DEPARRTEMEN PEEKERJAAN UMUM E - …bpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Kepmen_2005_607.pdfteknis oleh Menteri Teknis Terkait”, ... Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran

PPEETTUUNNJJUUKK TTEEKKNNIISS

PPEEMMAANNFFAAAATTAANN DDAANNAA AALLOOKKAASSII KKHHUUSSUUSS BBIIDDAANNGG IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURR

TTAAHHUUNN 22000066

DDEEPPAARRTTEEMMEENN PPEEKKEERRJJAAAANN UUMMUUMM

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 607/KPTS/M/2005

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Pasal 57 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan melalui indeks teknis oleh Menteri Teknis Terkait”, dan Pasal 64 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK”, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2006;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377) ;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4437) ;

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4571) ;

1

2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4156 ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

10. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;

11. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong ;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum ;

13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Propinsi ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND ;

18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2005 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2006.

3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

:

:

:

:

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006

Menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2006 beserta Lampirannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam Pemanfaatan Program dengan Dana Alokasi Khusus bidang Infrastruktur.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yang terhormat :

1. Menteri Keuangan RI ; 2. Para Gubernur seluruh Indonesia ; 3. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum ; 4. Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum; 5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum ; 6. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia ; 7. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Kimpraswil 8. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan; 9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan 10. Para Kakanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2005

An. MENTERI PEKERJAAN UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL

ROESTAM SJARIEF

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN......................................................................................... i

1. Latar Belakang................................................................................... 1 2. Maksud dan Tujuan............................................................................ 1

a. Maksud..........................................................................................................................................1 b. Tujuan ...........................................................................................................................................1

TUJUAN DAN LINGKUP PEMANFAATAN ................................................. 2 1. TUJUAN PEMANFAATAN ..................................................................... 2 2. LINGKUP PEMANFAATAN .................................................................... 2

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN .................................. 4 1. PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF (RD)............................................. 4 2. TEKNIS PELAKSANAAN ....................................................................... 4 3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI............................................................. 5

a. Aspek Pemantauan dan Evaluasi ............................................................................................5 b. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi .....................................................................................5 c. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi ...................................................................................7

HAL-HAL KHUSUS.................................................................................... 9 1. PELAKSANAAN KEGIATAN................................................................... 9 2. HAL-HAL LAIN ................................................................................... 9

PELAPORAN ...........................................................................................10 1. WAKTU PELAPORAN ......................................................................... 10 2. ISI LAPORAN.................................................................................... 10 3. PENYAMPAIAN LAPORAN TRIWULANAN ............................................. 11

LAMPIRAN I : FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR UNTUK PRASARANA JALAN KABUPATEN/KOTA LAMPIRAN II : FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR UNTUK PRASARANA IRIGASI LAMPIRAN II : FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR UNTUK PRASARANA AIR BERSIH

Juknis DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006

i


1

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

11.. LLAATTAARR BBEELLAAKKAANNGG

Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2006 disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pasal 40 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “Kriteria Teknis Sektor/Kegiatan yang dapat dibiayai dari DAK ditetapkan oleh Kementerian Negara/Departemen Teknis”, dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan serta Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.02/2005 tanggal 13 Desember 2005 perihal penetapan alokasi dan pedoman umum pengelolaan dana alokasi khusus tahun anggaran 2006 pasal 31 yang menyebutkan bahwa “Menteri Teknis melakukan pemantauan dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang didanai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing”

22.. MMAAKKSSUUDD DDAANN TTUUJJUUAANN

aa.. MMaakkssuudd

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan dan pelaksanaan pemantauan dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2006,

bb.. TTuujjuuaann

Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah:

1. Menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, maupun instansi/ pihak / masyarakat terkait.

2. Menjamin terlaksananya koordinasi antara Departemen Teknis dan departemen terkait, Dinas teknis di propinsi dan Dinas teknis di kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan teknis kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2006.

I


2

TTUUJJUUAANN DDAANN LLIINNGGKKUUPP PPEEMMAANNFFAAAATTAANN

11.. TTUUJJUUAANN PPEEMMAANNFFAAAATTAANN

DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 dialokasikan dengan tujuan untuk :

1. Meningkatkan tingkat pelayanan transportasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penanganan prasarana jalan,

2. Meningkatkan tingkat pelayanan jaringan irigasi guna mendukung program ketahanan pangan melalui penanganan prasarana irigasi,

3. Meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat perdesaan dan perkotaan/ rawan air dan kekeringan melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) sederhana.

22.. LLIINNGGKKUUPP PPEEMMAANNFFAAAATTAANN

DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 diarahkan untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah khususnya yang mendukung program prioritas nasional bidang infrastruktur di bidang prasarana jalan, prasarana irigasi dan prasarana air bersih di perdesaan dan perkotaan.

Ruang lingkup pemanfaatannya diarahkan sebagai berikut:

1) Prasarana jalan diutamakan untuk kegiatan pemeliharaan berkala/ periodik dan peningkatan prasarana jalan (termasuk jembatan) kabupaten dan kota. Ruas-ruas jalan Kabupaten/ Kota yang dapat dibiayai dengan DAK adalah ruas-ruas jalan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/ Walikota sesuai UU No. 38 Tahun 2004 atau Surat Keputusan Gubernur masing-masing Provinsi sesuai UU No. 13 Tahun 1980 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten/ Kota.

Adapun ruas-ruas jalan di Kabupaten/Kota pemekaran baru yang statusnya belum ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dapat dibiayai dengan DAK setelah mendapat pengesahan dari Bupati/ Walikota masing-masing.

II


3

2) Prasarana irigasi diutamakan untuk kegiatan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi Kabupaten/ Kota dan bangunan pelengkapnya. Prasarana irigasi yang dapat dibiayai dengan DAK adalah jaringan irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu kabupaten/kota dengan luas daerah irigasi sebesar kurang dari 1000 ha.

3) Prasarana air bersih diutamakan untuk kegiatan rehabilitasi, optimalisasi, dan pembangunan baru sistem prasarana air bersih bagi masyarakat pada desa/ kelurahan rawan air bersih dan kekeringan, yang memakai teknologi sederhana diluar jaringan (sistem) PDAM/PAM, dengan cakupan skala desa/ kelurahan yang dikelola masyarakat. Pembangunan prasarana air bersih melalui DAK ini sedapat mungkin dilaksanakan bersama masyarakat dan berdasarkan keinginan/ kebutuhan masyarakat setempat melalui proses pemberdayaan.


4

MMEEKKAANNIISSMMEE PPEELLAAKKSSAANNAAAANN DDAANN PPEEMMAANNTTAAUUAANN

11.. PPEENNYYUUSSUUNNAANN RREENNCCAANNAA DDEEFFIINNIITTIIFF ((RRDD))

Berdasarkan penetapan alokasi DAK, Bupati dan Walikota daerah penerima DAK membuat rencana definitif (RD) kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006.

Penyusunan rencana definitif (RD) harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.

Prioritas kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam ruang lingkup pemanfaatan yang akan dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

22.. TTEEKKNNIISS PPEELLAAKKSSAANNAAAANN

Pelaksanaan pemanfaatan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 dilakukan sepenuhnya mengacu pada peraturan atau petunjuk pelaksanaan yang telah dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum antara lain mencakup SK-SNI, spesifikasi teknis, dokumen kontrak, dan NSPM (Norma, Standar, Prosedur, Manual). Adapun beberapa peraturan atau petunjuk pelaksanaan yang telah dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum/ Permukiman dan Prasarana Wilayah yang terkait antara lain :

• Petunjuk Teknis No. 013/T/Bt/1995, mengenai Petunjuk Teknis Survai dan Perencanaan Teknik Jalan Kabupaten

• Petunjuk Teknis No. 016/T/Bt/1995, mengenai Petunjuk Perencanaan Teknis Jembatan Kabupaten

• Petunjuk Teknis No. 017/T/Bt/1995, mengenai Gambar Perencanaan Teknis Jembatan Kabupaten

• Petunjuk Teknis No. 019/T/Bt/1995, mengenai Petunjuk Pemeliharaan Jembatan Kabupaten

• Spesifikasi Umum Jalan dan Jembatan Nasional, Propinsi dan Kabupaten

III


5

• Petunjuk Teknis No. 024/T/Bt/1995, mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten

• Petunjuk Teknis Prasarana Air Minum Sederhana

Pelaksanaan kegiatan diupayakan sedapat mungkin dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat dan sebesar mungkin memanfaatkan bahan dan material setempat/lokal.

Dinas-dinas teknis terkait dapat diminta bantuannya untuk memberikan bantuan advis dan rekomendasi teknis.

33.. PPEEMMAANNTTAAUUAANN DDAANN EEVVAALLUUAASSII

aa.. AAssppeekk PPeemmaannttaauuaann ddaann EEvvaalluuaassii

Pemantauan teknis dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 meliputi aspek-aspek:

1) kesesuaian rencana kegiatan dalam rencana definitif (RD) dengan arahan pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 (untuk bidang jalan Form JL-03, bidang irigasi Form IR-03, bidang Air Bersih Form AB-01),

2) kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana definitif (RD) (untuk bidang jalan Form JL-05, bidang irigasi Form IR-04, bidang Air Bersih Form AB-02),

3) kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak / spesifikasi teknis yang ditetapkan (untuk bidang jalan Form JL-06 dan JL-08, bidang irigasi Form IR-05 dan IR-07, bidang Air Bersih Form AB-03),

4) Masalah dan Upaya Pemecahan (untuk bidang jalan Form JL-07, bidang irigasi Form IR-06, bidang Air Bersih Form AB-05)

5) Pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan (untuk bidang jalan Form JL-09, bidang irigasi Form IR-08, bidang Air Bersih Form AB-04).

bb.. PPeellaakkssaannaa PPeemmaannttaauuaann ddaann EEvvaalluuaassii

Pelaksanaan pemantauan dari segi teknis oleh Departemen Pekerjaan Umum terhadap kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 dilakukan oleh tim Pelaksana Pemantauan (selanjutnya disebut Tim Pemantau) sebagai berikut :


6

1. Kegiatan pemantauan teknis prasarana jalan Kabupaten akan dilakukan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan (P2JJ) berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait di masing-masing provinsi yang bersangkutan, selaku pelaksana pemantauan dari Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Kegiatan pemantauan teknis prasarana air bersih akan dilakukan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait di masing-masing provinsi yang bersangkutan, selaku pelaksana pemantauan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya.

3. Kegiatan pemantauan teknis prasarana irigasi akan dilakukan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Irigasi Provinsi / Irigasi Andalan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait di masing-masing provinsi yang bersangkutan, selaku pelaksana pemantauan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Pelaksana Evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur dikoordinasikan lebih lanjut dan dilaksanakan oleh Koordinator Pelaksana Pemantauan (Tim Koordinasi Pusat) yaitu :

1. Direktorat Jenderal Bina Marga, untuk prasarana jalan kabupaten / kota,

2. Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk air bersih perdesaan dan perkotaan

3. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, untuk prasarana irigasi kabupaten / kota,

Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum selaku Koordinator Tim Koordinasi Pusat Departemen Pekerjaan Umum.

Tim Koordinasi Pusat berkoordinasi dengan Tim Pemantau melakukan pemantauan ke Kabupaten/Kota untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006.


7

cc.. MMeekkaanniissmmee PPeemmaannttaauuaann ddaann EEvvaalluuaassii

Tim Pemantau di setiap propinsi berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (sesuai KMK. No. 124/PMK.02/2005, Bab XI, Pasal 29).

Bupati dan Walikota yang menerima DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006, Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, instansi pelaksana kegiatan / proyek DAK di daerah berkoordinasi dalam pengisian form pemantauan teknis (Lampiran I untuk prasarana jalan dan Lampiran II untuk prasarana irigasi, Lampiran III untuk prasarana air bersih perdesaan) sebagai bahan data penyusunan Laporan Triwulanan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh Pelaksana Pemantauan, maka Bupati/Walikota menyampaikan tembusan Laporan Triwulanan kepada Tim Pemantau di masing-masing propinsi sesuai dengan bidang prasarananya.

Tim Pemantau menyampaikan laporan evaluasi triwulanan berdasarkan laporan triwulanan dari kabupaten/kota, dengan status per akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2006 kepada Koordinator Pelaksana Pemantauan (Tim Koordinasi Pusat).

Evaluasi pelaksanaan pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 oleh Koordinator Pelaksana Pemantauan dilakukan pada akhir bulan Juli 2006 dan Januari 2007 berdasarkan Laporan triwulanan yang disampaikan Tim Pemantau, dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Pusat.

Tim Koordinasi Pusat Departemen Pekerjaan Umum merumuskan hasil evaluasi Laporan Semester dan Laporan Akhir Tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus 2006 dan Februari 2007 sebagai laporan Menteri Pekerjaan Umum kepada Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri.

Tim Koordinasi Pusat Departemen Pekerjaan Umum bersama-sama tim koordinasi pusat lintas departemen melakukan evaluasi atas jalannya pelaksanaan pemantauan dan pemanfaatan DAK tahun 2006.

Hasil evaluasi pelaksanaan pemanfaatan DAK tahun 2006 beserta kelengkapan data dan laporan daerah akan digunakan sebagai salah satu masukan dalam penyusunan kriteria teknis sektor/kegiatan yang dapat dibiayai dari DAK pada tahun berikutnya.


8

BBaappppeeddaa KKaabb..// KKoottaa

DDiinnaass TTeekknniiss KKaabb..// KKoottaa

TTIIMM KKOOOORRDDIINNAASSII PPUUSSAATT DEP. PEKERJAAN UMUM

ALUR KOORDINASI PPEEMMBBIINNAAAANN TTEEKKNNIISS,, PPEEMMAANNTTAAUUAANN DDAANN PPEELLAAPPOORRAANN PPEEMMAANNFFAAAATTAANN DDAAKK

BBIIDDAANNGG IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURR TTAAHHUUNN 22000066

TTIIMM KKOOOORRDDIINNAASSII KKAABB..//KKOOTTAA DDiirreekkttoorraatt

JJeennddeerraall Cipta Karya

Direktorat Jenderal

Bina Marga

DDiirreekkttoorraatt JJeennddeerraall SSuummbbeerr DDaayyaa AAiirr

SekretariatJenderal

(selaku Koordinator Tim Pusat)

PPrrooyyeekk DDAAKK

BBiiddaanngg IInnffrraassttrruukkttuurr

SSaattkkeerr NNoonn VVeerrttiikkaall TTeerrtteennttuu Irigasi

SSaattkkeerr NNoonn VVeerrttiikkaall TTeerrtteennttuu

Perenc. & Pengws. Jl. & Jbt.

SSaattkkeerr Non Vertikal Tertentu PKP. Air

Minum dan Air LImbah

BBuuppaattii // WWaalliikkoottaa

LLaappoorraann SSeemmeesstteerr // AAkkhhiirr TTaahhuunn

KKoooorrddiinnaassii TTeekknniiss PPeemmaannttaauuaann TTeekknniiss LLaappoorraann TTrriiwwuullaannaann

MMeenntteerrii DDaallaamm NNeeggeerrii

MMeenntteerrii KKeeuu--

aannggaann

MMeenntteerrii PPUU

KKeeppaallaa BBaappppeennaass

LLaapp.. TTrriiwwuullaannaann,, ssttaattuuss ppeerr AAkkhhiirr MMaarreett,, JJuunnii,, SSeepptt,, DDeess..

TTeemmbbuussaann

TTeemmbbuussaann

PPeemmbbiinnaaaann TTeekknniiss ddaann PPeemmaannttaauuaann

BBuuppaattii // WWaalliikkoottaa

KKOOOORRDDIINNAATTOORR PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

TTIIMM KKOOOORRDDIINNAASSII PPRROOPPIINNSSII

KKeetteerraannggaann :: **)) DDiinnaass PPUU // KKiimmpprraasswwiill // BBiinnaammaarrggaa // PPeennggaaiirraann // PPeerrmmuukkiimmaann sseessuuaaii ssttrruukkttuurr oorrggaanniissaassii pprrooppiinnssii

TTeemmbbuussaann LLaappoorraann TTrriiwwuullaannaann

DDIINNAASS // SSUUBB DDIINNAASS TTEERRKKAAIITT PPRROOPPIINNSSII **))


9

HHAALL--HHAALL KKHHUUSSUUSS

11.. PPEELLAAKKSSAANNAAAANN KKEEGGIIAATTAANN

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur tahun 2006 dapat dilaksanakan dengan cara swakelola atau kontraktual.

Pelaksanaan kegiatan tersebut harus mengacu pada:

a. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 29 Tahun 2000 b. Keputusan Presiden Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya. c. Keputusan Presiden RI Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. d. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 257 Tahun 2004 tentang Standar

dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi

22.. HHAALL--HHAALL LLAAIINN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur tersendiri dalam ketentuan lain.

IV


10

PPEELLAAPPOORRAANN

11.. WWAAKKTTUU PPEELLAAPPOORRAANN

Bupati dan Walikota yang menerima DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 menyampaikan Laporan Triwulanan yaitu status kemajuan pekerjaan (progress) pada akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2006 yang berisikan laporan tentang pelaksanaan DAK Tahun 2006 yang disampaikan selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan April, Juli, Oktober, dan Januari.

Kalalaian dalam menyampaikan laporan triwulanan sebagaimana disebutkan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Tahun Anggaran berikutnya.

22.. IISSII LLAAPPOORRAANN

Laporan Triwulanan (sesuai PMK. No. 124/PMK.02/2005, Bab XII, Pasal 32) dengan dilampiri data-data: rencana definitif (RD) beserta perubahannya, form-form isian pemantauan teknis (Lampiran I untuk prasarana jalan, Lampiran II untuk prasarana irigasi, dan Lampiran III untuk prasarana air bersih perdesaan/ perkotaan).

Rangkuman Laporan Triwulanan yang disampaikan oleh Tim Pemantau berisikan rangkuman dan evaluasi Laporan Triwulanan dari seluruh Kabupaten/ Kota di propinsi masing-masing disertai uraian permasalahan dan kendala pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 beserta tindak lanjut yang telah dilakukan.

Laporan Semester yang disampaikan Koordinator Pelaksana Pemantauan berisikan rangkuman dan evaluasi Laporan Triwulanan dari seluruh propinsi sesuai jenis prasarana masing-masing disertai uraian permasalahan dan kendala pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 beserta tindak lanjut yang telah dilakukan.

Laporan Semester dan Akhir Tahun Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 berisikan rangkuman dan evaluasi Laporan Semester seluruh bidang/ prasarana/ propinsi.

V


11

33.. PPEENNYYAAMMPPAAIIAANN LLAAPPOORRAANN TTRRIIWWUULLAANNAANN

Laporan Triwulanan dari Bupati dan Walikota disampaikan kepada:

1. Menteri Pekerjaan Umum

cq. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum

Jl. Pattimura No. 20 – Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12110

Dengan tembusan kepada :

• Direktur Jenderal Bina Marga

• Direktur Jenderal Cipta Karya

• Direktur Jenderal Sumber Daya Air

2. Menteri Keuangan Cq. Dirjen. Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat 10710

3. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen. Bina Bangda Jl. Taman Makam Pahlawan No.20 Kalibata Jakarta Selatan 12740

Lampiran : Keputusan Menteri PU No.607./KPTS/M/2005, tgl. 29-12-2005. tentang "Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006".

LAMPIRAN I

FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAK TAHUN 2006 BIDANG PRASARANA JALAN KABUPATEN/KOTA

FORM PETA, JL-01 S/D JL-09, FOTO

PETA PROVINSI /KABUPATEN /KOTA DAN LOKASI PROYEK

PEMANTAUAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006 PRASARANA JALAN KABUPATEN / KOTA

Catatan : Data diisi berupa peta jaringan jalan yang ada di propinsi/Kabupaten/Kota ybs, dan diberikan informasi lokasi kegiatan / ruas jalan sesuai Rencana Defenitif (RD) pada peta dan diisi secara lengkap sekali saja

DATA DASAR PRASARANA JALAN KABUPATEN / KOTA

Propinsi :

Kabupaten/Kota : Panjang Tiap Jenis Permukaan (Km)

No No. Kab./ Kota

No. Ruas

Nama Ruas

Titik Pengenal Pangkal

Titik Pengenal

Ujung

Nama Kecamatan yang dilalui

Panjang Ruas (Km)

Lebar Rata2

(m) Aspal (AC/HRS)

Penetrasi Macadam

Telford/ Kerikil Tanah Belum

Tembus

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TOTAL

Catatan : Data diisi untuk seluruh ruas yang ada di propinsi/Kabupaten/Kota ybs, dan diisi secara lengkap sekali saja (dilampirkan SK Gubernur tentang penetapan status dan fungsi jalan kab/kota)

1 diisi no urut ruas jalan 6 diisi titik pengenal ujung ruas jalan tsb, contoh Pertigaan Kalijati arah Sadang 2 diisi no kode Kabupaten/Kota yang bersangkutan 7 diisi nama-nama kecamatan yang dilalui ruas jalan tersebut, contoh Sukamandi, Kalijati 3 diisi no ruas jalan dalam Kabupaten/Kota ybs. 8 diisi panjang ruas jalan tersebut dalam kilometer, contoh 23.50 4 diisi nama ruas jalan, contoh Sukamandi - Kalijati 9 diisi lebar perkerasan jalan tersebut dalam meter, contoh 4.50 5 diisi titik pengenal pangkal ruas jalan tsb, contoh Pertigaan Sukamandi 10-14 diisi tiap panjang tiap jenis permukaan dalam ruas ybs, contoh : Aspal = 10.5 km, PM = 5.0 km

dst.

FORM JL-01

DATA KONDISI PRASARANA JALAN KABUPATEN / KOTA Propinsi : Kabupaten/Kota :

Panjang Tiap Kondisi (Km) No

No. Kab./ Kota

No. Ruas Nama Ruas

Panjang Ruas (Km) Baik Sedang Rusak

Ringan Rusak Berat

Belum Tembus

LHR Rata-rata

Kawasan yang

didukung

Sektor yang

didukung

Jumlah Penduduk yang

dilayani Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TOTAL Catatan :

# Data diisi untuk seluruh ruas yang ada di propinsi/Kabupaten/Kota ybs, dan diisi secara lengkap sekali saja 1-5 = diisi sama seperti cara pengisian pada form JL-01

6-10 = diisi panjang jalan untuk masing-masing kondisi pada ruas jalan tersebut dalam kilometer, contoh Baik = 3.5 , Sedang = 4.0 dst. (status akhir TA 2005) 11 = diisi jumlah Lalu-lintas harian rata-rata yamg lewat pada ruas tersebut, contoh 550 12 = diisi kawasan dominan yang dilalui oleh ruas jalan tersebut, contoh Andalan, Tertinggal, Terisolir dll. 13 = diisi sektor dominan yang dilalui oleh ruas jalan tersebut, contoh Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, dll. 14 = diisi perkiraan jumlah penduduk yang dilayani atau bermukim disepanjang ruas jalan tersebut, contoh 35,500

FORM JL-02

PEMANTAUAN KESESUAIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA JALAN

KABUPATEN / KOTA Propinsi : Kabupaten/Kota :

Kelengkapan Dokumen (Ada/Tidak Ada) No Nama Paket /

Unit Kegiatan Lokasi

Kecamatan

Kesesuaian RD dengan Pemanfaat

an DAK (Ya / Tidak)

Kesesuaian Prgrm

dengan RD (Ya / Tidak)

Alasan Ketidaksesuaian Gambar Spesifikasi RAB

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan :

# Data diisi secara lengkap sekali saja dengan mengacu pada kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Definitif (RD) 1 2

= No. urut = diisi nama paket/nama kegiatan pekerjaan yang ditangani

3 = diisi nama Kecamatan lokasi iproyek 4 = diisi kesesuaian rencana definitif (RD) dengan pemanfaatan DAK 5 = diisi kesesuaian program penanganan dengan rencana definitif (RD) 6 = diisi alasan terhadap ketidaksesuaian yang ada

7-9 = diisi kelengkapan dokumen yang ada 10 = diisi hal-hal yang perlu ditambahkan

FORM JL-03

DATA PENDANAAN PENANGANAN JALAN KABUPATEN / KOTA Propinsi : Kabupaten/Kota :

ALOKASI TA-2006 Realisasi APBD TA.

2005 APBD untuk Bidang Jalan

DAK untuk Bidang Jalan Sektoral Pinjaman Total No Program Penanganan

Target (Km/m)

Biaya (Juta Rp)

Target (Km/m)

Biaya (Juta Rp)

Target (Km/m)

Biaya (Juta Rp)

Target (Km/m)

Biaya (Juta Rp)

Target (Km/m)

Biaya (Juta Rp)

Target (Km/m)

Biaya (Juta Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Jalan a Pemeliharaan Rutin b Pemeliharaan Berkala c Peningkatan d Pembangunan e Transisi/Darurat f Jalan yang tdk ditangani

Sub Total Jalan 2 Jembatan

a Pemeliharaan b Pembangunan c Jembatan yang tidak ditangani

Sub Total Jembatan 3 APBD Bidang Jalan

4 Total APBD

5 % Penanganan APBD Bid Jalan

FORM JL-04

Catatan :

# Data diisi secara lengkap sekali saja 1 = No. urut 2 = diisi jenis program penanganan sebagaimana tertera di atas 3 = diisi target/panjang efektif ruas jalan yang didanai dengan alokasi dari APBD pada TA-2005 4 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari APBD pada TA-2005 5 = diisi target/panjang efektif ruas jalan yang didanai dengan alokasi dari APBD pada TA-2006 6 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari APBD pada TA-2006 7 = diisi target/panjang efektif ruas jalan yang didanai dengan alokasi dari DAK pada TA-2006 8 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari DAK pada TA-2006 9 = diisi target/panjang efektif ruas jalan yang didanai dengan alokasi dari dana sektoral TA-2006 10 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari dana sektoral pada TA-2006 11 = diisi target/panjang efektif ruas jalan yang didanai dengan alokasi dari dana pinjaman TA-2006 12 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari dana pinjaman pada TA-2006 13 = diisi target/panjang efektif ruas jalan yang didanai dengan alokasi dari APBD,DAK, sektoral dan pinjaman pada TA-2006 14 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari APBD,DAK, sektoral dan pinjaman pada TA-2006

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA JALAN KABUPATEN / KOTA

Propinsi :

Kabupaten/Kota :

Target / Volume Biaya (Ribu Rp.) No Nama Paket /

Unit Kegiatan Lokasi

Kecamatan (M) Unit DAK Pendamping Total

Metoda Pelaks. (Swa,

Kontrak, dll)

Tanggal SPMK

Rencana PHO

Waktu Pelak-sanaan (Hari)

Pimpro/ Pimbagpro

Kontrak-tor

Pengawas Lapangan Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TOTAL Catatan :

# Data diisi secara lengkap sekali saja dengan mengacu pada kegiatan dalam Rencana Definitif (RD) 1 = No. urut 8 = diisi metoda pelaksanaan/kontrak yang digunakan, seperti Swakelola atau dikontrakkan 2 = diisi nama paket pekerjaan yang ditangani 9 = diisi tanggal kontrak atau tanggal SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) 3 = diisi nama Kecamatan lokasi proyek 10 = diisi tanggal direncanakan pekerjaan akan diselesaikan (PHO) 4 = diisi target dalam m/unit dari paket ybs. 11 = diisi waktu pelaksanaan dalam hari 5 = diisi besarnya dana alokasi DAK untuk paket ybs. 12 = diisi nama Pinpro/Pinbagpro yang menangani paket tersebut 6 = diisi besarnya dana alokasi pendamping dari APBD untuk paket ybs. 13 = diisi nama Kontraktor/Pelaksana yang menangani paket tersebut 7 = diisi besarnya dana alokasi total untuk paket ybs. 14 = diisi nama pengawas pekerjaan yang menangani paket tersebut

# Swakelola adalah pekerjaan yang melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat

FORM JL-05

PEMANTAUAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA JALAN KABUPATEN / KOTA

Propinsi :

Kabupaten/Kota :

Target Rencana (%) Realisasi (%) Deviasi (%)

No Nama Paket / Unit Kegiatan (M) Unit

Biaya (Rp) Fisik Keu. Fisik Keu. Fisik Keu.

Masalah Pokok yang dihadapi

Jumlah Tenaga yang terserap Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TOTAL Catatan :

# Data diisi secara lengkap dan dilaporkan secara Triwulanan

Triwulan ke : Status Progres per :

FORM JL-06

MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA JALAN KABUPATEN / KOTA

Propinsi : Kabupaten/Kota :

No Nama Paket / Unit Kegiatan

Masalah Pelaksanaan di Lapangan

Upaya Pemecahan Masalah yang telah dilakukan Instansi Terkait Status Perkembangan Penyelesaian

Masalah

1 2 3 4 5 6

Catatan :

# Data diisi secara lengkap dan dilaporkan secara dan Triwulanan (status akhir Maret, Juni, September, Desember)


FORM JL-07

PEMANTAUAN KUALITAS HASIL PEKERJAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA JALAN KABUPATEN / KOTA


PEKERJAAN JALAN PEKERJAAN JEMBATAN

No Nama Paket / Unit Kegiatan Perkerasan Bahu Drainase Trotoar Pagar

Pengaman Talud Lainnya Beton Kayu/ Baja Oprit Penge-

catan Lainnya Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14

Catatan : Isian Tabel adalah Kualitas Pekerjaan di Lapangan sesuai kegiatan yang tercantum dalam Rencana Definitif (RD)dalam kategori : Baik, Sedang, Buruk, dan Sangat Buruk Dilaporkan pada triwulan ke-IV (terakhir) atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan


FORM JL-08

TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA JALAN KABUPATEN / KOTA

Propinsi :

Kabupaten/Kota :

No Nama Paket / Unit Kegiatan Tujuan / Sasaran Manfaat ditanganinya Pekerjaan tersebut Keterangan

1 2 3 4 5

Catatan : Dilaporkan pada triwulan ke-IV (terakhir) atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan Diisi dengan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Definitif (RD)


FORM JL-09

DAFTAR INDUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/ KOTA Provinsi : Kabupaten/Kota :

PENENTUAN RUAS JALAN KARAKTERISTIK YANG ADA

Panjang Bagian

Permukaan Jalan

Thn PekerjTer

akhir Total LHR Lingkungan

No. Rua

s

Nama Pangkal

Ruas

Nama Ujung Ruas

Titik Penge

nal Pangk

al

Titik Penge

nal Ujung

Panjang

Ruas (Km)

Klasifikasi Rua

s

Kode Status Adm

Trmsk Kecamat

an Pal Km Awal

Pal Km Akh

ir

Lebar

Tipe

Kondisi

Hambatan

L.L

Bln Thn Perenc. Terakhi

r PK MP

KRLL

Kend

Roda 4

Ekivalen

Roda 4

Penduduk

(Jiwa)

Bulan

tahun

perubaha

n data

Status

Rawan

Studi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.1 10.2 11 12.1 12.2 13 14 15.1 15.2 16 17 18 19 20 21 22 23

FORM K-01

Catatan :

# Data diisi untuk seluruh ruas yang ada di Kabupaten/Kota ybs, dan diisi secara lengkap sekali saja 1 Nomor Ruas 8 Status Admin 12.2 Kondisi 400 = Jalan dalam kota K = Kabupaten B = Baik 500 = Jalan Irigasi D = Desa S = Sedang 600 = Jalan Baru P = Perkebunan SR = Sedang/Rusak 700 = Jalan Transmigrasi H = Hutan R = Rusak 800 = Jalan Perkebunan T = Transmigrasi RB = Rusak Berat 900 = Jalan Desa A = Irigasi BM = Provinsi/Pusat 10.1 dan 10.2

7 Klasifikasi fungsi ruas PAL KM panjang bagian diukur dari pangkal ruas (KM 0,0) TRAN = Transmigrasi 12.1 Tipe PIR = Perkebunan Inti Rakyat A = Aspal 13 Hambatan Lalu-lintas

NMG = Ekspor Non Migas K = Kerikil TB = Terbuka untuk kendaraan roda 4 sepanjang tahun

PAR = Pariwisata B = Batu TMH = Terttup untuk kendaraan roda 4 pd musim hujan

LU = Pelayanan Umum T = Tanah TST = Tertutup untuk kendaraan roda 4 sepanjang tahun

JJS = Jaringan Jalan Strategis C = Beton JI = Jaringan Irigasi 16 Kelas Rencana Lalu Lintas KOTA = Jalan Kota KRLL 1 = LHR < 50 UH = Jalan Pengusahaan Hutan KRLL 2 = LHR < 51-200 KRLL 3 = LHR < 201-500 KRLL 4 = LHR < 501-1500 KRLL 5 = LHR > 1500

PROGRAM PEMELIHARAAN

Tahun/Tahun

TANGGAL DISIAPKAN

IKHTISAR INVENTARISASI JEMBATAN

…………../…………../2006 OLEH :

PROVINSI : ……………. KAB/ KOTA:……………………

JEMBATAN Ukuran Tipe/Kondisi

Bangunan Atas Lantai Sandaran Pondasi Kep. Jemb/Pilar No Ruas No

Urut Nama

Jembatan/Sungai PAL Km

Tipe Penyeberangan Panja

ng (m) Lebar

(m)

Jumlah

Bentang Tipe Kon

disi Tipe Kondisi Tipe Kondisi Tipe Bahan Kondisi Tipe Bahan Kondisi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FORM K-02

Catatan : # Data diisi untuk seluruh ruas jembatan yang ada di Kabupaten/Kota ybs, dan diisi secara lengkap sekali saja 5 Tipe Penyeberangan Bahan 15 Tipe Pondasi Kondisi JN : Jalan K : Kayu CA : Cakar Ayam 0 : Baik sekali KA : Kereta Api S : Pasangan Bata LS : Langsung 1 : Rusak ringan, memerlukan pemel rutin S : Sungai M : Pasangan Batu TP : Tiang Pancang 2 : Rusak, perbaikan berkala L : Lain-lain G : Bronjong dan sejenisnya PB : Bore Pile 3 : Rusak Berat, perbaikan secepatnya dlm kurun 1 thn H : Pasangan batu kosong SU : Sumuran 4 : Kritis, penanganan segera 9 Tipe Bangunan Atas D : Beton tak bertulang TU : Tiang Ulir 5 : Jembatan runtuh B : Gorong-gorong kotak T : Beton bertulang BR : Kawat Bronjong Y : Gorong-gorong pipa P : Beton Pratekan LL : Lain-lain T : Gantung B : Baja W : Sokongan-Gantung U : Lantai baja bergelombang 18 Tipe Kepala Jembatan G : Gelagar Y : Pipa baja diisi beton A : Kep (Cap) M : Gelagar Komposit J : Alumunium B : Dinding Penuh L : Balok Pelengkung E : Neoprene/Karet E : Pelengkung F : Teflon Tipe Pilar P : Plat V : PVC C : Kep (Cap) R : Rangka X : Geotextile P : Dinding Penuh S : Jembatan Sementara O : Tanah biasa?lempung atau timbunan S : Satu Kolom FX : Ferry A : Aspal D : Dua Kolom KX : Lintasan Kereta Api R : Kerikil/Pasir T : Tiga Kolom atau Penuh WX : Lintasan Basah W : Macadam L : Lain-lain U : Lain-lain L : Lain-lain

FOTO PELAKSANAAN PEKERJAAN

DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA JALAN KABUPATEN / KOTA

Propinsi : Kabupaten :. Bulan:

Catatan : Diisi dengan foto keadaan sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan kegiatan

Paket : ....................................... Lokasi Pekerjaan : .....................






Lampiran : Keputusan Menteri PU No..607/KPTS/M/2005, tgl. 29 des 2005 tentang "Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006".

LAMPIRAN II

FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAK TAHUN 2006 BIDANG PRASARANA IRIGASI

FORM PETA, IR-01 S/D IR-08, FOTO


PEMANTAUAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006 PRASARANA IRIGASI

Catatan : Data diisi berupa peta propinsi/Kabupaten/Kota ybs, dan diberikan informasi lokasi kegiatan / DI sesuai Rencana Defenitif (RD) pada peta dan diisi secara lengkap sekali saja

DATA DASAR DAN KONDISI PRASARANA IRIGASI


KONDISI (%) SALURAN (m) JUMLAH BANGUNAN (unit)

NO NAMA D.I. Luas

Daerah Irigasi (Ha)

Luas Areal Tanam (Ha)

Rencana Luas

Panen (Ha)

Indeks Pertanaman

(IP) Cropping Intensity

(CI) %

Baik Rusak Ringan

Rusak Berat/tdk berfungsi

Primer Sekun-der Tersier

Bangunan Bagi / Sadap

Bangunan Lainnya

PRODUKSI (Ton/Ha/Panen) KETERANGAN

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

TOTAL

Ket. : Format IR-01 diisi secara lengkap (pengisian 1 kali saja), untuk data rincian masing-masing jaringan irigasi (DI) yang ada diwilayah Kabupaten/Kota ybs.

1 = No. urut 2 = diisi nama Daerah Irigasi 3 = diisi luas Daerah Irigasi ybs 4 = diisi luas areal Tanam ybs 5 = diisi indeks pertanaman (IP) ybs

6-8 = diisi kondisi umum Daerah Irigasi ybs 9-11 = diisi panjang & jumlah jaringan dalam Daerah Irigasi ybs 12-13 = diisi data bangunan pelengkap lainnya, contoh : pintu air dan perlengkapannya, bangunan terjun, pelimpah

14 = diisi dengan data produksi padi dari DI ybs

FORM IR-01

DATA PENDANAAN OP DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI Propinsi : Kabupaten/Kota :

ALOKASI TA-2006 Realisasi APBD TA. 2005 APBD Bidang Irigasi DAK Bidang Irigasi Sektoral Pinjaman Total No Program Penanganan

Target (m/unit)

Biaya (Juta Rp)

Target (m/unit)

Biaya (Juta Rp)

Target (m/unit)

Biaya (Juta Rp)

Target (m/unit)

Biaya (Juta Rp)

Target (m/unit)

Biaya (Juta Rp)

Target (m/unit)

Biaya (Juta Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Operasi & Pemeliharaan a Saluran Irigasi b Bangunan Prasarana irigasi

2 Perbaikan & Rehabilitasi a Saluran Irigasi b Bangunan Prasarana irigasi

3 APBD Bidang Irigasi 4 Total APBD 5 % Penanganan APBD Bid Irigasi

Catatan : # Data diisi secara lengkap sekali saja

1 = No. urut 2 = diisi jenis program penanganan sebagaimana tertera di atas 3 = diisi target/panjang saluran/bangunan irigasi yang didanai dengan alokasi dari APBD pada TA-2005 4 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari APBD pada TA-2005 5 = diisi target/panjang saluran/bangunan irigasi yang didanai dengan alokasi dari APBD pada TA-2006 6 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari APBD pada TA-2006 7 = diisi target/panjang saluran/bangunan irigasi yang didanai dengan alokasi dari DAK pada TA-2006 8 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari DAK pada TA-2006 9 = diisi target/panjang saluran/bangunan irigasi yang didanai dengan alokasi dari dana sektoral pada TA-2006 10 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari dana sektoral pada TA-2006 11 = diisi target/panjang saluran/bangunan irigasi yang didanai dengan alokasi dari dana pinjaman pada TA-2006 12 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari dana pinjaman pada TA-2006 13 = diisi target/panjang saluran/bangunan irigasi yang didanai dengan alokasi dari APBD, DAK, sektoral dan pinjaman pada TA-2006 14 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari APBD, DAK, sektoral dan pinjaman pada TA-2006

FORM IR-02

PEMANTAUAN KESESUAIAN PROGRAM

PENYELENGGARAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA IRIGASI Propinsi : Kabupaten/Kota :

Kelengkapan Dokumen (Ada/Tidak Ada) No Nama Paket / Unit

Kegiatan Lokasi Kecamatan Kesesuaian RD dengan

Pemanfaatan DAK (Ya / Tidak)

Kesesuaian Prgrm dengan RD (Ya / Tidak)

Alasan Ketidaksesuaian

Gambar Spesifikasi RAB

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan : # Data diisi secara lengkap sekali saja dengan mengacu pada kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Definitif (RD)

1 = No. urut 2 = diisi nama paket/nama kegiatan pekerjaan yang ditangani 3 = diisi nama Kecamatan lokasi iproyek

4 = diisi kesesuaian rencana definitif (RD) dengan pemanfaatan DAK

5 = diisi kesesuaian program penanganan dengan rencana definitif (RD) 6 = diisi alasan terhadap ketidaksesuaian yang ada

7-9 = diisi kelengkapan dokumen yang ada

10 = diisi hal-hal yang perlu ditambahkan

FORM IR-03

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA IRIGASI Propinsi :

Kabupaten/Kota :

Target / Volume Biaya (Ribu Rp.) Waktu

Pelaksanaan No Nama Paket / Unit Kegiatan

Lokasi Kecamatan

(M) Unit DAK Pendamping Total

Metoda Pelaks. (Swa, Kontrak, dll)

Tanggal SPMK

Rencana PHO

(Hari)

Pimpro/ Pimbagpro Kontraktor Pengawas

Lapangan Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TOTAL Catatan : # Data diisi secara lengkap sekali saja dengan mengacu pada kegiatan dalam Rencana Definitif (RD)

1 = No. urut 8 = diisi metoda pelaksanaan/kontrak yang digunakan, seperti Swakelola atau dikontrakkan

2 = diisi nama paket pekerjaan yang ditangani 9 = diisi tanggal kontrak atau tanggal SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)

3 = diisi nama Kecamatan lokasi proyek 10 = diisi tanggal direncanakan pekerjaan akan diselesaikan (PHO)

4 = diisi target dalam m/unit dari paket ybs. 11 = diisi waktu pelaksanaan dalam hari 5 = diisi besarnya dana alokasi DAK untuk paket ybs. 12 = diisi nama Pinpro/Pinbagpro yang menangani paket tersebut 6 = diisi besarnya dana alokasi pendamping dari APBD untuk paket ybs. 13 = diisi nama Kontraktor/Pelaksana yang menangani paket tersebut 7 = diisi besarnya dana alokasi total untuk paket ybs. 14 = diisi nama pengawas pekerjaan yang menangani paket tersebut

# Swakelola adalah pekerjaan yang melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat

FORM IR-04

PEMANTAUAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN


Kabupaten/Kota :

Target Rencana (%) Realisasi (%) Deviasi (%)

No Nama Paket / Unit Kegiatan (M) Unit

Biaya (Rp) Fisik Keu. Fisik Keu. Fisik Keu.

Masalah Pokok yang dihadapi

Jumlah Tenaga yang terserap Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TOTAL

Catatan : # Data diisi secara lengkap dan dilaporkan secara Triwulanan

FORM IR-05


MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN

DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA IRIGASI

Propinsi :

Kabupaten/Kota :

No Nama Paket / Unit Kegiatan Masalah Pelaksanaan di Lapangan

Upaya Pemecahan Masalah yang telah dilakukan Instansi Terkait Status Perkembangan

Penyelesaian Masalah

1 2 3 4 5 6

Catatan : # Data diisi secara lengkap dan dilaporkan secara dan Triwulanan (status akhir Maret, Juni, September, Desember)


FORM IR-06

PEMANTAUAN KUALITAS HASIL PEKERJAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA IRIGASI


PEKERJAAN SALURAN PEKERJAAN BANGUNAN

No Nama Paket / Unit Kegiatan Primer Sekunder Tersier Drainase Talud Lainnya Bagi Box Oprit Pengecatan Lainnya

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Catatan : Isian Tabel adalah Kualitas Pekerjaan di Lapangan sesuai kegiatan yang tercantum dalam Rencana Definitif (RD)dalam kategori : Baik, Sedang, Buruk, dan Sangat Buruk Dilaporkan pada triwulan ke-IV (terakhir) atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan


FORM IR-07

TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT


Kabupaten/Kota :

No Nama Paket / Unit Kegiatan Tujuan / Sasaran Manfaat ditanganinya Pekerjaan tersebut Keterangan

1 2 3 4 5

Catatan : Dilaporkan pada triwulan ke-IV (terakhir) atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan Diisi dengan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Definitif (RD)


FORM IR-08

FOTO PELAKSANAAN PEKERJAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA IRIGASI Propinsi : Kabupaten :. Bulan:

Catatan : Diisi dengan foto keadaan sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan kegiatan







Lampiran : Keputusan Menteri PU No.607./KPTS/M/2005, tgl. 29 Desember 2005 tentang "Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006".

LAMPIRAN III

FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAK TAHUN 2006 BIDANG PRASARANA AIR BERSIH

FORM PETA, AB-01 S/D AB-05, FOTO


PEMANTAUAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006 PRASARANA AIR BERSIH

Catatan : Data diisi berupa peta propinsi/Kabupaten/Kota ybs, dan diberikan informasi lokasi kegiatan / DI sesuai Rencana Defenitif (RD) pada peta dan diisi secara lengkap sekali saja

KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH PERDESAAN/ PERKOTAAN

Propinsi : FORM AB

- 01 Kabupaten/ Kota : Triwulan Ke :

Kecamatan : Status Progres Per :

PERSIAPAN ( Bobot 20%) PELAKSANAAN KEGIATAN (Bobot 70%) Paska Kegiatan ( Bobot 10%) Total Progress Keterangan

Nama Paket/

Kegiatan

Lokasi Desa/

Kelurahan,Kecamatan

Kesiapan Dana

Pendamping APBD untuk

DAK

Penyelesaian Rencana

Definitif/RD-1 oleh

Bupati/Dinas terkait/DJA

Surat Penetapan DAK Tahun 2006 oleh

DEP. Keuangan

Surat Penetapan Kepala Unit

Kegiatan Kabupaten

Sosialisasi kegiatan AB

Kepada Masyarakat oleh Pemda Kab./Kota

Proses Tender

Proses Kontrak

Progres Realisasi Kegiatan

Serah terima

Pekerjaan

Organisasi/ Pengelola

Sarana Terbangun

oleh masyarakat

Pemanfaatan Sarana

Terbangun

Fisik (15 =

4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

Keuangan No.

Bobot (%) 10% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 10% 15% 35% 10% 5% 5% % %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK DAN KEUANGAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH PERDESAAN/ PERKOTAAN

Propinsi : FORM AB - 02 Kabupaten/Kota : Triwulan Ke : Status Progres Per :

Modul Kegiatan KEUANGAN

Sistem Pengolah Air Sederhana No. Nama Paket/

Kegiatan Lokasi Desa/ Kelurahan, Kecamatan

Hidran Umum/

Tangki Air Mata Air Sumur Dalam

Intalasi Penjernih

Air Sederhana

Jaringan perpipaan

Sambungan Rumah Murah

Progres Fisik (%) Pagu

Dana (Rp.)

Nilai Kontrak

(Rp.) Penyerapan

(Rp.) Progres

Keuangan (%)

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

PEMANTAUAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH PERDESAAN/ PERKOTAAN

FORM AB - 03 Propinsi : Triwulan Ke : Kabupaten/ Kota : Status Progres Per :

Volume Biaya ( Ribu Rp.) No Nama Paket/

Kegiatan Lokasi Desa/ Kelurahan, Kecamatan Unit DAK Pendamping/APBD Total

(Swakelola, Kontrak,

dll) Tgl./No Kontrak

Tgl. SPMK

Tgl. Selesai/Serah

Terima

Kepala Unit

Kegiatan Nama

Kontraktor Nama

Pengawas Lapangan

Keterangan

TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH PERDESAAN/ PERKOTAAN


No. Nama Paket / Unit Kegiatan Lokasi Desa/ Kelurahan, Kecamatan Tujuan dan Sasaran Manfaat Kegiatan (jiwa) Keterangan

1 2 3 4 5 6

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH KABUPATEN / KOTA


No. Nama Paket / Unit Kegiatan

Lokasi Desa/ Kelurahan, Kecamatan

Masalah / Hambatan Selama Pelaksanaan

Upaya Pemecahan yang dilakukan

Penanggung Jawab Penyelesaian Masalah

Status Perkembangan Penyelesaian

1 2 3 4 5 6

FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH PERDESAAN/ PERKOTAAN

Propinsi : FORM AB - 06 Kabupaten/ Kota : Triwulan Ke : Kecamatan : Status Progres Per :

Nama Kegiatan/Paket : …………. Lokasi Pekerjaan : ………….

Foto Kondisi Sebelum Pelaksanaan Kegiatan


Foto Kondisi Sesudah Pelaksanaan (100%)


Foto Kondisi Selama Pelaksanaan Kegiatan 50%

Documents

DEPARRTEMEN PEEKERJAAN UMUM E - …bpkonstruksi.pu.go.id/admin/file/Kepmen_2005_607.pdfteknis oleh Menteri Teknis Terkait”, ... Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran