Upload
others
View
12
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 1
DAFTAR ISI PENGANTAR
1 DASAR HUKUM
2 MAKSUD DAN TUJUAN
2 PENERIMA MANFAAT
3 RUANG LINGKUP DAN BATASAN
3 TUJUAN STUDI PENDAHULUAN
3 MUATAN STUDI PENDAHULUAN
3 KAJIAN DALAM STUDI PENDAHULUAN
5 LATAR BELAKANG
6 KAJIAN KEBUTUHAN
6 DASAR PEMIKIRAN TEKNIS
7 DASAR PEMIKIRAN EKONOMIS
7 DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN
8 KAJIAN KEPATUHAN
8 KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN
9 KAJIAN PENENTUAN PJPK
9 KAJIAN KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN
10 KAJIAN KESESUAIAN TATA RUANG
10 KETERKAITAN ANTAR SEKTOR DAN WILAYAH
11 KAJIAN NILAI MANFAAT UANG
11 KAJIAN MANFAAT KPBU
11 KAJIAN VfM KUALITATIF
14 KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN
14 KEMAMPUAN PENGGUNA MEMBAYAR
14 KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT
15 KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH
16 POTENSI PENDAPATAN
16 DUKUNGAN PEMERINTAH
20 KAJIAN KEBUTUHAN JAMINAN PEMERINTAH
21 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
21 REKOMENDASI
23 TINDAK LANJUT
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 1
PENGANTAR Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Infrastruktur Penyediaan Air Baku ini diinisiasi oleh
Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun BAPPENAS pada tahun 2018.
Penyusunan toolkit ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan pedoman bagi para pemangku
kepentingan terkait dengan suatu Proyek KPBU agar dapat memudahkan bagi para pemangku
kepentingan terkait tersebut dalam menyusun Studi Pendahuluan yang benar, sejalan dan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pada saat ini belum pernah dilakukan pengembangan proyek penyediaan air baku melalui
skema KPBU, sehingga Toolkit Studi Pendahuluan Infrastruktur Penyediaan Air Baku ini akan
sangat membantu bagi semua pihak dalam penyusunannya.
DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan Studi Pendahuluan adalah:
1. Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Pada Pasal 22 ayat (1) dinyatakan bahwa pengadaan Infrastruktur yang akan
dikerjasamakan dengan Badan Usaha harus disertai dengan studi pendahuluan.
Studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut harus memuat paling
kurang:
rencana bentuk KPBU;
rencana skema pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses, dan cara
penilaian.
Pada Pasal 24 dinyatakan bahwa berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan konsultasi
publik, maka Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menetapkan daftar usulan
rencana KPBU.
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 tahun 2015 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur.
Pada Pasal 1 point 19 disampaikan bahwa Studi Pendahuluan adalah kajian awal yang
dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik
Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan gambaran mengenai
perlunya penyediaan suatu Infrastruktur tertentu serta manfaatnya, apabila
dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU.
Pada Pasal 6 diuraikan bahwa Studi Pendahuluan harus telah menetapkan
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang bertindak sebagai PJPK.
Pada Pasal 14 ayat (3), dinyatakan bahwa berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan
Konsultasi Publik, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah akan memutuskan lanjut
atau tidak lanjut suatu rencana Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU.
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 2
Dalam Lampiran Bab II Point D, Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN/BUMD
menganggarkan dana untuk kegiatan perencanaan dengan mempertimbangkan
sekurang-kurangnya penganggaran untuk kegiatan antara lain penyusunan Studi
Pendahuluan dan pelaksanaan Konsultasi Publik.
Sementara pada Lampiran Bab II Poin H nomor 3, diuraikan bahwa Studi Pendahuluan
merupakan dokumen yang harus dimiliki sebelum suatu rencana proyek diusulkan
sebagai suatu proyek KPBU.
Gambar 1. Posisi Studi Pendahuluan dalam Tahap Perencanaan KPBU
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyiapan Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Infrastruktur Air Baku ini
adalah:
1. Mempermudah para pemangku kepentingan dalam pemahaman dan penyiapan Studi
Pendahuluan untuk suatu Proyek KPBU Infrastruktur Air Baku sesuai dengan Peraturan
Menteri PPN No. 4 Tahun 2015.
2. Memperjelas penyusun Studi Pendahuluan dalam menentukan tingkat kedalaman
kajian yang diperlukan dalam penyusunan Studi Pendahuluan
PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat dari Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Infrastruktur Air Baku
ini adalah:
1) Kementerian/lembaga/pemerintah daerah
2) Badan usaha pemrakarsa
3) Calon Badan Usaha Pelaksana/calon investor
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 3
4) Calon badan usaha penyiapan
5) Pemangku kepentingan lainnya
RUANG LINGKUP DAN BATASAN Ruang lingkup dan batasan dari Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Infrastruktur
Air Baku ini adalah sebagai berikut:
1. Toolkit ini akan fokus pada infrastruktur penyaluran air baku;
2. Format dan isi Studi Pendahuluan akan mengacu pada Permen PPN No. 4 tahun 2015;
3. Toolkit hanya akan memberikan arahan dan panduan terkait hal-hal yang harus dikaji
dalam Studi Pendahuluan serta juga kedalam kajian yang perlu dilakukan.
TUJUAN STUDI PENDAHULUAN Studi Pendahuluan merupakan dokumen yang harus disiapkan ada tahap perencanaan suatu
proyek KPBU. Tujuan dari penyusunan Studi Pendahuluan ini adalah:
1. Menetapkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
2. Mengidentifikasi penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan melalui skema
KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Memberikan rekomendasi bagi PJPK untuk memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana
Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU.
MUATAN STUDI PENDAHULUAN Studi Pendahuluan harus memuat paling kurang:
1. rencana bentuk KPBU;
2. rencana skema pembiayaan KPBU dan sumber dananya; dan
3. rencana penawaran KPBU yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian.
KAJIAN DALAM STUDI PENDAHULUAN Kajian yang perlu dilakukan dalam penyusunan Studi Pendahuluan meliputi:
1. analisis kebutuhan (need analysis);
2. kriteria kepatuhan (compliance criteria);
3. kriteria faktor penentu Nilai Manfaat Uang (Value for Money) partisipasi badan usaha;
4. analisa potensi pendapatan dan skema pembiayaan proyek; dan
5. rekomendasi dan rencana tindak lanjut.
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 4
Secara lebih detail, isi masing-masing kajian akan diulas pada bab-bab selanjutnya.
Dalam penyusunan laporan Studi Pendahuluan, sistematika pembahasannya adalah sebagai
berikut:
BAB 1 : LATAR BELAKANG
BAB 2 : KAJIAN KEBUTUHAN
BAB 3 : KAJIAN KEPATUHAN
BAB 4 : KAJIAN NILAI MANFAAT UANG
BAB 5 : KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN
BAB 6 : REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 5
LATAR BELAKANG Bab Latar Belakang ini merupakan bagian pertama dari Studi Pendahuluan yang ditujukan
untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi-kondisi yang menyebabkan perlunya
ada kegiatan proyek penyediaan baku yang dikembangkan dengan skema KPBU.
Panduan pembahasan bagian Latar Belakang tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara umum;
2. Kondisi pembiayaan SPAM secara umum dan kondisi kemampuan penganggaran oleh
Pemerintah;
3. Kondisi ketersediaan air baku secara umum;
4. Kondisi pembiayaan penyediaan air baku dan kondisi kemampuan penganggaran oleh
Pemerintah;
5. Kondisi umum SPAM dan penyediaan air baku di wilayah perencanaan;
6. Potensi dan kendala pengembangan dan pembiayaan penyediaan air baku;
7. Uraian kebutuhan pembiayaan inovatif dan alternatif untuk pengembangan
penyediaan air baku;
8. Kesimpulan diperlukannya penerapan skema KPBU dalam pembiayaan proyek
penyediaan air baku yang direncanakan.
9. Ruang lingkup infrastruktur yang akan dikerjasamakan
Panduan pembahasan diatas dapat dimodifikasi namun benang merah yang perlu diuraikan
adalah perlunya skema KPBU dalam pembiayaan proyek KPBU yang direncanakan.
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 6
KAJIAN KEBUTUHAN Tujuan dari Kajian Kebutuhan adalah untuk menguraikan dan memastikan adanya kebutuhan
penyediaan air baku yang berkelanjutan untuk suatu SPAM. Beberapa hal yang perlu
disimpulkan dalam Kajian Kebutuhan adalah:
1. kepastian KPBU memiliki dasar pemikiran teknis dan ekonomi berdasarkan analisis data
sekunder yang tersedia;
Pada bagian ini disampaikan analisis secara teknis mengenai kebutuhan pembangunan
sistem air baku seperti misalnya sudah tidak memadainya kapasitas air baku yang
tersedia, adanya kapasitas SPAM yang belum dimanfaatkan, kondisi/kualitas sumber air
baku yang perlu ditingkatkan, sistem penyediaan air baku yang sudah tidak memadai,
dan sebagainya.
Analisis dasar terhadap alasan ekonomi mengapa perlu pembangunan dan/atau
pengembangan sarana dan prasarana ASDP, seperti misalnya sudah tidak efisiennya
pelayanan yang bisa diberikan, dampak terhadap perekonomian masyarakat, dan
sebagainya
2. kepastian KPBU mempunyai permintaan yang berkelanjutan dan diukur dari
ketidakcukupan pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas, berdasarkan analisis
data sekunder yang tersedia;
Pada bagian ini dijelaskan mengenai adanya kebutuhan pembangunan sistem air baku
seperti misalnya karena rencana pengembangan cakupan pelayanan air minum,
kebutuhan peningkatan kapasitas SPAM yang ada saat ini, dan sebagainya.
3. kepastian KPBU mendapat dukungan dari pemangku kepentingan yang berkaitan,
salah satunya melalui Konsultasi Publik. Konsultasi Publik yang dilakukan oleh calon PJPK
atau Pemerintah serta notulan Konsultasi Publik dapat menjadi acuan ketertarikan dan
dukungan para pemangku kepentingan terhadap proyek penyediaan air baku yang
direncanakan.
Pada bagian ini dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah ataupun pusat telah mendukung
pembangunan sistem air baku dilihat dari adanya perencanaan, adanya
keputusan/kebijakan yang mendukung, adanya minat dari pihak badan usaha untuk
terlibat, dan sebagainya.
Sistematika pembahasan dan panduan isi dari masing-masing pembahasan diuraikan di bawah
ini.
DASAR PEMIKIRAN TEKNIS Beberapa hal yang yang dapat diuraikan dalam Dasar Pemikiran Teknis ini adalah sebagai
berikut:
1. Menjelaskan kebutuhan air di wilayah perencanaan.
Pada bagian ini dapat diuraikan proyeksi jumlah penduduk dan proyeksi kebutuhan air
minum masyarakat.
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 7
2. Menjelaskan kondisi SPAM di wilayah perencanaan
Pada bagian ini perlu dijelaskan kinerja pelayanan SPAM saat ini, seperti misalnya
daerah pelayanan eksisting, cakupan pelayanan eksisting, tingkat kehilangan air,
kendala pengembangan pelayanan, dan sebagainya.
Pada bagian ini juga perlu disimpulkan bagaimana kebutuhan air minum di wilayah
pelayanan dapat dipenuhi melalui penyediaan air baku yang memadai.
3. Menjelaskan kondisi sumber air baku yang akan digunakan
Menguraikan rencana sumber air baku yang akan digunakan, termasuk uraian
mengenai pengelola sumber air baku, lokasi (posisi dan jarak) sumber air baku terhadap
daerah pelayanan, kapasitas/debit andalan sumber air baku (jika ada data sekunder),
rencana kapasitas pengambilan air baku, pemakaian eksisting sumber air baku, dan
sebagainya.
4. Menjelaskan garis besar rencana penyediaan air baku
Menguraikan secara skematis rencana proyek pengambilan air baku, mulai dari air baku
sampai dengan wilayah pelayanan, termasuk rencana peningkatan cakupan
pelayanan dan penambahan sambungan yang akan dicapai dari dampak
penyediaan air baku ini.
DASAR PEMIKIRAN EKONOMIS Tujuan dari kajian pemikiran ekonomis ini untuk melihat nilai ekonomi pengembangan proyek
penyediaan air baku tersebut dilaksanakan.
Beberapa hal yang perlu dikaji (berdasarkan data sekunder) adalah diantaranya:
1. Manfaat ekonomi apa saja yang bisa didapatkan masyarakat dari proyek ini. Seperti
misalnya adalah adanya potensi lapangan kerja, harga air bersih yang lebih murah,
penghematan listrik, pengurangan ekstraksi air tanah oleh masyarakat, dan sebagainya.
2. Manfaat sosial apa saja yang bisa didapatkan masyarakat dari proyek ini. Seperti
misalnya kenyamanan fasilitas umum karena adanya air bersih, sikap hemat dalam
menggunakan air, dan sebagainya.
Kajian dasar pemikiran ekonomis ini dilakukan lebih secara kualitatif daripada kuantitatif dan
dilakukan berdasarkan data-data sekunder atau kajian literatur.
DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN Kajian dukungan pemangku kepentingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek
penyediaan air baku yang direncanakan telah mendapatkan dukungan oleh berbagai pihak
yang diperkirakan akan terlibat atau terdampak dari proyek tersebut.
Beberapa hal yang perlu dikaji atau diuraikan diantaranya meliputi:
1. Uraian tentang pemrakarsa proyek penyediaan air baku tersebut dan mengapa
pemrakarsa ingin melaksanakan proyek pengembangan air baku ini dan dukungan apa
yang dapat diberikan untuk kelancaran proyek ini;
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 8
2. Uraian tentang para pemangku kepentingan yang terkait, seperti misalnya pemilik/
pengelola sumber air baku, penyelenggara SPAM yang akan menerima air baku, institusi
yang diarahkan menjadi PJPK dan sebagainya. Hal ini dapat diperoleh dari kegiatan
konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan terkait tersebut. Dalam uraian ini
juga dilengkapi fasilitas yang sudah dan dapat diberikan oleh kementerian/pemerintah
daerah sehubungan dengan pelaksanaan KPBU di sektor penyediaan air baku ini.
Uraian tersebut dapat dibahas secara lebih rinci dalam tabel Kerangka Pengambilan
Keputusan seperti tabel di bawah ini.
Jenis keputusan Penanggungjawab Keterangan
Penunjukan PJPK PUPR
Konfirmasi kesiapan Proyek Panitia Pengadaan
Konfirmasi Market Sounding Panitia Pengadaan
Persiapan Jadwal Pengadaan Panitia Pengadaan
Penyusunan Dokumen Pengadaan dan revisi (jika ada) Panitia Pengadaan
Berita Acara dari Hasil Tender Panitia Pengadaan
Penentuan Pemenang Penawaran PJPK
Menanggapi Keberatan Penawaran PJPK
Surat Penetapan Pemenang (LoA) PJPK
Surat Penetapan Pemenang Lelang sebagai proyek BUP PJPK
3. Uraian tentang tanggapan masyarakat terhadap rencana pengembangan proyek
penyediaan air baku ini berdasarkan hasil konsultasi publik dengan masyarakat.
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 9
KAJIAN KEPATUHAN Tujuan dari Kajian Kepatuhan adalah untuk menguraikan dan memastikan bahwa rencana
pengembangan proyek penyaluran air baku ini sesuai dengan peraturan dan juga
perencanaan di sektor SPAM dan air baku.
Beberapa hal yang perlu dipastikan dalam Bab ini adalah:
1. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam
penentuan PJPK;
2. kesesuaian rencana proyek dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional/Daerah dan/atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, rencana bisnis BUMN/BUMD;
3. kesesuaian lokasi KPBU dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (apabila diperlukan sesuai
kebutuhan jenis Infrastruktur yang akan dikerjasamakan); dan
4. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah (apabila diperlukan sesuai
kebutuhan jenis Infrastruktur yang akan dikerjasamakan).
Sistematika pembahasan dan panduan isi dari masing-masing pembahasan diuraikan di bawah
ini.
KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN Beberapa kajian dan peraturan perundangan yang perlu dikaji meliputi:
1. Peraturan tentang KPBU (Perpres No. 38/2015 dan Permen PPN No. 4/2015)
Untuk memastikan bahwa infrastruktur yang akan dikerjasamakan termasuk dalam
infrastruktur sosial dan ekonomi yang dapat di-KPBU-kan.
2. Peraturan tentang Sumber Daya Air (SDA)
Untuk memastikan bahwa peraturan dan perundangan tentang SDA mendukung
pengembangan penyediaan air baku melalui kerjasama dengan swasta/badan usaha.
Beberapa peraturan mengenai Sumber Daya Air antara lain
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Peraturan Pemerintah 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya
Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air
3. Peraturan tentang SPAM
Untuk memastikan bahwa offtaker air baku dari proyek KPBU ini dapat menerima air
baku.
Beberapa peraturan mengenai Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) antara lain:
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 10
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air
Minum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27 tahun
2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/Prt/M/2007 Tentang
Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Peraturan tentang lingkungan dan sosial
Untuk mengkaji secara umum dokumen lingkungan yang harus disiapkan untuk proyek
yang sedang direncanakan. Peraturan utama yang diacu adalah UU No. 32/2009, PP
No. 27/2012 dan Permen LH No. 17/2012. Apabila ada, dapat juga dikaji peraturan
terkait lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, seperti misalnya
pemanfaatan sumber air baku di daerah khusus seperti wilayah perkebunan, cagar
alam, hutan lindung, dan sebagainya.
KAJIAN PENENTUAN PJPK Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap berbagai peraturan yang mengatur tentang
institusi atau lembaga yang bisa menjadi PJPK dalam proyek penyediaan air baku.
Sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur tentang PJPK untuk infrastruktur penyediaan air
baku, sehingga dengan demikian perlu dilakukan kajian peraturan dan kewenangan terhadap
beberapa lembaga yang mungkin saja bisa menjadi PJPK, seperti misalnya BUMN/BUMD di
sektor air minum, Kementerian PUPR, pemilik lahan, dan sebagainya.
Dalam kajian ini diharapkan dengan mengacu pada PP No. 122 tahun 2015 sudah dapat
ditentukan lembaga yang akan menjadi PJPK dalam rencana proyek penyediaan air baku ini.
KAJIAN KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN Kajian kesesuai dengan rencana pembangunan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek
penyediaan air baku yang akan dilaksanakan melalui skema KPBU telah sesuai dengan
rencana pembangunan daerah, khususnya rencana pengembangan air bersih.
Beberapa dokumen perencanaan yang perlu dikaji meliputi diantaranya:
1. RPJMN 2015-2019
Untuk memastikan bahwa proyek KPBU yang direncanakan sesuai dengan rencana
pengembangan terkait sektor SDA dan SPAM di RPJMN dan dapat memberikan
kontribusi pada pencapaian target RPJMN.
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 11
2. RPJMD Kabupaten/Kota bersangkutan
Untuk memastikan bahwa proyek KPBU yang direncanakan sesuai dengan rencana
pengembangan terkait sektor SDA dan SPAM di RPJMD Kabupaten/Kota tersebut dan
dapat memberikan kontribusi pada pencapaian target atau sasaran RPJMD.
3. Rencana Strategis Ditjen PSDA, Kementerian PUPR
Untuk memastikan bahwa rencana proyek pengembangan penyediaan air baku
menjadi salah satu rencana strategis Ditjen PSDA. Perlu dilihat juga kemungkinan-
kemungkinan pengembangan proyek penyaluran air baku melalui skema kerjasama
dengan swasta/badan usaha.
4. Rencana Strategis SKPD Terkait SDA di Kabupaten/Kota
Untuk memastikan bahwa pengembangan SPAM di rencana wilayah pelayanan
menjadi salah satu program Pemerintah Daerah dan juga, bila ada, rencana Pemda di
sektor SDA yang terkait dengan penyaluran air baku.
Pada bagian sub-bab ini perlu disampaikan kesimpulan apakah rencana pengembangan
penyediaan air baku sudah sesuai dengan rencana pembangunan atau belum, dan bila
belum, rekomendasi atau justifikasi apa yang bisa diberikan.
KAJIAN KESESUAIAN TATA RUANG Kajian kesesuaian tata ruang ini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa dapat
dilakukan pengembangan atau pembangunan di lokasi pengambilan air baku. Kajian tata
ruang dilakukan secara berjenjang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
(RTRWK).
Dalam kajian ini perlu dilihat apakah lokasi pengambilan air baku sesuai dengan
peruntukannya dan dimungkinkan untuk dikeluarkan ijin-ijin terkait seperti Izin Prinsip, Izin Lokasi,
Izin Mendirikan Bangunan, dan sebagainya. Periode waktu pengurusan perijinan juga perlu
disampaikan agar dapat dielaborasikan dengan timeline KPBU.
KETERKAITAN ANTAR SEKTOR DAN WILAYAH Pada sub-bab ini perlu diuraikan kaitan pengembangan penyediaan air baku dengan sektor
infrastruktur lainnya dan juga kaitan antar wilayah jika penyediaan air baku ditujukan untuk
suatu SPAM Regional. Beberapa hal yang perlu dikaji diantaranya meliputi:
1. Rencana pengembangan infrastruktur lain di wilayah perencanaan yang akan
didukung oleh penyediaan air baku (misalkan pengembangan bandara, pelabuhan,
perumahan, dan sebagainya);
2. Kebutuhan penyediaan air baku di masing-masing wilayah pelayanan (untuk SPM
Regional);
3. Dampak terhadap infrastruktur lain atau wilayah apabila proyek pengembangan
penyediaan air baku ini tidak dilaksanakan.
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 12
KAJIAN NILAI MANFAAT UANG
Kajian Nilai Manfaat Uang (Value for Money/VfM) dalam Tahap Perencanaan KPBU dilakukan
secara kualitatif. Tujuan dari kajian VfM ini adalah untuk memastikan:
1. sektor swasta memiliki keunggulan dalam pelaksanaan KPBU termasuk dalam
pengelolaan risiko;
2. terjaminnya efektivitas, akuntabilitas dan pemerataan pelayanan publik dalam jangka
panjang;
3. alih pengetahuan dan teknologi; dan
4. terjaminnya persaingan sehat, transparansi, dan efisiensi dalam proses pengadaan.
Kajian VfM adalah membandingkan pengadaan barang/jasa tradisional dengan pengadaan
secara KPBU. Setelah keempat poin tersebut diperinci, kemudian dapat dielaborasikan dalam
membuat VfM kualitatif dan ditambahkan poin kualitatif yang spesifik untuk tiap sektor/proyek
dan lokasi.
Beberapa hal yang perlu dikaji dalam bab ini adalah sebagai berikut.
KAJIAN MANFAAT KPBU Dalam sub-bab ini diuraikan berbagai manfaat pelaksanaan proyek pengembangan
penyediaan air baku melalui skema KPBU. Beberapa hal yang dapat diuraikan misalnya:
1. Alokasi APBN/APBD dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur lainnya
sehingga terjadi pemerataan pembangunan infrastruktur;
2. Sistem penyaluran yang akan diterapkan, yang menunjukkan keunggulan teknis yang
ditawarkan;
3. Rencana alokasi dan pengelolaan risiko;
4. Kelebihan sistem pengadaan KPBU (efektivitas, akuntabilitas, persaingann sehat,
transparansi, efisiensi dan sebagainya);
5. Pengelolaan sistem penyediaan air baku oleh Badan Usaha dengan melibatkan
pegawai PDAM akan memberikan alih pengetahuan
KAJIAN VfM KUALITATIF Analisis nilai untuk uang ("VfM") dilakukan untuk menentukan kesesuaian pengadaan proyek
dengan menggunakan kerjasama dengan Badan Usaha. Jika sebuah proyek akan diajukan
sebagai proyek kerjasama dengan Badan Usaha, maka harus ditunjukkan bahwa kerjasama
akan memberikan VfM yang lebih baik daripada menggunakan metode pengadaan publik
melalui pemerintah.
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 13
Nilai Manfaat Uang (VFM) merupakan selisih Net Present Value (NPV) PSC dengan NPV KPBU
(PPP Bid). Jika Nilai VFM adalah positif, maka proyek tersebut memberikan nilai manfaat.
Sebaliknya, jika VFM negatif, maka skema tersebut tidak dipilih.
Analisis VFM membandingkan pendekatan KPBU yang diusulkan dengan pendekatan
tradisional dengan menggunakan dana pemerintah (APBN/APBD). Perbandingan ini
memperhitungkan inovasi, desain, waktu dan biaya proyek untuk menentukan apakah
mentransfer risiko ke mitra swasta akan menghasilkan nilai agregat yang lebih tinggi bagi
pengguna infrastruktur.
Pada studi ini, analisis VFM hanya akan dilaksanakan secara kualitatif. Secara umum,
perbandingan, pokok (driver) perbandingan KPBU dan PSC adalah sebagai berikut.
Keunggulan kerjasama dengan Badan Usaha
Efektivitas, Akuntabilitas Dan Pemerataan Pelayanan publik
Alih Pengetahuan Dan Teknologi
Persaingan Sehat, Transparansi, Dan Efisiensi dalam proses pengadaan
Penyusunan analisis kualitatif ini bisa dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya studi
literatur, wawancara dengan pakar dan narasumber, kegiatan FGD, dan metodologi kualitatif
lainnya
Ringkasan berbagai aspek untuk membandingkan dua pendekatan pengadaan dan analisis
perbandingan nilai untuk setiap nilai tersebut secara spesifik untuk masing-masing sektor KPBU
yang dikerjasamakan, dapat dilihat – namun tidak terbatas – pada contoh dibawah ini.
Nilai
dibandingkan
Pengadaan
Publik KPBU Analisis
Kualitas
Pelayanan
√ √√ Perjanjian Kerjasama umumnya mengatur standar
pelayanan minimum yang telah ditentukan sebelumnya,
dimana kegagalan untuk mencapai SPM memiliki
konsekuensi. Oleh karena itu, pendekatan BU mengarah
pada kualitas pelayanan yang lebih baik.
Kepuasan
Pengguna
√ √√√ Karena layanan dan inovasi yang lebih baik, kualitas aset
dan kepuasan pengguna diharapkan juga lebih baik
dalam proyek kerjasama
Inovasi √ √√ Salah satu keunggulan pengadaan melalui kerjasama
badan usaha adalah inovasi. Badan usaha cenderung
lebih leluasa dalam berinovasi dibandingkan dengan
pengadaan publik sehingga diharapkan inovasi yang
diterapkan mampu menghasilkan output yang lebih baik
Fleksibilitas √√ √ Kerjasama dengan badan usaha cenderung lebih tidak
fleksibel jika dibandingkan dengan pengadaan publik.
Hal ini karena badan usaha terikat dengan kontrak jangka
panjang dan perubahnnya cenderung sulit dan lama.
Perubahan layanan akan lebih mudah terjadi pada
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 14
Nilai
dibandingkan
Pengadaan
Publik KPBU Analisis
pengadaan publik dengan penganggaran belanja pada
tahun berikutnya.
Ketepatan
Waktu
√ √√ Waktu yang dibutuhkan badan usaha cenderung lebih
singkat dibandingkan pengadaan publik. Hal ini
dimungkinkan dengan adanya keleluasaan dalam
pengunaan dana jika dibandingkan dengan penggunaan
dana oleh pemerintah.
Pemerataan
Pelayanan
publik
√ √√ Ruang fiskal yang diciptakan oleh Kerjasama akan
memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan
pembangunan infrastruktur di tempat/sektor lain.
Total biaya
proyek
√ √√ Perjanjian kerjasama akan mengunci badan usaha dalam
kontrak jangka panjang yang mengatur output dan
pembayaran.
Hal ini tentu akan menekan kenungkinan terjadinya biaya
diluar perkiraan dan dalam jangka waktu panjang akan
menurunkan biaya proyek secara keseluruhan
Dari tabel di atas, kita melihat bahwa pendekatan pengadaan badan usaha berpotensi
memberikan nilai uang untuk para penggerak utama seperti (i) Kualitas Pelayanan, (ii)
Kepuasan Pengguna, (iii) Inovasi, dan (iv) Ketepatan Waktu dan (v) Total biaya proyek. Namun,
pendekatan pengadaan badan usaha tidak diharapkan dapat mendorong nilai di bidang kritis
seperti Fleksibilitas.
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 15
KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN
Kajian potensi pendapatan dan skema pembiayaan ini ditujukan untuk mengetahui:
a. kemampuan pengguna untuk membayar;
b. kemampuan fiskal pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dalam
melaksanakan KPBU;
c. potensi pendapatan lainnya; dan
d. perkiraan bentuk dukungan pemerintah.
Sistematikan pembahasan Bab ini adalah seperti diuraikan di bawah ini.
KEMAMPUAN PENGGUNA MEMBAYAR Dalam Studi Pendahuluan, kemampuan pengguna untuk membayar dikaji melalui analisis data
dan informasi sekunder terkait yang tersedia, namun akan lebih baik apabila bisa dilaksanakan
melalui Survai Kebutuhan Nyata (Real Demand Survey/RDS).
Untuk proyek pengembangan penyediaan air baku, yang dimaksud dengan pengguna adalah
offtaker yang akan menerima air baku untuk kemudian diolah, dalam hal ini adalah
penyelenggara SPAM, dalam hal ini bisa PDAM atau penyelenggara SPAM Regional, dan
lainnya.
Kemampuan pengguna untuk membayar dikaji melalui kajian terhadap rata-rata biaya air
baku yang dikeluarkan oleh penyelenggara SPAM dan juga tarif rata-rata air minum yang
dijual.
Selain itu perlu dikaji juga kinerja keuangan penyelenggara SPAM selama setidaknya 3 (tiga)
tahun terakhir. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kapasitas keuangan offtaker untuk
memenuhi kewajibannya dalam membayar air baku yang disediakan.
KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap kemampuan fiskal Pemerintah dalam membiayai
sektor sumber daya air, terutama dalam penyediaan air baku. Kajian fiskal terutama dilakukan
pada pembiayaan SDA oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.
Kajian kemampuan fiskal ini sangat penting karena skema pembiayaan yang bisa diterapkan
dalam KPBU sektor penyediaan air baku adalah skema availability payment (AP).
Perlu disampaikan trend pembiayaan SDA selama setidaknya 3 (tiga) tahun terakhir, dengan
fokus pada pembiayaan penyediaan air baku untuk PDAM dan juga kendala serta potensi
yang ada.
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 16
Dalam bagian terakhir sub-bab ini perlu diuraikan kesimpulan dan rekomendasi kemampuan
fiskal tersebut.
Ketentuan mengenai pembayaran ketersediaan layanan mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 Tahun 2015 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan
Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH Dalam sub-bab ini dilakukan kajian kemampuan fiskal Pemerintah Daerah yang akan menjadi
offtaker air baku. Kajian ini perlu dilakukan untuk melihat kemungkinan kontribusi pembiayaan
infrastruktur penyediaan air baku yang dapat meringankan nilai AP yang diperlukan.
Dalam kajian ini dillihat adanya potensi Pemerintah Daerah untuk melakukan investasi atau
pembayaran AP.
Ketentuan mengenai pembayaran AP untuk KPBU oleh pemerintah daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran
Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha
Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah.
Pada sub-bab ini dilakukan kajian terhadap rencana dan realisasi APBD selama setidaknya 3
(tiga) tahun terakhir.
Dalam bagian terakhir sub-bab ini perlu diuraikan kesimpulan dan rekomendasi kemampuan
fiskal tersebut.
Untuk analisis kemampuan fiskal dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang dikeluarkan setiap
tahun oleh Kemenkeu.
Kapasitas Fiskal adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang
dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang
penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja
pegawai.
Sesuai dengan PMK 119/2017, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi didasarkan pada
formula sebagai berikut:
KFDi = [Pendapatan] [Pendapatan Earmarked + Belanja]
KFDi = [PAD + DBH + DAU + Otsus + Dais + TPG/Tamsil] - [DTK + PR TDP + DBH SDA TDP +
DBH CHT TDP + BBH + BBK + BB + BP]
Dimana:
KFD : Kapasitas Fiskal. Daerah
PAD : Pendapatan Asli Daerah
DBH : Dana Bagi Hasil
DAU : Dana Alokasi Umum
Otsus : Dana Otonomi Khusus
Dais : Dana Keistimewaan DIY
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 17
TPG/Tamsil : Tunjangan Penghasilan Guru/Tambahan Penghasilan
DTK : Dana Transfer Khusus
PR TDP : Pajak Rokok yang Telah Ditentukan Penggunaannya
DBHSDA TDP : DBH Sumber Daya Alam yang Telah Ditentukan Penggunaannya
DBHCHT TDP : DBH Cukai Hasil Tembakau yang Telah Ditentukan Penggunaannya
BBH : Belanja Bagi Hasil
BBK : BelanJa Bantuan Keuangan
BB : Belanja Bunga
BP : Belanja Pegawai
Sementara sesuai dengan PMK 119/2017, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah
Kabupaten/Kota didasarkan pada formula sebagai berikut:
KFDi = [Penerimaan Umum APBD] - [Penerimaan yang Telah Ditentukan
Penggunaannya + Belanja]
KFDi = [PAD + BBP + DBH + DAU + Otsus + TPG/Tamsil] - [DTK + PR TDP + DBHDR TDP +
DEB CBT TDP + BBH + BH DOB + DD + ADD + Otsus + EP + EE]
Dimana:
KFD : Kapasitas Fiskal Daerah
PAD : Pendapatan Asli Daerah
BHP : Bagi Hasil Provinsi
DBH : Dana Bagi Hasil
DAU : Dana Alokasi Umum
Otsus : Dana Otonomi Khusus
TPG/Tamsil : Tunjangan Penghasilan Guru/Tambahan Penghasilan
DTK : Dana Transfer Khusus
PR TDP : Pajak Rokok yang Telah Ditentukan Penggunaannya
DBHDR TDP : Dana Reboisasi yang Telah Ditentukan Penggunaannya
BBH : Belanja Bagi Hasil
BH DOB : Bagi Hasil untuk Daerah Otonom Baru
DD : Dana Desa
ADD : Alokasi Dana Desa
Otsus : Dana Otonomi Khusus
BP : Belanja Pegawai
BB : Belanja Bunga
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 18
POTENSI PENDAPATAN Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap berbagai potensi pendapatan yang bisa
didapatkan dalam kerjasama penyediaan air baku. Dalam kajian ini perlu diingat bahwa air
baku tidak dapat diperjualbelikan.
DUKUNGAN PEMERINTAH Kajian dukungan pemerintah perlu dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
Skema pengembalian investasi di sektor penyediaan air baku ini akan menggunakan skema AP.
Dalam ketentuannya, jika PJPK adalah Pemerintah Pusat, maka pembayaran AP alkan
dilaksanakan oleh pemerintah pusat selaku PJPK, yang berarti proyek tidak dapat mendapat
dukungan viability gap funding/VG, namun bisa mendapatkan jaminan pemerintah dan
dukungan kelayakan lainnya.
Namun jika PJPK adalah Pemerintah Daerah, maka proyek bisa mendapatkan VGF, jaminan
pemerintah dan berbagai dukungan kelayakan lainnya dari pemerintah pusat.
Kajian kebutuhan dukungan pemerintah ini dilakukan baik untuk dukungan finansial maupun
dukungan non-fiskal, seperti misalnya kebutuhan dukungan peraturan, perijinan, dan
sebagainya.
Dukungan dari Pemerintah diberikan dalam rangka membuat projek KPBU Sarana dan
Prasarana ASDP menjadi layak dan atau aman diselenggarakan. Pengertian proyek KPBU yang
layak dan aman mengandung arti: terdapat pihak swasta yang bersedia berinvestasi dan
menyediakan layanan dalam keadaan teknis, finansial, dan ekonomis yang layak; secara
finansial memberikan keuntungan bagi BUP/Swasta; dan membuat kemudahan bagi
masyarakat pengguna infratsruktur yang dikerjasamakan.
Dukungan Pemerintah terhadap penyelenggaraan KPBU Sarana dan Prasarana ASDP dapat
berbentuk:
a. Project Development Funds;
b. VGF (Viability Gap Funds), atau Dukungan Kelayakan;
c. Dukungan Konstruksi dari Pemerintah ;
d. Garansi atau Penjaminan dari Pemerintah;
e. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
f. Dana Tanah;
Sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 19
Sumber: Presentasi “ Kebijakan KPBU dalam Rangka Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
(APBN/APBD)”, Bastary Panji Indra, Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, 4
Desember 2018.
Dalam uraian sub bab ini perlu diutarakan alasan keperluan mendapatkan fasilitas dari
pemerintah tersebut, dilengkapi upaya yang sedang dan akan dilakukan PJPK untuk
memperoleh fasilitas tersebut.
a. Project Development Funds (Dana Pengembangan Projek)
Dukungan pemerintah dalam pengembangan projek berbentuk fasilitas penyiapan dan
pelaksanaan transaksi projek KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Penyediaan fasilitas
Pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 265/PMK.08/2015 tentang
Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU dalam
Penyediaan Infrastruktur.
Fasilitas yang dapat disediakan untuk proyek KPBU prioritas ataupun proyek KPBU lainnya
yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri diatas. Jenis
fasilitas yang disediakan meliputi:
1) Fasilitas Penyiapan Proyek, yang meliputi:
penyiapan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan;
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 20
penyiapan kajian dan/ atau dokumen pendukunguntuk Kajian Akhir
Prastudi Kelayakan
2) Fasilitas Pendampingan Transaksi, yang meliputi:
pelaksanaan pengadaan Badan Usaha;
pelaksanaan penandatanganan Perjanjian KPBU;
perolehan pembiayaan untuk Proyek KPBU (financial close), sepanjang
merupakan bagian dari tanggung jawab yang dialokasikan kepadaPJPK
berdasarkan Perjanjian KPBU.
b. VGF (Viability Gap Funds) atau Dukungan Kelayakan
Pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk VGF (Viability Gap Fund) diatur melalui
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 dimana disebutkan bahwa
Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang
bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek Kerja Sama. Proyek yang dapat
diberikan dukungan kelayakan memiliki total biaya investasi paling kurang senilai
Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
Walaupun proyek KPBU tidak memerlukan Dukungan Pemerintah dalam bentuk VGF,
sub-bab ini tetap perlu dibahas dengan memberikan klarifikasi mengapa tidak perlu
VGF. Misalnya karena nilai proyek yang kurang dari seratus milyar rupiah dan tidak
mengaplikasikan prinsip “pengguna membayar”.
VGF diberikan dalam bentuk tunai sebagai bagian dari biaya konstruksi dengan porsi
yang tidak mendominasi keseluruhan biaya konstruksi (maksimal 49%).
Dalam sub-bab ini diuraikan pemenuhan kriteria untuk mendapatkan VGF. Beberapa
hal yang perlu dijawab dalam sub-bab ini diantaranya adalah:
Apakah proyek secara ekonomi layak namun secara finansial belum layak?
Apakah proyek didasarkan pada “prinsip pengguna membayar”
Apakah pemilihan investor swasta dilakukan melalui proses tender yang terbuka
dan kompetitif dibawah skema KPBU?
Apakah draft perjanjian kerjasama telah memuat skema peralihan aset dan/
atau manajemen aset dari investor ke PJPK pada akhir masa konsesi?
Apakah dalam studi kelayakan telah menunjukkan:
o Alokasi risiko yang optimal antara investor dan PJPK
o Menyimpulkan bahwa proyek layak secara ekonomis dan akan layak secara
finansial apabila diberikan VGF
Apakah sektor yang akan di-KPBU-kan termasuk dalam sektor yang disebutkan
dalam Perpres No. 38 tahun 2015.
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 21
c. Dukungan Konstruksi dari Pemerintah (Government Support- Project Construction
Support )
Dukungan konstruksi dari Kementerian maupun pemerintah daerah ybs menggunakan
dana APBN dan/atau APBD yang dikuasainya dengan mengundang perusahaan
konsultansi dan/atau perusahaan jasa konstruksi untuk mengadakan sebagian sarana
dan atau prasarana ASDP yang akan dihibahkan kepada BUP. Hal ini membuat beban
hutang BUP dapat berkurang dan kegiatan kerjasama menjadi layak secara finansial
dan menarik pihak swasta.
Dukungan konstruksi juga dapat berupa percepatan dan sinkronisasi penyediaan utilitas
yang diperlukan dalam operasionalisasi sarana/prasarana ASDP, dapat dihibahkan
kepada BUP atau tidak dihibahkan namun dilengkapi dengan perjanjian penyediaan
utilitas untuk operasional BUP sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Jaminan Pemerintah
Fasilitas Jaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada
BUP sehubungan dengan penanggulangan risiko BUP atas gagal bayar atau kegagalan
PJPK dalam memenuhi kewajibannya, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Dalam Pelaksanaannya penjaminan oleh pemerintah ini dilaksanakan oleh PT
Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) yang dibentuk Kementerian Keuangan untuk
melaksanakan penjaminan atas proyek KPBU.
e. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) adalah pembayaran secara
berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha
Pelaksana (BUP) atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan
/ atau kriteria sebagaiana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.
Dengan fasilitas ini, sepanjang BUP memenuhi kewajibannya memberikan layanan
Infratsruktur KPBU kepada pengguna akhir sesuai ketentuan dalam Perjanjian KPBU maka
PJPK akan memberikan pembayaran sesuai isi perjanjian. Dengan demikian BUP akan
mendapatkan jaminan aluran kas yang berkelanjutan dalam besaran yang tidak
bergantung pada pembayaran pengguna akhir atas infrastruktur yang dibangun dan
dioperasionalkannya.
Ketentuan lebih rinci tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan ini diatur dalam:
Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.09/2015 tentang Pembayaran
Ketersediaan Layanan pada Proyek KPBU dalam Rangka Penyediaan
Infrastruktur;
Peraturan Menteri Keuangan nomor 260/PMK.09/2016 tentang Cara
Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek KPBU dalam Rangka
Penyediaan Infrastruktur
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 22
f. Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur
Pemerintah dengan pertimbangannya dapat menyediakan tanah untuk penyediaan
infrastruktur. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 148 tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas Perpres No.71 tahun 2012 tentang Penyelenggaran
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. PJPK perlu membuat
dokumen rencana pengadaan tanah kemudian menyerahkan kepada Gubernur untuk
pelaksanaannya sesuai ketentuan dalam peratran tersebut.
Penguasaan tanah sebagai aset oleh PJPK menjadi keperluan mengingat infrastruktur
yang akan dibangun dengan dana swasta perlu berada di atas tanah yang dikuasai
pemerintah (PJPK), sehingga diakhir periode kerjasama dapat dikembalikan kepada
PJPK (Pemerintah/Pemerintah Daerah).
Kajian Kebutuhan Jaminan Pemerintah Jaminan Pemerintah juga dapat diberikan kepada proyek infrastruktur dengan tujuan untuk
mengurangi risiko yang dibebankan kepada Badan Usaha.Jaminan Pemerintah ini diberikan
oleh Menteri Keuangan dan/atau Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan
peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Penyediaan fasilitas Jaminan Pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.
265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek
KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.
Fasilitas dapat disediakan untuk proyek KPBU prioritas ataupun proyek KPBU lainnya yang
memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri diatas. Jenis fasilitas yang
disediakan meliputi:
a. Fasilitas Penyiapan Proyek, yang meliputi:
penyiapan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan;
penyiapan kajian dan/ atau dokumen pendukunguntuk Kajian Akhir Prastudi
Kelayakan
b. Fasilitas Pendampingan Transaksi, yang meliputi:
pelaksanaan pengadaan Badan Usaha;
pelaksanaan penandatanganan Perjanjian KPBU;
perolehan pembiayaan untuk Proyek KPBU (financial close), sepanjang merupakan
bagian dari tanggung jawab yang dialokasikan kepadaPJPK berdasarkan Perjanjian
KPBU.
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 23
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
Dalam bab ini diuraikan rekomendasi dan tindaklanjut terhadap rencana proyek
pengembangan penyediaa air baku agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan,
kebutuhan, kepatuhan dan sebagainya.
Sistematika pembahasan Bab Rekomendasi dan Tindak Lanjut ini adalah sebagai berikut.
REKOMENDASI Dalam sub-bab ini disampaikan berbagai rekomendasi berdasarkan hasil-hasil kajian yang telah
dilakukan di bab-bab sebelumnya. Beberapa rekomendasi yang diberikan mencakup
diantaranya:
1. Institusi atau lembaga yang akan menjadi PJPK dalam proyek;
2. Indikasi atau ketetapan lokasi;
3. Indikasi nilai CAPEX dan OPEX
4. Rencana bentuk atau modalitas KPBU yang akan diterapkan;
5. Rekomendasi dari hasil VfM;
6. Dukungan pemerintah yang diperlukan;
7. Rekomendasi pemilihan badan usaha
8. Dan sebagainya.
Untuk pemilihan badan usaha, contoh rekomedasi kriteria utama adalah, namun tidak terbatas,
seperti berikut ini:
A. Komposisi
Badan usaha harus terdiri dari satu atau lebih Anggota yang secara bersama-sama
wajib memenuhi kualifikasi dan tanggung jawab seperti ditetapkan berikut ini:
a. Paling tidak satu (1) Anggota harus memenuhi Kriteria Pengalaman Operasi sesuai
kriteria Teknis.
b. Anggota harus secara agregat, memenuhi Kriteria Finansial sebagaimana yang
ditetapkan;
c. Tidak boleh terdiri dari orang pribadi.
d. Pihak yang ikut serta dalam Proses Pra-Kualifikasi tidak boleh tercatat sebagai
Peserta lebih dari satu kali.
B. Kriteria Keuangan
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 24
a. Memiliki kemampuan keuangan/pendanaan yang dibuktikan dengan Salinan
laporan keuangan dari peserta atau Anggota Utama yang sudah diaudit, selama
tiga (3) tahun anggaran terakhir, yang disusun berdasarkan standard akuntansi
IAS/IAI, IFRS, US GAAP dan memperlihatkan sbb:
Total Asset, secara agregat lebih dari 3 kali total Capex selama dua (2) tahun
anggaran terakhir; dan
Kekayaan Bersih, secara agregat lebih dari 1 kali total Capex selama dua (2)
tahun anggaran terakhir.
b. Surat Refensi dari Bank untuk peserta atau masing-masing Anggota yang
menyatakan bahwa kondisi usaha peserta atau Anggota Utama bersangkutan
tergolong sehat dan menurut pendapat Bank, peserta atau Anggota Utama
tersebut mampu membiayai pelaksanaan Proyek.
c. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.
C. Kriteria Teknis
a. Memiliki pengalaman dan/atau memiliki akses/jejaring kompetensi pada bidang
usaha bersangkutan; dibuktikan dengan Peserta/salah satu Anggota Konsorsium
berhasil melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan setidaknya
untuk satu (1) proyek serupa; >>>> Jika induk perusahaan sudah berpengalaman
b. Untuk mengukur bahwa persyaratan tentang keberhasilan, maka yang
dimaksud operasi dan pemeliharaan yang “berhasil” adalah Proyek-proyek yang
sudah selesai dan beroperasi setidaknya selama tiga (3) tahun, dimana selama
periode tersebut Peserta atau salah satu anggota konsorsium mengoperasikan
dan memelihara proyek selama paling sedikit tiga (3) tahun;
D. Kriteria Lainnya
Kriteria lain yang dipertimbangkan
a. Masing-masing Anggota tidak terlibat dalam Perselisihan Material Lainnya
yang belum terselesaikan.
b. Pemegang saham) tidak sedang mengalami:
i. Skorsing atau blacklist oleh instansi Pemerintah karena suatu alasan apa
pun;
ii. Kinerja tidak memuaskan di masa lalu, termasuk pelanggaran kontrak,
penyelesaian tidak tepat waktu, sejarah klaim yang buruk atau cacat
mutu;
Studi Pendahuluan (Penyediaan Air Baku) - 25
iii. Memiliki utang jatuh tempo yang jauh melebihi pendapatan atau
kewajibannya kepada pihak otoritas kepabeanan di Indonesia atau
pihak otoritas berwenang lainnya di negara dimana perusahaannya
terdaftar;
iv. Memiliki catatan kasus perdata atau pidana yang masih ditangguhkan
atau belum selesai terkait penghindaran pajak, bea atau kewajiban
lainnya kepada instansi pemerintah.
c. Kegiatan usaha Peserta (atau pada kasus konsorsium, Anggota Utama) tidak
sedang dalam keadaan dihentikan.
TINDAK LANJUT Dalam sub-bab ini diuraikan rencana tindaklanjut dari rekokmendasi yang disampaikan
sebelumnya, termasuk didalamnya rencana jadwal pemenuhan rekomendasi dan juga
rencana jadwal kegiatan penyiapan dan transaksi KPBU.