BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi, namun dalam perjalanan sejarah

perwujudan demokrasi di Indonesia tidaklah berjalan dengan semestinya,

sebagaimana sebuah negara demokrasi. Dari awal pemerintahan Indonesia,

dimana Presiden Soekarno sebagai kepala negara dan sebagai kepala

pemerintahan, menerapkan konsepsi demokrasi terpimpin yang dikatakannya

sebagai demokrasi asli Indonesia tetapi dalam prakteknya di dalam demokrasi

terpimpin itu tidak ada atau, dengan meminjam ungkapan M. Natsir, semua ada di

dalam demokrasi terpimpin itu kecuali demokrasi itu sendiri yang tidak ada.

Pemerintahan Soekarno yang sangat otoriter dengan demokrasi terpimpinnya

akhirnya jatuh melalui proses yang tidak normal menyusul Gerakan 30 September

1965.1 Setelah jatuhnya pemerintahan Soekarno muncullah pemerintahan orde

baru dimana Presiden Soeharto sebagai kepala negara dan sebagai kepala

pemerintahan. Pada awalnya orde baru dapat menampilkan pemerintahan yang

demokratis tetapi ternyata hal itu hanya berlangsung kira-kira selama 3 tahun

yakni selama pemerintah baru ini menyiapkan format politik baru melalui

penyusunan Undang-undang bidang politik. Setelah itu dan lebih-lebih setelah

pemilu tahun 1971, pemerintah kembali otoriter. Otoriterisme negara ini

1 Moh.Mahfud MD, Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara,Ctk.

Pertama,UII Press,Yogyakarta, Agustus 1999,hlm. 5.

berlangsung terus hingga dijatuhkannya rezim orde baru oleh gerakan reformasi

pada Juli 1998.2

Turunnya pemerintahan Soeharto merupakan awal dimulainya tahapan

baru bagi masyarakat Indonesia, yang kemudian dikenal dengan era reformasi,

yaitu suatu proses untuk membuka ruang-ruang politik, hukum, ekonomi, sosial

yang selama hampir 32 tahun tertutup. Ketika gerakan reformasi bergelora banyak

yang mengatakan bahwa keberhasilan gerakan reformasi di Indonesia pada

tahap permulaan dewasa ini merupakan dasar kebangkitan demokrasi di

Indonesia yang harus dimanfaatkan dan didorong oleh berbagai kelompok

masyarakat agar peluang tersebut tidak terlepas dari tangan bangsa Indonesia.3

Pada saat itu proses reformasi berusaha mengubah ketentuan-ketentuan politik

yang dihasilkan pemerintahan Soeharto. Habibie, yang ditunjuk oleh Soeharto

menjadi Presiden, banyak mempunyai kelemahan-kelemahan politik akibat

mempunyai kedekatan dengan pemerintahan masa lalu. Sehingga tidak ada jalan

lain bagi Habibie untuk segera melakukan Pemilu, yang kemudian diadakan pada

tahun 1999.4 Setelah proses pemilu ditetapkan, maka kemudian bermunculan

partai-partai politik baru, dimana setiap partai politik membawa aspirasi dan

kepentingan sekelompok orang atau golongan tertentu. Munculnya partai- partai

politik baru yang jumlahnya cukup banyak dikarenakan selama pemerintahan

Soeharto, hanya ada 3 partai politik yang diperbolehkan ikut dalam pesta

demokrasi, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan

2 Ibid.hlm. 5-6.

3 Ibid.hlm. 9.

4 Edward Aspinall, Indonesia Setelah Soeharto dalam Edward Aspinall, Herbert Feit

dan Gerry Van Kliken (editor), Titik Tolak Reformasi, Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto, Ctk.

Pertama, LKIS, Yogyakarta, Juli 2002, hlm. 338.

(PPP), dan Partai Demokrat Indonesia (PDI). Ketiga partai ini, disahkan dalam

Undang Undang Politik 1965, dimana Undang Undang tersebut adalah hasil dari

pemerintahan Soeharto yang mengebiri sembilan partai politik lainnya yang

terlibat dalam pemilu 1971.5 Pemilu tahun 1999 dapat disebut juga sebagai pemilu

multipartai kedua setelah pemilu 1955. Dan pada pemilu-pemilu berikutnya

setelah pemilu tahun 1999, yaitu pemilu tahun 2004 dan pemilu tahun 2009

kemarin, sistem kepartaian yang digunakan di Indonesia tetap menggunakan

sistem multipartai. Hal ini membuktikan telah terjadinya reformasi dalam bidang

politik, dimana merupakan sebuah perwujudan negara yang demokrasi yang

memberikan kebebasan warga negaranya untuk berserikat, mengeluarkan

pendapat dan aspirasinya.

Penerapan sistem multipartai di Indonesia dianggap merupakan salah satu

bentuk dari demokratisasi yang selalu berjalan mencari bentuk yang tepat sesuai

dengan kondisi rakyat Indonesia. Namun dalam perjalanan penerapan sistem

multipartai di Indonesia setelah reformasi ini, masih juga menimbulkan

permasalahan, hal ini dikarenakan berdasarkan teori, sistem kepartaian yang

diterapkan dalam suatu negara harus selaras dengan sistem pemerintahan yang

dianut di negara tersebut. Dan juga karena adanya keterkaitan yang erat antara

upaya penataan sistem politik yang demokratis dengan terwujudnya sistem

pemerintahan dengan baik dalam rangka penyelenggaraan negara.

5 David Bourchier, Sistem Pemilu Pada Masyarakat Transisi dalam Erward Aspinal,

Herbert Feit dan Gerry Van Kliken (editor), Titik Tolak Reformasi, Hari-hari Terakhir Presiden

Soeharto, Ctk. Pertama, LKIS, Yogyakarta, Juli 2000, hlm.343.

Sistem pemerintahan itu sendiri merupakan salah satu cermin dari jati diri

suatu bangsa dan merupakan salah satu aspek yang menentukan penyelenggaraan

negara. Sistem pemerintahan menunjukkan pada pembagian kekuasaan dan

hubungan antar lembaga negara, khususnya antara eksekutif dan legislatif. Sistem

pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensiil yang

terdapat dan diatur di dalam UUD 1945 baik sebelum dan sesudah amandemen.

Sistem pemerintahan presidensiil telah dianut oleh Indonesia sejak masa orde

lama sampai masa reformasi sekarang ini. Namun dalam perjalanannya sistem

pemerintahan presidensiil di Indonesia dapat dibagi kedalam dua periode, yaitu

periode sebelum amandemen UUD 1945 dan periode sesudah amandemen UUD

1945. Pada periode sebelum amandemen UUD 1945, sistem pemerintahan

presidensiil yang terdapat dan diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen serta

di dalam mempraktikkannya dianggap tidak sesuai dengan inti ajaran sistem

pemerintahan presidensiil yang sesungguhnya karena UUD 1945 sebelum

amandemen memuat prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensiil dan prinsip-

prinsip sistem pemerintahan parlementer secara bersamaan. Dengan adanya dua

sistem pemerintahan yang berbeda dalam UUD 1945 sebelum amandemen ,

dimana UUD 1945 merupakan dasar dari sistem pemerintahan yang berlaku di

Indonesia menunjukan terjadinya dualisme sistem pemerintahan dalam UUD 1945

sebelum amandemen. Padahal jika ditinjau sesuai dengan teori sistem, dalam

UUD tidak boleh ada dualisme karena konstitusi merupakan suatu kesatuan yang

tersusun secara sistematis, tidak boleh ada pertentangan antara bagian yang satu

dengan bagian yang lain, atau antara bagian-bagian itu dengan keseluruhannya.6

Dengan adanya penyatuan prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensiil

dengan prinsip-prinsip sistem parlementer di dalam UUD 1945 sebelum

amandemen, minimal menimbulkan dua buah konsekuensi logis yaitu; (1),

menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan para ahli

ilmu politik dan ahli hukum tata negara. Konsekuensi lainnya dengan adanya

dualisme sistem pemerintahan dalam UUD 1945 sebelum amandemen adalah (2),

memeberikan peluang terjadinya konflik antar lembaga negara, seperti yang dulu

pernah terjadi anatar DPR/MPR dengan Presiden Soekarno dan Presiden

Abdurrahman Wahid.7 Alasan-alasan tersebut menjadi dasar salah satu agenda

dalam amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pada Sidang Istimewa

MPR 1998, yaitu mempertegas atau memperkuat sistem pemerintahan presidensiil

di dalam UUD 1945. Setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945

maka sistem pemerintahan yang di anut oleh Indonesia dianggap banyak kalangan

lebih jelas dan lebih tegas kepada sistem pemerintahan presidensiil.

Dari uraian penjelasan di atas dapat diketahui sistem kepartaian dan sistem

pemerintahan apa dan yang bagaimana yang diterapkan di Indonesia. Dan dengan

melihat teori serta fakta sejarah, dimana sistem pemerintahan yang dianut oleh

suatu negara harus didukung dengan sistem kepartaian yang sesuai atau ideal

dengan sistem pemerintahan tersebut sehingga terjadi keselarasan antara sistem

pemerintahan dengan sistem kepartaian karena hal tersebut akan berdampak pada

6Bintan R. Saragih& M. Kusnardi, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD

1945, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm.2. 7Mahmuzar, Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah

Amandemen, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 132.

perwujudan sistem pemerintahan itu sendiri dalam rangka penyelenggraan negara

yang baik. Di Indonesia sendiri seperti yang telah dijelaskan diatas, merupakan

negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil dengan menerapkan

sistem multi partai di dalamnya, sehingga akan memunculkan pertanyaan

mengapa sistem multi partai di adopsi dalam sistem pemerintahan presidensiil

Indonesia pasca amandemen UUD 1945, serta apakah tepat sistem multi partai

diterapkan dalam sistem pemerintahan presidensiil Indonesia pasca amandemen

UUD 1945?. Oleh karena itu penulis mempunyai inisiatif, untuk melakukan

penelitian dan berusaha menjawab pertanyaan mendasar diatas. Sehingga penulis

memilih judul SISTEM MULTI PARTAI DALAM SISTEM PRESIDENSIIL

PASCA AMANDEMEN UUD 1945.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa sistem multi partai diadopsi dalam sistem pemerintahan

presidensiil Indonesia pasca amandemen UUD 1945?

2. Apakah tepat sistem multi partai diterapkan dalam sistem pemerintahan

presidensiil Indonesia pasca amandemen UUD 1945?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui mengapa sistem multi partai diadopsi dalam sistem

pemerintahan presidensiil pasca amandemen UUD 1945.

2. Mengetahui apakah tepat sistem multi partai diterapkan dalam sistem

pemerintahan presidensiil pasca amandemen UUD 1945.

D. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Kepartaian

Dalam upaya mengklasifikasikan sistem kepartaian sampai saat ini belum

ada metode yang bisa disepakati secara luas, sehingga hal ini menyebabkan

banyak munculnya klasifikasi sistem kepartaian yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar

Ilmu Politik mengemukakan beberapa cara pengklasifikasian sistem kepartaian.

Pertama, dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaan partai politik.

Dengan cara secara umum partai politik dapat dibagi dalam dua jenis yaitu partai

massa dan partai kader. Partai massa mengutamakan kekuataan berdasarkan

keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu partai massa biasanya terdiri dari

pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat

bernaung dibawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas

dan kabur. Kelemahan dari partai massa ialah bahwa masing-masing aliran atau

kelompok yang bernaung di bawah partai massa cenderung untuk memaksakan

kepentingan masing-masing, terutama pada saat-saat krisis, sehingga persatuan

dalam partai dapat menjadi lemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu

golongan memisahkan diri dan mendirikan partai baru. Sedangkan partai kader

sangat mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-

anggotanya. Dalam partai kader, pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian

doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon

anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah

ditetapkan. Klasifikasi kedua yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo adalah

dengan cara melihat dari segi sifat dan orientasi, dalam hal mana partai-partai

dapat dibagi dalam dua jenis yaitu partai lindungan (patronage party) dan partai

ideologi atau partai azas (Weltanscauungs Partei atau programmatic party).

Partai lindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (sekalipun

organisasinya di tingkat lokal sering cukup ketat), disiplin yang lemah dan

biasanya tidak mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Tujuan utama

partai lindungan adalah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota

yang dicalonkannya, oleh karena itu hanya giat menjelang masa-masa pemilihan.

Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat merupakan contoh dari

partai lindungan. Sedangkan partai ideologi atau partai azas (Sosialisme, fasisme,

komunisem, kristen-demokrat) biasanya mempunyai pandangan hidup yang

digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai

yang kuat dan mengikat. Terhadap calon anggota diadakan saringan, sedangkan

untuk menjadi anggota pimpinan disyaratkan lulus melalui tahap percobaan.

Untuk memperkuat ikatan batin dan kemurnian ideologi maka dipungut iuran

secara teratur dan disebarkan organ-organ partai yang memuat ajaran-ajaran serta

keputusan-keputusan yang telah dicapai oleh pimpinan.8

Sedangkan Gabriel A. Almond dalam memberikan serta mengemukakan

gambaran tentang klasifikasi partai politik memiliki sudut pandang atau kriteria

sendiri, dimana dalam salah satu risalahnya Interest Articulation and the

Function of Aggregation mengemukakan fungsi agregasi sebagai salah satu

alternatif dalam mengklasifikasikan sistem kepartaian. Dengan menggunakan

8 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Ctk. Ketujuh, PT. Gramedia, Jakarta,

1982, hlm.166-167.

kriteria tersebut, Gabriel A. Almond mengajukan empat kategori sistem

kepartaian, masing-masing adalah :

a. Sistem kepartaian authoritarian, dengan salah satu sub-kategorinya yang disebut totalitarian. Dalam mengagregasikan

berbagai kepentingan, partai-partai politik yang totaliter

(totalitarian parties) berusaha masuk jauh ke dalam struktur

masyarakat negara yang bersangkutan. Karena itu mereka pada

umumnya beranggapan bahwa proses transmisi dan agregasi

berbagai kebutuhan ataupun tuntutan-tuntutan yang da harus

diwujudkan melalui struktur partai tunggal. Sedangkan jika dilihat

dalam satu segi, sistem kepartaian otoritarian dipandang lebih

luwes dibandingkan sistem totaliter, disamping mereka selalu

mengajukan penyampaian berbagai tuntutan dan kebutuhan secara

terbuka. Tetapi, ketiadaan kebebasan memilih beserta alternatif

pilihan menyebabkan kebijaksanaan-kebijaksanaan cenderung

dibuat melalui struktur otoritatif seperti partai politik, kekuasaan

militer dan birokrasi.

b. Sistem kepartaian dominant non-authoritarian. Sistem kepartaian ini berkembang pada saat kelompok-kelompok kepentingan yang

ada mengikatkan diri secara bersama-sama dalam satu program

untuk mencapai kemerdekaan nasional. Dalam sistem ini, peranan

partai oposisi (loyal oppositon) kurang memadai, kohesi partai

sulit untuk dicapai dan berbagai kepentingan tidak diagregasikan

secara efektif.

c. Sistem dua partai yang selalu bersaing satu sama lain. Sistem kepartaian ini dalam banyak hal bisa dilihat dalam pelaksanaan

sistem kepartaian di Amerika Serikat dan Inggris.

d. Sistem banyak partai yang senantiasa bersaing satu sama lain. Sistem kepartaian ini biasanya dibedakan antara working class

dengan kelas-kelas lain yang disebut immobilist. Untuk working

class dapat ditemukakan di negara-negara Skandinavia, dimana

partai-partai politik yang ada bersifat homogen serta

melaksanakan fungsi agregatif secara lebih luas, dan bertujuan

mencapai mayoritas yang stabil serta memperkenankan

penggabungan berbagai kelompok oposisi terhadap pemerintah.

Sedang untuk immobilist dikembangkan di Italia dan Perancis

yang tumbuh dalam satu kebudayaan politik isolatif dan

fragmentaris, di mana koalisi politik sangat rapuh dan lemah.9

9 Gabriel A. Almond dalam Cheppy Haricahyono, Ilmu Politik Dan Perspektifnya, Ctk.

Pertama, Tiara Wacana & YP2LPM,Yogyakarta, 1986, hlm.225-226.

Klasifikasi yang lain, dikemukakan oleh Maurice Duverger dengan

menggunakan kekuatan partai sebagai salah satu alat ukurnya. Aspek kekuatan

yang dimaksudkan Maurice Duverger tersebut bisa diukur dari segi pemilih dalam

suatu proses pemilihan maupun dari segi jumlah kursi yang diperoleh partai

politik dalam badan-badan perwakilan. Tetapi, pada prinsipnya Maurice Duverger

lebih menekankan pada segi jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai politik

dalam badan perwakilan dibanding besarnya pemilih pada pemilihan umum.

Berdasarkan sudut pandang tersebut, Maurice Duverger mengelompokan partai

politik ke dalam empat jenis. Masing-masing adalah:

a. Partai-partai dengan kekuatan mayoritas yang ingin membawa kekuasaan mayoritasnya secara absolut dalam badan perwakilan

rakyat. Partai-partai semacam ini biasa terdapat dalam negara yang

menganut sistem dua partai dan dalam beberapa kasus terdapat

pula dalam negara yang menganut sistem banyak partai.

b. Partai-partai dengan kekuatan mayoritas yang tidak ingin membawakan kekuasaan mayoritasnya secara absolut dan bahkan

tidak memaksakan kepentingannya. Kenyataan semacam ini

adalah sebagai akibat koalisi beberapa partai politik sehingga bisa

menguasai suara mayoritas dalam badan perwakilan rakyat.

c. Partai-partai yang tergolong medium dan yang tidak mampu membentuk pemerintahan minoritas.

d. Partai-partai minoritas yang tidak mampu memainkan peranan politik, baik dalam hubungannya dengan partai-partai pemerintah

maupun partai-partai oposisi.10

Giovani Sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian berdasarkan ideologi

yang dianut masing-masing partai serta banyaknya partai yang diakui dan ikut

dalam setiap pemilihan umum. Pengklasifikasian sistem kepartaian tersebut dibagi

menjadi 4 macam, yaitu Sistem dua Partai, Pluralisme Moderat, Pluralisme

Terpolarisasi dan Sistem Partai Berkuasa. Sistem dua partai ditandai oleh adanya

10

Maurice Duverger dalam Cheppy Haricahyono, Ibid.hlm.226-227.

dua partai yang terus bersaing di dalam setiap pemilu serta paling memiliki

pendukung luas. Kedua partai tersebut dapat saja memiliki ideologi yang berbeda

ataupun isu-isu politik yang kontras. Contohnya di Amerika Serikat dimana Partai

Republik dan Partai Demokrat yang bersaing. Partai Republik membawakan

kepentingan pengusaha, kalangan militer, dan golongan konservatif. Partai

Demokrat, kerap dicitrakan sebagai lebih dekat ke kalangan pekerja, gerakan

sosial bernuansa hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial. Pluralisme Moderat

adalah sistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai politik yang ada di

dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Namun, perbedaan ideologi

tersebut tidak begitu tajam sehingga dapat saja para pemilih suatu partai dapat

berpindah dari partai yang satu ke partai lainnya. Demikian pula, di tingkatan

parlemen, partai-partai yang memiliki perbedaan ideologi tetap dapat menjalin

koalisi jika memang diperlukan guna menggolkan suatu kebijakan. Pluralisme

Terpolarisasi adalah sistem kepartaian suatu negara dimana partai-partai politik

yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Perbedaan ideologi

tersebut terkadang cukup fundamental sehingga sulit bagi pemilih partai yang satu

untuk berpindah ke partai lainnya. Demikian pula, di tingkatan parlemen,

perbedaan ideologi tersebut membuat sulitnya tercipta koalisi akibat perbedaan

ideologi yang cukup tajam tersebut. Sistem Partai Berkuasa adalah sistem

kepartaian di mana di suatu negara terdapat sejumlah partai, tetapi ada sebuah

partai yang selalu memenangkan pemilihan umum dari satu periode ke periode

lain. Partai yang selalu menang tersebut menjadi dominan di antara partai-partai

lainnya, dilihat dari sisi basis massa, dukungan pemerintah, maupun kemenangan

kursi mereka di setiap pemilihan umum. Contoh dari satu Sistem Partai Berkuasa

ini adalah Malaysia, Indonesia di era Orde Baru, ataupun India.11

Berbeda dengan yang lainnya, Roy C. Macridis yang cenderung tidak

membedakan antara partai dan sistem kepartaian dalam mengungkapakan tipologi

atau skema klasifikasinya. Dalam bukunya, yang berjudul Political Parties:

Comtemporary Trends and Ideas, Roy C. Macridis mengemukakan tiga kriteria

yang bisa digunakan. Yang pertama, adalah menyangkut sumber-sumber

pendukung partai politik. Dari kriteria ini muncul dua tipe partai politik, yaitu

comphrehensive parties yang berusaha menjangkau suara-suara keseluruhan

pemilih dan sectarian parties yang mencoba mencari para pengikut dari kelas-

kelas, daerah-daerah atupun ideologi-ideologi tertentu. Kriteria kedua, berkaitan

dengan masalah organisasi internal partai politik. Dengan menggunakan kriteria

ini muncul dua bentuk partai politik, yaitu closed party, yang dalam prakteknya

membatasi secara ketat kenggotaan partainya, dan open party yang

memperkenankan semua orang masuk menjadi anggota partainya. Kriteria ketiga,

kriteria ini menjangkau masalah bentuk-bentuk tindakan tertentu. Untuk itu

dibedakan antara apa yang disebut specialized dan diffused. Yang pertama

mengikuti prosedur konvensional untuk melaksanakan fungsi pengawasan

terhadap pemerintah menurut tujuan dan waktu yang terbatas, sedangkan yang

kedua lebih pragmatis dalam menggunakan beberapa cara untuk memperoleh

kekuasaan dan lebih menekankan pada pengawasan menyeluruh dan permanen.12

11

Giovani Sartori, Sistem Kepartaian Di Indonesia, at

http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/sistem-kepartaian-di-indonesia.html. Agust. 30, 2010.

12

Roy C. Macridis dalam Cheppy Haricahyono, Ilmu...Op.Cit.hlm.227-228.

Di samping berbagai klasifikasi yang telah dikemukakan di atas terdapat

metode yang paling konvensional dalam mengklasifikasikan partai politik, ialah

menurut jumlah partai yang ada dalam suatu negara. Dengan cara konvensional

tersebut, dikenal adanya tiga klasifikasi, masing-masing adalah sistem satu partai

(one-party system, atau mono-partism), sistem dua partai atau sistem dwi partai,

dan sistem banyak partai (multi party system, atau multipartism). Seperti yang

telah dikemukakan di atas mengenai belum adanya metode yang bisa disepakati

secara luas dalam upaya mengklasifikasikan sistem kepartaian, tetapi

pengklasifikasian berdasar jumlah partai politik yang ada dalam suatu negara

banyak menuai kritik dari para ahli dengan alasan pengklasifikasian tersebut

sebenarnya memperkosa konsep dasar pola hubungan persaingan yang terjadi di

dalam maupun antar partai. Para penganut aliran empirisme seringkali

mempermasalahkan dilema teoritis sebagai akibat penggunaan pendekatan yang

berdasarkan jumlah partai tersebut. Mereka pada umumnya beranggapan bahwa

pada hakekatnya tidak mungkin ada persaingan intern maupun antar partai dalam

negara yang menganut sistem partai tunggal. Di samping itu, satu fakta

menunjukkan bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat ataupun negara-

negara lain yang dikatakan menganut sistem dua partai, ternyata masih

memungkinkan tumbuhnya gerakan partai ketiga yang meramaikan persaingan

yang ada. Kenyataan lain, bahwa di negara-negara yang termasuk dalam kategori

penganut sistem banyak partai, lebih sering menerapkan pola sistem partai

tunggal, karena dominannya salah satu di antara berbagai partai yang ada.13

Frank

13

Cheppy Haricahyono, Ilmu Politik Dan Perspektifnya, Ctk. Pertama, Tiara Wacana &

J. Sorauf berpendapat bahwa cara mengklasifikasikan dengan menggunakan

jumlah partai cenderung memberikan pengukuran pada salah satu dimensi dan

melupakan dimensi-dimensi lainnya, seperti persaingan ideologis antara partai

mayoritas dengan partai-partai minoritas, kendatipun lebih banyak terjadi dalam

organisasi politik dibanding dalam partai politik. Lebih lanjut dikatakan bahwa

cara-cara tersebut juga cenderung melupakan perbedaan-perbedaan yang ada

dalam organisasi partai, begitu pula hasil yang dicapai dari analisa semacam itu

sangat tidak memuaskan dibandingkan dengan menggunakan analisa persaingan

antara pemilih dan pendukung partai politik.14

Meskipun dalam perkembangannya metode pengklasifikasian sistem

kepartaian dengan menggunakan jumlah partai politik mendapat berbagai kritik

dari para ahli namun dalam kenyataannya metode ini yang paling banyak

digunakan di berbagai negara dalam mengklasifikasikan sistem kepartaian. Begitu

pula di Indonesia.

2. Sistem Pemerintahan

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu systema yang mempunyai

arti sebagai berikut: Pertama, suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak

bagian. Kedua, hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau

komponen secara teratur. Dengan perkataan lain systema itu mengandung arti

sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan

merupakan satu keseluruhan (a whole).15

Pengertian kata sistem juga banyak

dikemukakan oleh para ahli, antara lain :

Menurut Prof. Pamudji, sistem adalah :

YP2LPM,Yogyakarta, 1986, hlm.224-225

14 Frank J. Souraf dalam Cheppy Haricahyono, Ibid.hlm.225.

15 Tatang Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem, Ctk. keenam, Rajawali Press, Jakarta, 1996,

hlm. 1.

1. Suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang

membentuksuatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau

utuh.16

2. Suatau kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana di dalamnya terdapat komponen-kompenen yang pada gilirannya merupakan

sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing, saling

berhubungan satu sama lain menurut pola, tata atau norma tertentu

dalam rangka mencapai satu tujuan.17

Menurut W. J. S. Poerwadarminta, sistem adalah sekelompok bagian-

bagian (alat dan sebagainya), yang bekerja bersama-sama untuk melakukan

sesuatu maksud.18

Sedangkan menurut Jarl J. Federich, sistem adalah:

Sesuatu keseluruhan, yang terdiri dari berbagai macam bagian-bagian yang

mempunyai hubungan fungsional baik antar bagian maupun keseluruhan

antar bagian sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan

antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja

dengan baik maka akan mempengaruhi keseluruhan itu.19

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengertian tentang sistem yang

dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian

sistem, sebagai berikut:

Sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian, yang kait

mengkait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem,

menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya

sampai pada bagian yang terkecil, rusaknya salah satu bagian akan

mengganggu kestabilan sistem itu sendiri. Pemerintahan Indonesia adalah

suatu contoh sistem pemerintahan, anak cabangnya adalah sistem

16

Prof. Drs. S. Pamudji, MPA, Toeri Sistem dan Pengeterapannya dalam Management.

Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1981, hlm. 4-7. 17

Prof. Drs. S. Pamudji, MPA, Perbandingan Pemerintahan, Bina Aksara, Jakarta, 1985,

hlm. 9-10. 18

W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,

1987, hlm. 955. 19

Moh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat

Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 160.

pemerintahan daerah, kemudian seterusnya sistem pemerintahan

desa/keseluruhan.20

A. Hamid S. Atamimi mengemukakan bahwa dalam kata sistem

pemerintahan terdapat begian-bagian dari pemerintahan yang masing-masing

mempunyai tugasa dan fungsinya namun secara keseluruhan bagian-bagian itu

merupakan salah satu kesatuan yang padu dan bekerjasama secara rasional21

.

Sedangkan pengertian Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti

luas dan dalam arti sempit.

Pengertian pemerintahan dalam arti luas yakni segala bentuk

aktifitas/kegiatan penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-

organ negara (lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif) yang

mempunyai otoritas menjalankan kekuasaan. Sedangkan pengertian

pemerintahan dalam arti sempit adalah suatu aktifitas/kegiatan yang

dilakukan oleh lembaga eksekutif yang dalam hal ini dilakukan oleh

presiden maupun perdan menteri sampai dengan level birokrasi yang

paling rendah tingkatannya.22

Dari pengertian pemerintahan di atas, dalam melakukan pembahasan

mengenai pemerintahan negara, dasar yang dipergunakan yakni konteks

pemerintahan dalam arti luas yaitu meliputi pembagian kekuasaan negara,

hubungan antar alat-alat perlengkapan negara yang menjalankan kekuasaan-

kekuasaan tersebut baik hubungan horizontal (pemisahan/pembagian kekuasaan)

20

Drs. Inu Kencana Syariie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Ersco, Bandung, 1992, hlm.

101. 21

A. Hamid S. Atamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam

Penyelenggaraan Negara Suatu Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang berfungsi Sebagai

Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita II, (Disertasi), fakultas pasca sarjana UI, Jakarta,

1990, hlm.110-111. 22

Hestu Cipto Handoyo , Hukum Tata Negara Kewarganegaraan (Memahami Proses

Konsolidasi Sistem Demokrasi), UAJY, Yogyakarta, 2003, hlm.84.

maupun hubungan vertikal (pemencaran kekuasaan) antara pemerintah pusat dan

pemerintah lokal.

Dengan demikian jika pengertian pemerintahan tersebut dikaitkan dengan

pengertian sistem maka, pengertian sistem pemerintahan adalah suatu

tatanan/susunan pemerintahan yang berupa struktur yang terdiri dari organ-organ

pemegang kekuasaan di dalam negara yang saling melakukan hubungan

fungsional di antara organ-organ negara tersebut baik secara vertikal maupun

horizontal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Kebanyakan orang menganggap bahwa yang dimaksud dengan sistem

pemerintahan negara hanya berkisar pada mekanisme hubungan antara pemegang

kekuasaan eksekutif dan legislatif anggapan semacam ini dapat dibenarkan,

sepanjang sistem pemerintahan dimaksudkan adalah sistem pemerintahan negara

dalam arti sempit. Oleh karena itu, agar lebih jelas dalam memahami sistem

pemerintahan, menurut Hestu Cipto Handoyo dalam doktrin hukum tata negara

yang biasa tertuang di dalam setiap konstitusi maka sistem pemerintahan negara

dapat dibagi tiga pengertian, yaitu:

1. Sistem pemerintahan negara dalam arti paling luas, yakni tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan menitikberatkan

pada hubungan antara negara dengan rakyat dalam mekanisme

pengangkatan kepala negara dan mekanisme pengambilan

keputusan negara. Kajian ini akan menimbulkan:

a. Model/bentuk pemerintahan monarki. 1) Mekanisme pengangkatan kepala negara melalui

pewarisan.

2) Mekanisme pengambilan keputusan negara ada pada satu orang.

b. Model/bentuk pemerintahan republik.

1) Mekanisme pengangkatan kepala negara melalui pemilihan oleh rakyat.

2) Mekanisme pengambilan keputusan negara ada pada suatu majelis yang mencerminkan representasi

rakyat.

2. Sistem pemerintahan negara dalam arti luas, yakni suatu tatanan atau struktur pemerintahan negara yang bertitik tolak dari

hubungan antar semua organ negara, termasuk hubungan antar

pemerintah pusat (central government) dengan bagian-bagian yang

terdapat dalam negara ditingkat lokal (local government). Kajian

sistem pemerintahan negara dalam arti sempit seperti ini meliputi:

a. Bangunan negara kesatuan: pemerintah pusat memegang otoritas penuh (berkedudukan lebih tinggi) daripada

pemerintah lokal.

b. Bangunan negara serikat (federal): pemerintah pusat dan negara bagian mempunyai kedudukan yang sama.

c. Bangunan negara konfederasi: pemerintah lokal (kanton/wilayah) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi

dari pemerintah pusat.

3. Sistem pemerintahan negara dalam arti sempit, yakni suatu tatanan atau struktur pemerintahan yang bertitik tolak dari hubungan

sebagian organ negara ditingkat pusat khususnya hubungan antara

eksekutif dan legislatif. Struktur atau tatanan pemerintahan negara

seperti ini akan menimbulkan model:

a. Sistem parlementer : parlemen (legislatif) mempunyai kedudukan lebih tinggi ketimbang eksekutif. Contohnya di

Jepang, India, Inggris.

b. Sistem pemisahan kekuasaan (presidensiil) : parlemen (legislatif) pemerintahan mempunyai kedudukan yang sama

dan saling melakukan kontrol (check and balances).

Contohnya di Amerika Serikat.

c. Sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat : pemerintahan (eksekutif) pada hakikatnya adalah

badan pekerja dari parlemen (legislatif), dengan kata lain

eksekutif merupakan bagian yang tidak terpisah dari

legislatif (parlemen) oleh karena itu parlemen tidak diberi

kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada

eksekutif, sehingga yang berhak mengawasi parlemen dan

eksekutif adalah rakyat secara langsung. Contohnya di

Swiss.23

Secara konseptual sistem pemerintahan yang pada umumnya digunakan

oleh negara-negara demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni ;

23

Ibid, hlm.86.

sistem pemerintahan Parlementer (the Parliamentary Cabinet Government),

sistem pemerintahan Presidensiil (the Presidential Government), dan sistem

pemerintahan yang mengandung ciri sistem Parlementer dan ciri sistem

Presidensiil (Semi Presidential Government) atau dapat juga disebut sebagai

sistem pemerintahan campuran.24

3. Sistem Pemerintahan Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia Pasca

Amandemen UUD 1945

a. Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Salah satu agenda dalam amandemen UUD 1945 yang dilakukan

oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR 1998, yaitu mempertegas dan

memperkuat sistem pemerintahan presidensiil dalam UUD 1945.

Setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 dengan melalui empat

tahapan maka sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia

dianggap banyak kalangan sudah lebih jelas dan lebih tegas kepada

sistem presidensiil yang sesungguhnya. Hal ini mengindikasikan

keberhasilan yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam

memperkuat sistem pemerintahan presidensiil dalam UUD 1945. Hal

itu dapat terlihat dari; (1), dihapusnya beberapa ketentuan-ketentuan

UUD 1945 sebelum amandemen yang memuat prinsip-prinsip sistem

pemerintahan parlementer.25

(2), Dipertegasnya lima prinsip sistem

24

Ellydar Chaidir, Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan

Undang-undang Dasar 1945, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm 1. 25

Prinsip sistem parlementer yang dihapus dalam UUD 1945 adalah; (a), Presiden dan

Wakil Presiden dipilih oleh MPR dan bertanggungjawab kepada MPR, diganti menjadi

Presidendan Wakil Presiden dipilih lengsung oleh rakyat dan bertnggungjawab kepada rakyat. (b),

Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melanggar

pemerintahan presidensiil di antaranya;26

(a) walaupun pasal 4 ayat

(1) UUD 1945 hanya menyebutkan kekuasaan pemerintahan

dipegang oleh Presiden,27

tetapi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUD

1945 dapat dilihat bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan

institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di

bawah UUD, karena apabila Presiden berhalangan, baik berhalangan

tetap maupun berhalangan sementara, maka kekuasaan Presiden

dijalankan oleh Wakil Presiden,28

(b), Presiden dan Wakil Presiden

dipilih oleh rakyat secara langsung.29

(c) Presiden dan/ atau Wakil

Presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Presiden

hanya dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dalam masa

jabatannya apabila melakukan pelanggaran hukum berat, perbuatan

tercela dan mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi

syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.30

(d), Para Menteri

merupakan pembantu Presiden. Menteri diangkat dan diberhentikan

konstitusi dan GBHN dirubah menjadi Presiden dan/ Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan

dalam masa jabatannya karena melanggar hukum dan karena perubahan tidak lagi memenuhi

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terlebih dahulu harus dibuktikan oleh

Mahkamah Konstitusi (MK). 26

Mahmuzar, Sistem...Op.cit.hlm.133. 27Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, Presiden Republik Indonesia memegang

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 28

Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

29Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan ketiga menyebutkan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

30Pasal 7A UUD 1945, Presiden dan/ atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam

masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik

apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

oleh Presiden, dan karena itu bertanggungjawab kepada Presiden.31

(e), Ditentukannya masa jabatan Presiden selama lima tahun, dan

tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa

jabatan.32

b. Sistem Kepartaian Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Sistem kepartaian di Indonesia Pasca amandemen UUD 1945 adalah

sistem kepartaian yang multi partai, hal ini dijelaskan dalam

penjelasan UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang

menggantikan UU No. 2 Tahun 1999 yang dianggap tidak sesuai lagi

dengan perkembangan masyarakat dan perubahan ketatanegaraan.

Dalam penjelasan UU No.31 Tahun 2002 ini, dinyatakan bahwa

sistem kepartaian kita menganut sistem multi partai sederhana yang

dilakukan dengan menerapkan persyaratan kualitatif ataupun

kuantitatif, baik dalam pembentukan partai politik maupun

penggabungan partai politik yang ada. Dalam perkembangannya

upaya pengaturan partai politik terus dilakukan, yang berarti

penataan legislasi pertai politik dengan membentuk undang-undang

partai politik yang baru merupakan keharusan yang tidak mungkin

dihindari. Sehingga pada tahun 2008 diberlakukan UU No. 2 Tahun

2008 tentang Partai Politik, menggantikan UU No. 31 Tahun 2002.

31Pasal 17 ayat (1), Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara. Ayat (2)

menyebutkan, Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 32Pasal 7 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima

tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama, hanya untuk satu kali

masa jabatan.

Alasan penggantian UU No. 31 Tahun 2002 dengan UU 2 Tahun

2008 adalah belum optimalnya UU No.31 Tahun 2002

mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang

menuntut peran partai politik dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara.

Sebenarnya sistem kepartaian yang multi partai ini sudah diterapkan

di Indonesia sejak masa pemerintahan orde lama, yaitu pada masa

presiden Soekarno. Namun dalam perjalanannya di masa

pemerintahan orde baru setelah jatuhnya pemerintahan orde lama,

yaitu pada masa presiden Soeharto terjadi perubahan sistem

kepartaian di Indonesia, yang dianggap oleh beberapa pihak disebut

sebagai sistem satu partai berkuasa atau sistem dominan satu partai.

Hal ini dikarenakan adanya penggabungan partai-partai politik ke

dalam kedekatan garis ideologi politik yang menghasilkan tiga partai

dari sembilan partai yang ada sebelumnya. Setelah jatuhnya

pemerintahan orde baru dan beralih ke masa reformasi pintu politik

terbuka lebar, sehingga segala pembatas terhadap prinsip kebebasan

berserikat ditiadakan. Sesuai dengan jaminan konstitusional

mengenai prinsip kebebasan, semua orang diakui berhak mendirikan

partai politik, sehingga berkembang menjadi sistem politik yang

biasa dikenal dengan sistem multi partai.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif33

yang akan

mengkaji penerapan sistem multi partai dalam sistem pemerintahan presidensiil di

Indonesia melihat implementasi sistem dengan mengkaji doktrin-doktrin yang

berkembang dari para ahli dan akedemesi. Selain itu penelitian ini mengkaji asas-

asas yang ada dalam undang-undang guna menganalisis dengan teori, doktrin,

Undang-Undang sebagai sumber formal. Obyek penelitian ini yaitu : Undang-

Undang, Doktrin, Asas-asas. Karena bersifat normatif, maka penelitian ini tidak

menggunakan kasus hukum yang bersifat spesifik untuk dijadikan sebagai objek

penelitian. Jika pun terdapat beberapa kasus yang diungkapkan dalam penelitian

ini, hal tersebut merupakan sampel yang lebih bersifat data untuk melengkapi

pembahasan.

Aspek-aspek yang muncul dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini adalah berbagai hukum positif di Indonesia yang

berkaitan dengan konsepsi penerapan sistem multi partai dalam sistem

presidensiil pasca amandemen UUD 1945.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang

mencakup :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan bahan hukum yang mengikat

secara yuridis, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum

maupun setelah amandemen, dan undang-undangan yang terkait dengan

penelitian.

33

Menurut Wignjosoebroto, Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada

penelitian yang mencakup (1) asa-asas hukum, (2) sistematik hukum, (3) adanya taraf sinkronisasi

vertikal dan horizontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum. Lebih jauh tentang ini lihat,

M. Syamsudin, Operasi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 21-26.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer berupa buku-buku literatur, jurnal yang relevan,

tulisan-tulisan ilmiah, hasil-hasil seminar, penelitian terdahulu, situs-

situs internet yang relevan, artikel, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu yang memberikan petunjuk bahan hukum

primer dan sekunder berupa kamus hukum, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi

pustaka, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang

berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku kepustakaan yang

berhubungan dengan mudah yang diteliti agar mendapat gambaran dan

pengertian secara teoritis.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis,

yakni menganalisis permasalahan dari sudut pandang hukum, terutama

hukum tata negara.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

Hal ini dikarenakan data yang akan digunakan adalah data yang bersifat

kualitatif, bukan data kuantitatif yang berupa angka, skala, dan ukuran.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam 5 BAB yang saling

mendukung sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

BAB II : SISTEM-SISTEM PEMERINTAHAN

Membahas teori-teori tentang pemisahan dan pembagian

kekuasaan, sistem pemerintahan presidensiil, sistem pemerintahan

parlementer dan sistem pemerintahan campuran.

BAB III: SISTEM-SISTEM KEPARTAIAN

Membahas tentang hak politik rakyat dalam mendirikan partai

politik, sistem partai tunggal, sistem dua partai dan sistem multi

partai.

BAB IV: SISTEM MULTI PARTAI DALAM SISTEM PRESIDENSIIL

PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Membahas mengenai sistem pemerintahan presidensiil Indonesia

pasca amandemen UUD 1945, alasan sistem multi partai diadopsi

dalam sistem pemerintahan presidensiil Indonesia pasca

amandemen UUD 1945, tepat tidaknya sistem multi partai

diterapkan dalam sistem pemerintahan presidensiil pasca

amandemen UUD 1945 serta gagasan ideal penerapan sistem multi

partai dalam sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia pasca

amandemen UUD 1945.

BAB V : PENUTUP

Berupa :

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada skripsi ini intinya berisi jawaban atas

permasalahan yang menjadi objek penelitian setelah

dilakukannya analisis oleh peneliti.

B. Saran

Saran adalah rekomendasi terhadap hasil simpulan dalam

skripsi.