, accounting standards, HR management, and so on.

GCG Policy Instruments of PTsI

The development of policy instruments owned by the Company can be seen below:

270

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Perangkat KebijakanPolicy Instruments

PengesahanRatification

Piagam atau Charter Komite AuditAudit Committee Charter

Telah disusun dan disahkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-08/KOM-XI/2015 tentang Penetapan Piagam Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor Indonesia.Prepared and validated by Decision of the Board of Commissioners No. KEP-08/KOM-XI/2015 on Establishment of Audit Committee Charter of Limited Liability Company (Persero) PT Surveyor Indonesia.

Piagam atau Charter Audit InternalInternal Audit Charter

Telah ditetapkan dan diperbaharui oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 28 Desember 2015.Established and renewed by the Board of Commissioners and Board of Directors on 28 December 2015.

Pedoman Manajemen RisikoRisk Management Guidelines

Telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SKD-003/PDR-CSR/UMR/III/2012 tentang Kebijakan Umum dan Penerapan Sistem Manajemen Risiko Korporasi PT Surveyor Indonesia (Persero) pada tanggal 30 Maret 2012Validated by the Decision Letter of the Board of Directors No. SKD-003/PDR-CSR/UMR/III/2012 on General Policies and Implementation of Corporate Risk Management System of PT Surveyor Indonesia (Persero) on 30 March 2012

Pedoman Sistem Pengendalian InternalInternal Control System Guidelines

Telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SKD-002/DRU-SP/SPI/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.Validated by the Decision Letter of the Board of Directors No. SKD-002/DRU-SP/SPI/XII/2012 dated 28 December 2012.

Pedoman Penanganan Benturan KepentinganGuidelines of Conflict of Interest Management

Telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SKD-001/DRU-IX/SPI/2015 tanggal 14 September 2015.Validated by the Decision Letter of the Board of Directors No. SKD-001/DRU-IX/SPI/2015 dated 14 September 2015.

Kebijakan GratifikasiGratification Policies

Telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SKD-007/DRU-XI/DSDM/2014 tanggal 11 November 2014.Validated by the Decision Letter of the Board of Directors No. SKD-007/DRU-XI/DSDM/2014 dated 11 November 2014.

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Guidelines of Procurement of Goods and Services

Telah disahkan melalui Keputusan Direksi No. SKD-001/DRU-V/DMF/2017 tentang Addendum Keputusan Direksi Nomor :SKD-002/DRU-SP/VII/DMF/2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT Surveyor Indonesia (Persero) pada tanggal 31 Mei 2017Validated by the Decision Letter of the Board of Directors No. SKD-001/DRU-V/DMF/2017 on Addendum of the Decision of the Board of Directors No. SKD-002/DRU-SP/VII/DMF/2016 on Procurement of Goods and Services of PT Surveyor Indonesia (Persero) dated 31 May 2017

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)Guidelines of Whistle Blowing System

Telah disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.003/DRU-X/SPI/2017 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) PT Surveyor Indonesia (Persero)Validated through Joint Decision of the Board of Commissioners and Board of Directors No. 003/DRU-X/SPI/2017 on Whistle Blowing System of PT Surveyor Indonesia (Persero)

Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraGuidelines to Submit State Official Wealth Report

Telah disahkan melalui Keputusan Direksi No. SKD-002/DRU-VII/DSDM/2017 tanggal 31 Juli 2017Validated by the Decision Letter of the Board of Directors No. SKD-002/DRU-VII/DSDM/2017 dated 31 July 2017

sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada bulan Desember 2018, Perusahaan melakukan kegiatan sosialisasi perihal kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penerapan GCG dilingkungan Perusahaan. Bertempat di Kantor Cabang Palembang dan Medan, Perusahaan melakukan sosialisasi terkait kebijakan Code of Conduct, Pedoman Benturan Kepentingan, Gratifikasi dan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System).

Dissemination of Good Corporate Governance Policy

In December 2018, the Company held a dissemination activity concerning policies related to GCG implementation within the Company. At Palembang and Medan Branch Offices, the Company held a dissemination activity concerning policies related to Code of Conduct, Guidelines for Conflict of Interest, Gratification, and Whistle Blowing System.


271


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

PenIlaIan: eValuasI, PeManTauan, Dan PenInGKaTan PeneraPan TaTa Kelola Perusahaan YanG BaIK

assessment Penerapan GCG

Tujuan Penilaian, Dasar Penilaian dan Metode

Agar penerapan GCG di lingkup Perusahaan dapat terukur dengan baik, Perusahaan melakukan pemantauan melalui penilaian terhadap seluruh proses dan organ maupun perangkat yang berjalan. Penilaian dilakukan secara berkala di setiap tahunnya, yang akan memberikan rekomendasi peningkatan penerapan prinsip GCG di tahun berikutnya.

Perusahaan memiliki komitmen untuk selalu menerapkan standar tata kelola yang terbaik dengan selalu berusaha menerapkan praktik tata kelola yang baik melalui berbagai usaha perbaikan dan peningkatan, serta merujuk pada standar minimal maupun rekomendasi yang harus dipenuhi.

Kementerian BUMN selaku regulator telah mendorong seluruh BUMN untuk melakukan assessment atau penilaian penerapan GCG di lingkup BUMN, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Sebagai bentuk kepatuhan, sekaligus meningkatkan penerapan prinsip GCG secara berkelanjutan, Perusahaan telah melakukan penilaian secara periodik. Tujuan assessment penerapan GCG di lingkup Perusahaan adalah:1. Mengukur kualitas penerapan GCG Perusahaan melalui

penilaian tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di lingkup Perusahaan, dengan pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya.

2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG Perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (gap) antara kriteria GCG dan penerapan di lingkup Perusahaan.

3. Memantau konsistensi penerapan GCG di lingkup Perusahaan dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan Corporate Governance.

Penilaian penerapan GCG mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tertanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Ruang lingkup penilaian penerapan GCG meliputi 6 (enam) aspek Governance, yaitu Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan; aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal; aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; aspek Direksi; Pengungkapan Informasi dan Transparansi; serta Aspek Lainnya.

assessMenT: eValuaTIon, MonITorInG, anD IMProVeMenT of GooD CorPoraTe GoVernanCe IMPleMenTaTIon

assessment oo GCG Implementation

objectives, Basis, and Method of assessment

In order to properly measure the GCG implementation in the Company, the Company conducts monitoring through assessment on all processes and organs as well as instruments. Assessment is conducted periodically each year, which will provide recommendations for improvement of the implementation of GCG principles in the following year.

The Company is committed to always apply the best governance standards by always encouraging the implementation of good governance practices through various corrective and improvement measures as well as by referring to the minimum standards or recommendations to be met.

Ministry of SOE as the regulator has encouraged all SOEs to conduct assessment on GCG implementation within SOE, which is stipulated in the Regulation of SOE Minister No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 and its amendment No. PER-09/MBU/2012 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State-Owned Enterprises. As a form of compliance as well as to improve the implementation of GCG principles continuously, the Company has conducted assessment periodically. The objectives of assessment of GCG implementation within the Company are:1. To measure the quality of the Company’s GCG

implementation through GCG criteria fulfillment level with the real condition applied by the Company, by giving score/value of the GCG implementation and the category of its implementation quality.

2. To identify the strengths and weaknesses of the Company’s GCG implementation, and to propose improvement recommendations to reduce the gap between GCG criteria and its implementation in the Company.

3. To monitor the consistency of GCG implementation within the Company and to obtain inputs for improvement and development of Corporate Governance policies.

Assessment of GCG implementation refers to Decree of Secretary of Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 on Indicator/Parameter of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation at State-Owned Enterprises. The assessment scope of GCG implementation covers 6 (six) Governance aspects, which are Commitment to Sustainable Governance Implementation; Shareholders and GMS/Capital Owners; Board of Commissioners/Board of Supervisors; Board of Directors; Information Disclosure and Transparency; and Other Aspects.

272

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

6 aspek assessment GCG(Keputusan sekretaris Kementerian BuMn no. sK-16/s.MBu/2012)

6 Aspects of GCG Assessment(Decree of Secretary of Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012)

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara

BerkelanjutanCommitment to Sustainable Good

Corporate Governance Implementation


Pemegang saham dan ruPs/Pemilik Modal

Shareholders and GMS/Capital Owners

Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Information Disclosure and Transparency

Dewan Komisaris/Dewan PengawasBoard of Commissioners/Supervisory

Board

aspek lainnyaOther Aspect

Tahapan dan metodologi assessment GCG adalah sebagai berikut:

Pengumpulan DataData Collecting

Pengolahan DataData Processing

PelaporanReporting

• Review DokumenDocument Review

• KuesionerQuestionnaire

• Focus Group Discussion (fGD)

• Tabulasi DataData Tabulation

• Pemberian skorScoring

• Pemaparan kepada Dewan Komisaris dan DireksiPresentation to Board of Commissioners and Board of Directors

•

Penyusunan

laporan penilaian

penerapan GCG

Preparation of GCG

assessment report

Ketiga tahapan di atas memberikan deskripsi tentang penerapan GCG di lingkup Perusahaan; mulai dari data dokumen yang ada, diskusi yang memberikan gambaran penerapan GCG, tabulasi data, hingga pemaparan hasil pengolahan data dan penyusunan laporan penilaian penerapan GCG. Sesuai Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tertanggal 6 Juni 2012, pemberian skor mengacu kepada indikator skor dan predikat di bawah ini:

TingkatLevel

rentang skor Capaian aktual Tingkat PemenuhanRange of Actual Achievement Score of Fulfillment Level

PredikatPredicate

1 Nilai di atas 85Score above 85

“Sangat Baik”“Very good”

2 75 < Skor ≤ 8575 < Score ≤ 85

“Baik”“Good”

3 60 < Skor ≤ 7560 < Score ≤ 75

“Cukup Baik”“Fair”

4 50 < Skor ≤ 6050 < Score ≤ 60

“Kurang Baik”“Poor”

5 Skor ≤ 50Score ≤ 50

“Tidak Baik”“Very Poor”

Stages and methodology of GCG assessment are as follows:

The three stages above describe the GCG implementation within the Company; from data of the existing document, discussion giving overview of GCG implementation, data tabulation, to presentation of data management result and preparation of GCG implementation assessment report. Based on Decree of Secretary of Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012, the scoring refers to indicators of score and predicate below:


273


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017: hasil, rekomendasi dan Tindak lanjutnya di Tahun 2018

Evaluasi penerapan GCG periode tahun buku 2017 dilakukan dengan metode penilaian Self Assessment oleh Tim Internal Perusahaan yang dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil self assessment menunjukkan perolehan skor 82,80 dengan predikat “Baik”

Jenis PenilaianType of Assessment

: Self Assessment

Assessor/PenilaiAssessor

: Tim Internal dibantu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Internal team assisted by Finance and Development Supervision Body (BPKP)

Tahun Buku PenerapanImplementation Year

: 1 Januari 2017 - 31 Desember 20171 January 2017 - 31 December 2017

Periode PengukuranMeasurement Period

: 28 November 2017 – 31 Januari 201828 November 2017 – 31 January 2018

Rincian hasil Self Assessment yang dilakukan untuk tahun ukur 2017, adalah sebagai berikut:

no. aspek GovernanceGovernance Aspect

BobotWeight

Capaian PerusahaanCompany’s Achievement

PenjelasanRemark

skorScore (%) Predikat

Predicate

I. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara BerkelanjutanCommitment on Sustainable Good Corporate Governance Implementation

7,00 5,93 84,69 “Baik”

II. Pemegang Saham dan RUPSShareholders and GMS

9,00 8,07 89,66 “Sangat Baik”

III. Dewan KomisarisBoard of Commissioners

35,00 31,13 88,95 “Sangat Baik”

IV. DireksiBoard of Directors

35,00 30,26 86,46 “Sangat Baik”

V. Pengungkapan Informasi dan transparansiInformation Disclosure and Transparency

9,00 7,41 83,32 “Baik”

Sub total 95,00 82,80 82,80 “Baik”

VI. Aspek lainnyaOther Aspects

5,00 0,00 0,00 -

JumlahTotal

100,00 82,80 82,80 “Baik”

Keterangan:0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik

Note:0-50 : Very Poor | 50-60 : Poor | 60-75 : Fair | 75-85 : Good | 85-100 : Very Good

Hasil self assessment di atas memberikan 14 butir rekomendasi yang menjadi Area of Improvement penerapan GCG di Perusahaan. Berikut disampaikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Perusahaan.

assessment of GCG Implementation in 2017 fiscal Year: results, recommendations, and follow-ups in 2018

Evaluation of GCG Implementation for the period of 2017 Fiscal Year was carried out through Self-Assessment method by the Company’s Internal Team, assisted by the Finance and Development Supervision Body (BPKP). The Self-Assessment result shows a score achievement of 82.80 under the predicate of “Good”

Details of results of the Self-Assessment conducted for 2017 measurement year are as follows:

The above self-assessment results provide 14 points of recommendations that become the Area of Improvement of GCG implementation in the Company. Below are the recommendations and follow-up plan that will be carried out by the Company.

274

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

no.

rekomendasi assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2017

Assessment Recommendations of GCG Implementation of 2017 Fiscal Year

Tindak lanjut hingga akhir Tahun Tahun 2018Follow-up Until End of Year of 2018

statusStatus

Periode Tindak lanjut

Follow-up Period

Bentuk Tindak lanjutForm of Follow-up

I aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara BerkelanjutanAspect of Commitment on Sustainable Good Corporate Governance Implementation.

1 Seluruh Penyelenggara Negara mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.All State Administrators are able to prepare LHKPN in a timely manner in accordance with the applicable laws and regulations.

x 2019 -

2 Membuat laporan atas pelaporan dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system).Prepare a report on the reporting of alleged irregularities in the company (whistle blowing system).

v 2018 ND-060/SP-XII/AWS/2018 tanggal 24 Desember 2018 perihal Laporan Pelaksanaan Whistle Blowing System Tahun 2018ND-060/SP-XII/AWS/2018 dated 24 December 2018 on Whistle Blowing System Implementation Report of 2018

II Pemegang saham dan ruPs/Pemilik ModalShareholders and GMS/Equity Owners

1 Membuat tugas pokok dan fungsi masing-masing Direksi sesuai bidangnya dalam Surat Keputusan tentang penunjukkan Direksi dan Serita Acara RUPS/ Pelantikan Direksi.Establish the main duties and functions of each Board of Directors according to their fields in a Decision Letter on the appointment of the Board of Directors and GMS Minutes/Inauguration of the Board of Directors.

v 2018 Akta No. 1 tanggal 3 Juli 2018 Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor Indonesia Nomor SK-198/MBU/06/2018 ; 0546/DRU-VI/SP/2018 & SGS/02/06/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor IndonesiaKeputusan Direksi PT Surveyor Indonesia No.001/DRU-X/DPS/2018 Tentang Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2018. Akta Perubahan No. 01 tanggal 3 Juli 2018Deed No. 1 dated 3 July 2018 Decision of the Shareholders of the Limited Liability Company (Persero) of PT Surveyor Indonesia No. SK-198/MBU/06/2018; 0546/DRU-VI/SP/2018 & SGS/02/06/2018 on Dismissal, Amendment of Position Nomenclature, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Surveyor Indonesia (Persero) Limited Liability CompanyDecision of the Board of Directors of PT Surveyor Indonesia No. 001/DRU-X/DPS/ 2018 on the Company’s Organizational Structure of 2018. Amendment Deed No. 01 dated 3 July 2018


275


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

no.




statusStatus


Follow-up Period


2 RUPS memberikan pengesahan/persetujuan rancangan RKAP tepat waktu (sebelum akhir Desember 2018).The GMS provides ratification/approval for RKAP draft on time (before the end of December 2018).

v 2018 Risalah RUPS PT Surveyor Indonesia (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 Nomor : RIS-001/DIR-I/2018 tanggal 8 Januari 2018 sesuai PP 45 Tahun 2005 Pasal 35 (3) dan Anggaran Dasar (AD) Perusahaan pasal 17 (4) yang berbunyi "persetujuan dan pengesahan RKAP dilakukan oleh RUPS paling lambat 30 hari setelah tahun anggaran berjalan"The GMS Minutes of PT Surveyor Indonesia (Persero) on Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of 2018 No. RIS-001/DIR-I/2018 dated 8 January 2018 in accordance with PP 45 of 2005 Article 35 (3) and Articles of Association (AD), Article 17 (4), which reads the “approval and ratification of RKAP is carried out by the GMS no later than 30 days after the current budget year ”

III Dewan Komisaris/Dewan PengawasBoard of Commissioners/Board of Supervisors

1 Dewan Komisaris dan Komite Audit membuat telaah atas kebijakan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan dan arahan tentang peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan yang dituangkan dalam risalah rapat.The Board of Commissioners and Audit Committee analyze the policy of the Company’s risk management implementation and directives on improving the quality of policies and the Company’s risk management implementation as outlined in minutes of meeting.

v 2018 Melalui surat Nomor SRT-33/KOM-XI/2018 tanggal 16 November 2018, Dewan Komisaris meminta kepada Direksi untuk antara lain mengoptimalkan menejemen risiko, khususnya pada lini pengembangan perusahaanThrough letter No. SRT-33/KOM-XI/2018 dated 16 November 2018, the Board of Commissioners requested the Board of Directors to, among others, optimize risk management, especially on the Company's development line

2 Menyampaikan arahan Kepada Direksi tentang kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.Delivering directives to the Board of Directors regarding quality and service policies and their implementation.

v 2018 Terkait dengan upaya peningkatan mutu layanan, pada Rapat Gabungan tanggal 5 September 2018 Komisaris menyampaikan bahwa Surveyor Indonesia memiliki kredibilitas dan mampu meyakinkan klien, dalam hal ini adalah Pertamina, bahwa Surveyor Indonesia dapat menjamin produksi migas Pertamina tidak akan turun apabila menggunakan jasa Surveyor Indonesia. Selain mampu menawarkan jasa, perlu juga menawarkan konsep financing yang menguntungkan.Melalui Surat Nomor 10/KOM-VI/2018 tanggal 10 April 2018 perihal Tanggapan Laporan Triwulan I, Dewan Komisaris menyampaikan agar Direksi berinovasi dalam memberikan layanan yang mampu memberikan nilai tambah.Regarding efforts to improve service quality, at the Joint Meeting on 5 September 2018, the Commissioner said that Surveyor Indonesia has credibility and is able to convince clients, in this matter Pertamina, that Surveyor Indonesia can guarantee that Pertamina's oil and gas production will not decrease if Surveyor Indonesia’s services are used. In addition to offering services, it is also necessary to offer a profitable financing concept.Through Letter No. 10/KOM-VI/2018 dated 10 April 2018 on Response to the First Quarter Report, the Board of Commissioners stated that the Board of Directors are innovating in providing services that can provide added value.

276

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

no.




statusStatus


Follow-up Period


3 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas membuat monitoring tindak lanjut untuk area of improvement hasil assessment/review GCG yang menjadi kewenangannya.The Board of Commissioners/Board of Supervisors conducts follow-up monitoring for the area of improvement of the GCG assessment/review results, which are its authority.

x 2019 -

4 Merevisi kebijakan Board Manual dengan menambahkan point pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil dan pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi.Revising Board Manual policy by adding points to the follow-up evaluation of the results and discussion/review of the Board of Directors 'proposals and GMS directives/resolutions related to the Board of Directors' proposals.

x 2019 -

IV DireksiBoard of Directors

1 Menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS/Menteri/Pemilik Modal dan/atau Dekom tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapakan dan menyosialisasikan RJPP kepada seluruh karyawan.Delivering RJPP design to the GMS/Minister/Capital Owners and/or Board of Commissioners on time according to the set schedule and disseminating the RJPP to all employees.

x 2020 -

2 Mengesahkan kebijakan teknologi informasi (IT master plan) dan melaporkan kepada Dewan Komisaris.Validating information technology policies (IT master plan) and reporting to the Board of Commissioners.

x 2019 -

3 Menambahkan muatan dalam board manual tentang Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terkait dengan usulan Direksi.Adding content in the Board Manual on the implementation of follow-up evaluation of the results of the previous meeting and discussion/review of directions/proposals and/or implementation on follow-up on the decision of the Board of Commissioners/Board of Supervisors related to the Board of Directors' proposal.

x 2019 -

4 Melaksanakan mekanisme keluhan stakeholders secara konsisten dan efektif.Carrying out stakeholder complaint mechanisms consistently and effectively.

v 2018 Di tahun 2018 tidak terdapat keluhan dari pelangganIn 2018, there was no complaint from customers

V Pengungkapan Informasi dan TransparansiInformation Disclosure and Transparency

1 Meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan.Improving Company’s compliance with the Company’s information control policies.

v 2018 Selama tahun 2018 penyampaian informasi telah sesuai kebijakan pengendalian informasi Perusahaan.During 2018, the delivery of information was in accordance with the Company's information control policies.

2 Mengikuti penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.Participating in other awards in the field of publication and information disclosure.

v 2018 PTSI juara majalah internal visi yang diselenggarakan oleh PR IndonesiaPTSI won of the internal vision magazine held by PR Indonesia


277


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

no.




statusStatus


Follow-up Period


VI aspek lainnyaOther Aspects

Aspek Lainnya merupakan aspek tambahan yang diberikan jika skor Aspek I-V melebihi nilai 85. Penilaian terhadap Aspek Lainnya tidak diberikan dikarenakan skor Aspek I-V tidak mencapai lebih dari skor 85.Other Aspects are additional aspects given if the Aspect I-V score exceeds 85. Assessment of Other Aspects was not given because Aspect I-V score did not reach more than 85.

v = telah ditindaklajuti | x = belum selesai ditindaklanjuti v = has been followed-up | x = not yet followed-up

Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018

Perusahaan telah melakukan penilaian GCG secara Assessment yang dilakukan pada tahun 2018 dan memperoleh skor 83,59 dengan predikat “Baik”.


: Assessment (Penilaian)Assessment


: Tim Internal dibantu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Internal team assisted by Finance and Development Supervision Body (BPKP)

Periode PenerapanImplementation Period

: 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 20181 January 2018 to 31 December 2018

Tahun ukurMeasurement Year

: Tahun Buku 20182018 Fiscal Year

TempatPlace

: Jakarta

Waktu PengukuranMeasurement Time

: 17 Desember 2018 – 31 Januari 201917 December 2018 – 31 January 2019

Rincian hasil assessment penerapan GCG Perusahaan untuk tahun buku 2018 sebagai berikut:

aspek PengujianTesting Aspects

BobotWeight

Pencapaian Tahun ukur 2018Achievement of 2018 Measurement Year

nilaiScore

PencapaianAchievement

(%)

PredikatPredicate

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara BerkelanjutanCommitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation

7,00 5,71 81,63 “Baik”“Good”

Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik ModalShareholders and GMS/Equity Owners

9,00 8,09 89,84 “Sangat Baik”“Very good”

Dewan Komisaris/Dewan PengawasBoard of Commissioners/Board of Supervisors




Pengungkapan Informasi dan TransparansiInformation Disclosure and Transparency


Aspek LainnyaOther Aspects

5,00 0,00 0,00 -

Skor KeseluruhanOverall Score

100,00 83,59 83,59 “Baik”“Good”

Keterangan: 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik

Information:0-50 : Very Poor | 50-60 : Poor | 60-75 : Fair | 75-85 : Good | 85-100 : Very Good

assessment of GCG Implementation in 2018 fiscal Year

The Company has conducted a GCG assessment based on Assessment conducted in 2018 and obtained a score of 83.59 with the predicate of “Good”.

Details of the assessment results of the Company’s GCG implementation for the 2018 fiscal year are as follows:

278

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Hasil Area of Improvement (AOI) atau rekomendasi atas assessment penerapan GCG yang dilakukan untuk tahun 2018, serta ada atau tidak adanya kesamaan dengan hasil assessment untuk tahun buku 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

no

hasil rekomendasi assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018

Recommendation Results of Assessment of GCG Implementation for 2018 Fiscal Year

Terdapat Dalam rekomendasi assessment

Penerapan GCG Tahun Buku 2017Contained in the

Recommendations of Assessment of GCG Implementation of

2017 Fiscal Year

rencana Tindak lanjut (Jika Merupakan rekomendasi assessment Penerapan GCG Tahun

Buku 2017Follow-Up Plan (If It Is a Recommendation of

Assessment of GCG Implementation of 2017 Fiscal Year)

I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara BerkelanjutanCommitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation

1 Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Surveyor Indonesia tertanggal 7 Juli 2014, belum dilakukan Pembahasan/Pemutakhiran walaupun sudah melebihi 3 Tahun.The Code of Conduct of PT Surveyor Indonesia is dated 7 July 2014, an Update/Discussion has not been carried out even though it has exceeded 3 years.

x Dilakukan pemutahiran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Surveyor Indonesia yang diterbitkan tanggal 7 Juli 2014 karena telah melebihi 3 tahun.An update was made on the Code of Conduct of PT Surveyor Indonesia issued on 7 July 7 2014 because it has exceeded 3 years.

2 Perusahaan belum menyusun uraian tugas dari Direksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCGThe Company has not compiled the job description of the Board of Directors appointed as the person in charge of implementing and monitoring GCG

x Diterbitkannya Surat Keputusan Direksi (SKD) Penanggungjawab GCG yang didalamnya memuat rincian tugas dan tanggungjawabnya.A Decision Letter of the Board of Directors (SKD) on GCG’s Person In Charge was issued which contains details of the duties and responsibilities.

3 Direksi Penanggung Jawab GCG belum menyusun laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris, dengan muatan laporan:1. Rencana kerja untuk penerapan GCG2. Pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen terhadap stakeholderThe Board of Directors in Charge of GCG has not yet prepared a report on GCG implementation submitted to the Shareholders and Board of Commissioners, with the following report contents:Work plan for GCG implementationMonitoring compliance with applicable provisions and commitment to stakeholders

x Laporan pelaksanaan GCG kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris yang berisi rencana kerja serta pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (laporan tidak boleh digabungkan dengan laporan bulanan/laporan yang lain).Report on GCG implementation to Shareholders and Board of Commissioners containing work plan and monitoring compliance with applicable provisions (reports may not be combined with other monthly reports/reports).

4 Penerapan sanksi kepada pejabat yang belum menyampaikan LHKPN tidak dilaksanakanSanctions to officials who have not submitted the LHKPN is not imposed

x Diberlakukan sanksi terhadap Pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Sanctions are imposed on Officials who do not submit the LHKPN in accordance with the applicable provisions.

5 Di dalam SKD 007/DRU_XI/DSDM/2014 tanggal 11 Nopember 2014 tentang Kebijakan Gratifikasi PT Surveyor Indonesia belum ada unit pelaksana/ personal yang ditetapkan sebagai petugas pelaksana pengendalian gratifikasi,In SKD 007/DRU_XI/DSDM/2014 dated 11 November 2014 on Gratification Policy of PT Surveyor Indonesia, there is no implementing unit/personnel been designated as the implementing officer for gratification control.

x Melakukan addendum SKD 007/DRU-XI/DSDM/2014 tanggal 11 Nopember 2014 tentang Kebijakan Gratifikasi PT Surveyor Indonesia, ditambahkan adanya unit pelaksana/personal yang ditetapkan sebagai petugas pelaksana pengendali gratifikasiMade addendum of SKD 007/DRU-XI/DSDM/2014 dated 11 November 2014 on Gratification Policy of PT Surveyor Indonesia, adding the implementing unit/personnel designated as the implementing officer for gratification control.

Results of Area of Improvement (AOI) or recommendations on the assessment of GCG implementation carried out for 2018, and the presence or absence of similarities with the assessment results for the 2017 fiscal year can be seen in the table below.


279


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

no






2017 Fiscal Year




6 Perusahaan belum melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan WBS dan pelaporan atas hasil evaluasi.The Company has not carried out an evaluation of WBS implementation and reports on the evaluation results.

v Melakukan evaluasi atas pelaksanaan WBS dan melaporakannya kepada Direksi setiap Semester serta melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah kerja dengan cara memasang banner disetiap proyek-proyek wilayahEvaluating WBS implementation and reporting it to the Board of Directors every Semester and conducting dissemination to all work areas by placing banners in each project’s region

II Pemegang saham dan ruPs/Pemilik ModalShareholders and GMS/Capital Owners

1 Pemegang Saham belum menetapkan mekanisme mengenai sistem pelaporan gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.Shareholders have not yet established a reporting system mechanism on symptoms of performance degradation of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

x Menginstruksikan kepada SP untuk meneruskan kepada Pemegang Saham untuk menetapkan mekanisme mengenai pelaporan gejala penurunan kinerja dari Direksi/Dewan KomisarisInstructing SP to forward to the Shareholders to establish a mechanism on reporting of symptoms of performance degradation of the Board of Directors/Board of Commissioners

III Dewan Komisaris/Dewan PengawasBoard of Commissioners/Board of Supervisors

1 Belum dilakukan Reviu Pedoman GCG CodeGuidelines of GCG Code have not yet been reviewed

x Melakukan pemuktahiran Pedoman GCG code yang diterbitkan tanggal 28 Desember 2015 karena telah melewati masa 3 tahunUpdating the GCG Code Guidelines issued on 28 December 2015 because it has exceeded 3 years

2 Belum seluruh anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam rapat membuat surat kuasa dan tidak ada penjelasan alasan ketidakhadiran dalam risalah rapat.Not all members of the Board of Commissioners who were not present at meetings made a power of attorney letter and there was no explanation of the reasons for absence in the minutes of meeting.

x Mengistruksikan kepada SP untuk meneruskan kepada Dewan Komisaris agar anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam rapat di lengkapi dengan surat kuasa serta penjelasan tidak hadir.Instructing SP to forward to the Board of Commissioners so that members of the Board of Commissioners who are not present at meetings are equipped with a power of attorney letter and explanation of their absence.

3 Laporan tahunan Komite Audit tahun 2017 belum menggambarkan perbandingan yang informatif antara rencana dan realisasinya.The Audit Committee’s annual report of 2017 has not yet described informative comparison between the plan and its realization.

x Menginstruksikan kepada SP untuk meneruskan kepada Dewan Komisaris bahwa laporan tahunan Komite Audit harus menggambarkan perbandingan yang informatif antara rencana dan realisasinya.Instructing SP to forward to the Board of Commissioners that the Audit Committee's annual report shall describe an informative comparison between the plan and its realization.

IV DireksiBoard of Directors

1 Perusahaan belum mengatur tentang standar jangka waktu atas pengambilan keputusan direksiThe Company has not set a standard of time period for the Board of Directors' decision making

x Membuat SOP perihal standar waktu yang digunkanan pengambilan keputusan Direksi (maksimal 7 hari)/atau dimasukkan dalam Board Manual.Making an SOP regarding the standard of time used for the Board of Directors’ decision making (maximum 7 days)/or including it in the Board Manual.

2 Direksi belum menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (subsidiary governance) dan perusahaan patunganThe Board of Directors has not set forth regulatory policies for subsidiaries (subsidiary governance) and joint ventures

x Membuat kebijakan pengaturan untuk Anak Perusahan (yg isinya Pengangkatan Dekom, penetapa target kinerja, penilaian kinerja serta insentif Dekom dan Direksi).Making regulatory policies for Subsidiaries (containing Appointment of the Board of Commissioners, establishment performance targets, performance appraisals and incentives of the Board of Commissioners and Board of Directors).

280

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

no






2017 Fiscal Year




3 Belum dilakukan reviu atas kebijakan manajemen risiko (disusun tahun 2012). Sesuai best practices reviu/ pemutakhiran sebaiknya dilaksanakan minimal 3 tahun sekali atau sesuai kebutuhanA review has not been conducted on risk management policies (compiled in 2012). In accordance with best practices, reviews/updates should be carried out at least every 3 years or as necessary

x Dilakukan pemutahiran terhadap Kebijakan Manajemen Risiko PT Surveyor Indonesia yang disusun tahun 2012, karena telah melebihi 3 tahun.An update was made on the Risk Management Policy of PT Surveyor Indonesia compiled in 2012, because it has exceeded 3 years.

4 Pemanggilan RUPS belum dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPSGMS notice has not been made within a period of no later than 14 (fourteen) days before the date the GMS is held, without counting the notice date and GMS date

x Melakukan undangan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan.Sending the GMS invitation no later than 14 (fourteen) days before the GMS date.

V Pengungkapan Informasi dan TransparansiInformation Disclosure and Transparency

VI aspek lainnyaOther Aspects

Aspek Lainnya merupakan aspek tambahan yang diberikan jika skor Aspek I-V melebihi nilai 85. Penilaian terhadap Aspek Lainnya tidak diberikan dikarenakan skor Aspek I-V tidak mencapai lebih dari skor 85.Other Aspects are additional aspects given if the Aspect I-V score exceeds 85. Assessment of Other Aspects was not given because Aspect I-V score did not reach more than 85.

v = Terdapat dalam rekomendasi assessment penerapan GCG tahun buku 2017

x = Tidak terdapat dalam rekomendasi assessment penerapan GCG tahun buku 2017

v = Contained in the Recommendations of Assessment of GCG Implementation of 2017 Fiscal Yearx = Not contained in the Recommendations of Assessment of GCG Implementation of 2017 Fiscal Year

Perkembangan Assessment Penerapan GCG Perusahaan

Komitmen Perusahaan untuk menerapkan prinsip GCG dan melakukan evaluasi terhadap penerapan tersebut ditunjukkan melalui tren peningkatan skor assessment GCG. Melalui assessment, Perusahaan mendapatkan rekomendasi secara berkala, yang memungkinkan bagi Perusahaan untuk terus melakukan pembenahan baik dari infrastruktur atau perangkat GCG, hingga softstructure GCG yang dimiliki. Tren skor assessment GCG 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tren skor assessment GCG 2014-2018Trend of GCG Assessment Score 2014-2018

2014 20162015 2017 2018

76.67

78,23 80,7982,80

83,59

Development of assessment of the Company’s GCG Implementation

The Company’s commitment to implement GCG principles and evaluate the implementation is shown by the increasing trend of GCG assessment score. Through assessment, the Company receives periodical recommendations that enable the Company to keep improving either on GCG infrastructure or instruments or GCG softstructure owned. Trend of GCG assessment score in the last 5 (five) years is as follows:


281


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Kriteria Penilaian Kinerja unggul (KPKu)

Perusahaan melakukan penilaian implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang bertujuan untuk membantu Perusahaan dalam menilai upaya perbaikan, mendiagnosa sistem manajemen kinerja secara keseluruhan, dan mengidentifikasi kekuatan serta peluang-peluang untuk melakukan perbaikan.

KPKU merupakan salah satu perangkat penilaian kinerja dan pengelolaan keseluruhan aspek organisasi dari Kementerian BUMN, dimana pada tahun 2016 Kementerian BUMN telah memperbaharui perangkat penilaian KPKU melalui Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-445/D7.MBU/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan Assessment Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN 2016. Dalam surat ini disebutkan bahwa evaluasi menggunakan kriteria KPKU versi Tahun 2015, yaitu mengacu pada dokumen KPKU sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-445/D7.MBU/10//2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang mengadopsi dan mengadaptasi “Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence”.

Penyelenggaraan Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) bertujuan untuk mengidentifikasi sebuah perusahaan yang dapat dijadikan role model bagi perusahaan lain. Selain itu, Perusahaan juga menerapkan kriteria Malcolm Baldrige untuk menguatkan daya saing melalui upaya:1. Meningkatkan praktik kinerja organisasi, kemampuan

dan hasil.2. Memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi tentang

praktik terbaik di antara perusahaan-perusahaan dari semua jenis industri.

3. Menyediakan sebuah alat untuk memahami dan mengelola kinerja perusahaan, juga sebagai alat untuk membimbing perencanaan dan meningkatkan pembelajaran.

Proses penerapan KPKU dilakukan melalui 2 (dua) tahapan besar, yaitu tahap “Ondesk Review” yaitu penilaian diatas kertas berbasis pada respon KPKU pada tahun sebelumnya dan informasi pendukung ADLI; serta tahapan “Site Visit” ke perusahaan untuk wawancara dan klarifikasi atas respon KPKU terhadap Direksi serta Senior Leader lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan serta verifikasi berbagai data dan informasi.

Berdasarkan kedua tahapan di atas kemudian disusun laporan yang berisi Skor dan Umpan Balik yang berisikan Opportunity for Improvements (OFI) dan Kekuatan (Strengths) Perusahaan untuk dapat dimanfaatkan sebagai basis dalam melakukan perbaikan, baik proses maupun peningkatan hasil-hasil bisnis.

excellent Performance appraisal Criteria (KPKu)

The Company assesses the implementation of the Excellent Performance Appraisal Criteria (KPKU), which aims to assist the Company in assessing improvement efforts, diagnosing the performance management system in overall, and identifying strengths and opportunities for improvement.

KPKU is one of the tools for evaluating performance and managing all organizational aspects from the Ministry of SOE, where in 2016 the Ministry of SOE updated the KPKU assessment tools through the Letter of Secretary of Ministry of SOE No. S-445/D7.MBU/10/2016 dated 14 October 2016 on the Implementation of Assessment of Excellent Performance Appraisal Criteria (KPKU) of SOE of 2016. In this letter, it is stated that evaluation uses the 2015 version of KPKU criteria, which refers to the KPKU document as determined by the Ministry of SOE through the Letter of Secretary of Ministry of SOE No. S-445/D7.MBU/10//2016 dated 14 October 2016 which adopted and adapted the “Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence”.

Administering Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) aims to identify a company that can be a role model for other companies. Furthermore, the Company also applies the Malcolm Baldrige criteria to strengthen competitiveness through efforts of:1. Improving practices of organizational performance,

capability, and results.2. Facilitating communication and sharing information on

best practices among companies of all types of industries.

3. Providing a tool to understand and manage company performance, as well as a tool to guide planning and improving learning.

The process of implementing KPKU is carried out through 2 (two) major stages, which are “On-desk Review” stage, which is on-paper assessment based on KPKU response in the previous year and ADLI supporting information; and “Site Visit” stage to the company for interviews and clarification of KPKU response to the Board of Directors and other Senior Leaders appointed by the company as well as verification of various data and information.

Based on the above two stages, a report is prepared consisting of Score and Feedback containing Opportunity for Improvements (OFI) and Company Strengths to be utilized as a basis for improvement on business process and outcomes.

282

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Hasil skor atas penilaian penerapan KPKU adalah sebagai berikut:

skala skorScore Scale

KategoriCategory

876 - 1.000 World Class Leader

776 - 875 Benchmark Leader

676 - 775 Industry Leader

576 - 675 Emerging Industry Leader

476 - 575 Good Performance

376 - 475 Early Improvement

276 - 375 Early Result

0 - 275 Early Development

hasil Penerapan KPKu Tahun ukur 2017 dan Tindak lanjutnya

Penilaian penerapan KPKU tahun ukur 2017 di lingkup Perusahaan dilakukan pada tanggal 6-12 Januari 2017. Hasil penerapan KPKU tahun ukur 2017 adalah sebagai berikut:

KategoriCategory

Maksimal skorMaximum Score


(%)

skorScore

(nominal)

Kategori 1: KepemimpinanCategory 1: Leadership

Kepemimpinan Senior1.1. Senior Leadership

70 60 % 42,00

Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan1.2. Corporate Governance and Social Responsibility

50 60% 30,00

Kategori 2: Perencanaan StrategisCategory 2: Strategic Planning

2.1. Pengembangan Strategi2.1. Strategy Development

45 60% 24,00

2.2. Implementasi Strategi2.2. Strategy Implementation

40 60% 27,00

Kategori 3: Fokus PelangganCategory 3: Customer Focus

3.1. Suara Pelanggan3.1. Customer Voice

40 55% 24,75

3.2. Keterikatan (Engagement) Pelanggan3.2. Customer Engagement

45 55% 22,00

Kategori 4: Pengukuran, Analisis dan Manajemen PengetahuanCategory 4: Measurement, Analysis, and Knowledge Management

4.1. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan Kinerja Perusahaan4.1. Measurement, Analysis, and Improvement of Company’s Performance

45 55% 24,75

4.2. Manajemen Pengetahuan, Pengelolaan Informasi dan Teknologi Informasi4.2. Knowledge Management, Information Management, and Information Technology

45 55% 24,75

Kategori 5: Fokus Tenaga KerjaCategory 5: Employee Focus

5.1. Lingkungan Tenaga Kerja5.1. Employee Environment

40 55% 22,00

5.2. Keterikatan (Engagement) Tenaga Kerja5.2. Employee Engagement

45 55% 24,75

Kategori 6: Fokus OperasiCategory 6: Operation Focus

6.1. Proses Kerja6.1. Work Process

45 60% 27,00

The score results on KPKU assessment are as follows:

results of KPKu Implementation of 2017 Measurement Year and Its follow-up

The assessment of KPKU implementation of 2017 measurement year within the Company was conducted on 6-12 January 2017. The results of KPKU implementation of 2017 measurement year are as follows:


283


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

KategoriCategory

Maksimal skorMaximum Score


(%)

skorScore

(nominal)

6.2. Efektivitas Operasional6.2. Operational Effectiveness

40 60% 24,00

Kategori 7: Dimensi HasilCategory 7: Outcome Dimension

7.1. Hasil/Kinerja Produk dan Proses7.1. Outcome/Performance of Product and Process

120 5%5 66,00

7.2. Hasil/Kinerja Fokus Pelanggan7.2. Outcome/Performance of Customer Focus

80 50% 40,00

7.3. Hasil/Kinerja Fokus Tenaga Kerja7.3. Outcome/Performance of Employee Focus

80 50% 40,00

7.4. Hasil/Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola7.4. Outcome/Performance of Leadership and Governance

80 55% 44,00

7.5. Hasil/Kinerja Finansial dan Pasar7.5. Outcome/Performance of Financial and Market

90 55% 49,50

JumlahTotal

1.000 930% 556,50

KategoriCategory

“Good Performance”

Rekomendasi Opportunity for Improvement (OFI) untuk tahun ukur 2017 dan tindak lanjutnya di sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

no.rekomendasi KPKu Tahun ukur 2017

KPKU Recommendations for 2017 Measurement Year

Tindak lanjut di Tahun 2018Follow-Up In 2018

status Periode Tindak lanjutFollow-up Period


1 Pimpinan Senior telah menciptakan lingkungan organisasi untuk pencapaian misi dan kelincahan organisasi namun belum efektif terlihat dari target pendapatan yang belum tercapai sesuai RJPP

2018 Akan dilakukan :1. Inovasi Bisnis dan Produk2. Perluasan pasar3. Inovasi sistem dan probis

Senior Leaders have created an organizational environment to achieve the organization's mission and agility but it has not been effective as seen from the revenue targets that have not been achieved in accordance with the RJPP

To be carried out:1. Business and Product Innovations2. Market Expansion3. System and Business Process Innovations

2 PTSI telah membandingkan proyeksi kinerja perusahaan dengan proyeksi kinerja pesaing atau perusahaan sejenis pada ukuran-ukuran yang telah ditetapkan tetapi belum sistematis hal ini terlihat PTSI tidak dapat menunjukkan posisi daya saing dibandingkan dengan perusahaan pembanding

v 2018 Direncanakan untuk :1. Membuat sistematika yang lebih

efektif agar output hasil analisa kinerja operasional dibandingkan dengan pembanding agar dapat menunjukkan posisi daya saing perusahaan.

2. Melakuan Benchmarking ke perusahaan sejenis

PTSI has compared performance projections of the Company with the performance projections of competitors or similar companies on the predetermined measurements, but it has not been systematic as seen from PTSI’s inability to show its competitiveness position compared to that of competitors

Planned to:1. Create a more effective systematics

so that the output of the operational performance analysis is compared to that of competitors in order to show the Company’s competitiveness position.

2. Conduct Benchmarking to similar companies.

Recommendations of Opportunity for Improvements (OFI) for 2017 measurement year and its follow-up throughout 2018 are as follows:

284

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis






3 PTSI telah menerapkan metode pengelolaan komplain pelanggan dan mendapatkan umpan balik yang segera ditindaklanjuti mengenai mutu produk, dukungan pelanggan, dan transaksi dengan cara menyebarkan kuisioner kepada pelanggan dan melakukan analisis kuisioner kepuasan pelanggan tetapi belum efektif hal ini terlihat dari hasil Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Kecepatan Penanganan Keluhan menunjukkan kinerja menurun

v 2018 Direncanakan untuk melakukan :1. Perbaikan terhadap proses bisnis2. Peningkatan pelayanan keseluruh

pelanggan3. Membuat ukuran Service Level

Agreement untuk respon keluhan di seluruh unit oprasi

PTSI has implemented customer complaint management method and received feedbacks that were immediately followed-up on product quality, customer support, and transactions by distributing questionnaires to customers and conducting analysis on customer satisfaction questionnaires but not yet effective, as seen from the results of Customer Satisfaction Index on Speed of Complaint Handling showing a decreased performance

Plans are made to:1. Improve the business processes2. Improve services to all customers3. Create a Service Level Agreement

measurement for complaint responses across all operational units

4 PTSI belum secara sistematik mengorganisasikan data dan informasi penting yang diperoleh dari Pembanding yang relevan dan secara efektif mampu mendukung keputusan strategis, operasional, dan inovasi

v 2018 Direncanakan untuk melakukan :1. Membandingkan target dan

proyeksi kinerja perusahaan dengan perusahaan pembanding

2. Melakukan proses menguji kualitas ketepatan perusahaan pembanding/benchmark

PTSI has not systematically organized the important data and information obtained from relevant Competitors that can effectively support strategic, operational, and innovative decisions

Plans are made to:1. Compare the Company’s performance

target and projection with those of the competitors

2. Conduct testing on accuracy quality of the benchmark company

5 PTSI telah mempunyai metode mengevaluasi efektifitas dan efisiensi sistem pengembangan dan pembelajaran dengan cara menyusun program diklat tahunan, melaksanakan diklat dan melakukan evaluasi untuk ditindaklanjuti pada Program pelatihan selanjutnya sesuai Prosedur Pendidikan dan Pelatihan (P-DSDM-03) tetapi belum sistematis

v 2018 Direncanakan untuk membuat Program Evaluasi Diklat yang lebih sistematis dengan cara :1. Secara periodik melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan training2. Melakukan anaisa Return On Training

Investment (ROTI)

PTSI already has a method to evaluate the effectiveness and efficiency of development and learning system by preparing an annual training program, conducting trainings and evaluation for follow-up on the subsequent training program in accordance with the Education and Training Procedures (P-DSDM-03), but it is not yet systematic

Plans are made to make a more systematic Training Evaluation Program by:1. Periodically evaluating the training

implementation2. Performing analysis of Return On

Training Investment (ROTI)

6 PTSI belum mempunyai cara untuk menetapkan suatu lingkungan pengoperasian yang aman sesuai Peraturan Kerja Bersama (PKB) SURVEYOR INDONESIA misalnya pemasangan property untuk pemantauan tindakan kriminal, kejadian pelecehan sexsual, pencurian, sehingga hal ini dapat menjadi hambatan SURVEYOR INDONESIA untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan kondusif

v 2018 Direncanakan untuk :1. Melakukan monitoring terhadap

kepatuhan standard K32. Meningkat peran serta pegawai untuk

menjaga keamanan lingkungan kerja3. Diterapkannya access gate bagi visitor

yang berkunjung ke wilayah kerja di HO


285


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting






PTSI has not yet have a method to establish a safe operating environment in line with the Collective Labor Agreement (PKB) of SURVEYOR INDONESIA such as property installation for criminal monitoring, sexual harassment, theft, therefore, this may become a barrier for SURVEYOR INDONESIA to create a safe and conducive working environment

Plans are made to:1. Monitor compliance with K3 standards2. Increase employees’ role in maintaining

the security of working environment3. Apply access gate for visitors who visit

the work area in HO

v = telah ditindaklajuti | x = belum ditindaklanjuti v = has been followed up | x = not yet followed up

Informasi tentang Pelaksanaan Penilaian KPKu Tahun 2018

Pada tahun 2018, tidak dilakukan Assessement Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), sesuai dengan surat edaran Forum Ekselen BUMN No. S08/D7.MBU/01/2019 tanggal 23 Januari 2019. Maka untuk kepentingan laporan menggunakan nilai KPKU tahun 2017.

Perkembangan Penerapan KPKu di lingkup Perusahaan

Melalui penerapan KPKU, Perusahaan memiliki perangkat untuk dapat melakukan evaluasi yang meliputi “Proses” dan “Hasil”, dimana kedua faktor ini mempengaruhi seluruh aspek baik kinerja maupun penerapan GCG yang berlandaskan kepatuhan. Tren skor assessment GCG periode 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Perkembangan skor Penerapan KPKu 2013-2017Development of KPKU Score in 2013-2017

2013 20152014 2016 2017

288

321

473,75537,25

556,5

early resultearly result

early Improvement

Good Performance

Good Performance

Information on the Implementation of KPKu assessment in 2018

In 2018, the Assessment of Implementation of the Excellent Performance Appraisal Criteria (KPKU) was not carried out, in accordance with the circular letter of the SOE Excellent Forum No. S08/D7.MBU/01/2019 dated 23 January 2019. Therefore, for necessity, the report uses KPKU score in 2017.

Development of KPKu Implementation within the Company

By implementing KPKU, the Company has tools to conduct evaluations which include “Process” and “Outcome”, where both factors affect all aspects of performance and implementation of GCG based on compliance. The trend of GCG assessment score for the 2013-2017 period is as follows:

286

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

sTruKTur organ TaTa Kelola Perusahaan Yang BaiKstruCture oF good Corporate governanCe organs

MeKanIsMe huBunGan anTar orGan TaTa Kelola Perusahaan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan perubahannya, sistem Tata Kelola Perusahaan di Indonesia untuk jenis badan usaha berbentuk PT merujuk pada sistem two board yang terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris, dimana mekanisme check and balance diantara kedua organ ini harus diterapkan untuk menghindari potensi benturan kepentingan serta memastikan bahwa keputusan yang dibuat adalah untuk kepentingan perusahaan. Dewan Komisaris berperan melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas pengurusan perusahaan oleh Direksi, sementara Direksi berperan mengelola kegiatan operasional perusahaan dengan tetap mengutamakan kepentingan perusahaan.

Demikian pula pertanggungjawaban Manajemen kepada Pemegang Saham dan keseluruhan Tata Kelola Organisasi. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berlandaskan pada hubungan fidusia (fiduciary relationship) dengan masa jabatan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam RUPS. Direksi berkewajiban menyusun pedoman GCG sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan usaha, dimana Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa prinsip GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan sesuai pedoman yang telah disusun oleh Direksi. Kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan dalam tahun buku yang telah lampau dalam forum RUPS.

hubungan antar organ Tata Kelola Perusahaan PTsIRelationship Among PTSI Corporate Governance Organs

Prinsip-prinsip GCGGCG Principles

Pemegang saham /ruPsShareholders/GMS



Dewan DireksiBoard of Directors

Para Kepala Divisi dan pejabat setingkat

Division Heads and officials at the same level

Kebijakan GCGPolicies GCG

GuIDanCe

Perintah/PengawasanCommand/Supervision

laporan/Pertanggung jawabanReport/Accountability

MeChanIsM of relaTIonshIP aMonG CorPoraTe GoVernanCe orGans

In accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Law No. 19 of 2003 on SOE, and Regulation of SOE State Minister No. PER-01/MBU/2011 on Good Corporate Governance in SOE and its amendments, the Corporate Governance system in Indonesia for LLC (PT) type of business entity refers to two-board system consisting of Board of Directors and Board of Commissioners, in which the check and balance mechanism between the two organs shall be applied to avoid potential conflict of interest and to ensure that the decisions made are for the Company’s interests. The Board of Commissioners has role in monitoring and providing advice on the management of the Company conducted by the Board of Directors, whereas the Board of Directors has role in managing the Company’s operational activities by keep prioritizing the Company’s interests.

Similarly, the Management’s accountability to the Shareholders and the entire Organizational Governance. Board of Directors and Board of Commissioners are appointed based on the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) based on the fiduciary relationship with certain term of office as stipulated in the GMS. The Board of Directors are obliged to prepare GCG guidelines as the foundation to conduct business activities, in which the Board of Commissioners monitors and ensures that GCG principles have been applied effectively and sustainably in accordance with the guidelines set by the Board of Directors. Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors must submit a report on supervisory duties carried out in the previous fiscal year in the GMS forum.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan yang Baikstructure of good Corporate governance organs

287


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Ta t a h u b u n g a n p e n g a w a s a n d a n p e l a p o r a n /pertanggungjawaban Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan para Kepala Divisi/setingkat dilakukan seperti pada gambar di atas dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Laporan aktivitas Perusahaan/Laporan Manajemen dan Laporan keuangan Bulanan dilakukan sebagai berikut:1. Setiap bulan ke Dewan Komisaris melalui Rapat Dekom2. Setiap Triwulan ke Pemegang Saham

3. Setiap tahun dibahas melalui RUPS Kinerja dan RUPS Anggaran.

Pemegang saham dan rapat umum Pemegang saham (ruPs)

saham dan Pemegang saham

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan dari perusahaan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan definisi yang jelas terkait peran, fungsi, hak dan kewajiban dari pemegang saham sebagai pihak yang menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan; dimana hal ini diatur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sebagai salah satu organ Perusahaan, RUPS memiliki fungsi sentral dalam mengambil keputusan strategis. Di samping itu, RUPS merupakan wadah perlindungan dan perlakuan kesetaraan bagi seluruh Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh Perusahaan. Melalui forum RUPS, Pemegang Saham dapat menyalurkan haknya untuk menciptakan nilai optimal bagi Perusahaan, dimana hak tersebut berlaku secara adil dan proporsional berdasarkan prinsip one share, one vote.

Perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikan sahamnya mayoritas berada di bawah Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian BUMN. Berikut disampaikan susunan Pemegang Saham Perusahaan.

Komposisi Pemegang saham PTsI per 31 Desember 2018PTSI Shareholders Composition As of 31 December 2018


Jumlah saham(lembar)

Number of Shares(shares)

Persentase KepemilikanOwnership Percentage

(%)

Negara/Pemerintah Republik IndonesiaState/Government of Republic of Indonesia

21.280 85,12%

Societe Generale de Surveillance, SA 2.600 10,40%

PT Sucofindo (Persero) 1.120 4,48%

JumlahTotal

25.000 100,00%

The relationship between supervision and reporting/accountability of Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, and Division Heads/same level is carried out as shown in the figure above by considering the principles of good corporate governance.

Company’s Activity Reports/Management Reports and Monthly Financial Reports are carried out as follows:1. Every month to the Board of Commissioners through the

Board of Commissioners Meeting2. Every Quarter to Shareholders3. Each year it is discussed through the Performance GMS

and Budget GMS.

shareholders and General Meeting of shareholders (GMs)

shares and shareholders

Share is a unit of value or recording in various financial instruments that refers to ownership of a company. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company has provided a clear definition of the role, function, rights, and obligations of shareholder as a party that becomes part of the ownership of a company; in which such mater is regulated through the General Meeting of Shareholders (GMS).

As one of the Company’s organs, GMS has the central function in making strategic decisions. In addition, the GMS is a place of protection and equal treatment for all Shareholders that is held by the Company. Through the GMS forum, Shareholders may distribute their right to create an optimal value for the Company, whereby the right applies fairly and proportionally based on the principle of one share, one vote.

The Company is a State-Owned Enterprise (SOE), in which the majority shareholdings are under the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia/Ministry of SOE. The following is the composition of the Company’s Shareholders.

288

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Komposisi Kepemilikan saham PTsIPTSI Shareholders Composition

PT Sucofindo (Persero)Suciete Generale de Surveillance, SANegara/Pemerintah Republik IndonesiaState/Government of Republic of Indonesia

10,40% 4,48%

85,12%

PTSI

Informasi Tentang Pemegang saham utama/Pengendali

Pemegang saham utama/pengendali dari Perusahaan adalah Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian BUMN, sebesar 85,12%. Status hukum Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang tergabung sebagai entitas BUMN.

hak dan Wewenang rapat umum Pemegang saham

RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS merupakan sarana bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak Pemegang Saham/RUPS harus dilindungi, agar Pemegang Saham dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang ber1aku, diantaranya menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, memperoleh informasi material mengenai Perusahaan secara tepat waktu, terukur dan teratur, menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan, dan memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, termasuk panggilan untuk RUPS.

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki Perusahaan, kewenangan Pemegang Saham melalui RUPS adalah:1. Menetapkan jumlah dan komposisi anggota Direksi dan

Dewan Komisaris.

Information on Major/Controlling shareholders

The major/controlling shareholder of the Company is the State of Republic of Indonesia through the Government of Republic of Indonesia/Ministry of SOE of 85.12%. The Company’s legal status is Limited Liability Company that is categorized as an SOE Entity.

rights and authority of General Meeting of shareholders

GMS is an Organ of the Company that has authority that is not given to the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits stipulated by Laws and/or Articles of Association. GMS is a forum for Shareholders to make important decisions with regard to their investment in the Company, subject to the provisions of Articles of Association and laws and regulations.

The rights of Shareholders/GMS shall be protected so that Shareholders may exercise their rights under the Articles of Association and applicable laws and regulations, including attending and voting in a GMS, obtaining material information about the Company in a timely, measurable, and regular manner, receiving a share of the Company’s profits, and obtaining a full explanation and accurate information regarding the conduct of the GMS, including a call to the GMS.

Based on the Company’s Corporate Governance Guidelines, the Shareholder’s authority through the GMS includes:1. Determining the number and composition of members of

Board of Directors and Board of Commissioners.


289


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

2. Menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta jumlah jabatan sebagai Dewan Komisaris yang dapat dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

3. Menetapkan pedoman penyusunan dan memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

4. Menetapkan pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan, serta menetapkan indikator kinerja utama Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.

5. Menetapkan target kinerja berupa kontrak manajemen baik kolegial maupun individual bagi Direksi dan kontrak kinerja bagi Dewan Komisaris, dengan disahkan oleh RUPS.

6. Melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individual, melakukan penilaian kinerja Dewan Komsaris secara majelis, dan rnenuangkan hasilnya dalam risalah RUPS.

7. Menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.

8. Menetapkan Auditor Eksternal untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan.

9. Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris.

10. Menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan.11. Memberikan arahan mengenai penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (GCG) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

12. Menetapkan sistem dan memberikan tanggapan atas informasi mengenai gejala penurunan kinerja Perusahaan yang signifikan yang disampaikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Akuntabilitas Pemegang Saham adalah sebagai berikut:1. Pemegang Saham berkewajiban untuk memastikan bahwa

pengelolaan Perusahaan tetap sesuai dengan tujuan pendirian Perusahaan.

2. Pemegang Saham melaksanakan GCG sesuai wewenang dan tanggungjawabnya.

3. Pemegang Saham tepat waktu mengesahkan terhadap laporan tahunan dan persetujuan terhadap laporan keuangan.

4. Pemegang saham mengambil keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.

5. Pemegang saham mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.

6. Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

2. Establishing regulations on concurrent positions for members of Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the number of positions as Board of Commissioners that a member of Board of Commissioners may hold.

3. Establishing guidelines for preparation and approval of the Company’s Long Term Plan (RJPP) and the Company’s Work Plan and Budget (RKAP).

4. Establishing performance assessment guidelines for the Board of Directors (collegial and individual), containing at least the key performance indicators and success criteria, and establishing key performance indicators of the Board of Commissioners based on the proposals from the Board of Commissioners concerned.

5. Establishing performance targets in the form of collegial and individual management contracts for the Board of Directors and performance contracts for the Board of Commissioners, subject to ratification by the GMS.

6. Conducting performance assessment of the Board of Directors in a collegial and individual manner, conducting performance assessment of the Board of Commissioners in an assembly manner, and stating the results in minutes of GMS.

7. Determining salary/honorarium, allowances, facilities, and tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners.

8. Establishing the External Auditor to audit the Company’s financial statements.

9. Approving the annual report including approving the financial statements as well as the supervisory duties of the Board of Commissioners.

10. Determining the utilization of the Company’s net profit.11. Providing direction on the implementation of Good Corporate

Governance (GCG) to the Board of Directors and Board of Commissioners.

12. Establishing system and providing feedback on information regarding significant Company performance degradation symptoms submitted by the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Accountability of the Shareholders includes:1. Shareholders are obliged to ensure that the management

of the Company remains consistent with the objectives of incorporation.

2. Shareholders implement GCG in accordance with their authority and responsibility.

3. Shareholders timely endorse the annual report and approval of the financial statements.

4. Shareholders make decisions in accordance with the provisions of legislations in the field of Limited Liability Company and/or Company’s Articles of Association in order to produce a valid decision.

5. Shareholders make decisions through an open and fair process.

6. Shareholders do not interfere with the operations of the Company which is the responsibility of the Board of Directors.

290

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Jenis, Peran, dan fungsi rapat umum Pemegang saham

Terdapat 2 (dua) jenis RUPS yang diselenggarakan oleh Perusahaan, yaitu RUPS Tahunan serta RUPS Lainnya.

1. RUPS TahunanRUPS Tahunan yang terdiri dari:a. RUPS Tahunan untuk persetujuan laporan tahunan

dan pengesahan perhitungan tahunan. Perusahaan menyelenggarakan RUPS selambat-lambatnya dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan. Agenda dalam RUPS Tahunan ini meliputi usulan agenda Direksi untuk:

- Pengesahan laporan tahunan. - Pembagian keuntungan dan besarnya dividen

yang dibayarkan. - Penetapan penunjukan Akuntan Publik yang

diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk audit laporan keuangan tahun berjalan.

- Pemberian pelunasan dan pembebasan (acquit et de charge) bagi Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam laporan dan perhitungan tahunan.

b. RUPS Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP). Perusahaan menyelenggarakan RUPS ini selambat-lambatnya pada hari ke-30 bulan pertama setelah tahun buku baru dimulai. Dalam RUPS RKAP, Perusahaan senantiasa memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Direksi wajib mengirimkan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk dimintakan pengesahan kepada RUPS Tahunan selambat-lambatnya 60 hari sebelum tahun buku baru mulai berlaku.

- Dalam hal permohonan persetujuan RKAP belum memperoleh pengesahan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka RKAP dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunannya.

2. RUPS LainnyaRUPS Lainnya dapat diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi dan atau Komisaris dan atau Pemegang Saham.

Types, roles, and functions of General Meeting of shareholders

There are 2 (two) types of GMS organized by the Company, which are Annual GMS and Extraordinary GMS.

1. Annual GMSAnnual GMS consists of:a. Annual GMS to approve the annual report and approve

the financial statements. The Company shall convene the GMS no later than June following the closing of the relevant fiscal year. The agenda in this Annual GMS includes proposal from the Board of Directors to:

- Ratify the annual report. - Share profit and the amount of dividends paid.

- Appoint the Public Accountant proposed by the Board of Commissioners to audit the current financial statements.

- Release and discharge (acquit et de charge) the Board of Directors and Board of Commissioners, as far as such actions are recorded in the annual report and financial statements.

b. Annual GMS to ratify the Company’s Work Plan and Budget (GMS RKAP). The Company convenes the GMS no later than the 30th day of the first month after the new fiscal year begins. In the GMS RKAP, the Company continues to observe the following conditions:

- The Board of Directors submits a proposal of the Company’s annual work plan and budget to the Board of Commissioners and Shareholders for approval to the Annual GMS no later than 60 days prior to the new fiscal year is effective.

- In the event that RKAP approval has not been received by the time limit stipulated, then RKAP shall be deemed valid to be implemented as long as it has complied with the provisions concerning the form, content, and procedure of its preparation.

2. Other GMSOther GMS may be held at any time, if deemed necessary by the Board of Directors and or Board of Commissioners and or Shareholders.


291


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Informasi tentang hasil Keputusan ruPs Tahunan Tahun 2017 dan Tindak lanjutnya oleh Manajemen

Di sepanjang tahun 2017 Perusahaan menyelenggarakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali, yaitu RUPS Tahunan dengan keterangan sebagai berikut:

ruPsGMS

: RUPS TahunanAnnual GMS

TanggalDate

: 12 Mei 201712 May 2017

TempatPlace

: Ruang Rapat Kementrian BUMN Lt. 7Meeting Room, Ministry of SOE, 7th floor

agenda : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge ) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2016.3. Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan

Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 20171. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for 2016

Fiscal Year, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report, and Ratification of the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for 2016 Fiscal Year, including the Granting of Release and Discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the Management of the Company and the Board of Commissioners for the Supervision of the Company that were carried out during the 2016 Fiscal Year.

2. Approval for the Use of the Company's Consolidated Net Profit for the 2016 Fiscal Year.3. Establishment of the remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners.4. Determining the Public Accountant Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and

Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for 2017 Fiscal Year.

Peserta rapatMeeting Participants

: 1. Kuasa Pemegang Sahama. Negara Republik Indonesia

Aloysius Klik Ro: Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan UsahaChairah: Asisten Deputi Restrukturisasi BUMN dan PPKNM

b. Societe Generale de SurveillancePutri Wulandari

c. PT Sucofindo (Persero)Bachder Djohan Buddin

2. Dewan Komisarisa. M. Iman Santoso, Komisaris Utama.b. Djoko Purwongemboro, Komisaris.c. Susi Meyrista Tarigan, Komisaris.

3. Direksia. M. Arif Zainuddin, Direktur Utama.b. Bambang lsworo, Direktur Operasi.c. Dian M. Noer, Direktur Perencanaan dan Pengembangan

1. Shareholders Proxya. State of the Republic of Indonesia

Aloysius Klik Ro: Deputy of Restructuring and Business Development SectorChairah: Assistant Deputy of SOE and PPKNM Restructuring

b. Societe Generale de Surveillance: Putri Wulandaric. PT Sucofindo (Persero): Bachder Djohan Buddin

2. Board of Commissionersa. M. Iman Santoso, President Commissioner.b. Djoko Purwongemboro, Commissioner.c. Susi Meyrista Tarigan, Commissioner.

3. Board of Directorsa. M. Arif Zainuddin, President Directorb. Bambang Isworo, Director of Operationsc. Dian M. Noer, Director of Planning and Development

Information on 2017 annual GMs resolutions and the follow-up by the Management

Throughout 2017, the Company held GMS for 1 (one) time, which was Annual GMS, with description as follows:

292

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Hasil Keputusan RUPS di sepanjang tahun 2017 dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

ruPs Tahunan 12 Mei 2017Annual GMS 12 May 2017

agenda Keputusan ruPsGMS Resolutions

sudah/Belum

TerlaksanaHas/Has

Not Been Implemented

Tindak lanjut oleh Manajemen atas Keputusan ruPs Tahunan 2017 hingga akhir

Tahun 2018Follow-Up By Management on the 2017 Annual

GMS Resolutions Until End of 2018

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge ) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016

Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for 2016 Fiscal Year, Approval of the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report, as well as Ratification of the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for 2016 Fiscal Year, including the Granting of Release and Discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the Management of the Company and the Board of Commissioners for the Supervision of the Company that were carried out during the 2016 Fiscal Year.

Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh KAP Rama Wendra.

Approved the Annual Report and Ratified the Company’s Consolidated Financial Statements for 2016 Fiscal Year, Approved the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report as well as Ratified the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for 2016 Fiscal Year, which has been audited by KAP Rama Wendra.

v 1. Membuat rencana untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan Akuntansi dan penyusunan laporan Keuangan serta penerapan kebijakan tersebut.

2. Menyampaikan arahan kepada DIreksi tentang kebijakan Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya

1. Make plans to supervise the accounting policies and preparation of the financial statements as well as the implementation of such policies.

2. Provide directions to the Board of Directors on the accounting polices and preparation of the financial statements as well as their implementation.

GMS Resolutions throughout 2017 and the follow-up by the Company’s Management until the end of 2018 are as follows:


293


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



sudah/Belum

TerlaksanaHas/Has





Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2016

Approval of the Use of the Company's Consolidated Net Profit for 2016 Fiscal Year.

Penetapan penggunaan laba setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2016 sebesar Rp 89.272.121.328, yaitu:1. Dividen sebesar Rp

9.398.496.241,- atau 10,53%, dengan rincian Rp 8.000.000.000, atau 8,96% untuk porsi Pemerintah dan Rp 1.398.496.241,- atau 1,57% untuk porsi Pemegang Saham Lainnya;

2. Cadangan Umum sebesar Rp 79.873.625.087,-atau 89,47%

Determined the use of profit after tax attributable to owner of parent entity of 2016 Fiscal Year amounting to Rp89.272.121.328 as follows:1. Dividend of

Rp9,398,496,241 or 10.53%, in which Rp8,000,000,000 or 8,96% was for the Government and Rp1,398,496,241 or 1,57% was the portion for Other Shareholders;

2. General Reserves of Rp79,873,625,087 or 89.47%.

v 1. Dividen telah dibayarkan/ disetor ke masing-masing pemegang saham pada tanggal 7 Juni 2017 dengan rincian sebagai berikut : - Pemerintah RI sebesar Rp 8.000.000.000,-

(85,12%) - SGS,SA sebesar Rp 977.443.609 (10,40%) - PT Sucofindo (Persero) sebesar Rp

421.052.632 (4,48%)2. Penambahan Cadangan Umum sebesar

Rp 79.873.625.087 telah dicatat di Laporan Keuangan PTSI pada bulan Mei 2017

1. Dividend was paid/submitted to each shareholder on 7 June 2017 with details as follows: - Government of RI for Rp8,000,000,000

(85.12%) - SGS, SA for Rp977,443,609 (10.40%) - PT Sucofindo (Persero) for Rp421,052,632

(4.48%)2. The Addition of General Reserves for

Rp79,873,625,087 was recorded at PTSI Financial Statements in May 2017.

Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris

Establishment of the remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners.

Menetapkan besamya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun 2017 serta tantiem Tahun 2016 untuk anggota Direksi dan Dewan Kornisaris PT Surveyor Indonesia(Persero) akan ditetapkan secara tersendiri.

Decided that the amount of salary/honorarium including the facilities and other allowances for 2017 and Tantiem for 2016 for members of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia (Persero) shall be determined separately.

v Membuat rencana kerja untuk menelaah terhadap pengusulan remunerasi Direksi dan membahas bersama Komite Dewan Komisaris yang terdokumentasi

Make work plans to review the proposal for remuneration of the Board of Directors and discuss with the Board of Commissioners’ Committees, which is documented.

294

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



sudah/Belum

TerlaksanaHas/Has





Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017

Determining the Public Accountant Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for 2017 Fiscal Year.

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra sebagai auditor Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 dan juga sebagai auditor Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2017, dengan biaya maksimal sebesar Rp 650.000.000,-;

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP yang ditetapkan tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1. Appointed the Public Accountant Firm (KAP) Rama Wendra as the auditor of Financial Statements for 2017 Fiscal Year and also as the auditor of Financial Statements of Partnership and Community Development for 2017 Fiscal Year, with maximum fee of Rp650,000,000;

2. Provided power to the Board of Commissioners to determine the Substitute KAP in the event that the appointed KAP is unable to continue or perform its duties due to any reason under the applicable provisions and regulations.

v 1. Untuk persiapan proses audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memulai proses penunjukan KAP Rama Wendra sebagai Pelaksana Audit atas Laporan Keuangan dan Laporan PKBL PT Surveyor Indonesia (Persero) Tahun Buku 2017 sesuai dengan Keputusan RUPS tersebut di atas dan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perusahaan

2. Proses pengadaan selanjutnya agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan kick of meeting antara unit kerja terkait, Satuan Pengawas Internal (SPI), Komite Audit beserta KAP Rama dan Wendra

3. Satuan Pengawas Internal (SPI) agar berkoordinasi dengan Komite Audit dalam perencanaan audit dan selama pelaksanaan audit untuk memastikan bahwa proses audit dijalankan sesuai dengan standar dan peraturan/ketentuan yang berlaku dan dapat memenuhi batas waktu penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2017

1. To prepare the audit process of the Company's Financial Statements for 2017 Fiscal Year, the Board of Commissioners requests the Board of Directors to begin the appointment process of KAP Rama Wendra as the Audit Executor of the the Financial Statement and PKBL Report of PT Surveyor Indonesia (Persero) for 2017 Fiscal Year in accordance with the GMS Resolutions above and provisions of procurement of goods and services applicable in the Company.

2. The next procurement process shall be followed up in accordance with the applicable provisions, including conducting a kick-off meeting among the relevant work units, the Internal Control Unit (SPI), the Audit Committee, and KAP Rama and Wendra.

3. The Internal Control Unit (SPI) shall coordinate with the Audit Committee in planning audits and during the audit to ensure that the audit process is carried out in accordance with the applicable standards and regulations/provisions and can meet the deadline for submitting the Annual Report for 2017 Fiscal Year.

v = sudah terlaksana | x = belum terlaksana v = has been implemented | x = has not been implemented

Informasi tentang ruPs luar Biasa Tahun 2017

Di sepanjang tahun 2017, Perusahaan tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

Information on 2017 extraordinary GMs

Throughout 2017, the Company did not hold any Extraordinary GMS.


295


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Penyelenggaraan ruPs di Tahun 2018

Di sepanjang tahun 2018 Perusahaan menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 dan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dengan keterangan sebagai berikut:

ruPsGMS

: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018Ratification of the Company’s Work Plan and Budget (RKAP) of 2018.

TanggalDate

: 8 Januari 20188 January 2018

TempatPlace

: Ruang Rapat Lantai 13, Kementerian BUMNMeeting Room, on the 13 Floor, Ministry of SOE

agenda : 1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018;2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2018;3. Persetujuan dan pengesahan Key Performance Indicators (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen

Tahun 2018 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero) dengan Pemegang Saham PT Surveyor Indonesia (Persero);

4. Persetujuan dan pengesahan Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2018 antara Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero) dengan Pemegang Saham PT Surveyor Indonesia (Persero)

5. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan RKAP Tahun 2018.1. Ratification of the Company’s Work Plan and Budget (RKAP) of 2018.2. Ratification of the Work Plan and Budget of the Partnership and Community Development Program (RKA-PKBL) of

2018.3. Approval and ratification of Key Performance Indicators (KPI), which are stated in the 2018 Management

Contract between the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia (Persero) and the Shareholders of PT Surveyor Indonesia (Persero);

4. Approval and ratification of Key Performance Indicators (KPI) of 2018 between the Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia (Persero) and the Shareholders of PT Surveyor Indonesia (Persero)

5. Determination of Operational Aspect Indicators to Assess RKAP Sound Level of 2018


: 1. Kuasa Pemegang Sahama. Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan – Kementerian BUMN

selaku Pemegang Saham 85,12 % PT Surveyor Indonesia (Persero)b. Putri Wulandari, Societe Generale de Surveillance Holding Geneva, Selaku Kuasa Pemegang Saham 10,40

% PT Surveyor Indonesia (Persero)c. Bachder Djohan Buddin, PT Sucofindo (Persero), selaku Kuasa Pemegang Saham 4,48% PT Surveyor

Indonesia (Persero)2. Dewan Komisaris

a. Djoko Purwongemboro, Komisaris Utama.b. Bambang Adi Winarso, Komisaris.c. Susi Meyrista Tarigan, Komisaris.

3. Direksia. M. Arif Zainuddin, Direktur Utamab. Bambang lsworo, Direkturc. Dian M. Noer, Direktur

1. Shareholders Proxya. Gatot Trihargo, Deputy of Financial Service Business Field, Survey and Consultancy Services – Ministry of SOE,

as the Shareholder of 85.12 % of PT Surveyor Indonesia (Persero)b. Putri Wulandari, Societe Generale de Surveillance Holding Geneva, as the Shareholder Proxy of 10.40 % of PT

Surveyor Indonesia (Persero)c. Bachder Djohan Buddin, PT Sucofindo (Persero), as the Shareholder Proxy of 4,48% of PT Surveyor Indonesia

(Persero)2. Board of Commissioners

a. Djoko Purwongemboro, President Commissioner.b. Bambang Adi Winarso, Commissioner.c. Susi Meyrista Tarigan, Commissioner.

3. Board of Directorsa. M. Arif Zainuddin, President Directorb. Bambang lsworo, Directorc. Dian M. Noer, Director

GMs Implementation in 2018

Throughout 2018, the Company held GMS 2 (two) times, which were GMS for Approval of the 2018 Company’s Work Plan and Budget (RKAP) and GMS for Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for 2018 Fiscal Year with the following information:

296

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Hasil Keputusan RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

ruPs Tahunan 8 Januari 2018Annual GMS 8 January 2018


sudah/Belum Terlaksana

Has/Has Not Been

Implemented

Tindak lanjut oleh Manajemen atas Keputusan ruPs Tahunan 2017 hingga

akhir Tahun 2018Follow-Up By Management

on the 2017 Annual GMS Resolutions Until End of 2018

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018Ratification of the Company’s Work Plan and Budget (RKAP) of 2018.

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 dengan pokok-pokok sebagai berikut:1. Laba Rugi Konsolidasi2. Laba bersih PT Surveyor Indonesia (Persero) tahun

2018 ditargetkan sebesar Rp 121.182 juta atau meningkat 27,2% dari prognosa tahun 2017

3. Posisi Keuangan Konsolidasi4. Total aset PT Surveyor Indonesia (Persero) Tahun 2018

ditargetkan sebesar Rp 1.359.305 juta atau meningkat 9.3% dari prognosa tahun 2017.

5. Investasi6. Total Investasi Rp 142.120 juta7. Sumber Daya Manusia8. Jumlah Pegawai Tetap 526 orang dan Pegawai Tidak

Tetap 1.423 orang. Total keseluruhan 1.949 orang9. Tingkat Kesehatan Perusahaan10. Target tingkat kesehatan RKAP tahun 2018 sesuai

perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 total nilai kinerja 89,50. Kriteria Tingkat Kesehatan : Sehat (AA)

11. RKA Dewan Komisaris12. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan

Komisaris sebagaimana yang tertera di dalam Buku RKAP Tahun 2018 di PT Surveyor Indonesia (Persero)

Ratified the Company’s Work Plan and Budget of 2018 with duties as follows:1. Consolidated Profit Loss2. Net Profit of PT Surveyor Indonesia (Persero) for 2018

was targeted at Rp121,182 million or an increase of 27.2% from 2017 prognosis

3. Consolidated Financial Position4. Total Assets of PT Surveyor Indonesia (Persero) for 2018

was targeted at Rp1,359,305 million or an increase of 9.3% from 2017 prognosis

5. Investment6. Total InvestmentRp142,120 million7. Human Resources8. Number of Permanent Employees was 526 people and

Non-Permanent Employees was 1,423 people Total overall was 1,949 people

9. Company's Sound Level10. The target of RKAP 2018 sound level according to the

calculation based on the Decree of Minister of SOE Number KEP-100/MBU/2002 was a total performance score of 89.50. Sound Level Criteria : Healthy (AA)

11. RKA of the Board of Commissioners12. Ratified the Work Plan and Budget of the Board of

Commissioners as stated in RKAP Book of 2018 of PT Surveyor Indonesia (Persero)

v Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Surveyor Indonesia (Persero) Nomor: R – 001/DIR-I/2018Minutes of General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Surveyor Indonesia (Persero) Number: R – 001/DIR-I/2018

The GMS Resolutions of Ratification of the Company’s Work Plan and Budget (RKAP) of 2018 and the follow-up by the Company’s Management until the end of 2018 are as follows:


297


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

ruPs Tahunan 8 Januari 2018Annual GMS 8 January 2018



Has/Has Not Been

Implemented

Tindak lanjut oleh Manajemen atas Keputusan ruPs Tahunan 2017 hingga

akhir Tahun 2018Follow-Up By Management

on the 2017 Annual GMS Resolutions Until End of 2018

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2018

Ratification of the Work Plan and Budget of the Partnership and Community Development Program (RKA-PKBL) of 2018

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018, sebagai berikut:1. Program Kemitraan2. Program Bina Lingkungan

Ratified the Work Plan and Budget of the Partnership and Community Development Program of 2018, as follows:1. Partnership Program2. Community Development Program

v Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Surveyor Indonesia (Persero) Nomor: R – 001/DIR-I/2018

Minutes of General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Surveyor Indonesia (Persero) Number: R – 001/DIR-I/2018

Persetujuan dan pengesahan Key Performance Indicators (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2018 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero) dengan Pemegang Saham PT Surveyor Indonesia (Persero)

Approval and ratification of Key Performance Indicators (KPI), which are stated in the 2018 Management Contract between the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia (Persero) and the Shareholders of PT Surveyor Indonesia (Persero)

Menyetujui dan mengesahkan Key Performance Indicators (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2018 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero) dengan Pemegang Saham PT Surveyor Indonesia (Persero), yang telah mengacu pada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan surat Menteri BUMN Nomor S-487/MBU/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal Aspirasi Pemegang Saham/ Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perushaan Tahun 2018

Approved and ratified the Key Performance Indicators (KPI), which are stated in the 2018 Management Contract between the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia (Persero) and Shareholders of PT Surveyor Indonesia (Persero), which already refers to the Excellent Performance Appraisal Criteria (KPKU) and Letter of Minister of SOE Number S-487/MBU/08/2017 dated 31 August 2017 on Aspirations of Shareholders/Capital Owner for the Preparation of Company's Work Plan and Budget Year 2018.



Persetujuan dan pengesahan Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2018 antara Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero) dengan Pemegang Saham PT Surveyor Indonesia (Persero)

Approval and ratification of Key Performance Indicators (KPI) of 2018 between the Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia (Persero) and the Shareholders of PT Surveyor Indonesia (Persero)

Menyetujui dan mengesahkan Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2018 antara Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero) dengan Pemegang Saham PT Surveyor Indonesia (Persero) yang telah mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 jo. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance ) pada BUMN

Approved and ratified the Key Performance Indicators (KPI) of 2018 between Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia (Persero) and Shareholders of PT Surveyor Indonesia (Persero) which already refers to the Regulation of Minister of SOE Number PER-01/MBU/2011 in conjunction with PER-09/MBU/2012 on Amendment to the Regulation of Minister of SOE Number PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance at SOE.



Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan RKAP Tahun 2018

Determination of Operational Aspect Indicators to Assess RKAP Sound Level of 2018

Menyetujui dan mengesahkan Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Tahun 2018 PT Surveyor Indonesia (Persero) yang merupakan usulan dari Dewan Komisaris

Approved and ratified the Determination of Operational Aspect Indicators to Assess the 2018 Sound Level of PT Surveyor Indonesia (Persero), which is a proposal from the Board of Commissioners.




298

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

ruPsGMS

: RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017GMS Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements of 2017 Fiscal Year

TanggalDate

: 7 Mei 20187 May 2018

TempatPlace

: Ruang Rapat Kementrian BUMN Lantai 7Meeting Room, 7th floor, Ministry of SOE

agenda : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge ) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2017.3. Penetapan besaran gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun Buku 2018 serta tantiem

Tahun Buku 2017.4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan

Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 20171. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for 2017

Fiscal Year, Approval of the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report, as well as Ratification of the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for 2017 Fiscal Year, including the Granting of Release and Discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the Management of the Company and the Board of Commissioners for the Supervision of the Company that were carried out during the 2017 Fiscal Year.

2. Approval for the Use of the Company’s Consolidated Net Profit for the 2017 Fiscal Year.3. Determining the amount of salary/honorarium including the facilities and other allowances for 2018 Fiscal Year

and Tantiem for 2017 Fiscal Year.4. Determining the Public Accountant Firm (KAP) to audit the Company’s Consolidated Financial Statements and

Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for 2017 Fiscal Year.


: 1. Kuasa Pemegang Sahama. Negara Republik Indonesia (pemegang saham 85,12%)b. Societe Generale De Surveillance SA (pemegang sham 10, 40%)c. PT Sucofindo (Persero) (Pemegang Saham 4,48%)

2. Dewan Komisarisa. M. Iman Santoso : Komisaris Utama.b. Djoko Purwongemboro : Komisaris.c. Susi Meyrista Tarigan : Komisaris.

3. Direksia. M. Arif Zainuddin : Direktur Utama.b. Bambang lsworo : Direktur Operasic. Dian M. Noer : Direktur Perencanaan dan Pengembangan

4. Lain-lainPejabat serta staf Kementrian BUMN dan PT Surveyor Indonesia (Persero) sebagaimana daftar hadir terlampir

1. Shareholders Power of Attorneya. State of the Republic of Indonesia (Shareholder of 85.12%)b. Societe Generale de Surveillance SA (Shareholder of 10.40%)c. PT Sucofindo (Persero) (Shareholder of 4.48%)

2. Board of Commissionersa. M. Iman Santoso : President Commissioner.b. Djoko Purwongemboro : Commissioner.c. Susi Meyrista Tarigan : Commissioner.

3. Board of Directorsa. M. Arif Zainuddin : President Director.b. Bambang lsworo : Director of Operationsc. Dian M. Noer : Director of Planning and Development

4. Others Officials and staffs of the Ministry of SOE and PT Surveyor Indonesia (Persero) as per the attendance list attached

Hasil Keputusan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

The GMS Resolutions of Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for 2018 Fiscal Year and the follow-up by the Company’s Management until the end of 2018 are as follows:


299


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting




Has/Has Not Been

Implemented

Tindak lanjut oleh Manajemen atas Keputusan ruPs

Tahunan 2017 hingga akhir Tahun

2018Follow-Up By

Management on the 2017 Annual GMS

Resolutions Until End of 2018

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge ) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.Approval of the Annual Report and Ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for 2017 Fiscal Year, Approval of the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report, as well as Ratification of the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for 2017 Fiscal Year, including the Granting of Release and Discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the Management of the Company and the Board of Commissioners for the Supervision of the Company that were carried out during the 2017 Fiscal Year

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017

Approved the Annual Report and Ratified the Company’s Financial Statements for 2017 Fiscal Year, Approved the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report and Ratified the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for 2017 Fiscal Year

v Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Surveyor Indonesia (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017

Minutes of General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Surveyor Indonesia (Persero) on Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements of 2017 Fiscal Year

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2017

Approval of the Use of the Company’s Consolidated Net Profit for 2017 Fiscal Year.

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017 sebesar Rp 109.293.710.257,00 dengan rincian sebagai berikut:1. Dividen sebesar Rp 13.115.245..231,002. Cadangan sebesar Rp 96. 178.465.026,00A

pproved the determination to use the Net Profit of 2017 Fiscal Year for Rp109,293,710,257.00 with details as follows:1. Dividend for Rp13,115,245,231.002. Reserves for Rp96,178,465,026.00

v Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Surveyor Indonesia (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017Minutes of General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Surveyor Indonesia (Persero) on Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements of 2017 Fiscal Year

300

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis




Has/Has Not Been

Implemented

Tindak lanjut oleh Manajemen atas Keputusan ruPs

Tahunan 2017 hingga akhir Tahun

2018Follow-Up By

Management on the 2017 Annual GMS


Penetapan besaran gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun Buku 2018 serta tantiem Tahun Buku 2017

Determining the amount of salary/honorarium including the facilities and other allowances for 2018 Fiscal Year and Tantiem for 2017 Fiscal Year

Penetapan pemberian tantiem/ insentif kerja depada Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2017, dan penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2018, akan ditetapkan kemudian secara tersendiri

Determined that the tantiem/incentive for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2017 Fiscal Year Performance, and determined the 2018 Remuneration of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners shall later be determined separately



Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018

Determining the Public Accountant Firm (KAP) to audit the Company’s Consolidated Financial Statements and Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for 2018 Fiscal Year.

1. Menunjuk dan menetapkan kembali KAP Rama Wendra untuk melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018, dengan ketentuan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Rama Wendra karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2018, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut

1. Re-appointed and re-determined KAP Rama Wendra to perform general audit of the Company’s Financial Statements for 2018 Fiscal Year and Financial Statements of the Company’s Partnership and Community Development Program for 2018 Fiscal Year, provided that the implementation shall be in accordance with the provisions of laws and regulations.

2. Granted power to the Company’s Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the Public Accountant Firm, determined a Substitute Public Accountant Firm in the event that KAP Rama Wendra, for any reasons, cannot complete the audit of the Company’s Financial Statements and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for 2018 Fiscal Year, and determined the honorarium and other requirements for the substitute Public Accountant Firm.





301


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Informasi tentang ruPs luar Biasa Tahun 2018

Di sepanjang tahun 2018 Perusahaan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS Persetujuan atas Perubahan Pengurus Perseroan dan Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dengan keterangan sebagai berikut:

ruPsGMS

: RUPS Luar BiasaExtraordinary GMS

TanggalDate

: 25 Mei 201825 May 2018

TempatPlace

: Ruang Rapat Kementerian BUMN Lantai 7Meeting Room, 7th Floor, Ministry of SOE

agenda : Persetujuan atas Perubahan Pengurus Perseroan Approval of Change in the Company’s Management


: 1. Kuasa Pemegang Sahama. Negara Republik Indonesia (pemegang saham 85,12%)b. Societe Generale De Surveillance SA (pemegang sham 10, 40%)c. PT Sucofindo (Persero) (Pemegang Saham 4,48%)

2. Dewan Komisarisa. Djoko Purwongemboro, Komisaris Utama.b. Bambang Adi WInarso, Komisaris.c. Susi Meyrista Tarigan, Komisaris.

3. Direksia. M. Arif Zainuddin, Direktur Utama.b. Bambang lsworo, Direktur.c. Dian M. Noer, Direktur

1. Shareholders Power of Attorneya. State of the Republic of Indonesia (Shareholder of 85.12%)b. Societe Generale de Surveillance SA (Shareholder of 10.40%)c. PT Sucofindo (Persero) (Shareholder of 4.48%)

2. Board of Commissionersa. Djoko Purwongemboro, President Commissioner.b. Bambang Adi Winarso, Commissioner.c. Susi Meyrista Tarigan, Commissioner.

3. Board of Directorsa. M. Arif Zainuddin, President Directorb. Bambang lsworo, Director.c. Dian M. Noer, Director

Information on 2018 extraordinary GMs

Throughout 2018, the Company held 1 (one) Extraordinary GMS, which was GMS Approval of Change in the Company’s Management and Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties , and Appointment of Members of the Board of Directors with the following information:

302

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

agenda dan hasil Keputusan ruPs luar Biasa 2018Agenda and Resolutions of Extraordinary GMS 2018


Has/Has Not Been Implemented

Tindak lanjut oleh Manajemen atas Keputusan ruPs luar

Biasa 2018 hingga akhir Tahun 2018

Follow-Up By Management on the 2018 Extraordinary GMS


agenda Pertama:Persetujuan atas Perubahan Pengurus Perseroan

Keputusan:1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Djoko Purwongemboro sebagai

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor Indonesia tanggal 2 April 2012 jo tanggal 24 Agustus 2016 terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut

2. Segala tindakan Sdr. Djoko Purwongemboro sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor Indonesia dalam kedudukannya sebagai demikian sejak tanggal berakhirnya masa jabatan tanggal 2 April 2017 sampai dengan ditutupnya RUPS Luar Biasa ini dinyatakan sah, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini:a. Sdr. Iman Pambagyo – sebagai Komisaris Utamab. Sdr. Paulus Prananto – sebagai Komisaris IndependenTerhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Bisa ini

4. Bagi Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Komisaris BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 3 maka susunan Anggota Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero) menjadi:a. Iman Pambagyo – sebagai Komisaris Utamab. Bambang Adi Winarso – Komisarisc. Susi Meyrista Br. Tarigan – Komisarisd. Paulus Prananto – Komisaris Independen

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementrian Hukum dan HAM.

v Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Surveyor Indonesia (Persero) Tahun 2018


303


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting








Agenda - First Item:Approval of Change in the Company's Management

Resolutions:1. Dismissed with honor Mr. Djoko Purwongemboro as the President Commissioner

concurrently Independent Commissioner of the Limited Liability Company PT Surveyor Indonesia (Persero), who was appointed based on Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Surveyor Indonesia (Persero) dated 2 April 2012 in conjunction with 24 August 2016, effective since the closing of this Extraordinary GMS, by expressing gratitude for all contributions of his energy and mind during the term of office.

2. All actions of Mr. Djoko Purwongemboro as the President Commissioner concurrently Independent Commissioner of the Limited Liability Company PT Surveyor Indonesia (Persero), in his positions as such since the end of his term of office on 2 April 2017 until the closing of this Extraordinary GMS, are stated valid provided that those actions are stated in the Annual Report and Annual Calculation subject to the applicable provisions.

3. Appointed the following persons:a. Mr. Iman Pambagyo – as President Commissionerb. Mr. Paulus Prananto – as Independent Commissionerc. Effective since the closing of this Extraordinary GMS

4. Members of the Board of Commissioners who are appointed as stated in number 3, who still hold other positions that are prohibited by the laws and regulations to be held concurrently with an SOE Commissioner position, shall resign or be dismissed from such position.

5. With such dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners of the Company as stated in number 1 and 3, therefore, the composition of the Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia (Persero) shall be as follows:a. Iman Pambagyo – as President Commissionerb. Bambang Adi Winarso – Commissionerc. Susi Meyrista Br. Tarigan – Commissionerd. Paulus Prananto – Independent Commissioner

6. Granted power and authority to the Company’s Board of Directors with substitution rights to perform all necessary actions relating to this resolution in accordance with the applicable laws and regulations, including to state in a separate Notarial Deed and inform the composition of the Company's Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights.

v Minutes of 2018 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Surveyor Indonesia (Persero)

304

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis








agenda Kedua:Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi

Keputusan:1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama dibawah ini:

a. Sdr. M. Arief Zainuddin – sebagai Direktur Utamab. Sdr. Bambang Isworo – sebagai DirekturYang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut

2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor Indonesia sebagai berikut:

Semula Menjadi

Direktur Direktur Komersial 1

Direktur Direktur Komersial 2

- DIrektur Keuangan dan Perencanaan Strategis

3. Mengalihkan penugasan Sdr. Dian M. Noer yang diangkat berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor Indonesia Nomor: SK-132/MBU/07/2016, Nomor: SGS-01 07/2016, Nomor: 0410/DRU-VII/SP/2016 tanggal 01 Juli 2016, semula Direktur Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Surveyor Indonesia menjadi Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor Indonesia dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sesuai dengan keputusan tersebut

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini:a. Sdr. Tri Widodo – sebagai Direktur Komersial 1b. Sdr. Darwin Abas – sebagai Direktur Komersial 2c. Sdr. Rosmanidar Zulkifli – sebagai Direktur Keuangan dan Perencanaan

Startegis

5. Bagi Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut

6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Perserto) PT Surveyor Indonesia dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang

7. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal Pemegang Saham yang terakhir mendandatangani, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya

v Salinan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor Indonesia SK – 198/ MBU/ 06/2018


305


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting








Agenda - Second Item:Dismissal, Change in Position Nomenclature, Transfer of Duties, and Appointment of Member of Board of Directors

Resolutions:1. Dismissed with honor the following persons:

a. Mr. M. Arief Zainuddin – as President Directorb. Mr. Bambang Isworo – as DirectorWho were appointed based on Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) in 2013 on 28 June 2013, by expressing gratitude for all contributions of their energy and mind during their term of office

2. Change the position nomenclature of members of Board of Directors of PT Surveyor Indonesia (Persero) as follows:

Previous Now

Director Director of Commercial 1

Director Director of Commercial 2

- Director of Finance and Strategic Planning

3. Transferred the assignment of Mr. Dian M. Noer who was appointed based on Resolutions of General Meeting of Shareholders of PT Surveyor Indonesia (Persero) Number: SK-132/MBU/07/2016, Number: SGS-01 07/2016, Number: 0410/DRU-VII/SP/2016 dated 01 Juliy2016, who was previously the Director of PT Surveyor Indonesia (Persero) to be the President Director of PT Surveyor Indonesia (Persero), continuing the remaining term of office according to the resolutions

4. Appointed the following persons:a. Mr. Tri Widodo – as Director of Commercial 1b. Mr. Darwin Abas – as Director of Commercial 2c. Mr. Rosmanidar Zulkifli – as Director of Finance and Strategic Planning

5. Members of the Board of Directors who are appointed as stated in number 4 of this Resolutions, who still hold other positions that are prohibited by the laws and regulations to be held concurrently with a Director position in a State-Owned Enterprise, shall resign or be dismissed from such position.

6. Granted power to the Board of Directors of PT Surveyor Indonesia (Persero) with substitution rights to state the resolutions in an authentic form before a notary or authorized official

7. This resolution is effective on the establishment date, which was the date the last Shareholder signed the resolution, provided that in the event that in the future there is an error in it, a revision shall be made accordingly

v Copy of Shareholders Resolutions of PT Surveyor Indonesia (Persero) SK – 198/ MBU/ 06/2018

306

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memegang peran sebagai organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas tindakan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan, serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Kualifikasi dan Kriteria untuk Dapat Menjadi Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS harus memenuhi kualifikasi dan kriteria yang sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Undang-undang No. 19 Tahun 2003, Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011, dan Anggaran Dasar Perusahaan. Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perusahaan telah mengatur kualifikasi dan kriteria dalam pembahasan terkait ketentuan umum jabatan anggota Dewan Komisaris.

Selain berintergritas dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum, individu yang dinominasikan dan ditetapkan sebagai Dewan Komisaris tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan sebuah perusahaan dinyatakan pailit; dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Kriteria pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan juga melarang anggota Dewan Komisaris memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN lain, BUMD, badan usaha milik swasta; serta jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Perusahaan untuk meminimalisir adanya potensi benturan kepentingan.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perusahaan mengatur masa jabatan Dewan Komisaris, dimana masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Board of Commissioners

The Board of Commissioners holds the role as the Company’s organ in charge of supervising and advising the actions of the Board of Directors in carrying out the management of the Company, and ensures that the Company implements the principles of Good Corporate Governance.

Qualifications and Criteria of the Board of Commissioners

Every member of the Board of Commissioners who is appointed by GMS resolutions shall meet the qualifications and criteria in accordance with Law No. 40 of 2007, Law No. No. 19 of 2003, Regulation of SOE Minister PER-01/MBU/2011, and the Company’s Articles of Association. The Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors owned by the Company has set the qualifications and criteria stated in the discussion related to general provisions of position of members of Board of Commissioners.

In addition to having integrity and competence in performing legal actions, individuals nominated and appointed as the Board of Commissioners shall have never been members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners who are found guilty of causing a company to go bankrupt; and have never been found guilty for committing criminal acts that are detrimental to state finances and/or relating to financial sector.

The appointment criteria for members of Board of Commissioners shall consider integrity, dedication, understanding on company’s management issues relating to one of the management functions, having sufficient knowledge on Company’s line of business, and providing sufficient time to carry out duties as well as other requirements under the applicable laws and regulations.

The Company also prohibits the Board of Commissioner members to hold concurrent positions as members of Board of Directors in other SOE, ROE, private enterprises; as well as other positions in accordance with the laws and regulations, political party administrator and/or candidates/members of legislative. This policy is part of the Company’s commitment to minimize any potential conflict of interest.

Term of office of Board of Commissioners

The Board Manual of the Board of Commissioners and Board of Directors owned by the Company regulates the term of office of the Board of Commissioners, in which the term of office of Board of Commissioners is 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss members of Board of Commissioners at anytime. After the term of office ends, members of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS for 1 (one) subsequent term of office.


307


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

susunan dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Tahun 2018

Di tahun 2018, terdapat pergantian susunan keanggotaan Dewan Komisaris, berdasarkan Akta No. 20 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris Surjadi, S.H., MKn., MM., MH. Berikut disampaikan kronologis susunan keanggotaan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2018 dan susunan keanggotaan Dewan Komisaris per 31 Desember 2018.

Kronologis susunan Dewan Komisaris di sepanjang Tahun 2018Chronology of Composition of the Board of Commissioners Throughout 2018

1 Januari – 25 Mei 20181 January – 25 May 2018

25 Mei - 31 Desember 201825 May – 31 December 2018

KeteranganRemark

Djoko Purwongemboro (Komisaris Utama)(President Commissioner)

Djoko Purwongemboro tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sejak 25 Mei 2018Djoko Purwongemboro is no longer in position within the Board of Commissioners since 25 May 2018

Iman Pambagyo(Komisaris Utama)(President Commissioner)

Iman Pambagyo diangkat sebagai Komisaris Utama sejak 25 Mei 2018Iman Pambagyo has been appointed as the President Commissioner since 25 May 2018

Susi Meyrista Tarigan (Komisaris)(Commissioner)


-

Bambang Adi Winarso (Komisaris)(Commissioner)


-

Paulus Prananto (Komisaris Independen)(Independent Commissioner)

Paulus Prananto diangkat sebagai Komisaris Independen sejak 25 Mei 2018Paulus Prananto has been appointed as Independent Commissioner since 25 May 2018

susunan Dewan Komisaris PTsI Per 31 Desember 2018Composition of PTSI’s Board of Commissioners Per 31 December 2018

JabatanPosition

namaName

Dasar PengangkatanBasis of Appointment

awal JabatanStart of Term of

Office

Masa akhir Jabatan

End of Term of Office

Periode JabatanTerm of Office

Komisaris UtamaPresident Commissioner

Iman Pambagyo Akta No. 20 tanggal 7 Juni 2018, Notaris Surjadi, S.H., MKn., MM., MH., JakartaDeed No. 20 dated 7 June 2018, Notary Surjadi, S.H., MKn., MM., MH., Jakarta

7 Juni 2018 RUPS 2023 Ke-1 (pertama)


Susi Meyrista Tarigan

Akta No. 46 tanggal 28 Oktober 2015, Notaris Surjadi, S.H., MKn., MM., JakartaDeed No. 46 dated 28 October 2015, Notary Surjadi, S.H., MKn., MM., Jakarta.

28 Oktober 2015 RUPS 2020 Ke-1 (pertama)


Bambang Adi Winarso

Akta No. 02 tanggal 2 September 2016, Notaris Surjadi, S.H., MKn., MM., JakartaDeed No. 02 dated 2 September 2016, Notary Surjadi, S.H., MKn., MM., Jakarta.

2 September 2016 RUPS 2021 Ke-1 (pertama)

Komisaris IndependenIndependent Commissioner

Paulus Prananto Akta No. 20 tanggal 7 Juni 2018, Notaris Surjadi, S.H., MKn., MM., MH., JakartaDeed No. 20 dated 7 June 2018, Notary Surjadi, S.H., MKn., MM., MH., Jakarta


*Profil singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Composition and Basis of appointment of the Board of Commissioners in 2018

In 2018, there was a change in the composition of the Board of Commissioners based on Deed No. 20 dated 7 June 2018, made before Notary Surjadi, S.H., MKn., MM., MH. Below is the chronology of change of composition of Board of Commissioners throughout 2018 and the composition of Board of Commissioners as of 31 December 2018.

*Brief profiles of each member of the Board of Commissioners can be seen in the Board of Commissioners Profile, in the Company Profile chapter of this Annual Report

308

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

nominasi dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Board Manual Dewan Komisaris yang dimiliki Perusahaan telah mengatur nominasi dan pengangkatan Dewan Komisaris, dimana anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Nominasi calon Dewan Komisaris merupakan calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Mayoritas dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

Board Manual Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Dewan Komisaris memiliki pedoman kerja yang tercantum dalam Panduan atau Board Manual bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diperbaharui serta disahkan pada tanggal 13 Maret 2014. Board Manual ini antara lain mengatur Dewan Komisaris terkait:1. Prinsip dasar hubungan kerja Dewan Komisaris & Direksi

2. Persyaratan dan komposisi Dewan Komisaris3. Keanggotaan Dewan Komisaris4. Masa jabatan5. Komisaris Independen6. Program pengenalan dan peningkatan kapabilitas7. Tanggung jawab, tugas dan kewajiban, wewenang, serta

hak Dewan Komisaris8. Etika Jabatan9. Rapat Dewan Komisaris10. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris11. Komite-komite12. Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris, sesuai Board Manual yang dimiliki Perusahaan, memiliki 2 (dua) tugas pokok, yaitu melakukan pengawasan dan memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi terkait jalannya operasional Perusahaan. Di sisi lain, Dewan Komisaris juga memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa jalannya Perusahaan sesuai dengan arahan yang diberikan RUPS.

Berikut ini adalah tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris Perusahaan:1. Tugas Dewan Komisaris

Melakukan pengawasan terhadap k e b i j a k a n pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

nomination and appointment of the Board of Commissioners

The Board Manual of Board of Commissioners owned by the Company arranges the nomination and appointment of Board of Commissioners, in which members of Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS. Nomination of candidates of Board of Commissioners are candidates proposed by the Majority Shareholders and such nomination is binding for the GMS.

Board Manual of the Board of Commissioners

In carrying out its function and role, the Board of Commissioners has a work guideline enclosed in the Guidelines or Board Manual for Board of Commissioners and Board of Directors, which was updated and ratified on 13 March 2014. The Board Manual regulates the Board of Commissioners related to, among others:1. The basic principles of work relationship between Board of

Commissioners & Board of Directors2. Requirements and composition of the Board of Commissioners3. Membership of the Board of Commissioners4. Term of Office5. Independent Commissioner6. Orientation program and capacity building7. Responsibilities, duties and obligations, authority, and rights

of the Board of Commissioners8. Ethics in Position9. Board of Commissioners Meeting10. Performance Assessment of the Board of Commissioners11. Committees12. Secretary of the Board of Commissioners

Duties, authority, and obligations of the Board of Commissioners

In accordance with the Company’s Board Manual, the Board of Commissioners has 2 (two) main duties, which are supervising and providing directive or advice to the Board of Directors in relation to the Company’s operational activities. On the other hand, the Board of Commissioners also has the authority to ensure that the Company’s course complies with the directives given by the GMS.

Below are duties, authority, and obligations of the Company’s Board of Commissioners:1. Duties of the Board of Commissioners:

Supervising the management policy, the course of management in general either concerning the Company or the Company’s business conducted by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors including supervising the implementation of the Company’s Long-Term Plan (RJPP), Work Plan and Budget (RKAP), as well as the provisions of the Articles of Association, GMS Resolutions, and applicable laws and regulations, for the Company’s benefit and in accordance with the Company’s purposes and objectives.


309


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

2. Dewan Komisaris berwenang untuk:a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-

dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan.

b. Memasuki perkarangan gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.

c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.

d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.

e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.

f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu.

g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

h. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.

i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.

j. Melakukan tindakan pengurusan Peseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

3. Kewajiban Dewan Komisaris:a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam

melaksanakan pengurusan Perusahaan.b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan

RKAP yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP.

d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.

e. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.

f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.

h. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP.

2. The Board of Commissioners has the authority to:a. Examine records, letters, and other documents, check

cash for verification purposes, and other securities, and check the Company’s assets.

b. Enter the yard, building, and office used by the Company.

c. Request explanation from the Board of Directors and/or other officials on any issues related to the management of the Company.

d. Acknowledge all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors.

e. Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors under the consent of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners’ Meeting.

f. Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary.

g. Temporarily dismiss members of Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association.

h. Establish committees other than the Audit Committee, if deemed necessary, by observing the Company’s ability.

i. Use experts for certain matters and within a certain time period at the Company’s expense, if deemed necessary.

j. Conduct management action of the Company in certain circumstances for a certain time period in accordance with the provisions of the Articles of Association.

k. Attend meetings of the Board of Directors and provide views on matters discussed;

l. Carry out other supervisory authority to the extent that it is not in contrary to the laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS resolutions.

3. Obligations of the Board of Commissioners:a. Provide advice to the Board of Directors in conducting

the Company’s management.b. Examine, review, and sign RJPP and RKAP prepared by

the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association.

c. Provide opinions and suggestions to the GMS on RJPP and RKAP on the reasons for the Board of Commissioners to sign RJPP and RKAP.

d. Follow the Company’s activity development, provide opinions and suggestions to the GMS on any matters deemed important for the Company’s management.

e. Immediately report to the GMS in the event of any symptom of declining performance of the Company.

f. Research and review the periodic report and annual report prepared by the Board of Directors, as well as sign the annual report.

g. Provide explanations, opinions, and suggestions to the GMS on the Annual Report, if requested.

h. Develop annual work program, which is included in the RKAP.

310

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

i. Mengusulkan Akuntan Publik berdasarkan usulan Komite Audit kepada RUPS.

j. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.

k. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan.

l. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

m. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberi nasehat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Pembagian Tugas dan Wewenang Antar Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-04/KOM-X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor Indonesia, berikut pembagian lingkup tugas antar Dewan Komisaris:


lingkup TugasScope of Duties

Komisaris Utama, Iman Pambagyo

1. Mengkoordinir segala kegiatan dan pekerjaan terkait tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, termasuk atas tugas tertentu dalam rangka pengawasan dan penasihatan yang belum tercakup dalam pembagian tugas khusus penetapan ini.

2. Bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam penyampaian secara tertulis hasil segala upaya, kegiatan dan pekerjaan pengawasan serta penasihatan tersebut atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan.

3. Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas aspek operasional bisnis dan hukum, serta aspek penyelenggaraan pembinaan serta pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM),

4. Melaksanakan tugas pengawasan pada aspek Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).5. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar lembaga termasuk dengan supervisor

Perusahaan untuk menjamin tercipta dan terpeliharanya solidaritas antar unit kerja Perusahaan.6. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan Perusahaan

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, peraturan perusahaan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

President Commissioner, Iman Pambagyo

1. Coordinate all activities and work related to duties carried out by the Board of Commissioners, including certain assignment in the context of supervisory and advisory, which are not included by this division of specific duties.

2. Act for and on behalf of the Board of Commissioners in providing written submission of the outcome of all measures, activities, and supervisory and advisory duties on management policy, course of Company’s management.

3. Carry out an evaluation and monitoring on aspects of business operational and law, as well as aspects of developing and empowering Human Resources (HR).

4. Carry out supervisory duties on aspects of Partnership and Community Development Program (PKBL).5. Coordinate across sectors and inter-agency relationships including with Company’s supervisors to ensure

the creation and maintenance of solidarity among the Company’s work units.6. Carry out other measures, activities, and works necessary for the Company’s interest to the extent that they

are not in conflict with the provisions of laws and regulations, company regulations, Articles of Association, and/or GMS resolutions.

Komisaris, Susi Meyrista Tarigan

1. Melaksanakan tugas pengawasan pada aspek keuangan dan pengendalian internal.2. Melakukan evaluasi dan monitoring atas kinerja Perusahaan dan penyiapan audit laporan keuangan.3. Melakukan pengawasan dan penasihatan atas pelaksanaan regulasi di bidang keuangan.4. Melakukan pengawasan kebijakan remunerasi dan nominasi serta Good Corporate Governance (GCG).5. Mengkoordinir kegiatan Komite Audit.6. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar lembaga termasuk dengan supervisor

Perusahaan untuk menjamin tercipta dan terpeliharanya solidaritas antar unit kerja Perusahaan.7. Melaksanakan upaya, kegiatan dan pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan Perusahaan

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, peraturan perusahaan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS;

8. Selaku anggota Dewan Komisaris, melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya.

i. Propose a Public Accountant based on the proposal of the Audit Committee to the GMS.

j. Prepare Minutes of Board of Commissioners’ Meeting and keep a copy.

k. Report to the Company on their and/or their family’s share ownership of the Company.

l. Provide report on the supervisory duties that were carried out during the previous fiscal year to the GMS.

m. Carry out other obligations in the framework of supervisory and advisory duties, as long as they do not conflict with the laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS resolutions.

Division of Duties and authority among Members of the Board of Commissioners

Based on the Decision Letter of Board of Commissioners No. KEP-04/KOM-X/2016 dated 3 October 2016 on Division of Supervisory Duties of the Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia (Persero), below is the division of scope of duties among members of the Board of Commissioners:


311


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting


lingkup TugasScope of Duties

Commissioner, Susi Meyrista Tarigan

1. Carry out supervisory duties on aspects of financial and internal control.2. Evaluate and monitor Company’s performance and prepare the audit of financial statements.3. Monitor and advice on the implementation of financial regulations.4. Monitor policies on remuneration and nomination as well as Good Corporate Governance (GCG).5. Coordinate the Audit Committee activities.6. Coordinate across sectors and inter-agency relationships including with Company’s supervisors to ensure

the creation and maintenance of solidarity among the Company’s work units.7. Carry out other measures, activities, and works necessary for the Company’s interest to the extent that they

are not in conflict with the provisions of laws and regulations, company regulations, Articles of Association, and/or GMS resolutions.

8. As a member of Board of Commissioners, report to the President Commissioner on all measures, work, and activities.

Komisaris Independen, Paulus Prananto

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalnnya pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

2. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka dewan komisaris berwenang untuk melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan

3. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan4. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang

menyangkut pengelolaan perseroan5. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi6. Meminta Direksi dan/ atau pejabat lainnya dibaawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk

menghadiri Rapat Dewan Komisaris7. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris8. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 9. Membentuk Komite-Komite selain Komite Audit, Jika dianggap perlu dengan memperhatikan

kemampuan Perseroan10. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban perseroan,

jika dianggap perlu11. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar12. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan13. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undang, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Independent Commissioner, Paulus Prananto

1. Monitoring the management’s policies, the management course in general, either about the Company or the Company’s business carried out by the Board of Directors, and to provide advice to the Board of Directors, including supervising the implementation of the Company’s Long-Term Plan, the Company’s Work Plan and Budget, and the provisions of the Articles of Association and Resolutions of the General Meeting of Shareholders as well as the applicable laws and regulations, the Company’s interest and in accordance with the Company’s purposes and objectives.

2. Carry out the duties as referred to in paragraph 1 of this article, the Board of Commissioners is authorized to view books, letters, and other documents, check cash for verification purposes, and other securities and check the Company assets

3. Enter yards, buildings, and offices used by the Company4. Request explanation from the Board of Directors and/or other officials on any issues related to the

Company’s management5. Acknowledge all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors6. Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors under the consent of the

Board of Directors to attend the Board of Commissioners’ Meeting7. Appoint Secretary of Board of Commissioners8. Temporarily dismiss members of Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of

Association 9. Establish Committees other than Audit Committee, if deemed necessary, by observing the Company’s ability10. Use experts for certain matters and for a certain time period at the Company’s expense, if deemed necessary11. Perform the Company’s management in certain circumstances for a certain time period in accordance with

the provisions of the Articles of Association12. Attend the Board of Directors meetings and provide views on matters discussed13. Carry out other supervisory authority as long as it does not violate the laws and regulations, Articles of

Association, and/or General Meeting of Shareholders’ resolutions.

312

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Program Pengenalan Perusahaan

Dengan beragamnya latar belakang anggota Dewan Komisaris dimungkinkan belum mengenal Perusahaan secara mendetail. Oleh karena itu program pengenalan mengenai Perusahaan sangat penting untuk dilaksanakan dengan tujuan bahwa anggota Dewan Komisaris dapat secepatnya memberikan kontribusi terhadap kinerja Perusahaan.

Program Pengenalan meliputi pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG oleh Perusahaan; gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit. Program Pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan. Tanggungjawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada di Sekretaris Perusahaan.

Di tahun 2018, Program Pengenalan Perusahaan terhadap Dewan Komisaris yang baru dilakukan pada tanggal 29 Juni 2018 di Aula Graha Surveyor indonesia yang diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai PT Surveyor Indonesia (Persero).

Program Pengenalan Perusahaan terhadap Dewan Komisaris BaruProgram Pengenalan Perusahaan terhadap Dewan Komisaris Baru

Company’s orientation Program

Due to their diverse backgrounds, members of Board of Commissioners may not be familiar with the Company in details. Therefore, an orientation program about the Company is very important, aiming to help members of Board of Commissioners to immediately contribute to the Company’s performance.

The Orientation Program includes the implementation of GCG principles by the Company; an overview of the Company with regard to the purposes, nature, and scope of activities, financial and operations performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues; internal and external audits, internal control systems and policies; including the Audit Committee. The Company’s Orientation Program can be in the form of presentations, meetings, visits to the Company and document assessment or other programs as deemed appropriate by the Company where such program is conducted. The Corporate Secretary is responsible for conducting the orientation program.

In 2018, the Company’s Orientation Program for new members of Board of Commissioners was conducted on 29 June 2018 at Aula Graha Surveyor Indonesia, attended by the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees of PT Surveyor Indonesia (Persero).


313


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris di Tahun 2018

Uraian laporan singkat pelaksanaan tugas Dewan Komisaris di tahun 2018

1. Rekomendasi pada Pemegang Saham dan DireksiSelama tahun 2018, Dewan Komisaris telah menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Pemegang Saham dan Direksi. Rekomendasi yang disampaikan kepada Pemegang Saham sebanyak 6 kali, meliputi:

nomor suratNomor Surat

TanggalDate

PerihalSubject

SRT-06/KOM-IV/2018 10 April 2018 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT SI Tahun Buku 2017Board of Commissioners Supervisory Duty Report of PT SI for 2017 Fiscal Year

SRT-07/KOM-III/2018 12 April 2018 Tanggapan Dekom atas laporan Tahunan PTSI th 2017 & dukungan atas keputusan RUPSBoard of Commissioners’ Response on PTSI 2017 Annual Report and Support on GMS Resolutions

SRT-10/KOM-IV/2018 30 April 2018 Tanggapan Dekom atas Laporan Manajemen Perusahaan TW I tahun 2018Board of Commissioners’ Response on Company’s Management Report QI 2018

SRT-19/KOM-VIII/2018 7 Agustus 20187 August 2018

Tanggapan Dekom atas Laporan Manajemen Perusahaan TW II tahun 2018Board of Commissioners’ Response on Company’s Management Report QII 2018

SRT-35/KOM-XI/2018 16 November 2018 Tanggapan Dekom atas Laporan Manajemen Perusahaan TW III tahun 2018Board of Commissioners’ Response on Company’s Management Report QIII 2018

SRT-42/KOM-XII/2018 26 Desember 201826 December 2018

Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP dan RKA PKBL PT SI Tahun 2019Response of the Board of Commissioners to RKAP and RKA PKBL of PT SI in 2019

Rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi sebanyak 4 kali, meliputi:

nomor suratNomor Surat

TanggalDate

PerihalSubject

SRT-13/KOM-VI/2018 17 Juni 201817 June 2018

Tanggapan Atas Usulan Nomenklatur Direksi dan Penyempurnaan Struktur Organisasi Satu Tingkat di Bawah DireksiResponse to Nomenclature Proposal of Board of Directors and Refinement of Organizational Structure One Level Below the Board of Directors


Struktur Organisasi Satu Tingkat di Bawah DireksiOrganizational Structure of 1 (one) Level Below the Board of Directors


Persetujuan Perpanjangan Pinjaman Jangka Pendek (Standby Loan) dan Agunan Aktiva Tetap dan Aktiva Tidak Tetap Approval on Extension of Short-Term Loan (Standby Loan) and Collateral of Fixed Assets and Non-Fixed Assets

SRT-27/KOM-IX/2018 17 September 201817 September 2018

Persetujuan Penghapusan Aktiva TetapApproval on Fixed Assets Write-Off

2. KunjunganSepanjang 2018, Dewan Komisaris melakukan kunjungan sebanyak 4 (empat) kali ke 4 (empat) unit kerja Perusahaan yang mewakili 12 (dua belas) cabang. Berikut kunjungan Dewan Komisaris dan Komite Audit sepanjang tahun 2018:

unit KerjaWork Unit

TanggalDate


UWK Denpasar, Cabang SurabayaUWK Denpasar, Surabaya Branch

27 Oktober 201827 October 2018

Monitoring dan evaluasiMonitoring and evaluation

Cabang MedanMedan Branch

26 & 27 November 2018 Closing interim KAP sekaligus monitoring dan evaluasi kinerja (Cabang Aceh, Medan dan Balikpapan).KAP interim closing including monitoring and evaluation of performance (Aceh, Medan, and Balikpapan Branches)

Brief report of Duty Implementation of the Board of Commissioners in 2018

Description of the brief report of duty implementation of the Board of Commissioners in 2018

1. Recommendations to Shareholders and Board of DirectorsThroughout 2018, the Board of Commissioners provided several recommendations to the Shareholders and Board of Directors. The recommendations provided to the Shareholders are 4 times that include:

The recommendations provided to the Board of Directors are 4 times that include:

2. VisitThroughout 2018, the Board of Commissioners conducted visit for 4 (four) times to 4 (four) work units of the Company representing 12 (twelve) branches. Below are the visits of the Board of Commissioners and Audit Committee throughout 2018:

314

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

unit KerjaWork Unit

TanggalDate


Cabang SurabayaSurabaya Branch

3 Desember 20183 December 2018

Closing interim KAP sekaligus monitoring dan evaluasi kinerja (Cabang Surabaya dan Cabang Makassar)KAP interim closing including monitoring and evaluation of performance (Surabaya and Makassar Branches)

Cabang Batam 6-7 Desember 20186-7 December 2018

Closing interim KAP sekaligus monitoring dan evaluasi kinerja (Cabang Batam, Cabang Palembang & Cabang Balikpapan)KAP interim closing including monitoring and evaluation of performance (Batam, Palembang, and Balikpapan Branches)

3. Realisasi Program Pengawasan Dewan KomisarisUraian realisasi program pengawasan Dewan Komisaris

a. Melakukan Analisa Kinerja PerusahaanDewan Komisaris melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan Perusahaan secara berkala (laporan bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan), yang dilakukan secara mandiri bersama Komite Audit dan didalami lebih lanjut dalam Rapat Dewan Komisaris. Apabila terdapat beberapa catatan atau permasalahan, Dewan Komisaris memintakan klarifikasi kepada Direksi, baik melalui rapat koordinasi antara Direksi dan Dewan Komisaris maupun disampaikan secara tertulis.

b. Rapat Dewan KomisarisSepanjang tahun 2018 telah dilakukan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 14 kali, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi sebanyak 12 kali. Dalam rapat internal Dewan Komisaris dibahas beberapa hal, antara lain perkembangan operasional perusahaan, analisis kinerja perusahaan, kebijakan strategis, kebijakan operasional, kebijakan terkait dengan GCG, manajemen risiko, dan pengendalian internal dan mempersiapkan hal-hal yang dimintakan klarifikasi kepada Direksi dalam rapat koordinasi antara Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, juga mempersiapkan hal-hal yang perlu menjadi perhatian atau nasehat kepada Direksi, serta mempersiapkan berbagai laporan kepada Pemegang Saham. Kesepakatan dalam rapat Dewan Komisaris kemudian dilanjutkan dan dibahas bersama dalam rapat koordinasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dilengkapi dengan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian atau nasehat kepada Direksi, serta mempersiapkan berbagai laporan kepada Pemegang Saham.

c. Memberikan Nasehat kepada Direksi Dewan Komisaris memberikan nasehat/pengarahan kepada Direksi terhadap berbagai kebijakan strategis/operasional, SOP dan masalah operasional perusahaan, yang disampaikan melalui forum rapat maupun secara tertulis melalui surat. Adapun bidang pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris antara lain:i. Terkait dengan sasaran kebijakan pengurusan

perusahaan serta jalannya pengurusan perusahaan oleh Direksi selama tahun 2018 difokuskan pada upaya pertumbuhan pendapatan dan laba/margin perusahaan, pembenahan internal

3. Realization of the Board of Commissioners Supervisory Program

a. Performing Company’s Performance AnalysisThe Board of Commissioners analyzes the financial statements and progress reports of the Company’s activities on a regular basis (monthly, quarterly, semester, and annual reports), which are carried out independently with the Audit Committee and further explored at the Board of Commissioners’ Meetings. In the event that there are some notes or issues, the Board of Commissioners requests clarification from the Board of Directors, through coordination meeting between the Board of Directors and Board of Commissioners or submission in writing.

b. Board of Commissioners MeetingsThroughout 2018, there were 14 Board of Commissioners Internal Meetings, and 12 times the Board of Commissioners invited the Board of Directors. In the internal meeting of Board of Commissioners, a number of matters are discussed, including the company operational development, the company performance analysis, strategic policies, operational policies, policies related to GCG, risk management, internal control, and preparing matters for clarification to the Board of Directors in the coordination meetings between Board of Directors and Board of Commissioners. In addition, they also prepare matters that need attention or advice to the Board of Directors, and prepare various reports to the Shareholders. The agreement in the Board of Commissioners meetings is then continued and discussed together in coordination meetings between the Board of Directors and Board of Commissioners with several things that need attention or advice to the Board of Directors, as well as preparing various reports to the Shareholders.

c. Providing Advice to the Board of Directors The Board of Commissioners provides advice/direction to the Board of Directors on various strategic/operational policies, SOP, and company operational issues, which are conveyed through meeting forums or in writing by letter. The field of supervision carried out by the Board of Commissioners includes:i. Related to the company’s management

policy objectives and the course of company management by the Board of Directors during 2018, they are focused on efforts to grow company income and profit/margin, internal


315


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

perusahaan yaitu terkait dengan penagihan piutang, penyelesaian uang muka, pelaksanaan tata kelola proyek, evaluasi perubahan struktur organisasi, disamping upaya lainnya yaitu pengembangan sistem Teknologi Informasi (TI) dengan penambahan fitur baru (terkait dengan system informasi monitoring, marketing, proyek yang didapat berikut progress pelaksanaan, kontrol piutang) dan perbaikan kebijakan pengelolaan perusahaan dalam rangka menjaga dan meningkatkan corporate sustainability.

ii. Terkait strategi yang diambil tahun 2018, perusahaan akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pasar, peningkatan kompetensi perusahaan dan membangun aliansi strategis.

iii. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris fokus pada beberapa aspek yaitu bidang keuangan, bidang operasi, SDM dan Umum,

d. Monitoring tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal Temuan Audit Eksternal dalam Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 telah ditindaklanjuti oleh Direksi, demikian juga atas Hasil Assesmen Penerapan GCG PT Surveyor Indonesia Tahun 2017 telah ditindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan.

Atas hasil tindak lanjut serta sebagai evaluasi terhadap Pengendalian Intern Perusahaan (Internal Control) dan Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI tahun 2017, Dewan Komisaris telah menyampaikan pendapat dan saran melalui surat No SRT-40/KOM-XII/2018 tanggal 26 Desember 2018.

e. Monitoring/Evaluasi Kinerja Unit Bisnis dan Kantor Cabang Selanjutnya dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian dari Divisi Bisnis dan Kantor Cabang serta mendorong dan memberikan motivasi kepada seluruh unit perusahaan dan mendapatkan gambaran atas kemajuan/perkembangan, aspirasi maupun permasalahan dan yang dihadapi unit bisnis ataupun cabang, Dewan Komisaris melakukan monitoring dan evaluasi melalui kunjungan langsung ke Unit Bisnis dan Kantor Cabang. Kunjungan dilakukan secara periodik dan bersamaan dalam rangka closing audit. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam program ini antara lain laporan keuangan, pemantauan kebijakan, SOP dan melihat perkembangan kinerja secara langsung di Kantor Cabang, pemeriksaan administratif Kantor Cabang, dan diskusi/wawancara dengan petugas di Kantor Cabang guna mendapatkan masukan konstruktif dari bawah sehingga dapat memajukan kegiatan perusahaan secara efektif. Dalam melaksanakan program ini Dewan Komisaris juga memberdayakan peran Komite Audit.

f. Evaluasi pencapaian RJPP 2015-2019Sebagai tindak lanjut atas Evaluasi capaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP 2015-2019), Dewan Komisaris dalam beberapa kesempatan Rapat

improvement of the company that is related to collection of receivables, settlement of advances, implementation of project governance, evaluation of changes in organizational structure, in addition to other efforts, which are development of Information Technology (IT) systems with the addition of new features (related to monitoring information system, marketing, projects obtained along with the implementation progress, control of accounts receivable) and improvement of company management policies in order to maintain and enhance corporate sustainability.

ii. Regarding the strategy taken in 2018, the company will intensify and extend markets, improve company competencies, and build strategic alliances.

iii. In carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners focuses on several aspects, which are finance, operations, HR, and General.

d. Monitoring the follow-up of internal/external audit results/findings The findings of External Audit in the Financial Statements Audit of 2017 Fiscal Year have been followed-up by the Board of Directors, as well as the Assessment Results of GCG Implementation of PT Surveyor Indonesia in 2017, in which the recommendations submitted have been followed up. Upon the follow-up results and as an evaluation of the Company’s Internal Control and Evaluation of SPI Inspection Report (LHP) in 2017, the Board of Commissioners has conveyed its opinions and suggestions through the letter No. SRT-40/KOM-XII/2018 dated 26 December 2018.

e. Monitoring/Evaluating the Performance of Business Units and Branch Offices Furthermore, in the framework of monitoring and evaluating the achievements of Business Divisions and Branch Offices, and encouraging and providing motivation to all company units and getting an overview of progress/developments, aspirations and problems and those faced by business units or branches, the Board of Commissioners monitors and evaluates through direct visits to Business Units and Branch Offices. Visits are conducted periodically and concurrently in the framework of the closing audit. Matters conducted in this program include financial statements, policy monitoring, SOPs, and looking at the performance progress directly at the Branch Office, administrative examinations of the Branch Office, and discussions/interviews with officers at the Branch Office to get constructive input from below in order to advance company activities effectively. In implementing this program, the Board of Commissioners also empowers the role of the Audit Committee.

f. Evaluation of 2015-2019 RJPP AchievementsAs a follow-up to the evaluation of achievements of the Company’s Long-Term Plan (RJPP 2015-2019), the Board of Commissioners on several occasions at

316

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Gabungan menyampaikan beberapa hal yang kiranya menjadi evaluasi dari capaian RJPP 2015-2019 serta menyampaikan masukan dalam penyusunan RJPP 2020-2024.

g. Menyusun Program Kerja TahunanTerkait dengan Program Kerja Tahunan Tahun 2019, Dewan Komisaris telah malakukan pembahasan dan menjadikannya satu kesatuan dengan RKAP 2019 yang telah disahkan oleh RUPS Pengesahan RKAP 2019.

h. Menyampaikan Laporan Kepada Pemegang Saham/RUPSPada tahun 2018, Dewan Komisaris memberikan laporan/pendapat/saran secara tertulis kepada Pemegang Saham. Laporan/pendapat/saran tersebut merupakan tanggapan Dewan Komisaris terhadap RKAP tahun 2018, kinerja Triwulan I, Semester I, Triwulan III, Kinerja Tahunan melalui surat-surat sebagai berikut:

no no suratLetter Number

TanggalDate

PerihalSubject

1 SRT-07/KOM-III/2018 12 April 2018 Tanggapan Dekom atas laporan Tahunan PTSI th 2017 & dukungan atas keputusan RUPSBoard of Commissioners’ Response on PTSI 2017 Annual Report and Support on GMS Resolutions

2 SRT-10/KOM-IV/2018 10 April 2018 Tanggapan Dekom atas Laporan Manajemen Perusahaan TW I tahun 2018Board of Commissioners’ Response on Company’s Management Report QI 2018

3 SRT-19/KOM-VIII/2018 17 Agustus 201817 August 2018

Tanggapan Dekom atas Laporan Manajemen Perusahaan TW II tahun 2018Board of Commissioners’ Response on Company’s Management Report QII 2018

4 SRT-35/KOM-XI/2018 16 November 2018 Tanggapan Dekom atas Laporan Manajemen Perusahaan TW III tahun 2018Board of Commissioners’ Response on Company’s Management Report QIII 2018

i. Menyampaikan Laporan tentang Tugas PengawasanSebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua program kerja di tahun 2017, melalui surat no. SRT-06/KOM-IV/2018 tanggal 10 April 2018, Dewan Komisaris telah menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2017.

j. Peningkatan KompetensiSebagaimana disebutkan dalam salah satu parameter assessment GCG, Dewan Komisaris harus mengikuti program peningkatan kompetensi. Pada tahun 2018 terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi Dewan Komisaris melalui kegiatan seminar dan workshop dengan tema meliputi Directorship Program, Review Implementasi ketentuan PSAK baru, Anti Fraud Conference.

k. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris LainnyaSelain kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2018 Dewan Komisaris juga melaksanakan berbagai kegiatan/tindakan sebagai pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundangan yang dilakukan antara lain melalui surat-surat Dewan Komisaris yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

the Joint Meetings conveyed several matters which would become evaluations of the 2015-2019 RJPP achievements and submitted input in preparing RJPP 2020-2024.

g. Preparing the Annual Work ProgramRegarding the 2019 Annual Work Program, the Board of Commissioners has conducted discussions and made it an integral part of the 2019 RKAP which has been ratified by the GMS Ratification of the 2019 RKAP.

h. Submitting Reports to Shareholders/GMS

In 2018, the Board of Commissioners provided written reports/opinions/suggestions to the Shareholders. These reports/opinions/suggestions represented the Board of Commissioners’ responses to the 2018 RKAP, the performance of the First Quarter, First Semester, Third Quarter, Annual Performance through the following letters:

i. Submission of Supervisory Duty ReportsAs a form of accountability for all work programs in 2017, through the letter No. SRT-06/KOM-IV/2018 dated 10 April 2018, the Board of Commissioners has submitted the 2017 Board of Commissioners Supervisory Duty Report.

j. Increased CompetenceAs stated in one of the parameters of GCG assessment, the Board of Commissioners shall attend a competency development program. In 2018, there were several activities carried out in order to improve the competence of the Board of Commissioners through seminars and workshops with themes including Directorship Program, Review Implementation of the provisions of new SFAS, Anti-Fraud Conference.

k. Implementation of Other Duties of Board of CommissionersIn addition to the activities as mentioned above, in 2018 the Board of Commissioners also carried out various activities/actions as the implementation of supervisory duties as mandated by the Articles of Association of the Company and the provisions of legislation carried out among others through letters of the Board of Commissioners which were conveyed to relevant parties.


317


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris memiliki Komite Audit yang selama tahun 2018 telah melakukan tugas-tugas yang ditetapkan serta penugasan lain dari Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan Laporan Tahunan.

Dewan Komisaris cukup mengapresiasi Komite Audit yang telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sepanjang tahun 2018, diantaranya:1. Menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris baik rapat Internal

maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas

kinerja bulanan Perusahaan, RKAP, realisasi kinerja tahun 2018 berdasarkan hasil audit oleh KAP

3. Melakukan rapat internal Komite Audit membahas kegiatan internal Komite Audit di antaranya membuat dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit tahun 2018 sebagai pedoman kegiatan Komite Audit dalam melaksanakan tugas sebagai organ Dewan Komisaris

4. Melakukan telaah terhadap rencana penghapusan aset dan pengajuan reklasifikasi pada Mata Anggaran lnvestasi Operasi ke Non Operasi yang akan dilakukan oleh Manajemen PT Suveyor Indonesia (Persero).

5. Melakukan rapat Komite Audit yang menghadirkan, pejabat dari Divisi terkait untuk membahas permasalahan urgent maupun dalam rangka mencari masukan atas bahan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

6. Membuat laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap hasil pemeriksaan SPI PT Surveyor Indonesia (Persero) yang disampaikan kepada Komite Audit.

7. Melakukan kunjungan kerja ke Unit Bisnis dan Kantor Cabang Utama, Cabang Madya dan Cabang Pratama dalam rangka monitoring kinerja bersama dengan SPI dan/atau Dewan Komisaris serta mendampingi KAP dalam proses pemeriksaan laporan keuangan tahun buku 2018

8. Menghadiri rapat closing audit atas laporan keuangan tahun buku 2018 di beberapa Unit Bisnis/Kantor Cabang serta pertemuan closing audit laporan keuangan tahun buku 2017 dengan KAP serta rapatrapat lain sesuai penugasan dari Dewan Komisaris.

9. Evaluasi atas Pelaksanaan Audit Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 oleh Auditor Ekstemal telah disampaikan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris, yang intinya merekomendasikan KAP Rama Wendra untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Auditor Pelaksana atas Audit Umum Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.

Performance assesment Committee under the Board of Commissioners

To facilitate the implementation of supervisory duties, the Board of Commissioners has an Audit Committee which during 2018 carried out assigned duties and other assignments from the Board of Commissioners in accordance with their functions and responsibilities in accordance with the Annual Report.

The Board of Commissioners appreciates the Audit Committee for carrying out its duties well throughout 2018, including:1. Attending Board of Commissioners meetings both Internal

meetings and joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors

2. Providing recommendations to the Board of Commissioners on the Company’s monthly performance, RKAP, realization of 2018 performance based on the results of an audit conducted by KAP

3. Conducting an internal meeting of the Audit Committee to discuss the Audit Committee’s internal activities including making and compiling the Audit Committee Work Plan and Budget in 2018 as a guideline for Audit Committee activities in carrying out its duties as an organ of the Board of Commissioners

4. Conducting a review of the plan for writing-off assets and submitting reclassifications in the Investment Budget of Operations to Non-Operations that will be carried out by the Management of PT Surveyor Indonesia (Persero).

5. Conducting Audit Committee meetings that presents officials from the relevant Division to discuss urgent matters as well as in order to seek input on material for recommendations to be submitted to the Board of Commissioners.

6. Preparing report on the Audit Committee’s evaluation results on SPI audit results of PT Surveyor Indonesia (Persero), which is submitted to the Audit Committee.

7. Conducting work visits to Business Units and Main Branch Offices, Intermediate Branches, and Primary Branches in order to monitor performance together with SPI and/or the Board of Commissioners and assist KAP in the process of auditing financial statements for 2018 fiscal year

8. Attending the closing meeting of audit of financial statements for 2018 fiscal year in several Business Units/Branch Offices as well as the closing meeting of audit of financial statements of 2017 fiscal year with KAP and other meetings according to the assignments from the Board of Commissioners.

9. Evaluating the Implementation of Audit of Annual Report of the 2017 Fiscal Year by External Auditors which has been submitted by the Audit Committee to the Board of Commissioners, which in essence recommends KAP Rama Wendra to be reappointed as the Implementing Auditor for the Company’s General Audit of Financial Statements for 2018 Fiscal Year.

318

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

KoMIsarIs InDePenDen

Komisaris Independen diperlukan sebagai salah satu instrumen pengawasan yang bersifat independen dan tidak memiliki afiliasi maupun kepentingan apapun terhadap Perseroan. Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan Perseroan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.

Komposisi dan Keanggotaan Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris Perusahaan

Per 31 Desember 2018, Perusahaan memiliki 1 (komisaris) Komisaris Independen dalam jajaran Dewan Komisaris, sebagaimana terlampir di bawah ini:

Komisaris Independen Perusahaan per 31 Desember 2018Company’s Independent Commissioner per 31 December 2018

Komisaris IndependenIndependent

Commissioner

Periode Jabatan dan Pertama Kali DiangkatTerm of Office and First Appointment

Masa JabatanTerm of Office

Paulus Prananto Periode ke-1, sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris PerusahaanFirst Period. Previously, he had never hold position as the Company’s Board of Commissioners

25 Mei 2018-RUPS 2023

25 May 2018 - GMS 2023

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Komisaris Independen memiliki peran obyektifikasi dalam pengambilan keputusan di tubuh Dewan Komisaris. Faktor independensi dari Komisaris Independen diharapkan dapat mengurangi benturan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen Perusahaan, utamanya karena fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui pendapat yang independen. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. secara khusus telah mengatur keberadaan Komisaris Independen dalam Perusahaan. Demikian pula dengan Board Manual Dewan Komisaris Perusahaan mengatur secara khusus tentang keberadaan Komisaris Independen.

Adapun kriteria Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam Board Manual Dewan Komisaris Perusahaan diantaranya:

1. Komposisi Komisaris Perusahaan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu

InDePenDenT CoMMIssIoner

Independent Commissioner is required as one of the independent supervision instruments that does not have any affiliation or any interest in the Company. Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership, and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, or the Company that may hinder or impede the position to act independently in accordance with GCG principles. The Independent Commissioner is responsible for supervising and also representing the interests of the minority shareholders.

Composition and Membership of Independent Commissioner in the structure of the Company’s Board of Commissioners

As of 31 December 2018, the Company has 1 (one) Independent Commissioner within the Board of Commissioners as stated below:

Criteria to Designate Independent Commissioner

Independent Commissioner has an objective role in decision making within the Board of Commissioners. The independence factor of Independent Commissioner is expected to diminish the conflict of interest between the Shareholders and Company’s management, mainly because the supervisory function can be carried out with independent opinion. Regulation of SOE State Minister No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 and its amendment No. PER-09/MBU/2012 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, particularly has regulated the existence of Independent Commissioner within a Company. Similarly, the Company’s Board Manual of Board of Commissioners specifically regulates the existence of Independent Commissioner.

The criteria of Independent Commissioner as regulated in the Company’s Board Manual of Board of Commissioners are, among others:1. Composition of the Company’s Commissioners shall be in such

a way that it enables an effective, prompt, and fast decision-making. In addition, the Commissioners are also required to act independently, in the sense that there is no conflict of interest that may interfere with the ability to perform the duties


319


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan Komisaris lndependen. Jumlah Komisaris lndependen adalah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keanggotaan Dewan Komisaris.

2. Komisaris Independen berasal dari luar Perusahaan.3. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dengan demikian, Komisaris Independen Perusahaan telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi

Direksi merupakan organ Perusahaan yang berfungsi untuk memimpin dan mengelola usaha demi tercapainya tujuan Perusahaan. Di bawah pengawasan Dewan Komisaris, Direksi bertanggung jawab untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan meningkatkan pencapaian kinerja Perusahaan pada tahun berjalan.

Kualifikasi dan Kriteria untuk Dapat Menjadi Direksi Perusahaan

Setiap anggota Direksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS harus memenuhi kualifikasi dan kriteria yang sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007, Undang-undang No. 19

independently and critically, whether in regard of relationship of one another or relationship with the Board of Directors. Therefore, to achieve the above purposes, independent commissioner is required. The number of Independent Commissioner shall be at least 20% (twenty percent) of the total member of Board of Commissioners.

2. Independent Commissioner is from outside the Company.3. The Independent Commissioner does not have financial,

management, share ownership, and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders as well as relationship with the Company that may influence the ability to act independently.

Thus, the Company’s Independent Commissioner has met the criteria in accordance with the applicable laws and regulations.

Board of Directors

Board of Directors is a Company Organ that serves to lead and manage the business in order to achieve the Company’s objectives. Under the supervision of the Board of Commissioners, the Board of Directors is responsible for maintaining the performance achieved and improving the Company’s performance in the present year.

Qualifications and Criteria to be the Company’s Board of Directors

Every member of the Board of Directors who is appointed by GMS resolutions shall meet the qualifications and criteria in accordance with Law No. 40 of 2007, Law No. 19 of 2003, Regulation of

320

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

tahun 2003, Permen BUMN PER-01/MBU/2011, dan Anggaran Dasar Perusahaan. Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perusahaan telah mengatur kualifikasi dan kriteria dalam pembahasan terkait etika jabatan anggota Direksi.

Selain akhlak, moral, dan integritas yang baik serta cakap melakukan perbuatan hukum, individu yang dinominasikan dan ditetapkan sebagai Direksi tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi diwajibkan untuk senantiasa memperhatikan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan lainnya, dan harus bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta memperhatikan batasan yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Agar tidak menimbulkan benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, baik sebagai anggota Direksi pada BUMN lain, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha milik swasta; jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa Jabatan Direksi

Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perusahaan mengatur masa jabatan Direksi, dimana masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

susunan dan Dasar Pengangkatan Direksi Tahun 2018

Komposisi Direksi ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Di tahun 2018 terdapat pergantian dan perubahan susunan Direksi berdasarkan Akta No. 01 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Surjadi, S.H., MKn., MM., MH.,. Kronologis perubahan susunan Direksi di sepanjang tahun 2018 dan susunan Direksi per 31 Desember 2018 dapat dilihat di bawah ini.

SOE Minister PER-01/MBU/2011, and the Company’s Articles of Association. The Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors owned by the Company has set the qualifications and criteria in the discussion related to ethics in the position of members of Board of Directors.

In addition to having good character, morals, integrity, and competence in performing legal actions, individuals nominated and appointed as the Board of Directors shall have never been declared bankrupt, have never been members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners who are found guilty of causing a company to go bankrupt; and have never been found guilty for committing criminal acts that are detrimental to state finances and/or relating to financial sector.

In performing its duties and authority, the Board of Directors are obliged to always pay attention to the Company’s interests above other interests, shall act in accordance with the Company’s purposes and objectives, and consider the restrictions set by the applicable laws and regulations. In order not to cause any conflict of interests, members of Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions either as members of Board of Directors in other SOE, ROE, or private-owned enterprises; other structural and functional positions in central and local government institutions/organizations; administrator of any political parties and/or candidate/member of legislative ; and/or other positions that may cause any conflict of interests and/or other positions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

Term of office of Board of Directors

The Board Manual of the Board of Commissioners and Board of Directors owned by the Company regulates the term of office of the Board of Directors, in which the term of office of Board of Directors is 5 (five) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss members of Board of Directors at anytime. After the term of office ends, members of the Board of Directors may be reappointed by the GMS for 1 (one) subsequent term of office.

Composition and Basis of appointment of the Board of Directors in 2018

The composition of Board of Directors is established in such a way to enable effective, timely, and prompt decision making, and may act independently. In 2018, there was a replacement and change in the composition of the Board of Directors based on Deed No. 01 dated 3 July 2018, made before Notary Surjadi, S.H., MKn., MM., MH. The chronology of change in the composition of the Board of Directors throughout 2018 and the composition of the Board of Directors as of 31 December 2018 can be seen as follows:


321


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Kronologis susunan Direksi di sepanjang Tahun 2018Chronology of Composition of Board of Directors Throughout 2018

1 Januari – 28 Juni 20181 January – 28 June 2018

28 Juni - 31 Desember 201828 June - 31 December 2018

KeteranganRemark

M. Arif Zainuddin (Direktur Utama)(President Director)

M. Arif Zainuddin tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama sejak 28 Juni 2018M. Arif Zainuddin is no longer in position as the President Director as of 28 June 2018

Dian M. Noer(Direktur Perencanaan dan Pengembangan)(Director of Planning and Development)


Dian M. Noer diangkat sebagai Direktur Utama sejak 28 Juni 2018Dian M. Noer has been appointed as the President Director since 28 June 2018

Bambang Isworo (Direktur Operasi)(Director of Operations)

Bambang Isworo tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi sejak 28 Juni 2018Bambang Isworo is no longer in position within the Board of Directors since 28 June 2018

Tri Widodo(Direktur Komersial 1)Director of Commercial 1)

Tri Widodo duduk dalam jajaran Direksi sejak 28 Juni 2018Tri Widodo has been within the Board of Directors since 28 June 2018

Darwin Abas(Direktur Komersial 2)Director of Commercial 2)

Darwin Abas duduk dalam jajaran Direksi sejak 28 Juni 2018Darwin Abas has been within the Board of Directors since 28 June 2018

Rosmanidar Zulkifli(Direktur Keuangan danPerencanaan Strategis)(Director of Finance andStrategic Planning)

Rosmanidar Zulkifli duduk dalam jajaran Direksi sejak 28 Juni 2018Rosmanidar Zulkifli has been within the Board of Directors since 28 June 2018

susunan Direksi PTsI Per 31 Desember 2018Composition of PTSI’s Board of Directors Per 31 December 2018

JabatanPosition

namaName


awal Jabatan

Start of Term of Office

Masa akhir Jabatan




Dian M. Noer 1. Dasar pengangkatan sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan: Akta No. 02 tanggal 1 Juli 2016 Notaris Surjadi, S.H., MKn., MM., Jakarta

2. Dasar pengangkatan sebagai Direktur Utama:Akta No. 01 Tanggal 3 Juli 2018 Notaris Surjadi, S.H., MKn., MM., MH.

1. Basis of Appointment as Director of Planning and Development:Deed No. 02 dated 1 July 2016, Notary Surjadi, S.H., MKn., MM., Jakarta.

2. Basis of Appointment as President Director:Deed No. 01 dated 3 July 2018, Notary Surjadi, S.H., MKn., MM., MH.



Tri Widodo Akta No. 01 Tanggal 3 Juli 2018 Notaris Surjadi, S.H., MKn., MM., MH.Deed No. 01 dated 3 July 2018, Notary Surjadi, S.H., MKn., MM., MH.



Darwin Abas Akta No. 01 Tanggal 3 Juli 2018 Notaris Surjadi, S.H., MKn., MM., MH.Deed No. 01 dated 3 July 2018, Notary Surjadi, S.H., MKn., MM., MH.


322

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

susunan Direksi PTsI Per 31 Desember 2018Composition of PTSI’s Board of Directors Per 31 December 2018

JabatanPosition

namaName


awal Jabatan

Start of Term of Office

Masa akhir Jabatan



Direktur Keuangan dan Perencanaan StrategisDirector of Finance and Strategic Planning

Rosmanidar Zulkifli Akta No. 01 Tanggal 3 Juli 2018 Notaris Surjadi, S.H., MKn., MM., MH.Deed No. 01 dated 3 July 2018, Notary Surjadi, S.H., MKn., MM., MH.


*Profil singkat masing-masing anggota Direksi dapat dilihat di bagian Profil Direksi, dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

nominasi dan Pengangkatan Direksi

Board Manual Direksi yang dimiliki Perusahaan telah mengatur nominasi dan pengangkatan Direksi, dimana anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Nominasi calon Direksi merupakan calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Mayoritas dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

Board Manual Direksi

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Direksi memiliki pedoman kerja yang tercantum dalam Panduan atau Board Manual bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diperbaharui serta disahkan pada tanggal 13 Maret 2014. Board Manual ini antara lain mengatur Direksi terkait:1. Persyaratan, keanggotaan dan masa jabatan Direksi2. Program pengenalan Perusahaan dan peningkatan

kapabilitas3. Tanggung jawab, tugas dan kewajiban, wewenang, serta

hak Direksi4. Etika jabatan5. Penetapan kebijakan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi

6. Pendelegasian wewenang di antara Direksi7. Pembidangan tugas Direksi8. Komite (Tim) Direksi9. Rapat Direksi10. Sekretaris Perusahaan11. Hubungan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan

Patungan

Pakta Integritas

Perusahaan memiliki kewajiban kepada setiap Direksi untuk menandatangani Pakta Integritas terkait komitmennya terhadap pengurusan Perusahaan; termasuk pengelolaan Perusahaan berbasis prinsip korporasi yang sehat. Di bawah ini terlampir Pakta Integritas dari ketiga Direksi Perusahaan.

*Brief profile of each member of the Board of Directors can be seen in the Board of Directors Profile, in the Company Profile chapter of this Annual Report.

nomination and appointment of the Board of Directors

The Board Manual of Board of Directors owned by the Company arranges the nomination and appointment of Board of Directors, in which members of Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS. Nomination of candidates of Board of Directors are candidates proposed by the Majority Shareholders and such nomination is binding for the GMS.

Board Manual of the Board of Directors

In carrying out its function and role, the Board of Directors has a work guideline enclosed in the Guidelines or Board Manual for Board of Commissioners and Board of Directors, which was updated and ratified on 13 March 2014. The Board Manual regulates the Board of Directors related to, among others:1. Requirements, membership, and term of office of Board

of Directors2. Company orientation program and capacity building3. Responsibilities, duties and obligations, authority, and rights

of the Board of Directors4. Ethics in Position5. Determination of Company’s management policies by the

Board of Directors6. Delegation of authority among the Board of Directors7. Division of duties of the Board of Directors8. Committee (Team) of Board of Directors9. Board of Directors Meeting10. Corporate Secretary11. Relationship with Subsidiaries and Joint Ventures

Integrity Pact

The Company has required members of the Board of Directors to sign an Integrity Pact related to their commitment in managing the Company; including Company’s management based on sound corporate principles. Below are the Integrity Pacts of the three Directors of the Company.


323


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Dian M. noerDirektur Perencanaan dan Pengembangan

Director of Planning and Development

Direktur utamaPresident Director

324

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



Darwin abasDirektur Komersial 2



325


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

rosmanidar ZulkifliDirektur Keuangan dan Perencanaan strategis

Director of Finance and Strategic Planning

Tanggung Jawab, Tugas dan Kewajiban Direksi

Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan kecuali apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-

hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.

4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Board Manual Direksi Perusahaan secara khusus mengatur tentang tugas dan kewajiban Direksi, mencakup beberapa hal di bawah ini:1. Umum

responsibilities, Duties, and obligations of the Board of Directors

The Board of Directors is the Company’s Organ that has full authority and responsibilities on the Company’s management for the Company’s interest, in accordance with the Company’s purposes and objectives as well as representing the Company, either inside or outside the court, in accordance with the provisions of the Articles of Association. Each member of the Board of Directors is fully responsible in person for the Company’s loss if the related person is guilty or negligent in performing the duties for the Company’s benefit, unless the relevant member can prove that:1. The loss is not due to errors or omissions.2. The person has managed in good faith and prudent care

in the interest of and in accordance with the Company’s purposes and objectives.

3. The person does not have any conflict of interest, either directly or indirectly, over the management actions resulting in losses.

4. The person has taken actions to prevent the occurrence or continuation of such losses.

The Company’s Board of Manual of Board of Directors specifically regulates duties and responsibilities of Board of Directors, including the following matters:1. General

326

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

2. Tugas yang Berhubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham

3. Tugas yang terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja4. Tugas yang terkait dengan Penyusunan Rencana Jangka

Panjang Perusahaan (RJPP)5. Tugas yang terkait dengan Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan (RKAP)6. Tugas yang terkait dengan Penyusunan Laporan Tahunan7. Manajemen Risiko8. Sistem Pengendalian lntern9. Keterbukaan dan Kerahasiaan lnformasi10. Etika Berusaha dan Anti Korupsi11. Hubungan dengan Stakeholder12. Sistem Akuntansi dan Pembukuan13. Tugas dan Kewajiban Lainnya

Pembagian lingkup Kerja dan Tanggung Jawab antar Direksi

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Perusahaan, Direksi membagi lingkup tugas dan wewenangnya berdasarkan Keputusan Direksi No. 001/DRU/-X/DPS/2018 tentang Struktur Organisasi Perusahaan, dengan penjabaran sebagai berikut:

Direktorat utama President Director

Direktorat Utama, mempunyai tanggung jawab dan kewenangan pokok pada pengelolaan fungsi manajemen secara keseluruhan untuk memastikan visi misi dan tata nilai perusahaan terlaksana dalam membangun perusahaan yang berkelanjutan. Tanggung jawab tersebut terdiri atas perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas: 1. Bertanggung jawab atas Fungsi manajemen secara keseluruhan2. Penerapan Good Corporate Governance (GCG)3. Mengelola Kebijakan dan Ketentuan Pengawasan Internal4. Mengelola Kebijakan dan Ketentuan dalam Pengelolaan Human

Capital5. Mengelola Kebijakan dan Ketentuan Marketing Korporasi6. Mengelola Kebijakan dan Ketentuan Marketing Perusahaan, riset

pasar dan pengkajian peluang bisnis7. Mengelola Kebijakan dan Ketentuan Pengelolaan Teknologi

Informasi8. Mengelola Kebijakan dan Ketentuan Pengembangan dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi9. Mengelola Kebijakan dan Ketentuan Komunikasi Perusahaan10. Mengelola Kebijakan dan Ketentuan Citra Perusahaan

(Corporate Image)11. Mengelola Kebijakan dan Ketentuan Corporate Social

Responsibility12. Memantau dan mengevaluasi anak perusahaan dan KSO13. Menjadi Ketua Steering Committee IT

The Main Directorate has main responsibilities and authority on on managing the management function in overall to ensure that the vision, mission, and corporate values are achieved in building a sustainable company. These responsibilities consist of planning, managing, and controlling towards:

1. The responsibilities of management functions in overall2. Good Corporate Governance (GCG) Implementation3. Managing Policies and Provisions of Internal Control4. Managing Policies and Provisions of Human Capital Management

5. Managing Policies and Provisions of Corporate Marketing6. Managing Policies and Provisions of Company’s Marketing, market

research, and business opportunities review7. Managing Policies and Provisions of Information Technology

Management8. Managing Policies and Provisions of Information Technology

Development and Utilization9. Managing Policies and Provisions of Corporate Communication10. Managing Policies and Provisions of Corporate Image

11. Managing Policies and Provisions of Corporate Social Responsibility

12. Monitoring and evaluating subsidiaries and KSO13. Becoming the Head of IT Steering Committee

2. Duties Related to General Meeting of Shareholders

3. Duties related to Strategy and Work Plan4. Duties related to Company’s Long-Term Plan (RJPP)

5. Duties related to Preparation of Work Plan and Budget of the Company (RKAP)

6. Duties related to Preparation of Annual Report7. Risk Management8. Internal Control System9. Transparency and Confidentiality of Information10. Business Ethics and Anti Corruption11. Relationship with Stakeholders12. Accounting and Bookkeeping System13. Other Duties and Obligations

Division of Work scope and responsibilities among the Board of Directors

In carrying out the Company’s business activities, the Board of Directors divides the scope of their duties and authority under the Decision of Board of Directors No. 001/DRU/-X/DPS/2018 on the Company’s Organizational Structure, with the following description:


327


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Direktur Komersial 1 Director of Commercial 1

Direktur Komersial, mempunyai tanggung jawab dan kewenangan pokok atas perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas Sektor Bisnis, Divisi Bisnis dan Cabang-cabang yang meliputi:1. Mengelola kebijakan, pedoman dan ketentuan bisnis

perusahaan2. Merencanakan, mengelola dan mengembangkan kompetensi

peralatan operasi, Human Capital, Perijinan serta SIstem Manajemen Operasional di sektornya.

3. Mengelola kebijakan, pedoman, prosedur dan ketentuan tata kelola penyampaian jasa yang berkualitas dan memenuhi aspek K3LL (Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lindung Lingkungan).

4. Mengelola kegiatan komersial (penjualan dan delivery jasa).5. Mengelola kinerrja unit kerja terkait untuk tercapai target

revenue dan laba secara Direktorat dan Korporasi serta terpenuhinya mutu produk/ jasa

6. Pengelolaan Jasa GMS.7. Menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) dan Quality

Assurance untuk produk jasa8. Memantau dan menganalisa kinerja sektor.9. Memantau dan mengevaluasi anak perusahaan dan KSO.10. Menjadi anggota steering committee teknologi informasi sesuai

dengan lingkup proses bisnisnya

Director of Commercial has main responsibilities and authority for planning, managing, and controlling the Business Sector, Business Division, and Branches which include:1. Managing the Company’s policies, guidelines, and business

conditions2. Planning, managing, and developing the competence of

operating equipment, Human Capital, Licensing and Operational Management System in the sector.

3. Managing policies, guidelines, procedures and provisions for governance of service delivery that are of high quality and meet the aspects of OHSE (Environmental Protection Health and Safety).

4. Managing commercial activities (sales and delivery services).5. Managing the performance of the relevant work units to achieve

revenue and profit targets by the Directorate and Corporation and fulfill the quality of products/services

6. Management of GMS Services.7. Establishing a Standard Operating Procedure (SOP) and Quality

Assurance for service products8. Monitoring and analyzing sectoral performance.9. Monitoring and evaluating subsidiaries and KSO.10. Becoming an information technology steering committee member

in accordance with the scope of business process

Direktur Komersial 2 Director of Commercial 2

Direktur Komersial, mempunyai tanggung jawab dan kewenangan pokok atas perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas Sektor Bisnis, Divisi Bisnis dan Cabang-cabang yang meliputi:1. Mengelola kebijakan, pedoman dan ketentuan bisnis

perusahaan2. Merencanakan, mengelola dan mengembangkan kompetensi

peralatan operasi, Human Capital, Perijinan serta SIstem Manajemen Operasional di sektornya.

3. Mengelola kebijakan, pedoman, prosedur dan ketentuan tata kelola penyampaian jasa yang berkualitas dan memenuhi aspek K3LL (Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lindung Lingkungan).

4. Mengelola kegiatan komersial (penjualan dan delivery jasa).5. Mengelola kinerrja unit kerja terkait untuk tercapai target

revenue dan laba secara Direktorat dan Korporasi serta terpenuhinya mutu produk/ jasa

6. Pengelolaan Jasa GMS.7. Menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) dan Quality

Assurance untuk produk jasa8. Memantau dan menganalisa kinerja sektor.9. Memantau dan mengevaluasi anak perusahaan dan KSO.10. Menjadi anggota steering committee teknologi informasi sesuai

dengan lingkup proses bisnisnya

Director of Commercial has main responsibilities and authority for planning, managing, and controlling the Business Sector, Business Division, and Branches which include:1. Managing the Company’s policies, guidelines, and business

conditions2. Planning, managing, and developing the competence of

operating equipment, Human Capital, Licensing and Operational Management System in the sector.

3. Managing policies, guidelines, procedures and provisions for governance of service delivery that are of high quality and meet the aspects of OHSE (Environmental Protection Health and Safety).

4. Managing commercial activities (sales and delivery services).5. Managing the performance of the relevant work units to achieve

revenue and profit targets by the Directorate and Corporation and fulfill the quality of products/services

6. Management of GMS Services.7. Establishing a Standard Operating Procedure (SOP) and Quality

Assurance for service products8. Monitoring and analyzing sectoral performance.9. Monitoring and evaluating subsidiaries and KSO.10. Becoming an information technology steering committee member

in accordance with the scope of business process

Direktur Keuangan dan Perencanaan strategis Director of finance and strategic Planning

Direktorat Keuangan dan Perencanaan Strategis, mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas perencanaan, pengelolaan dan pengendaliaan fungsi dan kegiatan unit kerja yang meliputi:1. Membuat Perencanaan Strategis (RJPP, RKAP, Standarisasi Sistem

Manajemen).2. Mengembangkan dan Menetapkan kebijakan, pedoman,

prosedur dan ketentuan Quality Assurance proses bisnis perusahaan.

3. Manajemen Keuangan, akuntansi dan perpajakan.4. Manajemen Fasilitas dan asset perusahaan.5. Manajemen Risiko6. Memantau dan mengevaluasi anak perusahaan dan KSO7. Mengelola Pengetahuan Perusahaan (Knowledge Management)8. Mengelola kebijakan dan pelaksanaan PKBL9. Mengelola kebijakan dan Implementasi Sistem Manajemen

Mutu, K3 dan Lingkungan.

The Directorate of Finance and Strategic Planning has the responsibilities and authority for planning, managing, and controlling the functions and activities of work units which include:1. Making Strategic Planning (RJPP, RKAP, Standardization of

Management Systems).2. Developing and Establishing policies, guidelines, procedures,

and provisions for Quality Assurance of the Company’s business processes.

3. Financial, accounting, and taxation management.4. Facility management and company assets.5. Risk Management6. Monitoring and evaluating subsidiaries and KSO7. Managing Knowledge Management8. Managing policies and implementation of PKBL9. Managing policies and the Implementation of Quality,

Occupational Health and Safety and Environmental Management Systems.

328

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Program Pengenalan Perusahaan

Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan, dengan Sekretaris Perusahaan sebagai penanggung jawab program pengenalan tersebut. Program Pengenalan meliputi:1. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG oleh Perusahaan;2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan

tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;

3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelagasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;

4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program Pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan.

Di tahun 2018, Program Pengenalan Perusahaan terhadap Direksi yang baru dilakukan pada tanggal 29 Juni 2018 di Aula Graha Surveyor Indonesia yang diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT Surveyor Indonesia (Persero).

Program Pengenalan Perusahaan terhadap Direksi BaruCompany’s Orientation Program for New Members of Board of Directors

laporan singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2018

Di sepanjang tahun 2018 Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan baik di bidang operasional bisnis, keuangan, SDM, logistik, maupun TI melalui perangkat kebijakan berupa 11 Keputusan Direksi.

Beberapa kebijakan strategis yang diputuskan sepanjang tahun 2018 antara lain:

Company’s orientation Program

Members of Board of Directors who are appointed for the first time shall be given an orientation program about the Company, and the Corporate Secretary is in charge of the orientation program. The Orientation Program consists of:1. The implementation of GCG Principles by the Company;2. Overview of the Company related to the objectives,

nature, and scope of activities, performance of finance and operations, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic matters;

3. Descriptions related to the delegated authority, internal and external audits, internal control system and policies, including the Audit Committee;

4. Descriptions of duties and responsibilities of the Board of Directors as well as the prohibited matters.

The Company’s Orientation Program can be in the form of presentations, meetings, visits to the Company and document assessment or other programs as deemed appropriate by the Company where such program is conducted.

In 2018, the Company’s Orientation Program for new members of Board of Directors was conducted on 29 June 2018 at Aula Graha Surveyor Indonesia, attended by the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees of PT Surveyor Indonesia (Persero).

Brief report of the Implementation of Duties and responsibilities of the Board of Directors in 2018

Throughout 2018, the Board of Directors issued various decisions in the fields of business operations, finance, HR, logistics, and IT through policy instruments in the form of 11 Directors’ Decision.

Some strategic policies decided throughout 2018 include:


329


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

nomor surat KeputusanDecision Letter No.

TanggalDate

PerihalSubject

SKD-004/ DRU-III/DPB/2018

19 Januari 201819 January 2018

Pengelolaan Aplikasi Customer Relationship Managemenyt (CRM)Management of Customer Relationship Management (CRM) Application

SKD-011/DRU-I/DSDM/2018


Pencabutan Ketentuan Pernikahan Antar PegawaiRevocation of the Provisions on Marriage Among Employees

SKD-006/DRU-II/DSDM/2018

27 Februari 201827 February 2018

Pendelegasian Sebagian Fungsi-fungsi Divisi Sumber Daya Manusia Kepada Divisi Bisnis dan CabangDelegation of Some Functions of Human Resources Division to Business and Branch Division

SKD-001/DRU-I/DPB/2018

28 Maret 201828 March 2018

Pedoman Kerjasama dengan Mitra BisnisGuidelines for Cooperation with Business Partners

SKD-019/DRU-III/DSDM/2018

29 Maret 201829 March 2018

Migrasi Jabatan Fungsional Appraiser, dan Surveyor Manajemen Proyek Masterlist MigasMigration of Functional Positions of Appraiser and Surveyor of Project Management of Oil & Gas Masterlist

SKD-004/DRU-IV/DSDM/2018

20 April 201820 April 2018

Penyesuaian dan Penyelarasan Tingkat Jabatan (Job Grade) Struktur dan Skala Upah PegawaiAdjustment and Alignment of Job Grade Structure and Employee Wage Scale

SKD-038/DRU-V/DSDM/2018

14 Mei 201814 May 2018

Penyelenggaraan Program Kompetesi InovasiImplementation of the Innovation Competition Program

SKD-001/DRU-VIII/DMF/2018

Agustus 2018August 2018

Addendum Kedua Keputusan Direksi Nomor SKD-002/DRU-VII/DMF/2016 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT Surveyor IndonesiaSecond Addendum of the Decision of Board of Directors Number SKD-002/DRU-VII/DMF/2016 on Procurement of Goods and Services of PT Surveyor Indonesia

SKD-002/DRU-VIII/DSDM/2018

27 Agustus 201827 Agustus 2018

Penyesuaian Upah PegawaiEmployee Wage Adjustment

001/DRU-X/DPS/2018 31 Oktober 201831 October 2018

Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2018Company’s Organizational Structure In 2018

SKD-002/DRU-XII/DMF/2018

3 Desember 20183 Desember 2018

Addendum Ketiga Keputusan Direksi Nomor SKD-002/DRU-VII/DMF/2016 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT Surveyor IndonesiaThird Addendum of the Decision of Board of Directors Number SKD-002/DRU-VII/DMF/2016 on Procurement of Goods and Services of PT Surveyor Indonesia

Informasi tentang Komite di Bawah Direksi

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan tidak memiliki komite yang bekerja di bawah Direksi.

TransParansI InforMasI TenTanG DeWan KoMIsarIs Dan DIreKsI

Kebijakan Terkait hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi

hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja antara Dewan komisaris dan Direksi dilakukan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan saling menghormati. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan. Demikian pula Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan.

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat

Information on Committees under the Directors

Until the end of 2018, the Company did not have any committee working under the Board of Directors.

TransParenCY of InforMaTIon on BoarD of CoMMIssIoners anD BoarD of DIreCTors

Policies related to Work relationship Between the Board of Commissioners and Board of Directors

Work relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors

The work relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out in accordance with the principles of openness and mutual respect. Board of Commissioners respects the responsibility and authority of the Board of Directors in managing the Company. Similarly, the Board of Directors respects the responsibility and authority of the Board of Commissioners to exercise its supervisory and advisory duties related to the Company’s management policies.

The work relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is formally institutional, in a sense that it is always based on a standard of mechanism or correspondence

330

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

dipertanggungjawabkan. Salah satu mekanisme hubungan kerja tersebut dilakukan melalui rapat gabungan atau rapat koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi. Selain rapat rutin yang dilakukan secara berkala di setiap bulannya, rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat dilakukan sesuai kepentingan yang mendesak.

Penetapan rencana Kerja dan anggaran Perusahaan (rKaP) dan rencana Jangka Panjang Perusahaan (rJPP)

Salah satu tugas terpenting dari Direksi adalah penyusunan dan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang kemudian akan ditandatangani bersama-sama dengan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada Pemegang Saham melalui RUPS. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja yang memuat RKAP Perusahaan sebagai penjabaran tahunan dari RJPP kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. Rencana Kerja harus disampaikan paling lambat 60 hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

RJPP merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang sekurang-kurangnya memuat:1. Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya.2. Posisi Perusahaan saat RJPP disusun.3. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP.4. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program

kerja jangka panjang.

assessment Penerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi

assessment Penerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagai organ utama dalam Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan Perusahaan. Assessment atas kedua organ ini menjadi sebuah keharusan, terutama karena Perusahaan merupakan BUMN yang diarahkan untuk menerapkan prinsip GCG pada standar BUMN sekaligus penilaian terhadap penerapan tersebut.

Assessment terhadap penerapan GCG mengacu kepada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan di atas.

Sejalan dengan assessment yang bertujuan memberikan evaluasi dan rekomendasi, Manajemen Perusahaan diharapkan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang muncul dari proses assessment. Untuk assessment penerapan GCG tahun ukur

that can be accounted for. One mechanism of such work relationship is conducted through joint meetings or coordination meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors. In addition to the regular monthly meetings, meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors can be held in case of urgent matter.

establishing the Company’s Work Plan and Budget (rKaP) and Company’s long Term Plan (rJPP)

One of the most important duties of the Board of Directors is the preparation and proposal of the Company’s Work Plan and Budget (RKAP) and Company’s Long Term Plan (RJPP), which will be signed together with the Board of Commissioners, to be submitted to the Shareholders through the GMS. Board of Directors must submit a work plan which includes the Company’s RKAP as an annual elaboration of RJPP to the Board of Commissioners for approval, prior to the beginning of fiscal year. The Work Plan shall be submitted no later than 60 calendar days prior to the beginning of the upcoming fiscal year.

RJPP is a strategic plan comprising objectives and goals to be achieved within a period of 5 (five) years, which at least covers:

1. Evaluation of the previous RJPP’s implementation.2. Company’s position when RJPP is compiled.3. Assumptions used in preparing RJPP.4. Establishment of missions, objectives, strategies, policies,and

long-term work program.

assessment of GCG Implementation for aspects of Board of Commissioners and Board of Directors

assessment of GCG Implementation for aspects of Board of Commissioners and Board of Directors

As the Company’s main organ, the Board of Commissioners and Board of Directors have a central role in the Company’s growth. Assessment of these two organs is a mandatory, especially since the Company is an SOE directed to implement GCG principles on SOE standards as well as assessment of such implementation.

The assessment of GCG implementation refers to the Copy of Decree of Secretary of Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 on Indicator/Parameter of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in SOE. The method of assessment and evaluation is using a measuring instrument consisting of 6 (six) aspects with the specified weight as set forth in the above Copy of Decree.

In line with the assessment aiming at providing evaluation and recommendations, the Company’s Management is expected to follow-up on the recommendations arising from the assessment process. For 2017 assessment of GCG Implementation, the


331


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

2017, hasil assessment memberikan predikat “Baik”, dengan nilai mencapai 82,80%. Khusus untuk aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, masing-masing meraih nilai perolehan 88,95% dan 86,46%, keduanya dengan predikat “Sangat Baik”.


: Self Assessment


: Tim Internal dibantu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Internal team assisted by Finance and Development Supervisory Body (BPKP)

Tahun Buku PenerapanImplementation Year

: 1 Januari 2017 - 31 Desember 20171 January 2017 - 31 December 2017

Periode PengukuranMeasurement Period

: 28 November 2017 - 31 Januari 201828 November 2017 – 31 January 2018

hasil Assessment Penerapan GCG aspek Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2017(Metode Penilaian Berdasarkan salinan Keputusan sekretaris Kementerian BuMn no. sK-16/s.MBu/2012)

Assessment Results of GCG Implementation for Aspects of Board of Commissioners and Board of Directors for 2017 Fiscal Year(Assessment Method refers to Copy of Decree of Secretary of Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012)

aspek PengujianAssessment Aspects

BobotWeight

Pencapaian Tahun Buku 2017Achievement of 2017 Fiscal Year

nilaiValue

Pencapaian (%)Achievement (%)

Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG

Implementation Quality

Dewan Komisaris/Dewan PengawasBoard of Commissioners/Board of Supervisors

35,00 31,13 88,95% “Sangat Baik”


35,00 30,26 86,46% “Sangat Baik”

Keterangan:0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik

Tentang rekomendasi hasil assessment penerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2017 dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Perusahaan hingga akhir tahun 2018 dapat dilihat pada bagian Assessment penerapan GCG di awal bab ini.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Penilaian atau evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi akan dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.

2. Secara umum, kinerja Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris dan Direksi sejak tanggal pengangkatannya.

3. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Dewan

assessment result was in “Good” predicate, with a score of 82.80%. Specifically for aspects of Board of Commissioners/Supervisory Board and Board of Directors, each obtained score of 88.95% and 86.46%, respectively, both within “Very Good” predicate.

Remark:0-50 : Very Poor | 50-60 : Poor | 60-75 : Fair | 75-85 : Good | 85-100 : Very Good

Regarding the recommendations of assessment results of GCG implementation for aspects of Board of Commissioners and Board of Directors for 2017 fiscal year and the follow-up actions taken by the Company until the end of 2018 can be seen in the Assessment of GCG implementation section at the beginning of this chapter.

Performance assessment of Board of Commissioners and Board of Directors

Performance assessment or evaluation of the Board of Commissioners and Board of Directors is conducted based on the following principles:1. Performance of the Board of Commissioners and Board of

Directors will be evaluated by Shareholders in the GMS.2. In general, the performance of the Board of Commissioners

and Board of Directors is determined based on their obligations stipulated in the applicable laws and regulations, the Company’s Articles of Association and Shareholders’ mandate. Formal evaluation criteria are presented openly to the Board of Commissioners and Board of Directors from the their appointment date.

3. The performance evaluation results of the Board of Commissioners and Board of Directors collegially, and the performance of each member of Board of Commissioners and Board of Directors individually shall form an integral part on the compensation scheme and incentives for the Board of Commissioners and Board of Directors. Results of

332

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Komisaris dan Direksi secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris dan Direksi.

Evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melekat pada RUPS Tahunan Perusahaan terkait laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengawasan Perusahaan. Dalam laporan tersebut, kriteria umum yang menjadi ukuran evaluasi dan penilaian adalah kinerja Perusahaan, khususnya terkait pencapaian atas target atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditetapkan di awal tahun.

Pengesahan rKaP oleh ruPs setelah diusulkan oleh Direksi dan

disetujui oleh Dewan Komisaris

RKAP approval by GMS after proposed by Board of Directors and approved

by Board of Commissioners

laporan Pertanggungjawaban Kinerja berdasarkan pencapaian

atas rKaP

Performance Accountability Report based on RKAP achievement

evaluasi dan penilaian oleh

Pemegang saham melalui ruPs

Evaluation and assessment by Shareholders through the GMS

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Sesuai pasal 15 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01A/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, Dewan Komisaris mengusulkan Key Performance Indicators (KPI)/Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris yang merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasehat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau Anggaran Dasar. Indikator dan hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2018 adalah sebagai berikut:

realisasi Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2018The Realization of Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Commissioners in 2018.

no IndikatorIndicators

uraianDescription

satuan outputOutput

Unit

Kuantitas Quantity

realisasiRealization

BobotWeight

nilai akhirFinal Score

a. aspek PerencanaanAspect of Planning

1 Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris tahun 2018Preparing the Work Plan, Budget, and KPI of the Board of Commissioners for 2016

Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris tahun 2018 Annual work program includes activities and budget of the Board of Commissioners for 2016

DokumenDocument

1 kali1 time

1 10 10

B. aspek Pengawasan & nasaehatAspect of Supervisory and Advisory

1 Memberikan tanggapan/ Rekomendasi kepada Pemegang Saham yaitu:Providing response/recommendation to the Shareholders on:

SuratLetter

the individual performance evaluation of members of the Board of Commissioners and Board of Directors is one of the considerations for the Shareholders to dismiss and/or re-appoint the related Board of Commissioners and Board of Directors. The performance evaluation results are used as an assessment and improvement of effectiveness of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Evaluation and assessment of performance of the Board of Commissioners and Board of Directors are attached in the Company’s Annual GMS regarding the Company management and supervisory accountability report. In the report, the general criteria for evaluation and assessment are the Company’s performance, particularly regarding the achievement of Company’s targets or Work Plan and Budget (RKAP) established earlier in the year.

Performance assessment of Board of Commissioners

According to Article 15 of Regulation of Minister of SOE No. PER-01A/MBU/2011 dated 1 August 2011, the Board of Commissioners proposes the Key Performance Indicators (KPI) of Board of Commissioners as an assessment measurement on the successful implementation of duties and responsibilities of supervisory and advisory by the Board of Commissioners in accordance with the provisions of laws and regulations and/or Articles of Association. Indicators and results of Board of Commissioners’ performance assessment in 2018 are as follows:


333


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



uraianDescription

satuan outputOutput

Unit

Kuantitas Quantity


BobotWeight


a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

TahunanAnnual

SuratLetter

1 kali 1 5 5

b. Kinerja TriwulanQuarterly Performance

TriwulanQuarterly

SuratLetter

3 kali 3 10 10

c. Laporan TahunanAnnual Report

TahunanAnnual

SuratLetter

1 kali 1 5 5

d. Pengusulan Eksternal Auditor /KAP kepada Pemegang SahamProposing External Auditor/KAP to the Shareholders

Tahunan, disampaikan dalam Surat Tanggapan Dekom atas laporan Tahunan PTSI Tahun 2017 Annual, was submitted in the Board of Commissioners Response Letter to 2017 PTSI Annual Report

SuratLetter

1 kali 1 5 5

2 Rapat Dewan Komisaris (memberi Saran/ Nasihat kepada Direksi)Board of Commissioners Meetings (give advice/recommendation to Board of Directors)

Minimal Rapat 1 kali dalam sebulanMinimum number of meeting is once a month

- Jumlah Rapat- Total Meetings

BulananMonthly

Kali 12 12 5 5

- Kehadiran Rapat- Meeting Attendance

BulananMonthly

% 100% 90,5% 10 9,05

- Risalah- Minutes

BulananMonthly

Risalah 12 Risalah 12 5 5

3 Rapat Dewan Komisaris dengan KomiteJoint Meeting Between Board of Commissioners and Committees

SetahunAnnual

Risalah 12 Risalah 14 10 10

4 Monitoring/Kunjungan Kerja Dekom ke unit bisnis & kantor cabangMonitoring/work visit of Board of Commissioners to Business Units and Branch Offices

SetahunAnnual

Laporan Monitoring / SuratMonitoring Report/Letter

2 Laporan 4 10 10

5 Pemberian persetujuan tertulis Dewan Komisaris atas perbuatan-perbuatan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar PT Surveyor Indonesia (Persero) dalam waktu 30 hari kalender sejak surat diterima oleh Dewan KomisarisWritten approval by Board of Commissioners on the execution by Board of Directors in accordance with Articles of Association of PT Surveyor Indonesia (Persero) is within 30 calendar days after the letter is received by the Board of Commissioners

SetahunAnnual

SuratLetter

10 surat10 Letter

9 5 4,5

6 Pemberian tanggapan tertulis Dewan Komisaris atas perbuatan-perbuatan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar PT Surveyor Indonesia (Persero) dalam waktu 30 hari kalender sejak surat diterima oleh Dewan KomisarisWritten response by Board of Commissioners on the execution by Board of Directors in accordance with Articles of Association of PT Surveyor Indonesia (Persero) is within 30 calendar days after the letter is received by the Board of Commissioners

SetahunAnnual

SuratLetter

3 surat3 Letter

6 5 5

334

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



uraianDescription

satuan outputOutput

Unit

Kuantitas Quantity


BobotWeight


C aspek PelaporanAspect of Reporting

1 Menyampaikan laporan Tahunan tentang Tugas Pengawasan dan realisasi pelaksanaan KPI Dewan KomisarisSubmit the Annual Report on Supervisory duties and implementation of Board Commissioners’ KPI

Laporan tugas pengawasan tahun buku 2017

Annual Report on Supervisory duties year book 2017

Surat

Letter

1 surat

1 Letter

1 10 10

D aspek Dinamis/lainAspect of Dynamics/Others

1 Peningkatan kompetensi melalui kegiatan Seminar, Workshop & studi banding.Competency development through seminars, workshops & comparative studies

Tahunan

Annual

Surat / Laporan

Letter/Report

2 laporan

2 Report

4 5 5

TOTAL 100 98,55

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian atau evaluasi kinerja Direksi dilekatkan pada Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan, yang mengacu kepada Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan Key Performance Indicators (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN. Hasil KPI Perusahaan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra, yang meliputi 6 (enam) aspek penilaian, yaitu:1. Kepemimpinan, tata kelola dan tanggung jawab

kemasyarakatan2. Fokus pelanggan3. Fokus tenaga kerja4. Efektivitas produk dan proses5. Keuangan dan pasar6. Agent of DevelopmentTarget KPI tahun 2018 telah diputuskan melalui mekanisme Keputusan RUPS Tahunan tanggal 8 Januari 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018. Penilaian KPI Direksi dilakukan kepada masing-masing Direktorat, dengan hasil penilaian di akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut.

hasil KPI Direktur utamaKPI Results of the President Director

realIsasI KPI DIreKTur uTaMa PT surVeYor InDonesIa (Persero) Tahun 2018KPI REALIZATION OF PRESIDENT DIRECTOR OF PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) YEAR 2018

no. PersPeKTIfPERSPECTIVE KPI saTuan

UNITPolarIsasI

POLARIZATIONrKaP 2018

realIsasI 2018

REALIZATION

% PenCaPaIanACHIEVEMENT

BoBoTWEIGHT

PresTasIACHIEVEMENT

1 Keuangan Dan PasarFinance And Market


% MinimalMinimum

20,55 21,34 104% 10 10,4


HariDays

MaksimalMaximum

76 75 101% 10 10,1

Performance assessment of Board of Directors

The performance assessment or evaluation of the Board of Directors is attached to the Company’s Key Performance Indicator (KPI), which refers to the Letter of Secretary of Ministry of SOE No. S-08/S.MBU/2013 dated 16 January 2013 on Submission of Key Performance Indicators (KPI) Determination Guidelines and Excellence Performance Appraisal Criteria (KPKU) of SOE. The Company’s KPI results have been audited by Public Accountant Firm Rama Wendra, covering the following 6 (six) assessment aspects:1. Leadership, governance, and social responsibility2. Customer focus3. Employee focus4. Products and processes effectiveness5. Finance and market6. Agent of DevelopmentThe 2018 KPI target was established through the Resolution mechanism of the Annual GMS on 8 January 2018 on Ratification of the Company’s Work Plan and Budget (RKAP) in 2018. Board of Directors’ KPI assessments were conducted in each Directorate, in which the assessment results were at the end of 2018 as follows.


335


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

hasil KPI Direktur utamaKPI Results of the President Director

realIsasI KPI DIreKTur uTaMa PT surVeYor InDonesIa (Persero) Tahun 2018KPI REALIZATION OF PRESIDENT DIRECTOR OF PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) YEAR 2018


UNITPolarIsasI


realIsasI 2018

REALIZATION


BoBoTWEIGHT

PresTasIACHIEVEMENT


Indeks Kepuasan PelangganCustomer Satisfaction Index

Indeks Angka

Number Index

Minimal 4,1 4,25 104% 10 10,4

4 Efektivitas Produk Dan ProsesProducts And Process Effectiveness

Inovasi Bisnis/Sistem/ProsesBusiness/System/Process Innovation

InovasiInnovation

MinimalMinimum

3 4 105% 15 15,8

5 CAPEX % MinimalMinimum

100 100 100% 5 5,0

6 Fokus Tenaga KerjaFocus on Labor

Index Kepuasan PegawaiEmployee Satisfaction Index

Indeks Angka

Number Index

MinimalMinimum

3,85 3,95 103% 10 10,3

7 Kepemimpinan, Tata Kelola, Dan Tanggung Jawab KemasyarakatanLeadership, Governance, And Social Responsibility

Skor GCGGCG Score

SkorScore

MinimalMinimum

82 83,6 102% 10 10,2

8 Efektivitas Penyaluran PKBLEffectiveness in PKBL Distribution

% MinimalMinimum

80 91,9 105% 10 10,5

9 Penyampaian Laporan ElektronikSubmission of Electronic Report

% MinimalMinimum

100 100 100% 10 10,0

10 Pertumbuhan Pendapatan Anak PerusahaanRevenue Growth of Subsidiaries

% MinimalMinimum

100 100 100% 10 10,0

Total 102,59


UNITPolarIsasI


realIsasI 2018

REALIZATION


BoBoTWEIGHT

PresTasIACHIEVEMENT

1 Agent Of Development

Pelaksanaan Kegiatan di Daerah Kawasan Terpadu/Berkiat/Daerah yang mendorong pembangunan ekonomi sekitarConducting Activities in Integrated/Bonded/Regional Areas that encourage economic development of the surrounding areas

KegiatanActivities

MinimalMinimum

2 2 100% 2 2,0

2 Jumlah Proyek yang berkontrak dengan Pemerintahdengan pendanaan sendiriTotal Projects with contracts with Government, which are self-funded

ProyekProjects

MinimalMinimum

4 5 125% 2 2,5

3 Jumlah Penunjukan Proyek PemerintahTotal Appointment of Government Projects

Penunjukan/KSO

Appointment/KSO

MinimalMinimum

1 2 200% 2 4,0

Total 8,50

336

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

hasil KPI Direktur Komersial 1KPI Results of Director of Commercial 1

realIsasI KPI DIreKTur KoMersIal 1 PT surVeYor InDonesIa (Persero) Tahun 2018KPI REALIZATION OF DIRECTOR OF COMMERCIAL 1 OF PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) YEAR 2018


UNITPolarIsasI


realIsasI 2018

REALIZATION


BoBoTWEIGHT

PresTasIACHIEVEMENT



% MinimalMinimum

20,55 21,34 104% 10 10,4

2 BOPO % MaksimalMaximum

73,6 73,2 101% 10 10,1


HariDays

MaksimalMaximum

76 75 101% 10 10,1

4 Market ShareMarket Share

% MinimalMinimum

10,8 11,1 103% 5 5,1



Indeks Angka

Number Index

MinimalMinimum

4,1 4,25 104% 10 10,4

6 Customer Resention Rate

% MinimalMinimum

65 67 103% 10 10,3


CAPEX % MinimalMinimum

100 100 100% 5 5,0

8 Increasing R&D Product

% MinimalMinimum

30 35,7 105% 10 10,5

9 Ketepatan Waktu Penyelesaian ProyekTimeliness of Project Completion

% MinimalMinimum

95 100 105% 10 10,5

10 Indeks Kepuasan PegawaiEmployee Satisfaction Index

Indeks Angka

Number Index

MinimalMinimum

3,85 3,96 103% 10 10,5

11 Kepemimpinan, Tata Kelola, Dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

Pertumbuhan Pendapatan Anak Perusahaan

% MinimalMinimum

100 100 100% 10 10,0

TOTAL 102,67


UNITPolarIsasI


realIsasI 2018

REALIZATION


BoBoTWEIGHT

PresTasIACHIEVEMENT


Hilirisasi dan Kandungan LokalDownstreaming and Local Content

% MinimalMinimum

95 98 103% 2 2,1


Penunjukan/KSOAppointment/KSO

MinimalMinimum

1 2 200% 2 4,0

Total 6,06


337


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

hasil KPI Direktur Komersial 2KPI Results of Director of Commercial 2

realIsasI KPI DIreKTur KoMersIal 2 PT surVeYor InDonesIa (Persero) Tahun 2018KPI REALIZATION OF DIRECTOR OF COMMERCIAL 2 OF PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) YEAR 2018

no. PersPeKTIf KPI saTuan PolarIsasI rKaP 2018

realIsasI 2018 % PenCaPaIan BoBoT PresTasI



% MinimalMinimum

20,55 21,34 104% 10 10,4

2 BOPO % MaksimalMaximum

73,6 73,2 101% 10 10,1


HariDays

MaksimalMaximum

76 75 101% 10 10,1

4 Market ShareMarket Share

% MinimalMinimum

10,8 11,1 103% 5 5,1



Indeks Angka

Number Index

MinimalMinimum

4,1 4,25 104% 10 10,4

6 Customer Resention Rate

% MinimalMinimum

65 67 103% 10 10,3


CAPEX % MinimalMinimum

100 100 100% 5 5,0

8 Increasing R&D Product

% MinimalMinimum

30 35,7 105% 10 10,5

9 Ketepatan Waktu Penyelesaian ProyekTimeliness of Project Completion

% MinimalMinimum

95 100 105% 10 10,5

10 Indeks Kepuasan PegawaiEmployee Satisfaction Index

Indeks Angka

Number Index

MinimalMinimum

3,85 3,95 103% 10 10,3

11 Kepemimpinan, Tata Kelola, Dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

Pertumbuhan Pendapatan Anak Perusahaan

% MinimalMinimum

100 100 100% 10 10,0

TOTAL 101,67


UNITPolarIsasI


realIsasI 2018

REALIZATION


BoBoTWEIGHT

PresTasIACHIEVEMENT



% MinimalMinimum

95 98 103% 2 2,1


Penunjukan/KSOAppointment/KSO

MinimalMinimum

1 2 200% 2 4,0

Total 6,06

338

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

hasil KPI Direktur Keuangan dan Perencanaan strategisKPI Results of Director of Finance and Strategic Planning

realIsasI KPI DIreKTur KeuanGan Dan PerenCanaan sTraTeGIs PT surVeYor InDonesIa (Persero) Tahun 2018KPI REALIZATION OF DIRECTOR OF FINANCE AND STRATEGIC PLANNING OF PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) YEAR 2018


UNITPolarIsasI


realIsasI 2018

REALIZATION


BoBoTWEIGHT

PresTasIACHIEVEMENT



% MinimalMinimum

20,55 21,34 104% 10 10,4

2 Market Share % MinimalMinimum

10,6 11,1 103% 10 10,3


Jumlah Pelanggan BaruTotal New Customer

PelangganCustomers

MinimalMinimum

15 17 105% 15 15,8

4 Customer Retention RateCustomer Satisfaction Index

% MinimalMinimum

65 67 103% 15 15,5

5 Indeks Kepuasan PelangganCustomer Satisfaction Index

Indeks Angka

MinimalMinimum

4,1 4,25 104% 10 10,4


Inovasi Bisnis/Sistem/ProsesBusiness/System/Process Innovation

Inovasi MinimalMinimum

3 4 105% 10 10,5

7 Increasing R&D ProduckIncreasing R&D Product

% MinimalMinimum

30 35,7 105% 10 10,5

8 Fokus Tenaga KerjaEmployee Focus

Indeks Kepuasan PegawaiEmployee Satisfaction Index

Indeks Angka

MinimalMinimum

3,85 3,95 103% 10 10,3

9 Kepemimpinan, Tata Kelola, Dan Tanggung Jawab KemasyarakatanLeadership, Governance, and Social Responsibility

Pertumbuhan Pendapatan Anak PerusahaanRevenue Growth of Subsidiaries

% MinimalMinimum

100 100 100% 10 10,0

Total 103,50


UNITPolarIsasI


realIsasI 2018

REALIZATION


BoBoTWEIGHT

PresTasIACHIEVEMENT

1 Agent of Development


% MinimalMinimum

95 98 103% 2 2,1


339


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting


UNITPolarIsasI


realIsasI 2018

REALIZATION


BoBoTWEIGHT

PresTasIACHIEVEMENT


Penunjukan/KSO

Appointment/KSO

MinimalMinimum

1 2 200% 2 4,0

Total 6,06

remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi merupakan imbal jasa yang diberikan Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas kinerja yang telah ditunjukkan. Dasar hukum remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Prosedur Pengusulan hingga Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh RUPS serta telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman yang dilakukan oleh pemegang saham. Keputusan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS Tahunan Perusahaan. Besarnya gaji/honorarium bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS setiap tahun dengan daya laku selama 1 (satu) tahun buku Perusahaan terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.

Prosedur penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Prosedur Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan DireksiProcedure to Determine Remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors


è

ruPsGMS

Melakukan kajian penetapan remunerasiConduct review on remuneration

Mempelajari usulan remunerasiStudy the remuneration proposal

Mengusulkan kepada RUPSPropose to GMS

Memberikan persetujuan remunerasiApprove the remuneration

struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dalam bentuk gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan

remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Remuneration is a return given by the Company to the Board of Commissioners and Board of Directors for the performance shown. The legal basis of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is the Regulation of Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 dated 10 March 2014 on Guidelines to Determine Remuneration of Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises.

Procedure from Proposal to Determination of the remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors

Remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors shall be based on a formula set by the GMS and has been reviewed by the Board of Commissioners through an in-depth review by the Shareholders. The decision on Board of Commissioners and Board of Directors remuneration is stipulated through the Company’s Annual GMS. The amount of salary/honorarium for the Board of Commissioners and Board of Directors shall be determined by the GMS every year and valid for 1 (one) fiscal year of the Company as of January of the current year.

The procedure to determine the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors can be seen in the chart below.

remuneration structure of Board of Commissioners and Board of Directors

Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is given in the forms of salary/honorarium and benefits/facilities including post employment benefits in which the types

340

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

oleh RUPS. Pemberian penghasilan juga mengacu kepada penghasilan profesional di bidang/industri yang sama untuk memberikan penghargaan yang seimbang dengan tanggung jawab yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, guna meningkatkan kinerja Perusahaan agar mampu bersaing dengan entitas usaha lain di bidang/industri yang sama.

Penetapan remunerasi mengacu pada ketentuan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/06/2016 Jo. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut, prinsip penetapan penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, dimana komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari:1. Gaji/ Honorarium2. Tunjangan3. Fasilitas4. Tantiem/Insentif Kinerja

Dalam menentukan besaran gaji/honorarium bagi Dewan Komisaris dan Direksi, perhitungan didasarkan sebagai berikut:

1. Gaji Direktur Utama menjadi acuan dengan porsi 100%.

2. Gaji Direktur 90% dari nilai gaji Direktur Utama.3. Honorarium Komisaris Utama 45% dari nilai gaji

Direktur Utama.4. Honorar ium Komisar is 90% dar i honorar ium

Komisaris Utama.

Struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat disampaikan sebagai berikut:

struktur remunerasi Dewan KomisarisBoard of Commissioners Remuneration Structure

struktur remunerasi DireksiBoard of Directors Remuneration Structure

• Honorarium Dewan Komisarisa. Perhitungan honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari

gaji Direktur Utama*b. Perhitungan honorarium Komisaris sebesar 90% dari gaji

Komisaris Utama*c. Pajak atas honorarium ditanggung dan menjadi beban

Perusahaan

• Gaji Direksia. Gaji Direktur Utama sebagai acuan utama*b. Perhitungan gaji anggota Direksi ditetapkan dengan

komposisi faktor jabatan sebesar 90% dari gaji Direktur Utama*

c. Besarnya gaji anggota Direksi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS setiap tahun selama tahun buku sejak bulan Januari tahun berjalan

d. Pajak atas gaji ditanggung dan menjadi beban Perusahaan

• Tunjangan Dewan Komisarisa. Tunjangan Hari Raya, dengan besaran 1 (satu) kali

honorarium.b. Tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium

masing-masing

• Tunjangan Direksia. Tunjangan Hari Raya, dengan besaran 1 (satu) kali gaji.b. Tunjangan Perumahan.

• Asuransi Purna Jabatan yang dibayarkan 1 (satu) kali dalam setahun.

• Asuransi Purna Jabatan yang dibayarkan 1 (satu) kali dalam setahun.

• Fasilitas Dewan Komisarisa. Fasilitas Kesehatanb. Fasilitas Bantuan Hukum

• Fasilitas Direksia. Fasilitas Kendaraan Dinasb. Fasilitas Kesehatanc. Fasilitas Bantuan Hukum

and amount are determined by the GMS. Provision of income also refers to professional income in the same field/industry to provide a balanced appreciation with the responsibilities given to the Board of Commissioners and Board of Directors in order to improve the Company’s performance to be able to compete with other business entities in the same field/industry.

The remuneration determination refers to the provisions stipulated in the Regulation of State Minister of SOE No. PER-2/MBU/06/2016 in conjunction with PER-04/MBU/2014 on Guidelines to Determine Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOE. Based on this Regulation of State Minister of SOE, the principle in determining the income of Board of Commissioners is stipulated by the GMS, in which the components of Board of Commissioners’ income are:1. Salary/Honorarium2. Allowances3. Facilities4. Tantiem/Performance Incentive

In determining the amount of salary/honorarium for the Board of Commissioners and Board of Directors, the calculation is based on the following matters:1. Salary of the President Director is a reference of 100%

portion.2. Salary of Director is 90% of the salary of President Director.3. Honorarium of President Commissioner is 45% of the salary

of President Director.4. Honorarium of Commissioner is 90% of the honorarium of

President Commissioner.

Remuneration structure and components of the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:


341


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

struktur remunerasi Dewan KomisarisBoard of Commissioners Remuneration Structure

struktur remunerasi DireksiBoard of Directors Remuneration Structure

• Tantiem Dewan Komisaris dan Direksia. Perusahaan dapat memberikan Tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS dalam

pengesahaan Laporan Tahunan.b. Tantiem (Bonus kerja) Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 6.146.000.000,-. Pajak Penghasilan atas Tantiem dibebankan kepada

penerima dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya Perusahaan.

• Tidak ada komponen lainnya (komponen lainnya, seperti bonus non kinerja dan opsi saham, dll)

• Honorarium of Board of Commissionersa. Calculation of President Commissioner’s honorarium is 45% of

the President Director’s salaryb. Calculation of Commissioner’s honorarium is 90% of the

President Commissioner’s salaryc. Tax of the honorarium is borne by and becomes the Company’s

expense.

• Board of Directors’ Salarya. President Director’s salary as the main reference*b. Calculation of salary of members of Board of Directors is

determined by the composition of position factor of 90% of the President Director’s salary

c. Salary amount of Board of Directors’ members is determined by the GMS every year for the fiscal year since January of current year

d. Tax on salary is borne by and becomes the expense of the Company

• Board of Commissioners’ Allowancesa. Religious Holiday Allowance, with the amount of 1 (one) time

honorarium.b. Transportation allowance amounted 20% of each person

honorarium

• Board of Directors’ Allowancesa. Religious Holiday Allowance, with the amount of 1 (one) time

honorarium.b. Housing Allowances.

• Post-Employment Insurance, paid 1 (one) time in a year. • Post-Employment Insurance, paid 1 (one) time in a year.

• Board of Commissioners’ Facilitiesa. Health Facilityb. Legal Aid Facility

• Board of Directors’ Facilitiesa. Official Vehicle Facilityb. Health Facilityc. Legal Aid Facility

• Board of Commissioners and Board of Directors Tantiema. The Company may give Tantiem to members of Board of Directors and Board of Commissioners based on the GMS resolution in the

ratification of Annual Report.b. Tantiem (Performance Bonus) of 2016 was determined at Rp 6,146,000,000.-. Income tax on Tantiem is charged to the recipient and shall

not be charged as Company’s expense.

• No other components (such as non performance bonuses and stock options, etc.)

*) Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/06/2016

Indikator untuk Penetapan remunerasi Direktur utama dan Pengesahannya

Penetapan remunerasi yang berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor di bawah ini:1. Pendapatan Perusahaan.2. Aktiva Perusahaan.3. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.4. Tingkat inflasi.5. Faktor-faktor lain yang relevan, termasuk diantaranya adalah

tingkat remunerasi yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Untuk penetapan remunerasi yang berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:1. Pencapaian target.2. Tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan Perusahaan.3. Faktor-faktor lain yang relevan (merit system), termasuk

diantaranya adalah tingkat remunerasi yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

*) Referring to the Regulation of State Minister of SOE No. PER-2/MBU/06/2016

Indicators to Determine remuneration of President Director and its Validation

The remuneration determination in the forms of salary/honorarium, allowances, and facilities that are fixed is done by considering several factors below:1. Company’s Income.2. Company’s Assets.3. Company’s financial condition and capability.4. Inflation Rate.5. Other relevant factors, including among others, the generally

accepted remuneration rate in similar industries.

Determination of remuneration in the form of allowances and tantiem that are variable is done by considering several factors, which are:1. Target achievements.2. Company’s sound level and financial capability.3. Other relevant factors (merit system), including among

others, the generally accepted remuneration rate in similar industries.

342

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Sesuai dengan surat Menteri BUMN No. SK-2/D6.MBU/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 besarnya gaji yang diterima Direktur Utama untuk tahun 2018 sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Gaji Direktur Utama tersebut menjadi acuan bagi besaran perhitungan gaji Dewan Komisaris dan Direksi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/06/2016 Jo. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2018

Rincian jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2018Board of Commissioners Remuneration in 2018

Dewan KomisarisBoard of

Commissioners

Periode Menjabat

Term of Office

Perhitungan per BulanCalculation per Month

Jumlah Gaji dan

Tunjangan per Bulan

Total Salary and Allowances per Month

Jumlah Gaji dan

Tunjangan per Bulan selama

1 TahunTotal Salary and Allowances for

1 Year

Tantiem

Tunjangan hari raya

KeagamaanAllowance

for Religious Holiday

asuransi Purna

JabatanPost-

Employment Insurance

Jumlah remunerasi Tahun 2018

Total Remuneration

in 2018

Gaji/honorSalary/

Honorarium

Tunjangan Transportasi

Transportation Allowance

(rp) (rp) (rp) (rp) (rp) (rp) (rp) (rp)

Iman Pambagyo (Komisaris Utama)(President Commissioner)

7 bulan7 months

47.250.000 9.450.000 56.700.000 396.900.000 440.928.828 - - 837.828.828

Djoko Purwongemboro (Komisaris Utama)(President Commissioner)

5 bulan5 months

47.250.000 9.450.000 56.700.000 283.500.000 287.302.042 47.250.000 - 618.052.042


1 tahun penuh1 full year

42.525.000 8.505.000 51.030.000 612.360.000 655.407.783 42.525.000 - 1.310.292.783


1 tahun penuh1 full year

42.525.000 8.505.000 51.030.000 612.360.000 655.407.783 42.525.000 - 1.310.292.783

Paulus Prananto(Komisaris Independen)(Independent Commissioner)

7 bulan7 months

42.525.000 8.505.000 51.030.000 357.210.000 396.835.945 - - 754.045.945

Jumlah (Rp) 4.830.512.381

In accordance with the Letter of Minister of SOE No. SK-2/D6.MBU/06/2018 dated 7 June 201, the amount of salary received by the President Director for 2018 was IDR105,000,000 (one hundred and five million rupiah). The President Director’s salary shall be a reference for the salary calculation of Board of Commissioners and Board of Directors, as stipulated in Regulation of State Minister of SOE No. PER-2/MBU/06/2016 in conjunction with PER-04/MBU/2014 on Guidelines to Determine Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOE.

Total remuneration of the Board of supervisors and Board of Directors in 2018

The details of nominal amount of remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:


343


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

remunerasi Direksi Tahun 2018Board of Directors Remuneration in 2018


Commissioners

Periode Menjabat

Term of Office

Perhitungan per BulanCalculation per Month Jumlah

Gaji dan Tunjangan per Bulan

Total Salary and Allowances per Month

Jumlah Gaji dan

Tunjangan per Bulan selama 1

TahunTotal

Salary and Allowances for

1 Year

Tantiem

Tunjangan hari raya

KeagamaanAllowance

for Religious Holiday

asuransi Purna

JabatanPost-

Employment Insurance

Jumlah remunerasi Tahun 2018

Total Remuneration in

2018

Gaji/honorSalary/

Honorarium

Tunjangan Transportasi


(rp) (rp) (rp) (rp) (rp) (rp) (rp) (rp)

M. Arif Zainuddin (Direktur Utama)(President Director)

6 bulan 105.000.000 27.500.000 132.500.000 795.000.000 789.193.880 105.000.000 - 1.689.193.880

Dian Muhammad Noer (Direktur Utama)(President Director)

6 bulan 105.000.000 27.500.000 132.500.000 795.000.000 829.096.942 - - 1.624.096.942

Dian Muhammad Noer (Direktur Perencanaan dan Pengembangan)(Director of Planning and Development)

6 bulan 89.250.000 27.500.000 116.750.000 700.500.000 670.814.798 89.250.000 - 1.460.564.798

Bambang Isworo (Direktur Operasi)(Director of Operations)

6 bulan 89.250.000 27.500.000 116.750.000 700.500.000 670.814.798 89.250.000 - 1.460.564.798


6 bulan 89.250.000 27.500.000 116.750.000700.500.000 704.732.400

- - 1.405.232.400


6 bulan 89.250.000 27.500.000 116.750.000 700.500.000 704.732.400 - - 1.405.232.400

Rosmanidar Zulkifli(Direktur Keuangan danPerencanaan Strategis)(Director of Finance and Strategic Planning)

6 bulan 89.250.000 27.500.000 116.750.000 700.500.000 704.732.400 - - 1.405.232.400

Sub Jumlah (Rp) 10.450.117.618

Jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2018Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2018

uraianDescription

JumlahTotal(Rp)

Jumlah Remunerasi Dewan KomisarisTotal Remuneration of Board of Commissioners

4.830.512.381

Jumlah Remunerasi DireksiTotal Remuneration of Board of Directors

10.450.117.618

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2018Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2018

15.280.629.999

344

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Perusahaan adalah sebagai berikut:

PerihalSubject 2018 2017

Direktur Utama terhadap DirekturPresident Director to Director

1,18 : 1 1,11 : 1

Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan KomisarisPresident Commissioner to Members of Board of Commissioners

1,11 : 1 1,11 : 1

Direktur Utama terhadap Komisaris UtamaPresident Director to President Commissioner

2,22 : 1 2,22 : 1

Direktur Utama terhadap Karyawan tertinggiPresident Director to Employee’s Highest Salary

2,51 : 1 2,37 : 1

Direktur Utama terhadap Karyawan terendahPresident Director to Employee’s Lowest Salary

18,66 : 1 18,92 : 1

Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan TerendahEmployee’s Highest to Employee’s Lowest Salary

7,42 : 1 7,99 : 1

Karyawan Terendah terhadap UMPEmployee’s Lowest to Minimum Wage Requirements

1,54 : 1 1,49 : 1

Yang dimaksud karyawan tertinggi pada tabel di atas adalah Kepala Sektor sementara karyawan terendah adalah Staf Data Entry.

rapat Dewan Komisaris dan Direksi

rapat Internal Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau berdasarkan kebutuhan. Dalam menyelenggarakan rapat yang sesuai dengan hal-hal yang akan dibicarakan, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris. Board Manual Dewan Komisaris Perusahaan mengatur secara rinci terkait ketentuan dan prosedur rapat, termasuk cara pengambilan keputusan.’

Di sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris menyelenggarakan 25 (dua puluh lima) kali rapat, dimana 13 (tiga belas) kali rapat merupakan Rapat Internal Dewan Komisaris dan Komite Audit, dan 12 (dua belas) kali rapat lainnya merupakan Rapat Gabungan dengan mengundang Direksi. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris.

Information on salary ratio of Board of Commissioners, Board of Directors, and Company’s employees is as follows:

The highest employee in the table above refers to the Head of Sector, while the lowest employee is Data Entry Staff.

Board of Commissioners and Board of Directors Meeting

Board of Commissioners Internal Meeting

The Board of Commissioners meetings are held periodically, at least once in 1 (one) month or as required. In conducting meetings in accordance with matters to be discussed, the Board of Commissioners may convene the Board of Commissioners Meeting with the Board of Directors and request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the consent of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners Meeting. Board Manual of the Company’s Board of Commissioners regulates in detail the terms and procedures of meetings, including the decision-making method.

Throughout 2018, the Board of Commissioners held 25 (twenty-five) meetings, of which 13 (thirteen) meetings were the Internal Meetings of Board of Commissioners and Audit Committee and 12 (twelve) other meetings were Joint Meeting by inviting the Board of Directors. Below are the agenda and minutes of meetings, attendance, and attendance recapitulation of the Board of Commissioners in the Board of Commissioners’ Internal Meetings.


345


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

risalah rapat Internal Dewan Komisaris dan Kehadiran Dewan KomisarisMinutes of Board of Commissioners’ Internal Meetings and Board of Commissioners’ Attendance

Tanggal dan Tempat rapat

Meeting Date and Venue

agenda rapatMeeting Agenda


Komisaris yang Tidak hadir dan alasan Ketidakhadiran

Absent Commissioner, and Reason of Absence

27 Februari 2018, Ruang Rapat Penang Bistro27 February 2018, Meeting Room Penang Bistro

1. Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Februari 2918

2. Lain-lain1. Discussion on Performance Report of February 20182. Others

• Djoko Purwongemboro

• Bambang Adi Winarso• Susi Meyrista Tarigan

-

30 April 2018, Hotel Borobudur Jakarta30 April 2018, Borobudur Hotel, Jakarta

1. Pembahasan Laporan Keuangan Maret 20182. Pembahasan Konsep RJPP 2019 – 20223. Lain-lain1. Discussion on Financial Statements of March 20182. Discussion on 2019-2022 RJPP Concept3. Others



-

11 Mei 2018, BW Suite Belitung11 May 2018, BW Suite, Belitung

1. Pembahasan Laporan Keuangan April 2018 2. Pembahasan Konsep RJPF 2019 – 20223. Lain-lain1. Discussion on Financial Statements of April 2018 2. Discussion on 2019-2022 RJPP Concept3. Others



-

28 Mei 2018, Hotel Borobudur Jakarta28 May 2018, Borobudur Hotel, Jakarta

1. Pembahasan Laporan Keuangan Mei 20182. Lain-lain1. Discussion on Financial Statements of May 20182. Others



-

4 Juni 2018, R. Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia4 June 2018, Room of Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia

1. Pembahasan Laporan Keuangan April 20182. Pembahasan Struktur Organisasi Direksi dan

Kinerja Direksi PT SI3. RJPP PT Surveyor Indonesia 2018 – 20221. Discussion on Financial Statements of April 20182. Discussion on Organizational Structure and

Performance of Board of Directors of PTSI3. RJPP of PT Surveyor Indonesia 2018-2022



-

5 Juli 2018,R. Rapat Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero)5 July 2018, Meeting Room of Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia (Persero)

1. Pembahasan Kinerja Perusahaan sampai dengan Mei 2018

2. Pembahasan Struktur Organisasi sesuai Nomenklatur Direksi yang baru

3. Lain-lain1. Discussion on Company Performance up to May

20182. Discussion on Organizational Structure according

to the new Board of Directors’ Nomenclature 3. Others

• Iman Pambagyo• Bambang Adi Winarso• Susi Meyrista Tarigan • Paulus Prananto

-

17 Juli 2018, R. Rapat Dirjen PPI, Kementrian Perdagangan17 July 2018, Meeting Room of Directorate General of PPI, Ministry of Trade

1. Pembahasan terkait permasalahan bisnis penjualan dan Pengembangan Sapi PT SI

2. Pembahasan usulan perubahan struktur organisasi PT SI

3. Lain-lain1. Discussion on issues related to sales and

development of cow of PTSI2. Discussion on proposal of changes of

organizational structure of PTSI3. Others


-

31 Juli 2018, Hotel Borobudur Jakarta31 July 2018, Borobudur Hotel, Jakarta

1. Pembahasan kinerja keuangan bulanJuni 20182. Pembahasan Struktur Organisasi 3. Pembahasan permasalahan proyek Sapi SI4. Persetujuan Kepala SP5. Lain-lain1. Discussion on Financial Performance of June 20182. Discussion on Organizational Structure 3. Discussion on Issues of SI Cow Project4. Approval of SP Head5. Others


-

346

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

risalah rapat Internal Dewan Komisaris dan Kehadiran Dewan KomisarisMinutes of Board of Commissioners’ Internal Meetings and Board of Commissioners’ Attendance





Komisaris yang Tidak hadir dan alasan Ketidakhadiran

Absent Commissioner, and Reason of Absence

5 September 2018, R. Rapat Lantai 9 PT Surveyor Indonesia (Persero)5 September 2018, Meeting Room 9th floor of PT Surveyor Indonesia (Persero)

1. Pembahasan Kinerja Keuangan Bulan Juli 20182. Lain-lain1. Discussion on Financial Performance of July 20182. Others


-

24 September 2018, R. Rapat BCC Hotel Borobudur Jakarta24 September 2018, Meeting Room of BCC, Borobudur Hotel, Jakarta

1. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Gabungan 5 September 2018

2. Pembahasan Laporan Keuangan3. Tindaklanjut Penanganan Permasalahan SKEBP

Sapi4. Progress Pembahasan RKAP 20191. Discussion on Follow-Up of Joint Meeting on 5

September 20182. Discussion on Financial Statements3. Follow-Up of Handling SKEBP Cow Issues4. Progress of Discussion on 2019 RKAP


-

29 Oktober 2018, Ungasan Bay View Hotel and Convention Bali29 October 2018, Ungasan Bay View Hotel and Convention Bali

1. Pembahasan Laporan Laporan Keuangan sd Triwulan III Tahun 2018

2. Pembahasan Perkembangan RKAP 20191. Discussion on Financial Statements up to Quarter

III 2018.2. Discussion on 2019 RKAP Development


-

6 November 2018, R. Rapat Lantai 8 , Dirjen PPi6 November 2018, Meeting Room 8th floor, Directorate General of PPI

1. Pembahasan Fasilitas Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero)

2. Kebijakan Perusahaan Terkait SDm3. Pembahasan Tanggapan Dewan Komisaris atas

Kinerja Perusahaan sampai dengan Triwulan III Tahun 2018

4. Pembahasan Rencana Closing KAP di Cabang dalam rangka audit intern TB 2018

5. Pembahasan SKEBP-Sapi6. Pembahasan Prognosa 20187. Lain-lain1. Discussion on Work Facilities of the Board of

Directors and Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia (Persero)

2. Company Policy related to HR3. Discussion on Response of Board of Commissioners

on the Company Performance up to Quarter III 20184. Discussion on Closing Plan of KAP at Branch in the

framework of internal audit TB 20185. Discussion on SKEBP-Cow6. Discussion on 2018 Prognosis7. Others


-

2 Desember 2018, R. Rapat Hotel Sheraton Surabaya2 December 2018, Meeting Room of Sheraton Hotel, Surabaya

1. Pembahasan kinerja Keuangan bulan November 2018

2. Pembahasan Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP 2019

1. Discussion on financial performance of November 2018

2. Discussion on Response of Board of Commissioners on 2019 RKAP


-


347


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini,

rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris pada rapat Dewan KomisarisAttendance Recapitulation of Board of Commissioners in Board of Commissioners Meetings


Jumlah Wajib rapatTotal Mandatory Meetings

Jumlah KehadiranTotal Attendance

Jumlah Ketidakhadiran

Total Absence

% KehadiranAttendance

Iman Pambagyo (Komisaris Utama)*(President Commissioner)*

5 5 - 100,00%

Djoko Purwongemboro (Komisaris Utama)*(President Commissioner)*

8 8 - 100,00%


13 13 - 100,00%


13 13 - 100,00%

Paulus Prananto (Komisaris Independen)*(Independent Commissioner)*

8 8 - 100,00%

Rata-rata 100,00%

*) Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 7 Juni 2018, Iman Pambagyo diangkat sebagai Komisaris Utama menggantikan Djoko Purwongemboro, sementara Paulus Prananto diangkat sebagai Komisaris Independen

rapat Gabungan: rapat Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi

Rapat Gabungan merupakan Rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan membahas kondisi dan prospek usaha serta kebijakan nasional yang berdampak pada kinerja Perusahaan dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam Risalah Rapat. Rapat Gabungan dapat juga dilakukan atas usulan Direksi berikut Agenda yang akan dibahas dalam Rapat Gabungan, yang disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Sekretaris Dewan Komisaris. Rapat Gabungan dihadiri oleh oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Komisaris Utama/Direktur Utama dan dapat mengundang narasumber dari dalam maupun luar Perusahaan, kecuali untuk rapat-rapat khusus hanya boleh dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.

Rapat Gabungan diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Agenda pokok Rapat Gabungan disusun untuk 1 (satu) tahun kalender setiap tahunnya. Undangan dan Agenda Rapat Gabungan disampaikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris kepada masing-masing pihak minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan. Materi Rapat Gabungan disampaikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan disampaikan minimal 3 (tiga) hari sebelum Rapat Gabungan. Penyampaian materi Rapat Gabungan dapat diberikan bersamaan dengan waktu penyelenggaraan rapat, apabila disetujui oleh Ketua Rapat Gabungan.

Attendance recapitulation of members of the Board of Commissioners in the Board of Commissioners Meetings can be seen below,

*) Based on the Deed No. 20 dated 7 June 2018, Iman Pambagyo is appointed as President Commissioner, replacing Djoko Purwongemboro, while Paulus Prananto is appointed as Independent Commissioner

Joint Meeting: Joint Meeting of Board of Commissioners by Inviting Board of Directors

Joint Meeting is Board of Commissioners Meeting by inviting Board of Directors as a form of coordination in order to discuss the periodic reports of Board of Directors, the conditions and business prospects, as well as national policies that affect the Company’s performance, and to provide responses, notes, and advices as outlined in the Minutes of Meeting. Joint Meeting may also be held on the proposal of Board of Directors along with the Agenda to be discussed in the Joint Meeting, submitted to Board of Commissioners cq Secretary of Board of Commissioners. The Joint Meeting is attended by Members of Board of Commissioners, Members of Board of Directors, Secretary of Board of Commissioners, Corporate Secretary or other officials assigned by the President Commissioner/President Director and may invite experts from within or outside the Company, except for special meetings that shall only be attended by members of Board of Commissioners and Board of Directors.

The Joint Meeting is held at least 1 (one) time every 1 (one) month. The Joint Meeting main agendas are prepared each year for 1 (one) calendar year. Invitations and Agenda of Joint Meeting shall be submitted by the Secretary of Board of Commissioners to each party at least 3 (three) days prior to the meeting. The Materials of Joint Meeting shall be submitted by the Secretary of Board of Commissioners or other officials appointed by Board of Commissioners and submitted at least 3 (three) days prior to the Joint Meeting. The Joint Meeting materials may be provided in the same time with the meeting, if approved by the Chairman of Joint Meeting.

348

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Selama tahun 2018, Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan 12 (dua belas) kali rapat. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

risalah rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi dan Kehadiran Dewan Komisaris dan DireksMinutes of Joint Meeting of Board of Commissioners by Inviting Board of Directors and Attendance of Commissioners and Board of Directors





Komisaris dan/atau Direksi yang Tidak hadir dan

alasan KetidakhadiranAbsent Commissioner and/or Directors, and Reason of

Absence

31 Januari 2018, R. Rapat PT Surveyor Indonesia (Persero)31 January 2018, Meeting Room of PT Surveyor Indonesia (Persero)

1. Tindaklanjut Rapat Gabungan tanggal 19 Desember 2017

2. Pembahasan Kinerja Keuangan Perusahaan 20173. Strategi pencapaian target omset tahun 20181. Follow-Up on Joint Meeting on 19 December 20172. Discussion on Company’s Financial Performance 20173. Strategy to achieve operating target in 2018 b


• Bambang Adi Winarso• Susi Meyrista Tarigan• M. Arif Zainudin• Bambang Isworo• Dian M. Noer

-

28 Februari 2018, R. Rapat PT Surveyor Indonesia (Persero)28 February 2018, Meeting Room of PT Surveyor Indonesia (Persero

1. Pembahasan Tindaklanjut hasil rapat gabungan tanggal 31 Januari 2018

2. Kinerja Usaha Januari 20173. Rencana Investasi 20184. Laporan Audit tahun 20171. Discussion on Follow-Up of Results on Joint Meeting

dated 31 January 20182. Business Performance January 20173. Investment Plan 20184. Audit Report 2017


• Bambang Adi Winarso• Susi Meyrista Tarigan• M. Arif Zainudin• Bambang Isworo• Dian M. Noer

-

23 Maret 2018, R. Rapat PT Surveyor Indonesia (Persero)23 March 2018, Meeting Room of PT Surveyor Indonesia (Persero)

1. Tindaklanjut rapat gabungan Dekom dan Direksi Bulan Februari 2018

2. Pembahasan Laporan Keuangan Bulan Februari 20183. Paparan mengenai blue print terintegrasi jasa layanan

PT Surveyor Indonesia (Persero) dan tindaklanjut kajian Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LM-UI)

4. Pembahasan persiapan rapat teknis RUPS Laporan Keuangan 2017 Audited

1. Follow-Up on Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors in February 2018

2. Discussion on Financial Statements of February 20183. Presentation on blue print integrated to services of PT

Surveyor Indonesia (Persero) and follow-up on studies by Universitas Indonesia Management Institute (LM-UI)

4. Discussion on preparation of GMS technical meeting of 2017 Audited Financial Statements


• Susi Meyrista Tarigan• M. Arif Zainudin• Bambang Isworo• Dian M. Noer

Bambang Adi Winarso tak dapat hadir dikarenakan tugas kedinasanBambang Adi Winarso could not attend due to official assignment

2 Mei 2018R. Rapat PT Surveyor Indonesia (Persero)2 May 2018, Meeting room of PT Surveyor Indonesia (Persero)

1. Tindaklanjut Hasil Rapat Gabungan Bulan Maret 20182. Kinerja Usaha Maret 20183. Paparan Mengenai Blue Print Terintegrasi Jasa

Layanan PT SI dan Tindak Lanjut Kajian LM - UI1. Follow-Up on Results of Joint Meeting in March 20182. Business Performance in March 20183. Presentation on Blue Print Integrated to Services of PT SI

and Follow-Up on studies by LM-UI


• Susi Meyrista Tarigan• M. Arif Zainudin• Bambang Isworo• Dian M. Noer

Bambang Adi Winarso tak dapat hadir dikarenakan tugas kedinasanBambang Adi Winarso could not attend due to official assignment

During 2018, the Joint Meetings between Board of Commissioners and Board of Directors were held 12 (twelve) times. The following shows the agenda and minutes of meetings, attendance, and recapitulation of the attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors at these meetings.


349


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting








Absence

4 Juni 2018R. Rapat PT Surveyor Indonesia (Persero)4 June 2018, Meeting room of PT Surveyor Indonesia (Persero)

1. Pengenalan perusahaan kepada Anggota Dewan Komisaris Baru

2. Pembahasan Tindaklanjut Rapat tanggal 2 Mei 20183. Kinerja Usaha April 20184. Pembahasan usulan Struktur Organisasi Direksi PT SI5. Paparan Mengenai draf RJPP PT SI 2018-20221. Orientation Program for New Member of Board of

Commissioners2. Discussion on Follow-Up on Meetings dated 2 May 20183. Business Performance of April 20184. Discussion on proposal of Board of Directors’

Organizational Structure of PTSI5. Presentation on 2018-2022 RJPP Draft of PTSI

• Iman Pambagyo• Susi Meyrisya Tarigan• Paulus Prananto• M. Arif Zainudin• Bambang Isworo• Dian M. Noer

Bambang Adi Winarso tak dapat hadir dikarenakan tugas kedinasan

Bambang Adi Winarso could not attend due to official assignment

5 Juli 2018, R. Rapat Direksi PT Surveyor Indonesia (Persero)5 July 2018, Meeting Room of Board of Directors of PT Surveyor Indonesia (Persero)

1. Pembahasan Tindaklanjut Hasil Rapat Gabungan tanggal 4 Juni 2018

2. Kinerja Usaha Mei 20183. Pembahasan Usulan Struktur Organisasi Direksi PT SI1. Discussion on Follow-Up of Results on Joint Meeting

dated 4 June 20182. Business Performance in May 20183. Discussion on Proposal of Board of Directors’

Organizational Structure of PTSI

• Iman Pambagyo• Susi Meyrisya Tarigan• Paulus Prananto• Dian M. Noer• Rosmanidar Zulkifli• Tri Widodo• Darwin Abas

Bambang Adi Winarso tak dapat hadir dikarenakan tugas kedinasan

Bambang Adi Winarso could not attend due to official assignment

31 Juli 2018, Hotel Borobudur Jakarta31 July 2018, Borobudur Hotel, Jakarta

1. Pembahasan tindaklanjut Rapat tanggal 5 Juli 20182. Pembahasan Laporan Keuangan Juni 20183. Pembahasan Permasalahan Proyek Sapi SI4. Pembahasan Struktur Organisasi PT SI dan

Pengambilan Keputusan1. Discussion on Follow-Up on Meetings dated 5 July 20182. Discussion on Financial Statements June 20183. Discussion on Issues of SI Cow Project4. Discussion on Organizational Structure of PTSI and

Decision Making

• Bambang Adi Winarso• Susi Meyrisya Tarigan• Dian M. Noer• Rosmanidar Zulkifli• Tri Widodo• Darwin Abas

5 September 2018, R. Rapat Lt 9 PT Surveyor Indonesia (Persero)5 September 2018, Meeting Room 9th floor of PT Surveyor Indonesia (Persero)

1. Pembahasan tindaklanjut Rapat Gabungan 31 Juli 2018

2. Pembahasan Laporan Keuangan Bulan Juli 20183. Pemaparan Manajemen atas Action Plan PT STI4. Tindaklanjut manajemen menyelesaikan solusi bisnis

SKEBP sapi setelah Ragab 31 Juli 20181. Discussion on Follow-Up on Joint Meeting dated 31 July

20182. Discussion on Financial Statements of July 20183. Management Presentation on PT STI Action Plan4. Management’s Follow-Up on settling business solution

of SKEBP Cow after Joint Meeting 31 July 2018

• Iman Pambagyo• Bambang Adi Winarso• Susi Meyrisya Tarigan• Paulus Prananto• Dian M. Noer• Rosmanidar Zulkifli• Tri Widodo• Darwin Abas

-

24 September 2018, R. Rapat PT Surveyor Indonesia (Persero)24 September 2018, Meeting Room of PT Surveyor Indonesia (Persero)

1. Pembahasan tindaklanjut hasil Ragab 5 September 2018

2. Laporan Kinerja Keuangan sampai dengan Agustus 2018

3. Tindaklanjut penanganan permasalahan SKEBP Sapi4. Progress Pembahasan RKAP 20191. Discussion on Follow-Up on Results of Joint Meeting

dated 5 September 20182. Financial Performance Report up to August 20183. Follow-Up of Handling SKEBP Cow Issues4. Progress of Discussion on 2019 RKAP

• Iman Pambagyo• Bambang Adi Winarso• Susi Meyrisya Tarigan• Paulus Prananto• Dian M. Noer• Rosmanidar Zulkifli• Tri Widodo• Darwin Abas

-

350

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis








Absence

23 Oktober 2018, Hotel Borobudur Jakarta23 October 2018, Borobudur Hotel, Jakarta

1. Progress Penyusunan RKAP 20191. Progress of 2019 RKAP Preparation

• Bambang Adi Winarso• Susi Meyrisya Tarigan• Paulus Prananto• Dian M. Noer• Rosmanidar Zulkifli• Tri Widodo• Darwin Abas

Iman Pambagyo tak dapat hadir dikarenakan tugas kedinasanIman Pambagyo could not attend due to official assignment

29 Oktober 2018,Ungasan Bay View Hotel29 October 2018, Ungasan Bay View Hotel

1. Pembahasan Tindaklanjut Hasil Rapat Gabungan tanggal 24 September 2018

2. Laporan Kinerja Usaha Triwulan III 20183. Paparan perkembangan langkah yang telah

diambil manajemen dalam rangka penyelesaian permasalahan SKEBP Sapi

4. Progress Penyusunan RKAP 20191. Discussion on Follow-Up of Results on Joint Meeting

dated 24 September 20182. Business Performance Report Quarter III 20183. Presentation on development of measures taken by the

Management in the framework of settling SKEBP Cow issues

4. Progress of 2019 RKAP Preparation

• Iman Pambagyo• Paulus Prananto• Rosmanidar Zulkifli

Komisaris Bambang Adi Winarso dan Susi Meyrisya Tarigan serta Direktur Utama Dian M. Noer, Direktur Komersial 1 Tri Widodo dan Direktur Komersial 2 Darwin Abas tak dapat hadirdikarenakan adanya tugas kedinasan di luar kantor

Komisaris Bambang Adi Winarso dan Susi Meyrisya Tarigan serta Direktur Utama Dian M. Noer, Direktur Komersial 1 Tri Widodo dan Direktur Komersial 2 Darwin Abas could not attend due to offical assignment outside the office

3 Desember 2018,R. Rapat PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Surabaya3 December 2018, Meeting Room PT Surveyor Indonesia (Persero), Surabaya Branch

1. Tindaklanjut Rapat Gabungan tanggal 23 Oktober 2018 (Rapat Pembahasan Progress RKAP 2019) dan Rapat Gabungan tanggal 29 Oktober 2018

2. Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan s/d Oktober 2018

3. Pembahasan terkait Kasus Ekspor Timah4. Pembahasan Progress penanganan permasalahan

SKEBP-Sapi5. Pembahasan fasilitas Direksi/Dewan Komisaris1. Follow-Up on Joint Meeting dated 23 October 2018

(2019 RKAP Progress Discussion Meeting) and Joint Meeting dated 29 October 2018

2. Company’s Financial Performance Report up to October 2018

3. Discussion related to Lead Export Case4. Discussion on progress of handling SKEBP-Cow issues5. Discussion on Facilities of Board of Directors/Board of

Commissioners

• Bambang Adi Winarso• Susi Meyrisya Tarigan• Dian M. Noer• Rosmanidar Zulkifli• Tri Widodo• Darwin Abas

Iman Pambagyo dan Paulus Prananto tak dapat hadir dikarenakan tugas kedinasan

Iman Pambagyo andPaulus Prananto could not attend due to official assignment


351


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini,

rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada rapat GabunganAttendance Recapitulation of Board of Commissioners and Board of Directors in Joint Meeting

Dewan Komisaris dan DireksiBoard of Commissioners and Board of Directors

Jumlah Wajib rapatTotal

Mandatory Meetings

Jumlah Kehadiran

Total Attendance


Total Absence



Iman Pambagyo (Komisaris Utama)* (President Commissioner)* 8 5 3 62,50%

Djoko Purwongemboro (Komisaris Utama)* (President Commissioner)* 4 4 - 100,00%

Susi Meyrista Tarigan (Komisaris) (Commissioner) 12 11 1 91,67%

Bambang Adi Winarso (Komisaris) (Commissioner) 12 7 5 58,33%

Paulus Prananto (Komisaris Independen)* (Independent Commissioner)* 8 6 2 75,00%


M. Arif Zainuddin (Direktur Utama)** (President Director)** 5 5 - 100,00%

Dian M. Noer (Direktur Perencanaan dan Pengembangan/Direktur Utama)**(Director of Planning and Development/President Director)**

12 11 1 91,67%

Bambang Isworo (Direktur Operasi)** (Director of Operations)** 5 5 - 100,00%

Tri Widodo (Direktur Komersial 1)** (Director of Commercial 1)** 7 6 1 85,71%

Darwin Abas (Direktur Komersial 2)** (Director of Commercial 2)** 7 6 1 85,71%

Rosmanidar Zulkifli (Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis)**(Director of Finance and Strategic Planning)**

7 7 - 100,00%

Rata-rataAverage

83,91%

*) Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 7 Juni 2018, Iman Pambagyo diangkat sebagai Komisaris Utama menggantikan Djoko Purwongemboro, sementara Paulus Prananto diangkat sebagai Komisaris Independen.**) Berdasarkan Akta No. 01 tanggal 3 Juli 2018, Dian M. Noer diangkat sebagai Direktur Utama menggantikan M. Arif Zainuddin, sementara Tri Widodo, Darwin Abas, dan Rosmanidar Zulkifli diangkat dalam jajaran Direksi Perusahaan, sedangkan Bambang Isworo tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi sesuai Akta tersebut.

rapat Direksi

Rapat Direksi dapat dilaksanakan setiap waktu apabila dipandang perlu baik oleh anggota Direksi, atas permintaan Dewan Komisaris, maupun atas permintaan Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi, Sekretaris Perusahaan sebagai notulis Rapat, dan pihak-pihak lain yang perlu hadir untuk pembahasan materi. Risalah rapat harus mermuat hal-hal yang dibicarakan—termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi—dan hal-hal yang diputuskan.

Di sepanjang tahun 2018, Direksi melaksanakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

Attendance recapitulation of members of the Board of Commissioners in the Board of Commissioners Meetings can be seen below.

*) Based on the Deed No. 20 dated 7 June 2018, Iman Pambagyo is appointed as President Commissioner, replacing Djoko Purwongemboro, while Paulus Prananto is appointed as Independent Commissioner.**) Based on the Deed No. 01, dated 3 July 2018, Dian M. Noer is appointed as the President Director, replacing M. Arif Zainuddin, while Tri Widodo, Darwin Abas, and Rosmanidar Zulkifli are appointed in the ranks of the Company’s Board of Directors, and Bambang Isworo is no longer serving in the ranks of Board of Directors according to the Deed

Board of Directors Meeting

Board of Directors’ Meetings may be held at any time as deemed necessary by either member of Board of Directors, at the request of Board of Commissioners, or at the request of Shareholders. The meeting is attended by members of Board of Directors, Corporate Secretary as the Meeting note-taker, and other parties who need to attend for material discussion. The minutes of meeting shall contain matters discussed—including statement of dissenting opinion of members of Board of Directors—and matters decided.

Throughout 2018, the Board of Directors held 22 (twenty-two) meetings. The following presents the agenda and minutes of meetings, attendance, and attendance recapitulation of the Board of Directors in those meetings.

352

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

risalah dan Kehadiran rapat DireksiMinutes and Attendance of Board of Directors Meetings





Direksi yang Tidak hadir dan alasan Ketidakhadiran

Absent Directors, and Reason of Absence

4 Januari 2018R. Rapat Direktur Utama Lantai 94 January 2018Meeting room of President Director, 9th floor

1. Evaluasi Pembahasan Rapat Direksi 15 Desember 2017

2. Persiapan RUPS RKAP Tahun 20181. Evaluation of Discussion on Board of Directors

Meeting dated 15 December 20172. Preparation of GMS RKAP 2018

• M. Arif Zainuddin• Bambang Isworo

Dian M. Noer tak dapat hadir dikarenakan masih dalam cuti tahunanDian M. Noer cannot attend due to annual leave

26 Februari 2018R. Rapat Direktur Utama6 February 2018Meeting room of President Director:

1. Evaluasi Pembahasan Rapat Direksi Tanggal 4 Januari 2018

2. Persiapan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

1. Evaluation of Discussion on Board of Directors Meeting dated 4 January 2018

2. Preparation of Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors

• M. Arif Zainuddin• Bambang Isworo• Dian M. Noer

-

26 Maret 2018R. Rapat Direktur Utama26 March 2018.Meeting room of President Director

1. Evaluasi Pembahasan Rapat Direksi Tanggal 26 Februari 2018

2. Persiapan Rapat Teknis Laporan Audit PT Surveyor Indonesia (Persero)

3. Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham PKBL

1. Evaluation of Discussion on Board of Directors Meeting dated 26 February 2018

2. Preparation of Technical Meeting of Audit Report of PT Surveyor Indonesia (Persero)

3. Preparation of General Meeting of Shareholders PKBL


-

25 April 2018R. Rapat Direktur Utama25 April 2018Meeting room of President Director

1. Evaluasi Pembahasan Rapat Direksi Tanggal 26 Maret 2018


3. Pembahasan RJPP4. Persiapan Rapat Koordinasi Triwulan5. Lain – lain1. Evaluation of Discussion on Board of Directors

Meeting dated 26 March 20182. Preparation of Joint Meeting of Board of

Commissioners and Board of Directors3. RJPP Discussion4. Preparation of Quarterly Coordination

Meeting5. Others

• M. Arif Zainuddin• Dian M. Noer

Bambang Isworo tak dapat hadir dikarenakan sedang perjalanan dinas

5 Juni 2018R. Rapat Direktur Utama5 June 2018Meeting room of President Director

1. Evaluasi Pembahasan Rapat Direksi Tanggal 25 April 2018

2. Pembahasan Kinerja Perusahaan3. Pembahasan Struktur Organisasi4. Lain – lain1. Evaluation of Discussion on Board of Directors

Meeting dated 25 April 20182. Discussion on Company Performance3. Discussion on Organizational Structure4. Others


-

3 Juli 2018R. Rapat Direktur Utama3 July 2018Meeting room of President Director

1. Evaluasi Pembahasan Rapat Direksi Tanggal 5 Juni 2018


1. Evaluation of Discussion on Board of Directors Meeting dated 5 June 2018


• Dian M. Noer• Rosmanidar

Zulkifli• Tri Widodo• Darwin Abas

-


353


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting









1. Evaluasi Pembahasan Rapat Direksi Tanggal 3 Juli 2018

2. Pembahasan Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi

1. Evaluation of Discussion on Board of Directors Meeting dated 3 July 2018

2. Discussion on Allowances and Facilities of Board of Commissioners and Board of Directors



-



2. Pembahasan SKEBP Sapi1. Evaluation of Discussion on Board of Directors

Meeting dated 5 June 20182. Discussion on SKEBP Cow



-



2. Pembahasan SKEBP1. Evaluation of Discussion on Board of Directors

Meeting dated 20 June 20182. SKEBP Discussion



-


1. Private and Cofidential1. Private and Confidential



-

9 Agustus 2018R. Rapat Direktur Utama09 August 2018Meeting room of President Director


2. Tindak Lanjut Pekerjaan SKEBP1. Evaluation of Discussion on Board of Directors

Meeting dated 26 June 20182. Follow-Up on SKEBP Work



-

3 September 2018R. Rapat Direktur Utama3 September 2018Meeting room of President Director

1. Evaluasi Pembahasan Rapat Direksi Tanggal 9 Agustus 2018


1. Evaluation of Discussion on Board of Directors Meeting dated 9 August 2018




-

18 September 2018R. Rapat Direktur Utama18 September 2018.Meeting room of President Director

1. Evaluasi Pembahasan Rapat Direksi Tanggal 3 September 2018

2. Pembahasan Struktur Organisasi1. Evaluation of Discussion on Board of Directors

Meeting dated 3 September 20182. Discussion on Organizational Structure



-

25 September 2018R. Rapat Direktur Utama25 September 2018Meeting room of President Director


2. Pembahasan RKAP 20193. Pembahasan Proyek Sapi1. Evaluation of Discussion on Board of Directors

Meeting dated 18 September 2018 2. Discussion on 2019 RKAP3. Discussion on Cow Project



-

16 Oktober 2018R. Rapat Direktur Utama16 October 2018.Meeting room of President Director


2. Pembahasan Proyek1. Evaluation of Discussion on Board of Directors

Meeting dated 25 September 20182. Project Discussion

• Dian M. Noer• Tri Widodo• Darwin Abas

Rosmanidar Zulkifli tak dapat hadir dikarenakan sedang perjalanan dinas

354

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis








23 Oktober 2018 Hotel Borobudur23 October 2018 Borobudur Hotel

1. Evaluasi Pembahasan Rapat Direksi Tanggal 16 Oktober 2018

2. Pembahasan RKAP1. Evaluation of Discussion on Board of Directors

Meeting dated 16 October 20182. RKAP Discussion



-

5 November 2018Ruang Rapat Pemerintah Lantai 95 November 2018Government Meeting Room, 9th Floor

1. Evaluasi Pembahasan Rapat Direksi Tanggal 23 Oktober 2018

2. Pembahasan Proyek1. Evaluation of Discussion on Board of Directors

Meeting dated 23 October 20182. Project Discussion



-

12 November 2018Ruang Rapat Direktur Utama12 November 2018Meeting Room of President Director

1. Evaluasi Pembahasan Rapat Direksi Tanggal 5 November 2018

2. Pembahasan Proyek Sapi1. Evaluation of Discussion on Board of Directors

Meeting dated 5 November 20182. Discussion on Cow Project



-

15 November 201815 November 2018

1. Private and Convidential1. Private and Confidential



-

22 November 2018Ruang Rapat Direktur22 November 2018Director’s Meeting Room


2. Pembahasan Proyek Timah1. Evaluation of Discussion on Board of Directors

Meeting dated 12 November 20182. Discussion on Lead Project



-

27 November 2018Ruang Rapat Direktur27 November 2018Director’s Meeting Room

1. Persiapan Rapat Teknis RKAP Tahun 20191. Preparation of 2019 RKAP Technical Meeting



-

20 Desember 2018Ruang Rapat Direktur20 December 2018Director’s Meeting Room


2. Pembahasan Proyek Timah1. Evaluation of Discussion on Board of Directors

Meeting dated 27 November 20182. Discussion on Lead Project



-

Rekapitulasi kehadiran Direksi pada Rapat Direksi dapat dilihat di bawah ini,

rekapitulasi Kehadiran Direksi pada rapat DireksiBoard of Directors’ Attendance Recapitulation in the Board of Directors Meeting


Jumlah Wajib rapat

Total Mandatory Meetings

Jumlah Kehadiran

Total Attendance


Total Absence


M. Arif Zainuddin (Direktur Utama)** (President Director)** 5 5 - 100,00%

Dian M. Noer (Direktur Perencanaan dan Pengembangan/Direktur Utama)**(Director of Planning and Development/President Director)**

22 21 1 95,45%

Bambang Isworo (Direktur Operasi)** (Director of Operations)** 5 4 1 80,00%

Tri Widodo (Direktur Komersial 1)** (Director of Commercial 1)** 17 17 - 100,00%

Darwin Abas (Direktur Komersial 2)** (Director of Commercial 2)** 17 17 - 100,00%

Attendance recapitulation of Board of Directors in the Board of Directors Meetings can be seen below.


355


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

rekapitulasi Kehadiran Direksi pada rapat DireksiBoard of Directors’ Attendance Recapitulation in the Board of Directors Meeting


Jumlah Wajib rapat

Total Mandatory Meetings

Jumlah Kehadiran

Total Attendance


Total Absence


Rosmanidar Zulkifli (Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis)**(Director of Finance and Strategic Planning)**

17 16 1 94,12%

Rata-rataAverage

96,39%

Keterangan: Berdasarkan Akta No. 01 tanggal 3 Juli 2018, Dian M. Noer diangkat sebagai Direktur Utama menggantikan M. Arif Zainuddin, sementara Tri Widodo, Darwin Abas, dan Rosmanidar Zulkifli diangkat dalam jajaran Direksi Perusahaan, sedangkan Bambang Isworo tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi sesuai Akta tersebut.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Dalam rangka meningkatkan kompetensi, pengetahuan khususnya terkait industri serta kepemimpinan, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengikuti beberapa pelatihan peningkatan kompetensi.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Pengungkapan hubungan afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang saham utama dan/atau Pengendali

Informasi Pemegang saham utama/Pengendali

Pemegang saham utama/pengendali dari Perusahaan adalah Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian BUMN, sebesar 85,12%. Status hukum Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang tergabung sebagai entitas BUMN.

Pengungkapan hubungan afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang saham utama/Pengendali

Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan hak masing-masing.

Remark: Based on the Deed No. 01, dated 3 July 2018, Dian M. Noer is appointed as the President Director, replacing M. Arif Zainuddin, while Tri Widodo, Darwin Abas, and Rosmanidar Zulkifli are appointed in the ranks of the Company’s Board of Directors, and Bambang Isworo is no longer serving in the ranks of Board of Directors according to the Deed.

Board of Commissioners and Board of Directors Training and Competency Development

The Company has policies related to competency development and improvement for Board of Commissioners and Board of Directors, which is entirely the responsibility of the Company. In the framework of improving competency, knowledge particularly related to the industry and leadership, the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors attended several competency development trainings.

The competency improvement activities attended by the Board of Commissioners and Board of Directors throughout 2018 can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Disclosure of affiliation relationship Between Board of Directors, Board of Commissioners, and Major and/or Controlling shareholders

Information on Major/Controlling shareholders

The major/controlling shareholder of the Company is the State of Republic of Indonesia through the Government of Republic of Indonesia/Ministry of SOE for 85.12%. The Company’s legal status is Limited Liability Company that is grouped as SOE Entity.

Disclosure of affiliation relationship between Board of Directors, Board of Commissioners, and Major and/or Controlling shareholders

The Major/Controlling Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors respect each other for the implementation of their respective duties, responsibilities, and authority in accordance with the laws and regulations and Articles of Association. The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company have work guidelines and procedures that include, among others, their respective responsibilities, obligations, authority, and rights.

356

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Pengungkapan hubungan afiliasi mencakup hubungan keluarga dan hubungan keuangan. Bentuk hubungan keuangan termasuk diantaranya hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsbnya; sementara bentuk hubungan keluarga mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsbnya.

hubungan Keluarga denganFamily Relationship With

hubungan Keuangan denganFinancial Relationship With


Commissioners


Pemegang saham utama/

Pengendali Perusahaan

Major/Controlling Shareholders of

the Company


Commissioners


Pemegang saham utama/

Pengendali Perusahaan

Major/Controlling Shareholders of

the Company


Iman Pambagyo (Komisaris Utama) (President Commissioner)

x x x x x x


x x x x x x


x x x x x x


x x x x x x



x x x x x x


x x x x x x


x x x x x x

Rosmanidar Zulkifli(Direktur Keuangan danPerencanaan Strategis)(Director of Finance and Strategic Planning)

x x x x x x

v = terdapat adanya hubungan | x = tidak terdapat adanya hubungan

Disclosures of affiliation relationships including family relationship and financial relationship. Forms of financial relationship include, among others, debt, business cooperation, etc.; while forms of family relationship include special relationships primarily due to blood-related relationships such as husband/wife/children/parents/siblings/in-laws, etc.

v = has relationship | x = no relationship


357


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Pengungkapan rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Berikut ini tabel yang menunjukan hubungan Kepengurusan Dewan Komisaris Direksi pada perusahaan lain atau institusi lain dalam periode tahun 2018:

Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi lainManagement at Other Company/Institution

sebagai anggota Dewan Komisaris

As Member of Board of Commissioners

sebagai anggota Direksi

As Member of Board of Directors

Jabatan lainnyaOther Positions


Iman Pambagyo (Komisaris Utama) (President Commissioner) x x x

Susi Meyrista Tarigan (Komisaris) (Commissioner) x x v

Bambang Adi Winarso (Komisaris) (Commissioner) x x v

Paulus Prananto (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) x x x


Dian M. Noer (Direktur Utama) (President Director) x x x

Tri Widodo (Direktur Komersial 1) (Director of Commercial 1) x x x

Darwin Abas (Direktur Komersial 2) (Director of Commercial 2) x x x

Rosmanidar Zulkifli (Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis)(Director of Finance and Strategic Planning)

x x x

v = ada | x = tidak ada

namaName

Jabatan pada Perusahaan/Instansi lainPosition at Other Company/Institution

Susi Meyrista Tarigan Kepala Bagian Kementerian BUMN

Bambang Adi Winarso Staf Ahli Kemenko Ekuin

Pengungkapan Kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan perusahaan lainnya senantiasa diungkapkan secara berkala melalui daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan keterbukaan transaksi pembelian dan penjualan surat berharga.

Perusahaan tidak memiliki kebijakan terkait program kepemilikan saham bagi manajemen, dengan demikian tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perusahaan.

Disclosure of Concurrent Position of Board of Commissioners and Board of Directors

The following table shows the Management relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors at other companies or institutions in the 2018 period:

v = have relationship / x = no relationship

Disclosure of share ownership of Board of Commissioners and Board of Directors

Share ownership of members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company and other companies are regularly disclosed through a share ownership register of members of Board of Commissioners and Board of Directors. All members of Board of Commissioners and Board of Directors shall submit transparency of securities purchase and sales transactions.

The Company does not have a policy regarding share ownership of the management, therefore, none of the Board of Commissioners nor Board of Directors hold the Company shares.

358

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Tabel Kepemilikan saham Dewan Komisaris dan DireksiTable of Share Ownership of Board of Commissioners and Board of Directors

Kepemilikan saham Share Ownership

PTsI

Perusahaan lain(lebih dari 5%)

Other Companies(More than 5% Ownership)


Iman Pambagyo (Komisaris Utama) (President Commissioner)

NihilNone

NihilNone

Susi Meyrista Tarigan (Komisaris) (Commissioner)

NihilNone

NihilNone

Bambang Adi Winarso (Komisaris) (Commissioner)

NihilNone

NihilNone


NihilNone

NihilNone


Dian M. Noer (Direktur Utama) NihilNone

NihilNone

Tri Widodo (Direktur Komersial 1) NihilNone

NihilNone

Darwin Abas (Direktur Komersial 2) NihilNone

NihilNone

Rosmanidar Zulkifli (Direktur Keuangan danPerencanaan Strategis)

NihilNone

NihilNone

orGan PenDuKunG DeWan KoMIsarIs

sekretaris Dewan Komisaris

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang pejabat Sekretaris Dewan Komisaris.

Tugas

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat untuk Dewan Komisaris.

2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.

4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.

5. Menyusun Rancangan Laporan Dewan Komisaris.6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

BoarD of CoMMIssIoners suPPorTInG orGans

secretary of Board of Commissioners

In order to support its duty implementation, the Board of Commissioners is supported by the Secretariat of Board of Commissioners who serves as a liaison for the Board of Commissioners with other parties. Secretariat of the Board of Commissioners is chaired by an officer as the Secretary of Board of Commissioners.

Duties

1. Preparing meeting, including meeting materials for the Board of Commissioners.

2. Taking minutes of Board of Commissioners meetings in accordance with the Company’s Articles of Association.

3. Administering Board of Commissioner’s documents either incoming letters, outgoing letters, minutes of meeting, or any other documents.

4. Drafting the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners.

5. Drafting the Board of Commissioners’ Reports.6. Carrying out other duties from the Board of Commissioners.


359


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola perusahaan, Sekretariat Dewan Komisaris berkewajiban untuk memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan di atas tersimpan dengan baik di Perusahaan.

Selain melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Dewan Komisaris memiliki tugas untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG. Sekretariat Dewan Komisaris juga wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, serta mengkoordinasikan anggota Komite jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.

Kriteria sekretaris Dewan Komisaris

Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang pejabat Sekretaris Dewan Komisaris yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan, dan

pembinaan BUMN.2. Memiliki integritas yang baik.3. Memahami fungsi kesekretariatan.4. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan

berkoordinasi dengan baik.

Dasar Pengangkatan dan Profil Pejabat sekretaris Dewan Komisaris

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas kesekretarian seperti yang telah diuraikan di atas, Dewan Komisaris mengangkat Sukendar sebagai Sekretaris Dewan Komisaris dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun.

sukendarsekretaris Dewan Komisaris

Perode Jabatan: oktober 2017 – oktober 2020 Periode Pertama

sukendarsecretary of the Board of Commissioners

Term of office: october 2017 – october 2020, first Period

Data PribadiWarganegara IndonesiaUsia 36 tahunKelahiran Langsa, 12 November 1982

DomisiliDKI Jakarta, Indonesia

riwayat PendidikanDiploma (D3) Akuntansi, STAN, Jakarta (2007), Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia, Jawa Barat (2007), dan Magister (S2) Akuntansi, Universitas Indonesia, Jawa Barat (2011).

riwayat ProfesiKepala Subbidang Privatisasi, Kementerian BUMN; Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi lb, Kementerian BUMN (2014-sekarang); Subbid Usaha lndustri Primer llb2, Kementerian BUMN (2012-2014); Staf Dewan Komisaris, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016); Sekretaris Dewan Komisaris, PT Perkebunan Nusantara II (2013-2016); Staf Dewan Komisaris, PT Berdikari (2012-2013).

Personal DataIndonesian citizen36 years oldBorn in Langsa, 12 November 1982

DomicileDKI Jakarta, Indonesia

Educational BackgroundDiploma 3 (D3) from the State College of Accountancy (STAN), Jakarta (2007); Bachelor of Economics (S1) majoring in Accounting, Universitas Indonesia, West Java (2007); and Master (S2) in Accounting, Universitas Indonesia, West Java (2011).

Professional HistoryHead of Subdivision of Privatization, Ministry of SOE; Head of Subdivision of Banking and Insurance Business Ib, Ministry of SOE (2014-present); Subdivision of Primary Industry Business IIb2, Ministry of SOE (2012-2014); Staff of Board of Commissioners, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016); Secretary of Board of Commissioners, PT Perkebunan Nusantara II (2013-2016); Staff of Board of Commissioners, PT Berdikari (2012-2013).

In the framework of administration order and corporate governance implementation, the Secretariat of Board of Commissioners must ensure that the documents reflecting the above activities are well-kept within the Company.

In addition to performing these duties, the Secretariat of Board of Commissioners has duties to ensure that the Board of Commissioners complies with the laws and regulations, and implements GCG principles. The Secretariat of Board of Commissioners must also provide information required by the Board of Commissioners on a regular basis and/or at any time requested, and if necessary, coordinate Committee members in order to expedite the Board of Commissioners’ duties.

Criteria of the secretary to the Board of Commissioners

The Secretariat of Board of Commissioners is chaired by an officer as Secretary to the Board of Commissioners who shall meet the following criteria:1. Understand SOE’s management, monitoring, and

development systems.2. Have good integrity.3. Understand secretariat function.4. Have the ability to communicate and coordinate properly.

Basis of appointment and Profile of the secretary of Board of Commissioners

To carry out the secretariat functions and duties as described above, the Board of Commissioners appointed Sukendar as Secretary of the Board of Commissioners with a term of 3 (three) years effective from the appointment date and may be re-appointed for a maximum of 2 (two) years.

360

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/KOM-X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor Indonesia, Dewan Komisaris mengangkat Sukendar sebagai Sekretaris Dewan Komisaris, terhitung sejak 10 Oktober 2017 hingga 10 Oktober 2020.

remunerasi

Sekretaris Dewan Komisaris diberikan honorarium yang ditetapkan sebesar 15% dari gaji Direktur Utama. Selain itu, Sekretaris Dewan Komisaris juga diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/KOM-VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Penetapan Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor Indonesia.

Berikut disampaikan remunerasi yang diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris pada tahun 2017.

remunerasi sekretaris Dewan KomisarisRemuneration of Secretary of Board of Commissioners

namaName

honorarium per Bulan

Honorarium per Month

Tunjangantransportasi


Tunjangankomunikasi

Communication Allowance

Jumlah remunerasi per

BulanTotal Remuneration

per Month

Jumlah remunerasi per

Tahun untuk Tahun 2017

Total Remuneration per Year for 2017

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Sukendar 15.750.000 3.150.000 787.500 19.687.500 236.250.000

Pengembangan Kompetensi sekretaris Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Dewan Komisaris tidak mengikuti program peningkatan kompetensi, baik dalam bentuk pelatihan ataupun dalam bentuk lainnya.

laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2018

Pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris PTSI tahun 2018, diarahkan kepada pemberian dukungan teknis dan administratif dalam rangka tugas Dewan Komisaris PTSI, dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi. Termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan pencapaian target-target dalam RKAP tahun 2018 yang telah dituangkan dalam kontrak manajemen antara Direksi dengan Pemegang Saham, ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta keputusan/arahan RUPS yang harus dipenuhi, dan memberikan nasihat ataupun arahan-arahan kepada Direksi terkait dengan hal-hal dimaksud.

Fungsi Sekretaris Dewan Komisaris telah dijalankan melalui berbagai inisiasi, termasuk membina hubungan kelembagaan Dewan Komisaris dengan pihak di luar Perusahaan. Sekretaris Dewan Komisaris juga telah melaksanakan tugas penyusunan

Based on the Decision Letter of Board of Commissioners No. KEP-02/KOM-X/2017 dated 9 October 2017 on Appointment and Dismissal of Secretary of Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) PT Surveyor Indonesia, the Board of Commissioners appointed Sukendar as Secretary of Board of Commissioners, from 10 October 2017 to 10 October 2020.

remuneration

Secretary of Board of Commissioners is given honorarium stipulated at 15% of President Director’s salary. In addition, Secretary of Board of Commissioners is also given allowance and facilities according to the Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-03/KOM-VI/2012 dated 8 June 2012 on Determination of Honorarium, Allowance, and Facilities of Secretary of Board of Commissioners and Staff of Board of Commissioners of Limited Liability Company (Persero) PT Surveyor Indonesia.

The table below shows the remuneration given to the Secretary of Board of Commissioners in 2017.

Competence Development of secretary of Board of Commissioners

Throughout 2018, the Secretary of Board of Commissioners did not attend competence development program, either in the form of training or others.

report of Duty Implementation in 2018

The duty implementation of Secretary of PTSI’s Board of Commissioners in 2018 was directed to the provision of technical and administrative support in the framework of duties of PTSI’s Board of Commissioners to supervise the management policies and course of the Company by the Board of Directors. This includes supervising the target achievements in 2018 RKAP that have been outlined in the management contracts between the Board of Directors and Shareholders, provisions of the Company’s Articles of Association, as well as resolutions/directives of the GMS that shall be met, and providing advice or directives to the Board of Directors regarding these intended matters.

The function of Secretary of Board of Commissioners has been carried out through various initiatives, including fostering institutional relationship of the Board of Commissioners with parties outside the Company. The Secretary of Board of


361


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2017 yang dilakukan di akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018. Disamping itu, Sekretaris Dewan Komisaris baik itu mempersiapkan bahan rapat untuk Dewan Komisaris, mendokumentasikan rapat, maupun membuat rancangan laporan Dewan Komisaris untuk tahun 2018.

evaluasi dan Penilaian Kinerja sekretaris Dewan Komisaris oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada pelaksanaan tugas yang telah dilakukan Sekretaris Dewan Komisaris. Fungsi Sekretaris Dewan Komisaris telah membantu Dewan Komisaris dalam menyusun berbagai pelaporan, termasuk membina hubungan dengan pihal di luar Perusahaan. Dewan Komisaris berharap agar penugasan yang telah dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2018 akan dapat berlanjut di tahun-tahun berikutnya.

Komite audit

Guna membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan, Perusahaan membentuk Komite Audit yang memberikan opini profesional dan independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. Tugas komite ini termasuk memeriksa laporan dari fungsi Audit Internal dan memberikan argumen mendasar terkait pengendalian internal yang dijalankan di seluruh unit Perusahaan. Komitmen Komite Audit dijalankan dengan fokus pada efektivitas corporate governance, pengendalian internal, risks assessment, dan pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan.

Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, dimana keberadaan komite ini sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya.

Kriteria Keanggotaan Komite audit

Kriteria penunjukan Komite Audit didasarkan pada integritas, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman masing-masing anggota. Salah seorang anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Komite Audit Perusahaan bersifat independen, bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, dan bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Commissioners has also carried out the duty of drafting the 2017 Board of Commissioners’ Work Plan and Budget, which was conducted at the end of 2017 and early 2018. In addition, the Secretary of Board of Commissioners prepares meeting materials for the Board of Commissioners, documents meetings, and drafts reports of Board of Commissioners for 2018.

Performance evaluation and assessment of the secretary to Board of Commissioners by Board of Commissioners

The Board of Commissioners appreciates the duty implementation carried out by the Secretary of Board of Commissioners. The function of Secretary of Board of Commissioners has assisted the Board of Commissioners in compiling various reports, including fostering relationships with parties outside the Company. The Board of Commissioners hopes that the assignments carried out by the Secretary of Board of Commissioners throughout 2018 will continue in the following years.

audit Committee

In order to assist Board of Commissioners in conducting its supervisory duties, the Company established an Audit Committee which provides professional and independent opinion to Board of Commissioners with regards to reports or other matters submitted by Board of Directors to Board of Commissioners. Duties of this committee include reviewing reports of Internal Audit function and providing basic arguments regarding internal controls carried out by all Company’s units. The Commitment of Audit Committee is carried out by focusing on effectiveness of corporate governance, internal control, risk assessment, and overall management of the Company.

The Audit Committee is responsible directly to the Board of Commissioners, where the existence of this committee is in accordance with Law No. 19 of 2003 on SOE, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies; and Regulation of State Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated 01 August 2011 on Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and its amendments.

Criteria of audit Committee Members The criteria to appoint Audit Committee are based on member’s integrity, competence, knowledge, and experience. One member of Audit Committee shall have accounting or financial education background. The Company’s Audit Committee is independent, not an insider of any the Public Accountant Firm, Legal Consulting Firm, or any other parties providing audit and non-audit services, and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months prior to being appointed by the Board of Commissioners, and not a person who has the authority and responsibility to plan, direct, or control the Company’s activities within the last 6 (six) months.

362

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Anggota Komite Audit juga tidak diperkenankan memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan. Anggota Komite Audit tidak diijinkan memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Masa Jabatan Komite audit

Masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah sesuai dengan masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris. Sementara masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

susunan Keanggotaan dan Profil anggota Komite audit

Di tahun 2018 terdapat perubahan susunan dengan diangkatnya Komisaris Independen dalam jajaran Dewan Komisaris di tahun 2018. Dengan demikian, susunan Komite Audit per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

susunan Komite audit PTsI Per 31 Desember 2018Susunan Komite Audit PTSI Per 31 Desember 2018

JabatanPosition

namaName


awal JabatanStart of Office

Periode Jabatan

Period of Office

Masa JabatanTerm of Office

Ketua/Komisaris IndependenChairman/Independent Commissioner

Paulus Prananto Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggl 25 Mei 2018Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated 25 May 2018

25 Mei 201825 May 2018

Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as Board of Commissioners

Anggota/KomisarisMember/Commissioner

Susi Meyrista Tarigan

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-05/KOM-X/2015 tanggal 9 Oktober 2015Decision Letter of Board of Commissioners No. KEP-05/KOM-X/2015 dated 9 October 2015


Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as Board of Commissioners

AnggotaMember

Triandi Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/KOM-X/2014 tanggal 1 Oktober 2014Decision Letter of Board of Commissioners No. KEP-02/KOM-X/2014 dated 1 October 2014


Ke-33rd

3 tahun, hingga 31 Desember 20183 Years, until 31 December 2018

AnggotaMember

Harsana Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-01/KOM-V/2016 tanggal 1 Mei 2016Decision Letter of Board of Commissioners No. KEP-01/KOM-V/2016 dated 1 May 2016

1 Mei 20161 May 2016

Ke-22nd

4 tahun, hingga 30 April 20194 Years, until 30 April 2019

Profil Ketua Komite Audit/Komisaris Independen Paulus Prananto dan Susi Meyrista Tarigan sebagai anggota Komite Audit/Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. Sementara profil anggota Komite Audit Triandi dan Harsana dapat dilihat di bawah ini.

Members of Audit Committee are not allowed either to own the Company’s shares, directly or indirectly. In addition, members of Audit Committee shall have no affiliation relationship with members of Board of Commissioners, Board of Directors, or major Shareholders of the Company. Members of Audit Committee are not permitted to have any direct or indirect business relationship related to the Company’s business activities. audit Committee Term of office The term of office of Audit Committee members who are members of Board of Commissioners is in accordance with the concerned members’ term of office as member of Board of Commissioners. The term of office of Audit Committee members who are not members of Board of Commissioners shall be no longer than 3 (three) years and may be renewed for 1 (one) time for 2 (two) years of term of office, without prejudice to the right of Board of Commissioners to dismiss at any time. Composition of Members and Profiles of audit Committee Members

In 2018, there was a change in the composition due to the appointment of Independent Commissioner within the ranks of Board of Commissioners. Accordingly, the composition of Audit Committee as of 31 December 2018 is as follows:

Profile of Chair of Audit Committee/In Commissioner Paulus Prananto and Susi Meyrista Tarigan as member of Audit Committee/Commissioner can be seen in the Board of Commissioners Profile section of the Company Profile chapter in this Annual Report. While profiles of Audit Committee members Triandi and Harsana can be seen below.


363


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Triandianggota Komite audit

Periode Jabatan: 1 Januari 2016 – 31 Desember 2018, Periode Ketiga

TriandiMember of audit Committee

Term of office: 1 January 2016 – 31 December 2018, Third Period

Data PribadiWarga negara IndonesiaUsia 56 tahunKelahiran Tanjungkarang, 21 Oktober 1962

DomisiliBogor, Jawa Barat, Indonesia.

Riwayat PendidikanDiploma (DIII) Akuntansi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta (1985), Diploma (DIV) bidang Akuntansi pada STAN (1991), dan Magister (S2) Akuntansi pada Universitas Pancasila, Jakarta (2015).

Riwayat ProfesiPengajar di STIE Kesatuan, Bogor (1996-sekarang); Internal Auditor, Yayasan Kesatuan, Bogor (2006-sekarang); anggota Komite Audit, PT Dahana (Persero) (2009-2014); Auditor Akuntan Publik (2001-2010); Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1985-2000).

Personal DataIndonesian citizen56 years oldBorn in Tanjungkarang, 21 October 1962

DomicileBogor, West Java, Indonesia

Educational BackgroundDiploma (DIII) in Accounting at State Accounting College (STAN) Jakarta (1985), Diploma (DIV) in Accounting at STAN (1991), and Master of Accounting at Universitas Pancasila, Jakarta (2015).

Professional HistoryLecturer at STIE Kesatuan, Bogor (1996-present); Internal Auditor, Yayasan Kesatuan, Bogor (2006-present); member of Audit Committee, PT Dahana (Persero) (2009-2014); Auditor of Public Accountants (2001-2010); Auditor of BPKP (1985-2000).

harsanaanggota Komite audit

Periode Jabatan: 1 Mei 2016 – 30 april 2019, Periode Kedua

HarsanaMember of Audit Committee

Term of office: 1 May 2016 – 30 april 2019, second Period

Data PribadiWarga negara IndonesiaUsia 41 tahunKelahiran Klaten, 19 Mei 1977

DomisiliJakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

Riwayat PendidikanSarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Mercu Buana, Jakarta (2003).

Riwayat ProfesiAuditor 1, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016); Senior Resident Auditor Branch Office, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2009-2015).

Personal DataIndonesian citizen41 years oldBorn in Klaten, 19 May 1977

DomicileSouth Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Educational BackgroundBachelor (S1) of Economics majoring in Accounting from Universitas Mercu Buana, Jakarta (2003).

Professional HistoryAuditor 1, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016); Senior Resident Auditor Branch Office, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2009-2015).

Pedoman Kerja Komite audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit memiliki piagam yang telah disahkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-08/KOM-XI/2015 tentang Penetapan Piagam Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor Indonesia.

Tugas Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite audit Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, yang meliputi:1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan baik yang

telah maupun yang akan dikeluarkan PT Surveyor Indonesia kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Laporan Manajemen, Laporan Tahunan dan Rencana Jangka Panjang (RJP).

Work Guidelines for audit Committee In implementing its duties, the Audit Committee has a charter that has been ratified by Board of Commissioners Decree No. KEP-08/KOM-XI/2015 on Establishment of Audit Committee Charter of Limited Liability Company (Persero) PT Surveyor Indonesia. Main Duties, authority, and responsibilities of audit Committee The Audit Committee has duties to provide opinions to the Board of Commissioners and to identify matters requiring attention of the Board of Commissioners, which include:1. Reviewing financial information, whether it is already

published or to be published by PT Surveyor Indonesia to the public and/or authorities such as financial statements, projections, and other financial information stated in the Company’s Work Plan and Budget (RKAP), Management Report, Annual Report and Long Term Plan (RJP).

364

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari Kantor Akuntan Publik termasuk menelaah independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua r isiko yang penting telah dipertimbangkan dan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku

3. Mengevaluasi kepatuhan manajemen terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan transaksi dan berdampak langsung pada perusahaan serta mempunyai nilai material.

4. Melakukan penelaahan atas tingkat kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian intern dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaannya.

5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal dan eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

6. Menelaah laporan audit internal yang disampaikan kepada Dewan Komisaris;

7. Pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan dan rekomendasi Auditor Internal dan Auditor Eksternal/Kantor Akuntan Publik, dan BPK

8. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.

10. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk meminta Audit Internal melaksanakan audit khusus jika diperlukan.

11. Mengevaluasi kecukupan Piagam Internal Audit dan memberikan masukan untuk penyempurnaan jika diperlukan;

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit wajib:1. Membuat pedoman kerja yang dituangkan dalam Piagam

Komite Audit.2. Membuat program kerja Komite Audit di awal tahun dan

akhir tahun berikutnya.3. M e n j a g a k e r a h a s i a a n d o k u m e n , d a t a , d a n

informasi Perusahaan.

Komite Audit memiliki wewenang yang dibutuhkan agar dapat melaksakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:1. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh,

bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, asset serta sumber daya perusahaan lainnya dan meminta serta memperoleh keterangan dari Direksi, Pejabat maupun Karyawan Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sepanjang diperlukan sesuai dengan penugasan dari Dewan Komisaris.

2. Evaluating the effectiveness of audit carried out by Public Accountant Firm, including reviewing its independency and objectivity, and reviewing the adequacy of the audit conducted to ensure that all significant risks have been considered and the conformity of audit performed by the Public Accountant Firm with the applicable standard.

3. Evaluating the management’s compliance with legislations relating to transactions that directly affect the Company and carry a nominal value.

4. Reviewing the level of adequacy and effectiveness of internal control system and providing recommendations on its improvements.

5. Monitoring and evaluating the planning and execution of internal and external audits, and monitoring the follow-up of audit results in order to assess the adequacy of internal control including the adequacy of financial reporting process.

6. Reviewing the internal audit report submitted to the Board of Commissioners.

7. Following-up by the Board of Directors on findings and recommendations from Internal and External Auditor/Public Accountant Firm, and Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK).

8. Providing recommendation on the appointment of Public Accountant Firm to the Board of Commissioners to be submitted at the General Meeting of Shareholders.

9. Reviewing and reporting to the Board of Commissioners on the risks faced by the Company and implementation of risk management by the Board of Directors if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners.

10. Giving suggestion to the Board of Commissioners to request the Internal Audit to carry out a special audit if necessary.

11. Evaluating the adequacy of Internal Audit Charter and providing input for improvement if required;

12. Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners.

In executing its duties, the Audit Committee must:1. Establish working guidelines as outlined in the Audit

Committee Charter.2. Create Audit Committee work program at the beginning of

year and end of the following year.3. Maintain the confidentiality of Company’s documents, data,

and information.

The Audit Committee has the necessary authority to carry out all its duties and responsibilities, among others:1. Audit Committee is authorized to have full, free, and

unlimited access to records, employees, assets, and other resources of the Company and to request and obtain information from the Board of Directors, Officials, and Employees of the Company related to the performance of its duties, as long as it is necessary and in accordance with the assignment from the Board of Commissioners.


365


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

2. Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana huruf 1 di atas, Komite Audit bekerjasama dengan Auditor Internal.

3. Sebagai bagian tugas dan untuk memberikan sarana komunikasi yang terbuka, Komite Audit dapat bekerja sama dengan dan atau mendapatkan data/informasi dari pihak internal auditor, eksternal auditor, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penugasan Komite Audit dan dapat bertemu dengan Komite Audit tanpa atau dengan kehadiran anggota manajemen.

4. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit dapat menerima pengaduan dan pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Keanggotaan Komite audit

Komite Audit Perusahaan bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu Dewan Komisaris. Komite Audit bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Transparansi Independensi anggota Komite audit

Di bawah ini disajikan tabel transparansi independesi anggota Komite Audit, termasuk diantaranya keterlibatan anggota Komite Audit di Perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir, kepemilikan saham, maupun informasi terkait hubungan usaha dan hubungan afiliasi anggota Komite Audit.

Keterlibatan anggota Komite audit dalam PerusahaanInvolvement of Audit Committee Members in the Company

namaName

orang dalam di Kantor akuntan Publik, Kantor Konsultan hukum,

atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan

dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir

Insider at Public Accountant Firm, Legal Consultant Office, or other

parties providing audit or non-audit services, and/or other consulting

services to the Company within the last 6 (six) months

Memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,

memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6

(enam) bulan terakhirHave the authority and responsibility

to plan, lead, or control the Company’s activities within the last 6 (six) months

Triandi (Anggota)Member

x x

Harsana (Anggota)Member

x x

v = ada / x = tidak ada

2. In exercising its authority as referred to point 1 above, the Audit Committee shall work together with the Internal Auditor.

3. As part of its duties and to provide an open means of communication, the Audit Committee may work together with and/or obtain data/information from internal Auditors, external Auditors, and other parties related to the assignment of Audit Committee, and may meet with the Audit Committee with or without the presence of the Management.

4. In exercising its authorities, the Audit Committee may receive complaints and reporting in relation to any violation of financial reporting.

Division of Duties and responsibilities within members of audit Committee

The Company’s Audit Committee works collectively in performing its duties to assist the Board of Commissioners. The Audit Committee is independent either in the implementation of its duties or in reporting, and is directly responsible to the Board of Commissioners.

Transparency of Independence of Member of audit Committee

The below table illustrates the transparency on independence of Audit Committee members, including members’ involvement in the Company in the last 6 (six) months, their share ownership, or information related to business relationship and affiliation relationship.


366

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

hubungan usaha dan hubungan afiliasi antar sesama anggota Komite audit, dengan Direksi dan Dewan Komisaris, atau Pemegang saham utama

Business Relationship and Affiliation Relationship Among Members of Audit Committee, with Board of Directors and Board of Commissioners, or Major Shareholders

hubungan afiliasi DenganAffiliation Relationship With

hubungan usaha DenganBusiness Relationship With

Komite auditAudit

Committee


Commissioners


Pemegang saham

PengendaliControlling

Shareholders

Komite auditAudit

Committee


Commissioners


Pemegang saham PengendaliControlling

Shareholders

Triandi (Anggota)Member

x x x x x x x x

Harsana (Anggota)Member

x x x x x x x x

v = ada / x = tidak ada

*) Hubungan usaha termasuk diantaranya hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsbnya; sementara bentuk hubungan afiliasi mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsbnya.

Program Peningkatan Kompetensi

Program peningkatan kompetensi, atau yang dikenal di lingkup Perusahaan sebagai program peningkatan kapabilitas dilakukan oleh Komite Audit agar senantiasa dapat mengikuti serta memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Audit.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Audit di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. rapat Komite audit

Secara Internal Komite Audit mengadakan rapat tersendiri untuk membahas masalah-masalah penting yang perlu disampaikan kepada Dewan Komisaris. Di samping itu, masing-masing anggota Komite Audit telah melakukan pengkajian atas Laporan Kinerja Bulanan Perusahaan dan entitas anak. Hasil pengkajian disampaikan dalam nota evaluasi kinerja bulanan kepada Dewan Komisaris sebagai masukan bahan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan entitas anak.

Rapat Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau Auditor Publik untuk hadir dalam rapat dan memberikan informasi yang dianggap perlu bagi Komite Audit untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rapat Komite Audit di tahun 2018 dilaksanakan melalui mekanisme rapat gabungan internal dengan Dewan Komisaris, dimana rapat internal tersebut dilakukan sebanyak 14 (empat belas) kali. Risalah rapat gabungan internal antara Komite Audit dan Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Rapat Dewan Komisaris.


*) Business relationship including debts, business cooperation, etc.; while the form of affiliation relationship includes special relationship primarily due to blood-related relationship such as husband/wife/children/parents/siblings/in-laws, etc.

Competence Development Program

Competence Development Program, or known as capacity building program in the Company, is conducted by the Audit Committee in order to constantly monitor and update any information on the latest developments of the Company’s business activities and other knowledge related to the performance of Audit Committee’s duties.

The competence development activities participated by the Audit Committee throughout 2018 can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

audit Committee Meetings

The Audit Committee holds internal meetings to discuss important issues that need to be submitted to the Board of Commissioners. In addition, every member of Audit Committee has reviewed the Monthly Performance Report of the Company and its Subsidiaries. The results of such review shall be submitted in the monthly performance evaluation notes to the Board of Commissioners as meeting input material for the Board of Commissioners meeting with the Board of Directors and Subsidiaries.

The Audit Committee Meetings may invite the Board of Commissioners, Board of Directors, Internal Audit Unit (SPI), or Public Auditors to attend the meetings and to provide information deemed necessary for the Audit Committee to perform its duties and responsibilities.

The Audit Committee Meetings in 2018 were conducted through internal joint meeting mechanism with the Board of Commissioners, of which the internal meetings were conducted for 14 (fourteen) times. Minutes of the joint internal meetings between Audit Committee and Board of Commissioners can be seen in the Board of Commissioners Meetings section.


367


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Berikut absensi serta rekapitulasi kehadiran Komite Audit di sepanjang tahun 2018.

Daftar Kehadiran anggota Komite audit pada rapat Internal Komite audit dan Dewan KomisarisAttendance List of Audit Committee Members at Internal Meetings of Audit Committee and Board of Commissioners

TanggalDate


alasan KetidakhadiranReason for AbsencePaulus Prananto

(Ketua)*(Chair)*

susi Meyrista Tarigan (anggota)(Member)

Triandi (anggota)(Member)

harsana (anggota)(Member)


Belum Menjabat Not yet in position

√ √ √ -



√ √ √ -

23 Maret 201823 March 2018


√ √ √ -

11 April 201811 May 2018


√ √ √ -

28 Mei 201828 May 2018

√ √ √ √ -

4 Juni 20184 June 2018

√ √ √ √ -

08 Juni 201808 June 2018

√ √ √ √ -

05 Juli 201805 July 2018

√ √ √ √ -

31 July 201831 July 2018

√ √ √ √ -

5 September 20185 September 2018

√ √ √ √ -


√ √ √ √ -

29 Oktober 2018 29 October 2018

√ √ √ √ -


√ √ √ √ -


√ √ √ √ -

v = hadir / x = berhalangan hadir *) Paulus Prananto diangkat sebagai Ketua Komite Audit sejak 25 Mei 2018

v = present / x = absent *) Paulus Prananto has been appointed as Chair of Audit Committee since 25 May 2018

rekapitulasi Kehadiran rapat Komite auditAttendance Recapitulation of Audit Committee Meetings


Jumlah Wajib rapatTotal Mandatory Meetings

Jumlah KehadiranTotal Attendance

% Kehadiran% Attendance

Paulus Prananto (Ketua)*(Chair)*

10 10 100,00%

Susi Meyrista Tarigan (Anggota)(Member)

14 14 100,00%

Triandi (Anggota)(Member)

14 14 100,00%

Harsana (Anggota)(Member)

14 14 100,00%

Rata-rata 100,00%

*) Paulus Prananto dinakat sebagai Ketua Komite Audit sejak 25 Mei 2018 *) Paulus Prananto has been appointed as Chair of Audit Committee since 25 May 2018

The following is the attendance and recapitulation of attendance of Audit Committee in 2018.

368

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Kebijakan remunerasi

Remunerasi anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan, dengan besaran maksimal 20% dari gaji Direktur Utama. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris. Kepada anggota Komite Audit yang bukan merupakan Dewan Komisaris, Perusahaan memberikan kebijakan remunerasi sebagai berikut,

remunerasi Komite audit Dewan KomisarisRemuneration of Audit Committee of Board of Commissioners

namaName

PeriodePeriod

honorarium per BulanHonorarium per Month

honorarium 1 TahunHonorarium 1 Year

(Rp) (IDR) (Rp) (IDR)

Triandi (Anggota)(Member)

1 Tahun Penuh1 Full Year

16.000.000 192.000.000

Harsana (Anggota)(Member)

1 Tahun Penuh1 Full Year

16.000.000 192.000.000

Jumlah / Total 384.000.000

laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2018

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang selama tahun 2018 telah melakukan tugas-tugas yang ditetapkan serta penugasan lain dari Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Aktivitas Komite Audit dalam rangka pelaksanaan tugasnya selama tahun 2018 sebagai berikut:1. Menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris baik rapat internal

maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

2. Memberikan telaahan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kinerja bulanan perusahaan, RKAP, realisasi kinerja tahun 2018 berdasarkan hasil audit oleh KAP.

3. Melakukan rapat internal Komite Audit membahas kegiatan internal Komite Audit diantaranya membuat dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit tahun 2018 sebagai pedoman kegiatan Komite Audit dalam melaksanakan tugas sebagai organ Dewan Komisaris.

4. Melakukan telaah terhadap terhadap rencana penghapusan asset dan pengajuan reaklasifikasi pada Mata Anggaran Investasi Operasi ke Non Operasi yang akan dilakukan oleh Manajemen PT Suveyor Indonesia (Persero).

5. Melakukan rapat Komite Audit yang menghadirkan pejabat dari Divisi terkait untuk membahas permasalahan urgent maupun dalam rangka mencari masukan atas bahan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

6. Membuat laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap hasil pemeriksaan SPI PT Surveyor Indonesia (Persero) yang disampaikan kepada Komite Audit.

remuneration Policy

Remuneration of Audit Committee members is determined by the Board of Commissioners by considering the Company’s capability, with maximum amount of 20% of the President Director’s salary. Member of Board of Commissioners who becomes the Chair/member of Audit Committee is not given any additional income from the position aside from the income as member of Board of Commissioners. Member of Audit Committee who is not member of Board of Commissioners is given remuneration under the following policy

report of Duty Implementation in 2018

To facilitate the implementation of supervisory duties, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee which during 2018 carried out assigned duties and other assignments from the Board of Commissioners in accordance with their functions and responsibilities. Audit Committee Activities in order to carry out its duties during 2018 are as follows:1. Attending Board of Commissioners meetings both internal

meetings and joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.

2. Providing review and recommendations to the Board of Commissioners on the Company’s monthly performance, RKAP, realization of 2018 performance based on the results of an audit conducted by KAP.

3. Conducting an internal meeting of the Audit Committee to discuss the Audit Committee’s internal activities including making and compiling the Audit Committee Work Plan and Budget in 2018 as a guideline for Audit Committee activities in carrying out its duties as an organ of the Board of Commissioners.

4. Conducting a review of the plan for writing-off assets and submitting reclassifications in the Investment Budget of Operations to Non-Operations that will be carried out by the Management of PT Surveyor Indonesia (Persero).

5. Conducting Audit Committee meetings that presents officials from the relevant Division to discuss urgent matters as well as in order to seek input on material for recommendations to be submitted to the Board of Commissioners.

6. Preparing report on the Audit Committee’s evaluation results on SPI audit results of PT Surveyor Indonesia (Persero), which is submitted to the Audit Committee.


369


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

7. Melakukan kunjungan kerja ke Unit Bisnis dan Kantor Cabang Utama, Cabang Madya dan Cabang Pratama dalam rangka monitoring kinerja bersama dengan SPI dan/atau Dewan Komisaris serta mendampingi KAP dalam proses pemeriksaan laporan keuangan tahun buku 2018.

8. Menghadiri rapat closing audit atas laporan keuangan tahun buku 2018 di beberapa Unit Bisnis/Kantor Cabang serta pertemuan closing audit laporan keuangan tahun buku 2018 dengan KAP serta rapat-rapat lain sesuai penugasan dari Dewan Komisaris.

9. iEvaluasi atas Pelaksanaan Audit Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 oleh Auditor Eksternal telah disampaikan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris, yang intinya merekomendasikan KAP Rama Wendra untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Auditor Pelaksana atas Audit Umum Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.

10. Terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan SKEBP-Sapi, Komite Audit melakukan pengumpulan data dan informasi serta melakukan telaahan.

11. Melakukan review atas kebijakan pengelolaan system informasi pelaporan dan kebijakan akuntansi perusahaan.

12. Melakukan evaluasi terhadap kinerja anak perusahaan yang dilakukan secara berkala setiap bulan yang disampaikan dalam Rapat Internal Dewan Komisaris maupun dalam Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris.

evaluasi dan Penilaian Kinerja Komite audit oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengapresiasi seluruh tugas yang telah dilakukan Komite Audit. Sebagai komite yang bertindak secara taktis, Komite Audit memiliki fungsi pengawasan hingga ke tingkat teknis, dan hubungan kerjasama dengan Audit Internal yang bertugas di bawah Direksi. Seluruh tugas pengawasan dari Komite Audit telah disampaikan kepada Dewan Komisaris, yang menjadi rekomendasi bagi Dewan Komisaris untuk memberikan pandangan atas pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi.(Apakah ada penilaian secara kuantitatif?)

fungsi nominasi dan remunerasi

Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi di lingkungan Perusahaan dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Perusahaan memiliki kebijakan bahwa struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Board of Commissioners did not establish the Nomination and Remuneration Committee. The execution of Nomination and Remuneration function within the Company is conducted by Board

of Commissioners. The Company has a policy that the remuneration structure, policies, and amount shall be evaluated by Board of Commissioners at least once in 1 (one) year.

7. Conducting work visits to Business Units and Main Branch Offices, Intermediate Branches, and Primary Branches in order to monitor performance together with SPI and/or the Board of Commissioners and assist KAP in the process of auditing financial statements for 2018 fiscal year.

8. Attending the closing meeting of audit of financial statements for 2018 fiscal year in several Business Units/Branch Offices as well as the closing meeting of audit of financial statements of 2018 fiscal year with KAP and other meetings according to the assignments from the Board of Commissioners.

9. Evaluating the Implementation of Audit of Annual Report of the 2018 Fiscal Year by External Auditors which has been submitted by the Audit Committee to the Board of Commissioners, which in essence recommends KAP Rama Wendra to be reappointed as the Implementing Auditor for the Company’s General Audit of Financial Statements for 2018 Fiscal Year.

10. Regarding matters related to SKEBP-Cow, the Audit Committee collects data and information, and conducts reviews.

11. Conducting a review of the management policies on reporting information system and accounting policies of the company.

12. Evaluating the performance of subsidiaries that is carried out periodically every month, which is delivered at the Board of Commissioners Internal Meetings and at the Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Performance evaluation and assessment of audit Committee by the Board of Commissioners

The Board of Commissioners appreciates all the duties that have been carried out by the Audit Committee. As a committee that acts tactically, the Audit Committee has a supervisory function up to the technical level and collaborative relationship with the Internal Audit that are under the Board of Directors. All supervisory duties of the Audit Committee have been submitted to the Board of Commissioners, which become recommendations for the Board of Commissioners to provide views on the management of the Company carried out by the Board of Directors.

nomination and remuneration function

370

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Fungsi Nominasi yang dijalankan Dewan Komisaris adalah:

1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepa da Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Proses nominasi dan evaluasi kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada skema di bawah ini.

nominasi dan evaluasi Kinerja Direksi dan Dewan KomisarisNomination and Performance Evaluation of Board of Directors and Board of Commissioners

RUPSPengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Appointment of Board of Directors and/or Board of Commissioners

Penyampaian usulan Calon Direksi dan/atau Dewan KomisarisSubmission of Proposed Candidates for Board of Directors and/or

Board of Commissioners


Proses nominasi dan Penjaringan Calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Nomination and Selection Process of Candidates for Board of Directors and/or Board of Commissioners

Fungsi Remunerasi yang dijalankan Dewan Komisaris yaitu:1. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/

atau anggota Dewan Komisaris.

2. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

4. Struktur Remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

5. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi harus memperhatikan:

The Nomination Functions carried out by the Board of Commissioners are:1. Preparing the composition and nomination process of

members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners.

2. Preparing policies and criteria required in the Nomination process of prospective members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners.

3. Assisting the performance evaluation of members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners.

4. Preparing the competence development program for members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners.

5. Reviewing and proposing candidates who meet the requirements as member of Board of Directors and/or member of Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.

The process of nomination and performance evaluation of the Board of Commissioners and Board of Directors can be seen in the scheme below.

The Remuneration Functions carried out by the Board of Commissioners are:1. Preparing the Remuneration structure for members of Board

of Directors and/or members of Board of Commissioners.2. Preparing the Remuneration policy for members of Board

of Directors and/or members of Board of Commissioners.3. Preparing the Remuneration amount for members of Board

of Directors and/or members of Board of Commissioners.4. The Remuneration Structure can be in the forms of salary,

honorarium, incentive, and/or allowances that are fixed and/or variable.

5. Preparation of remuneration structure, policy, and amount shall consider:


371


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya.

b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik.

c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Pengesahan RKAP oleh RUPS setelah diusulkan oleh Direksi

dan disetujui oleh Dewan Komisaris

RKAP approval by GMS after proposed by Board of Directors

and approved by Board of Commissioners

Laporan Pertanggung jawaban Kinerja berdasarkan

pencapaian atas RKAP

Performance Accountability Report based on RKAP

achievement

Evaluasi dan penilaian oleh Pemegang Saham melalui

RUPS

Evaluation and assessment by Shareholders through the GMS

skema Prosedur Pengusulan dan Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan DireksiScheme of Procedure to Propose and Determine the Remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors

Kebijakan suksesi Direksi

Perusahaan mempersiapkan kader-kader pimpinan Perusahaan dengan mengembangkan kompetensi calon pimpinan melalui berbagai program-program Leadership, mengikutsertakan calon pimpinan pada berbagai Seminar, Workshop, atau pelatihan lainnya. Melalui proses seleksi yang dilaksanakan Direksi bersama dengan Dewan Komisaris, Perusahaan memilih calon pemimpin yang dinilai memiliki personal quality yang baik, pengalaman dan keahlian yang memadai untuk menduduki jabatan pimpinan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Direktur entitas anak yang diharapkan dapat menjadi anggota Direksi Perusahaan di masa yang akan datang yang bersumber dari kalangan pejabat internal Perusahaan.

Dari 3 (tiga) anggota Direksi Perusahaan yang menjabat pada periode saat ini, 2 (dua) orang diantaranya merupakan anggota Direksi yang berasal dari pejabat internal Perusahaan, dimana jabatan terakhirnya berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Informasi tentang Komite lainnya di Bawah Dewan Komisaris

Hingga akhir tahun 2018, Perusahaan tidak memiliki komite lainnya selain Komite Audit yang bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Dengan demikian, tidak terdapat informasi untuk komite lainnya di bawah Dewan Komisaris.

a. The Remuneration applicable to the industry in accordance with the business activities of similar Issuers or Public Companies and business scale of Issuers or Public Companies in the industry.

b. Duties, responsibilities, and authority of members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners related to the achievement of goals and performance of Issuers or Public Companies.

c. Performance target or performance of respective members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners.

d. The balance between fixed and variable allowances.

Board of Directors succession Policy

The Company prepares its future leaders by developing competencies of potential leaders through various Leadership programs, propose/support the potential leaders to attend various Seminars, Workshops, or other trainings. Through the selection process conducted by the Board of Directors and Board of Commissioners, the Company selects candidates of leaders who are judged to have good personal quality, sufficient experience and expertise to occupy the position of one level below the Board of Directors and Director of Subsidiaries who are expected to become members of the Company’s Board of Directors in the future that come from the Company’s internal officers.

Of the 3 (three) members of the Company’s Board of Directors in the current period, 2 (two) of them are members of Board of Directors of the Company’s internal officers, whose last position was one level below the Board of Directors.

Information on other Committees under the Board of Commissioners

Until the end of 2018, the Company had no other committee except the Audit Committee which is responsible to assist the implementation of supervisory function of Board of Commissioners. Thus, there is no more information for other committees under Board of Commissioners.

372

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

orGan PenDuKunG DIreKsI

sekretaris Perusahaan

Sebagaimana ditegaskan dalam GCG Code dan Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perusahaan, fungsi Sekretaris Perusahaan memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG; memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta; sebagai penghubung (liaison officer) dengan pihak-pihak pemegang kepentingan di luar Perusahaan seperti para pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan; dan menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan program pengenalan Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; keterbukaan informasi terhadap publik termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan sebagaimana diatur dalam Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perusahaan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pejabat sekretaris Perusahaan

Pejabat Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Dasar Pengangkatan dan Profil Pejabat sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 018DRU-VII/DSDM/2018 tanggal 30 Juli 2018, Direksi menetapkan Arif Wardhana Soedjono sebagai Sekretaris Perusahaan dan mempercayakan pelaksanaan tugas serta fungsi Sekretaris Perusahaan untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan.

arif Wardhana soedjonosekretaris Perusahaan

Menjabat sejak 1 agustus 2018 sampai dengan 21 Januari 2019

arif Wardhana soedjonoCorporate secretary

In position from 1 august 2018 to 21 January 2019

Data PribadiWarga negara IndonesiaUsia 50 tahunKelahiran Bandung, 25 September 1968

DomisiliBekasi, Jawa Barat

riwayat PendidikanS1 Ekonomi Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1992)

Riwayat ProfesiBergabung di PTSI sejak tahun 1992, dengan jabatan antara lain: Sekretaris Perusahaan (2018), Kepala Unit PKBL (2013)

Personal DataIndonesian citizen50 years oldBorn in Bandung, 25 September 1968

DomicileBekasi, West Java

Educational BackgroundBachelor (S1) of Accounting, Universitas Padjadjaran (1992)

Professional HistoryHas joined PTSI since 1992, with the following positions: Corporate Secretary (2018), Head of PKBL Unit (2013)

BoarD of DIreCTors suPPorTInG orGans

Corporate secretary

As confirmed in the GCG Code and Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors owned by the Company, the Corporate Secretary has an important role in ensuring that the Company complies with the rules on disclosure requirements, in line with the application of GCG principles; providing information required by Board of Directors and Board of Commissioners periodically, and/or at any time as requested; acting as a liaison officer with the Stakeholders outside the Company such as Shareholders, as well as other interested parties; and finally, administering and maintaining corporate documents, including but not limited to the Shareholder Register, Special Register, and minutes of Board of Directors meetings, Board of Commissioners meetings, and General Meeting of Shareholders.

The Corporate Secretary is also responsible for implementing the Company’s orientation program for Board of Directors and/or Board of Commissioners; disclosure of information to the public including the availability of information on Company’s website as regulated in the Company’s Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors.

Party appointing and Dismissing the Company’s Corporate secretary

The Company’s Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director based on the Company’s internal mechanisms with approval of Board of Commissioners.

Basis of appointment and Profile of the Company’s Corporate secretary

Based on Board of Directors’ Decision Letter No. 018DRU-VII/DSDM/2018 dated 30 July 2018, the Board of Directors appointed Arif Wardhana Soedjono as the Corporate Secretary and entrusts the duties and functions of Corporate Secretary to be performed by the related person.


373


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Pedoman Kerja sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan dari Perusahaan memiliki pedoman kerja yang tercantum dalam GCG Code Perusahaan serta Board Manual Direksi. Dalam GCG Code yang dimiliki Perusahaan, tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan secara jelas telah diuraikan.

fungsi dan Tugas sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan sehari-hari membantu tugas Dewan Komisaris dan Direksi khususnya dalam penyelenggaraan rapat. Seluruh notulen rapat Direksi dan Dewan Komisaris disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan dapat diakses oleh pihak intern maupun pihak ekstern yang berwenang dan berkepentingan dengan notulen rapat tersebut. Di samping itu, Sekretaris Perusahaan memiliki peran untuk membangun dan menjaga citra Perusahaan keluar melalui kegiatan hubungan masyarakat, pengelolaan informasi Perusahaan, serta memastikan bahwa citra Perusahaan ke dalam maupun keluar mendukung kebutuhan pertumbuhan Perusahaan.

struktur organ sekretaris Perusahaan

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Fungsi Sekretaris Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) fungsi, seperti yang tergambar pada bagan di bawah ini.

struktur organisasi sekretaris PerusahaanOrganizational Structure of Corporate Secretary


Sekretaris PerusahaanCorporate Secretary

KetatausahaanOffice Management

Hukum Legal

Komunikasi PerusahaanCorporate Communications

Per 31 Desember 2018, Sekretaris Perusahaan memiliki 35 (tiga puluh lima) karyawan yang bertugas pada fungsi-fungsi seperti yang telah dijelaskan pada bagan di atas.

Jabatan Position

PersonilPersonnel

Sekretaris PerusahaanCorporate Secretary

1

Kepala Bagian Tata UsahaHead of Office Management Division

1

Kepala Bagian HukumHead of Legal Division

1

Kepala Bagian Komunikasi PerusahaanHead of Corporate Communication Division

1

Work Guidelines of Corporate secretary

The Company’s Corporate Secretary has working guidelines written in the GCG Code and the Board Manual of Board of Directors of the Company. In the Company’s GCG Code, the duties and functions of Corporate Secretary have been clearly described.

functions and Duties of Corporate secretary

On a daily basis, Corporate Secretary assists duties of Board of Commissioners and Board of Directors especially in organizing meetings. All minutes of Board of Directors and Board of Commissioners meetings are kept by Corporate Secretary and can be accessed by internal and external parties authorized and interested in these minutes of meeting. In addition, Corporate Secretary has the role to build and maintain Company’s image through public relations activities and management of Company’s information, and to ensure that the Company’s image internally and externally supports the Company’s need to grow.

organ structure of Corporate secretary

As explained above, Corporate Secretary is directly responsible to the President Director. Corporate Secretary has 3 (three) functions as illustrated in the chart below.

As of 31 December 2018, the Corporate Secretary consisted of 35 (thirty-five) employees working in the functions as illustrated in the above chart.

374

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Jabatan Position

PersonilPersonnel

Legal OfficerLegal Officer

2

Staff Administrasi HukumLegal Administration Staff

1

Staff Tata UsahaOffice Management Staff

1

ProtokolProtocol

2

Jr. Corcom OfficesJr. Corcom Officer

2

Corcom StaffCorcom Staff

2

Sekretaris SPSecretary of SP

1

Sekretaris DekomSecretary of Board of Commissioners

1

Sekretaris DIRUTSecretary of President Director

1

Sekretaris DKPSecretary of DKP

1

Sekretaris DIRKOM 1Secretary of Director of Commercial 1

1

Sekretaris DIRKOM 2Secretary of Director of Commercial 2

1

ResepsionisReceptionist

1

CarakaCaraka

4

Driver DIRUTDriver for President Director

2

Driver DKPDriver for DKP

2

Driver DIRKOM 1Driver of Director of Commercial 1

2

Driver DIRKOM 2Driver of Director of Commercial 2

2

Driver SPDriver for SP

1

Sekretaris PeriskaSecretary of Periska

1

JumlahTotal

35

Program Pengembangan Kompetensi

Agar pegawai yang tergabung dalam Divisi Sekretaris Perusahaan dapat terus mengikuti industri assurance dan dunia usaha serta aspek-aspek terkait fungsinya, Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi seperti pelatihan, seminar, workshop, maupun kegiatan lain yang dapat meningkatkan level kompetensi pegawai.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Audit di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Sementara

Competence Development Program

In order for employees who are members of the Corporate Secretary Division to be able to constantly monitor the assurance industry and business world as well as the related aspects of their functions, the Company facilitates various competency development programs such as trainings, seminars, workshops, and other activities that can increase the employee’s competency level.

The competence development activities participated by the Audit Committee throughout 2018 can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report. The competence development


375


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

program pengembangan kompetensi yang diikuti pegawai Divisi Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

nama Name

JabatanPosition



Materi Pendidikan dan Pelatihan

Education and Training Material

TanggalDate

PenyelenggaraOrganizer

Linda Charolinda Adela

Jr. Corcom Officer Workshop The 17th PR Indonesia Workshop Series


PR Indonesia

Asep Hendra Nugraha

ProtokolProtocol

Workshop Penulisan JurnalistikJournalistic Writing

17 April 2018 PR Indonesia

Irwan Sulistioko ProtokolProtocol

Workshop Penulisan JurnalistikJournalistic Writing

17 April 2018 Bisnis Indonesia

Lany Septianti Jr. Corcom Officer Workshop Penulisan JurnalistikJournalistic Writing


Yudhistira Adriyansah

Corcom Staff Workshop Penulisan JurnalistikJournalistic Writing


Zandraria Djaffri

Workshop Workshop OFI to AFI KPKU BUMN

7 Mei 20187 May 2018

Forum Ekselen BUMN

Pedi Fadillah Kepala Bagian Komunikasi PerusahaanHead of Corporate Communication Division

Pelatihan Training


16 November 2018 Riza Primadi

Linda Charolinda Adela

Jr. Corcom Officer Pelatihan Training



Arief Wardhana Sekretaris PerusahaanCorporate Secretary

Pelatihan Training



Risma Sondang Oni

Kepala Bagian HukumHead of Legal Division

Pelatihan Training


29 November 2018 Intrisics

Pedi Fadillah Kepala Bagian Komunikasi PerusahaanHead of Corporate Communication Division

Pelatihan Training



Irene Barnes Legal Officer Pelatihan Training



Yudhistira Adriansyah

Corcom Staff Pelatihan Training



Dewi M.Maharani

Sekretaris DIRUTSecretary of President Director

Workshop Rapat Koordinasi Sekretaris dan E OfficeCoordination Meeting of Secretary and E-Office


DSDM - UTI - SP

Anni Yulianti Sekretaris DIRKOM 1Secretary of Director of Commercial 1



DSDM - UTI - SP

Dian Vita Sekretaris DIRKOM 2Secretary of Director of Commercial 2



DSDM - UTI - SP

programs attended by employees of Corporate Secretary Division throughout 2018 are as follows:

376

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

nama Name

JabatanPosition





TanggalDate


Nina Ermuliana Sitepu

Sekretaris DKPSecretary of Director of Finance and Planning



DSDM - UTI - SP

Ira Saniscaya Sekretaris SP Secretary of SP



DSDM - UTI - SP

Mia Monika Staff Tata UsahaOffice Management Staff



DSDM - UTI - SP

Ramona Munthe

Sekretaris DEKOMSecretary of Board of Commissioners



DSDM - UTI - SP

Siti Meisyah ResepsionisReceptionist



DSDM - UTI - SP

laporan singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab sekretaris Perusahaan Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan beberapa tugas dan kegiatan sebagai berikut:1. Melaksanakan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan2. Secara berkala melakukan pengkinian informasi terkait

perkembangan Perusahaan di Portal BUMN3. Pelaksanaan kegiatan dan protokoler Perusahaan seperti

Rapat Direksi, Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta Rapat Teknis dengan Pemegang Saham.

4. Menjalin komunikasi eksternal dengan pihak luar Perusahaan.

5. Pelaksanaan kegiatan administrasi Perusahaan, seperti penyampaian laporan manajemen, laporan audit dan laporan hasil assessment GCG kepada Pemegang Saham, serta sosialisasi prosedur surat menyurat dan penyimpanan arsip.

6. Pengkinian dokumen perizinan

audit Internal/satuan Pengawasan Intern

Kegiatan Audit Internal adalah bagian dari suatu fungsi pengendalian internal yang mengidentifikasi dan mengukur secara objektif dan independen mengenai keselarasan antara pelaksanaan aktivitas dengan rencana, kebijakan, peraturan dan ketentuan, sistem pencatatan dan pelaporan, serta sistem pembinaan sumber daya manusia yang telah ditetapkan. Sesuai dengan struktur organisasi Perusahaan dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 67, bahwa di setiap BUMN wajib dibentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan aparat pengawasan internal perusahaan.

Brief report of the Implementation of Duties and responsibilities of the Corporate secretary in 2018

Throughout 2018, the Corporate Secretary performed the following duties and responsibilities:1. Convened the Company’s GMS.2. Periodically updated information related to the Company’s

development in SOE Portal.3. Carried out the Company’s activities and protocols such as

Board of Directors Meetings, Joint Meetings between Board of Commissioners and Board of Directors, and Technical Meeting with Shareholders.

4. Established external communications with the Company’s external parties.

5. Implemented the Company’s administrative activities, such as submission of management reports, audit reports, and GCG assessment reports to Shareholders, as well as dissemination of correspondence procedures and archive storage.

6. Updated licensing documents.

Internal audit unit

Internal Audit activities are part of an internal control function that identifies and objectively and independently measures the consistency of the activities carried out against the plans, policies, regulations, and rules, recording and reporting systems, and human resources development systems which have been established. In accordance with the Company’s organizational structure and Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, Article 67, every SOE must establish an Internal Audit Unit (SPI) as the Company’s internal audit officers.


377


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala satuan Pengawasan Intern

Pejabat atau Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Pejabat satuan Pengawasan Intern dan Dasar Pengangkatan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKD-003/DRU-VIII/DSDM/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Kepala SPI, Direksi mengangkat Widiani sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern.

WidianiKepala satuan Pengawasan Intern

Menjabat sejak 22 Agustus 2016

WidianiHead of Internal Audit Unit

In position since 22 August 2016

Data PribadiWarga negara IndonesiaUsia 47 tahunKelahiran Bandung, 10 Juli 1971

DomisiliJakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

riwayat PendidikanSarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Pajajaran, Bandung (1995), dan Magister (S2) Manajemen jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Persada Indonesia, Jakarta (2001).

riwayat ProfesiMengawali karir di Perusahaan sebagai Staf di Biro Keuangan dan Akuntansi (1996-1998), kemudian dipromosikan menjadi Supervisor Konsolidasi Akuntansi (1998-2004). Berturut-turut jabatan yang pernah diemban adalah Kepala Bagian Pelaporan dan Analisa Keuangan dan juga Kepala Bagian Management Representative (2004); Kepala Bagian Akuntansi dan Pajak (2004-2008); Kepala Bagian Anggaran dan Pelaporan (2008-2016).

sertifikasi Profesi auditRegistrasi Akuntansi Negara No. D.15752 dari Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan - Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (1996), dan Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia (2014).

Personal DataIndonesian citizen47 years oldBorn in Bandung, 10 July 1971

DomicileSouth Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Educational BackgroundBachelor (S1) of Accounting from Universitas Pajajaran, Bandung (1995), and Master (S2) of Management majoring in Financial Management from Universitas Persada Indonesia, Jakarta (2001).

Professional HistoryShe started her career at the Company as a Staff at the Finance and Accounting Bureau (1996-1998), then promoted to Accounting Consolidation Supervisor (1998-2004). The successive positions that have been held were Head of Financial Reporting and Analysis Division as well as Head of Management Representative Division (2004); Head of Accounting and Tax Division (2004-2008); Head of Budget and Reporting Division (2008-2016).

Audit Professional CertificationState Accounting Registration No. D.15752 from the Committee of Experts on the Equation of Accountant Certification - Directorate General of Financial Institutions (1996), and Chartered Accountant (CA) from the Indonesian Institute of Accountants (2014).

struktur organisasi dan Jumlah Karyawan satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern. Kepala Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab dan melapor langsung kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Ketua Komite Audit. Kepala Satuan Pengawasan Intern membawahi Kepala Bagian Audit dan Kepala Bagian Perencanaan, Monitoring dan Dukungan Audit. Dalam melakukan audit, Kepala Satuan Pengawasan Intern membentuk Tim Audit yang diketuai oleh Kepala Bagian Audit atau Kepala Bagian Perencanaan, Monitoring dan Dukungan Audit atau Senior Auditor sebagai Ketua Tim. Auditor bertanggungjawab dan melapor kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern.

Party appointing/Dismissing the head of Internal audit unit

Officer or Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director upon approval from the Board of Commissioners.

officers of the Internal audit unit and their Basis of appointment

Based on Board of Directors’ Decision Letter No. SKD-003/DRU-VIII/DSDM/2016 dated 22 August 2016 on Appointment of Head of SPI, the Board of Directors appointed Widiani as the Head of Internal Audit Unit.

organizational structure and Total employees of the Internal audit unit

The Internal Audit Unit is led by Head of Internal Audit Unit. The Head of Internal Audit Unit is responsible and directly reports to the President Director with copy to the Head of Audit Committee. Under the Head of Internal Audit Unit, there are Head of Audit Section and Head of Audit Planning, Monitoring, and Support Section. In carrying out an audit, the Head of Internal Audit Unit forms an Audit Team led by the Head of Audit Section or Head of Audit Planning, Monitoring, and Support Section or Senior Auditor as the Team Leader. The auditor is responsible and reports to the Head of Internal Audit Unit.

378

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Di bawah ini disajikan struktur organisasi SPI Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi No. 001/DRU-X/DPS/2018 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2018.

struktur dan Kedudukan organisasi satuan Pengawasan Intern PTsIStructure and Position of PTSI’s Internal Audit Unit

Officer

Kepala SPIHead of SPI

SekretarisSecretary

Kepala Bagian Perencanaan, Pengawasan dan Dukungan

AuditHead of Audit Planning and

Supervision

Officer

Kepala Bagian AuditHead of Audit

AuditorAuditorAuditor

Dalam menjalankan fungsi Pengawasan, Kepala SPI dibantu oleh Kepala Bagian Audit, Kepala Bagian Perencanaan Pengawasan dan Dukungan Audit, Senior Auditor, Auditor, Junior Auditor serta Sekretaris dengan jumlah personil sebagai berikut:

satuan Pengawasan InternalInternal audit unit

Jumlah PersonilTotal Personnel

Kepala SPIHead of SPI

1

Koordinator AuditAudit Coordinator

1

Kepala Bagian Perencanaan, Pengawasan dan Dukungan AuditHead of Audit Planning, Monitoring, and Support Section

1

Senior AuditorSenior Auditor

2

AuditorAuditor

1

Junior AuditorJunior Auditor

6

SekretarisSecretary

1

Jumlah Total

13

Piagam audit Internal

Piagam Audit Intern merupakan pernyataan formal untuk menguraikan kewenangan, lingkup dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perusahaan; mencakup di dalamnya visi, misi, tugas dan fungsi pengawasan SPI. Selain itu, Piagam Audit Internal juga mengatur Struktur dan Kedudukan SPI, Persyaratan dan Kewajiban Internal Auditor, Kewenangan SPI, Kode Etik Internal Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, Tindak Lanjut Hasil Audit dan Hasil Review, dan Penilaian Berkala.

Below is the Company’s organizational structure of Internal Audit Unit based on Board of Director’s Decision Letter No. 001/DRU-X/DPS/2018 on Company’s Organizational Structure in 2018.

In carrying out the audit function, the Head of SPI is assisted by the Head of Audit Section, Head of Audit Planning, Monitoring, and Support, Senior Auditor, Auditor, Junior Auditor, and Secretary with the number of personnel as follows:

Internal audit Charter

The Internal Audit Charter is a formal statement describing the authority, scope, and responsibilities of the Company’s Internal Audit Unit (SPI); covering SPI’s vision, mission, supervisory duties and function. In addition, the Internal Audit Charter also regulates the Structure and Position of SPI, Requirements and Obligations of Internal Auditor, SPI’s Authority, Code of Conduct of Internal Auditor, Work Relation and Coordination, Follow-Up on Audit and Review Results, and Periodic Evaluation.


379


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Piagam Audit Intern Perusahaan telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama pada tanggal 28 Desember 2015.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern adalah:1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pemeriksaan

Tahunan (PKPT) berbasis risiko khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan yang dapat terdiri dari: a. Audit Operasional.b. Riviu atas efektivitas pengendalian internal

laporan keuangan.c. Riviu atas pelaksanaan manajemen risiko.d. Audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku.e. Audit Khusus.

2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas pada bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya dalam organisasi Perusahaan sesuai dengan rencana pemeriksaan tahunan yang berbasis risiko

3. Melakukan audit investigasi, verifikasi fisik persediaan dan aktiva tetap serta tugas lain yang diperlukan oleh Perusahaan untuk mempertahankan transparansi dan akuntabilitas.

4. Melakukan audit/riviu atas anak Perusahaan dan afiliasinya berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Direktur Utama Perusahaan dengan persetujuan RUPS anak Perusahaan/afiliasi, atau Dewan Komisaris anak Perusahaan/afiliasi kepada Direktur Utama Perusahaan.

5. Melakukan pemeriksaan kepada pihak ketiga sesuai permintaan Direksi, namun terbatas pada konfirmasi dan klarifikasi baik secara administratif maupun fisik di lapangan.

6. Pemeriksaan atas integritas data dan sistem informasi Perusahaan termasuk efektivitas sistem pengedalian intern di tingkat korporat.

7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

8. Membuat Laporan Hasil Audit dan Hasil Riviu dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, serta memberikan tembusannya kepada:a. Dewan Komisaris dan Ketua Komite Audit terkait

dengan Laporan Hasil Audit dan Hasil Riviu. Khusus Laporan Hasil Audit dan Hasil Riviu Anak Perusahaan dan afiliasi dilaporkan melalui mekanisme pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris apabila diminta oleh Dewan Komisaris.

b. Direktur terkait untuk Laporan Hasil Audit dan Hasil Riviu di lingkungan Direktorat masing-masing atau yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya Direktorat tersebut.

9. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

The Company’s Internal Audit Charter was approved and ratified by the President Director and the President Commissioner on 28 December 2015.

Duties and responsibilities

The duties and responsibilities of the Internal Audit Unit include:1. To prepare and implement a risk-based Annual Audit Plan

(PKPT), especially in determining priority scale and target of audit by considering the availability of resources for audit which may consist of:

a. Operational Audit.b. Review on the effectiveness of internal control of

financial statements.c. Review on risk management implementation.d. Compliance audit against the applicable laws

and regulations.e. Special Audit.

2. To carry out audit and assessment on the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities in the Company in accordance with the risk-based annual audit plan.

3. To carry out investigative audit, physical verification of inventory and fixed assets and other duties required by the Company to maintain transparency and accountability.

4. To carry out audit/review on the Company’s subsidiaries and affiliates pursuant to letter of assignment issued by the Company’s President Director upon the approval of GMS of subsidiaries/affiliates, or Board of Commissioners of subsidiaries/affiliates to the Company’s President Director.

5. To carry out audit of third parties as requested by Board of Directors, but it is limited to confirmation and clarification either administratively or physically in the field.

6. To carry out audit on the integrity of the Company’s data and information system including the effectiveness of internal control system at corporate level.

7. To give advice for improvement and objective information on the activities audited at all management levels.

8. To write Audit Report and Review Report and submit the reports to the President Director, and deliver the copies to:

a. Board of Commissioners and Head of Audit Committee related to the Audit Report and Review Report. In particular, Audit Report and Review Report of Subsidiaries and affiliates are reported through the reporting mechanism of Board of Directors to Board of Commissioners when requested by the Board of Commissioners.

b. The Director in charge of Audit Result and Review Report shall be from within each Directorate or in connection with the duties and authority of the Directorate.

9. To monitor, analyze, and report the implementation of follow-up on the recommended improvement.

380

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

10. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penugasan eksternal auditor.

11. Mengevaluasi efektivitas dari Surat Keputusan Direksi, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan.

12. Menyusun program quality assurance untuk mengevaluasi mutu kegiatan Internal Audit yang dilakukannya.

13. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan berdasarkan penugasan khusus dari Direktur Utama, Direktur, Komisaris atau sebagai pengembangan pemeriksaan sebelumnya.

14. Melakukan Self Assessment Good Corporate Governance, bekerja sama dengan Komite Audit, Sekretaris Dewan Komisaris, Perwakilan Dewan Komisaris dan Divisi yang terkait dengan GCG.

15. Pemberian konsultasi dalam perancangan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

16. Secara terus-menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku.

17. Menjamin ketersediaan sumber daya pengawasan, sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal.

18. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dalam rangka penyempurnaan sistem, prosedur, anggaran dan kebijakan.

Kriteria dan Kode etik satuan Pengawasan Intern

Perusahaan menetapkan persyaratan karyawan SPI dengan kriteria berintegritas, memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit, berpengetahuan tentang peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya, dan memahami prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko. Karyawan SPI Perusahaan diwajibkan mematuhi Standar Profesi Auditor Internal dan Kode Etik Auditor Internal yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal, serta wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.

Kualifikasi Internal auditor dan Pengembangan Kompetensi

Dalam melaksanakan kegiatan Audit, Satuan Pengawasan Intern telah didukung dengan tenaga Audit profesional yang sebagian telah bersertifikat antara lain 2 (dua) orang Auditor bersertifikat PIA (Professional Internal Auditor) yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPA&K).

10. To work closely with the Audit Committee in performing supervisory function of external auditor’s assignment.

11. To evaluate the effectiveness of Board of Directors’ Decision Letter and existing Standard Operating Procedures (SOPs) and to provide recommendations for improvement.

12. To develop a quality assurance program to evaluate the quality of its Internal Audit activities.

13. To conduct special audit if required under a special assignment from the President Director, Directors, Commissioners or an improvement from the prior audit.

14. To perform Self Assessment on Good Corporate Governance, in collaboration with Audit Committee, Secretary of Board of Commissioners, Representative of Board of Commissioners and Divisions related to GCG.

15. To give consultation on the design of internal control system, risk management, and implementation of Good Corporate Governance.

16. To continually develop and improve the auditor’s professionalism, test, and evaluate the implementation of internal control, and quality of audit results with reference to the applicable audit standards.

17. To guarantee the availability of resources for audit, in order to enable optimal performance of internal audit function.

18. To give advice for improvement and objective information about activities being audited at all management levels for the purpose of improving systems, procedures, budgets, and policies.

Criteria and Code of ethics of Internal audit unit

The Company establishes the requirements of employees in SPI consisting of criteria such as integrity, having technical knowledge and experience in auditing, having knowledge of laws and regulations on capital market and other relevant laws and regulations, and understanding GCG principles and risk management. The Company’s Employees of SPI must comply with the Professional Standards for Internal Auditors and the Code of Conduct of Internal Auditors issued by the Association of Internal Auditors, and must maintain the confidentiality of the Company’s information and/or data in connection with the performance of duties and responsibilities of Internal Audit unless required by laws and regulations or court decision/order.

Qualifications and Competence Development of Internal auditor

In carrying out Audit activities, the Internal Audit Unit is supported by certified professional auditors, among others, 2 (two) Auditors with PIA (Professional Internal Auditor) certification issued by the Center for Accounting and Finance Development (PPA&K).


381


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Tenaga auditor yang sedang menyelesaikan sertifikasi dengan pelatihan di tahun 2018 sebagai berikut:

nama auditorName of Auditor

nama PelatihanName of Training



David Samosir Kader Norma Ketenagakerjaan Tingkat MadyaMid-Level Employment Norm Cadre

Jakarta, 11 – 14 Desember 2018Jakarta, 11-14 December 2018

KemnakerMinistry of Manpower

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme personil SPI selama periode tahun 2017 selain mengikutsertakan tenaga Auditor untuk menyelesaikan pelatihan berjenjang sampai diperolehnya Sertifikasi Auditor baik pada Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPA&K) maupun dari Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), SPI juga turut aktif dalam mengikuti forum Seminar Nasional maupun Internasional seperti seminar FKSPI (Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern) serta secara rutin untuk selalu aktif mengirimkan perwakilan personil SPI mengikuti Workshop dan Konferensi Internasional seperti Asian Confederation of Institute of Internal Auditors Conference (ACIIA) yang diselenggarakan oleh The Institute of Internal Auditors.

nama dan JabatanName and Position







Ronny Manurung/Kabag Dukungan AuditHead of Audit Support Section

Seminar Munas dan Konferensi Nasional FKSPINational Working Congress & National Conference FKSPI

Solo, 8-10 Agustus 2018Solo, 8-10 August 2018

FKSPI

Dudy Hermawan/Kabag AuditHead of Audit Section

Workshop Workshop OFI to AFI KPKU BUMNWorkshop OFI to AFI KPKU SOE

Bogor, 7-9 Mei 2018Bogor, 7-9 May 2018

Forum Ekselen BUMNSOE Excellent Forum

Rudy Dharmawan/AuditorAuditor

Workshop Workshop OFI to AFI KPKU BUMNWorkshop OFI to AFI KPKU SOE

Bogor, 7-9 Mei 2018Bogor, 7-9 May 2018

Forum Ekselen BUMNSOE Excellent Forum

Rudy Dharmawan/AuditorAuditor

Workshop Fraud Prevention and Detection Forensic Data Analytic Approach

Solo, 11-12 Oktober 2018Solo, 11-12 October 2018

ACFE

Dian Elina Workshop Fraud Prevention and Detection Forensic Data Analytic Approach

Solo, 11-12 Oktober 2018Solo, 11-12 October 2018

ACFE

laporan singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab sPI Tahun 2018

Pelaksanaan kegiatan audit di SPI selalu dituangkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang telah disetujui terlebih dahulu oleh Direktur Utama dan disusun menggunakan pendekatan Risk Based Audit. Pelaksanaan Audit Rutin sesuai Program Kerja Audit Tahunan Satuan Pengawasan Intern tahun 2018 yang ditetapkan Direktur Utama tanggal 5 Februari 2018 telah dilakukan Audit sebagai berikut:1. Audit Fungsi Penjualan dan Pengembangan Produk. Audit

ini dilakukan untuk mengukur prestasi bagian penjualan dan pengembangan produk dalam mendapatkan pekerjaan di tahun berjalan.

2. Audit Internal yang terdiri dari Audit Pengelolaan Proyek, SDM, Pengadaan Barang/Jasa dan Tata Kelola Proyek.

Auditors who were completing certification through training in 2018 are as follows:

To improve the competency and professionalism of SPI personnel in 2017, in addition to sending Auditors to complete training in levels until they receive Auditor Certification from the Center for Accounting and Finance Development (PPA & K) and the Internal Auditor Education Foundation (YPIA), SPI also actively participates in national and international seminars and forums, such as FKSPI (Internal Auditor Unit Communication Forum), and regularly send representatives of SPI personnel to attend international workshops and conferences such as the Asian Confederation of Institute of Internal Auditors (ACIIA) Conference organized by The Institute of Internal Auditors.

Brief report of the Implementation of Duties and responsibilities of the Internal audit unit in 2018

SPI’s audit activities are always outlined in the Annual Audit Work Program (PKPT) which has previously been approved by the President Director and prepared using the Risk-Based Audit approach. The Routine Audit in accordance with the Annual Audit Work Program of the Internal Audit Unit in 2018 was determined by President Director on 5 February 2018 which has been conducted as follows:1. Audit of Product Sales and Development Function. This

audit is carried out to measure the achievement of product sales and development division in securing jobs in the current year.

2. Internal Audit consisting of Project Management Audit, HR, Procurement of Goods/Services, and Project Governance.

382

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

3. Audit IT. Audit ini dilakukan sesuai rekomendasi dari tim Assessor GCG sebagai implementasi GCG yang baik.

4. Review sistem pengendalian intern, dilakukan agar sistem pengendalian intern di Perusahaan selalu terus dilakukan untuk meminimalisir temuan pihak auditor eksternal.

5. Review KPI Unit Kerja.6. Monitoring dan Tindak Lanjut hasil laporan & temuan

audit, baik internal (SPI) maupun eksternal (KAP dan BPK). Hal ini dilakukan agar temuan yang ada dapat segera ditindaklanjuti dan diperbaiki.

7. Melakukan kegiatan pendampingan (counterpart) bagi auditor.

8. Melakukan self assessment atas implementasi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

9. Keterlibatan dalam tim kerja lintas unit.10. Review/Audit khusus sesuai permintaan BoD/BoC.

Adapun Laporan Audit yang telah dikeluarkan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

laporan hasil Pemeriksaan Audit Reports (LHP)

no no. lhP Judul lhPLHP Title

Tanggal Terbit lhPLHP Issuance Date

1 LHP - 01/SPI-II/2018 Laporan Hasil Pelaksanaan Program Self Assessment Good Corporate Governance (GCG) PT. Surveyor Indonesia (Persero) Periode Tahun 2017Report on the Results of Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Self Assessment Program of PT Surveyor Indonesia (Persero) for the 2017 Period


2 LHP - 02/SPI-II/2018 Laporan Hasil Pendampingan KAP Rama Wendra Dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Surveyor Indonesia dan Anak.Report of Counterpart Activities of KAP Rama Wendra in Examining the Financial Statements of PT Surveyor Indonesia and Subsidiaries.


3 LHP-03/SPI-III/2018 LHP TI Cabang Utama SIPALIT Audit Report of Main Branch SIPAL

16 Maret 201816 March 2018

4 LHP-04/SPI-III/2018 LHP TI Cabang Utama SISUBIT Audit Report of Main Branch SISUB

16 Maret 201816 March 2018

5 LHP-05/SPI-III/2018 LHP TI Cabang Madya SIMEDIT Audit Report of Middle Branch SIMED

16 Maret 201816 March 2018

6 LHP-06/SPI-III/2018 LHP TI Cabang Madya SIMAKIT Audit Report of Middle Branch SIMAK

16 Maret 201816 March 2018

7 LHP-07/SPI-IV/2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Fungsi Penjualan dan Pengembangan Produk di Cabang Madya SemarangAudit Report of Product Sales and Development Function in Semarang Middle Branch

24 April 201824 April 2018

8 LHP-08/SPI-IV/2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Fungsi penjualan dan Pengembangan Produk SIBATAudit Report of Product Sales and Development Function SIBAT

25 April 201825 April 2018

9 LHP-09/SPI-IV/2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Fungsi penjualan dan Pengembangan Produk SIBRUAudit Report of Product Sales and Development Function SIBRU

26 April 201826 April 2018

10 LHP – 010 /SPI/V/2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Fungsi Penjualan Dan Pengembangan Produk Di Cabang Utama Pekanbaru (SIPKU)Audit Report of Product Sales and Development Function in Pekanbaru Main Branch (SIPKU)

4 Mei 20184 May 2018

11 LHP – 011a /SPI-VI/2018 LHP UTIAudit Report of UTI

4 Mei 20184 May 2018

12 LHP – 011b /SPI-VI/2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Divisi Bisnis Penguatan Institusi & Kelembagaan (PIK)Internal Audit Report of Institutions & Institutional Strengthening (PIK) Business Division

8 Juni 20188 June 2018

3. IT Audit. This audit is carried out according to the recommendation of GCG Assessor Team as good implementation of GCG.

4. Review of internal control system is carried out so that the Company’s internal control system is always carried out to minimize findings of external auditors.

5. Review of KPI of Work Unit.6. Monitoring and Follow-up of audit reports and audit findings

of both internal (SPI) and external (KAP). This is carried out so that the findings can be immediately followed-up and improved.

7. Carry out counterpart activities for auditors.

8. Carry out self-assessment on the implementation of Good Corporate Governance.

9. Involved in cross-unit work teams.10. pecial review/audit upon the request of Board of Directors/

Board of Commissioners.

Audit Reports issued in 2018 are as follows:


383


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

laporan hasil Pemeriksaan Audit Reports (LHP)

no no. lhP Judul lhPLHP Title

Tanggal Terbit lhPLHP Issuance Date

13 LHP – 012 /SPI-VI/2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Divisi Bisnis Infrastruktur (DB INFRAS)Internal Audit Report of Infrastructure Business Division (DB INFRAS)

8 Juni 20188 June 2018

14 LHP – 013 /SPI-VII/2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Divisi Bisnis MIGAS Internal Audit Report of Oil and Gas Business Division

23 Juli 201823 July 2018

15 LHP – 014 /SPI-VII/2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Divisi Bisnis MINBAInternal Audit Report of Mineral and Coal Business Division

12 Juli 201812 July 2018

16 LHP – 015 /SPI-VII/2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Cabang Utama Palembang (SIPAL)Internal Audit Report of Palembang Main Branch (SIPAL)

23 Agustus 201823 August 2018

17 LHP – 016 /SPI-VIII/2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Cabang Madya Medan (SIMED)Internal Audit Report of Medan Middle Branch (SIMED)


18 LHP – 017 /SPI-IX/2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Cabang Madya BatamInternal Audit Report of Batam Middle Branch


19 LHP – 018 /SPI-VIII/2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Cabang Pratama Aceh (SICEH)Internal Audit Report of Aceh Small Branch (SICEH)


20 LHP – 019 /SPI-VIII/2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Cabang Utama Pekanbaru (SIPKU)Internal Audit Report of Pekanbaru Main Branch (SIPKU)


21 LHP – 020 /SPI-VIII/2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Cabang Utama Surabaya (SISUB)Internal Audit Report of Surabaya Main Branch (SISUB)


22 LHP – 021 /SPI-X/2018 Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Cabang Madya Makassar (SIMAK)Internal Audit Report of Makassar Middle Branch (SIMAK)


laporan hasil reviu Review Reports (LHR)

no no. lhr Judul lhrLHR Title

Tanggal Terbit lhrLHR Issuance Date

1 LHR-02/SPI-II/2018 Laporan Hasil Review Kinerja dan Perhitungan KPI Divisi Bisnis Periode Tahun 2017Review Report of Performance and Calculation of KPI of Business Division for period of 2017

22 Maret 201822 March 2018

2 LHR-03/SPI-II/2018 Perihal : Laporan Hasil Review Kinerja dan Perhitungan KPI Cabang Utama, Madya dan Pratama Periode Tahun 2017Subject: Review Report of Performance and Calculation of KPI of Main, Middle, and Small Branches for period of 2017

22 Maret 201822 March 2018

3 LHR-04/SPI-VI/2018 Laporan Hasil reviu Sistenm Pengendalian Intern Cabang Madya Batam (SIBAT)Review Report of Internal Control System of Batam Middle Branch (SIBAT)

18 April 2018

4 LHR-05/SPI-IV/2018 Laporan Hasil reviu Sistem Pengendalian Intern Cabang Madya Semarang (SISMA)Review Report of Internal Control System of Semarang Middle Branch (SISMA)

24 April 2018

5 LHR-06/SPI-IV/2018 Laporan Hasil reviu Sistem Pengendalian Intern Cabang Pratama Banjarbaru (SIBRU)Review Report of Internal Control System of Banjarbaru Small Branch (SIBRU)

25 April 2018

6 LHR-07/SPI-IV/2018 Laporan Hasil reviu Sistem Pengendalian Intern Cabang Pekanbaru (SIPKU)Review Report of Internal Control System of Pekanbaru Branch (SIPKU)

27 April 2018

7 LHR-09/SPI-XII/2018 Laporan Hasil ReviewTerhadap Bukti Transaksi Pekerjaan Proyek Pembangunan Tapak Tower Pt. Pln (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah Ii Dari Pt. Synerga Tata InternasionalReview Report against Transaction Proof of Tower Construction Project of PT PLN (Persero), Main Development Unit, Central Region of Java II from PT Synerga Tata Internasional


384

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

laporan hasil MonitoringMonitoring Report (LHM)

no no. lhM Judul lhMLHM Title

Tanggal Terbit lhMLHM Issuance Date

1 LHM-01/SPI/IV/2018 Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Temuan SPI Tahun 2016 dan 2017 Per TW I Tahun 2018 Monitoring Report of Follow-Up on SPI Findings in 2016 and 2017 as of the 1st Quarter of 2018

25 April 2018

2 LHM–02/SPI-VIII/2018 Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Temuan SPI Tahun 2017 Per Triwulan II tahun 2018.Monitoring Report of Follow-Up on SPI Findings of 2017 as of the 2nd Quarter of 2018


3 LHM-03/SPI/X/2018 Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Temuan SPI Tahun 2017 Per Triwulan III tahun 2018Monitoring Report of Follow-Up on SPI Findings of 2017 as of the 3rd Quarter of 2018


4 LHM–04/SPI-X/2018 Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun 2016 Per Semester I tahun 2018.Monitoring Report of Follow-Up on Findings of Audit Board of RI of 2016 as of the 1st Semester of 2018


Sementara itu, disepanjang tahun 2018, Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perusahaan tidak menerbitkan Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi.

Pengelola Manajemen risiko

Agar pengelolaan risiko di lingkungan Perusahaan dapat berjalan dengan baik, Perusahaan membentuk Bagian/Fungsi Manajemen Risiko yang ditempatkan di bawah Divisi Perencanaan Strategis, bersama-sama dengan Bagian Perencanaan Strategis serta Bagian Pengembangan Sistem Mutu K3LL dan Proses Bisnis. Hal ini tak lepas dari kebijakan manajemen untuk menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian dari perencanaan strategis Perusahaan.

Pejabat Pengelola Manajemen risiko

Bagian/Fungsi Manajemen Risiko merupakan bagian dari Divisi Perencanaan Strategis. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi Perencanaan Strategis mengikuti ketentuan dan tata cara pengangkatan pejabat struktural Perusahaan melalui Keputusan Direksi.

Berdasarkan pengangkatan Surat Keputusan Direksi No. SKD-017/DRU-VII/DSDM/2018 tanggal 30 Juli 2018, Direksi mempercayakan Ponky L. Kardono untuk menjabat Kepala Divisi Perencanaan Strategis yang menaungi Bagian/Fungsi Manajemen Risiko.

Meanwhile, throughout 2018, the Company’s Internal Audit Unit (SPI) did not publish the Study and Evaluation Report.

Public accountant

In order for risk management within the Company to run properly, the Company established a Risk Management Section/Function that is placed under the Strategic Planning Division, together with the Strategic Planning Section and K3LL Quality System Development Section and Business Processes. This is inseparable from the management policy to place risk management as part of the Company’s strategic planning.

risk Management officer

The Risk Management Section/Function is part of the Strategic Planning Division. The appointment and dismissal of the Head of Strategic Planning Division follows the provisions and procedures of the appointment of Company structural officers through Board of Directors Decision.

Based on Board of Directors’ Decision Letter No. SKD-017/DRU-VII/DSDM/2018 dated 30 July 2018, The Board of Directors entrusted Ponky L. Kardono to serve as the Head of Strategic Planning Division overseeing the Risk Management Section/Function.


385


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Duties and responsibilities of risk Management section/function

The main duties of Risk Management Section/Function are as follows:1. Building and developing integrated risk management

systems (maps, risk profiles, and business and operational mitigation plans.

2. Monitoring and evaluating the implementation of risk management procedures in the work unit.

3. Providing an independent opinion on the adequacy of risk identification and mitigation plans submitted by each work unit in business proposals and periodic reports as a basis for decision making by the authorities.

organization of risk Management section/function

Based on Board of Director’s Decision No. 001/DRU-X/DPS/2018 on Company Organization Structure In 2018, the structure and position of the Risk Management Section/Function is part of the Strategic Planning Division under the Directorate of Finance and Strategic Planning, with a chart as shown below.

Ponky l. KardonoKepala Divisi Perencanaan Strategis

Menjabat Sejak 1 Agustus 2018

Ponky l. KardonoHead of Strategic Planning Division

In Position Since 1 August 2018

Data PribadiWarga negara IndonesiaUsia 51 tahunKelahiran Solo, 12 Mei 1967

DomisiliJakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

riwayat PendidikanSarjana (S1) Teknik jurusan Gas dan Petrokimia dari Universitas Indonesia (1992), dan Master of Business Administration (S2) in Valuation, University of Western Sydney, Australia (1999).

riwayat ProfesiSebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan (2013-2018). Beberapa jabatan yang pernah diemban adalah Kepala Unit Manajemen Risiko (2011-2013); Ahli Utama Divisi Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan (2009-2013); Kepala Unit Manajemen Resiko (2007-2009); General Manager Cabang Batam (2005-2007); Deputy General Manager Cabang Jakarta (2000-2005); Manajer Operasi Cabang Surabaya (1998-2000); Supervisor Cabang Jakarta (1995-1998); Trade Coordinator Cabang Batam (1992-1995).

Personal DataIndonesian citizen51 years oldBorn in Solo, 12 May 1967

DomicileSouth Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Educational BackgroundBachelor (S1) in Engineering majoring in Gas and Petrochemical from Universitas Indonesia (1992), and Master of Business Administration (S2) in Valuation, University of Western Sydney, Australia (1999).

Professional HistoryPreviously served as Corporate Secretary (2013-2018). Some positions that have been served are Head of Risk Management Unit (2007-2013); Key Expert in Corporate Planning and Development Division (2009-2013); Head of Risk Management Unit (2007-2009); General Manager of Batam Branch (2005-2007); Deputy General Manager of Jakarta Branch (2000-2005); Operations Manager of Surabaya Branch (1998-2000); Supervisor of Jakarta Branch (1995-1998); Trade Coordinator of Batam Branch (1992-1995).

Tugas dan Tanggung Jawab Bagian/fungsi Manajemen risiko

Tugas pokok Bagian/Fungsi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:1. Membangun dan mengembangkan sistem manajemen

risiko terpadu (peta, profil risiko, dan rencana mitigasi bisnis dan operasional.

2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan prosedur manajemen risiko di unit kerja.

3. Memberikan pendapat independen terhadap kecukupan identifikasi risiko dan rencana mitigasi yang diajukan oleh setiap unit kerja dalam proposal bisnis dan laporan berkala sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak bewenang.

organisasi Bagian/fungsi Manajemen risiko

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 001/DRU-X/DPS/2018 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Tahun 2018, struktur dan kedudukan Bagian/Fungsi Manajemen Risiko merupakan bagian dari Divisi Perencanaan Strategis dibawah Direktorat Keuangan dan Perencanaan Strategis, dengan bagan seperti yang terlihat di bawah ini.

Direktorat Keuangan dan Perencanaan StrategisDuties and Responsibilities of Risk Management Section/Function

Divisi Perencanaan StrategisStrategic Planning Division

Bagian Perencanaan StrategisStrategic Planning Section

Bagian Manajemen RisikoRisk Management Section

Bagian Pengembangan Sistem Mutu K3LL dan Proses Bisnis

K3LL Quality System Development and Business

Process Section

386

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Per 31 Desember 2018, jumlah pegawai Bagian/Fungsi Manajemen Risiko sebanyak 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) orang Pejabat Struktural dan 1 (satu) orang pegawai spesialis dengan jabatan Senior Risk Analys.

Dari pegawai Bagian/Fungsi Manajemen Risiko tersebut, Kepala Bagian Manajemen Risiko sebagai Pejabat Struktural penanggung jawab fungsi telah memiliki sertifikasi profesi manajemen risiko Certified Risk Management Professional (CRMP). Selain itu, Kepala Divisi Perencanaan Strategis sebagai penanggung jawab utama manajemen risiko juga memiliki sertifikasi profesi manajemen risiko Certified Risk Management Professional (CRMP). Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi pegawai khususnya dalam program sertifikasi profesi manajemen risiko.

Jumlah pegawai yang memiliki sertifikasi 50% dari keseluruhan pegawai Divisi Perencanaan Strategis.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Bagian/Fungsi Manajemen Risiko Tahun 2018

Kegiatan yang telah dilakukan Bagian/Fungsi Manajemen Risiko di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kerangka kerja manajemen risiko yang terdokumentasi sebagai berikut:a. Manual Manajemen Risiko Korporasib. Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Kerangka Kerja,

Konteks Manajemen Risiko Korporasi Kriteria Risikoc. Prosedur Identifikasi Risikod. Prosedur Analisis & Evaluasi Risikoe. Prosedur Perencanaan Penanganan Risikof. Prosedur Penanganan Risikog. Prosedur Pemantauan & Peninjauan Manajemen Risikoh. Prosedur Pemantauan Risiko Berbasis Indikator Risiko

Kuncii. Prosedur Komunikasi & Konsultasi Manajemen Risikoj. Prosedur Manajemen Risiko Bisnis Baru dan Prosedur

Baruk. Prosedur Manajemen Risiko Korporat, nit Kerja, RKAP

dan RJPPl. Prosedur Manajemen Risiko Produk Baru

2. Menyusun profil risiko korporat RKAP 2019 dan telah mengindentifikasi 5 (lima) risiko korporat RKAP 2019 yang signifikan sebagai berikut:a. Risiko Pemasaran

Perusahaan kurang dapat mengambil peluang pasar yang dapat menjadi tulang punggung karena kurang fokusnya aspek pemasaran dalam hal riset pasar, pemahaman tentang pesaing dan repositioning segmen pasar. Mitigasi risiko ini dilakukan dengan cara evaluasi strategi pemasaran dan meningkatkan kompetensi atau merekrut personil yang mampu menganalisis, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi pemasaran.

As per 31 December 2018, the number of employees of Risk Management Section/Function is 2 (two) people, which are 1 (one) Structural Officer and 1 (one) specialist with the position of Senior Risk Analyst.

From employee of Risk Management Section/Function, Head of Risk Management Section as Structural Officer in charge of the function, who already holds a risk management professional certification of Certified Risk Management Professional (CRMP). Furthermore, the Head of Strategic Planning Division as the key person in charge of risk management also holds a risk management professional certification of Certified Risk Management Professional (CRMP). The Company is committed to continuously improving employee’s competencies, especially in risk management profession certification program.

The number of employees who are certified is 50% of the total employees of Strategic Planning Division.

Brief Report on the Implementation of Risk Management Section/Function in 2018

The activities carried out by the Risk Management Section/Function in 2018 were as follows:

1. Developed a documented risk management framework as follows:a. Corporate Risk Management Manualb. Procedure for Establishing and Updating Framework,

Context of Corporate Risk Management Risk Criteriac. Risk Identification Procedured. Risk Analysis & Evaluation Proceduree. Risk Handling Planning Proceduref. Risk Handling Procedureg. Risk Management Monitoring & Review Procedureh. Risk Monitoring Procedure Based on Key Risk Indicatorsi. Risk Management Communication & Consultation

Procedurej. Risk Management Procedures of New Business and

New Proceduresk. Corporate, Work Unit, RKAP and RJPP Risk Management

Proceduresl. New Product Risk Management Procedure

2. Compiled the 2019 RKAP corporate risk profile and identified 5 (five) significant 2019 RKAP corporate risks as follows:

a. Marketing RiskThe Company may be less able to seize market opportunities that can be its backbone because of the lack of focus on marketing aspects in terms of market research, understanding of competitors and repositioning of market segments. This risk mitigation is carried out by evaluating marketing strategies and increasing competence or recruiting personnel who are able to analyze, implement, and evaluate marketing strategies.


387


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

b. Risiko ProdukPendapatan produk captive terlihat cenderung menurun. Mitigasi risiko ini dilakukan dengan cara membentuk tim untuk mengevaluasi beberapa produk captive yang ada dan mencari produk captive baru.

c. Risiko Teknologi InformasiSistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kurang dioptimalkan untuk mendukung kegiatan bisnis Perusahaan. Mitigasi risiko ini dilakukan dengan cara evaluasi sistem TIK, pembuatan prosedur audit atas sistem TIK, serta evaluasi prosedur pemeliharaan atas sistem TIK Perusahaan.

d. Risiko Penelitian dan PengembanganBelum adanya produk baru yang mampu menjadi tulang punggung Perusahaan karena belum optimalnya aspek Penelitian dan Pengembangan di Perusahaan. Mitigasi dilakukan dengan meningkatkan kompetensi personil dan sumber daya Penelitian dan Pengembangan, serta evaluasi prosedur pengembangan produk.

e. Risiko Politik dan HukumKehilangan potensi pendapatan dan laba karena berbagai faktor ekternal seperti tahun politik, perubahan kebijakan pemerintah dan potensi adanya kasus hukum memperbesar alternatif/peluang berkurangnya pendapatan (organik dan un-organik). Mitigasi dilakukan dengan melakukan langkah-langkah anitisipasi evaluasi biaya.Seluruh risiko korporat RKAP 2019 PTSI berada di atas garis toleransi dengan Tingkat Exposure Extrim, dimana Perusahaan segera merencanakan mitigasi risiko untuk menurunkan tingkat risiko dibawah garis toleransi. Adapun standar respon risiko yaitu risiko harus segera dicegah atau rencana penanganan risiko dieskalasi oleh Kepala Unit Kerja (untuk unit operasi harus melibatkan Kepala Sektor selaku Group Head). Pelaksanaannya dipantau secara intensif oleh Direksi.

3. Memberikan Konsultasi Penyusunan Profil RisikoKonsultasi penyusunan profil risiko dilakukan oleh Bagian Manajemen Risiko kepada unit kerja yang memerlukan bantuan untuk menyusun profil risiko pada unit kerja yang membutuhkan.

4. Melakukan Pemantauan RisikoPemantauan risiko pada masing-masing unit kerja dilakukan secara mandiri oleh unit kerja terkait dan Bagian Manajemen Risiko. Pemantauan juga dilakukan oleh Bagian Manajemen Risiko dengan cara kunjungan langsung ke unit kerja untuk mendapatkan informasi.

b. Product RiskCaptive product income tends to decrease. Risk mitigation is carried out by forming a team to evaluate several existing captive products and find new captive products.

c. Information Technology RiskInformation and Communication Technology (ICT) systems are less optimized to support the Company’s business activities. This risk mitigation is carried out by evaluating the ICT system, creating audit procedures for the ICT system, and evaluating maintenance procedures for the Company’s ICT system.

d. Research and Development RiskThere are no new products that can be the Company’s backbone due to the Company’s Research and Development aspects are not yet optimum. Mitigation is carried out by increasing the competence of personnel and resources of the Research and Development, and evaluating product development procedures.

e. Political and Legal RisksLoss of potential income and profits due to various external factors such as political years, amendment to government policies, and potential legal cases that increase alternatives/opportunities for reduced income (organic and inorganic). Mitigation is carried out by taking steps to anticipate cost evaluation.

All PTSI’s 2019 RKAP corporate risks are above the tolerance level with Extreme Exposure Level, where the Company immediately plans to mitigate risk to reduce the risk level below the tolerance line. The standard risk response is that the risk shall immediately be prevented or the risk handling plan is escalated by the Head of Work Unit (for operation unit it shall involve the Sector Head as the Group Head). The implementation is intensively monitored by the Board of Directors.

3. Provided Consultation on Risk Profile CompilationConsultation on risk profile compilation is carried out by the Risk Management Section to work units that need assistance in preparing risk profile for work units that need one.

4. Carried out Risk MonitoringRisk monitoring in each work unit is carried out independently by the relevant work units and the Risk Management Section. Monitoring is also carried out by the Risk Management Section by visiting the work unit directly to obtain information.

388

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

aKunTan PuBlIK

Akuntan Publik, atau proses audit yang dilakukan pihak eksternal melakukan audit finansial untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaatazasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan Terhadap standar akuntansi Keuangan Indonesia

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perusahaan dan patuh terhadap SAK yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Prosedur audit eksternal dan standar audit

1. Audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.

2. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.

3. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan.

4. Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.

5. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk di-review oleh badan atau otoritas terkait.

6. Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

Mekanisme Penunjukan akuntan Publik

Proses penunjukan KAP untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 adalah sudah berdasarkan RUPS pertanggungjawaban Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2017.

Di mana Dewan Komisaris sudah menunjuk Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra untuk mengaudit Laporan Keuangan PTSI dan Laporan Keuangan program Kemitraan dan Bina Lingkungan

PuBlIC aCCounTanT

Public Accountant, or the audit process done by external party, conducts financial audit to give independent and objective opinion on the fairness, compliance to principles, and suitability of the Company’s financial statements with the Financial Accounting Standards (SAK) of Indonesia and the applicable laws and regulations.

Compliance with Indonesian financial accounting standards

The management is responsible for the presentation of the Company’s financial statements and is in compliance with the Indonesian Financial Accounting Standards as stipulated by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

Procedures of external auditor and audit standards

1. An audit of the Company’s financial statements is carried out in accordance with the professional standards of Public Accountant which covers all audit procedures deemed necessary in accordance with the circumstances.

2. The audit includes testing and evaluating on internal control system, examining, based on testing the evidence that supports the numbers and disclosures in the financial statements. The audit will also include assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by IAI.

3. As part of the audit process, the Public Accountant Firm (KAP) also conducts a question and answer to the Management regarding the management statement presented in the financial statements.

4. An audit contains an inherent risk that if there are material errors and irregularities. If this is the case, KAP will convey to the management.

5. The Management approved KAP inspection paper on the Company to be reviewed by the relevant agency or authority.

6. The audit is conducted based on the Professional Standards of Certified Public Accountants issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). If there is financial assistance from the Government of the Republic of Indonesia, the audit is conducted based on the State Audit Standards (SPKN) issued by the Audit Board (BPK) of the Republic of Indonesia.

Mechanism of appointment of the Public accountant

The process of appointing KAP for Financial Statements of 2018 Fiscal Year was already based on the GMS of Accountability of Company’s 2017 Finance Statements.

In which the Board of Commissioners has appointed Public Accountant (KAP) Rama Wendra to audit PTSI Financial Statements and Financial Statements of Partnership and


389


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

(PKBL) untuk tahun buku 2018. Penunjukan tesebut telah sesuai dengan RUPS pertanggung jawaban Laporan Keuangan PTSI yang diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2018. Direksi telah membuat Surat Perjanjian Kerjasama No. 002/DKP-X/DMF/2018 tentang Jasa Audit Untuk Pemeriksaan Tahun Buku 2018 PT Surveyor Indonesia (Persero) dan Entitas Anak.

akuntan Publik Tahun 2018

Untuk melakukan audit independen terhadap Laporan Keuangan tahun 2018 Perusahaan dan entitas anak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, Pemegang Saham menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra sebagai auditor eksternal sesuai hasil Keputusan RUPS tanggal 7 Mei 2018. KAP Rama Wendra juga diikat dengan perjanjian kerja sama dengan Perusahaan melalui Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :PERJ-002/DKP-X/DMF/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Jasa Audit Untuk Pemeriksaan Tahun Buku 2018 PTSurveyor Indonesia (Persero) Dan Entitas Anak, sementara akuntan yang akan melaksanakan audit independen Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2018 adalah Acep Kusmayadi, AK., CA., CPA.

Bagi KAP Rama Wendra maupun akuntan Acep Kusmayadi, audit independen terhadap Laporan Keuangan Perusahaan merupakan periode yang ketiga. Selain audit atas laporan keuangan, KAP Rama Wendra juga ditugaskan untuk melakukan hal sebagai berikut:1. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

dan Pengendalian Intern untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018.

2. Audit atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Mengenai Evaluasi Kinerja Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018.

3. Audit atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Mengenai Evaluasi Kinerja Berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018.

4. Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2018.

5. Audit atas Laporan Keuangan PT SCCI untuk tahun buku 2018.

6. Audit atas Laporan Keuangan PT STI untuk tahun buku 2018.

Besarnya biaya yang menjadi beban Perusahaan adalah sebesar Rp 640.000.000 (belum termasuk pajak dan out of pocket expenses). Pelaksanaan audit oleh KAP dilaksanakan sesuai standar audit dan auditor eksternal tidak memperoleh hambatan dalam mengakses dokumen dari unit organisasi yang dibutuhkan. Hasil audit telah disampaikan dalam laporan audit dan permasalahan yang ada telah disampaikan melalui management letter kepada Direksi.

Guna kepentingan transparansi, berikut disajikan Auditor Publik Laporan Keuangan Perusahaan 6 (enam) tahun berturut-turut, untuk tahun buku 2013 hingga 2018 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Community Development Program (PKBL) for 2018 fiscal year. The appointment has been in accordance with the GMS of Accountability of PTSI Financial Statements held on 7 May 2018. The Board of Directors has prepared a Work Agreement Letter No. 002/DKP-X/DMF/2018 on Audit Services to Examine the 2018 Fiscal Year of PT Surveyor Indonesia (Persero) and Subsidiaries.

Public accountant 2018

To carry out independent audit of the 2018 Financial Statements of the Company and its subsidiaries in accordance with the applicable Indonesian Financial Accounting Standards, the Shareholders appointed Public Accounting Firm (KAP) Rama Wendra as the external auditor pursuant to the GMS resolutions dated 7 May 2019. KAP Rama Wendra is also bound by a cooperation agreement with the Company under Work Agreement Letter No. PERJ-002/DKP-X/DMF/2018 dated 12 October 2017 on Audit Services to Examine the 2018 Fiscal Year of PT Surveyor Indonesia (Persero) and Subsidiaries, whereas, the accountant who will carry out the independent audit of the Company’s Financial Statements for 2018 Fiscal Year was Acep Kusmayadi, AK., CA., CPA.

For KAP Rama Wendra and accountant Acep Kusmayadi, the independent audit of the Company’s Financial Statements was carried out for the third period. In addition to audit of financial statements, KAP Rama Wendra was also assigned the following duties:1. Compliance Audit against the Laws and Regulations and

Internal Control for the year ended on 31 December 2018.

2. Audit of Implementation of Approved Procedure for Evaluation of Company’s Performance for the year ended on 31 December 2018.

3. Audit of Implementation of Approved Procedure for Performance Evaluation based on the Key Performance Indicators (KPI) for the year ended on 31 December 2018.

4. Audit of Financial Statements of Partnership and Community Development Program for 2018 fiscal year.

5. Audit of Financial Statements of PT SCCI for 2018 fiscal year.

6. Audit of Financial Statements of PT STI for 2018 fiscal year.

The amount of fee incurred by the Company was IDR640,000,000 (excluding tax and out of pocket expenses). The audit by KAP was carried out in accordance with the auditing standards and the external auditor did not find any difficulties to access documents from the relevant units in the organization. The audit results have been presented in the audit report and the existing problems have been conveyed in the management letter to the Board of Directors.

For transparency purpose, below is the list of Public Auditor of the Company’s Financial Statements for 6 (six) consecutive years, from 2013 to 2018 fiscal years as can be seen in the table below:

390

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

akuntan Publik dan Biaya Periode 6 Tahun Terakhir

Guna kebutuhan transparansi, berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan dan biaya yang diberikan dalam mengaudit laporan keuangan Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir sejak Perusahaan resmi berdiri.

Daftar akuntan Publik 2013-2018List of Public Accountants 2013-2018


Kantor akuntan PublikPublic

Accountant Firm

akuntanAccountant

JasaServices


Biaya(Rp)

Costs(IDR)


Audit atas laporan keuangan tahun buku 2018

Audit of Financial Statements of 2018 fiscal year

1. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern

2. Audit atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Mengenai Evaluasi Kinerja Perusahaan

3. Audit atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Mengenai Evaluasi Kinerja Berdasarkan Key Performance Indicator (KPI)

4. Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

5. Audit atas Laporan Keuangan entitas anak, PT SCCI

6. Audit atas Laporan Keuangan entitas anak PT STI

1. Compliance Audit against the Laws and Regulations and Internal Control

2. Audit of Implementation of the Approved Procedure on Company’s Performance Evaluation

3. Audit of Implementation of the Approved Procedure on Performance Evaluation Based on Key Performance Indicator (KPI)

4. Audit of Financial Statements of Partnership and Community Development Program

5. Audit of Financial Statements of subsidiary, PT SCCI

6. Audit of Financial Statements of subsidiary, PT STI

Rp 640.000.000,-(tidak termasuk pajak dan out of pocket expenses)

IDR640.000.000(excluding tax and out of pocket expenses)
















Rp600.000.000,-(tidak termasuk pajak dan out of pocket expenses)

IDR600,000,000.(excluding tax and out of pocket expenses)

Public accountant and fees for the last 6 Years

For transparency purpose, below is the list of Public Accountant Firms, Public Accountants, and fees given in auditing the Company’s financial statements for the last 5 (six) years since the Company was officially incorporated.


391


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting




Accountant Firm

akuntanAccountant

JasaServices


Biaya(Rp)

Costs(IDR)
















Rp610.000.000,-(tidak termasuk out of pocket expenses)

IDR610,000,000.(excluding out of pocket expenses)




Audit of financial statements of 2015 fiscal year














IDR547,888,000. (including out of pocket expenses)

392

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis




Accountant Firm

akuntanAccountant

JasaServices


Biaya(Rp)

Costs(IDR)


















IDR547,888,000. (including out of pocket expenses)

2013 Husni, Mucharam dan Rasidi














Rp436.205.000,- (tidak termasuk out of pocket expenses)

IDR436,205,000. (excluding out of pocket expenses)

393


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

manajemen risiKorisk management

Perusahaan menyadari bahwa risiko telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses bisnis yang dijalankan Perusahaan. Dampak dari risiko tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi kestabilan Perusahaan, yang tentu saja melekat pada semua aktivitas dan pengambilan keputusan dalam menjalankan bisnis. Proses identifikasi dilakukan terhadap risiko yang ada dan dicatat ke dalam risk profile Perusahaan. Selanjutnya Perusahaan menetapkan beberapa risiko utama yang menjadi perhatian khusus untuk kemudian dilakukan pencegahan dan pengendalian risiko.

The Company is fully aware that risks have become integral parts of every business process undertaken by the Company. The impact of these risks can significantly affect the Company’s stability, which is of course inherent in all activities and decision-making in conducting business. The identification process is carried out against the existing risks and recorded into the Company’s risk profile. Furthermore, the Company sets out some of the main risks of particular concern for risk prevention and control.

394

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

sistem Manajemen risiko yang Diterapkan Perusahaan

Bisnis Perusahaan senantiasa menghadapi berbagai ketidakpastian yang harus dikelola untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan dalam RKAP. Pengelolaan ketidakpastian dilakukan dengan menerapkan manajemen risiko yang terpadu dengan sistem manajemen secara keseluruhan. Keterpaduan dituangkan dalam penerapan manajemen mutu ISO 9001:2015 dan manajemen K3 (SMK3 dan OHSAS 18001; 2007) dan tata kelola proyek. Kerangka kerja penerapan manajemen risiko terpadu adalah sebagai berikut:1. Kebijakan Perusahaan tentang penerapan manajemen

terpadu yang didalamnya menunjukan komitmen Perusahaan untuk memenuhi harapan stakeholder melalui penerapan Good Corporate Governance dan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang didukung pelayanan yang bermutu, aman dan sehat serta ramah lingkungan dengan melakukan pengelolaan risiko usaha secara optimal.

2. Melakukan pemetaan risiko korporat oleh Divisi Perencanaan Perusahaan dan Unit-unit kerja melalui pengisian dokumen Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko.

3. Menerapkan KPI “Undesirable Event”.4. Melakukan audit tata kelola proyek.5. Melakukan tinjauan penerapan sistem manajemen secara

berkala untuk menilai efektifitas penerapannya.

review atas sistem Manajemen risiko Perusahaan

Penerapan manajemen risiko pada seluruh proses bisnis Perusahaan saat ini dirasakan telah menjadi sebuah kebutuhan bagi PTSI yang ingin mencapai sasaran-sasaran strategisnya. Penerapan manajemen risiko ini diharapkan dapat menjadi tools management untuk menciptakan dan melindungi nilai, meningkatkan kinerja, mendorong inovasi dan membantu proses pencapaian sasaran.

PTSI menyadari, penerapan manajemen risiko yang terukur dan sistematis berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian sasaran strategis Perusahaan. untuk itu, sejak tahun 2006, melalui Unit Manajemen Risiko (UMR), PTSI telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko pada proses bisnis Perusahaan dengan menggunakan pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) yang menetapkan mekanisme manajemen risiko melalui penetapan dan pemutakhiran kerangka kerja, konteks manajemen risiko korporasi dan kriteria risiko, melakukan komunikasi dan konsultasi manajemen risiko, memantau dan meninjau manajemen risiko, memantau risiko, mengembangkan kompetensi SDM berbasis risiko dan mengembangkan sistem manajemen risiko berbasis teknologi informasi.

risk Management system applied by the Company

The Company’s business constantly faces various uncertainties that shall be managed in order to achieve the targets set in RKAP. These uncertainties are managed by applying integrated risk management to the overall management system. Integration is incorporated into the implementation of ISO 9001:2015 quality management and OHS management (OHSMS and OHSAS 18001; 2007) and project governance. The integrated risk management implementation framework is as follows:

1. Company policy on the implementation of integrated management in which shows the Company’s commitment to meeting the expectations of stakeholders through the implementation of good corporate governance and fulfillment of laws and regulations supported by quality services which are qualified, safe, healthy, and environmentally friendly by managing the business risk optimally.

2. Conducting corporate risk mapping by the Corporate Planning Division and Work Units through completing Hazard Identification, Risk Assessment and Control documents.

3. Implementing “Undesirable Event” KPI4. Conducting project governance audit.5. Conducting periodic review of management system

implementation to assess the effectiveness of its implementation.

review on Company’s risk Management system

The implementation of risk management in all of the Company’s business processes is now deemed to be a necessity for PTSI as it wants to achieve its strategic goals. The implementation of risk management is expected to be a management tool to create and protect values, improve performance, encourage innovation and help the process of achieving goals.

PTSI realizes that the measurable and systematic implementation of risk management affects the performance and achievement of the Company’s strategic goals. Therefore, since 2006, through the Risk Management Unit (UMR), PTSI has implemented risk management principles in the Company’s business processes by using an Enterprise Risk Management (ERM) approach that establishes risk management mechanisms through establishing and updating of frameworks, management context of corporate risk and risk criteria, communicating and consulting risk management, monitoring and reviewing risk management, monitoring risks, developing risk-based HR competencies and developing information technology-based risk management systems.

Manajemen Risikorisk management

395


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Secara konkrit, pengelolaan risiko Perusahaan selama tahun 2006 hingga 2011 dilakukan melalui mekanisme tata kelola proyek khususnya pada proses pengajuan proposal bisnis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Mekanisme ini digunakan sebagai wujud nyata Perusahaan untuk mengelola potensi risiko yang dapat berdampak pada pencapaian kinerja Perusahaan.

Seiring dengan perkembangan Perusahaan dan kemajuan tata kelola risiko serta terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN tahun 2012, PTSI menunjukkan komitmennya untuk mencapai sasaran strategis dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan menerbitkan kebijakan risiko melalui Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia (Persero) No. SKD-003/PDR-CSR/UMR/III/2012 tentang Kebijakan Umum dan Penerapan Sistem Manajemen Risiko Korporasi, secara nyata, praktik pengelolaan risiko Perusahaan dilakukan dengan tata cara mengidentifikasi, menilai dan membuat rencana mitigas risiko yang lebih terstruktur.

Di tahun 2018, PTSI mulai membangun infrastruktur manajemen risiko dengan menggunakan pendekatan panduan manajemen risiko ISO 31000:2009 agar dapat menerapkan proses manajemen risiko yang sistematis dari kebijakan, prosedur dan berbagai pendekatan untuk menjalankan komunikasi & konsultasi, membangun konteks, dan menilai risiko, memberi perlakuan, memantau, mengkaji, mencatat dalam register risiko dan melaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Pendekatan ini juga menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko, yaitu integrasi, terstuktur dan komprehensif, yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunaanya dan melibatkan pemangku kepentingan secara memadai agar mau berbagi pengetahuan, pandangan dan persepsinya, dinamis, menyediakan informasi terbaik, faktor budaya dan manusia serta peningkatan yang berkesinambungan.

Infrastruktur manajemen risiko yang telah dibangun ini menentukan kebijakan risiko, mandat dan komitmen manajemen, selera dan toleransi risiko, serta kategori risiko. Untuk membantu penerapan proses manajemen risiko, telah disusun manual manajemen risiko berikut prosedur kerja yang terkait dengan proses manajemen risiko. Secara praktik, penerapan manajemen risiko dilakukan melalui identifikasi risiko, menilai, dan menyusun rencana mitigasi risiko.

Concretely, the Company’s risk management from 2006 to 2011 was carried out through a project governance mechanism, especially in the process of submitting business proposals and the Cost Budget Plan (RAB). This mechanism is used as the Company’s tangible manifestation to manage potential risks that may have an impact on the Company’s performance achievement.

In line with the Company’s development, progress of risk governance, and issuance of Regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance in SOE in 2012, PTSI demonstrates its commitment to achieving the strategic objectives and Good Corporate Governance by issuing risk policies through the Decision Letter of Board of Directors of PT Surveyor Indonesia (Persero) No. SKD-003/PDR-CSR/UMR/III/2012 on General Policies and Implementation of Corporate Risk Management System, in fact, the Company’s risk management practices are carried out by identifying, assessing, and creating more structured risk mitigation plans.

In 2018, PTSI began to build a risk management infrastructure by using ISO 31000:2009 risk management approach in order to implement a systematic risk management process consisting of policies, procedures, and various approaches to carry out communication & consultation, build context, and assess risks, provide treatment , monitor, review, record in the risk register and report to interested parties. This approach also applies risk management principles, which are integration, structured, and comprehensive, that are tailored to the user needs and involve stakeholders adequately so that they want to share knowledge, views, and perceptions, are dynamic, provide the best information, cultural and human factors, and continuous improvements.

The risk management infrastructure that has been built determines risk policy, management mandate and commitment, risk appetite and tolerance, and risk categories. To help implement the risk management process, a risk management manual and work procedures have been developed that are related to the risk management process. In practice, the implementation of risk management is carried out through risk identification, assessing, and preparing risk mitigation plans.

396

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Jenis risiko yang Dihadapi Perusahaan

Agar seluruh pemangku kepentingan dan anggota organisasi memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang jenis risiko yang di hadapi Perusahaan, memudahkan dalam pengelolaan risiko dan menentukan skala prioritas dan fokus untuk mengelola potensi risiko yang berdampak signifikan terhadap sasaran Perusahaan, PTSI menentukan jenis atau kategori risiko Perusahaan menjadi 7 (tujuh) kategori risiko sebagai berikut: 1. Risiko Strategis2. Risiko Keuangan3. Risiko Operasional4. Risiko Hukum5. Risiko Kepatuhan6. Risiko Reputasi7. Risiko Bencana

upaya untuk Mengelola risiko

PTSI berkomitmen untuk mengelola risiko pada seluruh proses bisnis sebagai upaya untuk melindungi nilai dan tercapainya sasaran jangka panjang dan jangka pendek Perusahaan secara sistematis, komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan. Perusahaan membentuk fungsi manajemen risiko yang merupakan bagian dari Divisi Perencanaan Strategis, guna mendukung terlaksananya proses manajemen risiko Perusahaan untuk memastikan risiko-risiko Perusahaan dikelola dengan baik sesuai kaidah prinsip, proses dan kerangka kerja manajemen risiko.

Upaya pengelolaan risiko Perusahaan dilakukan pada seluruh proses bisnis secara sistematis dan komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan antara lain melalui pengendalian proses, sumber daya dan pengendalian penyampaian jasa melalui mekanisme QA/QC pada proses perolehan proyek potensial dan pelaksanaan proyek (pekerjaan).

Di tahun 2018, Perusahaan telah menyusun kerangka kerja manajemen risiko menggunakan panduan manajemen risiko ISO 31000:2009. Dimana kerangka kerja manajemen risiko berbasis ISO 31000:2009 ini, merupakan tools management yang sistematis dan terukur untuk memastikan pengelolaan risiko Perusahaan terlaksana secara terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya dan berjalan dengan efektif.

Type of risks faced by the Company

In order for all stakeholders and members of the organization to have the same understanding and perception of the types of risks faced by the Company, and to facilitate risk management and set priorities scale and focus on managing potential risks that have a significant impact on the Company’s objectives, PTSI determines the types or risk categories of the Company to 7 (seven) risk categories as follows:

1. Strategic Risk2. Finance Risk3. Operational Risk4. Legal Risk5. Compliance Risk6. Reputation Risk7. Disaster Risk

efforts to Manage risks

PTSI is committed to managing risk in all business processes as an effort to protect value and achieve the Company’s long-term and short-term goals in a systematic, comprehensive, integrated, and sustainable manner. The Company establishes a risk management function which is part of the Strategic Planning Division to support the implementation of the Company’s risk management process to ensure that the Company’s risks are well managed in accordance with the principles, processes, and framework of risk management.

The Company’s risk management efforts are carried out in all business processes systematically and comprehensively, in an integrated and sustainable manner, among others, through process control, resources, and control of service delivery through QA/QC mechanism in the process of acquiring potential projects and implementing projects (work).

In 2018, the Company developed a risk management framework using the ISO 31000:2009 risk management guidelines. This ISO 31000:2009 risk-based management framework is a systematic and measurable management tool to ensure that the Company’s risk management is implemented in an integrated manner with other management systems and runs effectively.

Manajemen Risikorisk management

397


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

evaluasi atas efektivitas sistem Manajemen risiko

Perusahaan telah melakukan evaluasi efektifitas manajemen risiko untuk tahun 2018 dalam bentuk review internal fungsi manajemen risiko yang di tindaklanjuti dengan membangun infrastuktur pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip, proses dan kerangka manajemen risiko, yaitu menyusul manual manajemen risiko Perusahaan dan prosedur untuk melaksanakan proses manajemen risiko. Implementasi proses manajemen risiko Perusahaan dilakukan dalam bentuk mengidentifikasi, menilai dan menyusun rencana mitigasi potensi risiko pada poses bisnis Divisi dan Divisi Bisnis.

Untuk tahun 2019, Perusahaan akan mengembangkan manajemen risiko terintegrasi dengan sistem manajemen internal Perusahaan khususnya pada proses pemantauan dan pelaporan risiko yang akan di integrasikan dengan proses audit kepatuhan GCG dan audit kesesuaian sesuai persyaratan standar sistem manajemen. Selain integrasi sistem, Perusahaan juga akan memperluas cakupan pengelolaan risiko pada tingkat risiko korporasi.

Pendekatan yang akan menjadi acuan dalam pengembangan manajemen risiko Perusahaan, menggunakan panduan risiko ISO 31000:2018, balance scorecad dan pendekatan best practise yang terintegrasi dengan sistem manajemen internal Perusahaan. Penggunaan pendekatan ini dirasakan sesuai dengan perkembangan terkini manajemen risiko dan kebutuhan Perusahaan untuk mengelola risiko secara secara terintegrasi dan mudah untuk diterapkan.

ruang lingkup Penerapan Manajemen risiko

Ruang lingkup penerapan manajemen risiko Perusahaan meliputi seluruh proses bisnis di seluruh unit kerja Perusahaan di Divisi, Divisi Bisnis dan Cabang. Sementara itu, sesuai dengan perubahan struktur organisasi di tahun 2018, penerapan manajemen risiko Perusahaan diperluas pada Sektor Bisnis dan pada Anak Perusahaan. Penerapan manajemen risiko pada Sektor Bisnis menjadi bagian dari manajemen risiko Perusahaan sedangkan penerapan manajemen risiko pada Anak Perusahaan diatur melalui mekanisme kebijakan PTSI sebagai pemegang saham kepada Anak Perusahaan untuk menerapkan dan melaporkan manajemen risiko Anak Perusahaan yang akan diatur dalam Surat Keputusan Direksi (SKD) tentang Kebijakan Tata Kelola Anak Perusahaan.

evaluation of effectiveness of risk Management system

The Company has evaluated the effectiveness of risk management for 2018 in the form of an internal review of the risk management function followed-up by developing risk management infrastructure that is in accordance with the principles, processes, and framework of risk management, which is preparing the Company’s risk management manual and procedures for implementing risk management process. The implementation of the Company’s risk management process is carried out in the form of identifying, assessing, and developing potential risk mitigation plans at the Business Process Division and Business Division.

For 2019, the Company will develop an integrated risk management with the Company’s internal management system, especially in the process of risk monitoring and reporting, which will be integrated with the GCG compliance audit process and conformity audit according to the requirements of management system standards. In addition to system integration, the Company will also expand the risk management scope at corporate risk level.

The approach that will be a reference in developing the Company’s risk management uses ISO 31000:2018 risk guide, balance scorecard, and a best practice approach that is integrated with the Company’s internal management system. The use of this approach is deemed in accordance with the latest developments in risk management and the Company’s need to manage risk in an integrated, which is easy to implement.

scope of risk Management Implementation

The scope of the Company’s risk management implementation covers all business processes in all Company’s work units in the Division, Business Division, and Branch. Meanwhile, in accordance with changes in the organizational structure in 2018, the Company’s risk management implementation was expanded in Business Sector and Subsidiaries. The risk management implementation in the Business Sector is part of the Company’s risk management while the risk management implementation in Subsidiaries is regulated through PTSI’s policy mechanism as a shareholder to the Subsidiaries to implement and report the risk management of Subsidiaries which will be regulated in the Board of Directors’ Decision Letter on Policy Governance of Subsidiaries.

398

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

sisTem Pengendalian inTernalinternal Control system

Sistem Pengendalian Internal dikembangkan sebagai sebuah mekanisme pengendalian atas pengelolaan operasional dan keuangan Perusahaan yang berbasiskan pada kerangka kerja yang dapat mengamankan asset Perusahaan. Pada tanggal 28 Desember 2012, Direksi telah mengeluarkan Surat Keputusan No. SKD-002/DRU-SP/SPI/XII/2012 tentang Sistem Pengendalian Intern PT Surveyor Indonesia (Persero), atau “SISDALIN PTSI”, yang didalamnya mencakup:1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko3. Aktifitas Pengendalian4. Sistem Informasi dan Komunikasi5. Pemantauan.

Implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam Perusahaan dilakukan secara disiplin dan terstruktur, meliputi pengendalian keuangan, operasional, SDM dan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kebijakan berupa Pedoman,Manual,hingga SOP/Instruksi Kerja.

The Internal Control System was developed as a control mechanism for the Company’s operational and financial management based on a framework that secures the Company’s assets. On 28 December 2012, the Board of Directors issued a Decision Letter No. SKD-002/DRU-SP/SPI/XII/2012 on Internal Control System of PT Surveyor Indonesia (Persero), or “SISDALIN PTSI”, which includes:

1. Control Environment 2. Risk Assessment3. Control Activities4. Information and Communication System5. Monitoring

The implementation of Internal Control System within the Company is conducted in a disciplined and structured manner, including control of financial, operational, human resources, and compliance with the laws and regulations, and is further elaborated into various policies in the forms of Guidelines, Manual, and SOP/Work Instruction.

Sistem Pengendalian Internalinternal Control system

399


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Aktivitas Pengendalian yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern terdiri atas: 1. Review atas kinerja Direktorat/Unit kerja yang bersangkutan2. Pembinaan sumber daya manusia 3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 4. Pengendalian fisik atas aset5. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kerja6. Pemisahan fungsi 7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan

kejadian yang penting9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya10. AKuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya11. Dokumentasi yang baik atas sistim pengendalian intern

serta transaksi dan kejadian yang penting

Kesesuaian sistem Pengendalian Intern dengan Coso

Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 26 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER- 01/2011 sebagai pengganti Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN, Perusahaan terus mengupayakan pengembangan sistem pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions) untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Hal ini terbukti dengan disahkannya Sistem Pengendalian Intern melalui Surat Keputusan Direksi No. SKD-002/DRU-SP/SPI/XII/2012 yang telah disesuaikan dengan kerangka kerja COSO.

assessment: evaluasi terhadap efektivitas sistem Pengendalian internal

Untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, dibentuk Satuan Pengawasan Intern. Hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal menjadi salah satu dasar evaluasi Manajemen terhadap efektifitas sistem pengendalian internal untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan sistem ataupun kebijakan yang memungkinkan Manajemen dapat secara lebih efektif menjalankan kegiatan operasional Perusahaan.Evaluasi dapat dilakukan melalui:1. Evaluasi secara internal dilakukan SPI pada setiap penugasan

audit dan hasil evaluasinya dituangkan dalam bentuk laporan hasil audit untuk disampaikan kepada Direksi.

2. Evaluasi secara eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang dituangkan dalam Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan pengendalian intern.

Control Activities undertaken by the Internal Audit Unit consist of as follows:1. Review on the performance of Directorate/Work Unit concerned2. Development of human resources 3. Control over the management of information system 4. Physical control over assets5. Determination and review of indicators and measures of work6. Separation of functions 7. Authorization on important transactions and events8. Accurate and timely recording on important transactions

and events9. Restrictions on access to resources and records10. Accountability to resources and records11. Proper documentation of internal control system as well as

important transactions and events

Conformity of Internal Control system with Coso

As stipulated in Article 26 of Regulation of State Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/2011 in lieu of Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-117/M-MBU/2002 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices in SOE, the Company continuously strives to develop an internal control system using COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions) approach to safeguard the Company’s investments and assets. This is evidenced by the effective of Internal Control System through the Board of Directors’ Decision Letter No. SKD-002/DRU-SP/SPI/XII/2012 which was already conformed with the COSO framework.

assessment: evaluation of the effectiveness of Internal Control system

To evaluate the implementation of internal control system, an Internal Audit Unit was established. The evaluation result of internal control system implementation serves as one of the basis for Management’s evaluation on the effectiveness of internal control system, to determine the improvement and development of the system or policy which enable the Management to be more effective in carrying out the Company’s operational activities.Evaluation can be performed by:1. Internal evaluation, which is conducted by SPI on every

audit assignment and the evaluation results are set forth in the form of audit report to be submitted to the Board of Directors.

2. External evaluation, which is conducted by Public Accountant Firm as set forth in the Compliance Report against the laws and regulations and internal control.

400

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

evaluasi atas efektivitas sistem Pengendalian Internal

Perusahaan meyakini bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dimulai dengan kepatuhan terhadap standar-standar perilaku etika yang belaku di Perusahaan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Mengingat pentingnya sistem pengendalian internal dalam kelangsungan usaha suatu bisnis, maka Perusahaan mewajibkan adanya sistem pengendalian Internal yang efektif guna mengamankan aset dan investasi Perusahaan serta melakukan pengujian secara berkala.

Perusahaan melakukan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal dengan menggunakan kriteria Internal Control Integrated Framework yang telah dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission (COSO), yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Assessment Pengendalian Internal tahun 2018 dilakukan oleh akuntan publik, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra. Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan, KAP Rawa Wendra melaksanakan prosedur perolehan pemahaman dan pengujian atas lingkungan pengendalian dan struktur pengendalian intern, sedangkan kewajaran pembukuan merupakan tanggung jawab manajemen. Dari pemahaman tersebut, akuntan publik dapat menemukan permasalahan yang dipandang merupakan kondisi yang perlu diperhatikan menurut standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan KAP Rama Wendra menunjukan bahwa tidak terdapat permasalahan yang dipandang yang merupakan kondisi yang perlu diperhatikan menurut standar auditing yang ditetapkan IAPI dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh BPK.

Laporan evaluasi atas Pengendalian Intern Perusahaan telah dituangkan dalam Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal PT Surveyor Indonesia (Persero) dan Entitas Anak oleh KAP Rama Wendra.

evaluation on effectiveness of Internal Control system

The Company believes that an effective internal control system begins with compliance with ethical standards of conduct in the Company, both in oral and written. Considering the importance of internal control system in business continuity, the Company requires an effective internal control system in order to safeguard the Company’s assets and investments and conducts periodic examination.

The Company evaluates the effectiveness of its internal control system by using the Internal Control Integrated Framework criteria issued by the Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission (COSO), which consists of control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring.

Assessment of Internal Control in 2017 was conducted by public accountant, which was Public Accountant Firm (KAP) Rama Wendra. In planning and conducting the general audit of the Company’s consolidated financial statements, KAP Rawa Wendra performed a procedure of obtaining understanding and testing of the control environment and internal control structure, while the fairness of bookkeeping is the responsibility of the management. From such understanding, the public accountant can find problems that are considered as a condition that needs attention according to the audit standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI), State Audit Standards issued by the Supreme Audit Agency (BPK).

Based on the results of tests conducted by KAP Rama Wendra, there was no problem considered as a condition that needs attention according to the audit standards established by IAPI and State Audit Standards issued by BPK.

The evaluation report on the Company’s Internal Control has been set forth in the Independent Auditor’s Report on Compliance with Laws and Regulations and Internal Control of PT Surveyor Indonesia (Persero) and Subsidiaries by KAP Rama Wendra.

401


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi sebuah wadah bagi Perusahaan dalam membangun hubungan yang tumbuh bersama dengan pemangku kepentingan, baik dari internal seperti manajemen dan karyawan maupun dari eksternal seperti masyarakat sekitar lokasi proyek dan konsumen. Terkait pelaksanaan CSR, Perusahaan membaginya ke dalam 4 (empat) aspek.

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup

Corporate Social Responsibility related to environment

Corporate Social Responsibility yang terkait

dengan tanggung jawab kepada produk/konsumen

Corporate Social Responsibility related to social and community development

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan,

kesehatan, dan keselamatan kerja

Corporate Social Responsibility related to employment, occupational health and safety

Corporate Social Responsibility yang terkait

dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan

Corporate Social Responsibility related to social and community development

Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perusahaan dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

CorPoraTe soCial resPonsiBiliTYCorporate soCial responsibility

Corporate Social Responsibility becomes a channel for the Company in building relationship that grows together with the Stakeholders, either from internally such as management and employees or externally such as the community surrounding the business/project location and customers. Related to CSR implementation, the Company divides it into 4 (four) aspects.

More information about CSR implementation by the Company can be seen in the chapter of Corporate Social Responsibility in this Annual Report.

402

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Perkara Penting dan Permasalahan hukum

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut,

Permasalahan hukumLegal Cases

2018 2017

PerdataCivil

PidanaCriminal

PerdataCivil

PidanaCriminal

Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapSettled and already have permanent legal force

- - 1 -

Dalam proses penyelesaianIn settlement process

1 - 1 -

JumlahTotal

1 - 2 -

Perkara hukum yang masih dihadapi Perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pihak yang Berperkara

Parties Involved

Pokok PerkaraCase Profile

status PerkaraCase Status

risiko yang dihadapi Perusahaan dan

Pengaruhnya Terhadap Perusahaan

Risk Faced by the Company and Its Impact on the

Company

Tindak lanjutFollow-Up

Drs. Sosimus Yuto, PT PLN UIP Kalimantan Barat sebagai Tergugat, dan PT Surveyor Indonesia (Persero) sebagai Turut TergugatDrs. Sosimus Yuto, PT PLN UIP West Kalimantan as Defendant, and PT Surveyor Indonesia (Persero) as the Co-Defendant

Ganti Rugi Tanam Tumbuh/ GRTT diatas tanah Penggugat/ Pembanding yang terletak di jalur SUTT 150 Kv Tayan-Sanggau- Sekadau, Kelurahan Bunut, Kecamatan Senggau Kapuas, Kabupaten Senggau, Provinsi Kalimantan Barat.Compensation for Planting Growing/GRTT on the Plaintiff/Appellant land, which is located on SUTT 150 Kv Tayan-Sanggau- Sekadau line, Bunut Village, Senggau Kapuas Sub-District, Senggau Regency, West Kalimantan Province.

Sedang dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi PontianakOn appeal at the Pontianak Appellate Court

PT SI melakukan ganti rugi atas perkara tersebutPT SI makes compensation for such case

Sudah menjawab Memori BandingAlready responded to the Appeal Brief

Sementara itu, disepanjang tahun 2018, tidak ada kasus hukum yang dihadapi oleh Anak Perusahaan

sanksi administrasi

DI sepanjang tahun 2018 tidak terdapat sanksi administrasi yang dikenakan oleh otoritas terkait baik kepada Perusahaan, entitas anak maupun kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Perkara Penting di luar aspek hukum

Di sepanjang tahun 2018 tidak terdapat perkara penting di luar aspek hukum terkait, baik kepada Perusahaan , entitas anak maupun kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi

laporan atas aktivitas Perusahaan yang Mencemari lingkungan

Pada tahun 2018 tidak ada aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan

PerKara PenTing dan sanKsi adminisTraTifsigniFiCant Cases and administrative sanCtions

significant Cases and legal Problems

Legal problems and/or cases faced by the Company, subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and Board of Directors throughout 2018 are as follows:

Legal cases that are still faced by the Company can be seen in the table below.

Whereas, throughout 2018, there were no legal cases faced by the Subsidiaries.

administrative sanctions

Throughout 2018, there were no administrative sanctions imposed by the authorities either to the Company, subsidiaries, or members of Board of Commissioners and Board of Directors.

significant Cases other Than legal aspects

Throughout 2018, there were no significant cases outside the related legal aspects, either to the Company, subsidiaries, or members of Board of Commissioners and Board of Directors.

reports on Company activities that Pollute the environment

In 2018, there were no activities conducted by the Company that polluted the environment.

403


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

aKses informasi dan daTa PerusahaaninFormation aCCess and Corporate data

Sesuai asas transparansi dalam penerapan GCG yang telah menjadi bagian dalam pengembangan GCG BUMN, tata kelola keterbukaan informasi menjadi salah satu pilar bagi Perusahaan untuk menginformasikan data dan informasi yang layak bagi pemegang saham, publik dan pemangku kepentingan. Selain bagian dari pedoman pelaksanaan GCG, transparansi dan tata kelola keterbukaan informasi akan mengirimkan pesan atas data dan informasi yang akurat atas perkembangan aktivitas operasional dan proses usaha Perusahaan; yang kemudian akan berimbas pada citra korporasi Perusahaan di masyarakat luas.

Korespondensi dan laporan Berkala

Informasi keuangan dan non keuangan dari Perusahaan telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan. Informasi dipaparkan melalui laporan berupa:1. Laporan Triwulan.2. Laporan administrasi bulanan pemegang saham Perusahaan.3. Laporan Tahunan.

Di bawah ini disajikan korespondensi Perusahaan di sepanjang tahun 2018, baik dengan Kementerian BUMN sebagai Pemegang Saham, maupun dengan pemangku kepentingan.

Tanggal suratLetter Date

nomor suratLetter Number

KepadaTo

PerihalSubject

TembusanCopies to


SRT-004/DRU-I/SP/2018 1. Menteri BUMN RI2. Societe Generale de

Surveillance, SA3. PT Sucofindo

(Persero)4. Minister of SOE RI5. Societe Generale de


(Persero)

1. Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018

1. Proposal of General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions

2. The Company’s Work Plan and Budget of 2018

Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero)Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia (Persero)


SRT-010/DRU-I/SP/2018 Menteri BUMN RIMinister of SOE of RI

Permohonan Persetujuan Perjalanan Dinas ke SingapuraRequest for Approval for Official Travel Assignment to Singapore

1. Sekretaris kementrian BUMN

2. Deputi Bidang Usaha restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN

3. Dewan Komisaris PT surveyor Indonesia (Persero)

4. Direksi PT Surveyor Indonesia Persero

1. Secretary of Ministry of SOE

2. Deputy of Restructuring and Business Development Sector of SOE

3. Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia (Persero)

4. Board of Directors of PT Surveyor Indonesia (Persero)

In accordance with the principle of transparency in GCG implementation, which has become a part of SOE GCG development, the information disclosure governance becomes one of the pillars for the Company to inform appropriate data and information to its Shareholders, the public, and Stakeholders. In addition to being part of GCG implementation guidelines, the transparency and information disclosure governance will send a message of accurate data and information on the development of the Company’s operational activities and business processes; which will then affect the Company’s corporate image on the wider community.

Correspondence and Periodic Report

The Company’s financial and non-financial information has been prepared and reported in a transparent manner to the shareholders, stakeholders, and other institutions required. Information is reported on time as targeted, presented completely and accurately, up-to-date, complete, and adequately in accordance with the procedures, types, and scopes as stipulated in the provisions on Transparency of Company’s Financial Condition. Information presented through the report is in the form of:1. Quarterly Report.2. Monthly Company Shareholder Administration Report.3. Annual report.

Below are the Company’s correspondence throughout 2018, both with the Ministry of SOE as Shareholder, as well as with stakeholders.

404

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



KepadaTo

PerihalSubject

TembusanCopies to


SRT-017/DRU-I/SP/2018 Menteri BUMNMinister of SOE

Laporan Manajemen perusahaan Tahun Buku 2017`Company’s Management Report of 2017 Fiscal Year

1. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

2. Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (persero)

1. Deputy of Restructuring and Business Development Sector



SRT-021/DRU-I/DPB/2018 Sekretaris Jendral Kementrian Agraria dan Tata RuangSecretary General of Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning

Tindak lanjut pertemuan PT Surveyor Indonesia (persero) dengan Kementrian Agraria dan tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional dan Permohonan Kerja SamaFollow-up meeting of PT Surveyor Indonesia (Persero) with the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Defense Agency and Request for Cooperation

1. Direktur Jendral Infrastruktur Keagrariaan

2. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama

1. Director General of Agriculture Infrastructure

2. Head of Planning and Cooperation Bureau


SRT-005/DRU-II/KSOSCISI/2018

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Minister of Trade of the Republic of Indonesia

Permohonan Penetapan sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Import MutiaraApplication for Establishment as a Verification Implementation Surveyor or Pearl Import Inquiry



Menteri Perdagangan Republik Indonesia Minister of Trade of the Republic of Indonesia

Permohonan Penetapan sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Import Semen Clinker dan SemenApplication for Establishment as a Verification Implementation Surveyor or Import Inquiry of Clinker Cement and Cement


SRT-001/DRO-II/DBMINBA/2018

Direktur Jendral Mineral dan BatubaraDirector General of Mineral and Coal

Pemberitahuan Penunjukkan Verifikator Pengawasan Proyek precious Metal Refinery PT Amman Mineral oleh PT Smelting kepada PT Surveyor Indonesia (Persero)Notification of Appointment of Supervision Verifier of Precious Metal Refinery Project of PT Amman Mineral by PT Smelting to PT Surveyor Indonesia (Persero)



Menteri Perdagangan Republik IndonesiaMinister of Trade of the Republic of Indonesia

Permohonan Penetapan sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Import BerasApplication for Establishment as a Verification Implementation Surveyor or Rice Import Inquiry


SRT-003/DRU-II/SP/2018 Menteri Energi dan Sumber Daya MineralMinister of Energy and Mineral Resources

Permohonan akreditasi Lembaga Inspeksi TeknikApplication for Accreditation as Technical Inspection Agency


SRT-029/DRU-II/SP/2018 Menteri Energi dan Sumber Daya MineralMinister of Energy and Mineral Resources

Akses Informasi dan Data Perusahaaninformation access and Corporate data

405


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



KepadaTo

PerihalSubject

TembusanCopies to


SRT-023/DRU-II/SP/2018 1. Menteri BUMN RI2. Societe Generale de




(Persero)

Laporan Audit PT Surveyor Indonesia (persero) tahun Buku 2017 Audit Report of PT Surveyor Indonesia (Persero) for 2017 Fiscal Year


SRT-032/DRO-II/SP/2018 Sekretaris Kementrian BUMNSecretary of Ministry of SOE

Permintaan Email Resmi BUMNRequest for SOE Official Email


SRT-034/DRU-II/PKBL/2018

Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementrian BUMNAssistant Deputy of Social Responsibility and Environment of Ministry of SOE

Penyampaian Laporan Keuangan PKBL PT Surveyor Indonesia (Persero) Tahun 2017Submission of 2017 PKBL Financial Statements of PT Surveyor Indonesia (Persero)


SRT-038/DRU-II/SP/2018 1. Menteri BUMN RI2. Societe Generale de




(Persero)

Penyampaian Revisi Buku RKAP PT Surveyor Indonesia (Persero) Tahun Buku 2018Submission of Revision of RKAP Book of PT Surveyor Indonesia (Persero) for 2018 Fiscal Year

Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero) Tahun 2018Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia (Persero) in 2018

5 Maret 20185 March 2018

SRT-003/DRU-III/DBMINBA/2018

Direktorat Jendral Mineral dan Batubara ESDMDirectorate General of Mineral and Coal, Energy and Mineral Resources

Laporan Hasil Veifikasi Kemajuan Fisik Pembangunan Fasilitas Pemurnian PT Tanjung Air BeraniReport on Verification Result of Physical Progress on the Construction of PT Tanjung Air Berani's Purification Facilities




Laporan Hasil Veifikasi Kemajuan Fisik Pembangunan Fasilitas Pemurnian PT Tanjung Air BeraniReport on Verification Result of Physical Progress on the Construction of PT Tanjung Air Berani's Purification Facilities




Laporan Hasil Veifikasi Kemajuan Fisik Pembangunan Fasilitas Pemurnian PT Kapuas Prima CitraReport on Verification Result of Physical Progress on the Construction of PT Kapuas Prima Citra's Purification Facilities




Laporan Hasil Veifikasi Kemajuan Fisik Pembangunan Fasilitas Pemurnian PT Kobar Lamandau MineralReport on Verification Result of Physical Progress on the Construction of PT Kobar Lamandau Mineral's Purification Facilities

406

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



KepadaTo

PerihalSubject

TembusanCopies to


SRT-009/DRU-III/SP/2018 1. Menteri BUMN RI2. Societe Generale de




(Persero)

Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Surveyor Indonesia (Persero)Copy of the Deed of Resolution Statement of the General Meeting of Shareholders of PT Surveyor Indonesia (Persero)

13 Maret 201813 March 2018

SRT-044/DRU-III/SBMINBA/2018

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan BatubaraDirector of Technical and Environment of Mineral and Coal

Permohonan penerbitan Surat Dukungan Proses Akreditasi KAN 17021Request to Issue Support Letter for KAN 17021 Accreditation Process

2 April 20182 April 2018

SRT-003/DRU-IV/SP/2019 1. Menteri BUMN RI2. Societe Generale de




(Persero)

Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017Proposed Decision of the Annual General Meeting of Shareholders for Financial Statements for 2017 Fiscal Year

18 April 201818 April 2018

SRT-009/DRO-IV/DBPIK/2018

Menteri Perindustrian Republik IndonesiaMinister of Industry of the Republic of Indonesia

Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi Industri dalam Rangka Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema USDPS-DEPA Periode Juli 2008-Februari 2019Submission of Industrial Verification Result Reports in the framework of Determination of Import Duty Tariffs with USDPS-DEPA Scheme for the period of July 2008-February 2019

1. Direktur Industri Logam2. Direktur Industri Maritim3. Direktur Industri

Permesinan4. Direktur Industri

Elektronika1. Director of Metal Industry2. Director of Maritime

Industry3. Director of Machinery

Industry4. Director of Electronics

Industry

19 April 201819 April 2018





(Persero)

Usulan penetapan renumerasi direksi dan dewan komisaris perseroan tahun 2018 serta tantiem tahun 2017Proposed remuneration for board of directors and board of commissioners of the company in 2018 and tantiem in 2017

30 April 201830 April 2018





(Persero)

Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan I tahun 2018Company’s Management Report of Quarter I 2018

1. Deputi bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha, Kementrian BUMN RI

2. Dewan Komisaris Pt surveyor Indonesia (Persero)

1. Deputy of Restructuring and Business Development Sector, Ministry of SOE RI



407


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



KepadaTo

PerihalSubject

TembusanCopies to

2 Mei 20182 May 2018

SRT-003/DRU-V/DBMINBA/2018

Direktur Jendral Mineral dan BatubaraDirector General of Mineral and Coal

Laporan Hasil Verifikasi Kemajuan Fisik Pembangunan Fasilitas Pemurnian PT Antam Tbk. (Proyek Perluasan Pabrik Feronikel Pomalas), Halmahera Timur – Maluku UtaraReport on Verification Result of Physical Progress on the Construction of PT Antam Tbk's Purification Facilities (Expansion Project of Ferronickel Pomalas Plant), East Halmahera - North Maluku

7 Mei 20187 May 2018

SRT-005/DRU-V/SP/2018 1. Menteri BUMN RI2. Societe Generale de




(Persero)

Laporan Tahunan PT Surveyor Indonesia (Persero) Tahun Buku 2017Annual Report of PT Surveyor Indonesia (Persero) for 2017 Fiscal Year

17 Mei 201817 May 2018

SRT-011/DRU-V/SP/2018 Menteri Keuangan C.q. Direktur Jendral Anggaran Kementrian Keuangan RIMinister of Finance c.q. Director General of Budgeting, Ministry of Finance RI

Penyampaian Rencana Penyetoran DIviden/Surplus/PNBP Badan Usaha Bagian Pemerintah Tahun Buku 2017Submission of Business Entity Plan to Deposit Dividends/Surplus/PNBP for 2017 Fiscal Year

18 Mei 201818 May 2018

SRT-013/DRU-V/SP/2018 Direktur Utama PT Sucofindo (Persero)President Commissioner of PT Sucofindo (Persero)

Perubahan Pengurus KSO SCISI Kontainer Changes in Administrator of KSO SCISI Container

16 Mei 201816 May 2018

SRT-014/DRU-V/DBMINBA/2018

Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementrian ESDMDirector General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources

Laporan Hasil Verifikasi Kemajuan Fisik Pembangunan Fasilitas Pemurnian PT Sambas Minerals Mining, Konawe Selatan – Sulawesi TenggaraReport on Verification Result of Physical Progress on the Construction of PT Sambas Minerals Mining, South Konawe – Southeast Sulawesi's Purification Facilities

22 Mei 201822 May 2018

SRT-016/DRU-V/SP/2018 Deputi Bidang InfrastrukturDeputy of Infrastructure Sector

Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Surveyor Indonesia (Persero)Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Surveyor Indonesia (Persero)

23 Mei 201823 May 2018

SRT-016/DRU-V/SP/2018 1. Menteri BUMN RI2. Societe Generale de




(Persero)

Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Surveyor Indonesia (Persero)Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Surveyor Indonesia (Persero)

408

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



KepadaTo

PerihalSubject

TembusanCopies to

7 Juni 20187 June 2018

SRT-005/DRU-VI/2018 Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementrian BUMNDeputy of Restructuring and Business Development Sector, Ministry of SOE

Usulan Nomenklatur Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor Indonesia dan Struktur Organisasi Satu Level di Bawah Direksi PT Surveyor IndonesiaProposed Nomenclature of Board of Directors of PT Surveyor Indonesia (Persero) and Organizational Structure of One Level Below Board of Directors of PT Surveyor Indonesia

25 Juni 201825 June 2018

SRT-014/DRU-VI/SP/2018 1. Menteri BUMN RI2. Societe Generale de




(Persero)

Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Surveyor Indonesia (Persero)Copy of Deed of Resolution Statement of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Surveyor Indonesia (Persero)

25 Juni 201825 June 2018

SRT-015/ DRU-VI/SP/2018 1. Menteri BUMN RI2. Societe Generale de




(Persero)

Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Surveyor IndonesiaCopy of Deed of Resolution Statement of General Meeting of Shareholders of PT Surveyor Indonesia

08 Juni 20188 June 2018

SRT-018/DRU-VI/MIGAS/2018

Menteri Perdagangan Republik IndonesiaMinister of Trade of the Republic of Indonesia

Permohonan Penetapan sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Impor Hasil PerikananApplication for Establishment as a Verification Implementation Surveyor or Fishery Import Inquiry

25 Juni 201825 June 2018

SRT-022/DRU-VI/DSDM/2018

Deputi Menteri Bidang Infrastrukrur BIsnis Kementrian BUMNDeputy of Minister of Business Infrastructure Sector, Ministry of SOE

Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional BUMNFollow-up on the Implementation of SOE’s National Health Insurance Program

6 Juli 20186 July 2018

SRT-003/DRU-VII/SP/2018 1. Menteri BUMN RI2. Societe Generale de




(Persero)

Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor IndonesiaCopy of Deed of Resolution Statement of General Meeting of Shareholders of PT Surveyor Indonesia (Persero)

10 Juli 2018 10 July 2018

SRT-013/DRU-VII/DSDM/2018

Direktur Utama PT Sucofindo (Persero)President Commissioner of PT Sucofindo (Persero)

Penunjukkan Sdr. Abubakar Alhadar sebagai anggota pengarah dan Pengawasan KSO Sucofindo – Surveyor IndonesiaAppointment of Mr. Abubakar Alhadar as a member of steering and supervisor of KSO Sucofindo - Surveyor Indonesia


409


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



KepadaTo

PerihalSubject

TembusanCopies to

19 Juli 201819 July 2018

SRT-020/DRU-VII/DSDM/2018

Direktur Utama PT Sucofindo (Persero)President Commissioner of PT Sucofindo (Persero)

Penunjukkan dan Memperpanjang Kembali Penugasan Sdr. Baron Agung Wicaksono, sebagai Pimpinan di Unit Kerja Sama Operasi (KSO) Sucofindo-Surveyor Indonesia (KSO SCI-SI)Appoint and Extend the Assignment of Mr. Baron Agung Wicaksono, as Chair of Joint Operations (KSO) Sucofindo-Surveyor Indonesia (KSO SCI-SI)

30 Juli 201830 July 2018

SRT-035/DRU-VII/SP/2018 1. Menteri BUMN RI2. Societe Generale de




(Persero)

Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan II Tahun 2018Company’s Management Report of Quarter II 2018


SRT-011/ DRU-VIII/SP/2018

Menteri Badan Usaha Miliki Negara RIMinister of State-Owned Enterprises RI

Permohonan Perjalanan Kunjungan KerjaRequest for Work Visit Travel


SRT-018/DIRKOM2-VIII/DBPIK/2018

Menteri Perindustrian Republik IndonesiaMinister of Industry of the Republic of Indonesia

Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi Industri dalam Rangka Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema USDFS-IJEPA Periode Juli 2008 – Juni 2018Submission of Industrial Verification Result Reports in the framework of Determination of Import Duty Tariffs with USDFS-IJEPA Scheme for the period of July 2008-June 2018

1. Industri logam2. Industri Maritim, Alat

Transportasi, dan Alat Pertahanan

3. DIrektur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

1. Metal industry2. Maritime Industry,

Transportation Equipment, and Defense Equipment

3. Director of Machinery Industry and Agricultural Machinery


SRT-029/DRU-VIII/DSDM/2018

Menteri Badan Usaha Milik Negara Minister of State-Owned Enterprises

Kepesertaan BUMN dalam Program Jaminan Sosial KetegakerjaanParticipation of SOE in the Employment Social Security Program


SRT-031/DRU-VIII/DPB/2018

Direktur Pembinaan Usaha Hilir MigasDirector of Downstream Oil and Gas Business Development

Permohonan AudiensiRequest for Audience


SRT-001/DRU-IX/DSDM/2018

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Badan Usaha Kementrian BUMNDeputy of Restructuring and Business Development Sector, Ministry of SOE

Undangan Pembukaan dan Narasumber Leadership Gathering Holding Jasa SurveiInvitation to Opening and Resource for Leadership Gathering Holding Survey Services


SRT-009/DIRKOM1-IX/DBMINBA/2018

Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementrian ESDMDirector General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources

Laporan Hasil Verifikasi Kemajuan Fisik Pembangunan Fasilitas Pemurnian PT Kobar Lamandau MineralReport on Verification Result of Physical Progress on the Construction of PT Kobar Lamandau Mineral's Purification Facilities

410

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



KepadaTo

PerihalSubject

TembusanCopies to


SRT-018/DRU-IX/SP/2018 1. Menteri BUMN RI2. Societe Generale de




(Persero)

Permohonan Arahan atas Kegiatan SKEBP Daging SapiRequest for Direction for Beef SKEBP Activities

1. Sekretaris Kementrian BUMN

2. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Kementrian BUMN

3. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementrian BUMN

4. Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia


2. Deputy of Restructuring and Business Development Sector, Ministry of SOE

3. Deputy of Business Infrastructure Sector, Ministry of SOE

4. Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia


SRT-001/DRU-X/SP/2018 Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementrian BUMNDeputy of Restructuring and Business Development Sector, Ministry of SOE

Laporan Awal InvestigasiInvestigation Initial Report


SRT-003/DRU-X/SP/2018 Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementrian BUMNDeputy of Restructuring and Business Development Sector, Ministry of SOE

Penyampaian Data Sesuai Action PlanSubmission of Data according to Action Plan


SRT-023/DRU-X/DMN/2018

Menteri Badan Usaha Milik Negara RIMinister of State-Owned Enterprises RI

Permohonan Persetujuan Perjalanan DInas ke SingaporeRequest for Approval for Official Travel Assignment to Singapore



3. Komisaris PT Surveyor Indonesia

4. Direksi PT Surveyor Indonesia



3. Commissioners of PT Surveyor Indonesia

4. Directors of PT Surveyor Indonesia


SRT-032/ DDRU-X/SP/2018

1. Menteri BUMN RI2. Societe Generale de




(Persero)

Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan III Tahun 2018Company’s Management Report of Quarter III 2018


2. Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero)




411


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



KepadaTo

PerihalSubject

TembusanCopies to


SRT-034/DRU-X/SP/2018 1. Menteri BUMN RI2. Societe Generale de




(Persero)

Penyampaian RKAP PT Surveyor Indonesia (Persero) Tahun 2019Submission of 2019 RKAP of PT Surveyor Indonesia (Persero)


SRT-002/DIRKOM1-XI/SP/2018

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementrian BUMNDeputy of Business Infrastructure Sector, Ministry of SOE

Data Aset Tanah PT Surveyor Indonesia (Persero)Data of Land Assets of PT Surveyor Indonesia (Persero)


SRT-003/DRU-XI/SPI/2018 Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementrian BUMNDeputy of Restructuring and Business Development Sector, Ministry of SOE

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa Keuangan Republik IndonesiaReport on the Follow-up of the Financial Audit Results of the Republic of Indonesia


SRT-006/DRU-XI/SBMINBA/2018

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementrian BUMNDeputy of Restructuring and Business Development Sector, Ministry of SOE

Pemberitaan Surat Edaran Bersama Indonesia Commodity & Derivaties Exchange (ICDX) dan Indonesia Clearing House (ICH)News of the Joint Circular of Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) and Indonesia Clearing House (ICH)

Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero)Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia (Persero)

12 November 201812 Novembr 2018

SRT-016/DRU-XI/SP/2018 Menteri Badan Usaha MIlik NegaraMinister of State-Owned Enterprises

Laporan Perjalanan DinasOfficial Travel Report


SRT-018/DRU-XI/SP/2018 Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementrian BUMNDeputy of Restructuring and Business Development Sector, Ministry of SOE

Penyampaian Rencana Kegiatan Dalam dan Luar Negeri Direksi PT Surveyor Indonesia (Persero)Submission of Foreign and Domestic Activities Plans for Board of Directors of PT Surveyor Indonesia (Persero)

Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero)

Board of Commissioners of PT Surveyor Indonesia (Persero)


SRT-057/DIRKOM2-XI/SP/2018

Menteri Badan Usaha Milik Negara RIMinister of State-Owned Enterprises RI

Laporan Perjalanan DInas Kunjungan Kerja dan Seminar Work Visit and Seminar Official Travel Report



3. Komisaris PT Surveyor Indonesia

4. Direksi PT Surveyor Indonesia



3. Commissioners of PT Surveyor Indonesia

4. Directors of PT Surveyor Indonesia

412

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis



KepadaTo

PerihalSubject

TembusanCopies to


SRT-012/DRU-XII/DMK/2018

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementrian BUMNDeputy of Restructuring and Business Development Sector, Ministry of SOE

Undangan Penandatangan Nota KesepahamanInvitation to Sign a Memorandum of Understanding


SRT-013/DRU-XII/SP/2018 1. Menteri BUMN RI2. Societe Generale de




(Persero)

Pengisian Kuesioner Penilaian Good Corporate Governance Tahun 2018Completing the Questionnaire for Good Corporate Governance Assessment in 2018

situs Web Perusahaan

Keberadaan situs web memiliki peran yang signifikan atas tata kelola keterbukaan informasi. Pengungkapan dan ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan akan memberikan manfaat kepada pemegang saham, publik dan pemangku kepentingan, dimana hal ini akan memungkinkan penyampaian informasi tidak terbatas yang dapat dilakukan secara cepat, tepat, murah dan membantu para pemegang saham dan pemangku kepentingan serta pihak lain untuk dapat mengenal Perusahaan.

Perusahaan telah memiliki situs web elektronik resmi dengan alamat www.ptsi.co.id. Situs web ini menyediakan konten seputar informasi Perusahaan yang komprehensif dan berguna bagi akses informasi kepada publik dan masyarakat luas.

hubungan Media

Perusahaan membangun hubungan dengan media massa, dengan tujuan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan Perusahaan dan citra korporasi Perusahaan. Dengan cakupan khalayak yang luas, media massa dapat membantu Perusahaan untuk mensosialisasikan kebijakan Perusahaan, baik yang terkait kinerja operasional dan keuangan maupun kerjasama yang terbangun antara Perusahaan dengan entitas usaha lainnya.

Hubungan dengan media massa ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu memberikan rilis media yang berisi informasi kekinian Perusahaan; serta aktivitas hubungan Perusahaan dengan institusi media. Berikut disampaikan rilis media dan aktivitas hubungan dengan media di sepanjang tahun 2018.

Company’s Website

The existence of website has a significant role on information disclosure governance. Disclosure and availability of information on the Company’s website will provide benefits to Shareholders, the public, and Stakeholders, and will enable unlimited delivery of information rapidly, precisely, inexpensively, and help the Shareholders, Stakeholders and other parties to learn about the Company.

The Company already has an official electronic website at the address of www.ptsi.co.id. The website provides comprehensive and useful information about the Company that serves as an information access for the public and wider community.

Media relations

The Company builds relationship with mass media with the goal to broaden public knowledge and understanding of the Company’s existence and corporate image. With wide audience coverage, mass media can help the Company to disseminate its policies, either related to operational and financial performance or related to the cooperation established between the Company and other business entities.

Relationship with the mass media are pursued in 2 (two) ways, which are to provide a media release containing the Company’s latest information and to have corporate relationship activities with media institutions. The following are media releases and media relations activities throughout 2018.


413


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Press release Tahun 2018Press Release in 2018

PeriodePeriod

risalahSummary

April Surveyor Indonesia Gelar Management Development Program http://infobanknews.com

April Surveyor Indonesia Held Management Development Programhttp://infobanknews.com

April Surveyor Indonesia Siapkan Kader Pemimpin BUMN Masa Depankompasiana

April Surveyor Indonesia Prepared Cadres for Future SOE Leaderskompasiana

April Surveyor Indonesia Siapkan Pemimpin Masa Depanrepublika.co.id

April Surveyor Indonesia Prepared Future Leadersrepublika.co.id

April Perkuat bisnis Surveyor Indonesia investasi Rp146,12 miliarantaranews.com

April Strengthening Business, Surveyor Indonesia invested IDR146.12 billionantaranews.com

April Lewat Management Development Program, Surveyor Siapkan Pemimpin Masa Depanbisnis.com

April Through Management Development Program, Surveyor Indonesia Prepared Future Leadersbisnis.com

April Surveyor Indonesia Gelar Management Developmenthttp://bumn.go.id/

April Surveyor Indonesia Held Management Developmenthttp://bumn.go.id/

April Surveyor Indonesia Siapkan Pemimpin Masa Depanekbis.sindonews.com

April Surveyor Indonesia Prepared Future Leadersekbis.sindonews.com

April Surveyor Indonesia Gelar Pelatihan Dasar Menulis dan Foto Jurnalistikbisnis.com

April Surveyor Indonesia Held Basic Training of Journalistic Writing and Photobisnis.com

Juni Pelepasan Peserta Mudik Bareng BUMN dari Surveyor Indonesiabumn.go.id

June Sending Off Participants of SOE Mudik Together with Surveyor Indonesiabumn.go.id

Juni Surveyor Indonesia Berangkatkan 500 PemudikREPUBLIKA.CO.ID

June Surveyor Indonesia Sent Off 500 Mudik ParticipantsREPUBLIKA.CO.ID

Juni Surveyor Indonesia berangkatkan 500 pemudik gratisANTARA News

June Surveyor Indonesia Sent Off 500 Mudik Participants for FreeANTARA News

Juni Surveyor Indonesia Berangkatkan 500 PemudikBisnis.com

June Surveyor Indonesia Sent Off 500 Mudik ParticipantsBisnis.com

Juni Surveyor: Program Mudik Bareng Ringankan BiayaIMQ21.com

June Surveyor: Joint Mudik Program Eased the CostIMQ21.com

Juni Tekan Angka Kecelakaan, Surveyor Berangkatkan 500 PemudikMetrotvnews.com

June Pressing Accident Number, Surveyor Sent Off 500 Mudik ParticipantsMetrotvnews.com

414

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis


PeriodePeriod

risalahSummary

Juni Dian M. Noer Naik Jabatan Jadi Dirut Surveyor IndonesiaBisnis.com

June Dian M. Noer was promoted to become the President Director of Surveyor IndonesiaBisnis.com

Juli Surveyor Indonesia Dukung Ekoturisme Mangrove CenterRAKYATKU.MEREPUBLIKA.CO.ID

July Surveyor Indonesia Supported Ecotourism Mangrove CenterRAKYATKU.MEREPUBLIKA.CO.ID

Juli Surveyor Indonesia Cabang Balikapapan Gelar Khitanan MasalREPUBLIKA.CO.ID

July Surveyor Indonesia Balikpapan Branch Held Mass CircumcisionREPUBLIKA.CO.ID

Juli 26 siswa Aceh akan diterbangkan ke PapuaPesert SMN dibekali Jiwa WirausahaSiswa SMN Papua Nyumbang Korban Gempa LombokBUMN Hadir - Peserta SMN Diminta Ikut Berbagi PengalamanBUMN Hadir - Tarian Yospan Hibur Warga Gempong Nusa, Aceh BesarBUMN Hadir - Dirut Surveyor Lepas Siswa SMN Kembali ke PapuaBUMN Hadir - Dirut BNI: SMN Perkuat Persatuan dan KesatuanKeinginan Khatija Umrah Terkabul pada HUT RI

Antaranews Aceh

July 26 Aceh students will be flown to PapuaSMN Participants are equipped with an Entrepreneurial MindPapuan SMN Students Contributed to Lombok Earthquake VictimsSOE Present - SMN Participants Were Requested to Share ExperienceSOE Present - Yospan Dance Entertained Residents of Gempong Nusa, Aceh BesarSOE Present - Director of Surveyor Sent Off SMN Students Returning Back to PapuaSOE Present - President Director of BNI: SMN Strengthened Unity and EntiretyKhatija Wished for Umrah was Granted on Indonesian Independence Day

Antaranews Aceh

Juli 26 Siswa Aceh akan diterbangkan ke Papua26 Siswa Aceh Ikut Program Siswa Mengenal Nusantara

REPUBLIKA.CO.ID

July 26 Aceh students will be flown to Papua26 Aceh students Participated in Students Know the Archipelago (SMN) program

REPUBLIKA.CO.ID

Juli 26 Pelajar Aceh Lolos Seleksi Siswa Mengenal NusantaraUsai Menimba Ilmu di Aceh, Peserta SMN Papua Pulang KampungDi Aceh, Peserta SMN Papua Kunjungi Rumah Kreatif BUMNSebelum Ke Papua Siswa Mengenal Nusantara Ikuti Pembekalan

GEUNTA.COM

July 26 Aceh Students Passed the Selection for Students Know the Archipelago (SMN) programAfter Studying in Aceh, SMN Papua Participants Returned Back to their VillageIn Aceh, Papua SMN Participants Visited SOE Creative HouseBefore Going To Papua, Students Know The Archipelago Follow were Debriefed

GEUNTA.COM

Juli 26 Siswa Aceh Bakal Diterbangkan ke Papuaajnn.net

July 26 Aceh Students Will Be Flown to Papuaajnn.net


415


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting


PeriodePeriod

risalahSummary

Juli 26 Peserta SMN Aceh Antusias ke Papua35 Peserta SMN Papua Kenali AcehBNI dan Surveyor Indonesia Tumbuhkan Kebanggaan Berbangsa

mediaindonesia.com

July 26 Participants of SMN Aceh were Enthusiast to go to Papua35 Participants of SMN Papua Know AcehBNI and Surveyor Indonesia Grew Pride of Nation

mediaindonesia.com

Juli 26 Siswa Provinsi Aceh diterbangkan ke Papuabisnis.com

July 26 Students of Aceh Province Are Flown to Papuabisnis.com

Juli 26 Siswa Aceh Berangkat ke Papua Ikuti Program Mengenal Nusantarakanalaceh.com

July 26 Aceh Students Departed to Papua Participating in Know the Archipelago Programkanalaceh.com

Agustus Surveyor Indonesia Raup Laba Rp 156 Miliar di Semester 1-2018m.liputan6.com

August Surveyor Indonesia Achieved Profit of IDR156 Billion in Semester 1-2018m.liputan6.com

Agustus Surveyor Indonesia Raih Pendapatan Rp505 MiliarBisnis.com

August Surveyor Indonesia Achieved Revenue of IDR505 BillionBisnis.com

Agustus Direksi Baru Surveyor Indonesia Yakin Capai Target Rp1,2 Triliunmediaindonesia.com

August New Board of Directors of Surveyor Indonesia Are Confident to Achieve the Target of IDR1.2 Trillionmediaindonesia.com

Agustus Surveyor Indonesia Bukukan Laba Rp165 Miliar di Semester I-2018JawaPos.com

August Surveyor Indonesia Recorded Profit of IDR165 Billion in Semester I-2018JawaPos.com

Agustus Surveyor bukukan pendapatan Rp514 miliar semester Iantaranews.com

August Surveyor recorded revenue of IDR514 billion in semester Iantaranews.com

Agustus Ribuan Warga Kota Banda Aceh Ikuti Jalan Sehat-Pesta RakyatREPUBLIKA.CO.ID

August Thousands of Banda Aceh City Residents Followed the Healthy Way - People's PartyREPUBLIKA.CO.ID

Agustus Ribuan Warga Banda Aceh Ikuti Jalan Sehat BHUNGEUNTA.COM

August Thousands of Banda Aceh Residents Followed the Healthy Way - BHUNGEUNTA.COM

Agustus Ribuan Warga Banda Aceh Ikuti Jalan Sehat dan Pesta RakyatSinergi BNI dan Surveyor Indonesia Adakan Sejumlah Kegiatan di Acehkanalaceh.com

August Thousands of Banda Aceh Residents Followed the Healthy Way and People's PartySynergy of BNI and Surveyor Indonesia Held A Number of Activities in Acehkanalaceh.com

September Pertahankan Kinerja "Sangat Bagus", Surveyor Indonesia Raih Platinum Trophybisnis.com

September Maintaining “Very Good” Performance, Surveyor Indonesia Achieved Platinum Trophybisnis.com

416

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis


PeriodePeriod

risalahSummary

September 61 BUMN Dianugerahi “Infobank BUMN Awards 2018”infobanknews.com

September 61 SOE Are Awarded “Infobank SOE Awards 2018”infobanknews.com

September Kinerja Gemilang, Surveyor Indonesia Bukukan Platinum Trophymediaindonesia.com

September Brilliant Performance, Surveyor Indonesia Recorded Platinum Trophymediaindonesia.com

September Surveyor Indonesia Raih Platinum Trophyrepublika.co.id

September Surveyor Indonesia Achieved Platinum Trophyrepublika.co.id

September Infobank Kembali Berikan Awards Bagi BUMN Dengan Kinerja Keuangan Terbaikwartamerdeka.info

September Infobank Again Gives Awards to SOE with the Best Financial Performancewartamerdeka.info

September Pertahankan Kinerja "Sangat Bagus", Surveyor Indonesia Raih Platinum Trophyhalloindo.com

September Maintaining “Very Good” Performance, Surveyor Indonesia Achieved Platinum Trophyhalloindo.com

September Surveyor Indonesia raih predikat BUMN terbaik versi Infobankantaranews.com

September Surveyor Indonesia won the title of the best SOE by Infobankantaranews.com

Oktober Surveyor Indonesia Siap Terapkan Digitalisasi Jembatan TimbangKompas.com

October Surveyor Indonesia Is Ready to Apply Digitalization of Weigh BridgesKompas.com

Oktober PTSI Cari Peluang Diversifikasi di Era Digitalbisnis.com

October PTSI Seeks Diversification Opportunities in the Digital Agebisnis.com

Oktober PT.Surveyor Indonesia Jalin Kerjasama dengan Kementrian Perhubunganmedialpm.com

October PT Surveyor Indonesia Establishes Cooperation with the Ministry of Transportationmedialpm.com

Oktober Berantas Pungli, Menhub Akan Digitalisasi Jembatan Timbangkumparan.com

October Eradicating Extortion, Minister of Transportation Will Digitize Weigh Bridgeskumparan.com

Oktober Menhub Minta Digitalisasi Jembatan Timbang Untuk Kurangi Kekeliruanamp.tirto.id

October Minister of Transportation Requests Digitization of Weigh Bridges to Reduce Errorsamp.tirto.id

Oktober Menhub: Operator Jembatan Timbang Jadi Jabatan Paling Favorite di Pemdaliputan6.com

October Minister of Transportation: Weigh Bridges Operators Become the Most Favorite Position in Local Governmentliputan6.com

Oktober Menhub Gandeng Surveyor Indonesia Digitalisasi Jembatan Timbangviva.co.id

October Minister of Transportation Collaborates with Surveyor Indonesia to Digitize Weigh Bridgesviva.co.id

Oktober Menhub Minta Surveyor Indonesia Terlibat dalam Digitalisasi Jembatan Timbangokezone.com

October Minister of Transportation Asks Surveyor Indonesia To Be Involved in Digitizing Weigh Bridgesokezone.com


417


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting


PeriodePeriod

risalahSummary

Oktober Menhub Buka Peluang Surveyor Indonesia Untuk Digitalisasi Jembatan Timbangtribunnews.com

October Minister of Transportation Opens Opportunities for Surveyor Indonesia to Digitize Weigh Bridgestribunnews.com

Oktober Menhub Ajak Surveyor Indonesia Digitalisasi Jembatan TimbangKompas.com

October Minister of Transportation Invites Surveyor Indonesia to Digitize Weigh BridgesKompas.com

Oktober Surveyor Indonesia Resmi Operatori Jembatan Timbang Inirepublika.co.id

October Surveyor Indonesia Officially Operates This Weigh Bridgerepublika.co.id

Oktober Menhub : PT Surveyor Indonesia Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Jembatan Timbangdephub.go.id

October Minister of Transportation: PT Surveyor Indonesia is Expected to Increase the Quality of Weigh Bridge Managementdephub.go.id

Oktober Ekspansi Bisnis PT Surveyor Indonesia PerseroIDX

October Business Expansion of PT Surveyor Indonesia (Persero)IDX

Oktober Ekspansi Kawasan ASEAN, Surveyor Indonesai Jajaki Pasar VietnamSurveyor Indonesia Bakal Digitalisasi DataOkezone Finance

October ASEAN Regional Expansion, Surveyor Indonesia Explores Vietnam MarketSurveyor Indonesia Will Digitize DataOkezone Finance

Oktober 2019, Surveyor Indonesia Perkuat Bisnis Digliputan6.com

October 2019, Surveyor Indonesia Strengthens Dig Businessliputan6.com

Oktober Surveyor Indonesia Bidik Pendapatan RP 2 Triliunn Pada Tahun 2021infobanknews.com

October Surveyor Indonesia Targets Revenue of IDR2 Trillion in 2021infobanknews.com

Oktober Pengawasan Angkutan Barang Teintegrasimediaindonesia.com

October Supervision of Integrated Goods Transportmediaindonesia.com

Oktober Surveyor Indonesia Ekspansi ke Pasar Regionalrepublika.co.id

October Surveyor Indonesia Expands to Regional Marketrepublika.co.id

Oktober Pengawasan Berbasis Digital Mutlak Diterapkanmediaindonesia.com

October Digital Based Supervision Is Absolutely Appliedmediaindonesia.com

Oktober Menhub Minta Manajemen PT Surveyor Indonesia Berani Membuat Terobosan Baruberitatrans.com

October Minister of Transportation Asks Management of PT Surveyor Indonesia to Dare to Make New Breakthroughberitatrans.com

Oktober Surveyor Indonesia Perkuat Digitalisasi Jembatan Timbangrepublika.co.id

October Surveyor Indonesia Strengthens Digitization of Weigh Bridgesrepublika.co.id

418

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis


PeriodePeriod

risalahSummary

Oktober Surveyor Indonesia Diminta Kelola Jembatan Timbang Secara Digitalbisnis.com

October Surveyor Indonesia Is Requested to Manage Weigh Bridges Digitallybisnis.com

Oktober Tertibkan Truck Overload Menhub Minta Digitalisasi Jembatan Timbanginews.id

October Putting Truck Overload in Order, Minister of Transportation Requests Digitization of Weigh Bridgesinews.id

Oktober Surveyor Kelolas Jembatan Timbang dengan Sistem Digitalid.beritasatu.com

October Surveyor Manages Weigh Bridges with Digital Systemid.beritasatu.com

Oktober Gandeng Surveyor, Kemenhub Ingin Jembatan Timbang Berbasis Teknologiakurat.co

October Collaborating with Surveyor, Ministry of Transportation Wants Technology-Based Weigh Bridgesakurat.co

Oktober Bersama Surveyor Indonesia, Kemenhub Digitalisasi Jembatan Timbangmediaindonesia.com

October Together with Surveyor Indonesia, the Ministry of Transportation Digitizes the Weigh Bridgesmediaindonesia.com

Oktober Tak Butuh IPK Tinggi, Bos BUMN ini Buka 300 Lowongan Kerjaviva.co.id

October No Need High GPA, this SOE Boss Opens 300 Job Vacanciesviva.co.id

Oktober Surveyor Indonesia Buat Aplikasi Sinkronisasi DataMedia Indonesia

October Surveyor Indonesia Creates a Data Synchronization ApplicationMedia Indonesia

Oktober Tak ButuhIPK Tinggi, Bos BUMN ini Buka 300 Lowongan Kerjaviva.co.id

October No Need High GPA, this SOE Boss Opens 300 Job Vacanciesviva.co.id

Oktober Surveyor Indonesia Buat Aplikasi Sinkronisasi DataMedia Indonesia

October Surveyor Indonesia Creates a Data Synchronization ApplicationMedia Indonesia

Oktober Bagian transformasi usaha, Surveyor Indonesia perkuat bisnis berbasis digitalantaranews.co

October Business transformation division, Surveyor Indonesia strengthens digital-based businessantaranews.co

Oktober Indonesia's state-owned surveyor eyes Vietnames marketTheJakartaPost.com

October Indonesia’s State-Owned Surveyor eyes Vietnamese marketTheJakartaPost.com

Oktober Instagram PostIG Kementrianbumn

October Instagram PostIG Kementrianbumn

Oktober Perdagangan Timah yang Diverifikasi Surveyor Indonesia DihentikanSurveyor Indonesia Angkat Bicara soal Dugaan Meloloskan Timah IlegalMendag Khawatir Masalah Surveyor Indonesia Berdampak ke Ekspor TimahKumparan.com

October Tin Trading Verified by Surveyor Indonesia Is TerminatedSurveyor Indonesia Speaks on Allegations of Passing Illegal TinMinister of Trade Fears the Problems of Surveyor Indonesia Will Impact Tin ExportKumparan.com


419


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting


PeriodePeriod

risalahSummary

Oktober ICDX: Verifikasi timah Surveyor Indonesia tidak berlakubabelantaranews.com

October ICDX: Surveyor Indonesia’s Tin Verification Is Not Validbabelantaranews.com

Oktober Bappebti Imbau Pengusaha Timah Gunakan Verifikasi Surveyor Laintribunnews.com

October Bappebti Suggests Tin Entrepreneurs to Use Verification of Other Surveyorstribunnews.com

Oktober Wisnu Imbau Pengusaha Timah pakai Verifikasi Surveyor Lainm.jpnn.com

October Wisnu Suggests Tin Entrepreneurs to Use Verification of Other Surveyorsm.jpnn.com

Oktober ICDX Cabut Kewenangan Surveyor Indonesia soal Ekspor Komoditadetik.com

October ICDX Revokes the Authority of Surveyor Indonesia on Commodity Exportsdetik.com

Oktober ICDX Stop Ekspor Yang Gunakan Jasa PT Surveyor IndonesiawowBabel.com

October ICDX Stops Exports Using PT Surveyor Indonesia ServiceswowBabel.com

Oktober Update 2 - Trade in tin verified by Surveyor Indonesai halted boursereuters.com

October Update 2 - Trade in Tin Verified by Surveyor Indonesia Halted Boursereuters.com

Oktober Verifikasi Timah Surveyor Indonesia Tidak Berlaku Lagiklikbabel.com

October Tin Verification of Surveyor Indonesia Is No Longer Validklikbabel.com

Oktober Gara-Gara Ulah PanglimaTempo Majalah

October Because of Commander’s ActsTempo Magazine

Oktober Surveyor Indonesia Raih Penghargaan di BHUN Award 2018republika.co.id

October Surveyor Indonesia Wins Award at BHUN Award 2018republika.co.id

November PT Surveyor Indonesia Gelar Donor Darah Tahunan, Deng Ical Beri Apresiasigosulsel.com

November PT Surveyor Indonesia Holds Annual Blood Donation, Deng Ical Gives Appreciationgosulsel.com

November Foto Raih ISO 27001Bisnis Indonesia

November Photo Achieved ISO 27001Bisnis Indonesia

November Surveyor Indonesia raih sertifikat ISO 27001Antaranews.comInstep.idLine Today

November Surveyor Indonesia Achieved ISO 27001 CertificationAntaranews.comInstep.idLine Today

420

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis


PeriodePeriod

risalahSummary

November Kesadaran Pengamanan Data dan Informasi Masih RendahMedia Indonesia

November Data and Information Safeguard Awareness Is Still LowMedia Indonesia

Desember Surveyor Indonesia Gelar CSR di Universitas Nusa Cendana

December Surveyor Indonesia Holds CSR at Universitas Nusa Cendana

Desember Selain Dividen dan Pajak, BUMN Dituntut Pacu Ekonomi Rakyat

December In addition to Dividends and Taxes, SOEs Are Required to Spur People's Economy

Desember BUMN Tanam 200 Anakan di Undana

December SOE Plants 200 Anakan in Undana

Desember Kuliah Umum BUMN untuk Negeri

December Public Lecture of SOE for the Country

aktivitas hubungan Media Tahun 2018Media Relations Activities in 2018

TanggalDate

Bentuk hubungan MediaForm of Media Relations

18 April 2018 Kunjungan ke Bisnis Indonesia sekaligus mengadakan kerjsasama pelatihan jurnalistikVisit to Bisnis Indonesia and Collaborate in Providing Journalistic Training

23 April 2018 Liputan kegiatan Management Development ProgramCoverage of the Management Development Program activities

14 Juni 2018 Liputan Mudik Bareng BUMNCoverage of Home town Trip Together with SOE

29 Juni 2018 Liputan Pergantian Direktur Utama PTSICoverage of Replacement of PTSI’s President Director

29 Juli 2018 Liputan Surveyor Indonesia Dukung Ekoturisme Mangrove CenterCoverage of Surveyor Indonesia Supports Ecotourism Mangrove Center

31 Juli 2018 Liputan Siswa Mengenal NusantaraCoverage of Students Know the Archipelago

4 Agustus 2018 Media GatheringMedia Gathering

19 Agustus 2018 Liputan Jalan Sehat AcehCoverage of Aceh Healthy Walk

27 September 2018 Pemuatan beritasa di Majalah Infobank BUMN AwardNews on Infobank Magazine on SOE Award

19 Oktober 2018 Press Release Surveyor Indonesia Outlook Press Release of Surveyor Indonesia’s Outlook

31 Oktober 2018 Press Release Bumn Hadir Untuk Negeri Award 2018Press Release of SOE Presents for the Country Award 2018

14 November 2018 Liputan PTSI Gelar Donor Darah TahunanCoverage of PTSI Holds Annual Blood Donation

30 November 2018 Liputan CSR di Universtitas Nusa CendanaCoverage of CSR in Universitas Nusa Cendana


421


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

akses Publik dan Konsumen

Kepada publik dan konsumen, Perusahaan memberikan keterbukaan akses melalui jalur informasi yang telah disediakan seperti yang tertera di bawah ini.

Kantor Pusat PT Surveyor Indonesia (Persero)Graha Surveyor Indonesia Lt. 4-11Jl. Gatot Subroto Kav. 56Jakarta 12950 IndonesiaTel: +62 21-526 5526Faks: +62 21-526 5525Situs Web: www.ptsi.co.idE-mail: [email protected]

head office of PT surveyor Indonesia (Persero)Graha Surveyor Indonesia, 4-11th floorJl. Gatot Subroto Kav. 56Jakarta 12950 IndonesiaTel: +62 21-526 5526Fax: +62 21-526 5525Website: www.ptsi.co.idE-mail: [email protected]

Sekretaris PerusahaanArif Wardhana Soedjono Telp: +6221 526 55 26Fax: +6221 526 55 31Email: [email protected]

Corporate secretaryArif Wardhana SoedjonoTel: +6221 526 55 26Fax: +6221 526 55 31Email: [email protected]

ragam Media Kepada Pemegang saham dan Pemangku Kepentingan

Di bawah ini tabel yang menggambarkan ragam media komunikasi yang digunakan Perusahaan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih Perusahaan.

KepadaTo

Bentuk-bentuk MediaForms of Media

RegulatorRegulators

Annual Report, marketing tools, suratAnnual Report, marketing tools, letters


Annual Report, Laporan Manajemen, Rapat, marketing toolsAnnual Report, Management Report, marketing tools

Lembaga PublikPublic Institution

Marketing tools

KonsumenCustomer

Annual Report, marketing tools

KaryawanEmployees

Majalah, Mading, Email, surat edaran, pertemuan langsung (Pengarahan Direksi, rapat, dan lain-lain)Magazines, Wall Magazines, Emails, circulars, direct meetings (Board of Directors’ directions, meetings, etc.)

Perusahaan PesaingCompetitors


Mitra Kerja dan RekananBusiness Partners


Organisasi ProfesiProfession Organization


Masyarakat/UmumCommunity/Public


* Situs Web Perusahaan tidak termasuk dalam ragam media di atas, karena sifatnya yang terbuka, tidak terbatas dan dapat diakses oleh siapa saja.

Public and Customer access

To public and customer, the Company provides open access through the information channels provided as listed below.

Media Variety To shareholders and stakeholders

Below is a table describing the variety of communication media used by the Company to convey data and information related to operational activities, business processes, and performance achievements that have been obtained by the Company.

* The Company Website is not included in the above media, because it is open, unlimited, and accessible to anyone.

422

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Kode eTiKCode oF ethiCs

Keberadaan Pedoman Perilaku sebagai Kode etik

Salah satu aset yang sangat berharga yang dimiliki perusahaan adalah Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas yang tinggi. Agar insan Perusahaan dapat memiliki integritas yang tinggi dan mencerminkan Nilai-nilai korporasi yang dimiliki Perusahaan, Perusahaan mengeluarkan Pedoman Perilaku atau Code of Conduct yang telah disahkan dan diperbaharui oleh Dewan Komisaris pada 7 Juli 2014. Penetapan Pedoman Perilaku ini menjadi sebuah pernyataan umum tertulis yang menggambarkan standar etika usaha Perusahaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh insan Perusahaan dalam menjalin hubungan dengan sesama insan Perusahaan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Perilaku tersebut berlaku bagi seluruh insan Perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Pedoman Perilaku dikembangkan berdasarkan filosofi bisnis dan budaya kerja Perusahaan, peraturan perundang-undangan, praktik umum (common practices) dalam dunia usaha serta peraturan internal Perusahaan yang terkait, termasuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi dan Serikat Pekerja serta pedoman tata tertib kerja karyawan.

“Code of Conduct memberikan panduan tentang perilaku insan PTSI, yang kemudian akan menjadi landasan untuk dapat memberikan layanan assurance atau pemastian yang independen dan memiliki

kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.”

“The Code of Conduct provides guidance on PTSI’s human behavior, which then becomes the basis for providing assurance services or independent assurance

with accountable quality.”

Visi, Misi, dan nilai Perusahaan sebagai landasan utama

Perusahaan menetapkan Visi, Misi, Filosofi Bisnis dan Budaya Kerja sebagai sebuah gambaran tujuan besar perjalanan Perusahaan ke depan, dan upaya yang akan dilakukan Perusahaan untuk dapat mencapai tujuan besar tersebut. Visi, Misi, Filosofi Bisnis dan Budaya Kerja Perusahaan menjadi tuntunan yang berfungsi sebagai koridor dan batasan sekaligus pendorong bagi insan Perusahaan untuk melakukannya dengan penuh integritas, sehingga apabila tuntunan ini dilakukan oleh seluruh insan Perusahaan, akan dapat membawa pencapaian visi Perusahaan.

The Presence of Code of Conduct as Code of ethics

One of the most valuable assets of the Company is Human Resources with high integrity. In order for the Company to have high integrity that reflects the Company’s corporate values, the Company issued a Code of Conduct which was ratified and updated by the Board of Commissioners on 7 July 2014. The stipulation of this Code of Conduct is a general written statement outlining the Company’s business ethics standards that shall be implemented by all personnel of the Company in building relationship with fellow personnel of the Company, customers, suppliers, shareholders, government, communities, and other stakeholders.

The Code of Conduct applies to all employees of the Company from the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees. The Code of Conduct is developed based on the Company’s business philosophy and work culture, laws and regulations, common practices in business world as well as relevant Company’s internal regulations, including Collective Labor Agreement (PKB) between the Board of Directors and Workers Unions as well as the guidelines of work procedures for employees.

Vision, Mission, and Corporate Values as the Main foundation

The Company establishes the Vision, Mission, Business Philosophy, and Work Culture as an overview of the main objectives of the Company’s journey to the future, and the efforts that the Company will make to achieve those main objectives. The Company’s Vision, Mission, Business Philosophy, and Work Culture become a demand that serves as corridors and limits as well as a drive for the Company’s employees to do so with full integrity so that if this guidance is performed by all employees of the Company, it will bring the Company to achieve its vision.

Kode EtikCode of ethics

423


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

Visi & MisiVision & Mission

nilai-nilai Perusahaan

Corporate Values

Kode etikCode of Ethics

VisiMenjadi perusahaan Independent Assurance Nasional yang diakui dunia dalam memberikan solusi menyeluruh kepada pelanggan.

VisionTo become a world-recognized National Independent Assurance company in delivering comprehensive solutions to customers.

MisiMendorong pelanggan untuk mampu memenuhi persyaratan pelanggan global sehingga memiliki daya saing global.

Mitra strategis pemerintah, swasta dan lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan produk dalam negeri pada bidang infrastruktur, kemaritiman, energi dan ketahanan pangan.

Menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi nasional dan/atau internasional dan teknologi terkini untuk memenuhi tuntutan pasar.

MissionEncourage customers to be able to meet global customer requirements so as to have global competitiveness.

Strategic partner to government, private, and others to optimize the utilization of domestic resources and products in the areas of infrastructure, maritime, energy, and food security.

Providing human resources with national and/or international competence and latest technology to meet market demands

nilai PerusahaanInovasi

Menghasilkan cara-cara yang tepat dalam bekerja. Integritas

Melakukan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilakukan secara tidak memihak.

Kompetensi Memiliki keahlian, pengetahuan, perilaku dan sikap untuk

melaksanakan pekerjaan yang memuaskan.Kepedulian

Menunjukkan kepedulian, penghargaan, dan sikap membantu.

Corporate ValuesInnovation

Produce the right ways of working.Integrity

Do what is said and say what is done impartially.Competence

Have the expertise, knowledge, behavior, and attitude to perform the job satisfactorily.

CareShows awareness, appreciation, and helpful attitude.

Isi Pedoman Perilaku

Pedoman Perilaku atau Kode Etik Perusahaan menjelaskan kebijakan berperilaku di Perusahaan, jenis-jenis pelanggaran, mekanisme pengaduan pelanggaran maupun sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Kebijakan dalam Pedoman Perilaku mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab Perusahaan, individu jajaran Perusahaan maupun pihak lain yang melakukan hubungan bisnis dengan Perusahaan.

Code of Conduct Perusahaan mengatur hal-hal sebagai berikut:1. Tanggung Jawab

a. Tanggung Jawab Pegawaib. Tanggung Jawab Atasanc. Tanggung Jawab Tim Code of Conduct

2. Kebijakan Perusahaana. Hubungannya dengan Pemegang Saham

- Benturan Kepentingan - Peluang Perusahaan - Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi

Contents of Code of Conduct

The Company’s Code of Conduct or Code of Ethics describes the behavioral policies in the Company, types of violations, violation reporting mechanism, and sanctions for violation that occurs. Policies in Code of Conduct govern matters that are the responsibility of the Company, individuals of the Company, or any other party conducting business relationships with the Company.

Code of Conduct of the Company regulates the following matters:1. Responsibility

a. Responsibility of the Employeesb. Responsibility of the Superiorsc. Responsibility of the Code of Conduct Team

2. Company Policya. Relationship with Shareholder

- Conflict of Interest - Company Opportunities - Company Data and Confidentiality of Information

424

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

- Pencatatan Bisnis - Penyalahgunaan Kekayaan dan/atau Fasilitas

Perusahaanb. Hubungannya dengan Pelanggan

- Pemberian Tidak wajar - Penyampaian Informasi

c. Hubungannya dengan Pemasokd. Hubungannya dengan Pemerintah

- Kepatuhan Hukum - Hubungan dengan Pejabat Negara

e. Hubungannya dengan Pegawai - Hubungan dengan Sesama Pegawai - Kesehatan dan Keselamatan Kerja - Kontribusi dan Aktivitas Politik

f. Hubungannya dengan Masyarakat Sekitarg. Pengelolaan Lingkunganh. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar i. Hubungannya dengan Pesaingj. Hubungannya dengan Mitra Bisnisk. Teknologi Informasil. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)m. Hubungannya dengan Media Massan. Hubungannya dengan Organisasi Profesi/Institusi

Pendidikan3. Pelanggaran dan Kepatuhan4. Pelaporan5. Sanksi6. Kepatuhan

Benturan Kepentingan

Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi untuk mengelola potensi benturan kepentingan yang terjadi di lingkup internal Perusahaan. Selain GCG Code dan Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perusahaan, manajemen secara khusus mengeluarkan pedoman terkait Penanganan Benturan Kepentingan yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SKD-001/DRU-IX/SPI/2015 tanggal 14 September 2015. Pedoman ini memberikan cara dan mekanisme pengelolaan benturan kepentingan agar tidak berdampak negatif dan meluas terhadap Perusahaan. Melalui pedoman ini, Perusahaan mengupayakan untuk dapat meminimalisir benturan kepentingan yang ada, sekaligus menciptakan kondisi kerja dan hubungan dengan pemangku kepentingan yang berlandaskan prinsip korporasi yang sehat.

upaya Penyebaran Pedoman Perilaku Kepada Karyawan, Penerapan dan Penegakan Pedoman Perilaku

Perusahaan berupaya untuk menyebarkan pedoman perilaku kepada karyawan melalui beberapa hal di bawah ini:1. Seluruh pegawai Perusahaan, apapun tingkatannya

diwajibkan menandatangani surat pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku untuk diterapkan secara konsisten dan penuh tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pernyataan kepatuhan tersebut setiap tahun diperbarui dan dijadikan sebagai salah satu persyaratan kelanjutan hubungan kerja di Perusahaan.

- Business Listing - Misuse of Company Wealth and/or Facilities

b. Relationship with Customers - Unreasonable Provision - Delivery of Information

c. Relationship with Suppliersd. Relationship with the Government

- Legal Compliance - Relationship with State Officials

e. Relationship with Employees - Relationship with Fellow Employees - Occupational Health and Safety - Political Contributions and Activities

f. Relationship with the Surrounding Communityg. Environmental Managementh. Relationship with the Surrounding Community i. Relationship with Competitorsj. Relationship with Business Partnersk. Information Technologyl. Protection of Intellectual Property Rights (HAKI)m. Relationship with Mass Median. Relationship with Profession Organization/Educational

Institution3. Violation and Compliance4. Reporting5. Sanctions6. Compliance

Conflict of Interest

The Company has a high commitment to manage potential conflicts of interest that occur within the Company’s internal scope. In addition to GCG Code and Board Manual of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors, the Management specifically issued guidance regarding Conflict of Interest Handling which was ratified by Board of Directors’ Decision Letter No. SKD-001/DRU-IX/SPI/2015 on 14 September 2015. These Guidelines provide means and mechanism for managing conflict of interest in order not to negatively and extensively affect the Company. Through these guidelines, the Company strives to minimize any existing conflict of interest, while creating working conditions and relationships with stakeholders based on sound corporate principles.

efforts to Disseminate Code of Conduct to employees, the Implementation and enforcement of Code of Conduct

The Company seeks to disseminate the code of conduct to employees through the following matters:1. All Company’s employees, regardless of their level, are

required to sign a compliance statement to the Code of Conduct to be applied consistently and responsibly in the course of day-to-day tasks. This compliance statement is updated annually and made as one of the requirements to continue employment in the Company.

Kode EtikCode of ethics

425


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

2. Manajemen memberikan contoh keteladanan kepada bawahan dan sesama rekan kerja tentang bagaimana harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan Pedoman Perilaku.

3. Mengenakan sanksi secara tegas dan konsisten atas terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku.

formulir Pernyataan Kepatuhan oleh Pegawai dalam Buku Code of Conduct

sanksi atas Pelanggaran

Setiap insan PTSI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar etika Perusahaan yang berlaku, akan diberikan sanksi sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta peraturan Perusahaan yang berlaku, dapat berupa teguran hingga pemecatan.

Jumlah Pelanggaran Kode etik

Sebagai realisasi penegakan Pedoman Perilaku Perusahaan, berikut rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan Pedoman Perilaku selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Jenis sanksi 2018 2017 2016 Types of sanctions

Teguran - - - Reprimand

Peringatan 1 2 6 18 1st Warning

Peringatan 2 - 1 - 2nd Warning

Peringatan 3 - 2 - 3rd Warning

Pengunduran Diri - 6 4 Resignation

Pemecatan - 4 - Termination

2. The Management gives examples of exemplary to subordinates and co-workers on how to act and behave in accordance with the Code of Conduct.

3. Imposing strict and consistent sanctions for violations of the Code of Conduct.

sanctions for Violations

Any employee of PTSI who is proven of violating the prevailing Company’s ethical standards shall be liable to sanctions in accordance with the Collective Labor Agreement (PKB) and applicable Company Regulations, which can be in the forms of reprimand to termination.

Total Violation of Code of ethics

As a realization of enforcement of the Company’s Code of Conduct, below are the details of sanctions imposed related to the enforcement of Code of Conduct for the past 3 (three) years:

426

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

KeBijaKan anTi KoruPsi dan Pengendalian graTifiKasianti Corruption poliCy and gratiFiCation Control

informasi PemBerian dana unTuK KegiaTan PoliTiKinFormation on provision oF Funds For politiCal aCtivity

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2); menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3); kelompok delik penyuapan (pasal 5,6, dan 11); kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10); delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12); delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7); hingga delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C). Perusahaan menekankan pentingnya anti korupsi sebagai upaya mendasar dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan Perusahaan terhadap anti korupsi tertuang dalam Etika Usaha dan Tata Perilaku serta Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dimiliki Perusahaan.

Secara khusus, pengendalian gratifikasi merupakan upaya Perusahaan untuk melindungi insan Perusahaan terhindar dari kemungkinan dijatuhkannya tuduhan tindak pidana suap sebagaimana diatur pada Pasal 12 B ayat (1) UU 31/1999 Jo. UU 20/2011 yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dengan demikian, Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi terhadap penegakan anti korupsi, baik dalam pengelolaan operasional dan bisnis Perusahaan, maupun dalam penggunaan jabatan terkait masing-masing insan Perusahaan.

Perusahaan memiliki kebijakan untuk melarang keterlibatan individu atas nama Perusahaan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik. Setiap temuan terkait hal ini akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication states that the definition of corruption includes unlawful acts, enriching other persons/bodies that could be detrimental to the state’s finances/economy (article 2); misusing authority due to positions/ rank that could be detrimental to finances/positions that could be detrimental to the state’s finances/economy (article 3); groups of bribery offenses (articles 5, 6, and 11); groups of embezzlement offenses in offices (articles 8, 9, and 10); offense of extortion in office (article 12); offenses related to the chartering (article 7); gratification offense (articles 12B and 12C). The Company emphasizes the importance of anti-corruption as a fundamental effort of applying the principles of Good Corporate Governance. The Company’s policy on anti-corruption is contained in the Code of Business Conduct and Code of Conduct and Guidance on Gratification Control and Guidelines of State Officials Wealth Report (LHKPN) owned by the Company.

In particular, gratification control is an effort by the Company to protect the Company’s employees and to avoid allegations of bribery criminal acts as regulated in Article 12 B paragraph (1) of Law No. 31/1999 in conjunction with Law No. 20/2011 which states that any gratification to a civil servant or a state administrator is considered to be a bribe if related to his or her position and against his obligations or duties. Thus, the Company has a high commitment to anti-corruption enforcement, both in operational and business management of the Company, as well as in the use of positions related to each of the Company’s employees.

The Company has a policy to prohibit the involvement of individuals on behalf of the Company in political activities, including giving donations for political purposes. Any findings relating to this will be processed in accordance with the prevailing regulations.

427


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

KeBijaKan Pengadaan Barang dan jasaproCurement oF goods and serviCes poliCy

Agar setiap aspek dari pengelolaan operasional dan keuangan Perusahaan dapat menimalisir potensi benturan kepentingan, Perusahaan memiliki kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa. Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa telah disahkan melalui Keputusan Direksi No. SKD-002/DRU-SP/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012. Tujuan diaturnya pengadaan barang dan/atau jasa di lingkup Perusahaan adalah:1. Meningkatkan efisiensi2. Mendukung penciptaan nilai tambah Perusahaan.3. M enyeder hanak an dan mempercepat proses

pengambilan keputusan.4. Meningk atk an kemandir ian, tanggung jawab

dan profesionalisme.5. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.6. M eningk atk an s inergi antar BUMN dan/atau

Anak Perusahaan.

Dalam pedoman tersebut, hal-hal yang diatur adalah sebagai berikut:1. Tujuan pengaturan Pengadaan Barang/Jasa2. Etika Pengadaan3. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa, mencakup wewenang

dan tanggung jawab serta mekanisme Pengadaan Barang/Jasa

4. Persyaratan para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa

5. Persyaratan Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan

6. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa 7. Distribusi kewenangan pemberian persetujuan pengadaan,

permintaan anggaran serta penandatanganan SPBJ dan kontrak Barang/Jasa

8. Daftar penyedia Barang/Jasa9. Prosedur penyusunan daftar penyedia Barang/Jasa10. Informasi muatan daftar penyedia Barang/Jasa 11. Kerangka Acuan Kerja12. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) 13. Kontrak 14. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 15. Pengadaan jasa konsultansi 16. Pengadaan langsung luar negeri 17. Penerimaan Barang/Jasa18. Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa19. Pendayagunaan produksi dalam negeri, usaha kecil dan

koperasi serta mata uang pembayaran

Melalui mekanisme yang diatur tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG yang mencakup seluruh dimensi operasional Perusahaan, termasuk diantaranya Pengadaan Barang dan/atau Jasa. Di samping itu, kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang dimiliki Perusahaan mengedepankan pemberdayaan produksi dalam negeri sebagai bagian dari fungsi BUMN menjadi agen pembangunan.

In order that each aspect of the Company’s operational and financial management can minimize potential conflicts of interest, the Company has a policy for procurement of goods and/or services. Guidelines of Procurement of Goods and/or Services has been validated by Directors’ Decree No. SKD-002/DRU-SP/VII/2012 dated 10 July 2012. The objectives of regulating the procurement of goods and/or services in the Company are to:1. Improve efficiency.2. Support the creation of the Company’s added value.

3. Simplify and speed up decision-making process.4. Increase independence, responsibility, and professionalism.

5. Increase the use of domestic production.6. Increase synergy between SOE and/or Subsidiaries.

In the guidelines, matters governed are as follows:

1. Purpose of regulating Procurement of Goods/Services2. Procurement Ethics3. Goods/Services Procurement Organizations, including

authority and responsibilities as well as mechanisms for Procurement of Goods/Services

4. Requirements of the parties in the Procurement of Goods/Services

5. Requirements of Procurement Officials/Procurement Committee

6. Requirements of Supplier of Goods/Services 7. Distribution of authority to approve procurement, budget

request, and signing of spbj and contracts of Goods/Services

8. List of Supplier of Goods/Services9. Procedures to prepare list of Supplier of Goods/Services10. Load information list of Supplier of Goods/Services 11. Terms of Reference12. Preparation of Own Calculation Price (Hps) 13. Contract 14. Implementation of Procurement of Goods/Services 15. Procurement of consultancy services 16. Foreign direct procurement 17. Receipt of Goods/Services18. Payment of Procurement of Goods/Services19. Utilization of domestic production, small businesses, and

cooperatives and currency of payment

Through these regulated mechanisms, the Company is committed to implementing GCG principles covering all dimensions of the Company’s operations, including Procurement of Goods and/or Services. In addition, the policy of Procurement of Goods/Services owned by the Company prioritizes the empowerment of domestic production as part of the functions of SOEs to be agents of development.

428

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

laPoran harTa KeKaYaan PenYelenggara negara (lhKPn)state oFFiCial Wealth report (lhkpn)

Prinsip Dasar laporan harta Kekayaan Penyelenggara negara

Sebagai BUMN yang dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Indonesia, Perusahaan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mantaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaanya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

Dasar hukum dan Peraturan Dalam Menerapkan lhKPn di Perusahaan

Dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Dasar hukum tersebut yaitu:1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Basic Principles of state administrators’ Wealth report

As an SOE owned by the State through the Government of Indonesia, the Company is required to comply with binding laws and legislations. One form of laws and regulations that is based on the spirit of eradicating corruption and internal irregularities is the obligation of State Official Wealth Report (LHKPN).

LHKPN is a list of all State Official’s Wealth that is stated in LHKPN form, which is established by the Corruption Eradication Commission (KPK), as stipulated in KPK Decree No. KEP 07/KPK/02/2005 on the Procedures for Registration, Inspection, and Announcement of State Official’s Wealth Report. Law No. 30 of 2002 on Corruption Eradication Commission confirms the authority of KPK to conduct measures or efforts to prevent corruption, among others through registration and examination of LHKPN. Furthermore, Law No. 28 of 1999 on the Implementation of a Clean and Free State of Corruption, Collusion, and Nepotism mandates that every organizer must report and announce his/her Assets before and after taking office and be willing to be inspected of his/her assets before and after taking office. In Law No. 28 of 1999 Article 2 (7) and its elucidation, it is described that other officials with strategic functions in relation to state administration including Board of Commissioners, Board of Directors, and other structural officials at State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD).

The examination of LHKPN submitted to KPK aims to realize State Administrators who adhere the general principles of state administration who are free from corruption, collusion, and nepotism practices, and other disgraceful acts. Each State Official is required to report his/her wealth through LHKPN form provided by KPK to be filled honestly, correctly, and completely, so that KPK can analyze, evaluate, and assess the amount, type, and valued of Wealth reported in a correct, prompt, precise, accurate, and responsible manner.

legal Basis and regulations in applying lhKPn in the Company

In applying LHKPN, the Company weighs some legal and regulatory basis as the foundation of how to view LHKPN implementation within the Company. The legal basis are:

1. Law No. 28 of 1999 on Administering Clean Country that is Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.

2. Law No. 30 of 2002 on Corruption Eradication Commission.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)State Official Wealth Report (LHKPN)

429


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya.

4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

Pelaksanaan lhKPn Perusahaan

Pelaksanaan LHKPN Perusahaan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. SKD-002/DRU-DSDM/XI/2015, dimana pedoman ini memberikan acuan kepada level-level tertentu dari organisasi Perusahaan terkait kewajiban pelaksanaan LHKPN. Pedoman ini mengatur wajib lapor LHKPN oleh Dewan Komisaris, Direksi, pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, dan pejabat 2 (dua) level organisasi di bawah Direksi.

Transparansi lhKPn Pejabat Perusahaan Tahun 2018

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perusahaan di tahun 2018.

Pengungkapan Penyampaian lhKPn Pejabat PTsI Tahun 2017Disclosure of LHKPN Submission of PTSI Officials in 2017

PejabatOfficials

Jumlah Wajib laporNumber of Mandatory

Report

Jumlah yang Telah Melaporkan

Number of Submitted Report

JumlahTotal %


- - 0,00%


4 4 100,00%

Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi (General Manager)Officials of 1 (one) level below Board of Directors (General Manager)

28 26 92,86%

Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Direksi (Manager)Officials of 2 (one) levels below Board of Directors (Manager)

56 45 80,36%

JumlahTotal

88 75 85,23%

3. Regulation of State Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State Owned Enterprises and its amendments.

4. Decree of Secretary of Minister of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of GCG Implementation.

Implementation of Company’s lhKPn

The implementation of Company’s LHKPN is based on the Board of Directors’ Decision Letter No. SKD-002/DRU-DSDM/XI/2015, whereby these guidelines provide reference to certain levels of the Company’s organization related to obligations to implement LHKPN. These Guidelines regulate the obligation to report LHKPN by the Board of Commissioners, Board of Directors, officials of 1 (one) level below Board of Directors, and officials of 2 (two) organizational levels below Board of Directors.

lhKPn Transparency of Company officials in 2018

Below is the transparency of LHKPN submission of Company officials in 2018.

430

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

sisTem PelaPoran Pelanggaran (WhisTleBloWing sYsTem)WhistlebloWing system

Pedoman Pengaduan Pelanggaran

Perusahaan memiliki ketentuan mengenai pengaduan pelanggaran yakni Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS). Dalam ketentuan ini diatur mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran. Selain itu, diatur juga mengenai tahap penerimaan laporan, tahap penyelidikan sampai kepada tahap pemberian keputusan dan sanksi yang akan diberikan apabila pelanggaran yang dilaporkan terbukti.

Bagi Perusahaan, keberadaan WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan. Keberadaan WBS bagi Perusahaan diharapkan menjadi sistem yang efektif dalam mengungkap terjadinya berbagai bentuk kecurangan dan mampu menyelesaikannya dalam waktu singkat.

Terkait model dan mekanisme WBS di lingkup Perusahaan telah disosialisasikan melalui berbagai media internal yang ada.

Komitmen Dasar sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkup Perusahaan

1. Memberikan jaminan kerahasiaan identitas, alamat, no. telepon/hp, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.

2. Memberikan perlindungan/bantuan hukum kepada pelapor. 3. Memberikan perlindungan keamanan kepada pelapor

terhadap tindakan balasan dari terlapor atau perusahaan antara lain berupa ancaman keselamatan fisik termasuk harta benda, teror psikologis, keamanan pekerjaan, tekanan, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam files/data pribadi.

4. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta praktek terbaik (best practice) dalam penyelenggaraan sistim pelaporan pelanggaran.

5. Menyediakan fasilitas saluran/infrastruktur pelaporan yang bisa menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor termasuk laporannya.

6. Menyampaikan informasi pelaksanaan tindak lanjut atas laporan yang telah disampaikan, jika diminta pelapor, berupa laporan kemajuan tindak lanjut (progress) informasi mana harus disampaikan secara rahasia kepada pelapor

Penyampaian Pelaporan Pelanggaran

Mekanisme penyampaian pelaporan pelanggaran oleh pelapor dilakukan melalui jalur formal yaitu melalui atasan langsung secara berjenjang, Direktorat dan fungsi terkait. Namun apabila pelapor memandang sarana pengaduan tersebut tidak efektif atau terdapat keraguan, maka pelapor dapat menyampaikan pelaporan pelanggaran melalui Sub Satuan Administrasi SP3.Perusahaan menyediakan infrastruktur penyampaian laporan atau saluran khusus bagi pelapor yang akan menyampaikan

Guidelines of Whistleblowing

The Company has provisions on violation reporting, which is the Whistleblowing System (WBS). These provisions regulate the mechanism of violation reporting. Furthermore, these provisions also regulate the stages of receiving the report, investigation, and making decision as well as sanction given if the violation reported is proven.

For the Company, the presence of WBS is part of the internal control system in preventing deviation practices. The presence of WBS for the Company is expected to be an effective system in disclosing the occurrence of many frauds and being able to close the problems in a short time.

WBS model and mechanism in the Company has been disseminated through various existing internal media.

Basic Commitment of Whistleblowing system in the Company

1. Providing guarantee of confidentiality of the identity, address, telephone/mobile phone number, etcetera that can be used to contact the whistleblower.

2. Giving protection/legal assistance to the whistleblower. 3. Providing security protection to the whistleblower against

retaliation from the reported party or company, among others in the forms of physical safety including property assets, psychological terror, work safety, pressure, pending promotion, demotion of position or rank, unfair termination, harassment or discrimination in any ways, and adverse records in personal files/data.

4. Adhering all relevant laws and regulations as well as best practice in implementing violation reporting system.

5. Providing reporting channel/infrastructure facilities that can guarantee confidentiality and security to the whistleblower including the report.

6. Providing information of the follow-up implementation on the report submitted, if requested by the whistleblower, in the form of follow-up progress report regarding which information shall be delivered in confidentiality to the whistleblower.

Violation reporting submission

The mechanism of violation reporting submission by the whistleblower is done through formal channel, which is through direct supervisor in tier, Directorate, and relevant function. However, if the whistleblower considers that the reporting channel is not effective or doubtful, the whistleblower can submit the violation reporting through SP3 Administration Sub-Unit.The Company provides reporting submission infrastructure or special channel for whistleblower who will submit complaint/

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)Whistleblowing system

431


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

pengaduan/laporan pelanggaran ke alamat sebagai berikut:1. Telepon : (021) 526 5526 dengan No. Extension khusus : 2572. Handphone : 0811 988 3224.3. Surat : PO Box 4317 JKTM 12700

Perlindungan Bagi Pelaporan

Jaminan kerahasiaan dan/atau jaminan perlindungan diberikan oleh Manajemen perusahaan dalam semua lini kepada pelapor termasuk kepada SP3 yang bertujuan untuk mendorong pelapor atas inisiatif sendiri secara aktif melaporkan kejadian pelanggaran.

Penanganan Pengaduan

Kewenangan penanganan pelaporan pelanggaran adalah sebagai berikut :1. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Direksi,

atau orang yang mempunyai hubungan khusus dengan anggota Direksi, maka laporan pelanggaran disampaikan kepada Komisaris Utama. Penanganan lebih lanjut diserahkan kepada Dewan Komisaris dan bila diperlukan investigasi, dapat menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen.

2. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada Direktur Utama. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Direksi, dan bila diperlukan investigasi, dapat menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen.

3. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dan personil SP3, maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan langsung kepada Direktur Utama. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Direksi, dan bila diperlukan investigasi, dapat ditindaklanjuti oleh auditor internal.

4. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, maka penanganannya dilakukan sesuai mekanisme yang diatur oleh pemegang saham.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Satuan Pengelola Pelaporan Pelanggaran (SP3) terdiri dari 3 (tiga) sub satuan dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertindak sebagai Koordinator. Ketiga sub satuan dimaksud adalah sebagai berikut:1. Sub-satuan Administrasi yaitu sub-satuan yang menerima

pelaporan pelanggaran, menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut oleh sub-unit investigasi tanpa membuka identitas pelapor. Sub-unit ini juga bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah dicanangkan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor. Sub unit administrasi ini dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Bagian Hukum.

violation reporting to the following address:1. Telephone : (021) 526 5526 with Special Special Extension: 2572. Handphone : 0811 988 3224.3. Letter : PO Box 4317 JKTM 12700

Protection for reporting

Guarantee of confidentiality and/or guarantee of protection is given by the Company’s Management in all lines to the whistleblower including to SP3, aiming to encourage the whistleblower based on their own initiative actively reports any violation occurrence.

Complaint handling

Authority on violation reporting handling are as follows:

1. For violation conducted by member of Board of Directors, or a person who has special relationship with member of Board of Directors, then the violation report shall be submitted to the President Commissioner. Further handling is handed over to the Board of Commissioners and if an investigation is necessary, independent investigator/external auditor can be used.

2. For violation conducted by member of Board of Commissioners, then the violation report shall be submitted to the President Director. Further handling of such violation report is done by the Board of Directors and if an investigation is necessary, independent investigator/external auditor can be used.

3. For violation conducted by employee and SP3 personnel, then the violation report shall be submitted directly to the President Director. Further handling of such violation report is done by the Directors and if an investigation is necessary, internal auditor will follow-up.

4. For violation conducted by member of Board of Commissioners and member of Board of Directors, then the handling is done according to the mechanism set by the shareholders.

Party Managing Complaint

Violation Reporting Management Unit (SP3) consists of 3 (three) sub-units, and Internal Audit Unit (SPI) acts as the Coordinator. The said three sub-units are as follows:

1. Administration sub-unit, which is a sub-unit receiving the violation report, selecting the violation report to be processed further by the investigation sub-unit without disclosing the whistleblower’s identity. This sub-unit is also responsible for the implementation of whistleblower protection program in accordance with the policies planned, particularly the aspect of confidentiality and security guarantee of the whistleblower. The administration sub-unit is carried out by the Corporate Secretary and/or Head of Legal Division.

432

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

2. Sub-satuan Investigasi yaitu sub satuan yang bertugas untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan. Sub unit investigasi ini dilaksanakan oleh Kepala Bagian Audit dan Senior Auditor Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan jika dianggap perlu dibantu oleh pejabat minimal setara Kepala Bagian dari unit kerja terkait lainnya.

3. Sub-satuan Pertimbangan Sanksi yaitu sub-satuan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menetapkan sanksi yang paling sesuai dengan tingkat kesalahan terlapor berdasarkan rekomendasi sanksi yang disampaikan oleh Sub Unit Investigasi tanpa melakukan investigasi/pemeriksaan ulang terhadap laporan pelangggaran yang dilakukan oleh terlapor kecuali diyakini atau ada bukti bahwa para pemeriksa/investigator tidak bisa bersikap independen, professional, objektif, akuntabel dan bertanggungjawab dalam melakukan investigasi/pemeriksaan. Sub-satuan Pertimbangan Sanksi terdiri dari :

a. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia sebagai Ketuab. Sekretaris Perusahaan sebagai Sekretaris merangkap

Anggotac. Kepala Satuan Pengawasan Intern sebagai Anggota

4. Sub-satuan Pertimbangan Sanksi bersifat kolegial/majelis dalam setiap proses pengambilan keputusan.

hasil Penanganan Pengaduan Tahun 2018

Di sepanjang tahun 2018, Perusahaan tidak menemukan adanya pengaduan yang muncul melalui mekanisme dan saluran pelaporan pelanggaran yang dimiliki Perusahaan.

2. Investigation sub-unit, which is a sub-unit with duty to conduct further investigation on the substance of the reported violation. The investigation sub-unit is carried out by Head of Audit Division and Senior Auditor of the Internal Audit Unit (SPI), and if deemed necessary, assisted by an executive of minimum equal to Division Head of other relevant work unit.

3. Sanction Consideration sub-unit, which is a sub-unit with duties to give consideration to the Board of Directors in determining sanction that is the most appropriate in connection with the mistake level of the reported based on sanction recommendation submitted by the Investigation sub-unit without conducting re-investigation/re-examination towards the violation report conducted by the reported unless it is believed or there is evidence that the examiner/investigator cannot act independently, professionally, objectively, accountably, and responsibly in conducting investigation/examination. Sanction Consideration sub-unit consists of:a. Head of Human Resources Division as the Chairmanb. Corporate Secretary as the Secretary as well as Member

c. Head of Internal Audit Unit as Member4. Sanction Consideration sub-unit is collegial/assembly in

every decision-making process.

outcomes of Violation reporting handling in 2018

Throughout 2018, the Company did not found any complaints occurred through the mechanism and channel of WBS owned by the Company.

433


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

KeBeragaman KomPosisi deWan Komisaris dan direKsidiversity oF Composition oF board oF Commissioners and board oF direCtors

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perusahaan. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi aspek operasional dan usaha Perusahaan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkup Perusahaan.

Saat ini, Perusahaan belum memiliki kebijakan formal dalam bentuk tertulis terkait keberagaman komposisi Dewan Komisaris. Namun, Perusahaan memiliki kebijakan bahwa komposisi Dewan Komisaris dan Direksi wajib disusun sedemikian rupa disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan bisnis Perusahaan dan struktur organisasi sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan Perusahaan.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PTsITable of Diversity of Composition of Board of Commissioners and Board of Directors of PTSI

namaName

KewarganegaraanNationality

Pendidikan Terakhir

Last Education

latar Belakang PendidikanEducational Background

Bidang Pengalaman KerjaField of Work Experience

KeahlianExpertise

usiaAge Gender


Iman Pambagyo (Komisaris Utama)

(President Commissioner)

Indonesia Postgraduate

Postgraduate

International Politics, McMaster University, Ontario-Canada

Chairman of the Trade Negotiation Committee of the RCEP, Chief Negotiator for The Indonesa, Director-General for International Trade Negotiation

International politic and relation

58 Laki-laki

Male

Susi Meyrista Tarigan (Komisaris)

(Commissioner)

Indonesia Pascasarjana (S2)

Postgraduate (S2)

D3 Akuntansi; Sarjana Ekonomi Program Ekstensi Jurusan Akuntansi; Pasca Sarjana EkonomiDiploma 3 of Accounting; Bachelor of Economic, Extension Program, majoring in Accounting; Post-graduate of Economic

Berkarir di Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan

Career in Ministry of SOE and Ministry of Finance

Keuangan dan IT

Finance and IT

42 PerempuanF

emale

Bambang Adi Winarso (Komisaris)

(Commissioner)

Indonesia Doktor (S3)

Doctoral (S3)

Master dan Doctor of Philosophy bidang studi international trade, international finance dan industrial organization dengan minor di Bank ManagementMaster and Doctor of Philosophy of international trade, international finance, and industrial organization with minor in Bank Management

Berkarir di Kementerian ESDM dam Kemenko Perekonomian, Komite dan Dewan Komisaris pada BUMN dan anak perusahaan BUMN, pengajar di beberapa universitas negeri dan swasta

Career in Ministry of Energy and Mineral Resources and Coordinating Ministry of Economic, Committee and Board of Commissioners at SOE and SOE’s subsidiary, lecturer at several public and private universities.

Keuangan dan Manajemen

Finance and Management

68 Laki-laki

Male

Diversity of composition of Board of Commissioners and Board of Directors is part of the Company’s efforts to encourage decision-making process that is more objective, comprehensive, optimum, and has positive impact to the Company’s monitoring and management. The diversity is expected to enrich the insights and interests in decision-making process either in the body of Board of Commissioners or Board of Directors, so that it can give added value to the Company’s business and operational aspect as well as Good Corporate Governance implementation within the Company.

Currently, the Company does not have a formal written policy on the diversity of Board of Commissioners and Board of Directors composition. However, the Company has a policy that the composition of Board of Commissioners and Board of Directors shall be prepared in accordance with the complexity of the Company’s business activities and organizational structures to enable effective, prompt, and rapid decision-making in order to pursue the achievement of its objectives.

434

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PTsITable of Diversity of Composition of Board of Commissioners and Board of Directors of PTSI

namaName

KewarganegaraanNationality

Pendidikan Terakhir

Last Education

latar Belakang PendidikanEducational Background

Bidang Pengalaman KerjaField of Work Experience

KeahlianExpertise

usiaAge Gender

Paulus Prananto (Komisaris Independen)

(Independent Commissioner)

Indonesia Doktor (S3)

Doctoral (S3)

Program Pasca Doctoral University of Parahyangan, BandungDissertation on Co-Opetition Modeling in Herbal Manufacturing SystemPost Doctoral Program, Universitas Parahyangan, BandungDissertation on Co-Opetition Modeling in Herbal Manufacturing System

Berkarir di PT Bytech Bina Nusantara, PT Toba Sejahtera, Desk Siber Kemenko Polhukam, Satuan Tugas Boeing Offset Kemenko Pulhukam, President Director PT Toba Del Mandiri

Career in PT Bytech Bina Nusantara, PT Toba Sejahtera, Cyber Desk of Coordinating Ministry for Political, Legal and Security, Task force of Boeing Offset of Coordinating Ministry for Political, Legal and Security, President Director PT Toba Del Mandiri

IT Management & Computer Engineering

72 Laki-laki

Male


Dian M. Noer (Direktur Utama)

(President Director)

Indonesia Sarjana (S1) dan Master of Art (S2)

Bachelor (S1) and Master of Arts (S2)

Sarjana Ekonomi, dan Master of Arts Economic Development

Bachelor of Economic and Master of Arts in Economic Development

Berpengalaman kerja di Citibank New York, Pricewaterhouse Coopers (PwC), Direktur Compliance di HSBC, dan Direksi Pelindo IIWork experience at Citibank New York, Pricewaterhouse Coopers (PwC), Director of Compliance at HSBC, and Directors of Pelindo II



53 Laki-laki

Male

Tri Widodo (Direktur Komersial 1)

(Director of Commercial 1)

Indonesia MBA (S2) Master of Business and Administration, University of Western Sydney – Nepean, Sydney, Australia

Berkarir di Kantor Akuntans sebagai Technical Assistant, GM PT Newell Graha Saintifika, GM PT Tata Sekuritas MajuCareer at Accountant Office as Technical Assistant, GM of PT Newell Graha Saintifika, GM of PT Tata Sekuritas Maju



59 Laki-laki

Male

Darwin Abas (Direktur Komersial 2)

(Director of Commercial 2)

Indonesia Sarjana (S1)Bachelor (S1)

Teknik MesinInstitut Sains Teknologi Nasional (ISTN)Mechanical EngineeringInstitut Sains Teknologi Nasional (ISTN)

Berkarir di PT Surveyor Indonesia sejak tahun 1992 hingga sekarang

Career in PT Surveyor Indonesia from 1992 to present.

Managing and organizing

53 Laki-laki

Male

Rosmanidar Zulkifli (Direktur Keuangan danPerencanaan Strategis)(Director of Finance and Strategic Planning)

Indonesia Postgraduate New South West University Sydney, Australia **Finance Specialist

Berkarir di PT Surveyor Indonesia, INASGOC, PT Hutama Karya (Persero), WWF Indonesia Jakarta, PT Energy Management IndonesiaCareer in PT Surveyor Indonesia, INASGOC, PT Hutama Karya (Persero), WWF Indonesia Jakarta, PT Energy Management Indonesia



51 Perempuan

Female

435


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting

TransParansi PraKTiK Bad governanCetransparenCy oF bad governanCe praCtiCes

laporan atas aktivitas Perusahaan yang Mencemari lingkungan

Disepanjang tahun 2018, Perusahaan tidak mendapati laporan terkait aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan.

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pada tahun 2018, Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang perpajakan. Adapun kontribusi Perusahaan terhadap negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan yang dibayarkan di tahun 2018 sebesar Rp189,90 miliar, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

2018(rp-juta)

(IDR-million)

2017(rp-juta)

(IDR-million)


selisih(rp-juta)

(IDR-million)(%)

PPh (Pajak Penghasilan Badan)Corporate Income Tax (PPh)

25.105 21.572 3.533 16,38%

PPh Perorangan (Pajak Penghasilan Perorangan) Personal Income Tax (Individual PPh)

29.065 24.584 4.481 18,23%

PPn / Value Added Tax 126.134 82.996 43.137 51,97% BPHTB - - - - -

Pajak/retribusi lainnya Other Taxes/Retributions

7.772 5.709 2.063 36,14%

PBB 828 761 67 8,77% JumlahTotal

188.903 135.622 53.281 39,29%

Ketidaksesuaian Penyajian laporan Tahunan dan laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan standar akuntasi Keuangan (sak)

Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra. Laporan Keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI). Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1 (2009) tentang “Penyajian Laporan Keuangan”.

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 15 Februari 2019, seperti yang tertuang dalam catatan 34 dalam laporan keuangan tahun 2018.

reports on Company activities that Pollute the environment

Throughout 2018, the Company received no reports regarding Company activities which polluted the environment.

Disclosure on fulfillment of Tax obligations

In 2018, the Company was committed to complying with the applicable laws and regulations specifically in taxation field. The Company’s contribution to the state through the fulfillment of tax obligations paid in 2018 amounted to IDR189.90 billion, as can be seen in the table below.

Inconsistency of Presentation of annual report and financial statements with the applicable regulations and financial accounting standards (saK)

The Financial Statements for the years ended on 31 December 2018 and 31 December 2018, have been audited by Public Accountant Firm Rama Wendra. The Company’s Financial Statements have been prepared according to the Financial Accounting Standard in Indonesia covering Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards – Indonesian Accounting Association (DSAK IAI). The financial statements are prepared in accordance with SFAS 1 (2009) on “Presentation of Financial Statements”.

The Company’s Management is responsible for the preparation of financial statements that were completed on 15 February 2019, as set forth in Notes 34 in the 2018 financial statements.

436

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Kasus Terkait dengan Buruh dan Karyawan

Perusahaan tidak menemukan adanya kasus terkait buruh dan karyawan di sepanjang tahun 2017. Seluruh pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan operasional dan usaha dari Perusahaan telah memenuhi peraturan dan perundang-undangan; termasuk juga memenuhi standar praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Pengungkapan segmen operasi pada laporan Keuangan

Sesuai PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi dan untuk kepentingan manajemen, Perusahaan dan entitas anak dibagi menjadi beberapa segmen operasi berdasarkan jasa dan mengklasifikasikan segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis kegiatan usaha/sektor seperti yang telah disampaikan dalam Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2018, yang terdiri dari:1. Infrastruktur 2. Penguatan Institusi dan Kelembagaan3. Migas dan Sistem Pembangkit4. Mineral Batu Bara

Manajemen memonitor hasil masing-masing kegiatan usaha/sektor tersebut secara terpisah untuk pembuatan keputusan untuk evaluasi perkembangan usaha.

Kesesuaian Buku laporan Tahunan dan laporan Tahunan Digital

Laporan Tahunan digital Perusahaan baik yang disampaikan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan.

Cases related to labor and employee

The Company did not find any cases related to workers and employees throughout 2017. All management of Human Resources in the operational and business activities of the Company has complied with regulations and laws; including also meeting the standards of Labor, Health ,and Safety practices.

Disclosure of operations segments in financial statements

Based on SFAS No. 5 (Adjustment 2015) on Operating Segment and for the management’s interest, the Company and subsidiaries are divided into several operating segments based on services and classify the reported segments based on the type of business activities/sectors as stated in the Company’s 2018 Financial Statements, which consists of:1. Infrastructure 2. Institutions and Institutional Strengthening3. Oil and Gas and Power Generating System4. Mineral and Coal

The Management monitors the results of each business activity/sector separately for decision making to evaluate the business development.

Conformity of the annual report Book and the annual report Digital

The Company’s digital Annual Report, either submitted to shareholders, stakeholders, or uploaded to the Company’s official website, is already in accordance with the Annual Report printed and published by the Company.

Transparansi Praktik Bad Governancetransparency of bad governance practices

437


eportTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC





Good C

orporate Governance

Penunjang B

isnisB

usiness Supporting



Tanggung Jawab S

osial Perusahaan

Corporate Social R

esponsibilityA

nalisis dan Pem

bahasan Manajem

enM

anagement D

iscussion and Analysis

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dikembangkan untuk dapat membangun keselarasan bersama para pemangku kepentingan, dengan harapan bahwa PTSI dapat mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan terus mengembangkan organisasi usaha yang tangguh.

The Corporate Social Responsibility programs are developed in order to build harmony with the stakeholders, with the expectation that PTSI can achieve sustainable growth and keep developing tough business organization.



Tanggung Jawab S

osial Perusahaan

Corporate Social R

esponsibilityA

nalisis dan Pem

bahasan Manajem

enM

anagement D

iscussion and Analysis

Tanggung Jawab SoSial PeruSahaan

Corporate SoCial reSponSibility

440

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

PrinsiP UmUm Pelaksanaan TanggUng Jawab sosial PerUsahaanGeneral Principles of The Implementation of Company’s Corporate Social Responsibility (CSR)

Sustainability Development, atau Pembangunan Berkelanjutan yang telah dikembangkan di berbagai negara muncul sebagai bagian dari keinginan berbagai pihak tentang keseimbangan antara pelaku usaha (entitas usaha bersama-sama dengan pemegang saham/pemilik modal), pemangku kepentingan, serta regulator. Harmonisasi ini hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak, khususnya entitas usaha yang tak dapat dipungkiri bersandar pada orientasi keuntungan dan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang atas kegiatan yang dilakukan.

Di Indonesia, regulator telah mendorong upaya harmonisasi ini melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau Corporate Social Responsibilty (CSR), yang mewajibkan entitas usaha untuk memiliki kebijakan dan program terkait komitmennya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan.

undang-undang no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 74 ayat (1):“Perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam

wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Company

Article 74 paragraph (1):“A company engaging in the natural resources sector shall conduct Social and Environmental Responsibility budgeted and estimated

as the company’s cost in which the implementation is conducted by considering the propriety and fairness”.

undang-undang no. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 15 (b): “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung

jawab sosial perusahaan. Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat

pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat

setempat”.

Law No. 25 of 2007 on the Capital Investment

Article 15 (b): “Every investor shall conduct the corporate social responsibility.” What’s meant by “corporate social responsibility” is an inherent

responsibility in every capital investment company to keep building a relationship which is harmonious, balanced, and appropriate to

the environment, value, norm, and culture of local people.

Organisasi Internasional untuk Standarisasi (International Organization for Standardization/ISO), sebuah badan penetap standar industrial dan komersial dunia telah merilis ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (Guidance on Social Responsibility). Walaupun tidak bersifat wajib dan hanya sekedar himbauan, ISO ini memberikan pola dan modul yang berlaku secara internasional tentang bagaimana CSR dapat dikembangkan dalam dimensi sebuah organisasi. Di Indonesia, ISO 26000 telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada tahun 2012.

Sustainability Development that has been developed in many countries emerge as a part of many parties’ intentions on the balance between the business actors (business entity along with shareholders/investors), stakeholders, and regulators. This harmonization can only be achieved through a strong commitment from all parties, especially the business entity, which undoubtedly relies on the profit orientation and tends to ignore the long-term impact of the activities conducted.

In Indonesia, the regulator has supported the efforts of this harmonization through Corporate Social Responsibility (CSR), which obliges a business entity to have policy and program in relation to the commitment to building a sustainable relationship with the stakeholders.

International Organization for Standardization (ISO), an institution that determines the international industrial and commercial standards, has released ISO 26000 concerning the Guidance on Social Responsibility. Although it is not obligatory and merely an appeal, this ISO provides a pattern and module which is applicable internationally on how CSR can be developed in a dimension of an organization. In Indonesia, ISO 26000 had been ratified by the Government in 2010 and made as the National Standard (or SNI) in 2012.

Prinsip Umum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PerusahaanGeneral Principles of The Implementation of Company’s Corporate Social Responsibility (CSR)

441


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G

overnance



Penunjang B

isnisB

usiness SupportingTanggung Jaw

ab Sosial P

erusahaanC


Subyek inti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan iSo 26000Key Subject of Corporate Social Responsibility Based on ISO 26000

TATA KELOLA ORGANISASIOrganization Government

PELIBATAN DAN PENGEMBANGAN

MASYARAKATCommunity Involvement

and Development

HAK ASASI MANUSIAHuman Rights

Isu KonsumenCustomer Issues

PRAKTIK KETENAGAKERJAAN

Employment Practices

LINGKUNGANEnvironment

PROSEDUR OPERASI YANG WAJAR

Reasonable Operational Procedures

7 SUBYEK INTI TANGGUNG JAWAB SOSIAL

PERUSAHAAN7 Key Subjects of Corporate

Social Responsibility

Pada lingkup pelaporan tahunan, perihal CSR dibagi ke dalam 4 (empat) aspek, yaitu: aspek lingkungan hidup; praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; pengembangan sosial dan kemasyarakatan; serta tanggung jawab barang dan/atau jasa.

Lingkungan HidupEnvironment

Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan

Keselamatan KerjaEmployment, Occupational

Health and Safety Practices

Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Social and Community Development

Tanggung Jawab Barang dan/atau Jasa

Responsibility to Goods and/or Services

aspek Tanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social Responsibility Aspects

In the scope of annual reporting, subjects on CSR are divided into 4 (four) aspects, namely: environmental aspect; employment, occupational health, and safety practices; social and community development; and goods and/or service responsibility.

442

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

kebiJakan dan TaTa kelola TanggUng Jawab sosial PerUsahaan di lingkUP PTsiCompany’s CSR Policy and Governance In The Scope of PTSI

Prinsip, Kebijakan dan Komitmen Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selalu selaras dengan visi pemerintah, Perusahaan memiliki peran untuk mewujudkan Tanggung Jawab Sosial ke dalam seluruh lapisan—khususnya terkait peran BUMN sebagai Agen of Development atau Agen Pembangunan. Kepada karyawan dan/atau pekerja sebagai pemangku kepentingan internal, Perusahaan wajib memperhatikan kesejahteraan dan lingkungan kerja yang dapat memberikan landasan bagi perkembangan diri setiap karyawan. Kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan eksternal, Perusahaan melakukan berbagai aktivitas pengembangan sosial kemasyarakatan—khususnya melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Aspek lingkungan hidup juga menjadi bagian dari proses menciptakan keseimbangan di atas. Dengan aktivitas Perusahaan yang menyediakan jasa penjaminan dalam segmen usaha migas dan infrastruktur, Perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memberikan penjaminan atas pengelolaan usaha di bidang eksplorasi alam yang memiliki perhatian terhadap peraturan terkait lingkungan hidup.

The Principle, Policy, and Commitment of CSr implementation

As a State-Owned Enterprise that is always in harmony with the government’s vision, the Company has a role to realize the Social Responsibility in all layers—especially related to the role of State-Owned Enterprises as the Agent of Development. To the employees and/or workers as the internal stakeholders, the Company shall consider the welfare and occupational environment which can provide a base for the self-development of every employee. For the community as the external stakeholders, the Company conducts many activities of social community development—especially through the implementation of Partnership and Environmental Development Program.

The environmental aspect also becomes a part of the processes of creating the balance between the above things. Through the Company’s activities that provide an assurance service in the segment of oil, gas, and infrastructure business, the Company has a moral obligation to provide an assurance for the business management in the natural exploration sector that obeys the rules in relation to the environment.

Kebijakan dan Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Lingkup PTSICompany’s CSR Policy and Governance In The Scope of PTSI

443


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G

overnance



Penunjang B

isnisB


ab Sosial P

erusahaanC


Aspek lain dari Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan Perusahaan adalah pertanggungjawaban pengelolaan operasional usaha kepada pemegang saham. Pentingnya pengelolaan usaha berbasiskan prinsip korporasi yang sehat menjadi salah satu kewajiban Perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya. Prinsip korporasi yang sehat tentunya harus dilandasi pada pengelolaan usaha dengan tujuan mencari laba; dan pengelolaan organisasi yang memiliki kaidah-kaidah Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang akan berujung pada akuntabilitas Perusahaan.

Dikelola untuk mencari keuntunganManaged for profit

PTSIPTSI

Dikelola melalui kepatuhan dan akuntabilitas

Managed through compliance and accountability

Fondasi penting yang melandasi komitmen Perusahaan dalam menjalani kegiatan Tanggung Jawab Sosial meliputi:

• Tanggung Jawab Sosial merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

• Tuntutan global terhadap penerapan Tanggung Jawab Sosial yang baik dan merata.

• Meningkatnya perhatian masyarakat luas terhadap etika dan akuntabilitas bisnis.

• Harapan bahwa Perusahaan dan lingkungan sekitarnya dapat tumbuh bersama secara berdampingan.

Keseimbangan dalam Pembangunan berkelanjutanBalance in the Sustainable Development


Pemegang KepentinganStakeholders

LingkunganEnvironment

MasyarakatSociety

KaryawanEmployee

Konsumen Customer

PTSI

Another aspect of Social Responsibility conducted by the Company is the accountability of business operational management to the shareholders. The importance of business management based on a healthy corporation principle becomes one of the Company’s obligations to be able to be responsible for their performance. Of course, the healthy corporation principle shall be based on the business management with a goal to make profit; and the organizational management that has principles of good governance that will end up in the Company’s accountability.

The important foundation that becomes the base for the Company’s commitment to conducting Social Responsibility activities includes:• Social Responsibility is a part of good corporate

governance implementation.• The global demand on a good and equal implementation

of Social Responsibility.• The increase in the wider community cares about business

ethics and accountability.• The hope that the Company and its surrounding

environment can grow together side by side.

444

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Keseimbangan seperti yang tergambar pada bagan di atas dapat diwujudkan melalui komitmen Perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) ke dalam 4 (empat) aspek:• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap

lingkungan hidup.• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap

karyawan melalui Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap masyarakat melalui pengembangan sosial dan kemasyarakatan serta pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap konsumen.

landaSan huKuM

Dasar pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berlandaskan pada beberapa aspek hukum, diantaranya:1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN:

a. Pasal 2 mengemukakan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

b. Pasal 88 mengemukakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (pasal 15 (b)) yang berisi, “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat”.

5. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

7. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

8. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

The balance as illustrated in the chart above can be realized through the Company’s commitment to implement Corporate Social Responsibility (CSR) into 4 (four) aspects:• Company’s Corporate Social Responsibility

for environment.• Company’s Corporate Social Responsibility for employees

through Employment, Occupational Health and Safety.

• Company’s Corporate Social Responsibility for community through the social and community development as well as the implementation of Partnership and Environmental Development Program.

• Company’s Corporate Social Responsibility for consumers.

legal baSiS

The foundation in implementing the Corporate Social Responsibility is based on some legal aspects such as:

1. Law No. 19 of 2003 on the State-Owned Enterprises (SOE):a. Article 2 stated that one of objectives and purposes of

the establishment of SOE is to actively participate in providing guidance and assistance to businesspeople form the low-economy group, cooperative, and community.

b. Article 88 stated that SOE can use some of their net profit for coaching the small business/cooperative and coaching the community surrounds the SOE.

2. Law No. 32 of 1998 on the Small Business Guidance

and Development.3. Law No. 20 of 2008 on the Micro, Small, and

Middle Enterprises.4. Law No. 25 of 2007 on the Capital Investment (article 15

(b)) explaining, “Every investor shall conduct the corporate social responsibility.”. What meant by “corporate social responsibility” is an inherent responsibility in every capital investment company to keep building a relationship which is harmonious, balanced, and appropriate to the environment, value, norm, and culture of local people.”

5. Law No. 1 of 1970 on the Occupational Safety.

6. Law No. 8 of 1999 on the Consumer Protection.

7. Law No. 13 of 2003 on the Employment.

8. Law No. 28 of 1999 on the State Administrators Clean and Free of Corruption, Collusion, and Nepotism.

9. Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 on Amendment of Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 on the Eradication of the Criminal Act of Corruption.


445


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G

overnance



Penunjang B

isnisB


ab Sosial P

erusahaanC


10. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

11. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

12. Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/7/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

13. Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

14. ISO 26000Telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada 2012, dengan 7 (tujuh) subyek inti yaitu:a. Tata kelola organisasi yang baikb. Penegakan hak asasi manusiac. Praktek ketenagakerjaan yang manusiawi dan

berkeadiland. Dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungane. Prosedur operasi yang wajarf. Tanggung jawab terhadap konsumen

Pelibatan dalam pengembangan masyarakat15. Struktur PKBL ada di Surat Ketetapan Direksi struktur

organisasi PT Surveyor Indonesia (Persero) Mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2003 tanggal 1 Mei 2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Dewan Direksi PT Surveyor Indonesia (Persero) menetapkan struktur organisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan Surat Keputusan Direksi No. SKD–005/DRU-BHK/BSDM/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Penempatan Pegawai, unit yang menangani Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Surveyor Indonesia (Persero) adalah Unit PKBL yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan berkoordinasi dengan Koordinator keuangan dan administrasi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit Kerja PKBL dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi unit kerja dan telah diperbarui dengan Surat Keputusan Direksi No. SKD–003/DRU-V/DSDM/2016 tanggal 30 Mei 2016..

10. Government Regulation No. 50 of 2012 on the Implementation of Occupational Health and Safety Management System.

11. Regulation of Ministry of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 and its amendment No. PER-09/MBU/2012 on the Good Corporate Governance in the State-Owned Enterprises.

12. Regulation of Ministry of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/7/2017 dated 05 July 2017 on the Second Amendment of Regulation of Ministry of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 on the Partnership and Environmental Development Program of the State-Owned Enterprises.

13. Circular Letter of Ministry of State-Owned Enterprises No. SE-02/ MBU/07/2012 dated 23 February 2012 on the enactment of Accounting Guidelines on Partnership and Environmental Development Program of the State-Owned Enterprises.

14. ISO 26000Has been ratified by the Government in 2010 and made as the National Standard (SNI) in 2012, with 7 (seven) core subjects as follows:a. good corporate governanceb. Human rights enforcementc. Humane and just employment practice

d. The impact of a company’s activity on the environmente. Fair operational proceduref. Responsibility for Consumer Involvement in the

community development15. The structure of Partnership and Environment

Development Program is contained in the Decree of Board of Directors on the organizational structure of PT Surveyor Indonesia (Persero) referring to the Regulation of Ministry of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2003 dated 1 May 2013 on the Partnership Program of the State-Owned Enterprises with the Small Business and the Environmental Development Program, the Board of Directors of PT Surveyor Indonesia (Persero) determined the organizational structure of the Partnership and Environmental Development Program through the Decree of Board of Directors No. SKD–005/DRU-BHK/BSDM/X/2003 dated 15 October 2003 on the Placement of Employees, the unit that handles the Partnership and Environmental Development of PT Surveyor Indonesia (Persero) is the Unit of Partnership and Environmental Development Program which is directly responsible to the Managing Director and coordinates with the financial coordinator administration to give suggestion and consideration to the Work Unit Chief of Partnership and Environmental Development Program in performing the main duties and functions of the work unit and had been renewed with Decree of Board of Directors No. SKD–003/DRU-V/DSDM/2016 dated 30 May 2016.

446

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

uji Tuntas/due dilligence Terhadap dampak Sosial, ekonomi dan lingkungan dari Kegiatan Perusahaan

Sesuai arahan dari pemilik modal, Kementerian BUMN, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana terakhir diubah dengan PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, PTSI melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Berdasarkan peraturan tersebut, PTSI berkewajiban untuk menyalurkan dana dari pemerintah dan menyelenggarakan PKBL yang merupakan sebagian dari keseluruhan komitmen PTSI terhadap pembangunan keberlanjutan.

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga dilakukan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Perencanaan program harus dibuat sesuai dengan rencana kebutuhan nyata pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kemampuan PTSI. Pelaksanaan program dilakukan bersama masyarakat, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi massa dan Perguruan Tinggi, serta instansi terkait lainnya, dengan memperhatikan sosial budaya setempat, kondisi geografis dan kepentingan operasional PTSI. Dalam evaluasi program, PTSI melakukan pengukuran atas efektifitasnya program yang dijalankan agar dapat memberikan manfaat nyata dan nilai tambah, baik bagi PTSI sendiri maupun pemangku kepentingan yang disasar oleh program.

due diligence on the Social, economic, and environmental impacts resulting from the Company’s activities

In accordance with the guidance from the capital owner, Ministry of Ministry of State-Owned Enterprises, which is stipulated in the Regulation of Ministry of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 on the the Partnership Program of the State-Owned Enterprises with the Small Business and the Environmental Development Program, as amended for the last time by PER-03/MBU/12/2016 on Amendment of Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 on the Partnership and Environmental Development Program of the State-Owned Enterprises, PTSI conducted the Corporate Social Responsibility program through the Partnership and Environmental Development Program. Based on the regulations, PTSI shall distribute the funds from the government and conduct the Partnership and Environmental Development Program which is a part of all commitments of PTSI to the sustainable development.

The implementation of Corporate Social Responsibility program is also conducted started from planning until evaluation. The program planning shall be made in accordance with the shareholders’ real needs planning by considering PTSI’s ability. The implementation of the program is conducted together with the community and coordinated with the Local Government, Non-Governmental Organizations (NGOs), mass organizations and Universities, as well as other relevant institutions, by considering the local social culture, geographical condition, and operational interest of PTSI. In evaluating the program, PTSI conducts a measurement on the effectiveness of the program they do in order to be bale to give a real benefit and added value, both for PTSI themselves or for the shareholders targeted by the program.


447


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G

overnance



Penunjang B

isnisB


ab Sosial P

erusahaanC


lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan serta Strategi dan Program Kerja Perusahaan dalam Menangani isu-isu Sosial, ekonomi dan lingkungan

Di samping itu, terkait hak pemangku kepentingan lainnya, pengembangan dimensi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari PTSI dituangkan dalam beberapa aspek, yang mencakup lingkungan hidup; ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja; sosial kemasyarakatan; serta aspek produk, layanan dan konsumen.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTSI

PTSI Corporate Social Responsibility

Sosial dan KemasyarakatanSocial Community

Komitmen Terhadap Produk, Layanan dan Konsumen/Pelanggan

Commitment to Product, Service, and Consumer/Customer

Lingkungan HidupEnvironment

Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Employment, Occupational Safety and Health Practices

The Scope of Corporate Social responsibility and Stratety as well as the Company’s working Program in dealing with the Social, economic, and environmental issues

Besides, in relation to the shareholders’ other rights, the development of of CSR dimension from PTSI is expressed into some aspects, including environment; employment, occupational health and safety; social community; as well as product, service, consumer aspects.

448

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

organisasi, Penanggung Jawab dan Pengelola

Untuk dapat melaksanakan keseluruhan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di lingkup PTSI, pelaksanaan keseluruhan program ini terbagi dalam beberapa Unit/Divisi dengan tanggung jawab yang sesuai dengan kategori program, seperti yang tergambar di bawah ini.

Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Employment, Occupational Safety and Health Practicesè

Divisi Perencanaan Perusahaan, Pengembangan Sistem Mutu & K3LL, dan Organisasi

Divisi Manajemen FasilitasCorporate Planning, Quality System Development & K3LL,

and Organization DivisionFacility Management Division

Komitmen Terhadap Lingkungan HidupCommitment to Environment

è

Divisi Manajemen FasilitasDivisi Perencanaan Perusahaan, Pengembangan Sistem

Mutu & K3LL, dan OrganisasiFacility Management Division

Corporate Planning, Quality System Development & K3LL, and Organization Division

Pengembangan Sosial dan KemasyarakatanSocial and Community Development è

Unit PKBLSekretaris Perusahaan

PKBL Unit Corporate Secretary

Tanggung Jawab Terhadap Produk, Layanan dan Pelanggan

Responsibility to Product, Service, and Customerè

Divisi Pengembangan BisnisBusiness Development Division

Pembiayaan dan anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Terhadap program dan kegiatan CSR di sepanjang tahun 2018, berikut disampaikan pembiayaan dan anggaran yang ditetapkan Perusahaan di awal tahun 2018, dan realisasinya di akhir tahun 2018.

no uraianExplanation

realisasi 2018(Rp)

Realization 2018(IDR)

rKaP 2018(Rp)

Company’s Working and Budget Plan 2018

(IDR)

Pencapaian(%)

Attainment(%)

1 Program Kemitraan dan Bina LingkunganThe Partnership and Environmental Development Program

a. Program Kemitraan Partnership Program

4.037.930.0004,037,930,000

4.300.000.0004,300,000,000

93,91%93.91%

b. Program Bina Lingkungan Environmental Development Program

1.948.000.7541,948,000,754

1.794.527.0251,794,527,025

108,55%108.55%

JumlahAmount

5.985.930.7545,985,930,754

6.094.527.0256,094,527,025

98,22%98.22%

2 Program “SI Peduli” “SI Peduli” Program (SI Cares)

397.454.717397,454,717

- -

3 Biaya Aspek K3OHS Aspect Cost

58.000.00058,000,000

- -

organization, Person(s) in Charge, and Management

To be able to implement all programs of Corporate Social Responsibility in the scope of PTSI, the implementation of all programs is divided into some units/divisions with a responsibility which is appropriated with the program category, as illustrated in the Figure below:

CSr Funding and budgeting

Regarding the CRS programs and activities during 2018, the funding and budgeting determined by the Company in the beginning of 2018 and the realization in the end of 2018 are reported as follows:

449


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G

overnance



Penunjang B

isnisB


ab Sosial P

erusahaanC


TanggUng Jawab sosial PerUsahaan TerkaiT lingkUngan hidUPCorporate Social Responsibility Toward Environment

rumusan, Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait lingkungan hidup

Pelaksanaan CSR di bidang lingkungan hidup mengacu pada kebijakan Perusahaan tentang pedoman 3R, yaitu

Reduce, Reuse, Recycle serta upaya Perusahaan dalam mendukung pelestarian alam. Beberapa kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari perhatian PTSI terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, yang menjadi penanda dari keberlanjutan lingkungan sosial dimana entitas usaha juga berada.

dampak dan risiko lingkungan yang Terkait Secara langsung atau Tidak langsung dengan Perusahaan

Aktivitas operasional PTSI yang utama adalah aktivitas perkantoran untuk mendukung pelayanan jasa yang diberikan Perusahaan kepada klien. Aktivitas PTSI tersebut memiliki dampak dan risiko langsung terhadap lingkungan. Dampak dan risiko langsung dari aktivitas tersebut adalah pencemaran lingkungan akibat limbah domestik baik yang bersifat B3 maupun Non B3. Limbah domestik B3 berupa toner, lampu bekas, komputer bekas yang banyak digunakan dalam kegiatan operasional Perusahaan. Limbah non B3 berupa kertas, palstik, limbah bekas makanan dan minuman dari karyawan PTSI.

Sementara dampak dan risiko lingkungan yang secara tidak langsung timbul dari aktivitas Perusahaan adalah deplesi terhadap sumberdaya alam minyak akibat penggunaan BBM untuk kendaraan operasional, genset, pemakaian listrik. Adapun dampak lain yang secara tidak langsung timbul dari aktivitas Perusahaan adalah deplesi air akibat pemanfaatan air untuk air minum, toilet dan kebersihan.

rencana dan Target Kegiatan Tahun 2018

Perencanaan terkait aspek lingkungan hidup dirumuskan melalui kebijakan K3L, khususnya menumbuhkan kesadaran karyawan dan pemangku kepentingan atas pentingnya lingkungan dalam operasi yang dilakukan Perusahaan.

Penerapan inisiatif: Program dan Kegiatan yang dilakukan Terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap lingkungan

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang lingkungan dilaksanakan setiap tahun sebagai bukti keseriusan Perusahaan dalam menjaga dan melindungi alam. Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti penanaman pohon dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam operasional Perusahaan.

The Formula, Commitment, and Policy of Corporate Social responsibility toward environment

CSR implementation in environmental management refers to the Company’s policy on 3R guideline, namely Reduce, Reuse, Recycle, and the Company’s efforts to maintain nature conservation. The Company has carried out some activities as a part of its concern for environmental sustainability. It is a marker of the social sustainability in which the business entity takes place.

environmental impacts and risks which are directly or indirectly related to the Company

The main operational activity in PTSI consists of office activities to support services provided by the Company to clients. The activities have direct environmental impacts and risks. The direct impact and risk of these activities is environmental pollution due to domestic waste, both B3 and Non-B3. B3 domestic waste in the form of toner used lights; used computers are widely used in the Company’s operational activities. Non-B3 wastes are in the form of paper, plastic, used food, and beverage waste from PTSI employees.

Besides, the environmental impacts and risks that indirectly arise from the Company’s activities are depletion of natural oil resources due to the use of fuel for operational vehicles, generators, electricity consumption. The other impacts that indirectly arise from the Company’s activities are water depletion due to the use of water for drinking water, toilets, and cleanliness.

Plans and Targets of activities in 2018

Planning related to environmental aspect is formulated through OHSE policies, specifically in raising employee’s and stakeholder’s awareness of the importance of environment in the Company’s operations..

initiatives implementation: Programs and activities Conducted regarding Corporate Social responsibility toward environment

The Company is serious in protecting and conserving nature. Thus, the Company carries out the corporate social responsibility in the environmental management annually. Some activities carried out, such as tree planting and the use of natural resources efficiency in the operations of the Company.

450

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

• Pengelolaan LimbahKegiatan operasional Perusahaan menghasilkan limbah B3 dan Non B3. Limbah Non B3 berupa kertas dan plastik. Dalam pengelolaannya, bahan dari kertas dan plastik telah dilakukan pengolahan limbah melalui reuse dan recycle yang bekerjasama dengan Yayasan Senyum Bumi, dimana limbah-limbah tersebut telah dilakukan pemilahan menurut jenis limbah di kantor-kantor PTSI.Sementera untuk limbah B3 berupa bekas toner, lampu, komputer dan lain-lain, telah dilakukan pengumpulan dan penempatan secara tersendiri untuk selanjutnya di kirim ke perusahaan pengolahan limbah B3.

• Penggunaan Material dan Energi yang Ramah LingkunganPTSI memiliki perhatian yang besar terhadap penggunaan sumber daya alam sebagai sumber energi bagi operasional dan bisnisnya. Pada bulan April 2016, PTSI mengadopsi SNI-03-6197-2000 tentang konservasi energi pada sistem pencahayaan sebagai standar perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan gedung untuk mencapai penggunaan energi yang efisien. SNI-03-6197-2000 ini mengatur tingkat pencahayaan minimal yang direkomendasikan tidak boleh kurang dari tingkat pencahayaan pada tabel 1 SNI 03-6197-2000 dan daya listrik maksimum per meter persegi tidak boleh melebihi sebagaimana tercantum pada tabel 2 SNI 03-6197-000.

• Efisiensi Sumber Daya Alam dalam Kegiatan Bisnis dan Operasional - Pengunaan Listrik

Hingga akhir tahun 2018, total pemakaian energi listrik tercatat sebesar 209.165,80 Kwh atau lebih rendah dari tahun 2017 yang sebesar 271.453,80 Kwh. Berikut perbandingan volume pemakaian energi listrik untuk tahun 2017 dan 2018.

no bulanMonth

Tahun 2017(Kwh)

Tahun 2018(Kwh)

1 JanuariJanuary

26.999,30 17.827,70

2 FebruariFebruary

28.921,80 16.561,80

3 MaretMarch

26.143,40 18.411,70

4 April 28.049,30 18.020,80

5 MeiMay

22.867,60 17.470,70

6 JuniJune

23.509,80 13.426,60

7 JuliJuly

14.687,00 18.159,30

8 AgustusAugust

19.318,50 16.663,40

9 September 21.276,10 15.918,80

10 OktoberOctober

22.678,20 19.769,30

11 November 19.584,60 18.586,10

12 DesemberDecember

17.418,20 18.349,60

JumlahTotal

271.453,80 209.165,80

• Waste ManagementThe Company’s operational activities produce B3 and Non-B3 waste. Non-B3 wastes are in the form of paper and plastic. In its management, paper and plastic have been treated through sorting in PTSI office, reusing, and recycling in collaboration with Senyum Bumi Foundation.

Meanwhile, for B3 waste in the form of toner, lights, computers, etc., have been collected dan separated, and then it will be sent to the B3 waste processing company.

• Use of Environmentally Friendly Materials and EnergyThe company greatly concerns the use of natural resources as an energy source for its operations and business. In April 2016, the Company adopted SNI-03-6197-2000 on energy conservation in lighting systems as a standard for planning, building, operating, and maintaining buildings to achieve efficient energy use. SNI-03-6197-2000 regulates that minimum lighting levels shall not be less than the lighting level in table 1 of SNI 03-6197-2000. Besides, the maximum electric power per square meter shall not exceed as stated in Table 2 of SNI 03-6197-000.

• Natural Resources Efficiency in Business and Operational Activities - Electricity Usage

Until the end of 2018, the total electricity consumption was 209,165.80 Kwh or lower than 2017, which amounted to 271,453.80 Kwh. The following were the volume of electricity use for 2017 and 2018.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan HidupCorporate Social Responsibility Toward Environment

451


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G

overnance



Penunjang B

isnisB


ab Sosial P

erusahaanC


- Pengunaan Bahan Bakar Minyak (BBM)Hingga akhir tahun 2018, total pemakaian energi BBM tercatat sebesar Rp134,41 juta, lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar Rp124,59 juta. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan kegiatan bisnis Perusahaan. Perusahaan belum melakukan pengukuran penggunaan BBM dalam bentuk volume. Berikut perbandingan pemakaian energi BBM untuk tahun 2017 dan 2018.

bulanMonth

2017(rp ribu)

(IDR thousand)

2018(rp ribu)

(IDR thousand)

JanuariJanuary

3.605,03 5.998,36

FebruariFebruary

12.754,63 10.495,34

MaretMarch

9.561,10 9.732,85

April 9.388,23 10.669,88

MeiMay

13.380,75 10.778,01

JuniJune

8.690,59 6.375,93

JuliJuly

11.460,82 6.289,72

AgustusAugust

10.086,99 14.329,19

September 8.911,21 11.741,31

OktoberOctober

7.727,54 15.200,30

November 11.129,28 12.945,65

DesemberDecember

17.889,92 19.853,02

JumlahTotal

124.586,08 134.409,56

Pengaduan Masalah lingkungan

Per 31 Desember 2018, Perusahaan belum mendapati adanya pengaduan terkait masalah lingkungan, meskipun Perusahaan belum memiliki mekanisme pengaduan khusus masalah lingkungan.

- Use of Fuel (BBM)Until the end of 2018, the total fuel energy consumption was recorded at IDR134.41 million, higher than that of 2017 at IDR124.59 million. This increase was due to an increase in the Company’s business activities. The Company has not measured the use of Fuel in volume unit. Below is the comparison of fuel energy usage for 2017 and 2018.

environmental Problems Complaints

As of December 31, 2018, the Company has not found any complaints regarding environmental issues, even though the Company does not yet have a complaint mechanism specifically for environmental issues.

452

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

TanggUng Jawab sosial PerUsahaan TerkaiT keTenagakerJaan, kesehaTan, dan keselamaTan kerJaCorporate Social Responsibility Toward Employment, Occupational Health, and Safety

rumusan, Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Di bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, PTSI menaruh perhatian penting atas karyawan sebagai aset besar bagi PTSI. PTSI memiliki kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang memberikan pedoman bagi pelaksanaan K3 di lingkup PTSI.


Berikut target atau rencana kegiatan yang ditetapkan manajemen pada tahun 2018 terkait aspek K3 di lingkup PTSI.

1. Rapat P2K3Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) mengadakan pertemuan secara rutin setiap 1 kali dalam 1 bulan dan hasil rapat di sebarluaskan di tempat kerja. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk memantau dan mengevaluasi program dan penerapan K3.

2. Sosialisasi dan Penyegaran SMK3Kegiatan sosialisasi dan penyegaran Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diberikan kepada tenaga kerja dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian dalam berkegiatan di tempat kerja terhadap aspek K3.

3. Pelatihan Penyegaran Tim Tanggap DaruratKeadaan Darurat seperti kebakaran, huruhara, bencana alam (seperti gempa, banjir), huru-hara, ancaman bom, kecelakaan dapat terjadi di manapun termasuk di tempat kerja. Adanya potensi keadaan darurat perlu diantisipasi dan direncanakan penanggulangannya untuk meminimalisasi dampak yang tidak diinginkan seperti korban jiwa, kecelakaaan dan rusaknya aset perusahaan. Untuk meningkatan kemampuan dan kesigapan tim Penanggulangan Keadaan Darurat yang ada, maka perusahaan memberikan pelatihan penyegaran.

4. Simulasi Tanggap DaruratSimulasi/Drill dilaksanakan setiap 1 kali dalam satu tahun dan bekerjasama dengan Building Management sebagai upaya antisipasi serta membiasakan tenaga kerja dan tamu mampu melaksanakan evakuasi dengan tertib dan aman. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 186/MEN/1999 mengenai Unit Penanggulangan Kebakaran Di Tempat.

The formula, Commitment, and Policy of Corporate Social responsibility toward employment, occupational health, and Safety

The Company highly concerns on Employment, Occupational Health, and Safety to employees as a great Company’s asset. Moreover, the Company has an Occupational Health and Safety Management System (SMK3) to guide the implementation of the Occupational Health and Safety in the Company’s scope.

Plans and Targets of activites in 2018

The following is the activities target or plan set by the management in 2018 related to the Occupational Health and Safety aspects in the Company’s scope.1. P2K3 Meeting

The Occupational Health and Safety Committees (P2K3) conducts a regular monthly meeting. The meeting results are disseminated in the workplace. The activity is an effort to monitor and evaluate the program and implementation of Occupational Health and Safety.

2. Socialization and Refresher of SMK3The socialization and refresher activities of the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) are provided to the employees to increase awareness and concern in conducting activities in the workplace on Occupational Health and Safety.Aspects.

3. Emergency Response Team Refresher TrainingEmergencies such as fire, riots, natural disasters (such as earthquakes, floods), rampage, bomb threats, accidents can occur anywhere, including in the workplace. The emergency situation potential shall be anticipated and planned to overcome and minimize undesirable impacts such as victims, accident, and damage to company assets. To improve the ability and awareness of existing Emergency Response teams, the Company provides refresher training.

4. Emergency Response SimulationSimulations/drills are carried out annually and in collaboration with Building Management as an effort to anticipate and shape the habit of the workforce and guests to carry out an orderly and safe evacuation. It is under the Decree of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia No. 186/MEN/1999 concerning Fire Fighting Unit

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, Dan Keselamatan KerjaCorporate Social Responsibility Toward Employment, Occupational Health, and Safety

453


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G

overnance



Penunjang B

isnisB


ab Sosial P

erusahaanC


5. Audit Internal SMK3Audit internal SMK3 dilaksanakan setiap 1 kali dalam satu tahun dengan tujuan untuk melihat kesesuaian terhadap pemenuhan peraturan dan persyaratan lainya, standar, dan Evaluasi keefektifan system dan peningkatan system

6. Rapat Tinjauan Manajemen SMK3Kegiatan K3 secara terus-menerus dipantau baik program maupun penerapannya, dan dari hasil kegiatan tersebut seperti hasil audit internal, rapat P2K3, Inspeksi, simulasi tanggap darurat serta kegiatan K3 lainnya disampaikan kepada manajemen dalam rapat tinjauan manajemen yang dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun. Hal ini sebagai bentuk komitmen manajemen dalam mendukung serta memberikan anggaran guna kelancaran penerapan K3 di tempat kerja.

7. Pembelian Alat Pelindung DiriAlat Pelindung Diri (APD) atau Personal Protective Equipment adalah alat-alat atau perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya atau resiko kecelakaan kerja. Alat-alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan harus sesuai dengan potensi bahaya dan resiko pekerjaannya sehingga efektif melindungi pekerja sebagai penggunanya. Pembelian Alat Pelindung Diri (APD) telah di sediakan untuk tenaga kerja dan Top Manajemen. APD untuk Top Manajemen dipergunakan pada saat kunjungan lapangan (site visit) proyek.

8. Pengisian APARPengisian ulang Alat Pemadam Api Ringan secara rutin dengan tujuan untuk memastikan bahwa APAR tersebut masih dalam kondisi laik pakai, handal ketika APAR dibutuhkan dan digunakan dalam menanngulangi keadaan darurat kebakaran ditempat kerja.

9. Pembelian Isi Kotak P3KPembelian isi kotak P3K dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat-obatan tersebut masih lengkap dan mengantisipasi jika ada obat yang sudah kadaluarsa.

Penerapan inisiatif: Program dan Kegiatan yang dilakukan Terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

1. Pembentukan P2K3Dalam pelaksanaan K3, PTSI membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. P2K3 berfungsi untuk mendorong pelaksanaan K3 di lingkup Perusahaan, sekaligus memantau pelaksanaan K3 secara berkesinambungan.

5. SMK3 Internal AuditSMK3 Internal audit is conducted annually in order to examine the compliance toward the fulfillment of regulations, requirements, standards, and effectiveness evaluation system and improvement system.

6. SMK3 Management Review MeetingOHS activities, including the program and implementation, are continually monitored. The results, such as the results of internal audits, P2K3 meetings, Inspections, emergency response simulations, and other OHS activities, are delivered in an annual management review meetings. It is the management’s commitment to support and provide a budget for the proper OHS implementation in the workplace.

7. Purchase of Personal Protective EquipmentPersonal Protective Equipment (PPE) are tools or equipment that must be used to protect and maintain the workers’ safety when performing work with potential hazards or workplace accidents risks. Personal protective equipment (PPE) used must be suitable for the potential hazards and risks to effectively protect the workers. Purchases of Personal Protective Equipment (PPE) have been provided for the workers and Top Management. PPE for Top Management is used during project site visits.

8. Fire Extinguisher Filling Regular fire extinguisher filling is to ensure that the fire extinguisher is still in proper condition when the fire extinguishers are needed and used to put out a fire in the workplace.

9. Purchase of First Aid KitThe objective of purchasing the first aid kit is to ensure that the medicines are still complete and anticipate expired medication.

initiative implementation: Programs and activities Conducted related to Corporate Social responsibility for employment, occupational health, and Safety

1. P2K3 EstablishmentIn the OHS implementation, the Company establishes the Occupational Health and Safety Committee (P2K3), in accordance with the Minister of Manpower Regulation No. PER.04/MEN/1987 concerning the Occupational Health and Safety Committee and the Procedure for Appointment of Occupational Safety Experts. P2K3 functions to encourage the OHS implementation within the Company while simultaneously monitoring the OHS implementation.

454

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

2. Sertifikasi SMK3Perusahaan juga telah melengkapi K3 yang dimiliki dengan sertifikasi SMK3 yang telah diperpanjang oleh Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 16 Mei 2016 untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Sertifikasi ini memungkinkan PTSI untuk terus mengevaluasi pelaksanaan K3 dan kesesuaiannya terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Sertifikat SMK3

3. Kesetaraan Gender dan Kesempatan KerjaSebagai entitas usaha yang patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan tidak memiliki afiliasi terhadap suku, agama, ras maupun golongan tertentu. Di samping itu, Perusahaan juga menolak bentuk-bentuk diskriminasi terhadap jenis kelamin atau gender yang justru dapat menciptakan citra korporasi yang buruk bagi Perusahaan.

Komitmen Perusahaan ini dapat dilihat dari keterbukaan terhadap rekrutmen dan promosi serta mutasi yang disesuaikan dengan penilaian kinerja serta talenta dari masing-masing karyawan. Kinerja menjadi pengukuran utama atas penilaian Perusahaan terhadap karyawan.

2. SMK3 CertificationThe Company has also completed OHS by SMK3 certification which has been extended by the Ministry of Manpower on May 16, 2016, for the next 3 (three) years. This certification allows the Company to continually evaluate the OHS implementation and its suitability to applicable laws and regulations.

3. Gender Equality and Job OpportunitiesAs a business entity that complies with applicable laws and regulations, the Company has no affiliation with certain ethnics, religions, races, or groups. In addition, the Company also rejects any kinds of discrimination against gender, which can actually taint the Company’s image.

The Company’s commitment can be identified from the openness to recruitment and promotion as well as transfer based on the actual performance and talent assessment of each employee. Performance is the primary measurement of the Company’s assessment.


455


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G

overnance



Penunjang B

isnisB


ab Sosial P

erusahaanC


Di samping kesetaraan gender, Perusahaan justru memberikan fasilitas dan kemudahan terhadap karyawan perempuan yang sedang hamil, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Cuti hamil dan cuti melahirkan menjadi salah satu fasilitas yang diberikan, dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perusahaan yang dimiliki Perusahaan.

4. Sarana dan Prasarana Keselamatan KerjaPerusahaan yang bergerak di bidang jasa pemastian melakukan pemenuhan peraturan yang didukung pelayanan bermutu, aman dan sehat serta ramah lingkungan dengan melakukan pengelolaan rIsiko usaha secara optimal. Dalam melaksanakan pekerjaan, Perusahaan menyadari bahwa aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindung Lingkungan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bisnis kami, oleh karena itu Perusahaan berkomitmen:a. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang

Menerapkan nilai-nilai perusahaan : Integritas, Inovasi, Kompetensi, dan Kepedulian serta Menjaga Kerahasiaan, Ketidakberpihakan dan Menjunjung Tinggi Etika Bisnis.

b. Mencegah Terjadinya Insiden, Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja dan Pencemaran Lingkungan.

c. Mewujudkan Lingkungan Kerja Yang Aman, bersih, Sehat dan nyaman Bagi Pekerja.

d. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) Dan Di Pergunakan Saat Bekerja.

e. Tunduk Dan Patuh Terhadap Prosedur, Peraturan/Perundang-Undangan, standar dan persyaratan K3LL yang relevan Di Indonesia

f. Melaksanakan Tindakan Perbaikan Berkelanjutan Terhadap Sistem Manajemen K3LL.

Kebijakan ini sepenuhnya harus dijalankan dan dipatuhi oleh setiap pekerja yang bekerja di lingkungan Perusahaan dengan penuh tanggung jawab dan integritas yang tinggi.

5. Tingkat Kecelakaan KerjaPerusahaan mendefinisikan kecelakaan kerja sebagai suatu kejadian yang tidak diinginkan sehingga mengakibatkan kerugian yang berupa cedera atau kehilangan nyawa, kerusakan properti, maupun gangguan pada proses produksi dan lingkungan. Adapun jenis kecelakaan kerja yang dimaksud antara lain: - Cidera ringan, yaitu cidera yang mengakibatkan luka

yang hanya membutuhkan perawatan P3K dan masih dapat bekerja kembali.

- Cidera sedang, yaitu cedera yang mengakibatkan luka sehingga korban tidak dapat bekerja kembali dan harus membutuhkan istirahat ataupun dirawat di rumah sakit (perawatan).

- Cidera berat atau serius, yaitu cedera yang mengakibatkan korban kehilangan salah satu fungsi anggota tubuh atau cacat sementara atau selamanya.

In addition to gender equality, the Company provides facilities to pregnant employees, under applicable laws and regulations. Maternity leave and birth leave are the facilities provided under the company regulations.

4. Work Safety Facilities and InfrastructureThe Company is engaged in assurance services; hence, it fulfills regulations that are supported by quality, safe, and healthy services and are environmentally friendly by optimally managing business risks. In carrying out its work, the Company realizes that the Occupational Health and Safety aspects and Environmental Protection are inseparable from our business. Therefore the Company is committed to:

a. Providing Human Resources that Implement corporate values: Integrity, Innovation, Competence, and Concern as well as Maintaining Confidentiality, Impartiality, and Upholding Business Ethics.

b. Preventing the Occurrence of Incidents, Work Accidents, Occupational Ill Health, and Environmental Pollution.

c. Creating a safe, clean, healthy, and comfortable work environment for workers.

d. Providing Personal Protective Equipment (PPE) And Using it during Working.

e. Being subject and comply with Procedures, Regulations/Legislation, HSE standards and requirements relevant in Indonesia

f. Implementing Continuous Corrective Measures on HSE Management Systems.

This policy must be fully implemented and obeyed by every worker in the Company with full responsibility and high integrity.

5. Occupational Accident RateThe company defines workplace accidents as an undesirable event that results in losses in the form of injury or loss of life, property damage, and disruption to the production process and the environment. The types of work accidents as follow:

- A minor injury is an injury that only requires first aid treatment, and the staff can back to work.

- Moderate injury is a medium injury so that the victim cannot back to work and must take a special treatment or to be hospitalized.

- Severe injury is an injury which causes the victim to lose one of his/her body function or experienced temporary or permanent disability.

456

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

- Kecelakaan Fatal, yaitu sesuatu kejadian yang mengakibatkan kehilangan nyawa manusia.

- Penyakit Akibat Kerja (PAK), yaitu setiap penyakit yang disebabkan oleh suatu pekerjaan atau lingkungan kerja.

Data tingkat kecelakaan di sepanjang tahun 2018 dapat dilihat di bawah ini.

bulan Month

Jumlah Karyawan

TotalEmployee

Katagori KejadianIncident category

Jumlah hari hilangAbsence Total

Frekuensi rate (Fr)

Severity rate (Sr)insiden

IncidentKecelakaan

Accident

PaKOccupational

Disease

insidenIncident

KecelakaanAccident

PaKOccupational

Disease

Januari January

2.290 - - - - - - - -

Februari February

2.309 - - - - - - - -

MaretMarch

2.280 - - - - - - - -

April 2.851 - - - - - - - -

Mei May

2.869 - - - - - - - -

JuniJune

2.809 - - - - - - - -

Juli July

2.830 - - - - - - - -

AgustusAugust

2.736 - - - - - - - -

September 2.706 - - - - - - - -

OktoberOctober

2.641 - - - - - - - -

NopemberNovember

2.183 - - - - - - - -

DesemberDecember

2.158 - - - - - - - -

Sepanjang tahun 2018, Perusahaan tidak mendapati adanya kecelakaan kerja yang dialami oleh pegawai akibat dari operasiaonal Perusahaan, sebagaimana yang terlampir pada tabel di atas. Nihilnya jumlah kecelakaan kerja di tahun 2018 ini, merupakan pencapaian atas program kerja SMK3 dan Keamanan 2018 yang telah ditetapkan Perusahaan di awal tahun 2018 melalui Memorandum Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja (P2K3) PTSI No. MEM-002/P2K3-I/ID/2018 tanggal 25 Januari 2018.

6. Tingkat Turnover Karyawan dan Alasan Keluarnya KaryawanRasio employee turnover dapat menunjukkan produktivitas dari kinerja Perusahaan. Selain itu, tingkat turnover karyawan juga merupakan refleksi dari budaya dan sistem kerja Perusahaan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Berikut disampaikan jumlah dan penyebab karyawan yang keluar dari Perusahaan.

- Fatal accident, which is an event that results in the loss of human life.

- Occupational Disease is any disease caused by a work or work environment.

Occupational Disease is any disease caused by a work or work environment.

Throughout 2018, the Company found no workplace accidents experienced by employees due to the Company’s operations, as attached to the table above. The zero number of work accidents in 2018 was the achievement of the 2018 SMK3 and Security work program that had been set by the Company at the beginning of 2018 through the Work Safety and Health Supervisory Committee Memorandum (P2K3) No. PTSI. MEM-002 / P2K3-I / ID / 2018 dated January 25, 2018.

6. Employee Turnover Rates and Resignation ReasonsThe employee turnover ratio is capable of showing productivity from the Company’s performance. In addition, the employee turnover rate is also a reflection of the Company’s culture and work system which can be an indicator of the Company’s success in creating a conducive work environment. The following are the number and causes of employees leaving the Company.


457


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G

overnance



Penunjang B

isnisB


ab Sosial P

erusahaanC


Penyebab Turnover Karyawan 2017-2018Employee’s Turnover Reasons in 2017-2018

PenyebabReasons

TahunYear

2018 2017

Pensiun normalNormal Retirement

10 7

Pensiun dini/percepatEarly Retirement

- -

MeninggalDeceased

1 2

Mengundurkan diriResignation

5 4

Diberhentikan karena melakukan pelanggaranDismissal for committing a violation

1 2

Jumlah Total

17 15

Tingkat turnoverTurnover rate

0,2% 0,1%

Pada tahun 2018, jumlah karyawan yang keluar dari Perusahaan sejumlah 17 orang, dengan tingkat turnover 0,2%. Angka turnover ini lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang sebesar 0,1%.

7. Pemenuhan Hak Karyawan: Imbalan KerjaPemenuhan hak karyawan berupa remunerasi erat kaitannya dengan berbagai variabel penentu. Dasar utama dari penentuan hak karyawan—baik besaran maupun jumlahnya—disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan di tingkat pemerintah pusat maupun peraturan di tingkat pemerintah daerah.Remunerasi atau imbalan kerja yang diberikan oleh Perusahaan kepada karyawan merupakan bentuk komitmen Imbalan kerja kepada karyawan—mencakup imbalan kerja jangka pendek, jangka panjang dan imbalan pascakerja serta pesangon pemutusan kerja—merupakan wujud komitmen kepatuhan Perusahaan terhadap kewajiban atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di samping tentunya upaya Perusahaan dalam membangun hubungan kemitraan dengan karyawan sebagai pemangku kepentingan internal.Imbalan kerja diberikan melalui gaji/honorarium, tunjangan-tunjangan, bonus, penghargaan masa kerja, hingga program kesehatan dan program pensiun bagi karyawan. Khusus bagi program kesehatan, Perusahaan memberikan 2 (dua) program kepada karyawan, yaitu BPJS Kesehatan dan layanan Mandiri InHealth. Kedua program kesehatan ini diharapkan dapat memberikan jaminan rasa aman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan.

In 2018, there were 17 employees leaving the Company, with a turnover rate 0,2%. This turnover rate is lower/higher than in 2017 which amounted to ...%.

7. Fulfillment of Employee Rights: Employee BenefitsFulfillment of employee rights in the form of remuneration is closely related to various determinant variables. The primary basis of determining employee rights-both the amount and the total-are adjusted to the applicable laws and regulations, both regulations at the central government level and the regional government level.

The remuneration or employee benefits provided by the Company is a form of benefits commitment to employees—including short-term, long-term employee benefits and post-employment benefits, and employment termination—it is a realization of the Company’s compliance commitment to the applicable rules and regulations. In addition, the Company also strives to build a partnership with the employees as internal stakeholders.

Employee benefits are given through salaries/honorariums, benefits, bonuses, employment awards, health program, and retirement program for employees. Especially for health program, the Company provides 2 (two) insurances, namely BPJS Kesehatan (Health Insurance) and Mandiri InHealth services. Both of these health insurances are expected to provide security for employees in carrying out their duties and responsibilities in the Company.

458

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Di bawah ini disajikan beberapa data terkait komitmen Perusahaan dalam memenuhi hak-hak karyawan.


rp491.421.897.971,-

Diberikan untuk / Given to

1.982 pegawai /employees


rp 583.543.129.695,-

Diberikan untuk / Given to

2.158 pegawai /employees

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada KaryawanTotal Employee Remuneration

Klaim KesehatanMedical Claim

Klaim yang Dibayarkan di 2018Paid Claims in 2018

rp10.577.664.580,-

Jumlah Klaim 2018 Total Claims 2018

2.332 Klaim/Claims

Imbalan pascakerja dan program pensiun juga diberikan kepada para karyawan sebagai bagian dari komitmen Perusahaan untuk memberikan rasa aman dan jaminan hari tua kepada karyawan. Melalui program tersebut, karyawan akan mampu memberikan kontribusi optimalnya kepada Perusahaan, sekaligus menumbuhkan loyalitas karyawan terhadap Perusahaan.

Program Pascakerja dan Program PensiunPost-employment and Pension Program

uraianDescription

PerusahaanCompany

Pembayar iuranContributor

PenerimaanPayment

Dana PensiunPension Fund

Jiwasraya

Perusahaan + KaryawanCompany+Employees

BulananMonthly

Tunjangan Hari TuaOld-Age Benefit

BPJS KetenagakerjaanSocial Security

SekaligusCash

Jaminan Hari TuaOld-Age Insurance

<15 Sekaligus<15 cash15< Bulanan15<monthlyPensiun

Pension

Uang Kompensasi PHKSeverence Pay

LangsungDirect

Below are some data related to the Company’s commitment to fulfilling employee rights.

Post-employment benefits and pension programs are also provided as a part of the Company’s commitment to providing security and retirement benefits to employees. Through the program, employees will be able to provide optimal contributions to the Company and improve the loyalty.


459


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G

overnance



Penunjang B

isnisB


ab Sosial P

erusahaanC


8. Pembentukan Lingkungan Kerja yang KondusifSelain pemenuhan hak, Perusahaan juga menfasilitasi beberapa kegiatan karyawan di luar tugas yang kiranya mampu membentuk suasana kerja yang kondusif. Berbagai kegiatan ini, yang juga dikenal sebagai kegiatan ekstrakurikuler, memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk mengenal karyawan lainnya di luar fungsi masing-masing karyawan secara struktural. Dengan saling mengenal secara pribadi, perkembangan komunitas di level karyawan akan membentuk organisasi Perusahaan yang solid.Kegiatan ekstrakurikuler yang berkembang di Perusahaan diantaranya bidang olahraga, seperti renang, tenis, bulutangkis,tenis meja, futsal, senam, yoga, dsbnya; bidang keagamaan, seperti pengajian rutin dan ibadat; atau komunitas hobi seperti fotografi dan klub motor. Melalui kegiatan-kegiatan semacam ini, Perusahaan berharap dapat menumbuhkan rasa kebersamaan antar para karyawan, yang kemudian akan memberikan dampak terhadap suasana kerja yang kondusif.

9. Sosialisasi K3 kepada KaryawanSetiap tahun dilakukan safety induction bagi pegawai baru. Dalam safety induction disampaikan antara lain kebijakan K3, kode etik, sistem manajemen K3, potensi bahaya yang ada di kegiatan kerjanya, cara berevakuasi, serta peraturan perusahaan.Untuk pegawai yang telah lama bekerja setiap tahun diberikan penyegaran K3, diingatkan kembali tentang potensi bahaya, teori terjadinya api dan kebakaran, penggunaan listrik yang aman, P3K, ergonomic. Pelaksanaan penyegaran dilakukan beberapa batch, diberikan kepada seluruh pegawai, termasuk pramusaja, satuan pengamanan dan pengemudi.

Pengaduan Masalah K3

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Perusahaan memiliki P2K3 yang berfungsi menerima keluhan atau pengaduan terkait K3. Permasalahan terkait K3 disampaikan kepada anggota P2K3 yang ada di unit kerjanya, yang akan disampaikan dalam media komunikasi P2K3. Jika masalah dapat ditangani oleh P2K3 maka dapat langsung ditindaklanjui. Namun, jika perlu penanganan lebih lanjut maka disampaikan ke DP3SO sebagai wakil ketua P2K3 dan Manajemen Risiko korporat yang bertanggungjawab terhadap K3 secara korporat.

P2K3 akan melakukan rapat untuk membahas mencari penyebabnya dan mengambil tindakan perbaikan untuk menangani masalah tersebut agar tidak terulang kembali.

8. Establishment of a Conducive Work EnvironmentIn addition to fulfilling rights, the Company also facilitates a number of employee activities outside the task, which is expected to form a conducive working atmosphere. These various activities, also known as extracurricular activities, provide opportunities for each employee to get to know other employees beyond the functions of each employee structurally. By getting to know each other personally, community development at the employee level will form a reliable Company organization.

Extracurricular activities that develop in the Company include sports, such as swimming, tennis, badminton, table tennis, futsal, gymnastics, yoga, etc.; religious activities, such as routine recitation and worship; or community hobbies such as photography and motorcycle clubs. Through these kinds of activities, the Company expects to encourage a sense of community among employees, which will then impact on a conducive working atmosphere.

9. OHS socialization to employeesSafety induction is carried out annually for new employees. In induction safety, OHS policy, ethics code, OHS management system, potential hazards in its work, how to evacuate, and company regulations are delivered.

For employees who have worked for years, they are given OHS refresher annually to remind them about potential hazards, the fire theory, safe electricity use, first aid, and ergonomics. The refresher activities are carried out in several batches for all employees, including cleaning service officer, security units, and drivers.

ohS Problems Complaints

As previously explained, the Company has P2K3, which functions to receive complaints or objections related to OHS. These problems are delivered to P2K3 members in their work units, which will be delivered in P2K3 communication media. If P2K3 can overcome the problem, a follow up can be taken immediately. However, if further handling is required, the complaints are submitted to DP3SO as the deputy chairman of P2K3 and corporate Risk Management, which is responsible for corporative OHS.

P2K3 will conduct a meeting to discuss the cause and take corrective actions to deal with the problem to prevent any future mistake.

460

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

biaya dan/atau investasi Tanggung Jawab Sosial aspek K3

Di sepanjang tahun 2018, Perusahaan mengeluarkan biaya atau menginvestasikan berbagai hal terkait pengelolaan K3 seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

PerihalSubject

Jumlah biaya(Rp)

Total Cost (IDR)

Rapat P2K3P2K3 Meeting

4.500.0004,500,000

Sosialisasi dan Penyegaran SMK3SMK3 Socialization and Refresher

10.000.00010,000,000

Pelatihan Penyegaran Tim Tanggap DaruratRefresher Training of Emergency Response Team

4.500.0004,500,000

Simulasi Tanggap DaruratEmergency Response Simulation

3.500.0003,500,000

Audit Internal SMK3SMK3 Internal Audit

11.000.00011,000,000

Rapat Tinjauan Manajemen SMK3SMK3 Management Review Meeting

4.000.0004,000,000

Pembelian Alat Pelindung DiriPurchase of Personal Protective Equipment

10.000.00010,000,000

Pengisian APARFire Extinguisher Charge

500.000500,000

Pembelian Isi Kotak P3KPurchase of First Aid Kit

5.000.0005,000,000

Pengukuran lingkungan kerjaWorking Area Measurement

5.000.0005,000,000

Perbandingan jumlah biaya atau investasi terkait aspek K3 tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut.

PerihalSubject

2018(rp/idr)

2017(rp/idr)


Jumlah(rp/idr)


(%)

Biaya/Investasi Aspek K3OHS Aspects Cost/Investment

58.000.000 45.400.000 12.600.000 27,75%

Anggaran penggunaan aspek K3 tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 27,75% dikarenakan beberapa faktor seperti;1. Adanya peningkatan biaya konsumsi kegiatan seperti

rapat P2K3, Audit Internal, rapat tinjauan manajemen2. Pembelian alat pelindung diri seperti sepatu safety, rompi,

Helmet 3. Adanya penambahan isi kotak P3K yang diminta unit kerja

lainnya4. Pengukuran lingkungan kerja faktor pencahayaan, suhu

dan kelembaban

Costs and/or investment of the ohS Social responsibility aspects

Throughout 2018, the Company incurs costs or invests in various matters related to OHS management, as illustrated in the table below.

The comparison of cost and investment total related to OHS in 2018 and 2017 is as follows.

The OHS aspects budget use in 2017 and 2018 has increased by 27.75% due to several factors such as;

1. Increase in consumption costs of activities such as P2K3 meetings, Internal Audit, management review meetings

2. Purchasing personal protective equipment such as safety shoes, vests, helmets

3. Purchase of the First Aid Kit requested by other work units

4. Working environment measurement of lighting, temperature, and humidity factors

461


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G

overnance



Penunjang B

isnisB


ab Sosial P

erusahaanC


TanggUng Jawab sosial PerUsahaan TerkaiT TanggUng Jawab kePada konsUmen

Corporate Social Responsibility Toward Customers’ Responsibility

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Produk/Jasa serta Konsumen

Tanggung jawab Perusahaan terhadap konsumen serta produk/jasa layanan yang diberikan Perusahaan dilakukan melalui berbagai kebijakan. Penerapan manajemen mutu menjadi perhatian untuk jasa layanan yang diberikan Perusahaan. Di samping itu, Perusahaan memberikan layanan pengaduan/keluhan bagi konsumen yang memiliki keluhan terkait jasa layanan yang diberikan Perusahaan.

rencana dan Target Kegiatan Tahun 2018Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menumbuhkan kepercayaan pelanggan, pada tahun 2018, Surveyor Indonesia telah mensertifikasi sistim manajemen mutu yang diterapkan, dengan memastikan persyaratan SNI ISO/EIC 9001:2015.

Program dan Kegiatan yang dilakukan

1. Kesehatan dan Keselamatan KonsumenSebagai entitas usaha yang memberikan jasa assurance, PTSI justru memberikan assurance atau jaminan terhadap produk dan/atau jasa yang diberikan sebuah perusahaan/lembaga terhadap konsumen/pengguna produk/jasanya. Produk assurance dari PTSI memiliki sertifikasi dan dapat menjadi rujukan bagi perusahaan/lembaga pengguna jasa assurance PTSI dalam aspek kesehatan dan keselamatan konsumen.

Agar layanan jasa assurance dapat terjaga kualitasnya, PTSI menekankan pentingnya mutu SDM sebagai bagian penting dari proses bisnis. PTSI memberikan pelatihan dan pendidikan sektoral industri secara berkala kepada seluruh SDM. Selain itu, PTSI menekankan pentingnya integritas kepada seluruh SDM sebagai hal mendasar dalam memberikan layanan jasa assurance yang memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pengaduan KonsumenSebagai entitas usaha yang bergerak di bidang jasa, PTSI memiliki kewajiban untuk membuka jalur keluhan atau pengaduan bagi pelanggan. Jalur ini memungkinkan pelanggan untuk mengajukan keluhan dan pengaduan tahap awal dari jasa maupun produk yang diberikan PTSI, untuk kemudian diterima oleh PTSI untuk dilakukan eskalasi pengaduan di tingkat internal PTSI.

CSr Policy and Commitment toward Products/Services and Consumers

The Corporate responsibility towards consumers and the products/services provided is carried out through various policies. The quality management is a concern for the services offered by the Company. In addition, the Company provides customers’ complaint/objection services regarding services provided by the Company.

Plans and Targets of activities in 2018In order to improve service and raise the trust given by customers, in 2017, Surveyor Indonesia has certified the applied quality management system, by ensuring the requirements of SNI ISO/EIC 9001: 2015.

Programs and activities Conducted

1. Consumer Health and Safety As a business entity providing assurance services, the Company provides products assurances or guarantees and/or services provided by a company/institution to the consumers/users of its products/services. The assurance product from the Company has been certified and referred for Company/Institution assurance users in the aspects of consumer health and safety.

In order to maintain quality assurance services, the Company highlights the urgency of HR quality as a crucial part of business processes. The Company periodically provides industrial sectoral training and education to all HR. In addition, the Company emphasizes the integrity importance to all human resources in providing credible assurance services.

2. Consumer ComplaintsAs a business entity engaged in the service sector, the Company is obliged to open customers’ complaints or objections hotline. This hotline allows the customers to submit early complaints and objections of services and products provided by the Company. The Company will later receive the complaints for escalating complaints at the Company internal level.

462

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Jalur Keluhan PelangganCustomer Care Hotline

Graha Surveyor Indonesia Lt. 4-11Jl. Gatot Subroto Kav. 56Jakarta 12950 IndonesiaTelp: +62-21-526 5526Fax: +62-21-526 5525

Email: [email protected]: www.ptsi.co.id

Atau melalui Kantor Cabang PTSIOr though PTSI Branch Offices

Melalui jalur keluhan pelanggan tersebut, di tahun 2018 PTSI menerima 17 saran perbaikan dan 22 masukan atas jasa yang diharapkan dari pelanggan-pelanggan yang telah menggunakan jasa PTSI. Saran perbaikan dan masukan atas jasa yang diharapkan ini akan menjadi evaluasi berharga bagi PTSI untuk dapat meningkatkan level kompetensinya; baik dalam menghadirkan jasa kepada pelanggan, maupun kemampuan untuk berkomunikasi dengan pelanggan.

3. Survei Kepuasan PelangganPTSI juga melakukan survei kepuasan pelanggan sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan pendekatan yang dilakukan oleh PTSI—baik pendekatan dalam bentuk pemasaran dan penjualan maupun pendekatan pelayanan yang diberikan. Survei meliputi 9 (sembilan) indikator yang dapat menjadi tolak ukur dalam meneropong upaya pendekatan yang telah dilakukan oleh PTSI. Ke-9 indikator tersebut meliputi:a. Order & Contact.b. Quality of Product.c. Problem Handling, Communication & Relationship.d. Payment.e. Corporate Image.

Hasil survei kepuasan pelanggan tahun 2018 sebesar 85,31 dan perbandingannya dibandingkan tahun 2017 sebesar 84,03.

Through the customer complaints hotline, the Company has received 17 suggestions and 22 inputs on the service expected by the customers who have used the Company services. The suggestions and inputs on the expected services will be valuable evaluations for the Company to improve their competence level; both the ability in providing services to customers and in communicating with customers.

3. Customer satisfaction surveyThe Company also conducts customer satisfaction surveys to measure the approaches success taken by the Company-both marketing and sales approach and service approach. The survey includes 9 (nine) indicators that can be a benchmark in predicting approaches taken by the Company. The nine indicators include:

a. Order and contactb. Quality of Productc. Problem Handling, Communication & Relationshipd. Payment e. Corporate Image

The results of the 2018 customer satisfaction survey amounted to 85.31. Besides, the comparison between 2018 and 2017 customer satisfaction survey was 84.03

463


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G

overnance



Penunjang B

isnisB


ab Sosial P

erusahaanC


TanggUng Jawab sosial PerUsahaan TerkaiT Pengembangan sosial dan kemasyarakaTan

Corporate Social Responsibility Toward Social and Community Development

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan diwujudkan PTSI melalui 2 (dua) program, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Program SI Peduli. Kedua program mulia ini sejatinya menempatkan BUMN sebagai Agen Pembangunan yang memiliki aspek pengelolaan usaha berbasis laba, sekaligus mendorong perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik.

Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Social Community Development

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Partnership and Community Development

SI PeduliSI Cares

Sebagai BUMN, PTSI mendapatkan penugasan untuk melaksanakan PKBL di wilayah kerjanya. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman, agar menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja PTSI. Salah satu bentuk bantuan dalam Program Bina Lingkungan adalah bantuan dana pembinaan (hibah) kepada mitra binaan untuk mendorong dan mengembangkan kegiatan usahanya agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

isu-isu Sosial dan risiko Sosial yang Muncul dari operasi dan bisnis Perusahaan

Perusahaan bergerak di bidang jasa assurance dan tidak memiliki isu dan risiko sosial terkait operasi dan bisnis Perusahaan. Namun demikian, Perusahaan merupakan BUMN yang memiliki tanggung jawab sosial sebagai Agent of Development yang wajib memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.


Rencana dan target kegiatan yang dicanangkan di awal tahun 2018 adalah sebagai berikut:1. Rencana penyaluran dana Program Kemitraan tahun

2018 sebesar Rp4,30 miliar dan Program Bina Lingkungan sebesar Rp1,79 miliar.

The Commitment and Corporate Social responsibility Policy toward Social and Community development

The Company has implemented 2 (two) programs of Corporate Social Responsibility related to social and community development, namely the Partnership and Community Development Program (PKBL) and the SI Peduli Program. These two noble programs put the State-Owned Enterprises as a Development Agent that has profit-based business management aspects and encourages social change in a better direction.

As a State-Owned Enterprises, the Company is required to carry out PKBL in its working area. Partnership Program is intended to provide loans to improve the strength and independence of small businesses. Meanwhile, the Community Development Program is assisting communities around the Company’s work area to empower the community’s social conditions. One of the aids in the Community Development Program is providing funds (grants) to foster partners to encourage and develop their business activities. It is expected that they become strong and independent so that they can improve people’s lives.

Social issues and Social risks emerging from the operations and business of the Company

The Company is engaged in assurance services and does not have social issues and risks related to the Company’s operations and business. However, the Company is an SOE that has social responsibility as an Agent of Development that is obliged to have a direct impact on the lives of the people of Indonesia.

Plans and Targets of activities in 2018

The plans and targets of activities announced in early 2018 are as follows:1. The plan to distribute the Partnership Program funds in

2018 amounted to 4.30 billion IDR, and the Community Development Program fund amounted to I1.79 billion IDR.

464

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

2. Rencana penyaluran Program Kemitraan pada tahun 2018 sasaran utamanya adalah bantuan pinjaman bagi UKM yang bergerak di sektor industri dan perikanan.

3. Rencana penyaluran dana Program Bina Lingkungan pada tahun 2018 lebih di tekankan pada pemberian bantuan pendidikan & pelatihan sebesar Rp445 juta termasuk di dalamnya program dari Kementerian BUMN seperti BUMN Hadir untuk Negeri dan Siswa Mengenal Nusantara, Pengentasan kemiskinan, Peningkatan kesehatan, serta Sarana Ibadah.

4. Lebih meningkatkan monitoring terhadap pengembalian pinjaman Mitra Binaan secara keseluruhan serta untuk memperbaiki kualitas pinjaman.

5. Peningkatan kualitas personil unit PKBL melalui Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya untuk memperluas wawasan dan menambah pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Program dan Kegiatan yang dilakukan

1. Penggunaan Tenaga Kerja LokalDalam melakukan kegiatan, PTSI kerap memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang bersumber dari tenaga kerja local, di 12 (dua belas) Cabang yang dimiliki Perusahaan yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi serta 1 (satu) Cabang di Singapura. Perusahaan berusaha mengedepankan penggunaan tenaga kerja lokal, khususnya Cabang yang bertempat di daerah, untuk jenis pekerjaan yang tidak terlatih serta terlatih dan terdidik, yang diutamakan tenaga kerja lokal. Sementara untuk penggunaan tenaga kerja non lokal pada umumnya adalah jabatan Tenaga Ahli.

2. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Lokasi UsahaPTSI mengadakan workshop membatik untuk lokasi pelatihan adalah di Pedukuhan Bantulan, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sasaran pelatihan ini adalah untuk masyarakat umum di sekitar pedukuhan Bantulan ini, yang memiliki ketertarikan membatik dan ingin mengetahui lebih lagi mengenai seni membatik serta pemasarannya. Sasaran pelatihan ini hanya untuk satu kelas dengan jumlah peserta maksimal 20 orang. Harapan untuk peserta pelatihan nantinya memiliki kemampuan dalam membatik dan mampu menguasai teori membatik dengan baik, memperdalam hasrat membatiknya dan semakin memperkuat rasa cinta terhadap kebudayaan Indonesia. Selain itu, peserta juga mendapatkan ilmu pemasaran dimana ini merupakan teori dasar untuk modal semangat masuk wirausaha batik. (dapat disertai foto kegiatan)

2. The Partnership Program distribution plan in 2018 with the main target of loan for SMEs engaged in the industrial and fisheries sector.

3. The plan to distribute funds for the Community Development Program in 2018 is emphasized more on the provision of education & training assistance of 445 million IDR, including programs from the Ministry of SOEs such as BUMN Hadir untuk Negeri and Siswa Mengenal Nusantara, Poverty Alleviation, Health Improvement, and Worship Facilities.

4. Improving monitoring of the full loan return for the Foster Partners and the loan quality.

5. Increasing the quality of PKBL unit personnel through education and training based on their work fields to broaden their enlightenment and knowledge related to the Partnership Program and Community Development Program.

Programs and activities Conducted

1. Local Workers EmploymentIn carrying out its activities, the Company often employs local workers in 12 (twelve) branches owned by the Company spread across Sumatra, Java, Kalimantan, and Sulawesi, as well as 1 (one) branch in Singapore.The company prioritizes the recruitment of local labors, especially for the Branches located in the regions. For types of work that require non-trained, trained, and educated personnel, the recruitment is prioritized for local workers. Meanwhile, the non-local labors are the position for Expert Staffs.

2. Community Empowerment Around Working SitesThe Company has held batik training, located in Bantulan, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. This training is intended for the Bantulan community who is interested in batik and desired to know more about batik and marketing. This training is only for one class, with maximum participants of 20 people. Hence, the trainees are expected to have the ability to create batik and master the batik theory well, deepen the passion of batik and love Indonesian culture more. In addition, the participants also received marketing knowledge as the basic theory to start up batik entrepreneurship. (photos can be attached)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan KemasyarakatanCorporate Social Responsibility Toward Social and Community Development

465


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G

overnance



Penunjang B

isnisB


ab Sosial P

erusahaanC


3. Perbaikan Sarana dan Prasarana SosialPerusahaan berkontribusi terhadap sarana dan prasarana sosial melalui pelaksanaan Program Bina Lingkungan, yaitu melalui bantuan pembangunan sarana dan prasarana umum serta sarana ibadah. Pada tahun 2018, Perusahaan memberikan bantuan sarana pendidikan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) Pangudi Luhur dengan nilai Rp 5.250.000,-. Bantuan ini diberikan agar para siswa SLB bisa mendapat sarana belajar yang layak dan nyaman untuk masa depan mereka.

4. Komitmen Terhadap Anti KorupsiPerusahaan memiliki komitmen yang tinggi terhadap penegakan anti korupsi, baik dalam pengelolaan operasional dan bisnis Perusahaan, maupun dalam penggunaan jabatan terkait masing-masing insan Perusahaan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi No. SKD-007/DRU-XI/DSDM/2014 tentang Kebijakan Gratifikasi PT Surveyor Indonesia (Persero) tanggal 11 November 2014.

Untuk memperkuat komitmen Perusahaan terhadap anti korupsi, pada bulan Desember 2018, Perusahaan melakukan kegiatan sosialisasi perihal kebijakan Gratifkasi PTSI yang dilakukan di Kantor Cabang Palembang dan Medan.

5. Program KemitraanBerdasarkan Peraturan Menteri Bumn No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara No.PER-08/mBu/2013tanggal 10 September 2013, Program Kemitraan Bumn dengan usaha Kecil,yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Bumn. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.

Tanggung jawab terhadap mitra binaan diwujudkan dalam bentuk pembinaan mitra binaan. Sumber dana untuk pembinaan mitra binaan adalah dana Pembinaan Program Kemitraan, yaitu maksimal sebesar 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan dalam tahun berjalan.

Calon Mitra Binaan Program Kemitraan Bumn dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak

Rp500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000.

3. Improvement of Social Facilities and InfrastructureThe Company contributes to social facilities and infrastructure through the implementation of the Community Development Program, mainly through building public facilities and infrastructure as well as worship facilities. In 2018, the Company granted educational fund for Exceptional Children School of Pangudi Luhur amounted to IDR5,250,000. This fund aims to provide proper and comfortable learning facilities for exceptional students

4. Anti Corruption CommitmentThe Company is highly committed to anti-corruption enforcement, both in managing the Company’s operations and business, as well as in the positions use related to each employee. It is stipulated in the Decree of the Board of Directors No. SKD-007/DRU-XI/DSDM/2014 concerning Gratuity Policy of PT Surveyor Indonesia (Persero) dated November 11, 2014.

To strengthen the Company’s commitment to anti-corruption, in December 2018, the Company conducted a socialization program regarding the Company’s Gratuity policy conducted at the Palembang and Medan Branch Offices.

5. Partnership ProgramBased on the Regulation of the Minister SOE of No. PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the State-Owned Enterprises Partnership and Community Development Program No.PER-08/MBU/2013 dated September 10, 2013, the SOE Partnership Program for Small businesses, hereinafter referred to as the Partnership Program, is a program to improve the strength and independence of small businesses by providing funds from the SOE profit section. Small businesses are small-scale economic activities and meet the criteria for net worth or annual sales and ownership.

Responsibility for the foster partners is achieved in the form of fostering partners. The fund source for foster partners is the Partnership Program Development fund, which is a maximum of 20% of the Partnership Program funds distributed in the current year.

Prospective foster partners for SOE Partnership Programs with small businesses and Community Development Programs shall meet the following criteria:a. Having a net worth maximum amounted to

500,000,000 IDR, excluding land and buildings where the business is located or having annual sales of a maximum of. IDR 2,500,000,000.

466

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

b. Milik warga negara Indonesia.c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan

atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan; 1 (satu) tahun.

g. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non Bank (nonbankable).

Penetapan dana unit PKBL adalah sebagai berikut:1. Dana Program Kemitraan, yang bersumber dari:

a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan Bumn Pembina maksimum sebesar 4% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.

b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil dari Program Kemitraan.

c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang ditempatkan.

d. Sumber lain yang sah.

2. Dana Program Kemitraan yang diberikan dalam bentuk pinjaman, yaitu:a. Pinjaman; diberikan untuk membiayai modal

kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.

b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan. Pinjaman Khusus; diberikan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

Mekanisme atau tata cara penyaluran atau pemberian dana pinjaman Program Kemitraan adalah sebagai berikut:a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana kegunaan

dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada Bumn Pembina.

b. Bumn Pembina melaksanakan evaluasi dan seleksi secara langsung atas permohonan yang diajukan oleh Calon Mitra Binaan.

c. Calon Mitra Binaan yang layak bina,menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan Bumn Pembina bersangkutan.

d. Pemberian pinjaman kepada Calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak.

e. Bumn Pembina dilarang memberikan pinjaman

b. Owned by Indonesian citizens.c. The sole office, not a subsidiary or branch of a

company that is owned, controlled or affiliated directly or indirectly with a medium-sized business or large business.

d. In the form of individual businesses, business entities without legal entities, or business entities incorporated as legal entities, including cooperatives.

e. Having prospective potential and business to be developed.

f. Having carried out business activities for at least 6 (six) months; 1 (one) year.

g. Having not fulfilled banking requirements or nonbankable financial institutions.

Determination of PKBL unit funds is as follows:1. Partnership Program Funds, sourced from:

a. Net profit saving of maximum 4% of the profit after tax from the previous accounting year stipulated in the GMS/Minister for ratification of the SOE Annual Report.

b. Loan administration fee/margin/ profit sharing and Partnership Program.

c. Deposit interest result and/or current account services from the Partnership and Community Development Program funds.

d. Other legitimate sources.

2. Partnership Program funds provided in the form of loans, namely:a. Loans; given to finance working capital and or

purchase of fixed assets to increase production and sales.

b. Additional loans to finance short-term needs to fulfill orders from business partners of Foster Partners. Special Loans is granted to finance the funding needs for short-term business activities of Foster Partners in order to fulfill orders from the partners.

The mechanism or procedure for distributing or granting the Partnership Program loan is as follows:

a. Prospective Foster Partners submit plans to the SOE Trustees on loan use to develop their business.

b. SOE Trustees carry out evaluations and direct

selection of applications submitted by Prospective Foster Partners.

c. Prospective Foster Partners who are eligible for development, complete the loan administration process with the relevant SOE Trustees.

d. Loan granted to Prospective Foster Partners is stated in an agreement letter/contract.

e. SOE Trustees are prohibited from providing loans to


467


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G

overnance



Penunjang B

isnisB


ab Sosial P

erusahaanC


kepada Calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan Bumn Pembina lain.

Di sepanjang tahun 2018 Program Kemitraan PTSI telah membina mitra binaannya dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pameran dan promosi dengan total penyaluran sebesar Rp232,65 juta. Hasil dari kegiatan pembinaan terlihat dari meningkatnya total penjualan mitra binaan yang disertakan dalam pameran, dimana PTSI hanya mengikutsertakan mitra binaannya pada pameran-pameran yang potensial. Di samping itu wawasan dan keahlian mitra binaan bertambah luas setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan bagi mitra binaan.

Berikut disampaikan sekilas laporan keuangan teraudit dari pelaksanaan Program Kemitraan PTSI di tahun 2018.

Kinerja Keuangan Program Kemitraan Tahun 2018 dan Perbandingannya dengan rencana anggaran Tahun 2018Financial Performance of the Partnership Program in 2018 and Comparison with the 2018 Budget Plan

uraianDescription

realisasi 2018(Rp)

Realization 2018 (IDR)

rencana anggaran 2018(Rp)

Budget Plan 2018 (IDR)

Pencapaian(%)

Achievement (%)

Saldo Awal Beginning Balance

278.793.065 - -

Penerimaan Income

Pengembalian Pinjaman Mitra BinaanFoster Partners’ Loan Return 3.851.827.775

3.916.060.950 98.36%

Jasa Administrasi PinjamanLoan Administration Services

322.659.270 374.975.211 86.05%

Pendapatan Lain-lainOther incomes

7.009.783 8.963.839 78.20%

Alokasi Dana Program KemitraanPartnership Program Fund Allocation

- - -

Penerimaan Lain-LainOther Incomes

(101.833.531) - -

Jumlah PenerimaanIncome Total

4.358.456.362 4.300.000.000 101.36%

Dana TersediaAvailable Fund

4.358.456.362 4.300.000.000 101.36%

Penggunaan Use

Penyaluran Program KemitraanDistribution of the Partnership Program

Pinjaman Kemitraan Partnership Loans

3.805.280.000 4.000.000.000 95.13%

Penyaluran Dana Pembinaan Fostering Fund Distribution

232.650.000 300.000.000 77.55%

Jumlah Penyaluran DanaAmount of Funds Distribution

4.037.930.000 4.300.000.000 93.91%

Saldo AkhirEnd Balance

320.526.362 - -

Prospective Foster Partners who become other SOE Foster Partners.

Throughout 2018 the Company’s Partnership Program has developed its foster partners in the form of education and training as well as exhibitions and promotions with a total distribution of IDR 232.65 million. The training activity results can be identified from the increase in the total sales of foster partners included in the exhibition, where the Company only represented its trained partners at potential exhibitions. In addition, the foster partners’ have improved their insights and expertise after participating in education and training held for the foster partners.

The following is a brief audited financial statement from the implementation of the Company’s Partnership Program in 2018.

468

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Jika dibandingkan tahun 2017, jumlah biaya Program Kemitraan tahun 2018 mengalami penurunan 15,92% seperti yang terlihat di bawah ini.

PerihalSubject

2018(rp/idr)

2017(rp)


JumlahTotal

(rp/idr)


(%)

Program KemitraanPartnership Programs

4.037.930.000 4.802.374.605 (764.444.605) -15,92%

Sementara itu, jumlah Mitra Binaan (MB) PTSI untuk tahun 2018 tercatat sebanyak 3.042 MB yang tersebar di wilayah Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya dan Balikpapan, dengan total MB outstanding di tahun 2018, adalah sebagai berikut:

lama Masa PinjamanLoan Period Length

Jumlah Mmotra binaanTotal Foster Partners

>10 tahun / > 10 years 199

5 – 10 tahun / 5 – 10 years 475

0 – 5 tahun / 0 – 5 years 272

Total 946

Program bina lingkunganProgram Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah kerja PTSI, yang diselenggarakan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba. Hal ini dilakukan berdasarkan atas kesadaran PTSI akan pentingnya keberadaan masyarakat di sekitar lokasi usaha, serta Peraturan Menteri Bumn No. Per-02/mBu/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013.

Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari:

1. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam ruPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan Bumn Pembina maksimum sebesar 4% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.

2. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil dari Program Kemitraan, hasilbunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang ditempatkan.

3. Sumber lain yang sah.

Compared to the total cost of Partnership Program in 2017, the total cost in 2018 decreased by 15.92% as illustrated below

Meanwhile, the number of the Company Foster Partners for 2018 was amounted to 3,042 Foster Partners spread in Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya and Balikpapan, with a total outstanding Foster Partners in 2018, as follows:

Community development ProgramThe Community Development Program is a social condition empowerment program around the Company work site, which is held through the fund use of the profit section. It is administered based on the Company awareness of the community existence importance around the work site, as well as the Regulation of the BUMN Minister No.PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No.PER-09/MBU/07/2015 concerning State-Owned Enterprises’ Partnership Program and Community Development Program No. PER-08/MBU/2013 September 10, 2013.

The fund source of the Community Development Program are as follows:1. Net profit saving of maximum 4% of the profit after tax

from the previous accounting year stipulated in the GMS/Minister for ratification of the SOE Annual Report

2. Loan administration fee/margin/profit sharing and Partnership Program, deposit interest result, and/or current account services from the Partnership and Community Development Program funds.

3. Other legitimate sources.


469


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G

overnance



Penunjang B

isnisB


ab Sosial P

erusahaanC


Dana Program Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha Bumn dalam bentuk bantuan korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.

Tata cara pemberian pinjaman dana Program Bina Lingkungan adalah sebagai berikut:1. Bumn Pembina terlebih dahulu melakukan survei dan

identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha Bumn Pembina setempat.

2. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan dilakukan secara langsung oleh Bumn Pembina yang bersangkutan.

Berikut disampaikan sekilas laporan keuangan teraudit dari pelaksanaan Program Bina Lingkungan PTSI di tahun 2018.

Kinerja Keuangan Program bina lingkungan Tahun 2018 dan Perbandingannya dengan rencana anggaran Tahun 2018Financial Performance of the Partnership Program in 2018 and Comparison with the 2018 Budget Plan

uraianDescription

realisasi 2018(Rp)

2018 Realization (IDR)


2018 Budget Plan (IDR)

Pencapaian(%)

Achievement(%)

Saldo Awal Opening Balance

162.715.188 - -

PenerimaanIncome

Pendapatan Lain-lainOther Incomes

1.701.429 9.084.599 18.73%

Alokasi Dana Program Bina LingkunganFund Allocation of Community Development Program

1.785.442.426 1.785.442.426 100.00%

Penerimaan Lain-LainOther Incomes

(1.858.289) -

Jumlah PenerimaanTotal Income

1.948.000.754 1.794.527.025 108.55%

Dana TersediaAvailable Fund

1.948.000.754 1.794.527.025 108.55%

PenggunaanUse

Bantuan Program Bina LingkunganCommunity Development Program Aids

Korban Bencana alamDisaster Victims

152.272.400 70.000.000 217.53%

Pendidikan dan PelatihanEducation and Training

492.893.000 445.000.000 110.76%

Peningkatan KesehatanHealth Improvement

202.859.400 355.000.000 57.14%

Sarana dan Prasarana UmumInfrastructure and Facilities

179.673.000 271.037.678 66.29%

Funds for the Community Development Program are used to provide benefits to the community in the SOE working site, in the form of aids for natural disasters victims of, education and/or training, health improvement, development of public infrastructure and facilities, worship facilities, nature conservation, social welfare in the context of poverty alleviation, and educational, training, apprenticeship, marketing, promotion, and other aids to increase the capacity of the Partnership Program of the Foster Partners.

The granting loans procedures of the Community Development Program are as follows:1. The SOE Trustees shall conduct surveys and identification

based on the conditions and needs in the business area of the local SOE Trustees.

2. The implementation of the Community Development Program is carried out directly by the relevant SOETrustees.

The following is the brief audited financial statement from the implementation of the Company’s Community Development Program in 2018.

470

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Kinerja Keuangan Program bina lingkungan Tahun 2018 dan Perbandingannya dengan rencana anggaran Tahun 2018Financial Performance of the Partnership Program in 2018 and Comparison with the 2018 Budget Plan

uraianDescription

realisasi 2018(Rp)

2018 Realization (IDR)


2018 Budget Plan (IDR)

Pencapaian(%)

Achievement(%)

Sarana IbadahPrayer Facilities

58.568.732 213.489.347 27.43%

Pengentasan KemiskinanPoverty Alleviation

588.917.628 300.000.000 196.31%

Pelestarian AlamNature Conservation

272.815.794 140.000.000 194.87%

Jumlah BantuanTotal Aids

1.948.000.754 1.794.527.025 108.55%

Jumlah PenggunaanTotal Use

1.948.000.754 1.794.527.025 108.55%

Saldo AkhirEnd Balance

- - -

Jika dibandingkan tahun 2017, jumlah biaya Program Bina Lingkungan tahun 2018 mengalami peningkatan 24,77% seperti yang terlihat di bawah ini.

PerihalSubject

2018(rp/idr)

2017(rp)


JumlahTotal

(rp/idr)


(%)

Program Bina LingkunganCommunity Development Program

1.948.000.754 1.561.298.698 386.702.056 24,77%

Di sepanjang tahun 2018, PTSI memiliki program Bina Lingkungan unggulan yang telah dilakukan, antara lain:1. Penanaman 100 bibit pohon dan Kuliah Umum bersinergi

dengan Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 272.815.794,-.

2. Khitanan Massal 100 anak tidak mampu sinergi dengan Poliklinik Ibnu Sina Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebesar Rp 66.525.000,

3. Pelatihan NDT UT Level II dengan peserta 6 orang tidak mampu dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 67.684.000,-

Si PeduliDi samping PKBL sebagai program unggulan Kementerian BUMN untuk mendorong entitas BUMN menjadi agen pembangunan, PTSI juga mengembangkan program sosial kemasyarakatan melalui ‘Surveyor Indonesia (SI) Peduli’. Program filantropi ini dikembangkan agar PTSI dapat lebih menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus dapat mendorong citra korporasi PTSI yang berkomitmen untuk dapat tumbuh bersama masyarakat.

The total cost of the Community Development Program in 2017 compared with the total cost in 2018 increased by 24.77%, as identified below.

Throughout 2018, the Company has carried out excellent Community Development programs, including:1. Planting 100 tree seedlings and a Public Lecture

conducted with the Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur amounting to 272,815,794 IDR.

2. Mass circumcision of 100 poor children conducted with Poliklinik Ibnu Sina of Balikpapan, East Kalimantan, amounting to 66,525,000 IDR,

3. NDT Training Level II with participants of 6 poor people with costs incurred in the amount of 67,684,000 IDR

Si PeduliPKBL is the flagship program of the Ministry of SOE to encourage an entity to become development agents. Besides, the Company also develops community social programs through ‘Surveyor Indonesia (SI) Peduli.’ This philanthropic program is to fulfill the community needs and encourage the Company’s image of a corporation that is committed to growing with the community.


471


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G

overnance



Penunjang B

isnisB


ab Sosial P

erusahaanC


Kegiatan Si Peduli 2018Untuk gelaran program SI Peduli tahun 2018, PTSI mengalokasikan dana sebesar Rp397,46 juta yang dialokasikan untuk beberapa kegiatan yang besar, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Kegiatan Si PeduliSI Peduli Activities

JumlahTotal(Rp)

Mudik Bareng BUMN Hadir Untuk Negeri 2018 372.051.872

Sponshorship SLB Pangudi LuhurSponshorship for Exceptional Children School of Pangudi Luhur

5.250.000

Bantuan Peralatan Sekolah korban bencana Tsunami Selat SundaSchool Equipment Aids for victims of the Sunda Strait Tsunami disaster

20.000.000

Kegiatan keagamaan berupa Bantuan Biaya Peringatan Maulud Nabi Muhammad S.A.WSponshorship for Religious activities of Prophet Muhammad’s Birthday

152.845

JumlahTotal

397.454.717

Jika dibandingkan tahun 2017, jumlah biaya kegiatan SI Peduli tahun 2018 mengalami kenaikan hingga 61,24% seperti yang terlihat di bawah ini.

PerihalSubject

2018(rp/idr)

2017(rp)


JumlahTotal

(rp/idr)


(%)

SI Peduli 397.454.717 238.116.982 159.337.735 66,92%

buMn hadir untuk negeriSebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PTSI cukup peduli terhadap program “BUMN Hadit untuk Negeri”, dalam upaya mewujudkan program tersebut, sejak Juli hingga Agustus 2018, PTSI bersinergi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dengan menggelar serangkaian kegiatan sosial kemasyarakatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua.

Dalam kegiatannya, terdapat 5 (lima) agenda yang di usung di kedua provinsi tersebut, yaitu:1. Program Siswa Mengenal Nusantara (SMN) yang

merupakan program pertukaran pelajar tingkat SMA dan sederajat terpilih di provinsi

2. Bedah Rumah Veteran sebagai program pemenuhan tempat tinggal yang layak untuk Veteran Indonesia sebagai bentuk ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan.

3. Jalan sehat 5 (lima) kilometer.4. Upacara Bendera 17 Agustus yang merupakan rangkaian

kegiatan HUT Kemerdekaan RI

activities in Si Peduli 2018For SI Peduli program in 2018, the Company has allocated funds amounting to 397,46 million IDR allocated for several significant activities, as shown in the following table.

Compared to the total cost of SI Peduli activities in 2017, the total cost in 2018 has increased to 61.24%, as shown below.

buMn hadir untuk negeriAs one of the State-Owned Enterprises (SOEs), the Company concerns to “BUMN Hadir untuk Negeri” program. As an effort to realize the program, from July to August 2018, the Company synergizes with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk or BNI by conducting a series of social activities in the provinces of Nanggroe Aceh Darussalam and Papua.

In its activities, there are 5 (five) agendas carried out in the two provinces, namely:1. Siswa Mengenal Nusantara (SMN) program is an exchange

program for elected high school students in the province

2. Bedah Rumah Veteran is a program to build a proper place for Indonesia Veterans as a gratitude for their services devoted.

3. 5 (five) kilometers long march 4. The ceremony of Indonesia Independence Day is an

activity to celebrate Indonesia Independence Day

472

Ikht

isar

Uta

ma

Mai

n H

ighl

ight

Pro

fil P

erus

ahaa

nPr

ofile

Com

pany

Lapo

ran

Man

ajem

enM

anag

emen

t re

port



Ana

lisis

dan

Pem

baha

san

Man

ajem

enM

anag

emen

t D

iscu

ssio

n an

d A

naly

sis

Secara khusus, program “BUMN Hadir Untuk Negeri” menekankan pentingnya menanamkan kebanggaan kepada siswa akan Kebhinekaan Indonesia melalui gelaran program Siswa Mengenal Nusantara (SMN). Program ini merupakan salah satu wujud kepedulian Kementerian BUMN dalam memberikan perhatian serius terhadap pemantapan ke bhinekaan di kalangan pelajar Indonesia. Melalui pertukaran pelajar pada program SMN tersebut, pelajar dan kalangan pemuda yang akan menerima tanggung jawab untuk melanjutkan estafet pembangunan nasional di masa depan, yang diharapkan mampu melihat keberagaman sebagai sebuah kekuatan bagi Bangsa Indonesia.

PTSI bersama BUMN lainnya berkomitmen untuk terus menjalankan program “BUMN Hadir Untuk Negeri” sebagai bagian dari agenda Kementerian BUMN untuk dapat mendorong entitas BUMN untuk berkontribusi langsung bagi masyarakat Indonesia.

buMn MengajarSalah satu kepedulian Kementerian BUMN dalam mewujudkan generasi muda yang unggul, adalah melalui program “BUMN Mengajar”. Sebagai salah satu BUMN yang peduli terhadap masa depan bangsa, PTSI mewujudkan kepedulian terhadap pendidikan dan lingkungan melalui kegiatan “BUMN Mengajar” di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebuah Universitas yang berada di Kota Kupang. Dalam kegiatan tersebut, PTSI juga melakukan penanaman 1.000 bibit pohon di Halaman Kampus Universitas Nusa Cendana Harum yang dilakukan bersama civitas akademika, mahasiswa/i Universitas Cendana Harum.

In particular, the program of “BUMN Hadir untuk Negeri” emphasizes the importance of instilling pride in students of Indonesian diversity through the Student Mengenal Nusantara (SMN) program. This program is a concern of the Ministry of SOE in paying serious attention to enforce diversity among Indonesian students. Through student exchanges in the SMN program, students and young generation as the agent of national development are expected to regard diversity as the Indonesian power.

The Company and other SOEs are committed to continuing the program “BUMN Hadir untuk Negeri” as a part of the Ministry of SOE’s agenda to be able to encourage SOE entities to contribute directly to Indonesian people.

buMn MengajarOne of the Ministry of SOE’s concerns in producing excellent young generation is through the “BUMN Mengajar” program. As one of the state-owned enterprises which care about the nation future, the Company is committed to improving education and the community through “BUMN Mengajar” program at the Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur. In this activity, the Company also planted 1,000 tree seedlings at the yard of Universitas Nusa Cendana Harum together with the community of Universitas Cendana Harum.


473


eportTata Kelola P

erusahaanG

ood Corporate G

overnance



Penunjang B

isnisB


ab Sosial P

erusahaanC




PT SURVEYOR INDONESIABerhasil Mencetak Pertumbuhan Pendapatan Menjadi Sebesar Rp2.71 Triliun atau Tumbuh Sebesar 25,99% Dibanding Tahun 2016 yang Tercatat Sebesar Rp2.15 Triliun

PT SURVEYOR INDONESIA Successfully Scored Revenue Growth to Rp2,71 Trillion or 25,99% from Rp2,15 Trillion In 2016



Laporan Keuangan

Financial RepoRt







DAFTAR ISI/

TABLE OF CONTENTS

Halaman/ Page

Laporan Auditor Independen i-iii Independent Auditors’ Report Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 1a – 1b Consolidated Statements of Financial Position Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Lain Konsolidasian 2 Consolidated Statements of Profit or Loss and

Comprehensive Income Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian 3 Consolidated Statements of Changes in Equity Laporan Arus Kas Konsolidasian 4 Consolidated Statements of Cash Flows Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 5 – 73 Notes to Consolidated Financial Statements



DAFTAR ISI/

TABLE OF CONTENTS

Halaman/ Page

Laporan Auditor Independen i-iii Independent Auditors’ Report Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 1a – 1b Consolidated Statements of Financial Position Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Lain Konsolidasian 2 Consolidated Statements of Profit or Loss and

Comprehensive Income Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian 3 Consolidated Statements of Changes in Equity Laporan Arus Kas Konsolidasian 4 Consolidated Statements of Cash Flows Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 5 – 73 Notes to Consolidated Financial Statements







PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKLAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTPER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2018/ Catatan/ 31 Desember 2017/December 31, 2018 Notes December 31, 2017

ASET ASSETS

Aset Lancar Current AssetsKas dan setara kas 461.847.927.590 2g, 3 366.301.270.025 Cash and cash equivalentsPiutang usaha 2f, 2h, 4, 29 Account receivables

- Pihak berelasi - setelah dikurangi cadangan penyisihan Related parties - net of allowance impairment -masing-masing sebesar Rp 5.907.108.253 dan Rp 5.570.163.045 amounting to Rp 5,907,108,253 and Rp 5,570,163,045pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 10.329.801.064 6.820.583.215 on December 31, 2018 and 2017

- Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan penyisihan Third parties - net of allowance impairment -masing-masing sebesar Rp 68.184.783.445 dan Rp 63.231.207.390 amounting to Rp 68,184,783,445 and Rp 63,231,207,390 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 243.979.630.440 231.770.376.828 on December 31, 2018 and 2017

Piutang lain-lain 2f, 2h, 12a, 29 Other receivables- Pihak berelasi - setelah dikurangi cadangan penyisihan Related parties - net of allowance impairment -

masing-masing sebesar Rp 11.748.262.211 dan Rp 9.103.582.642 amounting to Rp 11,748,262,211 and Rp 9,103,582,642 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 9.725.620.085 4.518.319.672 on December 31, 2018 and 2017

- Pihak ketiga 5.890.313.102 5.554.464.603 Third parties -Persediaan 359.160.862 5 296.564.877 InventoriesBeban dibayar dimuka 56.377.572.899 2j, 6 38.627.864.994 Prepaid expensesUang muka 17.126.161.553 2l, 7 19.307.607.523 AdvancesUang muka pajak 49.225.019.365 2q, 8a 22.073.524.733 Prepaid taxesPendapatan akan diterima 113.750.607.744 9, 29 129.216.941.084 Accrued revenuesJumlah Aset Lancar 968.611.814.704 824.487.517.554 Total Current Assets

Aset Tidak Lancar Non Current AssetsInvestasi pada ventura bersama 20.771.400.628 2m, 10 43.558.800.935 Investments in joint venturesAset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan Fixed assets - net of accumulated depreciation

sebesar Rp 204.399.097.351 dan Rp 167.715.495.798 amounting to Rp 204,399,097,351 and Rp 167,715,495,798pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 497.293.348.428 2n, 11 411.168.483.418 on December 31, 2018 and 2017

Piutang lain-lain 2f, 2h, 12b Other receivablesPihak berelasi - setelah dikurangi cadangan penyisihan Related parties - net of allowance impairmentmasing-masing sebesar Rp 8.527.234.034 dan Rp 8.527.234.034 amounting to Rp 8,527,234,034 and Rp 8,527,234,034 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 3.004.950.401 3.004.950.401 on December 31, 2018 and 2017

Jaminan 18.177.836.790 13 10.808.840.581 DepositsAset pajak tangguhan 44.347.458.765 2q, 8e 30.274.821.060 Deferred taxGoodwill 4.892.351.865 2k, 14 4.892.351.865 GoodwillAset tidak lancar lainnya 18.890.256.237 2o, 15 18.900.128.340 Others non-currents assetsJumlah Aset Tidak Lancar 607.377.603.114 522.608.376.600 Total Non Current Assets

JUMLAH ASET 1.575.989.417.818 1.347.095.894.154 TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan The accompanying notes to consolidated financial statements from an integraldari laporan keuangan konsolidasian part of these consolidated financial statements

-1a-



PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKLAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTPER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 AS OF DECEMBER 31, 2018 AND 2017(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)


LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITY AND EQUITY

Liabilitas Jangka Pendek Current LiabilitiesUtang usaha 2f, 16, 29 Account payables

- Pihak berelasi 877.926.176 2.570.729.959 Related parties -- Pihak ketiga 58.257.878.462 38.512.943.456 Third parties -

Beban yang masih harus dibayar 259.241.958.069 17, 29 181.778.020.290 Accrued expensesUtang pajak 29.659.184.068 2q ,8b 13.421.467.954 Taxes payablePendapatan diterima dimuka 6.241.534.994 18, 29 4.475.221.768 Unearned revenueUtang jangka pendek lainnya 8.674.164.017 19, 29 17.200.709.293 Other current liabilitiesJumlah Liabilitas Jangka Pendek 362.952.645.786 257.959.092.720 Total Current Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang Non Current LiabilitiesUtang afiliasi 10.343.255.468 2f, 20 10.343.255.468 Affilited payableLiabilitas imbalan kerja 58.489.559.859 2s, 21 53.381.833.813 Employee benefits liabilitiesJumlah Liabilitas Jangka Panjang 68.832.815.327 63.725.089.281 Total Non Current Liabilities

JUMLAH LIABILITAS 431.785.461.113 321.684.182.001 TOTAL LIABILITY

EKUITAS EQUITY

Modal disetor - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham Share capital - par value Rp 1.000.000 per shareModal dasar 50.000 saham The authorized capital of 50,000 sharesModal ditempatkan dan disetor penuh tahun 2018 dan 2017 The issued and fully paid-up capital of 2018 and 2017

Investments in joint ventures masing-masing sebanyak 25.000 saham 25.000.000.000 22a 25.000.000.000 each with 25,000 sharesSaldo laba Retained earnings

- Cadangan bertujuan 103.229.318.848 22b 103.229.318.848 Appropriation of general reserve -- Cadangan umum 678.296.215.388 22c 582.117.750.362 General reserves -

Tambahan modal disetor lainnya 104.800.000 23 104.800.000 Additional paid-in capitalLaba bersih tahun berjalan 137.433.038.949 109.293.710.257 Profit for the yearPendapatan komprehensif lainnya 202.416.556.832 22d 206.451.017.020 Other comprehensive incomeJumlah ekuitas yang diatribusikan kepada Equity attributable

pemilik entitas induk 1.146.479.930.016 1.026.196.596.487 to equity owner of parent entityKepentingan non pengendali (2.275.973.311) 22e (784.884.334) Non-controlling interestsJUMLAH EKUITAS 1.144.203.956.705 1.025.411.712.153 TOTAL EQUITY

Others non-currents assetsJUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1.575.989.417.818 1.347.095.894.154 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan The accompanying notes to consolidated financial statements from an integraldari laporan keuangan konsolidasian part of these consolidated financial statements

-1b-



PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIESLAPORAN LABA RUGI CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSSDAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN AND OTHER COMPREHENSIVE INCOMEUNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)


PENDAPATAN USAHA JASA 1.242.869.735.914 2p, 24 1.024.311.331.116 SERVICE REVENUES

BEBAN POKOK USAHA JASA (909.914.980.813) 2p, 25 (750.307.743.953) COST OF SERVICESLABA BRUTO GROSS PROFIT

SEBELUM BAGIAN LABA KERJASAMA OPERASI 332.954.755.101 274.003.587.162 BEFORE INCOME PORTION OF JO PROJECT

Bagian laba kerjasama operasi 174.549.581.379 180.068.684.130 Profit (Loss) JO ProjectLABA BRUTO GROSS PROFIT

Unearned revenue SETELAH BAGIAN LABA KERJASAMA OPERASI 507.504.336.480 454.072.271.292 AFTER INCOME PORTION OF JO PROJECTOther current liabilities

Beban pemasaran, umum, dan administrasi (330.111.266.541) 2p, 26 (298.101.081.712) Marketing , general and administrative expensesPendapatan lain-lain 21.476.141.365 2p, 27 13.955.132.186 Other incomesBeban lain-lain (15.350.690.092) 2p, 28 (19.547.623.489) Other expenses

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 183.518.521.212 150.378.698.278 PROFIT BEFORE INCOME TAXTotal Non Current Liabilities

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN INCOME TAX BENEFITS (EXPENSES)TOTAL LIABILITY - Pajak kini (62.140.493.449) 2q, 8c (41.939.749.000) Current -

- Pajak tangguhan 14.598.956.758 2q, 8c 1.525.910.919 Deferred -Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Bersih (47.541.536.691) (40.413.838.081) Net Income Tax Benefit (Expenses)

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 135.976.984.521 109.964.860.197 NET PROFIT FOR THE YEARThe authorized capital of 50,000 shares

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOMEeach with 25,000 shares - Keuntungan nilai revaluasi aset tetap (5.611.405.230) (5.611.405.230) Gain on Asset Revaluation -

Retained earnings - Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja 1.578.957.157 (5.241.792.059) Remeasurement of allowance for employee benefit liabilities -(4.032.448.073) (10.853.197.289)

JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 131.944.536.448 99.111.662.908 TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Laba bersih yang diatribusikan kepada : Income for the year attributable to:Equity attributable - Pemilik entitas induk 137.433.038.949 109.293.710.257 Owners of the parent entity -

to equity owner of parent entity - Kepentingan non pengendali (1.456.054.428) 671.149.940 Non-controlling interest -Non-controlling interests 135.976.984.521 109.964.860.197

Laba komprehensif yang diatribusikan kepada: Total comprehensive income for the year attributable to:TOTAL LIABILITIES AND EQUITY - Pemilik entitas induk 133.398.578.760 98.440.773.295 Owners of the parent entity -

- Kepentingan non pengendali (1.454.042.312) 670.889.613 Non-controlling interest -131.944.536.448 99.111.662.908

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan The accompanying notes to consolidated financial statements from an integralpart of these consolidated financial statements dari laporan keuangan konsolidasian part of these consolidated financial statements

-2-



PT S

URVE

YOR

INDO

NESI

A (P

ERSE

RO) D

AN E

NTIT

AS A

NAK

PT S

URVE

YOR

INDO

NESI

A (P

ERSE

RO) A

ND S

UBSI

DIAR

IES

LAPO

RAN

PERU

BAHA

N EK

UITA

S KO

NSOL

IDAS

IAN

CONS

OLID

ATED

STA

TEME

NT O

F CH

ANGE

S IN

EQU

ITY

UNTU

K TA

HUN

YANG

BER

AKHI

R PA

DA T

ANGG

AL 31

DES

EMBE

R 20

18 D

AN 20

17FO

R TH

E YE

ARS

ENDE

D DE

CEMB

ER 31

, 201

8 AND

2017

(D

isajik

an da

lam R

upiah

, kec

uali d

inyata

kan l

ain)

(Exp

ress

ed in

Rup

iah, u

nless

othe

rwise

state

d)

Jum

lah ek

uitas

ya

ng d

iatrib

usika

n ke

pada

pem

iliken

titas

indu

k/Ta

mba

han

Moda

lKo

mpo

nen

Tota

l Equ

ityKe

pent

inga

nDi

seto

r Lain

nya/

Ekui

tas L

ainny

a/At

tribu

table

toNo

n Pe

ngen

dali/

Moda

l Sah

amCa

dang

an B

ertu

juan

Cada

ngan

Um

umSa

ldo

Laba

/Ad

dition

al Ot

her

Equit

y Own

er o

f the

Non-

cont

rollin

gJu

mlah

Eku

itas/

Trea

sury

Sto

ckAi

ms R

eser

ves

Gene

ral R

eser

ves

Reta

ined

Earn

ings

Paid-

in Ca

pital

Equit

y Com

pone

nts

Pare

nt E

ntity

Inter

est

Tota

l Equ

ity

Saldo

1 Ja

nuar

i 201

725

.000.0

00.00

0

10

3.229

.318.8

48

50

2.399

.655.3

85

89

.272.1

21.32

8

10

4.800

.000

217.3

03.95

3.982

937.3

09.84

9.543

(1.66

3.522

.483)

93

5.646

.327.0

60

Balan

ce, J

anua

ry 1,

2017

Pem

bagi

an la

ba :

Distr

ibut

e pro

fits:

Divid

en ka

s-

-

-

(9.39

8.496

.241)

-

-

(9

.398.4

96.24

1)

-

(9.39

8.496

.241)

Cash

divid

end

Cada

ngan

umum

-

-

79.87

3.625

.087

(79.8

73.62

5.087

)

-

-

-

-

-

Ge

nera

l rese

rves

Peng

aruh

peru

baha

n inv

estas

i pad

a enti

tas an

ak-

-

(1

55.53

0.110

)

-

-

-

(1

55.53

0.110

)

223.1

40.70

4

67

.610.5

94

The e

ffect

of inv

estm

ent c

hang

es on

the s

ubsid

iary

Laba

bersi

h tah

un be

rjalan

-

-

-

10

9.293

.710.2

57

-

-

10

9.293

.710.2

57

67

1.149

.940

109.9

64.86

0.197

Ne

t inco

me f

or th

e yea

rsDe

viden

kepa

da no

n pen

gend

ali-

-

-

-

-

-

-

(15.3

92.16

8)

(1

5.392

.168)

Di

viden

d to n

on-co

ntroll

ing in

teres

tPe

ndap

atan k

ompr

ehen

sif la

in :

-

Othe

r com

preh

ensiv

e inc

ome

- Pen

yusu

tan as

et tet

ap re

valua

si-

-

-

-

-

(5.61

1.405

.230)

(5

.611.4

05.23

0)

-

(5.61

1.405

.230)

Dep

recia

tion o

f ass

ets re

valua

tion -

- Ker

ugian

aktua

ria-

-

-

-

-

(5.24

1.531

.732)

(5

.241.5

31.73

2)

(2

60.32

7)

(5.24

1.792

.059)

Actu

arial

loss

-

Sald

o 31

Des

embe

r 201

725

.000.0

00.00

0

10

3.229

.318.8

48

58

2.117

.750.3

62

10

9.293

.710.2

56

10

4.800

.000

206.4

51.01

7.020

1.026

.196.5

96.48

6

(784.8

84.33

4)

1.025

.411.7

12.15

3

Ba

lance

, Dec

embe

r 31,

2017

Pem

bagi

an la

ba :

Distr

ibut

e pro

fits:

Divid

en ka

s-

-

-

(13.1

15.24

5.231

)

-

-

(1

3.115

.245.2

31)

-

(1

3.115

.245.2

31)

Ca

sh di

viden

dCa

dang

an um

um-

-

96

.178.4

65.02

6

(9

6.178

.465.0

26)

-

-

-

-

-

Gene

ral re

serve

sLa

ba be

rsih t

ahun

berja

lan-

-

-

137.4

33.03

8.949

-

-

137.4

33.03

8.949

(1.45

6.054

.428)

13

5.976

.984.5

21

Net in

com

e for

the y

ears

Devid

en ke

pada

non p

enge

ndali

-

-

-

-

-

-

-

(3

7.046

.665)

(37.0

46.66

5)

Divid

end t

o non

-contr

olling

inter

est

Pend

apata

n kom

preh

ensif

lain

:Ot

her c

ompr

ehen

sive i

ncom

e -

Pen

yusu

tan as

et tet

ap re

valua

si-

-

-

-

-

(5.61

1.405

.230)

(5

.611.4

05.23

0)

-

(5.61

1.405

.230)

Dep

recia

tion o

f ass

ets re

valua

tion -

- K

euntu

ngan

/ ker

ugian

aktua

ria-

-

-

-

-

1.576

.945.0

41

1.576

.945.0

41

2.012

.116

1.5

78.95

7.157

Actu

arial

gain/

loss -

Sald

o 31

Des

embe

r 201

825

.000.0

00.00

0

10

3.229

.318.8

48

67

8.296

.215.3

88

13

7.433

.038.9

48

10

4.800

.000

202.4

16.55

6.831

1.146

.479.9

30.01

6

(2.27

5.973

.311)

1.1

44.20

3.956

.705

Balan

ce, D

ecem

ber 3

1, 20

18

Catat

an at

as la

pora

n keu

anga

n kon

solid

asian

mer

upak

an ba

gian y

ang t

idak t

erpis

ahka

n Th

e acc

ompa

nying

notes

to th

e con

solid

ated f

inanc

ial st

atem

ents

form

an in

tegra

l da

ri lap

oran

keua

ngan

kons

olida

sian

part

of the

se co

nsoli

dated

finan

cial s

tatem

ent

- 3 -



PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIESLAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWSUNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)


SERVICE REVENUESARUS KAS AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

COST OF SERVICES Penerimaan kas dari pelanggan 1.235.141.442.433 905.223.468.494 Receipts from customersGROSS PROFIT Pembayaran kas kepada karyawan (581.290.217.883) (480.069.160.418) Cash payment to employees

BEFORE INCOME PORTION OF JO PROJECT Pembayaran kas kepada pemasok (408.667.709.431) (322.790.756.266) Cash payment to suppliersPembayaran kas untuk beban operasional dan lainnya (132.026.472.337) (96.735.699.300) Cash payment to operational costs and others

Profit (Loss) JO Project Pembayaran kas untuk pajak (71.686.983.513) (32.318.876.837) Cash payment to taxesArus Kas Dari Aktivitas Operasi 41.470.059.269 (26.691.024.327) Net Cash Flows From Operating Activities

AFTER INCOME PORTION OF JO PROJECTARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Marketing , general and administrative expenses (Perolehan) aset tetap (124.313.723.132) (56.769.770.201) (Acquisitions) of fixed assetsPenerimaan dari penyertaan kerjasama usaha 197.336.981.686 184.670.824.759 Receipt from inclusion of business cooperation(Perolehan) aset lainnya (5.831.415.027) (12.057.571.583) (Acquisition) of other assetsArus Kas Dari Aktivitas Investasi 67.191.843.527 115.843.482.975 Net Cash Flows From Investing Activities

PROFIT BEFORE INCOME TAXARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

INCOME TAX BENEFITS (EXPENSES) Pembayaran deviden (13.115.245.231) (9.398.496.241) Dividends paidTambahan modal disetor - 820.000.000 Additional paid-in capitalArus Kas Dari Aktivitas Pendanaan (13.115.245.231) (8.578.496.241) Net Cash Flows From Financing Activities

Net Income Tax Benefit (Expenses)KENAIKAN/ (PENURUNAN) BERSIH NET INCREASE / (DECREASE)

NET PROFIT FOR THE YEAR KAS DAN SETARA KAS 95.546.657.565 80.573.962.407 IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

OTHER COMPREHENSIVE INCOME CASH AND CASH EQUIVALENTSKAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 366.301.270.025 285.727.307.617 AT THE BEGINNING OF THE YEAR

CASH AND CASH EQUIVALENTSKAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 461.847.927.590 366.301.270.025 AT THE END OF THE YEAR

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Income for the year attributable to:

Total comprehensive income for the year attributable to:

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan The accompanying notes to consolidated financial statements from an integralpart of these consolidated financial statements dari laporan keuangan konsolidasian part of these consolidated financial statements

-4-



PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

For the Years Ended December 31, 2018 and 2017


5

1. UMUM 1. GENERAL

a. Pendirian dan Informasi Umum a. General Information and Establishment PT Surveyor Indonesia (Persero) (“Perusahaan”)

didirikan sebagai suatu badan usaha bersama antara Pemerintah Republik Indonesia, PT Sucofindo dan Societe Generale de Surveillance, SA (SGS), berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967, Undang-Undang No. 11 Tahun 1970, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1991 dan Persetujuan Presiden Republik Indonesia No. B-243/Pres/7/1991 tanggal 25 Juli 1991, melalui Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 208/I/PMA/1991 tanggal 27 Juli 1991.

PT Surveyor Indonesia (Persero) (“the Company”) was established as joint venture entity between the Government of the Republic of Indonesia, PT Sucofindo and Societe Generale de Surveillance SA (SGS), based on the Law on Foreign Investment No. 1 In 1967, Law No. 11 of 1970, Government Regulation No. 45 of 1991 and approval of the President of Indonesia No.B-243/Pres/7/1991 dated July 25, 1991, through the Notice of Approval of the President of the Capital Investment Coordinating Board No.208/I/PMA/1991 dated July 27,1991.

Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Notaris

Muhani Salim, S.H., No. 154 tanggal 29 Juli 1991 yang berkedudukan di Jakarta, yang kemudian diubah dengan akta No. 20 tanggal 6 November 1991 di hadapan notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7104HT.01.01 tanggal 26 November 1991 dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 10 Januari 1992 Tambahan No. 120/1991.

The Company was established based on notarial deed Muhani Salim, S.H., No. 154 dated July 29, 1991, located in Jakarta, which was amended by deed No. 20 dated November 6, 1991 in the presence of the same notary. The deed of establishment and amendment has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his decision letter No. C2-7104HT.01.01 dated November 26, 1991 and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 3 dated January 10, 1992 supplement No. 120/1991.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali

mengalami perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan pernyataan keputusan rapat yang dituangkan dalam akta No. 29 tanggal 28 Juni 2011 dari notaris Vera Dewi Rochyati, S.H. Perubahan ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-45606.AH.0102 tanggal 10 September 2011.

The Company’s articles of Association has been amended several times. The latest amendment based on the declaration of the decision of the meeting as stipulated in the deed No. 29 dated June 28, 2011 of notary Vera Rochyati Dewi, S.H. This amendment has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with decision letter No. AHU-45606.AH.0102 dated September 10, 2011.








6

1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

b. Kegiatan Perusahaan b. Business Pctivities Kegiatan usaha Perusahaan adalah sebagai

berikut: Business activities of the Company are as follows:

1. Melakukan kegiatan surveyor yang meliputi

perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, validasi, verifikasi, audit dan konsultasi dan/atau pengkajian;

1. Conduct surveyor activities which include planning, inspection supervision, validation, verification, audit and consultation/ assessment to determine the value and/or the prices independently;

2. Menyediakan dan/atau melakukan jasa pemeriksaan pra-pengapalan dan jasa-jasa yang berhubungan untuk menunjang pemeriksaan pra-pengapalan;

2. Provide/ perform pre-shipment inspection services and related services to support pre-shipment inspection;

3. Melakukan kegiatan inspeksi dan sertifikasi yang meliputi perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penjaminan dan pengendalian mutu, validasi, verifikasi, audit, fumigasi dan konsultasi dan/atau pengkajian yang berkaitan atas kualitas, kuantitas, kondisi, komoditi atau objek usaha secara independen;

3. Conduct inspections and certification activities which include planning, supervision, inspection, testing, guarantee and quality control, validation, verification, audit, fumigation and consultation or assessment relating to quality, quantity, condition, commodity or business object in the effort to determine value and/or prices independently;

4. Melakukan jasa-jasa yang meliputi: 4. Perform services that include: a. Pelayanan manajemen mutu dan

lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), manajemen risiko;

a. Quality and environmental management services, Occupational Safety and Health (OSH), risk management;

b. Konsultasi investasi dan perdagangan; b. Investment and trade consultancy; c. Konsultasi pertambangan umum dan/atau

minyak dan gas; c. General mining and oil and gas

consultations; d. Pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi; d. Training, competency test, and

certification; e. Penyediaan sumber daya manusia yang

terkait dengan bidang usaha Perseroan; e. Provision of human resources related to

the Company’s business field; f. Konsultasi kegiatan teknik, rekayasa

bangunan sipil, rekayasa hidrolik, rekayasa lalu lintas, rekayasa listrik, dan rekayasa elektronik;

f. Consultation of engineering activities of civil building engineering, hydraulic engineering, traffic engineering, electrical engineering, and electronic engineering;

g. Konsultasi penyelidikan geologi serta survey dan pemetaan;

g. Consultation of geological investigations as well as surveys and mapping;

h. Konsultasi dan penyediaan dan/atau informasi bisnis;

h. Consultation and provision of business data/information;

i. Konsultasi dan pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan database;

i. Consultations and services related to database development;

j. Jasa pengujian laboratorium; j. Laboratory testing services; k. Jasa analisis dan uji teknis lainnya yang

meliputi: Inspeksi Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Uji Mekanikal, Uji Elektrikal dan Uji Kimia;

k. Analytical and other technical test services which include: technical inspection of electric power installation, mechanical testing, electrical test and chemical test;








7


b. Kegiatan Perusahaan (lanjutan) b. Business Pctivities (continued) l. Kegiatan konsultansi manajemen lainnya; l. Other management consulting activities; m. Jasa perancangan khusus; m. Special design services; n. Jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. n. Other professional, scientific and

technical services. 5. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang

dimiliki untuk penyewaan properti dan peralatan serta pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perseroan.

5. Optimizing the utilization of resources owned by the Company for leasing of property and equipment and entrepreneur owned facilities and infrastructure.

c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan c. Board of Commissioners, Directors and

Employees

Susunan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Akta No. 20 Tanggal 7 Juni 2018 oleh Notaris Surjadi, S.H., MKn., MM., MH., dan pada tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Akta No. 02 tanggal 2 September 2016 oleh Notaris Surjadi, S.H., MKn., MM., MH., adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners of the Company on December 31, 2018 based on notarial deed Surjadi S.H., Mkn., MM., MH., No. 20 dated June 7, 2018 and on December 31. 2017 based on notarial deed Surjadi S.H., MKn., MM., MH., No.02 dated September 2, 2016 are as follows:

Dewan Komisaris 31 Desember 2018/

December 31, 2018 31 Desember 2017/ December 31, 2017

Board of Commisioners

Komisaris Utama : Iman Pambagyo Djoko Purwongemboro : President

Commissioners Komisaris : Susi Meyrista Tarigan Susi Meyrista Tarigan : Commissioners Komisaris : Bambang Adi Winarso Bambang Adi Winarso : Commissioners Komisaris

Independen : Paulus Prananto - : Independent Commissioner

Susunan Direksi Perusahaan pada tanggal

31 Desember 2018 berdasarkan Akta No. 01 Tanggal 3 Juli 2018 oleh Notaris Surjadi, S.H., MKn., MM., MH., dan pada tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Akta No. 02 tanggal 1 Juli 2016 oleh Notaris Surjadi, S.H., MKn., MM., MH., adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors of the Company on December 31, 2018 based on notarial deed Surjadi S.H., Mkn., MM., MH., No. 01 dated July 3, 2018 and on December 31, 2017 based on notarial deed Surjadi S.H., MKn., MM., MH., No. 02 dated July 1, 2016 are as follows:

Dewan Direksi 31 Desember 2018/


Board of Directors

Direktur Utama : Dian Muhammad Noer M. Arif Zainuddin : President Director Direktur Komersial 1 : Tri Widodo - : Commercial Director 1 Direktur Komersial 2 : Darwin Abas - : Commercial Director 2 Direktur Keuangan dan

Perencanaa Strategis : Rosmanidar Zulkifli - : Director of Finance and

Strategic Planning Direktur Operasi : - Bambang Isworo : Director of Operation Direktur Perencanaan &

Pengembangan : - Dian Muhammad Noer : Director of Planning & Development








8

1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued) c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

(lanjutan) c. Board of Commissioners, Directors and

Employees (continued) Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal

31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The composition of the Audit Committee of the Company on December 31, 2018 and 2017 are as follows:

31 Desember 2018/


Ketua : Paulus Prananto Susi Meyrista Tarigan : Chairman Anggota : Susi Meyrista Tarigan Triandi : Member Anggota : Triandi Harsana : Member Anggota : Harsana - : Member

Jumlah karyawan tetap pada tanggal 31 Desember

2018 dan 2017 masing-masing adalah 526 orang dan 410 orang.

The number of permanent employees on December 31, 2018 and 2017, 526 employees and 410 employees respectively.

d. Struktur Entitas Anak d. Subsidiaries Structure Entitas Anak adalah entitas dimana Perusahaan

memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Perusahaan mengendalikan entitas lain.

Subsidiaries are entities in which the Company has the power to regulate financial and operational policies. The existence and impact of potential voting rights that are currently applicable or convertible, are considered when assessing whether the Company controls another entity.

Entitas Anak dikonsolidasikan secara penuh sejak

tanggal pengendalian dialihkan kepada Perusahaan dan tidak dikonsolidasikan sejak tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian. Perusahaan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Company and not consolidated from the date the company loses control. The Company owns, directly or indirectly, more than 50% of the following subsidiary shares:

Entitas Anak/ Subsidiaries

Kegiatan Usaha/ Business Activities

Domisili/ Domicile

Tahun Operasi

Komersial/ Start of

commercial operations

Persentase Kepemilikan/ Percentage of

ownership Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/

Total assets before elimination

% 31 Des 2018 Dec 31, 2018

31 Des 2017 Dec 31, 2017

PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia (SCCI)

Jasa inspeksi, survey dan uji laboratorium di industri pertambangan batubara. Inspection services, survey and laboratory testing in the coal mining industry.

Jakarta 2002 99% 172.928.962.642 118.636.122.727








9


d. Struktur Entitas Anak (lanjutan) d. Subsidiaries Structure (continued)

Entitas Anak/ Subsidiaries

Kegiatan Usaha/ Business Activities

Domisili/ Domicile

Tahun Operasi

Komersial/ Start of

commercial operations

Persentase Kepemilikan/ Percentage of

ownership Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/

Total assets before elimination

% 31 Des 2018 Dec 31, 2018

31 Des 2017 Dec 31, 2017

PT Synerga Tata Internasional (STI)

Jasa manajemen energi, jasa kontraktor dibidang penyediaan infrastruktur ketenaga listrikan dan jasa perdagangan lainnya. Energy management services, contractor services in the field of electricity infrastructure provision and other trading services.

Jakarta 2008 60% 22.881.111.557 14.069.602.757

d.1. PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia

(SCCI) d.1. PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia

(SCCI)

PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia (SCCI) didirikan berdasarkan Akta No. 41 tanggal 9 Juli 2002 yang dibuat oleh Notaris Yati Kusnoviati Hermen, S.H., di Jakarta. Akta pendirian telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-21824.HT.01.01.TH 2002 tanggal 8 November 2002. Akta terakhir berdasarkan Akta Nomor 11 Tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris Surjadi, S.H., di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-09830 tanggal 18 Maret 2013.

PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia (SCCI) was established based on deed No. 41 dated July 9, 2002 made by Notary Yati Kusnoviati Hermen, S.H., in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number C-21824.HT.01.01.TH 2002 dated November 8, 2002. The latest deed is based on deed No.11 dated February 14, 2013 made by Notary Surjadi, S.H., in Jakarta and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights No. AHU-AH.01.10-09830 dated March 18, 2013.

Sesuai dengan anggaran dasar, SCCI bergerak

dalam bidang jasa inspeksi, survey dan uji laboratorium di industri pertambangan batubara. SCCI berdomisili di Menara Bidakara 2, Lantai 3, Unit 03A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta 12870.

In accordance with the articles of association, SCCI is engaged in inspection services, survey and laboratory testing in the coal mining industry. SCCI located in Bidakara Tower 2, 3rd floor, Unit 03A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta 12870.








10


d. Struktur Entitas Anak (lanjutan) d. Subsidiaries Structure (continued) d.2. PT Synerga Tata Internasional (STI) d.2. PT Synerga Tata Internasional (STI) PT Synerga Tata Internasional (STI) didirikan

berdasarkan Akta No. 9 tanggal 14 November 2008 yang dibuat oleh Notaris Erning Tri Irjayanti, S.H., di Jakarta. Akta pendirian telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-23854.AH.01.01.TH 2008 tanggal 5 Desember 2008. Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 13 April 2016 dari Notaris Surjadi, S.H.,MKn.,MM di Jakarta.

PT Synerga Tata International (STI) was established based on deed No. 9 dated November 14, 2008 made by Notary Erning Tri Irjayanti, S.H., in Jakarta. The deed of establishment has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-23854.AH.01.01.TH 2008 dated December 5, 2008. The Company’s articles of association have been amended several times. The latest amendment based on Deed No. 25 dated April 13, 2016 of Notary Surjadi, S.H., MKn., MM in Jakarta.

Pada tanggal 9 Januari 2013, PT Surveyor

Indonesia membeli 60% saham STI sebesar Rp 610.980.000 melalui Akta No. 6 tanggal 9 Januari 2013 oleh Notaris Surjadi, S.H., dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0010374.AH.01.09 tanggal 13 Februari 2013. Selanjutnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 7 Februari 2013, para pemegang saham sepakat untuk menambah modal ditempatkan dan disetor, dimana PT SI menambahkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 916.800.000 melalui Akta Nomor 5 tanggal 7 Februari 2013 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan Nomor AHU-0019277.AH.01.09 tanggal 6 Maret 2013.

On January 9, 2013, PT Surveyor Indonesia purchased 60% of STI shares for Rp 610,980,000 by deed No. 6 dated January 9, 2013 by Notary Surjadi, S.H., and ratified by the Minister of Justice and Human Rights No. AHU-0010374.AH.01.09 dated February 13, 2013. Subsequently, through the Extraordinary General Meeting of Shareholders (AGMS-LB) dated February 7, 2013, the shareholders agreed to increase their issued and paid-up capital, whereby PTSI added the issued and paid-up capital of Rp 916,800,000, by deed No. 5 dated February 7, 2013 and ratified by the Minister of Justice and Human Rights by the decision No. AHU-0019277.AH.01.09 dated March 6, 2013.

Sesuai dengan anggaran dasar, STI bergerak

dalam bidang jasa manajemen energi, jasa kontraktor di bidang penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dan jasa perdagangan lainnya. STI berdomisili di Graha Surveyor Indonesia, Lantai 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950.

In accordance with the articles of association, STI is engaged in energy management services, contractor services in the provision of electricity power infrastructure and other trade services. STI located in Graha Surveyor Indonesia, 11th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950.








11

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Konsolidasian a. Basis Of Preparation Of The Consolidated

Financial Statements Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan

disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (”PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (”ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (“SAK”) which include the Statement of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and Interpretation of Financial Accounting Standards (“ISAK”) issued by the Indonesian Accounting Standards Board.

Laporan keuangan konsolidasian disusun

berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis (historical cost), kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian dan akun-akun tertentu disajikan dengan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi akun-akun yang bersangkutan. Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated financial statements have been prepared on the basis of the accrual basis and the measurement basis using the historical cost concept, except for the consolidated statements of cash flows and certain accounts presented with other measurements as described in the accounting policies of the accounts. The consolidated statements of cash flows are presented using the direct method by classifying cash receipts and disbursements and cash equivalents into operating, investing and financing activities.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam

laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah penuh.

The reporting currency used in the consolidated financial statements is Rupiah, which is also the functional currency of the Company. All figures in the consolidated financial statements are presented in full Rupiah.

b. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”)

b. Amandment to Statement of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and Interpretation of Financial Accounting Standards (“ISAK”)

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah

menerapkan standar dan interpretasi baru dan revisi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018.

In the current year, the Company has implemented new and revised standards and interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to their operations and effective for the accounting period that began on January 1, 2018.








12

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) b. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) (lanjutan)

b. Amandment to Statement of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and Interpretation of Financial Accounting Standards (“ISAK”) (continued)

Standar yang berlaku efektif pada tahun

berjalan Effectively standard in the current year

• Amandemen PSAK 2, “Laporan Arus Kas

tentang Prakarsa Pengungkapan”, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

• Amendments to PSAK 2, "Cash Flow Statement on Disclosure Initiatives", effective January 1, 2018 with early application are permitted.

Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk

menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

This amendment requires the entity to provide disclosures that allow users of financial statements to evaluate changes to liabilities arising from financing activities, including changes arising from cash flows and non-cash changes.

• Amandemen PSAK 13 – Properti Investasi:

Pengalihan Properti Investasi, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

• Amendment to PSAK 13 - Investment Property: Transfer of Investment Property, effective January 1, 2018 with early application is permitted.

Amandemen ini mencerminkan prinsip bahwa

perubahan penggunaan aset mencakup penilaian atas apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi.

This amendment reflects the principle that changes in the use of assets include an assessment of whether property meets, or ceases to meet, the definition of investment property.

• PSAK 15 (Penyesuaian 2017): Investasi pada

Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

• PSAK 15 (2017 Adjustment): Investment in Associates and Joint Ventures, effective January 1, 2018 with early application is permitted.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pada

saat pengakuan awal entitas dapat memilih untuk mengukur investasinya pada nilai wajar atas dasar investasi-per-investasi.

This adjustment clarifies that at initial recognition the entity may choose to measure its investment at fair value on the basis of investment-per-investment.








12





berjalan Effectively standard in the current year

• Amandemen PSAK 2, “Laporan Arus Kas

tentang Prakarsa Pengungkapan”, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

• Amendments to PSAK 2, "Cash Flow Statement on Disclosure Initiatives", effective January 1, 2018 with early application are permitted.

Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk

menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

This amendment requires the entity to provide disclosures that allow users of financial statements to evaluate changes to liabilities arising from financing activities, including changes arising from cash flows and non-cash changes.

• Amandemen PSAK 13 – Properti Investasi:

Pengalihan Properti Investasi, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

• Amendment to PSAK 13 - Investment Property: Transfer of Investment Property, effective January 1, 2018 with early application is permitted.

Amandemen ini mencerminkan prinsip bahwa

perubahan penggunaan aset mencakup penilaian atas apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi.

This amendment reflects the principle that changes in the use of assets include an assessment of whether property meets, or ceases to meet, the definition of investment property.

• PSAK 15 (Penyesuaian 2017): Investasi pada

Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

• PSAK 15 (2017 Adjustment): Investment in Associates and Joint Ventures, effective January 1, 2018 with early application is permitted.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pada

saat pengakuan awal entitas dapat memilih untuk mengukur investasinya pada nilai wajar atas dasar investasi-per-investasi.

This adjustment clarifies that at initial recognition the entity may choose to measure its investment at fair value on the basis of investment-per-investment.






13





berjalan (lanjutan) Effectively standard in the current year

(continued) • Amandemen PSAK 46, “Pajak Penghasilan

tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi”, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

• Amendments to PSAK 46, "Income Tax on Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses", effective January 1, 2018 with early application are permitted.

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk

menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

This amendment clarifies that to determine whether taxable profits will be available so that deductible temporary differences can be utilized; estimation of the likelihood of future taxable income can include the recovery of some of the assets of the entity in excess of its carrying amount.

• PSAK 67 (Penyesuaian 2017): Pengungkapan

Kepentingan dalam Entitas Lain, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

• PSAK 67 (2017 Adjustment): Disclosure of Interest in Other Entities, effective January 1, 2018 with early application is permitted.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa

Persyaratan pengungkapan dalam PSAK 67, selain yang dideskripsikan dalam paragraf PP10-PP16 juga diterapkan pada setiap kepentingan dalam entitas yang diklasifikasikan sesuai PSAK 58.

This adjustment clarifies that the disclosure requirements in PSAK 67, other than those described in paragraph PP10-PP16, are also applied to every interest in an entity classified according to PSAK 58.

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah

diterbitkan dan relevan bagi Perusahaan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

New standards, revisions and interpretations that have been published and are relevant to the Company, but have not been effective for the financial year beginning on or after January 1, 2019 are as follows:

• ISAK 33 – Transaksi Valuta Asing dan Imbalan

di Muka, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

• ISAK 33 - Foreign Exchange and Advance Payments Transactions, effective January 1, 2019 with early application are permitted.








14






(continued) Amandemen ini mengklarifikasi penggunaan

tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

This amendment clarifies the use of the date of the transaction to determine the exchange rate used in the initial recognition of assets, expenses or related income when the entity has received or paid compensation in advance in foreign currency.

• PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang

diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

• PSAK 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective January 1, 2020 with early application permitted.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan

pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

This PSAK regulates the classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of the contractual cash flows and the entity's business model; the expectation credit loss method for impairment that produces information that is more timely, relevant and understood by users of financial statements; accounting for hedges that reflects entity risk management is better by introducing more general requirements based on management considerations.

• PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan

Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

• PSAK 72: Revenues from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15, are effective January 1, 2020 with early application is permitted.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk

pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara International Accounting Standards Board dan Financial Accounting Standards Board, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

This PSAK is a single standard for recognition of income which is the result of a successful joint project between the International Accounting Standards Board and the Financial Accounting Standards Board, governing the model of revenue recognition from contracts with customers, so that the entity is expected to conduct analysis before recognizing revenue.








15






(continued) • PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS

16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

• PSAK 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective January 1, 2020 with early application are permitted for entities that have also applied PSAK 72: Revenues from Contracts with Customers.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan,

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang asset pendasarnya (underlying assets) bernilai-rendah.

This PSAK establishes the principle of recognizing, measuring, presenting, and disclosing leases by introducing a single accounting model by requiring to recognize right-of-assets and lease liabilities. There are 2 optional exceptions in the recognition of leased assets and liabilities, namely for: (i) short-term leases and (ii) leases for low-value underlying assets.

c. Prinsip Konsolidasian c. Principle of Consolidation Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan

keuangan Perusahaan dan Entitas Anak (catatan 1d). Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar Perusahaan konsolidasian telah dieliminasi.

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its Subsidiaries (note 1d). All material and inter-company consolidated balance of accounts and transactions have been eliminated.

Entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak

tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak, lebih dari setengah hak suara entitas.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, i.e., the date the Company lost control. Control is presumed to exist when the Company owns directly or indirectly through subsidiaries, more than half of the voting rights of the entity.








16

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) c. Prinsip Konsolidasian (lanjutan) c. Principle of Consolidation (continued) Pengendalian juga ada ketika Perusahaan

memiliki setengah atau kurang hak suara suatu entitas jika terdapat:

The control also exists when the Company has half or less of an entity’s voting rights if there is:

a. Kekuasaan yang melebihi setengah hak

suara sesuai perjanjian dengan investor lain; a. The authority exceeding half of voting rights

in accordance with agreements with other investors;

b. Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;

b. The authority to govern the financial and operating policies of the entity under a statute or an agreement;

c. Kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut; atau

c. The authority to designate or replace most of the board of directors or equivalent regulating organs and control the entity through such directors or organs; or

d. Kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut.

d. The authority to cast a majority in a meeting of the board of directors or equivalent governing body and controlling the entity through the board of directors or the organ.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu Entitas

Anak, maka Perusahaan: In case of loses control over a subsidiary, the

Company: - menghentikan pengakuan aset (termasuk

setiap goodwill) dan liabilitas Entitas Anak; - Derecognition of assets (including any

goodwill) and liabilities of the subsidiary; - menghentikan pengakuan jumlah tercatat

setiap kepentingan non pengendali; - Derecognition the carrying of any NCI;

- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;

- Derecognition the accumulated difference in translation, recorded in equity, if any;

- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;

- Recognize the fair value of the payment received;

- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;

- Recognize any remaining investment at its fair value;

- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian sebagai laba rugi; dan

- Recognize any resulting difference as a gain or loss as a profit and loss; and

- Mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif lain ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

- Reclassify the parent portion of a component previously recognized as another comprehensive income to profit or loss or transfer directly to retained earnings.








17

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) c. Prinsip Konsolidasian (lanjutan) c. Principle of Consolidation (continued) Kepentingan non pengendali mencerminkan

bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari Entitas-entitas Anak yang dapat diatribusikan pada kepentingan ekuitas yang tidak dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas induk. Rugi Entitas Anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada kepentingan non pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non pengendali mempunyai saldo defisit.

NCI represents the portion of the net income or loss and net assets of the subsidiaries attributable to equity interests that are not directly or indirectly owned by the Company, each presented in the consolidated statements of comprehensive income and in equity on the report the consolidated financial position, respectively, separate from the attributable portion to the owner of the parent. Loss of subsidiaries that are not fully owned is attributable to NCI even if this results in NCI having a deficit balance.

Investasi dimana Perusahaan mempunyai hak

kepemilikan kurang dari 20% dicatat dengan menggunakan metode perolehan. Investasi dimana Perusahaan mempunyai hak kepemilikan sebesar 20% sampai dengan 50% tetapi Perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan pada Perusahaan asosiasi tersebut, nilai tercatat diperlakukan sebagai harga perolehan.

Investments in which the Company has ownership interest of less than 20% are accounted for using the acquisition method. Investments in which the Company has ownership interests of 20% to 50% but the Company has no significant effect on the associated company, the carrying amount is treated as cost.

Investasi saham dimana Perusahaan mempunyai

hak kepemilikan minimal 20%, tetapi tidak lebih dari 50% dan Perusahaan memiliki pengaruh signifikan pada Perusahaan asosiasi, dinyatakan dengan metode ekuitas dimana harga perolehan dari investasi ditambah atau dikurangi dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi bersih Perusahaan asosiasi sejak tanggal akuisisi serta dikurangi dengan pendapatan dividen yang diterima.

Investments in shares of stock wherein the Company at least 20% ownership interest but not more than 50% and the Company has significant influence in associated companies, are stated using the equity method whereby the cost of investment is increased or decreased by the Company’s share in the net income or loss of the associate since acquisitions and reduced by dividend income received.

Perusahaan menerapkan metode akuisisi untuk

mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu Entitas Anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakusisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

The Company applies acquisition methods to record business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the transferred asset, liabilities recognized to the owner of the previously acquired party and the interests in the equity issued by the company. Reimbursed benefits include the fair value of an asset or liability arising from a contingent reward agreement. The identifiable asset is acquired and contingent liabilities and liabilities acquired in a business combination are initially measured at fair value on the date of acquisition.








18

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) c. Prinsip Konsolidasian (lanjutan) c. Principle of Consolidation (continued) Perusahaan mengakui kepentingan non

pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non pengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

The Company recognizes NCI on the parties acquired either at fair value or equal to the proportionate share of NCI in the net assets of the acquired party. The costs associated with the acquisition are charged as incurred.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap,

nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar tanggal akuisisi melalui laporan laba rugi.

If the business combination is gradually acquired, the fair value at the acquisition date of the acquirer’s previously owned equity interest in the equity is measured back to the fair value of the acquisition date through profit or loss.

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan

oleh Perusahaan diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK 55, dalam laporan laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

The contingent consideration that the Company still need to transfer is recognized at fair value at the date of acquisition. Subsequent changes in the fair value of the contingent benefits are recognized as assets or liabilities and recorded in accordance with PSAK 55, in the statement of income. Contingency payments classified as equity are not remeasured and the settlement is subsequently calculated in equity.

Selisih lebih dari jumlah imbalan yang dialihkan

dengan nilai wajar jumlah kepentingan non pengendali atas jumlah neto aset dan kewajiban teridentifikasi yang diakusisi dicatat sebagai goodwill. Jika jumlah ini lebih rendah dari nilai wajar aset neto entitas yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui langsung dalam laporan laba rugi.

Any excess of the amount of consideration transferred to the fair value of the amount of NCI in the net amount of the identifiable assets and liabilities is recorded as goodwill. If this amount is less than the fair value of the acquired entity’s net assets in the case of a purchase with a discount, the difference is recognized directly in the income statement.

Transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak yang

mempengaruhi bagian atas aset bersih Entitas Anak disajikan sebagai “Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak” dalam kelompok Ekuitas.

The subsidiary’s change in equity transactions affecting the net assets of the subsidiary are presented as “Difference in transactions of equity changes in subsidiaries” in the equity section.








19

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) d. Penggunaan Estimasi d. Use of Estimates Penyusunan laporan keuangan konsolidasian

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang di estimasi.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with generally accepted accounting standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the amount of revenues and expenses during the reporting period. Realization could be different from the estimated amount.

e. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing e. Foreign Currency Transaction and Balances Transaksi-transaksi dalam mata uang asing yang

terjadi di sepanjang tahun dicatat dengan nilai kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Transactions in foreign currencies that occur during the year are recorded at the rates of exchange prevailing at the date of the transaction.

Pada tanggal posisi keuangan, pos-pos aset dan

liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian kurs yang terjadi akibat dan penyesuaian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat sebagai laba / (rugi) tahun berjalan.

On the financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted into Rupiah using Bank Indonesia middle rates of exchange prevailing at that date. Exchange gains and losses arising from and adjustment of monetary assets and liabilities denominated in foregin currencies are recorded in profit/(loss) in the current year.

Kurs konversi yang digunakan pada masing-

masing periode adalah sebagai berikut: Conversion rates used in each period are as

follows:

2018

2017

Dolar Amerika Serikat : 14.481 13.548 : Unites States Dollar Dolar Singapura : 10.603 10.134 : Singapore Dollar Euro : 16.560 16.174 : Euro Japanese Yen : 131 120 : Japanese Yen

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi f. Transactions with Related Parties Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan

melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 tentang “Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi”.

In its business activities, the Company has transactions with related parties in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 7 concerning "Related Parties Disclosures".








20

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

(lanjutan) f. Transactions with Related Parties (continued)

Suatu pihak dianggap berelasi dengan

Perusahaan jika: A party considered to be related to the

Company if: 1. Orang atau anggota keluarga terdekat

mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:

1. The person or the immediate family member has a relationship with the Company if the person:

a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;

a) Has joint control or control over the Company;

b) Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau

b) Has significant influence over the Company; or

c) Personal manajemen kunci Perusahaan atau Entitas Induk Perusahaan.

c) Member of the key management personnel of the Company or the Company’s parent.

2. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan

jika memenuhi salah satu hal berikut: 2. An entity is related to the Company if it meets

one of the following: a) Entitas dan Perusahaan adalah

anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas Induk, Entitas Anak dan Entitas Anak berikutnya terkait dengan entitas lain).

a) The entity and the Company are members of the same business group (meaning that the Company, subsidiaries and the next subsidiaries are subsequently associated with other entities).

b) Satu entitas adalah entitas asosisasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

b) An entity is an association or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture entity that is a member of a business group in which the other entity is a member);

c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

c) Both entities are joint ventures of the same third party;

d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dan entitas.

d) An entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate and an entity;

e) Entitas tersebut menyelenggarakan suatu program imbalan paska kerja untuk imbalan kerja dan salah satu perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan.

e) The entity provides a post-employment benefit plan for employee benefits and one of the Companies or entities associated with the Company. If the Company is the entity that organizes the program then the sponsoring entity is also related to the Company;

f) Entitas yang kendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a.

f) Entities that are controlled or jointly controlled by persons identified in letter (a); or








21

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

(lanjutan) f. Transactions with Related Parties (continued)

2. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan

jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)

2. An entity is related to the Company if it meets one of the following: (continued)

g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf a

(1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personal manajemen kunci entitas (atau Entitas Induk dari entitas).

g) Persons identified in letter (a) (1) have a significant influence over the entity or the entity’s key management person (or entity of the entity).

Semua transaksi dengan pihak yang berelasi,

dilakukan dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

All transactions with related parties, conducted at normal prices, terms and conditions as those done with third parties and have been disclosed in the financial statements.

Transaksi Perusahaan dengan Badan Usaha Milik

Negara/Daerah yang dilakukan dalam kegiatan usaha normal tidak diungkapkan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi.

The Company's transactions with State-Owned Enterprises / Region conducted in the ordinary course of business are not disclosed as transactions with related parties.

g. Kas dan Setara kas g. Cash and Cash Equivalent Kas terdiri dari kas dan bank yang merupakan alat

pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Perusahaan. Setara kas adalah investasi yang dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan dan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Kas dan setara kas tidak dalam kondisi dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Cash consists of cash and bank which is a ready and free payment instrument used to finance the Company’s activities. Cash equivalents are investments that can be converted into cash in known amounts without facing the risk of significant changes in value and maturing within three months or less from the date of acquisition. Cash and cash equivalents are not guaranteed and unrestricted.

h. Piutang Usaha dan Piutang Lain-Lain h. Account Receivables and Other Receivables Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya

diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai.

Account and other receivables are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost, net of allowance for impairment.

Penyisihan penurunan nilai dibentuk pada saat

terdapat bukti objektif bahwa saldo piutang tidak dapat ditagih. Piutang dihapus pada saat piutang tersebut tidak akan tertagih.

The allowance for impairment is established when there is objective evidence that the outstanding balance of receivables can not be collected. Receivables are written off when the receivables are not collectible.








22

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) i. Instrumen Keuangan i. Financial Instrument Aset keuangan dapat diklasifikasikan sebagai

berikut: Financial assets are classified as:

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar

melalui laporan laba rugi. a. Financial assets measured by fair value

through income statement. b. Pinjaman yang diberikan dan piutang. b. Loans and receivables. c. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. c. Held-to-maturity investment. d. Aset keuangan tersedia untuk dijual. d. Available-for-sale financial assets. Klasifikasi ditetapkan berdasarkan tujuan

perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat awal pengakuannya.

Classification is defined based on the purpose of the acquisition of the financial asset. Management determines the classification of financial assets at the time of initial recognition.

Pada saat pengakuan awal aset keuangan,

pengukuran dilakukan pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan tersebut.

At the time of initial recognition of financial assets, the measurement is carried at fair value. In the case that financial assets is not measured at fair value through profit or loss, the fair value plus transaction costs are attributed directly to the acquisition or issuance of the said financial asset.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang

regular diakui dan dihentikan pengakuannya dengan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan.

Regular purchases and sales of financial assets are recognized and cease recognition using trade date accounting.

Definisi dan pengukuran aset keuangan

setelah pengakuan awal Definition and subsequent measurement of

financial assets after initial recognition a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar

melalui laporan laba rugi. a. Financial assets at fair value through profit

and loss Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar

melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset yang ditujukan untuk diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini disajikan sebagai aset lancar.

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets intended for trading. Financial assets are classified as trading if acquired or held primarily for the purpose of sale or repurchase in the near future and there is evidence of a current short-term profit taking pattern. Derivatives are classified as assets that are designated for trading unless designated and effective as hedging instruments. Financial assets classified in this category are presented as current assets.








23

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) i. Instrumen Keuangan (lanjutan) i. Financial Instrument (continued) Definisi dan pengukuran aset keuangan

setelah pengakuan awal (lanjutan) Definition and subsequent measurement of

financial assets after initial recognition (continued)

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar

melalui laporan laba rugi (lanjutan) a. Financial assets at fair value through profit

and loss (continued) Setelah pengakuan awal, aset keuangan ini

diukur pada nilai wajarnya tanpa harus dikurangi biaya transaksi yang mungkin timbul saat penjualan atau pelepasan lain.

After initial recognition, these financial assets are measured at their fair value without deducting any transaction costs that may arise during the sale or other disposal.

Tidak ada aset keuangan yang

diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

No financial assets are classified as financial assets traded on December 31, 2018.

b. Pinjaman yang diberikan dan piutang. b. Loans and receivables Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah

aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determined payments and no quotes in the active market. After initial recognition, these financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Perusahaan mengklasifikasikan aset

keuangan berikut sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang antara lain: - Kas dan setara kas - Piutang usaha dan piutang lain-lain

The Company classifies the following financial assets as loans and receivables, among others: - Cash and cash equivalents - Account receivables and other

receivables c. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. c. Held-to-maturity investment Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh

tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities, and management has a positive intention and ability to hold the financial assets to maturity.








24




c. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo

(lanjutan) c. Held-to-maturity investment (continued)

Setelah pengakuan awal, aset keuangan ini

selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

After initial recognition, these financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan

dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

At initial recognition, held-to-maturity financial assets are recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate.

Pendapatan bunga dari investasi hingga

jatuh tempo dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian dan diakui sebagai pendapatan bunga. Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi.

Interest income from investments to maturity is recorded in the consolidated statement of income and recognized as interest income. When impairment occurs, the impairment loss is recognized as a deduction from the carrying amount of investment.

Perusahaan dan Entitas Anak tidak

mempunyai investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018.

The Company and subsidiaries have no held-to-maturity investments as of December 31, 2018.








25




d. Aset keuangan tersedia untuk dijual. d. Available-for-sale (AFS) financial assets Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah

aset keuangan non-derivatif yang ditujukan untuk dimiliki sampai periode yang tidak ditentukan untuk ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar dengan laba atau rugi yang belum direalisasi diakui sebagai pendapatan komprehensif lain dalam “Laba yang Belum Terealisasi dari Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual” sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, laba atau rugi kumulatif diakui sebagai pendapatan operasi lainnya. Jika pada saat ditentukan terjadi penurunan nilai, laba atau rugi kumulatif direklasifikasi dari “Laba yang Belum Terealisasi dari Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual” ke laporan laba rugi komprehensif sebagai beban keuangan.

Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are held for an unspecified period to be designated as available for sale or not classified into the preceding three categories. After initial measurement, available-for-sale financial assets are measured at fair value with unrealized profit or loss recognized as other comprehensive income in "Unrealized Profit from Available-for-Sale financial assets" until the investment is derecognized. At that time, cumulative profit or loss is recognized as other operating income. If at the time it is determined that an impairment occurs, cumulative profit or loss is reclassified from "Unrealized Profit from Available-for-Sale financial assets" to the statement of comprehensive income as a financial expense.

Perusahaan dan Entitas Anak tidak

mempunyai aset keuangan tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2018.

The Company and subsidiaries do not have financial assets available for sale on the date December 31, 2018.

Penurunan Nilai Aset Keuangan Impairment of Financial Assets Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan,

Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

At each reporting date, the Company evaluates whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.








26

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) i. Instrumen Keuangan (lanjutan) i. Financial Instrument (continued) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya

perolehan yang diamortisasi Financial assets carried at amortized cost

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian

penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yaitu suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

If there is objective evidence that impairment losses have occurred on loands and receivables or investments in held-to-maturity categories recorded at amortized cost, the amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying value and the present value of estimated future cash flows (excluding future unexpected credit losses) are discounted using the original effective interest rate of the asset (i.e., the effective interest rate calculated at initial recognition). The carrying amount of the asset is reduced, either directly or by a backup post. The amount of the losses incurred is recognized in the statements of comprehensive income.

Aset keuangan yang dicatat pada biaya

perolehan Financial assets carried at cost

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian

penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, atas aset derivatif yang terkait dan harus diselesaikan dengan penyerahan instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi tersebut, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred on an equity instrument that has no quotation and is not measured at fair value as the fair value can not be measured reliably on the associated derivative asset and must be settled by the delivery of the equity instrument that does not have the quotation, the amount of impairment loss is measured on the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the prevailing rate of return on the market for a similar financial asset. The impairment loss can not be recovered.








27

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) i. Instrumen Keuangan (lanjutan) i. Financial Instrument (continued) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual Available for sale financial assets Ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan

yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual telah diakui secara langsung dalam ekuitas dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam ekuitas harus dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi komprehensif meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

When an impairment in fair value over financial assets classified as Available-for-Sale is recognized directly in equity and there is objective evidence the asset is impaired, the cumulated losses previously recognized in equity should be removed from equity and recognized in profit comprehensive loss even though the financial asset has not been derecognized.

Liabilitas keuangan Financial liabilities Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam

liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan utang, atau sebagai derivatif untuk instrumen lindung nilai yang efektif. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through profit or loss, loans and debt, or as derivatives for effective hedging instruments. The Company determines the classification of financial liabilities at initial recognition.

Liabilitas keuangan awal diakui dengan nilai

wajarnya dan untuk pengakuan pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang diatribusikan secara langsung.

Initial financial liabilities are recognized at fair value and for loan and debt recognition, including directly attributable transaction costs.

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai

wajar melalui laporan laba rugi a. Financial liabilities measured at fair value

through profit or loss Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai

wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Laba atau rugi atas liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Financial liabilities at fair value through profit or loss are financial liabilities intended for trading. Financial liabilities are classified as trading if they are acquired primarily for the purpose of selling or repurchasing in the near future and there is evidence of a tendency to take advantage in the recent short term. Derivatives are classified as trading liabilities unless determined and effective as hedging instruments. Gains or losses on trade liabilities traded are recognized in the consolidated statements of comprehensive income.








28

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) i. Instrumen Keuangan (lanjutan) i. Financial Instrument (continued) Liabilitas keuangan (lanjutan) Financial liabilities (continued) a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai

wajar melalui laporan laba rugi a. Financial liabilities measured at fair value

through profit or loss Tidak ada liabilitas keuangan yang

diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

No financial liabilities are classified as trade liabilities as of December 31, 2018.

b. Pinjaman b. Loans and borrowings Setelah pengakuan awal, pinjaman dengan

bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif.

After initial recognition, interest-bearing loans are measured at amortized cost using the effective interest method.

Laba atau rugi diakui di dalam laporan laba

rugi komprehensif konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi.

The gain and loss is recognized in the consolidated statements of comprehensive income when the liability is derecognized through the amortization process.

Liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas

Anak mencakup utang usaha dan utang lain-lain, beban masih harus dibayar, pinjaman jangka panjang dan liabilitas keuangan lancar dan tidak lancar lainnya.

The Company and subsidiaries financial liabilites include accounts payable and other payables, accrued expenses, long-term loans and other current and non-current financial liabilities.

Penghentian pengakuan aset keuangan dan

liabilitas keuangan Derecognition of financial assets and

liabilities Aset keuangan Financial asset Pinjaman yang diberikan atau piutang dihentikan

pengakuannya saat hak kontraktual untuk menerima kas dari aset yang bersangkutan telah berakhir atau ditransfer.

Loans or receivables are derecognized when the contractual rights to receive cash from the related asset have expired or been transferred.

Dalam penghentian pengakuan, selisih antara nilai

terbawa dan jumlah yang akan diterima diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

In termination of recognition, the difference between the carrying amount and the amount to be received is recognized in statements of comprehensive income.

Laba dan rugi diakui dalam laporan laba rugi

komprehensif saat liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasinya. Liabilitas dihentikan pengakuannya saat liabilitas tersebut dilepaskan atau dibatalkan atau berakhir.

Gains and losses are recognized in the statements of comprehensive income when the liability is derecognized through the amortization process. The liability is derecognized when the liability is released or canceled or terminated.








29

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) i. Instrumen Keuangan (lanjutan) i. Financial Instrument (continued) Penghentian pengakuan aset keuangan dan

liabilitas keuangan (lanjutan) Derecognition of financial assets and

liabilities (continued) Instrumen keuangan saling hapus Offsetting of financial instruments Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling

hapus dan jumlah bersihnya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported on the statement of financial position when there is a legal entitlement to dispose of the recognized amount and the intention to settle the asset and settle the liability simultaneously.

j. Beban Dibayar Dimuka j. Prepaid Expenses Beban dibayar dimuka dibebankan dalam laporan

laba rugi komprehensif sesuai masa manfaat dari masing-masing biaya.

Prepaid expenses are amortized to the comprehensive income statement according to the useful life from each expense.

k. Goodwill k. Goodwill Goodwill merupakan selisih lebih biaya perolehan

atas kepemilikan Perusahaan terhadap nilai wajar aset neto teridentifikasi Entitas Anak, entitas asosiasi atau pengendalian bersama entitas pada tanggal akuisisi. Kepentingan non pengendali diukur pada proporsi kepemilikan kepentingan non pengendali atas aset neto teridentifikasi pada tanggal akuisisi. Jika biaya perolehan lebih rendah dari nilai wajar aset neto yang diperoleh, perbedaan tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Goodwill atas akuisisi entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas disajikan di dalam investasi pada entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas. Goodwill dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Goodwill represents the excess of the cost of acquisition of the Company over the fair value of the identifiable net assets of the subsidiaries, associates or jointly controlled entities at the date of acquisition. Non-controlling interests are measured at the proportionate non-controlling interest ownership of the identifiable net assets at the date of acquisition. If the cost of acquisition is lower than the fair value of the net assets acquired, the difference is recognized in the consolidated income statement. Goodwill on the acquisition of associates and jointly controlled entities are presented in investments in associates and entity joint controls. Goodwill is stated at cost less any accumulated impairment losses.

Goodwill atas akuisisi Entitas Anak diuji penurunan

nilainya setiap tahun. Goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas untuk tujuan uji penurunan nilai.

Goodwill on the acquisition of the subsidiary is tested for impairment annually. Goodwill is allocated to each cash-generating unit or group of cash-generating units for the purpose of impairment test.

Keuntungan atau kerugian atas pelepasan Entitas

Anak, entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas termasuk nilai tercatat dari goodwill yang terkait dengan entitas yang dijual.

Gains or losses on disposal of Subsidiaries, associates and jointly controlled entities include the carrying amount of goodwill relating to the entity being sold.








30

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) l. Uang Muka l. Advances Uang muka dibebankan dalam laporan laba rugi

pada saat pertanggungjawaban uang muka tersebut atau pada saat pekerjaan telah selesai dilakukan.

Advances is charged to the consolidated income statement upon liability for the advances or upon completion of the work.

m. Investasi pada Ventura Bersama m. Investment in Joint Venture Investasi kerjasama operasi (KSO) untuk jangka

waktu lebih dari 1 (satu) tahun dicatat menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK No. 66 (Revisi 2013) “Pengaturan Bersama”.

Investment in Joint Operation (KSO) for a period of more than 1 (one) year are recorded using the equity method in accordance with PSAK No. 66 (Revised in 2013) "Joined Arrangements".

n. Aset Tetap n. Fixed asset Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan

dikurangi oleh akumulasi penyusutan. Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015) tentang “Aset Tetap”, dimana Perusahaan telah mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi untuk pengukuran bangunan. Perubahan kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran bangunan berlaku prospektif.

Prior to January 1, 2015 the fixed assets are stated at cost less any accumulated depreciation. The Company applies PSAK No. 16 (Adjustment in 2015) on "Fixed Assets", whereby the company has changed its accounting policy from the cost model to the revaluation model for building measurement. The change of accounting policy from the cost model to the revaluation model in building measurement on a prospective basis.

Bangunan dinyatakan sebesar nilai revaluasinya

dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Buildings are stated at their revaluation less accumulated depreciation and impairment losses incurred after the date of revaluation.

Biaya perolehan aset tetap meliputi harga

perolehan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Estimasi awal biaya pembongkaran atau pemindahan aset tetap ditambahkan sebagai biaya perolehan.

Fixed assets acquisition costs include acquisition cost and directly attributable costs to bring the asset to the desired location and conditions in order for the asset to be used in accordance with management’s intent. The initial estimate ot the cost of dismantling or removing assets is added as acquisition cost.

Jika terdapat kenaikan nilai akibat revaluasi,

kenaikan tersebut akan langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi bangunan. Namun, kenaikan nilai tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian hingga sebesar jumlah penurunan nilai bangunan akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

If there is an increase in value because due to the revaluation, the increase will be credited directly to equity in the surplus portion of the building revaluation. However, the increase in value should be recognized in the consolidated statements of comprehensive income to the amount of the decrease in value due to previous revaluation in the consolidated statements of comprehensive income.








31

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) n. Aset Tetap (lanjutan) n. Fixed Asset (continued) Jika terdapat penurunan nilai akibat revaluasi,

penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Namun, penurunan nilai tersebut langsung didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut.

Should there be any impairment due to the revaluation, the impairment is recognized in the consolidated statements of comprehensive income. However, the decline in value is directly debited to equity in the revaluation surplus section as long as the decrease does not exceed the revaluation surplus credit balance for the asset.

Surplus revaluasi bangunan yang dipindahkan

secara tahunan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Selanjutnya, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasian dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Pada saat penghentian aset, surplus revaluasi untuk aset tetap yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

The revaluation surplus of buildings transferred annualy to retained earnings is the difference between the amount of depreciation based on the value of the revaluation of the asset and the depreciation amount based on the cost of the asset. Furthermore, the accumulated depreciation on the revalued date is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net carrying amount after elimination is restated to the amount of revaluation of the asset. At the time of the termination of the asset, the revaluation surplus for the property and equipment sold is transferred to retained earnings.

Aset tetap lainnya dinyatakan sebesar biaya

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Tarif penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan rincian sebagai berikut (kecuali jika terdapat kajian umur manfaat yang berbeda, maka digunakan hasil kajian):

Other property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Depreciation rates of property, plant and equipment are computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets with details as follows:

Klasifikasi Taksiran Masa Manfaat/

Estimated Useful Lives

Classification Bangunan dan prasarana : 20 – 40 Tahun/ Years : Buildings Peralatan operasi dan laboratorium : 5 Tahun/ Years : Operating and laboratory equipment Peralatan dan perabotan kantor : 5 Tahun/ Years : Equipment and office furniture Alat transportasi : 4 Tahun/ Years : Vehicle

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual,

maka nilai tercatat dan penyusutan dikeluarkan dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkannya diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and depreciation are excluded from the financial statements and the resulting gains or losses are recognized in the current year income statement.








32

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) o. Aset Tidak Lancar Lainnya o. Other Non-Current Assets Pengeluaran-pengeluaran yang nilainya yang

diharapkan akan memberikan manfaat pada masa mendatang mulai tahun 2017, dibukukan sebagai aset tidak lancar lainnya dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan estimasi masa manfaatnya yaitu sebagai berikut:

Expenses whose expected value will provide future benefits beginning 2018 are recorded as other non-current assets and are amortized using the straight-line method based on the estimated useful lives of which are as follows:

Kelompok Taksiran masa manfaat/ Estimated

useful lives

Group Software komputer dan jaringan Computer software and networking - Software

- Instalasi gedung yang disewa

: :

5 Tahun/ Years

Berdasarkan usia sewa gedung/ Based on the age of the building

lease

:

:

Software -

Installation of leased buildings -

Lain-lain Others - Perbaikan gedung yang disewa

- Konsultasi dan perencanaan

: :

Berdasarkan usia sewa gedung/ Based on the age of the building

lease

5 Tahun/ Years

: :

Leasehold improvements -

Consulting and planning - p. Pengakuan Pendapatan dan Beban d. Revenue and Expenses Recognition Pendapatan jasa diakui berdasarkan tahapan

penyesuaian pekerjaan telah selesai dilaksanakan atau pada saat tagihan (dan/atau bentuk lain yang dapat ditagihkan) diterbitkan.

Service income is recognized based on the stage of work adjustment completed or when the invoices (and/or other collectable forms) are issued.

Pada akhir periode, atas tahapan jasa yang telah

selesai diserahkan ataupun berdasarkan berita acara tahapan penyelesaian pekerjaan yang diterima oleh pemberi kerja namun belum dapat ditagihkan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, dengan tujuan agar pengukuran kinerja proyek di cabang / Divisi Bisnis menjadi lebih wajar, maka dapat diakui pendapatannya sebesar Proforma Invoice dan dicatat ke dalam akun pendapatan akan diterima.

At the end of the period, upon the service stage that has been submitted or based on the minutes of the completion of the work received by the employer but not yet billed in accordance with the agreements and provisions contained in the contract, with the aim that the measurement of project performance in the branch/business division becomes more fair, then it can be recognized earnings of pro-forma invoice and recorded into the income account will be accepted.

Sedangkan beban diakui pada saat terjadinya

kenaikan liabilitas atau penurunan aset yang diakibatkan dari penyerahan suatu produk, pelaksanaan suatu jasa atau pelaksanaan aktivitas lain Perusahaan untuk kelangsungan operasi Perusahaan.

Meanwhile the expenses are recognized when the increase in liabilities or decrease in assets resulting from the delivery of a product, the execution of a service or other activities of the Company for the continuation of the Company’s operations.








33

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) q. Perpajakan q. Taxation Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba

kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income in the corresponding period, which is calculated on the prevailing tax rates.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas

konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets to be deductible temporary differences, to the extent that they are likely to be utilized to reduce future taxable income.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan

menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the assets are recovered at the tax rates (and tax regulations) that have been enacted or substantively enacted at the end of the reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan

mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan ekspektasi pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that are consistent with expectations at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of the assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang

pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of the reporting period and less the carrying amount if it is probable that the taxable profit will no longer be available in an amount adequate to offset some or all of the deferred tax asset.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba

kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income in the corresponding period, which is calculated on the prevailing tax rates.








34

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) q. Perpajakan (lanjutan) q. Taxation Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus

ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan dalam otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan dan Entitas Anak bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Deferred tax assets and liabilities are offset when an entity has lawfully enforceable rights to offset current tax assets against current tax liabilities and when deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes in the same taxation authority as the Company and its subsidiaries intends to recover current tax assets and liabilities on a net basis.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui

pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika mengajukan keberatan pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah diterima.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against when the decision on such clearance has been received.

r. Investasi pada Entitas Asosiasi r. Investment on Associate Entity Investasi Perusahaan pada entitas asosiasi diukur

dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurangi dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi bersih dan penerimaan dividen dari investee sejak tanggal perolehan.

The Company’s investment in the associated company is measured using the equity method. An associate is an entity in which the Company has significant influence. In accordance with the equity method, the cost of investments is increased or decreased by the Company’s share in net income or loss and dividends received from the investee from the date of acquisition.

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian

mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada entitas dari entitas asosiasi. Perusahaan mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini. Jika dapat dipakai dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dan transaksi-transaksi antara Perusahaan dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan Perusahaan dalam entitas asosiasi.

The consolidated statements of comprehensive income reflect the share of the results of the operations of the associated entity. If any change is recognized directly to the entity of the associated entity. The Company acknowledges its share of such changes and discloses this. If applicable in the consolidated statement of changes in equity, unrealized gains or losses as a result and transactions between the Company and the associated Company are eliminated against amounts in accordance with the Company's interests in the associated Company.








35

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) r. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan) r. Investment on Associate Entity (continued) Perusahaan menentukan apakah diperlukan untuk

mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Perusahaan dalam entitas asosiasi. Perusahaan menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Perusahaan menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam perusahaan asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

The Company determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Company's investment in the associated Company. The Company determines on each reporting date whether there is objective evidence indicating that investments in associates are impaired. In this case, the Company calculates the amount of impairment based on the difference between the recoverable amount of the investment in the associated Company and its carrying amount and recognizes it in the consolidated statements of comprehensive income.

s. Liabilitas Imbalan Kerja s. Employee Benefit Liabilities Perusahaan dan Entitas Anak mengakui estimasi

liabilitas atas imbalan kerja sesuai dengan Undang- Undang No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang “Ketenagakerjaan” (UU No. 13/2003). Perusahaan dan Entitas Anak diharuskan membayar imbalan kerja karyawan jika kondisi tertentu dalam UU No. 13/2003 tersebut terpenuhi.

The Company and subsidiaries recognize the estimated liability for employee benefits in accordance with Law No. 13/2003 of March, 25 2003 on “Employment” (Law No.13/2003). The Company and Subsidiaries are required to pay employees benefits when certain conditions in Law No. 13/2003 is fulfilled.

Beban imbalan pasca kerja diakui berdasarkan

metode akrual. Beban tersebut diakui berdasarkan liabilitas sebagai hasil dari jasa lalu yang diberikan oleh pemberi kerja sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan dan dihitung berdasarkan UU No. 13 tahun 2003. Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan sesuai dengan UU 13/2003 atau Peraturan Perseroan (mana yang lebih tinggi).

Post-employment benefit expense is recognized on the accrual basis. The expense is recognized on the basis of liabilities as a result of past services granted by the employer up to the date of the statement of financial position and is calculated in accordance with Law No.13. The liabilities recognized in the statement of financial position are the present value of defined benefit liabilities at the date of statement of financial position in accordance with Law 13/2003 or the Company regulation (the highest one).

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul

dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lain pada saat terjadinya. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Actuarial gains and losses arising from adjustments and changes in direct actuarial assumptions are recognized throughout the full range of other comprehensive income when incurred. Past service costs are recognized immediately in the income statement. Gains and losses of a curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized in profit or loss when such curtailment or settlement occurs.








36

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) s. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan) s. Employee Benefit Liabilities Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul

dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Actuarial gains and losses arising from adjustments and changes in direct actuarial assumptions are recognized throughout the full range of other Comprehensive income when incurred.

t. Informasi Segmen t. Segment Information Untuk kepentingan manajemen, Perusahaan dan

Entitas Anak dibagi menjadi beberapa segmen operasi berdasarkan jasa dan mengklasifikasikan segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis kegiatan usaha, yang terdiri dari Infrastruktur, Penguatan Institusi dan Kelembagaan, Migas dan Sistem Pembangkit, dan Mineral Batubara. Manajemen memonitor hasil masing-masing divisi bisnis tersebut secara terpisah untuk pembuatan keputusan untuk evaluasi perkembangan usaha.

For management purposes, the Company and Subsidiaries are divided into several operating segments based on services and classify reported segments by type of business activities, consisting of Infrastructure, Institutional Strengthening and Institutions, Oil & Gas Generation Systems and Coal Minerals. Management monitors the results of each business division separately for decision-making for business development evaluation.

u. Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang

Signifikan u. Significant Accounting Estimates and

Judgement Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam

penyusunan laporan keuangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi, asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini:

The estimates and considerations used in the preparation of the consolidated financial statements are continuously evaluated based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable. Actual results may differ from those estimates. Estimates, assumptions and considerations that have a significant effect on the carrying amount of assets and liabilities are disclosed below:

Kerugian penurunan nilai piutang Impairment losses on receivables Perusahaan menelaah portofolio piutang untuk

mengevaluasi kerugian penurunan nilai. Dalam menentukan apakah kerugian penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi, Perusahaan melakukan penilaian apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai dimana saldo piutang tidak dapat tertagih berdasarkan ketentuan awal. Metode dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkala.

The Company's reviews the portfolio of receivables to evaluate impairment losses. In determining whether an impairment loss should be recorded in the income statement, the Company assesses whether there is objective evidence of impairment in which the outstanding balance of the receivables is uncollectible under the original provisions. The methods and assumptions used are reviewed regularly.








37

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued) u. Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang

Signifikan (lanjutan) u. Significant Accounting Estimates and

Judgement (continued) Pajak penghasilan Income tax Perusahaan beroperasi dibawah peraturan

perpajakan di Indonesia. Pertimbangan yang signifikan diperlukan untuk menentukan provisi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan dicatat di laporan laba rugi pada periode dimana hasil tersebut dikeluarkan.

The Company operates under the taxation laws of Indonesia. Significant consideration is required to determine the provision of income tax and invite value added. If the final decision on the tax is different from the amount originally recorded, the difference will be recorded in the income statement in the period in which the result is issued.

3. KAS DAN SETARA KAS 3. CASH AND CASH EQUIVALENT Rincian saldo kas dan setara kas adalah sebagai berikut: Total of cash and cash equivelent is consists of:

2018 2017 Kas 455.500.000 414.417.771 Cash Bank: Bank: Rekening Rupiah Rupiah Accounts

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 32.492.791.068 105.947.397.222

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 6.725.106.493 11.878.516.523 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Permata Tbk. 1.624.421.306 11.276.704.601 PT Bank Permata Tbk. PT Bank Central Asia Tbk. 446.712.161 944.963.048 PT Bank Central Asia Tbk. PT BPD Jawa Timur Tbk. 185.013.416 262.180.045 PT BPD Jawa Timur Tbk. Citibank Indonesia 133.248.152 511.395.623 Citibank Indonesia PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk. 77.269.505 2.423.584.962 PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk. PT Bank Sinhan 14.481.000 - PT Bank Sinhan PT BPD Sumatera Selatan dan

Bangka Belitung 1.131.081 1.369.074 PT BPD Sumatera Selatan

dan Bangka Belitung Sub jumlah Rekening Rupiah 41.700.174.182 133.246.111.098 Sub total Rupiah Account Rekening US Dollar US Dollar Accounts

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 10.834.904.537 9.965.584.680 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Permata Tbk. 3.336.652.611 2.908.898.125 PT Bank Permata Tbk. PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk. 645.980.982 922.619.461 PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk. PT Bank Central Asia Tbk. 361.774.768 458.839.871 PT Bank Central Asia Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk. 12.940.510 337.013.409 PT Bank Rakyat Indonesia (Presero) Tbk.

Citibank Indonesia - 230.691.956 Citibank Indonesia Sub Jumlah Rekening US Dollar 15.192.253.408 14.823.647.502 Sub Total US Dollar Account








38

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 3. CASH AND CASH EQUIVALENT (continued) 2018 2017

Rekening Mata Uang Lainnya Other Currency Accounts Citibank Indonesia (Yen Jepang) - 298.820.636 Citibank Indonesia (Yen Jepang) Citibank Indonesia (Euro) - 18.273.018 Citibank Indonesia (Euro)

Sub jumlah rekening mata uang lainnya

-

317.093.654

Sub total other currency accounts

Jumlah Bank 56.992.427.590 148.386.852.254 Total Bank Deposito Berjangka Time Deposit Dalam Rupiah Rupiah Account

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. 347.000.000.000 160.000.000.000 PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk. PT Bank Jabar Banten Syariah 28.000.000.000 28.000.000.000 PT Bank Jabar Banten Syariah PT Bank Permata Tbk. 15.500.000.000 15.500.000.000 PT Bank Permata Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. 14.000.000.000 14.000.000.000 PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk. Jumlah Deposito 404.500.000.000 217.500.000.000 Total Deposit Jumlah Kas dan Setara Kas 461.847.927.590 366.301.270.025 Total Cash and Cash Equivalent

Tingkat suku bunga tahunan deposito sebesar 5,5% -

7,68% dan 5,5% - 7,5% untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

The annual interest rates of time deposits are 5.5% -7.68% and 5,5% -7,5% for the year ended on December 31, 2018 and 2017.

4. PIUTANG USAHA 4. ACCOUNT RECEIVABLES Piutang usaha bersih pada tanggal 31 Desember 2018

dan 2017 terdiri dari: Account receivables as of December 31, 2018 and

2017 are as follows:

2018 2017 Pihak Berelasi Related Parties SGS Indonesia 11.470.448.597 7.697.829.544 SGS Indonesia PT Survindo Dwi Putra 2.369.744.831 2.274.384.697 PT Survindo Dwi Putra PT Survindo Putra Pratarna 1.474.389.529 1.474.389.529 PT Survindo Putra Pratarna PT Survindo Indah Prestasi 555.830.000 555.830.000 PT Survindo Indah Prestasi PT Survindo Tri Putra 307.875.000 307.875.000 PT Survindo Tri Putra PT Sucofindo 58.621.320 80.437.490 PT Sucofindo Sub jumlah piutang usaha pihak

berelasi

16.236.909.277

12.390.746.260 Total Account Receivables –

Related Parties Cadangan kerugian penurunan nilai (5.907.108.253) (5.570.163.045) Allowance for impairment loss Piutang usaha pihak berelasi –

bersih

10.329.801.064

6.820.583.215 Account Receivables Related

Parties – Net








39

4. PIUTANG USAHA (lanjutan) 4. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

2018 2017 Pihak Ketiga Third Parties PT Pertamina (Persero) 26.780.886.148 18.196.458.804 PT Pertamina (Persero) PT PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan II 12.357.759.561 - PT PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan II

PT PLN (Persero) 11.972.944.342 4.839.268.112 PT PLN (Persero) PT Multi Sarana Teknologi Inti

Karya 9.383.000.000 - PT Multi Sarana Teknologi Inti

Karya

Saem SpA 8.624.487.742 8.623.767.442 Saem SpA PT PLN (Persero) Pusat

Manajemen Proyek 7.670.104.131 - PT PLN (Persero) Pusat

Manajemen Proyek

PT Chevron Pacific Indonesia 6.942.036.447 14.796.019.016 PT Chevron Pacific Indonesia PT PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan I 6.273.355.472 - PT PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan I

PT Maxima Cipta Integrasi 5.181.509.164 5.181.509.164 PT Maxima Cipta Integrasi PT Pertamina EP 4.687.209.490 2.132.350.000 PT Pertamina EP PT Pertamina Trans Kontinental 4.140.911.787 2.233.119.485 PT Pertamina Trans Kontinental PT Berau Coal 3.695.258.717 5.190.558.399 PT Berau Coal BP Berau Ltd. 3.648.450.895 1.736.312.308 BP Berau Ltd. PT Leon Testing and Consultancy 3.522.541.119 - PT Leon Testing and Consultancy PT Prolindo Cipta Nusantara 3.511.370.000 6.011.370.000 PT Prolindo Cipta Nusantara PT Tribhakti Inspektama 3.462.813.333 - PT Tribhakti Inspektama Colestar Resource Limited 3.448.730.954 1.825.865.179 Colestar Resource Limited PT Bukit Asam (Persero) Tbk. 3.110.243.709 1.724.654.832 PT Bukit Asam (Persero) Tbk. KSO Buana Mega Maratama 3.069.665.280 - KSO Buana Mega Maratama PT Rekadaya Elektrika Consult 3.016.744.341 2.324.714.341 PT Rekadaya Elektrika Consult PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 2.994.571.120 - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) PT Angkasa Pura I (Persero) 2.703.680.592 2.356.234.568 PT Angkasa Pura I (Persero) PT IOL Indonesia 2.665.406.917 12.939.948.921 PT IOL Indonesia PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara 2.487.671.848 2.077.796.432 PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara PT Indonesia Power 2.407.783.703 2.532.005.350 PT Indonesia Power PT Pertamina Hulu Mahakam 2.291.628.886 - PT Pertamina Hulu Mahakam Satker PSPAM Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah 2.259.500.064 - Satker PSPAM Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah

CV Artha Pratama Jaya 2.167.268.703 2.571.049.888 CV Artha Pratama Jaya Bendahara Pengeluaran SKK Migas 2.122.539.581 - Bendahara Pengeluaran SKK Migas PT LEN Telekomunikasi Indonesia 2.091.726.792 8.136.195.375 PT LEN Telekomunikasi Indonesia PT PLN (Persero) Unit

Pembangkitan Jawa Bali 2.035.308.163 2.226.501.605 PT PLN (Persero) Unit

Pembangkitan Jawa Bali

Alphington Universal Ltd. 1.889.914.731 - Alphington Universal Ltd. PT Rinjani Kartanegara 1.645.321.490 1.645.321.490 PT Rinjani Kartanegara PT Pembangkitan Jawa Bali 1.635.977.167 - PT Pembangkitan Jawa Bali PT PLN (Persero) Sumatera Bagian

Utara 1.584.010.253 2.342.437.974 PT PLN (Persero) Sumatera

Bagian Utara

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III 1.459.630.590 4.875.374.900

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III

Sambas Mineral Mining 1.390.950.322 - Sambas Mineral Mining PHE ONWJ 1.355.259.533 - PHE ONWJ Jumlah dipindahkan 171.688.173.087 116.518.833.585 Total move to








40

4. PIUTANG USAHA (lanjutan) 4. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

2018 2017 Pihak Ketiga Third Parties Jumlah dipindahkan 171.688.173.087 116.518.833.585 Total move from PT Bakrie Construction 1.350.013.700 1.380.013.700 PT Bakrie Construction PT Pertamina EP 1.313.400.000 - PT Pertamina EP PT Servo Lintas Raya 1.260.614.712 - PT Servo Lintas Raya PT PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan IX 1.256.313.734 - PT PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan IX PT Clariant Adsorbents Indonesia 1.249.700.000 1.168.200.000 PT Clariant Adsorbents Indonesia PT Asiatrust Technovima Quality 1.169.838.948 - PT Asiatrust Technovima Quality PT Semen Tonasa 1.164.001.316 - PT Semen Tonasa PT Pertamina Patra Niaga 1.146.224.448 - PT Pertamina Patra Niaga PT Tambang Berkat Karunia 1.138.415.575 - PT Tambang Berkat Karunia PT PLN Batubara 1.112.362.982 1.566.236.791 PT PLN Batubara PT Santosa Makmur Sejahtera

Energy 1.084.962.596 1.437.902.235 PT Santosa Makmur Sejahtera

Energy PT Sungai Masinti Sejati 1.068.258.010 - PT Sungai Masinti Sejati PT Bina Insan Sukses Mandiri 1.025.522.137 - PT Bina Insan Sukses Mandiri PT Pegadaian (Persero) - 5.109.780.000 PT Pegadaian (Persero) PT Bina Nusantara Perkasa - 5.000.000.000 PT Bina Nusantara Perkasa PT Kereta Api Indonesia - 3.911.872.635 PT Kereta Api Indonesia PT Total E&P Indonesia - 3.874.587.211 PT Total E&P Indonesia PT PLN UIP Kitsum - 2.635.985.330 PT PLN UIP Kitsum PT PLN (Persero) UIP Sulawesi

Bagian Selatan - 1.604.069.500 PT PLN (Persero) UIP Sulawesi

Bagian Selatan PT Batubara Global Energy - 1.076.875.490 PT Batubara Global Energy PT Pertamina Drilling Services

Indonesia - 1.017.385.600 PT Pertamina Drilling Services

Indonesia Lain-lain dibawah Rp 1.000.000.000 125.136.612.640 148.699.842.141 Others under Rp 1.000.000.000 Sub jumlah piutang usaha pihak

ketiga 312.164.413.885 295.001.584.218 Sub amount of third parties trade

receivables Cadangan kerugian penurunan nilai (68.184.783.445) (63.231.207.390) Allowance for impairment losses Jumlah piutang usaha pihak ketiga –

bersih 243.979.630.440 231.770.376.828 Account receivables third parties –

net Jumlah Piutang Usaha – Bersih 254.309.431.504 238.590.960.043 Total Account Receivables – Net








41

4. PIUTANG USAHA (lanjutan) 4. ACCOUNT RECEIVABLES (continued) Saldo piutang berdasarkan umur adalah sebagai berikut: Balance of account receivables based on age are as

follows:

2018 2017 0-30 hari 133.469.810.020 111.690.559.423 0 – 30 days 31-60 hari 46.485.390.934 42.414.644.692 31 – 60 days 61-90 hari 20.248.458.597 20.903.777.379 61 – 90 days 91-180 hari 19.547.206.581 26.008.491.098 91 – 180 days 181-365 hari 15.263.801.319 19.601.850.664 181 – 365 days 366-730 hari 17.921.441.047 13.436.395.041 366 – 730 days Lebih dari 730 hari 75.465.214.704 73.336.612.181 More than 730 days 328.401.323.202 307.392.330.478 Cadangan kerugian penurunan nilai (74.091.891.699) (68.801.370.435) Allowance for impairment losses Jumlah piutang usaha - bersih 254.309.431.504 238.590.960.043 Total account receivables - net Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah

sebagai berikut: Movements of allowance for impairment losses are as

follows:

2018 2017 Saldo awal 68.801.370.435 60.535.543.134 Beginning balance Penambahan 11.027.709.515 12.395.551.402 Additions Pemulihan/penyesuaian (5.737.188.252) (4.129.724.100) Recovery/adjustment Saldo akhir 74.091.891.698 68.801.370.436 Ending balance

Sebelum menyetujui penjualan kredit, Manajemen Perusahaan akan menelaah apakah calon pelanggan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan memeriksa batas kredit yang dapat diberikan kepada pelanggan tersebut. Pelanggan diharuskan untuk melunasi piutang sebelumnya, sebelum penjualan kredit yang baru disetujui. Diperlukan otorisasi Manajemen tingkat atas untuk menyetujui penjualan kredit yang telah melewati batas kredit.

Before approving credit sales, the Company Management will examine whether the prospective customer fulfills the requirements and checks the credit limit that can be given to the customer. The customer is required to pay off the previous debt before the sale of the new credit is approved. Top level management authorization is required to approve credit sales that have exceeded the credit line.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko

yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha tersebut.

Management believes that there is no significant concentration of risk on the trade receivables.

Cadangan kerugian penurunan nilai ditinjau secara

berkala terhadap kemungkinan debitur mengalami kesulitan keuangan yang signifikan, mengalami pailit, wanprestasi atau tunggakan pembayaran. Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutupi kerugian dari piutang yang tak tertagih.

Allowance for impairment losses is reviewed periodically against the possibility of the debtor experiencing significant financial difficulties, bankruptcy, defaults or delinquent payments.

Management believes that reserves for impairment losses are adequate to cover losses from uncollectible receivables.








42

5. PERSEDIAAN 5. INVENTORIES

Persediaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp 359.160.862 dan Rp 296.564.877 merupakan persediaan bahan baku laboratorium sebagai penunjang dalam pelaksanaan tes laboratorium.

Inventories as of December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp 359,160,862and Rp 296,564,877 are the inventories of raw materials laboratory as a support in the implementation of laboratory tests.

6. BEBAN DIBAYAR DIMUKA 6. PREPAID EXPENSES Beban dibayar dimuka pada tangal 31 Desember 2018

dan 2017 terdiri dari: Prepaid expenses as of December 31, 2018 and 2017

are as follows:

2018 2017 Beban proyek berjalan 39.215.031.463 25.699.045.892 Ongoibf project expenses Sewa Gedung 4.617.319.628 6.460.030.887 Building rent Asuransi 3.203.089.995 432.949.614 Insurance Beban iuran keanggotaan tahunan 2.821.340.426 2.958.678.566 Annual membership fees Biaya personal 2.613.028.492 948.471.047 Personal fee Lain-lain 3.907.762.895 2.128.688.988 Others Jumlah Beban Dibayar Dimuka 56.377.572.899 38.627.864.994 Total Prepaid Expenses

Beban dibayar dimuka proyek berjalan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan proyek-proyek yang berjalan di tahun 2018 dan 2017.

Ongoing project expenses represent costs incurred to implement ongoing projects in 2018 and 2017.

7. UANG MUKA 7. ADVANCES

Uang muka pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari:

Advances as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

2018 2017 Uang muka operasional 36.277.638.426 28.113.280.222 Operational advances Estimasi pembebanan uang muka (19.151.476.873) (16.605.672.699) Estimated imposition of advances Uang muka pembelian aset tetap - 7.800.000.000 Advances for purchase of fixed asset Jumlah Uang Muka 17.126.161.553 19.307.607.523 Total Advances

Uang muka pembelian aset tetap pada tahun 2017 sebesar Rp 7.800.000.000 merupakan uang muka atas pembelian 3 unit Gudang Sentul.

The down payment for fixed asset purchase in 2017 amounted to Rp 7,800,000,000 represents advances on the purchase of 3 units of Sentul Warehouse.

Uang muka operasional merupakan uang muka dinas

untuk biaya operasional di divisi bisnis dan cabang berkaitan dengan kegiatan dan proyek berjalan di tahun 2018 dan 2017.

Operational Advances is business advances for operational costs at the division and branch business unit related to activities and projects run in 2018 and 2017.








43

8. PERPAJAKAN 8. TAXATION

a. Uang Muka Pajak a. Prepaid Taxes

Rincian saldo uang muka pajak adalah sebagai berikut:

Details of prepaid taxes are as follows:

2018 2017 Perusahaan Induk: Parent Entity: PPh pasal 23 16.156.526.757 9.540.834.912 Income tax Article 23 PPh Pasal 28A 15.781.092.844 - Income tax Article 28A PPh pasal 23 belum bukti

Potong 8.426.150.249

7.571.144.004 Income tax Article 23 without withholding tax certificate

PPN 7.230.386.570 4.699.455.198 Value Added Tax (VAT) PPh pasal 4(2) 936.803.367 32.514.392 Income tax Article 4(2) Pajak bahan bakar – kendaraan bermotor 550.800.000 -

Fuel tax – motor vehicle

PPh pasal 21 113.765.683 - Income tax Article 21 PPh pasal 22 29.493.895 48.824.895 Income tax Article 22 PPh pasal 25 - 180.751.332 Income tax Article 25 Jumlah Pajak Dibayar Dimuka 49.225.019.365 22.073.524.733 Total of Prepaid Taxes

PPh Pasal 28A merupakan pajak atas lebih bayar,

dimana pada tanggal 28 Desember 2018 Perusahaan telah melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Badan 2016 dikarenakan adanya tambahan kredit pajak PPh Pasal 23 yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp 15.781.092.844.

Article 28A of Income Tax is a tax on overpayment, where on December 28, 2018 the Company has corrected the 2016 Annual Income Tax Return due to the addition of Article 23 Income Tax tax credit which was collected in the amount of Rp 15,781,092,844.

b. Utang pajak b. Taxes payable

Rincian saldo utang pajak adalah sebagai berikut: Details of taxes payable are as follow:

2018 2017 Perusahaan Induk: Parent Entity: PPh pasal 29 13.498.755.880 3.757.376.015 Income tax - Article 29 PPh pasal 21 4.958.269.092 2.641.806.025 Income tax - Article 21 PPh pasal 25, 26 dan final 2.239.376.261 2.169.179.718 Income tax - Article 25, 26 and final PPh pasal 23 814.100.916 522.322.202 Income tax - Article 23 PPh pasal 22 227.657.579 403.872.819 Income tax - Article 22 Jumlah Utang Pajak – Entitas

Induk

21.738.159.728

9.494.556.779 Total Taxes Payable – Parent

Entity Entitas Anak Subsidiaries PPh pasal 29 6.637.379.942 1.571.951.313 Income tax - Article 29 Pajak bahan bakar – kendaraan

bermotor 914.826.087 - Fuel tax – motor vehicle PPh pasal 21 347.141.390 2.000.581.359 Income tax - Article 21 PPh pasal 23 21.676.921 6.552.416 Income tax - Article 23 PPh pasal 25, 26 dan final - 347.826.087 Income tax - Article 25, 26 and final Jumlah Utang Pajak – Entitas

Anak 7.921.024.340 3.926.911.175 Total Taxes Payable –

Subsidiaries Jumlah Utang Pajak 29.659.184.068 13.421.467.954 Total Taxes Payable








44

8. PERPAJAKAN (lanjutan) 8. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan c. Income tax

2018 2017 Perusahaan Induk: Parent Entity: Pajak Kini (47.905.895.250) (34.189.524.250) Current Tax Pajak Tangguhan 10.047.701.688 1.415.258.735 Deferred Tax (37.858.193.562) (32.774.265.515) Entitas Anak Subsidiaries Pajak Kini (14.234.598.199) (7.750.224.750) Current Tax Pajak Tangguhan 4.551.255.069 110.652.184 Deferred Tax (9.683.343.130) (7.639.572.566) Jumlah Pajak Penghasilan (47.541.536.692) (40.413.838.081) Total Income Tax

d. Estimasi pajak penghasilan d. Estimated Income Tax

2018 2017 Perusahaan Induk: Parent Entity: Laba konsolidasian sebelum

taksiran pajak 183.518.521.212 150.378.698.278 Consolidated profit before

estimated tax Laba entitas anak sebelum

taksiran pajak (37.643.063.366) (31.873.955.007) Subsidiaries profit before

estimated tax Laba induk sebelum taksiran

Pajak 145.875.457.846 118.504.743.271 Parent profit before

estimated tax Beda waktu: Temporary Difference: PKUWT 40.000.000.000 - PKUWT Penyusutan & amortisasi (15.301.893.686) (6.077.952.062) Depreciation and amortization Kerugian penurunan nilai

piutang usaha 5.819.988.706 6.584.266.065 Impairment losses on account

Receivables Beban imbalan kerja 9.672.711.737 5.154.720.937 Employee benefits expense Jumlah beda waktu 40.190.806.757 5.661.034.940 Total Temporary Difference Beda tetap: Permanent Difference: Beban pemasaran, umum

dan administrasi 19.441.965.305 14.847.200.154 Marketing, general and

administrative expenses Beban jasa 8.317.411.877 7.392.600.684 Cost of sales Pendapatan bunga dan

lain-lain (14.365.169.358) (7.984.732.503) Interest and other expense Penyusutan atas aset

Revaluasi (11.560.235.188) (11.560.235.188) Depreciation on

asset revaluation Beban diluar usaha 3.723.344.503 9.897.486.235 Other non-business income Jumlah beda tetap 5.557.317.139 12.592.319.382 Total Permanent Difference Laba kena pajak 191.623.581.742 136.758.097.593 Taxable income Laba kena pajak dibulatkan 191.623.581.000 136.758.097.000 Taxable income (rounded off) Taksiran pajak penghasilan 47.905.895.250 34.189.524.250 Estimated income tax Dikurangi dengan kredit pajak: Deducted by tax credits: PPh pasal 23 (10.693.660.406) (6.899.420.603) Income tax - Article 23 PPh pasal 25 (23.532.727.632) (23.532.727.632) Income tax - Article 25 (34.226.388.038) (30.432.148.235) Kurang bayar 13.679.507.212 3.757.376.015 Underpayment








45

8. PERPAJAKAN (lanjutan) 8. TAXATION (continued) d. Estimasi pajak penghasilan (lanjutan) d. Estimated Income Tax (continued)

2018 2017 Entitas Anak: Subsidiaries: Taksiran pajak penghasilan 14.168.802.850 7.750.224.750 Estimated income tax Dikurangi dengan kredit pajak : Deducted by tax credits: PPh pasal 23 (1.379.008.864) (1.226.055.087) Income tax - Article 23 PPh pasal 25 (6.152.414.043) (4.952.218.350) Income tax - Article 25 7.531.422.907 (6.178.273.437)

Taksiran PPh badan kurang bayar SCCI 6.637.379.943 1.571.951.313

Estimated Withholding Income Tax Underpaid – SCCI

Kurang bayar

Taksiran PPh badan kurang bayar SCCI 6.637.379.943

1.571.951.313

Estimated corporate Income underpaid – SCCI

Taksiran PPh badan kurang bayar STI - -

Estimated corporate Income underpaid – STI

Taksiran PPh badan kurang bayar Entitas Anak 6.637.379.943 1.571.951.313

Estimated corporate Income underpaid – Subsidiaries

Jumlah taksiran PPh badan kurang (lebih) bayar konsolidasian 20.316.887.155 5.329.327.328

Total Consolidated Estimated Corporate Income Underpaid

(refundable)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 diatas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan pada saat Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dapat sama atau berubah.

The calculation of corporate income tax for the year ended December 31, 2018 above is a provisional calculation made for accounting purposes and when the Company submits its Annual Tax Return (SPT) can be the same or changed.

Kantor Pajak dapat menetapkan atau mengubah

besarnya kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

The tax administration may determine or amend the tax liability within 5 (five) years from the date the tax becomes due.








46

8. PERPAJAKAN (lanjutan) 8. TAXATION (continued) e. Pajak tangguhan e. Deferred tax

2017

Diakui sebagai manfaat /(beban) tahun berjalan/ Recognized as

benefit/(expense) for the period

Diakui sebagai laba komprehensif

lainnya/ Recognized as other

comprehensive income 2018 Perusahaan Induk/ Parent Entity: CKPN piutang usaha/

Allowance for impairment loss – Account receivable 13.546.537.467 793.827.283 - 14.340.364.750

CKPN piutang lain-lain/ Allowance for impairment loss – other account receivable 1.096.316.402 661.169.892 - 1.757.486.294

Penyusutan dan amortisasi/ Depreciation and amortization (4.162.757.797) (3.825.473.421) - (7.988.231.218)

Imbalan paska kerja/ Employee benefit liabilities 12.651.540.193 2.418.177.935 (459.248.530) 14.610.469.598

PKUWT - 10.000.000.000 - 10.000.000.000 Sub jumlah induk/ Sub total parent 23.131.636.265 10.047.701.689 (459.248.530) 32.720.089.424 Entitas Anak/ Subsidiaries: SCCI Cadangan kerugian penurunan/

Allowance for impairment loss 2.947.039.078 528.803.032 - 3.475.842.110 Penyusutan dan amortisasi/

Depreciation and amortization 510.652.959 (24.768.195) - 485.884.764 Imbalan paska kerja/

Employee benefit liabilities 814.002.036 (604.938.944) (67.070.522) 141.992.570 Kompensasi/ Compensation 267.403.569 3.482.596.430 - 3.749.999.999 Sub jumlah SCCI/ Sub total SCCI 4.539.097.642 3.381.692.323 (67.070.522) 7.853.719.443 STI Rugi fiscal/ Fiscal losses 888.468.757 1.169.562.745 - 2.058.031.502 Cadangan kerugian penurunan nilai/

Allowance for impairment loss 1.373.681.416 - - 1.373.681.416 CKPN piutang lain-lain/

Allowance for impairment loss – other account receivable 307.558.584 - - 307.558.584

Penurunan nilai persediaan/ Allowance for impairment loss – inventory 34.378.396 - - 34.378.396

Sub jumlah STI/ Sub total STI 2.604.087.153 1.169.562.745 - 3.773.649.898 Jumlah pajak tangguhan konsolidasian/

Total consolidated deferred tax 30.274.821.060 14.598.956.758 (526.319.052) 44.347.458.765








47


e. Pajak tangguhan (lanjutan) e. Deferred tax (continued)

2016

Koreksi/ Correction

Diakui sebagai manfaat /(beban) tahun berjalan/ Recognized as

benefit/(expense) for the period

Diakui sebagai laba komprehensif

lainnya/ Recognized as other

comprehensive income 2017

Perusahaan Induk/Parent Entity: CKPN piutang usaha/

Allowance for impairment loss – Account receivable 11.900.470.951 - 1.646.066.516 - 13.546.537.467

CKPN piutang lain-lain/ Allowance for impairment loss – other account receivable 1.096.316.402 - - - 1.096.316.402

Penyusutan dan amortisasi/ Depreciation and amortization (2.643.269.781) - (1.519.488.016) - (4.162.757.797)

Imbalan paska kerja/ Employee benefit liabilities 9.624.273.521 - 1.288.680.234 1.738.586.438 12.651.540.193

Sub jumlah induk/Sub total parent 19.977.791.093 - 1.415.258.734 1.738.586.438 23.131.636.265 Entitas Anak/Subsidiaries: SCCI Cadangan kerugian penurunan/

Allowance for impairment loss 2.425.252.374 - 521.786.704 - 2.947.039.078 CKPN-Persediaan/

Allowance for impairment loss – inventory 55.184.125 - (55.184.125) - -

Penyusutan dan amortisasi/ Depreciation and amortization 542.701.912 - (32.048.953) - 510.652.959

Imbalan paska kerja/ Employee benefit liabilities 652.268.980 - 153.055.474 8.677.582 814.002.036

Kompensasi/Compensation 389.231.706 - (121.828.137) - 267.403.569 Sub jumlah SCCI/Sub total SCCI 4.064.639.097 120.083.766 465.780.963 8.677.582 4.539.097.642 STI Rugi fiscal/ Fiscal losses 1.169.601.249 73.996.287 (355.128.779) - 888.468.757 Cadangan kerugian penurunan nilai/

Allowance for impairment loss 1.373.681.416 - - - 1.373.681.416 CKPN piutang lain-lain/

Allowance for impairment loss – other account receivable 307.558.584 - - - 307.558.584

Penurunan nilai persediaan/ Allowance for impairment loss – inventory 34.378.396 - - - 34.378.396

Sub jumlah STI/Sub total STI 2.885.219.645 73.996.287 (355.128.779) - 2.604.087.153 Jumlah pajak tangguhan konsolidasian/

Total consolidated deferred tax 26.927.649.835 73.996.287 1.525.910.919 1.747.264.020 30.274.821.060








48


f. Pengampunan pajak f. Tax amnesty Perusahaan telah mengikuti program

pengampunan pajak sesuai Undang-undang No. 11 tahun 2016 yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2016. Perusahaan telah menerima tanda terima surat pengakuan harta dengan No.09300001030 tanggal 29 Desember 2016. Kantor pajak telah menerbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) No. KET-13/PP/WPJ.19/2017 tanggal 12 Januari 2017.

The Company has been following the Tax Amnesty program in accordance with Law No. 11 year 2016 issued on July 1, 2016. The Company has received an asset acknowledgement letter No.09300001030 dated December 29, 2016. The tax office has issued Tax Remuneration Letter (SKPP) No.KET-13/PP/WPJ.19/2017 dated January 12, 2017.

9. PENDAPATAN AKAN DITERIMA 9. ACCRUED REVENUES

Pendapatan akan diterima merupakan pendapatan yang diakui pada akhir periode atas tahapan jasa yang telah selesai diserahkan namun belum dapat ditagihkan. Saldo pendapatan diterima dimuka pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri atas:

Income will be received is income recognized at the end of the period for the service stage that has been completed but has not yet been billed. Income balance received in advance on December 31, 2018 and 2017 consist of:

2018 2017

PT Chevron Pacific Indonesia 19.319.506.919 23.491.906.178 PT Chevron Pacific Indonesia PT Pertamina (Persero) 9.447.321.695 11.523.001.400 PT Pertamina (Persero) PT PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan XIV 7.097.201.600 2.793.505.032 PT PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan XIV PT PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan Jawa Bagian Tengah II 6.862.480.433 -

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian

Tengah II PT PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan Sumatera Bagian Tengah 5.982.386.166 -

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera

Bagian Tengah PT PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan Interkonesi Sumatera Jawa 5.959.612.750 -

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Interkonesi

Sumatera Jawa PT Angkasa Pura I (Persero) 5.824.125.504 1.310.059.700 PT Angkasa Pura I (Persero) PT PLN Unit Induk Pembangunan III (Persero) 5.195.836.600 10.850.660.463

PT PLN Unit Induk Pembangunan III (Persero)

PT Saipem 3.716.956.002 382.610.684 PT Saipem PT LEN Telekomunikasi Indonesia 3.268.266.649 7.396.541.250

PT LEN Telekomunikasi Indonesia

PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek 2.884.372.878 -

PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek

PT Cipta Strada 2.882.921.736 - PT Cipta Strada PT PLN (Persero) 2.856.015.744 8.327.083.710 PT PLN (Persero) PT Pertamina Hulu Mahakam 1.876.197.825 - PT Pertamina Hulu Mahakam PT Russindo Expertiza

Inspektiya 1.873.950.000 - PT Russindo Expertiza

Inspektiya PT PLN Unit Induk Pembangunan I (Persero) 1.816.921.206 4.150.842.702

PT PLN Unit Induk Pembangunan I (Persero)

Jumlah dipindahkan 86.864.073.707 70.226.211.119 Total move to








49

9. PENDAPATAN AKAN DITERIMA 9. ACCRUED REVENUES

2018 2017 Jumlah pindahan 86.864.073.707 70.226.211.119 Total move from

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku 1.639.286.991 -

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku

PT Kereta Api Indonesia (Persero) 1.466.184.036 -

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

PT Bukit Asam (Persero) Tbk 1.179.258.395 - PT Bukit Asam (Persero) Tbk PT PLN UP Jawa Bali 1.173.309.185 3.096.346.836 PT PLN UP Jawa Bali PT Pelabuhan Indonesia III

(Persero) 1.159.733.600 - PT Pelabuhan Indonesia III

(Persero) PT PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan XII 1.110.762.600 1.342.134.217 PT PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan XII PT Badak NGL 1.061.932.244 - PT Badak NGL Perum Jasa Tirta II 961.350.000 2.356.827.500 Perum Jasa Tirta II PT IOL Indonesia 717.301.912 1.032.487.923 PT IOL Indonesia PT Indonesia Power 434.565.604 2.686.510.000 PT Indonesia Power PT Pertamina EP 306.712.689 2.059.753.321 PT Pertamina EP PT SGS Indonesia - 5.189.381.403 PT SGS Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN

Indonesia - 3.933.900.000 PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PT Total E&P Indonesia - 3.787.703.090 PT Total E&P Indonesia PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi - 2.114.848.143

PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) - 2.032.472.583

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Premier Oil Natuna Sea B.V - 1.998.450.000 Premier Oil Natuna Sea B.V PT Tribhakti Inspektama - 1.665.489.470 PT Tribhakti Inspektama PT Kereta Cepat Indonesia

China - 1.396.381.500

PT Kereta Cepat Indonesia China PT Bara Tabang - 1.308.665.670 PT Bara Tabang PT Perusahaan Gas Negara

(Persero) Tbk. - 1.250.272.500 PT Perusahaan Gas Negara

(Persero) Tbk. PT Smelting - 1.200.359.638 PT Smelting PT Vico Indonesia - 1.151.425.500 PT Vico Indonesia Lain-lain (kurang dari

Rp 1Milyar) 15.676.136.781 19.387.320.671

Others (less than Rp100 million) Jumlah Pendapatan Akan

Diterima 113.750.607.744 129.216.941.084

Total Accrued Revenues








50

10. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA 10. INVESTMENT IN JOINT VENTURES

Investasi jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing berjumlah Rp 20.771.400.628 dan Rp 43.558.800.935 merupakan investasi PT Surveyor Indonesia yang terbagi atas:

Long-term investments as of December 31, 2018 and 2017 are Rp 16,698,074,415 and Rp 20,771,400,628 respectively which is an investment PT Surveyor Indonesia, consists of:

2018 2017 KSO Sucofindo - Surveyor Indonesia Pre Shipment Inspection

901.000.000 901.000.000 KSO Sucofindo – Surveyor Indonesia Pre Shipment

Inspection Bagian laba KSO Pre Shipment Inspection 17.818.433.673

41.911.634.800

Profit portion - KSO Pre Shipment Inspection

18.719.433.673 42.812.634.800 KSO Sucofindo – Surveyor

Indonesia Banyu Urip 2.222.681.581 1.695.148.117 KSO Sucofindo – Surveyor Indonesia Banyu Urip

Tambahan investasi - 527.533.464 Additional investment Reklasifikasi (1.476.515.446) (1.476.515.446) Reclassification 746.166.135 746.166.135 KSO Design Review Consultant 190.360.820 - KSO Design Review Consultant KSO STI (Entitas anak) 1.115.440.000 - KSO STI (Subsidiaries) Jumlah Investasi KSO 20.771.400.628 43.558.800.935 Total KSO Investment

Saat ini PT Surveyor Indonesia mempunyai 2 bentuk

Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT Sucofindo yaitu KSO Pre Shipment Inspection (PSI) Tata Niaga Baja dengan nilai penempatan dana sebesar USD $ 100.000 ekuivalen dengan Rp 901.000.000 serta KSO Banyu Urip dengan nilai penempatan dana pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 746.166.135 dan Rp 746.166.135. Selain itu, per 31 Desember 2018 terdapat tambahan KSO atas proyek Design Review Consultant sebesar Rp 190.360.820 dan KSO atas proyek HSD oleh entitas anak PT STI sebesar Rp 1.115.440.000.

At present PT Surveyor Indonesia has 2 forms of Joint Operation (KSO) with PT Sucofindo namely KSO Pre Shipment Inspection (PSI) of Steel Commerce with a value of USD 100,000 in funds equivalent to Rp 901,000,000 and KSO Banyu Urip with the value of placement of funds in 2018 and 2017 amounted to Rp 746,166,135 and Rp 746,166,135 respectively. In addition, as of December 31, 2018 there was an additional KSO for the Design Review Consultant project amounted to Rp190,360,820, and KSO for the HSD project by the subsidiary PT STI amounted to Rp 1,115,440,000.

Bagian laba dari ventura bersama untuk tahun-tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 174.549.581.379 dan Rp 180.068.684.130.

Equity share of joint ventures for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp 174,549,581,379 and Rp 180,068,684,130.








51

11. ASET TETAP 11. FIXED ASSETS

Nilai buku aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The book value of fixed assets as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Saldo

1 Januari 2018/ Balance

January 1, 2018 Penambahan/

Additions Pengurangan/

Reduction Reklasifikasi/ Reclassfication

Saldo 31 Desember 2018/

Balance December 31, 2018

Nilai Revaluasi/ Revaluation value

Bangunan/Buildings 338.686.519.740 48.307.636.539 - (6.054.261.597) 380.939.894.682 Harga perolehan/ Acquisition Cost Tanah/Land 5.180.373.500 8.694.630.000 - 6.054.261.597 19.929.265.097 Peralatan operasi & laboratorium/ Operating and laboratory equipment

183.490.759.614 59.996.452.048 653.260.034 88.166.340 242.922.117.968

Kendaraan/Vehicles 1.113.865.684 - 534.996.592 - 578.869.092 Peralatan & perabot kantor/ Equipment and office furniture

50.412.460.678 6.321.804.396 478.799.835 (88.166.340) 56.167.298.941 240.197.459.518 123.320.522.983 1.667.056.461 - 700.537.445.780

Aset dalam pembangunan/ Asset in construction - 1.155.000.000 - - 1.155.000.000 578.883.979.258 124.475.522.983 1.667.056.461 - 701.692.445.780 Akumulasi penyusutan/ Accumulated depreciation Bangunan/Buildings 21.088.867.733 11.320.238.084 - - 32.409.105.817 Peralatan operasi & laboratorium/ Operating and laboratory equipment

104.615.829.495 22.806.662.232 653.260.033 11.581.525 126.780.813.219 Kendaraan/Vehicles 836.972.655 83.682.036 378.392.765 - 542.261.928 Peralatan & perabot kantor/ Equipment and office furniture 41.173.825.917 3.983.471.833 478.799.835 (11.581.525) 44.666.916.388 167.715.495.800 38.194.054.187 1.510.452.634 - 204.399.097.352 Nilai Buku/Book Value 411.168.483.458 497.293.348.428








52

11. ASET TETAP (lanjutan) 11. FIXED ASSETS (continued)

Nilai buku aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The book value of fixed assets as of December 31, 2018 and 2017 are as follows: (continued)

Saldo

1 Januari 2017/ Balance

January 1, 2017 Penambahan/

Additions Pengurangan/

Reduction Reklasifikasi/ Reclassfication

Saldo 31 Desember 2017/

Balance December 31, 2017

Nilai Revaluasi/ Revaluation value

Bangunan/Buildings 320.065.597.291 18.620.922.449 - - 338.686.519.740 Harga perolehan/ Acquisition Cost Tanah/Land 5.180.373.500 - - - 5.180.373.500 Peralatan operasi & laboratorium/ Operation and laboratory equipment 149.140.501.872 34.518.347.342 168.089.600 - 183.490.759.614 Kendaraan/Vehicles 4.324.183.923 - 21.758.455 (3.188.559.784) 1.113.865.684 Peralatan & perabot kantor/ Equipment and office furniture 46.809.455.039 4.267.372.660 664.366.979 - 50.412.460.678 525.520.111.625 57.406.642.451 854.215.034 (3.188.559.784) 578.883.979.216 Akumulasi penyusutan/ Accumulated depreciation Bangunan/Buildings 10.895.816.037 10.193.051.696 - - 21.088.867.733 Peralatan operasi & laboratorium/ Operating and laboratory equipment 82.369.626.730 22.414.292.359 168.089.594 - 104.615.829.495 Kendaraan/Vehicles 3.260.375.775 149.203.152 21.758.453 (2.550.847.819) 836.972.655 Peralatan & perabot kantor/ Equipment and office furniture 37.952.912.221 3.876.383.323 664.110.070 8.640.443 41.173.825.915 134.478.730.763 36.632.930.530 853.958.117 (2.542.207.376) 167.715.495.798 Nilai Buku/Book Value 391.041.380.862 411.168.483.418