perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id ANALISIS .../Analisis... · membutuhkan data realisasi APBD dan PDRB selama otonomi daerah yaitu enam tahun dan sebelum otonomi daerah yaitu

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN

PONOROGO SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH DALAM

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

SKRIPSI

Oleh :

ASTUTI WIDYAWATI

K7407051

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

ii

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN

PONOROGO SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH DALAM

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Oleh :

ASTUTI WIDYAWATI

K7407051

SKRIPSI

Ditulis dan Diajukan untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar

Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi

BKK Pendidikan Tata Niaga

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

iii

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

Surakarta, Januari 2012

Pembimbing I

Dra. Kristiani, M. Si. NIP. 19620428 198903 2 002

Pembimbing II

Salman Alfarisy Totalia, S.Pd, M. Si NIP. 19830608 200604 1 002


commit to user

iv

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima

untuk memenuhi Persyaratan mendapat gelar Sarjana Pendidikan.

Pada hari : ……………..

Tanggal : ……………...

Tim Penguji Skripsi:

Nama Terang : Tanda Tangan

Ketua : Dra. Sri Wahyuni, M.M NIM. 19540817 198203 2 001 1....................

Sekertaris : Leny Noviani, S.Pd, M.Si NIM. 19790311 200501 2 001 2......................

Anggota I : Dra. Kristiani, M. Si. NIP. 19620428 198903 2 002 3................... Anggota II : Salman Alfarisy Totalia, S.Pd, M.Si

NIP. 19830608 200604 1 002 4......................

Disahkan oleh

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret

Dekan,

Prof. Dr. H.M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.

NIP. 19600727 198702 1 001


commit to user

v

ABSTRAK

Astuti Widyawati. ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PONOROGO SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Januari 2012.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo sebelum otonomi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara parsial maupun secara bersama-sama, (2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo selama otonomi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara parsial maupun secara bersama-sama, (3) Mengetahui perbedaan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo sebelum dan selama otonomi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi sebagai subyek dalam penelitian ini adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan data PDRB pemerintah Kabupaten Ponorogo sebelum dan selama otonomi daerah. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling purposive. Penelitian membutuhkan data realisasi APBD dan PDRB selama otonomi daerah yaitu enam tahun dan sebelum otonomi daerah yaitu enam tahun.

Dalam penelitian ini sampelnya adalah data realisasi APBD dan PDRB selama otonomi daerah yaitu enam tahun dan data sebelum otonomi daerah juga sama yaitu enam tahun. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda, dan uji Chow Test.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) berdasarkan uji F untuk masa sebelum otonomi daerah diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,030. Karena nilai probabilitas (0,030) lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel keuangan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Subsidi Daerah Otonom (SDO), dan Dana Pembangunan Daerah (DPD) simultan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB); berdasarkan hasil uji F untuk masa selama otonomi daerah diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel keuangan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) simultan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB), (2) Masa selama otonomi daerah dilakukan analisis dengan menggunakan principal component diperoleh nilai t dengan nilai probabilitas 0,030. Hal ini berarti nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka Ho ditolak, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel predictor terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y). Sedangkan untuk masa selama otonomi daerah dilakukan analisis dengan


commit to user

vi

menggunakan principal component diperoleh nilai t dengan nilai probabilitas 0,000. Hal ini berarti nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka Ho ditolak, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel predictor terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y), (3) Berdasarkan uji Chow Test, nilai F sebesar 541,71 dengan nilai F Tabel pada df1=2 dan df2 = 44-4 = 40 sebesar 3,23. Sehingga nilai Chow test (541,71) > F tabel (3,23). Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari pengaruh 4 variabel independen (PAD, DBH, DAU, dan DAK) terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi) di masa sebelum otonomi daerah dengan masa selama otonomi daerah.


commit to user

vii

ABSTRACK

Astuti Widyawati. ANALYSIS OF REGIONAL FINANCE ABILITY AT REGIONAL DISTRICT IN PONOROGO BEFORE AND DURING REGIONAL AUTONOMY FOR ECONOMIC GROWTH. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, January 2012.

The aim of research (1) to know and anlysis influenec regional finance ability in Ponorogo before regional autonomy for increase economics by partial or totality, (2) to know and analysis influence regional finance ability in Ponorogo during regional autonomy for increase economics by partial or totality, (3) to know difference regional finance ability in Ponorogo before and during regional autonomy for increase economics development.

The methode which used in this research is descriptive quantative methode. Population in this research is realization general Regional Revenue And Expenditure Budget and Gross Domestic Regional Product data of Ponorogo before and during regional autonomy. The sampling which used in this research is purposive sampling. The research wanted for Regional Revenue and Expenditure Budget and Gross Domestic Regional Product realization data before and during regional autonomy for six years. The sample of this research is Regional Revenue and Expenditure Budget and Domestic Regional Product realization data before and during regional autonomy for six years. Data which used is data’a secondary’s data. Technique of analyzing data which used is analyzing technics of double linier regression and Chow test.

The conclusion of reasearch are (1) based on test F before regional autonomy is obtained probabilty 0,030. Probability is small than 0,05 so Ho is get the mitten and can be concluded that it’s have significant’s influence between variable of regional finance which consist of Regional Original Income, Natural Resources Revenue Sharing Autonomiy Regional Subsidy, and Regional Development Fund which stimultance with economics growth; based on test F during regional autonomy obtained probabilty 0,000. Because of teh probability is small than 0,05 so Ho is get the mitten and can be concluded that it’s have significant’s influence between variable of regional finance which consist of Regional Original Income, Natural Resources Revenue Sharing, General Allocation Funds and Special Allocation Funds which stimultance with economics growth; (2) The result of test t before regional autonomy is done analyze by principal component is obtained value of t with probability 0,030. It’s mean that probabilty is less than 0,05 so Ho is get mitten and can be concluded that it’s have significant’s influence by partial between predictor variable of econonics growth. Whereas it’s during regional autonomy is done analyze by principal component is obtained value of t with probability 0,000. It’s mean that probabilty is less than 0,05 so Ho is get mitten and can be concluded that it’s have significant’s influence by partial between predictor variable of econonics growth (Y), (3) Based on Chow Test value of F is 541,71 with value of F. Table in df1=2 and df2 = 44-4 = 40 is 3,23. So, value Chow test (541,71) > table’s F (3,23). It is mean that have significant differences of influence from four independent variable (Regional Original Income, Natural Resources Revenue Sharing, General


commit to user

viii

Allocation Funds and Special Allocation Funds) toward dependent variable (economics growth) before and during regional autonomy.


commit to user

ix

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah

selesai (dari satu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, Dan

kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Qs. Al Insyirah : 6-8)

“Bukanlah kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang telah membuat

kita sulit, karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah

menyerah untuk mencoba. Maka jangan katakana pada Allah aku punya masalah,

tetapi katakana pada masalah aku punya Allah”.

(Ali bin Abi Thalib)

“Tidak ada akhir yang tak bahagia, jika dilalui dengan benar, iklas, dan semata-mata

mencari ridha Allah dan Allah tidak menjanjikan perjalanan yang mudah, tetapi Allah

menyediakan dermaga yang indah dan sejuk untuk orang –orang yang sabar”

(Penulis)


commit to user

x

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

� Rabb-ku atas semua kemudahan dan karunia-Mu, semoga semua ini bernilai

ibadah di hadapan-Mu

� Ibu dan Bapak tercinta yang selalu mendukung dan mendoakanku, pemberi

inspirasi serta motivasi terbaik ku, Adik ku Tersayang, Ratih Widya H. yang

selalu menjadi teman terbaikku,

� Temen-temen Puskomda Solo Raya 2010 dan 2011: Akh Topan, Ukhty Eka,

Ukhty Santini, Ukty Asri, Ukhty Septi, Ukhtiy Dwi, Ukhty Hindras, dik Sinta,

dik ifa, dan temen – temen yang lain yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu

yang telah memberiku dan mengajariku arti persaudaraan dan perjuangan

dakwah ini. Jazakillah khoiron katsir & Thanks atas semuanya.

� Teman-teman HIMANNOMI kabinet Joeang’09: P’ Suko, P’Heri, Maria, Amin,

Puji, Ika, Umi, Yunita, Mahmudah, dan adik-adikku yang telah memberikan

pengalaman serta kebersamaan untuk ku,

� Temen-temen Lingkar Kecilku, yang senantiasa memberiku motivasi, ukhuwah,

dan pengingatan,

� Kawan-kawan tersayang: Wahyu, Endah, Lala, Sungging, Chory, Andri, Fella,

Yuni’, Rinta, Nurini, Melda, Dian, Adi, Miswan, trimakasih telah membantu,

memberiku semangat, dan menemaniku hingga kelulusan ini,

� Temen-temen TPA Nurul Amal: Mb Cici, Akh Faqih, akh Cahyo, akh Heru, akh

Santo, akh Agung, akh Adik, ukhty Yanti, ukhty Dyah, dik Anis, dik Ima, dik

Siti, dik Novia, dik Isna, dik Ulfa, dik Asri dan adik-adik TPA, yang selalu

memberiku kebahagiaan, kasih saying, dan membuatku belajar memaknai hidup,

� Teman-teman kost “Aulia” yang telah menjadi teman sekaligus keluarga di

perantauan ini,

� Teman Seperjuangan PTN 2007,

� dan Almamaterku


commit to user

xi

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,

pencipta semesta alam beserta seluruh isinya atas segala limpahan rahmat, berkah

serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang telah disusun dengan penuh kesabaran

dan keteguhan hati ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi banyak

mendapatkan bantuan, dorongan, motivasi serta doa dari berbagai pihak baik

secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu atas segala bentuk bantuan

tersebut, disampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Surakarta, yang telah memberikan ijin untuk penyusunan skripsi ini.

2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan

ijin untuk penyusunan skripsi ini.

3. Ketua Program Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan

Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Surakarta, yang telah menyetujui penyusunan skripsi ini.

4. Ketua Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Tata Niaga Program Studi

Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta telah

memberikan ijin untuk penyusunan skripsi ini.

5. Dra. Kriatiani, M.Si, selaku Pembimbing I, yang dengan sabar memberikan

pengarahan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Salman Alfarisy Totalia, S.Pd, M.Si, selaku Pembimbing II yang dengan sabar

telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan.

7. Segenap dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta khususnya program

Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Tata Niaga yang telah mendidik dan

memberikan bekal ilmu pengetahuan selama ini.


commit to user

xii

8. Bapak dan ibu di Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo yang telah

memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan membantu

dalam penyelesaian penelitian ini.

9. Teman-teman seperjuangan PTN 2007, sahabat-sahabatku atas motivasi dan

dorongannya.

10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi dan pengarahan yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan semua pihak

tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna mencapai

penulisan yang lebih baik. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat berguna

bagi semua pihak. Amin.

Surakarta, Desember 2011

Penulis


commit to user

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

HALAMAN PENGAJUAN ............................................................................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... iv

HALAMAN ABSTRAK .................................................................................... v

HALAMAN MOTTO ....................................................................................... ix

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ x

KATA PENGANTAR ....................................................................................... xi

DAFTAR ISI .................................................................................................... xiii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xvi

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xvii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. .xix

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Pembatasan Masalah.......................................................................... 6

1. Ruang Lingkup Peneltian 6

2. Obyek Penelitian 7

3. Subyek Penelitian 7

D. Rumusan Masalah 7

E. Tujuan Penelitian 8

F. Manfaat Penelitian 8

1. Manfaat Teoritis 8

2. Manfaat Praktis 8

BAB II. LANDASAN TEORI 10

A. Tinjauan Pustaka 10

1. Otonomi Daerah 10

a. Pengertian Otonomi Daerah 10

b. Landasan Hukum Otonomi Daerah 12


commit to user

xiv

c. Prinsip Dasar Pemberian Otonomi Daerah 14

2. Keuangan Daerah 16

a. Pengertian Keuangan Daerah 16

b. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 18

c. Pendapatan Daerah 19

d. Sumber Pendapatan Daerah Sebelum Otonomi Daerah 25

e. Perubahan Kebijakan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah 26

f. Pelimpahan Aset 27

3. Pertumbuhan Ekonomi 29

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 27

b. Perhitungan PDRB 30

c. Cara Penyajian PDRB 31

B. Penelitian Yang Relevan 32

C. Kerangka Berfikir 33

D. Hipotesis 36

BAB III. METODE PENELITIAN 38

A. Tempat dan Waktu Penelitian 38

1. Tempat Penelitian 38

2. Waktu Penelitian 38

B. Populasi dan Sampel 38

1. Populasi 38

2. Sampel 38

C. Teknik Pengumpulan Data 39

1. Jenis dan Sumber Data 39

2.Metode Pengumpulan Data 40

D. Rancangan Penelitian 40

E. Teknik Analisis Data 41

1. Uji Prasarat Analisis 41

a. Normalitas 41

b. Multikolinearitas 42

c. Heteroskedestisitas 43


commit to user

xv

d. Autokorelasi 44

2. Uji Hipotesis 44

a. Analisis Regresi Berganda 44

b. Uji Chow Test 47

BAB IV HASIL PENELITIAN .................................................................... .....49

A. Deskripsi Data Variabel Penelitian 49

B. Pengujian Persyaratan Analisis 51

1. Uji Multikolinearitas 51

2. Uji Autokorelasi 52

3. Uji Heteroskedastisitas 53

4. Uji Normalitas 55

C. Pengujian Hipotesis 56

1. Analisis Regresi Ganda 56

2. Uji F 61

3. Uji t 63

4. Uji Chow Test 66

5. Kesimpulan Pengujian Hipotesia 67

D. Pembahasan Hasil Analisis Data 68

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN ...................................... .... 74

A. Simpulan 74

B. Implikasi 74

C. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 76

LAMPIRAN


commit to user

xvi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah ....... 17

Gambar 2. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 34

Gambar 3. Grafik Scatterplot (diagram pencar) masa sebelum otonomi

daerah ............................................................................................ ... 53

Gambar 4. Grafik Scatterplot (diagram pencar) masa selama otonomi

daerah ............................................................................................ ... 54

Gambar 5. Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

masa sebelum otonomi daerah ....................................................... 55

Gambar 6. Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

masa selama otonomi daerah ......................................................... 56


commit to user

xvii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Persentase Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia

Menurut Jenis Penerimaan Tahun 1995/1996-2000 ………………… 2

Tabel 2. Persentase Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia

Menurut Jenis Penerimaan Tahun 2001-2005 ………………………. 3

Tabel 3. Penerimaan Daerah Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis

Penerimaan Tahun 2003-2006 ………………………………………. 4

Tabel 4. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ponorogo

Tahun 2000-2006 (Juta Rupiah) …………………………………….. 5

Tabel 5. Perjalanan Desentralisasi di Indonesia ……………………………… 13

Tabel 6. Deskripsi Data Variabel PAD, DBH, SDO, DPD, dan PDRB

Sebelum Otonomi daerah yaitu Tahun 1995-2000 ………………..… 49

Tabel 7. Deskripsi Data Variabel PAD, DBH, DAU, DAK, dan PDRB

Tahun 2001-2006 …………………………………………………. 50

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas …………………………………………... 51

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieritas (Log natural)……………………………. 52

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi....................................................................... 52

Tabel 11. Component Score Coefficient Matrix masa sebelum

otonomi daerah ........................................................................ 57

Tabel 12. Koefisien Regresi masa sebelum otonomi daerah

dengan metode Principal Component Analysis ……………………….57

Tabel 13. Component Score Coefficient Matrix ............................................ 59

Tabel 14. Koefisien Regresi masa selama otonomi daerah dengan

metode Principal Component Analysis............................................... 59

Tabel 15. ANOVA masa sebelum otonomi daerah ……………………………. 62

Tabel 16. Model summary masa sebelum otonomi daerah ……………………. 62

Tabel 17. ANOVA masa selama otonomi daerah. …………………………….. 63

Tabel 18. Model summary masa selama otonomi daerah ……………………… 63

Tabel 19. Coefficients masa sebelum otonomi daerah …………………………. 64


commit to user

xviii

Tabel 20. Coefficients masa sebelum otonomi daerah setelah terbentuk variabel predictor ………………………………………………… 64

Tabel 21. Coefficients masa selama otonomi daerah …………………………. 65

Tabel 22. Coefficients masa selama otonomi daerah setelah terbentuk variabel predictor …………………………………………………. 65

Tabel 23. Uji Chow Test ………………………………………………………. 66

Tabel 21. Perbandingan Koefisien masa sebelum otonomi daerah dengan

selama otonomi daerah............................................................. 67


commit to user

xix

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Definisi Operasional ................................................................... 82

Lampiran 2. Data Kuartal Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di

Kabupaten Ponorogo Tahun 1995-2000 .................................... 85


Kabupaten Ponorogo Tahun 2001-2006 ..................................... 86


Kabupaten Ponorogo Tahun 1995-2000 dalam Bentuk

Log Natural ................................................................................. 87


Kabupaten Ponorogo Tahun 2001-2006 dalam Bentuk

Log Natural ................................................................................. 88

Lampiran 6. Output Dari Hasil Olah Data Sebelum Otonomi Daerah

Melalui SPSS 17.0 ...................................................................... 89

Lampiran 7. Output Analisis Analisis Principal Component

Sebelum otonomi daerah......................... ......................... ......... 101

Lampiran 8. Output Dari Hasil Olah Data Selama Otonomi Daerah

Melalui SPSS 17.0 ...................................................................... 110

Lampiran 9. Output Analisis Analisis Principal Component ........................ . 118

Lampiran 10. Surat Keputusan Dekan FKIP…………………………………. 125

Lampiran 11. Surat Permohonan Izin Menyusun Skripsi ............................... 126

Lampiran 12. Surat Permohonan Ijin Reserch …………………………………127

Lampiran 13. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian ........................ 129


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang melanda Indonesia di tahun

1997-1998 membawa dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat di

Indonesia yang berpengaruh ke seluruh aspek kehidupan, baik politik, sosial,

hukum, maupun ekonomi. Salah satu implikasi keberhasilan gerakan demokrasi

Indonesia pada tahun 1998 adalah kuatnya tekanan kepada pemerintah pusat untuk

menyelenggarakan otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan yang demokratis.

Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah pusat untuk melepaskan

sebagian wewenang kepada daerah yang dikenal dengan otonomi daerah.

Pemerintah daerah diberi hak untuk mengatur dan mengelola kepentingan sendiri

dengan cara mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada di daerah

sehingga pemerintah daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

membiayai kebutuhan daerah tanpa tergantung pada pemerintah pusat. Adanya

otonomi ini diharap pembangunan ekonomi daerah bisa berjalan lancar sehingga

mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan

dari segi keuangan. Sumber-sumber keuangan yang memadai dapat mendorong

terlaksanakannya berbagai pembangunan di daerah. Pembangunan ekonomi

daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah dan masyarakat mengelola

sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara

pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru

dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Dari

pembangunan yang baik maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat secara

signifikan. “Pada pemerintah daerah, ukuran pertumbuhan ekonomi adalah

PDRB” (http://banyuasinkab.go.id). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi

yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah

tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.

1


commit to user

2

Bergulirnya otonomi daerah, tentunya juga membawa konsekuensi

terhadap pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik dengan

pengoptimalan potensi yang ada di daerah secara maksimal menjadi salah satu

penopang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Tjokroamidjojo

dalam Paidi Hidayat dan Sirojuzilam (2006: 1) bahwa “pemerintah daerah akan

dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi secara baik, bila diterima

sumber-sumber keuangan yang cukup untuk melaksanakan fungsi tersebut”. Oleh

karena itu, kinerja keuangan dituntut agar lebih baik dibanding era sebelum

otonomi daerah. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, pertama daerah diberi

kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada

kemampuan pendapatan asli darah (PAD) atau pengoptimalan pada PAD. Kedua

yaitu dari sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan

daerah harus lebih akuntabel dan transparan, tentunya menuntut daerah agar lebih

efektif dan efisien dalam pengeluaran daerah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 157 disebutkan bahwa sumber-

sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana

perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kenyataannya, hingga

saat ini pendapatan daerah yang digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah ini

masih banyak didominasi oleh dana perimbangan dari pusat. Adanya transfer

pusat yang terlalu besar menjadikan daerah tersebut tidak mandiri dan akan

sampai pada kesimpulan bahwa otonomi daerah tidak efektif untuk dilaksanakan.

Tabel 1. Persentase Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Menurut Jenis Penerimaan Tahun 1995/1996-2000

Penerimaan 1995/ 1996

1996/ 1997

1997/ 1998

1998/ 1999

1999/ 2000

2000 Rata-rata

PAD 13,67 13,87 13,25 11,42 9,85 9,02 11,85 Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak

15,26 16,3 15,91 13,12 12,03 11,87 14,08

Sumbangan dan Bantuan

66,76 65,59 67,7 71,88 72,65 72,52 69,52

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II dalam Rawyanil dan Agung (2009: 14), data diolah.

Pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari tahun 1995/1996 hingga

2000, perkembangan distribusi PAD seluruh kabupaten/kota di Indonesia


commit to user

3

cenderung mengalami penurunan. Sebaliknya, komposisi sumbangan dan bantuan

dari pemerintah pusat cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin besar.

Tabel 2. Persentase Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Menurut Jenis Penerimaan Tahun 2001-2005

Penerimaan 2001 2002 2003 2004 2005 Rata-rata

PAD 6,59 7,33 6,94 7,23 7,30 7,078 Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak

17,56 16,78 16,39 17,13 15,91 16,75

DAU dan DAK 69,47 62,36 59,20 58,33 60,33 61,94 Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II dalam Rawyanil dan

Agung (2009: 14), data diolah.

Sedangkan setelah diberlakukan otonomi daerah, dari tabel terlihat bahwa

proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Indonesia lebih kecil

dibandingkan sebelum otonomi daerah. Akan tetapi, proporsi bantuan pemerintah

Pusat (DAU dan DAK) juga lebih kecil dibanding sebelum otonomi. Namun,

persentase penerimaan PAD terhadap total penerimaan daerah masih lebih kecil

dana perimbangan pusat. Dari tabel terlihat bahwa PAD hanya sekitar 7,078% dari

total penerimaan daerah.

Pada tanggal 30 Januari 2011, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)

Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan dan mengakui bahwa hingga saat

ini pengelolaan keuangan daerah masih buruk dan masih banyak penyimpangan.

Hanya segelintir daerah yang laporan keuangannya wajar tanpa pengecualian

(http://www.padang-today.com ). Hal ini sejalan kondisi rill di masyarakat bahwa

banyak oknum pemerintahan yang menyalahgunakan keuangan daerah. Seperti

halnya yang terjadi di Madiun yaitu adanya mark up atau penggelembungan

pengadaan barang/jasa di proyek SPBU milik pemkot di Jalan Mayjen Sungkono

tahun 2006-2007 seperti yang di muat dalam Jawa Pos-Radar Madiun pada 16

Maret 2011 (http://www.radarmadiun.co.id). Hal serupa juga terjadi di Lampung.

Harian Tempo pada tanggal 17 Maret 2011 mengangkat berita tentang Perkara

korupsi dana APBD Lampung Timur yang melibatkan Bupati Lampung Timur

dengan kerugian negara sebesar Rp108 miliar (http://www.tempointeraktif.com),

dan masih banyak kasus-kasus serupa lainnya.


commit to user

4

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur

yang telah melaksanakan otonomi daerah. Sama halnya dengan daerah-daerah di

Indonesia lainnya, Kabupaten Ponorogo juga merupakan daerah yang pendapatan

keuangan daerahnya sebagian besar masih menggantungkan pada dana

perimbangan pusat.

Tabel 3. Penerimaan Daerah Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis Penerimaan Tahun 2003-2006

Penerima-an

Tahun (juta rupiah) 2003 r % 2004 r % 2005 r % 2006

PAD 23.873,5 2,96 24.579,7 13,73 27.953,3 27,49 35.639,1 BHPBP 20.617,8 17,80 24.287,1 12,61 27.350,5 33,70 36.568,5 DAU 271.650,0 2,55 278.567,0 3,73 288.950,0 53,19 442.634,0 DAK 5.500,0 39,09 7.650,0 3,73 0 247,9 26.620,0

Sumber: BPS. Ponorogo Dalam Angka Tahun 2003-2006, diolah.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase peningkatan PAD dari

tahun ke tahun mengalami peningkatan. Begitu juga dengan dana perimbangan

dari pusat (BHPBP, DAU, dan, DAK) yang mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Pada tahun 2006, Peningkatan PAD ini masih jauh lebih kecil dibandingkan

dengan persentase peningkatan DAU, DAK maupun BHPBP. Secara persentase,

penerimaan PAD terhadap total penerimaan daerah masih lebih kecil

dibandingkan persentase dana perimbangan dari pusat terhadap total penerimaan.

Kecilnya persentase PAD terhadap total penerimaan daerah, salah satunya

disebabkan oleh banyaknya potensi daerah yang belum tergarap. Tempat-tempat

wisata merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli yang memiliki potensi

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun hingga saat ini

banyak daerah yang belum begitu respek dalam pembangunan tempat wisata.

Padahal jika pemerintah daerah benar-benar memiliki perhatian lebih pada potensi

pariwisata yang ada, APBD pasti terjadi peningkatan yang signifikan dan

kesejahteraan masyarakat akan mengalami peningkatan pula. Perkembangan

kepariwisataan di daerah Ponorogo dari tahun ke tahun terasa monoton dan

pembangunan infrastruktur pariwisata yang di lakukan oleh pemerintah kurang


commit to user

5

optimal. Selain itu, harian Radar Madiun (http://www.radarmadiun.co.id) dalam

beritanya juga mengungkapkan bahwa pembangunan terminal Seloaji di

Kabupaten Ponorogo sebagai bentuk investasi ternyata tidak memberikan hasil

positif terhadap pendapatan daerah. Pendapatan retribusi peron jauh dari target

yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kurang adanya perhatian dan

pengelolaan yang serius dari pemerintah daerah terhadap sumber-sumber

pendapatan yang potensial.

Selama tahun 2000 hingga tahun 2008, PDRB Kabupaten Ponorogo

mengalami peningkatan yang cukup besar. Sektor pertanian menjadi sumber

pendapatan terbesar dari tahun ke tahun. Meskipun PDRB Kabupaten Ponorogo

cenderung naik tetapi sektor yang paling dominan adalah pertanian, untuk sektor-

sektor lain seperti industri, atapun Perdagangan, Hotel dan Restoran lebih rendah

hal ini disebabkan karena pembangunan infrastuktur di Kabupaten Ponorogo

belum dilakukan secara maksimal. Adanya infrastruktur yang memadai dapat

menjadi salah satu penopang kelancaran kegiatan perekonomian di daerah dan

secara otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Tabel 4. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ponorogo Tahun 2000-2006 (Juta Rupiah)

No. Tahun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

r (%)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan

r (%)

1. 2000 2.128.032,94 - 2.128.032,94 - 2. 2001 2.395.502,38 12,57 2.193.864,62 3,09 3. 2002 2.646.229,81 10,47 2.271.917,60 3,56 4. 2003 2.873.879,29 8,60 2.364.406,72 4,07 5. 2004 3.195.497,69 11,19 2.466.589,74 4,32 6. 2005 3.789.242,10 18,58 2.567.909,41 4,11 7. 2006 4.396.397,29 16,02 2.694.520,72 4.93

Sumber: BPS dan BAPPEDA Ponorogo. PDRB Kabupaten Ponorogo 2005 dan 2009 (Tahun Dasar 2000)

Pada Tabel 4 terlihat bahwa kenaikan PDRB baik atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan tahun 2000 selama periode tersebut selalu

mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Ponorogo selalu mengalami kenaikan. Kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada

tahun 2006 yaitu sebesar 4,93%. Pada tahun 2005 PDRB Kabupaten Ponorogo atas


commit to user

6

dasar harga konstan sebesar 2.567.909,41 (dalam juta rupiah) naik menjadi

2.694.520,72 (dalam juta rupiah) pada tahun 2006.

Pertumbuhan ekonomi yang senantiasa mengalami kenaikan ini

menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam skripsi

yang berjudul “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten

Ponorogo Sebelum dan Selama Otonomi Daerah dalam Meningkatkan

Pertumbuhan Ekonomi.“

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas akan muncul

berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Banyak daerah di Indonesia yang masih menggantungkan pembiayaan

daerahnya dari perimbangan keuangan pemerintah pusat, penerimaan dari

sisi Pendapatan Asli Daerah kurang bisa dioptimalkan.

2. Pengelolaan keuangan daerah masih buruk dan masih banyak penyimpangan.

3. Banyak oknum pemerintahan yang menyalahgunakan keuangan daerah yang

terlihat dari korupsi atau penggelembungan pengadaan barang.

4. Pengelolaan Retribusi (tempat wisata, terminal) di Kabupaten Ponorogo yang

kurang optimal.

5. Pertumbuhan ekonomi Ponorogo yang masih didominasi oleh sektor pertanian.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah sangat diperlukan dalam penelitian agar

permasalahan yang diteliti dapat dikaji dan dijawab secara mendalam serta tidak

menimbulkan meluasnya masalah yang dikaji. Pembatasan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah

Analisis Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Ponorogo

Sebelum dan Selama Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Pertumbuhan

Ekonomi.


commit to user

7

2. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian merupakan sesuatu yang menjadi fokus masalah untuk

diteliti. Menurut Sugiyono (2008: 58) menyatakan bahwa “Variabel adalah segala

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya”. Dari pendapat tersebut, maka variabel-variabel pada penelitian

ini adalah:

Variabel bebas (X) : Variabel Keuangan Daerah yang terdiri atas Pendapatan

Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana

Alokasi Umum (DAU)/ Subsidi Daerah Otonom (SDO),

Dana Alokasi Khusus (DAK)/ Dana Pembangunan

Daerah.

Variabel terikat (Y) : Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

3. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian ini adalah realisasi pendapatan daerah dan PDRB

Kabupaten Ponorogo sebelum otonomi daerah yaitu tahun 1995-2000 dan selama

otonomi daerah yaitu tahun 2001-2006.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kemampuan keuangan daerah di Kabupaten

Ponorogo sebelum otonomi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi baik secara parsial maupun secara bersama-sama?

2. Seberapa besar pengaruh kemampuan keuangan daerah di Kabupaten

Ponorogo selama otonomi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi baik secara parsial maupun secara bersama-sama?

3. Adakah perbedaan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo

sebelum dan selama otonomi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi?


commit to user

8

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kemampuan

keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo sebelum otonomi daerah dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara parsial maupun secara

bersama-sama.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kemampuan

keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo selama otonomi daerah dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara parsial maupun secara

bersama-sama.

3. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten

Ponorogo sebelum dan selama otonomi daerah dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka hasil

penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

a) Secara teoritis penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu

manajemen keuangan daerah.

b) Dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang ada serta sebagai landasan untuk pengadaan penelitian lebih

lanjut.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan memberikan beberapa

manfaat untuk berbagai pihak diantaranya adalah:

a) Bagi Penulis

Melatih ketajaman analisis dan meningkatkan khasanah ilmu

pengetahuan terhadap kondisi riil di lapangan yang terkait dengan disiplin

ilmu manajemen keuangan daerah dan ekonomi pembangunan.


commit to user

9

b) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan

pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan Pertumbuhan

ekonominya di era otonomi daerah melalui peningkatan sumber-sumber

pemasukan keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah melalui

pemaksimalan di berbagai sektor yang mempunyai potensi

c) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

referensi untuk penelitian yang akan datang serta memberikan wacana baru

khususnya mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan analisis kemampuan

keuangan daerah.


commit to user

10

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi di tingkat daerah.

Menurut Muslimin (1986) dalam Waluyo (2007: 145) dijelaskan bahwa “otonomi

itu diartikan sebagai pemerintahan sendiri (auto=sendiri, nomes=pemerintahan)”.

Sedangkan menurut Kaho (1998) dalam Safi’i (2007: 11) menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan “Otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan

bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Undang-

undang ini menjadi dasar bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah dan di dalamnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002: 59).

Sejalan dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 bahwa

penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan

yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya

nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Di

samping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-

prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta

memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

10


commit to user

11

Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga asas penyelenggaraan otonomi

daerah, yaitu:

1) Asas Desentralisasi

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 UU Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan

bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desentralisasi merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem

sentralisasi, kewenangan pemerintah baik kewenangan di pusat maupun di

daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintahan pusat. Pejabat-pejabat yang

ada di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Sedangkan

dalam sistem desentralisasi sebagian kewenangan pemerintah pusat

dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

2) Asas Dekonsentrasi


bahwa “Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau kepada

instansi vertikal di wilayah tertentu”. Sehingga pelaksanaan tugas

dekonsentrasi adalah gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Menurut

H.A.W. Widjaja (2004: 169) menjelaskan bahwa “penyelenggaraan

dekonsentrasi itu dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan APBN.

Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi

dilakukan secara terpisah dari APBD”.

3) Asas Tugas Pembantuan


bahwa “Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah

dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa

serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas

tertentu”. Menurut H.A.W. Widjaja (2004: 169) dijelaskan bahwa:

Tugas pembantuan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan desa dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan pertanggungjawabannya kepada pemerintah pusat. Penyelenggaraan tugas


commit to user

12

pembantuan itu dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan APBN. Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari APBD.

Menurut Pipin dan Dedah (2005) memjelaskan bahwa di dalam

penjelasan umum PP No. 52 Tahun 2001 menjelaskan bahwa tujuan

pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan

penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan

bagi Daerah dan Desa. Tugas pebantuan yang diberikan meliputi sebagian

tugas bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan

fiskal, agama dan kewenangan bidang lain.

b. Landasan Hukum Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah dilaksanakan dari awal

pemerintahan Indonesia. Walaupun dalam perjalanannya, otonomi daerah yang

berlangsung tidak menganut sistem desentralisasi atau penyerahan urusan

pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah tetapi

cenderung menganut sistem sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat.

Menurut Waluyo (2007) pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada awalnya

dilandasi oleh amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 yaitu daerah

Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi

pula daerah-daerah yang lebih kecil, daerah-daerah itu bersifat otonom atau

bersifat administratif belaka sesuai dengan aturan yang akan ditetapkan dengan

Undang-undang, dan di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan

Perwakilan Rakyat. Dengan landasan amanat UUD 1945 tersebut ditetapkan

peraturan perundang-undang sebagai pelaksananya, yaitu UU Nomor 1 Tahun

1945, UU Nomor 2 Tahun 1948 yang selanjutnya diperbaharui sesuai dengan

UUDS RI Tahun 1950, kemudian melalui UU Nomor 1 Tahun 1957, PENPRES

Nomor 6 Tahun 1959, PENPRES Nomor 5 Tahun 1960, dan setelah kembali pada

UUD 1945 dirubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 1965, dan selanjutnya

diterbitkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Implementasi Otonomi daerah selama Orde Baru mengacu pada UU

Nomor 5 Tahun 1974 tersebut sangat lambat dan tersendat-sendat sampai


commit to user

13 diterbitkan PP Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

dengan titik berat pada Dati II. Untuk lebih mendorong realisasi otonomi daerah

tersebut, diterbitkan PP Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian

urusan Pemerintahan kepada 26 Dati II Percontohan.

Meskipun telah banyak mengalami penyesuaian peraturan tentang

pelaksanaan otonomi daerah, namun penyelenggaraan otonomi daerah belum

mampu mewujudkan otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia yang sesuai

harapan masyarakat. Kemudian di era reformasi ditetapkan kembali UU Nomor

22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang menjadi dasar

pelaksanaan otonomi daerah. Namun UU ini kemudian direvisi dan

disempurnakan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan

Daerah (Waluyo, 2007). UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun

2004 ini yang kemudian hingga sampai saat ini menjadi landasan hukum bagi

pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Tabel 5. Perjalanan Desentralisasi di Indonesia

Periode Konfigurasi Politik

UU Otonomi Hakikat Otonomi

Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949)

Demokrasi UU No. 1 Tahun 1945 UU No. 22 Tahun 1948

Otonomi Luas

Pasca Kemerdekaan (1950-1959)

Demokrasi UU No. 1 Tahun 1957 Otonomi Luas

Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Otoritarian Penpres No. 6 Tahun 1959 UU No. 18 Tahun 1965

Otonomi Terbatas

Orde Baru (1965-1998)

Otoritarian UU No. 5 Tahun 1974 Sentralisasi

Pasca Orde Baru (1998-sekarang)

Demokrasi UU No. 22 Tahun 1999 UU No. 25 Tahun 1999

Otonomi Luas

Sumber: Mudrajat Kuncoro (2004: 6)


commit to user

14 c. Prinsip Dasar Pemberian Otonomi Daerah

Berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan otonomi daerah pada masa

orde baru, sistem sentralisasi tidak menjamin kesesuaian antara kebijakan-

kebijakan yang ditetapkan dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah

pusat dengan kondisi di daerah-daerah. Indonesia merupakan wilayah yang luas

dengan beragam karakteristik masyarakat dan potensi daerah. Setiap daerah

memiliki sifat-sifat khusus yang membedakan dengan daerah lain baik dari segi

keadaan alam, masyarakat, pendidikan, bahasa, keadaan ekonomi, dan lain-lain.

Sistem otonomi daerah atau desentralisasi berusaha untuk memberikan kekuasaan

kepada daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan sesuai dengan

keadaan di daerah masing-masing, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Atas dasar permasalahan tersebut maka tujuan pelaksanaan otonomi

daerah sesuai UU No. 22 Tahun 1999 adalah untuk meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan

demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi

antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Prinsip-prinsip dasar yang

dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan Otonomi Daerah ketika UU No. 22

Tahun 1999 adalah sebagai berikut (Penjelasan UU No. 22 Tahun 1999) :

1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek

demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.

2) Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan

bertanggung jawab.

3) Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah

Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan

otonomi yang terbatas;

4) Pelaksanaan otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga

tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-

Daerah.

5) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah

Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada


commit to user

15

lagi Wilayah Administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang

dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan

pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan,

kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan-kawasan perkotaan

baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan

Daerah Otonom.

6) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi

badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas

maupun fungsi anggaran atas penyeleng-gaaraan Pemerintahan Daerah.

7) Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam

kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan

kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur

sebagai wakil Pemerintah.

8) Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari

Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada

Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber

daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan

mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Kaho Riwu (1998: 12-13) menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah

dengan menggunakan asas desentralisasi dapat memberikan kebaikan bagi

Negara, antara lain adalah:

a. mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat, b. dalam menghadapi masalah yang mendesak dan membutuhkan

tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu intruksi dari pemerintah pusat,

c. dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan,

d. dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan perbedaan (differensiasi) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu, khususnya desentralisasi territorial, dapat lebih menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan keadaan khusus daerah,

e. dengan adanya desentralisasi territorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh daerah. Hal-hal yang ternyata baik dapat diterapkan diseluruh wilayah Negara,


commit to user

16

sedangkan yang kurang baik dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat mudah untuk ditiadakan,

f. mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat,

g. dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan keputusan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.

Selain membawa kebaikan bagi Negara maupun bagi daerah ternyata

pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan asas desentralisasi ini juga

menimbulkan dampak buruk yaitu munculnya raja-raja kecil di daerah/

munculnya koruptor-koruptor yang menyalahgunakan kekuasaannya. Kebijakan-

kebijakan yang diambil tidak memihak rakyat tetapi justru menguntungkan

pribadi penguasa di daerah.

2. Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui

secara nyata kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Faktor keuangan

merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam

melaksanakan otonominya. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan

kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata

dan bertanggungjawab. Menurut Penjelasan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 156

Ayat 1 diterangkan bahwa “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban

daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang

yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban tersebut”. Sedangkan keuangan daerah menurut Bahrullah Akbar

(2002) dalam (http://abinafisa.wordpress.com) adalah “ Semua hak dan kewajiban

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai

dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan

belanja daerah (APBD)”.

Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana


commit to user

17

tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi (PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan) dan dana Desentralisasi. Dana dekonsentrasi berbentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan yang dimaksud dana desentralisasi adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). (http://abinafisa.wordpress.com).

Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan

bertanggungjawab memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai

dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan

pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kemampuan menggali sumber-

sumber keuangan sendiri dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam bentuk Dana Bagi

Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai

sumber pembiayaan.

Sumber: Sony Yuwono, dkk. (2008: 42)

Gambar 1. Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

ORDE BARU (SENTRALISTIS)

REFORMASI TAHAP I

REFORMASI TAHAP II

UU NO. 5/1974

PP NO. 5/1975 PP NO.6/1975

Manual Administrasi Keuangan Daerah

(Makuda)

UU NO. 22/1999 UU NO.25/1999

PP NO. 105/2000

UU NO. 17/2003 UU NO.1/2004

UU NO. 15/2004 UU NO. 25/2004 UU NO. 32/2004 UU NO. 33/2004 PP NO. 24/2005

PERMENDAGRI NO.29/2002

PP NO. 58/2005

PERDA POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERMENDAGRI NO.13/2006

PERATURAN/KEPUTUSAN KEPALA DAERAH


commit to user

18

Pengelolaan keuangan daerah tersebut senantiasa mengalami perubahan-

perubahan peraturan hingga saat ini. Era otonomi daerah juga menyebabkan

perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pada dana

perimbangan. Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk

mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang

diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

b. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Pasal 4

Ayat 1 Permendagri No. 13 Tahun 2006). Penjelasan selengkapnya adalah sebagai

berikut:

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

(5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

(6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

(7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah.


commit to user

19

(8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

(9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

(10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

c. Pendapatan Daerah

“Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai

penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan” (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 15). Berdasarkan Pasal 5

Ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah, menerangkan bahwa pendapatan daerah bersumber

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), dan Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Syah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Abdul Halim (2004: 67) menjelaskan bahwa, "Pendapatan Asli Daerah

(PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi

asli daerah”. Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 menerangkan

bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan

yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6).

a) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan.

Penetapan pajak dilakukan sesuai dengan Undang-undang. Berdasarkan Pasal 1


commit to user

20 Ayat 6 UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

disebutkan bahwa:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/ kota

terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli

Daerah. Berdasarkan Palal 1 Ayat 26 UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa “Retribusi Daerah, yang

selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Abdul Halim (2004: 68), “Hasil perusahaan milik Daerah dan

hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan

penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan

pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan”. Abdul Halim (2004) juga

menjelaskan bahwa, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan antara lain,

bagian laba Perusahaan mliki Daerah, bagian laba lembaga keuangan Bank,

bagian laba lembaga keuangan non Bank, dan bagian laba atas penyertaan

modal/investasi”.

d) Lain-lain PAD yang sah.

Dalam Pasal 6 Ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Lain-lain

PAD yang sah meliputi:

a) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan,

b) jasa giro,

c) pendapatan bunga,


commit to user

21 d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan

e) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau

pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2) Dana Perimbangan

”Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi” (UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1). Sumber-sumber

dana perimbangan yang disebutkan dalam Pasal 10 UU No. 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

adalah:

a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil bersumber dari penerimaan pajak dan sumber daya alam

antara pusat dan daerah. Sesuai UU No. 33 Tahun 2004, pola bagi hasil

penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah

penghasil. Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka

desentralisasi (Yuwono, dkk, 2008). Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak

terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan Dana Bagi Hasil

yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan

umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan

pertambangan panas bumi.

Pembagian Dana Bagi Hasi untuk PBB dan BPHTB menurut UU No. 33

Tahun 2004 Pasal 12 menerangkan bahwa:

(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.

(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut: a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi

yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;


commit to user

22

b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan

c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan. (3) 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB

dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut: a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada

seluruh daerah kabupaten dan kota; dan b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada

daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

(4) Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut: a. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan

dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan b. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota

penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.

(5) 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

(6) Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pembagian Dana Bagi Hasil dari PPh menurut UU No. 33

Tahun 2004 Pasal 13 adalah sebagai berikut:

(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2) huruf c yang merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi antara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(3) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan imbangan 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk provinsi.

(4) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara triwulanan.


commit to user

23

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 14 tentang Pembagian Penerimaan

Negara yang berasal dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

b. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk Daerah.

c. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

d. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.

e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan: 1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah;

dan 2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.

f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan: 1. 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah;

dan 2. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.

g. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

b) Dana Alokasi Umum

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 dijelaskan bahwa “Dana

Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi”. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 27


commit to user

24 disebutkan bahwa “Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya

26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang

ditetapkan dalam APBN”.

c) Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 dijelaskan bahwa “Dana

Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai

dengan prioritas nasional”. Dana Alokasi Khusus (DAK) berasal dari APBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus

sebagai urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Sesuai UU No.25 Tahun 1999

yang digantikan oleh UU No. 33 Tahun 2004 dalam, yang dimaksud kebutuhan

khusus adalah kebutuhan yang tidak sama dengan daerah lain dan kebutuhan yang

merupakan komitmen atau prioritas nasional (Sony Yuwono, dkk, 2008). Deddy

Supriady dan Dadang Solihin (2002: 188) menjelaskan bahwa kebutuhan khusus

daerah tersebut meliputi:

a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/ atau kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus, kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan dikawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/ prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer.

b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional termasuk antara lain proyek yang didanai donor, pembiayaan reboisasi Daerah dan proyek-proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Menurut Syaikhu Usman, dkk (2008) menjelaskan bahwa tujuan

pengalokasian DAK adalah meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik

yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk

menyerasikan laju pertumbuhan antardaerah serta pelayanan antarsektor. Sejak

2006, terdapat tujuh bidang pelayanan pemerintahan yang mendapatkan DAK,

yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur (prasarana jalan, irigasi, dan air bersih),

prasarana pemerintahan, pertanian, perikanan dan kelautan, serta lingkungan


commit to user

25 hidup. Di antara ketujuh bidang itu, bidang pendidikan, kesehatan dan

infrastruktur jalan selalu mendapat porsi DAK terbanyak.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa, Lain-lain

pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD

dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain

pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

a) Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal

dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.

b) Pendapatan dana darurat merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada

pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan

peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.

d. Sumber Pendapatan Daerah Sebelum Otonomi Daerah

UU yang mengatur soal pemerintahan daerah berikut hubungan keuangan

antara pemerintah pusat dan daerah di Era Orde Baru (sebelum otonomi daerah),

adalah UU Nomor 5 Tahun 1974. Dalam UU ini di pasal 55 dikatakan bahwa,

dalam rangka menjalankan tugas-tugas atau fungsi-fungsinya pemerintah daerah

dibekali dengan beberapa sumber pendapatan, yakni:

1) Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:

a) Hasil pajak daerah

b) Hasil retribusi daerah

c) Hasil perusahaan daerah (BUMD)

d) Lain-lain hasil usaha daerah yang sah

2) Pendapatan yang berasal dari pusat:

a) Sumbangan dari pemerintah

b) Sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundangan

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah


commit to user

26 e. Perubahan Kebijakan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah

Berdasarkan Kajian yang dilakukan oleh Inter-Governmental Fiscal

Review mengenai Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa:

1) Sebelum Tahun 2001

Sebelum otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilaksanakan, secara umum

terdapat tiga jenis transfer di Indonesia, yaitu :

a) Subsidi Daerah Otonom (SDO)

SDO bertujuan untuk mendukung anggaran rutin pemerintah daerah guna

membantu menciptakan perimbangan keuangan antar tingkat pemerintahan.

Sebagian besar dana SDO digunakan untuk membiayai gaji pegawai pemerintah

di daerah (sekitar 95 persen dari total SDO). Sebagian kecil lainnya digunakan

untuk keperluan selain pegawai, yaitu subsidi bagi pengeluaran rutin di bidang

pendidikan dasar (SBPPSDN), ganjaran bagi pegawai pedesaan (TPAPD), subsidi

untuk penyelenggaraan rumah sakit di daerah (SBBO-RSUD), dan subsidi untuk

pembiayaan pelatihan pegawai pemerintah.

Jumlah total SDO untuk belanja pegawai (sering disebut dengan istilah

Subsidi Perimbangan Keuangan) ditentukan setiap tahun berdasarkan nilai upah

dan gaji aktual pegawai pemerintah dari seluruh tingkatan dan eselon. Skala gaji

yang dibayar melalui SDO ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan struktur

gaji terpadu. Struktur gaji tersebut bersifat seragam dan tidak memperhitungkan

perbedaan kemampuan finansial daerah dalam membiayai pegawainya. SDO

dapat dikategorikan sebagai transfer pusat yang bersifat khusus (specific grant),

karena daerah tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan penggunaan SDO,

dan kegunaan dari transfer ini sudah ditetapkan Pemerintah, yaitu membiayai

belanja pegawai di daerah. Sifat SDO sebagai alokasi yang bersifat khusus makin

nyata lagi, mengingat bahwa struktur gaji dan alokasi jumlah pegawai yang

ditempatkan di daerah ditentukan sepenuhnya oleh pusat.

b) Bantuan Inpres atau Dana Pembangunan Daerah (DPD)

Bantuan Inpres bertujuan untuk memberikan bantuan pembangunan

daerah, baik yang bersifat umum maupun khusus yang diberikan atas Instruksi


commit to user

27 Presiden. Dasar pemberian bantuan tersebut adalah adanya penyerahan sebagian

urusan kepada daerah dan terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah daerah

untuk membiayai urusan-urusan tersebut. Selain itu, tujuan dari Bantuan Inpres

adalah untuk mencapai pemerataan, terutama dalam hal kesempatan kerja,

berusaha, partisipasi dalam pembangunan, dan distribusi hasil-hasil

pembangunan.

Pada Tahun Anggaran 1999/2000, anggaran pembangunan dipertegas

dengan pengelompokan antara anggaran yang dikelola oleh pusat dan anggaran

yang dikelola daerah. Anggaran yang dikelola oleh daerah inilah yang kemudian

dikenal dengan Dana Pembangunan Daerah (DPD) sebagai nama pengganti

Inpres.

c) Daftar Isian Proyek (DIP)

Subsidi dan bantuan dapat dikategorikan sebagai bantuan antar tingkat

pemerintahan (intergovernmental grants) karena menjadi bagian dari anggaran

pemerintah daerah. Sementara DIP diklasifikasikan sebagai in-kind allocation,

karena walaupun dananya mengalir ke daerah, namun tidak termasuk ke dalam

anggaran pemerintah daerah.

2) Sesudah Tahun 2001

Sejak tahun 2001 transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam

bentuk Dana Perimbangan, yang ditujukan untuk memberikan kepastian sumber

pendanaan bagi APBD dan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas

fiskal antar daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi

Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Selanjutnya, sejak tahun 2002 juga diberikan

transfer dalam bentuk Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang.

f. Pelimpahan Aset

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Inter-Govermmental Fiscal

Review (2004) mengenai Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dijelaskan

bahwa sebelum tahun 2001, pola pembiayaan daerah selain bertumpu pada

Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga bertumpu pada subsidi/bantuan pusat, yang


commit to user

28 penggunaannya sebagaian besar diarahkan/ditetapkan oleh pusat (specific grant)

dan hanya sebagian kecil ditetapkan sendiri oleh pemerintah daerah sesuai

kebijakan masing-masing (block grant).

Setelah tahun 2001, pola pembiayaan daerah yang bertumpu pada PAD

dan dana perimbangan dari pusat, namun penggunaan sebagian besar dana

perimbangan ini merupakan “block grant” , yaitu Dana Bagi Hasil dan Dana

Alokasi Umum (DAU), dan sebagian kecil saja yang masih merupakan “specific

grant” , yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selanjutnya, dengan adanya perubahan pembiayaan daerah tersebut, maka

terjadi perubahan pula dalam pembiayaan belanja pegawai daerah yaitu yang

semula belanja PNS daerah otonom merupakan beban APBN yang disediakan

dalam Subsidi Daerah Otonom (SDO) sebagai “specific grant”. Sejak 1 April

2001, alokasi SDO tidak disediakan lagi, sehingga belanja pegawai daerah

otonom sepenuhnya merupakan beban APBD yang dapat dibiayai dengan dana

perimbangan yang bersifat “block grant” (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi

Umum) dan/atau PAD.

Berdasar uraian di atas maka secara umum Dana Alokasi Umum

menyerupai Subsidi Daerah Otonom. DAU dan SDO memiliki kesamaan yaitu

merupakan dana yang digunakan untuk membiayai gaji pegawai pemerintah di

daerah. Sedangkan DAK menyerupai dana Inpres atau Dana Pembangunan

Daerah (DPD). Hal ini juga disampaikan oleh Syaikhu Usman, dkk (2008) bahwa

secara umum, DAK menyerupai dana Inpres (Intruksi Presiden) yang

dikembangkan di masa pemerintahan Orde Baru. Menurut World Bank (2003)

dalam Syaikhu Usman, dkk (2008: 7) menjelaskan bahwa:

Pemerintah Orde Baru, di samping dikenal mempunyai strategi pertumbuhan ekonomi tinggi, juga memiliki strategi penanggulangan kemiskinan. Di era Orde Baru, secara umum Pemerintah Pusat mentransfer dana ke pemda melalui dua jenis hibah: pertama, hibah umum dalam bentuk SDO yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan arah penggunaannya berdasarkan pedoman dari pusat; dan kedua, hibah khusus dalam bentuk dana Inpres yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik daerah dan pelaksanaan dan pengawasannya diatur oleh pusat. Kedua jenis hibah tersebut dimaksudkan untuk mengurangi


commit to user

29

kesenjangan antardaerah dan juga untuk meningkatkan tanggung jawab pemda dalam memobilisasi sumber-sumber daerah. Kesamaan DAK dan Dana Pembangunan Daerah (DPD) yaitu merupakan

dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan khusus di daerah dan oleh

daerah. Alokasi DAK disesuaikan dengan prioritas pembangunan. DAK

dialokasikan untuk tujuh bidang pelayanan pemerintah, yaitu pendidikan,

kesehatan, infrastruktur, prasarana pemerintah daerah, kelautan dan perikanan,

pertanian, dan lingkungan hidup. Dana Pembangunan Daerah (DPD) dialokasikan

dengan tujuan untuk mencapai pemerataan terutama dalam hal kesempatan kerja,

berusaha, partisipasi dalam pembangunan, dan distribusi hasil-hasil

pembangunan.

3. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Setiap negara di dunia ini sudah lama menjadikan pertumbuhan ekonomi

sebagai target ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi faktor yang paling

penting dalam keberhasilan perekonomian suatu negara untuk jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan dan dianggap sebagai sumber

peningkatan standar hidup (standar of living) penduduk yang jumlahnya terus

meningkat.

“Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang

diproduksikan dalam masyarakat bertambah” (Sadono Sukirno, 2006: 9). Masalah

pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam

jangka panjang. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa

akan meningkat dari satu periode ke periode lainnya. Kemampuan yang

meningkat ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu meningkat baik

jumlah maupun kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal.

Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah


commit to user

30 sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan

menambah keterampilan mereka.

Untuk menilai pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu dihitung pendapatan

nasional riil yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga yang

berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB

menurut harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat

(persentasi pertambahan) pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB

atau PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun. Produk Nasional Bruto (PNB)

adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi milik warga

Negara suatu Negara sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah produk

nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri (milik

warga Negara dan orang asing) dalam suatu Negara (Sadono Sukirno, 2006).

“Pada pemerintah daerah, ukuran pertumbuhan ekonomi adalah PDRB. PDRB

didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit

usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir

yang dihasilakan oleh seluruh unit ekonomi” (http://banyuasinkab.go.id).

Menurut Todaro dan Smith (2006), ada tiga faktor atau komponen utama

dalam pertumbuhan ekonomi yang memiliki arti penting bagi setiap masyarakat

dari setiap bangsa. Ketiga faktor tersebut adalah:

1) Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang

ditanamkan pada tanah , peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia;

2) Pertumbuhan jumlah penduduk dan yang pada akhirnya menyebabkan

pertumbuhan angkatan kerja;

3) Kemajuan teknologi, yaitu cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan.

b. Perhitungan PDRB

Untuk menghitung PDRB yang didapat di suatu wilayah ada tiga

pendekatan (PDRB Kabupaten Ponorogo, 2006), yaitu:

1) Pendekatan Produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan

jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam


commit to user

31

jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian

dikelompokkan menjadi sembilan sektor atau lapangan usaha, yaitu pertanian;

pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih;

bangunan; perdagangan, hote, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi;

keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa.

2) Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah penjumlahan semua

komponen permintaan akhir, yaitu:

a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak

mencari keuntungan.

b) Konsumsi pemerintah.

c) Pembentukan modal tetap domestic bruto.

d) Perubahan stok.

e) Ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu. Ekspor neto adalah ekspor

dikurangi impor.

3) Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah jumlah balas jasa yang

diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu

wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa tersebut

antara lain upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan.

c. Cara Penyajian PDRB

Menurut PDRB Kabupaten Ponorogo (2006) Produk Domestik Regional

Bruto secara berkala dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga

berlaku dan atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar, yang dijelaskan

berikut ini.

1) Pada penyajian atas dasar harga berlaku adalah semua agregat pendapatan

yang dinilai atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahun, baik pada

saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai

tambah dan komponen pengeluaran produk domestik regional bruto.


commit to user

32 2) Pada penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat

pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar. Pada

penyajian ini, perkembangan dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh

perkembangan riil dari kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. Pendapatan regional atas dasar harga berlaku yang telah dikurangi dengan perkembangan inflansi dikenal dengan pendapatan regional atas dasar harga konstan (http://banyuasinkab.go.id).

Robinson Tarigan (2004) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi

wilayah (daerah) merupakan pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di

wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang terjadi

di wilayah (daerah) tersebut. Pertambahan pendapatan ini diukur dalam nilai riil

(dinyatakan dalam harga konstan). Sehingga, untuk mengukur pertumbuhan

ekonomi menggunakan PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dasar.

B. Penelitian yang Relevan

Tania Dian Pramesti 2009. Variabel independen (X) yaitu investasi daerah,

Bantuan Pemerintah Pusat, pajak daerah, retribusi daerah, tenaga kerja. Variabel

dependen (Y) yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Berdasarkan hasil analisis

data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel investasi dan pajak

daerah mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah Kabupaten Kudus. Sedangkan variabel Bantuan Pemerintah

Pusat, retribusi daerah, dan tenaga kerja mempunyai hubungan yang negatif dan

tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kudus.

Paidi Hidayat dan Sirojusilam 2006. Variabel independen (X) yaitu

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Angkatan Kerja. Variabel


commit to user

33 dependen (Y) yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB). Berdasarkan hasil analisis

data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota

Medan. Namun, dilihat dari nilai koefisiennya, Dana Perimbangan masih

mendominasi dalam menjalankan roda pemerintahan dan masih menjadi salah

satu sumber pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.

Amin Pujiati 2009. Variabel independent (X) yaitu Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan

Tenaga Kerja (TK). Variabel dependen (Y) yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa PAD, DBH, dan Tenaga

Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuktikan meskipun ada keleluasaan

dalam mengelola keuangan daerah, daerah belum dapat menetapkan skala

prioritas pembangunan daerah secara optimal atas sektor-sektor pembangunan.

Penulis menganggap penelitian yang penulis lakukan relevan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Tania Dian Pramesti, Paidi Hidayat dan

Sirojusilam, serta Amin Pujiati karena:

1. Terdapat persamaan variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB)

2. Mempunyai kesamaan dalam menggunakan analisis regresi berganda dalam

penghitungannya.

Berdasarkan ketiga penelitian yang relevan di atas terdapat perbedaan dari

penelitian yang dilakukan yaitu variabel bebas yang digunakan. Peneliti hanya

menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH),

Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tidak

menggunakan variabel tenaga kerja dan investasi. Penulis hanya ingin melakukan

penelitian tentang kemampuan keuangan dari sisi pemerintah daerah saja, unsur

investasi dan tenaga kerja tidak di masukkan. Dari segi tujuan, peneliti selain

ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi penulis juga ingin mengetahui ada


commit to user

34 tidaknya perbedaan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap

pertumbuhan ekonomi sebelum dan selama otonomi daerah.

C. Kerangka Berfikir

Pada dasarnya kerangka pemikiran merupakan alur penalaran yang

didasarkan pada masalah penelitian memperjelas penalaran sehingga sampai pada

jawaban sementara atas masalah yang telah dirumuskan. Bertolak dari kajian

teori, maka dapat diajukan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 : Dana Bagi Hasil (DBH)

X3 : Dana Alokasi Umum (periode selama otonomi daerah)/ Subsidi Daerah

Otonom (periode sebelum otonomi daerah)

X4 : Dana Alokasi Khusus (periode selama otonomi daerah)/ Dana

Pembangunan Daerah (periode sebelum otonomi daerah)

Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Alokasi Umum (DAU)

Keuangan Daerah

Selama Otonomi

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pertum- buhan

Ekonomi (PDRB)

Pertum- buhan

Ekonomi (PDRB)

Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

Dana Bagi Hasil (DBH)

Subsidi Daerah Otonom

Keuangan Daerah Sebelum

Dana Pembangunan

Daerah


commit to user

35 Y : Pertumbuhan Ekonomi

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada 1 Januari 2001 membawa

perubahan yang cukup besar bagi pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia.

Adanya otonomi daerah ini diharapkan pemerintah mampu memberikan

pelayanan maksimal terhadap masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Pada dasarnya, pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan

bahwa daerah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi

masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi

diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat pada akhirnya. Adanya otonomi ini juga menimbulkan perbedaan

dalam pengelolaan keuangan daerah. Daerah diberi keleluasaan dalam mengelola

keuangan daerahnya yaitu dengan cara mengoptimalkan potensi daerah sehingga

mampu menjadi tumpuan bagi pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 2

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD); Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH),

Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah. Khusus untuk merealisasikan hubungan keuangan

antara pemerintah pusat dengan daerah otonom, maka pemerintah mengeluarkan

UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan

Pemerintahan Daerah. Komponen dana perimbangan merupakan sumber

penerimaan daerah yang sangat penting. Dana perimbangan merupakan inti dari

desentralisasi fiskal. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan salah

satu bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemberian dana

perimbangan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah pusat kepada daerah.

Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi faktor yang paling penting dalam

keberhasilan perekonomian untuk jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sangat

dibutuhkan dan dianggap sebagai sumber peningkatan standar hidup (standar of

living) penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi daerah

merupakan pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu daerah

melalui kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang terjadi di daerah


commit to user

36 tersebut. Pertambahan pendapatan ini diukur dalam nilai riil (dinyatakan dalam

harga konstan). Melaui pertumbuhan ekonomi ini maka dapat diketahui sampai

sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada

dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan komponen dalam

keuangan daerah. Adanya pengelolaan yang baik pada Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK) akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengelolaan

yang lebih baik dari pada era sebelum otonomi daerah menjadikan daerah tersebut

dapat diikatakan berhasil dalam menjalankan otonomi daerah.

D. Hipotesis

Penelitian kuantitatif berfokus pada hipotesis yang akan diuji

kebenarannya. Sugiyono (2008: 93) menyatakan bahwa “Hipotesis merupakan

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Sedangkan menurut

Suharsimi Arikunto (2006: 71) menjelaskan bahwa “Hipotesis adalah suatu

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai

terbukti melalui data yang terkumpul”. “Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk

menentukan apakah jawaban teoritis tersebut telah tertuang dalam pernyataan

hipotesis yang didukung dengan fakta-fakta dikumpulkan dan dianalisis yang

kemudian diproses melalui pengujian secara ilmiah” (Rosady Ruslan, 2003: 169).

Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga kemampuan keuangan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Subsidi Daerah Otonom (SDO),

Dana Pembangunan Daerah di Kabupaten Ponorogo sebelum otonomi daerah

memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonominya baik secara parsial maupun bersama-sama.

2. Diduga kemampuan keuangan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Ponorogo selama otonomi daerah


commit to user

37

memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonominya baik secara parsial maupun secara bersama-sama.

3. Diduga terdapat perbedaan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten

Ponorogo sebelum dan selama otonomi daerah dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi.


commit to user

38

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat yang penting dalam penelitian,

sesuai dengan judul di atas maka tempat penelitian yang diambil adalah di

Kabupaten Ponorogo.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal sampai penulisan laporan

penelitian yang direncanakan dari bulan Februari 2011 sampai dengan selesai.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008: 115). Menurut

Nana Syaodih Sukmadinata (2007: 250) ”Populasi adalah kelompok besar dan

wilayah yang menjadi lingkup penelitian”.

Populasi dalam penelitian ini adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) dan data PDRB pemerintah Kabupaten Ponorogo

sebelum dan selama otonomi daerah.

2. Sampel

Nana Syaodih Sukmadinata (2007: 250) mengatakan bahwa sampel adalah

“Kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan”. Sampel

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 2006: 131).

Penelitian ini menggunakan sampel realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Ponorogo yaitu 6 tahun sebelum otonomi

daerah (tahun 1995-2000) dan 6 tahun selama otonomi daerah (tahun 2001-2006).

Dengan keterbatasan data, maka peneliti menggunakan data kuartalan. Masa

sebelum otonomi daerah sebanyak 24 data dari 1995: 1–2000: 4, sementara untuk

38


commit to user

39

masa selama otonomi daerah sebanyak 24 data dari 2001: 1–2006: 4. Dalam

penelitian ini tidak menggunakan data 10 tahun sebelum dan selama otonomi

daerah dengan pertimbangan tidak tersedianya data realisasi APBD Kabupaten

Ponorogo dari tahun 1991-1994.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah cara yang digunakan dalam pengambilan sampel.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling purposive.

Sugiyono (2008: 122) menjelaskan bahwa “Sampling purposive adalah teknik

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Dalam penelitian ini, sampel

yang digunakan adalah 6 tahun sebelum otonomi daerah dengan data kuartalan

sebanyak 24 (1995: 1–2000: 4) dan 6 tahun selama otonomi daerah dengan data

kuartalan sebanyak 24 (2001 :1–2006: 4). Pertimbangan yang digunakan adalah

penelitian membutuhkan data realisasi APBD dan PDRB selama otonomi daerah

hingga saat ini yaitu enam tahun sehingga data sebelum otonomi daerah juga sama

yaitu enam tahun.

C. Teknik Pengumpulan Data

Suharsimi Arikunto (2006: 222) menyatakan bahwa “Teknik pengumpulan

data adalah bagaimana peneliti menemukan metode setepat-tepatnya untuk

memperoleh data kemudian disusul dengan alat pembantunya yaitu instrumen”.

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian harus tepat karena akan

berpengaruh terhadap hasil penelitian.

1. Jenis dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 129), sumber data adalah “subjek dari

mana data diperoleh”. Data yang diambil dalam penelitian ini berupa data

sekunder berupa data time series periode tahun 1995-2000 dan tahun 2001-2006.

Uma Sekaran (2006: 77) berpendapat bahwa:

Data yang diperoleh melalui sumber yang ada disebut sebagai data sekunder. Yaitu, data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Beberapa sumber data sekunder antara lain buletin statistik, publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dari dalam atau luar perusahaan, data yang tersedia dari


commit to user

40

penelitian sebelumnya, studi kasus dan dokumen perpustakaan, data online, situs Web, dan internet.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Ponorogo dan web Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah.

2. Metode Pengumpulan Data

Berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung pada tepat atau tidaknya

penggunaan teknik pengumpulan datanya. Pengumpulan data merupakan cara-

cara yang ditempuh untuk memperoleh data yang diperlukan dengan

menggunakan alat tertentu.

Data yang diperoleh untuk penelitian ini diperoleh dari hasil studi pustaka

dan teknik dokumentasi. Studi pustaka merupakan teknik analisa untuk

mendapatkan informasi melalui catatan, literature, dan lain-lain yang masih

relevan, dan teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan

mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan obyek studi.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa data kuartalan. Adapun

cara interpolasi data digunakan rumus yang dikembangkan oleh Insulindro (2000)

dalam Paidi Hidayat dan Sirojuzilam (2006: 2), yaitu:

{ }1ttt1 YY(12/5,4Y41Q −−−=

{ }1ttt2 YY(12/5,1Y41Q −−−=

{ }1ttt YY(12/5,1Y41Q3 −−+=

{ }1ttt4 YY(12/5,4Y41Q −−+=

Q1, Q2, Q3, dan Q4 adalah data kuartalan yang dicari, sedangkan Yt dan Yt-1 adalah

data tahunan pada tahun bersangkutan dan tahun sebelumnya.

D. Rancangan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk

mengetahui dan menganalisis pengaruh kemampuan keuangan daerah di

Kabupaten Ponorogo sebelum otonomi daerah dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh


commit to user

41

kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo selama otonomi daerah

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan untuk mengetahui perbedaan

kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo sebelum dan selama

otonomi daerah, maka rancangan penelitian disusun sebagai berikut:

Atribut dalam penelitian ini adalah: atribut X, yang merupakan pengaruh

kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo dan atribut Y merupakan

Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur menggunakan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan pengaruh kemampuan

keuangan daerah terdiri dari variabel-variabel berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Dana Bagi Hasil (DBH)

3. Dana Alokasi Umum (periode selama otonomi daerah)/ Subsidi Daerah

Otonom (periode sebelum otonomi daerah)

4. Dana Alokasi Khusus (periode selama otonomi daerah)/ Dana Pembangunan

Daerah (periode sebelum otonomi daerah)

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemampuan keuangan

daerah di Kabupaten Ponorogo sebelum otonomi daerah dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh

kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo selama otonomi daerah

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan untuk mengetahui perbedaan

kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo sebelum dan selama

otonomi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan

menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dan uji chow test.

E. Teknik Analisis Data

1. Uji Persyaratan Analisis

a. Normalitas

Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data akan dianalisis

berbentuk sebaran normal atau tidak. ”Uji normalitas digunakan untuk

mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak” (Duwi Priyatno,

2010: 71). Dalam penelitian ini, data untuk setiap variabel diuji normalitasnya.


commit to user

42

Deteksi normalitas dapat diketahui dengan melihat penyebaran data pada sumbu

diagonal pada suatu grafik. Penerapan dasar pengambilan keputusan yang

digunakan sebagai berikut:

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis

diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Multikolinearitas

Menurut Duwi Priyatno (2010: 81) “Multikolinieritas adalah keadaan

dimana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antar

variabel independen dalam model regresi”. Multikolinieritas digunakan untuk

menguji suatu model apakah terjadi hubungan yang sempurna atau hampir

sempurna antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh

antara variabel-variabel itu secara individu terhadap variabel terikat. Pengujian ini

untuk mengetahui apakah antar variabel bebas dalam persamaan regresi tersebut

tidak saling berkorelasi.

Menurut Imam Ghozali (2006) dijelaskan bahwa untuk mendeteksi ada

tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh estimasi model regresi empiris sangat tinggi,

tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak

signifikan mempengaruhi variabel dependen.

2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel. Jika antar variabel independen

ada korelasi cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan

indikasi adanya multikolinearitas.

3) Nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh

variabel independen lainnya. Jika nilai tolerance ≤ 0.10 atau nilai VIF ≥ 10

maka diindikasikan terdapat masalah multikolinearitas.

Cara mengobati multikolinearitas antara lain dengan cara:

1) Menggabungkan data crossection dan time series (pooling data)


commit to user

43

2) Keluarkan satu atau lebih variabel independen yang mempunyai korelasi

tinggi dari model regresi

3) Transformasi variabel dalam bentuk logaritma natural

4) Gunakan metode analisis yang lebih canggih seperti Bayesian regression atau

dalam kasus khusus ridge regression.

Menurut Sofyan Yamin, dkk (2011) dijelaskan juga bahwa untuk mengatasi

multikolinearitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1) Menghilangkan salah satu variabel independent yang memiliki hubungan

linear yang sangat tinggi dengan variabel lainnya

2) Melakukan proses transformasi, misalnya dengan proses diferensiasi

3) Menambah data bila memungkinkan

4) Menggunakan regresi principal component, atau dengan regresi ridge bila opsi

1, 2, atau 3 tidak dapat dilakukan.

Analisis principal component pada dasarnya adalah teknik statistik yang

bertujuan untuk menyederhanakan variabel yang diamati dengan cara mereduksi

dimensinya. Prinsip utama dalam PCA adalah terdapatnya korelasi di antara

variabel sehingga jika hal ini terjadi, maka ada dugaan bahwa sesungguhnya

beberapa variabel tersebut dapat direduksi. Teknik PCA berusaha untuk

mereduksi dengan mengelompokkan variabel yang saling berkorelasi dan

melakukan proses transformasi variabel tersebut ke dalam suatu komponen/

dimensi baru di mana tidak berkorelasi sama sekali. Setelah beberapa komponen

hasil PCA yang bebas multikolinearitas diperoleh, komponen-komponen tersebut

menjadi variabel predictor baru yang akan diregresikan atau dianalisis

pengaruhnya terhadap variabel respon (Y) dengan menggunakan analisis regresi

(Sofyan Yamin, dkk: 2011)

c. Heteroskedastisitas

”Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian

dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi” (Duwi Priyatno, 2010:

83). Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel

pengganggu dalam persamaan regresi mempunyai varian yang sama atau tidak.


commit to user

44

Untuk mengetahui terjadinya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada

tidaknya pola tertentu pada scatterplot yang menunjukkan hubungan antara

Regression Studentised Residual dengan Regression Standardized Predicted

Value. Penetapan dasar pengambilan keputusan berkaitan dengan gambar tersebut

adalah:

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titiknya membentuk suatu pola tertentu

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka

diindikasikan terdapat masalah heteroskedastisitas.

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diindikasikan tidak terdapat masalah

heterokedastisitas.

d. Autokorelasi

“Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual

pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi” (Duwi

Priyatno, 2010: 87). Autokorelasi digunakan untuk menguji suatu model apakah

antara variabel pengganggu masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi.

Untuk mengetahui apakah pada model regresi mengandung autokorelasi dapat

digunakan pendekatan D-W (Durbin Watson). Kriteria autokorelasi ada 3, yaitu:

1) Angka D-W di bawah -2 berarti diindikasikan ada autokorelasi positif.

2) Angka D-W di antara -2 sampai 2 berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi.

3) Angka D-W di atas 2 berarti diindikasikan ada autokorelasi negatif.

2. Uji Hipotesis

a. Analisa Regresi Berganda

Menurut Duwi Priyatno (2010: 61) dijelaskan bahwa “analisis regresi

linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel

independen (X1, X2,....Xn) dengan variabel dependen (Y)”. Analisis ini digunakan

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel dependen

mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara


commit to user

45

variabel independen dengan variabel dependen apabila masing-masing variabel

independen berhubungan positif atau negatif (Duwi Priyatno, 2010).

Persamaan regresi linear berganda (Duwi Priyatno, 2010: 61) sebagai

berikut:

Y ’ = a + b1X1 + b2X2 + …..+ bnXn Keterangan: Y ’ = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) X1, X2, Xn = Variabel independen a = konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2,….Xn = 0) b1, b2, bn = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) Berdasarkan rumus di atas maka penelitian saya menggunakan spesifikasi

model sebagai berikut:

LPDRB = α + α1 LPAD + α2 LDBH + α3LSDO + α4 DPD …………..1)

LPDRB = α + α1 LPAD + α2 LDBH + α3LDAU + α4 DAK …………..2)

Keterangan:

1) : model regresi sebelum otonomi daerah (tahun 1995-2000)

2) : model regresi selama otonomi daerah (tahun 2001-2006)

1) Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu variabel

independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen

dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Adapun langkah-langkah

dari uji t adalah sebagai berikut:

a) Hipotesis

Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = 0

Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial variabel independen

terhadap variabel dependen.

Ho : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ 0

Berarti ada pengaruh yang signifikan secara parsial variabel independen

terhadap variabel dependen.

b) Tingkat signifikasi (α ) = 5% ; t tabel= n − k – 1


commit to user

46

c) Rumus uji t

t =Sbi

bi

Dimana :

bi = koefisien regresi variabel i

Sbi = standar error variabel i

(Duwi Priyatno, 2010: 68)

d) Kriteria pengujian

Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung < t tabel atau probabilitas nilai t

atau signifikan > 0,05.

Ho ditolak dan Ha diterima apabila t hitung > t tabel atau probabilitas nilai t

atau signifikansi < 0,05.

2) Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen

secara serentak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Adapun

langkah-langkah dari uji F adalah sebagai berikut:

a) Hipotesis

Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = 0

Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama variabel

independen terhadap variabel dependen.

Ho : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ 0

Berarti ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama variabel

independen terhadap variabel dependen.

b) Tingkat signifikasi (α ) = 5 % ; F tabel α ( k-1;n-k )

c) Rumus uji F

F =)1/()1(

/2

2

−−− knR

kR


commit to user

47

Dimana :

R2 = koefisien determinasi

n = jumlah data atau kasus

k = jumlah variabel independen

(Duwi Priyatno, 2010: 67)

d) Kriteria pengujian

Ho diterima dan Ha ditolak apabila F hitung < F tabel atau probabilitas nilai F

atau signifikan > 0,05.

Ho ditolak dan Ha diterima apabila F hitung > Ft abel atau probabilitas nilai F

atau signifikansi < 0,05.

3) Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh proporsi variasi

variabel-variabel independen dapat menerangkan dengan baik variabel dependen.

Perhitungan koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

R2 = 2

21

yi

ei

ΣΣ−

Keterangan :

R2 : Koefisien determinasi

ei2 : Nilai kuadrat residual

yi2 : Nilai kuadrat variabel

b. Uji Chow Test

Chow Test adalah alat untuk menguji test of coefficient atau uji kesamaan

koefisien. Jika hasil observasi yang sedang diteliti dapat dikelompokkan menjadi

2 atau lebih kelompok, maka pertanyaan yang timbul adalah apakah kedua atau

lebih kelompok tersebut merupakan subyek proses ekonomi yang sama (Imam

Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini, chow test digunakan untuk menguji apakah

terdapat perbedaan pengaruh kemampuan keuangan (PAD, DBH, SDO atau DAU,

dan DPD atau DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebelum otonomi

daerah dan selama otonomi daerah. Uji kesamaan koefisien dilakukan dengan F

test, yaitu :


commit to user

48

)k22n1n/(RSSur

k/)RSSurRSSr(F

−+−=

Keterangan :

RSSr : restricted residual sum of squared - regression (regresi dengan total

observasi)

RSSur : unrestricted residual sum of squared - regression (jumlah SSR dari

masing-masing regresi kelompok observasi)

n : Jumlah observasi

k : Jumlah parameter yang diestimasi

Jika nilai F hitung > F tabel, maka kita menolak hipotesis nol.


commit to user

49

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Variabel Penelitian

Deskripsi data merupakan gambaran hasil pengumpulan data dari tiap-tiap

variabel yang diteliti. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kemampuan Keuangan

Daerah Kabupaten Ponorogo Sebelum dan Selama Otonomi Daerah dalam

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi” ini menggunakan empat variabel bebas

yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Bagi Hasil (X2), Dana Alokasi Umum

(periode selama otonomi daerah)/ Subsidi Daerah Otonom (periode sebelum

otonomi daerah) (X3), Dana Alokasi Khusus (periode selama otonomi daerah)/

Dana Pembangunan Daerah (periode sebelum otonomi daerah) (X4), dan satu

variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Guna mengungkapkan dan membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan, maka

data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pusat

Statistik (BPS) Ponorogo dan web Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Daerah. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui hasil sebagai berikut.

Tabel 6. Deskripsi Data Variabel PAD, DBH, SDO, DPD, dan PDRB Sebelum Otonomi daerah yaitu Tahun 1995-2000

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

PDRB 167.000.291.666,67 6143.024.497,31 24

PAD 1.038.053.601,63 566.001.904,99 24

DBH 1.453.625.933,57 863.718.156,89 24

SDO 8.527.507.931,64 10.034.250.500,66 24

DPD 6.129.212.839.38 3.535.119.415,38 24

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan deskripsi data di atas menunjukkan pengamatan terhadap

keuangan daerah Kabupaten Ponorogo dalam penelitian ini adalah 6 tahun yaitu

49


commit to user

50

24 data kuartalan sebelum otonomi daerah dan 6 tahun yaitu 24 data kuartalan

selama otonomi daerah. Berdasarkan deskripsi data di atas maka dapat diketahui

bahwa masa sebelum otonomi daerah variabel PAD mempunyai rata-rata Rp

1.038.053.601,63 dengan standar deviasi Rp 6143.024.497,31; variabel DBH

mempunyai rata-rata Rp 1.453.625.933,57 dengan standar deviasi Rp

863.718.156,89; variabel SDO mempunyai rata-rata Rp 8.527.507.931,64 dengan

standar deviasi Rp 10.034.250.500,66; variabel DPD mempunyai rata-rata Rp

6.129.212.839.38 dengan standar deviasi Rp 3.535.119.415,38. Variabel terikat

yaitu pertumbuhan Ekonomi (PDRB) mempunyai rata-rata Rp

167.000.291.666,67 dengan standar deviasi Rp 6.143.024.497,31.

Tabel 7. Deskripsi Data Variabel PAD, DBH, DAU, DAK, dan PDRB Tahun 2001-2006

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

PDRB 582.772.887.916,67 57.965.713.687,55 24

PAD 5.924.139.230,59 1.891.842.547,46 24

DBH 5.596.777.851,73 2.176.698.579,72 24

DAU 74.241.300.022,76 18.235.121.960,39 24

DAK 1.663.733.357,38 2.910.610.509,11 24 Sumber: data sekunder diolah

Selama otonomi daerah variabel PAD mempunyai rata-rata Rp

5.924.139.230,59 dengan standar deviasi Rp 1.891.842.547,46; variabel DBH

mempunyai rata-rata Rp 5.596.777.851,73 dengan standar deviasi Rp

2.176.698.579,72; variabel DAU mempunyai rata-rata Rp 74.241.300.022,76

dengan standar deviasi Rp 18.235.121.960,39; variabel DAK mempunyai rata-rata

Rp 1.663.733.357,38 dengan standar deviasi Rp 2.910.610.509,11. Variabel

terikat yaitu pertumbuhan Ekonomi (PDRB) mempunyai rata-rata Rp

582.772.887.916,67 dengan standar deviasi Rp 57.965.713.687,55.


commit to user

51

B. Pengujian Persyaratan Analisis

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, data yang akan digunakan untuk

analisis statistik dengan teknik regresi ganda harus memenuhi persyaratan:

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

Menurut Imam Ghozali (2006), nilai tolerance dan Variance Inflation

Factor (VIF) merupakan salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya

multikolinearitas. Jika nilai toleransi ≤ 0.10 atau nilai VIF ≥ 10 maka

diindikasikan terdapat masalah multikolinearitas.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas Sebelum Otonomi Daerah Selama Otonomi Daerah

Model

Collinearity Statistics

Model


Tolerance VIF Tolerance VIF

1 (Constant) 1

(Constant)

PAD 0,004 277,436 PAD 0,019 51,654

DBH 0,003 343,205 DBH 0,019 52,061

SDO 0,183 5,456 DAU 0,214 4,673

DPD 0,102 9,849 DAK 0,337 2,963


Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa besarnya koefisien

keuangan daerah masa sebelum otonomi maupun masa selama otonomi daerah

diketahui terdapat 2 variabel yaitu PAD dan DBH memiliki nilai VIF di atas

angka 10, dan nilai tolerance di bawah angka 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa

terjadi multikolinieritas. Atau dapat dikatakan ada hubungan antar variabel bebas.

Oleh karena itu, dilakukan proses log natural untuk mengobatinya.


commit to user

52

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieritas (Log natural) Sebelum Otonomi Daerah Selama Otonomi Daerah

Model


Model


Tolerance VIF Tolerance VIF

1 (Constant) 1

(Constant)

Ln_PAD 0,010 103,349 Ln_PAD 0,025 40,453

Ln_DBH 0,011 92,940 Ln__DBH 0,022 44,814

Ln_SDO 0,224 4,470 Ln_DAU 0,205 4,888

Ln_DPD 0,297 3,372 Ln_DAK 0,627 1,595 Sumber: data sekunder diolah

Setelah dilakukan proses log natural (Ln) terhadap semua variabel ternyata

untuk masa selama otonomi daerah maupun masa selama otonomi daerah masih

menunjukkan terdapat multikolinearitas untuk variabel PAD dan DBH. Setelah

dilakukan proses log natural belum berhasil maka akan menggunakan regresi

principal component dalam mengolah kelima variabel tersebut untul masa selama

otonomi daerah.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pada periode-1 (sebelumnya). Autokorelasi terjadi karena observasi

yang berturutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Model regresi yang

baik apabila tidak terjadi autokorelasi.

Menurut Singgih Santoso (2010: 87) kriteria autokorelasi ada 3, yaitu:

a. Angka D-W di bawah -2 berarti diindikasikan ada autokorelasi positif.

b. Angka D-W di antara -2 sampai 2 berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi.

c. Angka D-W di atas 2 berarti diindikasikan ada autokorelasi negatif.

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi

Sebelum Otonomi Daerah (Tahun 1995-2000)

Selama Otonomi Daerah (Tahun 2001-2006)

Model Durbin-Watson Model Durbin-Watson

1 0,953 1 1,681 Sumber: data sekunder diolah


commit to user

53

Dari tabel hasil uji autokorelasi, diketahui nilai D-W masa sebelum

otonomi daerah sebesar 1,508 dan nilai D-W masa selama otonomi daerah sebesar

1,681. Nilai D-W terletak diantara -2 sampai 2, dengan demikian model regresi

terbebas dari masalah autokorelasi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berarti ada variabel pengganggu dalam persamaan

model regresi yang mempunyai varian yang sama atau tidak. Untuk mengetahui

terjadinya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu

pada scatterplot yang menunjukkan hubungan antara Regression Studentised

Residual dengan Regression Standardized Predicted Value. Penetapan dasar

pengambilan keputusan berkaitan dengan gambar tersebut adalah:

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titiknya membentuk suatu pola tertentu

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka

diindikasikan terdapat masalah heteroskedastisitas.

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diindikasikan tidak terdapat masalah

heteroskedastisitas.


Gambar 3. Grafik Scatterplot (diagram pencar) masa sebelum otonomi daerah


commit to user

54

Pada gambar 3 terlihat bahwa titik menyebar secara acak, tidak

membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, dan tersebar baik di atas maupun di

bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya masalah

heteroskedastisitas pada model regresi, karena pada model tersebut varian residual

dari satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap (homoskedastisitas). Oleh

karena itu, model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel pertumbuhan

ekonomi (PDRB) yang didasarkan pada variabel PAD, DBH, SDO, DPD.

Pada gambar 4 terlihat bahwa titik menyebar secara acak, tidak

membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, dan tersebar baik di atas maupun di

bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya masalah

heteroskedastisitas pada model regresi, karena pada model tersebut varian residual

dari satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap (homoskedastisitas). Oleh

karena itu, model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel pertumbuhan

ekonomi (PDRB) yang didasarkan pada variabel PAD, DBH, DAU, DAK. Hasil

pengujian heteroskedastisistas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar

berikut:

Sumber: data sekunder diolah Gambar 4. Grafik Scatterplot (diagram pencar) masa selama otonomi daerah


commit to user

55

4. Uji Normalitas

Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis

memiliki sebaran normal atau tidak. Deteksi normalitas dapat dilihat dari

penyebaran data pada sumbu diagonal pada suatu grafik. Apabila data menyebar

di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi

memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar tetapi tidak mengikuti

garis diagonal, maka data tersebut disebut tidak normal. Hasil uji normalitas pada

penelitian ini bisa dilihat dalam gambar berikut:

Sumber: data sekunder diolah Gambar 5. Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual masa

sebelum otonomi daerah. Gambar di atas menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga model regresi memenuhi

asumsi normalitas untuk masa sebelum otonomi daerah.


commit to user

56

Sumber: data sekunder diolah Gambar 6. Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual masa

selama otonomi daerah. Gambar di atas menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga model regresi memenuhi

asumsi normalitas unyuk masa selama otonomi daerah.

C. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan langkah untuk membuktikan pernyataan

yang dikemukakan dalam perumusan hipotesis. Hipotesis akan diterima apabila

hasil penelitian dapat mendukung pernyataan hipotesis dan sebaliknya akan

ditolak apabila hasil penelitian tidak mendukung pernyataan hipotesis.

1. Analisis Regresi Ganda

Setelah diolah dengan menggunakan software SPSS 17.0 for windows

diperoleh nilai koefisien regresi sebagai berikut:


commit to user

57

Tabel 11. Component Score Coefficient Matrix masa sebelum otonomi daerah

Component Score Coefficient Matrix

Component

1 Ln.PAD 0,279 Ln.DBH 0,276 Ln.SDO 0,262 Ln.DPD 0,259 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Scores. Sumber: data sekunder diolah

Setelah dilakukan analisis principal component maka diperoleh satu

variabel predictor yang mewakili keempat variabel bebas PAD, DBH, SDO, dan

DPD. Dari Tabel Component Score Coefficient Matrix, maka diperoleh persamaan

untuk variabel baru yang terbentu, yaitu:

X = 0,279 X1 + 0,276 X2 + 0,262 X3 + 0,259 X4

Tabel 12. Koefisien Regresi masa sebelum otonomi daerah dengan metode Principal Component Analysis

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 25,841 0,007 3755,157 0,000

REGR factor score 1 for analysis 1

0,016 0,007 0,444 2,325 0,030


Y = 25,841 + 0,016 X

Dengan persamaan X = 0,279 X1 + 0,276 X2 + 0,262 X3 + 0,259 X4

Maka akan diperoleh persamaan baru, yaitu:

Y = 25,841 + 0,0045 X1 + 0,0044 X2 + 0,0042 X3 + 0,041 X4

Keterangan

Y : Pertumbuhan ekonomi (PDRB)


commit to user

58



X3 : Subsidi Daerah Otonom (SDO)

X4 : Dana Pembangunan Daerah (DPD)

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai

berikut:

a. Konstanta / intersep sebesar 25,841 secara matematis menyatakan bahwa jika

nilai variabel bebas X1, X2, X3 dan X4 sama dengan nol maka nilai Y adalah

25,841. Dalam penelitian ini nilai variabel bebas X1, X2, X3 dan X4 tidak

mungkin sama dengan nol dan nilai Y tidak mungkin negatif.

b. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 0,0045

artinya Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap

variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB). Sedangkan koefisien 0,0045 berarti

bahwa peningkatan satu persen variabel Pendapatan Asli Daerah pada setiap

kuartalnya dengan asumsi variabel bebas lain konstan akan menyebabkan

kenaikan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 0,0045 persen.

c. Koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil (X2) sebesar 0,0044 artinya Dana

Bagi Hasil mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel pertumbuhan

ekonomi (PDRB). Sedangkan koefisien 0,0044 berarti bahwa peningkatan

satu persen variabel Dana Bagi Hasil dengan asumsi variabel bebas lain

konstan akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar

0,0044 persen.

d. Koefisien regresi variabel Subsidi Daerah Otonom (X3) sebesar 0,0042

artinya Subsidi Daerah Otonom mempunyai pengaruh yang positif terhadap


bahwa peningkatan satu persen variabel Subsidi Daerah Otonom dengan

asumsi variabel bebas lain konstan akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan

ekonomi (PDRB) sebesar 0,0042 persen.

e. Koefisien regresi variabel Dana Pembangunan Daerah (X4) sebesar 0,0041

artinya Dana Pembangunan Daerah mempunyai pengaruh yang positif


commit to user

59

terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB). Sedangkan koefisien

0,0041 berarti bahwa peningkatan satu persen variabel Dana Pembangunan

Daerah dengan asumsi variabel bebas lain konstan akan menyebabkan

kanaikan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 0,0041 persen.

Tabel 13. Component Score Coefficient Matrix Component Score Coefficient Matrix

Component

1

Ln_PAD 0,298

Ln__DBH 0,302

Ln_DAU 0,289

Ln_DAK 0,214

Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Scores. Sumber: data sekunder diolah

Setelah dilakukan analisis principal component maka diperoleh satu

variabel predictor yang mewakili keempat variabel bebas PAD, DBH, DAU, dan

DAK . Dari Tabel Component Score Coefficient Matrix, maka diperoleh

persamaan untuk variabel baru yang terbentu, yaitu:

X = 0,298 X1 + 0,302 X2 + 0,289 X3 + 0,214 X4

Tabel 14. Koefisien Regresi masa selama otonomi daerah dengan metode Principal Component Analysis

Coefficients

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 27,072 0,015 1814,844 0,000


0,091 0,015 0,814 50,952 0,000


Berdasarkan tabel coefficients di atas, maka persamaan regresi yang

diperoleh adalah sebagai berikut:

Y = 27,072 + 0,091 X


commit to user

60

Dengan persamaan X = 0,298 X1 + 0,302 X2 + 0,289 X3 + 0,214 X4

Maka akan diperoleh persamaan baru, yaitu:

Y = 27,072 + 0,0271 X1 + 0,0275 X2 + 0,0263 X3 + 0,0195 X4

Keterangan

Y : Pertumbuhan ekonomi (PDRB)

X : Variabel baru/ variabel predictor yang terbentuk mewakili keempat

variabel bebas, yaitu X1: Pendapatan Asli Daerah (PAD), X2: Dana Bagi

Hasil (DBH), X3: Subsidi Daerah Otonom (SDO), dan X4: Dana

Pembangunan Daerah (DPD)



X3 : Dana Alokasi Umum (DAU)

X4 : Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai

berikut:

a. Konstanta / intersep sebesar 27,072 secara matematis menyatakan bahwa jika

nilai variabel bebas sama dengan nol maka nilai Y adalah 27,072. Dalam

penelitian ini nilai variabel bebas X1, X2, X3 dan X4 tidak mungkin sama

dengan nol dan nilai Y tidak mungkin negatif.

b. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 0,0271 artinya

Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel

pertumbuhan ekonomi (PDRB). Sedangkan koefisien 0,0271 berarti bahwa

peningkatan satu persen variabel Pendapatan Asli Daerah pada setiap


peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 0,0271 persen.



ekonomi (PDRB). Sedangkan koefisien 0,0275 berarti bahwa peningkatan satu

persen variabel Dana Bagi Hasil dengan asumsi variabel bebas lain konstan


commit to user

61

akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 0,0275

persen.

d. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (X3) sebesar 0,0263 artinya

Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel


peningkatan satu persen variabel Dana Alokasi Umum dengan asumsi variabel

bebas lain konstan akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi

(PDRB) sebesar 0,0263 persen.

e. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus (X4) sebesar 0,0195 artinya

Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh yang negatif terhadap variabel


peningkatan satu persen variabel Dana Alokasi Khusus dengan asumsi

variabel bebas lain konstan akan menyebabkan penurunan pertumbuhan


2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara simultan

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

a. Hipotesis

Ho : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel keuangan

daerah (PAD, DBH, SDO (DAU), DPD (DAK) secara simultan

terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Kabupaten Ponorogo.

Ha : terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kemampuan

keuangan daerah (PAD, DBH, SDO (DAU), DPD (DAK) secara

simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Kabupaten

Ponorogo.

b. Kriteria Pengujian

Ho ditolak dan Ha diterima apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05

Ho diterima dan Ha ditolak apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05


commit to user

62

c. Nilai Probabilitas

Tabel 15. ANOVA masa sebelum otonomi daerah

ANOVAb

Model Sum of Squares df

Mean Square F Sig.

1 Regression 0,006 1 0,006 5,407 0,030a

Residual 0,025 22 0,001

Total 0,031 23

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 1 for analysis 1 b. Dependent Variable: Ln.PDRB Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan tabel ANOVA di atas bisa dilihat bahwa nilai probabilitas

dalam kolom Sig. adalah 0,030, dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka bisa

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat pengaruh

yang signifikan secara simultan antara variabel keuangan daerah yang terdiri dari

empat sub variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Bagi Hasil (X2),

Subsidi Daerah Otonom (X3), dan Dana Pembangunan Daerah (X4) terhadap

Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Kabupaten Ponorogo

Tabel 16. Model summary masa sebelum otonomi daerah Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

1 0,857a 0,734 0,678 0,02089 0,186

a. Predictors: (Constant), Ln_DAK, Ln_PAD, Ln_DAU, Ln_DBH

b. Dependent Variable: Ln_PDRB Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada model summary diperoleh angka

Adjusted R square adalah sebesar 0,678. Hal ini berarti 67,8 % Pertumbuhan

Ekonomi (PDRB) dapat dijelaskan oleh keempat variabel tersebut. Sedangkan

sisanya (100 % - 67,8% % = 32,2 %) dijelaskan oleh variabel-variabel lain.


commit to user

63

Tabel 17. ANOVA masa selama otonomi daerah.

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 0,158 1 0,158 35,431 0,000a

Residual 0,080 18 0,004

Total 0,238 19

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 1 for analysis 1


Berdasarkan tabel ANOVA di atas bisa dilihat bahwa nilai probabilitas

dalam kolom Sig. adalah 0,000, dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka bisa

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat pengaruh

yang signifikan secara simultan antara variabel keuangan daerah yang terdiri dari

empat sub variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Bagi Hasil (X2),

Dana Alokasi Umum (X3), dan Dana Alokasi Khusus (X4) terhadap Pertumbuhan

Ekonomi (Y) di Kabupaten Ponorogo.

Tabel 18. Model summary masa sebelum otonomi daerah Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 0,814a 0,663 0,644 0,06671 0,676

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 1 for analysis 1


Berdasarkan hasil perhitungan pada model summary diperoleh angka

Adjusted R square adalah sebesar 0,644. Hal ini berarti 64,4 % Pertumbuhan

Ekonomi (PDRB) dapat dijelaskan oleh keempat variabel tersebut. Sedangkan

sisanya (100 % - 64,4% % = 35,6 %) dijelaskan oleh variabel-variabel lain.

3. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel

berpengaruh atau tidak terhadap pertumbuhan ekonomi.


commit to user

64

a. Hipotesis

Ho: tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel keuangan daerah

secara parsial Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ponorogo.

Ha : terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel keuangan daerah secara

parsial Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ponorogo.

b. Kriteria Pengujian

Ho ditolak dan Ha diterima apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05

Ho diterima dan Ha ditolak apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05

c. Nilai Probabilitas

Tabel 19. Coefficients masa sebelum otonomi daerah

Model

t Sig.


Tolerance VIF

1 (Constant) 82m831 0,000

Ln.PAD -2,749 0,013 0,010 103,349

Ln.DBH 3,139 0,005 0,011 92,940

Ln.SDO -3,876 0,001 0,224 4,470

Ln.DPD 6,062 0,000 0,297 3,372 Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan tabel coefficients di atas bisa dilihat bahwa nilai toleransi

untuk variabel PAD dan DBH di bawah 0,10 dan VIF di atas angka 10, hal ini

menunjukkan adanya multikolinearitas. Setelah dilakukan proses log natural

belum berhasil maka akan menggunakan regresi principal component dalam

mengolah kelima variabel tersebut untul masa selama otonomi daerah.

Tabel 20. Coefficients masa sebelum otonomi daerah setelah terbentuk variabel predictor

Model

Unstandardized Coefficients

t Sig. B Std. Error

1 (Constant) 25,841 0,007 3755,157 0,000


0,016 0,007 2,325 0,030



commit to user

65

Berdasarkan tabel coefficients di atas bisa dilihat bahwa nilai probabilitas

Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Bagi Hasil (X2), Subsidi Daerah Otonom

(X3), Dana Pembangunan Daerah (X4) yang diwakili oleh variabel predictor

adalah 0,030. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak,

sehingga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel

keuangan daerah terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Tabel 21. Coefficients masa selama otonomi daerah

Model t Sig.


Tolerance VIF

1 (Constant) 21,155 0,000

Ln_PAD 2,380 0,031 0,025 40,453

Ln__DBH 0,213 0,834 0,022 44,814

Ln_DAU 1,684 0,113 0,205 4,888

Ln_DAK -5,913 0,000 0,627 1,595 Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan tabel coefficients di atas bisa dilihat bahwa nilai toleransi

untuk variabel PAD dan DBH di bawah 0,10 dan VIF di d atas angka 10, hal ini

menunjukkan adanya multikolinearitas. Setelah dilakukan proses log natural

belum berhasil maka akan menggunakan regresi principal component dalam

mengolah kelima variabel tersebut untul masa selama otonomi daerah.

Tabel 22. Coefficients masa selama otonomi daerah setelah terbentuk variabel predictor

Model t Sig.


Tolerance VIF

1 (Constant) 1814,844 0,000


5,952 0,000 1,000 1,000


Berdasarkan tabel coefficients di atas bisa dilihat bahwa nilai probabilitas

Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Bagi Hasil (X2), Subsidi Daerah Otonom

(X3), Dana Pembangunan Daerah (X4) yang diwakili oleh variabel predictor

adalah 0,000. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak,


commit to user

66

sehingga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel

keuangan daerah terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y).

4. Uji Chow Test

Chow Test adalah alat untuk menguji test of coefficient atau uji kesamaan

koefisien. Jika hasil observasi yang sedang diteliti dapat dikelompokkan menjadi

dua atau lebih kelompok, maka pertanyaan yang timbul adalah apakah kedua atau

lebih kelompok tersebut merupakan subyek proses ekonomi yang sama (Imam

Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini, chow test digunakan untuk menguji apakah

terdapat perbedaan pengaruh kemampuan keuangan (PAD, DBH, SDO atau DAU,

dan DPD atau DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebelum otonomi

daerah dan selama otonomi daerah.

Tabel 23. Uji Chow Test

Model Gabungan

Sebelum Otonomi Daerah

Selama Otonomi Daerah

Jumlah kuadrat residu 2,949 0,025 0,080 N 44 24 20 Chow Test 639,5455 F tabel 3,23

Sumber : Data sekunder yang diolah

Keterangan:

71,541F

(2x2))200,080)/(24(0,025

0,080))/2(0,025(2,949F

2k)n2RSSur/(n1

RSSur)/k(RSSrF

=−++

+−=

−+−=

Hasil pengujian pada Tabel 20 diperoleh nilai Chow Test F sebesar 541,71

dengan nilai F Tabel pada df1=2 dan df2 = 44-4 = 40 sebesar 3,23. Sehingga nilai

Chow test (541,71) > F tabel (3,23). Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat

perbedaan yang signifikan dari pengaruh 4 variabel independen (PAD, DBH,

DAU, dan DAK) terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi) di masa

sebelum otonomi daerah dengan masa selama otonomi daerah.


commit to user

67

Tabel 24. Perbandingan Koefisien masa sebelum otonomi daerah dengan selama otonomi daerah

Koefisien Sebelum Otonomi Daerah

Koefisien Selama Otonomi Daerah

1 (Constant) 25,841 27,072

Ln_PAD 0,0045 0,0271

Ln_DBH 0,0044 0,0275

Ln_SDO/ Ln_DAU 0,0042 0,0263

Ln_DPD/ Ln_DAK 0,0041 0,0195 Sumber : Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel Koefisien di atas maka terlihat bahwa variabel Dana

Bagi Hasil merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap

pertumbuhan ekonomi masa selama otonomi daerah. Berdasarkan koefisien di

atas, semua variabel mengalami peningkatan, baik Pendapatan Asli Daerah, Dana

Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, maupun Dana Alokasi Khusus.

5. Kesimpulan Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis data untuk menguji hipotesis, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel keuangan daerah yang

terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Subsidi

Daerah Otonom (SDO), dan Dana Pembangunan Daerah (DPD) terhadap

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Kabupaten Ponorogo di masa sebelum

otonomi daerah baik secara parsial maupun secara bersama-sama.

b. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel keuangan daerah yang

terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Subsidi

Daerah Otonom (SDO), dan Dana Pembangunan Daerah (DPD) terhadap

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Kabupaten Ponorogo di masa selama

otonomi daerah baik secara parsial maupun secara bersama-sama.

c. Terdapat perbedaan yang signifikan dari pengaruh keuangan daerah yang

terdiri PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap variabel dependen


commit to user

68

(Pertumbuhan Ekonomi) di masa sebelum otonomi daerah dengan masa

selama otonomi daerah.

D. Pembahasan Hasil Analisis Data

Setelah dilakukan analisis data dalam penelitian ini, hasil pengolahan data

membuktikan bahwa sebelum otonomi daerah, seluruh variabel yang ada di dalam

keuangan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi

Hasil (DBH), Subsidi Daerah Otonom (SDO), dan Dana Pembangunan Daerah

(DPD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di

Kabupaten Ponorogo. Berikut menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-

masing variabel keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh sebesar 0,0045; Dana Bagi Hasil

(DBH) berpengaruh sebesar 0,0044; Subsidi Daerah Otonom (SDO) berpengaruh

sebesar 0,0042; dan Dana Pembangunan Daerah (DPD) berpengaruh sebesar

0,0041.

Hasil uji F diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,030; karena nilai

probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak, sehingga disimpulkan

terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel keuangan daerah yang terdiri

atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Subsidi Daerah

Otonom (SDO), dan Dana Pembangunan Daerah (DPD) simultan terhadap

pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Hasil uji t diperoleh nilai probabilitas untuk keempat variabel yang

diwakili oleh variabel prediktor sebesar 0,030; karena nilai probabilitas untuk

keempat variabel ini lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak, sehingga bisa

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel keuangan

daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH),

Subsidi Daerah Otonom (SDO), dan Dana Pembangunan Daerah (DPD) secara

parsial terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).


commit to user

69

Pembahasan analisis data secara parsial adalah sebagai berikut :

f. Konstanta / intersep sebesar 25,841 secara matematis menyatakan bahwa jika

nilai variabel bebas X1, X2, X3 dan X4 sama dengan nol maka nilai Y adalah

25,841. Dalam penelitian ini nilai variabel bebas X1, X2, X3 dan X4 tidak

mungkin sama dengan nol dan nilai Y tidak mungkin negatif.

g. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 0,0045

artinya Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap


bahwa peningkatan satu persen variabel Pendapatan Asli Daerah pada setiap


kenaikan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 0,0045 persen.

h. Koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil (X2) sebesar 0,0044 artinya Dana


ekonomi (PDRB). Sedangkan koefisien 0,0044 berarti bahwa peningkatan

satu persen variabel Dana Bagi Hasil dengan asumsi variabel bebas lain

konstan akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar

0,0044 persen.

i. Koefisien regresi variabel Subsidi Daerah Otonom (X3) sebesar 0,0042

artinya Subsidi Daerah Otonom mempunyai pengaruh yang positif terhadap


bahwa peningkatan satu persen variabel Subsidi Daerah Otonom dengan

asumsi variabel bebas lain konstan akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan


j. Koefisien regresi variabel Dana Pembangunan Daerah (X4) sebesar 0,0041

artinya Dana Pembangunan Daerah mempunyai pengaruh yang positif

terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB). Sedangkan koefisien

0,0041 berarti bahwa peningkatan satu persen variabel Dana Pembangunan

Daerah dengan asumsi variabel bebas lain konstan akan menyebabkan

kanaikan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 0,0041 persen.


commit to user

70

Sementara itu, untuk masa selama otonomi daerah, seluruh variabel yang

ada di dalam keuangan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di

Kabupaten Ponorogo. Berikut menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-

masing variabel keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh sebesar 0,0271; Dana Bagi Hasil

(DBH) berpengaruh sebesar 0,0275; Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh

sebesar 0,0263; dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh sebesar 0,0195.

Hasil uji F diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000; karena nilai

probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak, sehingga disimpulkan

terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel keuangan daerah yang terdiri

atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi

Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) simultan terhadap pertumbuhan

ekonomi (PDRB).

Masa selama otonomi daerah dilakukan analisis dengan menggunakan

principal component maka diperoleh satu variabel predictor. Variabel predictor

tersebut kemudian diregresi dengan variabel pertumbuhan ekonomi dan diperoleh

nilai t dengan nilai probabilitas 0,000. Hal ini berarti nilai probabilitas kurang dari

0,05 maka Ho ditolak, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial

antara variabel predictor terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y). Variabel

predictor mewakili keempat variabel independen.

Pembahasan analisis data secara parsial adalah sebagai berikut :

a. Konstanta/ intersep sebesar 27,072 secara matematis menyatakan bahwa jika

nilai variabel bebas sama dengan nol maka nilai Y adalah 27,072. Dalam

penelitian ini nilai variabel bebas X1, X2, X3 dan X4 tidak mungkin sama

dengan nol dan nilai Y tidak mungkin negatif.

b. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 0,0271 artinya

Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel



commit to user

71

peningkatan satu persen variabel Pendapatan Asli Daerah pada setiap


peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 0,0271 persen.



ekonomi (PDRB). Sedangkan koefisien 0,0275 berarti bahwa peningkatan satu

persen variabel Dana Bagi Hasil dengan asumsi variabel bebas lain konstan

akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 0,0275

persen.

d. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (X3) sebesar 0,0263 artinya

Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel


peningkatan satu persen variabel Dana Alokasi Umum dengan asumsi variabel

bebas lain konstan akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi

(PDRB) sebesar 0,0263 persen.

e. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus (X4) sebesar 0,0195 artinya

Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh yang negatif terhadap variabel


peningkatan satu persen variabel Dana Alokasi Khusus dengan asumsi

variabel bebas lain konstan akan menyebabkan penurunan pertumbuhan

ekonomi (PDRB) sebesar 0,0195 persen

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebelum otonomi daerah, variabel

keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik

secara simultan maupun parsial. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh

sebesar 0,0045; Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh sebesar 0,0044; Subsidi

Daerah Otonom (SDO) berpengaruh sebesar 0,0042; dan Dana Pembangunan

Daerah (DPD) berpengaruh sebesar 0,0041. Sementara untuk masa selama

otonomi daerah, variabel keuangan daerah juga berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi baik secara simultan maupun parsial. Pendapatan Asli

Daerah (PAD) berpengaruh sebesar 0,0271; Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh


commit to user

72

sebesar 0,0275; Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh sebesar 0,0263; dan

Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh sebesar 0,0195. Berdasarkan hasil nilai

koefisien regresi sebelum otonomi daerah diketahui bahwa pengaruh terbesar

dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan untuk masa selama otonomi daerah variabel yang memiliki pengaruh

terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah variabel Dana Bagi Hasil yang

merupakan salah satu bentuk Dana Perimbangan.

Hal ini senada dengan penelitian Paidi Hidayat dan Sirojusilam 2006.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, PAD dan Dana Perimbangan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Namun, dilihat dari

nilai koefisiennya, Dana Perimbangan masih mendominasi dalam menjalankan

roda pemerintahan dan masih menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di

Kota Medan. Jadi, berdasarkan hasil kedua penelitian tersebut variabel keuangan

daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

Masa sebelum otonomi daerah maupun selama otonomi daerah terlihat

bahwa koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh sebesar

0,0045; Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh sebesar 0,0044; Subsidi Daerah

Otonom (SDO) berpengaruh sebesar 0,0042; dan Dana Pembangunan Daerah

(DPD) berpengaruh sebesar 0,0041. Sementara untuk masa selama otonomi

daerah, variabel keuangan daerah juga berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi baik secara simultan maupun parsial. Pendapatan Asli

Daerah (PAD) berpengaruh sebesar 0,0271; Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh

sebesar 0,0275; Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh sebesar 0,0263; dan

Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh sebesar 0,0195. Berdasarkan koefisien

tersebut terlihat bahwa pengaruh semua variabel keuangan daerah terhadap

pertumbuhan ekonomi sebelum otonomi daerah mengalami peningkatan selama

masa otonomi daerah.

Berdasarkan uji Chow Test, nilai F sebesar 541,71 dengan nilai F Tabel

pada df1=2 dan df2 = 44-4 = 40 sebesar 3,23. Sehingga nilai Chow test (541,71) >

F tabel (3,23). Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan


commit to user

73

dari pengaruh 4 variabel independen (PAD, DBH, DAU, dan DAK) terhadap

variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi) di masa sebelum otonomi daerah

dengan masa selama otonomi daerah.


commit to user

74

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis statistik untuk menguji hipotesis yang telah

dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dan pembahasan analisis data,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan menggunakan uji F menyatakan terdapat pengaruh secara

signifikan antara variabel keuangan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)/

Subsidi Daerah Otonom (SDO), Dana Alokasi Khusus (DAK)/ Dana

Pembangunan Daerah, secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi

(PDRB) di Kabupaten Ponorogo baik sebelum otonomi daerah maupun

selama otonomi daerah diterima atau terbukti kebenarannya.

2. Hasil perhitungan menggunakan uji t menyatakan variabel Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)/

Subsidi Daerah Otonom (SDO), Dana Alokasi Khusus (DAK)/ Dana

Pembangunan Daerah, secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Ponorogo baik

sebelum otonomi daerah maupun selama otonomi daerah diterima atau

terbukti kebenarannya.

3. Hasil perhitungan menggunakan uji chow test terdapat perbedaan yang

signifikan dari pengaruh keuangan daerah yang terdiri PAD, DBH, DAU, dan

DAK terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) di masa sebelum

otonomi daerah dengan masa selama otonomi daerah.

4. Keempat variabel bebas yang memiliki pengaruh paling besar terhadap

pertumbuhan ekonomi (Y) adalah variabel Dana Bagi Hasil (DBH).

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan di atas ternyata terdapat

pengaruh keuangan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana


commit to user

75 Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)/ Subsidi Daerah Otonom (SDO),

Dana Alokasi Khusus (DAK)/ Dana Pembangunan Daerah, secara simultan

terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Ponorogo baik sebelum

otonomi daerah maupun selama otonomi daerah dan terdapat perbedaan yang

signifikan dari pengaruh keuangan daerah yang terdiri PAD, DBH, DAU, dan

DAK terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) di masa sebelum otonomi

daerah dengan masa selama otonomi daerah. Sehingga dapat diimplikasikan

sebagai berikut:

1. Dengan mengetahui pengaruh keuangan daerah, maka dapat dijadikan

masukan, bahan pertimbangan, serta referensi dalam mengambil kebijakan-

kebijakan bagi pemerintah di Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi di masa otonomi daerah ini.

2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen keuangan

daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan penguat teori bahwa mengatur

(memanaj) keuangan dengan baik sangat diperlukan bagi kelangsungan

pembangunan daerah.

3. Bagi dunia pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi mengenai

pengaruh keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi untuk penelitian

yang akan datang.

4. Hasil penelitian ini menyadarkan pemerintah di Kabupaten Ponorogo untuk

selalu meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui pengelolaan keuangan

daerah yang baik dan berupaya untuk dapat mengoptimalkan potensi daerah

sebagai sumber pemasukan daerah.

5. Hasil penelitian ini akan dapat dikembangkan secara mendalam melalui teori

dan pengetahuan yang sudah ada dalam rangka menggali dan mendalami

tentang keuangan daerah.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan implikasi hasil penelitian yang

penulis kemukakan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang

diharapkan dapat berguna bagi peningkatan keuangan daerah terhadap


commit to user

76 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo. Adapun saran-saran tersebut

antara lain:

1. Lebih menggali potensi daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD), antara lain:

a. Memperluas basis penerimaan

Mendata pembayar pajak baru/ potensial yang belum terkelola selama ini,

perbaikan infrastruktur seperti jalan raya yang akan berdampak pada

peningkatan investasi sehingga pendapatan daerah dapat meningkat,

melakukan pengelolaan tempat-tempat wisata secara maksimal baik itu

dari segi manajemen tempat wisatanya maupun sarana pendukung seperti

hotel, restaurant, maupun pengadaan souvenir.

b. Memperlancar proses pemungutan

Sosialisasi pembayaran pajak kepada pengusaha yang menjalankan

bisnisnya baik hotel restaurant, tempat hiburan, dll. Membangun

kerjasama dengan instansi terkait (misal: bank) dalam upaya

memperlancar proses pembayaran pajak.

c. Meningkatkan pengawasan

Melakukan pemeriksaan/ survey secara langsung di lapangan terhadap

pelayanan pajak oleh petugas, menerapkan sanksi terhadap wajib pajak

yang tidak tertib dan pihak pemungut pajak yang menyalahgunakan

wewenang secara tegas.

d. Kemudahan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat untuk

melakukan investasi antara lain kemudahan pemberian izin usaha serta

kemudahan dalam memperoleh dana pinjaman dari bank.

2. Meningkatkan penerimaan Dana Bagi Hasil

a. Sektor pajak

Sosialisasi pembayaran pajak kepada masyarakat melalui iklan di radio

atau pemasangan baliho di jalan-jalan, membangun kerjasama dengan

instansi terkait (misal: bank) dalam upaya memperlancar proses

pembayaran pajak oleh masyarakat.


commit to user

77

b. Sektor sumber daya alam

Melalui pengelolaan hutan secara maksimal. Hal ini dapat dilakukan

dengan cara pengawasan terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung

jawab melalui patroli hutan secara rutin untuk menghindari adanya illegal

logging; menanami hutan dengan tanaman produksi; melakukan tebang

pilih dan reboisasi secara bergantian.

3. Dalam penelitian yang akan datang, dapat dilakukan dengan topik yang sama

dengan menggunakan data panel (beberapa Kabupaten), penambahan data,

serta menggunakan metodologi penelitian yang berbeda, sehingga dapat

melihat keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi pada sudut pandang yang

lebih komprehensif dan kaffah (menyeluruh).

Documents

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id ANALISIS .../Analisis... · membutuhkan data realisasi APBD dan PDRB selama otonomi daerah yaitu enam tahun dan sebelum otonomi daerah yaitu