Upload
vuongkhue
View
233
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
05/02/2018
1
Dr. Tony Hanoraga, SH. MH.
DEFINISI Kebijakan (policy) adalah tindakan atau kegiatan
solusi atas suatu masalah
Kebijakan Pemerintah (Public Policy) ialah upayayang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negarayang ditujukan untuk mengatasi suatu persoalan
05/02/2018
2
UNSUR-UNSUR KEBIJAKAN PEMERINTAH
Mempunyai tujuan tertentu
Berisi tindakan pemerintah mengenai sesuatu ataukeputusan pemerintah untuk tidak melakukansesuatu
Bersifat sebagai pedoman atau bersifat mengikat(memaksa)
Kebijakan pemerintah dilegalisasikan dalam bentukhukum
Sesuai dengan system administrasiNKRI, Kebijakan Pemerintah dapatdibagi menjadi 2
Kebijakan Internal (Manajerial)
Kebijakan Eksternal (Publik)
05/02/2018
3
Kebijakan Secara Umum DibagiTiga Tingkatan:
Kebijakan umum
Kebijakan pelaksanaan
Kebijakan teknis
Syarat Penyusunan KebijakanPemerintah:
Berpedoman pada hukum atau kebijakan yang lebihtinggi.
Konsisten dengan kebijakan yang lain.
Berorientasi ke masa depan.
Berpedoman kepada kepentingan umum
Jelas dan tepat serta transparan
Dirumuskan secara tertulis.
05/02/2018
4
Faktor Yang Mempengaruhi KeberhasilanIplementasi Suatu Kebijakan Pemerintah
Subtansi Kebijakan Pemerintah itu sendiri
Aparatur Pemerintah terkait
Sarana atau fasilitas yang mendukung Kebijakan
Kesadaran Masyarakat
Dasar Kebijakan Bidang Pendidikan
UUD 1945 pasal 31 ayat (1) :
“ Tap-tiap warga negara berhak mendapatkanpengajaran;”
05/02/2018
5
Dasar Kebijakan Bidang EkonomiPasal 33 UUD 1945
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasaratas asas kekeluargaan
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara danmenguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnyadikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negaradiperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum
Contoh Kebijakan BidangPendidikan Tinggi
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
05/02/2018
6
Contoh Kebijakan Pendidikan berdasarkanUU No. 20 Tahun 2003 tentangSISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Mengupayakan perluasan dan pemerataankesempatan memperoleh pendidikan
Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalserta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenagakependidikan
Memberdayakan lembaga pendidikan
Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistempendidikan nasional berdasarkan prinsipdesentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
Contoh Kebijakan Dalam UU PendidikanTinggi No. 12 Tahun 2012
Ketersediaan layanan Pendidikan Tinggi
- Perluasan akses melalui PJJ
- Afirmasi untuk mahasiswa yang tidak mampu
- Peningkatan efisiensi internal PT
- Pengembangan Program Vokasi;
- Akademi Komunitas
Otonomi
- Fokus pengembangan
- Penguatan kelembagaan PT
05/02/2018
7
Arah Kebijakan dan StrategiPerguruan Tinggi
(RPJMN 2015-2019)
Pemerataan > Akses Afirmasi, beasiswa, PJJ berkualitas, Akademi Komunitas
Peningkatan Mutu > peningkatan mutu dosen dankaryawan, fokus pengembangan, peningkatanpenjaminan mutu PT, Peningkatan program kerjasamadg Industri dan Peningkatan anggaran R&D
Berdasar UU No. 5 Th 2014 Kebijakan danManajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
berdasarkan pada Asas:1. kepastian hukum;2. profesionalitas;3. proporsionalitas;4. keterpaduan;5. delegasi;6. netralitas;7. akuntabilitas;8. efektif dan efisien;9. keterbukaan;10. nondiskriminatif;11. persatuan dan kesatuan;12. keadilan dan kesetaraan; dan13. kesejahteraan
05/02/2018
8
Berdasar UU No. 5 Th 2014 ASN sebagaiprofesi berlandaskan pada prinsip:
nilai dasar;
kode etik dan kode perilaku;
komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab padapelayanan publik;
kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidangtugas;
kualifikasi akademik;
Contoh Kebijakan Kepegawaian Di Perguruan Tinggi
Mempertahankan semua aspek mutu pada setiapproses dan kegiatan
Menghasilkan produk dan layanan dengan mutu yang baik
Pengelolaan administrasi umum secara baik
05/02/2018
9
DAFTAR PUSTAKA Luankili, Bernadus, Analisis Kebijakan Publik dalam
Proses Pengambilan Keputusan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, 2007.
Sedarmayanti, Good Governance, Kepemerintahan Yang Baik, Penerbit Bandar Maju, Bandung, 2012.
Syafiie, Inu Kencana, Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT Refika Aditama, Jakarta 2010.
Winarno, Budi, Kebijakan Publik, CAPS, Jakarta, 2012.