CIPTA LAPANGAN KERJA...2020/01/29 · Dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua sektor, untuk mendorong

Jakarta, 29 Januari 2020

KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

OMNIBUS LAWCIPTA LAPANGAN KERJA

PENJELASAN

“Ekonomi Unggul, Indonesia Maju”

LAMPIRAN:

▪ Penyiapan Regulasi Pelaksanaan Omnibus Law

▪ Rekapitulasi Undang-Undang Terdampak

3 - 12

16 – 20

OUTLINE

01

02

03

04

05

06

07

08


BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

21 - 37

13 – 15

Penjelasan:

OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA

Jakarta, 29 Januari 2020


BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

1. Latar Belakang & Pentingnya Omnibus Law

2. Konsepsi dan Manfaat Omnibus Law

3. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

4. Substansi Omnibus Law per Klaster

1. Latar Belakang danPentingnya Omnibus Law

Cipta Lapangan Kerja

4Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA


Visi Indonesia 2045: Menjadi 5 Besar Kekuatan Ekonomi Dunia

INDONESIA akan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2040 (dengan asumsi negara lain tumbuh sesuai tren saat ini)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030 2045

Rank of GDP (PPP Adjusted)

China

India

United States

Indonesia

Japan

Turkey

Brazil

Germany

United Kingdom

Mexico

Russia

France

Korea

Saudi Arabia

Italy

Canada

Sumber: IMF, OECD, Prospera

United States

China

Japan

Germany

India

France

Russia

Italy

Brazil

United Kingdom

Mexico

Spain

Indonesia

Canada

Korea

Saudi Arabia

7

4

5

IndonesiaNegara

Berkembang

Negara

Maju



REPUBLIK INDONESIA


Urgensi dari Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja



2,0 2,2

0,8 1,0

2,1

2,9

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

TanpaPerubahanStrukturalEkonomi

DenganPerubahanStrukturalEkonomi

2010-14 2015-19 2020-24

Kapital Tenaga Kerja Produktivitas

Kontribusi terhadap Pertumbuhan Potensial(Dalam % YoY)

Produktivitas Tenaga Kerja Manufaktur(Indeks, 2001 = 100)

1. Dinamika perubahan global, perlu respon yang cepat dan tepat. Tanpa reformulasi kebijakan, pertumbuhan ekonomi akan melambat.

2. Dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua

sektor, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% - 6,0% melalui:

• Penciptaan Lapangan Kerja yang berkualitas sebanyak 2,7 sd 3 juta per tahun, dibandingkan 2 s.d. 2,5 juta jika tanpa Omnibus Law

(Data Tahun 2019: Pengangguran= 7,05 Juta; Angkatan Kerja Baru= 2,24 Juta; Setengah Penganggur= 8,14 Juta; Pekerja Paruh Waktu= 28,41 Juta; Total= 45,84 Juta)

• Peningkatan Investasi (6,6%-7,0%), yang meningkatkan Income dan Daya Beli, dan mendorong Peningkatan Konsumsi (5,4%-5,6%).

• Peningkatan Produktivitas, yang akan diikuti Peningkatan Upah, sehingga dapat meningkatkan Income, Daya Beli dan Konsumsi.

3. Jika hal ini (Omnibus Law) tidak dilakukan, maka lapangan pekerjaan akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif, Penduduk yang

Tidak Bekerja akan semakin tinggi, dan Indonesia terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

0

100

200

300

400

500

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Filipina Malaysia Thailand

Tiongkok Indonesia

Biaya Tenaga Kerja(Indeks Unit Tenaga Kerja, 2004 = 100)

* Elastisitas tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi diasumsikan 500 ribu lapangan kerja untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi.

0

50

100

150

200

250

300

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Filipina Malaysia Korea

Tiongkok Indonesia

Sumber: CEIC



REPUBLIK INDONESIA


Sanksi

PengadaanLahan

Administrasi Pemerintahan

InvestasiKetenagakerjaan

UMKM

Riset & Inovasi

Kemudahan Berusaha

Keterangan:

INVESTASI

(Investment)

Penciptaan Usaha

Baru (Greenfield)

PengembanganUsaha (Brownfield )

Peningkatan

Pendapatan

(Income)

Peningkatan

Konsumsi

(Consumption)

Peningkatan

Daya Beli

Produksi

Barang & Jasa

(Production)

Alur Pikir Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

PERUSAHAAN

Penciptaan Lapangan

Kerja Baru

(Job creation)

Peningkatan

Kesejahteraan

Pekerja

(Welfare Creation)

Y

Pertumbuhan PMTB

6,6%-7,0%

2,6 - 3,0Juta Orang/

Tahun

Income per Capita

USD 5,810-6,000

Upah, Hak Pekerja, Jaminan Sosial dll.

*) Angka target sesuai RPJMN 2020-2024

CIPTA LAPANGAN KERJA

Rata-rata pertumbuhan Income per Capita Tahun 2020-2024:

7,5%-8,4%

PDB Sisi Produksi

5,7%-6,0%

5,4%-5,6%

Pertumbuhan Konsumsi RT

Perizinan

InvestasiPemerintah

KawasanEkonomi

Supply

Demand

(Target RPJMN 2024)

Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi (Key-Driver)

*)

Pertumbuhan PDB

5,7%-6,0%



REPUBLIK INDONESIA


Omnibus Law: Langkah Strategis Mewujudkan Visi Indonesia 2045

PDB per kapita/ bulan


OMNIBUS LAW

Cipta Lapangan Kerja

INDONESIA 2045 Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur

• Indonesia menjadi Negara Maju,

dengan ekonomi berkelanjutan

• Perekonomian Indonesia masuk 5

Besar Ekonomi Dunia

• Indoneisa telah keluar dari Jebakan

Negara Berpendapatan Menengah

(Middle Income Trap)

• Tingkat kemiskinan mendekati 0%

• PDB mencapai USD 7 Triliun,

peringkat ke-4 PDB Dunia

• Tenaga Kerja berkualitas.

• Kondisi Global (Eksternal)

o Ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global

o Dinamika geopolitik berbagai belahan dunia

o Perubahan teknologi, industri 4.0, ekonomi digital

• Kondisi Nasional (Internal)

o Pertumbuhan Ekonomi rata-rata di kisaran 5%

dalam 5 tahun terakhir

o Realisasi Investasi 2018= Rp 721,3 Triliun, 2019

(sd. Q3)= Rp 601,3 Triliun;

o Ketenagakerjaan: Pengangguran= 7,05 Juta orang;

Angkatan kerja baru = 2 sd 2,5 Juta Orang/ Tahun,

dan Pekerja informal = 70,49 Juta orang (55,72%)

• Permasalahan Ekonomi dan Bisnis

o Tumpang tindih Regulasi

o Efektivitas Investasi yang Rendah

o Tingkat Pengangguran, Angkatan Kerja baru, dan

jumlah Penduduk yang Tidak Bekerja

o Jumlah UMKM besar, namun Produktivitas rendah.


KONDISI SAAT INIMENUJU 2024 2045

Rp 4,6jt

Rp 6,8-7,0jt

Simplifikasi dan harmonisasi

REGULASI dan PERIZINAN

INVESTASI yang berkualitas

Penciptaan LAPANGAN KERJA

berkualitas dan kesejahteraan

PEKERJA yang berkelanjutan

Pemberdayaan UMKM

diperlukan :

Rp 27,0jt

1

2

3

4



Lapangan Kerja

Produktif



REPUBLIK INDONESIA


Infrastruktur: Belum memadai, utamanya

konektivitas

Sumber Daya Manusia adalah kendala

mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka

menengah-panjang

Fiskal: Rendahnya penerimaan perpajakan

Regulasi dan Institusi adalah penghambat

paling mengikat bagi pertumbuhan ekonomi.

• Regulasi tidak mendukung penciptaan dan

pengembangan bisnis, bahkan cenderung

membatasi, khususnya pada regulasi: (i)

Tenga Kerja; (ii) Investasi, dan (iii)

Perdagangan

• Kualitas institusi rendah

o Korupsi tinggi dan birokrasi tidak

efisien

o Lemahnya koordinasi antar kebijakan

Simplifikasi dan Harmonisasi Regulasi dan Perizinan

Kemudahan berusaha di Indonesia masih di

bawah beberapa negara ASEAN

Sumber: WB Ease of Doing Business Survey 2020

Kemudahan Berusaha (2020)

Saat ini terdapat 8.451 peraturan

pusat dan 15.965 peraturan daerah

yang menggambarkan kompleksitas dan

obesitas regulasi di Indonesia.

Sumber: Kemen Kumham per 23 Januari 2020

1

Penghambat yang paling mengikat

Pengambat yang mengikat

Bukan penghambat mengikat

Penghambat yang paling mengikat berikutnya

(Jika tidak diatasi, akan menghalangi Indonesiauntuk bersaing di era digital dan beralih ke manufaktur bertekonologi tinggi)

Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

(Ilustrasi Gentong Air)

Sumber: Bappenas



REPUBLIK INDONESIA


Investasi yang Berkualitas

Rasio Efektifitas Investasi (ICOR)

1. Efektivitas Investasi masih rendah dibandingkan negara peers lain. ICOR = 6.8 artinya dibutuhkan investasi sebesar 6,8% dari PDB

untuk menghasilkan 1% pertumbuhan ekonomi. Rata-rata negara ASEAN hanya membutuhkan investasi sebesar 5% dari PDB.

2. Diharapkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dapat meningkatkan realisasi investasi dan memperbaiki efektivitas investasi

sehingga ICOR turun menjadi 6.2 pada tahun 2024.

3. Alokasi Investasi perlu diarahkan agar lebih fokus ke sektor-sektor produktif dan berorientasi ekspor, serta mendorong hilirisasi untuk

meningkatkan nilai tambah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Negara

Rata-rata 2015 - 2017

%PDB Investasi

/PDBICOR

Philippines 6.5 23.6 3.6

Vietnam 6.6 26.9 4.1

India 7.3 30.6 4.2

Malaysia 5.1 25.5 5.0

Thailand 3.4 22.1 6.5

Indonesia 5.0 33.8 6.8

2

Incremental Capital Output Ratio (ICOR):

Rasio investasi kapital (modal) terhadap output, atau tambahan investasi yang

diperlukan untuk meningkatkan 1 unit output (1% pertumbuhan).

Stok Modal Publik(% dari PDB, Harga Konstan 2011 dengan Paritas Daya Beli)

Rerata Dunia (tidak termasuk negara maju): 80,7

0

40

80

120

160

200

Fili

pin

a

Ind

one

sia

Bra

sil

Tu

rki

Ban

gla

de

sh

Kam

bo

ja

Ind

ia

Vie

tna

m

Th

aila

nd

Ma

laysia

Tio

ngko

k

Sumber: IMF Investment and Capital Stock Dataset, 2019

Sumber: Prospera



REPUBLIK INDONESIA


42,3 42,4 43 43,2 44,28

57,8 57,6 57 56,8 55,72

010203040506070

2015 2016 2017 2018 2019

Pekerja Formal

Pekerja Informal

Penciptaan Lapangan Kerja yang Berkualitas…

Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia sangat membutuhkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

1. Masih terdapat 7,05 Juta Pengangguran; 2,24 Juta Angkatan Kerja Baru; 8,14 Juta Setengah Penganggur, dan 28,41 Juta Pekerja Paruh

Waktu (45,84 Juta Angkatan Kerja yang bekerja tidak penuh). Jumlah ini= 34,3% dari total Angkatan Kerja, sementara penciptaan lapangan

kerja masih berkisar di angka 2 sd. 2,5 Juta per tahunnya.

2. Jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72 persen dari total penduduk yang bekerja) dan

cenderung menurun, dengan penurunan terbanyak pada status “berusaha dibantu buruh tidak tetap”.

3. Dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.

Sumber: Sakernas*Jumlah dari Pengangguran, Setengah Penganggur,

dan Pekerja Paruh Waktu

Formal Informal

Angkatan Kerja tidak

bekerja penuh*

32.6%angkatan kerja

43.6juta orang

=

30

32

34

2016 2017 2018 2019

Angkatan Kerja tidak bekerja penuh(% angkatan kerja)

3



35

40

45

50

55

60

65

70

75

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

201

8

Dala

mJuta

Jumlah Pekerja Formal dan Informal

Pekerja Formal

Pekerja Informal



REPUBLIK INDONESIA


...dan Kesejahteraan Pekerja yang Berkesinambungan

0

20

40

60

80

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bantu

an S

osia

l (I

DR

tn)

Tin

gkat K

em

iskin

an / I

ndeks

Gin

i

Tingkat Kemiskinan (%) Indeks Gini Bantuan Sosial Pemerintah Pusat (IDR tn)

0.4100.393

12.49

9.82

• Perluasan program jaminan dan bantuan sosialmerupakan komitmen pemerintah dalam rangka

meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas SDM, serta

untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan

ketimpangan pendapatan.

• Melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial, total

manfaat tidak hanya diterima oleh Pekerja, namun juga

dirasakan oleh Keluarga Pekerja.

• Perlunya jaminan atas hak dan perlindungan untuk semua

Pekerja (Pekerja Tetap, Pekerja Kontrak, Pekerja Alih Daya)

guna menjaga dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja.

Masa

kehamilan

dan usia dini(0-5 tahun)

Muda

(6-12 tahun)

Dewasa

muda

(13-18 tahun)

Menengah

dan kerja

(19-64 tahun)

Tua

(>65 tahun)

• PKH (pencegahanstunting)

• PKH• PIP SD

• PKH• PIP SMP-SMA• KUR• KUBE• Dana Desa

• Bidik Misi• PIP Kuliah• JKK & JKM• JP & JHT• KUR & KUBE• Dana Desa

• JP & JHT• ASLUT

Kartu Pra-Kerja

JKN (PBI)

Rastra, BPNT, dan Kartu Sembako

Subsidi Energi (LPG 3kg, Solar, Mitan)

3

KEMENTERIANKOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

Kontribusi Sektor UMKM

terhadap Ekspor Nasional

1. UMKM berkontribusi sekitar 61,07% dari PDB dan menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja. 98,68% Usaha Mikro merupakan usaha informal, dengan produktifitas yang sangat rendah. Rasio Kewirausahaan Indonesia sebesar 3,47% sedangkan Rasio Kewirausahaan Malaysia sebesar 5,01%.

2. Dengan fleksibilitas pasar tenaga kerja, re-skilling, up-skilling, serta program kesejahteraan pekerja, makaproduktivitas dan pendapatan UMKM akan dapat ditingkatkan.

Posisi Indonesia dalam

Global Value Chain

Sumber : World Bank 2015 in Asean SME Policy Index 2018

ASEAN SME Policy Index 2018

Sumber: ASEAN SME Policy Index, 2018

4

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja“Ekonomi Unggul, Indonesia Maju”

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SINGAPURA

MALAYSIA

THAILAND

INDONESIA

FILIPINA

VIETNAM

BRUNEI

KAMBOJA

LAOS

5.43

5.01

4.47

4.08

4.10

3.47

3.41

2.48

2.39

RANK

10 MYANMAR 2.11

Sumber: WTO 2017

31.5

19.8 15.4

38.1

19.1 15.623.1 24.2

12.040.6

39.0

13.7

24.0 32.1

25.5 23.8

43.5

60.4

54.3 51.8

43.1

47.7 48.6 48

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Indonesia Malaysia Thailand Rusia India ChinaNegara

BerkembangNegara Maju

Forward Participation Backward Participation Indeks Partisipasi

No Aspek KecilMenenga

hBesar

Kompetisi

1Pemenuhan sertifikasi internasional

11,3 39,2 85,6

2 Kepemilikan akun bank 12,7 22,3 60,1

3Kemampuan mengelola usaha

52,6 77,6 71,1

4 Pengalaman manajerial 41 48 50,4

Konektivitas

5 Kepemilikan e-mail 7,2 26,2 58,3

6Kepemilikan website perusahaan

15,3 47 70,3

Perubahan

7 Audit laporan keuangan 5,3 17,6 42,7

8 Lisensi teknologi asing 53,4 64,5 88

Indeks lebih besar dibanding Usaha Kecil

Sumber: SME Competitiveness Outlook, 2019

Indeks Daya Saing UKM Indonesia

Pemberdayaan UMKM

2. KONSEPSI DAN MANFAAT OMNIBUS LAW



REPUBLIK INDONESIA


KONSEPSI DAN PENERAPAN OMNIBUS LAW

Omnibus law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut

ketentuan dalam Undang-Undang, atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam UU ke

dalam satu UU (Tematik) .

Definisi

Penerapan di

Indonesia

Secara umum Omnibus Law belum populer di Indonesia namun terdapat beberapa UU yang

sudah menerapkan konsep tersebut, seperti UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan

Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan

Perpajakan menjadi UU yang mencabut beberapa pasal dalam beberapa UU.

Catatan: Omnibus Law bukan untuk Kodifikasi Hukum

Omnibus Law di

Negara Lain

Omnibus Law telah banyak diterapkan di berbagai negara dengan tujuan untuk memperbaiki

regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka penciptaan lapangan kerja (job creation) serta

meningkatkan iklim dan daya saing investasi.



REPUBLIK INDONESIA


MANFAAT PENERAPAN OMNIBUS LAW

Hiper Regulasi

Terdapat 8.451 peraturan

pusat dan 15.965 peraturan

daerah yang menggambarkan

kompleksitas regulasi di

Indonesia.

(Sumber: Kemenkumham, 23 Jan 2020)

Metode Omnibus mempermudah, menyederhanakan proses dan

meningkatkan produktivitas dalam penyusunan peraturan

Dipangkas

Disederhanakan

Diselaraskan

Omnibus Law sebagai

strategi reformasi

regulasi agar penataan

dilakukan secara

sekaligus terhadap

banyak Peraturan

Perundang-undangan

MANFAAT PENERAPAN OMNIBUS LAW

1. Menghilangkan tumpang

tindih antar PUU;

2. Efisiensi proses perubahan/

pencabutan PUU;

3. Menghilangkan ego

sektoral.

Konsekuensi penerapan Omnibus Law :

• UU existing masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah

diganti atau dinyatakan tidak berlaku.

• UU existing tidak diberlakukan lagi, apabila pasal (materi hukum) yang diganti atau

dinyatakan tidak berlaku merupakan inti/ ruh dari undang-undang tersebut.

3. OMNIBUS LAW




REPUBLIK INDONESIA


Naskah Akademik dan Draft RUU Cipta Lapangan Kerja

Sesuai arahan hasil Ratas, telah disepakati dengan seluruh K/L terkait pada 15 Januari 2020Substansi Pokok

Prolegnas Prioritas

2020

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal

22 Januari 2020 telah menetapkan RUU Cipta Lapangan Kerja masuk dalam Program

Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Penselarasan

Naskah Akademik

Pengharmonisasian

RUU

• Kemen Hukum dan HAM telah menyelesaikan penyelarasan Naskah Akdemik

• Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor : PHN-HN.02.04-04 tanggal 20 Januari 2020

• Kemen Hukum dan HAM telah menyelesaikan pengharmonisasian RUU

• Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor : PPE.PP.03.02-107 tanggal 20 Januari 2020



REPUBLIK INDONESIA


Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

11 Klaster Pembahasan:

1. Penyederhanaan Perizinan

2. Persyaratan Investasi

3. Ketenagakerjaan

4. Kemudahan,

Pemberdayaan, dan

Perlindungan UMK-M

5. Kemudahan Berusaha

6. Dukungan Riset & Inovasi

7. Administrasi

Pemerintahan

8. Pengenaan Sanksi

9. Pengadaan Lahan

10. Investasi dan Proyek

Pemerintah

11. Kawasan Ekonomi

* Jumlah UU dan Pasal dapat berubah sesuai hasil pembahasan

Undang-Undang dan Pasal Terdampak*

TOTAL 79 UU

(1.239 Pasal)

50 UU (782 Pasal)



REPUBLIK INDONESIA


Undang-Undang dan Pasal Terdampak (Rincian Klaster #1: 18 Sub Klaster)

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja - Klaster #1 : Penyederhanaan Perizinan Berusaha

18 Sub Klaster

Penyederhanaan

Perizinan:

a. Lokasi

b. Lingkungan

c. Bangunan Gedung

d. Sektor Pertanian

e. Sektor Kehutanan

f. Sektor Kelautan

Perikanan

g. Sektor ESDM

h. Sektor

Ketenaganukliran

i. Sektor Perindustrian

j. Sektor Perdagangan

k. Sektor Kesehatan

Obat & Makanan

l. Sektor Pariwisata

m. Sektor Pendidikan

n. Sektor Keagamaan

o. Sektor Perhubungan

p. Sektor PUPR

q. Sektor Pos,

Telekomunikasi

r. Sektor Pertahanan &

Keamanan

*

* Jumlah UU dan Pasal dapat berubah sesuai hasil pembahasan

5 UU (48 Pasal)

KLASTER 1

50 UU

(782 Pasal)



REPUBLIK INDONESIA


• Kriteria UMK-M

• Basis Data Tunggal

• Collaborative Processing/Klaster

• Kemudahan Perizinan Tunggal

• Kemitraan, Insentif & Pembiayaan

Sumber Cipta Lapangan Kerja Klaster Pokok Klaster Pendukung

INVESTASI

UMK-M

PEMERINTAH

• Penyederhanaan Perizinan: 18 Sektor

Ekosistem Investasi

• Persyaratan Investasi

• Ketenagakerjaan

• Kemudahan Berusaha

• Riset dan Inovasi

• Pengadaan Lahan

• Kawasan Ekonomi

Kemudahan, Pemberdayaan, dan

Perlindungan UMKM

Investasi dan Proyek Pemerintah

• Investasi Pemerintah

• Kemudahan Proyek Pemerintah

Administrasi

Pemerintahan

Pengenaan Sanksi

OMNIBUS LAW

CIPTA LAPANGAN

KERJA

Alur Pengaturan Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja

4. SUBSTANSI OMNIBUS LAW


PER KLASTER



REPUBLIK INDONESIA


a.Perizinan lokasi menggunakan Peta Digital

RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).

b.Pengintegrasian Rencana Tata Ruang (matra

darat) dan Rencana Zonasi (matra laut)

c.Kebijakan Satu Peta (KSP) dan penyelesaian

tumpang tindih Informasi Geospasial Tematik

(IGT)

d.Peninjauan Rencana Tata Ruang (RTR) guna

menjawab dinamika pembangunan

e.Kawasan hutan yang diintegrasikan ke dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

f. Penetapan RDTR dengan Peraturan Kepala

Daerah (Bupati/Walikota).

g.Menteri ATR dapat menetapkan RDTR

apabila tidak ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Klaster #1:

a.Perizinan lingkungan tetap

dipertahankan

b.Penerapan standar pengelolaan

lingkungan untuk kegiatan risiko

menengah

c.AMDAL untuk kegiatan risiko

tinggi

d.AMDAL disusun oleh profesi

bersertifikat

e.Kelayakan AMDAL dievaluasi

oleh pemerintah atau profesi

bersertifikat.

f. Pengintegrasian AndalLalin ke

dalam Amdal.

a.Perizinan Bangunan Gedung tetap

dipertahankan.

b.Penerapan Standar Teknis Bangunan

Gedung.

c.Bangunan Gedung yang tidak berisiko

tinggi dapat menggunakan prototipe.

d.Bangunan Gedung yang kompleks dan

risiko tinggi wajib mendapatkan

persetujuan pemerintah.

e.Pengawasan pembangunan Gedung

dilakukan per-tahapan proses

konstruksi.

f. Standar teknis bangunan gedung diatur

dengan PP.

g.Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

bangunan gedung secara otomatis oleh

Manajemen Konstruksi atau Pengawas.

Perizinan Dasar

Perizinan Bangunan GedungIzin Lokasi Perizinan Lingkungan



REPUBLIK INDONESIA


1. Proses perizinan menerapkan standar dan berbasis risiko

(Risk-Based Approach/RBA) dan meninggalkan konsepsi

kegiatan usaha yang berbasis izin (license approach).

2. Kegiatan usaha risiko tinggi wajib mempunyai izin.

3. Kegiatan usaha risiko tinggi adalah yang berdampak

terhadap: kesehatan (health), keselamatan (safety), dan

lingkungan (environment) serta kegiatan pengelolaan

sumber daya alam.

4. Kegiatan usaha risiko menengah menggunakan standar.

5. Kegiatan usaha risiko rendah cukup melalui pendaftaran.

6. Penilaian standar (compliance) dilakukan oleh profesi

bersertifikat.

7. Penataan kewenangan perizinan diatur dalam Norma

Standar Prosedur Kriteria (NSPK).

8. Pemerintah melakukan pengawasan dan inspeksi yang

ketat atas kegiatan usaha risiko tinggi.

Cakupan Perizinan Sektor:

KLASTER 1

b. Kehutanan

c. Kelautan & Perikanan

a. Pertanian

d. Energi dan Sumber Daya Mineral

e. Ketenaganukliran f. Perindustrian

g. Perdagangan

h. Kesehatan Obat dan Makanan

i. Pariwisata j. Pendidikan

k. Keagamaan l. Transportasi m. PUPR

n. Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran

o. Pertahanan dan Keamanan

Klaster #1:

Perizinan Sektor



REPUBLIK INDONESIA


1. Menetapkan priority list atas bidang usaha yang didorong untuk investasi

2. Kriteria priority list, yaitu: high-tech/teknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya

3. Bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal, didasarkan atas kepentingan nasional, asas

kepatutan dan konvensi internasional

4. Cakupan bidang usaha yang tertutup, yaitu:

a. Perjudian dan Kasino;

b. Budidaya dan Produksi Narkotika Golongan I;

c. Industri Pembuatan Senjata Kimia;

d. Industri Pembuatan Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO);

e. Penangkapan Spesies Ikan yang Tercantum dalam Appendix I;

f. Pemanfaatan (pengambilan) Koral/Karang dari Alam.

5. Menghapus ketentuan persyaratan investasi dalam UU sektor.

6. Status PMA hanya dikaitkan dengan batasan kepemilikan saham asing.

7. Untuk kegiatan usaha UMK-M dapat bermitra dengan modal asing.

Klaster #2:



REPUBLIK INDONESIA


Klaster #3:

Penjelasan:

a. UM hanya berlaku bagi pekerja baru yang bekerja kurang dari 1 tahun, namun pekerja tersebut tetap dimungkinkan

menerima upah di atas UM dengan memperhatikan kompetensi, pendidikan dan sertifikasi.

b. Pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke atas, mengikuti ketentuan upah sesuai dengan struktur upah dan skala upah pada

masing-masing perusahaan.

c. Industri padat karya dapat diberikan insentif berupa perhitungan upah minimum tersendiri, untuk mempertahankan

kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja bagi pekerja.

d. Skema upah per jam dapat diberikan:

• Untuk jenis pekerjaan tertentu (konsultan, pekerjaan paruh waktu, dll), dan jenis pekerjaan baru (ekonomi digital);

• Untuk memberikan hak dan perlindungan bagi pekerja pada jenis pekerjaan tertentu.

• Apabila upah berbasis jam kerja tidak diatur, maka pekerja tidak mendapatkan perlindungan upah.

1. Upah Minimum (UM)

Pokok-Pokok Kebijakan terkait Upah Minimum:

• Kebijakan pengupahan masih tetap menggunakan sistem upah minimum.

• Upah minimum tidak turun dan tidak dapat ditangguhkan.

• Kenaikan upah minimum memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah.

• Upah per jam dapat diberikan untuk jenis pekerjaan tertentu (konsultan, paruh waktu, ekonomi digital).



REPUBLIK INDONESIA


Klaster #3:

Penjelasan:

a. Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan pesangon dan kompensasi PHK lainnya.

b. Untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK, Pemerintah memberikan tambahan

kompensasi berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP):

• Manfaat JKP berupa: 1) Cash Benefit, 2) Vocational Training, 3). Job Placement Access.

• Penambahan manfaat JKP, tidak menambah beban iuran bagi pekerja dan perusahaan.

• Pekerja yang mendapatkan JKP, tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang berupa:

1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); 2) Jaminan Hari Tua (JHT); 3) Jaminan Pensiun (JP); 4)

Jaminan Kematian (JKm); 5) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

c. Untuk memberikan peningkatan perlindungan bagi Pekerja Kontrak, diberikan kompensasi

pengakhiran hubungan kerja.

2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pokok Kebijakan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK):

• Tetap memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK;

• Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan kompensasi PHK (berupa pesangon, penghargaan masa kerja, dan

kompensasi lainnya).



REPUBLIK INDONESIA


Klaster #3:

3. Peningkatan Perlindungan Pekerja & Perluasan Lapangan Kerja

Pekerja Kontrak

(Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu/PKWT)

• Perkembangan teknologi digital dan

revolusi industri 4.0, menimbulkan jenis

pekerjaan baru yang bersifat tidak tetap

dan membutuhkan pekerja untuk jangka

waktu tertentu (Pekerja Kontrak).

• Pekerja Kontrak diberikan hak dan

perlindungan yang sama dengan

Pekerja Tetap, antara lain dalam hal:

Upah, Jaminan Sosial, Perlindungan K3,

termasuk kompensasi pengakhiran

hubungan kerja.

• Dengan dibukanya PKWT untuk semua

jenis pekerjaan maka kesempatan kerja

lebih terbuka sehingga dapat

meningkatkan perluasan kesempatan

kerja.

Alih Daya (Outsourcing)

• Pengusaha Alih Daya (outsourcing)

wajib memberikan hak dan

perlindungan yang sama bagi

pekerjanya, baik sebagai Pekerja

Kontrak maupun Pekerja Tetap,

antara lain dalam hal: Upah,

Jaminan Sosial, Perlindungan K3.

• Peningkatan perlindungan hak

Pekerja Kontrak pada Alih Daya

berupa hak atas kompensasi

pengakhiran hubungan kerja.

Waktu Kerja

Pengaturan waktu kerja tetap mengedepankan hak dan

perlindungan pekerja:

• Waktu kerja normal :

o Ditetapkan paling lama 8 jam dalam 1 hari dan 40

jam dalam 1 minggu.

o Pekerjaan yang melebihi jam kerja diberikan Upah

Lembur.

o Pelaksanaan jam kerja diatur dalam perjanjian kerja,

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja

bersama.

• Waktu kerja untuk jenis pekerjaan tertentu:

o Pekerjaan yang karena sifatnya dapat diselesaikan

atau membutuhkan waktu kurang dari 8 jam per

hari, misalnya pekerjaan paruh waktu, ekonomi

digital.

o Pekerjaan pada sektor-sektor tertentu yang

melewati batas maksimal jam kerja normal (lebih 8

jam per hari) misalnya sektor migas, pertambangan,

perkebunan, pertanian dan perikanan.



REPUBLIK INDONESIA


Klaster #3:

Perizinan TKA Ahli

a. Penggunaan TKA dibatasi hanya untuk jenis

pekerjaan tertentu yang tidak dapat

dilakukan oleh pekerja di dalam negeri.

b. TKA yang melakukan kegiatan tertentu,

yaitu: maintenance (darurat), vokasi, start

up, kunjungan bisnis dan penelitian

dibebaskan dari kewajiban RPTKA (Rencana

Penggunaan Tenaga Kerja Asing).

Pemberian Sweetener

a. Pemberian Sweetener sebagai tambahan

di luar Upah

b. Besaran Sweetener maksimal 5 X Upah

disesuaikan dengan masa kerja.

c. Pemberian Sweetener diberikan dalam

jangka waktu 1 tahun sejak

diberlakukannya UU.

d. Pemberian Sweetener tidak berlaku bagi

Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

4. Perizinan TKA Ahli dan Sweetener



REPUBLIK INDONESIA


1. Kriteria UMKM:

• Kriteria UMK-M disesuaikan dengan bidang usaha.

• Nilai nominal untuk masing-masing bidang usaha

UMK-M ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

(PP).

2. Basis Data Tunggal:

• Basis data tunggal UMK sebagai dasar pengambilan

kebijakan.

• Basis data tunggal dikoordinasikan oleh Kemen

KUKM yang dapat menggunakan data pokok dari K/L

(a.l. NIK di Dukcapil, NPWP di DJP, IKM dari

Kemenperin).

3. Pengelolaan Terpadu UMK Dalam Penataan Klaster

Pengelolaan terpadu UMK dilakukan melalui sinergi

dengan pemangku kepentingan (K/L, Pemda, BUMN,

BUMD, Swasta, Perguruan Tinggi, Asosiasi, dan

lainnya).

4. Kemitraan:

Mendorong Usaha Menengah dan Besar melibatkan UMK

dalam kemitraan melalui pemberian insentif dan

kemudahan.

5. Perizinan Tunggal dan Kemudahan:

a. Pendaftaran bagi UMK sebagai kemudahan perizinan

tunggal

b. Perizinan tunggal sekaligus sebagai pemenuhan: izin

edar, jaminan produk halal, dan sertifikat pangan, serta

Hak Kekayaan Intelektual.

c. Pemerintah (K/L) dan Pemda (Dinas) yang aktif

melakukan pendaftaran UMK.

6. Insentif Pembiayaan:

Kegiatan usaha dapat dijadikan agunan pinjaman untuk

UMK

7. Dana Alokasi Khusus

Pemerintah memprioritaskan penggunaan DAK untuk

mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan

UMKM

Klaster #4:



REPUBLIK INDONESIA


1. Kemudahan Pendirian Badan Usaha:

a. Penghapusan persyaratan modal Rp 50 juta untuk

pendirian PT, jumlah modal yang disetorkan kedalam PT

diserahkan kepada pendiri.

b. PT untuk UMK dapat didirikan oleh perseorangan yang

tidak memerlukan akta pendirian, cukup pernyataan

pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik

oleh Menteri Hukum dan HAM (biaya pengesahan dapat

dibebaskan).

c. Fasilitasi pendaftaran PT untuk UMK dapat dilakukan

oleh K/L, Dinas Daerah, BUMN/ BUMS yang bergerak di

bidang Pembiayaan Mikro.

d. Perubahan PT untuk UMK dibuat dalam akta notaris dan

diberitahukan secara elektronik kepada Menteri Hukum

dan HAM.

2. Kemudahan Dalam Proses:

a. Keimigrasian:

• Kemudahan bagi investor untuk mendapatkan Izin

Tinggal Sementara (ITAS)/Izin Tinggal Tetap (ITAP)

dengan penerapan deposit sebagai pengganti

jaminan.

• Kemudahan untuk mendapatkan visa untuk kegiatan

maintenance, vokasi, start up, kunjungan bisnis,

penelitian.

b. Paten: Menghapus kewajiban pemegang paten untuk

membuat produk atau menggunakan proses di

Indonesia (fleksibilitas).

c. Jaminan ketersediaan bahan baku impor hanya

ditetapkan oleh sektor industri.

d. Mencabut Izin Gangguan (Staatblad Tahun 1926 Nomor

226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang

Undang-Undang Gangguan/ Hinder Ordonnantie) dan

Izin Gangguan tidak termasuk sebagai retribusi daerah

(UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

e. Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan tidak berlaku

dengan adanya pendaftaran melalui perizinan elektronik.

Klaster #5:



REPUBLIK INDONESIA


3. Pertambangan dan Hilirisasi Minerba

a. Pemberian insentif untuk pengusahaan

pertambangan minerba yang melakukan hilirisasi.

b. Insentif hilirisasi batubara (termasuk gasifikasi):

• tidak dikenai kewajiban Domestic Market

Obligation (DMO).

• pengenaan royalti batubara 0%.

• jangka waktu izin selama umur tambang.

c. Insentif hilirisasi mineral berupa jangka waktu izin

selama umur tambang.

d. Luas wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus

(IUPK) Operasi Produksi (OP) Perpanjangan

diberikan sesuai dengan rencana kegiatan pada

seluruh wilayah perjanjian yang telah disetujui.

e. Wilayah yang dilepaskan dari wilayah IUPK OP

Perpanjangan ditetapkan menjadi Wilayah

Pencadangan Negara (WPN).

4. Minyak dan Gas Bumi

a. Pemerintah sebagai pemegang Kuasa

Pertambangan membentuk BUMN Khusus untuk

melakukan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas

Bumi.

b. Pembentukan BUMN Khusus dapat dilakukan:

1) Dapat menugaskan PT Pertamina (Persero);

atau

2) Dapat menugaskan BUMN lain.

c. Pemerintah tetap dapat menugaskan Badan usaha

swasta untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu

migas.

5. Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)

a. BUM Des sebagai badan hukum

b. Pengesahan badan hukum oleh Menteri Hukum

dan HAM melalui sistem online

Klaster #5:



REPUBLIK INDONESIA


Klaster #6:

1. Kebijakan perdagangan luar negeri memberikan keberpihakan kepada produk

inovasi nasional.

2. Pemerintah dapat melakukan penugasan khusus kepada BUMN dan Swasta untuk

melakukan riset, pengembangan, dan inovasi.



REPUBLIK INDONESIA


Klaster #7:

1. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan.

2. Kewenangan Menteri/Kepala dan Pemda merupakan pelaksanaan kewenangan Presiden.

3. Presiden menetapkan NSPK yang dilaksanakan oleh Menteri/ Kepala dan/atau Pemda.

4. NSPK bersifat standar dan mengacu kepada best practices.

5. Presiden berwenang membatalkan Perda melalui Peraturan Presiden.

6. Pelayanan perizinan dilakukan secara elektronik sesuai NSPK.

7. Permohonan perizinan dianggap dikabulkan secara hukum apabila batas waktu sesuai Service Level

Agreement (SLA) telah terlewati (tidak perlu penetapan oleh pengadilan).

8. Pengawasan pelaksanaan perizinan dapat dilakukan oleh profesi ahli (bersertifikat).



REPUBLIK INDONESIA


Klaster #8:

1. Pemisahan penerapan sanksi administratif (administrative law) dengan penerapan sanksi

pidana (criminal law).

2. Pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP dan/atau UU Tindak Pidana

korupsi.

3. Sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda.

4. Sanksi pidana dapat diterapkan untuk pengenaan sanksi administratif yang tidak

ditindaklanjuti dalam rangka kepastian penegakan hukum (ultimum remedium).



REPUBLIK INDONESIA


Klaster #9:

1. Pengadaan Tanah:

a. Mempercepat Proses Pengadaan Tanah dalam Kawasan

Hutan, Tanah Kas Desa, Tanah Wakaf dan Tanah Aset.

b. Kementerian ATR/BPN membantu instansi yang

memerlukan tanah, dalam menyusun DPPT (Dokumen

Perencanaan Pengadaan Tanah).

c. Jangka waktu berlakunya Penetapan Lokasi (Penlok)

diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

tanpa memulai proses dari awal.

d. Kepemilikan saham dan lahan pengganti sebagai bentuk

ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

e. Percepatan pelepasan tanah yang dimiliki Pemerintah bagi

pembangunan untuk kepentingan umum.

f. Pengadaan lahan dalam kawasan hutan melalui

mekanisme perubahan peruntukan atau pelepasan

kawasan hutan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

g. Pembentukan Bank Tanah.

h. HGB diatas tanah HPL dan di KEK diberikan untuk

sekaligus dalam jangka waktu 90 tahun.

i. HGU atau Hak Pakai diatas tanah HPL dapat diberikan

perperpanjangan sekaligus.

2. Kawasan Hutan

a. Ketentuan persentase luas minimal kawasan hutan

yang harus dipertahankan diatur dalam PP.

b. Perubahan peruntukan kawasan hutan yang

berdampak penting dan cakupan yang luas serta

bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah.

c. Pengukuhan kawasan hutan memperhatikan

RTRW dan pengintegrasian ke dalam Kebijakan

Satu Peta (One Map Policy) dan pelaksanaan

pengukuhan memanfaatkan teknologi informasi

serta koordinat geografis/satelit.



REPUBLIK INDONESIA


2. Kemudahan Proyek Pemerintah

a. Pemerintah menyediakan lahan (tanah atau kawasan hutan)

yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek

b. Penyediaan lahan mempertimbangkan kemampuan

keuangan negara dan kesinambungan fiskal.

c. Pengadaan lahan dapat dilakukan oleh swasta (pelaksana

kegiatan) apabila tidak tersedia anggaran pemerintah

d. Swasta dapat melakukan pinjaman sebagai dana talangan

(bridging finance) untuk pengadaan lahan

e. Pemerintah menyediakan seluruh perizinan yang diperlukan

dalam pelaksanaan proyek Pemerintah

1. Investasi Pemerintah

a. Membentuk Lembaga Sovereign Wealth Fund

(SWF) untuk mengelola dan menempatkan sejumlah

dana dan/atau aset negara.

b. Lembaga SWF berbentuk badan hukum Indonesia

yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah.

c. Lembaga SWF dapat melaksanakan investasi secara

langsung atau tidak langsung dan melakukan

kerjasama dengan pihak lain.

d. Kerugian Lembaga SWF bukan kerugian keuangan

negara.

e. Aset Lembaga SWF dapat berupa: penyertaan modal

negara, hasil pengembangan usaha/aset, aset

BUMN, hibah, dan sumber lainnya yang sah.

f. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Klaster #10:



REPUBLIK INDONESIA


1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK):

a. Administrator KEK berwenang (otoritas) melaksanakan perizinan, pelayanan, insentif dan kemudahan di KEK

berdasarkan NSPK.

b. Administrator ditunjuk dan ditetapkan oleh Dewan Nasional dari profesional (ASN atau Non ASN) melalui seleksi

terbuka.

c. KEK sepenuhnya berada dibawah pengendalian Dewan Nasional.

d. Tanah KEK sebagai insentif investasi, terutama tanah KEK yang dimiliki oleh Pemerintah atau BUMN.

2. Kawasan Industri:

a. Pemerintah memberikan dukungan infrastruktur untuk kawasan industri.

b. Pengadaan lahan untuk kawasan industri prioritas dapat menggunakan UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum.

3. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

a. Fasilitas KEK dapat diberikan pada KPBPB yang wilayahnya sudah di enklave (tanpa mengubah status KPBPB

menjadi KEK).

b. Kelembagaan KPBPB.

c. Penghapusan pembebasan cukai untuk konsumsi.

d. Badan Pengusahaan berwenang (otoritas) melaksanakan perizinan, pelayanan, insentif dan kemudahan di KPBPB

berdasarkan NSPK.

Klaster #11:

perekonomianRIekon.go.id@perekonomianRI


TERIMAKASIHCIPTA LAPANGAN KERJA

http://twitter.com/showeet



REPUBLIK INDONESIA


Secara paralel dengan proses pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja bersama DPR RI, masing-masing Menteri/ Kepala

Lembaga menyiapkan regulasi turunan, antara lain:

1. Perizinan Lokasi: PP Percepatan penyusunan RTR dan RDTR, Revisi PP Penyelenggaraan Tata Ruang, Pedoman

Penetapan RDTR oleh Kepala Daerah.

2. Perizinan Lingkungan: PP NSPK Perizinan Lingkungan (termasuk pengintegrasian AndalLalin), Kerangka Acuan

AMDAL (Standar), penyusunan dan penetapan standar pengelolaan lingkungan untuk masing-masing sektor.

3. Perizinan Bangunan Gedung: PP NSPK Perizinan Bangunan Gedung, Standar Teknis Bangunan Gedung, prototype

bangunan gedung, pengawasan bangunan gedung, kualifikasi dan pembinaan profesi.

4. Perizinan Sektor: PP Regulasi Berusaha Berbasis Risiko (NSPK) kegiatan usaha/ sektor (15 sektor).

5. Persyaratan Investasi: Perpres Daftar Prioritas Investasi.

6. Ketenagakerjaan: PP terkait Upah Minimum, PHK Pesangon, Outsorcing dan Pepres Rencana Penggunaan TKA.

7. UMK-M: PP kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMK-M.

8. Kemudahan Berusaha: PP Pelaksanaan PT untuk UMK, revisi PP Pelaksanaan UU Keimigrasian.

9. Pengadaan Tanah: PP Bank Tanah, PP Pemberian HGB atas HPL, PP Lahan Pengganti Kawasan Hutan, PP

Penetapan Persentase Luas Minimal Kawasan Hutan.

10. Investasi dan Proyek Pemerintah: PP Pelaksanaan Lembaga SWF, PP Penyedian Lahan dan Perizinan Untuk Proyek

Pemerintah.

11. Kawasan Ekonomi: PP NSPK pelaksanaan KEK, Perpres Kelembagaan KEK, PP NSPK pelaksanaan KPBPB,

Perpres Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan KPBPB.

*Status: 24 Januari 2020



REPUBLIK INDONESIA


1. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jala

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

8. Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

10.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

11.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas

Tanaman

12.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya

Pertanian Berkelanjutan

13.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani.

14.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

15.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan

16.Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

17.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan

18.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

19.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

20.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

21.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

22.Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

23.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

24.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

25.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

26.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuian

27.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

28.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

29.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

30.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

31.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

32.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

33.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

34.Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

35.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

36.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

37.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

38.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

39.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

40.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

41.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

42.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

43.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

44.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

45.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

46.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

47.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

48.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

49.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

50.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan



REPUBLIK INDONESIA


Lampiran: Rekapitulasi UU Terdampak (2)

51.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

52.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

53.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

54.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

55.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

56.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

57.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

58.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial

59.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia

60.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

61.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

62.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

63.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

64.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

65.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

66.Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang

Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie);

67.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

68.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

69.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

70.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat

71.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

72.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

73.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

74.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan

75.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

Khusus

76.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-

Undang

77.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi

Undang-Undang

78.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan

79.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Documents

CIPTA LAPANGAN KERJA...2020/01/29 · Dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua sektor, untuk mendorong