MODUL ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM BPPK 2009

1

1.1 Deskripsi Singkat

Untuk mewujudkan pembangunan nasional, diperlukan PNS yang berkualitas yang

dapat melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya yang strategis dalam

organisasi pemerintah. Untuk mewujudkan PNS yang berkualitas tersebut diperlukan

pendidikan dan pelatihan prajabatan PNS di mana peserta Diklat adalah calon PNS yang

akan diangkat menjadi PNS apabila telah mengikuti dan lulus ujian prajabatan.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan

pelatihan jabatan PNS mengamanatkan bahwa Diklat termaksud dilaksanakan untuk

memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan, kepribadian, dan etika

PNS di samping pengetahuan dasar lainnya agar apabila telah diangkat menjadi PNS

mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam organisasi pemerintah sesuai

ketentuan yang berlaku. Salah satu materi diklat prajabatan dalam hal ini diklat

prajabatan III adalah etika oganisasi pemerintah.

Pemahaman materi etika organisasi pemerintah diperlukan peserta diklat karena PNS

bertugas dalam organisasi pemerintah, yang pada hakekatnya tugas pemerintah adalah

memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Dalam konteks

organisasi, etika organisasi diartikan sebagai pola sikap dan perilaku yang diharapkan

dari setiap individu dan kelompok anggota organsasi, yang secara keseluruhan akan

membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan tujuan maupun filosofi organisasi

yang bersangkutan (Desi Fernanda, 2006:19). Peserta diklat perlu memahami bahwa

tugas PNS untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui

pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan serta sikap dan perilaku etis. Peserta diklat

perlu memahami bahwa etika dalam organisasi merupakan faktor utama untuk dapat

mewujudkan tujuan organisasi. PNS yang tidak menerapkan etika organisasi dalam

pelaksanaan tugasnya cenderung memberikan pelayanan yang diskriminatif yang

merupakan kendala utama dalam mewujudkan tujuan organisasi. PNS sebagai anggota

organisasi pemerintah berkewajiban menjaga dan meningkatkan citra organisasi,

serta melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

MODUL ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM BPPK 2009

2

dalam mewujudkan tujuan organisasi , karena kedudukan, tugas, dan tanggung jawab

PNS yang strategis dalam organisasi pemerintah.

Untuk memudahkan mempelajari modul ini pembahasannya disusun dalam lima

kegiatan belajar, yaitu :

1. Kegiatan belajar 1 tentang etika, etiket, etos, moral, moralitas.

2. Kegiatan belajar 2 tentang etika kehidupan berbangsa.

3. Kegiatan belajar 3 tentang etika organisasi pemerintah.

4. Kegiatan belajar 4 tentang tentang etika PNS.

5. Kegiatan belajar 5 tentang kode etik dilingkungan Departemen Keuangan.

1.2 Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mempelajari modul ini peserta diklat diharapkan dapat menerapkan etika dalam

organisasi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan tujuan

organisasi.

1.3 Tujuan Pembelajaran Khusus

setelah mempelajari modul ini peserta diklat diharapkan dapat :

1. Menguraikan tentang etika, etos, etiket, moral, dan moralitas.

2. Menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika dari Adler.

3. Menguraikan tentang teori-teori etika.

4. Menguraikan tentang pengertian, maksud, dan tujuan ditetapkannya etika

kehidupan berbangsa.

5. Menyebutkan sikap yang dikedepankan dari pokok-pokok etika kehidupan

berbangsa.

MODUL ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM BPPK 2009

3

6. Menjelaskan tentang ruang lingkup etika kehidupan berbangsa.

7. Menjelaskan tentang pengertian, arti, dan pentingnya etika dalam kehidupan

organisasi serta dimensi etika organisasi pemerintah.

8. Menjelaskan tentang pengertian, penyusunan, standar etika organisasi

pemerintah.

9. Menjelaskan tentang pengawasan, evaluasi, dan meningkatkan standar etika

organisasi pemerintah.

10. Menjelaskan tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup pembinaan jiwa korps, dan

kode etik PNS.

11. Menguraikan secara garis besar nilai-nilai dasar yang wajib dijunjung tinggi dan

dilaksanakan PNS.

12. Menyebutkan butir-butir yang terkandung dalam kode etik PNS, yang tercantum

dalam etika PNS dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat terhadap diri

sendiri dan terhadap sesama PNS.

13. Menjelaskan tentang proses penegakan kode etik PNS.

14. Menguraikan secara garis besar tentang hukuman disiplin PNS dalam

hubungannya dengan kode etik PNS.

15. Menjelaskan tentang kewajiban calon PNS untuk mengucapkan sumpah atau janji

pada saat pengangkatan menjadi PNS.

16. Menjelaskan tentang kewajiban PNS untuk mengucapkan sumpah/janji pada saat

diangkat jabatan negeri.

17. Menyebutkan prinsip-prinsip moral PNS yang harus dimiliki dan dihayati PNS yang

merupakan etika yang wajib dilaksanakan PNS.

18. Menjelaskan maksud dan tujuan ditetapkan kode etik di lingkungan Departemen

Keuangan.

MODUL ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM BPPK 2009

4

19. Menguraikan secara garis besar tentang hubungan peningkatan disiplin PNS dalam

hubungannya dengan pelaksanaan kode etik di lingkungan Departemen

Keuangan.

20. Menjelaskan tentang materi dasar yang wajib tercantum dalam kode etik di

lingkungan Departemen Keuangan.

21. Menjelaskan tentang proses penegakan kode etik di lingkungan Departemen

Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Indrawidjaya Adam 1 (1986), Perilaku Organisasi, Bandung.

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka (2002)

3. Kumarotomo Wahyudi, Etika Administrasi Negara

4. Magnis Suseno, SJ, Etika Birokrasi, Makalah pada Seminar Pengembangan

Widyaiswara/2002

5. Myrdal Gunnar “Asian Drama New York” (1968)

6. Pendidikan Pancasila, Tim Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, Jayakarta (2002)

7. Rooswiyanto, Tonny, Drs, Msc, “Etika Organisasi Pemerintah (2005)

8. Salamun Suharjo Drs, MPA, dan Fernanda Desi, Msoc, Sc, Etika Organisasi Pemerintah

Prajabatan III Jakarta, (LAN 2001)

9. Siagian Prof Dr, Sondang “Etika Bisnis Jakarta, (1996)

10. Solomon R.C. Etika Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga 1984

11. Supriadi Gering, Drs, M.M, Etika Birokrasi (LAN 2001)

12. Topo Ashari, Edy Drs, Msi, dan Fernanda Desi Drs, M. Soc, Sc, Membangun

Kepemerintahan Yang Baik (LAN 2001)

13. Triguno, Dipl. Ec Drs, LLM, Budaya Kerja dan Disiplin, Bappenas

14. Winarti Army, Pembudayaan Sumber Daya Aparatur Dalam Rangka Peningkatan

Kinerja Organisasi Publik Dalam Jurnal Ilmiah “Good Governance” 2003

MODUL ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM BPPK 2009

5

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945 Yang Telah Diamandemen Empat Kali

2. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan

bebas KKN

3. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa

4. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Asas-asas Umum Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas KKN

5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kepegawaian

6. PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS

7. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Tentang Kepemerintahan Yang Baik

8. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan

Kode Etik PNS

9. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/Kep/M.PAN/7/2003

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik

10. Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.01/2007 yang sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.01/2007 tentang pedoman

peningkatan disiplin PNS di lingkungan Departemen Keuangan.