perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id STUDI KOMPARASI ...eprints.uns.ac.id/4245/1/Skripsi-Wahyu_Januar.pdf · membantu dan mengunjungi peserta magang di Kantor Advokat Drs. YB

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

STUDI KOMPARASI HUKUM WEWENANG DAN FUNGSI

PRA PERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

DENGAN SISTEM HABEAS CORPUS

DI AMERIKA SERIKAT

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana SI

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

WAHYU JANUAR

NIM. E 0006247

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2011


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)




DI AMERIKA SERIKAT

Oleh

WAHYU JANUAR

NIM. E0006247

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Januari 2011

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Edy Herdyanto, S.H., M.H. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.

NIP. 19570629 1985031002 NIP. 198210082005011001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi)




DI AMERIKA SERIKAT

Oleh

WAHYU JANUAR

NIM. E0006247

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 01 Februari 2011

DEWAN PENGUJI

1. Bambang Santoso, S.H., M.Hum. : …………………………………… NIP. 196202091989031001

KETUA

2. Edy Herdyanto, S.H., M.H. : …………………………………… NIP. 195706291985031002

SEKRETARIS 3. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. : …………………………………… NIP. 198210082005011001 ANGGOTA

Mengetahui Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum NIP. 19610930 198601 001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : WAHYU JANUAR

NIM : E0006247

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

STUDI KOMPARASI HUKUM WEWENANG DAN FUNGSI PRA

PERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

DENGAN SISTEM HABEAS CORPUS DI AMERIKA SERIKAT adalah

betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum

(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di

kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima

sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang

saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.


Yang membuat pernyataan

WAHYU JANUAR

NIM. E0006247


commit to user

v

ABSTRAK

Wahyu Januar, NIM. E. 0006247. 2011. STUDI KOMPARASI HUKUM WEWENANG DAN FUNGSI PRA PERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM HABEAS CORPUS DI AMERIKA SERIKAT. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan wewenang dan fungsi pra peradilan menurut hukum acara pidana Indonesia dengan sistem Habeas Corpus di Amerika Serikat serta untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan wewenang dan fungsi pra peradilan menurut hukum acara pidana Indonesia dengan sistem Habeas Corpus di Amerika Serikat.

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif, untuk menemukan ada tidaknya persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kelemahan pra peradilan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia diperbandingkan dengan sistem Habeas Corpus di Amerika Serikat. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah identifikasi isi atau studi kepustakaan. Teknik analisis data yang dilaksanakan menggunakan logika deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, bahwa pra peradilan dan Habeas Corpus memiliki kesamaan dalam hal pihak yang memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan permintaan rehabilitasi. Perbedaanya dalam pra peradilan hakim yang mengadili perkara memeriksa sebelum sidang di pengadilan dan kewenanganya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan, sedangkan pada Habeas Corpus hakim yang memeriksa adalah hakim di pengadilan biasa dan kewenanganya lebih luas dalam arti, permohonan dikeluarkanya surat perintah Habeas Corpus diajukan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapan dan penahanan. Kelebihan pra peradilan, sidang tersebut diadakan atas permintaan tersangka atau terdakwa ataupun keluarganya dalam forum yang terbuka dan juga dipenuhi syarat keterbukaan (transparacy) dan akuntabilitas publik (public accountability), pada Habeas Corpus adanya penjaminan berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan dan pembatasan kemerdekaan yang dilakukan sewenang-wenang oleh penyidik. Kelemahanya, sidang pra peradilan tidak sesuai dengan amanat Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, sedangkan pada Habeas Corpus peranan hakim tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap penangkapan dan penahanan yang sudah terjadi, melainkan pada waktu sebelumnya, yaitu sebelum diadakan penahanan sehingga tugasnya terlalu banyak dan berat. Kata kunci : Perbandingan hukum, Pra peradilan, Habeas Corpus


commit to user

vii

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang benar-benar

menegakkan keadilan, menjadi saksi semata-mata karena Allah, biarpun terhadap

dirimu-sendiri, bapak-ibu dan kaum kerabatmu, sekalipun terdakwa itu kaya atau miskin,

maka Allah lebih mengutamakan persamaan hak dan kewajiban terhadap keduanya.

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk memperkosa keadilan.

Dan kalau kamu memutarbalikkan kenyataan maka sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjakan“

(QS. An Nisaa‘ :135)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al Insyirah: 6-8)

“If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. And if they don't, they never were”

(Kahlil Gibran)


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

❧ Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan tak

terhingga dan skenario kehidupan yang indah sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan suri

tauladan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW.

❧ Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mendukung

kuliah, memberikan doa dan nasihat, semangat, cinta

dan kasih sayang serta kerja keras yang tak ternilai

harganya demi mewujudkan cita-citaku menjadi

seorang Sarjana Hukum dan membuatku lebih

menghargai setiap waktu dan kesempatan di dalam

hidupku.

❧ Adikku tersayang Annisa Agustin yang selalu ada

untuk memberi semangat walaupun hanya lewat sms

”kapan Aa wisuda?? Ade mau liat sekalian jalan-

jalan!hehehe...”.

❧ Sahabat-sahabatku yang memberikan warna dalam

kehidupanku.

❧ Seorang hamba Allah SWT yang kelak akan menemani

hidupku...


commit to user

ix

KATA PENGANTAR Puji syukur Penulis persembahkan kepada Allah SWT karena dengan

rahmat dan hidayah-Nya yang telah menyertai Penulis, sehingga dapat

menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “ STUDI

KOMPARASI HUKUM WEWENANG DAN FUNGSI PRA PERADILAN

MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM

HABEAS CORPUS DI AMERIKA SERIKAT“.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini

tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik meteriil maupun non materiil yang

diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak

yang telah memberi dukungan, semangat, doa, saran dan kritik serta sarana dan

prasarana bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, oleh sebab itu

dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. M. Syamsulhadi, Sp.Kj (K) selaku Rektor Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta .

3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara

sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan,

arahan dan pengetahuan sehingga mempermudah penulis untuk

menyelesaikan penulisan hukum ini serta memberi semangat penulis.

4. Bapak Muhammad Rustamaji, SH., M.H. selaku Dosen Hukum Acara

Pidana dan pembimbing II yang telah berbagi ilmu, mengajari penulis

akan ketelitian, kesabaran sehingga dapat terselesaikanya penulisan hukum

ini.

5. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. pemberi inspirasi judul skripsi

ini, pemberi semangat dalam pengerjaan skripsi dan tempat dimana

penulis berkeluh-kesah apabila kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini.


commit to user

x

6. Bapak Sapto Hermawan, S.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah

membimbing, memberi saran dan arahan, tempat curahan hati selama

penulis kuliah di Fakultas Hukum UNS.

7. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. dan Bapak Muhammad

Rustamaji, S.H., M.H. selaku dosen dan pembimbing MCC, Orang Tua

dan Keluarga di kampus yang telah memberi banyak ilmu bagi penulis,

membimbing penulis untuk belajar membuat berkas-berkas persidangan.

Sebuah pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga dan berguna

bagi penulis.

8. Ibu Diana Tantri, S.H., M.Hum. dan Bapak Drs. YB. Irpan, S.H., M.H.

selaku pembimbing KMM yang telah banyak memberi perhatian,

membantu dan mengunjungi peserta magang di Kantor Advokat Drs. YB.

Irpan, S.H., M.H.

9. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu, atas segala doa, cinta kasih,

dukungan tanpa henti baik moril maupun materiil, kesabaran, dan

kepercayaan yang diberikan kepada Penulis tanpa pamrih apapun,

sehingga penulis dapat menghargai setiap waktu dan kesempatan di dalam

hidup.

10. Adikku tercinta Annisa Agustin yang selalu ada untuk memberi semangat

walaupun terpisah jarak, kuliahnya yang rajin ya de’...

11. Sahabatku sedari kecil, Rachmat Wicaksono si bocah free style,

Muhammad Idris “ado” Nurzain yang sekarang udah lancar ngomong

“Rrr”, Ali “oncom” Sabri boss gank, Lingga Edo M.P. martabak keju

maniak, Andika Perdani calon dokter n’ ustadnya anak-anak, Alexander

Simorangkir yang sangat bangga akan “Batak” nya, Puspita si kecil yang

nggak pernah gede, Jenny Jernila n’ Christin Yuliana, sekretaris yang

doyan godain boss-bossnya. Kalian sahabat kecilku, besarku dan tuaku.

12. My Wonder Girls... Ari Yuniarti, S.H., Retno Yuniarti, S.H., Natalia Ayu

Ariani, S.H.., Heppy Indah Alamsari, S.H. yang selalu ada untuk penulis

dikala senang dan sedih, suka dan duka selama kuliah, persahabatan kita


commit to user

xi

dimuali sejak awal kuliah, tetapi tidak berakhir di akhir kuliah. Maaf kalo

penulis mengingkari janji “masuk kuliah bareng, wisuda bareng”.

13. Temen-temen Magang di Kantor Advokat Drs. YB. Irpan, S.H., M.H.

Wahyu bolem, Kikky, Galuh n’ Dewi terima kasih atas segala bantuan dan

perhatiannya sehingga kita bisa menyelesaikan semua misi tepat pada

waktunya bersama-sama dan juga kenangan-kenangan manis yang indah

bersama kalian.

14. Keluarga Besar 92,9 fm Solo Radio yang telah memberikan ilmu “baru”

bagi penulis, kantor yang penulis anggap sebagai rumah sendiri, tempat

dimana hanya ada rasa senang-senang...special thanks to Tomi, Fajar,

Alvin, Pak Udin dan Diki Bon2 yang secara bergantian menemani penulis

siaran di tengah malam, Vita n’ Nicky (partner pertama kali siaran),

Thicka dan Rheina selir-selirku di siaran malam minggu (diantara kita

tetep gue yang jomblo), Keshia dan Lysa, dynamic duo siaran sahur dan

siaran pagi (seger siaran bareng kalian!hehehe...), Brian n’ Arya (I know

what you mind in the middle of the night!! hahaha) Ratna n’ Bangkit

(yang selalu gantiin jadwal siaran penulis kalo berhalangan), Biting n’

Tama Chan (tempat curhat penulis..ternyata dunia ini sempit dan muter-

muter aja ya?!), Lunna (jadwal kita berurutan terus ya?! Jadi hampir

ketemu setiap hari) Mba Esti n’ Mas Ajie (duet maut yang selalu jadi

contoh) n’ especially thanks to dr. Andi Saputra a.k.a Denis Nalbandian

yang telah menjerumuskan penulis ke dunia ini.

15. Keluarga Besar Mootcourt Community (MCC) FH UNS ,terima kasih telah

berbagi petualangan bersama.

16. Keluarga Besar Laboratorium Seni Teater Delik FH UNS... khususnya

Manuk’, Nanang, Setiawan “Gori”, Dede, Adit “volt”, Vanya, Happy,

Siska n’ Nanda.

17. Temen-temen senasib, sependeritaan, sepenanggungan di akhir-akhir

kuliah, gak tau lagi apa yang mau diucapin selain beribu-ribu terimakasih

untuk Ratmawan Ari “delon” Kusnandar, Dwi Wahyu “jambi” Julianto,

Niko Yudananta n’ Andri Kurniawan.


commit to user

xii

18. Temen-temen satu atap di Wisma Anugrah...dr. Syahrir Azizi, dr.

Muh.Husni Thamrin, dr. Antonius D.W, dr. Kukuh Muchrodi, dr. Andi

Saputro, dr. Irvan Veriyadi, n’ dr. Ari Prast (alumni yang selalu memberi

contoh sebagai panutan)...Pakde Herry, mas Rudy, Hasan, Boye, Tando,

Reza, Dito, Weda (casing boleh dokter n’ calon dokter tapi kelakuan?? Big

no...hahahaha), Fajar “cuk” (thx udah menghibahkan perinternya), Dhana

(yang tiap hari ngajakin main futsal), Gank Blitar...Venda, Andre, Bobby,

Andri “Cak Kumis”...Mas Kresno (Si dalang dari Mantingan,,teman

begadang dikosan)...Adnan, Kuncoro, Nesa, Angga, Bayu, Abbas...kalian

orang paling beruntung walaupun salah pilih kost!hahahahahaha....

19. Jali-Jali UNS...Bang Wawan, Alvi, Memel, Agil, Yeddy, Fatan,

Mira,,kalian keluarga...bersama kalian jadi betah di Solo...anak

UGK...Ben, Mail, Dhani, Dimas, Abdika...gokil lo ye semua....Kribow

fam’s...Om Tunjung, Tanty, Seno n Gita...akhirnya ini rambut ada

temenya juga hehehe...

20. Temen-temen angkatan 2006, terima kasih bisa menjadi bagian dari kalian

selama 4 tahun yang luar biasa ini.

21. Keluarga Besar Panita Osmaru “POSITA 2009” kita buktikan ke semua

kalau kita bisa!!

22. Temen-temen angkatan 2007...Tanty, Ute, Merlin, Meta, Deffry, Ciska,

Shinta, Sidik, Hage, Fetty yang menganggap penulis angkatan “2007

ekstensi” dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.

23. Adik-adik tingkat angkatan 2008, 2009 dan seluruh Civitas Akademika FH

UNS.

24. Kamu...yang (pernah) dan yang (akan) ada...

25. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang telah

membantu baik moril maupun materiil dalam Penulisan Hukum ini.


commit to user

xiii

Mengingat keterbatasan kemampuan diri penulis, penulis sadar

bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh sempurna. Oleh karena

itu adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat

penulis harapkan.

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan

ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya,

sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum

nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.


Penulis


commit to user

xiv

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... .... i

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................ .... ii

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... .... iii

HALAMAN PERNYATAAN………………………………………………….. iv

ABSTRAK……………………………………………………………………… v

ABSTRACT…...………………………………………………………………… vi

HALAMAN MOTTO ...................................................................................... .... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... .... viii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... .... ix

DAFTAR ISI .................................................................................................... .... xiv

DAFTAR GAMBAR............................................................................................ xvi

DAFTAR TABEL………………………………………………………………. xvii

BAB I : PENDAHULUAN ...................................................................... .... 1

A. Latar Belakang Masalah ...................................................... .... 1

B. Perumusan Masalah ............................................................. .... 6

C. Tujuan Penelitian ................................................................. .... 6

D. Manfaat Penelitian ............................................................... .... 7

E. Metode Penelitian ................................................................ .... 8

F. Sistematika Penulisan Hukum ............................................. .... 11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. .... 13

A. Kerangka Teori .................................................................... .... 13

1. Tinjauan tentang Teori Perbandingan Hukum……………… 13

a. Istilah dan Pengertian Perbandingan Hukum……………. 13

b. Karakteristik sistem Common Law dan Civil Law............ 17

2. Tinjauan Umum tentang Penangkapan dan Penahanan…….. 24

a. Penangkapan……………………………………………… 24

b. Penahanan………………………………………………. 25

c. Pejabat yang Berwenang Menahan dan lamanya Penahanan 28

d. Macam-macam Bentuk Penahanan……………………….. 32


commit to user

xv

3. Tinjauan Umum tentang Pra Peradilan………………….. 33

a. Pengertian dan Ruang lingkupnya………………… 33

b. Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Pra Peradilan 36

c. Pejabat yang dapat diajukan Pra Peradilan ……….. 37

d. Acara Pemeriksaan Pra Peradilan………………….. 38

e. Isi Putusan Pra Peradilan ………………………….. 39

4. Tinjauan tentang Habeas Corpus di Amerika Serikat… 40

B. Kerangka Pemikiran ........................................................ … 42

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN......................... . 44

A. Persamaan dan Perbedaan wewenang dan fungsi

pra peradilan menurut hukum acara pidana Indonesia

dengan sistem Habeas Corpus di Amerika Serikat ................. 44

B. Kelebihan dan kelemahan wewenang dan fungsi

Praperadilan menurut hukum acara pidana Indonesia

dengan sistem Habeas Corpus di Amerika ......... ………... .... 73

BAB IV : PENUTUP .................................................................................. .... 81

A. Simpulan .............................................................................. .... 81

B. Saran-saran........................................................................... .... 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


commit to user

xvi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pemikiran………………………………….. 42


commit to user

xvii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Ketentuan KUHAP terkait Pra peradilan............................................. 46 Tabel 2 : Persamaan dan Perbedaan Wewenang dan Fungsi.............................. 71 Tabel 3 : Kelebihan dan Kekurangan Wewenang dan Fungsi............................ 78


commit to user




DI AMERIKA SERIKAT

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana SI

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

WAHYU JANUAR

NIM. E 0006247

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2011


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)




DI AMERIKA SERIKAT

Oleh

WAHYU JANUAR

NIM. E0006247

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Edy Herdyanto, S.H., M.H. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.

NIP. 19570629 1985031002 NIP. 198210082005011001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi)




DI AMERIKA SERIKAT

Oleh

WAHYU JANUAR

NIM. E0006247

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 01 Februari 2011

DEWAN PENGUJI

1. Bambang Santoso, S.H., M.Hum. : …………………………………… NIP. 196202091989031001

KETUA

2. Edy Herdyanto, S.H., M.H. : …………………………………… NIP. 195706291985031002

SEKRETARIS 3. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. : …………………………………… NIP. 198210082005011001 ANGGOTA

Mengetahui Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum NIP. 19610930 198601 001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : WAHYU JANUAR

NIM : E0006247

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

STUDI KOMPARASI HUKUM WEWENANG DAN FUNGSI PRA

PERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

DENGAN SISTEM HABEAS CORPUS DI AMERIKA SERIKAT adalah

betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum

(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di

kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima

sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang

saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.


Yang membuat pernyataan

WAHYU JANUAR

NIM. E0006247


commit to user

v

ABSTRAK

Wahyu Januar, NIM. E. 0006247. 2011. STUDI KOMPARASI HUKUM WEWENANG DAN FUNGSI PRA PERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM HABEAS CORPUS DI AMERIKA SERIKAT. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan wewenang dan fungsi pra peradilan menurut hukum acara pidana Indonesia dengan sistem Habeas Corpus di Amerika Serikat serta untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan wewenang dan fungsi pra peradilan menurut hukum acara pidana Indonesia dengan sistem Habeas Corpus di Amerika Serikat.

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif, untuk menemukan ada tidaknya persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kelemahan pra peradilan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia diperbandingkan dengan sistem Habeas Corpus di Amerika Serikat. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah identifikasi isi atau studi kepustakaan. Teknik analisis data yang dilaksanakan menggunakan logika deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, bahwa pra peradilan dan Habeas Corpus memiliki kesamaan dalam hal pihak yang memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan permintaan rehabilitasi. Perbedaanya dalam pra peradilan hakim yang mengadili perkara memeriksa sebelum sidang di pengadilan dan kewenanganya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan, sedangkan pada Habeas Corpus hakim yang memeriksa adalah hakim di pengadilan biasa dan kewenanganya lebih luas dalam arti, permohonan dikeluarkanya surat perintah Habeas Corpus diajukan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapan dan penahanan. Kelebihan pra peradilan, sidang tersebut diadakan atas permintaan tersangka atau terdakwa ataupun keluarganya dalam forum yang terbuka dan juga dipenuhi syarat keterbukaan (transparacy) dan akuntabilitas publik (public accountability), pada Habeas Corpus adanya penjaminan berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan dan pembatasan kemerdekaan yang dilakukan sewenang-wenang oleh penyidik. Kelemahanya, sidang pra peradilan tidak sesuai dengan amanat Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, sedangkan pada Habeas Corpus peranan hakim tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap penangkapan dan penahanan yang sudah terjadi, melainkan pada waktu sebelumnya, yaitu sebelum diadakan penahanan sehingga tugasnya terlalu banyak dan berat. Kata kunci : Perbandingan hukum, Pra peradilan, Habeas Corpus


commit to user

vii

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang benar-benar

menegakkan keadilan, menjadi saksi semata-mata karena Allah, biarpun terhadap

dirimu-sendiri, bapak-ibu dan kaum kerabatmu, sekalipun terdakwa itu kaya atau miskin,

maka Allah lebih mengutamakan persamaan hak dan kewajiban terhadap keduanya.

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk memperkosa keadilan.

Dan kalau kamu memutarbalikkan kenyataan maka sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjakan“

(QS. An Nisaa‘ :135)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al Insyirah: 6-8)

“If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. And if they don't, they never were”

(Kahlil Gibran)


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

❧ Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan tak

terhingga dan skenario kehidupan yang indah sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan suri

tauladan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW.

❧ Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mendukung

kuliah, memberikan doa dan nasihat, semangat, cinta

dan kasih sayang serta kerja keras yang tak ternilai

harganya demi mewujudkan cita-citaku menjadi

seorang Sarjana Hukum dan membuatku lebih

menghargai setiap waktu dan kesempatan di dalam

hidupku.

❧ Adikku tersayang Annisa Agustin yang selalu ada

untuk memberi semangat walaupun hanya lewat sms

”kapan Aa wisuda?? Ade mau liat sekalian jalan-

jalan!hehehe...”.

❧ Sahabat-sahabatku yang memberikan warna dalam

kehidupanku.

❧ Seorang hamba Allah SWT yang kelak akan menemani

hidupku...


commit to user

ix

KATA PENGANTAR Puji syukur Penulis persembahkan kepada Allah SWT karena dengan

rahmat dan hidayah-Nya yang telah menyertai Penulis, sehingga dapat

menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “ STUDI

KOMPARASI HUKUM WEWENANG DAN FUNGSI PRA PERADILAN

MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM

HABEAS CORPUS DI AMERIKA SERIKAT“.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini

tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik meteriil maupun non materiil yang

diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak

yang telah memberi dukungan, semangat, doa, saran dan kritik serta sarana dan

prasarana bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, oleh sebab itu

dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. M. Syamsulhadi, Sp.Kj (K) selaku Rektor Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta .

3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara

sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan,

arahan dan pengetahuan sehingga mempermudah penulis untuk

menyelesaikan penulisan hukum ini serta memberi semangat penulis.

4. Bapak Muhammad Rustamaji, SH., M.H. selaku Dosen Hukum Acara

Pidana dan pembimbing II yang telah berbagi ilmu, mengajari penulis

akan ketelitian, kesabaran sehingga dapat terselesaikanya penulisan hukum

ini.

5. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. pemberi inspirasi judul skripsi

ini, pemberi semangat dalam pengerjaan skripsi dan tempat dimana

penulis berkeluh-kesah apabila kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini.


commit to user

x

6. Bapak Sapto Hermawan, S.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah

membimbing, memberi saran dan arahan, tempat curahan hati selama

penulis kuliah di Fakultas Hukum UNS.

7. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. dan Bapak Muhammad

Rustamaji, S.H., M.H. selaku dosen dan pembimbing MCC, Orang Tua

dan Keluarga di kampus yang telah memberi banyak ilmu bagi penulis,

membimbing penulis untuk belajar membuat berkas-berkas persidangan.

Sebuah pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga dan berguna

bagi penulis.

8. Ibu Diana Tantri, S.H., M.Hum. dan Bapak Drs. YB. Irpan, S.H., M.H.

selaku pembimbing KMM yang telah banyak memberi perhatian,

membantu dan mengunjungi peserta magang di Kantor Advokat Drs. YB.

Irpan, S.H., M.H.

9. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu, atas segala doa, cinta kasih,

dukungan tanpa henti baik moril maupun materiil, kesabaran, dan

kepercayaan yang diberikan kepada Penulis tanpa pamrih apapun,

sehingga penulis dapat menghargai setiap waktu dan kesempatan di dalam

hidup.

10. Adikku tercinta Annisa Agustin yang selalu ada untuk memberi semangat

walaupun terpisah jarak, kuliahnya yang rajin ya de’...

11. Sahabatku sedari kecil, Rachmat Wicaksono si bocah free style,

Muhammad Idris “ado” Nurzain yang sekarang udah lancar ngomong

“Rrr”, Ali “oncom” Sabri boss gank, Lingga Edo M.P. martabak keju

maniak, Andika Perdani calon dokter n’ ustadnya anak-anak, Alexander

Simorangkir yang sangat bangga akan “Batak” nya, Puspita si kecil yang

nggak pernah gede, Jenny Jernila n’ Christin Yuliana, sekretaris yang

doyan godain boss-bossnya. Kalian sahabat kecilku, besarku dan tuaku.

12. My Wonder Girls... Ari Yuniarti, S.H., Retno Yuniarti, S.H., Natalia Ayu

Ariani, S.H.., Heppy Indah Alamsari, S.H. yang selalu ada untuk penulis

dikala senang dan sedih, suka dan duka selama kuliah, persahabatan kita


commit to user

xi

dimuali sejak awal kuliah, tetapi tidak berakhir di akhir kuliah. Maaf kalo

penulis mengingkari janji “masuk kuliah bareng, wisuda bareng”.

13. Temen-temen Magang di Kantor Advokat Drs. YB. Irpan, S.H., M.H.

Wahyu bolem, Kikky, Galuh n’ Dewi terima kasih atas segala bantuan dan

perhatiannya sehingga kita bisa menyelesaikan semua misi tepat pada

waktunya bersama-sama dan juga kenangan-kenangan manis yang indah

bersama kalian.

14. Keluarga Besar 92,9 fm Solo Radio yang telah memberikan ilmu “baru”

bagi penulis, kantor yang penulis anggap sebagai rumah sendiri, tempat

dimana hanya ada rasa senang-senang...special thanks to Tomi, Fajar,

Alvin, Pak Udin dan Diki Bon2 yang secara bergantian menemani penulis

siaran di tengah malam, Vita n’ Nicky (partner pertama kali siaran),

Thicka dan Rheina selir-selirku di siaran malam minggu (diantara kita

tetep gue yang jomblo), Keshia dan Lysa, dynamic duo siaran sahur dan

siaran pagi (seger siaran bareng kalian!hehehe...), Brian n’ Arya (I know

what you mind in the middle of the night!! hahaha) Ratna n’ Bangkit

(yang selalu gantiin jadwal siaran penulis kalo berhalangan), Biting n’

Tama Chan (tempat curhat penulis..ternyata dunia ini sempit dan muter-

muter aja ya?!), Lunna (jadwal kita berurutan terus ya?! Jadi hampir

ketemu setiap hari) Mba Esti n’ Mas Ajie (duet maut yang selalu jadi

contoh) n’ especially thanks to dr. Andi Saputra a.k.a Denis Nalbandian

yang telah menjerumuskan penulis ke dunia ini.

15. Keluarga Besar Mootcourt Community (MCC) FH UNS ,terima kasih telah

berbagi petualangan bersama.

16. Keluarga Besar Laboratorium Seni Teater Delik FH UNS... khususnya

Manuk’, Nanang, Setiawan “Gori”, Dede, Adit “volt”, Vanya, Happy,

Siska n’ Nanda.

17. Temen-temen senasib, sependeritaan, sepenanggungan di akhir-akhir

kuliah, gak tau lagi apa yang mau diucapin selain beribu-ribu terimakasih

untuk Ratmawan Ari “delon” Kusnandar, Dwi Wahyu “jambi” Julianto,

Niko Yudananta n’ Andri Kurniawan.


commit to user

xii

18. Temen-temen satu atap di Wisma Anugrah...dr. Syahrir Azizi, dr.

Muh.Husni Thamrin, dr. Antonius D.W, dr. Kukuh Muchrodi, dr. Andi

Saputro, dr. Irvan Veriyadi, n’ dr. Ari Prast (alumni yang selalu memberi

contoh sebagai panutan)...Pakde Herry, mas Rudy, Hasan, Boye, Tando,

Reza, Dito, Weda (casing boleh dokter n’ calon dokter tapi kelakuan?? Big

no...hahahaha), Fajar “cuk” (thx udah menghibahkan perinternya), Dhana

(yang tiap hari ngajakin main futsal), Gank Blitar...Venda, Andre, Bobby,

Andri “Cak Kumis”...Mas Kresno (Si dalang dari Mantingan,,teman

begadang dikosan)...Adnan, Kuncoro, Nesa, Angga, Bayu, Abbas...kalian

orang paling beruntung walaupun salah pilih kost!hahahahahaha....

19. Jali-Jali UNS...Bang Wawan, Alvi, Memel, Agil, Yeddy, Fatan,

Mira,,kalian keluarga...bersama kalian jadi betah di Solo...anak

UGK...Ben, Mail, Dhani, Dimas, Abdika...gokil lo ye semua....Kribow

fam’s...Om Tunjung, Tanty, Seno n Gita...akhirnya ini rambut ada

temenya juga hehehe...

20. Temen-temen angkatan 2006, terima kasih bisa menjadi bagian dari kalian

selama 4 tahun yang luar biasa ini.

21. Keluarga Besar Panita Osmaru “POSITA 2009” kita buktikan ke semua

kalau kita bisa!!

22. Temen-temen angkatan 2007...Tanty, Ute, Merlin, Meta, Deffry, Ciska,

Shinta, Sidik, Hage, Fetty yang menganggap penulis angkatan “2007

ekstensi” dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.

23. Adik-adik tingkat angkatan 2008, 2009 dan seluruh Civitas Akademika FH

UNS.

24. Kamu...yang (pernah) dan yang (akan) ada...

25. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang telah

membantu baik moril maupun materiil dalam Penulisan Hukum ini.


commit to user

xiii

Mengingat keterbatasan kemampuan diri penulis, penulis sadar

bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh sempurna. Oleh karena

itu adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat

penulis harapkan.

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan

ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya,

sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum

nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.


Penulis


commit to user

xiv

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... .... i

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................ .... ii

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... .... iii

HALAMAN PERNYATAAN………………………………………………….. iv

ABSTRAK……………………………………………………………………… v

ABSTRACT…...………………………………………………………………… vi

HALAMAN MOTTO ...................................................................................... .... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... .... viii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... .... ix

DAFTAR ISI .................................................................................................... .... xiv

DAFTAR GAMBAR............................................................................................ xvi

DAFTAR TABEL………………………………………………………………. xvii

BAB I : PENDAHULUAN ...................................................................... .... 1

A. Latar Belakang Masalah ...................................................... .... 1

B. Perumusan Masalah ............................................................. .... 6

C. Tujuan Penelitian ................................................................. .... 6

D. Manfaat Penelitian ............................................................... .... 7

E. Metode Penelitian ................................................................ .... 8

F. Sistematika Penulisan Hukum ............................................. .... 11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. .... 13

A. Kerangka Teori .................................................................... .... 13

1. Tinjauan tentang Teori Perbandingan Hukum……………… 13

a. Istilah dan Pengertian Perbandingan Hukum……………. 13

b. Karakteristik sistem Common Law dan Civil Law............ 17

2. Tinjauan Umum tentang Penangkapan dan Penahanan…….. 24

a. Penangkapan……………………………………………… 24

b. Penahanan………………………………………………. 25

c. Pejabat yang Berwenang Menahan dan lamanya Penahanan 28

d. Macam-macam Bentuk Penahanan……………………….. 32


commit to user

xv

3. Tinjauan Umum tentang Pra Peradilan………………….. 33

a. Pengertian dan Ruang lingkupnya………………… 33

b. Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Pra Peradilan 36

c. Pejabat yang dapat diajukan Pra Peradilan ……….. 37

d. Acara Pemeriksaan Pra Peradilan………………….. 38

e. Isi Putusan Pra Peradilan ………………………….. 39

4. Tinjauan tentang Habeas Corpus di Amerika Serikat… 40

B. Kerangka Pemikiran ........................................................ … 42

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN......................... . 44

A. Persamaan dan Perbedaan wewenang dan fungsi

pra peradilan menurut hukum acara pidana Indonesia

dengan sistem Habeas Corpus di Amerika Serikat ................. 44

B. Kelebihan dan kelemahan wewenang dan fungsi

Praperadilan menurut hukum acara pidana Indonesia

dengan sistem Habeas Corpus di Amerika ......... ………... .... 73

BAB IV : PENUTUP .................................................................................. .... 81

A. Simpulan .............................................................................. .... 81

B. Saran-saran........................................................................... .... 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


commit to user

xvi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pemikiran………………………………….. 42


commit to user

xvii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Ketentuan KUHAP terkait Pra peradilan............................................. 46 Tabel 2 : Persamaan dan Perbedaan Wewenang dan Fungsi.............................. 71 Tabel 3 : Kelebihan dan Kekurangan Wewenang dan Fungsi............................ 78


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini banyak kasus-kasus yang penyelesaiannya dimintakan

melalui Pra Peradilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP, seperti Kasus TPSTP

Bojong, Bogor, ketika masyarakat Bojong mengajukan pra peradilan Polisi

atas tindakannya di dalam menangani konflik yang terjadi di kawasan Tempat

Penimbunan Sampah Terpadu (TPSTP) Bojong Bogor. Adalagi kasus yang

diajukan oleh Tim Pembela Muslim atas Penangkapan Ustad Abu Bakar

Basyir, yang dituduh, terlibat kasus terorisme di Indonesia serta masih banyak

lagi kasus yang di Pra Peradilankan.

Semenjak lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209) tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

terdapat beberapa hal yang baru dan bersifat fundamental apabila

dibandingkan dengan Herziene Indische Reglement (HIR), dikenal juga

dengan nama Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) yang merupakan

produk hukum pemerintah kolonial Belanda.

Mencermati perubahan fundamental dalam hukum pidana formil yang

dimaksud, patut kita cermati pandangan Romli Atmasasmita bahwa, Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana vide Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah meletakkan dasar

humanisme dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan di

Indonesia. Dalam undang-undang ini tampaknya tujuan mencapai ketertiban

dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang

diutamakan dan merupakan masalah besar adalah bagaimana mencapai tujuan

tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat

manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan (Romli Atmasasmita, 1996: 28).


commit to user

2

Salah satunya adalah munculnya lembaga pra peradilan yang

merupakan lembaga baru di Indonesia yang sebelumnya tidak ada semasa

berlakunya HIR. Berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana menimbulkan perubahan terhadap sistem hukum di

Indonesia yaitu adanya peralihan sistem peradilan pidana dari sistem

inquisitoir beralih ke sistem accusatoir yang berlaku hingga sekarang.

Pada sistem inquisitoir yang dianut semasa HIR, berlaku asas

presumption of guilty (praduga bersalah) yang dalam hal ini peranan penegak

hukum, dalam hal ini penyidik menunjukkan kegiatan sedemikian rupa untuk

mengawasi perkara, mengambil inisiatif dalam pengarahan kesalahan

seseorang sehingga, terlihat kecenderungan dilanggarnya hak-hak asasi

seseorang karena dalam sistem ini tersangka diperlakukan sebagai objek

pemeriksaan baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan maupun pada tahap

pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Sedangkan sistem accusatoir, berlaku asas presumption of innocent

(praduga tidak bersalah) pendekatanya adalah asumsi bahwa tidak boleh

diganggunya suatu ketentraman masyarakat dan mempertahankan suatu nilai

yang dalam hal ini negara tidak ikut campur tangan tehadap adanya sengketa

individu dalam masyarakat. Akibatnya adalah, apabila seseorang menuduh

orang lain telah melakukan kejahatan maka dia harus mencari bukti-bukti atas

kesalahan yang dituduhkanya tersebut (Loebby Loqman, 1984 : 83). Dalam

sistem ini tersangka diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak

(asasi) dan kepentingan yang harus dilindungi dalam proses pemeriksaan

pendahuluan dan pemeriksaan di muka persidangan.

Dengan pendekatan kedua sistem tersebut di atas, belumlah dapat

dipecahan perihal perlindungan hak asasi manusia khususnya dalam fase

pemeriksaan pendahuluan, karena sistem inquisitoir maupun accusatoir

memberikan batasan-batasan pada pelaksanaan upaya paksa, yang di dalam

pelaksanaanya dicari ukuran yang harus dinilai apabila dikaitkan dengan

perlindungan hak asasi manusia.


commit to user

3

Di Indonesia perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat

manusia sebenarnya telah diletakkan dalam asas-asas yang terdapat dalam

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman, dan asas-asas tersebut yang akan ditegakkan di dalam

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dan dari asas-asas

tersebut dapat diketahui bahwa Hukum Pidana Indonesia hendaknya

menjunjung tinggi hak asasi manusia, sekalipun terhadap seseorang yang di

dakwa telah melakukan suatu tindak pidana (Loebby Loqman, 1984 : 80).

Sedangkan di Amerika Serikat sistem peradilan pidana yang

berkembang dikenal sebagai adversary system yang dalam hal ini terdapat

tahapan proses pemeriksaan pre trial process sebagai lembaga pra peradilan,

dan juga merupakan suatu rangkaian proses untuk menyelesaikan perkara.

Pre trial process merupakan tahap pemeriksaan pendahuluan (mini court)

yang berguna untuk dapat menyelesaikan dan atau mempermudah perkara

serta pembuktian sebelum diajukan ke persidangan dengan juri (trial by juri).

Dalam kenyataan, praktik peradilan menunjukan bahwa 90% dari mereka

yang dijatuhi hukuman untuk kejahatan berat di Amerika Serikat, telah

menyatakan dirinya bersalah di muka persidangan (Romly Atmasasmita,

1996: 82).

Di dalam pre trial process tersebut terdapat tiga proses acara

pengadilan khusus sebelum suatu sidang pengadilan yang biasa, yaitu

Arraignment, Preliminary Hearing, dan Pretrial Conference.

Arraigment merupakan sidang di depan hakim yang terjadi beberapa

hari setelah seseorang ditahan yang dalam hal ini tuduhan terhadap tersangka

dibacakan dan tersangka ditanyakan sikapnya bersalah atau tidak. Apabila

tersangka menyatakan dirinya tidak bersalah (not guilty) maka akan diajukan

ke depan sidang dengan juri. Dan tanggung jawab pengawasan pelaksanaan

proses pidana terhadap tersangka berada di tangan pengadilan.

Preliminary hearing merupakan dengar pendapat antara polisi, jaksa

dan hakim untuk menentukan apakah seorang tersangka akan dilanjutkan

perkaranya ke sidang juri atau tidak.


commit to user

4

Pretrial conference lebih ditujukan untuk perencanaan sidang

pengadilan, terutama mengenai pembuktian dan hak-hak pihak yang

berperkara untuk memperoleh pembuktian dari pihak lain, dan tujuanya

adalah untuk menjamin kelancaran, keadilan dan efektivitas sidang

pengadilan.

Apabila berpangkal tolak dari pengertian pra peradilan sebagai suatu

lembaga yang berperan di dalam pemeriksaan sebelum sidang pengadilan,

maka tiga lembaga di Amerika Serikat tersebutlah yang harus dilakukan

sebelum suatu persidangan (Loebby Loqman, 1984 : 50).

Adanya gagasan pra peradilan tidak terlepas dari inspirasi yang

bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo

Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia

khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus pada dasarnya merupakan suatu

jaminan serta pengamanan atas kemerdekaan pribadi melalui prosedur yang

sederhana, langsung dan terbuka yang dapat dipergunakan oleh siapapun

juga.

Melalui Habeas Corpus Act. maka seseorang melalui surat perintah

pengadilan dapat menuntut pejabat yang melakukan penahanan untuk

membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak melanggar hukum atau dengan

kata lain bahwa penahanan yang dilakukan adalah sah sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Berbeda dengan peninjauan atas upaya paksa

melalui pra peradilan, maka surat perintah pengadilan yang berisikan hak

Habeas Corpus tersebut tidak hanya ditujukan untuk penahanan yang terkait

dalam proses peradilan pidana saja, namun juga terhadap segala bentuk

penahanan yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi

seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi. Dalam perkembangannya surat

perintah Habeas Corpus menjadi salah satu alat pengawasan serta perbaikan

terhadap proses pidana baik di tingkat federal maupun di negara bagian di

Amerika Serikat.

Jika ditinjau secara universal, manusia pada dasarnya diciptakan sama

dalam harkat, martabat serta kedudukannya. Manusia lahir diberi oleh


commit to user

5

Pencipta-Nya hak-hak mendasar yang melekat pada individu tersebut yang

bersifat hakiki. Hak-hak tersebut dimiliki tanpa memandang perbedaan ras,

suku, bangsa, jenis kelamin dan agama. Dalam piagam Persatuan Bangsa-

Bangsa (PBB) hak-hak ini telah diakui secara universal. Beberapa pasal

dengan spesifik menggambarkan hak-hak tersebut, antara lain yang adalah :

Article 13.(1) :

Everyone has the right to freedom of movement and residence within

the borders of each state

Article 17

(1) Everyone has the right to own property alone as well as in

association.

(2) No one shall be arbitralily deprived of his property (Universal

Declaration of Human Right, Adopted and proclaimed by General

Assembly resolution 217 A (III) of December 10th 1948)

Nyatanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia berlaku

secara universal, sehingga setiap Negara harus senantiasa memberikan

perlindungan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Jika di

Amerika Serikat sudah dikenal adanya hak Habeas Corpus yang dijamin

dalam konstitusi dalam memberikan perlindungan terhadap suatu upaya

paksa.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk

melakukan suatu penelitian perbandingan hukum yang dalam hal ini

perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief adalah sebagai suatu

metode yang mengandung arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan

untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang otentik.

Memperbandingkan hukum nasional dengan hukum asing dapat

memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional secara objektif dengan

melihat kelebihan dan kekurangan hukum nasional dibandingkan dengan

hukum negara lain atau sebaliknya.

Atas dasar tersebut, maka akan dilakukan perbandingan wewenang

dan fungsi pra peradilan di Indonesia dengan sistem Habeas Corpus yang


commit to user

6

berlaku di Amerika Serikat. Dalam hal perbandingan hukum atau

comparative jurisprudence, hukum positif Indonesia termasuk dalam

keluarga Civil Law System sedangkan kajian hukum Amerika termasuk dalam

Common Law System. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk menyusun

penulisan hukum dengan judul “STUDI KOMPARASI HUKUM

WEWENANG DAN FUNGSI PRA PERADILAN MENURUT HUKUM

ACARA PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM HABEAS CORPUS

DI AMERIKA SERIKAT”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan

sebelumnya, serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan

penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka

permasalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah persamaan dan perbedaan wewenang dan fungsi pra peradilan

menurut hukum acara pidana Indonesia dengan sistem Habeas Corpus di

Amerika Serikat ?

2. Apa kelebihan dan kelemahan wewenang dan fungsi pra peradilan

menurut hukum acara pidana Indonesia dengan sistem Habeas Corpus di

Amerika Serikat ?

C. Tujuan Penelitian

“Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan isu hukum

yang timbul” (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 41), berdasarkan hal tersebut

maka penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif sehingga

mampu mencari pemecahan isu hukum terkait. Adapun tujuan yang hendak

dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan wewenang dan fungsi

pra peradilan menurut hukum acara pidana Indonesia dengan sistem

Habeas Corpus di Amerika Serikat.


commit to user

7

b. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan wewenang dan fungsi

pra peradilan menurut hukum acara pidana Indonesia dengan sistem


2. Tujuan Subyektif

a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis mengenai

hukum nasional dalam bidang hukum acara pidana khususnya tentang

perbandingan atau komparasi hukum wewenang dan fungsi pra

peradilan menurut hukum acara pidana Indonesia dengan sistem


b. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh derajat sarjana

dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum

ini akan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang

dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada

umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya serta dapat

dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis

untuk tahap berikutnya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan

literatur dalam dunia kepustakaan tentang perbandingan atau

komparasi wewenang dan fungsi pra peradilan menurut hukum acara

pidana Indonesia dengan sistem Habeas Corpus Amerika Serikat.


commit to user

8

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua

pihak yang berkepentingan dan mejawab permasalahan yang sedang

diteliti.

b. Memberikan pendalaman, pengetahuan dan pengalaman yang baru

kepada penulis menganai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat

berguna bagi penulis maupun orang lain di kemudian hari.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi

penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. Dalam penelitian ini,

penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga

penelitian hukum normatif. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian

hukum yang bersifat perskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial

dan ilmu alam (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 33).

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat

perskriptif dan terapan. Dalam penelitian hukum ini karakteristik yang

digunakan yaitu ilmu hukum yang bersifat perskriptif. Sebagai ilmu yang

bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai

keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma

hukum. Sifat perskriptif ini merupakan hal substansial yang tidak mungkin

dapat dipelajari oleh disiplin lain yang obyeknya juga hukum (Peter

Mahmud Marzuki, 2006 : 22).

3. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan

pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.


commit to user

9

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah

pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan historis

(historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach),

pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual

approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 93).

Dari kelima pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan

penelitian hukum yang penulis angkat adalah pendekatan undang-undang

(statute approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).

Pendekatan undang-undang (statute approach) adalah pendekatan dengan

menggunakan regulasi dan legislasi, yang dalam hal ini dalam penelitian

ini regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang No. 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia

Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209) yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Loebby Loqman, 1982 : 7 ). Sedangkan

pendekatan komparatif (comparative approach) yang penulis maksud

dalam penelitian hukum ini yaitu dengan membandingkan undang-undang

atau peraturan suatu negara dengan undang-undang atau peraturan dari

satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

Dalam penelitian ini komparasi atau perbandingan undang-undang

yang diadakan adalah dengan membandingkan Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Habeas Corpus Act. Kegunaan

dan tujuan dari pendekatan komparatif ini adalah untuk memperoleh

persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kelemahan serta fungsi dan

wewenang khususnya tentang pra peradilan di antara kedua undang-

undang Indonesia dan Amerika Serikat.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi

sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang


commit to user

10

bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum

primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki,

2005: 141).

Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian doktrinal ini adalah :

a. Bahan hukum primer itu sendiri berupa peraturan perundang-undangan

yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 No. 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang selanjutnya

disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

dan Habeas Corpus Act.

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal

hukum yang terkait, dan media massa yang mengulas tentang pra

peradilan.

c. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-

lain.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian yang penulis angkat merupakan penelitian

doktrinal, maka dalam pengumpulan sumber hukumnya dilakukan dengan

studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik ini merupakan cara

pengumpulan sumber hukum dengan membaca, mempelajari, mengkaji,

dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan

perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti.


commit to user

11

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis sumber hukum dengan

logika deduktif. Menurut Johnny Ibrahim yang mengutip pendapat

Bernard Arief Shidarta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk

menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang

bersifat individual. Penalaran deduktif adalah penalaran yang bertolak dari

aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang

dihadapi (Johnny Ibrahim, 2006 : 249-250). Sedangkan Peter Mahmud

Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan metode

deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles,

penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis major

(pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat

khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau

conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum

tidak sesederhana silogisme tradisional (Peter Mahmud Marzuki, 2006 :

47). Jadi dapat disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan

hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat

umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Dalam penelitian ini, sumber hukum yang diperoleh dengan cara

menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan,

aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat

membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang

diteliti. Tahap terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan dari sumber

hukum yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat menjawab tentang

komparasi fungsi dan wewenang pra peradilan menurut huku acara pidana

Indonesia dengan system Habeas Corpus di Amerika Serikat.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam Penulisan hukum (Skripsi) ini terdiri atas empat bab yang

masing-masing terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi

yang diteliti. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :


commit to user

12

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Latar belakang masalah,

Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian,

Metode penelitian serta Sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II dijelaskan temtang Kerangka teori, terdiri atas

Tinjauan tentang Teori Perbandingan Hukum, Tinjauan

tentang Penangkapan dan Penahanan, pejabat yang

berwenang melakukan penahanan dan lamanya penahanan

serta macam-macam bentuk penahanan. Tinjauan tentang

Pra Peradilan yang memuat tentang pengertian dan ruang

linmgkup praperadilan, Pihak-pihak yang dapat

mengajukan Pra Peradilan, Pejabat yang dapat diajukan Pra

Peradilan, Acara Pemeriksaan Pra Peradilan serta Isi

Putusan Pra Peradilan. Selain itu dijelaskan pula Tinjauan

tentang Habeas Corpus di Amerika Serikat serta Kerangka

pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III disampaikan mengenai hasil penelitian dan

pembahasan yang berisi Persamaan dan perbedaan

wewenang dan fungsi pra peradilan menurut hukum acara

pidana Indonesia dengan sistem Habeas Corpus di Amerika

Serikat serta Kelebihan dan kelemahan wewenang dan

fungsi pra peradilan menurut hukum acara pidana Indonesia

dengan sistem Habeas Corpus di Amerika Serikat.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab IV berisi Kesimpulan serta disampaikan

beberapa saran.


commit to user

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Teori Perbandingan Hukum

a. Istilah dan Pengertian Perbandingan Hukum

Perkembangan pengertian dan lingkup perbandingan hukum

sejalan dengan perkembangan hukum pada umumnya yang berpusat di

Eropa daratan (Schlesinger, 1995 : 447 dalam Romli Atmasasmita,

2000 : 4).

Perkembangan hukum di Eropa daratan dapat dibedakan dalam

perkembangan sebelum dan sesudah era kodifikasi. Pada era sebelum

kodifikasi, atau dikenal sebagai era ius commune, perbandingan hukum

dan bahan-bahan hukum melampaui batas territorial merupakan teknik

baku yang sering digunakan oleh para ahli hukum dan hakim waktu itu

dan merupakan pekerjaan sehari-hari, sehingga tidak tampak lagi

bahwa hukum atau bahan hukum yang dibandingkan itu merupakan

hukum asing. Atas dasar kerja seperti itu maka proses perbandingan

saat itu cenderung bersifat integrative daripada constrative. Perubahan

cara kerja tersebut terjadi pada saat kodifikasi sudah memasyarakat di

kalangan pakar-pakar hukum Eropa daratan.

Pada era kodifikasi maka semua hukum sudah dibentuk dalam

undang-undang atau hukum tertulis dan masing-masing negara

membuat undang-undang nasional dengan bahasa nasional dan

undang-undang sudah mencerminkan aspirasi kultur dan kebutuhan

masyarakat negara yang bersangkutan. Pada masa inilah, mempelajari

hukum suatu negara yang sudah dikodifikasi bagi pakar hukum negara

lain dianggap seperti mempelajari hukum asing atau foreign law. Pada

era ini maka perbandingan hukum dipelajari sebagai cabang khusus

ilmu hukum. Dominasi perhatian terhadap hukum asing inilah yang

menyebabkan studi hukum negara lain selalu dititikberatkan pada


commit to user

14

perbedaan-perbedaan dari pada persamaan-persamaan (Romli

Atmasasmita, 2000 : 4).

Perbandingan hukum sebagai disiplin hukum sekaligus sebagai

cabang ilmu hukum, pada awalnya dipahami sebagai salah satu metode

pemahaman sistem hukum, di samping sosiologi hukum dan sejarah

hukum. Ketiga metode pemahaman sistem hukum tersebut berkaitan

erat satu sama lainnya.

Pengertian perbandingan hukum dengan demikian dapat

ditelusuri dari segi fungsi dan kegunaan perbandingan hukum itu

sendiri meliputi : hukum asing yang diperbandingkan, persamaan dan

perbedaan antara sistem-sistem hukum yang dibandingkan tersebut

(Romli Atmasasmita, 2000 : 6).

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum,

yakni antara lain: Comparative Law, Comparative Jurisprudence,

Foreign Law (Inggris), Droit Compare (Perancis) , Rechtsvergelijking

dan Rechtsvergleichung atau Vergleichende Rechlehre (Jerman). Di

dalam Black’s Law Dictionary dikemukakan, bahwa comparative

jurisprudence ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum

dengan melakukan perbandingan berbagai macam system hukum

(Comparative Jurisprudence is the study of principles of legal science

by the comparison of various systems of law ) (Barda Nawawi Arief,

2002 : 3).

Di kalangan pakar hukum Indonesia masih ada istilah lain yang

dipergunakan, yaitu hukum perbandingan pidana. Namun, istilah

tersebut sampai saat ini kurang populer dan hampir tidak dipergunakan

lagi, hal ini dikarenakan kurangnya penjelasan yang memadai baik dari

segi etimologi maupun dari segi substansi keilmuannya. Istilah yang

dipergunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan hukum. Istilah

ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di Indonesia,

dan tampaknya sudah sejalan dengan istilah yang telah dipergunakan

untuk hal yang sama di bidang hukum persumber hukum, yaitu


commit to user

15

perbandingan hukum persumber hukum (Triyanto dan Rustamaji

dalam Jurnal Hukum Yustisa. 2009: 14).

Ada pendapat yang membedakan antara Comparative Law

dengan Foreign Law, yaitu :

1) Comparative Law

Mempelajari berbagai system hukum asing dengan maksud untuk

membandingkannya.

2) Foreign Law

Mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata

mengetahui system hukum asing itu sendiri dengan tidak secara

nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan system hukum

yang lain (Barda Nawawi Arief, 2002 : 3).

Istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan hukum ini

adalah perbandingan hukum yang mengarah dan berfokus pada hukum

pidana. Istilah ini sudah memasyarakatkan di kalangan teoritikus

hukum di Indonesia, dan tampaknya sudah sejalan dengan istilah yang

telah dipergunakan untuk hal yang sama baik di bidang persumber

hukum, hukum administrasi negara maupun hukum tata negara. (Romli


Apabila diamati istilah asingnya, comparative law dapat

diartikan bahwa titik beratnya adalah pada perbandingannya atau

comparative yang dalam hal ini kalimat comparative memberikan sifat

kepada hukum atau yang dibandingkan. Istilah perbandingan hukum

dengan demikian menitikberatkan kepada segi perbandingannya,

bukan kepada segi hukumnya. Intinya perbandingan hukum adalah

membandingkan sistem-sistem hukum. (Romli Atmasasmita, 2000 : 7).

Terdapat dua kelompok dari definisi perbandingan hukum,

yaitu kelompok pertama yang menyatakan bahwa perbandingan

hukum merupakan suatu metode, sementara kelompok kedua

menyatakan bahwa perbandingan hukum merupakan cabang dari ilmu

hukum. Berikut ini beberapa definisi mengenai perbandingan hukum


commit to user

16

sebagai metode dari beberapa pakar hukum, diantaranya sebagai

berikut :

1) Rudolf B. Schelsinger

Perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan

dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam

tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah

perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang

hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur

hukum asing dari suatu masalah hukum (Romli Atmasasmita, 2000

: 7).

2) Winterton

Perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu

perbandingan sistem hukum dan perbandingan tersebut

menghasilkan sumber hukum sistem hukum yang dibandingkan

(Romli Atmasasmita, 2000 : 7).

3) Gutterdige

Perbandingan hukum adalah suatu metode perbandingan

yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Ia

membedakan antara comparative law dengan foreign law (hukum

asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua

sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah hukum yang

kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata

membandingkannya dengan sistem hukum yang lain (Winterton,

dalam The Am.J. of Comp. L., 197 : 72).

Kedua kelompok definisi tersebut dikemukakan sesuai dengan

masanya sehingga dapat diakui kebenarannya. Namun demikian

definisi dari kelompok yang kedua dianggap paling relevan dan sesuai

dengan keadaan sekarang, karena perbandingan hukum tidak lagi

semata-mata sebagai alat untuk mengetahui persamaan dan perbedaan

dua sistem hukum melainkan sudah merupakan suatu studi tersendiri

yang mempergunakan metode dan pendekatan khas yaitu metode


commit to user

17

perbandingan, sejarah dan sosiologi serta objek pembahasan tersendiri

yaitu sistem hukum asing tertentu (Romli Atmasasmita, 2000 : 12).

b. Karakteristik sistem Common Law dan Civil Law

1) Karakteristik sistem hukum Inggris (Common Law) pada

umumnya, khususnya dalam hukum pidana dan acara pidana.

Pertama. Sistem hukum Inggris bersumber pada :

a) Custom, merupakan sumber hukum yang tertua di Inggris.

Lahir dan berasal dari (sebagian) hukum Romawi. Tumbuh dan

berkembang dari kebiasaan suku Anglo Saxon yang hidup pada

abad pertengahan. Pada abad ke 14 Custom melahirkan

“common law” dan kemudian digantikan dengan precedent.

b) Legislation, undang-undang yang dibentuk melalui parlemen

(statutes). Sebelum abad ke 15, legislation bukanlah

merupakan salah satu sumber hukum di Inggris. Pada masa itu

undang-undang dikeluarkan oleh Raja dan “Grand-Council”

(terdiri dari kaum bangsawan terkemuka dan Penguasa Kota

London). Selama abad ke 13 dan 14 Grand Council kemudian

dirombak dan terdiri dari dua badan yaitu, Lords dan Common;

kemudian dikenal sebagai parlemen (Parliament). Sampai abad

ke 17, Raja dapat bertindak tanpa melalui parlemen. Akan

tetapi sesudah abad ke 17 dengan adanya perang saudara di

Inggris, telah ditetapkan bahwa di masa yang akan sumber

hukum semua undang-undang harus memperoleh persetujuan

parlemen sejak tahun 1832 dengan Undang-Undang

Pembaharuan (Reformasi Act), House of Common merupakan

suatu badan yang demokratis dan mewakili seluruh penduduk

Inggris dan karena itu merupakan wakil perasaan keadilan

seluruh rakyat Inggris. Sejak saat itu Legislation merupakan

salah satu sumber hukum yang penting sejak Code Napoleon

(1805) dikembangkan, Inggris telah mengambil manfaat dari


commit to user

18

apa yang terjadi di Perancis, dan legislation dipergunakan

sebagai alat pembaharuan hukum di Inggris.

c) Case-law, sebagai slah satu sumber hukum Inggris mempunyai

karakteristik yang utama. Seluruh hukum kebiasaan yang

berkembang dalam masyarakat tidak melalui Parlemen, akan

tetapi dilakukan oleh para hakim, sehingga dikenal dengan

istilah ”Judge-made law”. Setiap putusan hakim di inggris

merupakan precedent bagi hakim yang akan sumber hukum,

sehingga lahirlah doktrin precedent sampai sekarang (Romli

Atmasasmita, 2000 : 36)

Kedua. Sebagai konsekuensi dipergunakannya case-law

dengan doktrin precedent yang merupakan ciri utama maka sistem

hukum Inggris tidak sepenuhnya menganut asas legalitas.

Ketiga. Bertitik tolak dari doktrin precedent tersebut, maka

kekuasaan hakim di dalam sistem hukum Common Law sangat luas

dalam memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang

tercantum dalam undang-undang. Bahkan hakim di Inggris

diperbolehkan tidak sepenuhnya bertumpu pada ketentuan suatu

undang-undang jika diyakini olehnya bahwa ketentuan tersebut

tidak dapat diterapkan dalam kasus pidana yang sedang

dihadapinya. Dalam hal demikian hakim dapat menjatuhkan

putusannya sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan atau melaksanakan

asas precedent sepenuhnya. Dilihat dari segi kekuasaan hakim

Inggris yang sangat luas dalam memberikan penafsiran tersebut,

sehingga dapat membentuk hukum baru, maka nampaknya sistem

hukum Common Law kurang memperhatikan kepastian hukum.

Keempat. Ajaran Kesalahan dalam sistem hukum Common

Law (Inggris) dikenal melalui doktrin Mens-Rea yang dilandaskan

pada maxim: “Actus non est reus nisi mens sit rea”, yang berarti:

“suatu perbutan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali

jika pikiran orang itu jahat”. Ajaran Mens-Rea ini dalam sistem


commit to user

19

hukum Inggris dirumuskan berbeda-beda tergantung dari

kualifikasi delik yang dilakukan seseorang. Pada sistem hukum

Common Law, doktrin Mens-Rea secara klasik diartikan setiap

perkara pelanggaran hukum yang dilakukan adalah disebabkan

karena pada diri orang itu sudah melekat sikap batin yang jahat

(evil will), dan karenanya perbuatan tersebut dianggap merupakan

dosa (Romli Atmasasmita, 2000 : 37).

Kelima. Dalam sistem Common Law (Inggris)

pertanggungjawaban pidana tergantung dari ada atau tidaknya

actus-reus dan mens-rea. Namun demikian unsur “mens-rea” ini

adalah merupakan unsur yang mutlak dalam pertanggungjawaban

pidana dan harus ada terlebih dulu pada perbuatan tersebut

sebelum dilakukan penuntutan (Roeslan Saleh,1982 : 28 dalam

Romli Atmasasmita, 2000 : 38). Dewasa ini dalam peraturan

perundangan modern unsur “mens-rea” ini tidak lagi dianggap

sebagai syarat utama, misalnya pada delik-delik tentang ketertiban

umum atau kesejahteraan umum.

Keenam. Sistem hukum Inggris dan negara-negara yang

menganut sistem Common Law tidak mengenal perbedaan antara

Kejahatan dan Pelanggaran. Sistem Common Law membedakan

tindak pidana (secara klasik) dalam: Kejahatan berat atau

“felonies”, kejahatan ringan atau “misdemeanors” dan kejahatan

terhadap negara atau “treason”. Menurut Romli Atmasasmita,

setelah dikeluarkannya “Criminal Law Act” (1967) pembedaan

sebagai berikut:

(1) Indictable Offences, adalah kejahatan-kejahatan berat yang

hanya dapat diadili dengan sistem Juri melalui pengadilan yang

disebut Crown Court.

(2) Summary Offences, adalah kejahatan-kejahatan kurang berat

yang hanya dapat diadili oleh suatu pengadilan (magistrate

court) tanpa dengan sistem Juri.


commit to user

20

(3) Arrestable Offence, adalah kejahatan-kejahatan yang diancam

dengan hukuman di bawah 5 (lima) tahun kepada seorang

pelaku kejahatan yang belum pernah melakukan kejahatan.

Penangkapan terhadap pelaku tersebut dilakukan tanpa surat

perintah penangkapan. Klasifikasi terbaru mengenai tindak

pidana dalam sistem hukum pidana Inggris dicantumkan dalam

criminal law act tahun 1977.

Ketujuh. Sistem hukum acara pidana yang berlaku di

negara-negara Common Law pada prinsipnya menganut “sistem

accusatoir” atau yang secara populer dikenal dengan sebutan

“Advesary System”. Sistem accusatoir atau adversary system

menempatkan tersangka pengadilan sebagai subjek hukum yang

memiliki hak (asasi) dan kepentingan yang harus dilindungi dalam

proses pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di muka

persidangan.

Kedelapan. Sistem pemidanaan yang berlaku pada

umumnya negara-negara yang menganut sistem Common Law

adalah bersifat komulatif. Sistem pemidanaan tersebut

memungkinkan seseorang dituntut dan dijatuhi pidana karena

melakukan lebih dari satu tindak pidana. Jika kesemua tuntutan

tersebut terbukti di muka sidang pengadilan maka pelaku tindak

pidana tersebut dijatuhi sekaligus semua ancaman hukuman yang

dikenakan kepadanya. (Romli Atmasasmita, 2000 : 41).

2) Karakteristik Sistem Hukum Belanda (Civil Law) pada umumnya,

khususnya dalam hukum pidana dan acara pidana.

Pertama. Sistem Hukum Belanda bersumber pada :

a) Undang-Undang Dasar;

b) Undang-undang;

c) Kebiasaan case-law;

d) Doktrin


commit to user

21

Peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum

pidana umum adalah sebagai berikut :

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Penal Code atau

Wetboek van Strafrecht).

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Code of

Crime Procedure atau Wetboek van Strafvordering).

(3) Undang-Undang tentang Susunan, organisasi, kekuasaan

dan tugas-tugas Pengadilan dan Sistem Penuntutan

(Judicial Act atau Wet op de Rechterlijke Organisatie).

Kedua. Karakateristik kedua dari sistem hukum

Belanda (Civil Law System) adalah dianutnya asas legalitas

atau “the principles of legality”. Asas ini mengandung makna

sebagi berikut:

(1) Tiada suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana,

kecuali telah ditentukan dalam undang-undang terlebih

dahulu. Undang-undang dimaksud adalah hasil dari

perundingan Pemerintah Parlemen.

(2) Ketentuan undang-undang harus ditafsirkan secara harfiah

dan pengadilan tidak diperkenankan memberikan suatu

penafsiran analogis untuk menetapkan suatu perbuatan

sebagai tindak pidana.

(3) Ketentuan undang-undang tidak berlaku surut.

(4) Mentapkan bahwa hanya pidana yang tercantum secara

jelas dalam undang-undang yang boleh dijatuhkan.

Dalam praktik penyelesaian perkara pidana di negeri

Belanda prinsip legalitas dan penafsiran yang diperbolehkan

dari prinsip tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para

pelaksana / praktisi hukum, seperti, jaksa dan hakim.

Mengingat penafsiran yang bersifat kaku terhadap ketentuan

undang-undang menurut asas legalitas ini, maka peranan


commit to user

22

putusan Mahkamah Agung menjadi lebih penting. (Romli


Ketiga. Dianutnya asas legalitas sebagaimana diuraikan

dalam butir kedua diatas, sangat berpengaruh terhadap soal

pertanggungjawaban pidana (criminal liability atau

strafbaarheid). Syarat umum bagi adanya pertanggungjawaban

pidana menurut hukum pidana Belanda adalah adanya

gabungan antara perbuatan yang dilarang dan pelaku yang

diancam dengan pidana. Perbuatan pelanggaran hukum dari

pelaku harus memenuhi syarat sebagai berikut :

(1) Bahwa perbuatan tersebut (berbuat atau tidak berbuat)

dilakukan seseorang.

(2) Diatur dalam ketentuan undang-undang termasuk lingkup

definisi pelanggaran.

(3) Bersifat melawan hukum.

Ketiga syarat bagi adanya suatu pertanggungjawaban

pidana tersebut di atas sesungguhnya merupakan suatu

konstruksi gabungan dari syarat-syarat adanya sifat

pertanggungjawaban pidana dan kekecualian-kekecualian dari

pertanggungjawaban pidana.

Keempat. Dianutnya asas legalitas dalam sistem hukum

pidana Belanda mengakibatkan keterikatan hakim terhadap isi

ketentuan undang-undang dalam menyelesaikan perkara

pidana. Hakim tidak diperbolehkan memperluas penafsiran

terhadap isi ketentuan undang-undang sedemikian rupa

sehingga dapat membentuk delik-delik baru.

Kelima. Sistem hukum pidana Belanda mengenal

pembedaan antara kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran

(overtredingen). Pembedaan dimaksud berasal dari perbedaan

antara mala in se dan mala prohibita yaitu perbedaan yang

dikenal dalam hukum Yunani. Mala in se adalah perbuatan


commit to user

23

yang disebut sebagai kejahatan karena menurut sifatnya adalah

jahat. Sedangkan Mala prohibita, suatu perbuatan yang

dilarang. Pembedaan antara kejahatan karena undang-undang

menetapkan sebagai perbuatan yang dilarang. Pembedaan

anatara kejahatan dan pelanggaran tersebut semula didasarkan

atas pertimbangan tentang adanya pengertian istilah

“rechtedelict” dan ”wetdelict”; namun perbedaan tersebut tidak

dianut lagi dalam doktrin. Perbedaan kejahatan dan

pelanggaran dewasa ini didasarkan atas ancaman hukumannya;

kejahatan memperoleh ancaman hukum yang lebih berat dari

pelanggaran.

Keenam. Sistem peradilan yang dianut di semua negara

yang berlandaskan “Civil Law System” pada umumnya adalah

sistem Inquisitoir. Sistem Inquisitoir menempatkan tersangka

sebagai objek pemeriksaan baik pada tahap pemeriksaan

pendahuluan maupun pada tahap pemeriksaan di muka sidang

pengadilan.

Ketujuh. Sistem pemidanaan yang dianut pada

umumnya di negara-negara yang berlandaskan civil law system

adalah sistem pemidanaan Alternatif dan Alternatif-kumulatif,

dengan batas minimum dan maksimum ancaman pidana yang

diperkenankan menurut Undang-Undang.

Sesungguhnya apabila kita telusuri karakteristik yang

melekat pada kedua sistem hukum sebagaimana telah diuraikan

di atas, pendekatan dari segi historis, khususnya mengenai

perkembangan hukum pidana di Eropa Continental yang

menganut sistem “Civil Law” lebih menonjol dan lebih

menampakkan dirinya keluar dari batas wilayah yuridiksi

sistem “Common Law”. Perkembangan penerapan sistem “Civil

Law” di negara dunia ketiga pada awalnya dipaksakan jika


commit to user

24

dibandingkan dengan penerapan penggunaan sistem “Common

Law” di negara-negara bekas jajahan-jajahannya. Sebagai

contoh penggunaan dan pemakaian sistem hukum Belanda di

Indonesia dan sistem hukum Inggris dan Malaysia atau

Singapura. Satu-satunya karakteristik yang sama antara kedua

sistem hukum (legal system) tersebut adalah bahwa keduanya

menganut falsafah dan doktrin liberalisme. (Romli

Atmasasmita, 2000 : 50)

2. Tinjauan Umum tentang Penangkapan dan Penahanan

a. Penangkapan

Sering disalah artikan pengertian penangkapan dan penahanan.

Penangkapan sejajar dengan arrest (Inggris) sedangkan penahanan sejajar

dengan detention (Inggris). Jangka waktu penangkapan tidak lama. Untuk

melaksanakan tugas penyidikan, penyidik mempunyai wewenang pengkapan

yang berupa tindakan pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan

tersangka atau terdakwa, karena cukup bukti guna kepentingan penyidikan

atau penuntutan dan atau peradilan yang menurut cara yang diatur dalam

Undang-Undang (Pasal 1 butir 20 jo Pasal 7 ayat (1) sub a). Disamping

penyidik juga penyidik pembantu dengan pelimpahan wewenang dari

penyidik (Pasal 11) dan penyidik atas perintah penyidik (Pasal 5 ayat (1) sub

b angka 1) berwenang melakukan penangkapan (H.A.K. Mochamad Anwar,

2000 : 10).

Dalam hal tertangkap tangan setiap orang dan semua orang

mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan

umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa

barang bukti kepada penyidik atau penyelidik (Pasal 111 ayat (1)) (H.A.K.

Mochamad Anwar, 2000:10).

Penangkapan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Terhadap tersangka (Pasal 1 butir 14).

2) Terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.


commit to user

25

3) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17) (H.A.K. Mochamad

Anwar. 2000:10).

Selain syarat-syarat tersebut diatas penangkapan dapat dilakukan

untuk paling lama 1 hari (Pasal 17 ayat (1), sedangkan tersangka pelaku

pelanggaran tidak diadakan penangkapan (Pasal 19 ayat (2)) (H.A.K.

Mochamad Anwar, 2000:10).

Pelaksanaan penangkapan harus disertai dengan :

1) Surat perintah penangkapan yang memuat :

a) Identitas yang diberi perintah (nama, pangkat Nrp, jabatan).

b) Identitas tersangka ( nama, umur, pekerjaan, alamat).

c) Alasan penangkapan.

d) Uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan (Pasal

yang dituduhkan).

e) Tempat tersangka akan diperiksa.

f) Surat perintah ditanda tangani oleh penyidik dengan stempel jabatan.

g) Tanggal dan nomor surat perintah.

2) Surat tugas yang ditunjukkan

3) Menyerahkan surat perintah kepada tersangka atau keluarganya

( H.A.K.Mochamad Anwar, 2000 : 10).

Dengan demikian penangkapan merupakan tindakan penyidik di dalam

pengekangan sementara waktu kepada seseorang yang cukup bukti guna

kepentingan penyidikan.

b. Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan

bergerak seseorang, jadi terdapat pertentangan antara dua asa, yaitu hak

bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati

di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus

dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat

tersangka (Andi Hamzah, 1996 : 132).


commit to user

26

Disinilah letak keistimewaan hukum acara pidana itu. Ia mempunyai

ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara

universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan orang

seorang. Ketentuan itu terutama mengenai penahanan disamping yang lain

seperti pembatasan hak milik karena penyitaan, pembukaan rahasia surat

(terutama dalam delik korupsi dan subversi) dan lain-lain. Oleh karena itu,

penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam

penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahanan. Dalam

KUHAP diatur dengan ganti rugi dalam Pasal 95 disamping kemungkinan

digugat pada praperadilan. Ganti rugi dalam salah menahan juga telah

dikatakan menjadi ketetuan universal (Andi Hamzah, 1996 : 132).

Ketentuan tentang sahnya penahanan dicantumkan dalam Pasal 21

ayat (4) KUHAP, sedangkan perlunya penahanan dalam ayat (1) pasal itu.

Hal ini berbeda dengan HIR yang dalam hal ini sahnya penahanan diatur

dalam Pasal 26 ayat (2), sedangkan perlunya penahanan diatur dalam Pasal

75 dan 83c HIR. Perlunya penahanan dalam KUHAP selain syarat “ adanya

keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa

akan melarikan diri”, juga “merusak atau menghilangkan barang bukti dan

atau mengulangi tindak pidana “ (Andi Hamzah, 1996 : 132).

Menahan seseorang berarti orang itu diduga keras telah melakukan

salah satu delik tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Menjadi

pertanyaan sekarang ialah, apakah penahanan dapat dilakukan demi untuk

kepentingan keamanan tersangka sendiri (Andi Hamzah, 1996 : 133).

Dalam praktek, memang banyak yang terjadi demikian. Contohnya,

dari jaksa-jaksa yang pernah bertugas di Aceh, disana delik-delik yang

menyangkut kesusilaan sering tersangkanya ditahan misalnya mukah

(overspel), padahal ancaman pidana dalam pasal itu dibawah lima tahun dan

pasal 284 KUHP itu tidak disebutkan dalam Pasal 62 ayat (2) HIR (sekarang

Pasal 21 ayat (4) KUHAP). Jika tersangka di luar tahanan di khawatirkan

keselamatan jiwanya (Andi Hamzah, 1996 : 133).


commit to user

27

Penyidik penuntut umum maupun hakim dengan penetapannya

mempunyai wewenang penangkapan terhadap tersangka atau terdakwa

dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang, dengan menempatkan

tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu (Pasal 1 butir 21 jo Pasal

20) (H.A.K.Mochamad Anwar, 2000 : 11).

Penahanan harus dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1) Bukti yang cukup (Pasal 21 ayat (1)). 2) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih

(Pasal 21 ayat (4)). 3) Beberapa jenis tindak pidana tertentu dalam KUHP yaitu Pasal 282 ayat

(3), Pasal 196, Pasal 335 ayat (1), pasal 453, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 459.

4) Penahanan ini dapat diperpanjang selama 6 hari oleh ketua Mahkamah Agung (Pasal 28 ayat 2).

5) Ketua Mahkamah Agung dapat memperpanjang sampai 2 x 30 hari (Pasal 29 ayat 2 dan 3).

6) Setelah jangka watu 110 hari terdakwa harus dibebaskan dari tahanan demi hukum (Pasal 20 ayat 6) (H.A.K.Mochamad Anwar, 2000 : 11).

Pasal 284 KUHP ini disayangkan tidak dimasukkan dalam Pasal 20

ayat (4) KUHAP sah untuk diadakan penahanan. Sedangkan Pasal 25

rechtenordonantie yang merupakan delik pelanggaran dimaksudkan dalam

Pasal 21 ayat (4) KUHAP tersebut (Andi Hamzah, 1996 : 134).

Begitu pula tentang pelaku yang tidak diketahui tempat kediamannya

yang tetap sering menjadi masalah dalam praktek. Jika ia tidak ditahan, akan

menyulitkan pemanggilannya dan menimbulkan tunggakan yang bertumpuk

(Andi Hamzah, 1996 : 134).

Ini pun disayangkan tidak dimasukkan dalam KUHAP, apakah

seseorang yang tidak diketahui tempat kediamannya selalu dapat dianggap

ada kekhawatiran akan melarikan diri seperti yang tercantum dalam Pasal 21

ayat (1) KUHAP. Perlu diingat bahwa ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1)

KUHAP itu hanya mengenai perlunya penahanan bukan sahnya penahanan

(Andi Hamzah, 1996 : 134).


commit to user

28

Jadi Pasal 21 ayat (4) KUHAP tersebut, terdapat kekeliruan yang

disebut dalam Pasal 26 rechtenordonantie sebagai suatu delik yang

pelakunya dapat ditahan, sedangkan pasal itu tidak mengandung perumusan

delik. Pasal tersebut merupakan ketentuan tentang ancaman pidana terhadap

pelanggaran rechtenondonantie, yang dengan dimasukkannya ke dalam

delik ekonomi (UUTPE), maka ancaman pidana yang tersebut disitu

menjadi luluh diisap oleh ketentuan tentang ancaman pidana dalam UUTPE

yaitu yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-undang itu. Ketidakcermatan

lain dalam Pasal 21 ayat (4) ialah adanya kata-kata “pecobaan dan

pemberian bantuan tindak pidana tersebut…….”. yang dalam hal ini terdapat

Pasal 351 ayat (1) KUHP yang jelas menurut KUHP tidak merupakan delik

percobaan penganiayaan (Pasal 351 itu) (Andi Hamzah, 1996 : 135).

Dengan demikian penahanan merupakan upaya pencegahan terhadap

tersangka atau terdakwa agar tidak melarikan diri atau merusak dan

menghilangkan barang bukti.

c. Pejabat yang Berwenang Menahan dan lamanya Penahanan

KUHAP menentukan bahwa ada tiga macam pejabat atau instansi yang

berwenang melakukan penahanan yaitu:

1) Penyidik atau penyelidik pembantu.

2) Penuntut umum.

3) Hakim yang menurut tindakan pemeriksaan terdiri atas hakim

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 2

sampai 31 KUHAP).

Setiap penahanan tersebut dapat diperpanjang. Perintah penahahan

yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20

KUHAP, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Ini sama dengan

penahanan yang dilakukan oleh pembantu jaksa penuntut HIR. Penahanan

yang dilakukan oleh penyidik tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut

umum paling lama empat puluh hari (Pasal 24 ayat 1 dan 2 KUHAP), ini

berbeda dengan sistem HIR dahulu, yang dalam hal ini penuntut umum tidak


commit to user

29

dapat memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh pembantu jaksa.

Hanya dapat melakukan penahanan sendiri yang paling lama tiga puluh hari

(Andi Hamzah, 1996 : 135).

Dalam pasal 24 ayat (4) KUHAP ditentukan bahwa setelah waktu

enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari

tahanan demi hukum. Dalam Pasal 25 KUHAP itu ditentukan bahwa

penuntut umum dapat mengeluarkan surat perintah penahanan yang berlaku

paling lama dua puluh hari. Penahanan oleh penuntut umum ini dapat

diperpanjang oleh ketua pengadilan yang berwenang paling lama tiga puluh

hari yang menurut ayat (2) pasal tersebut dengan alasan “ apabila diperlukan

guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai (Andi Hamzah, 1996 :

136).

Selanjutnya, hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berwenang mengeluarkan perintah

penahanan untuk paling lama tiga puluh hari, dengan alasan “guna

kepentingan pemeriksaan” (Pasal 26 ayat (1) KUHAP) (Andi Hamzah, 1996

: 136).

Penahanan oleh hakim ini pun dapat diperpanjang oleh Ketua

Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari,

dengan alasan “apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang

belum selesai” (Pasal 26 ayat (2) KUHAP) (Andi Hamzah, 1996 : 136).

Berarti penahanan yang dilakukan oleh hakim pada pemeriksaan

tingkat pertama lamanya 90 hari. Dalam Pasal 26 ayat (4) KUHAP

ditentukan bahwa apabila lewat sembilan puluh hari walaupun perkara

tersebut belum putus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Ini berarti dua ratus hari setelah tersangka atau terdakwa yang ditahan oleh

penyidik (Andi Hamzah, 1996 : 136).

Untuk pemeriksaan tingkat banding pun hakim Pengadilan Tinggi,

dapat pula melakukan penahanan untuk paling lama tiga puluh hari, dengan

alasan “guna pemeriksaan tingkat banding” (Pasal 27 ayat (1)) (Andi

Hamzah, 1996 : 136).


commit to user

30

Penahanan hakim Pengadilan Tinggi pun dapat diperpanjang oleh

Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama enam puluh hari

(Pasal 27 ayat (2)). Alasan perpanjangan tersebut sama dengan tingkat

pertama yaitu “guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai” (Andi

Hamzah, 1996 : 137).

Terakhir, Mahkamah Agung pun berwenang mengeluarkan surat

perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari guna kepentingan

pemeriksaan kasasi. Dan jika pemeriksaan belum selesai dapat diperpanjang

oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.

Rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut:

1) Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik : 20 hari

2) Perpanjangan oleh penuntut umum : 40 hari

3) Penahanan oleh penuntut umum : 20 hari

4) Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri : 30 hari

5) Penahahan oleh hakim Pengadilan Negeri : 30 hari

6) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri : 60 hari

7) Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi : 30 hari

8) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi : 60 hari

9) Penahanan oleh Mahkamah Agung : 50 hari

10) Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung : 60 hari

Jadi seorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam

rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400

hari (Andi Hamzah, 1996 : 138).

Namun perlu diperhatikan adanya ketentuan pengecualian tentang

penahanan yang diatur dalam Pasal 29 KUHAP yang mengatakan bahwa

jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, 25, 26, 27,

dan Pasal 28 KUHAP guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap

tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan

tidak dapat dihindarkan karena :


commit to user

31

1) Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang

berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau

2) Perkara yang sedang diperiksa diancam pidana penjara sembilan tahun

atau lebih (Andi Hamzah, 1996 : 138).

Pejabat yang berwenang memperpanjang penahanan sesuai dengan

pasal 29 ayat (3) KUHAP berbeda dengan yang berwenang memperpanjang

biasa. Dalam ayat tersebut ditentukan bahwa:

1) Pada tingkat penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua Pengadilan

Negeri.

2) Pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh Ketua

Pengadilan Tinggi.

3) Pada tingkat pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung.

4) Pada tingkat kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Dalam penggunaan wewenang perpanjangan penahahan tersebut

KUHAP memberikan batasan-batasan sebagai berikut :

1) Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat

penyidikan dan penuntutan kepada Ketua Pengadilan Tinggi,

pemeriksaan Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua

Mahkamah Agung (Pasal 29 ayat (7) KUHAP).

2) Tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan

ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP. Apabila

tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal

25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan

sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah (Pasal 30 KUHAP

tersebut “apabila tenggang waktu penahanan…” “ternyata tidak sah”

kurang tepat karena bukan tenggang waktunya yang tidak sah tetapi

dasar hukumnya atau cara melakukannya.

Berdasarkan uraian dimuka pejabat yang berwenang menahan dan

lamanya penahanan adalah :


commit to user

32

1) Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik : 20 hari

2) Perpanjangan oleh penuntut umum : 40 hari

3) Penahanan oleh penuntut umum : 20 hari

4) Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri : 30 hari

5) Penahahan oleh hakim Pengadilan Negeri : 30 hari

6) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri : 60 hari

7) Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi : 30 hari

8) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi : 60 hari

9) Penahanan oleh Mahkamah Agung : 50 hari

10) Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung : 60 hari

d. Macam-macam Bentuk Penahanan

Menurut Pasal 22 KUHAP bentuk penahanan selain penahanan di

rumah tahanan Negara, dikenal pula penahanan rumah dan penahanan kota.

Cara pelaksanaan penahanan tersebut dikatakan bahwa masa penahanan

tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Sesuatu yang menjadi rumit dalam ketentuan penahanan ini dalam

KUHAP ialah adanya perbedaan perhitungan masa penahanan pada

penjatuhan pidana dalam ketiga macam bentuk penahanan tersebut (Andi

Hamzah, 1996 : 140).

Menurut Pasal 22 ayat (5) tersebut, untuk penahanan kota

pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan

sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamannya waktu

penahanan. Ini harus diperhatikan benar-benar oleh pejabat. Yang

melakukan penahanan, yaitu penyidik (polisi), penuntut umum (jaksa), dan

hakim. Hal tersebut sehubungan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) KUHAP

yang menegaskan bahwa penyidik atau penuntut umum atau hakim

berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis

penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 KUHAP

(Andi Hamzah, 1996 : 40).


commit to user

33

Ini berarti bahwa penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam

mengalihkan bentuk penahanan dari yang satu kepada yang lain, harus

menghitung dengan seksama. Kalau misalnya penahanan kota itu baru

berlanjut empat hari tentu menyulitkan dalam perhitungan kalau dialihkan

menjadi tahanan di rumah tahanan Negara karena nanti diperhitungkan

menjadi empat per lima hari. Jadi tidak cukup satu hari, yang menahan harus

memperhatikan bahwa penahanan kota baru dapat dialihkan menjadi tahanan

di rumah tahanan Negara kalau sudah ditahan lima hari. Begitu pula dengan

penahanan rumah, yang perhitungannya adalah sepertiga dari jumlah waktu

penahanan. Ini berarti minimal tiga hari masa penahanan rumah baru dapat

dialihkan menjadi tahanan di rumah tahanan Negara agar pengurangan

pidana tepat satu hari (Andi Hamzah, 1996 : 140).

Perlu diperhatikan pula ialah penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP

yang mengatakan bahwa selama belum ada rumah tahanan Negara di tempat

yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian Negara,

di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit, dan

dalam keadaan memaksa tempat di tempat lain (Andi Hamzah, 1996 : 141).

Dalam praktek yang akan menjadi masalah ialah kalau seorang

tahanan rumah masuk ke rumah sakit. Apakah selama di rumah sakit itu

tahanannya diperhitungkan sepertiganya dalam penjatuhan pidana karena ia

berstatus tahanan rumah sebelum masuk ke rumah sakit, apakah

diperhitungkan penuh, karena tahanan di rumah sakit itu menurut penjelasan

pasal tersebut sama dengan rumah tahanan Negara.

3.Tinjauan Umum tentang Pra Peradilan

a. Pengertian dan Ruang lingkupnya

Menurut etimologinya Pra Peradilan terdiri dari dua suku kata, pra

berarti sebelum, sedangkan peradilan berarti suatu proses pemeriksaan atas

tersangka, saksi-saksi dan barang bukti oleh pengadilan, penuntut umum

dan atau penasehat hukum guna mencari kebenaran materiil. Setelah Ketua

Pengadilan Negeri memutus perkara dengan menjatuhkan pidana atau


commit to user

34

membebaskan terdakwa dan atau melepaskan terdakwa dari segala

tuntutan hukum (H.A.K. Mochamad Anwar, 2000 : 25).

Pra peradilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh

Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus (bukan mengenai

pokok perkara) tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian

penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti

kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke

muka sidang Pengadilan Negeri, atas permintaan tersangka atau pelapor

atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya (H.A.K. Mochamad

Anwar, 2000 : 25).

Keputusan Hakim Pengadilan Negeri di atas hanya mengenai acara

pidananya saja tidak mengenai pelanggaran pidananya. Misalnya, si A

disangka telah melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam oleh

Pasal 378 KUHP, penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana

tersebut melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan tanpa

dilengkapi surat perintah penangkapan atau penahanan dan tidak

memberitahukan hal itu kepada tersangka atau keluarganya. Dalam hal ini

tersangka atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya, dapat

mengajukan permohonan gugatan pra peradilan kepada ketua Pengadilan

Negeri setempat untuk memeriksa dan memutus keabsahan penangkapan

atau penahanan tersebut (H.A.K. Mochamad Anwar, 2000 : 25).

Selain berwenang memeriksa dan memutus keabsahan

penangkapan dan penahanan, hakim pra peradilan berwenang pula

memeriksa dan memutus keabsahan penghentian penyidikan. Selain

daripada itu, wewenang hakim pra peradilan adalah memeriksa dan

memutus permintaan ganti kerugiaan atau rehabilitasi oleh tersangka yang

perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (H.A.K. Mochamad Anwar, 2000

: 26).

Pasal 95 KUHAP menyebutkan :

1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian

karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan


commit to user

35

tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas

penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang

atau hukum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus Pra

Peradilan.

3) Tuntutan ganti kerugiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diajukan tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada

pengadilan yang berwenang mengadili tersangka yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 97 KUHAP menyebutkan bahwa :

1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan

diputus lepas dari segala tuntutan umum yang diputusnya telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam

putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dari ketentuan Pasal 95 KUHAP dapat ditunjukkan bahwa alasan

tersangka, terdakwa, terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain

daripada adanya ketidak absahan penangkapan, penahanan, penuntutan

juga dalam hat dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan

undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau

dimaksudkan di sini adalah tindakan-tindakan upaya hukum

(dwangmiddlenen) lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan,

penyitaan barang bukti, penyitaan surat-surat yang dilakukan secara

melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil. Hal ini ditetapkan

dalam pasal 95 KUHAP tersebut karena dipandang perlu bahwa hak-hak

terhadap harta benda dan hal-hak atas privat tersebut perlu dilindungi

terhadap tindakan-tindakan melawan hukum (H. A. K. Mochamad Anwar,

2000:27).


commit to user

36

Sehubungan dengan Pasal 95 ayat (2) KUHAP dan dihubungkan

dengan Pasal 77 KUHAP timbul pertanyaan. Ganti kerugian dan atau

rehabilitasi yang bagaimanakah yang menjadi wewenang Pra Peradilan, itu

adalah tuntutan ganti kerugian yang perkarannya tidak diajukan ke

pengadilan (H.A.K. Mochamad Anwar, 2000 : 27).

Apabila perkara pidana tidak diajukan ke pengadilan baik karena

tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana,

sedangkan terhadap tersangka dilakukan penangkapan, penahanan dan

tindakan-tindakan lain secara melawan hukum maka tuntutan tersebut

diperiksa dan diputus di pra peradilan. Apabila perkaranya dihentikan

sedangkan tersangka sebelumnya dikenakan penangkapan, atau penahanan

tanpa alasan yang sah atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum

yang diterapkan, maka rehabilitasi diberikan oleh hakim pra peradilan.

Dengan demikian keputusan pengadilan berupa penetapan (H.A.K.

Mochamad Anwar, 2000 : 27 ).

b. Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Pra Peradilan

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 79, 80, 81, 95 ayat

(2), dan Pasal 97 ayat (3) KUHAP maka yang dapat mengajukan Pra

Peradilan adalah sebagai berikut:

1) Permintaan pemeriksaan keabsahan penangkapan dan atau

penahanan

a) Tersangka

b) Keluarganya

c) Kuasanya

b) Permintaan pemeriksaan keabsahan penghentian penyidikan atau

penghentian penuntutan

a) Keabsahan penghentian penyidikan oleh penuntutan umum dan

pihak ketiga yang berkepentingan.


commit to user

37

b) Keabsahan penghentian penuntutan oleh penyidik dan pihak ketiga

yang berkepentingan.

c) Permintaan ganri kerugian diajukan oleh

a) Tersangka

b) Ahli waris

c) Pihak ketiga yang berkepentingan

d) Permintaan rehabilitasi diajukan oleh

a) Tersangka

b) Pihak ketiga yang berkepentingan

Dengan demikian yang dapat mengajukan pra peradilan ialah:

1) Tersangka

2) Keluarganya

3) Kuasanya

4) Pihak ketiga yang berkepentingan

c. Pejabat yang dapat diajukan Pra Peradilan

Dan ketentuan Pasal 82 ayat (3) KUHAP, dapat diketahui bahwa

yang dapat diajukan pra peradilan adalah penyidik dan penuntut umum.

Sedangkan untuk hakim menurut Surat Edaran (SEMA) No. 14 tahun

1983 tanggal 8 Desember 1983 yang menyatakan hahwa sehubungan

masih adanya pertanyaan tentang kemungkinan pengajuan hakim ke

sidang pra peradilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP, bersama ini ditetapkan

bahwa seorang hakim tidak dapat diajukan pra peradilan berdasarkan Pasal

77 KUHAP. Karena tanggung jawab yuridis atas penahanan itu tetap ada

pada masing-masing instansi yang melakukan penahanan (pertama) itu.

Dengan demikian, pejabat yang dapat diajukan pra peradilan ialah

penyidik dan penuntut umum.


commit to user

38

d. Acara Pemeriksaan Pra Peradilan

Secara umum acara pra peradilan diatur dalam Pasal 77 - Pasal 101

KUHAP. Akan tetapi secara khusus yang mengatur tata cara perneriksaan

pra peradilan yang diatur dalam Pasal 82 KUHAP. Setelah Pengadilan

Negeri menerima pengajuan pemeriksaan perkara Pra Peradilan, maka

dalam waktu tiga hari telah menunjuk hakim yang akan memimpin

persidangan dan telah menetapkan hari sidang. Persidangan pemeriksaan

pra peradilan dipimpin oleh hakim tunggal, yang dalam hal ini dalam

persidangan itu hakim mendengar keterangan tersangka atau penuntut

umum. Dalam persidangan hakim dibantu oleh seorang panitera

(Mochamad Faisal Salam, 2001 : 332).

Pemeriksaan pra peradilan harus dilakukan secara cepat, dalam

waktu tujuh hari harus sudah dijatuhkan putusan. Hal mi membedakan

dengan perkara biasa yang tidak ditentukan waktu penyelesaiannya.

(Mochamad Faisal Salam, 2001 : 332). Permintaan pra peradilan menjadi

gugur, jika perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan, sedang

pemeriksaan mengenai permintaan pra peradilan belum selesai


Timbul hak seorang untuk mengajukan permohonan pemeriksan

pra peradilan (ganti kerugian dan atau rehabilitasi) sebagaimana diatur

dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP yaitu:

1) Jika terdakwa diputus bebas atau dilepas dan segala tuntutan hukum

2) Jika terpidana kurang dari lamanya masa penahanan

3) Rehabilitasi dapat dimohon apabila seorang diadili dan dipidana, akan

tetapi masih memenuhi ketentuan hukum kepegawaian untuk

direhabilitasi

4) Jika dalam mcnggunakan upaya hukum luar biasa (peninjauan

kembali) dapat menimbulkan dasar bagi gugatan atau tuntutan ganti

kerugian dan rehabilitasi.


commit to user

39

Putusan pra peradilan pada tingkat penyidikan dapat diajukan lagi

pada tingkat pcmeriksaan oleh penuntut umum dengan diajukan

permintaan baru (Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 82 KUHAP) (Mochamad

Faisal Salam, 2001 : 333).

Putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal

83 KUHAP) dengan pengecualian mengenal putusan pra peradilan yang

menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka

atas hal tersebut dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi, selanjutnya

putusan pengadilan atas perkara tersebut merupakan putusan terakhir


Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan

ketentuan bahwa pengajuan pra peradilan dibutuhkan waktu yang sangat

singkat mengingat karena permohonan pemeriksan pra peradilan akan

gugur apabila perkara sudah mulai diperiksa di pengadilan. Sedangkan

putusan pra peradilan tidak bisa dimintakan banding kecuali putusan pra

peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan dan

penuntutan.

e. Isi Putusan Pra Peradilan

Selain putusan memuat dengan jelas dasar dan alasan dijatuhkan

putusan, maka dalam putusan memuat hal-hal sebagai berikut :

1) Dalam hal suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik

atau penuntut umum atau jaksa harus segera membebaskan tersangka.

2) Dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

dinyatakan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap

tersangka wajib dilanjutkan.

3) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau

penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah

besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang dibayarkan/diberikan,

sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan,

maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.


commit to user

40

4) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang

tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan

bahwa benda tersebut segera dikembalikan kepada tersangka atau dari

siapa benda itu disita.

4. Tinjauan tentang Habeas Corpus di Amerika Serikat

Istilah Habeas Corpus berasal dari bahasa Romawi yang berarti

“menguasai diri orang” dan di dalam buku Anglo Saxon lembaga ini

merupakan suatu lembaga control terhadap terjadinya suatu penahanan.

Lembaga Habeas Corpus ini tidak hanya ditujukan kepada

penahanan yang terjadi dalam hubunganya suatu tindak pidana saja, akan

tetapi terhadap penahanan apa pun yang dianggap telah melanggar hak

kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian surat perintah Habeas Corpus merupakan suatu angket

(writ of inquiry) untuk menentukan apakah hilangnya kemerdekaan

seseorang tanpa dasar hukum yang kuat atau tanpa suatu proses hukum

yang seharusnya dilaksanakan (due process of law).

Sehingga Habeas Corpus merupakan suatu jaminan serta

pengamanan kemerdekaan pribadi melalui proses prosedur yang

sederhana, langsung dan terbuka yang dapat dipergunakan oleh siapapun

juga (Loebby Loqman, 1984 : 54 ).

Surat perintah Habeas Corpus ini dikeluarkan oleh pengadilan dan

dialamatkan kepada pihak yang sedang menahan atau menguasai orang

tersebut. Dan dikeluarkanya surat perintah Habeas Corpus berasal dari

orang yang ditahan tersebut atau wakilnya. Bunyi surat perintah Habeas

Corpus adalah sebagai berikut :

“Si tahanan berada dalam pengawasan saudara. Saudara wajib

membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan

alasan yang menyebabkan penahanannya”.

Surat perintah ini merupkan warisan dari Inggris yang tercantum

dalam Undang-undang Dasar Amerika Serikat pada Pasal 1 ayat (9) yang


commit to user

41

dalam hal ini dijamin bahwa Habeas Corpus tidak akan dihilangkan

kecuali diperluan untuk keselamatan rakyat.

Prinsip dasar Habeas Corpus adalah bahwa di dalam masyarakat

yang beradab, pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan

seseorang, sehingga pemerintah harus bertanggung jawab baik kepada

masyarakat maupun kepada pengadilan apabila terjadi seseorang yang

hilang kemerdekaannya, baik yang berhubungan dengan suatu peristiwa

tindak pidana, maupun suatu kehilangan kemerdekaan lainya (Loebby

Loqman, 1984 : 55).


commit to user

42

B. Kerangka Pemikiran

Untuk memperjelas alur berpikir penulisan hukum (Skripsi) ini

berikut digambarkan alur kerangka berpikir:

Bagan. 1 Kerangka Pemikiran

PRA PERADILAN

Indonesia Amerika Serikat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana Habeas Corpus

Habeas Corpus Act

Kelebihan dan Kelemahan

Persamaan dan Perbedaan


commit to user

43

Keterangan :

Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan hak tersangka atau

terdakwa dalam proses peradilan pidana di Indonesia adalah melalui lembaga pra

peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keberadaan adanya pra peradilan di dalam KUHAP juga tidak dapat

dilepaskan dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam

sistem peradilan Anglo Saxon, khususnya di Amerika Serikat, yang memberikan

jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan.

Jika melihat kilas balik sejarah dari hukum Amerika Serikat, maka akan dapat

diamati bahwa sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut adalah Common

Law yang mana merupakan asal muasal dari adanya hak Habeas Corpus.

Oleh karena itu, berdasarkan konsep lembaga pra peradilan pidana yang

berkembang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Civil Law) dan sistem

Habeas Corpus yang berkembang dalam sistem peradilan pidana Amerika

Serikat (Common Law ). Maka pada penulisan hukum ini penulis akan

menguraikan mengenai persamaan dan perbedaan serta faktor-faktor dari adanya

persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kelemahan wewenang dan fungsi

pra peradilan di Indonesia dan Amerika Serikat.


commit to user

44

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persamaan dan Perbedaan Wewenang dan Fungsi Pra Peradilan

Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Sistem Habeas

Corpus di Amerika Serikat

Lembaga pra peradilan lahir dari inspirasi yang bersumber pada

adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang

memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya

hak kemerdekaan (http://www.legalitas.org/content/pra-peradilan-vs-hakim-

komisaris-beberpa-pemikiran-mengenai-keberadaan-keduanya [25

November 2010]). Habeas Corpus Act memberikan hak kepada seseorang

untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang

melakukan penahanan atas dirinya, membuktikan bahwa penahanan tersebut

tidak melanggar hukum atau benar-benar sah sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Hal ini utuk menjamin bahwa perampasan ataupun

pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu

benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku

maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

Surat perintah Habeas Corpus ini dikeluarkan oleh pengadilan pada

pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang

sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh

siapapun. Bunyi surat perintah Habeas Corpus (the writ of Habeas Corpus)

adalah sebagai berikut : “Si tahanan berada dalam penguasaan saudara.

Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib

menunjukan alasan yang menyebabkan penahanannya”.

Surat perintah pengadilan yang berisikan hak Habeas Corpus

tersebut tidak hanya ditujukan kepada penahanan yang terkait dalam proses

peradilan pidana saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan yang

dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah


commit to user

45

dijamin oleh konstitusi (http://one.indoskripsi.com/node/10432 [25

November 2010]). Dalam perkembanganya surat perintah Habeas Corpus

menjadi saah satu alat pengawasan serta perbaikan terhadap proses pidana

baik di tingkat federal maupun di negara bagian Amerika Serikat.

Prinsip dasar Habeas Corpus inilah yang memberikan inspirasi

untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan

kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi

kemerdekaanya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran

dan ketetaan berupa penggunaan upaya paksa, baik penangkapan,

penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang

diberlakukan oleh pihak kepolisian , kejaksaan atau kekuasaan lainnya.

Prinsip dasar Habeas Corpus memunculkan gagasan lembaga pra peradilan

yang memberikan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa terhadap

upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum

(http://kampus.okezone.com/read/2010/18/95/333714/95/perkuat-lembaga-

praperadilan-daripada-konsep-hakim-komisaris, [5 September 2010]).

Sistem peradilan menganut asas praduga tak bersalah, namun tetap

pada kenyataanya dalam mencari pembuktian terhadap orang yang baru

disangka atau diduga melakukan tindak pidana, pihak penyidik atau

penuntut umum seringkali langsung menggunakan upaya paksa tanpa

dipenuhinya syarat-syarat formil terutama syarat-syarat materiil dalam hal

penangkapan maupun penahanan.

Lembaga pra peradilan muncul di dalam KUHAP pada Pasal 1 butir

10 jo Pasal 77 KUHAP. Ketentuan yang menjadi dasar pra peradilan

tersebut diatur dalam Pasal 9 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, yaitu :

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliranmengenai orangnya

atau hukum yang diterapkanya, berhak menuntut ganti kerugian dan

rehabilitasi.


commit to user

46

2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan

pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Penjabaran Pasal 9 UU No.48 Tahun 2009 ini diatur dalam Pasal 77

sampai dengan Pasal 83 KUHAP, dan dihubungkan dengan Pasal 95 ayat

(2) sampai (5), serta Pasal 97 ayat (3) KUHAP. Dalam KUHAP, pra

peradilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang pokoknya mengatur

sebagai berikut : pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk

memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang

ini, tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas

permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa

tersangka.

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak

diajukan ke pengadilan.

Aturan Pra peradilan secara lengkap dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut :

Tabel. 1

Ketentuan KUHAP terkait Pra peradilan

No. Pasal Bunyi Pasal

1. Pasal 1 butir 10 Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan

Negeri untuk memeriksa dan memutus

menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan

dan atau penahanan atas permintaan


commit to user

47

tersangka atau keluarganya atau pihak

lain atas kuasa tersangka;

b. Sah atau tidaknya penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan

atas permintaan demi tegaknya hukum

dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau

rehabilitasi oleh tersangka atau

keluarganya atau pihak lain atas

kuasanya yang perkaranya tidak

diajukan ke pengadilan

2. Pasal 77 Pengadilan Negeri berwenang untuk

memeriksa dan memutus, sesuai dengan

ketentuan yangdiatur dalam undang-undang

ini tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan,

penahanan, penghentian penyidikan atau

penghentian penuntutan;

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi

seorang yang perkara pidananya

dihentikan pada tingkat penyidikan atau

penuntutan.

3. Pasal 78 (1) Yang melaksanakan wewenang

Pengadilan Negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 adalah pra

peradilan.

(2) Pra peradilan dipimpin oleh hakim

tunggal yang ditunjuk oleh ketua

Pengadilan Negeri dan dibantu oleh


commit to user

48

seorang panitera.

4. Pasal 79 Permintaan pemeriksaan tentang sah atau

tidaknya suatu penangkapan atau penahanan

diajukan oleh tersangka, keluarga atau

kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri

dengan menyebutkan alasannya.

5. Pasal 80 Permintaan untuk memeriksa sah atau

tidaknya suatu penghentian penyidikan atau

penuntutan dapat diajukan oleh penyidik

atau penuntut umum atau pihak ketiga yang

berkepentingan kepada ketua Pengadilan

Negeri dengan menyebutkan alasannya.

6. Pasal 81 Permintaan ganti kerugian dan atau

rehabiitasi akibat tidak sahnya penangkapan

atau penahanan atau akibat sahnya

penghentian penyidikan atau penuntutan

diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga

yang berkepentingan kepada ketua

Pengadilan Negeri dengan menyebut

alasannya.

7. Pasal 82 (1) Acara pemeriksaan pra peradilan untuk

hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan

sebagai berikut:

b. dalam waktu tiga hari setelah

diterimanya permintaan, hakim yang

ditunjuk menetapkan hari sidang;

c. dalam memeriksa dan memutus

tentang sah atau tidaknya

penangkapan atau penahanan, sah


commit to user

49

atau tidaknya penghentian

penyidikan atau penuntutan;

permintaan ganti kerugian dan atau

rehabilitasi akibat tidak sahnya

penangkapan atau penahanan, akibat

sahnya penghentian penyidikan atau

penuntutan dan ada benda yang disita

yang tidak termasuk alat pembuktian,

hakim mendengar keterangan baik

dan tersangka atau pemohon maupun

dan pejabat yang berwenang;

d. permeriksaan tersebut dilakukan cara

cepat dan selambat-lambatnya tujuh

hari hakim harus sudah menjatuhkan

putusannya;

e. dalam hal suatu perkara sudah mulai

diperiksa oleh Pengadilan Negeri

sedangkan pemeriksaan mengenai

permintaan kepada pra peradilan

belum selesai, maka permintaan

tersebut gugur;

f. putusan pra peradilan pada tingkat

penyidikan tidak menutup

kemungkinan untuk mengadakan

pemeriksaan pra peradilan lagi pada

tingkat pemeriksaan oleh penuntut

umum, jika untuk itu diajukan

permintaan baru.

(2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan

pra peradilan mengenai hal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan


commit to user

50

Pasal 81, harus memuat dengan jelas

dasar dan alasannya.

(3) Isi putusan selain memuat ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

juga memuat hal sebagai berikut :

a. dalam hal putusan menetapkan

bahwa sesuatu penangkapan atau

penahanan tidak sah; maka penyidik

atau jaksa penuntut umum pada

tingkat pemeriksaan masing- masing

harus segera membebaskan

tersangka;

b. dalam hal putusan menetapkan

bahwa sesuatu penghentian

penyidikan atau penuntutan tidak

sah, penyidikan atau penuntutan

terhadap tersangka wajib

dilanjutkan;

c. dalam hal putusan menetapkan

bahwa suatu penangkapan atau

penahanan tidak sah, maka dalam

putusan dicantumkan jumlah

besarnya ganti kerugian dan

rehabilitasi yang diberikan,

sedangkan dalam hal suatu

penghentian penyidikan atau

penuntutan adalah sah dan

tersangkanya tidak ditahan, maka

dalam putusan dicantumkan

rehabilitasinya;

d. dalam hal putusan menetapkan


commit to user

51

bahwa benda yang disita ada yang

tidak termasuk alat pembuktian,

maka dalam putusan dicantumkan

bahwa benda tersebut harus segera

dikembalikan kepada tersangka atau

dan siapa benda itu disita.

(4) Ganti kerugian dapat diminta, yang

meliputi hal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 77 dan Pasal 95

8. Pasal 83 (1) terhadap putusan pra peradilan dalam hal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79,

Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat

dimintakan banding.

(2) Dikecualikan dan ketentuan ayat (1)

adalah putusan pra peradilan yang

menetapkan tidak sahnya penghentian

penyidikan atau penuntutan yang untuk

itu dapat dimintakan putusan akhir ke

Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum

yang bersangkutan.

9. Pasal 95 (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana

berhak menuntut ganti kerugian karena

ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili

atau dikenakan tindakan lain, tanpa

alasan yang berdasarkan undang-undang

atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkan.

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka


commit to user

52

atau ahli warisnya atas penangkapan atau

penahanan serta tindakan lain tanpa

alasan yang berdasarkan undang-undang

atau karena kekeliruan mengenai orang

atau hukum yang diterapkan

sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1)

yang perkaranya tidak diajukan ke

Pengadilan Negeri, diputus di sidang pra

peradilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77.

(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh

tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli

warisnya kapada pengadilan yang

berwenang mengadili perkara yang

bersangkutan.

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara

tuntutan ganti kerugian tersebut pada

ayat (1) ketua pengadilan sejauh

mungkin menunjuk hakim yang sama

yang telah mengadili perkara pidana

yang bersangkutan.

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian

sebagaimana tersebut pada ayat (4)

mengikuti acara pra peradilan.

10. Pasal 97 ayat (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas

penangkapan atau penahanan tanpa alasan

yang berdasarkan undang-undang atau

kekeliruan mengenai orang atau hukum

yang diterapkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya


commit to user

53

tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus

oleh hakim pra peradilan yang dimaksud

dalam Pasal 77

Bagi seorang tersangka atau terdakwa mengetahui dengan jelas hak-

hak mereka dan batas-batas wewenang aparat penegak hukum dalam

melaksanakan upaya paksa yang dapat mengurangi hak asasinya.

Ada beberapa perbedaan mendasar antara Habeas Corpus dengan

lembaga pra peradilan, yaitu :

1. Pada pra peradilan, hakim yang mengadili perkara pra peradilan

memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan, sedangkan Habeas

Corpus, hakim yang memeriksa adalah hakim di pengadilan dalam

sidang biasa.

2. Dalam pra peradilan, kewenanganya terbatas pada menguji keabsahan

suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan sehubungan dengan

upaya paksa dalam hukum acara pidana, sedangkan Habeas Corpus,

lebih luas dalam arti permohonan dikeluarkanya surat perintah Habeas

Corpus ditujukan kepada instansi manapun yang melakukan

penangkapan dan penahanan (Loeby Loqman, 1984 : 56).

Secara historis, sebelum berlakunya Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) pada tanggal 31 Desember 1981, maka yang

dijadikan sebagai pedoman untuk peradilan umum adalah HIR (Herziene

Indische Reglement) Stb. Tahun 1941 Nomor 44 yang merupakan produk

hukum pada masa kolonial Belanda dengan berbagai multi aspek pada

zamanya, yang dalam hal ini didalamnya terdapat beberapa kendala,

kelemahan, kekurangan serta menguntungkan pihak penguasa, bahkan

khususnya mengabaikan perlindungan akan hak asasi manusia,

ketidakpastian hukum dan keadilan. Misalnya, ketidakpastian tentang

tindakan pendahuluan dalam proses hukumnya dalam hal penangkapan,

penggeledahan, penyitaan, penahanan, hak-hak dan status tersangka,


commit to user

54

terdakwa, bantuan hukum, lamanya serta ketidakpastian dalam proses

penyelesaian perkara pada semua tingkat pemeriksan dan sebagainya.

HIR diciptakan pada zaman kolonial Belanda, yang pada dasarnya

produk hukum serta perangkat-perangkat sarananya dibentuk sedemikian

rupa sehingga menguntungkan pihak yang berkuasa, dalam hal ini penjajah.

Berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan zaman yang semakin

modern serta didasari pada perkembanan era kemerdekaan Republik

Indonesia, sistem yang dianut HIR dirasakan telah ketinggalan zaman, tidak

sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-

undang hukum acara pidana baru yang mempunyai cirri kodifikasi dan

unifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (P.A.F.

Lamintang dan Theo Lamintang, 2010 : 7).

Pada masa HIR, pengawasan dan penilaian terhadap proses

penangkapan dan penuntutan sama sekali tidak ada. Pada masa itu yang ada

hanya pengawasan oleh hakim, dalam hal perpanjangan waktu penahanan

sementara yang harus disetujui hakim. Namun, dalam kenyataanya kontrol

hakim ini kurang dirasakan manfaatnya, karena tidak efektif mengingat

urusan perpanjangan penahanan oleh hakim itu bersifat tertutup dan semata-

mata dianggap urusan birokrasi.

Selain hal tersebut di atas, ditinjau dari aspek historis yuridis, sejak

berdirinya Negara Hukum Republik Indonesia, perundang-undangan hukum

acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum acara pidana warisan

pemerintah kolonial Belanda yang terkenal dengan nama HIR (Herziene

Indische Reglement).

Ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasakan

tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita hukum yang terkandung dalam dasar

negara Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan

penjabaran telah dituangkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD

1945. Berdasarkan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

negara hukum (rechtstaat) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia

(HAM) serta menjamin segala warga negara bersama kedudukanya didalam


commit to user

55

hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan

itu dengan tidak ada kecualinya.

Terhadap ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang dirasakan

kurang menghargai hak asasi manusia yang diatur dalam HIR, maka

pemerintah Republik Indonesia bersama-sama DPR-RI berupaya melakukan

pembahuruan hukum acara pidana dengan mncabut HIR dan

menggantikannya dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan

perumusan pasal-pasal dan ayat-ayat yang menjamin pemberian

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan dmikian Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hadir menggantikan HIR

sebagai payung hukum acara di Indonesia.

Kehadiran KUHAP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang

untuk “mengoreksi” pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak

sejalan dengan penegakkan HAM di bawah aturan HIR, sekaligus memberi

legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela

kepentinganya di dalam proses hukum

(http://anggara.org/2006/10/16/praktik-penerapan-kuhap-dan-perlindungan-

ham/ [7 Juli 2010]).

KUHAP telah menggariskan aturan yang meletakkan aturan yang

melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa,

dengan jalan member perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan

hukum yang tegas dan hak asasi yang melekat pada diri mereka, yang dalam

hal ini merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan

sewenang-wenang. Misalnya KUHAP telah memberi hak kepada tersangka

atau terdakwa untuk segera mendapat “pemeriksaan” pada tingkat

penyidikan maupun putusan yang seadil-adilnya, juga memberi hak

memperoleh bantuan hukum dalam pemeriksaan pengadilan.

Terhadap pembatasan jangka waktu setiap tingkat pemeriksaan

mulai dari tingkat penyidikkan, penuntutuan, penangkapan dan penahanan

ditentukan secara limitatif dalam semua instansi dalam setiap tingkat

pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan yang


commit to user

56

dikenakan wajib diberitahukan kepada keluarga mereka. Dengan demikian

tersangka atau terdakwa maupun keluarga mereka akan mendapat kepastian

akan segala bentuk tindak penegakkan hukum. Ini sejalan dengan tujuan

KUHAP sebagai sarana pembaruan hukum, yang bermaksud melenyapkan

kesengsaraan masa lalu.

Lahirnya hukum acara pidana nasional yang modern sudah lama

didambakan oleh semua orang. Masyarakat menghendaki hukum acara

pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dan

selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. KUHAP boleh dikatakan telah

membangkitkan optimise harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam

pelaksanaan penegakkan hukum.

Upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP

tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka di dalam

KUHAP diatur lembaga baru dengan nama pra peradilan sebagai pemberian

wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan

pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan

upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-

lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.

Lembaga pra peradilan diperkenalkan KUHAP dalam penegakkan

hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Serta

bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang

memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Lembaga pra peradilan

hanya suatu lembaga yang ciri dan eksistensinya :

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap Pengadilan

Negeri, yang dalam hal ini pra peradilan ini hanya dijumpai pada tingkat

Pengadilan Negeri sebagai saruan tugas yang tidak terpisah dari dan

dengan pengadilan yang bersangkutan.

2. Pra peradilan bukan berada di luar maupun disamping, maupun sejajar

dengan Pengadilan Negeri.


commit to user

57

3. Administratif yudisial, personal teknis, perlatan dan finansialnya takluk

dan bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan

serta pengawasan dan pembinaan ketua Pengadilan Negeri yang

bersangkutan.

4. Tata laksana fungsi yudisialnya merupakan bagian dari fungsi yudisial

Pengadilan Negeri itu sendiri (M. Yahya Harahap, 2008 : 1).

Dengan demkian, eksistensi atau keberadaan dan kehadiran pra

peradilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri tetapi hanya

merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan

KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi

tambahan terhadap wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri yang telah ada

selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri

mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas

pokok, maka terhadap tugas pokok tersebut ditambahkan tugas sampingan

untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan atau penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau

penuntut umum, yang wewenang pemeriksaanya diberikan kepada pra

peradilan.

Fungsi dan peran pra peradilan didalam KUHAP merupakan simbol

pembaharuan hukum acara pidana model HIR, yang tidak mengatur

bagaimana seorang tersangka seharusnya dilindungi dari proses

pemeriksaan penyidik ketika ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik

menurut HIR harus dapat memperoleh pengakuan dari tersangka mengenai

peristiwa yang melibatkan dirinya, yang dalam hal ini pengakuan tersangka

merupakan salah satu alat bukti utama dari alat bukti lainnya sehingga

terbukti sering terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dan

penyalahgunaan wewenang pemeriksa dalam beberapa kasus tindak pidana.

Secara filosofi pra peradilan ini merupakan suatu bentuk

implementasi respon masyarakat terhadap langkah-langkah yang dilakukan

oleh negara/pemerintah. Dalam hal ini sistem peradilan pidana sebagai


commit to user

58

sarana bagi masyarakat yang dirugikan hak-haknya melakukan upaya

hukum untuk memperjuangkan keadilan.

Lembaga pra peradilan yang terdapat di dalam KUHAP sebenarnya

identik dengan lembaga pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang

menerapkan prinsip Habeas Corpus yang pada dasarnya menjelaskan bahwa

didalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin

hak kemerdekaan seseorang.

Menurut Adnan Buyung Nasution, terdapat beberapa kelebihan yang

berkenaan dengan keberadaan lembaga pra peradilan ini, yaitu :

Pertama, sidang pra peradilan yang diadakan atas permintaan

tersangka atau terdakwa ataupun keluarganya maupun atas kuasanya

merupakan suatu forum yang terbuka, yang dipimpin oleh seorang hakim

atau lebih untuk memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang

telah melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan tindakanya

dimuka sidang, apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum.

Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau

terdakwa seperti halnya dalam Habeas Corpus Act, dijamin hak asasinya

berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan

kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik

ataupun penuntut umum. Dalam forum itu penyidik atau penuntut umum

wajib membuktikan bahwa tindakanya sah dan tidak melanggar hukum.

Untuk keperluan tersebut tentu saja pihak penyidik ataupun penuntut umum

harus membuktikan bahwa dia memiliki semua syarat-syarat yang

diperlukan, baik berupa syarat-syarat formil maupun materiil, seperti

misalnya surat perintah penangkapan atau penahanan, adanya dugaan keras

telah melakukan tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang

cukup, ataupun dalam hal penahanan dengan alasan yang nyata dan konkrit

bahwa si pelaku akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau

mengulangi kejahatannya.

Kedua, melalui forum pra peradilan ini juga dipenuhi syarat

keterbukaan (transparacy) dan akuntabilitas publik (public accountability)


commit to user

59

yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan

tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan adanya

transparasi dan akuntabilitas publik ini maka dapat dicegah timbulnya

praktek-praktek birokrasi yang tertutup dan sewenang-wenang dalam

menahan ataupun memperpanjang penahanan juga dapat dicegah terjadinya

praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses membebaskan

penahanan. Melalui forum terbuka ini masyarakat dapat ikut mengontrol

jalanya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketetapan

tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang

ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum

hakim pra peradilan yang memerdekannya.

Dengan demikian, keberadaan lembaga pra peradilan didalam

KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi

manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara

horizontal, atau dengan kata lain, pra peradilan mempunyai maksud sebagai

sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan

terhadap HAM terutama hak asasi tersangka atau terdakwa. Perlindungan

dan jaminan terhadap HAM tersebut sudah merupakan hal yang bersifat

universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan

perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok

yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum.

Pada dasarnya, asas-asas yang mengatur tentang perlindungan

terhadap hak asasi atau keluhuran harkat dan martabat manusia telah

dituangkan dalam UU No.14 tahun 1970 jo UU No.35 tahun 1999 jo UU

No.4 tahun 2004 jo UU No. 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi baru setelah sebelas tahun

kemudian asas-asas tersebut dapat dituangkan dalam KUHAP dan

dijabarkan menjadi 10 asas yaitu :

1. Asas equality before the law

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di depan hukum dengan tidak

ada pembedaan perlakuan.


commit to user

60

2. Asas legalitas dalam upaya paksa

Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya

dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi

wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara

yang diatur dengan undang-undang.

3. Asas presumption of innocence

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dihadapan

muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahanya dan memperoleh

kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

4. Asas remedy and rehabilitation

Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili

tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena

kekeliuran mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi

ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan, dan para pejabat

penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya

menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, maka dapat dituntut,

dipidana dan/atau dikenakan hukuman administrasi.

5. Asas fair, impartial, impersonal, and objective

Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan

serta bebas, jujur dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen

dalam seluruh tingkat peradilan.

6. Asas legal assistance

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan

memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk

melaksanakan kepentinan pembelaan atas dirinya.

7. Miranda Rule

Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau

penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang

didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk

hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.


commit to user

61

8. Asas presentasi

Pengadilan memriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

9. Asas keterbukaan

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali

dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

10. Asas pengawasan

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana

dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Asas-asas ini dimaksudkan untuk melindungi tindakan sewenang-

wenang dari aparat penegak hukum, baik pada pemeriksaan permulaan,

penuntutan maupun dipersidangan pengadilan. Sehingga dapat ditarik

kesimpulan bahwa hukum pidana kita hendaknya menjunjung tinggi hak

asasi manusia, sekalipun terhadap seseorang yang telah didakwa melakukan

suatu tindak pidana. Bukan berarti terhadap seseorang yang disangka

ataupun didakwa telah melakukan suatu tindak pidana diberikan haknya

sedemikian rupa seperti halnya seseorang yang tidak tersangkut suatu tindak

pidana, akan tetapi meskipun didakwa telah melakukan suatu tindak pidana,

hendaknya pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut tidak sewenang-wenang,

akan tetapi sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang.

Apabila diperinci maka wewenang hakim dalam pra peradilan

adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan.

Pada pasal 1 butir 20 KUHAP, yang dimaksud dengan

penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan

sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat

cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau

peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini.

Sebagaimana juga tertera dalam Pasal 17 KUHAP, maka

penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan suatu

tindak pidana, haruslah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal


commit to user

62

ini sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 17 KUHAP yang menyatakan

bahwa : “yang dimaksud bukti permulaan yang cukup adalah bukti

permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1

butir 14 KUHAP”. Pada pasal ini menunjukkan bahwa perintah

penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi

ditujukan kepada merekayang betul-betul melakukan tindak pidana.

Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, syarat materiil dari

suatu penangkapan adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup.

Jadi, meskipun hakim pra peradilan hanya berfungsi sebagai

examinating judge saja, maka dalam mengeksaminasi sahnya suatu

penangkapan haruslah juga dilihat dasar dilakukanya suatu

penangkapan, yakni adanya bukti permulaan yang cukup.

Dasar dilakukanya suatu penangkapan haruslah mendapat

perhatian khusus, karena sesuai dengan penjelasan dari Pasal 17

KUHAP, bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan

sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul

melakukan tindak pidana.

2. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan.

Suatu penahanan dilakukan apabila ada seorang terdakwa yang

diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup

seperti yang termuat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakan

: “perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap

seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak

pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya hal yang

menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau

mengulangi tindak pidana.

Dalam KUHAP suatu penahanan dianggap sah apabila

memenuhi syarat-syarat formil, yakni adanya surat perintah penahanan

dan sebagainya, akan tetapi di dalam KUHAP juga diatur seseorang


commit to user

63

dapat ditahan yakni apabila ada dugaan keras dia melakukan tindak

pidana, disamping adanya suatu keadaan yang dikhawatirkan bahwa

tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang

bukti dan melakukan tindak pidana lagi. Jadi di samping syarat formil,

untuk melakukan penahanan harus dipenuhi pula adanya keadaan

dikhawatirkan akan terjadi pada si tersangka.

3. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian

penyidikan.

Pengajuan permintaan pra peradilan atas keabsahan penyidikan

dapat diajukan oleh pegawai penyidik dan pihak ketiga yang

berkepentingan. Di dalam KUHAP, penyidikan dilakukan oleh pegawai

peyidik sebagaimana termuat dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP yang

menyatakan : “penyidik adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia

atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Dalam hal melakukan penyidikan tentunya tergantung pada

banyak faktor, baik faktor yang berasal dari diri polisi itu sendiri,

seperti keterampilan, kepakaan, intelegensia dan sebagainya, maupun

faktor yang berasal diluar polisi tersebut.

Apabila dilakukan penghentian penyidikan, maka akan terjadi

suatu keresahan dalam masyarakat, maka pihak penyidik sendiri dapat

memohon diperiksa penghentian penyidikan oleh pra peradilan, dengan

demikian walaupun diputuskan bahwa penghentian penyidikan

dianggap sah, maka hal tersebut akan dapat merupakan suatu kepastian

hukum bagi masyarakat.

Putusan pra peradilan mengenai sah atau tidaknya penghentian

penyidikan dapat dimintakan banding, tidak seperti halnya dengan

pemeriksaan pra peradilan terhadap keabsahan penangkapan maupun

penahanan.


commit to user

64

4. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian

penuntutan.

Sama halnya dengan pemeriksaan pra peradilan terhadap sah

atau tidaknya penghentian penyidikan, maka pemeriksaan pra peradilan

terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan adalah

sebagai suatu pengawasan horizontal, seperti dalam penjelasan Pasal 80

KUHAP yang berbunyi : “pasal ini bermaksud untuk menegakkan

hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara

horizontal”.

Apabila terjadi suatu penghentian penuntutan maka tidak ada

upaya hukum lainnya bagi si korban atau pihak ketiga untuk meminta

keadilan, oleh karena itu maka dengan adanya pra peradilan yang dalam

hal ini hakimnya diberikan wewenang untuk memeriksa keabsahan dari

suatu penghentian penuntutan, maka hal tersebut juga menjadi suatu

upaya hukum bagi korban atau pihak ketiga. Apabila pra peradilan yang

menetapkan tidak sahnya penghentin penuntutan, maka dapat

dimintakan putusan akhir di Pengadilan Tinggi.

5. Memutuskan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang

perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Ganti kerugian di dalam KUHAP adalah ganti kerugian bagi

mereka yang ditangkap atau ditahan tanpa sah, yakni ganti kerugian

yang menjadi wewenang hakim pra peradilan.

Prermintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi melalui pra

peradilan hanyalah berkenaan dengan seseorang yang perkara

pidananya dihentikan pada tingakat penyidikan atau penuntutan, dengan

kata lain tidak diajukan ke pengadilan. Adapun alasan untuk

mengajukan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi ini :

a. Tidak sahnya penangkapan atau penahanan.


commit to user

65

b. Telah dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdaarkan

undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau

hukum yang diterapkan.

Apabila dicermati point di atas, jelas pra peradilan hanya dapat

dimintakan terhadap upaya paksa penangkapan dan penahanan, tetapi

dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d dapat dilihat bahwa melalui pra

peradilan dapat ditetapkan “benda yang disita ada yang tidak termasuk

alat pembuktian karena benda tersebut harus segera dikembalikan

kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita”. Dengan demikian

apabila ditelaah maka pra peradilan tidak terbatas pada sah tidaknya

penangkapan dan penahanan saja tetapi juga mengenai sah tidaknya

benda yang disita sebagai alat pembuktian.

Sebagaimana yang telah diutarakan, maka maksud diadakan

lembaga pra peradilan ini merupakan kontrol atau pengawasan atas

jalanya hukum acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak

tersangka atau terdakwa. Kontrol tersebut dapat dilakukan dengan cara-

cara sebagai berikut :

a. Kontrol vertical, yakni kontrol dari atas ke bawah.

b. Kontrol horizontal, yaitu kontrol kesamping, antar penyidik,

penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak

ketiga (Moch. Faisal Salam, 2001 : 322).

Dan telah dijelaskan pula bahwa fungsi pengawasan horizontal

terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga

pra peradilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem

hukum terpadu (Loebby Loqman, 1984 : 20).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal

dari lembaga pra peradilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum

dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan

hukum yang didasarkan pada kerangka due process of law.

Due process of law pada dasarnya bukan semata-mata mengenai

rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam


commit to user

66

penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “...

a law which hears before it condems, which proceeds uppon inquiry,

and renders judgement only after trial...”. Pada dasarnya yang menjadi

titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap

arbitrary action of the goverment.

Dengan adanya lembaga pra peradilan dijamin bahwa seseorang

tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya

dilakukan atas dasar dugaan yang sah. Penangkapannya hanya

dilakukan atas dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang

cukup. Sedangkan ketentuan bukti permulaan ini diserahkan

penilaianya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai

alasan pengajuan pemeriksaan pra peradilan.

Mengenai syarat tentang pengajuan pemeriksaan pra peradilan

ini dapat kita jumpai dalam Pasal 79 KUHAP yang berbunyi:

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan

atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga dan kuasanya kepada

ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Alasan untuk mengajukan tuntutan pra peradilan diatur di dalam

pasal 77 KUHAP yaitu mengenai:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan.

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara

pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dari Pasal 77 KUHAP diatas maka yang menjadi alasan untuk

mengajukan suatu perkara sebagai perkara pra peradilan yaitu:

a. Mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan sebagaimana

diatur dalam pasal 16 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam

hal ini penghentian penyidikan atau penuntutan terdiri dari:


commit to user

67

1) Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan “demi

kepentingan umum” yang artinya penghentian itu dilakukan

berturut-turut oleh penyidik atau penuntut umum perlu karena

masih perlu menemukan bukti lain.

2) Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan demi

hukum yang dapat terjadi karena untuk perkara yang

bersangkutan.

a) Karena telah daluarsa

b) Karena tidak ada pengaduan pada delik aduan atau

pengaduan dicabut

c) Karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia

d) Karena eror in persona

e) Karena Nebis in Idem

f) Karena bukan perkara pidana

g) Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum telah

dicabut.

3) Tindakan lain

Yang dimaksud tindakan lain disini yaitu tindakan-

tindakan upaya hukum (dwang middel) lainnya seperti

pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti,

surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan

menimbulkan kerugian materiil. Tindakan lain ini dimasukkan

dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP secara rinci dapat dilihat

dalam penjelasannya yang menyatakan kerugian yang

ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan

penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk

penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama

daripada pidana yang dijatuhkan.

4) Ganti Kerugian

Mengenai ganti kerugian diatur dalam pasal 1 butir 22

KUHAP yaitu:


commit to user

68

“Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat

pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah

uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa

alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

a) Tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam pasal 1 butir 22

KUHAP diajukan oleh tersangka, sedangkan kerugian yang

diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP diajukan oleh saksi

korban atau pihak ketiga.

b) Tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1)

KUHAP, dititipkan kepada penuntut umum sebelum

tuntutan hukum dibacakan, sedangkan tuntutan ganti

kerugian yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 diperiksa oleh

pengadilan pra peradilan.

Wewenangan memeriksa dan memutuskan ganti rugi

merupakan sesuatu yang baru bagi hakim pidana, karena sebelumnya

tuntutan ganti rugi, baik ia ditujukan baik kepada perseorangan atau

pemerintah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku selalu

diperiksa dan diputus oleh hakim bersumber hukum. Apalagi

wewenang untuk memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi,

karena selama ini orang mengetahui bahwa wewenang untuk

memberikan rehabilitasi itu menurut Pasal 14 Undang-undang Dasar

Dasar Tahun 1945 merupakan wewenang Presiden.

Sebenarnya, pra peradilan dalam KUHAP masih banyak

kelemahan, yang dalam hal ini selama ini pra peradilan terlalu

mengedepankan formalitas sehingga kurang mengungkap kebenaran

yang didalilkan pemohon. Menurut penelitian Komisi Hukum

Nasional (KHN), secara normatif ada tiga dasar kelemahan

praperadilan yaitu :


commit to user

69

Pertama, proses pengadilan atas pra peradilan hanya dapat

dilaksanakan jika ada pihak yang menggunakan haknya. Selama

tidak ada pihak yang menuntut, hakim tidak dapat menguji sah

tidaknya penyidik dan penuntut umum, hakim tidak dapat menguji

sah tidaknya penyidik dan penuntut umum. Dalam pra peradilan,

hakim bersifat pasif. Ia baru dapat memeriksa jika ada inisiatif.

Dalam pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penangkapan atau

penahanan, inisiatif sumber hukum dan tersangka, keluarga, atau

kuasanya. Untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan

atau penuntutan, inisiatif sumber hukum dari penyidik, penuntut,

atau pihak ketiga. Lalu, untuk permintaan ganti kerugian, inisiatif

sumber hukum dari tersangka atau pihak ketiga.

Kedua, hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur

jika perkara pidana telah mulai disidangkan. Pasal 82 ayat (1) huruf

d KUHAP menegaskan dalam hal perkara sudah diperiksa

Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan permintaan pra peradilan

belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Ketiga, lembaga pra peradilan saat ini merupakan

transplantasi dari konsep Habeas Corpus. Ternyata, baik substansi

maupun mekanisme yang diatur KUHAP tidak sesuai konsep dasar

menurut Habeas Corpus. Akibatnya, hakim tidak efektif mengawasi

penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau

penuntut umum.

Mengenai ganti kerugian ini termasuk juga wewenang

lembaga pra peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1)

KUHAP yaitu: “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di

dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri

menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang

atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan

perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”


commit to user

70

Maka dari “kerugian bagi orang lain” ialah kerugian pihak

ketiga termasuk saksi korban. Akan tetapi antara kerugian yang

diatur dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP dengan dengan kerugian yang

diatur dalam pasal 98 ayat (1) KUHAP terdapat Persamaan dan

perbedaannya, yaitu:

Persamaannya:

a. Diadili menurut acara pra peradilan.

b. Keharusan mengganti kerugian.

Perbedaannya:

Ganti kerugian pada Pasal 1 butir 22 KUHAP diberikan pada

kasus pra peradilan yang disebabkan karena tidak sah penangkapan,

penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

Sedangkan tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat

(1) KUHAP diberikan pada perkara pidana yang akibat daripada

menimbulkan perbuatan delik

(www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b29bab9ef3a7/penelitian-

khn-praperadilan-mengandung-banyak-keluhan, diakses 28

November 2010).

Di Amerika Serikat, istilah pra peradilan lebih dikenal dengan istilah

pre trial. Namun terdapat perbedaan antara lembaga pra peradilan dengan

lembaga pre trial yaitu yang dalam hal ini lembaga pre trial memiliki

kewenangan untuk meneliti ada atau tidaknya dasar hukum yang cukup

untuk mengajukan suatu perkara pidana di depan pengadilan. Sedangkan pra

peradilan, ruang lingkup kewenangannya bersifat limitatif sebagaimana

yang telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan Pasal 95

KUHAP, yaitu (S. Tanubroto, 1983:27).

1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan

penahanan,


commit to user

71

2. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau

penghentian penuntutan;

3. Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi

seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan

atau penuntutan.

4. Memeriksa dan memutus terhadap ganti kerugian yang diajukan oleh

tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta

tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena

kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;

5. Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh

tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan

undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang

diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

Tabel. 2

Persamaan dan Perbedaan Wewenang dan Fungsi

No

.

Pra Peradilan

(Indonesia)

Habeas Corpus

(Amerika Serikat)

1.

Perbedaan :

Ruang lingkupnya bersifat

limitatif terhadap upaya paksa,

sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal 77 huruf a dan b

serta Pasal 95 KUHAP.

Ruang lingkupnya tidak hanya

berkait pada upaya paksa, namun

mencakup pula konsepsi bukti

permulaam yang cukup untuk

mengajukan suatu perkara di

depan pengadilan.

2. Hakim yang memeriksa

perkara pra peradilan belum

tentu sama dengan hakim yang

memeriksa sebelum sidang

biasa di pengadilan.

Hakim yang memeriksa perkara

dalam pre trial process adalah

hakim yang sama di pengadilan

dalam sidang biasa.


commit to user

72

3. Kewenanganya terbatas pada

menguji keabsahan suatu

penangkapan dan penahanan

yang dilakukan sehubungan

dengan upaya paksa dalam

Hukum Acara Pidana.

Lebih luas, dalam arti

permohonan dikeluarkanya surat

perintah Habeas Corpus

ditujukan kepada instansi

manapun yang melakukan

penangkapan dan penahanan.

1.

2.

3.

4.

Persamaan :

Pihak yang memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya suatu

penangkapan dan atau penahanan.

Pihak yang memeriksa dan memutuskan sah tidaknya penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi

tegaknya hukum dan keadilan.

Pihak yang memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya

permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak

diajukan ke Pengadilan.

Proses pra peradilan di Indonesia dan pre trial process dalam

Habeas Corpus dilakukan sebelum persidangan biasa.


commit to user

73

B. Kelebihan dan Kelemahan Wewenang dan Fungsi Pra

Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dengan

Sistem Habeas Corpus di Amerika Serikat

Berdasarkan ruang lingkup kewenangan tersebut maka pada

dasarnya, lembaga pra peradilan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan

pengawasan secara horizontal terhadap tindakan yang dilakukan oleh

instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut

umum. Oleh karena itu, pra peradilan memiliki peran yang penting untuk

meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (abuse of

power) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.

Wewenang pra peradilan seperti yang telah dikemukakan terdahulu

dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 78 KUHAP), hal ini dinyatakan

secara tegas juga di dalam pasal 1 butir 10 KUHAP bahwa pra peradilan

adalah semata-mata wewenang Pengadilan Negeri. Akan tetapi kalau kita

kaitkan dengan bunyi pasal 83 ayat (2) ternyata ada wewenang pengadilan

lain yaitu Pengadilan Tinggi yang dapat memberi putusan akhir atas putusan

pra peradilan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau

penuntutan.

Putusan akhir tersebut diberikan kepada Pengadilan Tinggi yaitu

karena materi pokok perkara pemeriksaan pra peradilan ini tidak dapat

diputus oleh Mahkamah Agung dikarenakan :

1. Pemeriksaan pra peradilan bukan pemeriksaan untuk membuat terang

suatu delik

2. Pemeriksaan praperadilan adalah suatu pemeriksaan khusus menjadi

wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana ditegaskan Pasal 1 Butir 10

KUHAP.

Putusan pra peradilan dari Pengadilan Negeri dan putusan akhir dari

Pengadilan Tinggi mengenai sah tidaknya suatu penghentian penyidikan

atau penuntutan itu, tidak dapat meminta pemeriksaan kasasi kepada

Mahkamah Agung. Hal ini telah dijelaskan oleh Menteri Kehakiman dalam


commit to user

74

keputusannya tanggal 10 Desember 1983 Nomor M14-PW.07.03 Tahun

1983 dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut:

“ Untuk putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan kasasi dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut tidak akan dipenuhi. Selain itu wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan dalam praperadilan itu dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan horizontal dari Pengadilan Negeri.”

Menteri Kehakiman telah melepaskan pelaksanaan ketentuan-

ketentuan yang mengatur masalah pra peradilan dalam KUHAP oleh

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dari pengawasan Mahkamah

Agung, seolah-olah Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang untuk

melakukan koreksi terhadap perilaku para hakim dalm melaksanakan pra

peradilan, walaupun mungkin benar bahwa sebagai akibat perilaku para

hakim itu, kemudian telah menyebabkan hilangnya kepercayaan orang, baik

terhadap pengadilan sendiri maupun terhadap iktikad baik pembentuk

undang-undang untuk melindungi hak-hak manusia di Indonesia.

KUHAP mengatur putusan pra peradilan hanya sampai tingkat

banding, tetapi dalam praktek ada yurisprudensi Mahkamah Agung

mengabulkan peninjauan kembali terhadap putusan pra peradilan. Hal ini

menyebabkan adanya penyimpangan perilaku hukum yang dilakukan oleh

aparat penegak hukum. Seperti diketahui bahwa dalam KUHAP tidak

dikenal adanya upaya hukum kasasi maupun Peninjauan Kembali dalam

kasus pra peradilan. Undang-undang Mahkamah Agung juga menyebutkan

perkara pra peradilan hanya sampai di tingkat banding atau tidak bisa

diajukan melalui kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini secara tegas diatur

dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP dan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa:

1. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang

memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh

Undang-Undang ini dibatasi pengajuaannya.


commit to user

75

2. Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. Putusan tentang pra peradilan

b. Perkara Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun dan/atau diancam pidana denda.

Pada prinsipnya ada beberapa hal terkait pra peradilan mengenai

kelebihan wewenang dan fungsi pra peradilan menurut hukum acara pidana

Indonesia dengan sistem Habeas Corpus di Amerika Serikat

1. Sidang pra peradilan yang diadakan atas permintaan tersangka atau

terdakwa ataupun keluarganya maupun atas kuasanya merupakan suatu

forum yang terbuka, yang dipimpin oleh seorang hakim atau lebih untuk

memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah

melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan tindakanya

dimuka sidang, apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum.

Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka

atau terdakwa seperti halnya dalam Habeas Corpus Act, dijamin hak

asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau

pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh

penyidik ataupun penuntut umum. Dalam forum itu penyidik atau

penuntut umum wajib membuktikan bahwa tindakanya sah dan tidak

melanggar hukum. Untuk keperluan tersebut tentu saja pihak penyidik

ataupun penuntut umum harus membuktikan bahwa dia memiliki semua

syarat-syarat yang diperlukan, baik berupa syarat-syarat formil maupun

materiil, seperti misalnya surat perintah penangkapan atau penahanan,

adanya dugaan keras telah melakukan tindak pidana yang didukung oleh

bukti permulaan yang cukup, ataupun dalam hal penahanan dengan

alasan yang nyata dan konkrit bahwa si pelaku akan melarikan diri,

menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya.

2. Melalui forum pra peradilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan

(transparacy) dan akuntabilitas publik (public accountability) yang


commit to user

76

merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak

memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan adanya

transparasi dan akuntabilitas publik ini maka dapat dicegah timbulnya

praktek-praktek brokrasi yang tertutup dan sewenang-wenang dalam

menahan ataupun memperpanjang penahanan juga dapat dicegah

terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses

membebaskan penahanan. Melalui forum terbuka ini masyarakat dapat

ikut mengontrol jalanya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran

dan ketetapan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam

menahan seseorang atauoun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-

alasan dan dasar hukum hakim pra peradilan yang memerdekannya.

Namun dalam prakteknya masih adanya upaya hukum-upaya hukum

yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu adanya peninjauan kembali terhadap

putusan pra peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan

asas lex superior derograt legi inferior apabila terjadi suatu konflik antara

perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan yang tertinggilah

yang berlaku

Menurut penulis, yurisprudensi Mahkamah Agung yang

mengabulkan peninjauan kembali terhadap putusan pra peradilan yang telah

berkekuatan hukum tetap tidak dapat dijadikan landasan sebagai pedoman

hukum. Mahkamah Agung berfungsi menerapkan Undang-undang bukan

merupakan suatu terobosan baru dalam Undang-undang, sehingga

seharusnya Mahkamah Agung menolak setiap perkara pra peradilan yang

masuk. Apabila terjadi suatu konflik dalam perundang-undangan maka

sesuai dengan asas lex superior derograt legi inferior artinya jika terjadi

suatu konflik antara perundang-undangan maka peraturan perundang-

undangan yang tertinggilah yang berlaku.

Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat mengambil sikap yang

tegas dengan menolak perkara kasasi atau peninjauan kembali pra peradilan

tersebut karena tidak sesuai aturan hukum yang berlaku dalam undang-

undang. Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi sehingga


commit to user

77

selayaknya dapat memberikan contoh yang layak bagi aparat penegak

hukum. Demikian juga kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum lebih

baik mengajukan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan (SP3) dengan

alasan adanya bukti baru (novum) daripada menggunakan pengajuan

peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, karena akan memberikan

dampak negatif terhadap citra lembaga tersebut dalam masyarakat.

Menurut S. Tanusubroto menyatakan bahwa keberadaan lembaga

pra peradilan sebenarnya memberikan peringatan( S. Tanubroto, 1983:2):

1. Agar penegakan hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan

hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan pada ketentuan

hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta

menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.

2. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga

negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung

dengan bukti-bukti yang mentakinkan sebagai akibat dari sikap dan

perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak

asasi manusia.

3. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan

mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang

yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah

dalam memenuhi dan melaksanakan putusan itu.

4. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai

dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.

5. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas

dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya

keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

KUHAP merupakan lembaga pra peradilan untuk melindungi

tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan

kepolisian atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka,

yang dalam hal ini lembaga pra peradilan ini berfungsi sebagai lembaga


commit to user

78

pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik

(Indriyanto Seno Aji, 1988:55).

Di Amerika, perananan hakim tidak hanya terbatas pada pengawasan

terhadap tindakan penangkapan dan penahanan yang sudah terjadi,

melainkan pada waktu sebelumnya, yaitu sebelum diadakan penahanan,

bahkan sebelum dikeluarkannya surat dakwaan. Hakim berwenang

memeriksa dan menilai apakah ada alasan dan dasar hukum yang kuat

tentang terjadinya peristiwa pidana dan bukti-bukti permulaan yang cukup

untuk mendakwa bahwa tersangka memang pelakunya, walaupun

pemeriksaan tentang bersalah tidaknya berdasarkan bukti-bukti yang ada

baru dilangsungkan kemudian dalam sidang pemeriksaan perkara.

Acara pemeriksaan pra peradilan diatur dalam Pasal 82 KUHAP,

yang dalam hal ini secara garis besar acaranya adalah :

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, Hakim yang

ditunjuk menetapkan hari sidang.

2. Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon

maupun dari pejabat yang berwenang.

3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya

tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Secara nyata, KUHAP mengamanatkan perkara pra peradilan

diselesaikan dengan cepat (7 hari) sehingga acaranya dibuat secara

sederhana sekali, tetapi dalam praktek acara pemeriksaan pra peradilan

menjadi bertele-tele, sehingga ada beberapa perkara yang diputus tidak

sesuai dengan amanat pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP yakni lebih dari

tujuh hari.

Apabila KUHAP menginginkan perkara pra peradilan selama 7

(tujuh) hari maka dalam KUHAP seharusnya diatur secara terperinci acara-

acara pemeriksaan dari hari pertama sampai hari ketujuh secara ketat dan

mengikat, dengan konsekuensi apabila pada hari yang ditentukan ada pihak


commit to user

79

yang lalai atau sengaja tidak hadir dan tidak menggunakan haknya maka

dianggap melepaskan haknya.

Tabel. 3

Kelebihan dan Kelemahan Wewenang dan Fungsi

No

.

Pra Peradilan

(Indonesia)

Habeas Corpus

(Amerika Serikat)

1.

Kelemahan :

KUHAP mengamanatkan

perkara pra peradilan

diselesaikan dengan cepat (7

hari) sehingga acaranya dibuat

secara sederhana sekali, tetapi

dalam perkara pra peradilan

Anggodo Widjoyo terhadap

Bibit Samad Rianto dan

Chandra Hamzah, acara

pemeriksaan pra peradilan

mencapai upaya hukum

Peninjauan Kembali (PK),

sehingga tidak sesuai dengan

amanat pasal 82 ayat (1) huruf

c KUHAP yakni tujuh hari.

perananan hakim tidak hanya

terbatas pada pengawasan

terhadap tindakan penangkapan

dan penahanan yang sudah

terjadi, melainkan pada waktu

sebelumnya yaitu sebelum

diadakan penahanan, bahkan

sebelum dikeluarkannya surat

dakwaan, dengan demikian tugas

hakim terlalu berat.

1.

Kelebihanya :

Sidang pra peradilan yang diadakan atas permintaan tersangka atau

terdakwa ataupun keluarganya maupun atas kuasanya merupakan

suatu forum yang terbuka, yang dipimpin oleh seorang hakim atau

lebih untuk memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum

yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan


commit to user

80

2.

tindakanya dimuka sidang, apakah benar-benar beralasan dan

berlandaskan hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang

terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa seperti halnya dalam

Habeas Corpus Act, dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya

hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan

yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik ataupun

penuntut umum.

Melalui forum pra peradilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan


merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan

tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan

adanya transparasi dan akuntabilitas publik ini maka dapat dicegah

timbulnya praktek-praktek brokrasi yang tertutup dan sewenang-

wenang dalam menahan ataupun memperpanjang penahanan juga

dapat dicegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN) dalam proses membebaskan penahanan.


commit to user

81

BAB IV

PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Persamaan dan perbedaan wewenang dan fungsi pra peradilan

menurut hukum acara pidana Indonesia dengan sistem Habeas


a. Pra peradilan menurut hukum acara pidana Indonesia dengan sistem

Habeas Corpus di Amerika Serikat, keduanya merupakan pihak yang

memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya suatu penangkapan

dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau

pihak lain atas kuasa tersangka, Sah tidaknya penghentian penyidikan

atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum

dan keadilan serta Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang

perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

b. Ada beberapa perbedaan mendasar antara Habeas Corpus dengan

lembaga Pra Peradilan, yaitu :

1) Di Amerika Serikat, istilah pra peradilan lebih dikenal dengan

istilah pre trial. Namun terdapat perbedaan antara lembaga

praperadilan dengan lembaga pre trial yaitu yang dalam hal ini

lembaga pre trial ruang lingkupnya tidak hanya berkait pada upaya

paksa, namun mencakup pula konsepsi bukti permulaam yang

cukup untuk mengajukan suatu perkara di depan pengadilan.

Sedangkan pra peradilan, ruang lingkup kewenangannya bersifat

limitatif terhadap upaya paksa sebagaimana yang telah ditentukan

dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan Pasal 95 KUHAP, yaitu

a) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan

penahanan.


commit to user

82

b) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan.

c) Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi

bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat

penyidikan atau penuntutan.

d) Memeriksa dan memutus terhadap ganti kerugian yang

diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan

atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

orang atau hukum yang diterapkan;

e) Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan

oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan

berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang

atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan

ke Pengadilan Negeri.

2) Pada pra peradilan, hakim yang memeriksa perkara pra peradilan

belum tentu sama dengan hakim yang memeriksa sebelum sidang

biasa di pengadila, sedangkan dalam Habeas Corpus, hakim yang

memeriksa perkara dalam pre trial process adalah hakim yang

sama di pengadilan dalam sidang biasa.

3) Dalam pra peradilan, kewenanganya terbatas pada menguji

keabsahan suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan

sehubungan dengan upaya paksa dalam hukum acara pidana,

sedangkan Habeas Corpus, lebih luas dalam arti permohonan

dikeluarkanya surat perintah Habeas Corpus ditujukan kepada

instansi manapun yang melakukan penangkapan dan penahanan.


commit to user

83

2. Kelebihan dan Kelemahan Wewenang dan fungsi pra peradilan

menurut hukum acara pidana Indonesia dengan sistem Habeas


a. Kelebihan Wewenang dan fungsi pra peradilan menurut hukum acara

pidana Indonesia dengan sistem Habeas Corpus di Amerika Serikat

1) Sidang pra peradilan yang diadakan atas permintaan tersangka atau

terdakwa ataupun keluarganya maupun atas kuasanya merupakan

suatu forum yang terbuka, yang dipimpin oleh seorang hakim atau

lebih untuk memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum

yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan

tindakanya dimuka sidang, apakah benar-benar beralasan dan

berlandaskan hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang

terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa seperti halnya dalam

Habeas Corpus Act, dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya

hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan

yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik ataupun

penuntut umum. Dalam forum itu penyidik atau penuntut umum

wajib membuktikan bahwa tindakanya sah dan tidak melanggar

hukum. Untuk keperluan tersebut tentu saja pihak penyidik

ataupun penuntut umum harus membuktikan bahwa dia memiliki

semua syarat-syarat yang diperlukan, baik berupa syarat-syarat

formil maupun materiil, seperti misalnya surat perintah

penangkapan atau penahanan, adanya dugaan keras telah

melakukan tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan

yang cukup, ataupun dalam hal penahanan dengan alasan yang

nyata dan konkrit bahwa si pelaku akan melarikan diri,

menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya.

2) Melalui forum pra peradilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan


merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan

tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan


commit to user

84

adanya transparasi dan akuntabilitas publik ini maka dapat dicegah

timbulnya praktek-praktek brokrasi yang tertutup dan sewenang-

wenang dalam menahan ataupun memperpanjang penahanan juga

dapat dicegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN) dalam proses membebaskan penahanan. Melalui forum

terbuka ini masyarakat dapat ikut mengontrol jalanya proses

pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketetapan tindakan

penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang

atauoun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan

dasar hukum hakim pra peradilan yang memerdekannya.

b. Kelemahan Wewenang dan fungsi pra peradilan menurut hukum acara

pidana Indonesia dengan sistem Habeas Corpus di Amerika Serikat :

1) KUHAP mengamanatkan perkara pra peradilan diselesaikan

dengan cepat (7 hari) sehingga acaranya dibuat secara sederhana

sekali, tetapi dalam perkara pra peradilan Anggodo Widjoyo

terhadap Bibit Samad Rianto - Chandra Hamzah, acara

pemeriksaan pra peradilan mencapai upaya hukum Peninjauan

Kembali (PK), sehingga tidak sesuai dengan amanat pasal 82 ayat

(1) huruf c KUHAP yakni tujuh hari.

2) Di Amerika, perananan hakim tidak hanya terbatas pada

pengawasan terhadap tindakan penangkapan dan penahanan yang

sudah terjadi, melainkan pada waktu sebelumnya, yaitu sebelum

diadakan penahanan, bahkan sebelum dikeluarkannya surat

dakwaan. Hakim berwenang memeriksa dan menilai apakah ada

alasan dan dasar hukum yang kuat tentang terjadinya peristiwa

pidana dan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk mendakwa

bahwa tersangka memang pelakunya, walaupun pemeriksaan

tentang bersalah tidaknya berdasarkan bukti-bukti yang ada baru

dilangsungkan kemudian dalam sidang pemeriksaan perkara

dengan demikian tugas hakim di sini terlalu banyak atau terlalu

berat.


commit to user

85

B. Saran - Saran

Berdasarkan simpulan maka, saran yang dapat disampaikan adalah

sebagai berikut :

Pra peradilan yang tertuang dalam KUHAP saat ini sebenarnya telah

melenceng dari konsep awal, karena pra peradilan tidak mengakomodasi suatu

kewenangan pencegahan dalam upaya paksa yang tidak sah untuk dilakukan. Hal

ini mengingat bahwa pemeriksaan pra peradilan dilakukan setelah upaya paksa

selesai dilakukan. Tidak seperti halnya hakim komisaris yang memiliki

kewenangan efektif, yaitu melakukan suatu konsultasi-konsultasi hukum kepada

penyidik dan penuntut umum dalam melakukan upaya paksa pada penyidikan dan

penuntutan.

Permasalahan di atas diharapkan dapat diselesaikan dalam Revisi atas

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang saat ini sedang disusun

oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam

RUU KUHAP tersebut terdapat hal baru mengenai hakim komisaris yang

memiliki kewenagan yang lebih luas dari pra peradilan. Pengaturan mengenai

hakim komisaris tersebut diatur dalam Pasal 72 – 78 draft ketiga RUU KUHAP.

Documents

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id STUDI KOMPARASI ...eprints.uns.ac.id/4245/1/Skripsi-Wahyu_Januar.pdf · membantu dan mengunjungi peserta magang di Kantor Advokat Drs. YB