DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN JAKSA AGUNG RI

Tahun Sidang : 2019 – 2020

Masa Persidangan : II (Dua) Rapat ke : - Jenis Rapat : Rapat Kerja

Dengan : Jaksa Agung RI Sifat Rapat : Terbuka

Hari, tanggal : Senin, 20 Januari 2020 Pukul : 10.30WIB – 16.32 WIB Tempat : Ruang rapat Komisi III

Ketua Rapat : H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H.,M.H Sekretaris : Novianti, S.E. Acara : Melanjutkan Rapat Kerja tanggal 16 Januari 2020 tentang

Rencana Kerja Jaksa Agung Penanganan Kasus Jiwasraya

Hadir

: A. Anggota DPR RI : 41 dari 53 orang Anggota dengan rincian:

PIMPINAN 3 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH. M.Hum 2. H. Desmond Junaidi Mahesa, SH., MH. 3. H. Ahmad Sahroni, SE

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

8 orang dari 11orang Anggota: 1. M. Nurdin 2. Bambang DH 3. Trimedya Panjaitan 4. Arteria Dahlan 5. Masinton Pasaribu 6. Ichsan Soelistio 7. I Wayan Sudirta 8. H. Safaruddin

/2. Fraksi Partai Golongan Karya

- 2 -

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA: 5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. DR. H.M. Azis Syamsuddin, SH., SE.,MAF., MH 2. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn. 3. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si 4. Supriansa, SH., MH. 5. Ir. Hj. Sari Yuliati, MT.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA: 5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, SH., MH 2. Romo H.R. Muhammad Syafi’i., SH., M.Hum 3. Wihadi Wiyanto, SH. MH 4. H. Rahmat Muhajirin, SH 5. M. Husni, SE., MM

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT: 4 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, SH., M.Hum., LL.M 2. Eva Yuliana, M.Si. 3. Hillary Brigitta Lasut, SH., LL.M 4. Rusdi Masse Mappasessu

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA: 3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P 2. N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn. 3. H. Moh. Rano Al Fath, SH., MH.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT: 5 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Ir. H. Mulyadi 2. H. Santoso, SH 3. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, SH., MH., ACCS 4. Didik Mukrianto, SH., MH. 5. Dr. Benny Kabur Harman, SH.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: 4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsy.,SE 2. H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si 3. Komjen (Purn) Drs. H. Adang Daradjatun 4. Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, SH., MH.

8. FRAKSIPARTAI AMANAT NASIONAL: 3 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Pangeran Khairul Saleh 2. Sarifuddin Sudding, SH., MH. 3. H. Nazaruddin Dek Gam

/9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

- 3 -

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN: 1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. H. Arsul Sani.,SH.,M.Si

B. Undangan: Jaksa Agung RI beserta jajarannya

Jalannya Rapat: KETUA RAPAT/F-P.GERINDRA(H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H.,M.H.): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Pak Azis Pimpinan DPR RI, Yang hari ini berkenan menghadiri rapat kita Pak beliau ini pilihannya kalau masuk Komisi Pak kalau tidak duduk di Pimpinan karena kursinya lengkap beliau harus keluar sesudah itu kalau lengkap Pak tidak boleh disitu. Kalau disitu kita adukan Pak Beliau menyalahi undang-undang. Ketua MKD-Nya disini ada Pak Habib, kita selesaikan. Jadi Undang-Undang ini mengatur Pimpinan DPR RI yang serba kikuk kalau masuk ke Komisi. Yang diusir siapa Pak Azis, Pimpinan Komisi atau Pimpinan DPR RI? Nah ini DPR RI untuk MKD itu. Oke Bapak dan Ibu sekalian, Kamis yang lalu Pak Jaksa Agung sudah memaparkan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita kirim. Hari ini rapat akan kita lanjutkan berdasarkan laporan Sekretariat 26 Anggota 9 Fraksi lengkap, jadi kita akan teruskan. Hari ini kita mulai dengan pukul 10.30 WIB akan kita rehat jam berapa? Jam 13.00 WIB Pak Jaksa Agung. Rapat saya buka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB) Bapak Ibu sekalian dan Pak Jaksa Agung, Pada Kamis yang lalu Pak Jaksa Agung sudah memaparkan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan. Tentunya perkembangan dari Kamis sampai hari ini dalam kasus Jiwasraya tentu ada perkembangan terbaru. Perkembangan terbaru itu sebelum Bapak dan Ibu Anggota bertanya, saya ingin perkembangan terbaru itu dipaparkan mana-mana yang kira-kira perkembangan dari Kamis sampai Senin ini, karena yang lalu sudah ditambahkan. Ada tambahan-tambahan tidak paparannya Pak Jaksa Agung? Untuk itu saya persilakan Pak Jaksa Agung. JAKSA AGUNG RI (Drs. SANITIAR BURHANUDDIN, S.H., M.H.): Bissmillahirahmanirrahim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pimpinan Komisi III,

- 4 -

Para Anggota Komisi III dan, Hadirin yang kami hormati, Khusus untuk Jiwasraya perkembangannya adalah kami adalah pemeriksaan saksi-saksi dan kami sedang aset racing itu yang perkembangan terakhir.Jadi kami memburu aset-aset para calon tersangka ini dan tentunya kami memang memerlukan waktu untuk itu. Jadi ada tambahan untuk Jiwasraya adalah pemeriksaan saksi-saksi. Demikian Bapak. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H).: Izin Ketua. KETUA RAPAT: Apa dulu Pak Suding? F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H).: Iya pada rapat minggu lalu kita juga minta pada Jaksa Agung agar dilengkapi berkas-berkas menyangkut masalah Jiwasraya utamanya menyangkut 57 perusahaan. KETUA RAPAT: Sudah Pak Suding, karena itu dokumen bersifat rahasia, kesepakatan dikasih saya kalau mau membaca itu silakan ada di Sekretariat. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H).: 57 perusahaan sudah diserahkan? KETUA RAPAT: Iya sudah diserahkan, tinggal baca dan tidak boleh di foto copy, karena sifatnya rahasia. Karena itu anggap saja bahwa rapat tertutup maka itu jadi yang rahasia bisa kita lihat tetapi tidak boleh diekspose dalam artian kosumsi umum agar sifat kerahasiaannya tidak dilanggar. Bapak dan Ibu sekalian, Mekanisme rapat kita hari ini saya menawarkan yang pertama adalah setiap orang bertanya itu 3 (tiga) menit dan langsung dijawab sama Pak Jaksa Agung. Yang kedua tawaran saya, apakah kita mulai dari Fraksi atau daftar hadir siapa yang diawal dia yang didahulukan untuk bertanya ya tinggal pilih Pak Suding pilihannya mana? F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H).: Saya kira tetap diberikan hak ke Anggota, karena itu juga memang merupakan hak Anggota dalam kaitan untuk menyampaikan pandangan pendapat terhadap mitra kerja.

- 5 -

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rapat ini rapat lanjutan artinya bahan kita sudah pahami kalau saja bisa diwakili Fraksi dahulu satu sampai sembilan baru nanti per Anggota itu lebih baik jadi artinya sudah ada fokus pertanyaan.Adapun pendalaman nanti Anggota bisa di follow up selanjutnya menurut saya itu yang terbaik. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ada dua perbedaan,Pak Suding ingin Anggota, Fraksi ditinggalkan. Kenapa, karena persepsinya begini kalau Anggota tinggal kiri kanan.Kalau Fraksi yang datang awal ternyata bukan Pimpinan Fraksi habis itu nanti Pimpinan Fraksi ngomong pulang lagi, membuat ruangan ini kosong. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan kita per orangan atau Fraksi? Oh iya Fraksi dan per orangan.Setuju itu? Oke. F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO): Ketua. KETUA RAPAT: Pak Ichsan. F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO): Terima kasih. Kalau begitu kan nanti bolak balik ini ada 9 (Sembilan) pertanyaan nanti mungkin Anggota yang mau bertanya juga minta menggunakan hak konstitusinya, kembali terjadi pertanyaan ulangan.Kalau mau begitu lebih baik per Anggota saja jadi tidak ada duplikasi pertanyaan. Terima kasih Ketua. KETUA RAPAT: Oke kalau begitu kita tidak ada Fraksi sama saja toh, kiri kanan saja ya. F-PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.): Pak Ketua boleh usul tidakPak kalau soal waktu? Kasih kesempatan di 5 (lima) menit mungkin lebih afdol, 3 (tiga) menit kayanya bahan terlalu berat dengan waktu yang terlalu sedikit. Jadi 5 (lima) menit pun sudah sangat balancelah. KETUA RAPAT: Sebenarnya apa pun kalau tidak dibatasi juga saya sebagai Pimpinan tidak ada masalah tetapi karena ini permintaan 5 (lima) menit tambahannya yasudah tidak ada masalah. Setuju ya gunakan seefektif mungkin 5 (lima) menit. Pak Jaksa Agung

- 6 -

menanya sampai jelas begitu kan, jawabannya sampai jelas.Jadi 5 (lima) menit bertanya langsung dijawab karena kan subtansinya berat. Kalau kita tumpuk 3, 4, 5 jawabannya nanti kawan-kawan tidak fokus. Jadi agar fokus Anggota bertanya langsung dijawab, Anggota bertanya langsung dijawab agar tidak ada terulang-ulang Anggota yang bertanya belakangan itu lagi, itu lagi, itu lagi ya agar saya bisa potong yang sudah dipertanyakan kita potong atau kalau tidak memperdalam.Kalau memperdalam saya akan kasih itu agar lebih fokus karena ini kelihatan kawan-kawan sangat serius dan Pak Jaksa Agung juga dengan tim sangat serius jadi perlu yang lebih detail.

Untuk itu kami persilakan Pak Habib duluan tetapi tolong disiplin. Rapat ini saya harap kehadiran diruang ini sesudah bertanya juga hormati yang lain untuk mendengarkan jawaban-jawaban dari Pak Jaksa Agung. Kami persilakan Pak Habib. F-PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.): Bissmillahirahmanirrahim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketua dan jajaran Pimpinan serta para Anggota yang saya hormati, Hari ini kita melanjutkan rapat dan Insya Allah penuh dengan keberkahan. Jaksa Agung dan jajarannya saya apresiasi anda telah melakukan tindakan-tindakan yang sangat akselerasi sehingga bisa lebih rakyat memahami situasi petanya. Langsung saja Ketua pertanyaannya, rapat kali ini memiliki dua agenda utama yaitu membahas mengenai rencana kerja Kejaksaan dan Kasus Jiawsraya pertama. Mengenai rencana kerja sebelum membahas mengenai berbagai program yang sudah dijalankan, saya ingin mengingatkan bahwa menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan untuk melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.Ini perlu saya tegaskan.

Yang kedua, saya mendapat laporan ada seorang Caleg dari PKS yang ditekan oleh satu oknum Kejaksaan Pak agar membantu Caleg dari partai lain. Saya minta seperti ini tidak terjadi lagi diseluruh organ adhyaksa harus tegak luruslah, tidak boleh partisan apalagi bermain politik apalagi ini mendekati Pilkada tahun 2020 Pak,banyak jumlah Pilkadanya. Saya pikir adakah langkah yang diambil oleh Jaksa Agung untuk menjamin netralitas kors adhyaksa Pak tolong nanti dijelaskan. Apakah sudah ada arahan khusus dari Jaksa Agung pada jajarannya untuk bekerja secara profesional mohon dijelaskan. Selanjutnya mengenai kasus Jiwasraya tentu ini pekerjaan berat Pak,untuk Jampidsus dan Jaksa Agung.Namun demikian perkara itu harus dihadapi apalagi hal ini menyangkut nama bangsa dan negara. Nasabah Jiwasraya bukan cuma WNI loh Pak, namun 437 orang warga Korea Selatan yang diduga mengalami kerugian hingga 572 miliar atau lebih dari setengah triliun, karena itu menyangkut kepercayaan dunia internasional terhadap iklim investasi Pak dan keuangan di Indonesia.

- 7 -

Saya mengapresiasi kerja cepat dari Kejaksaan mencekal 13 orang keluar negeri terkait kasus ini dan ada 5 (lima) orang yang sudah ditahan. Ini seperti menunjukan keseriusan Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus ini. Dalam penanganan kasus korupsi biasanya dilakukan dua pola Pak, dua pola itu adalah folllow the money dan tracking the decision maker. Merunut siapa saja yang menjadi the decision maker atau pengambil kebijakan untuk mencari siapa saja yang harus bertanggung jawab.Apakah ini sudah dilakukan pada kasus Jiwasraya Pak?Ada berapa pihak yang harus bertanggung jawab atas persoalan ini. Ini harus dijelaskan dan siapa mereka dan ini tidak boleh ada ketakutan di Kejaksaan untuk menjelaskan nama-nama tersebut.

Kemudian tak kalah pentingnya melakukan follow the money.Hal ini diperlukan

untuk mengetahui kemana saja uang itu mengalir Pak, ke apa saja, kantong siapa saja di dana Jiwasraya ini berlabuh.Apakah ini sudah dilakukan Pak?Jadi jelas kemana aliran dana Jiwasraya tersebut.

Yang terakhir Pak hal yang paling penting untuk Kejaksaan bukan sekedar

menahan atau mempidanakan orang, namun membongkar modus ini sampai ke akar-akarnya Pak. Menjadi pembelajaran untuk bangsa ini, lebih penting lagi Kejaksaan Agung harus menyelamatkan keuangan negara, karenanya aset-aset para tersangka itu perlu disita.Saya melihat sudah dilakukan, terima kasih Pak.Tentunya penyitaan juga perlu dilakukan saat pengembangan kasus. Siapa pun yang menerima aliran dana dari Jiwasraya langsung bekukan asetnya Pak. Ini Pak mengganggu investasi Pak di republik kita ini. Siapa saja pengambil kebijakan yang terkait kasus ini juga langsung bekukan asetnya atau langsung lakukan penyitaan. Dengan demikian kita harapkan uang negara akan segera banyak diselamatkan dan uang nasabah kembali kepada nasabah dengan baik Pak. Saya yakin dan percaya Allah akan memberikan kekuatan kepada adhyaksa keseluruhan khususnya di lembaga institusi yang sangat dipercaya republik ini dalam penuntutan bisa mendapat kemudahan dan dapat kenyamanan, dan keamanan dalam pelaksanaan. Terima kasih Ketua. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Habib luar biasa pas Pak 5 (lima) menit. Silakan Pak Jaksa Agung menjawab. JAKSA AGUNG (Drs. SANITIAR BURHANUDDIN, S.H., M.H.): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin menyampaikan jawabannya. Yang pertama sehubungan dengan netralitas Jaksa di dalam Pilkada.Kami telah membuat suatu edaran dan ini Instruksi Jaksa Agung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Mendukung Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dimana kami memerintahkan untuk menjaga sungguh-sungguh marwah penegakan hukum dan jangan digunakan sebagai alat kepentingan politik dan dimana kami memerintahkan pada para Jaksa Agung muda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

- 8 -

untuk menunda penyidikan penyelidikan penyidikan dan eksekusi perkara tindak pidana korupsi terhadap calon Kepala Daerah yang ikut serta dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 sejak ditetapkannya sebagai calon Kepala Daerah sampai dengan pelantikan dan selesai seluruh proses tahapan pemilihan. Kemudian tentang Jiwasraya aliran-aliran ini masih terus kami dalami terus Bapak dan mudah-mudahan ini kita akan terungkap siapa yang mendapat aliran-aliran tersebut tapi sampai saat ini masih terbatas yang kami sampaikan. Kemudian kami juga tadi Bapak sampaikan bukan hanya penindakan saja tetapi bagaimana kita menyelamatkan aset dan ini sudah kami lakukan Bapak. Kami sudah melakukan pendataan tentang aset-aset dan kami melakukan aset racing.Jadi kami telah melakukan penyitaan-penyitaan terhadap harta benda mereka dari 5 (lima) Bapak. Yang sampai saat ini yang menjadi fokus kami yang paling bertanggung jawab baru ada 5 (lima) dan Insya Allah masih bisa berkembang atau nanti karena kami sudah mencekal itu 13 (tiga belas) orang jadi masih dalam pengembangan.Tetapi untuk saat ini adalah yang pertama adalah 1. Hendrisman Rahim ini adalah mantan Dirut Asuransi Jiwa tahun 2008 sampai 2018,

dua periode 10 tahun, 2. Hary Prasetyo ini mantan Direktur Keuangan Asuransi Jiwasraya tahun 2008

sampai 2018, ini satu paket dengan Dirutnya, 3. Syahmirwan itu mantan Kepala Divisi Keuangan Investasi Asuransi Jiwasraya

Pak,ini periodenya 2008 sampai 2014, 4. Heru Hidayat ini pihak swastanya Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, 5. Benny Tjokro Saputro ini Komisaris PT Hanson Internasional, Itu yang dapat kami sampaikan terlebih dahulu Pak, karena kami masih tetap melakukan penyelidikan dan ada hal-hal yang masih kami tidak bisa terbuka sekali disini karena ini adalah dalam rangka kami teknik penyidikan. Demikian Bapak. KETUA RAPAT: Oke selanjutnya Pak Nurdin kami persilakan. F-PDIP (Drs. M. NURDIN, M.M.): Terima kasih Pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi III yang saya hormati, Bapak Jaksa Agung dan seluruh jajaran yang saya hormati, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama dengan pelaksanaan pengungkapan kasus asuransi Jiwasraya saya memberikan apresiasi mudah-mudahan ini bisa tuntas dilaksanakan sehingga mungkin trigger mekanisme yang dilakukan oleh instansi lain tidak perlu lagi.

Kemudian berikutnya adalah disamping hal yang lain, masih banyak juga kasus-kasus yang berulang tahun yang tidak tuntas.Jadi saya harapkan beberapa hal yang masih belum diselesaikan, disini tertulis cukup banyak Pak yang masih walaupun itu

- 9 -

sudah dalam tahap penuntutan misalnya kasus Pamin Sukardi, Raden Priyono, Honggo Hendarto, Helmi Kamalubis, Edward dan lain-lain itulah mohon juga apa sebenarnya yang menyebabkan penuntutan ini agak berlarut-larut.Jadi mohon penjelasannya dan diharapkan bisa selesai sehingga apa yang tertulis dihalaman 38 sampai ke 45 itu bisa kami mendapatkan penjelasannya.

Selain dari pada itu juga kita masih melihat memang sudah banyak yang

dikerjakan setelah Bapak menjadi Jaksa Agung dalam kaitan dengan sistem pembenahan personil dan mutasi dan promosi.Masih beberapa hal yang terdapat keluhan-keluhan dari anggota-anggota Kejaksaan terkait dengan masalah ini. Jadi ini pun setelah kemarin yang Plt-Plt sudah dipenuhi mungkin dalam pemilihan selanjutnya juga bagaimana rencana Jaksa Agung terkait dengan pembinaan personil.

Satu lagi yang menjadi sorotan masyarakat adalah kelanjutan penanganan kasus

pelanggaran HAM berat. Bagaimana rencana Kejaksaan Agung dalam mencari penyelesaian kasus-kasus ini, karena dengan kemarin juga perbedaan yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung mendapatkan perhatian juga khususnya dalam kasus Semanggi I, Semanggi II.

Kemudian terkait dengan hukuman mati yang belum dieksekusi, mungkin ini juga

bisa bagaimana caranya karena cukup banyak walaupun terutama dalam kasus-kasus narkoba. Ini tercatat yang kami dapatkan masih ada 274 kasus yaitu 68 kasus pembunuhan, 90 kasus narkoba, 8 perampokan dan lain-lain. Terakhir bagaimana sistem informasi manajemen Kejaksaan yang sudah dikembangkan SIMKARI tetapi masyarakat masih agak kesulitan untuk memberikan masukan-masukan kepada Kejaksaan. Saya kira demikian. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT: Silakan Pak Jaksa Agung. JAKSA AGUNG (Drs. SANITIAR BURHANUDDIN, S.H., M.H.): Mohon izin kami menyampaikan. Untuk kasus Jiwasraya ini nanti Pak untuk ini dulu Pak untuk kasus yang berulang tahun mohon nanti Pak Jampidsus untuk menyampaikan.Tetapi untuk personil kami selalu terus-terusan memerlukan pembenahan-pembenahan personil dan kami sekarang akan mencari talenta-talenta karena inilah yang kadang-kadang kami re-organisasi kami sedikit agak berat untuk penempatan-penempatan tapi kedepan saya sudah menyusun bagaimana talenta-talenta telent ini dan tentunya dilatarbelakangi oleh pendidikan-pendidikan, kami sedang menyusunnya Bapak.

Kemudian untuk HAM berat kemarin kami menyampaikan adanya rekomendasi Komisi I tetapi yang berkembang adalah kami tidak ingin melaksanakan.Pada komitmen kami kami komit bahwa Kejaksaan sebagai penyidik siap untuk menuntaskan perkara HAM tapi dengan salah satu syarat bahwa kita ini ada aturannya ada format reformil terpenuhi pasti kami akan tindak lanjuti.

- 10 -

Kemudian masalah hukuman mati ini nanti Jampidum akan menyampaikannya, dan SIMKARI ini sudah berjalan Bapak dan mohon kalau suatu saat mungkin kami bisa sampaikan ke Bapak karena ini sudah berjalan bahkan daerah untuk laporan-laporan daerah kami bisa ontime,kami bisa langsung untuk melihatnya.Itu mungkin untuk pengembangan sementara.Silakan Adi. JAMPINDUS (ADI TOEGARISMAN, S.H., M.H.): Mohon izin Pimpinan atas izin Jaksa Agung akan kami menyampaikan sesuai dengan pertanyaan tadi yang saya awali dengan, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan dan izin Jaksa Agung ada pertanyaan berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang tadi dianggap berulang tahun atau menjadi tunggakan kami secara rinci akan kami jelaskan. Berkaitan dengan perkara Pamin Sukardi itu sudah inkrah, sudah tuntas sudah selesai dan sudah dijatuhi hukuman sampai tingkat kasasi.

Kemudian berkaitan dengan kasus Honggo dan Priyono itu terkenal atau dikenal dengan kasus kondensat, penyidikannya adalah dari Bareskrim kemudian kami sebagai penuntut umum memang perkara itu telah kami nyatakan lengkap. Hanya ketika pada tahap kedua yang diserahkan kepada kami hanya dua orang tersangka.Si Honggo tidak diserahkan dengan alasan itu, ketika itu tidak kami terima. Kami tiga tersangka harus diserahkan secara bersama-sama tiga orang. Dari diskusi ini tidak selesai begitu saja dalam diskusi kerja sama berikutnya karena memang Honggo masih DPO, atas perintah Pak Jaksa Agung dan belum lama ini kami sudah berkordinasi bahwa nantinya untuk perkara Honggo akan kami limpahkan secara in absentia.Kemudian untuk dua tersangka yang masih ada akan segera di kordinasikan untuk diserahkan tahap kedua untuk kami lanjutkan ke persidangan.Sehingga oleh karena itu untuk perkara-perkara yang demikian sudah sebetulnya bukan menjadi tunggakan kami sudah proses penyelesaian.

Khusus perkara yang Edward itu sudah inkrah, sudah selesai cuma informasinya

yang bersangkutan akan mengajukan PK.Cuma secara formal belum kami dapat terima dokumen bahwa yang bersangkutan mengajukan PK. Intinya Pimpinan bahwa proses hukum berkaitan yang dikatakan tadi in progres dan Insya Allah dalam waktu dekat kami berjalan sesuai yang diharapkan. Untuk sementara demikian penjelasan kami. Terima kasih. KETUA RAPAT: Pak Nurdin. Oke silakan Pak lanjutkan Pak.masalah hukuman mati,Pak Ali. JAMPIDUM (ALI MUKARTONO, S.H., M.H.): Terima kasih Pimpinan. Atas izin Pak Jaksa Agung kami menjelaskan tentang hukuman mati ini. Betul Pak ada 200 lebih memang hukuman mati tetapi yang terakhir kita inventarisasi ada sekitar 212 yang itu yang mempunyai hukum tetap tapi yang divonis hukuman mati seperti angka yang disampaikan Bapak tadi. Dari 212 itu yang inkrah bukan berarti

- 11 -

semuanya siap dieksekusi. Kenapa demikian, karena ada Undang-Undang tentang Grasi yang menyatakan bahwa permintaan grasi itu menunda eksekusi hukuman mati.

Beberapa permasalahan yuridis terkait sekarang ini kita lakukan inventarisasi ulang update data dan seterusnya untuk mencapai angka yang fix, karena beberapa putusan Mahkamah Konstitusi kita mencoba menyesuaikan. Pertama putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ketentuan Pasal 268 Ayat (3) disana dikatakan bahwa PK hanya boleh diajukan satu kali tetapi aturan itu dicabut oleh MK dengan pertimbangan antara lain salah satunya bahwa keberadaan material tidak dapat dibatasi dengan waktu kira-kira demikian. Kemudian tentang Undang-Undang Grasi juga demikian, Undang-Undang Grasi dikatakan bahwa permohonan grasi diajukan maksimal satu tahun setelah memiliki kekuatan hukum tetap. Pasal ini pun dicabut oleh MK sehingga tidak ada batas waktu orang bisa mengajukan grasi, ini juga terkendala, kita inventaris lagi.

Kemudian terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Hukuman Mati juga ada masalah. Masalahnya apa, disana dikatakan bahwa apabila pelakunya itu lebih dari satu dan bersama-sama maka pelaksanaan hukuman mati harus dilakukan bersama-sama. Nah ini agak sulit memverifikasi karena sikap para terdakwa yang dihukum 5 Pasal 55 ini sebagai peserta pembantu dan lain sebagainya mempunyai sikap yang berbeda-beda, sehingga ketika satu orang terpidana sudah selesai proses hukumnya tetapi yang lain belum selesai kita juga harus menunggu. Ini perintah Undang-Undang, demikian. Ini kita lakukan update data semuanya terakhir nanti kita melalui Pak Jaksa Agung saya laporkan yang betul-betul bersih dari persoalan-persoalan. Demikian penjelasan kami. Terima kasih. KETUA RAPAT: Pak Nurdin. F-PDIP (Drs. M. NURDIN, M.M.): Begini Pak kami memohon kaitan dengan ini para aparaturpenegak hukum untuk bisa melaksanakan dengan baik caranya, karena ternyata dari kasus-kasus yang hukuman mati selama dalam perjalanannya menunggu eksekusi ada juga yang melakukan lagi sehingga dia dihukum mati lagi.Jadi ada satu orang kira-kira dihukum mati tiga kali tapi belum mati-mati.Ini yang mungkin perlu jalan keluar Pak untuk itu karena kadang-kadang mendapatkan akses yang tidak kita kehendaki kalau mereka tidak dilaksanakan pelaksanaannya. Saya kira itu Pak. Terima kasih. JAKSA AGUNG (Drs. SANITIAR BURHANUDDIN, S.H., M.H.): Baik itu juga memang yang kami kehendaki Pak tapi perjalanannya yang sulit untuk kami, karena begini kalau kami nanti melakukan eksekusi ternyata ada hal-hal yang masih belum terpenuhi dan itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung kami tidak bisa mengembalikannya. Maka kami hati-hati sekali untuk hukuman mati ini. Demikian Bapak.

- 12 -

KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERY): Pimpinan saya interupsi. KETUA RAPAT: Silakan. KETUA KOMISI III DPR RI/F-PDIP (HERMAN HERY): Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sedikit melanjutkan, saya kira apa yang disampaikan oleh tadi Pak Nurdin dari PDI-Perjuangan ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian Jaksa Agung sekarang ini saya kira itu sudah bisa kita terima.Namun ada hal-hal yang ingin saya ingatkan di era Jaksa Agung yang baru mengingat baru seumur jagung.

Satu terkait perkara tadi yang disebut Honggo kondensat saya kira masyarakat atau publik dan DPR RI masih ingat kasus ini sudah tahunan dengan semua aroma yang sedap dan tidak sedap. Kalau bilang orangnya buron, orangnya ada depan mata ada di Singapura, saya sering bertemu, saya sering melihat di Singapura. Jadi jangan tiba-tiba sepertinya kok negara ini kalah sama penjahat, negara ini tiba-tiba menjadi tidak berdaya. Ini terus terang saja dalam fungsi pengawasan kami sebagai Komisi III DPR RI. Kami juga tidak bodoh-bodoh sekali dalam melihat kasus-kasus semacam ini, ada peran banyak pihak.

Oleh sebab itu dalam kesempatan ini mumpung kasus Jasa Raharja ini lagi naik

dan terus terang kami memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung dan jajarannya, tolong Jaksa Agung dan jajarannya memberikan sebuah keyakinan baru kepada publik dan kepada semua pihak bahwa kali ini Jaksa Agung dan jajarannya tidak mau kalah dengan KPK.Kalau KPK bisa, Kejaksaan mempunyai institusi yang lebih besar, punya infrastruktur manusia yang luar biasa dan lebih mampu untuk menuntaskan kasu-kasus besar, ini himbauan saya.

Hal kedua tadi Ketua bicara soal promosi, mutasi, jabatan di tubuh Kejaksaan

Agung yang juga dalam tanda petik menjadi rahasia umum. Ada hal-hal yang sifatnya oh ini aturan harus sekian tapi ada orang yang 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan juga bisa mutasi tergantung kehendak Jaksa Agung.Nah dalam hal ini kita minta penjelasan saya melihat satu yang berwenang dalam hal ini yang mengkrusial ini Pak,Jambin tidak kelihatan kemana beliau? Oke. Baik saya karena hanya bicara soal promosi dan mutasi, Jambin itu orang lama dibidang itu kok tidak ada hari ini itu menjadi pertanyaan saya. Saya kira itu saja Pimpinan rapat. Terima kasih. JAKSA AGUNG (Drs. SANITIAR BURHANUDDIN, S.H., M.H.): Izin Bapak. Untuk perkara kondensat ini belum tahap dua masih ada di penyidik Polri, jadi di Mabes Polri jadi di Kepolisian. Jadi kami belum menerima tahap duanya. Kami juga selalu berkoordinasi agar Honggo ini bisa dihadirkan, karena bagi kami kalau Honggo hadir jadi di dalam nanti membuat dakwaan itu bisa bulat bagaimana peran Honggo dan

- 13 -

bagaimana peran yang lain, dan itu akan menjadi perhatian kami Bapak terima kasih untuk itu.

Izin mengenai promosi jabatan itulah ada kekurangan kami adalah talent-talent ini spesial apa yang kami harus memerlukan lagi. Kami sedang melakukan pendataan-pendataan mengenai seseorang pegawai, seorang jaksa itu dimana talentnya, karena kalau ada misalnya yang tiga bulan seperti masalah Karo Keuangan, itu Karo Keuangan jaksa kami sudah menyampaikan kepada teman-teman siapa yang bisa disitu. Ini talent ini kurang mendukung dan kami kami mohon maaf kalau masih ada kekurangan dan kita akan kami perbaiki-perbaiki dan kedepan Insya Allah harapan masyarakat, harapan kita semua dapat dilaksanakan. Demikian Bapak. KETUA RAPAT: Terima kasih.

Selanjutnya Pak Supriansah tolong waktunya 5 menit Pak Supriansah. F-PG (SUPRIANSAH, S.H., M.H.): Siap.Terima kasih Pimpinan. Para Anggota Komisi III yang saya hormati, Pak Jaksa Agung beserta dengan jajarannya yang saya hormati, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada Pak Jaksa Agung beserta dengan seluruh jajarannya yang telah bertindak cepat dalam rangka meringkus orang-orang yang terduga melakukan tindak pidana terkait dengan persoalan asuransi Jiwasraya ini.

Yang kedua, berdasarkan laporan keuangan Jiwasraya berinvestasi ini ketiga saham yaitu saham milik BUMN, saham milik pemerintah, saham milik swasta yang kesemuanya ini menurut hemat dan pandangan saya bahwa sudah semestinya sebelum terjadinya gagal bayar oleh PT Asuransi Jiwasraya ini maka harus memenuhi sebuah azas kehati-hatian dalam menentukan dimana kita harus membeli.

Yang ketiga adalah ada dugaan utama kenapa gagal bayar ini, dugaan utamanya

karena dianggap Pimpinan Asuransi Jiwasraya ini mengeluarkan sebuah kebijakan yang dikatakan produk unit lain Saving Plan. Ini menjanjikan kepada nasabah kurang lebih 6,5% sampai 10% , ini sangat besar sekali janjinya kepada nasabah.Saya buktikan salah satu nasabah yang benar yang menyimpan uangnya di asuransi sebesar 70 miliar orang Makasar sekampung dengan saya. Dia dijanjikan 7% sehingga dia rela mengeluarkan uangnya dari BRI dibawa ke asuransi Jiwasraya tetapi yang terjadi gagal bayar.

Ini menurut hemat dan pandangan saya bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan

oleh Pimpinan ini, inilah yang diduga bahwa mereka ini melakukan pelanggaran Peraturan OJK Nomor 73 Tahun 2016 dimana ditekankan disitu bahwa perusahaan-perusahaan asuransi ini wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

- 14 -

Bahkan dalam Ayat (2)-nya dalam Pasal 2 itu telah dijelaskan bahwa prinsip tata kelolanya itu harus memenuhi azas keterbukaan, azas akuntabilitas,azas pertanggungjawaban, azas kemandirian, azas kesetaraan dan kewajaran. Menurut hemat saya ini tidak wajar karena melampaui apa yang telah dilakukan oleh bank-bank umum. Oleh karena diduga tidak mengambil keputusan yang tepat maka mereka membanting setir dengan melanjutkan penjualan dan mulai berinvestasi ke saham-saham gorengan dalam rangka tujuannya satu mengakali laporan pertanggungjawaban keuangan.

Nah terkait ini Pak Kejaksaan Agung ini menimbulkan sebuah pertanyaan

bagaimana pengawasan OJK. Bukankah OJK ini adalah diatur dalam sebuah Peraturan OJK Nomor 55 Tahun 2017 tentang Laporan berkala perusahaan perasuransian, dimana harus ada laporan bulanan, harus ada laporan triwulan, harus ada laporan per semester, ada laporan tahunan. Saya tidak mau berspekulasi bahwa ada kegagalan OJK dalam melihat laporan-laporan keuangan PT Asuransi ini.

Olehnya itu yang keempat Bapak Jaksa Agung dan Bapak Pimpinan, saya tidak

ingin menyandingkan antara persoalan Century dengan persoalan Asuransi Jiwasraya tetapi kedua-duanya ini adalah perusahaan yang membuat mencret dan mual-mual Negara Republik Indonesia ini. Kenapa saya katakan mencret, karena persoalan Century yang kemarin pada tahun 2008 yang mencapai kerugian 6,7 triliun ini, orang lain yang merampok tapi negara yang harus bertanggung jawab. Ini yang saya katakan mencret.

Mual yang saya maksudkan ini Pak Jaksa Agung danPimpinan yang terhormat

bahwa asuransi Jiwasraya ini saya hampir-hampir menyimpulkan bahwa ini adalah kesalahan. KETUA RAPAT:

Pak Supriansah waktunya sudah habis 5 menit. F-PG (SUPRIANSAH, S.H., M.H.): Kalau begitu sedikit sekali saya tutup. KETUA RAPAT:

Oh iya silakan. F-PG (SUPRIANSAH, S.H., M.H.): Terima kasih banyak Pimpinan. Perusahaan Asuransi Jiwasraya ini kenapa saya katakan mual karena ini murni kesalahan adalah pimpinan yang tidak menempatkan tindakannya sesuai dengan mestinya sehingga kerugian ada pada nasabah. Olehnya itu saya minta dalam forum terhormat ini bahwa DPR RI tidak boleh tinggal diam, mari kita mengambil peran disini, mari kita membentuk panja dalam rangka memberikan bantuan kepada jajaran Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Terima kasih.

- 15 -

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT: Silakan pak. JAKSA AGUNG (Drs. SANITIAR BURHANUDDIN, S.H., M.H.): Izin Bapak. Apa yang Bapak Supriansah sampaikan itu adalah sangat benar sekali dan kami adalah kewajibannya merekontruksi apa yang Bapak merumuskan kembali, apa yang Bapak sampaikan sehingga itu menjadi suatu perbuatan melawan hukum dan itu kami mengarah kesana. Dia ke azas ketidakhati-hatian dalam berusaha dan itu sangat banyak. Jadi kami pasti Bapak kami akan merekontruksikan agar ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan itu adalah dasar kami untuk melakukan penuntutan. Jadi kontruksi kasusnya kami akan susun seperti yang Bapak sampaikan pada kami dan kami juga berterima kasih Pak.

Kemudian masalah OJK ini masih di luar institusi kami tapi jujur kami juga akan melakukan evaluasi tentang apakah pengawasan ini dilakukan secara benar atau tidak tetapi mungkin tidak dalam waktu disini kami untuk menyampaikannya begitu. Kemudian yang utamanya Bapak mohon kami juga dilakukan pengawasan untuk itu, karena bagi kami langkah kami semakin banyak yang kami diawasi, teman-teman kami kami juga semakin lebih fokus pada itu dan Insya Allah niat kami tetap kami akan menyelesaikan kasus ini secara baik dan benar. Demikian Bapak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Pak Jaksa Agung sebenarnya mau detail tentang semua saya sepakat dengan Pak Supriansah. Kalau OJK berjalan dengan benar hal ini kan tidak terjadi, karena BPK sudah ada lampu merah, OJK perannya lemah. Nah yang menjadi soal, kapan Kejaksaan Agung memanggil OJK. Kenapa, jangan sampai Komisi III memanggil duluan dari Kejaksaan Agung nanti jadi lain, begitu loh Pak. Lebih baik Jaksa Agung panggil ada dialog antara kita, kita akan panggil untuk apa yang terjadi sebenarnya. Jangan ada abu-abu dari semuanya ini. Itu saja Pak kapan memanggil kita juga akan pantau ini dengan baik. Silakan Pak Jaksa Agung. JAKSA AGUNG (Drs. SANITIAR BURHANUDDIN, S.H., M.H.): Izin Bapak kami melaporkan. Kalau begitu kami buka saja, OJK sudah kami panggil Bapak. Jadi OJK sudah kami panggil dan kami juga memang sedang arah kesitu, kami pendalaman kesitu tetapi dan OJK juga memberikan input-input pada kami bagaimana proses yang sebenarnya dan itu juga sudah kami lakukan Bapak. Mohon izin kami tidak full. Demikian Bapak. Terima kasih.

- 16 -

KETUA RAPAT: Oke jadi beberapa catatan ada berkas-berkas tertutup, ada OJK sudah dipanggil yang hari ini tidak bisa di publish. Tentunya kedepan catatan dari Pimpinan bahwa kita perlu rapat tertutup dengan Kejaksaan Agung untuk memahami ini ya Pak Jaksa Agung ya. Ini catatan tolong Sekretariat dan Bapak Ibu Anggota bagian kegiatan kita akan ada rapat tertutup. Terbuka nanti Ben kalau sudah ada dibuka, kita tutup dululah hal-hal yang tabu dulu ya, sabar Benny. Sepakat ya?

(RAPAT : SETUJU) Selanjutnya kami persilakan Pak Romo . F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum): Terima kasih Pimpinan. Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III yang saya hormati, Pak Jaksa Agung dan seluruh jajaran yang saya hormati, Saya menuju kemari tadi mendapat telepon dari kawan-kawan di dapil saya Sumatera Utara agar meminta ketegasandari Kejaksaan Agung apakah masih ada dalam daftar eksekusi tertunda di Jaksa Agung itu tentang register 40 dan register 41 Torganda. Bahwa dalam proses hukumnya register 40, 41 ini sudah inkrah, harus dikembalikan kepada negara tapi ini belum ada eksekusi dari Kejaksaan Agung. Kemarin kelompok pemerhati di Sumut menghitung produksi yang terus berjalan yang ditangani oleh Torganda sampai tahun 2016 saja itu hasil yang diperoleh sudah 21 triliun.Bayangkan kalau itu kita anggap penerimaan negara ini kerugian negara yang sangat besar karena ada komitmen Pimpinan Komisi III bahwa penegakan hukum itu berimbas pada penerimaan APBN dan saya kira kerugian negara sudah cukup besar kita tidak tahu apakah memang Kejaksaan Agung abai atau tidak berani atau ada hal-hal yang lain. Ini ketika Jaksa Agung sebelumnya mula-mula menjabat ini juga sudah kita pertanyakan bahkan waktu itu ramai-ramai nanyanya. Hari ini karena belum ada yang nanya maka telepon tadi saya gunakan untuk menjadi ingatan saya mengingatkan Jaksa Agung apakah daftar untuk mengeksekusi register 40, 41 yang sudah inkrah dikembalikan kepada negara itu, sudah hapus dari catatan eksekusi Kejaksaan Agung atau tertunda, atau diabaikan, atau ada imposible hand yang perlu kita hadapi sama-sama agar negara berwibawa. Karena kan selalu kita mendengar statement pemerintah apalagi kalau menghadapi teroris yang tukang cendol, tukan pecel itu negara tidak boleh kalah dengan teroris tapi ini negara sudah puluhan tahun kalah dengan Torganda, dan kerugiannya triliun tahun 2016 saja sudah kami hitung sudah mencapai 21 triliun. Kita tidak tahu ini siapa yang menikmati penyimpangan hukum yang dilakukan oleh PT Torganda. Kemudian yang kedua, mungkin karena sangat viral mohon penjelasanlah kasus Kakek Samirin yang ada di Simalungun yang oleh Kejaksaan dituntut hingga masuk kurungan itu hanya karena mengutil ya tumpahan getah-getah yang bekas itu.Macam mana corak penegakan hukumnya. Kemudian ada juga yang lagi viral soal anak mudah

- 17 -

yang membunuh begal diancam hukuman seumur hidup. Saya kira ini dahsyat sekali tuntutan jaksa-jaksa tidak sedahsyat ketika menghadapi register 40 dan 41. Mungkin itu saja Pimpinan. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT:

Silakan Pak Jaksa Agung. JAKSA AGUNG (Drs. SANITIAR BURHANUDDIN, S.H., M.H.): Izin Bapak untuk register 40, 30 ini kasusnya Pak DL Sitorus kalau tidak salah dan ini di register kami sudah ditutup Bapak,dan itu register 30, 40 itu diserahkan ke Kementerian Kehutanan KLH.Jadi nanti KLH yang menindaklanjuti.Itu tapi nanti kebetulan Pak Wakil Jaksa Agung itu dulunya Jampidsus dan yang menangani langsung.

Kemudian untuk kasus Samirin itu yang Samirin kalau tidak salah dengan 17.000 itu. Kami sudah diputus dan jadi tuntutannya sudah diputus dan itu sesuai dengan banyaknya tahanan yang dia lakukan. Kemudian kami juga sedang menyusun diskresi, diskresi ini siapa saja berapa saja yang dapat kami limpahkan ke pengadilan, karena walaupun di KUHAP itu sudah ada diaturnya tetapi kadang-kadang kecil. Ini kami sedang membuat susun menyusun diskresi bagaimana aturan-aturan, bagaimana umur berapa yang kami akan teruskan begitu ini kasus Samirin ini menjadi tonggak bagi kami untuk perbaikan-perbaikan kedepan. Jadi kira-kira berapa yang bisa kita limpahkan ke pengadilan walaupun ini berkas dari Polisi tetapi kami harus punya dasar untuk itu dan ini menjadi tonggak Bapak,tonggak perbaikan administrasi kedepan Insya Allah dan kami nanti mohon dukungannya terus. Kemudian untuk perkara begal anak-anak, jadi perkara begal anak-anak ini di Malang dan kalau nanti berkasnya secara penuh sebenarnya tidak ada keinginan dari begal itu untuk memperkosa. Kemudian si anak-anak ini itu sudah membawa senjata tajam dan itu yang digunakan oleh si anak itu untuk walaupun membela diri tetapi bela diri dalam keadaan tidak terpaksa penuh. Dia membela diri memang tapi di dalam daya paksa yang penuh, karena dia sudah membawa senjata tajamnya dan mohon maaf itu juga kami tidak melakukan penahanan atas anak itu dan Hari Selasa besok itu ada tuntutannya dan tuntutannya kami juga akan kembalikan kepada orang tuanya. Demikian Bapak. WAKIL JAKSA AGUNG (Drs. ARMINSYAH, S.H., M.Si): Izin Pak Jaksa Agung. Pimpinan Komisi III yang kami hormati, Pak mungkin langsung saja karena Pak Romo untuk register 40 ini semasa Pak Jaksa Agung sebelumnya juga gencar ditanyakan dan terus dijawab, dan terus berulang-ulang juga. Sebenarnya sudah ada kesimpulan disitu mungkin saya

- 18 -

mengambil akhirnya saja Pak Romo bahwa perkara itu sudah dieksekusi dan sudah tidak ada data di Kejaksaan sebagai tunggakan, dan yang pemegang lahan itu adalah Menteri Kehutanan dan juga sudah ada rapat Kejaksaan dengan Menteri Kehutanan. Jadi tinggal bagaimana Menteri Kehutanan itu menguasai fisiknya.Disini memang agak kendala, ada strategi lain sahamnya kita ambil misalnya tapi ini juga menunggu dari pada Menteri Kehutanan untuk menyerahkan ke kita pelaksaan mungkin melakukan gugatan pengambilan saham atau perusahaan tersebut.

Nah ini pada posisi tinggal kita memilih dan itu mungkin dengan Kehutanan. Apakah kita kuasai, ini tidak mudah karena banyak masyarakat disana yang mengelola koperasi dan sebagainya tapi mungkin ada solusi lain melalui kita ambil sahamnya dengan gugatan itu mungkin salah satu solusinya. Jadi kalau pertanyaan awalnya tunggakan itu sudah tidak ada tunggakan lagi Kejaksaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ini kan masalah aset negara yang harus diselamatkan. Semakin lama ini kan ada prajudis Pak saya berapa kali urusan ini pada saat kita kunjungan ke Sumatera Utara. Jadi seolah-olah ada pembiaran dia mau ya.Padahal ini aset negara kalau pembiaran ini kesannya disini ada hengki pengkinya. Nah kalau tadi Pak Wakil Jaksa Agung lempar ke KLH persoalannya kapan Kejaksaan Agung sama-sama Kementerian KLH membicarakan tentang aset negara yang harus dikembalikan kepada negara. Hari ini dikelola sama mereka kesannya adalah hengki pengki agar ini tidak jalan, butuh berapa lama. Ini kan ada persoalan yang harus dirumuskan oleh Kejaksaan, jangan lempar seolah-olah ini wilayah Kementerian lain. Fungsi Kejaksaan Agung disini dalam hal persoalan mengembalikan aset negara, ini yang tidak muncul dari langkah-langkah Kejaksaan. Catatan Pak yang harus disikapi.

Selanjutnya senyum-senyum Pak Taufik sudah mau bertanya.Silakan 5 (lima) menit. F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.): Terima kasih Pimpinan. Bissmillahirahmanirrahim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Pimpinan sidang, Para Anggota Komisi III dan, Jaksa Agung beserta seluruh jajarannya, Ada tiga poin yang ingin saya tanyakan yang pertama tentang pelanggaran berat HAM masa lalu, yang kedua tentang Jiwasraya, yang ketiga tentang restorative justice. Pak Jaksa Agung kita kemarin terakhir rapat kerja pada tanggal 16 Januari 2020, kebetulan pada hari yang sama juga bertepatan peringatan 13 tahun aksi diam depan istana yang salah satunya dipimpin oleh Ibu Sumarsih yaitu Ibunda dari Wawan korban

- 19 -

Semanggi I yang tidak pernah menyerah yang selalu gigih untuk menuntut keadilan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan kasus Semanggi I.

Pada kesempatan itu juga Pak Jaksa Agung menyampaikan bahwa penyidikan untuk kasus Semanggi I, Semanggi II terhambat, karena Pak Jaksa Agung merujuk pada keputusan politik dari DPR RI periode 1999 – 2004 yang dikeluarkan pada Juli 2001 yang lalu pada saat itu Partai Nasdem belum ada Pak Jaksa Agung, belum lahir. Kemudian Pak Jaksa Agung kita ketahui bahwa memang faktanya seperti itu benar bahwa pernah ada keputusan politik dari DPR RI mengenai Semanggi I, Semanggi II tapi ada fakta lain juga bahwa di bulan Maret tepatnya 20 Maret 2002 Komnas HAM mengeluarkan laporan akhirnya Komnas melalui KPP HAM Trisakti Semanggi I Semanggi II mengeluarkan laporan akhirnya yang menyatakan bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan terhadap peristiwa Trisakti Semanggi I dan Semanggi II, dan itu merupakan satu hasil yang juga diperoleh dari suatu penyelidikan pro justiciaberdasarkan undang-undang. Oleh karena itu Pak Jaksa Agung kita melihat adanya fakta bahwa di tahun 2001 ada keputusan politik, di tahun 2002 ada satu hasil dari satu proses hukum maka saya berharap Pak Jaksa Agung tidak hanya bersandar pada keputusan politik saja. Apalagi pada saat ini pun proses penyelidikan penyampaian berkas kemudian mungkin memang masih bolak-balik dan sebagainya masih berjalan. Saya mau minta kepada Pak Jaksa Agung untuk tidak berhenti disitu tidak berarti bahwa karena ada keputusan politik maka kita tidak bisa lanjutkan tidak. Jadi tetaplah buka ini prosesnya tetap berjalan, selagi juga kami mintakan ada komunikasi yang baik antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM mungkin juga bisa difasilitasi oleh Komisi III untuk mencari jalan keluar. Kita tidak ingin ini terkatung-katung kita ingin ada penyelesaian. Kalau ada sebuah pelanggaran HAM berat, ada sebuah peristiwa serius yang terjadi di masa lalu tidak terselesaikan maka negara ini akan mengarah pada impunitas ada kejahatan tanpa ada penyelesaian. Hal kedua yang menjadi dasar kenapa ini tetap harus berlanjut prosesnya, karena pada saat itu di Juli tahun 2001 itu memang ada dua pandangan.Yang pertama yang mayoritas mengatakan bukan pelanggaran HAM berat, yang kedua adalah ingin mengarahkan kasus tersebut kepada Pengadilan biasa dan Pengadilan Militer tetapi kenyataannya pun juga Pengadilan biasa dan Pengadilan Militer pun ini juga tidak ada penuntasannya sama sekali.Kita tidak pernah mendengar kita juga ingin tahu sebenarnya publik juga ingin tahu seperti apa sebenarnya yang terjadi pada Semanggi I dan Semanggi II termasuk Trisakti agar hak publik untuk mengetahui termasuk hak korban untuk tahu itu dapat terpenuhi berikut juga hak-hak korbannya mengenai kompensasi, rehabilitasi, restitusi dan ketidakberulangan.

Yang kedua,Pak Jaksa Agung terkait dengan Jiwasraya.Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan satu proses hukum yang cukup cepat karena terkait kasus Jiwasraya ini menurut saya yang paling penting adalah soal kecepatan dan kepastian, karena ini berhubungan juga dengan perekonomian negara kepercayaan publik terhadap jalannya roda perekonomian negara ini investasi dan sebagainya. Nah oleh karena itu saya mohon agar ada percepatan ya dalam setiap proses yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini termasuk juga dalam konteks bagaimana Jaksa Agung dalam proses pemeriksaan yang tengah berlangsung juga melakukan kajian untuk bisa membantu pemerintah menjamin hak-hak nasabah ini

- 20 -

dapat terpenuhi. Karena yang paling cepat ini kan gerakannya adalah Kejaksaan Agung dibandingkan misalnya Panja di Komisi VI atau proses yang dilakukan oleh di Kementerian BUMN.Kenapa, karena Kejaksaan Agung kan punya hak untuk memanggil, mengumpulkan keterangan dan sebagainya. KETUA RAPAT: Waktunya Pak ini saja sudah hampir 5 (lima) menit. F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.): Oke saya tutup dengan sedikit saja Pimpinan sedikit lagi. Oleh karena itu Pak Jaksa Agung mohon agar salah satu kajian mengenai bagaimana upaya dalam proses yang berjalan ini juga bisa memberikan masukan untuk pengembalian hak nasabah ini juga dapat dilakukan.

Yang terakhir yang ketiga soal restorative justice tadi sudah dikatakan ada beberapa kasus terakhir ini yang ironis, juga terakhir juga kita tahu ada kasus Baiq Nuril juga yang dulu yang akhirnya membuat heboh. Oleh karena itu mohon perhatian dari Kejaksaan Agung terhadap kasus-kasus seperti ini agar tidak lagi terjadi.Begitu muncul kasus yang ironis segera diantisipasi, segera dilakukan hal-hal yang bisa membuat membuat kita tidak melihat bahwa hukum ini hanya hukum yang kaku saja tetapi kita harus mengarah pada restorative justice. Demikian Jaksa Agung, demikian Pimpinan. Terima kasih. Wasssalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Pak Jaksa Agung. JAKSA AGUNG (Drs. SANITIAR BURHANUDDIN, S.H., M.H.): Terima kasih Bapak. Mengenai HAM ini kami memang kemarin hanya menyampaikan ada rekomendasi. Pada dasarnya kami dari Kejaksaan Agung sebagai Jaksa untuk penyidik kami siap menuntaskan perkara-perkara yang ada tetapi dengan satu catatan bahwa perkara itu sudah memenuhi itu syarat materil dan formil, itu yang bagi kami. Kami tidak akan berbalik lagi kemana-kemana, kalau ada berkasnya kami akan lakukan penelitian apakah memenuhi syarat materil dan formil, itu ada suatu janji. Saya ingin perkara ini tuntas tadi tidak jadi beban lagi nanti, ganti saya ada beban lagi, ganti saya akan beban lagi. Insya Allah Pak nanti kami akan kerja sama dengan Komnas HAM dan mungkin nanti fasilitasinya adalah Menko Polhukam dan ini sudah berjalan kami sudah pernah ketemukan tetapi materinya belum, kami baru ketemu dulu dengan dari Komnas HAM tetapi yakinkan Pak keinginan kami juga ingin menuntaskan ini dan tidak ada keinginan kami untuk memilah ini masuk kesini, apakah ini kesini, apa lagi hal-hal yang berkaitan dengan politik.Insya Allah dan kami mohon dukungannya terus. Kemudian untuk Jiwasraya

- 21 -

F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.): Pimpinan, Masinton Pimpinan. KETUA RAPAT: Iya masalah apa? F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.): Izin Pimpinan mumpung ini lagi kita membahas tentang pelanggaran HAM, karena juga saya akan tanyakan juga tentang itu. Kalau ini langsung saya dalami bisa tidak Pimpinan? KETUA RAPAT: Hak Anda gunakan hak Anda ya, nanti dulu. Ini selesaikan dulu karena ini peorangan dulu, perdalam nanti. Kalau anda mau memperdalam ini pada saat giliran Anda silakan. Terus Pak Jaksa Agung. JAKSA AGUNG (Drs. SANITIAR BURHANUDDIN, S.H., M.H.): Baik untuk Jiwasraya memang kecepatan kami juga speed Pak,Insya Allah kami akan kesana, dan mengenai perlindungan nasabah kami ini hanya diberi tugas kami adalah penegakan hukumnya walaupun kami akan dukung Kementerian BUMN untuk itu tetapi kami akan fokus dulu ada pelanggaran apa disitu dan sampai tuntas penegakan itu, tetapi yang utamanya kami selain kami melakukan penghukuman kami juga akan usaha untuk pengembalian.Ini yang mungkin yang terpenting juga karena banyak sekali ininya kami sudah mendata dan kami sudah melakukan penyitaan-penyitaan bahkan harta-harta yang untuk lima tersangka dulu ini. Itu Bapak yang kami lakukan untuk dalam rangka mendukung bagaimana nasabah terpunuhi.

Restorative justice tadi juga sudah saya sampaikan kami sedang menyusun lagi kembali Pak. Kami sudah menyusun bagaimana kita langkah-langkah supaya begini anak-anak dibawah itu tidak ragu bagaimana menyikapinya, bagaimana kebijakan Pimpinannya.Jadi kami sedang menyusunnya dan ini juga nanti Pak Jampidum silakan untuk kalau menambahkan untuk restorative justice. JAMPIDUM (ALI MUKARTONO, S.H., M.H.): Atas izin Pak Jaksa Agung menjelaskan bahwa terkait dengan pencapaian restorative justice ini betul Pak. Pernah punya pengalaman demikian Pak ada semacam pencurian pisang waktu itu di Jawa Tengah kalau tidak salah. Kita sudah berkordinasi dengan penyidik Polsek itu bahwa kalau terjadi perdamaian tidak usahlah ke pengadilan kira-kira demikian tetapi ketika sudah berjalan tiba-tiba si korban ini pra peradilan Pak,sudah dihentikan pra peradilan, perintah pengadilan lanjut. Hal demikianlah yang menjadikan kawan-kawan dari Polri itu seperti sedikit trauma ketika ingin menjalankan restorative justice tapi masih sarana hukum kita masih seperti itu.

- 22 -

Oleh karena itu materi yang di dalam RUU KUHAP itu sangat bagus ketika disana ada materi tentang penghentian penuntutan yang sifatnya absolut dan penghentian penuntutan yang sifatnya relatif.Yang absolut seperti yang diatur di Pasal 140 sekarang KUHAP bahwa ada tiga demi hukum, bukan tindak pidana dan tidak cukup bukti. Disana juga ada memberikan peluang perundang-undangan, memberikan payung hukum tentang restorative justice yaitu tentang kemungkinan tidak dilanjutkan penuntutan misalnya tersangkanya diatas 70 tahun kerugian dibawah 2,5 juta, kemudian terjadi perdamaian dan sebagainya. Payung hukumlah yang kita perlukan semacam itu.Tetapi dalam rangka itu kalau menunggu itu terlalu lama, tim dari Jampidum sudah menyusun kemungkinan membuat peraturan Jaksa Agung yang memungkinkan kita ini melangkahkan restorative justice yaitu antara lain disampaikan misalnya ancaman pidanannya dibawah 5 tahun, kerugian sekian, umur tersangka dan sebagainya itu yang sedang kita susun Pak. Mudah-mudahan kita tidak menungguitu sudah peraturan Jaksa Agung ini kita coba untuk sosialisasikan ke semua jajaran Kejaksaan. Demikian Pak, terima kasih. KETUA RAPAT: Oke Pak Taufik? F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.): Sedikit lagi. Tadi yang saya maksud terkait dengan Jiwasraya Pak Jaksa Agung, mohon jalin komunikasi juga dengan BUMN terkait dengan temuan-temuan ketika menjalankan proses pemeriksaan ini. Barang kali ada informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk Kementerian BUMN melakukan setrategi-setrategi untuk pengembalian hak-hak nasabah itu yang saya maksud tolong dibangun komunikasi dengan baik.

Yang kedua, tadi saya menyambut juga ketika nanti akan ada apa tadi terkait dengan restorative justice dikeluarkan Perja mudah-mudahan akan segera muncul supaya kita tidak lagi mendengar kasus-kasus yang ironis seperti belakangan terjadi ini. Terima kasih. JAKSA AGUNG (Drs. SANITIAR BURHANUDDIN, S.H., M.H.): Izin untuk BUMN dan Kementerian Keuangan kami terus melakukan komunikasi dengan OJK, PPATK dan ini sudah berjalan Bapak. Siap Bapak. KETUA RAPAT: Selanjutnya kami persilakan Pak Benny Harman, 5 (lima) menit. F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Baik 5 (lima) menit sejak saya ngomong sejak saya tanya. Yang saya hormati Pimpinan Dewan, Yang saya hormati Pimpinan Komisi III, Bapak, Ibu Anggota Komisi III danJaksa Agung,

- 23 -

Seluruh jajarannya yang saya hormati, Hanya dua kasus yang ingin saya tanyakan.Satu tadi kasus Honggo disebut in absentia apa tadi in absentia itu ini akal-akalan hukum ini kan Pak ya itu sama-samalah sudah 15 tahun kita ini Pak Jaksa Agung, 20 tahun ini, jadi jangan akal-akalan begitulah. Tangkap saja, tadi Ketua Komisi sudah kasih tahu bahwa dia sudah ketemu di Singapura ya kan.Tadi kan Ketua Komisi sampaikan beliau sudah ketemu di Singapura kenapa tidak di tangkap. Beliau saja bisa ketemu, masa Jaksa Agung tidak bisa.Jadi tolong bahasa-bahasa begitu in absentia itu apa Pak Jaksa Agung, jangan dipakailah kita ini sama-sama tahu.

Yang kedua kasus Jiwasraya saya tidak tahu apa kasus ini.Tapi saya baca google itu apakah ini juga dulu kasus yang pernah beli pernah kasus sponsor untuk club sepakbola dunia, apa dia dulu itu ya, Jiwasraya ini.Sudah tahu maksudnya kan siapa yang sponsor sepakbola kan begitu. Ya iya itu Pak Pimpinan sudah menyampaikan itu saya halus bahasanya tetapi beliau menyebutkan Meneg BUMN ya. Jadi Pak Jaksa Agung terima kasih banyak sudah ini disampaikan, tapi mohon kepada kami dijelaskan kronologi kasus ini selengkap-lengkapnya, jangan hanya soal hukum. Bagi kami kasus Jiwasraya bukan kejahatan biasa, ini kejahatan luar biasa halus mainannya. Maksud dan tujuannya tidak begitu jelas tapi kurang lebih bisa dibaca menjelang pemilihan umum. Oleh sebab itu kami sekali lagi mohon kronologi kasus ini selengkap-lengkapnya dipaparkan disini. Kronologi kasus PT Asuransi Jiwasraya ini, apa dia ini.

Kemudian juga kejahatannya, kejahatannya juga tentu tidak tunggal. Tadi

disebut-sebut ada Hanson tadi Hanson atau apa tadi PT Hanson ya.Saya bingung apa hubungannya ini, kan itu yang kita ingin tahu Pak. Hanson ada satu lagi kan begitu.Kalau saya tidak salah ada dua perusahaan yang sama-sama tadi ada nama Benny Tjokro Saputro.Ada juga nama Teddy, kan begitu Pak.KokBenny disebut, kok Teddy tidak disebut, ada apa ini kan begitu Pak Habib. Ini yang menimbulkan tanda tanya di mata publik, ada apa ini.Jangan ada skenario untuk melokalisir kasus ini, kan begitu yaPak Ketua.

Kemudian ya Meneg BUMN, Menkeu dan OJK panggil bukan komunikasi. Tidak mungkin tanpa sepengetahuan mereka kejahatan ini. Bahkan mungkin di duga kuat ikut juga ambil bagian di dalam permainan ini baik langsung maupun tidak langsung. Panggil Pak Jaksa Agung, panggil Meneg BUMN-nya, panggil Menkeunya, panggil OJK-nya jadi bukan hanya follow the money tetapi follow the people, follow the men kan begitu dia. Iya ya money, man juga. Nah kalau follow the money itu tadi ada namanya siapa tadi itu yang sudah ditetapkan sebagai TSK siapa namanya mantan apa saya ini tidak begitu paham ini. KETUA RAPAT: Waktunya juga. F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Iya mantan penting Pak Ketua tolong waktunya. Mantan Direktur Keuangan iya iya siapa itu. Kalau follow the men, follow the people maka apakah Harry Prasetyo ini yang pernah menjadi tenaga ahli utama KSP yang itu kah atau bukan? Iya itu ya, wah

- 24 -

ya penting ini.Iya iya penting ini Pak.Ini follow the people ini. Tadi kalau si Harry Prasetyo tadi pernah menjadi Direktur Keuangan 2008 – 2018 kemudian Pak Jaksa Agung yang dia jadi tenaga ahli utama di KSP itu tahun berapa? Loh Anda bukan Jaksa Agung. KETUA RAPAT: Tolong waktunya Ben ya, waktunya nanti saya potong ini sudah berlebihan ini. F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Ini karena interupsi yang bikin saya hilang ini kan. Saya mohon maaf Pak.Makanya kita ingin supaya Jaksa Agung tolonglah kasih kami laporan yang sejelas-jelasnya. Tadi ini follow the money tadi mengikuti adinda saya dari PKS saya mau follow the people, follow the money susah, ikut manusianya. Harry Prasetyo pernah di KSP 5 (lima) tahun atau 2 (dua) tahun atau setahun dan menjadi tenaga ahli utama disana mesti dipanggil, siapa yang bawa dia kesana kan begitu. Jangan-jangan follow the money dan follow the people tadi ada hubungan dengan pemilihan umum tahun 2019 yang lalu, kan begitu Pak,ya aku tidak tahu itulah.Tapi ini kan ada konsidensi Pak,ada kasus Jiwasraya ini main begitu canggih begitu halus dari istana dikendalikan kan begitu kalau betul di sana makanya saya ingin tahu apa betul kok lama-lama istana ini jadi bunker maling-maling ini bagaimana itu Pak. Ini harus dibuka, harus dibuka tetapi kan saya tidak tahu betul tidak jangan-jangan Prasetyo yang lain makanya saya tanya Pak apa betul yang dimaksudkan ini. Kemudian 13 (tiga belas) nama yang dicekal ini dikasih tahu juga disini Pak siapa-siapa buka saja. Jangan-jangan Bapak bikin cekal minggu lalu sudah kaya kasus siapa itu teman kita itu yang lagi ribut dia tempo bikin ini, ya kan siapa itu Pak Suding saya lupa itu yang ternyata sudah balik lagi. Ini Pak ini diumumkan saja. Terima kasih banyak Pimpinan, sudah selesai Pak. KETUA RAPAT: Iya sudah lebih 5 (lima) menit dari 5 (lima) menit jadi 10 (sepuluh) menit. Silakan Pak Jaksa Agung dari Pak Beni ini. Kelihatan ini serius sekali Pak Benny Pak sampai kaca matanya pasang, lempar dan macam-macam. Silakan Pak Jaksa Agung. JAKSA AGUNG (Drs. SANITIAR BURHANUDDIN, S.H., M.H.): Izin Bapak. Mohon Pak Benny kasus Honggo ini masih di penyidik Polri Bapak. Jadi kami, penyidik Polri akan menyerahkan kasusnya kepada kami itu dengan tiga tersangka tetapi hanya dua yang diserahkan maka kami tolak.Jadi itu masih di penyidik Polri tapi kami juga akan kordinasi untuk Honggo ini kalau ada informasi dimananya kami akan sampaikan ke penyidik Polri, begitu Bapak. Kemudian untuk kasus Jiwasraya mungkin ini di Jampidsus untuk lebih.

- 25 -

JAMPINDUS (ADI TOEGARISMAN, S.H., M.H.): Baik atas seizin Jaksa Agung kalau diminta tadi secara kronologis cukup panjang Pak Benny tapi pada intinya bahwa kasus Jiwasraya ini berangkat dari adanya uang atau dana yang berada di Asuransi Jiwasraya ada tiga kelompok atau tiga bagian yaitu penyertaan modal negara, kemudian uang premi dari peserta asuransi, kemudian ada yang proyek atau program JS Saving Plan. Anggaran itu dikelola secara brisnis yang pertama untuk membeli saham kemudian juga dikembangkan dengan investasi reksadana.Itu yang menjadi masalah, yang menjadi persoalan sehingga Jiwasraya ini mengalami kerugian.Itu yang kami sedang sidik artinya bagaimana peristiwa pidanannya, kemudian siapa yang melakukan, kemana saja uang hasil kejahatannya sehingga metode yang kami lakukan adalah mengikuti aliran uang kemana dan siapa pelakunya.

Jadi follow the suspect (mengikuti pelaku kejahatannya) dan follow the money (kemana alirannya) ini yang sedang kami lakukan. Kenapa, karena yang kami lakukan adalah penanganan tindak pidana korupsi.Tidak hanya bernuansa kepada menghukum orang dipenjara tetapi bagaimana keuangan negara ini kembali.Ini yang kami lakukan, sehingga memang perjalanannya cukup panjang. Sekarang terbuka saja sebetulnya asuransi kasus ini ada tiga pokok yaitu fee broker fiktif itu ada sedikit cuma mohon maaf sedikit bukan artinya dibandingkan yang lain hanya sekitar 54 miliar.Kemudian pembelian saham, kemudian investasi di reksadana.

Kalau kita mengikuti peristiwanya kami semua akan ungkap fakta yang berkaitan

dengan peristiwa manusianya, perbuatannya yang harus diikuti oleh fakta dokumen dan lain sebagainya, ini yang kami sedang kerjakan. Siapa nanti yang bertanggung jawab mungkin Jaksa Agung sudah memerintahkan kepada kami. Sementara ini ada 5 (lima) orang yang sudah kami nyatakan sebagai tersangka dan sudah kami lakukan penahanan. Kemungkinan bagaimana berkembangnya, kemungkinan selalu ada siapa pun juga mungkin bisa bertambah pelakunya termasuk orang siapa yang kami lakukan pencekalan.Saya pikir saya di media sudah terbuka kok siapa saja 13 (tiga belas) orang yang kami sudah lakukan pencekalan ini yang kami lakukan.

Kemudian pekerjaan kami ini nanti kan diuji di publik di pengadilan. Kami juga berhadapan dengan lawyer. Jujur saja kami juga akan diikuti kekeliruan kesalahan kami ketika kami nanti sidang di pengadilan, itu mulai sekarang kami pertimbangkan perhitungkan harus mempersiapkan bagaimana jangan sampai kalah kami di pengadilan. Mungkin kalau Pak Taufik Basari kan lawyer juga beliau lawyer loh sebelumnya. Kami juga berhati-hati bagaimana nanti lawyer menghadapi kasus ini mencari celah kekurangan kami sehingga kami memang harus hati-hati betul ketika nanti di pengadilan harus berhasil kami membuktikan peristiwanya, siapa yang melakukan pertanggungjawabaan iya, kemudian berapa aset yang kami amankan untuk mengembalikan kerugian negara. Insya Allah akan kami tuntas melaksanakan itu dengan baik dan kami ya terus terang saja mendahului Pak Jaksa Agung, mohon izin Pak Jaksa Agung, justru kami dukungan dari Bapak-Bapak Anggota Dewan tetapi kalau kami berkembang dalam penanganan ini, bermacam pendapat kadang-kadang kami juga menjadi bingung. Izinkan kami menyelesaikan ini secara tuntas,Insya Allah kami akan melaksanakan dengan baik. Saya kira itu Pak Benny, terima kasih. Wasssalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- 26 -

KETUA RAPAT: Ada yang kurang jelas Pak Benny? F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Iya kita dukung sepenuhnya kalau Jaksa Agung tadi mohon dukungan kita dukung sepenuhnya tetapi mendukungnya itu dengan catatan dengan mengajukan pertanyaan yang tadi saya tanya. Pertanyaan itu yang mesti dijawab, satu modus kejahatan ini seperti apa kan begitu Pak. Yang kedua pihak-pihak yang terlibat misalnya tadi saya singgung sedikit bagaimana tiba-tiba sampai ke Hanson kan begitu Pak. Itu yang tadi saya bilang follow the people. Kalau follow the people ini Bapak berani tidak? Tidak hanya follow the people tetapi people ini kerja dimana, berlindung dimana, itu harus dibuka, yang tadi disebut si Prasetyo ini dia kerja dimana. Ini yang menimbulkan kecurigaan.Maksud saya Pak supaya tidak menimbulkan pertanyaan suspect dimata publik ini Jaksa Agung ini main-main ini, kan begitu Meneg BUMNnya tidak diperiksa padahal saya baca juga kasus ini Pak,mungkin saya lebih tahu dari Bapak.Tapi setelah saya baca dan saya tahu saya simpulkan ini main-mainan ini Kejaksaan Agung tangani kasus ini. Iya saya tidak sengaja dengan bercanda ngomong begitu. Buka kalau memang pihak siapa yang terlibat buka.Jangan ada kita ini kan kasus bagi saya sensitif. Mengapa sensitif Presiden Jokowi menuding Presiden yang lalu kasus ini sudah ada sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Ini yang kami tidak suka maka kami nuntut buka. Makanya si Hary Presetyo yang tadi kerja di istana buka supaya tahu siapa sebetulnya yang main-main di kasus ini, kami nantang, begitu Pak.

Maka kami mohon kami bantu Bapak,tolong Bapak buka sejelas-jelasnya tidak boleh ada yang disembunyikan, ada yang disembunyikan, panggil Meneg BUMN, panggil OJK, panggil lagi Menkeu, panggil atasannya si Prasetyo ini kenapa dia berllindung disana selama 3 (tiga) tahun itu padahal kasusnya sudah muncul mulai tahun 2014, 2018 kenapa tiba-tiba si Hary Prasetyo ini dijadikan ahli utama di KSP itu, siapa yang bawa, kan itu Pak.Makanya tadi saya tanya siapa dia ini Pak.

Kemudian si Hanson ini ada namanya Benny Tjokro, ada juga Teddy, ada juga

satu lagi, ada juga atasan mereka ini, kita tahu kok siapa yang mau menempatkan dananya di Hanson ini disebut, kan semua kita tahu namanya. Ini tidak disebut disini itu yang saya bilang setengah-setengah ini. Kalau saya Pak buka, buka itu Pak. Pak Jaksa Agung tahulah teman itu kan. Terima kasih banyak. JAMPINDUS (ADI TOEGARISMAN, S.H., M.H.): Terima kasih. Yang pertama adalah kita diminta menjelaskan modus operandi bagaimana kejahatan ini dilakukan, kira-kira begitu kan Pak Benny. Pertama kami menyidik perkara ini di akhir Desember, justru kami saat ini menyusun secara pasti bagaimana kejahatan ini dilakukan modus dan kami berupaya tidak ada satu peluang pun kurang ketika kita menyampaikan modus. Kenapa, ketika kita nanti kurang menyampaikan modus maka dakwaan bisa dikatakan obscuur libel oleh Pak Taufik misalnya seandainya lawyernya,

- 27 -

sehingga memang kami mencari secara utuh Pak bagaimana cara melakukannya. Gambaran seperti yang tadi uang yang terkumpul di Jiwasraya diinvestasikan baik saham maupun reksadana. Saham yang dibeli yang tidak likuid, tidak termasuk ke LQ 45 ini salah satu contoh. Kemudian reksadana kan memerlukan manajemen investasi, kami sedang mendalami bagaimana peranan manajemen investasi dari korporasi investasi, kami sedang berjalan. Masukan yang disampaikan tadi catatan kami untuk kami penuhi Pak Benny karena nanti perkara ini betul-betul utuh. Kemudian siapa pihak-pihak langkah awal kami ini mohon maaf belum satu bulan kami khusus untuk Jiwasraya JS Saving Plan ini perintahkan Jaksa Agung sudah menetapkan tersangka, belum satu bulan. Perjalanan makin panjang insya Allah mungkin banyak yang akan terlibat nanti akan kita sampaikan siapa-siapa yang terlibat. Ini kan baru kemarin baru 5 (lima) Pak Benny dan Pak Jaksa Agung saya ingat beberapa hari yang lalu kemungkinan akan bertambah siapa pun juga yang terlibat dalam hal ini akan kami buka.Kalau memenuhi syarat akan kami jadikan tersangka.

Kemudian yang terakhir yang ingin saya tegaskan Pak Benny pokoknya kami diperintahkan oleh Jaksa Agung siapa saja yang terlibat nanti dalam peristiwa pidana dan harus dipertanggungjawabkan, kami akan menjadi pertanggung jawabkan Insya Allah akan kami laksanakan itu. Kemudian bagaimana tadi Hanson dan sebagainya, inilah Pak Benny yang sedang kami terlusuri. Sekedar informasi transaksi saham ini Pak 55.000 transaksi yang kami harus baca Pak. Pak Benny sudah hampir satu bulan Pak Benny Sabtu Minggu kami belum libur Pak Benny.Belum kami libur, karena apa Pak, 55.000 transaksi yang sekedar informasi saja satu transaksi minimal tiga lembar, maksimal ada yang 600 lembar dan itu harus saya baca Pak Benny. Ini mohon maaf yang kami lakukan insya Allah amanah ini secara maksimal akan kami lakukan. Saya kira begitu Pak Benny, nanti kalau hal-hal yang lain mungkin dilain forum bisa kita ketemu Pak Benny lebih bagus. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Benny. Tadi kita adakan rapat tertutup kemungkinan juga kita akan bangun panja nanti. F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Saya usul sebentar Pak Ketua. KETUA RAPAT: Apa usulnya Pak Benny? F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.): Ini kan Pak Toegarisman ini kan masih gagaplah mengungkapkan ini. Mungkin karena terbuka maka saya usulkan ada rapat tertutup untuk buka inikan. Ya itu tadi tetapi saat ini saya usulkan mumpung Pak Adies tadi belum, ada saya usulkan supaya segera dibuat itu, ya kan Pak ya.Terima kasih banyak.

- 28 -

KETUA RAPAT: Iya tetapi kita tuntaskan dulu yang terbuka-terbukannya Pak agar kita kumpulin dulu yang mana tertutup, yang mana yang terbuka. Kalau kita tertutup nanti buka tutup nanti susah Pak. Ya kita yang terbuka dulu,wilayah yang tertutup akan kita pikirkan kedepan kita rapat. Oke. Selanjutnya Pak Suding. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H).: Baik. Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi III, Saudara Jaksa Agung beserta jajarannya yang saya hormati, Asssalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada beberapa hal yang saya ingin konfirmasi pada kesempatan ini. Pertama saya menyambung dulu apa yang disampaikan oleh Pak Benny dan saya kira memang ini catatan penting Pak Jaksa Agung untuk ditindak lanjuti. Namun saya menghargai pun apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Jaksa Agung dalam kaitan masalah Jiwasraya.

Kalau saya tidak salah Pak Jaksa Agung kasus ini muncul atas laporan Rini Sumarno ya Rini Sumarno adalah mantan Menteri BUMN dalam kaitan masalah ini. Tentunya kalau kita melihat kasus ini, tadi juga Pak Adi menjelaskan tentang langkah-langkah dan upaya-upaya dalam rangka untuk penanganan kasus ini dalam kaitan masalah follow the suspect dan follow the money.

Kalau kita melihat kasus ini Pak Jaksa Agung hampir mirip-mirip dengan Asabri

sebentar lagi akan muncul Taspen. Kalau lihat perusahaan-perusahaan, 57 (lima puluh tujuh) perusahaan disini dimana Jiwasraya menempatkan saham dan reksadanannya saya kira memang perusahaan-perusahaan ini adalah ada namanya Emco Pesona, Emco Mantap, Emco Growth Fund, ini banyak sekali ini dan ini perusahaan-perusahaan menurut saya yang memang tidak kuat dari sisi likuiditasnya. Nah apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi bahwa ini adalah permainan broker, ada saham gorengan lalu kemudian ada sikuritas disitu dan sebagainya lalu kemudian penempatan saham dan reksadananya disitu ya memang sudah diperkirakan bahwa ini akan tidak akan mampu untuk dikembalikan. Nah saya kira ketika ada mens reanya disitu Pak Jaksa Agung tidak hanya 5 (lima) orang ini Hendrisman, Heri Prasetyo, Syahmirwan, Heru Hidayat dan Benny Tjokro tetapi juga 57 perusahaan ini perlu kita mintai pertanggungjawaban begitu loh. Ini data perusahaan ada sama saya Pak dan perusahaan yang ada di Jiwasraya ini hampir ada juga di Asabri, sama. Nah ketika itu terjadi ada perusahaan yang gagal bayar di apa yang tidak penempatan sahamnya memang dari sisi likuiditas tidak apa namanya berarti ini adalah modus menggunakan broker dengan sekuritas dan sebagainya dalam rangka untuk merampok uang rakyat dan juga tadi ada dana talangan pemerintah yang ada

- 29 -

disitu. Nah saya kira ini penting Pak Jaksa Agung bahwa equality before the law itu memang perlu diterapkan dalam kasus ini kita bukalah. Saya kira ini adalah momentum yang baik buat Pak Jaksa Agung dan jajarannya untuk mendapatkan trust terhadap institusi ini, dan juga Pak Feri juga perlu dipikirkan Pak karena tadi saya sampaikan tadi bahwa memang ada mens readalam rangka untuk merampok uang ini apakah tidak ada kemungkinan untuk kita pailitkan begitu lho tentang perusahaan-perusahaan ini Pak. Perusahaan-perusahaan yang merampok dana-dana rakyat ini dan dana talangan dari pemerintah. Ada terobosan yang kita lakukan Pak. Bisa saja Pak Feri bisa pikirkan sebagai Jamdatun untuk mengambil langkah ini, mengambil langkah untuk melakukan gugatan pailit terhadap perusahaan-perusahaan ini ketika memang ada mens reanya disitu. Nah itu dalam kaitan menyangkut masalah Jiwasraya yang menurut saya bahwa ini memang seperti dikatakan Benny ini adalah suatu permainan yang perampokanlah terhadap dana-dana yang ada disitu dan semua pihak harus dimintai pertanggungjawaban termasuk yang 57 (lima puluh tujuh) perusahaan yang ada disini Pak. Lalu kemudian berikutnya saya menghargai apa yang disampaikan Pak Jaksa Agung di halaman berapa ini dalam rangka untuk peningkatan SDM terhadap jajaran Jaksa Agung karena kita juga sadar betul bahwa kejahatan semakin canggih dan saya kira juga memang perlu sumber daya manusia yang mumpuni. Cuma pertanyaan saya tentang beasiswa dari Eka Cipta Foundation ini jangan sampai terjadi ada conflictinterest ketika melibatkan ada suatu kasus lalu kemudian mendapatkan beasiswa dari Eka Cipta ini ini perlu ditinjau kembali tentang bantuan-bantuan dari pihak perusahaan atau kah perorangan dalam kaitan menyangkut masalah peningkatan sumber daya manusia yang ada di jajaran Kejaksaan, dan orang-orang yang di basiswa S2 dan S3 ya sedapat mungkin ini jangan dipindahkan dulu Pak berikan dulu keleluasaan dalam rangka untuk penuntasan studynya dan karena ini adalah untuk kepentingan Institusi Kejaksaan.

Berikutnya Pak Jaksa Agung dalam kaitan beberapa hal termasuk di dalam kemarin saya sudah sampaikan Pak Adi karena ini menjadi pertanyaan Pak Adi, ada buronan dari Jaksa Agung setelah ditangkap lalu kemudian dilepaskan kan begitu, dan terkenal sekali itu di Makasar, mana orang Makasar, ini ada ini, Jen Tang. Ini juga pada periode sebelumnya pernah ditanyakan Akbar Faisal bahwa ini adalah mafia. Sudah jadi buron ditangkap, tiba-tiba Kejaksaan Negeri Tinggi Makasar itu melepaskan yang bersangkutan ini ada apa kan begitu.Itu perlu diklarifikasi Pak Adi. Saya kira itu Pak Pimpinan, terima kasih. Asssalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Pak Jaksa Agung. JAKSA AGUNG (Drs. SANITIAR BURHANUDDIN, S.H., M.H.): Mohon izin Bapak.

- 30 -

Memang benar dari 57 (lima puluh tujuh) perusahaan itu bahkan kami menemukan lebih dari itu. Jadi kami dari satu rumah saja dari satu rumah tersangka itu kami menemukan 53 (lima puluh tiga) perusahaan dari satu rumah tersangka dan mohon izin ini kami juga akan telusuri terus dan dengan teman-teman akan menuntaskan insya Allah, jadi kami sedang terus kesitu Bapak.

Kemudian masalah di pailitkan mohon izin dulu biar kami tuntas ini selesai kasus Jasa Raharjanya selesai, kami akan tindak lanjuti kalau itu memang. Cuma untuk Eka Cipta sebenarnya kami tidak ada hal-hal tertentu tapi karena ini keikhlasan Eka Cipta untuk mendukung, namun demikian kami akan coba mengevaluasinya kembali. Kemudian untuk buronan Jen Tang silakan Pak Adi. JAMPINDUS (ADI TOEGARISMAN, S.H., M.H.): Baik terima kasih. Akan kembali kami jelaskan istilahnya kasus Jen Tang yang di Makasar memang menjadi pemberitaan yang cukup menarik. Izin Pimpinan saya sampaikan kronologis penanganan perkaranya.

Sekitar dua tiga tahun yang lalu kami menerima laporan dari wilayah Makasar tentang penanganan perkara yang diputus bebas sampai ke Mahkamah Agung.Ketika itu terdakwanya ada tiga orang salah satu ada pejabat-pejabat pemerintah di Makasar. Hasil ekspos paparan ketika itu kira-kira bahwa ada sebuah tanah garap milik penggarap dibeli oleh seseorang.Tanah itu adalah tanah teluk di laut. Kemudian tanah itu diuruk oleh pembeli, pembelinya si Jen Tang itu. Kemudian diuruk F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H).: Pak Adi ini teknis ya kita tidak usah bicara masalah teknis, yang tadi saya mau sampaikan ini DPO-nya WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Masih ada Pimpinannya. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H).: Iya izin Pimpinan. Lalu kemudian dilepaskan dasarnya apa begitu loh, itu saja. JAMPINDUS (ADI TOEGARISMAN, S.H., M.H.): Secara singkat bahwa peristiwa pidana itu berkaitan dengan peristiwa pidana yang telah diputus bebas baik Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung. Intinya pegangan kami putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang itu aku adalah bebas. Kemudian si Jen Tang itu dikaitkan dengan perkara yang demikian itu, kan pasti bebas di pengadilan, tidak mungkin perkara ini kami lanjutkan ke pengadilan karena peristiwa pidanannya diputus bebas oleh Mahkamah Agung sehingga kami tidak akan melanjutkan perkara si Jen Tang ini. Intinya demikian. Terima kasih.

- 31 -

WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Pak Suding. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H).: Iya baik itu dalam kaitan satu kasus jadi Pasal 55 dan 56 disitu. Jen Tang Pasal 55 ikut dalam kaitan masalah kasus yang diputus bebas oleh Mahkamah Agung bukan dalam kasus lain? Karena informasinya dalam kasus lain.

Baik, yang kedua tadi Pak Jaksa Agung sempat sentil tadi bahwa perusahaan berkaitan dengan Jiwasraya ada satu ibarat satu rumah tetapi dalam satu rumah itu ada beberapa perusahaan kan begitu. Nah kalau itu terjadi Pak itu kuat dugaan bahwa memang ada niat dalam rangka untuk merampok uang ini. Terima kasih. WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Dijawab silakan Pak Jaksa Agung. JAKSA AGUNG (Drs. SANITIAR BURHANUDDIN, S.H., M.H.): Betul apa yang disampaikan Pak dari bahkan dari satu rumah itu kami menemukan 53 perusahaan artinya memang kami sedang menjurus kesitu dan memang itu Pak aktor utamanya. WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Baik cukup Pak ya. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H).: Interupsi Ketua. WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Tidak ini menurut catatan Pak Desmond bahwa kita akan break jam 13.00 WIB. Kemudian giliran selanjutnya adalah Ichsan Soelistio, ini catatan Pak Desmond begitu. Pak Ichsan mau mengambil kesempatannya? F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO): Terima kasih Ketua. F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H).: Pak ini saya melanjutkan Pak Desmond.

- 32 -

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si): Izin Fraksi PPP belum. WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Iya Pak setelah ini Pak setelah ini nanti saya sampaikan Pak Desmond. Silakan Pak. F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO): Terima kasih Ketua. Saya langsung saja Pak Jaksa Agung saya mohon maaf ini ada titipan Pak Jaksa Agung. F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si): Fraksi belum habis ini. WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum): Sebentar, saya ini melanjutkan Pak Desmond tadi sampaikan setelah ini Pak Ichsan Soelistio. Ini saya kembalikan ke Pak Desmond. Silakan Pak. KETUA RAPAT: Pak Adies kiri kanan Pak kesepakatannya ya. Saya pilih kiri kanan, saya hargai dulu walaupun kiri kanan lihat dulu Fraksi kiri kanannya, paham. Pak Benny Demokrat atau tidak tadi Pak? Fraksinya ini tetap saja kita menghargai kiri kanannya Pak Mul kita menghargai kiri kanannya bukan orangnya. Pilihannya disini Setjen atau Pak Benny. Pilihannya disini ada Pak Didik atau Bapak ya, saya menghargai ini begitu loh, tolong hormati Pimpinan. Saya menghargai mainan kiri kanan dan ada dua Fraksi yang belum satu PPP dan PKB tapi persoalannya PPP tidak ada disini, PKB tidak ada disini, maka kita pilih Pak Ichsan, begitu loh. Silakan Pak Ichsan. F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO): Terima kasih Ketua. Terima kasih Pak Arsul. Pak Jaksa Agung saya hanya ada titipan satu hal, karena kebetulan saya agak membina lapas wanita wirogunan disuna ada merijen Pak yang sampai sekarang belum di eksekusi. Nah dalam prosesnya sekarang dalam proses pembinaan. Nah kemarin menjadi masalah sedikit, karena dalam proses pembinaan, dia harusnya sudah latihan menari untuk performance di luar dan katanya izin dari Kejaksaan Agung sudah ada tetapi pada waktu mau acara di blok sama Jaksa Tinggi dan Kajari Jogja. Nah ini cuma kejelasan komunikasi ini saja, karena kasihan dia sudah berusaha untuk melakukan performance melatih dan ditunda, dibatalkanlah pada saat terakhirnya, jadi itu satu hal.

- 33 -

Yang kedua ini ada keputusan Jaksa Agung Nomor 380 Pak dan 384 yang mungkin sama-sama di bulan Desember Pak. Mohon penjelasannya Pak, karena nomor 380 diangkat dan nomor 384 dibatalkan Pak.

Berikutnya saya melihat kembali persoalan Jiwasraya ini Pak,ini kalau tidak salah

dalam proses JS Saving itu mereka sudah meminta persetujuan OJK Pak dan OJK memberi izin dalam hal karena ada gap ini istilahnya istialh yang saya pakai dari Pak Hari pada waktu itu adalah mengganjal Pak karena keuangannya memang sudah drop, sudah tidak ada, sehingga pada permainan di saham. Nah waktu mereka minta izin OJK OJK sudah melihat bahwa 12,5% itu adalah kemahalan Pak dan mungkin tidak bisa dipenuhi tetapi kenapa OJK dalam hal ini memberikan izin karena kasarnya dalam usaha untuk mengembalikan modal atau gap yang tadi Pak istilahnya itu untuk mengganjal. Jadi disini ada mirip kaya kasus ponsi ini Pak,yang bayar di depan mungkin ini tapi kalau ini kalau yang ponsi yang bayar depan dikembalikan uangnya oleh yang bayar kedua, bayar ketiga dan seterusnya.Kalau ini kan semua masuk total, karena dibeli saham.

Nah disini saya hanya ingin tahu sampai dimana OJK ini karena dari tadi Bapak

kordinasi dengan OJK, kordinasi dengan BUMN padahal OJK pada saat JS Saving Plan itu di dikeluarkan sudah dimintai persetujuannya Pak. Koreksi kalau saya salah tapi saya yakin tidak karena apa, karena tidak mungkin Jiwasraya melakukan program itu tanpa izin OJK Pak. Jadi di dalam hal ini ada oknum di dalam OJK yang pasti memberikan izin.

Yang berikutnya menarik Pak dalam kasus Asuransi Jiwasraya ini Benny Tjokro

sepertinya memang dia sudah terkenal di pasar, sepertinya sudah merencanakan dengan baik semuanya Pak. Disini pengacaranya adalah Muchtar Arifin Pak,mantan Direktur Penyidikan Jaksa Agung, wah wakil jaksa agung malah. Jadi mohon independensi dari Jaksa Agung disini dalam hal karena tadi kami dengar bahwa ada komitmen tegak lurusnya terhadap hukum disini nah jangan sampai ada conflict of interest didalam persoalan ini. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih. Silakan Pak Jaksa Agung. JAKSA AGUNG (Drs. SANITIAR BURHANUDDIN, S.H., M.H.): Izin Bapak untuk. Mary Jane memang kami telah waktu itu ada acara Hari Ibu memang kami izinkan pada waktu itu tetapi mungkin pelaksanaan disana saya tidak tahu nanti kami akan mencari informasi kenapanya atau kemungkinan keamanannya, karena Marry Jane adalah tersangka yang sangat kami jaga dan sebenarnya izin dari Dirjen Lapas itu yang belum ada. Ini karena ini kan antar provinsi Pak jadi harus ada Dirjen Lapasnya. Baik Pak, saya akan cek Pak.

- 34 -

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO): Terima kasih. JAKSA AGUNG (Drs. SANITIAR BURHANUDDIN, S.H., M.H.): Baik. Kemudian untuk tadi yang disampaikan ada dua SK begini Pak. Kami itu dalam rangka tadi juga sampaikan kami sedang mencari talent-talent jadi kami kebutuhan organisasi itu saja yang kami pentingkan Bapak. Jadi kami masih memerlukan orang-orang tertentu yang itu yang kami maka agak sedikit memang tetapi kedepan saya sudah mencoba untuk membuat suatu catatan dimana saja orang ini dan apa saja yang dia bisa talentnya dan kami Insya Allah kedepan tidak terulang lagi.

Mengenai OJK betul Bapak Bapak sampaikan dan kami sedang mentelusuri itu. Mungkin OJK yang sebelumnya dan oknum-oknum tertentu ini kami telusuri Pak dan saya yakin ini tidak akan muncul kalau pengawasan OJK yang secara benar.

Kemudian BT ini Beni Tjokro, kami pasti independent Pak nyatanya kami tahan

artinya kami tidak akan melihat siapa pengacaranya. Kami memang kami lakukan itu dan kami independent dan bahkan beliau menghadap ke kami pun kami tidak mau menerimanya. Kalau kedatangan beliau ke kami bukan membawa perkara itu bagaimana pun juga ada senior saya tetapi dalam kasus ini dia adalah membawa kasusnya, mohon maaf kami menolaknya itu yang kami lakukan. Terima kasih Bapak. KETUA RAPAT:

Pak Ichsan. F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Satu hal tadi ketinggalan Pak Ketua. KETUA RAPAT: Bertanya lagi atau apa? Kalau bertanya lagi tidak,dikasih yang lain tapi kalau tadi kurang jelas bisa minta perjelas. Kalau bertanya baru nanti jadi lain lagi oke. Selanjutnya PKB Rano, beresin dulu Pak agar ini imbang, nah baru hari ini selesai begitu kan. Silakan Pak Rano. F-PKB (MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.): Terima kasih Pimpinan. Asssalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati, Pak Jaksa Agung beserta seluruh jajarannya yang saya hormati,

- 35 -

Pertama sebetulnya Pak Jaksa Agung ini terkait kasus Jiwasraya patut diapresiasi, karena memang dalam penanganannya walaupun baru sebulan katanya sudah bisa menetapkan berapa tersangka itu top Pak Jaksa Agung. Tapi memang yang menjadi persoalan adalah tadi pendalamannyalah pendalaman terkait persoalan kasus ini memang nanti mungkin Pimpinan sudah membahas dengan rapat tertutup ini sangat penting Pimpinan karena biar kami juga tahu gambaran tentang semua kasus Jiwasraya ini. Hanya memang perihal kasus ini Pimpinan,Pak Jaksa Agung kedepan mungkin harus ada upaya juga pencegahan Pak Jaksa Agung. Pencegahan terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi seperti ini lagi, karena banyak sekali ini BUMN yang mungkin sudah mulai-mulai akan ada masalah. Nah mungkin saya butuh kira-kira Pak Jaksa Agung kedepan sudah ada gambaran tidak nanti kedepannya.

Yang kedua Pak Jaksa Agung ini pembahasan tentang terkait TP4 Pak Jaksa Agung yang sudah dibubarkanPak Jaksa Agung. Ini menarik sebetulnya dengan adanya surat Jaksa Agung Nomor 346 Tahun 2019 tentang Pembubaran TP4 memang satu hal yang manarik dan keberanian Jaksa Agung juga terhadap pembubaran tersebut. Hanya memang jangan sampai dengan adanya pembubaran ini pun ternyata juga membuat pihak-pihak tertentu, karena ini kan sebetulnya spiritnya bagus Pak Jaksa Agung.Dengan adanya TP4 ini sebetulnya bagus bagaimana kita mendampingi pemerintah dalam hal setiap kegiatan programnya itu harus bebas dari korupsi,spiritnya sudah bagus sebetulnya, hanya ada oknum-oknum tertentu. Nah ini dibalik juga jangan sampai dengan adanya pembubaran TP4 ini juga membuat oknum-oknum lain suatu pengusaha-pengusaha yang biasa main-main di proyek seperti ini juga akhirnya malah berkembang.Nah ini harus ada program lebih lanjut dari Pak Jaksa Agung. Jadi bukan hany pembubarannya tetapi spirit dari situ tetap harus dijaga bagaimana mencegah korupsi di tiap-tiap daerah.Nah itu penting Pak Jaksa Agung.

Selain itu terkait tentang mungkin kasus-kasus yang bagian dari TP4 itu. Kan ada

oknum-oknum yang diduga, oknum-oknum Jaksa ini malah yang di duga bermain disitu jangan sampai programnya dihilangi oknumnya masih ada sama saja Pak Jaksa Agung.Jadi ini pun harus di tindak tegas oleh Pak Jaksa Agung. Terima kasih Pimpinan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. KETUA RAPAT: Silakan Pak Jaksa Agung. JAKSA AGUNG (Drs. SANITIAR BURHANUDDIN, S.H., M.H.): Baik izin Pak menyampaikan. Memang benar Pak kami kedepan kita akan melakukan upaya-upaya pencegahan atas kasus yang utama yang menimpa. Dari kasus yang ini dari modus operandinya nanti dari posisi kasusnya kami akan pelajari dan ini akan menjadikan masukan kepada Kementerian BUMN. Insya Allah kita akan lakukan itu, karena memang niat kami bukan hanya kita penindakan tetapi kami juga akan upaya bagaimana pencegahan itu terjadi.

Kemudian untuk TP4 memang kami sudah dibubarkan dan oknum-oknum yang mencoreng nama TP4 kami juga sudah melakukan penghukuman-penghukuman dan Insya Allah dengan ini pengawasan ini akan kami tingkatkan lagi. Kemudian mengenai

- 36 -

apakah ini tidak ada tindak lanjutnya. Jadi kami ada suatu kembali ke fungsinya, karena TP4 itu sebenarnya adalah suatu embrio pada waktu itu untuk Direktorat Proyek Strategis Nasional. Jadi ini kembali jadi fungsinya kami fungsikan kembali Direktorat itu dan tentunya dengan satu sistem yang berbeda. Kalau dulu TP4 itu dibentuk kemudian Anggota TP4 itu ikut didalam pelaksanaan misalnya untuk pelelangan dia masuk ke dalam sistem tetapi tupoksi yang sekarang kembali ke fungsinya adalah kami tetap hanya melakukan pengawasan di luar proyek-proyek itu.

Kemudian mengenai kasus-kasus yang oknum-oknum sudah Bapak untuk

…(suara tidak jelas) kita sudah tahu sendiri yang me