KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)PEKERJAAN PERENCANAAN (DETAIL DESAIN)

PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN TERPADUTAHUN ANGGARAN 2015

1. PENDAHULUAN

A. Umum1. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya,

sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkonstribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia;

2. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara;

3. Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional;

4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang, sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

B. Latar Belakang1. Pekerjaan yang dilaksanakan merupakan bagian dari lingkup pekerjaan pada

Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga;

2. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah RI yang dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga;

3. Pelayanan terpadu merupakan komitmen pemerintah RI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Saat ini di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga pelayanan usaha perikanan tangkap cukup besar terutama dalam hal melaksanakan pengawasan mutu perikanan yang meliputi inspeksi pembongkaran ikan diatas kapal dan TPI, penilaian organoleptik dan kandungan zat beracun dalam daging ikan dibutuhkan laboratorium pegawasan mutu perikanan. Dalam upaya memberikan pelayanan kepada nelayan dan meningkatkan daya tarik Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga terhadap para investor pelaku usaha perikanan agar menanamkan modalnya di Pelabuhan ini, maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga membangun gedung pelayanan terpadu.

2. MAKSUD DAN TUJUAN1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana

yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan gedung pelayanan terpadu;

2) Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

3. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu yang meliputi Gambar Detail Desain, Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknis sehingga dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu dapat memperoleh hasil yang baik.

4. NAMA DAN ORGANISASI YANG MELAKSANAKAN PENGADAAN

Kementerian : Kementerian Kelautan dan PerikananSatuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Nusantara SibolgaPPK : Ir. Eras Bernat SinagaAlamat : Jl. Jend. Gatot Subroto, Pondok Batu, Sarudik - Kab.

Tapanuli Tengah

5. SUMBER PENDANAAN

A. Biaya Perencanaan1. Untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan ini diperlukan biaya RP.

56.904.000,- (Lima puluh enam juta sembilan ratus empat ribu rupiah) dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007, tanggal 27 Desember 2007, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, yaitu :

a. Bila terdapat pekerjaan non standar, maka dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate yang berlaku;

b. Besarnya biaya Konsultan Perencana merupakan biaya tetap dan pasti;

c. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan perencanaan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan Perencana.

2. Biaya pekerjaan Konsultan Perencana dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencana sesuai peraturan yang berlaku, terdiri dari:a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;b. Materi dan penggandaan laporan;c. Pembelian bahan dan ATK;d. Pembelian dan atau sewa peralatan;e. Biaya rapat-rapat;f. Perjalanan (lokal maupun luar kota);g. Jasa dan overhead Perencanaan;h. Pajak-pajak.

3. Pembayaran biaya Konsultan Perencana berdasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan.

B. Sumber DanaSumber dana dari keseluruhan pekerjaan perencanaan dibebankan pada:DIPA Nomor: SP DIPA-032.03.2.560401/2015, tanggal 14 November 2014

6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANGA. Lingkup Kegiatan: Perencanaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu

B. Lokasi Kegiatan: Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

C. Data Lokasi :

1. Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini;

2. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kepala Satuan Kerja, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggungjawab Konsultan Perencana;

3. Staf/Tim Teknis pelaksanaan pekerjaan.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan mengangkat petugas sebagai Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk pengawas pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

7. LINGKUP PEKERJAAN7.1 Lingkup Tugas

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007, tanggal 27 Desember 2007 yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan dan perencanaan fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari :A. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan

(termasuk penyelidikan tanah sederhana), membuat interprestasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultansi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/perijinan bangunan;

B. Penyusunan Perencanaan seperti rencana tapak, pra-rencana bangunan termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya dan mengurus perijinan sampai mendapatkan keterangan rencana kota, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan dan IMB pendahuluan dari Pemerintah Daerah Setempat;

C. Penyusunan Pengembangan Rencana, antara lain membuat:

1. Rencana Detail, beserta uraian konsep dan visualisasi atau studi maket yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas.Perhitungan struktur harus ditandatangani oleh Tenaga Ahli yang mempunyai Ijin Sertifikat.

2. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya;3. Rencana utilitas, dan tata hijau/landscape beserta uraian konsep dan

perhitungannya.4. Perkiraan Biaya.

D. Penyusunan Rencana Detail antara lain membuat:1. Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas yang sesuai

dengan gambar rencana yang telah disetujui.Semua gambar arsitektur, struktur dan utilitas harus ditandatangani oleh Penanggungjawab Perusahaan dan Tenaga Ahli yang mempunyai Ijin Sertifikat.

2. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);

3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi (E.E);

4. Laporan akhir perencanaan.

E. Membantu Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang;

7.2 Tanggung Jawab PerencanaanA. Konsultan Perencana bertanggungjawab secara profesional atas jasa

perencanaan yang berlaku dilandasi Undang-Undang Nomor: 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007, tanggal 27 Desember 2007;

B. Secara umum tanggungjawab Konsultan Perencana adalah minimal sebagai berikut:

1. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil kerja perencanaan yang berlaku mekanis pertanggungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan;

3. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAANJangka waktu pelaksanaan perencanaan sampai dengan persiapan Dokumen Lelang Konstruksi diperkirakan selama 1 Bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK.

9. TENAGA AHLIUntuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan Perencana harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan Perencana untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh PEMBERI TUGAS.

Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut:

NO JABATAN KEAHLIANJML (org)

KUALIFIKASIPENGALAMAN

MINIMALA. STAF AHLI

1. Team Leader Arsitektur 1S1 (sarjana)

Teknik Arsitektur6 tahun

2. Ahli Teknik Arsitektu Sipil 1S1 (sarjana)

Teknik Arsitektur4 tahun

3. Quantity/Quality Engineer Sipil 1S1 (sarjana) Teknik Sipil

4 tahun

B. STAF TEKNIK

1. Draftman Sipil (Operator CAD) 1 SMK/Sederajat 4 tahun

C. STAF PENUNJANG

1. Administrasi 1 SMK/Sederajat 3 tahun

Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli diatas harus memiliki Sertifikat tenaga ahli SKA/SKT dari Asosiasi dan dilengkapi dengan Curiculum Vitae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat keterangan) serta ijazah.

10. KELUARAN10.1.Tahapan Perencanaan

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian yang minimal meliputi:

A. Tahapan Konsep Perencanaan1. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah

dan kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan, dan tanggungjawab waktu perencanaan;

2. Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang, dll;

3. Laporan data dan informasi lapangan, termasuk penyelidikan tanah sederhana, keterangan rencana kota, dll.

B. Tahap Pra-Rencana Teknis1. Gambar-gambar rencana tapak;2. Gambar-gambar rencana pra-rencana bangunan;3. Perkiraan biaya pembangunan;4. Laporan perencanaan;5. Hasil konsultasi rencana dengan Pemda setempat;6. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);

C. Tahap Pengembangan Rencana1. Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi dan trimatra bila diperlukan;2. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya;3. Rencana mekanikal-elektrikal termasuk IT, beserta uraian konsep dan perhitungannya;4. Garis besar spesifikasi teknis (Outline Specifications);5. Perkiraan biaya.

D. Tahap Rencana Detail1. Membuat gambar-gambar detail;2. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan (BQ);4. Rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, (RAB berdasarkan Analisa Biaya Konstruksi - SNI); dan5. Menyusun laporan perencanaan; struktur untuk kelengkapan dengan perhitungan-perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan).

E. Tahap Pelelangan (Dokumen Perencanaan Teknis)1. Gambar rencana beserta detail perencanaan; arsitektur, struktur,

mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang;2. Rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat

teknis (RKS);3. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

4. Rincian Volume pekerjaan/bill of quantity (BQ);5. Laporan Perencanaan.

10.2 KriteriaA. Kriteria Umum

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana seperti yang dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu:

1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas:a. Menjamin bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tata

ruang dan tata bangunan yang ditetapkan di Daerah yang bersangkutan;

b. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya;c. Menjamin keselamatan pengguna, masyaratkat dan lingkungan.

2. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan:a. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang didirikan berdasarkan

karakteristik lingkungan, ketentuan wujud bangunan, dan budaya daerah, sehingga seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya (fisik, sosial dan budaya);

b. Menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya;

c. Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan

3. Persyaratan Struktur Bangunana. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung

beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia (gempa, dll);b. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau

luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan;c. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan

benda yang disebabkan oleh perilaku struktur;d. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang

disebabkan oleh kegagalan struktur.e. Umur bangunan diperhitungkan 50 (lima puluh) tahun

4. Persyaratan Ketahanan terhadap Kebakarana. Menjamin terwujudnya sistem proteksi pasif dan aktif pada bangunan

gedung;b. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung

beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia;c. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian

rupa sehingga mampu secara struktural stabil selama kebakaran, sehingga:i. Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman;ii. Cukup waktu dan mudah bagi pasukan pemadam kebakaran

memasuki lokasi untuk memadamkan api;iii. Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.

5. Persyaratan Sarana Jalan Masuk dan Keluar a. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai akses

yang layak, aman dan nyaman ke dalam bangunan dan fasilitas serta layanan di dalamnya;

b. Menjamin terwujudnya upaya melindungi penghuni dari kesakitan atau luka saat evakuasi pada keadaan darurat;

c. Menjamin tersedianya aksesbilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial.

6. Persyaratan Transportasi dalam Gedunga. Menjamin tersedianya sarana transportasi yang layak, aman dan

nyaman di dalam bangunan gedung;b. Menjamin tersedianya aksesbilitas bagi penyandang cacat,

khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial.

7. Persyaratan Pencayaan Darurat, Tanda Arah Keluar dan Sistem Peringatan Bahayaa. Menjamin tersedianya pertandaan dini yang informatif di dalam

bangunan gedung apabila terjadi keadaan darurat;b. Menjamin penghuni melakukan evakuasi secara mudah dan aman,

apabila terjadi keadaan darurat.

8. Persyaratan Instalasi Listrik, Penangkal Petir dan Komunikasi:a. Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup dan aman

dalam menunjang terselenggaranya satuan kerja di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;

b. Menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya akibat petir;

c. Menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya satuan kerja di bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.

9. Persyaratan Instalasi Gas (gas bakar dan/atau gas medik):a. Menjamin terpasangnya instalasi gas secara aman dalam menunjang

terselenggaranya satuan kerja di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;

b. Menjamin terpenuhinya pemakaian gas yang aman dan cukup;c. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan gas

secara baik. 10. Persyaratan Sanitasi Bangunan Gedung dan Lingkungan

a. Menjamin tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalam menunjang pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai dengan fungsinya;

b. Menjamin terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberikan kenyamanan bagi penghuni bangunan dan lingkungan;

c. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi secara baik.

11. Persyaratan Ventilasi dan Pengkondisian Udaraa. Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alami

maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan kerja dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;

b. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata udara secara baik.

12. Persyaratan Pencahayaan:a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik

alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan kerja dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;

b. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan pencahayaan secara baik.

13. Persyaratan Kebisingan dan Getarana. Menjamin terwujudnya kehidupan yang nyaman dari gangguan suara

dan getaran yang tidak diinginkan;b. Menjamin adanya kepastian bahwa setiap usaha atau satuan kerja

yang menimbulkan dampak negatif suara dan getaran perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan atau mencegah perusakan lingkungan.

B. Kriteria KhususKriteria khusus dimaksud untuk memberikan syarat-syarat yang khusus, spesifik berkaitan dengan bangunan gedung yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi khusus bangunan, segi teknis lainnya, misalnya:1. Dikaitkan dengan upaya pelestarian atau konservasi bangunan yang ada;2. Kesatuan perencanaan bangunan dengan lingkungan yang ada disekitar,

seperti dalam rangka implementasi penataan bangunan dan lingkungan;3. Solusi dan batasan-batasan kontekstual, seperti faktor sosial budaya

setempat, geografi, klimatologi dan lain-lain.

10.3 AZAS-AZASSelain dari kriteria diatas, di dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana hendaknya memperhatikan azas-azas bangunan gedung negara sebagai berikut:

A. Bangunan gedung negara hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan;

B. Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan pada kelatahan gaya dan kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan, terutama bagi bangunan pelayanan kepada masyarakat;

C. Dengan batasan tidak mengganggu produktivitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya, hendaknya diusahakan serendah mungkin;

D. Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya;

E. Bangunan gedung negara hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan di sekitarnya.

10.4 Proses PerencanaanA. Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang

diminta, Konsultan Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengelola Kegiatan;

B. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.

C. Dalam pelaksanaan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.

10.5 Program KerjaA. Konsultan Perencana harus segara menyusun program kerja minimal

meliputi:1. Jadwal kegiatan secara detail;

2. Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan keahliannya). Tenaga-tenaga yang diusulkan oleh Konsultan Perencana harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Satuan Kerja;

3. Konsep penanganan pekerjaan perencanaan.

B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Satuan Kerja, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Konsultan Perencana dan mendapatkan pendapat teknis dari Pengelola Teknis Kegiatan.

C. Secara umum persyaratan teknis bangunan gedung negara mengikuti ketentuan dalam:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2006, tanggal 1 Desember 2006, tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007, tanggal 27 Desember 2007, Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

3. Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta standar teknis yang terkait;

4. Peraturan daerah setempat tentang Bangunan Gedung.

11. PELAPORAN

1. Laporan Pendahuluan;a. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan

kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan, dan tanggungjawab waktu perencanaan;

b. Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang, dll;

c. Laporan data dan informasi lapangan, termasuk penyelidikan tanah sederhana, keterangan rencana kota, dll.

2. Laporan Interim;a. Gambar-gambar rencana tapak;b. Gambar-gambar rencana pra-rencana bangunan;c. Perkiraan biaya pembangunan;d. Hasil konsultasi rencana dengan Pemda setempat;e. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);f. Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi dan trimatra bila diperlukan;g. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya;h. Rencana mekanikal-elektrikal, beserta uraian konsep dan perhitungannya;i. Garis besar spesifikasi teknis (Outline Specifi-cations);j. Perkiraan biaya.

3. Laporan Akhir;

a) Rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, (RAB berdasarkan Analisa Biaya Konstruksi - SNI);

b) Menyusun laporan perencanaan; struktur untuk kelengkapan dengan perhitungan-perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan)

c) Gambar rencana beserta detail perencanaan; arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang;

d) Rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis (RKS);

e) Rincian Volume pekerjaan/bill of quantity (BQ);

12. PENUTUPAN

A. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka Konsultan Perencana hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.

B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Kepala Satuan Kerja.

Dibuat di : SibolgaTanggal : Februari 2015

Mengetahui: Dibuat Oleh:Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen

Henry M. Batubara, S.Pi, M.Si Ir. Eras Bernat Sinaga