Cover

EKSISTENSI LOW COST CARRIER DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

TESIS

OLEH:

FRITZ PARTOGI P. HUTAPEA

087005005 / ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2010

Universitas Sumatera Utara

EKSISTENSI LOW COST CARRIER DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum


OLEH:

FRITZ PARTOGI P. HUTAPEA 087005005 / ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2010


NAMA : FRITZ PARTOGI P. HUTAPEA NIM : 087005005 PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM JUDUL TESIS : EKSISTENSI LOW COST CARRIER DITINJAU DARI

HUKUM PERSAINGAN USAHA

MENYETUJUI KOMISI PEMBIMBING

Prof. Dr. Ningrum N. Sirait, SH, MLI Ketua

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum Anggota Anggota Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum


Telah diuji pada Tanggal, PANITIA PENGUJI Ketua : Prof. Dr. Ningrum N. Sirait, SH, MLI Anggota : 1. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH

2. Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum 3. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH 4. Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS


ABSTRAK

Dalam industri penerbangan nasional saat ini, terdapat beberapa perusahaan yang menerapkan pola penerbangan berbiaya murah yang disebut dengan Low Cost Carrier. Kondisi tersebut mengakibatkan persoalan hukum karena melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dimana perusahaan penerbangan tertentu telah melakukan penjualan tiket penumpang udara di bawah harga pokok dan diduga sebagai pelaku untuk mematikan pesaing. Jika diteliti dari sudut pandang penumpang/konsumen bahwa, dengan adanya harga jual yang lebih rendah tentunya akan sangat menguntungkan dan tidak peduli dengan persaingan di antara perusahaan penerbangan. Hal ini terjadi mengingat kondisi perekonomian di Indonesia saat ini yang masih belum pulih, sehingga terjadi perubahan pada pola konsumtif yang semakin sensitif terhadap perubahan harga suatu produk dan tidak lagi menjadi konsumen yang fanatik terhadap suatu produk tertentu.

Permasalahan di dalam penulisan ini adalah bagaimanakah persaingan dunia penerbangan pada Low Cost Carrier ditinjau dari hukum persaingan usaha? dan bagaimanakah penegakan hukum persaingan usaha terhadap pelaksanaan Low Cost Carrier dalam industri penerbangan?

Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif, yakni mengacu kepada nilai-nilai dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai bahan hukum primer digunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Nasional, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Kesimpulan dari penulisan ini menunjukkan bahwa, Pertama, perusahaan penerbangan tertentu yang menjual harga tiket di bawah harga referensi, dan telah diaudit oleh Tim Departemen Perhubungan Udara kemudian laporannya diberikan kepada KPPU, maka KPPU tidak secara otomatis dapat menerapkan Pasal 20 UU Persaingan Usaha kepada maskapai penerbangan tersebut. Karena ketentuan Pasal 20 UU Persaingan Usaha tersebut tidak bisa diberlakukan mengenai Per Se Illegal dan Rule of Reason, melainkan KPPU harus dapat membuktikan terlebih dahulu sejauh mana penjualan harga tiket tersebut dilakukan secara sistematis dalam waktu yang cukup lama, eksistensi perusahaan penerbangan di pangsa pasar yang kuat, kemampuan keuangan yang kuat, sehingga dapat mematikan pelaku usaha lain atau menyingkirkan pesaingnya dari pasar yang bersangkutan dan menimbulkan barrier to entry. Kedua, penegakan hukum persaingan usaha terhadap pelaksanaan Low Cost Carrier dalam industri penerbangan, bukan disebabkan predatory pricing yang bertujuan mematikan perusahaan penerbangan pesaing. Karena hal ini dianggap sebagai konsekuensi masuknya pelaku usaha baru di bisnis penerbangan dan adanya persaingan yang menguntungkan konsumen. Sehingga yang terjadi adalah persaingan dalam merebut konsumen, yang merupakan hal yang sah dalam mekanisme pasar.


Untuk itu, Departemen Perhubungan tidak perlu menetapkan tarif batas atas dan batas bawah, ataupun tarif referensi seiring semakin kompetitifnya tarif angkutan udara saat ini, karena tarif tersebut terbentuk melalui mekanisme pasar yang wajar. Penetapan tarif referensi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2005 dalam hal ini tidak melanggar UU Persaingan Usaha hal tersebut didasarkan pada Pasal 5 Ayat (2b). Namun, demikian penetapan tarif referensi tidak sejalan dengan tujuan Hukum Persaingan Usaha dan tujuan dibentuknya UU Persaingan Usaha yaitu untuk melindungi proses persaingan. Karena itu, pemberlakuan tarif referensi bukanlah solusi.

Saran dalam penulisan ini adalah pertama, baik KPPU maupun Departemen Perhubungan diharapkan agar semakin meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap persaingan usaha industri penerbangan domestik, dimana KPPU mengawasi dalam hal persaingan usaha karena suatu saat dimungkinkan untuk terjadinya predatory pricing ataupun praktek persaingan usaha tidak sehat lainnya dan Departemen Perhubungan hendaknya mengawasi ketaatan perusahaan penerbangan terhadap peraturan-peraturan mengenai keamanan dan keselamatan penerbangan serta memperketat pemberian Surat Izin Usaha Penerbangan, Air Operator Certificate dan izin terbang. Kedua, tarif penerbangan domestik sebaiknya diserahkan kembali kepada mekanisme pasar karena penetapan tarif referensi tidak akan langsung menjamin persaingan antar perusahaan penerbangan.

Kata Kunci: Low Cost Carrier atau LCC, Industri Pesawat Terbang,

Perusahaan Penerbangan, Maskapai Penerbangan, UU Persaingan Usaha, Pelaku Usaha, Pesaing, Monopoli, Per Se Illegal, Predatory Pricing, dan Rule of Reason.


ABSTRACT

In the current national airline industry, there are several airline companies which apply the Low Cost Carrier system. The application of this system has resulted in a legal problem because it violates Article 20 of the Law No.5/1999 on Monopoly Practice Prohibition and Unhealthy Business Competition. In this case, a certain airline company has sold an airline ticket under the standard price and it is assumed to have intention to kill its competitors. Seen from the consumers point of view, the lower selling ticket price is surely beneficial and they do not care about the competition among the airline companies. This occurs because the current economic condition in Indonesia is still not recovered that it makes the consumers change their consumptive pattern which becomes more sensitive to a change of the price of a product and the consumers are no longer fanatic toward a specific product.

The research questions to be answered in this study were how business competition in airline companies applying the Low Cost Carrier system is looked at from the law of business competition point of view and how the law of business competition is imposed in the implementation of Low Cost Carrier system in the airline industry.

This study employed a normative legal research method with qualitative approach which refers to the legal values and norms stated in the regulation of legislation. The primary legal materials for this study were Law No.5/1999 on Monopoly Practice Prohibition an Unhealthy Business Competition, Law No.8/1999 on National Consumer Protection, and Law No.1/2009 on Aviation.

The result of this study showed that, first, a certain airline company which sold an airline ticket under the referential price had been audited by the team of Air Transportation Department (Departemen Perhubungan Udara) then the report was submitted to the KPPU, yet the KPPU could not automatically applied Article 20 of Law on Business Competition cannot be imposed on Per Se Illegal and Rule of Reason, hence, KPPU must first be able to prove to what extent the selling of the airline tickets under the referential price has been systematically done in an adequate length of time, the strong existence of the airline company in the market, its strong financial capability, which can kill the other business practitioners or push its competitors out of the market and cause barrier to entry. Second, the reinforcement of law on business competition to the implementation of the Low Cost Carrier system in the airline industry is not caused by predatory pricing intended to kill the other competing airline companies because it is regarded as the consequence of the involvement of new companies in the airline business and this competition benefits the consumers. In fact, what happened is the competition to win the hearts of consumers which is legal in the market mechanism. For this reason, Department of Transportation (Departemen Perhubungan) does not need to establish ceiling, base, or


referential tariff in line with the current competitiveness of air transportation tariff because the tariff is formed through a natural market mechanism. The establishment of referential tariff in the Decree of Minister of Transportation No. KM.36/2005, in this case, does not violate Law on Business Competition based on Article 5 (2b). Yet, the establishment of referential tariff is not in line with the objectives of Law on Business Competition which is to protect the process of competition. Therefore, the implementation of referential tariff is not a solution.

KPPU or the Department of Transportation (Departemen Perhubungan) is suggested, First, to keep monitoring and controlling the practice of business competition in the domestic airline industry. KPPU should monitor and control the business competition practice because predatory pricing or the other unhealthy business competition practices may occur, and the Department of Transportation (Departemen Perhubungan) should monitor and control the obedience of airline companies to the regulations concerning flight security and safety and firmly regulate the issuance of the license of Airline Business, Air Operator Certificate and Flying certificate. Second, domestic airline tariff should be returned to the market mechanism because the establishment of referential tariff will not directly guarantee the competition between the airline companies.

Key words: Low Cost Carrier, Airline Company, Business Competition, Predatory Pricing


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas

segala berkat, karunia dan kasihNya yang berkelimpahan sehingga penulis dapat

menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara, menyelesaikan tugas akhir berupa tesis yang berjudul: Eksistensi

Low Cost Carrier Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha, dan telah dinyatakan

lulus diseminarkan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar

Magister Humaniora pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara Medan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini bukanlah semata-mata atas

kemampuan diri penulis sendiri, melainkan atas bantuan, dukungan, bimbingan dan

saran dari semua pihak yang telah ikut mengambil peran dan partisipasi yang

signifikan dalam memberikan kontribusi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis juga

ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang

telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis

dalam penyelesaian tesis ini.

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A (K) selaku Rektor

Universitas Sumatera Utara, terima kasih atas kesempatan dan fasilitas yang

diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada

program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara.


2. Kepada Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara, terima kasih telah menerima penulis menjadi

mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara dan juga selaku dosen yang telah memberikan pengetahuan yang

berguna bagi penulis.

3. Kepada Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H., selaku Ketua Program

Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Dosen

dan sekaligus sebagai Anggota Komisi Pembimbing, terima kasih atas segala

perhatian dan ilmu pengetahuan yang diajarkan selama penulis menjadi

mahasiswa, memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, ide, motivasi dan saran

serta kritik yang konstruktif untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam

penulisan tesis ini.

4. Terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya

penulis ucapkan kepada Ibu Prof. Dr. Ningrum N. Sirait, S.H, M.LI, selaku Ketua

Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, saran

serta kritik yang sangat mendukung dalam penulisan tesis ini, demikian juga

kepada Ibu Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sekaligus

sebagai Anggota Komisi Pembimbing.

5. Kepada Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., dan Bapak Prof. Dr. Tan Kamelo,

S.H., M.H., selaku dosen penguji terima kasih atas masukan dan arahan kepada

penulis guna kesempurnaan tesis ini. Para Guru Besar dan segenap Civitas


Akademika Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu didalam

perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya, penulis juga

mengucapkan terima kasih.

6. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis , Papi tercinta St. Prof. (Emer) dr.

Hamonangan Hutapea, Sp.OG (K) yang selalu mendoakan, mendorong dan

memotivasi untuk terus belajar dan melanjutkan pendidikan, memberikan

dukungan moril dan materil, dan kepada Mami tercinta dr. Paulina Sidabutar yang

paling baik dan sabar serta tiada henti mendoakan, mencurahkan kasih sayang,

nasehat, dan perhatiannya kepada penulis. Terima kasih Tuhan atas limpahan

berkat Mu kepada hamba, terima kasih atas orang tua yang sangat bijaksana,

penuh kasih dan sayang, yang sungguh dapat dijadikan sebagai teladan, yang

Tuhan telah berikan kepada hamba. Bapak mertua saya M. Situmorang dan Ibu

Mertua saya M. Marpaung, kakak saya Kel. Luhut Hutagalung, S.E., M.M., / dr.

Prima Yosephine B.T. Hutapea, M.K.M., adik saya dr. Manuel Hotasi P Hutapea

Sp.OG & kel., abang dan kakak ipar saya Robert Situmorang & kel., Kel. dr.

Djuni K.P. Simatupang Sp.T.H.T., / Netty Situmorang, Drs. Ryckson Dayan

Situmorang & kel., penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan moral dan

spriritual selama ini.

7. Khusus kepada isteri saya tercinta drg. Evelyn Natali Irma Situmorang, penulis

mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kesabaran yang selalu diberikan,

mendampingi penulis serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis


dalam mengikuti Program Studi Ilmu Hukum dan dalam penyelesaian penulisan

tesis ini. Demikian juga kepada kedua putra tersayang penulis: Jeremy Gokasi

Hasudungan Hutapea dan Jovan Takasi Amadeo Hutapea.

8. Rekan-rekan seangkatan kelas Hukum Ekonomi: Amakhoita Hia, Aswin

Tampubolon, Edy Siong, Elfi Haris, Gidion Arif Setyawan, Harianto, Irfan

Hakim, Jukiman Situmorang, Mercy Monika, Pirmawan Sitorus, Tambok

Nainggolan, Tommy Adhyaksa, Wawan Irawan, yang telah melalui 3 semester

perkuliahan bersama-sama sarat dengan kenangan indah, terima kasih atas

kebersamaan selama ini dan semoga persahabatan ini abadi selamanya.

9. Kepada seluruh unsur pimpinan PT. Garuda Indonesia (Persero) Kantor Cabang

Medan, berawal dari Bapak Yona Mardiona yang telah memberikan izin kepada

penulis untuk dapat mengikuti perkuliahan pada Program Studi Magister Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, demikian juga pimpinan

selanjutnya yaitu: Bapak Muchwendi Harahap beserta Bapak Moch. Yunus,

Bapak Anang Widodo, Bapak Hendro Warsito dan seluruh rekan kerja , terima

kasih atas dukungan, motivasi dan pengertian yang baik selama penulis mengikuti

perkuliahan, melakukan penulisan, sampai dengan berakhirnya penulisan tesis ini.

10. Kepada seluruh staf sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara: Fika, Juli, Fitri, Bu Niar, Bu Ganti, Udin,

Hendra, dan Herman terima kasih atas pelayanan dengan senyum dan keikhlasan,

tanpa kenal lelah selama penulis kuliah, demikian juga semua pihak yang


Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun harapan

penulis kiranya tesis ini dapat menjadi setitik air dalam samudera ilmu pengetahuan,

menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi

pembacanya. Akhir kata, mohon maaf atas segala kelemahan yang ada dalam

penulisan ini, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun untuk

penulisan selanjutnya.

Medan, Februari 2010

Penulis,

Fritz Partogi P. Hutapea


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : FRITZ PARTOGI P. HUTAPEA

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 05 November 1969

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Kristen Protestan

Alamat : Perumahan Bumi Asri Blok G-231

Jl. Asrama, Helvetia Medan

Pekerjaan : Pegawai BUMN: PT. Garuda Indonesia (Persero)

Kantor Cabang Medan

Pendidikan Formal : - Sekolah Dasar: SD Kristen Immanuel I Medan

(Lulus Tahun 1981);

- Sekolah Menengah Pertama: SMP Kristen

Immanuel Medan (Lulus Tahun 1984);

- Sekolah Menengah Atas: SMA Negeri I Medan

(Lulus Tahun 1987);

- S-1: Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area/

UMA Medan (Lulus Tahun 1995);

- S-2: Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan

(Lulus Tahun 2010).


DAFTAR ISI

ABSTRAK ............................................................................................................ i ABSTRACT ........................................................................................................... iii KATA PENGANTAR.......................................................................................... v DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................ x DAFTAR ISI......................................................................................................... xi DAFTAR ISTILAH ............................................................................................. xiii BAB I : PENDAHULUAN .............................................................................. 1

A. Latar Belakang .............................................................................. 1 B. Perumusan Masalah ....................................................................... 2 C. Tujuan Penulisan............................................................................ 3 D. Manfaat Penulisan.......................................................................... 3 E. Keaslian Penulisan ......................................................................... 4 F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional................................. 4

1. Kerangka Teori......................................................................... 4 2. Landasan Konsepsional............................................................ 5

G. Metode Penulisan........................................................................... 6 1. Jenis dan Sifat Penulisan.......................................................... 6 2. Sumber Data............................................................................. 7 3. Teknik Pengumpulan Data....................................................... 8 4. Analisis Data ............................................................................ 9

BAB II : TINJAUAN TENTANG LOW COST CARRIER DAN EKSISTENSINYA DALAM DUNIA PENERBANGAN .............. 10 A. Penerapan Low Cost Carrier Bagi Industri Penerbangan .............. 10 B. Maskapai Penerbangan Murah dan Terbesar di Eropa dan Dunia. 11 C. Pengabaian PP No. 3 Tahun 2001 Berdampak pada Low Cost

Carrier Dan Eksistensi Maskapai Penerbangan Indonesia............ 11 1. Dampak Pengabaian Regulasi Keamanan dan Keselamatan

Penerbangan ............................................................................. 11 2. Low Cost Carrier dan Dampaknya Terhadap Keamanan dan

Keselamatan Penerbangan ....................................................... 13


D. Eksistensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .. 14

BAB III : PERSAINGAN DALAM DUNIA PENERBANGAN PADA LOW COST CARRIER DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA................................................................................................ 16 A. Larangan Jual Rugi (Predatory Pricing) Menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 ....................................................... 16

1. Konsep Predatory Pricing ....................................................... 16 2. Per Se Illegal dan Rule of Reason............................................ 17 3. Pembuktian Predatory Pricing ................................................ 18

B. Efisiensi Dalam Perusahaan Jasa Penerbangan Domestik ............. 19 1. Efisiensi Teknis Produksi......................................................... 20 2. Efisiensi Alokatif ..................................................................... 21

C. Dampak Negatif Dalam Industri Jasa Penerbangan....................... 21 1. Mematikan Pesaing .................................................................. 21 2. Adanya Barrier to Entry .......................................................... 22 3. Kecelakaan Pesawat ................................................................. 22

D. Hubungan Antara Jual Rugi (Predatory Pricing) Dengan Efisiensi.......................................................................................... 23

BAB IV : PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PELAKSANAAN LOW COST CARRIER DALAM INDUSTRI PENERBANGAN............................................................................... 25 A. Pengaturan Harga Tiket oleh Departemen Perhubungan............... 25 B. Tugas dan Wewenang KPPU......................................................... 26 C. Keberatan KPPU atas Pengaturan Harga Tiket.............................. 27

1. Keberatan atas Kewenangan Departemen Perhubungan.......... 28 2. Keberatan di Dalam Hukum Persaingan Usaha ....................... 29

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................... 30 A. Kesimpulan .................................................................................... 30 B. Saran............................................................................................... 31

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 33


DAFTAR ISTILAH

NO DESKRIPSI ARTI

1 Affordability Menghasilkan

2 Akuisisi Pengambil-alihan perusahaan oleh perusahaan lain melalui pembelian saham 3 Alternatif Pilihan (antara dua hal), alternatip, jalan lain 4 Availability Adanya, tersedianya, terdapatnya 5 Average cost Biaya rata-rata 6 Bandara Lapangan terbang 7 Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 8 Batavia Air (7P) Batavia Air memiliki kode penerbangan 7P 9 Business Class Kelas bisnis 10 Cabin crew Awak kabin

11 Check-in

Prosedur formal yang diberlakukan oleh perusahaan penerbangan dalam mendaftar penumpang untuk berangkat dalam satu penerbangan

12 Competition policy Kebijakan persaingan 13 Consumer behaviour Perilaku konsumen

14 Doctrinal research Penulisan doktrinal / berkenaan dengan doktrin atau asas 15 Economy Class Kelas ekonomi 16 Event Acara, peristiwa, kejadian, hasil, perlombaan17 Flexibilitas Kelenturan, keluwesan

18 Free seating Duduk bebas, tidak ada penentuan tempat duduk

19 Full service carrier Alat pengangkut dengan jasa layanan lengkap

20 Garuda Indonesia (GA) Garuda Indonesia memiliki kode penerbangan GA 21 Globalisasi Globalisasi 22 Golden route Rute emas 23 Variable cost Biaya variabel, biaya tidak tetap

24 Indonesia Air Asia (QZ) Indonesia Air Asia memiliki kode penerbangan QZ

25 Inflight entertainment Hiburan / pertunjukan selama dalam penerbangan 26 Inflight service Pelayanan selama dalam penerbangan

27 International Air Transport Association (IATA) Asosiasi Transportasi Udara International


28 Investor Penanam modal 29 Irrasional Tidak rasional, tidak masuk akal, tidak logis 30 Joint venture Patungan, usaha patungan 31 Kategori Kelompok, golongan, jenis 32 Kompetitif Yang bersaing 33 Kualitas Mutu, kecakapan, macam, jenis 34 Lion Air (JT) Lion Air memiliki kode penerbangan JT 35 Load factor Faktor muatan / isian, tingkat isian 36 Low Cost Carrier Alat pengangkut bertarif rendah

37 Low season Saat dimana tingkat permintaan / demand atas suatu barang / jasa sedikit

38 Mandala (RI) Mandala Airline memiliki kode penerbangan RI 39 Market behaviour Perilaku pasar 40 Market share Penguasaan pasar

41 Maskapai Perusahaan / company / enterprise, perusahaan penerbangan 42 Monopoli Hak menguasai

43 Predatory price Penerapan harga temporari yang jauh dibawah harga pasar dengan maksud untuk membunuh atau mematikan pesaing

44 Reasonable Bijaksana, adil, logis, masuk akal 45 Rule of reason Alasan aturan 46 Rute Jalan / trayek yang dilalui

47 Stakeholders

Perorangan / group / organisasi / seluruh unit yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan suatu organisasi atau perusahaan karena dapat menerima dampak dari aksi / tujuan / kebijakan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan tersebut

48 Minimize reservasition Persediaan dikurangi/pengurangan persediaan 49 Total cost Biaya total

50 Ground handling Berada di tanah atau pesawat sedang berhenti di darat. 51 Road hauliers Pengangkut penumpang setelah tiba di tanah


Documents

Cover