Mahyuni, MTKepala Dinas PerindustrianProvinsi Kalimantan Selatan

FGD Bank IndonesiaBanjarmasin.

14 Desember 2020

Dampak Implementasi Undang-Undang CiptaKerja Bagi Sektor Industri dan Manufaktur

di Kalimantan Selatan

49,351,9

45,3

27,528,6

39,1

46,9 50,8 47,247,9

50,6

0

10

20

30

40

50

60

Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia

Januari sd November 2020

2

‘’Berdasarkan Laporan yang dirilisHIS Markit, Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan November 2020 beradadi level 50,6 yang menandakanindustri dalam negeri sedangekspansif, serta kepercayaanpelaku bisnis terhadap Indonesia pun mulai membaik kembali ’’

Laporan HIS Markit

Investor di sektor manufakturmengganggap Indeks PMI sebagaiindikator utama bagi keadaanperekonomian secara keseluruhan, dengan menggunakan angka 50 sebagai acuan dasar

KALSEL MENATAP KAWASAN INDUSTRI KE DEPAN

Rencana KIT Mantuil

TIIPETapin Integrated industrial & Port

Estate3

4

KAWASAN INDUSTRI JORONG

• Izin Lokasi 368 Ha• Rekomendasi Perluasan 1.088 Ha• Dikuasai PT. JPD ± 158 Ha• Izin lokasi dicabut DPMPTSP KAB.

TALA per 26 November 2020

• Izin Kawasan belum ada• Pengelola Awal PT. JPD tidak

menunjukkan keseriusan• PemKab. Tala melalukan lelang

Nasional pengganti PT. JPD

• Jetty Pelabuhan sepanjang 1,2 Km• Kantor Administrasi Pelabuhan• Jalan Hinterland ke KI Jorong

• PT. JPD dinilai kurang serius sehinggamemperlambat progress KI secarakeseluruhan

5

KAWASAN INDUSTRI BATULICIN

BATULICIN

• Terdiri dari 2 Blok, Blok 1 (950 Ha) dan Blok 2 (1700 Ha)

• Blok 1 560 Ha Milik Pemprov Kalsel• Blok 2 Sepenuhnya milik Pengelola

• IUKI sudah terbit dan legal• Pengelola : PT. Jhonlin Mega Industri

• Status Lahan dan Santunan Tali Asihkepada Warga di Blok 1

• Jaringan Jalan dalam Kawasan• Jalan Penghubung Blok I dan 2• Jalan Penghubung Blok 2 ke Pelabuhan• Jetty developing stage Kapasitas 40.000

DWT

2.650

6

KAWASAN EKONOMI KHUSUS MEKAR PUTIH

MEKAR PUTIH

• Tersedia Lahan 191 Ha milik IBT yang mana 60 Ha dapat digunakan untukKav. Industri dan 450 Ha milik JhonlinGroup

• Rencana Konsorsium Jhonlin Group dan PT. Adaro

• Jaringan Sumber Energi• Proses pengusulan ke Dewan KEK

1.600

• Tersedia Fasilitas Bulk Terminal Handling (3 line coal, 1 line non-coal dan liquid)

• RDTR • KLHS• Pra FS

7

KAWASAN INDUSTRI TERPADU MANTUIL

MANTUIL

• Di fasilitasi Pem. Kota Banjarmasin

• Belum ada

• Memerlukan investasi yang cukuptinggi karena sebagian lahan beradapada lahan rawa

341,80

• Sudah menyusun masterplan kawasan• Masuk dalam rencana induk

pelabuhan Banjarmasin Pelindo II

8

KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG

SERADANG

• Tersedia Lahan yang saat ini sudahmenjadi Perda RTRW yang berada di Desa Seradang Kec. Haruai dan DesaHaong Kec. Upau

• Belum ada

• Jaringanke akses Pelabuhan• Belum ada Calon Pengelola

1.017

• Tahun 2020 telah disusun RDTR dan KLHS KPI Seradang

• Tahun 2021 rencana akan disusunmasterplan Kawasan IndustriSeradang oleh Pemkab. Tabalong

9

TAPIN INTEGRATED INDUSTRIAL AND PORT ESTATE (TIIPE)

SUNGAI PUTING

• Tersedia Lahan pada KPI yang saat inisudah menjadi masuk pada PK RTRW Tapin

• Memilili IUKI non Efektif oleh PT. Momentum Sejahtera Abadi sejaktanggal 7 Agustus 2020

• Calon Pengelola masih Fokus dalampemenuhan komitmen untukpemenuhan IUKI Efektif via OSS

958,6

• Sudah Memiliki izin Lokasi 1.000 ha• Rencana Terintegrasi dengan

Pelabuhan Margasari baru

10

UU CIPTA KERJA MENYEDERHANAKAN IZIN SEKTORAL

SUNGAI PUTING

Beberapa Pasal yang diubah dan dihapuspada UU No3. tahun

2014 tentangPerindustrain

diantaranya tentangPerizinan Sektor;

dimana Izin Usaha Kawasan Industri dari

Pusat (pasal 105)

11

UU CIPTA KERJA MEMPERMUDAH SYARAT INVESTASI

SUNGAI PUTING

Beberapa Pasal yang dihapus pada UU No3. tahun 2014

tentang Perindustraindiantaranya untukproses percepatanperizinan industri, kawasan industri

untukmemperpendeksistem perizinan

berinvestasi

12

UU CIPTA KERJA MENGOPTIMALISASI KEK

SUNGAI PUTING

UU CIPTA KERJA mendukung

percepatan dalamrangka pelaksanaan

KEK, sehinggadiharapkan KEK

Mekar Putih cepatterealisasi

13

UU CIPTA KERJA MELINDUNGI TENAGA KERJA

SUNGAI PUTING

UU CIPTA KERJA MENETAPKAN UPAH

YANG RASIONAL , SEHINGGA

PENYERAPAN TK DENGAN ADANYA KI,

KEK DI KALSEL DIHARAPKAN LEBIH MENSEJAHTERAKAN

TK DI KALSEL

14

UU CIPTA KERJA MENGATUR PAJAK UNTUK MENARIK INVESTASI

SUNGAI PUTING

MESKIPUN UU CIPTA KERJA MENGATUR

PAJAK UNTUK INVESTASI NAMUN

DIHARAPKAN MENCIPTAKAN SUMBER

PAJAK BARU DAN KENAIKAN RETRIBUSI

DAERAH DENGAN KEBERADAAN 6 KI DAN

KEK DI KALSEL.

SAAT INI SUDAH ADA PERGUB No. 123 Tahun

2020 Tgl 3 Des 2020KONFIRMASI STATUS

WAJIB PAJAK & PENELITIAN TERHADAP

PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

Daerah

15

HILIRISASI BARUBARA DI KALSEL

SUNGAI PUTING

Kalsel akan menjadi salah satu Provinsipelaksanaan hilirisasi Batubara yang mana lokasi proyeknya berada di KEK Mekar Putih yang direncanakanoperasi pada tahun 2025.

Bahan baku batu bara yang bakaldiserap sebanyak 6 juta ton per tahundengan kadar GAR 3.700 kcal/ kg. Nantinya akan memproduksi methanol sebanyak 2,8 juta ton per tahun.

Status dari proyek ini saat ini adalahfinalisasi kajian atau Pra-FS (feasibility study),

16

HILIRISASI BARUBARA DI KALSEL

SUNGAI PUTING

Proyek methanol lainnya direncanakanakan dikerjakan oleh PT Adaro Indonesia, anak usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO).

Proyek ini ditargetkan beroperasi pada2027 mendatang, berlokasi di Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Feedstock (kebutuhan batu bara) sekitar 1,3 juta ton per tahun untukmemproduksi 660 ribu ton per tahunmethanol. Saat ini statusnya finalisasikajian (pra FS).

17

PERAN DISPERIN PROV. KALSEL

SUNGAI PUTING

kerjasama dg PT LAPI ITB Bandung menyusun kajian SUPLAY CHAIN industripengolahan

1. Bahan baku Pertambangan

2. Bahan baku perkebunan sawit, karet, perikanan

3. Sistem logistic

4. Sumber Air Baku

Mendorong terciptanya potensi retribusi baru dengan mendorong PDAM bekerjasama dengan Pengelola Kawasan untuk menyiapkan jaringan air kedalam Kawasan serta Mendukung segala bentuk fasilitasi dan stimulus yang dapat menarik minat investor

Memfasilitasi Pemkab/Pemko langsung Ke Ditjen KPAII Kemenperin terkait dan HKI (Himpunan Kawasan Industri) untuk promosi yang dapat menumbuhkan Investasi baru

18

ISU PENDUKUNG EKOSITEM INVESTASI DI KALSEL

SUNGAI PUTING

UU CIPTA KERJA MERUBAH BANYAK

REGULASI DIBAWAHNYA,

SEHINGGA NSPK PENDUKUNG HARUS

CEPAT AGAR ADA KEPASTIAN BAGI

INVESTOR

RANTAI PASOK, BIAYA LOGISTIK SERTA

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

KELACARAN LOGISTIK

IKLIM TENAGA KERJA YANG MASIH

MENGGANGGAP TK ASING TIDAK MELAKUKAN

TRANSFER ILMU

ISU LINGKUNGAN YANG TIMBUL AKIBAT

ADANYA HAL “PENYEDERHANAAN”

AMDAL KARENA TEMA KELESTARIAN

LINGKUNGAN MENJADI FOKUS

PEMERHATI LINGKUNGAN

SETELAH ADANYA UU CIPTA KERJA

dinas perindustrian kalsel

dinasperindustrian@kalselprov.go.id

disperin.kalselprov.go.id

@disperinkalselprov

BANGSA SEHAT, INDUSTRI KUAT