PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PEMBIAYAAN

MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK NO. 106 PADA PT.

BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KCP BANGKALAN

TRUNOJOYO MADURA

A R T I K E L I L M I A H

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat PenyelesaianProgram Pendidikan Sarjana

Jurusan Akuntansi

Disusun Oleh :

KARINA OKTAVIA TAMARA

2012310247

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2016

1

PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PEMBIAYAANMUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK NO. 106 PADA PT. BANK

RAKYAT INDONESIA SYARIAH KCP BANGKALAN TRUNOJOYOMADURA

KARINA OKTAVIA TAMARASTIE Perbanas Surabaya

Email : arina_tamara@gmail.com

Dra. Nur Suci I. Mei Murni, Ak., M.M.CASTIE Perbanas Surabaya

Email : Nursuci@perbanas.ac.idJln.Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

This study aims to know the implementation of murabahah financing in PT. BankBRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura, such as the rule of murabahah financing,the procedure of murabahah financing, and accounting of Murabahah financing and theconformity of its implementation to Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No.102. This research is a qualitative research that approaches descriptive analysis that aims toprovide fact-based picture of the state of an object aims to give a comparative analysis of theimplementation of the financial statements of the research object and PSAK 106, whichinscludes an analysis of the recognition, measurement, presentation and disclosure. The typeof data used are primary data and secondary data that obtained from interviews withfinancing staff in PT Bank BRISyariah KCP Bangkalan Madura Trunojoyo. The result ofresearch showed that the overall outline, accounting reporting in PT. Bank BRISyariah KCPBangkalan Trunojoyo Madura has implemnted and in accordance with PSAK 106.

Keywords: Accounting For Musyarakah, PSAK No. 106.

PENDAHULUAN

Perkembangan bank syariah diIndonesia dewasa ini berjalan dengansangat pesat. Walaupun jumlah bank,jumlah kantor bank dan jumlah total asetbank syariah pada awalnya masih sangatkecil apabila dibandingkan dengan bankkonvensional. Pada setiap tahunnyaperkembangkan bank syariah meningkatsangat tajam. Kita telah membuktikanbahwa perkembangan perbankan syariah

yang pesat baru terjadi setelahdiberlakukannya Undang – Undang Nomor10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang– Undang Nomor 7 tahun 1992 tentangperbankan. (Rahmadi Usman,2012, 56).

Menurut UU Perbankan no 10tahun 1998 dalam Ismail (2013,30) Bankmerupakan lembaga keuangan yangmemiliki tujuan utama yaitu badan usahayang menghimpun dana dari masyarakatdan menyalurkan dana kepada masyarakat

2

dalam bentuk pinjaman atau kreditdan/atau bentuk lainnya dalam rangkameningkatkan taraf hidup rakyat banyak.Bank menghimpun dana dari masyrarakatdan kemudian menyalurkannya kepadamasyarakat dengan tujuan untukmendororng taraf hidup rakyat banyak,dari dua fungsi bank yaitu menghimpundan menyalurkannya oleh karena itudisebut financial intermediary.

Bank syariah adalah bank umumsebagaimana dimaksud dalam UU No. 7Tahun 1992 tentang perbankan yang saatini telah diubah dengan UU No. 10 Tahun1998 yang melakukan kegiatan usahaberdasarkan prinsip syariah, termasuk unitusaha syariah dan kantor cabang bankasing yang melakukan kegiatan usahaberdasarkan prinsip syariah. Prinsip bagihasil adalah salah satu skim yang adadalam ekonomi Islam serta merupakansalah satu komponen dalam sistemkesejahteraan Islam. Perkembanganperbankan dengan menggunakan prinsipsyariah atau lebih dikenal dengan namabank syariah sudah bukan merupakan halyang asing lagi di Indonesia. Mulai tahun1990, mulailah terealisasi ide tentangadanya bank islam atau berbasis syariah diIndonesia, yang bermula dari bentukpenolakan terhadap sistem riba yangbertentangan dengan hokum islam.

Penyaluran dana bank syariahsangat selektif dan hanya menyalurkandana dalam investasi. Return yangdiberikan bank syariah kepada pihakinvestor menggunakan system bagi hasil,sehingga adil bagi kedua pihak. Perjanjianyang dibuat antara bank dan nasabahinvestor maupun pengguna dana sesuaidengan kesepakatan dan prinsip syariah.Orientasi bank syariah dalam memberikandananya adalah falah dan dan profitoriental. Hubungan bank dengan nasabahadalah hubungan kemitraan. Bank bukanantara kreditur dan debitur. Dewanpengawas bank syariah adalah Komisaris,Bank Indonesia, Bapepam, dan DewanPengawas Syariah. Permasalahan yangmuncul di bank syariah akan diselesaikan

dengan musyawarah. Namun apabilamusyawarah tidak dapat menyelesaikanmasalah, maka permasalahan antara banksyariah dan nasabah akan diselesaikan olehpengadilan dalam lingkungan pengadilanagama.

Standar akuntansi yangberdasarkan prinsip syariah merupakankunci sukses bagi bank/lembaga keuangansyariah untuk menjalankan sistemnyadalam rangka melayani masyarakat.Standar akuntansi tersebut akan tereflesidalam sistem akuntansi yang digunakansebagai dasar pembuatan sistem laporankeuangan. Dewan Syariah Nasional MUIdan PSAK No. 106 mendefinisikanmusyarakah sebagai alat kerja sama antaradua pihak atau lebih untuk suatu usahatertentu, dimana masinh-masing pihakmemberikan kontribusi dana denganketentuan bahwa keuntungan dibagiberdasarkan kesepakatan sedangkankerugian berdasarkan potsi kontribusidana. Pihak mitra aktif maupun mitra pasifmenyediakan dana untuk mendanai sebuahusaha tertentu, baik usaha yang sudahberjalan maupun usaha yang baru,selanjutnya salah satu mitra dapatmengembalikan dana tersebut dan bagihasil yang telah disepakati secara bertahapatau angsuran dan sekaligus kepada mitralain. Invetasi musyarakah dapat berupabentuk kas, setara kas, atau aset kas.Sehingga sebelum pembiayaan disalurkan,maka perlu adanya perencanaan dimanadalam pembiayaan dibutuhkan analisisuntuk mengetahui kelayakan pembiayaandan supaya tidak terjadi kemacetan saatmengangsur pembiayaan yang telahdiberikan oleh pihak bank.

Dalam PSAK Nomor 106 telahmengatur pengakuan dan pengukuran sertapenyajian dan pengungkapan musyarakah,oleh karena itu kami mempertanyakanapakah PT. Bank Rakyat Indonesia, TbkCabang Bangkalan Madura telahmelaksanakan pembiayaan musyarakahsesuai dengan psak nomor 106 tentangakuntansi musyarakah. Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah penulis

3

dikemukakan di atas maka penulis tertarikuntuk melakukan penelitian dengan judul“Perlakuan Akuntansi TerhadapPembiayaan Musyarakah BerdasarkanPSAK No. 106 Pada Bank BRISyariahKCP Bangkalan Trunojoyo Madura”.

TINJAUAN PUSTAKA DANKERANGKA PIKIRPengertian Bank dan Perbankan

Definisi bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10Tahun 1998 Tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1992Tentang Perbankan pada Pasal 1 Ayat 2adalah“Bank adalah badan usaha yangmenghimpun dana dari masyarakat dalambentuk simpanan dan menyalurkannyakepada masyarakat dalam bentuk kreditdan atau bentuk-bentuk lainnya dalamrangka meningkatkan taraf hidup rakyatbanyak.”

Sedangkan definisi Perbankanmenurut Undang-undang No. 10 Tahun1998 pada Pasal 1 Ayat 1 adalah“Perbankan adalah segala sesuatu yangmenyangkut tentang bank, mencakupkelembagaan, kegiatan usaha, serta caradan proses dalam melaksanakan kegiatanusahanya.”

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa bankmerupakan salah satu badan usahalembaga keuangan yang bertujuanmenghimpun dana dan menyalurkan danatersebut dalam bentuk kredit atau jasa jasalainnya. Dana pemberian kredit tersebutdapat bersumber dari dana sendiri (setoranmodal, laba ditahan/cadangan bank, danlaba yang belum dibagi), dana pihak ketiga(giro, tabungan, dan deposito), dan danadari lembaga lain (kredit likuiditas BankIndonesia, pinjaman antarbank, pinjamandari bank luar negeri, dan penerbitanSBPU).

Tinjauan Tentang Akuntansi SyariahSecara Normatif, masyarakat

Muslim mempraktikan akuntansiberdasarkan pada perintah Allah dalam QSAl-Baqarah [2]: 282. Teori akuntansi,memberikan arah bagi penggunanya untukmelakukan aksi. Dengan pandangan iniakuntansi syariah dapat dianggap sebagaipraxis, yaitu ilmu pengetahuab yangmencakup aspek filsafat, teori, dan praktik.Akuntansi syariah pada intinya akuntansiyang akan dinilai kembali dari sudutpandangan Islam. Kecenderungan lahirnyaakuntansi syariah adalah sangat baru danpara ahli akuntansi syariah belum secarajelas membuat tujuannya. Oleh karena ituakuntansi syariah adalah teori yangmenjelaskan bagaimana mengalokasikansumber sumber yang ada secara adil bukanpelajaran tentang bagaimana akuntansi ituada. Akuntansi menurut pandangan islamadalah tergantung pada tujuan masyarakatIslam yang sempurna.

Oleh karena itu akuntansi syariahdibangun berdasarkan syariah Islam, makanilai transendental akuntansi syariahterlihat jelas. Hal ini merupakan indikasiyang kuat bahwa akuntansi syariah tidaksemata-mata menjadi instrumen bisnisyang bersifat profan, tetapi juga sebagaiinstrument yang melintas batas duniaprofan. Dengan demikian, yang selama iniakuntansi dikenal sebagai alatpertanggungjawaban kepemilikperusahaan, maka akuntansi syariah adalahlebih dari itu, yaitu pertanggungjawabankepada stakeholders dan Tuhan. Artinyapraktik akuntansi syariah akanmengantarkan pelakunya secara riilteraktualisasi dalam bentuk kegiatanmenciptakan dan menyebarkankesejahteraan bagi seluruh alam.

Tinjauan Tentang Perbankan SyariahBank Syariah (PAPSI, 2013) ialah

bank yang berasaskan kemitraan, keadilan,transparasi, dan universal serta melakukankegiatan usaha perbankan berdasarkanprinsip syariah. Undang-undang Perbankan

4

No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankanpada Pasal 1 Ayat 13 menyebutkan bahwa:

“Prinsip Syariah adalah aturanperjanjian berdasarkan hukum Islam antarabank dan pihak lain untuk penyimpanandana dan atau pembiayaan kegiatan usaha,atau kegiatan lainnya yang dinyatakansesuai dengan syariah, antara lainpembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil(mudharabah), pembiayaan berdasarkanprinsip penyertaan modal (musharakah),prinsip jual beli barang denganmemperoleh keuntungan (murabahah),atau pembiayaan barang modalberdasarkan prinsip sewa murni tanpapilihan (ijarah), atau dengan adanyapilihan pemindahan kepemilikan atasbarang yang disewa dari pihak bank olehpihak lain (ijarah wa iqtina).”

Fungsi dan Peran Bank SyariahFungsi dan peran Bank Syariah

dijabarkan oleh AAOIFI (Accounting andAuditing Organization for IslamicFinancial Institutions) adalah sebagaiberikut:a) Manajer investasi, yaitu Bank

Syariah dapat mengelola investasidana nasabah;

b) Investor, yaitu Bank Syariah dapatmenginvestasikan dana yang dimilikimaupun dana nasabah yangdipercayakan kepadanya;

c) Penyedia jasa keuangan dan lalulintas pembayaran, yaitu BankSyariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankansebagaimana biasanya.

d) Pelaksana kegiatan sosial, sebagaiciri yang melekat pada entitaskeuangan syariah, Bank Syariah jugamemiliki kewajiban untukmengeluarkan dan mengelola(menghimpun, mengadministrasikan,mendistribusikan) zakat, serta dana-dana sosial lainnya.

Pembiayaan MusyarakahMusyarakah berasal dari Kata

syirkah berasal dari bahasa Arab, bentuk

masdar dari fiil madhi yang berartijaringan atau net, sekutu ataupenyambugan.

Musyarakah dapat juga diistilahkandengan al-syikah. Definisi al-syikah secarabahasa berarti al-ikhtilah (pencampuran)atau perrsekutuan dua orang atau lebih,sehingga antara masing-masing sulitdibedakan atau tidak dapat dipisahkan.Istilah lain dari musyarakah adalahsharikah atau syirkah atau kemitraan.

Dewan Syariah Nasional MUI danPSAK 106 mendefinisikan musyarakahsebagai akad kerja sama antara dua pihakatau lebih untuk suatu usaha tertentu,dimana masing – masing pihakmemberikan kontribusi dana denganketentuan bahwa keuntungan dibagiberdasarkan kesepakatan sedangkankerugian berdasarkan porsi kontribusidana. Dana tersebut meliputi kas atau asetnonkas yang diperkenalkan oleh syariah.

Secara spesifik bentuk kontribusidari pihak yang bekerjasama dapat berupadana, barang perdagangan (trading Asset)kewiraswastaan (Enterpreneurship),kepandaian (skill), kepemilikan (property),peralatan (equipment), atau intengibleasset seperti hak paten atau goodwill,kepercayaan atau reputasi (creditworthiness). Dan barang-barang lainyayang dapat dinilai dengan uang. Denganmerangkum seluruh kombinasi dari bentukkontribusi masing-masing pihak denganatau tanpa batasan waktu menjadikanproduk ini sangat fleksibel.

Menurut IAI dalam PSAK nomor106 pargraf 4 Musyarakah adalah akadkerjasama antara dua pihak atau lebihuntuk suatu usaha tertentu, dimanamasing-masing pihak memberikankontribusi dana dengan ketentuan bahwakeuntungan dibagi berdasarkankesepakatan sedangkan kerugianberdasarkan porsi kontribusi dana. Danatersebut meliputi kas atau asset non kas(yang diperkenankan oleh syariah).

Menurut IAI dalam PSAK no 106paragraf 4 ada 2 jenis pembiayaanmusyarakah yaitu :

5

1. Musyarakah permanen adalahmusyarakah dengan ketentuanbagian dana setiap mitra ditentukansesuai akad dan jumlahnya tetaphingga akhir masa akad.

2. Musyarakah menurun (musyarakahmutanaqisha) adalah musyarakahdengan ketentuan bagian dana salahsatu mitra akan dialihkan secarabertahap kepada mitra lainnyasehingga bagian dananya akanmenurun dan pada akhir masa akadmitra lain tersebut akan menjadipemilik penuh usaha tersebut.

Menurut IAI dalam PSAK no 106paragraf 4 ada 2 penggolongan mitra yaitu:1) Mitra aktif adalah mitra yang

mengelola usaha musyarakah, baikmengelola sendiri atau menunjukpihak lain atas nama mitra tersebut.

2) Mitra pasif adalah mitra yang tidakikut mengelola usaha musyarakah.

Karakteristik PSAK No. 106 AkuntansiMusyarakah.

Menurut PSAK nomor 106paragraf 5, para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanaisuatu usaha tertentu dalam musyarakah,baik usaha yang sudah berjalan maupunyang baru. Selanjutnya salah satu mitradapat mengembalikan dana tersebut danbagi hasil yang telah disepakati nisbahnyasecara bertahap atau sekaligus kepadamitra lain. Menurut PSAK nomor 106paragraf 6, investasi musyarakah dapatdiberikan dalam bentuk kas, setara kas,atau asset non kas

Menurut PSAK nomor 106paragraf 7, karena setiap mitra tidak dapatmenjamin dana mitra lainnya, maka setiapmitra dapat meminta mitra lainnya untukmenyediakan jaminan atas kelalaian ataukesalahan yang disengaja. Beberapa halyang menunjukkan adanya kesalahan yangdisengaja adalah:a) Pelanggaran terhadap akad, antara

lain, penyalahgunaan dana investasi,

manipulasi biaya dan pendapatanoperasional; atau

b) Pelaksanaan yang tidak sesuaidengan prinsip syariah.

Menurut PSAK nomor 106paragraf 7, jika tidak terdapat kesepakatanantara pihak yang bersengketa makakesalahan yang disengaja harus dibuktikanberdasarkan keputusan institusi yangberwenang.

Menurut PSAK nomor 106paragraf 8, keuntungan usaha musyarakahdibagi diantara para mitra secaraproporsional sesuai dengan dana yangdisetorkan (baik berupa kas maupun assetnon kas) atau sesuai nisbah yangdisepakati oleh para mitra. Sedangkankerugian dibebankan secara proporsionalsesuai dengan dana yang disetorkan (baikberupa kas maupun aset non kas).

Menurut PSAK nomor 106paragraf 9, jika salah satu mitramemberikan kontribusi atau nilai lebih darimitra lainnya dalam akad musyarakahmaka mitra tersebut dapat memperolehkeuntungan lebih besar untuk dirinya.Bentuk keuntungan lebih tersebut dapatberupa pemberian porsi keuntungan yanglebih besar dari porsi dananya atau bentuktambahan keuntungan lainnnya.Akuntansi Untuk Mitra Aktifa. Pada Saat Akad

Menurut PSAK nomor 106 paragraf13, untuk pertanggung jawabanpengelolahan usaha musyarakah dansebagai dasar penerimaan bagi hasil, makamitra aktif atau pihak yang mengelolausaha musyarakah harus membuat catatanakuntansi yang terpisah untuk usahamusyarakah tersebut.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf14, investasi musyarakah diakui pada saatpenyerahan kas atau asset non kas untukusaha musyarakah.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf15, pengukuran investasi musyarakah yaitu:1. Dalam bentuk kas dinilai sebesar

jumlah yang diserahkan, dan

6

2. Dalam bentuk aset nonkas dinilaisebesar nilai wajar dan jika terdapatselisih antara nilai wajar dan nilaibuku aset nonkas, maka selisihtersebut diakui sebagai selisihpenilaian aset musyarakah dalamekuitas. Selisih penilaian asetmusyarakah tersebut diamortisasiselama masa akad musyarakah.Menurut PSAK nomor 106 paragraf

16, asset non kas musyarakah yang telahdinilai sebesar nilai wajar disusutkandengan jumlah penyusutan yangmencerminkan:1. Penyusutan yang dihitung dengan

model biaya historis;2. Penyusutan atas kenaikan nilai aset

karena penilaian kembali saatpenyerahan asset non kas untukusaha musyarakah.Menurut PSAK nomor 106 paragraf

17, jika proses penilaian pada nilai wajarmenghasilkan penurunan nilai asset, makapenurunan nilai ini langsung diakuisebagai kerugian. Aset non kas

Menurut PSAK nomor 106paragraf 18, yang telah dinilai sebesar nilaiwajar disusutkan berdasarkan nilai wajaryang baru. Biaya yang terjadi akibat akadmusyarakah (misalnya, biaya studikelayakan) tidak dapat diakui sebagaibagian investasi musyarakah kecuali adapersetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Menurut PSAK nomor 106paragraf 19, penerimaan dana musyarakahdari mitra pasif (misalnya, bank syariah)diakui sebagai investasi musyarakah dan disisi lain sebagai dana syirkah temporersebesar:

1. Dana dalam bentuk kas dinilaisebesar jumlah yang diterima; dan

2. Dana dalam bentuk aset non kasdinilai sebesar nilai wajar dandisusutkan selama masa akad atauselama umur ekonomis jika assettersebut tidak akan dikembalikankepada mitra pasif.

b. Selama AkadMenurut PSAK nomor 106

paragraf 20, Bagian mitra aktif atas

investasi musyarakah denganpengembalian dana mitra pasif di akhirakad dinilai sebesar:

1. Jumlah kas yang diserahkan untukusaha musyarakah pada awal akaddikurangi dengan kerugian (jikaada); atau

2. Nilai wajar asset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untukusaha musyarakah setelah dikurangipenyusutan dan kerugian (jika ada).

Menurut PSAK nomor 106paragraf 21, Bagian mitra aktif atasinvestasi musyarakah menurun (denganpengembalian dana mitra pasif secarabertahap) dinilai sebesar jumlah kas ataunilai wajar asset non kas yang diserahkanuntuk usaha musyarakah pada awal akadditambah dengan jumlah dana syirkahtemporer yang telah dikembalikan kepadamitra pasif, dan dikurangi kerugian (jikaada).

c. Akhir AkadMenurut PSAK nomor 106 paragraf

22, Pada saat akad diakhiri, investasimusyarakah yang belum dikembalikankepada mitra pasif diakui sebagaikewajiban.

d. Pengakuan Hasil UsahaMenurut PSAK nomor 106 paragraf

23, Pendapatan usaha musyarakah yangmenjadi hak mitra aktif diakui sebesarhaknya sesuai dengan kesepakatan ataspendapatan usaha musyarakah. Sedangkanpendapatan usaha untuk mitra pasif diakuisebagai hak pihak mitra pasif atas bagihasil dan kewajiban.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf24, kerugian investasi musyarakah diakuisesuai dengan porsi dana masing-masingmitra dan mengurangi nilai asetmusyarakah.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf25, jika kerugian akibat kelalaian ataukesalahan mitra aktif atau pengelola usaha,maka kerugian tersebut ditanggung olehmitra aktif atau pengelola usahamusyarakah.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf26, pengakuan pendapatan usaha

7

musyarakah dalam praktik dapat diketahuiberdasarkan laporan bagi hasil atasrealisasi pendapatan usaha dari catatanakuntansi mitra aktif atau pengelola usahayang dilakukan secara terpisah.Akuntansi Untuk Mitra Pasif

a. Pada Saat AkadMenurut PSAK nomor 106

paragraf 27, investasi musyarakah diakuipada saat pembayaran kas atau penyerahanasset non kas kepada mitra aktif.

Menurut PSAK nomor 106paragraf 28, pengukuran investasimusyarakah:

1. Dalam bentuk kas dinilai sebesarjumlah yang dibayarkan; dan

2. Dalam bentuk asset non kas dinilaisebesar nilai wajar dan jika terdapatselisih antara nilai wajar dan nilaitercatat asset non kas, maka selisihtersebut diakui sebagai:

a) Keuntungan tangguhan dandiamortisasi selama masa akad;atau

b) Kerugian pada saat terjadinya.Menurut PSAK nomor 106

paragraf 29, investasi musyarakah non kasyang diukur dengan nilai wajar asset yangdiserahkan akan berkurang nilainyasebesar beban penyusutan atas asset yangdiserahkan, dikurangi dengan amortisasikeuntungan tangguhan (jika ada)

Menurut PSAK nomor 106paragraf 30, biaya yang terjadi akibat akadmusyarakah (misalnya, biaya studikelayakan) tidak dapat diakui sebagaibagian investasi musyarakah kecuali adapersetujuan dari seluruh mitra.

b. Selama AkadMenurut PSAK nomor 106

paragraf 31, bagian mitra pasif atasinvestasi musyarakah denganpengembalian dana mitra pasif di akhirakad dinilai sebesar:

1. Jumlah kas yang dibayarkan untukusaha musyarakah pada awal akaddikurangi dengan kerugian (jikaada); atau

2. Nilai wajar asset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk

usaha musyarakah setelahdikurangi penyusutan dan kerugian(jika ada).Menurut PSAK nomor 106

paragraf 32, bagian mitra pasif atasinvestasi musyarakah menurun (denganpengembalian dana mitra pasif secarabertahap) dinilai sebesar jumlah kas yangdibayarkan untuk usaha musyarakah padaawal akad dikurangi jumlah pengembaliandari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

c. Akhir AkadMenurut PSAK nomor 106 paragraf

33, pada saat akad diakhiri, investasimusyarakah yang belum dikembalikanoleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

d. Pengakuan Hasil UsahaMenurut PSAK nomor 106 paragraf

34, pendapatan usaha investasimusyarakah diakui sebesar bagian mitrapasif sesuai kesepakatan. Sedangkankerugian investasi musyarakah diakuisesuai dengan porsi dana.

8

Kerangka Pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Rancangan PenelitianPenelitian ini merupakan penelitian

kualitatif dengan studi kasus deskriptifyang menjabarkan serta menggambarkankejadian yang telah direkam secarasistematis dengan sumber bukti sepertidokumentasi, rekaman arsip, wawancaradan observasi langsung yang dilakukanoleh peneliti. Penelitian ini dilakukan padaPT. Bank BRISyariah KCP BangkalanTrunojoyo Madura.Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis hanyamenggunakan sumber data internal, karenasemua data yang diperoleh dari perbankanyang menjadi obyek penelitian penulis.Data internal yang diperoleh berupa antaralain :

1. Data PrimerData Primer yaitu data yangdiperoleh langsung dari sumbernyayang bersal dari hasil wawancaralangsung dengan bagian akuntansiserta pihak –pihak yangberkepentingan lainnya mengenaibeberapa hal yang berhubungandengan perlakuan akuntansipembiayaan musyarakah. Observasi

dan dokumentasi dengan bagianakuntansi pada Bank BRISyariahKCP Bangkalan Trunojoyo Maduramengenai perlakuan akuntansi ataspembiayaan musyarakahberdasarkan PSAK No. 106 padaBank BRISyariah KCP BangkalanTrunojoyo Madura.

2. Data SekunderData Sekunder yaitu data yangdiperoleh berupa tentang kebijakanakuntansi yang diterapkan, jurnal –jurnal pembiayaan, annual reportperusahaan, buku – buku literaturserta data – data lain yangberhubungan dengan pembahasanmengenai yang diteliti. Penelitimempertimbangan perhitungan nilaibagi hasil yang diperoleh dariperusahaan atau bank tersebut.Komponen yang dirangkum olehpeneliti terkait dengan data iniadalah sebagai berikut :

a. DokumentasiData – data tentang dokumentasiadalah dalam bentuk PSAK 106.Selain itu dalam bentuk jurnaltransaksi pembiayaanmusyarakah, laporan keuangansyariah pembiayaan musyarakah

BANK BRISyariah KCP

BANGKALAN

TRUNOJOYO MADURA

PRODUK PEMBIAYAAN

MUSYARAKAH

PSAK No. 106

AKUNTANSI

MUSYARAKAH

PERLAKUAN

AKUNTANSI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENYAJIAN

PENGUNGKAPAN

9

yang terkait dengan perlakuanakuntansi dan penyajian laporankeuangan syariah.

Metode Pengumpulan DataPenelitian ini menggunakan dua tahapandalam pengumpulkan data yaitu :

a. Observasi LangsungYaitu dengan melihat realisasiperlakuan dan perhitunganakuntansi (pengakuan, pengukuran,penyajian, dan pengungkapan)terhadap perlakuan akuntansipembiayaan musyarakah pada BankBRISyariah KCP BangkalanTrunojoyo Madura ditinjau darisistem pembiayaan danpendapatan.

b. DokumentasiYaitu cara yang digunakan untukdata – data yang bersifatkepustakaan, yaitu denganmendokumentasikan bukti – buktiyang didaptkan dari buku dan jurnalguna mendapatkan landasan teoridan implementasinya.

c. WawancaraYaitu teknik pengumpulan data yangdigunakan menggunakan pertanyaansecara lisan kepada subyekpenelitian, pada penelitian ini adalahbagian akuntansi pada Bank Syariahmengenai tata cara perlakuanakuntansi pembiayaan musyarakahataupun pertanyaan lain yangdibutuhkan peneliti yang terkaitdengan penelitian ini.

Hasil dan PembahasanProduk Musyarakah (Bagi Hasil)

Bentuk umum dari usaha bagi hasiladalah musyarakah (syirkah atau syarikahatau serikat atau kongsi). Transaksimusyarakah dilandasi adanya keinginanpara pihak yang bekerjasama untukmeningkatkan nilai asset yang merekamiliki secara bersama-sama. Termasukdalam golongan musyarakah adalah semuabentuk usaha yang melibatkan dua pihakatau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber

daya baik yang berwujud maupun tidakberwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusidari pihak yang bekerjasama dapat berupadana, barang perdagangan (trading asset),kewiraswastaan (entrepreneurship),kepandaian (skill), kepemilikan (property),peralatan (equipment) , atau intangibleasset (seperti hak paten atau goodwill),kepercayaan/reputasi (credit worthiness)dan barang-barang lainnya yang dapatdinilai dengan uang. Dengan merangkumseluruh kombinasi dari bentuk kontribusimasing-masing pihak dengan atau tanpabatasan waktu menjadikan produk inisangat fleksibel.Prosedur Pembiayaan Musyarakah

Prosedur pembiayaan musyarakah diBRISyariah KCP Bangkalan TrunojoyoMadura sama halnya dengan prosesdurpembiayaan yang lain :Inisiasi, solitisasi,collect data, investigasi, analsis yuridis,penilaian jaminan, proses MUP, Approval,Akad Pembiayaan, Realisasi Pembiayaan.A. Inisiasi :

Merupakan proses mencari danmendapatkan calon nasabah untukmemasarkan produk – produkpembiayaan

B. Solitisasi :1) Kunjungan tahap awal kepada calon

nasabah2) Proses awal untuk menentukan apakah

calon nasabah telah sesuai targetmarket yang telah ditentukan

3) Melihat potensi dan kondisi usahanasabah secara langsung meliputi:

a) Latar belakang kepemilikan,manajemen & riwayat perusahaan

b) Produk & fasilitas pendukungusaha (mesin, gudang,dll)

c) Kondisi finansial secara garisbesar

d) Aktifitas perbankan (main bank,fasilitas pby yg dimiliki)

e) Rencana pengembangan usaha (S& L Term)

Digunakan sebagai pertimbangan awaldalam pengambilan keputusan pembiayaan(Ijin Prinsip).

10

C. Collect data :Mengumpulkan data nasabah yangterdiri data legalitas, data financial,aplikasi permohonan dari nasabah,data dari sumber lainnya .

D. Investigasi dan Info antar bank :1) Proses verifikasi reputasi dari calon

nasabah (Track Record)2) Menggunakan sumber informasi

baik dari lingkungan bisnis maupuninformasi antar bank termasukBank Indonesia

3) Meliputi : BI Checking,Pemeriksaan DHN-BI, TradeChecking, Community Checking,Internal Checking

4) BI Checking & Trade Checkingdilakukan oleh Fin Supportberdasarkan instruksi tertulis AOsesuai format yang ditentukan.

5) Checking secara lisan (by phone)harus didokumentasikan secaratertulis dan obyektif

E. Analisa Yuridis :1) Menganalisa ada atau tidaknya

kemungkinan terjadinyapermasalahan hukum terhadapusaha calon nasabah

2) Memastikan pihak-pihak dari calonnasabah yang berhak mewakiliperusahaan serta analisa aspekhukum terhadap jaminan.

3) Analisa terhadap aspek hukumlainnya terkait proyek/usaha yangakan dibiayai baik atas permintaanAccount Officer maupun ataspermintaan bagian FinancingReviewer/Komite Pembiayaan.

4) Dilakukan oleh Legal Supportberdasarkan instruksi AO denganmenggunakan format yangditentukan dilampirkan dengan datalegalitas nasabah

F. Penilaian jaminan :1) Memberikan suatu estimasi atau

taksiran dan pendapat atas nilaiekonomis dari suatu jaminan padasaat tertentu.

2) Disampaikan dengan pernyataantertulis

3) Berdasarkan analisa terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurutmetode dan prinsip-prinsip yangberlaku umum yang ditetapkanoleh asosiasi dan instansi yangberwenang

4) Dilakukan oleh Appraisalberdasarkan instruksi AO denganmenggunakan format yangditentukan dilampirkan dengan datajaminan

G. Proses MUP (Memorandum UsulanPembiayaan :

1) Media utama pengajuan usulanpembiayaan kepada komitepembiayaan

2) Sistematis, lengkap, informatif,obyektif dan jelas

3) Ikhtisar hasil evaluasi secaramenyeluruh meliputi a.l:a) Analisa kualitatifb) Analisa Kuantitatifc) Analisa Jaminand) Analisa Risiko & Aspek

Syariah4) Kualitas penyajian sangat

berpengaruh dalam pengambilankeputusan pembiayaan.

5) Format MUP & cara pengisiansesuai dengan lampiran 1 dan 2pada P3 Komersial Bab II.4 ttgMUP

6) Ditandatangani oleh AO &Pincapem/Pinca/LOBGH

H. Aproval :1) Proses ini dilakukan oleh Komite

Pembiayaan sesuai limit yangtelah ditentukan dalam BatasWewenang PersetujuanPembiayaan (BWPP)

2) Review aspek kepatuhan terhadapketentuan internal & eksternalkepada Unit Compliance (RCG)menggunakan mekanismeCompliance Checklist

3) Hasil keputusan atas usulanpembiayaan yang telah melaluiKomite Pembiayaan

11

menggunakan format yang telahditentukan (LPP & SKP)

4) Konfirmasi kepada AdministrasiPembiayaan (ADP) terkait biaya-biaya yang harus disediakan olehcalon nasabah

5) Pembuatan Surat PersetujuanPrinsip Pembiayaan (SP3)

I. Akad Pembiayaan ;1) Sebelum proses penandatanganan

akad, Account Officer memberikaninstruksi pelaksanaan akad kepadabagian Legal Support Pembiayaanbeserta dokumen yang diperlukan

2) Bagian Legal Suppot Pembiayaanmenerima checklist dokumen dariAccount Officer untuk kemudianmelakukan persiapan pelaksanaanakad

3) Dalam hal penandatanganan akaddilakukan secara notariil, untukkepentingan kelengkapan dokumenmaka mintakan covernote darinotaris sebagai bukti akad telahditandatangani oleh nasabah danBank.

J. Realisasi Pembiayaan :1) Membuat dokumen Instruksi

Realisasi Pencairan (IRP) sesuaiformat yang telah ditentukan.

2) Menerima dokumen IRP dariAccount Officer, periksa kebenarandata dan beri paraf.

Pembukuan Pembiayaan Musyarakah diBank BRISyariah KCP BangkalanTrunojoyo Madura

Setelah proses pelaksanakan akaddilaksanakan secara sempurna baikterhadap pembiayaan maupun agunannya,maka dilakukan proses pembukuanpembiayaan oleh bagian operasi.

Pembiayaan hanya dapatdirealisasikan jika seluruh syarat-syaratpencairan pembiayaan dalamMemorandum Usulan Pembiayaan (MUP)Konsumen telah dipenuhi serta telahdilengkapi checklist yang telah ditentukandalam P3 Konsumen perihal filePembiayaan Musyarakah. Pelaksanaan

pembukuan pembiayaan musyarakahdilakukan oleh bagian Operasi sesuaiinstruksi tertulis dari FinancingAdministration Financing Support yangdiatur dalam Pedoman Operasi BankBRISyariah.

PembahasanPerlakuan Akuntansi Bagi HasilPembiayaan Musyarakah.

Pembayaran musyarakah olehnasabah dapat dilakukan secara angsuranselama jangka waktu yang telah disepakati,dengan memperhatikan kemampuanmengangsur ataupun arus kas usahanasabah, besar angsuran yang telahdisepakati hingga akad pembiayaanberakhir. Nasabah yang menginginkanPembiayaan Musyarakah ataupunPembiayaan yang lainnya harus memilikirekening di Bank BRISyariah KCPBangkalan Trunojoyo Madura, karena agarpembiayaan dapat dengan mudahdirealisasi karena perealisasian akanlangsung dilakukan melalui rekeningnasabah yang bersangkutan. BankBRISyariah menggunakan PSAK No. 106sebagai acuan akuntansi untuk semuatransaksi pembiayaan musyarakah danpembiayaan-pembiayaan lainnya, salahsatunya yaitu PSAK No. 106 tentangAkuntansi Pembiayaan Musyarakah.PSAK ini sebagai penyempurnaanketentuan menggantikan PSAK No. 59yang digunakan sebelumnya.

Dewan Syariah Nasional MUI danPSAK No. 106 mendefinisikanmusyarakah sebagai alat kerja sama antaradua pihak atau lebih untuk suatu usahatertentu, dimana masinh-masing pihakmemberikan kontribusi dana denganketentuan bahwa keuntungan dibagiberdasarkan kesepakatan sedangkankerugian berdasarkan potsi kontribusidana. Pihak mitra aktif maupun mitra pasifmenyediakan dana untuk mendanai sebuahusaha tertentu, baik usaha yang sudahberjalan maupun usaha yang baru,selanjutnya salah satu mitra dapatmengembalikan dana tersebut dan bagi

12

hasil yang telah disepakati secara bertahapatau angsuran dan sekaligus kepada mitralain. Invetasi musyarakah dapat berupabentuk kas, setara kas, atau aset kas.

Bank menyalurkan danapenyimpanan atau pembiayaanmusyarakah ini kepada koperasi, unitusaha, perorangan, maupun PT. Karenatiap-tiap pihak atau nasabah memilikiproporsi modal berbeda-beda, shinggapembiayaan musyarakah ini memilikiresiko pengambalian yang tidak terlalutinggiContoh transaksi musyarakah :

Nasabah yang bernama Indah akanmeminjam dana pembiayaan akadmusyarakah untuk mendirikan sebuahusaha, yang menghabiskan dana sebesarRp. 800.000.000,-, dengan keuntungan Rp.32.000.000,-. Nasabah hanya memilikimodal usaha Rp. 450.000.000,- kemudiannasabah meminjam tambahan dana daripihak bank sebesar Rp. 350.000.000,-.Dengan Nisbah (22,7% untuk bank dan77,3% untuk nasabah). Dari transaksitersebut maka pencatatan yang dilakukanoleh Bank BRISyariah pada saat pencairansebagai berikut :

Dr. Pembiayaan Musyarakah Rp.350jtaCr. Kas/Rekening tabungan Rp.350jta

Pemberian dana kepada nasabahyang dilakukan oleh Bank BRIsyariahyaitu berupa kas, hal ini telah sesuaidengan akuntansi musyarakah (PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, paragraf 06)

Pengakuan dan Pengukuran.Pada Bank BRISyariah akan diakuaisebagai dana musyarakah, danamusyarakah tersebut akan diukur sebesarkas yang diberikan kepada pengelola dana,adapun dana yang diberikan secarabertahap diakui setiap tahap pembayarandan diukur sebesar kas yang diberikankepada pengelola dana (mitra aktif). Halini sesuai dengan akuntansi musyarakahinvestasi musyarakah diakui pada saatpenyerahan kas atau asset non kas untuk

usaha musyarakah, (PSAK nomor 106,akuntansi musyarakah, paragraf 14) danpengukuran investasi musyarakah dalambentuk kas dinilai sebesar jumlah yangdiserahkan, dan dalam bentuk asset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jikaterdapat selisih antar nilai wajar dan nilaibuku asset non kas, maka selisih tersebutdiakui sebagai selisih penilaian assetdalam ekuitas. Selisih penilaian assetmusyarakah tersebut diamortisasi selamamasa akad musyarakah ( PSAK nomor106,Akuntansi Musyarakah, paragraf 15).

PenyajianBank BRISyariah KCP Bangkalanmenyajikan pembiayaan musyarakahdalam laporan keuangan sebesar jumlahyang tercatat, adapun bagi hasil yangdibayarkan oleh pengelola dana disajikansebesar jumlah dana yang dibayarkansebagai pendapatan bagi hasil sedangkandana bagi hasil yang belum dibayarkandisajikan sebesar jumlah tercatat sebagaipiutang jatuh tempo.

PengungkapanDalam hal pengungkapan PSAK 106menyatakan bahwa pengelola dana harusmengungkapkan hal-hal terkait transaksimusyarakah, tetapi tidak terbatas pada isikesepakatan usaha musyarakah sepertiporsi dana, pembagian hasil usaha,aktifitas usaha musyarakah dan lain-lain,penyaluran dana yang berasal daripembiayaan musyarakah, pengungkapanyang diperlukan sesuai dengan PSAKnomor 101 tentang penyajian laporankeuangan syariah.

Hasil dan PembahasanPenerapan pembiayaan

Musyarakah menurut PSAK No.106. Darihasil penelitian diperoleh bahwapembiayaan Musyarakah yang dilakukanBank BRISyariah KCP TrunojoyoBangkalan Madura secara umum telahsesuai dengan PSAK No.106 danketentuan-ketentuan yang berlaku.Kesesuaian penerapan pembiayaan

13

musyarakah yang terkait dengan PSAKNo. 106 yaitu Bank BRISyariah KCPTrunojoyo Bangkalan Madura dalammelaksanakan pembiayaan musyarakahbertindak sebagai mitra pasif (penyediadana) pendanaan ini dilakukan pada usahayang telah berjalan atau usaha baru,nasabah dapat mengembalikan danatersebut untuk kepemilikan dana tersebutsepenuhnya sesuai dengan kesepakatanantara pihak bank dan pihak nasabah.

Hal ini sesuai dengan akuntansimusyarakah yang menyatakan bahwa paramitra (syarik) mitra pasif (pihak bank) danmitra aktif (pihak nasabah), bersama-samamenyediakan dana untuk mendanai suatuusaha tertentu dalam musyarakah, baikusaha yang sudah berjalan maupun yangmasih baru, selanjutnya salah satu mitra(mitra aktif) dapat mengembalikan danatersebut dan bagi hasil yang telahdisepakati nisbahnya secara bertahap atausekaligus sesuai dengan kesepakatandiawal akad. Pemberian dana kepada pihaknasabah yang dilakukan oleh BankBRISyariah KCP Trunojoyo BangkalanMadura yaitu berupa kas, hal ini telahsesuai dengan akuntansi musyarakah,investasi musyarakah dapat diberikandalam bentuk kas, setara kas atau assetnonkas. (PSAK N0.106 : AkuntansiMusyarakah paragraf 6).

Porsi jumlah pembagiankeuntungan dan kerugian yang ditetapkanoleh Bank BRISyariah KCP TrunojoyoBangkalan Madura yaitu apabila usahayang dijalankan mendapat keuntunganmaka pembagiannya berdasarkankesepakatan dan apabila terjadi kerugianpada usaha yang dijalankan makapembagiannya berdasarkan dana masing-masing mitra, hal ini sudah sesuai denganakuntansi musyarakah, keuntunganusahamusyarakah dibagi anatar para mitra pasifdan mitra aktif secara proporsional sesuaidengan dana yang disetorkan (baik berupakas maupun aset nonkas). Perlakuanakuntansi yang ada pada PSAK No. 106telah disesuaikan dengan Bank BRISyariahKCP Trunojoyo Bangkalan Madura, pada

saat pencairan Bank BRISyariah KCPTrunojoyo Bangkalan Madura secaralangsusng memberikan dananya secaratunai kepada pihak nasabah, baik melaluirekening tabungan atau rekening girountuk pihak nasabah individu dan rekeninggiro untuk pihak nasabahperusahaan.Untuk aktiva Non asset BankBRISyariah KCP Trunojoyo BangkalanMadura sampai saat ini belum ada untukpembiayaan musyarakah, karenapembiayaan musyarakah biasanyadigunakan untuk para nasabah yangmemiliki usaha mikro, gadai koperasi, atauinvesatasi lainnya.

Keuntungan yang digunakan padaBank BRISyariah KCP TrunojoyoBangkalan Madura yaitu menggunakanrevenue sharing dikarenakan jika hanyamenggunakan keuntungan (profit) sajamaka bank hanya mendapatkan bagi hasilyang sedikit dan kurang dari presentaseproyeksi dan realisasi yang telahdisepakati pada saat akad terjadi. Untukmengawasi aktifitas pihak nasabah ataumitra aktif, pihak bank atau mitra pasifterjun langsung memantau terjadinyapengelolaan usaha tersebut, pihak bankjuga melakukan review dengan carameminta segala bukti transaksipengeluaran yang dikeluarkan pihaknasabah atas usaha yang dijalankannyadalam artian pihak bank meminta laporantransaksi usaha jika usaha tersebut benar-benar lancar sedangkan apabila usahatersebut macet (berhenti) pihak nasabahdituntut untuk melalukan kejujuran atauketerbukaan kepada pihak bank, karenapihak nasabah memiliki kewajiban yangharus dibayarkan kepada pihak bank danpresentase pengembalian akan semakinberat apabila terjadi adanya aktifitas yangmerugikan pihak bank dalam artian usahayang dijalankan oleh pihak nasabahmengalami macet (berhenti) atau lalaimengembalikan pokok pinjaman.

PenutuprkanBerdasarkan dan pembahasan, penulismemberikan kesimpulan: 1) Bank

14

BRISyariah KCP Bangkalan TrunojoyoMadura telah menerapkan sistempembiayaan yang operasionalnya sesuaidengan ketentuan yang berlaku yaituPernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) nomor 106 tentang akuntansimusyarakah. Bank BRISyariah KCPBangkalan Trunojoyo Madura bertindaksebagai penyedia dana (mitra pasif)pendanaan ini dilakukan pada usaha yangtelah berjalan, nasabah dapatmengembalikan dana tersebut untukkepemilikan usaha sepenuhnya sesuaikesepakatan antara Bank BRISyariah KCPBangkalan Trunojoyo Madura dannasabah; 2) porsi jumlah pembagiankeuntungan dan kerugian yang ditetapkanoleh Bank BRISyariah KCP BangkalanTrunojoyo Madura yaitu apabila usahayang dijalankan mendapat keuntunganmaka pembagiannya berdasarkankesepakatan dan apabila terjadi kerugianpada usaha yang dijalankan makapembagiannya berdasarkan porsi danamasing-masing mitra. 3).Biaya-biaya yangterjadi akibat pencairan pembiayaanMusyarakah akan menjadi tanggungannasabah dan dicatat pada rekeningnasabah. Biaya-biaya tersebut tidaktermasuk dalam pokok pinjamanpembiayaan musyarakah karena biaya-biaya yang ditanggung nasabah akanmengurangi akun rekening nasabah yang

bersangkutan dalam pembiayaanmusyarakah, sehingga besarnya akunpembiayaan Musyarakah tidakterpengaruh oleh adanya biaya-biayatersebut antara lain : biaya adminitrasi,biaya notaris, dan biaya-biaya lainnya. 4).Bila saat terjadi kerugian pada BankBRISyariah KCP Bangkalan TrunojoyoMadura ikut menanggung kerugiantersebut namun dalam prakteknya BankBRISyariah KCP Bangkalan TrunojoyoMadura akan melihat apa yang terjadisebenarnya dari kerugian tersebut, jikakerugian tersebut dikarenakan beberapafaktor ekonomi atau kondisi global danusaha itu masi bisa diselamatkan makaBank BRISyariah KCP BangkalanTrunojoyo Madura akan menambahkanporsi modal dengan pembuatan perjanjianbaru atau akad baru, tetapi apabilakerugian terjadi dikarenakan oleh pihakpengelola atau pihak nasabah itu sendirimaka Bank BRISyariah KCP BangkalanTrunojoyo Madura akan melakukan sitajaminan yang dimiliki oleh pihak nasabahsesuai dengan isi kontrak akadpembiayaan musyarakah.

DAFTAR RUJUKANAbdurrahman Al Jaziriy. 1990. Kitab Al-

Fiqih ‘ala Madzahib Al Arba’ah.Beirut: Dar El-Kutub.

Ahmad Zuhdi Muhdhar. KampusKontemporer Arab – Indonesia,Yogyakarta: Multi Karya Grafika,Tt.

Ananta, S. P. (2013). IMPLEMENTASIAKUNTANSI PEMBIAYAANMUSYARAKAH MUTANAQISAHBERDASARKAN PSAK NO. 106DAN 107.

Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia,2001. Produk Perbankan Syariah,Jakarta: Bank Indonesia.

Carera, S. R. D. (2013). ANALISISPERLAKUAN AKUNTANSIDALAM PEMBIAYAANMUSYARAKAH (Studi Kasus PadaPT. Bank Syariah Mandiri CabangJember).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan.2007. PSAK No. 106. Jakarta: IkatanAkuntansi Indonesia.

15

Ismail. 2013. Perbankan Syariah, edisi kedua Yogyakarta, Kencana PrenadaMedia group.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2012.Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007.Pernyataan Standart AkuntansiKeuangan No. 106. AkuntansiMusyarakah. Dewan StandarAkuntansi Keuangan IkatanAkuntansi Indonesia.Jakarta.

Triyuwono, Iwan. 2012. Akuntansi SyariahPerspektif Metodologi dan Teori.Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Muhammad. 2002. Pengantar AkuntansiSyariah. Jakarta. PT. SalembaEmpat.

Muhammad. 2004. Pengantar AkuntansiSyariah. Edisi kedua. Jakarta.PT.Salemba Empat.

Nurhayati, Sri. 2012. Akuntansi Syariah diIndonesia, Edisi 2 Revisi.. Jakarta.Salemba empat.

Kautsar RizaSalman. 2012. AkuntansiPerbankan Syariah Berbasis PSAKSyariah, Jakarta: Akademi Permata.

Ridwan, M. (2013). ImplementasiMusyarakah Mutanaqisah sebagaiAlternatif Pembiayaan Murabahah diPerbankan Syariah Indonesia.TSAQAFAH, 9(1), 101-122.

Rahim, Faisal. (2014). Penerapan PSAKNo. 106 Tentang AkuntansiMusyarakah Terhadap ProdukPembiayaan Musyarakah pada BankSyariah Mandiri Cabang Luwuk

Robert K. Yin. 2009. Studi Kasus DesainDan Metode. Jakarta.

Partini. (2009). Implementasi PembiayaanMusyarakah Terhadap PrinsipAkuntansi Perbankan SyariahIndonesia ( Studi Kasus PT. BankMuamalat Indonesia Tbk CabangSurakarta.

Santjen Bin Umar. 2004. PerlakuanAkuntansi Atas Produk PembiayaanMusyarakah Pada Bank MandiriSurabaya. Skripsi Sarjana TodakDiterbitkan, STIE PerbanasSurabaya.

Usman Rachmadi. 2012, Aspek HukumPerbankan Syariah, Jakarta, SinarGrafika.

Wiroso. November 2010. AkuntansiTransaksi Syariah, Jakarta: IkatanAkuntan Indonesia.

http://www.iaiglobal.or.id, PSAK nomor106 akuntansi musyrakah,,DiaksesTanggal 01 Oktober 2015, 09.00WIB.

http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah.Diakses tanggal 28 November 2015,07:29 WIB.