Upload
dinhnga
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dan Agency Cost
Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderating
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode
2011-2015)
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisinis
Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Rifki Azhar
1113082000049
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1438 H/ 2017
i
Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dan Agency Cost
Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderating
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode
2011-2015)
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisinis
Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Rifki Azhar
1113082000049
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1438 H/ 2017
ii
Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dan Agency
Cost Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai
Variabel Moderating
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Periode Tahun 2011-2015)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
RIFKI AZHAR
NIM. 1113082000049
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1438 H/2017
iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF
Hari ini Rabu, 12 April 2017 telah dilakukan Ujian Komprehensif atas
mahasiswa:
1. Nama : Rifki Azhar
2. NIM : 1113082000049
3. Jurusan : Akuntansi
4. Judul Skripsi : “Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dan
Agency Cost Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel
Moderating (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
bursa efek Indonesia tahun 2011-2015)”
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang
bersangkutan selama proses Ujian Komprehensif, maka diputuskan bahwa
mahasiswa tersebut di atas dinyatakan LULUS dan diberi kesempatan untuk
melanjutkan ke tahap Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, Rabu 12 April 2017
1. Fitri Damayanti, SE., M.Si.
NIP.19810731 200604 2 003
2. Hepi Prayudiawan, S.E., MM., Ak., CA
NIP. 19720516 200901 1 006
iv
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
Hari ini Kamis, 27 Juli 2017 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa:
1. Nama : Rifki Azhar
2. NIM : 1113082000049
3. Jurusan : Akuntansi
4. Judul Skripsi : “Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dan
Agency Cost Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel
Moderating (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
bursa efek Indonesia tahun 2011-2015)”
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang
bersangkutan selama proses ujian skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa
tersebut di atas dinyatakan lulus dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 22 Juni 2015
1. Yessi Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19760924 200604 2 002
2. Fitri Damayanti, SE., M.Si.
NIP.19810731 200604 2 003
3. Yusro Rahma, SE., M.Si.
NIP. 19800506 200801 2 016
iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Rifki Azhar
Nomor Induk Mahasiswa : 1113082000049
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi/Keuangan
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan
dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah orang lain
3. Tidak menggunakan karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan
sumber asli atau tanpa menyebut pemilik karya
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas
karya ini
Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah
melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan, ternyata memang
ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan di atas, maka saya siap
untuk dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.
vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS DIRI
1. Nama Lengkap : Rifki Azhar
2. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 07 Agustus 1995
3. Alamat : Jl. Kebon Mangga 1 RT 11/07 No, 14
Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
12230
4. Telepon : 0878 8836 8150
5. Email : [email protected]
II. PENDIDIKAN
1. SD Negeri Gunung 01 Tahun 2001-2007
2. SMP Negeri 11 Jakarta Tahun 2007-2010
3. SMA Negeri 32 Jakarta Tahun 2010-2013
4. S1 Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2013-2017
III. PENGALAMAN ORGANISASI
1. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA Negri 32 Jakarta (2010-
2011)
2. Majelis Perwakilan Kelas (MPK) SMA Negeri 32 Jakarta (2011-2012)
3. DEMA FEB UIN Jakarta (2013-2015)
vii
ABSTRACT
This study aims to examine the effect of tax avoidance on the firm value
and agency costs with institutional ownership as the moderating variable. The
independent variable that is used in this research is tax avoidance which is
measured by cash effective tax rate (CETR). Variables dependent are firm value
which is measured by Tobin’s Q and agency costs which is measured by STA ratio
(sales to total assets). Then moderating variable is institutional ownership .
This study replicates previous research done by Chen & Wang (2013).
Data used in this stuudy is secondary data. The population consist of
manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange during 2011-2015.
Samples are selected using purposuve sampling method and acquired 42
companies each year. After processing the data, there are 21 companies outlier
that should be excluded from the data, so that the final used are 21 companies.
The total samples used in this study are 105 companies. Test analysis using
moderate regression analysis and simple regression linier .
Finding in this study indicates that tax avoidance has a significant effect to
the firm value. Tax avoidance significantly affect the agency costs. Then
institutional ownership as moderating variabel able to modertae the relationship
between tax avoidance and the firm value.
Keywords : tax avoidance, firm value, agency costs, institutional ownership
viii
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tax avoidance terhadap
nilai perusahaan dan agency cost dengan kepemilikan institusional sebagai
variabel moderasi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah tax avoidance yang diukur menggunakan cash effective tax rate (CETR).
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diukur
menggunakan Tobin’s Q dan agency cost menggunakan rasio STA (sales to total
asset). Kemudian variabel pemoderasi berupa kepemilikkan institusional.
Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan Chen & Wang (2013)
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Sampel penelitian
dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 42
perusahaan per tahunnya. Setelah dilakukan pengolahan data, terdapat 21 data
perusahaan outlier yang harus dikeluarkan dari sampel penelitian, sehingga
jumlah sampel akhir yang digunakan adalah 21 perusahaan. Total sampel yang
digunakan adalah 105 perusahaan Uji analisis menggunakan model analisis
regresi moderate dan analisis regresi sederhana.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tax avoidance berpengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan. tax avoidance juga memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap biaya agensi. Kemudian, kepemilikan institusional dapat
memoderasi hubungan antara tax avoidance dengan nilai perusahaan.
Kata kunci : tax avoidance, nilai perusahaan, agency cost, kepemilikan
institusional.
ix
KATA PENGANTAR
Bismillaahirrohmaanirrohiim
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT
yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tax Avoidance Terhadap
Nilai Perusahaan dan Agency Cost Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai
Variabel Moderating (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2011-2015)”. Shalawat serta salam
senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah
membimbing umatnya menuju jalan kebenaran.
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai syarat guna
meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah membantu
dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, syukur Alhamdulillah
penulis hanturkan atas kekuatan Allah SWT yang telah menganugerahkannya.
Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:
1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Darman (Alm) dan Ibu Fauziah yang telah
memberikan bimbingan, dukungan, serta doa yang tiada hentinya.
2. Kakak dan Adikku (Ka Nia Delfina, Bang Ihsan Mulyawan, Ka Vidya Sari
dan Rafif Darmansyah) yang telah memberikan semangat dan doanya dalam
proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Ibu Yessi Fitri, SE., M.Si Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
x
5. Bapak Hepi Prayudiawan, SE., Ak., MM. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Ibu Fitri Damayanti, SE., M.Si. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah
bersedia menyediakan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing
penulis selama menyusun skripsi. Terima kasih atas segala masukan, motivasi
dan nasihat yang telah diberikan selama ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang
sangat luas kepada penulis selama perkuliahan, semoga menjadi ilmu yang
bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua.
8. Seluruh Staf Tata Usaha serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu
peneliti dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain-lain.
9. Keluarga besar Akuntansi B 2013, terimakasih atas kenangan belajar bersama-
sama dan semangatnya selama ini. Semoga apa yang di cita-citakan kalian
dapat kalian wujudkan.
10. Sahabat-sahabat (Ivan, Cerdick , Cakra, Taufik, Jibril, Irsan, Deyan,
Yefananda, Iqbal) yang solid yang saling mengingatkan dan memotivasi lulus
tepat waktu. Terimakasih banyak atas rasa persahabatn yang kalian berikan,
bahagia berjuang bersama kalian.
11. Teman- teman KKN Canopus, terimakasih atas perjuangannya untuk
menyelesaikan laporan KKN.
12. Teman-teman seperjuangan Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Angkatan 2013, terimakasih atas doa dan inspirasinya selama ini.
13. Irmawati S.E yang telah memberikan motivasi dan semangat agar segera
cepat lulus.
14. Seluruh pihak yang turut berperan dalam penelitian ini namun tidak dapat
disebutkan satu per satu.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna
dikarnakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis.
xi
Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukkan
bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 12 Juli 2017
(Rifki azhar)
xii
DAFTAR ISI
Judul ............................................................................................................. i
Lembar Pengesahan Skripsi....................................................................... ii
Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif ................................................ iii
Lembar Pengesahan Ujian Skripsi ............................................................ iv
Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ............................................ v
Daftar Riwayat Hidup ................................................................................ vi
Abstract ......................................................................................................... vii
Abstrak ......................................................................................................... viii
Kata Pengantar ........................................................................................... ix
Daftar Isi ...................................................................................................... xii
Daftar Tabel ................................................................................................. xv
Daftar Gambar ............................................................................................ xvi
Daftar Lampiran ......................................................................................... xvii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1
A. Latar Belakang Penelitian ..................................................... 1
B. Perumusan Masalah .............................................................. 11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................. 11
1. Tujuan Penelitian ............................................................ 11
2. Manfaat Penelitian .......................................................... 12
BAB II LANDASAN TEORI ................................................................. 14
A. Tinjauan Literatur.................................................................. 14
1. Teori Keagenan (Agency Theory) ................................... 1
xiii
2. Pajak ................................................................................ 16
3. Manajemen Pajak ............................................................ 19
4. Tax Planning ................................................................... 21
5. Tax Avoidance ................................................................. 28
6. Corporate Governance.................................................... 31
7. Kepemilikan Institusional ............................................... 34
8. Nilai Perusahaan.............................................................. 35
9. Agency Cost ..................................................................... 36
B. Penelitian Terdahulu ............................................................. 37
C. Kerangka Pemikiran .............................................................. 42
D. Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis.......... 45
BAB III METODELOGI PENELITIAN ............................................... 49
A. Ruang Lingkup Penelitian ..................................................... 49
B. Metode Penentuan Sampel .................................................... 49
C. Metode Pengumpulan Data ................................................... 50
D. Metode Analisis Data ............................................................ 50
1. Statistik Deskriptif .......................................................... 51
2. Uji Asumsi Klasik ........................................................... 51
3. Analisis Regresi .............................................................. 55
4. Pengujian Hipotesis ......................................................... 57
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian..................................... 58
1. Variabel Dependen .......................................................... 58
2. Variabel Independen ....................................................... 60
xiv
3. Variabel Moderasi............................................................ 61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................. 63
A. Gambaran Umum Objek Penelitian ...................................... 63
B. Analisis dan Pembahasan ...................................................... 67
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif ........................................... 65
2. Hasil Uji Asumsi Klasik ................................................. 67
3. Hasil Uji Hipotesis .......................................................... 74
C. Interpretasi Hasil................................................................... 79
BAB V Kesimpulan dan Saran ............................................................. 85
A. Kesimpulan ........................................................................... 85
B. Implikasi ................................................................................ 86
C. Saran ...................................................................................... 87
Daftar Pustaka ............................................................................................. 88
Lampiran-lampiran .................................................................................... 92
xv
DAFTAR TABEL
No. Keterangan Halaman
1.1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak................................. 2
2.1 Penelitian Terdahulu ............................................................. 38
3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian..................................... 62
4.1 Kriteria Penentuan Sampel .................................................... 64
4.2 Statistik Deskriptif ................................................................ 65
4.3 Hasil Uji Normalitas ............................................................. 69
4.4 Hasil Uji Multikolonieritas ................................................... 70
4.5 Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson model 1 ................... 71
4.6 Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson model 2................... 71
4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Variabel X1, X2 dan
Y1......................... ................................................................. 75
4.8 Hasil Uji Statistik t Variabel X1, X2 dan Y1 .......................... 76
4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Variabel X1 dan Y2... .. 78
4.10 Hasil Uji Statistik t Variabel X1dan Y2 ................................................. 78
xvi
DAFTAR GAMBAR
No. Keterangan Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran .............................................................. 43
4.1 Hasil Uji Normalitas Grafik Model 1.................................... 68
4.2 Hasil Uji Normalitas Grafik Model 2.................................... 68
4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1 .................................. 73
4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1 .................................. 73
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
No. Keterangan Halaman
1 Lampiran 1 : Data Daftar Perusahaan Sampel ...................... 93
2 Lampiran 2: Hasil Perhitungan Variabel Nilai Perusahaan
dan Agency Cost................................................................... 94
3. Lampiran 3 : Hasil Perhitungan Variabel Tax Avoidance
dan Kepemilikan Institusional............................................. . 100
4. Lampiran 4 : Output Hasil Pengujian Data di SPSS.............. 106
63
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang
sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai
perusahaan juga tinggi (Winanto dan Widayat, 2013). Dalam theory of the
firm tujuan perusahaan umumnya ialah untuk meningkatkan nilai perusahaan.
Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang
yang seharusnya dicapai perusahaan yang akan tercermin dari harga pasar
sahamnya karena penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati
melalui pergerakan harga saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek untuk
perusahaan yang sudah go public. Hal ini memberi dampak para pemegang
saham tetap mempertahankan investasinya dan calon investor tertarik
menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut (Ilmiani dan
Sutrisno, 2013). Berbagai upaya dilakukan pihak manajemen untuk
meningkatkan nilai perusahaan yaitu salah satu cara yang dapat dilakukan
dengan mengefisienkan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.
Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 Pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemamakmuran rakyat. Sumber penerimaan itulah yang digunakan untuk
2
menjalankan roda kehidupan di suatu negara, tidak terkecuali dengan Indonesia
dimana pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat,
peningkatan mutu pendidikan hingga taraf hidup sebagian besar berasal dari
penerimaan negara di sektor pajak. Berdasarkan data realisasi penerimaan
pajak pemerintah negara Indonesia pada tahun 2011 sampai 2015 realisasi
penerimaan perpajakan tidak mencapai apa yang telah di targetkan. Berikut
tabel realisasi dan target penerimaan negara dalam sektor perpajakan pada
tahun 2011 – 2015:
Tabel 1.1
Realisasi dan Target Penerimaan Negara Pada Sektor Pajak
Tahun Realisasi
(trilliun)
Target
(trilliun)
Pencapaian
(%)
2011 Rp 873,9 Rp 878,7 99,45
2012 Rp 980,5 Rp 1.016,2 96,49
2013 Rp 1.077,3 Rp 1.148,4 93,81
2014 Rp 1.143,3 Rp 1.246,1 91,75
2015 Rp 1.240 Rp 1.489 83,27
Sumber : pajak.go.id dan kemenkeu.go.id (2016)
Kurang maksimalnya penerimaan pajak ini disebabkan beberapa faktor
salah satunya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh wajib pajak atau
perusahaan menekan sekecil mungkin beban yang ditimbulkan dari pajak agar
beban pajak yang mereka bayarkan rendah serta untuk peningkatan laba bersih
setelah pajak yang akan berdampak pada nilai perusahaan (firm value).
Pajak merupakan bagian terpenting dalam pembangunan nasional di
Indonesia. Akan tetapi, dalam pemungutan pajak terdapat banyak kendala yang
dihadapi pemerintah. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan
3
perusahaan selaku wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber
penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi
perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang
dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung
mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal
maupun ilegal. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan agar beban pajak
rendah dengan melakukan perencanaan pajak (Lestari, 2014).
Perencanaan pajak (Tax Planning) adalah salah satu bentuk manajemen
pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Menurut Suandy (2011) perencanaan
pajak atau tax planning adalah upaya melakukan penghematan dan
minimalisasi pajak yang secara legal yang dapat dilakukan melalui manajemen
pajak. Dengan melalui aktivitas perencanaan pajak yaitu melakukan tindakan
terstruktur agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan
peraturan yang ada untuk memperoleh peningkatan laba setelah pajak yang
akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, dengan mengabaikan
tingkat compliance perusahaan. Kedua, dari prespektif agency theory, bahwa
melalui aktivitas perencanaan pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial
untuk melakukan tindakan oportunisme dengan memanipulasi laba atau
penempatan sumber daya yang tidak sesuai serta kurang transparan dalam
menjalankan operasional perusahaan sehingga perencanaan pajak berdampak
negatif terhadap nilai perusahaan (Desai dan Dharmapala dalam Lestari 2014).
Menurut Suandy (2011) Terdapat beberapa istilah menyebut perencanaan pajak
seperti penghindaran pajak (tax avoidance), penyelidikan pajak (tax
4
investigation), manajemen pajak (tax management) dan pergeseran pajak (tax
shifting).
Menurut Dyreng et. al. (2008) tax avoidance merupakan segala bentuk
kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan
diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak.
Praktek tax avoidance dilakukan dengan cara tidak melanggar undang–undang
yang berlaku di suatu negara sehingga dapat dikatakan suatu aktivitas yang
legal dan aman bagi perusahaan atau wajib pajak karena aktivitas ini dilakukan
dengan cara memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang–undang
dan peraturan pajak. Aktivitas penghindaran pajak (tax avoidance) dapat
memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan tindakan yang
dapat menutupi berita buruk atau menyesatkan investor atau manajer kurang
transparan dalam menjalankan operasional perusahaan. Tax avoidance
merupakan suatu strategi pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam
meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi
perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik
(Anisa dan Lulus, 2012).
Dalam praktiknya tax avoidance juga dapat memberikan dampak negatif
bagi perusahaan. Penghindaran pajak tidaklah gratis, terdapat biaya langsung
meliputi biaya pelaksanaan, kehilangan reputasi, dan adanya potensi hukuman
tertentu (Chen et. al, 2013). Aktivitas tax avoidance juga meningkatkan biaya
agensi yang dikeluarkan baik oleh manajemen perusahaan maupun pemegang
saham, dan tentunya biaya agensi yang muncul tidaklah sedikit. Dalam hal ini
5
manajer harus bisa menghitung apakah biaya tersebut akan lebih besar dari
manfaat yang akan diperoleh dari praktik penghindaran pajak atau justru
sebaliknya, biaya yang dikeluarkan akan lebih kecil dari manfaat yang akan
diperoleh. Sementara biaya agensi yang dikeluarkan oleh pemegang saham
adalah berupa biaya-biaya pengawasan terhadap tindakan manajemen
perusahaan.
Aktivitas tax avoidance menimbulkan sudut pandang yang berbeda dari
para investor. Perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak
dianggap telah mengurangi kandungan informasi yang terdapat dalam laporan
keuangannya yang mana hal ini menjadi penyebab utama menurunnya nilai
perusahaan. Bagi perusahaan, semakin besar pajak yang harus dibayar berarti
semakin kecil laba yang akan diperoleh. Hal ini mengindikasikan perilaku
manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba yang diharapkan dengan
upaya mengurangi beban pajak yang akan dibayar.
Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didesak untuk menelusuri aliran dana
sekitar 4.000 perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang diduga tak
membayar pajaknya di Indonesia. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro
pada pekan lalu menyatakan 4.000 perusahaan PMA yang belum menyetorkan
pembayaran pajak pada tahun 2013. Perusahaan tersebut tidak membayar pajak
bukan berarti tidak melaporkan, tapi pajaknya nihil, artinya mereka
melaporkan rugi atau alasan lainnya. Perusahaan tersebut umumnya bergerak
pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku. Walaupun demikian,
6
perusahaan tersebut masih menjalankan bisnisnya di Indonesia (Bisnis.com
,2015). Selain di Indonesia, praktik penghindaran pajak juga dilakukan oleh
perushaan Apple Inc, perusahaan terkemuka asal Amerika Serikat. Apple Inc
menghindari pembayaran pajak kepada Pemerintah Australia. Hal itu dilakukan
dengan membukukan sebagian penjualan produknya di Australia ke sebuah
perusahaan rahasia yang bermarkas di Irlandia. Hal ini membuat Apple hanya
membayar porsi terkecil dari beban pajak yang seharusnya (ortax.com, 2015)
Menurut Chen et. al, (2013) Penghindaran pajak juga dapat menimbulkan
konflik agensi antara perusahaan dengan pemegang saham. Konflik ini terjadi
karena pihak masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda. Teori agensi
mengganggap bahwa aktivitas penghindaran pajak berhubungan dengan
masalah tata kelola perusahaan. Corporate governance merupakan sistem dan
struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik
baik yang memiliki saham mayoritas maupun minoritas di suatu perusahaan.
Corporate governance berguna untuk melindungi investor dari adanya
perbedaan kepentingan pemegang saham (principle) dengan pihak manajemen
(agent) (Damayanti dan Tridahus, 2015). Jika, kualitas Corporate Governance
yang masih buruk akan berdampak pada pihak manajer yang akan semakin
agresif dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan
memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham. Sedangkan
perencanaan pajak akan bermanfaat bagi perusahaan jika perusahaan
mempunyai kualitas Corporate Governance yang baik. Bentuk penerapan dari
Corporate Governance adalah melalui kepemilikan institusional.
7
Menurut Winata (2014) kepemilikan institusional memiliki arti penting
dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan
meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu
memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif.
Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar
tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan
antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan
mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Dengan demikian,
keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme
monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.
Dalam penelitian Shleifer dan Vishney (1986) dalam Annisa dan Lulus
(2012) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran yang penting
dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Mereka
berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak
suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja
ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri
sendiri.. Dengan tingginya kepemilikan institusional maka semakin besar pula
pengawasan yang diberikan pada pihak manajemen. Pengawasan yang tinggi
maka akan meminimalisasi tingkat penyelewengan-penyelewengan yang
terjadi pada pihak manajemen yang memungkinkan dapat menurunkan nilai
perusahaan. Selain melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen.
Kepemilikan institusional juga melakukan hal-hal yang positif guna untuk
meningkatkan nilai perusahaan.
8
Investor institusional dianggap mampu menggunakan informasi laba
periode sekarang unuk memprediksi laba di masa mendatang dibandingkan
investor non institusional. Menurut Wida dan Wayan (2014) Investor
institusional dianggap mampu menggunakan informasi laba periode sekarang
unuk memprediksi laba di masa mendatang dibandingkan investor non
institusional. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan nilai perusahaan,
dengan memanfaatkan informasi, serta dapat mengatasi konflik keagenan
karena dengan meningkatnya kepemilikan institusional maka segala aktivitas
perusahaan akan diawasi oleh pihak institusi atau lembaga. Investor
institusional diharapkan mengambil bagian dalam setiap aktivitas internal
perusahaan sehingga mampu mengawasi setiap tindakan oportunistik manajer.
Tingginya jumlah kepemilikan institusional akan meningkatkan sistem kontrol
perusahaan yang ditujukan guna meminimalisasi tingkat kecurangan akibat
tindakan oportunistik pihak manajer yang nantinya dapat mengurangi nilai
perusahaan.
Penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian ini telah banyak
dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian ini termotivasi dari penelitian
yang dilakukan oleh Dyreng et al. (2008) dalam penelitiannya mengukur
mengenai penghindaran pajak jangka panjang perusahaan. Dyreng et al. (2008)
meneliti pengaruh tax avoidance tahunan terhadap tax avoidance jangka
panjang dan meneliti sejauh mana kemampuan perusahaan dalam melakukan
tax avoidance secara jangka panjang yaitu dalam sepuluh tahun. Penelitian ini
telah dikembangkan oleh Chasbiandani dan Martani (2012) yang dalam
9
penelitiannya menyatakan bahwa tax avoidance jangka panjang yang diukur
secara kumulatif selama sepuluh tahun berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan. Hal tersebut mengindikasikan semakin rendah Cash Effectif Tax
Rate (CETR) jangka panjang yang dibayarkan oleh perusahaan, nilai
perusahaan akan semakin tinggi.
Terdapat hasil yang tidak konsisten dari beberapa penelitian sebelumnya
yaitu penelitian Chasbiandani dan Martani (2012) dan Wang (2010)
menyatakan bahwa tax avoidance berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan, sedangkan Ilmiani dan Sutrisno (2013) dan Ampriyanti dan Lely
(2016) menyatakan bahwa tax avoidance berpengaruh negatif terhadap nilai
perusahaan, maka peneliti ingin mengkaji kembali pengaruh tax avoidance
terhadap nilai perusahaan. Sepertinya, tidak konsistenanya hasil penelitian bisa
jadi disebabkan adanya perbedaan dalam pemilihan sampel dan perspektif
penelitian. Penghindaran pajak dipandang positif apabila penghindaran pajak
dilakukan sebagai upaya untuk melakukan tax planning dan efisiensi pajak.
Penghindaran pajak dipandang negatif apabila penghindaran pajak dipandang
sebagai tindakan non compliance, hal tersebut akan meningkatkan risiko
sehingga mengurangi nilai perusahaan
Kemudian, Simarmata (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa
kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi antara hubungan tax
avoidance jangka terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Victory dan Charoline
(2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat memperkuat
10
pengaruh terhadap hubungan antara tax avoidance jangka panjang dengan nilai
perusahaan
Penelitian dilakukan karena penelitian terdahulu juga masih memberikan
hasil yang tidak konsisten. Hal ini menjadi alasan yang melatar belakangi
peneliti untuk meneliti mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai
perusahaan dan peran kepemilikan institusional sebagai variabel moderating .
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan
oleh Chen et. al (2013) terhadap perusahaan di Cina yang terdaftar dalam SZSE
(Shenzhen Stock Exchange). Penelitian tersebut ditujukan untuk menguji
dampak interaksi dari tax avoidance terhadap biaya agensi dan nilai perusahaan
yang diukur dengan menggunakan Tobin’s Q.
Penelitian ini juga menambahkan kepemilikan institusional sebagai
variabel moderating yang ditambahkan mengacu pada penelitian oleh
Simamarta (2014) yang berjudul pengaruh tax avoidance jangka panjang
terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel
pemoderasi. kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur sesuai
persentase kepemilikan saham oleh institusi perusahaan maupun pemerintah.
Fokus dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah praktik penghindaran
pajak yang terjadi di Indonesia dapat mempengaruhi biaya agensi dan nilai
perusahaan dan melihat sejauh mana kepemilikan institusional sebagai variabel
moderating diungkapkan oleh perusahaan dapat memperkuat hubungan antara
perilaku penghindaran pajak dengan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian
diatas, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Tax Avoidance Terhadap
11
Nilai Perusahaan dan Agency Cost Dengan Kepemilikan Institusional
Sebagai Variabel Moderating (studi empiris pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2011-2015)”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas,
makapertanyaan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pengaruh aktivitas tax avoidance terhadap nilai
perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh interaksi antara aktivitas tax avoidance dengan
kepemilikan institutional terhadap nilai perusahaan?
3. Bagaimana pengaruh aktivitas tax avoidance terhadap agency cost?
C. Tujuan Penelitian.
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Membuktikan bahwa tax avoidance berpengaruh terhadap nilai
perusahaan.
2. Membuktikan pengaruh interaksi antara aktivitas tax avoidance
dengan kepemilikan institutional terhadap nilai perusahaan.
3. Membuktikan bahwa tax avoidance berpengaruh terhadap agency
cost?
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi sebagai berikut :
12
a. Bagi Perusahaan
Dapat dijadikan sebagai panduan dalam melakukan manajemen
pajak, yang sesuai dengan prinsip tax avoidance sehingga tidak
melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu dapat dijadikan
referensi akan pentingnya manajemen pajak, sehingga pajak terutang
perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian ini diharapkan
dapat membantu perusahaan untuk lebih memperhatikan keefektifan
corporate governance di dalam perusahaan, sehingga laporan yang
dihasilkan lebih transparan dan dapat diandalkan. Dengan demikian,
perusahaan akan dapat menghindari untuk melakukan tax avoidance
yang terlalu agresif yang diukur dengan penurunan nilai cash effevtive
tax rate (CETR) secara signifikan.
b. Bagi pemerintah
Penelitian ini diharapkan kepada pemerintah untuk dapat lebih
memperhatikan perusahaan atas corporate governance yang ada
didalamnya dan aktivitas pengindaran pajak (tax avoidance). Sehingga
pemerintah khususnya direktorat jendral pajak dapat mempertimbangkan
untuk membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih netral
dan adil serta memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme
pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak.
c. Bagi para akademisi dan peneliti
Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris dan
mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai
13
mengenai pengaruh dari tax avoidance terhadap nilai perusahaan dan
agency cost serta sebagai informasi dan bahan masukan dalam
melakukan penelitian
63
B AB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Agency Theory
Menurut Victory dan Charoline (2016) prinsip utama teori agensi ini
menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang
(prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu
manajer entitas bisnis. Prinsipal sebagai pemilik atau pemegang saham
merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas
nama prinsipal, sedangkan agen sebagai pengelola perusahaan atau manajemen
merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan
perusahaan. Aplikasi teori keagenan dapat terwujud dalam kontrak kerja yang
akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap
memperhitungkan kebermanfaatan secara keseluruhan (Arifin, dalam
Kristiyanti dan Maswar ,2016). Hal ini juga terjadi di dalam perusahaan
dimana manajemen berperan sebagai agen dan shareholder berperan sebagai
prinsipal. Pemegang saham disebut evaluator informasi dam agen-agennya
disebut pengambil keputusan. Evaluator informasi diasumsikan bertanggung
jawab memilih sistem informasi. Pilihan mereka harus dibuat sedemikian rupa
sehingga para pengambil keputusan membuat keputusan terbaik demi
kepentingan pemilik
Menurut Susanti dan Titik (2014) terdapat perbedaan kepentingan antara
manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa
15
disebut agency conflict. Konflik ini terjadi karena agen tidak bertindak untuk
memaksimumkan kesejahteraan prinsipal, tetapi mempunyai kecenderungan
untuk menguntungkan kepentingan individu agen dengan mengorbankan
kepentingan pemilik (Winanto dan Widayat, 2013). secara moral agen
bertanggung jawab terhadap pengoptimalan keuntungan dan kemakmuran
pemilik.
Menurut Eisenhard (1989) dalam Ujhiyanto dan Bambang (2007) teori
keagenan dilandasi oleh tiga buah asumsi, yaitu:
a) Asumsi tentang sifat manusia. Menekankan bahwa manusia memiliki
sifat untuk mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki
keterbatasan rasionalitas (bounded rationality), dan tidak menyukai
risiko (risk aversion).
b) Asumsi tentang keorganisasian. Asumsi keorganisasian adalah adanya
konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas,
dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.
c) Asumsi tentang informasi. Asumsi tentang informasi adalah bahwa
informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan.
Prinsipal sebagai pemilik modal mempunyai hak akses pada informasi
internal perusahaan, sedangkan agen yang menjalankan operasional
perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan
secara riil dan menyeluruh.
16
Dalam konsep teori agensi, manajemen sebagai agen seharusnya
bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Namun, tidak menutup
kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk
memaksimalkan utilitasnya. Manajemen dapat melakukan tindakan-tindakan
yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka
panjang dapat merugikan kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai
kepentingannya sendiri, manajemen dapat bertindak menggunakan akuntansi
sebagai alat untuk melakukan rekayasa.
Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing individu termotivasi
oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara
prinsipal dan agen. Pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk
mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat.
Sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan
ekonomi dan psikologinya. Untuk mengatasi terjadinya konflik harus ada Good
Corporate Governance dalam perusahaan sehingga memberikan keyakinan dan
kepercayaan pemilik terhadap manajer bahwa mereka mampu memanfaatkan
seluruh sumberdaya secara maksimal sehingga profitabilitas perusahaan
meningkat.
2. Pajak
Pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk
dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali (Suandy,
2011). Pengertian pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 sebagaimana
telah diubah di UU No. 16 Tahun 2009, pengertian pajak adalah kontribusi
17
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat
Menurut Resmi (2014), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak
rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya
digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk
membiayai public investment .
Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak
memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
a) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang undang serta aturan
pelaksanaannya.
b) Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan
perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
c) Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat
dirasakan langsung oleh pembayar pajak.
d) Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah
(tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah
keuntungan).
e) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah
(rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.
18
Menurut Mardiasmo (2011) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan
hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang
dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang.
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi
negara maupun warganya.
c) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat.
d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
19
Terdapat dua fungsi utama dari pajak, yaitu fungsi penerimaan
(budgeter) dan mengatur (reguler). Budgeter berarti pajak berfungsi untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan fungsi reguler, pajak
berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di
bidangsosial dan ekonomi (Waluyo, 2009).
3. Manajemen Pajak
Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi
perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih ( Kurniasih dan
Maria, 2013). Pada dasarnya, tidak seorangpun yang senang membayar pajak .
Sesuai asumsi Leon Yudkin (Harnanto, 1994) dalam (Pohan, 2013) yang
mempertegas hal tersebut :
1) Bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang
terhutang sekecil mungkin, sepanjang itu dimungkinkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
2) Bahwa para wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (tax
evasion) yaitu usaha penghindaran pajak yang terhutang secara ilegal,
sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan
bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar tidak akan
dihukum serta yakin pula rekan-rekannya melakukan hal yang sama.
Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba.
Sedangkan kita ketahui bahwa tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan
laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk
meminimalkan beban pajak. Menurut Pohan (2013) salah satu upaya yang
20
dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak
dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu
faktor pengurang laba.
Salah satu upaya yang dapat dalam penghematan pajak secara legal dapat
dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan cara yang
dapat dilakukan perusahaan untuk memperkecil biaya pajak. Menurut Pohan
(2013) manajamen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax
manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang
berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau oragnisasi tersebut dapat
dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi
maksimum bagi perusahaan.
Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2011), manajemen pajak
adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi
jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh
laba dan likuiditas yang diharapkan.
Dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa
manajemen pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh tax manager
untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga pemenuhannya dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien tetapi jumlah pajak yang dibayarkan
ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.
Menurut Suandy (2011) tujuan manajemen perpajakan dapat dibagi
menjadi dua sebagai berikut :
1) Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
21
2) Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.
Menurut Pohan (2013) strategi yang dapat ditempuh untuk
mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:
1) penghematan pajak (tax saving)
2) penghindaran pajak (tax avoidance)
3) penundaan pembayaran pajak
4) mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5) menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindar lebih bayar
6) menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku
4. Tax Planning
Perencanaan pajak atau tax planning merupakan tahap awal untuk
melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan
dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum.
Tax planning merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas.
Namun tidak dipungkiri bahwa istilah tax planning lebih populer dibanding
dengan istilah tax management. Diperlukannya manajemen perpajakan
sebenarnya berangkat dari hal yang sangat mendasar dari sifat manusia
(manusiawi). Pohan (2013) menyatakan bahwa: “Kalau bisa tidak membayar,
mengapa harus membayar. Kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus
membayar lebih besar”. Namun semuanya harus dilakukan dengan itikad baik
dan dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan perpajakan.
Perencanaan pajak atau tax planning merupakan salah satu cara yang
dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan
22
oleh perusahaan. Menurut Zain (2007) dalam Pohan (2013) menjelaskan
perencanaan pajak (tax planning) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib
pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya,
baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang
paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.
Winanto dan widayat, (2013) menjelaskan perencanaan pajak adalah
proses pengambilan tax factor yang relevan dan material non tax factor untuk
menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) untuk
melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan
tercapainya beban pajak pada tax events yang serendah mungkin dan sejalan
dengan tercapainya tujuan usaha maupunlainnya. Sedangkan menurut Pohan
(2013) perencanaan pajak atau tax planning adalah proses mengorganisasi
usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan
memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh
perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), agar
perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.
Dari penjelasan pengertian tax planning diatas, dapat disimpulkan bahwa
tax planning merupakan bagian dari manajemen perpajakan yang merupakan
tahap awal melakukan analisis secara sistematis yang dilakukan oleh wajib
pajak orang pribadi maupun badan dengan memanfaatkan berbagai celah
kemungkinan yang dapat ditempuh. Bertujuan untuk mengefesiensikan jumlah
23
pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui penghindaran pajak, bukan
penyelundupan pajak.
Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak (tax planning)
adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (after tax return). Beberapa
hal yang memengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban
pembayaran pajak mereka, baik secara legal maupun ilegal, yang kita sebut
dengan propensity of dishonesty (diolah dari T.N. Srinivasan, “Tax Evasion: A
Model”, Journal of Public Economics, (1973: 339-346) dalam Pohan (2013 ),
adalah sebagai berikut:
1) Tingkat kerumitan suatu peraturan (Complexity of rule).
Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak
untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhinya (compliance
cost) menjadi tinggi.
2) Besarnya pajak yang dibayar (Tax required to pay).
Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula
kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara
memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.
3) Biaya untuk negosiasi (Cost of bribe).
Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosisasi
dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan
kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan,
semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan
pelanggaran.
24
4) Risiko deteksi (Probability of detection).
Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah
pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin
rendah resiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan
pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib
pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.
5) Besarnya denda (Size of penalty)
Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak
akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar
ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan
ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka
kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.
6) Moral masyarakat.
Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan
kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.
Menurut Pohan (2013), ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari
perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat:
1) Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur
biaya dapat dikurangi.
2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan
perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk
25
pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat
menyusun anggaran kas lebih akurat
Suandy (2011) menjelaskan setidak-tidaknya terdapat tiga hal yang harus
diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu:
1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak
dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak
merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam
keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2) Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian
yang tidak terpisah dari perencanaan menyeluruh (global strategy)
perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu,
perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah
perencanaan itu sendiri.
3) Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian
(agreement), faktur (invoice) dan juga perlakuan akuntansinya
(accounting treatment).
Suandy (2011) menyatakan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai
dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui
berbagai urutan tahap-tahap berikut ini :
1) Menganalisis informasi (Basis Data) yang ada.
Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen
yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan
menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditaanggung. Hal ini
26
hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen
dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang
harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.
Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya
penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar
pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus
memerhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu : Fakta
yang relevan, Fakta pajak, Faktor non pajak Lainnya.
2) Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak.
Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada
hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua
negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan,
proses perencanaan tidak bisa berada diluar dari tahapan pemilihan
transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan.
3) Evaluasi atas Perencanaan Pajak.
Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian
kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu
dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu
perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan
pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencaan.
4) Mencari Kelemahan Dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana
Pajak.
27
Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak,
tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan
perubahaan (up to date planning) harus tetap dijalankan walaupun
diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat
kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus
tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung
merupakan kerugian minimal. Jadi, akan sangat membantu jika
pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa
peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika
berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.
5) Memutakhirkan Rencana Pajak.
Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah
berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik
dari undang-undang maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas
tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu
perjanjian.
Dalam tax planning ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak
untuk menekan jumlah beban pajaknya (Pohan, 2013), yaitu:
1) tax avoidance (penghindaran pajak)
2) tax evasion (penggelapan atau penyelundupun pajak )
3) tax saving (penghematan pajak)
Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah upaya untuk
meminimumkan kewajiban pajak. Tujuan perencanaan pajak adalah
28
merekayasa agar beban pajak (tax burden) serendah mungkin dengan
memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan
Undang-undang maka perencanaan pajak (tax planning) disini sama dengan tax
avoidance karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk
memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return).
5. Tax Avoidance
Menurut Dyreng, et. al (2008) tax avoidance merupakan segala bentuk
kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan
diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak.
Biasanya tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-
kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan.
Menurut Suandy (2011:) penghindaran pajak merupakan rekayasa “tax
affairs” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan.
Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di
undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga
terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa
undang-undang. Sedangkan menurut Pohan (2013) tax avoidance merupakan
upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib
pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode
dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan
(grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu
sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
29
Dari penjelasan mengenai tax avoidance diatas, dapat disimpulkan bahwa
tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek
terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam
bingkai ketentuan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan
memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan
perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
Dengan demikian dalam konteks perusahaan, penghindaran pajak ini
sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat
pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan cash flow
perusahaan. Seperti disebutkan oleh Guire et. al, (2011) dalam Budiman dan
Setiyono (2012), menyatakan bahwa manfaat dari adanya tax avoidance adalah
untuk memperbesar tax saving yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak
sehingga akan menaikkan cash flow.
Terdapat perbedaan antara penghindaran pajak (tax avoidance) dengan
penyelundupan pajak (tax evasion). Tax avoidance tidak melanggar perundang-
undangan dan hanya memanfaatkan celah kelemahan yang ada dalam undang-
undang tersebut. Sedangkan tax evasion merupakan usaha yang dilakukan oleh
perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakannya dengan melanggar
peraturan perundang-undangan yang ada.
Menurut Suandy (2011) terdapat beberapa faktor yang memotivasi wajib
pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal:
30
1) Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar jumlah pajak yang
harus dibayar, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk
melakukan pelanggaran.
2) Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus,
semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
3) Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu
pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk
melakukan pelanggaran.
4) Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap
pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan
pelanggaran.
Adanya pemisahan kepemilikan dan manajemen seperti yang
dikemukakan dalam teori agensi mengindikasikan keputusan pajak
perusahaandapat memicu konflik agensi antara kepentingan pribadi manajer
dan pemegang saham. Pemisahan kepemilikan dan pengawasan ini
menunjukkan bahwa tax avoidance merupakan aktivitas yang penting karena
penghindaran pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk
memanipulasi laporan sesuai kepentingannya sekaligus memunculkan
kesempatan bagi manajemen untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan
investor. Manajer dapat membenarkan aktivitas ini dengan mengatakan
ketidaktahuan dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas penghindaran pajak
oleh pemeriksa pajak atau fiskus (Chasbiandani dan Martani, 2012)
31
Menurut Darussalam (2009) dalam www.ortax.org penghindaran pajak
dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
1) Penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable tax avoidance),
2) Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax
avoidance).
6. Corporate Governance
Menurut Haruman dalam Annisa dan Kurniasih (2012), corporate
governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan
antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan kinerja
perusahaan. Sedangkan menurut Forum for Corporate Governance in
Indonesia, corporate governance adalah seperangkat aturan yang menjelaskan
hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan,
dan pihak berkepentingan internal dan eksternal lain yang berkaitan dengan
hak-hak dan tanggung jawab mereka atau sistem dimana perusahaan diarahkan
dan dikendalikan.
The Institute Indonesia of Corporate Governance (2006) dalam Lestari
et. a,l (2014), mendefinisikan Corporate Governance (CG) sebagai
Serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu
perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para
pemangku kepentingan (stakeholders). Corporate Governance merupakan
mekanisme monitoring aktivitas perusahaan agar tindakan manajerial (agent)
sejalan dengan tujuan perusahaan (principal) yaitu meningkatkan nilai
perusahaan. Dengan adanya mekanisme Corporate Governance diharapkan
32
dapat memperkuat (memperlemah) hubungan positif (negatif) perencanaan
pajak dengan nilai perusahaan.
Corporate governance merupakan bentuk pertanggungjawaban
manajemen kepada pihak berkepentingan lain baik dari dalam atau luar
perusahaan berkaitan dengan tata kelola perusahaan. Manajemen (agen) telah
diberi tanggung jawab oleh pemegang saham (prinsipal) untuk mengelola
perusahaan agar mencapai tujuan yang diberikan prinsipal. Oleh karena itu
manajemen bertanggung jawab untuk melaporkan kegiatannya kepada
pemegang saham. Berdasarkan perspektif agensi, tata kelola perusahaan
merupakan penentu penting dalam penilaian penghematan pajak perusahaan.
Terdapat lima prinsip dasar Corporate Governance (KNKG dalam
Purwanto dan Ronny, 2013), yaitu:
1) Transparansi (transparency).
Mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang
memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi
diperlukan agar perusahaan menjalankan bisnis secara objektif dan sehat.
Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya
masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi
juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang
saham, pemegang polis dan pemangku kepentingan lainnya.
2) Akuntabilitas (accountability).
Mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan bagaimana
cara mempertanggungjawabkannya. Perusahaan harus dapat
33
mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
Untuk itu Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai
dengan kepentingan Perusahaan dengan tetap memperhitungkan
kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lain.
Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai
kinerja yang berkesinambungan.
3) Responsibilitas (Responsibility).
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang
dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (good
corporate citizen).
4) Independensi (Independency).
Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing
organ Perusahaan beserta jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan
tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun
5) Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness).
Mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Dalam
melaksanakan kegiatannya, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya
berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998) dalam Simarmata (2014),
mekanisme corporate governance dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :
34
1. Internal mechanism (mekanisme internal), seperti struktur dewan
direksi/komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif.
2. External mechanism (mekanisme eksternal), seperti pasar untuk kontrol
perusahaan, kepemilikan institusional dan tingkat pendanaan dengan
hutang.
Corporate governance dalam penelitian ini menggunakan mekanisme
eksternal dimana proksi yang digunakan ialah kepemilikan institusional.
7. Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional merupakan jumlah kepemilikan saham yang
dimiliki oleh pihak institusi. Yang dimaksud dengan institusi adalah
perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lainnya
yang bentuknya seperti perusahaan, kepemilikan institusional adalah proporsi
kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan blockholder pada
akhir tahun (Wahyudi dan Pawestri, dalam Sartika dan Fidian, 2015),
sedangkan yang dimaksud dengan blockholder adalah kepemilikan individu
atas nama perorangan diatas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan
manajerial. Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa, kepemilikan
institusional merupakan kepemilikan hak suara yang dimiliki institusional yang
terdiri dari pemilik institusi dan blockholders.
Menurut Shleifer dan Vishney (1986) dalam Anisa dan Lulus (2012)
menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam
memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat
bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang
35
dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan
menghindaripeluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya
tanggung jawab perusahaan kepada fidusia, maka pemilik institusional
memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat
keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham
8. Nilai Perusahaan
Menurut Jonathan dan Vivi (2016) nilai perusahaan merupakan kondisi
tertentu yang menjadi cermianan atas tingkat kepercayaan masyarakat atas
perusahaan tersebut, semakin tinggi nilai perusahaan semakin sejahtera
pemiliknya, dan sebaliknya semakin rendah nilai perusahaan maka anggapan
publik tentang kinerja perusahaan tersebut adalah buruk dan investor pun akan
tidak berminat pada perusahaan tersebut.
Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui
peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Nilai
perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara
maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga
saham, maka semakin tinggi juga kemakmuran pemegang saham (Sari, dalam
Sartika dan Fidiana, 2015). Bagi perusahaan yang telah go public maka nilai
pasar wajar perusahaan ditentukan mekanisme permintaan dan penawaran di
bursa, yang tercermin dalam listing price .
Harga pasar merupakan gambaran berbagai keputusan dan kebijakan
manajemen. Nilai perusahaan merupakan hal penting bagi investor, karena
merupakan indikator bagi investor menilai perusahaan secara keseluruhan.
36
Christiawan dan Tarigan, (2007) menjelaskan beberapa nilai suatu perusahan
sebagai berikut:
a) Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran
dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahan,
dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.
b) Nilai pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses
tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika
saham perusahan dijual di pasar saham.
c) Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiran nilai riil
suatu perusahan. Nilai perusahan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan
sekadar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahan sebagai
entitas bisnis yang memilki kemampuan menghasilkan keuntungan di
kemudian hari.
d) Nilai buku, adalah nilai perusahan yang dihitung dengan dasar konsep
akuntansi.
e) Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahan setelah dikurangi
semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian
para pemegang saham. Nilai likuidasi bisa dihitung berdasarkan neraca
performa yang disiapkan ketika suatu perusahan akan likuidasi.
9. Agency Cost
Biaya agensi (agency cost) timbul karena adanya perbedaan kepentingan
antara prisipal dan agen. Pemegang saham memberikan imbalan atas kinerja
manajemen dalam memenuhi keinginan pemegang saham. Konflik keagenan
37
memicu timbulnya biaya keagenan (agency cost). Halim (2007) dalam
Septiawan dan Ni Gst (2016) menyatakan biaya keagenan adalah kos yang
timbul agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik. Terdapat tiga
jenis kos keagenan yaitu monitoring cost adalah biaya yang timbul untuk
mengukur dan mengontrol tingkah laku manajer, bonding cost adalah biaya
untuk menjamin bahwa agen tidak akan mengambil keputusan yang merugikan
prinsipal, dan residual loss adalah biaya yang timbul akibat dari keputusan
manajemen yang seharusnya dapat mengoptimalkan keuntungan pemegang
saham. Pemegang saham menginginkan agar biaya keagenan dapat
diminimalisir.
B. Penelitian Terdahulu
Untuk mendukung penelitian ini , berikut akan dikemukakan beberapa hasil
penelitian yang berhubungan dengan variabel penelitian. Penelitian terdahulu iini
diambil dari berbagai jurnal yang telah diterbitkan oleh lembaga penelitian
maupun instansi-instansi pendidikan. Berikut merupakan tabel mengenai data
penelitian terdahulu yang telah dilakukan:
38
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
NO.
Peneliti (Tahun)
Judul Penelitian
Variabel dan Metode Penelitian Sebelumnya
Hasil Penelitoan
Persamaan
Perbedaan
1
Galant Victory
dan Charoline
Cheisviyani
(2016)
Pengaruh Tax
Avoidance Jangka
Panjang Terhadap
Nilai Perusahaan
Dengan Kepemilikan
Institusional Sebagai
Variabel
Pemoderasi:
Studi Empiris pada
Perusahaan
Manufaktur yang
Terdaftar di BEI
Tahun 2010-2014
1) Menggunakan variabel
pemoderasi yaitu
kepemilikan institusional
2) Menggunakan variabel
tax avoidance sebagai
variabel independen
3) Objek penelitian
perusahaan manufaktur
yang terdftar di BEI.
4) Menggunakan data
sekunder
1) Menambahkan variabel
agency cost sebagai
variabel dependen
2) Variabel dependen nilai
perusahaan diukur
menggunakan Tobin’s
Q.
1) Tax avoidance jangka
panjang berpengaruh
positif signifikan
terhadap nilai
perusahaan.
2) Kepemilikan
Institusional dapat
memperkuat pengaruh
terhadap hubungan
antara tax avoidance
jangka panjang
dengan nilai
perusahaan
Bersambung pada halaman selanjutnya
39
Bersambung pada halaman selanjutnya
NO
Peneliti
Judul
Penelitian/Tahun
Variabel dan Metode Penelitian Sebelumnya
Hasil Penelitian
Persamaan
Perbedaan
2
Ni Made
Ampriyanti dan
Ni Kt Lely Aryani
M (2016)
Pengaruh Tax
Avoidan ce Jangka
Panjang Terhadap
Nilai Perusahaan
Dengan Karakter
Eksekutif Sebagai
Variabel Moderasi
1) Menggunakan
variabel dependen
yaitu nilai perusahaan
diukur menggunakan
Tobin’s Q
2) Menggunakan
variabel independen tax avoidance
3) Objek penelitian
perusahaaan
manufaktur yang
terdaftar di BEI.
4) Menggunakan data
sekunder.
1) Menambahkan variabel
agency cost sebagai
variabel dependen.
2) Menggunakan variabel
kepemilikan
institusional sebagai
variabel moderasi
3) Variabel tax avoidance
hanya diukur
menggunakan Cash
ETR selama 5 tahun.
1) Tax avoidance jangka
panjang berpengaruh
negatif terhadap nilai
perusahaan.
2) Karakter eksekutif
memperlemah pengaruh tax
avoidance jangka panjang
terhadap nilai perusahaan
40
No
Peneliti
Judul Penelitian/Tahun
Variabel dan Metode penelitian sebelumnya
Hasil Penelitian
Persamaan
Perbedaan
3
Ari Putra Permata
Simarmata (2014)
Pengaruh Tax Avoidance
Jangka Panjang Terhadap
Nilai Perusahaan Dengan
Kepemilikan
Institusional Sebagai
Variabel Pemoderasi
1) Menggunakan
variabel
pemoderasi yaitu
kepemilikkan
institusional
2) Menggunakan
nilai perusahaan
yang diukur
menggunakan
Tobin’s Q .
3) Menggunakan
variabel
independen tax avoidance
4) Objek penelitian
perusahaan
manufaktur yang
terdftar di BEI.
5) Menggunakan
data sekunder.
1) Menambahkan
variabel agency cost
sebagai variabel
dependen.
2) Tahun penelitian dari
2011-2015
3) Variabel tax
avoidance hanya
diukur menggunakan
Cash ETR pertahun
tidak diukur
kumulatif 10 tahun.
1) Tax avoidance jangka
pendek berpengaruh
terhadap tax avoidance
jangka panjang.
2) Kepemilikan institusional
berpengaruh pada nilai
perusahaan.
3) Tax avoidance jangka
panjang tidak memiliki
pengaruh yang postitif
terhadap nilai perusahaan.
4) Variabel kepemilikan
institusional tidak
dapatmemperkuat hubungan
antara tax avoidance
dengan nilai perusahaan
Bersambung pada halaman selanjutnya
41
No
Peneliti
Judul
Penelitian/Tahun
Variabel dan Metode Penelitian Sebelumnya
Hasil
Penelitian
Persamaan
Perbedaan
4
Xudong Chen, Na Hu,
Xue Wang dan
Xiaofei Tang (2013)
Tax Avoidance and
Firm Value: Evidence
From China
1) Menggunakan
variabel tax
avoidance sebagai
variabel
independen.
2) Menggunakan
agency cost yang
diukur STA dan
nilai perusahaan
sebagai variabel
dependen yang
diukur Tobin’s Q.
1) Menambahkan
variabel
kepemilikan
institusional
sebagai variabel
pemoderasi.
2) Objek penelitian
menggunakan
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.
3) Periode penelitian
2011-2015.
1) Tindakan penghindaran
pajak meningkatkan biaya
agensi dan mengurangi nilai
perusahaan.
2) Hubungan negatif
penghindaran pajak dan
nilai perusahaan dapat
dikurangi oleh transparansi
informasi.
42
C. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan, maka peneliti
mengindikasikan bahwa pajak merupakan beban perusahaan yang dapat
mengurangi laba perusahaan. Sehingga dengan adanya teori agensi, maka
manajemen sebagai agen akan berupaya meminimalkan pajak terutang perusahaan
agar laba yang didapat maksimal dan manajemen mendapat kompensasi yang
besar. Salah satu cara untuk beban pajak dapat dilakukan melalui penghindaran
pajak (tax avoidance). Dalam praktiknya tax avoidance juga dapat memberikan
dampak negatif bagi perusahaan. Penghindaran pajak tidaklah gratis, terdapat
biaya langsung meliputi biaya pelaksanaan, kehilangan reputasi, dan adanya
potensi hukuman tertentu (Chen et. al, 2013). Peniliti ingin melihat hubungan
antara tax avoidance terhadap nilai perusahaan dan agency cost.
Variabel kepemilikan institusional dalam penelitian digunakan sebagai
variabel moderasi. Variabel kepemilikan institusional akan dilihat apakah
memoderasi hubungan antara tax avoidance dengan nilai perusahaan.
Berdasarkan keterangan diatas, maka kerangka pemikiran teoritis penelitian
ini dapat digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut :
43
Gambar 2.1
Kerangka Berpikir
Belum maksimalnya realisasi pajak dengan target penerimaan pajak
Efek perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan
Teori Agensi
Metode Analisis Data
Statistik Deskriptif
Kepemilikan
institusional
Tax avoidance Nilai perusahaan
agency cost
44
Statistik Deskriptif
Uji Model Regresi
Uji Asumsi Klasik
1. Normalitas
2. Multikolonieritas
3. Autokorelasi
4. Heterokedastisitas
Regresi moderasi dan
Regresi Sederhana
Uji Hipotesis
1. Uji Adjusted R2
2. Uji t
Kesimpulan dan Saran
45
D. Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis
1. Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan
Tax avoidance merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk
mengurangi beban pajak perusahaan. Tujuan penghindaran pajak adalah agar
meminimumkan kewajiban dengan merekayasa agar beban pajak (tax burden)
serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada serta berusaha
untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return). Selain itu,
pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia baik untuk dibagikan
kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali (Sartika dan Fidiana,
2015)
Penelitian terdahulu terkait pengaruh Tax avoidance terhadap nilai
perusahaan mempunyai arah yang sangat bervariasi (negatif dan positif).
Penelitian yang menemukan hubungan positif tax avoidance dengan nilai
perusahaan yaitu, Wang (2010) dan Martani et.al. (2012). Victory dan
Charoline (2016) menyatakan pengaruh positif antara tax avoidance dengan
nilai perusahaan. Ditemukannya hubungan positif tersebut, dapat dikatakan
manajerial melakukan penghindaran pajak dalam rangka meningkatkan nilai
perusahaan dan benefit yang diperoleh lebih besar daripada cost maupun
resikonya. Namun hal itu berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan
oleh Chen et., al (2013) dan Ampriyanti dan Lely (2016) bahwa tax avoidance
mengurangi nilai perusahaan karena meningkatkan biaya agensi. beberapa
biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk
melakukan penghindaran pajak serta adanya risiko jika penghindaran pajak
46
terungkap. Sedangkan Simamarta (2014) serta Jonathan dan Vivi (2016) yang
menyatakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan hubungan antara tax
avoidance dan nilai perusahaan.
Tax avoidance diproksikan dengan tarif pajak efektik kas (Cash ETR).
Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memiliki tarif pajak efektif
yang lebih kecil. Penghindaran pajak dilakukan untuk meningkatkan nilai
perusahaan, sehingga manajemen terlihat baik dimata pemegang saham.
Manajemen dalam mengambil sebuah keputusan seharusnya memperhatikan
manfaat dan biaya yang akan diperoleh oleh perusahaan. Dalam pengambilan
keputusan, manfaat yang akan diterima oleh perusahaan selayaknya lebih besar
dari biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis
pertama dalam penelitian ini :
H1: Tax avoidance berpengaruh terhadap nilai perusahaan
2. Pengaruh interaksi antara tax avoidance dengan kepemilikan institutional
terhadap nilai perusahaan
Penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan dapat
dilakukan karena semata-mata memang memanfaatkan peraturan yang ada dan
untuk kondisi tertentu saja tetapi bisa juga dilakukan untuk tujuan bisnis.
Fungsi corporate governance dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
variabel kepemilikan institusional. Perusahaan yang kepemilikan sahamnya
lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka
kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai
dengan yang diinginkan akan cenderung di awasi oleh investor institusi
47
tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai
pajak yang terutang oleh perusahaan.
Sartika dan Fidiana (2015) Peningkatan efek penghindaran pajak demi
kepentingan pemegang saham (beban pajak yang lebih rendah) dapat
dipengaruhi oleh aktivitas pemegang saham melalui keterlibatan yang lebih
besar dari investor institusi, dimana para pemegang saham yang
kepemilikannya lebih besar dari pemegang saham institusi akan melakukan
pembatasan terhadap manajemen yang bertujuan utuk meminimalisir jumlah
pajak dan meningkatkan kekayaan dirinya sendiri. Namun di lihat dari
pandangan yang berbeda, tindakan manajemen untuk melakukan aktivitas
perencanaan pajak berdasarkan monitoring dari institusi akan dapat
meningkatkan nilai perusahaan, akan tetapi laporan keuangan yang dihasilkan
dapat menyesatkan investor karena tidak menggambarkan keadaan perusahaan
yang sebenarnya.
Desai dan Dharmapala (2009) yang menyatakan bahwa penghindaran
pajak (tax avoidance) efeknya positif bagi perusahaan yang memiliki tingkat
kepemilikan institusional di atas 60%. Efek penghindaran pajak terhadap nilai
perusahaan akan berpengaruh lebih besar di perusahaan dengan kepemilikan
institusional yang tinggi, efek penghindaran pajak pada nilai perusahaan adalah
positif dan signifikan.
48
Dari pembahasan yang sudah dijelaskan diatas maka hipotesis yang dapat
dikembangkan adalah :
H2: Kepemilikan Institusional memperkuat hubungan antara tax
avoidance dengan nilai Perusahaan
3. Pengaruh tax avoidance terhadap agency cost.
Tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan bukanlah tanpa biaya.
Biaya implementasi, kehilangan reputasi dan hukuman potensial akan
ditanggung oleh perusahaan dalam melakukan tax avoidance. Chen et, al
(2013) menemukan bahwa tax avoidance akan meningkatkan biaya agensi.
Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan praktik tax
avoidance akan mengurangi nilai perusahaan. Menurut Chen et., al (2013)
biaya agensi akan mengurangi nilai perusahaan dengan mengurangi arus kas
sekarang atau masa depan. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan
pengurang untuk memperoleh laba perusahaan. Semakin besar biaya yang
dikeluarkan oleh perusahaan maka akan semakin kecil laba yang diperoleh oleh
perusahaan, begitu pula sebaliknya. Saham perusahaan yang memperoleh laba
besar akan lebih diminati oleh investor.
H3: Tax avoidance berpengaruh terhadap agency cost.
63
BAB III
Metode Penelitian
A. Ruang Lingkup Penelitian
Peneletian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas yang
digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen yaitu tax avoidance
terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan dan agency cost, dengan
menggunakan variabel moderating yaitu kepemilikan institusional. Objek
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdftar di BEI selama periode
2011-2015.
B. Metode Penentuan Sampel
Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2011-2015. Data penelitian ini
meliputi data perusahaan manufaktur go public yang mencakup periode 2011-
2015 yang dipandang cukup mewakili kondisi-kondisi perusahaan di Indonesia.
Alasan menggunakan data dari Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia
adalah karena praktik penghindaran pajak banyak dilakukan di perusahaan yang
dalam kegiatannya mengelola bahan baku hingga menjadi barang jadi. Sektor
manufaktur banyak melahirkan perusahaan unggulan yang produknya menjadi
konsumsi masyarakat Indonesia sehingga hal ini menyebabkan sebagian besar
investor banyak menanamkan modalnya di dalam perusahaan manufaktur dan
praktik penghindaran pajak juga banyak di lakukan oleh perusahaan manufaktur.
Oleh karena itu, perusahaan manufaktur dipilih untuk dikaji dalam penelitian ini.
50
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
teknik non random sampling yaitu purposive sampling. Kriteria yang diharapkan
oleh peneliti untuk sampel dalam penelitian iniadalah sebagai berikut :
1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode 2011 sampai
dengan periode 2015,
2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dan annual report selama
periode pengamatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015,
3. Perusahaan dengan pre-tax income yang selalu positif serta laporan
keuangan disajikan dalam mata uang rupiah,
4. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember.
5. Perusahaan memiliki Cash ETR tahunan < 1.
C. Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder
yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara
(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data dalam penelitian ini didapatkan dari
www.idx.co.id. dan www.sahamok.com
Selain itu juga peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan dengan
memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang diteliti melalui
berbagai literatur seperti buku, jurnal maupus situs dari internet. Ini dikarenakan
kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian sekunder.
D. Metode Analisis Data
Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji
hipotesis yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji
51
hipotesis dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel dan
SPSS ( Statistical Package for Social Sciences).
1. Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data
sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk
dipahami. Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), median,
modus, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2013).
Statistik deskriptif dapat menjelaskan variabel – variabel yang terdapat dalam
penelitian ini. Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS
22.
2. Uji Asumsi Klasik
Pengujian moderasi regresi linier dapat dilakukan setelah model pada
penelitian ini memenuhi. Syarat-syarat yang harusdipenuhi adalah data tersebut
harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolonieritas,
heteroskedastisitas dan autokorelasi. Untuk itu sebelum melakukan pengujian
regresi linier moderating dan regresi linier dederhana perlu lebih dahulu
pengujian asumsi klasik yang terdiri dari:
a) Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2013) Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak
.Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat distribusi dari variabel-
variabel yang akan diteliti. Walaupun normalitas suatu variabel tidak selalu
diperlukan dalam analisis akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika
52
semua variabel terdistribusi normal. Jika variabel tidak terdistribusi secara
normal maka hasil uji statistik akan terdegradasi. Normalitas suatu variabel
umumnya dideteksi dengan grafik atau uji statistik (Ghozali, 2013).
Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual
adalah uji statistik non parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil uji
Kolmogrov- Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data
variabel terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil uji Kolmogrov-
Smirnov menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data variabel
terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2013).
Cara lain untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan
analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan
cara menganalisis grafik normal probability plot yang membandingkan
distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan
membentuk satu garis lurus diagonal, ploting dan residual yang akan
dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data
atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya
mengikuti garis diagonal.
Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat
penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat
histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :
1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal,
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
53
2) Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti
arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola
distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi
normalitas (Ghozali, 2013)
b) Uji Multikoliniearitas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk
mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi dapat
dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai
tolerance digunakan untuk mengukur variabilitas independen yang terpilih
yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cut off yang
umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolineritas adalah nilai
tolerance >0,10 atau sama dengan VIF<10 (Ghozali, 2013).
c) Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2013). Jika terjadi korelasi maka
dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi
yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi
yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.
Menurut Santoso (2010) dan Sunyoto (2011) Salah satu ukuran untuk
menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi adalah dengan uji Durbin-
Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:
54
1) Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 ( DW < -2 )
2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2
atau -2 ≤ DW ≤ 2
3) Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW diatas 2 atau (DW > 2)
d) Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali (2013) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual
satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan
jika tidak disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
memiliki sifat homoskedatisitas.
Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas.
Salah satu cara menguji adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat
grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan
residualnya SRESID. Diteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat
dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot
antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah
diprediksi dan sumbu X adalah residual yang telah di studentized (Ghozali,
2013)
Menurut Ghozali (2013) dasar analisis heteroskedastisitas adalah:
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit),
maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
55
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan
dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi
heteroskedastisitas.
3. Analisis Regresi
Analisis Regresi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
model persamaan analisis regresi yaitu analisis regresi moderasi dan analisis
regresi linier sederhana. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai
ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen
dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi
atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen
yang diketahui (Gujarati dalam Ghozali, 2013). Hasil analisis regresi berupa
koefisien masing-masing variabel independen, yang diperoleh dengan cara
memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan.
Dalam penelitian ini didapat persamaan regresi yaitu:
a) Model 1
Bentuk hubungan antara tax avoidance, interaksi antara tax
avoidance dengan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan
dirumuskan dalam bentuk persamaan regresi linier moderasi yang
dinyatakan dalam bentuk model sebagai berikut:
Dimana:
Tobin’s Q = α + β1 CETR + β2 CETR*INST + ε
Keterangan:
56
Tobin’s Q = Nilai perusahaan
CETR =Tarif pajak efektif sebagai proksi penghindaran
pajak (tax avoidance)
CETR*INST =Bentuk interaksi penghindaran pajak dan
kepemilikan institusional
α = Konstanta
β = Koefisien regresi
ε = Pengaruh faktor lain
b) Model 2
Berdasarkan hepotesis yang keempat maka untuk melihat pengaruh
hubungan antara tax avoidance terhadap agency cost. Sebagai berikut.
Dimana:
STA = α + β1 CETR + ε
Keterangan:
STA = Biaya agensi (agency cost)
CETR = Tarif pajak efektif sebagai proksi penghindaran pajak (tax
avoidance)
ε = Pengaruh Faktor Lain
4. Uji Hipotesis
a. Uji Kofisien Determinasi ( Adjusted R2)
Koefisien determinasi (Adjusted R2) mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai
57
koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi
yang lebih kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam
menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu
berarti variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi
yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,
2013).
Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi (R2) adalah
bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model.
Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai
adjusted R2
pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Dalam
kenyataan nilai adjusted R2
dapat bernilai negatif, walaupun yang
dikehendaki harus bernilai positif (Ghozali, 2013).
b. Uji t (parsial)
Uji hipotesis dilakukan dengan uji t. Pengujian ini pada dasarnya
menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual
dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013). Apabila t hitung
yang diperoleh lebih besar dari t tabel berarti t hitung signifikan yang berarti
hipotesis diterima. Sebaliknya apabila t hitung yang diperoleh lebih
kecildari t tabel maka berarti hipotesis ditolak. Pengujian ini dilakukan
dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%).
58
E. Operasional Variabel penelitian
Menurut Sugiyono (2013) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat
atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.
1. Variabel Dependen
Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel
independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya
adalah nilai perusahaan dan agency cost
a) Nilai Perusahaan.
Para investor juga menggunakan rasio-rasio keuangan untuk
mengetahui nilai pasar perusahaan, karena rasio tersebut dapat memberikan
indikasi bagi manajemen untuk penilaian investor terhadap kinerja
perusahaan pada masa lampau ataupun masa yang akan datang. Salah satu
rasio yang digunkan untuk menilai pasar perusahaan adalah Tobin’s Q.
Nilai perusahaan diukur dengan menggunakan Tobin’sQ. Tobin’s Q
merupakan rasio dari nilai pasar asset perusahaan yang diukur oleh nilai
pasar dari jumlah saham yang beredar dan hutang (enterprise value)
terhadap replacement cost dari aktiva perusahaan (Fiakas, dalam Sudiyatno
dan Elen, 2010). Dengan menggunakan Tobin’s Q rasio tersebut dapat
memberikan informasi paling baik, karena di dalam Tobin’s Q memasukkan
semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa
saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh
59
asset perusahaan. Dengan memasukkan seluruh asset perusahaan berarti
perusahaan tidak hanya terfokus pada satu tipe investor saja yaitu investor
dalam bentuk saham namun juga untuk kreditur karena sumber pembiayaan
operasional perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga dari
pinjaman yang diberikan oleh kreditur (Sukamulja, dalam Susanti dan Titik,
2014).
Rasio Tobin’s Q dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
Tobins’Q=
Keterangan :
Tobin’s Q =Nilai perusahaan pada tahun t
MVEit =Nilai pasar ekuitas (Equity Market Value) perusahaan i
pada tahun t, yang diperoleh dari hasil perkalian harga
saham penutupan (closingprice) akhir tahun dengan jumlah
saham yang beredar pada akhir tahun.
BVEit =Nilai buku dari ekuitas (Equity Book Value) perusahaan i
pada tahun t,diperoleh dari selisih total aset perusahaan
dengan total kewajiban
Dit =Nilai buku dari total hutang pada perusahaan i tahun t
b) Agency Cost
Biaya agensi merupakan biaya yang diberikan oleh prinsipal untuk
agen agar dapat menjalankan perusahaan sesuai dengan keinginan prinsipal.
Terdapat dua rasio dalam mengukur biaya agensi (Chen et., al, 2013) yaitu:
Rasio sales to total assets (STA) dan ratio period expenses to sales (OETS).
60
Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan rasio sales to total assets
(STA) sebagai proksi biaya agensi. STA didapat dari membagi jumlah
beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban umum dan
administrasi dengan penjualan.
STA =
2. Variabel Independen
Dalam penelitian ini penghindaran pajak (tax avoidance) berfungsi
sebagai variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang
memengaruhi variabel dependen. Penghindaran pajak (tax avoidance)
merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban
pajaknya. Tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang
ada dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, tax avoidance
diukur dengan menggunakan perhitungan Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)
merupakan model yang telah dikembangkan oleh Dyreng, et al. (2008).
Cash Effective Tax Rate diperoleh dengan membagi beban pajak (pajak
yang dibayar) oleh perusahaan dengan jumlah laba perusahaan sebelum pajak.
Menurut Dyreng, et al. (2008) perusahaan yang melakukan tax avoidance
mempunyai Cash ETR yang kecil. Berikut adalah persamaan yang digunakan
dalam mengukur tax avoidance::
Cash ETRit= ∑
∑
Keterangan:
61
Cash ETR =Perhitungan tax avoidance perusahaan pada tahun t
Cash tax paid it =Pajak yang dibayarkan perusahaan secara kas/tunai pada
tahun t
Pretax income it =Laba perusahaan sebelum pajak pada tahun t (hanya
perusahaan yang mempunyai laba sebelum pajak positif)
2) Variabel Moderasi
Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat
atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap
variabel dependen (Ghozali, 2013). Variabel moderasi dalam penelitian ini
adalah kepemilikan institusional.
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan
oleh institusi atau blockholders. Kepemilikan institusi akan lebih mengawasi
kinerja manajemen dalam menjalankan perusahaan. Kepemilikan institusi
diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan
jumlah saham yang beredar.
INST =
x100%
Selengkapnya untuk definisi dan pengukuran operasional variabel penelitian
ini dapat dilihat pada tabel 3.1 pada halaman berikutnya:
62
Tabel 3.1
Operasional Variabel
No
Variabel
Indikator
Skala
1
Nilai perusahaan (Simamarta, 2014)
Tobins’Q =
Rasio
2
Agency cost
(Chen et., al, 2013)
STA =
Rasio
3
Tax avoidance
(Simamarta, 2014)
Cash ETRit = ∑
∑
Rasio
4
Kepemilikan Institusional(Simamarta,
2014)
INST =
x100%
Rasio
63
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Deskripsi Objek Penelitian
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2011-
2015. Sampel perusahaan yang berhasil diperoleh dalam penelitian ini
sebanyak 21 perusahaan manufaktur dengan total data 105 laporan keuangan
perusahaan. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh tax avoidance
terhadap nilai perusahaan dan agency cost , dengan mengikutsertakan variabel
kepemilikan institusional sebagai variabel moderating antara tax avoidance dan
nilai perusahaan.
2. Proses Seleksi Sampel
Sampel yang digunakan dalam penelitian dipilih menggunakan metode
purposive sampling. Sehingga sampel dalam penelitian ini dapat
merepresentasikan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria sampel yang telah
ditetapkan didapatkan total 42 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel,
namun hanya 21 perusahaan saja yang dapat diolah. Data diperoleh melalui
website www.idx.co.id dan sahamok.co.id
Berikut ini adalah perincian perolehan sample kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan dan ditampilkan dalam tabel 4.1.
64
Tabel 4.1
Kriteria Penentuan Sampel
Sumber : data sekunder yang diolah (2017)
Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) selama periode 2011-2015 berjumlah 128 perusahaan. Rincian
perusahaan yang dikeluarkan dari sampel adalah sebagai berikut: terdapat 15
perusahaan yang dikeluarkan dari sampel karena memiliki data yang tidak
lengkap, sebanyak 58 perusahaan yang dikeluarkan dari sampel karena
perusahaan tersebut memiliki laba sebelum pajak yang negatif dan laporan
keuangan tidak dinyatakan dalam bentuk rupiah selama periode 2011-2015.
No Kriteria Jumlah Perusahaan
1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun
2011-2015
128
2 Perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap selama
periode penelitian 2011-2015
(15)
3 Perusahaan yang laporan keuangannya memiliki laba
sebelum pajak negatif dan tidak dinyatakan dalam bentuk
rupiah selama periode 2011-2015
(58)
4 Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan per
31 Desember selama periode pengamatan 2011-2015
(2)
5 Perusahaan yang memiliki CETR>1 (11)
6 Perusahaan yang akan dianalisis 42
7 Perusahaan yang teridentifikasi sebagai outlier (21)
8 Total perusahaan yang akan dianalisis 21
9 Total keseluruhan sampel selama 5 tahun (21x5) 105
65
Hal ini dilakukan untuk melihat tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh
pihak manajemen. Selanjutnya terdapat 2 perusahan yang dikeluarkan dari
sampel karena perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan per tanggal 31
Desember. Setelah itu terdapat 11 perusahaan yang memiliki CETR> 1.
terdapat 21 perusahan yang teridentifikasi sebagai outliers. Sehingga
perusahaan yang digunakan sebagai sample penelitian sebanyak 21 perusahaan.
Sedangkan total data yang digunakan dalam sampel penelitian ini adalah
sebanyak 105 sampel.
B. Analisis dan Pembahasan
1. Statistik Deskriptif
Statistik Deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu data yang
dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan
minimum. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain
nilai perusahaan dan agency cost sebagai variabel dependen, tax avoidance
sebagai variabel independen dan kepemilikan institusional sebagai variabel
pemoderasi dan agency cost
Tabel 4.2
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
TOBINSQ 105 ,54 3,85 1,5811 ,68608
STA 105 ,49 2,12 1,2161 ,39760
CETR 105 ,01 ,72 ,2741 ,11381
INST 105 ,32 ,97 ,7253 ,18180
Valid N
(listwise) 105
Sumber: data sekunder yang diolah (2017).
66
Berdasarkan tabel hasil statistik deskriptif diperoleh data sebanyak 105
data observasi yang berasal dari perkalian periode 5 tahun penelitian dari 2011
sampai 2015 dengan jumlah sampel sebanyak 21 perushaan dengan total data
sebanyak 105 data. Tabel 4.2 Menggambarkan statistik deskriptif untuk
variabel dependen (TOBINSQ) dan (STA), variabel independen (CETR) dan
variabel moderasi (INST) .
Hasil statistik deskriptif terhadap variabel dependen yaitu nilai
perusahaan yang di proksikan dengaan TOBINSQ menunjukan nilai minimum
0,54 yaitu PT.Lionmesh Prima Tbk, Nilai maksimum 3,85 yaitu PT. Tempo
Scan Pacific Tbk, sedangkan nilai rata-rata sebesar 1,5811 dengan standar
deviasi 0,68608.
Hasil statistik deskriptif terhadap variabel dependen yaitu agency cost
yang diproksikan STA menunjukan nilai minimum 0,49 yaitu dari PT.Tiga
Pilar Sejahtera Food Tbk. Nilai maksimum 2,12 yaitu PT.Lionmesh Prima Tbk,
dan Nilai rata-rata sebesar 1,2161 dengan standar deviasi 0,39760.
Hasil statistik deskriptif terhadap variabel independen tax avoidance
yang diproksikan CETR menunjukan nilai minimum 0,01 yaitu PT. Akasha
Wira International Tbk, Nilai maksimum 0,72 yaitu PT. Japfa Comfeed
Indonesia Tbk , sedangakan nilai rata-rata sebesar 0,2741 dengan nilai standar
deviasi 0,11381.
Hasil statistik deskriptif terhadap variabel moderasi yaitu kepemilikan
institusional yang diproksikan dengan INST menunjukan nilai minimum 0,32
yaitu dari PT.Lionmesh Prima Tbk, Nilai maksimum 0,97 yaitu PT. Astra
67
Otoparts Tbk dan nilai rata-rata sebesar 0,7253 dengan standar deviasi
0,18180.
Hasil statistik deskriptif menghasilkan seluruh variabel memiliki nilai
rata-rata yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasinya. Hal ini
menunjukkan bahwa kualitas dari data tersebut cukup baik, karena nilai rata-
rata yang lebih besar dari nilai standar deviasinya mengidentifikasikan bahwa
standar error dari variabel tersebut rendah
2. Uji Asumsi klasik.
Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan
atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini uji asumsi
klasik yang digunakan dalam penelitian ini.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah dalam model
penelitian seluruh variabel penelitian memiliki data yang terdistribusi
normal. Untuk menguji normalitas data peniliti menggunakan analisis grafik
dan juga analisis statistik.
1) Uji Normalitas Secara Grafik
Pengujian normalitas melalui analisis grafik dapat dilakukan
dengan cara menganalisis grafik normal probability plot yang
membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi
normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, ploting dan residual
yang akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan
68
normal jika titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya
mengikuti garis diagonal.
Gambar 4.1
Uji Normalitas Data Model 1
Gambar 4.2
Uji Normalitas Data Model 2
Sumber: data yang diolah (2017)
69
Dari gambar grafik 4.1 dan 4.2 diatas dapat dilihat bahwa titik
menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, hal
ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara
normal.
2) Uji Normalitas Secara Statistik
Pada uji normalitas secara statistik peneliti menggunakan one
sample Kolmorogov-Smirnov test. Uji ini digunakan untuk menghasilkan
angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan
dipakai lolos normalitas. Apabila uji one sample Kolmorogov-Smirnov
lebih besar dari 0,05 maka suatu persamaan regresi dapat dikatakan
terdistribusi dengan normal (Ghozali, 2011).
Berikut hasil uji one sampel Kolmorogov-Smirnov ditampilkan
dalam tabel 4.3.
tabel 4.3
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
TOBINS
Q STA CETR
CETRINS
T
N 105 105 105 105
Normal Parametersa,b
Mean 1,5811 1,2161 ,2741 ,1968
Std.
Deviation ,68608 ,39760 ,11381 ,09209
Most Extreme
Differences
Absolute ,085 ,075 ,083 ,071
Positive ,085 ,075 ,083 ,071
Negative -,074 -,060 -,077 -,031
Test Statistic ,085 ,075 ,083 ,071
Asymp. Sig. (2-tailed) ,059c ,170
c ,069
c ,200
c,d
Sumber : Data yang diolah (2017)
70
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013). Untuk
menguji ada tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini dapat diihat dari
nilai tolerance dan VIF dari tiap-tiap variabel. Jika nilai tolorance >0,10 dan
nilai VIF < 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari
multikolinieritas. Berikut ini merupakan hasil uji multikolinieritas yang
terjadi pada tabel 4.4 yaitu sebagai berikut:
Berdasarkan hasil uji one sample Kolmorogov-Smornov
menunjukkan bahwa nilai uji one sample Kolmorogov-Smirnov dari
varibel dependen yaitu nilai perusahaan (TOBINSQ) sebesar 0,59 ,
variabel agency cost (STA) sebesar 0,170. untuk variabel independen yaitu
tax avoidance (CETR) Ssebesar 0,069, sedangkan untuk variabel moderasi
(CETRINST) sebesar 0,200. Seluruh variabel menghasilkan nilai
signifikan lebih besar dari >0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data telah
terdistribusi normal, karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari
0,05.
Tabel 4.4
Uji Multikolinieritas
Coefficientsa
Model
Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 CETR ,349 2,867
CETRINST ,349 2,867
Sumber : Data yang diolah (2017)
71
Berdasarkan hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai
tolerence dan VIF variabel tax avoidance (CETR) serta variabel interaksi
antara tax avoidance dan kepemilikan institusional (CETRINST) sebesar
0,349 dan 2,867 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya
multikolinieritas karena nilai tolerence > 0,10 dan VIF < 10.
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi
linier ada korelasi antara kesalah penggangu pada periode t dengan
kesalahan penggangu pada perode t-1 (sebelumya) (Ghozali, 2013). Satu
ukuran yang bisa digunakan untuk menentukkan ada tidaknya autokorelasi
dengan uji Durbin – Watson (DW).
Adapun hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan Durbin-
Watson pada tabel 4.5 Sebagai berikut:
Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi Model 1
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate Durbin-Watson
1 ,475a ,226 ,211 ,60950 1,004
Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi Model 2
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate Durbin-Watson
1 ,236a ,056 ,047 ,38824 ,536
Sumber : data yang diolah (2017)
72
Berdasarkan tabel 4.5 dan 4.6 menunjukkan bahwa hasil uji Durbin-
Watson sebesar 1,004 dan 0,536. Nilai DW berada pada -2 ≤ DW ≤ 2
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model
regresi.
d. Uji Heteroskedatisitas
Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika tidak disebut
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang memiliki sifat
homokedastisitas (Ghozali, 2013).
Mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplots. Jika terjadi pola tertentu
maka mengindikasikan terlah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak
ada pola yang jelas serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0
pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).
Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas yang dapat dilihat dalam
gambar 4.3 dan 4.4
73
Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1
Gambar 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 2
Sumber : data yang diolah (2017)
74
Dari grafik scatterplots diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar
secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu
Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada
model regresi. Sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi
hubungan antara tax avoidance dengan nilai perusahaan dengan pemoderasi
kepemilikan institusional dan hubungan antara tax avoidance dan agency
cost.
3. Hasil Uji Hipotesis
Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunakan
model analisis regresi moderasi (moderate regression analysis) dan analisis
regresi sederhana (simple regression analysis), yaitu dilakukan melalui uji
koefisien determinasi dan uji statistik t.
a) Pengujian Hipotesis dengan analisis regresi moderasi ( Moderated
Regression Analysis – MRA )
Hubungan antara tax avoidance terhadap nilai perusahan dengan
dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating.
1) Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2 )
Uji kofisien determinasi dilakukkan untuk mengukur
kemampuan varibel independen menjelaskan variabel dependen.
Berikut ini adalah hasil uji keofisien determinasi (Adjusted R2) untuk
variabel tax avoidance, kepemilikan institusional dan nilai
perusahaan. Berikut hasil uji koefisien determinasi yang dirampilkan
pada tabel 4.7 sebagai berikut:
75
Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) X1 X2dan Y1
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,475a ,226 ,211 ,60950
a. Predictors: (Constant), CETRINST, CETR
b. Dependent Variable: TOBINSQ
Sumber : Data sekunder yang diolah (2017)
Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.7 menunjukkan
bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,211. Hal ini berarti bahwa
sebesar 21,1 % variabel dependen atau nilai perusahaan dapat
dijelaskan oleh tax avoidance, dan interaksi antara tax avoidance
dengan kepemilikan institusional, sedangkan sisanya yaitu 78,9%
dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam
penelitian ini. Hal ini dapat diterima dikarenakan variabel nilai
perusahaan banyak dipengaruhi oleh variabel lain seperti
profitabilitas, kebijakan dividen, earning management, kebijakan
utang dan lain-lain.
2) Hasil Uji Regresi secara parsial (uji t)
Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya
pengaruh masing-masing variabel independen secara individual
terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05.
Adapun hasil dari uji regresi secara parsial (uji t) dapat dilihat pada
tabel 4.8 sebagai berikut:
76
Tabel 4.8
Uji Regresi Parsial t variabel X1, X2 dan Y1
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) 2,085 ,157 13,279 ,000
CETR -4,763 ,889 -,790 -5,357 ,000
CETRINS
T 4,078 1,099 ,547 3,711 ,000
a. Dependent Variable: TOBINSQ
Sumber: data yang dioalah (2017)
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil uji statistik t pada tingkat
signifikansi 5 persen (5%). Model regresi yang diperoleh dari pengujian
persamaan regresi diiatas adalah sebagai berikut :
TOBIN’SQ = 2,085 -4,763 CETR + 4,078 CETRINST + ε
Keterangan :
TOBINSQ : Nilai perusahan i pada tahun t
CETR : Tax Avoidance perusahaan i pada tahun t
INST : Kepemilikan insitusional peusahaan i pada tahun t
ε : error term, yaitu tingkat kesalahan praduga dalam
penelitian
Dari tabel 4.8 di atas menujukkan bahwa variabel tax avoidance
memiliki t hitung sebesar -5,357 tingkat signifikansi 0,000 dengan
nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tax
avoidance berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yakni
nilai perusahaan karena tingkat signifikansi variabel tax avoidance
77
berada dibawah nilai signifikan 0,05. Nilai keofisien sebesar -4,763
menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas tax avoidance yang
dilakukkan oleh perusahaan maka akan semakin mengurangi nilai
perusahaan. Ini mendakan bahwa hipotesis 1 diterima atau hipotesis
nol ditolak.
Variabel CETRINST merupakan interaksi antara tax avoidance
dan kepemilikan institusional memiliki t hitung sebsar 3,711 tingkat
signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai signifikansi 0,05. Hal ini
mendakan bahwa tingkat signifikansi untuk variabel moderating
kepemilikan institusional lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05
yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa interaksi antara tax
avoidance dengan kepemilikan institusional berpengaruh secara
individual terhadap nilai perusahaan.
b) Pengujian Hipotesis dengan Analisis Regresi Sederhana.
Pengujian menggunakan analisis regresi sederhana dilakukan untuk
melihat hubungan antara tax avoidance dan agency cost.
1) Uji Koefisien Determinasi ( Adjusted R2 )
Uji kofisien determinasi dilakukkan untuk mengukur kemampuan
varibel independen menjelaskan variabel dependen. Berikut ini adalah
hasil uji keofisien determinasi (Adjusted R2) untuk variabel tax avoidance
dan agency cost. Berikut hasil uji koefisien determinasi yang dirampilkan
pada tabel 4.9 sebagai berikut:
78
Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) X1 dan Y2
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,236a ,056 ,047 ,38824
a. Predictors: (Constant), CETR
b. Dependent Variable: STA
Sumber: data yang dioalah (2017)
Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa
nilai Adjusted R Square adalah 0,047. Hal ini berarti bahwa sebesar 6,0
% variabel dependen yakni agency cost dapat dijelaskan oleh tax
avoidance, Sedangkan sisanya dijelaskan yaitu 95,3% dijelaskan oleh
faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti
kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan kebijakan utang.
2) Hasil Uji Regresi secara parsial (uji t)
Berikut ini adalah hasil uji t untuk variabel X dan Y2.Pada tabel
4.10 yaitu sebagai berikut.
Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Parsial t variabel X1 dan Y2
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) ,990 ,099 9,978 ,000
CETR ,825 ,334 ,236 2,466 ,015
a. Dependent Variable: STA
Sumber : data yang diolah (2017)
79
Tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil uji statistik t pada tingkat
signifikansi 5 persen (5%). Model regresi yang diperoleh dari pengujian
persamaan regresi diiatas adalah sebagai berikut :
STA = 990 + 0,825 CETR + ε
Keterangan :
STA : Agency cost perusahaan i pada tahun t
CETR : Tax Avoidance perusahaan i pada tahun t
ε : error term, yaitu tingkat kesalahan praduga dalam
penelitian .
Berdasarkan tabel 4.10 variabel tax avoidance memiliki t hitung
sebesar 2,466 lebih besar dari t tabel dengan nilai signifikansi 0,015 lebih
rendah dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
tax avoidance berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yakni
agency cost karena tingkat signifikansi variabel tax avoidance berada
dibawah nilai signifikan 0,05. Nilai keofisien sebesar 0,825 menunjukkan
bahwa semakin tinggi aktivitas tax avoidance yang dilakukkan oleh
perusahaan maka akan semakin tinggi agency cost. ini menandakan
bahwa hipotesis 1 diterima atau hipotesis nol ditolak.
C. Interpretasi Hasil
1. Tax Avoidance berpengaruh terhadap nilai perusahaan
Berdasarkan hasil uji statistik t variabel tax avoidance memiliki
tingkat signifikansi 0,000 dengan nilai signifikansi 0,05. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel tax avoidance berpengaruh signifikan
80
terhadap variabel dependen yakni nilai perusahaan karena tingkat
signifikansi variabel tax avoidance berada dibawah dibawah nilai signifikan
0,05. Nilai keofisien sebesar -4,763 menunjukkan bahwa semakin tinggi
aktivitas tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak
pada berkurangnya nilai perusahaan. Ini menandakan bahwa hipotesis 1
diterima atau hipotesis nol ditolak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa
pasar menunjukkan reaksi yang negatif. Tindakan manajemen untuk
melakukan aktivitas penghindaran pajak akan membuat laporan keuangan
yang dihasilkan dapat dianggap menyesatkan investor karena tidak
menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa dengan melakukan praktik
tax avoidance dapat menurunkan nilai perusahaan, karena ada beberapa
biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk
melakukan penghindaran pajak serta adanya risiko jika penghindaran pajak
terungkap. Risiko ini mulai dari yang dapat dilihat, yaitu bunga dan denda
kemudian yang tidak terlihat, yaitu kehilangan reputasi perusahaan yang
berakibat buruk bagi kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan
(Ampriyanti dan Lely , 2016)
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen et. al
(2013) menemukan bahwa penghindaran pajak memiliki hubungan negatif
dengan nilai perusahaan karena akan menimbulkan biaya agensi, namun
hubungan negatif ini dapat dikurangi dengan transparansi. Hal ini juga
81
selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilmiani dan sutrisno (2013)
serta Ampriyanti dan Lely (2016) .
Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Simamarta (2014) serta Jonathan dan Vivi (2016) yang menyatakan tidak
berpengaruh dan tidak signifikan hubungan antara tax avoidance dan nilai
perusahaan.
2. Kepemilikan isntitusional akan mempengaruhi hubungan antara tax
avoidance terhadap nilai perusahaan
Dari hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel 4.8 variabel
CETRINST merupakan interaksi antara tax avoidance dan kepemilikan
institusional memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai
signifikansi 0,05 dengan nilai koefisien 4,078 hal ini menujukkan
menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh
signifikan mampu memoderasi hubungan antara tax avoidance dan nilai
perusahaan.
Signifikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas tax
avoidance yang sering dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan karena
semata-mata memang memanfaatkan peraturan yang ada dan untuk kondisi
tertentu saja tetapi bisa juga dilakukan untuk tujuan bisnis. Peran variabel
kepemilikan institusional dalam penelitian ini menjelaskan bahwa
perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi
perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja dari manajemen
perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan
82
akan cenderung di awasi oleh investor institusi tersebut. Hal tersebut
mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang
terutang oleh perusahaan.
Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sartika
dan Fidiana (2015) Peningkatan efek penghindaran pajak demi kepentingan
pemegang saham (beban pajak yang lebih rendah) dapat dipengaruhi oleh
aktivitas pemegang saham melalui keterlibatan yang lebih besar dari
investor institusi, dimana para pemegang saham yang kepemilikannya lebih
besar dari pemegang saham institusi akan melakukan pembatasan terhadap
manajemen yang bertujuan utuk meminimalisir jumlah pajak dan
meningkatkan kekayaan dirinya sendiri. Namun di lihat dari pandangan
yang berbeda, tindakan manajemen untuk melakukan aktivitas perencanaan
pajak berdasarkan monitoring dari institusi akan dapat meningkatkan nilai
perusahaan, akan tetapi laporan keuangan yang dihasilkan dapat
menyesatkan investor karena tidak menggambarkan keadaan perusahaan
yang sebenarnya.
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Desai dan Dharmapala (2009) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak
efeknya positif bagi perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan
institusional di atas 60%. Berdasarkan data pada sampel perusahaan yang
digunakan pada penelitian ini rata-rata tingkat kepemilikan institusional
sebesar 72% atau diatas 60%. Efek penghindaran pajak terhadap nilai
perusahaan akan berpengaruh lebih besar di perusahaan dengan kepemilikan
83
institusional yang tinggi, efek penghindaran pajak pada nilai perusahaan
adalah positif dan signifikan. Sedangkan pada perusahaan dengan
kepemilikan institusional yang rendah, efek penghindaran pajaknya tidak
signifikan. Maka, semakin tinggi kepemilikan institusional dalam suatu
perusahaan akan semakin memperkuat pengaruh antara tax Avoidance
terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian
yang dilakukkan oleh Victory dan Charoline (2016).
Hasil penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh
Simamarta (2014) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional
tidak memoderasi hubungan antara tax avoidance dengan nilai perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 –
2012.
3. Tax Avoidance berpengaruh terhadap agency cost
Berdasarkan hasil uji regresi dari tabel 4.10 nilai signifikansi 0,005
lebih rendah dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa
variabel tax avoidance berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
yakni agency cost karena tingkat signifikansi variabel tax avoidance berada
dibawah atau sama dengan nilai signifikan 0,05. Nilai koefisien sebesar
0,825 menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas tax avoidance yang
dilakukkan oleh perusahaan maka akan semakin tinggi agency cost. Tax
avoidance yang dilakukan oleh perusahaan bukanlah tanpa biaya. Biaya
implementasi, kehilangan reputasi dan hukuman potensial akan ditanggung
oleh perusahaan dalam melakukan tax avoidance Chen et.al (2013).
84
Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen et.al
(2013) yang menyatakan bahwa tindakan penghindaran pajak yang
dilakukkan oleh perusahaan akan meningkatkan biaya agensi dan
mengurangi nilai perusahaan
63
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tax avoidance terhadap
nilai perusahaan dan agency cost dengan kepemilikan institusional sebagai
moderating. Populasi penelitian ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011
hingga 2015. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive
sampling sehingga diperoleh 21 perusahaan yang memenuh kriteria, dengan total
sampel sebesar 105 data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisi regresi
berganda dengan menggunakan persamaan moderated regression analysis (MRA)
dan analisis regresi sederhana. berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,
maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :
1. Variabel tax avoidance berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen et. al
(2013), Ilmiani dan sutrisno (2013) serta Ampriyanti dan Lely (2016) .
Namun tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Simamarta
(2014) serta Jonathan dan Vivi (2016).
2. Interaksi antara tax avoidance dengan kepemilikan institusional
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Sartika dan Fidiana (2015), Desai
dan Dharmapala (2009) dan Victory dan Charoline (2016). Namun tidak
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simamarta (2014) .
86
3. Tax avoidance berpengaruh terhadap agency cost. Hasil ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Chen et.al (2013).
B. Implikasi
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada bidang perpajakan mengenai
akitivitas tax avoidance. Sangat diharapkan dapat pula memberikan tambahan
informasi mengenai dampak aktivitas tax avoidance terhadap nilai dari suatu
perushaan.
Implikasi dari penelitian ini adalah untuk menjaga nilai perusahaan dimata
investor ataupun pihak eksternal lainnya, diharapkan perusahaan dapat lebih jujur
dan terbuka, serta dilakukan pengendalian kontrol perusahaan yang baik. Ada
banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan
kegiatan perusahaan, namun perlu diperhatikan pula batasan-batasan yang ada,
karena dampak dari perilaku perusahaan akan kembali dirasakan oleh perusahaan
itu sendiri baik dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek.
C. Saran
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang
pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dan agency cost dengan
kepemilikan institusional sebagai Moderating. Berikut adalah saran yang dapat
dipertimbangkan bagi peneliti yang akan dating yaitu :
1) Peneliti selanjutnya bisa menggunakan tax avoidance untuk jangka panjang
yang diukur dengan perhitungan kumulative selama 10 tahun. Menurut Dyreng
et. al, (2008) perhitungan dalam jangka panjang diharapkan mampu
87
menghapuskan permanent difference sehingga benar-benar mencerminkan
perilaku tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia.
2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian, tidak
hanya pada perusahaan manufaktur dan periode penelitian ditambah waktunya
supaya di peroleh hasil penelitian yang akurat dalam jangka panjang.
3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel lainnya seperti
efektivitas komite audit , transparansi perusahaan dan karakter eksekutif.
88
Daftar Pustaka
Ampriyanti, Ni Made dan Aryani Ni Kt Lely M, “PengaruhTax AvoidanceJangka
Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Karakter Eksekutif Sebagai
Variabel Pemoderasi”, ISSN: 2302-8556, E-Jurnal Akuntansi Universitas
Udayana, Vol.16, No. 3, 2016.
Annisa ,Nuralifmida A dan Lulus Kurniasih, “ PengaruhCorporate Governance
TerhadapTax Avoidance”, Jurnal Akuntansi & Auditing, Vol 8,No. 2,Mei
2012.
Budiman, Judi dan Setiyono,“Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)”, Simposium Nasional Akuntansi XV,
Banjarmasin, 2012
Chasbiandani, Tryas dan Dwi Martani, “Pengaruh Tax Avoidance Jangka
Panjang Terhadap Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi XV,
Banjarmasin, 2012.
Chen , Xudong, Na Hu, Xue Wang dan Xiaofei Tang, “Tax Avoidance and Firm
Value: Evidence From China”, Nankai Business Review International, Vol.
5 No. 1, 2014.
Christiawan, Yulius Jogi dan Josua Tarigan,“Kepemilikan Manajerial: Kebijakan
Hutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan,
Vol. 9, No. 1, 2007.
Damayanti , Fitri dan Tridahus Susanto, “Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit,
Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets
Terhadap Tax Avoidance”, ESSENSI Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 5,
No. 2, 2015.
Desai, Mihir.A. dan Dhammika Dharmapala, “Corporate Tax Avoidance And
Firm Value”,The Review of Economics and Statistics, 91(3): 537–546. 2009
Dyreng, Scott, Michelle Hanlon, dan Edward L.M,“Long Run Corporate Tax
Avoidance”, The Accounting Review, Vol. 83, No.1, pp. 61–82. 2008
Ghozali, Imam , “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Edisi 7”,
Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
89
Ilmiani, Amalia dan Catur Ragil Sutrisno, “Pengaruh Tax Avoidance Terhadap
Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel
Moderating”, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan,2013.
Jonathan dan Vivi Adeyani Tandean, “Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai
Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi”, Unisbank
Semarang, 2016.
Kristanti, Emy Wdan Maswar Patuh P, “Pengaruh Good Corporate Governance
Sebagai Pemoderasi Hubungan Manajemen Laba Terhadap Nilai
Perusahaan”, ISSN : 2460-0585, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 5,
No.3, 2016.
Kurniasih, Tommy dan Maria Ratna Sari, “Pengaruh Return on Assets, Leverage,
Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal
pada Tax Avoidance”, Buletin Studi Ekonomi. ISSN 1410-4628 , Volume
18, No. 1, 2013.
Lestari, Nanik, Ratna Wardhani, dan Vita Anggraita,“Pengaruh Perencanaan
Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Moderasi Corporate
Governance”, Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram, 2014.
Lestari, Nanik, “Pengaruh Tax Planning Terhadap Nilai Perusahaan”,
Akuntabilitas:Vol. VII No. 1, April 2014.
Mardiasmo, “ Perpajakan Edisi Revisi 2011”, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2011.
Purwanto ,Gabriela Kdan Ronny H Mustamu,”Studi Deskriptif Penerapan
Prinsip-Prinsi Good Corporate Governance Pada Perusahaan Keluarga di
Bidang Manufaktur Kayu”, AGORA Vol. 1, No. 1, 2013.
Pohan, Chairil A, “Manajemen Perpajakan”, Jakarta: Gramedia, 2013.
Resmi, Siti, “Perpajakan: Teori dan Kasus”, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
Santoso, Singgih, “ Statisitik Parametrik Konsep dan Aplikasi dengan SPSS”, PT.
Elex Media Komputindo Gramfia, 2010.
Sartika, Dewi dan Fidiana, “Moderasi Kepemilikan Institusional terhadap
Hubungan Perencanaan Pajak dan Nilai Perusahaan”, Jurnal Ilmu & Riset
Akuntansi,Vol. 4 ,No. 12,2015.
90
Septiawan, I Kadek H dan Ni Gst Putu Wirawati, “Pengaruh Kepemilikan Asing,
Ukuran Perusahaan, Kebijakan Utang Pada Kos Keagenan”, ISSN: 2302-
8556, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17, No 1,2016.
Simarmata, Ari Putra P, “Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap
Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel
Pemoderasi”, ISSN: 2337-3806, Diponegoro Journal of Accounting , Vol.
3, No. 3, 2014.
Suandy, Erly, “Perencanaan Pajak”, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
Sudiyatno, Bambang dan Elen Puspitasari, “Tobin's Q and Altman Z-Score as
Indicators of Performance Measurement Company”,ISSN : 1979-4886
,Kajian Akuntansi, ,Vol. 2. No. 1, Februari 2010.
Sugiyono,“Statistika Untuk Penelitian”, Bandung: Alfabeta, 2013.
Sunyoto, Danang, “ Praktik SPSS Untuk Kasus”, Yogyakarta : Nuha Medika,
2011.
Susanti, Rini dan Titik Mildawati,”Pengaruh Kpemilikan Manajerial,
Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responsibility Terhadap
Nilai Perusahaan”,Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 3, No. 1, 2014
Ujiyantho, Arief. dan Bambang Agus P, “Mekanisme Corporate Governance.
Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan”, Simposium Nasional Akuntansi
X, Makassar, 2007.
Victory, Galant dan Charoline Cheisviyani, “Pengaruh Tax Avoidance Jangka
Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional
Sebagai Variabel Pemoderasi Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur
yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014”,Jurnal WRA, Vol 4, No. 1, April
2016.
Waluyo,” Perpajakan Indonesia”, Jakarta : Salemba Empat, 2009.
Wang, Xiaohang, “Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value”,
Research Paper, 2010.
91
Wida, Ni Putu P. D dan I Wayan Suartana, “ Pengaruh Kepemlikan Manajerial
dan Kepemilikan Institusiona Pada Nilai Perusahaan”, ISSN: 2302-8556 , E-
Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 9, No.3, 2014.
Winanto, dan Widayat, “Pengaruh Perencanaan Pajak dan Mekanisme Corporate
Governance terhadap Nilai Perusahaan”, Makalah Simposium Nasional
Akuntansi XVI, Manado, 2013.
Winata, Fenny, “PengaruhCorporate Governance. Terhadap Tax AvoidancePada
Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013”, Tax &
Accounting Review Vol. 4, No.1, 2014.
www.Bisnis.com.
www.idx.co.id
www.Kemenkeu.go.id
www.Ortax.org
www.sahamok.com
.
92
LAMPIRAN – LAMPIRAN
93
Lampiran 1
Data Daftar Perusahaan Sampel
No Nama Perusahaan Kode Perusahaan
1 PT. Akasha Wira International Tbk ADES
2 PT. Alkindo Naratama Tbk ALDO
3 PT. Asahimas Flat Glass Tbk AMFG
4 PT. Astra International Tbk ASII
5 PT. Astra Otoparts Tbk AUTO
6 PT. Darya Varia Laboratoria Tbk DVLA
7 PT. Ekadharma International Tbk EKAD
8 PT. Champion Pacific Indonesia Tbk IGAR
9 PT. JAPFA Comfeed Indonesia Tbk JPFA
10 PT. Kimia Farma Tbk KAEF
11 PT. KMI Wire and Cable Tbk KBLI
12 PT. Lion Metal Works Tbk LION
13 PT. Lionmesh Prima Tbk LMSH
13 PT. Nipress Tbk NIPS
15 PT. Pyridam Farma Tbk PYFA
16 PT, Holcim Indonesia Tbk SMCB
17 PT. Mandom Indonesia Tbk TCID
18 PT. Tempo Scan Pacific Tbk TSPC
19 PT. Surya Toto Indonesia Tbk TOTO
20 PT. Siantartop Top Tbk STTP
21 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk AISA
20 PT, Holcim Indonesia Tbk SMCB
94
Lampiran 2
Perhitungan Variabel Nilai Perusahaan dan Agency Cost
No Kode Tahun *MVE *BVE *D Tobinsq *Sales *Total Aset STA
1 ADES 2011 Rp595.796 Rp125.746 Rp190.302 2,49 Rp299.409 Rp316.048 0,95
2 ADES 2012 Rp1.132.602 Rp209.122 Rp179.972 3,37 Rp476.639 Rp389.094 1,22
3 ADES 2013 Rp1.179.793 Rp264.778 Rp176.286 3,07 Rp502.524 Rp441.064 1,14
4 ADES 2014 Rp811.108 Rp295.799 Rp209.066 2,02 Rp578.784 Rp504.865 1,15
5 ADES 2015 Rp598.745 Rp328.369 Rp324.855 1,41 Rp669.725 Rp653.224 1,03
6 ALDO 2011 Rp203.500 Rp81.783 Rp82.740 1,74 Rp244.803 Rp164.523 1,49
7 ALDO 2012 Rp258.500 Rp94.306 Rp90.591 1,89 Rp279.604 Rp184.897 1,51
8 ALDO 2013 Rp363.000 Rp139.883 Rp161.596 1,74 Rp399.346 Rp301.479 1,32
9 ALDO 2014 Rp404.250 Rp159.423 Rp197.392 1,69 Rp493.882 Rp356.815 1,38
10 ALDO 2015 Rp404.250 Rp170.929 Rp195.082 1,64 Rp538.362 Rp366.011 1,47
11 AMFG 2011 Rp2.842.700 Rp2.145.200 Rp545.395 1,26 Rp2.596.271 Rp2.690.595 0,96
12 AMFG 2012 Rp3.602.200 Rp2.457.089 Rp658.332 1,37 Rp2.857.310 Rp3.115.421 0,92
13 AMFG 2013 Rp3.038.000 Rp2.760.727 Rp778.666 1,08 Rp3.216.480 Rp3.539.393 0,91
14 AMFG 2014 Rp3.493.700 Rp3.184.642 Rp733.749 1,08 Rp3.672.186 Rp3.918.391 0,94
15 AMFG 2015 Rp2.842.700 Rp3.390.223 Rp880.052 0,87 Rp3.665.989 Rp4.270.275 0,86
16 ASII 2011 Rp302.242.281 Rp75.838.000 Rp77.683.000 2,47 Rp162.564.000 Rp153.521.000 1,06
17 ASII 2012 Rp307.675.004 Rp89.814.000 Rp92.460.000 2,20 Rp188.053.000 Rp182.274.000 1,03
18 ASII 2013 Rp275.288.161 Rp106.188.000 Rp107.806.000 1,79 Rp193.880.000 Rp213.994.000 0,91
19 ASII 2014 Rp300.590.382 Rp120.324.000 Rp115.705.000 1,76 Rp201.701.000 Rp236.029.000 0,85
20 ASII 2015 Rp242.901.319 Rp126.533.000 Rp118.902.000 1,47 Rp184.196.000 Rp245.435.000 0,75
*dalam jutaan rupiah
Bersambung pada halaman selanjutnya
95
Lampiran 2 ( Lanjutan )
No Kode Tahun *MVE *BVE *D Tobinsq *Sales *Total Aset STA
21 AUTO 2011 Rp13.109.674 Rp4.423.554 Rp2.241.333 2,30 Rp7.363.659 Rp6.664.887 1,10
22 AUTO 2012 Rp14.266.410 Rp5.485.099 Rp3.396.543 1,99 Rp8.277.485 Rp8.881.642 0,93
23 AUTO 2013 Rp17.592.025 Rp9.558.754 Rp3.058.924 1,64 Rp10.701.988 Rp12.617.678 0,85
24 AUTO 2014 Rp20.242.879 Rp10.136.557 Rp4.244.369 1,70 Rp12.255.427 Rp14.380.926 0,85
25 AUTO 2015 Rp17.711.573 Rp10.143.426 Rp4.195.684 1,53 Rp11.723.787 Rp14.339.110 0,82
26 DVLA 2011 Rp1.288.000 Rp727.917 Rp200.374 1,60 Rp951.839 Rp928.291 1,03
27 DVLA 2012 Rp1.892.800 Rp841.546 Rp233.145 1,98 Rp1.087.380 Rp1.074.691 1,01
28 DVLA 2013 Rp2.464.000 Rp914.703 Rp275.351 2,30 Rp1.101.684 Rp1.190.054 0,93
29 DVLA 2014 Rp1.892.800 Rp962.431 Rp273.816 1,75 Rp1.103.822 Rp1.236.247 0,89
30 DVLA 2015 Rp1.456.000 Rp973.517 Rp402.761 1,35 Rp1.306.098 Rp1.376.278 0,95
31 EKAD 2011 Rp195.653 Rp147.646 Rp89.947 1,20 Rp328.460 Rp237.593 1,38
32 EKAD 2012 Rp244.571 Rp191.978 Rp81.916 1,19 Rp385.037 Rp273.894 1,41
33 EKAD 2013 Rp272.522 Rp237.708 Rp105.894 1,10 Rp418.669 Rp343.602 1,22
34 EKAD 2014 Rp359.882 Rp273.199 Rp138.150 1,21 Rp526.574 Rp411.349 1,28
35 EKAD 2015 Rp279.510 Rp291.961 Rp97.730 0,97 Rp531.538 Rp389.691 1,36
36 IGAR 2011 Rp498.750 Rp290.586 Rp64.994 1,59 Rp512.774 Rp355.580 1,44
37 IGAR 2012 Rp393.750 Rp242.029 Rp70.314 1,49 Rp556.446 Rp312.343 1,78
38 IGAR 2013 Rp286.800 Rp225.743 Rp89.004 1,19 Rp643.403 Rp314.747 2,04
39 IGAR 2014 Rp217.774 Rp263.451 Rp86.444 0,87 Rp737.863 Rp349.895 2,11
40 IGAR 2015 Rp306.244 Rp310.464 Rp73.472 0,99 Rp677.332 Rp383.936 1,76
*dalam jutaan rupiah
Bersambung pada halaman selanjut
96
Lampiran 2 ( Lanjutan )
No Kode Tahun *MVE *BVE *D Tobinsq *Sales *Total Aset STA
41 JPFA 2011 Rp7.924.377 Rp3.785.347 Rp4.481.070 1,50 Rp15.633.068 Rp8.266.417 1,89
42 JPFA 2012 Rp12.981.042 Rp4.763.327 Rp6.198.137 1,75 Rp17.832.702 Rp10.961.464 1,63
43 JPFA 2013 Rp12.981.042 Rp5.245.222 Rp9.672.368 1,52 Rp21.412.085 Rp14.917.590 1,44
44 JPFA 2014 Rp10.108.188 Rp5.289.994 Rp10.440.441 1,31 Rp24.458.880 Rp15.730.435 1,55
45 JPFA 2015 Rp6.756.526 Rp6.109.692 Rp6.756.526 1,05 Rp25.022.913 Rp12.866.218 1,94
46 KAEF 2011 Rp1.888.360 Rp1.252.506 Rp541.736 1,35 Rp3.481.166 Rp1.794.242 1,94
47 KAEF 2012 Rp4.109.960 Rp1.441.534 Rp634.814 2,29 Rp3.734.241 Rp2.076.348 1,80
48 KAEF 2013 Rp3.276.860 Rp1.624.355 Rp847.585 1,67 Rp4.348.074 Rp2.471.940 1,76
49 KAEF 2014 Rp8.136.610 Rp1.811.144 Rp1.157.041 3,13 Rp4.521.024 Rp2.968.185 1,52
50 KAEF 2015 Rp4.831.980 Rp1.862.097 Rp1.374.127 1,92 Rp4.860.371 Rp3.236.224 1,50
51 KBLI 2011 Rp416.752 Rp719.927 Rp363.597 0,72 Rp1.841.939 Rp1.083.524 1,70
52 KBLI 2012 Rp749.353 Rp845.141 Rp316.557 0,92 Rp2.273.197 Rp1.161.698 1,96
53 KBLI 2013 Rp569.027 Rp886.650 Rp450.579 0,76 Rp2.572.350 Rp1.337.229 1,92
54 KBLI 2014 Rp557.006 Rp940.757 Rp396.594 0,71 Rp2.384.078 Rp1.337.351 1,78
55 KBLI 2015 Rp476.861 Rp1.027.362 Rp524.438 0,65 Rp2.662.038 Rp1.551.800 1,72
56 LION 2011 Rp273.084 Rp302.060 Rp63.756 0,92 Rp268.414 Rp365.816 0,73
57 LION 2012 Rp540.966 Rp371.829 Rp61.668 1,39 Rp333.922 Rp433.497 0,77
58 LION 2013 Rp624.192 Rp415.784 Rp82.784 1,42 Rp333.674 Rp498.568 0,67
59 LION 2014 Rp483.784 Rp443.979 Rp156.124 1,07 Rp377.623 Rp600.103 0,63
60 LION 2015 Rp546.168 Rp454.999 Rp184.731 1,14 Rp389.251 Rp639.730 0,61
*dalam jutaan rupiah
Bersambung pada halaman selanjutnya
97
Lampiran 2 ( Lanjutan )
No Kode Tahun *MVE *BVE *D Tobinsq *Sales *Total Aset STA
61 LMSH 2011 Rp48.000 Rp57.203 Rp40.816 0,91 Rp207.523 Rp98.019 2,12
62 LMSH 2012 Rp100.800 Rp97.525 Rp31.023 1,03 Rp223.079 Rp128.548 1,74
63 LMSH 2013 Rp76.800 Rp110.468 Rp31.230 0,76 Rp256.211 Rp141.698 1,81
64 LMSH 2014 Rp61.920 Rp115.951 Rp23.964 0,61 Rp249.072 Rp139.915 1,78
65 LMSH 2015 Rp50.400 Rp112.441 Rp21.341 0,54 Rp174.599 Rp133.782 1,31
66 NIPS 2011 Rp80.000 Rp165.998 Rp280.690 0,81 Rp579.224 Rp446.688 1,30
67 NIPS 2012 Rp82.000 Rp214.913 Rp310.716 0,75 Rp702.719 Rp525.629 1,34
68 NIPS 2013 Rp234.000 Rp235.946 Rp562.462 1,00 Rp911.064 Rp798.408 1,14
69 NIPS 2014 Rp724.007 Rp575.894 Rp630.960 1,12 Rp1.015.868 Rp1.206.854 0,84
70 NIPS 2015 Rp631.833 Rp609.003 Rp938.717 1,01 Rp987.863 Rp1.547.720 0,64
71 PYFA 2011 Rp94.714 Rp82.397 Rp35.637 1,10 Rp151.094 Rp118.034 1,28
72 PYFA 2012 Rp94.709 Rp87.705 Rp48.144 1,05 Rp176.731 Rp135.849 1,30
73 PYFA 2013 Rp78.657 Rp93.901 Rp81.218 0,91 Rp192.556 Rp175.119 1,10
74 PYFA 2014 Rp72.236 Rp96.559 Rp76.718 0,86 Rp222.302 Rp173.277 1,28
75 PYFA 2015 Rp59.929 Rp101.222 Rp58.729 0,74 Rp217.844 Rp159.951 1,36
76 SMCB 2011 Rp16.666.807 Rp7.527.260 Rp3.423.241 1,83 Rp7.523.964 Rp10.950.501 0,69
77 SMCB 2012 Rp22.222.400 Rp8.418.056 Rp3.750.461 2,13 Rp9.011.076 Rp12.168.517 0,74
78 SMCB 2013 Rp17.443.098 Rp8.772.947 Rp6.122.043 1,58 Rp9.686.262 Rp14.894.990 0,65
79 SMCB 2014 Rp16.743.437 Rp8.758.592 Rp8.436.760 1,46 Rp10.528.723 Rp17.195.352 0,61
80 SMCB 2015 Rp7.624.586 Rp8.449.857 Rp8.871.708 0,95 Rp9.239.022 Rp17.321.565 0,53
*dalam jutaan rupiah
Bersambung pada halaman selanjutnya
98
Lampiran 2 ( Lanjutan )
No Kode Tahun *MVE *BVE *D Tobinsq *Sales *Total Aset STA
81 TCID 2011 Rp1.548.213 Rp1.020.413 Rp110.452 1,47 Rp1.654.671 Rp1.130.865 1,46
82 TCID 2012 Rp2.211.733 Rp1.096.822 Rp164.751 1,88 Rp1.851.153 Rp1.261.573 1,47
83 TCID 2013 Rp2.392.693 Rp1.182.991 Rp282.961 1,83 Rp2.027.899 Rp1.465.952 1,38
84 TCID 2014 Rp3.523.693 Rp1.283.504 Rp569.731 2,21 Rp2.308.204 Rp1.853.235 1,25
85 TCID 2015 Rp3.317.600 Rp1.714.871 Rp367.226 1,77 Rp2.314.890 Rp2.082.097 1,11
86 TSPC 2011 Rp11.475.000 Rp3.045.936 Rp1.204.438 2,98 Rp5.780.664 Rp4.250.374 1,36
87 TSPC 2012 Rp16.537.500 Rp3.353.156 Rp1.279.829 3,85 Rp6.630.810 Rp4.632.985 1,43
88 TSPC 2013 Rp14.625.000 Rp3.862.952 Rp1.545.006 2,99 Rp6.854.889 Rp5.407.958 1,27
89 TSPC 2014 Rp12.892.500 Rp4.132.339 Rp1.460.391 2,57 Rp7.512.115 Rp5.592.730 1,34
90 TSPC 2015 Rp7.875.000 Rp4.337.141 Rp1.947.558 1,56 Rp8.181.842 Rp6.284.699 1,30
91 TOTO 2011 Rp2.476.800 Rp760.451 Rp579.029 2,28 Rp1.341.927 Rp1.339.480 1,00
92 TOTO 2012 Rp3.294.144 Rp898.165 Rp624.499 2,57 Rp1.576.763 Rp1.522.664 1,04
93 TOTO 2013 Rp3.814.272 Rp1.035.650 Rp710.527 2,59 Rp1.711.307 Rp1.746.177 0,98
94 TOTO 2014 Rp3.938.112 Rp1.231.912 Rp796.096 2,33 Rp2.053.630 Rp2.028.008 1,01
95 TOTO 2015 Rp7.172.400 Rp1.491.943 Rp947.988 3,33 Rp2.278.674 Rp2.439.931 0,93
96 STTP 2011 Rp903.900 Rp490.065 Rp444.701 1,44 Rp1.027.684 Rp934.766 1,10
97 STTP 2012 Rp1.375.500 Rp479.691 Rp670.149 1,78 Rp1.283.736 Rp1.149.840 1,12
98 STTP 2013 Rp2.030.500 Rp695.128 Rp775.931 1,91 Rp1.694.935 Rp1.471.059 1,15
99 STTP 2014 Rp3.772.800 Rp817.594 Rp882.610 2,74 Rp2.170.464 Rp1.700.204 1,28
100 STTP 2015 Rp3.949.650 Rp1.008.809 Rp910.579 2,53 Rp2.544.278 Rp1.919.388 1,33
*dalam jutaan rupiah
Bersambung halaman selanjutnya
99
Lampiran 2 ( Lanjutan )
No Kode Tahun *MVE *BVE *D Tobinsq *Sales *Total Aset STA
101 AISA 2011 Rp1.448.370 Rp1.832.817 Rp1.757.492 0,89 Rp1.752.802 Rp3.590.309 0,49
102 AISA 2012 Rp3.160.080 Rp2.033.453 Rp1.834.123 1,29 Rp2.747.623 Rp3.867.576 0,71
103 AISA 2013 Rp4.184.180 Rp2.356.773 Rp2.664.051 1,36 Rp4.056.735 Rp5.020.824 0,81
104 AISA 2014 Rp6.742.967 Rp3.592.829 Rp3.779.017 1,43 Rp5.139.974 Rp7.371.846 0,70
105 AISA 2015 Rp3.894.506 Rp3.966.907 Rp5.094.072 0,99 Rp6.010.895 Rp9.060.979 0,66
*dalam jutaan rupiah
100
Lampiran 3
Perhitungan Variabel Tax Avoidance dan Kepemilikan Institusional
No Kode Tahun *Cash Tax Paid *Pretax Income CETR Saham Institusi Saham Beredar INST CETRINST
1 ADES 2011 Rp849 Rp29.627 0,03 542.347.113 589.896.800 0,92 0,03
2 ADES 2012 Rp48 Rp76.631 0,00 542.347.113 589.896.800 0,92 0,00
3 ADES 2013 Rp4.924 Rp59.194 0,08 542.347.113 589.896.800 0,92 0,08
4 ADES 2014 Rp10.004 Rp41.511 0,24 542.347.113 589.896.800 0,92 0,22
5 ADES 2015 Rp12.688 Rp44.175 0,29 542.347.113 589.896.800 0,92 0,26
6 ALDO 2011 Rp3.020 Rp12.351 0,24 321.230.769 550.000.000 0,58 0,14
7 ALDO 2012 Rp4.092 Rp16.436 0,25 321.230.769 550.000.000 0,58 0,14
8 ALDO 2013 Rp6.457 Rp35.592 0,18 342.580.769 550.000.000 0,62 0,11
9 ALDO 2014 Rp10.519 Rp28.215 0,37 372.859.669 550.000.000 0,68 0,25
10 ALDO 2015 Rp9.625 Rp32.454 0,30 343.996.969 550.000.000 0,63 0,19
11 AMFG 2011 Rp142.884 Rp446.661 0,32 368.117.700 434.000.000 0,85 0,27
12 AMFG 2012 Rp114.270 Rp463.812 0,25 368.117.700 434.000.000 0,85 0,21
13 AMFG 2013 Rp103.124 Rp450.753 0,23 368.117.700 434.000.000 0,85 0,19
14 AMFG 2014 Rp161.705 Rp597.807 0,27 368.117.700 434.000.000 0,85 0,23
15 AMFG 2015 Rp152.968 Rp464.263 0,33 368.117.700 434.000.000 0,85 0,28
16 ASII 2011 Rp4.175.000 Rp25.772.000 0,16 21.861.118.696 40.483.553.140 0,54 0,09
17 ASII 2012 Rp5.688.000 Rp27.898.000 0,20 21.861.118.696 40.483.553.140 0,54 0,11
18 ASII 2013 Rp6.382.000 Rp27.523.000 0,23 22.249.760.806 40.483.553.140 0,55 0,13
19 ASII 2014 Rp5.588.000 Rp27.352.000 0,20 22.249.760.806 40.483.553.140 0,55 0,11
20 ASII 2015 Rp6.498.000 Rp19.630.000 0,33 38.698.228.447 40.483.553.140 0,96 0,32
*dalam jutaan rupiah
Bersambung pada halaman selanjutnya
101
Lampiran 3 ( Lanjutan )
No Kode Tahun *Cash Tax Paid *Pretax Income CETR Saham Institusi Saham Beredar INST CETRINST
21 AUTO 2011 Rp234.888 Rp1.255.083 0,19 3.688.203.070 3.855.786.400 0,96 0,18
22 AUTO 2012 Rp208.085 Rp1.263.368 0,16 3.688.203.070 3.855.786.400 0,96 0,16
23 AUTO 2013 Rp250.730 Rp1.268.604 0,20 4.680.098.517 4.819.733.000 0,97 0,19
24 AUTO 2014 Rp287.357 Rp1.108.055 0,26 4.680.098.517 4.819.733.000 0,97 0,25
25 AUTO 2015 Rp206.244 Rp433.596 0,48 4.680.098.517 4.819.733.000 0,97 0,46
26 DVLA 2011 Rp45.328 Rp166.325 0,27 1.037.800.912 1.120.000.000 0,93 0,25
27 DVLA 2012 Rp50.137 Rp204.477 0,25 1.037.800.912 1.120.000.000 0,93 0,23
28 DVLA 2013 Rp58.371 Rp175.757 0,33 1.037.800.912 1.120.000.000 0,93 0,31
29 DVLA 2014 Rp49.087 Rp105.866 0,46 1.037.800.912 1.120.000.000 0,93 0,43
30 DVLA 2015 Rp35.266 Rp144.438 0,24 1.037.800.912 1.120.000.000 0,93 0,23
31 EKAD 2011 Rp8.454 Rp35.219 0,24 527.200.720 698.775.000 0,75 0,18
32 EKAD 2012 Rp10.174 Rp47.930 0,21 527.200.720 698.775.000 0,75 0,16
33 EKAD 2013 Rp13.696 Rp51.988 0,26 527.200.720 698.775.000 0,75 0,20
34 EKAD 2014 Rp18.518 Rp58.722 0,32 527.200.720 698.775.000 0,75 0,24
35 EKAD 2015 Rp16.995 Rp66.307 0,26 527.200.720 698.775.000 0,75 0,19
36 IGAR 2011 Rp25.009 Rp71.768 0,35 824.612.420 972.204.500 0,85 0,30
37 IGAR 2012 Rp21.664 Rp58.882 0,37 824.612.420 972.204.500 0,85 0,31
38 IGAR 2013 Rp19.778 Rp48.442 0,41 824.612.420 972.204.500 0,85 0,35
39 IGAR 2014 Rp16.346 Rp75.826 0,22 824.612.420 972.204.500 0,85 0,18
40 IGAR 2015 Rp20.729 Rp63.236 0,33 824.612.420 972.204.500 0,85 0,28
*dalam jutaan rupiah
Bersambung pada halaman selanjutnya
102
Lampiran 3 ( Lanjutan )
No Kode Tahun *Cash Tax Paid *Pretax Income CETR Saham Institusi Saham Beredar INST CETRINST
41 JPFA 2011 Rp460.757 Rp872.309 0,53 1.226.139.947 2.132.104.582 0,58 0,31
42 JPFA 2012 Rp363.036 Rp1.364.891 0,27 1.226.139.947 2.132.104.582 0,58 0,15
43 JPFA 2013 Rp328.117 Rp895.947 0,37 6.130.699.735 10.660.522.910 0,58 0,21
44 JPFA 2014 Rp389.169 Rp542.549 0,72 6.130.699.735 10.660.522.910 0,58 0,42
45 JPFA 2015 Rp132.844 Rp697.677 0,19 6.165.985.835 10.660.522.910 0,58 0,11
46 KAEF 2011 Rp55.410 Rp232.007 0,24 5.000.000.000 5.554.000.000 0,9 0,21
47 KAEF 2012 Rp74.800 Rp218.284 0,34 5.000.000.000 5.554.000.000 0,9 0,31
48 KAEF 2013 Rp99.023 Rp284.125 0,35 5.000.000.000 5.554.000.000 0,9 0,31
49 KAEF 2014 Rp50.182 Rp315.611 0,16 5.000.000.000 5.554.000.000 0,9 0,14
50 KAEF 2015 Rp68.191 Rp338.135 0,20 5.000.000.000 5.554.000.000 0,9 0,18
51 KBLI 2011 Rp24.592 Rp94.128 0,26 2.954.752.814 4.007.235.107 0,74 0,19
52 KBLI 2012 Rp44.997 Rp172.555 0,26 2.954.752.814 4.007.235.107 0,74 0,19
53 KBLI 2013 Rp64.857 Rp105.179 0,62 2.954.752.814 4.007.235.107 0,74 0,46
54 KBLI 2014 Rp44.409 Rp94.275 0,47 1.991.145.000 4.007.235.107 0,5 0,24
55 KBLI 2015 Rp45.087 Rp150.049 0,30 2.304.962.599 4.007.235.107 0,58 0,17
56 LION 2011 Rp14.711 Rp67.195 0,22 30.012.000 52.016.000 0,58 0,13
57 LION 2012 Rp20.360 Rp103.652 0,20 36.941.000 52.016.000 0,71 0,14
58 LION 2013 Rp25.009 Rp74.475 0,34 36.941.000 52.016.000 0,71 0,24
59 LION 2014 Rp16.086 Rp62.858 0,26 36.941.000 52.016.000 0,71 0,18
60 LION 2015 Rp21.137 Rp58.452 0,36 36.941.000 52.016.000 0,71 0,26
*dalam jutaan rupiah
Bersambung pada halaman selanjutnya
103
Lampiran 3 ( Lanjutan )
No Kode Tahun *Cash Tax Paid *Pretax Income CETR Saham Institusi Saham Beredar INST CETRINST
61 LMSH 2011 Rp4.396 Rp15.148 0,29 3.092.700 9.600.000 0,32 0,09
62 LMSH 2012 Rp4.924 Rp45.071 0,11 3.092.700 9.600.000 0,32 0,03
63 LMSH 2013 Rp3.859 Rp19.438 0,20 3.092.700 9.600.000 0,32 0,06
64 LMSH 2014 Rp4.769 Rp11.007 0,43 3.092.700 9.600.000 0,32 0,14
65 LMSH 2015 Rp1.484 Rp3.807 0,39 3.092.700 9.600.000 0,32 0,12
66 NIPS 2011 Rp8.407 Rp24.780 0,34 7.422.500 20.000.000 0,37 0,13
67 NIPS 2012 Rp7.880 Rp29.363 0,27 7.422.500 20.000.000 0,37 0,10
68 NIPS 2013 Rp14.528 Rp45.584 0,32 7.422.500 20.000.000 0,37 0,12
69 NIPS 2014 Rp23.677 Rp67.390 0,35 935.237.319 1.486.666.666 0,63 0,22
70 NIPS 2015 Rp18.213 Rp41.752 0,44 935.237.319 1.486.666.666 0,63 0,27
71 PYFA 2011 Rp2.283 Rp7.085 0,32 288.119.974 535.080.000 0,54 0,17
72 PYFA 2012 Rp2.736 Rp7.972 0,34 288.119.974 535.080.000 0,54 0,19
73 PYFA 2013 Rp1.759 Rp8.500 0,21 288.119.974 535.080.000 0,54 0,11
74 PYFA 2014 Rp1.856 Rp4.207 0,44 288.119.974 535.080.000 0,54 0,24
75 PYFA 2015 Rp1.606 Rp4.555 0,35 288.119.974 535.080.000 0,54 0,19
76 SMCB 2011 Rp370.273 Rp1.533.257 0,24 6.179.612.870 7.662.900.000 0,81 0,20
77 SMCB 2012 Rp595.674 Rp1.872.712 0,32 6.179.612.870 7.662.900.000 0,81 0,26
78 SMCB 2013 Rp483.644 Rp1.336.548 0,36 6.179.612.870 7.662.900.000 0,81 0,29
79 SMCB 2014 Rp482.679 Rp1.007.397 0,48 6.179.612.870 7.662.900.000 0,81 0,39
80 SMCB 2015 Rp143.274 Rp350.418 0,41 6.179.612.870 7.662.900.000 0,81 0,33
*dalam jutaan rupiah
Bersambung pada halaman selanjutnya
104
Lampiran 3 ( Lanjutan )
No Kode Tahun *Cash Tax Paid *Pretax Income CETR Saham Institusi Saham Beredar INST CETRINST
81 TCID 2011 Rp51.328 Rp190.143 0,27 158.472.025 201.066.667 0,79 0,21
82 TCID 2012 Rp54.977 Rp203.263 0,27 158.472.025 201.066.667 0,79 0,21
83 TCID 2013 Rp61.366 Rp218.298 0,28 158.472.025 201.066.667 0,79 0,22
84 TCID 2014 Rp66.872 Rp239.429 0,28 158.472.025 201.066.667 0,79 0,22
85 TCID 2015 Rp52.567 Rp583.122 0,09 148.334.673 201.066.667 0,74 0,07
86 TSPC 2011 Rp10.558 Rp60.382 0,17 4.276.414.818 4.500.000.000 0,95 0,17
87 TSPC 2012 Rp17.228 Rp93.117 0,19 3.477.850.818 4.500.000.000 0,77 0,14
88 TSPC 2013 Rp31.267 Rp142.799 0,22 3.477.850.818 4.500.000.000 0,77 0,17
89 TSPC 2014 Rp53.340 Rp167.765 0,32 3.517.335.218 4.500.000.000 0,78 0,25
90 TSPC 2015 Rp51.222 Rp232.005 0,22 3.517.335.218 4.500.000.000 0,78 0,17
91 TOTO 2011 Rp84.283 Rp293.027 0,29 47.045.842 49.536.000 0,95 0,27
92 TOTO 2012 Rp83.355 Rp336.282 0,25 476.604.320 495.360.000 0,96 0,24
93 TOTO 2013 Rp91.876 Rp323.205 0,28 476.604.320 495.360.000 0,96 0,27
94 TOTO 2014 Rp99.228 Rp381.883 0,26 953.168.640 990.720.000 0,96 0,25
95 TOTO 2015 Rp117.555 Rp381.574 0,31 953.168.640 990.720.000 0,96 0,30
96 STTP 2011 Rp10.558 Rp60.382 0,17 743.600.500 1310000000 0,57 0,10
97 STTP 2012 Rp17.228 Rp93.117 0,19 743.600.500 1310000000 0,57 0,11
98 STTP 2013 Rp31.267 Rp142.799 0,22 743.600.500 1310000000 0,57 0,12
99 STTP 2014 Rp53.340 Rp167.765 0,32 743.600.500 1310000000 0,57 0,18
100 STTP 2015 Rp51.222 Rp232.005 0,22 743.600.500 1310000000 0,57 0,13
*dalam jutaan rupiah
Bersambung pada halaman selanjutnya
105
Lampiran 3 ( Lanjutan )
No Kode Tahun *Cash Tax Paid *Pretax Income CETR Saham Institusi Saham Beredar INST CETRINST
101 AISA 2011 Rp12.232 Rp185.179 0,07 1.737.976.061 2.926.000.000 0,59 0,04
102 AISA 2012 Rp24.525 Rp324.465 0,08 1.564.634.061 2.926.000.000 0,53 0,04
103 AISA 2013 Rp25.685 Rp449.586 0,06 1.630.068.394 2.926.000.000 0,56 0,03
104 AISA 2014 Rp36.170 Rp484.284 0,07 1.998.519.189 3.218.600.000 0,62 0,05
105 AISA 2015 Rp67.000 Rp500.435 0,13 2.028.320.511 3.218.600.000 0,63 0,08
*dalam jutaan rupiah
106
Lampiran 4
Output Hail Pengujian Data Dengan SPSS
107
108