290
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015 DINAS PENDIDIKAN JL. PANDU KELURAHAN BINTANG HULU SIDIKALANG TELP./FAX. 0627 23724 KODE POS 22212

DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RENCANA KERJA (RENJA)TAHUN 2015

DINAS PENDIDIKANJL. PANDU KELURAHAN BINTANG HULU SIDIKALANG

TELP./FAX. 0627 23724 KODE POS 22212

Page 2: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

1 | R e n j a 2 0 1 5

BAB IPENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, untuk itu setiap

warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bemutu sesuai dengan

minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku,

agama dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan

membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills), sehingga

mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan

modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Dairi dilaksanakan dengan mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun

2015-2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang

memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program kegiatan setiap bidang.

Kewenangan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yaitu

Renstra dan 1 (satu) tahunan yaitu Renja disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD).

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi

mempedomani dan mengacu kepada program-program yang telah digariskan dan

tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. Rencana Kerja

Dinas Pendidikan memuat program, kegiatan serta target yang hendak dicapai dengan

memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki.

Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi menjadi pedoman

dalam melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan

pendidikan tahun 2013 di Kabupaten Dairi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan Rejna Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi tahun 2015

adalah :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah

Tingkat II Dairi (Lembaraan Negara RI Tahun 1064 No.9 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2689);

Page 3: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

2 | R e n j a 2 0 1 5

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, TLN Nomor

4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara

Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN

Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan

Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, TLN Nomor 4095);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 77, Nomor 4106);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 , TLN Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82,

TLN Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Dairi.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang urusan

Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kab.Dairi Tahun 2008 Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kab.Dairi Tahun

2008 Nomor 05);

Page 4: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

3 | R e n j a 2 0 1 5

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan

Uraian Tugas Tiap-tiap Jabatan pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi.

(Lembaran Daerah Kab.Dairi Tahun 2008 Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana

Permbangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor Tahun 2014 tentang Rencana

Permbangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015-2019.

18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi merupakan dokumen

perencanaan Tahun 2015 di bidang pendidikan, dan merupakan penjabaran dari

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2015-2019. Sejalan dengan hal

tersebut, maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pendidikan

Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi/data otentik tentang keberadaan Pendidikan di

Kabupaten Dairi ;

2. Menetapkan strategi, kebijakan, dan program, serta kegiatan yang akan

dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;

3. Mensinkronkan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan pelaksanaan

pembangunan bidang pendidikan, baik yang ditangani oleh Badan atau Dinas lain

yang terkait serta yang ditangani oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi,

termasuk pada tingkat Satuan Pendidikan;

4. Sebagai kendali dan tolak ukur bagi manajemen Dinas Pendidikan Kabupaten

Dairi dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi yang di emban;

5. Sebagai bahan penilaian keberhasilan pada setiap tingkat adminsitratif

Pemerintahan.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA

Sistematika penyajian Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi dapat

di uraikan secara singkat masing – masing Bab adalah sebagai berikut :

Bab I – PENDAHULUAN, berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan

tujuan penyusunan Renja, Sistematika penyusunan Renja;

Bab II – EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU berisikan evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, dan Isu – Isu

Page 5: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

4 | R e n j a 2 0 1 5

Penting penyelenggaraan tugas dan gas dan fungsi SKPD beserta Review

terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014;

Bab III – TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN berisikan tujuan, sasaran,

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 dan

prakiraan maju program dan kegiatan tahun 2016 sesuai dengan visi dan

misi Dinas Pendidikan;

Bab IV – PENUTUP

Page 6: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

5 | R e n j a 2 0 1 5

BAB IIEVALUASI PELAKSANAANRENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun lalu (tahun 2013) dapat dilihat

dalam tabel 2.1 berikut:

Page 7: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

6 | R e n j a

Tabel 2.1REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN S/D TAHUN 2013

KABUPATEN DAIRISKPD : Dinas Pendidikan

Kode Urusan/Bidang urusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram(outcome)/Kegiatan(output)

TargetCapaianKinerja

SKPD Tahun2014 (akhir

PERIODERenstraSKPD)

RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan Keluarankegiatan s/dtahun 2012

Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran Kegiatan Tahun

2013Target

Program/Kegiatan

Renja SKPDTahun

berjalan 2014

Perkiraan Realisasi CapaianTarget program/kegiatan

Renstra SKPD s/d Tahun 2014

Catatan

Target RealisasiTingkat

Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)* 12

1 Wajib1,01 Dinas Pendidikan1.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

Telepon, Listrik danair 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%

1.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kerja 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%

1.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%

1.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan barang cetakandan penggandaan 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%

1.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganBangunan Kantor Alat-alat Penerangan 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%

1.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga/kebersihan Alat rumah tangga/kebersihan 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%

1.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar/majalah 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 48 bulan 80%

Page 8: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

7 | R e n j a

1.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan Daerah 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%

1.01.01.19 Penyediaan tenaga pendukung administrasi/teknisperkantoran. Tenaga Administrasi 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%

1.01.01.20 Penyediaan Sewa Gedung Kantor Sewa Gedung/Kantor 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%

1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Mebeleur Dinas Pendidikan Kursi Rapat Aula 172 buah - 172 buah 172 buah 100% - 172 buah 100%

1.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan Roda empat 1 unitdan roda dua 2 unit 15 unit 9 unit 3 unit 3 unit 100% 3 unit 15 unit 100%

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terpeliharanyagedung kantor - - 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan -

Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Kantor

TerselenggaranyaPemeliharaanRutin/berkalaperlengkapan gedungKantor

- - 12 bulan 12 bulan 100% - - -

1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.15.1 Biaya Operasional SekolahTersedianya biayaoperasional sekolahTK Negeri

10 unit 6 unit 2 unit 2 unit 100% 2 unit 10 unit 80%

1.01.03.01 Pengadaan Alat Bermain Jumlah alat bermain 400 set 178 set 120 set 100 set 83% 60 set 338 set 84,5%

1.01.15.58 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Jumlah Tutor PAUDyang terlatih 500 orang 100 150 orang 150 orang 100% 150 orang 400 orang 80%

1.01.01.15.59 Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi PAUDTerpublikasinya dantersosialisasinyakegiatan PAUD

500 Orang 75 orang 0 0 0% 0 75 orang 15%

1.01.1.01.01.15.72 Motivasi Tenaga Pendidik PAUD

Pemberian honorkepada tenagapendidik PAUD

- - 175 orang 175 orang 100% 286 orang 461 orang -

Page 9: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

8 | R e n j a

1.01.1.01.01.15.71

Pengembangan Kurikulum, bahan ajar, dan modelpembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Terlatihnyapenyelenggara/tutorPAUD

- - 420 orang 420 orang 100% 286 orang 706 orang -

1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SembilanTahun dan Pendikan SLB

1.01.01.01 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD NegeriJumlah Ruang KelasBaru SD Negeriterbangun

22 Ruang 7 ruang 0 0 0% 0 7 ruang 31,82%

1.01.01.02 Pembangunan Perpustakaan SD Negeri Jumlah PerpustakaanSD Negeri terbangun 200 ruang 89 ruang 40 ruang 40 ruang 100% 7 unit 136 ruang 68%

1.01.01.05 Pengadaan Mebeleur Perpustakaan SD NegeriJumlah MebeleurPerpustakaan SDNegeri yang tersedia

200 Ruang 89 ruang 40 ruang 40 ruang 100% 7 unit 136 ruang 68%

1.01.01.08 Pemeliharaan Sekolah SD dan SMPJumlah ruangSekolah SD dan SMPyang terawat

600 ruang 60 ruang 60 ruang 41 ruang 93% 0 101 ruang 16,83%

1.01.01.09 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP NegeriJumlah Ruang KelasBaru SMP Negeriterbangun

51 Ruang 9 ruang 9 ruang 0 0% 0 9 ruang 17,65%

1.01.16.12 Pembangunan Perpustakaan SMP NegeriJumlah PerpustakaanSMP Negeriterbangun

1 ruang 6 ruang 6 ruang 100% 2 ruang 9 ruang

1.01.16.12 Pengadaan Mebeleur Perpustakaan SMP NegeriJumlah MebeleurPerpustakaanSMPyang tersedia

1 ruang 6 ruang 6 ruang 100% 2 ruang 9 ruang

1.01.16.12 Pengadaan Mebeleur ruang kelas SMP NegeriJumlah MebeleurRuang Kelas SMPyang tersedia

1unit 1 unit 0 0% 0 1unit

1.01.16.12 Pengadaan Mebeleur ruang kelas SDJumlah MebeleurRuang Kelas SDyang tersedia

90 paket 53 paket 53 paket 100% 0 143 paket

1.01.16.05 Pengadaan alat peraga SD Jumlah alat peragaSD yang tersediai 99 paket 313 paket 313 paket 100% 67 paket 479 paket

1.01.16.05 Pengadaan alat laboratorium IPA SMP Jumlah Alat Lab. IPASMP yang tersedia 37 paket 6 paket 6 paket 100% 7 paket 50 paket

1.01.16.05 Pengadaan alat laboratorium Bahasa SMPJumlah Alat Lab.bahasa SMP yangtersedia

23 paket 0 0 0% 7 paket 30 paket

Page 10: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

9 | R e n j a

1.01.16.05 Pengadaan alat peraga matematika SMPJumlah alat peragamatematika SMPyang tersedia

35 paket 0 0 0% 6 paket 41 paket

1.01.16.05 Pengadaan alat peraga IPS SMPJumlah alat peragaIPS SMP yangtersedia

30 paket 15 paket 15 paket 100% 6 paket 51 paket

1.01.16.05 Pengadaan alat kesenian SMP Jumlah alat kesenianSMP yang tersedia 32 paket 0 0 0% 0 32 set

1.01.16.44 Rehabilitasi sedang ruang kelas SD Jumlah Ruang kelasSD yang terpelihara 0 53 ruang 53 ruang 100% 0 53 ruang

1.01.16.44 Rehabilitasi berat ruang kelas SD Jumlah Ruang kelasSD yang terpelihara 119 ruang 0 0 0% 31 ruang 150 ruang

1.01.16.44 Rehabilitasi sedang ruang kelas SMP Jumlah Ruang kelasSMP yang terpelihara 21 ruang 32 ruang 32 ruang 100% 0 53 ruang

1.01.16.44 Rehabilitasi berat ruang kelas SMPJumlah Ruang kelasSMP yang terpelihara 44 ruang 0 0 0% 6 ruang 50 ruang

1.01.16.05 Pendistribusian buku-buku SD/SDLB dan SMPTersedianya buku-buku SD/SDLB danSMP

245 exemplar 0 0 0% 0 245 exemplar

1.01.01.10 Pengadaan Meja Siswa SMP Jumlah Meja SiswaSMP 2.000 Bh 1.320 buah 0 0 0% 0 1.320 buah 66%

1.01.01.11 Pengadaan Kursi Siswa SMP Jumlah Kursi SiswaSMP 4.000 Bh 2.640 buah 0 0 0% 0 2.640 buah 66%

1.01.01.16.63. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS)jenjang SD dan SMP

Tersedianya BiayaOperasional Sekolah(BOS) jenjang SDdan SMP

5 Kegiatan 3 kegiatan 0 0 0% 0 3 Kegiatan 60%

1.01.01.16.70. Olimpiade Sains/Matematika SD/MI Jumlah siswa 300 Siswa 180 orang 60 orang 60 orang 100% 60 orang 300 orang 100%

1.01.01.16.70. Olimpiade Sains/Matematika SMP/MTs Jumlah siswa 300 Siswa 180 orang 60 orang 60 orang 100% 60 orang 300 orang 100%

1.01.01.16.70. Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa SMP/MTs Jumlah siswa 1.500 Siswa 199 orang 300 orang 0 0% 0 199 orang 13%

1.01.01.16.78. Pelaksanaan UASBN dan US SD/MITerlaksananyaUASBN dan USSD/MI

36.260 Siswa 20.940 siswa 7.170 orang 6.981 siswa 97,36% 7.100 orang 28.110 orang 96,58%

Page 11: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

10 | R e n j a

1.01.01.16.78. Pelaksanaan UN dan US SMP/MTs Terlaksananya UNdan US SMP/MTs 31.070 Siswa 18.489 siswa 6.288 orang 6.221 siswa 98,93% 6.288 orang 30.988 orang 99,74%

1.01.01.16.68. Penyelenggaraan Paket B setara SMP Jumlah siswa 500 orang 300 orang 100 orang 0 0% 0 300 orang 60%

1.01.01.16.88 Pengadaan buku laporan hasil pendidikan tingkatSD/SMP

Tersedianya bukulaporan hasilpendidikan SD/SMP

- - 7.810 buah 7.810 buah 100% 14.962 buah 22.772 buah

1.01.01.17. Program Pendidikan Menegah

1.01.02.01 Pembangunan Gedung SMK Parbuluan Unit Sekolah Baru 9 Ruang 3 Ruang 0 0 0% 0 3 Ruang 33%

1.01.02.02 Pembangunan Lab IPA SMA/SMK JumlahLab IPASMA/SMK 13 Ruang - 0 0 0% 0 0 0%

1.01.02.03 Pembangunan Lab Bahasa SMA/SMK Jumlah Lab BahasaSMA/SMK 21 Ruang - 5 Ruang 5 ruang 100% 0 5 Ruang 24%

1.01.02.04 Pembangunan Lab Komputer SMA/SMK Jumlah Lab Komputer 6 Ruang - 0 0 0% 0 0 0%

1.01.02.05 Pembangunan Ruang Keterampilan SMA/SMKJumlah RuangKeterampilanSMA/SMK

18 Ruang - 0 0 0% 0 0 0%

1.01.02.06 Pembangunan Ruang Bengkel SMK Jumlah RuangBengkel SMK 3 Ruang 1 Ruang 0 0 0% 0 1 ruang 33%

1.01.02.07 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMKJumlah RuangPerpustakaanSMA/SMK

22 Ruang - 7 Ruang 0 0% 0 0 0%

1.01.02.08 Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK Jumlah Ruang KelasSMA/SMK 148 ruang 3 ruang 22 ruang 22 ruang 100% 0 25 ruang 16,89%

1.01.02.09 Pengadaan Meja Siswa SMA/SMK Jumlah Meja SiswaSMA/SMK 2.913 buah 1.250 buah 0 0 0% 0 1.250 buah 43%

1.01.02.10 Pengadaan Kursi Siswa SMA/SMK Jumlah KursiSMA/SMK 4.709 buah 2.500 buah 0 0 0% 0 2.500 buah 53%

1.01.01.17.69. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan UjianNasional dan Ujian Sekolah SMA/MA/SMK) Jumlah Siswa 32.000 orang 13.307 orang 6.400 orang 4.748 siswa 74,18% 4.810 orang 22.865 orang 71,45%

Page 12: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

11 | R e n j a

1.01.01.17.70. Monitoring Penerimaan Siswa Baru (SMA & SMK Negeri) Jumlah Siswa 22.000 orang 11.639 orang 4.600 orang 5.459 siswa 118% 5.500 orang 22.598 orang 102%

1.01.01.17.63. Penyelenggaraan Paket C setara SMA Jumlah siswa 500 orang 300 orang 100 orang 0 0% 100 orang 400 orang 80%

1.01.01.17.84. Pengadaan buku laporan hasil pendidikan SMA/SMKTersedianya bukulaporan hasilPendidikanSMA/SMK

- - 5.500 buah 5.500 buah 100% 5.500 buah 11.000 buah

1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal

1.01.01.18.05Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan melaluipelatihan untuk warga masyarakat yang belummendapatkan lapangan pekerjaan

Penyelenggarakursus 150 Orang 40 orang 40 orang 40 orang 100% 0 80 orang 53%

1.01.01.18.04 Pemberantasan Buta Aksara Tuntas Buta Aksara 580 Orang 340 orang 200 orang 0 0% 0 340 orang 58,62%

1.01.01.18.12Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan melalui publikasi dan sosialisasi HariAksara Internasional (HAI)

Meningkatnya budayabaca masyarakat 830 Orang 640 orang 30 Orang 20 orang 66,67% 30 Orang 690 Orang 83%

1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan

1.01.01.20.10 Pengembangan Sistem Penghargaan dan perlindunganterhadap Profesi Pendidik

Usul kenaikanpangkat TenagaFungsional

2.000 orang 800 orang 0 0 0% 200 orang 1.000 orang 50%

1.01.01.20.15 Biaya umum peningkatan kesejahteraan guru PNSdaerah dan beasiswa miskin

Pelaksanaanpenyalurandana bantuan yangbersumber dariPemerintah Pusatdan Provinsi

4 kegiatan 2 kegiatan 0 0 0% 0 2 kegiatan 50%

1.01.01.20.01. Pelaksanaan Serttifikasi Pendidik Jumlah gurutersertifikasi 2.910 orang 1.557 guru 600 guru 583 orang 97,16% 600 orang 2.740 guru 94,16%

1.01.01.20.07. Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhiStandar Kualifikasi Jumlah guru 1.500 orang 475 guru 0 0 0% 120 orang 595 orang 39,67%

Page 13: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

12 | R e n j a

1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01.01.22.0200 Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaandi Bidang Pendidikan dengan beberapa PTN Jumlah siswa 500 siswa 140 siswa 0 0 0% 0 140 siswa 28%

Bantuan Khusus Murid MiskinPemberian BeasiswaMiskin SD/MI,SMP/MTs danSMA/MA/SMK

18.810 siswa 1.068 siswa 1.068 siswa 1.068 siswa 100% 1.068 siswa 3.204 siswa 16%

1.01.01.22.14 Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional Agenda Tahunan 4 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 100%

1.01.01.22.15 Pemberian Hadiah bagi siswa berprestasi pada jenjangSD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Siswa SD/MI 22.224 siswa 11.493 siswa 0 0 0% 0 11.493 siswa 51,71%

Siswa SMP/MTs 5.094 siswa 2.895 siswa 0 0 0% 0 2.895 siswa 56,83%

Siswa SMA/MA/SMK 4.243 siswa 2.064 siswa 0 0 0% 0 2.064 siswa 48,64%

1.01.01.22.02. Penyelenggaraan pelatihan, seminar & lokakarya sertadiskusi ilmiah tentang berbagai issu pendidikan Guru SMA/SMK 1.850 guru 240 guru 240 guru 468 guru 100% 500 guru 1.208 guru 65,30%

1.01.01.22.13 Penyusunan Buku Profil Pendidikan Rangkumandata pendidikan 360 buku 55 buku 0 0 0% 0 55 buku 15%

1.01.01.22.02. Pelaksanaan Bimbingan Test/Bimbingan belajar bagisiswa kelas akhir SLTP/SLTA Jumlah siswa 4.150 orang 770 orang 0 0 0% 0 770 orang 18,55%

1.01.01.22.09. Pelaksanaan Lomba Siswa OSN/OOSN SMA danLKS/GPBN SMK Jumlah siswa 6.400 orang 420 orang 0 0 0% 0 420 orang 7%

Page 14: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

13 | R e n j a

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi tahun 2013 dapat

dilihat dari aspek kesejahteraan Masyarakat maupun aspek pelayanan umum.

a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan APK yang ada, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD yaitu

112,20 persen dan yang terendah di tingkat PAUD yaitu 7,09 persen. Angka PAUD tahun

2012 mencapai 7,09 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 7,09 persen. APK

SD/MI/Paket A tahun 2012 mencapai 110,14 persen, tahun 2013 meningkat menjadi

112,20 persen. APK SMP/MTs/Paket B tahun 2012 mencapai 102,67 persen, tahun 2013

meningkat menjadi 108,94 persen. APK SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2012 mencapai

89,28 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 101,59 persen. APM SD/MI/Paket A tahun

2012 mencapai 93,40 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 95,15 persen. APM

SMP/MTs/Paket B tahun 2012 mencapai 77,15 persen, tahun 2013 mencapai 77persen.

APM SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2012 mencapai 67,82 persen, tahun 2013 meningkat

menjadi 74,83 persen. Angka melek Huruf usia 15-44 Tahun pada tahun 2012 mencapai

98,76 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 98,99 persen

b. Aspek Pelayanan Umum

Pencapaian Aspek Pelayanan Pendidikan dapat dilihat dari Angka kelulusan, Angka

Putus sekolah, Angka Melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Rata rata

perolehan Nilai UN setiap jenjang pendidikan, persentase siswa memiliki buku pelajaran

lengkap untuk setiap mata pelajaran, persentase sekolah yang telah menerapkan jumlah

peserta didik setiap rombel sesuai ketentuan yang berlaku, Angka melek huruf, rasio guru

terhadap siswa setiap jenjang pendidikan, Persentase sekolah yang telah memiliki guru

dengan sertifikat pendidik, Persentase sekolah yang memiliki guru yang telah memenuhi

kualifikasi S1/DIV dari perguruan tinggi terakreditasi.

Angka kelulusan SD/MI tahun 2012 mencapai 100 persen dan tahun 2013 mencapai 100

persen. Angka kelulusan SMP/MTs tahun 2012 mencapai 100 persen dan tahun 2013

mencapai 100 persen. Angka kelulusan SMA/MA tahun 2012 mencapai 99,98 persen dan

tahun 2013 mencapai 100 persen. Angka Putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI tahun

2012 mencapai 0,11 persen dan tahun 2011 menurun menjadi 0,10 persen. Angka Putus

sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2012 mencapai 0,53 persen dan tahun 2013

menurun menjadi 0,51 persen. Angka Putus sekolah jenjang pendidikan SMA/MAtahun

Page 15: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

14 | R e n j a

2012 mencapai 0,66 persen dan tahun 2013 menurun menjadi 0,46 persen. Angka

melanjut kan pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai 96,20 persen tahun 2013

meningkat menjadi 98,12 persen. Angka melanjut kan pendidikan dari SMP/MTs ke

SMA/MA/SMK mencapai tahun 2012 mencapai 84,34 persen sedangkan tahun 2013

meningkat memjadi 87,75 persen. Rata-rata Nilai UN jenjang pendidikan SD minimal 6,0

keatas tahun 2012 mencapai 97,99 persen sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi 100

persen. Rata-rata Nilai UN jenjang pendidikan SMP minimal 6,0 keatas tahun 2012

mencapai 100 persen sedangkan tahun 2013 mencapai 100 persen. Rata-rata Nilai UN

jenjang pendidikan SMA minimal 6,0 keatas tahun 2012 mencapai 100 persen dan tahun

1013 mencapai 100 persen. Persentase siswa memiliki buku pelajaran lengkap setiap

mata pelajaran dari jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA tahun 2012 dan tahun 2013

sudah mencapai 100 persen. Persentase SD/MI yang telah menerapkan jumlah peserta

didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 32 orang tahun 2012 mencapai

89,59 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 89,71 persen. Persentase SMP/MTs

yang telah menerapkan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak

melebihi 36 orang tahun 2012 mencapai 79,03 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi

79,68 persen. Persentase SMA/MA/SMK yang telah menerapkan jumlah peserta didik

dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 40 orang tahun 2012 mencapai 85,18

persen dan tahun 2013 mencapai 100 persen. Rasio Guru terhadap siswa SD/MI tahun

2012 mencapai 1:16 sama halnya dengan tahun 2011 mencapai 1:16. Rasio Guru terhadap

siswa SMP/MTs tahun 2012 mencapai 1:15 sama halnya dengan tahun 2011 mencapai

1:15. Rasio Guru terhadap siswa SMA/MA/SMK tahun 2012 mencapai 1:16 sama halnya

dengan tahun 2011 mencapai 1:16. Persentase SD/MI yang telah memiliki minimal 2 (dua)

orang guru denga sertifikat pendidik tahun 2012 mencapai 51,30 persen dan tahun 2013

meningkat menjadi 91,17 persen. Persentase SMP/MTS yang telah memiliki guru dengan

sertifikat pendidik tahun 2012 mencapai 77,42 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi

89,06 persen. Persentase SMA/MA/SMK yang telah memiliki guru dengan sertifikat

pendidik tahun 2012 mencapai 48,78 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 60

persen. Persentase guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4 dari perguruan

tinggi terakreditasi mencapai 16,94 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 19,66

persen. Persentase guru SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4 dari perguruan

tinggi yang terakredidasi mencapai 71,03 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi

89,06 persen. Persentase guru SMA/MA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4 dari

perguruan tinggi terakreditasi tahun 2012 mencapai 66,67 persen dan tahun 2013

meningkat menjadi 88,63 persen. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.2. berikut ini:

Page 16: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

15 | R e n j a

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan

Kabupaten Dairi

NO Indikator Satuan Kondisi2009

Target Renstra SKPD RealisasiCapaian (%) Catatan

AnalisisTahun2010

Tahun2011

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2012

Tahun2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13)

I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1) Angka PAUD % 50 50 55 60 65 70 6,38 7,09

2) Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A % 90,23 90,23 95 100 100 100 110,14 112,20

3) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B % 97.02 97,02 100 100 100 100 102,67 108,94

4) Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/Paket C % 88,85 88,85 90 95 100 100 89,28 101,59

5) Angka Partisipasi Murni SD/MI % 84,92 85 90 91 92 93 93,40 95,15

6) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs % 68,21 70 75 80 85 90 77,17 77

7) Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK % 63,75 63,75 70 80 90 100 67,82 74,83

8) Angka Melek Huruf usia 15 – 44 Tahun % 99,04 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 98,76 98,99

II ASPEK PELAYANAN UMUM

1) Angka Kelulusan SD/MI % 98,8 98,8 100 100 100 100 100 100

2) Angka Kelulusan SMP/MTs % 99,84 99,84 100 100 100 100 100 100

3) Angka Kelulusan SMA/MA % 100 100 100 100 100 100 99,98 100

4) Angka Putus Sekolah SD/MI % 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,11 0,10

5) Angka Putus Sekolah SMP/MTs % 0,12 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 0,53 0,51

Page 17: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

16 | R e n j a

NO Indikator Satuan Kondisi2009

Target Renstra SKPD RealisasiCapaian (%) Catatan

AnalisisTahun2010

Tahun2011

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2012

Tahun2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13)

6) Angka Putus Sekolah SMA/MA % 0,3 0,3 0,28 0,26 0,24 0,22 0,66 0,46

7) Angka Melanjut kan dari SD/MI ke SMP/MTs % 96,01 96,01 100 100 100 100 96,20 98,12

8) Angka Melanjut kan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK % 87,97 87,97 90 95 100 100 84,34 87,75

9) Rasio Perolehan Nilai UN jenjang pendidikan SD minimal 6,0ke atas % 79,09 79,09 85 90 95 100 97,99 100

10) Rasio Perolehan Nilai UN jenjang pendidikan SMP minimal6,0 ke atas % 98,86 98,86 100 100 100 100 100 100

11) Rasio Perolehan Nilai UN jenjang pendidikan SMA minimal6,0 ke atas % 99,92 99,92 100 100 100 100 100 100

12) Persentase siswa SD memiliki buku pelajaran lengkap setiapmata pelajaran % 100 100 100 100 100 100 100 100

13) Persentase siswa SMP memiliki buku pelajaran lengkapsetiap mata pelajaran % 100 100 100 100 100 100 100 100

14) Persentase siswa SMA/SMK memiliki buku pelajaranlengkap setiap mata pelajaran % 100 100 100 100 100 100 0 0

15) Persentase SD/MI yang telah menerapkan jumlah pesertadidik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 32orang

% 100 100 100 100 100 100 89,59 89,71

16) Persentase SMP/MTs yang telah menerapkan jumlahpeserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi36 orang

% 100 100 100 100 100 100 79,03 79,68

17) Persentase SMA/MA/SMK yang telah menerapkan jumlahpeserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi40 orang

% 100 100 100 100 100 100 85,18 100

18) Angka Melek huruf 15 -44 tahun % 99,04 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 98,76 98,99

Page 18: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

17 | R e n j a

NO Indikator Satuan Kondisi2009

Target Renstra SKPD RealisasiCapaian (%) Catatan

AnalisisTahun2010

Tahun2011

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2012

Tahun2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13)

19) Rasio Guru terhadap murid SD/MI orang 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:22 1:22

20) Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs orang 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:26 1:26

21) Rasio Guru terhadap murid SMA/MA/SMK orang 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:32 1:32

22) Persentase SD/MI yang telah memiliki minimal 2 (dua) orangguru dengan sertifikat pendidik % 20 20 30 40 50 60 51,30 91,17

23) Persentase SMP/MTs yang telah memiliki guru dengansertifikat pendidik % 35 35 45 55 65 75 77,42 89,06

24) Persentase SMA/MA/SMK yang telah memiliki guru dengansertifikat pendidik % 50 50 60 70 80 90 48,78 97,56

25) Persentase guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasiS1/DIV dari perguruan tinggi terakreditasi % 60 60 65 70 75 80 16,94 31,12

26) Persentase guru SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasiS1/DIV dari perguruan tinggi terakreditasi % 70 70 75 80 85 90 71,03 83,85

27) Persentase guru SMA/MA/SMK yang telah memenuhikualifikasi S1/DIV dari perguruan tinggi terakreditasi % 80 80 85 90 95 100 88,63 90,25

Page 19: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

18 | R e n j a

2.3. ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Memperhatikan keberhasilan pembangunan pendidikan 5 tahun terakhir ini

tergolong baik, tetapi masih ada beberapa permasalahan yang saat ini, yaitu :

1. APK PAUD masih sangat rendah (7,09%)

2. Sarana pendukung pembelajaran PAUD yang kurang memadai (alat permainan

edukatif dalam dan luar);

3. Sebaran lembaga PAUD tidak merata;

4. Sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung keberhasilan PBM(Proses

Belajar Mengajar) kurang memadai;

5. Perubahan kurikulum dari KTSP(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) ke

Kurikulum 2013 sehingga perlunya pengadaan buku sesuai dengan kurikulum

2013;

6. Kualitas tenaga pendidik yang belum memadai;

7. Kualifikasi Tenaga Pendidikan belum terpenuhi sesuai dengan SPM

Pendidikan;

8. Persentase guru bersertifikat masih rendah (36,07%)

9. Kemampuan guru muatan lokal bahasa Daerah(bahasa Pakpak) masih rendah;

10. Kemampuan Operator DAPODIK mengentry data ke APLIKASI DAPODIK masih

rendah;

11. Minat masyarakat ke sekolah kejuruan (SMK) sangat tinggi sehingga perlu USB

untuk Sekolah Kejuruan;

12. Perlunya peningkatan kempetensi siswa melalui lomba-lomba siswa.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014

Rancangan awal RKPD terhadap kebutuhan dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikutini;

Page 20: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

19 | R e n j a

Tabel 2.4REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATANPENTINGN0. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJATARGET/CAPAIAN

PAGUINDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJATARGET/CAPAIAN

KEBUTUHANDANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IProgram PelayananAdministrasiPerkantoran

TerlayaninyaAdministrasiPerkantoran

100% 1.017.400.00,-Program PelayananAdministrasiPerkantoran

TerlayaninyaAdministrasiPerkantoran

100% 1.017.400.00,-

1.1Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

DinasPendidikan

Tersedianya telepon,Listrik, dan Air 12 Bulan 58.000.000,-

Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

DinasPendidikan

Tersedianya telepon,Listrik, dan Air 12 Bulan 58.000.000,-

1.2Penyediaan jasaPerizinan/Pajak KenderaanDinas

DinasPendidikan

Terpenuhinya perizinankenderaan dinas/operasional

12 bulan 2.200.000,-Penyediaan jasaPerizinan/Pajak KenderaanDinas

DinasPendidikan

Terpenuhinya perizinankenderaan dinas/operasional

12 bulan 2.200.000,-

1.3 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

DinasPendidikan

Terpeliharanyaperalatan Kerja 12 Bulan 17.000.000,- Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerjaDinas

PendidikanTerpeliharanya peralatanKerja 12 Bulan 17.000.000,-

1.4 Penyediaan Alat TulisKantor

DinasPendidikan

Tersedianya Alat TulisKantor 12 Bulan 110.000.000,- Penyediaan Alat Tulis

KantorDinas

PendidikanTersedianya Alat TulisKantor 12 Bulan 110.000.000,-

1.5 Penyediaan barang cetakandan penggandaan

DinasPendidikan

Tersedianya barangcetakan danpenggandaan

12 Bulan 14.000.000,- Penyediaan barang cetakandan penggandaan

DinasPendidikan

Tersedianya barangcetakan danpenggandaan

12 Bulan 14.000.000,-

1.6Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganBangunan Kantor

DinasPendidikan

Tersedianya komponeninstalasi listrik/penerangan BangunanKantor

12 Bulan 5.200.000,-Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganBangunan Kantor

DinasPendidikan

Tersedianya komponeninstalasi listrik/penerangan BangunanKantor

12 Bulan 5.200.000,-

1.7 Penyediaan peralatanrumah tangga

DinasPendidikan

Tersedianya peralatanKebersihan dan bahanpembersih

12 Bulan 4.600.000,- Penyediaan peralatanrumah tangga

DinasPendidikan

Tersedianya peralatanKebersihan dan bahanpembersih

12 Bulan 4.600.000,-

Page 21: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

20 | R e n j a

1.8Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

DinasPendidikan

Tersedianya bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

12 Bulan 5.400.000,-Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

DinasPendidikan

Tersedianya bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

12 Bulan 5.400.000,-

1.9 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

DinasPendidikan

Terlaksananyaperjalanan dinas luardan dalam daerah

12 Bulan 750.000.000,- Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

DinasPendidikan

Terlaksananyaperjalanan dinas luardan dalam daerah

12 Bulan 750.000.000,-

1.10Penyediaan jasa pendukungadministrasi/teknisperkantoran.

DinasPendidikan

Jasa tenaga pendukungadministrasi/teknisperkantoran

12 Bulan 51.000.000,-Penyediaan jasa pendukungadministrasi/teknisperkantoran.

DinasPendidikan

Jasa tenaga pendukungadministrasi/teknisperkantoran

12 Bulan 51.000.000,-

IIProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnya saranadan prasaranaAparatur

222.500.000,-Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnya saranadan prasaranaAparatur

222.500.000,-

2.1 Pemeliharaan Rutin berkalagedung kantor

DinasPendidikan

Terpeliharanya gedungkantor 12 bulan 85.000.000,- Pemeliharaan Rutin berkala

gedung kantorDinas

PendidikanTerpeliharanya gedungkantor 12 bulan 85.000.000,-

2.2 Pengadaan PerlengkapanKantor SKB Dairi Tersedianya

Perlengkapan Kantor5 lemari

Arsip 7.500.000,- Pengadaan PerlengkapanKantor SKB Dairi Tersedianya

Perlengkapan Kantor5 lemari

Arsip 7.500.000,-

2.3 Pengadaan PeralatanGedung Kantor SKB Dairi

Tersedianya peralatangedung Kantor

1 bh scnner,1 unit laptopdan 1 unit

infocus30.000.000,- Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor SKB DairiTersedianya peralatangedung Kantor

1 bh scnner,1 unit laptopdan 1 unit

infocus30.000.000,-

2.4 Pengadaan mebeluairKantor SKB Dairi Tersedinya Mebeluair 100 unit

kursi rapat 50.000.000,- Pengadaan mebeluairKantor SKB Dairi Tersedinya Mebeluair 100 unit

kursi rapat 50.000.000,-

2.5Pemeliharaan rutin/berkalakenderaan dinas/Operasional

DinasPendidikan

Terpeliharanyakenderaandinas/operasional

1 Unit 50.000.000,-Pemeliharaan rutin/berkalakenderaan dinas/Operasional

DinasPendidikan

Terpeliharanyakenderaandinas/operasional

1 Unit 50.000.000,-

Page 22: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

21 | R e n j a

IIIProgram PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyaprofesionalismepengelolaan LaporanKeuangan danpelaporan kinerja

100% 10.000.000,-Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyaprofesionalismepengelolaan LaporanKeuangan danpelaporan kinerja

100% 10.000.000,-

3.1Penyusunan Laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

DinasPendidikan

Tersusunnya Laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD

1 Tahun 10.000.000,-Penyusunan Laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

DinasPendidikan

Tersusunnya Laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD

1 Tahun 10.000.000,-

IVProgram PendidikanAnakUsia Dini(PAUD)

MeningkatnyaPelayananPendidikan PAUD

100% 860.000.000,-Program PendidikanAnakUsia Dini(PAUD)

MeningkatnyaPelayananPendidikan PAUD

100% 860.000.000,-

4.1 Pelatihan KompetensiTenaga Pendidik (lanjutan) SKB Dairi Terlatihnya tenaga

pendidik(tutor) 150 orang 350.000.000,- Pelatihan KompetensiTenaga Pendidik (lanjutan) SKB Dairi Terlatihnya tenaga

pendidik(tutor) 150 orang 350.000.000,-

4.2 Biaya Operasional Sekolah

TKPembinaSumbuldan TK

PembinaSidikalang

Tersedianya biayaoperasional sekolah (TKNegeri)

2 Unit 50.000.000,- Biaya Operasional Sekolah

TKPembinaSumbuldan TK

PembinaSidikalang

Tersedianya biayaoperasional sekolah (TKNegeri)

2 Unit 50.000.000,-

4.3 Pengembangan PendidikanAnak Usia Dini SKB Dairi

Tersedianya Alatbermain/Alat PeragaEdukatif (APE)

30 set untuk12 PAUD 60.000.000,- Pengembangan Pendidikan

Anak Usia Dini SKB DairiTersedianya Alatbermain/Alat PeragaEdukatif (APE)

30 set untuk12 PAUD 60.000.000,-

4.4 Motivasi Tenaga pendidikPAUD

DinasPendidikan

Pemberian Penghargaankepada Tutor 300 orang 400.000.000,- Motivasi Tenaga pendidik

PAUDDinas

PendidikanPemberian Penghargaankepada Tutor 300 orang 400.000.000,-

Page 23: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

22 | R e n j a

VProgram Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun danPendidikan SLB

Tercapainya WajibBelajar 9 tahun 100% 15.250.000.00

0,-

Program Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun danPendidikan SLB

Tercapainya WajibBelajar 9 tahun 100% 15.250.000.000,

-

5.1 Penguatan kapasitaspengelola pendidikan dasar Kab.Dairi

Kapasitas pengelolapendidikan dasar yangprofesional

Terpenuhinya SPMDikdas

1.250.000.000,- Penguatan kapasitaspengelola pendidikan dasar Kab.Dairi

Kapasitas pengelolapendidikan dasar yangprofesional

Terpenuhinya SPMDikdas

1.250.000.000,-

5.2Biaya operasionalpengembangan kapasitaspenerapan SPM Dikdas

Kab. Dairi

Tersedianya biayaoperasionalpengembangankapasitas penerapanSPM Dikdas

Terpenuhinya SPMDikdas

125.000.000,-Biaya operasionalpengembangan kapasitaspenerapan SPM Dikdas

Kab. Dairi

Tersedianya biayaoperasionalpengembangankapasitas penerapanSPM Dikdas

Terpenuhinya SPMDikdas

125.000.000,-

5.3 Pengadaan Buku PelajaranSD dan SMP Kab.Dairi Tersedianya Buku

Pelajaran SD dan SMPJlh, jdl, jenis

buku 11.800.000.000,- Pengadaan Buku PelajaranSD dan SMP Kab.Dairi Tersedianya Buku

Pelajaran SD dan SMPJlh, jdl, jenis

buku 11.800.000.000,-

5.4 Pelatihan PenyusunanKurikulum

DinasPendidikan

Terlatihnya guruSD,SMP dalammelaksanakanKurukulum 2013

200 orang 150.000.000,- Pelatihan PenyusunanKurikulum

DinasPendidikan

Terlatihnya guru SD,SMPdalam melaksanakanKurukulum 2013

200 orang 150.000.000,-

5.5 Penyediaan OperasionalSekolah Kab.Dairi Tersedianya Biaya

Operasional Sekolah SD dan SMP - Penyediaan OperasionalSekolah Kab.Dairi Tersedianya Biaya

Operasional Sekolah SD dan SMP -

5.6 Pengembangan Minat,Bakat dan Kreativitas siswa

DinasPendidikan

TerlaksananyaOlimpiade SAINS untuksiswa SD/MI danolimpiade seni danolahraga untukSMP/MTs

420 orang 250.000.000,- Pengembangan Minat,Bakat dan Kreativitas siswa

DinasPendidikan

TerlaksananyaOlimpiade SAINS untuksiswa SD/MI danolimpiade seni danolahraga untukSMP/MTs

420 orang 250.000.000,-

5.7Koordinasi PenyaluranBantuan OperasionalSekolah (BOS)

SD,SMP seKab. Dairi

Tersosialisasikannyajuknis BOS Tahun 2015 327 sekolh 50.000.000,-

Koordinasi PenyaluranBantuan OperasionalSekolah (BOS)

SD,SMP seKab. Dairi

Tersosialisasikannyajuknis BOS Tahun 2015 327 sekolh 50.000.000,-

5.8 Biaya Operasional UPT BinaDIKDAS Kecamatan

DinasPendidikan

Tersedianya biayaoperasional UPT BinaDikdas

15Kecamatan 374.000.000,- Biaya Operasional UPT Bina

DIKDAS KecamatanDinas

PendidikanTersedianya biayaoperasional UPT BinaDikdas

15Kecamatan 374.000.000,-

Page 24: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23 | R e n j a

5.9Monitoring, Evaluasi danpelaporan pelaksanaan UASdan UN SD/MI, UAS dan UNSMP/MTs

SD/MI danSMP/MTsse Kab.Dairi

Terlaksananya UN danUAS tingkat SD/MI,SMP/MTs

13.800 orang 50.000.000,-Monitoring, Evaluasi danpelaporan pelaksanaan UASdan UN SD/MI, UAS dan UNSMP/MTs

SD/MI danSMP/MTsse Kab.Dairi

Terlaksananya UN danUAS tingkat SD/MI,SMP/MTs

13.800orang 50.000.000,-

5.10 Pengadaan Buku LaporanPendidikan SD/SMP

SD,SMP seKab. Dairi

Buku LaporanPendidikan

SD = 9150SMP= 7810 163.100.000,- Pengadaan Buku Laporan

Pendidikan SD/SMPSD,SMP seKab. Dairi

Buku LaporanPendidikan

SD = 9150SMP= 7810 163.100.000,-

5.11 Pengadaan Buku MuatanLokal SD/SMP

SD,SMP seKab. Dairi

Tersedianya BukuMuatan Lokal

SD kelasIV,V,VI=21.9

17 [email protected],- danSMP kls VII,VIII, IX =19.599 org@ 25.000

1.037.900.000,- Pengadaan Buku MuatanLokal SD/SMP

SD,SMP seKab. Dairi

Tersedianya BukuMuatan Lokal

SD kelasIV,V,VI=21.917 org@

25.000,- danSMP kls VII,VIII, IX =19.599 org@ 25.000

1.037.900.000,-

VI Program PendidikanMenegah

MeningkatnyaPelayananPendidikanMenengah

100% 6.202.150.00,- Program PendidikanMenegah

MeningkatnyaPelayananPendidikanMenengah

100% 6.202.150.000,-

6.1 Pengadaan Buku PelajaranSMA dan SMK Kab.Dairi Tersedianya buku

pelajaran SMA dan SMKJlh, Juduldan jenis

buku4.700.000.000,- Pengadaan Buku Pelajaran

SMA dan SMK Kab.Dairi Tersedianya bukupelajaran SMA dan SMK

Jlh, Juduldan jenis

buku4.700.000.000,-

6.2 Pelatihan PengembanganKurikulum 2013

DinasPendidikan

Tenaga PendidikTerlatih 200 orang 140.000.000,- Pelatihan Pengembangan

Kurikulum 2013Dinas

Pendidikan Tenaga Pendidik Terlatih 200 orang 140.000.000,-

6.3 Biaya Operasional SekolahSMA/SMKNegeri seKab. Dairi

Tambahan BiayaOperasional SekolahSMA/SMK Negeri

SMA: 13 UnitSMK: 3 Unit 1.262.150.000,- Biaya Operasional Sekolah

SMA/SMKNegeri seKab. Dairi

Tambahan BiayaOperasional SekolahSMA/SMK Negeri

SMA: 13Unit

SMK: 3Unit

1.262.150.000,-

6.4Penerimaan SiswaBaru(PSB) SMA dan SMKNegeri

SMA/SMKNegeri seKab. Dairi

TerlaksananyaPenerimaan SiswaBaru(PSB) SMA danSMK Negeri

SMA: 13SekolahSMK: 3Sekolah

25.000.000,-Penerimaan SiswaBaru(PSB) SMA dan SMKNegeri

SMA/SMKNegeri seKab. Dairi

TerlaksananyaPenerimaan SiswaBaru(PSB) SMA dan SMKNegeri

SMA: 13SekolahSMK: 3Sekolah

25.000.000,-

Page 25: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

24 | R e n j a

6.5Monitoring, Evaluasi danPelaporan Pelaksanaan UNdan UAS SMA/SMK

SMA/MA/SMK se Kab.

Dairi

PengawasanPelaksanaan ujiannasional dan ujiansekolah SMA/MA/SMKNegeri dan Swasta seKab. Dairi

5.100 0rang 20.000.000,-Monitoring, Evaluasi danPelaporan Pelaksanaan UNdan UAS SMA/SMK

SMA/MA/SMK se

Kab. Dairi

PengawasanPelaksanaan ujiannasional dan ujiansekolah SMA/MA/SMKNegeri dan Swasta seKab. Dairi

5.100 0rang 20.000.000,-

6.5Pengadaan buku laporanhasil belajar SMA/SMKNegeri dan Swasta

SMA/SMKse Kab.Dairi

Tersedianya bukulaporan pendidikan

5.500Eksemplar 55.000.000,-

Pengadaan buku laporanhasil belajar SMA/SMKNegeri dan Swasta

SMA/SMKse Kab.Dairi

Tersedianya bukulaporan pendidikan

5.500Eksemplar 55.000.000,-

VII Program Pendidikan NonFormal

Terwujudnyapemerataan danperluasan fasilitaspendidikan

100% 100.000.000,- Program Pendidikan NonFormal

Terwujudnyapemerataan danperluasan fasilitaspendidikan

100% 100.000.000,-

7.1Publikasi dan sosialisasipendidikan non formal (HariAksara Internasional)

Salah SatuKab./Kota

diProp.Sumatera Utara

Mengikuti PameranHAI yang ke 49 Tahun2015 di salah satuKab/Kota PropinsiSumatera Utara

1 kegiatan 20.000.000,-Publikasi dan sosialisasipendidikan non formal (HariAksara Internasional)

Salah SatuKab./Kota

diProp.Sumatera Utara

Mengikuti PameranHAI yang ke 49 Tahun2015 di salah satuKab/Kota PropinsiSumatera Utara

1 kegiatan 20.000.000,-

7.2 Biaya Operasional SKB SKB Dairi Biaya Operasional SKB 12 bulan 80.000.000,- Biaya Operasional SKB SKB Dairi Biaya Operasional SKB 12 bulan 80.000.000,-

7.3Program PeningkatanMutu Pendidik dan TenagaKependidikan

Meningkatnya kualitastenaga pendidik dankependidikan

100% 857.000.000,-Program PeningkatanMutu Pendidik dan TenagaKependidikan

Meningkatnya kualitastenaga pendidik dankependidikan

100% 857.000.000,-

7.4 Sertifikasi Guru dalam Jabatan Dinaspendidikan

Jumlah guru yangtersertifikasi 200 Orang 40.000.000,- Sertifikasi Guru dalam Jabatan Dinas

pendidikanJumlah guru yangtersertifikasi 200 Orang 40.000.000,-

7.5

Pengembangan Mutu dankualitas program pendidikandan pelatihan bagi pendidikdan tenaga kependidikan

Kab. dairiMeningkatnyaKompetensi antar kepalasekolah SMA dan SMK

38 orang 19.000.000,-

Pengembangan Mutu dankualitas program pendidikandan pelatihan bagi pendidikdan tenaga kependidikan

Kab. dairiMeningkatnya Kompetensiantar kepala sekolah SMAdan SMK

38 orang 19.000.000,-

7.6 Pelatihan Guru seni Budayadan Prakarya SD dan SMP

Terlaksananya kurikulumbermuatan lokal (budayapakpak)

336 orang 168.000.000,- Pelatihan Guru seni Budayadan Prakarya SD dan SMP

Terlaksananya kurikulumbermuatan lokal (budayapakpak)

336 orang 168.000.000,-

Page 26: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

25 | R e n j a

VIII Program ManajemenPelayanan Pendidikan

MeningkatnyaPelayanan bidangPendidikan

100% 857.000.000,- Program ManajemenPelayanan Pendidikan

MeningkatnyaPelayanan bidangPendidikan

100% 857.000.000,-

8.1

Penyelenggaraan pelatihan,Seminar dan Lokakarya sertadiskusi ilmiah tentangberbagai issu pendidikan

SMA/SMKse

KabupatenDairi

Pembinaan pesertaMusyawarah Guru MataPelajaran UN SMA/SMK

210 orang 105.000.000,-

Penyelenggaraan pelatihan,Seminar dan Lokakarya sertadiskusi ilmiah tentangberbagai issu pendidikan

SMA/SMKse

KabupatenDairi

Pembinaan pesertaMusyawarah Guru MataPelajaran UN SMA/SMK

210 orang 105.000.000,-

8.2 Lomba kreatifitas siswa SMAdan SMK Kab.Dairi

Adanya wadah bagi siswaSMA dan SMK untukaktualisasi diri melaluiprestasi

164 orang 82.000.000,- Lomba kreatifitas siswa SMAdan SMK Kab.Dairi

Adanya wadah bagi siswaSMA dan SMK untukaktualisasi diri melaluiprestasi

164 orang 82.000.000,-

8.3 Pelaksanaan Lomba OSN SMAdan LKS SMK Kab.Dairi

Adanya wadah lombaunjuk prestasi dankreatifitas siswa SMA danSMK

249 orang 160.000.000,- Pelaksanaan Lomba OSN SMAdan LKS SMK Kab.Dairi

Adanya wadah lombaunjuk prestasi dankreatifitas siswa SMA danSMK

249 orang 160.000.000,-

8.4 Bimbingan Teknis AplikasiDapodikdas/Dapodikmen Kab.Dairi

Meningkatnyakemampuan operatormenyelesaikan AplikasiDapodikdas/Dapodikmen

SD = 263orang

SMP = 61orang

SMA = 23orang

SMK = 14orang

160.000.000,- Bimbingan Teknis AplikasiDapodikdas/Dapodikmen Kab.Dairi

Meningkatnyakemampuan operatormenyelesaikan AplikasiDapodikdas/Dapodikmen

SD = 263orang

SMP = 61orang

SMA = 23orang

SMK = 14orang

160.000.000,-

8.5 Biaya Pembinaan Sekolahadiwyata Kab.Dairi

Tersedianya biayapembinaan sekolahadiwyata

Seluruhsekolah(SD,SMP, SMAdan SMK)

100.000.000,- Biaya Pembinaan Sekolahadiwyata Kab.Dairi

Tersedianya biayapembinaan sekolahadiwyata

Seluruhsekolah(SD,SMP, SMAdan SMK)

100.000.000,-

8.6Biaya Pembinaan danMonitoring pelaksanaankurikulum 2013

Kab.Dairi

Tersedianya biayapembinaan danmonitoring kurikulum2013

Seluruhsekolah(SD,SMP, SMAdan SMK)

250.000.000,-Biaya Pembinaan danMonitoring pelaksanaankurikulum 2013

Kab.Dairi

Tersedianya biayapembinaan danmonitoring kurikulum2013

Seluruhsekolah(SD,SMP, SMAdan SMK)

250.000.000,-

J U M L A H 24.746.050.000,- J U M L A H 24.746.050.000,-

Page 27: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

26 | R e n j a

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan di kabupaten Dairi disusun dengan

memperhatikan kebijakan nasional serta kebijakan provinsi sumatera utara. Kebijakan Nasional

dan Provinsi merupakan acuan bagi pemerintah Kabupaten Dairi dalam melaksanakan

pembangunan di bidang Pendidikan.

Dalam melaksanakan setiap kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap

masyarakat, pemerintah selalu menerapkan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas. Kebijakan

ini diambil berdasarkan landasan hukum baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau

landasan hukum lainnya.

Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat

terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dan pernyataan misi. Tujuan adalah hasil

akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yaitu waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015-2019 adalah:

a. Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini

b. Meningkatkan kualitas pendidikan

c. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

d. Meningkatkan Pendidikan Non Formal

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan

3.3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dan dihasilkan oleh instansi

pemerintah dalam jangka tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi pada Tahun 2015-2019 adalah:

a. Meningkatnya mutu anak didik

b. Meningkatnya partisipasi pendidikan

c. Meningkatnya kualifikasi & kompetensi tenaga pendidik

d. Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Non Formal

e. Meningkatnya mutu satuan pendidikan

f. Meningkatnya sarana pendidikan

Page 28: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

27 | R e n j a

3.4. Program dan Kegiatan

Hasil analisis dan pembahasan Renstra Dinas Pendidikan yang disusun berdasarkan

layanan pendidikan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada akhirnya bermuara

pada perumusan program dan kegiatan.

Berbagai program yang akan ditangani oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan SLB

6. Program Pendidikan Menengah

7. Program Pendidikan Non Formal

8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Masing-masing program terdiri dari sejumlah kegiatan yang mendukung pencapaian

sasaran yang telah dirumuskan. Untuk itu Dinas Pendidikan merencanakan kegiatan yang akan

dilaksanakan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan Jasa Perizinan/Pajak Kenderaan Dinas

c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor

g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

h. Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

j. Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

b. Pengadaan Perlengkapan Kantor

c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

d. Pengadaan Mebeluair Kantor

e. Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional

Page 29: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

28 | R e n j a

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

IV. Program Pendidikan Anak Usia Dini

a. Biaya Operasional Sekolah

b. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (lanjutan)

c. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

d. Pengembangan Data dan Informasi PAUD

e. Diklat Tutor PAUD

f. Sosialisasi PAUD

g. Motivasi tenaga pendidik PAUD

V. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan SLB

a. Penguatan Kapasitas Pengelola Pendidikan Dasar

b. Biaya Operasional Pengembangan Kapasitas Penerapan SPM Dikdas

c. Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP

d. Pelatihan penyusunan kurikulum

e. Penyediaan Operasional Sekolah

f. Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa

g. Koordinasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

h. Biaya Operasional UPT Bina Dikdas

i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan UAS/UASBN SD/MI dan UAS/UN

SMP/MTs)

j. Pengadaan Buku Laporan pendidikan SD dan SMP

k. Pengadaan Buku Muatan Lokal SD dan SMP

VI. Program Pendidikan Menengah

a. Pengadaan Buku Pelajaran SMA dan SMK

b. Pelatihan Pengembangan Kurikulum 2013

c. Biaya Operasional Sekolah

d. Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMA dan SMK Negeri

e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan UAS/UN SMA dan SMK

f. Pengadaan buku laporan hasil belajar SMA/SMK Negeri/Swasta

VII. Program Pendidikan Non Formal

a. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal (Hari Aksara Internasional)

b. Biaya Operasional SKB

Page 30: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

29 | R e n j a

VIII. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Sertifikasi Guru dalam Jabatan

b. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan

tenaga kependidikan

c. Pelatihan Guru Seni Budaya& Prakarya

IX. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

a. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang

berbagai issu pendidikan.

b. Lomba Kreatifitas siswa SMA dan SMK

c. Pelaksanaan Lomba OSN SMA dan LKS SMK

d. Bimbingan Teknis Aplikasi Dapodikdas

e. Biaya Pembinaan Sekolah adiwyata

f. Biaya Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Kurikulum 2013

Rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi tahun 2015 dan prakiraan maju

program dan kegiatan tahun 2016 serta prakiraan kebutuhan dana dapat dilihat dalam tabel

berikut:

Page 31: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

30 | R e n j a

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015dan Prakiraan Maju Tahun 2016

Kabupaten DairiNama SKPD : Dinas Pendidikan lembar ……dari …...

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi target capaiankinerja

Kebutuhan Dana/pagu indikatif

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)

1 01 PENDIDIKAN

1 01 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

TerlayaninyaAdministrasiPerkantoran

100% 1.017.400.000,- 1.119.140.000,-

02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tersedianya telepon,Listrik, dan Air

DinasPendidikan 12 Bulan 58.000.000,- 12 Bulan 63.800.000,-

06 Penyediaan jasa Perizinan/PajakKenderaan Dinas

Terpenuhinya perizinankenderaan dinas/operasional

DinasPendidikan 12 bulan 2.200.000,- 12 Bulan 2.420.000,-

09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Terpeliharanyaperalatan Kerja

DinasPendidikan 12 Bulan 17.000.000,- 12 Bulan 18.700.000,-

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat TulisKantor

DinasPendidikan 12 Bulan 110.000.000,- 12 Bulan 121.000.000,-

11 Penyediaan barang cetakandan penggandaan

Tersedianya barangcetakan danpenggandaan

DinasPendidikan 12 Bulan 14.000.000,- 12 Bulan 15.400.000,-

12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponeninstalasi listrik/penerangan BangunanKantor

DinasPendidikan 12 Bulan 5.200.000,- 12 Bulan 5.720.000,-

Page 32: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

31 | R e n j a

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi target capaiankinerja

Kebutuhan Dana/pagu indikatif

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)

14 Penyediaan peralatan rumah tanggaTersedianya peralatanKebersihan dan bahanpembersih

DinasPendidikan 12 Bulan 4.600.000,- 12 Bulan 5.060.000,-

15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

DinasPendidikan 12 Bulan 5.400.000,- 12 Bulan 5.940.000,-

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

Terlaksananyaperjalanan dinas luardan dalam daerah

DinasPendidikan 12 Bulan 750.000.000,- 12 Bulan 825.000.000,-

19 Penyediaan jasa pendukungadministrasi/teknis perkantoran.

Jasa tenagapendukungadministrasi/teknisperkantoran

DinasPendidikan 12 Bulan 51.000.000,- 12 Bulan 56.100.000,-

1 01 02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Meningkatnya saranadan prasaranaAparatur

222.500.000,- 244.750.000,-

1 01 02 03 Pemeliharaan Rutin berkala gedungkantor

Terpeliharanya gedungkantor

DinasPendidikan 12 bulan 85.000.000,- 12 bulan 93.500.000,-

1 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Kantor TersedianyaPerlengkapan Kantor SKB Dairi 5 lemari Arsip 7.500.000,- 5 lemari Arsip 8.250.000,-

1 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatangedung Kantor SKB Dairi

1 bh scnner, 1unit laptop dan 1

unit infocus30.000.000,-

1 bh scnner, 1 unitlaptop dan 1 unit

infocus33.000.000,-

1 01 02 10 Pengadaan mebeluair Kantor Tersedinya Mebeluair SKB Dairi 100 unit kursirapat 50.000.000,- 100 unit kursi rapat 55.000.000,-

1 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkalakenderaan dinas /Operasional

Terpeliharanyakenderaandinas/operasional

DinasPendidikan 1 Unit 50.000.000,- 1 Unit 55.000.000,-

Page 33: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

32 | R e n j a

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi target capaiankinerja

Kebutuhan Dana/pagu indikatif

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)

1 01 06

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

MeningkatnyaprofesionalismepengelolaanLaporanKeuangan danpelaporan kinerja

100% 10.000.000,- 11.000.000,-

01Penyusunan Laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersusunnya Laporancapaian kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD

DinasPendidikan 1 Tahun 10.000.000,- 1 Tahun 11.000.000,-

1 01 15 Program Pendidikan AnakUsia Dini(PAUD)

MeningkatnyaPelayanan PendidikanPAUD

100% 860.000.000,- 946000.000,-

57 Pelatihan Kompetensi TenagaPendidik (lanjutan)

Terlatihnya tenagapendidik(tutor) SKB Dairi 150 orang 350.000.000,- Tingkat Lanjutan 150 orang 385.000.000,-

58 Biaya Operasional SekolahTersedianya biayaoperasional sekolah(TK Negeri)

TK PembinaSumbul dan TK

PembinaSidikalang

2 Unit 50.000.000,- 2 Unit 55.000.000,-

59 Pengembangan Pendidikan Anak UsiaDini

Tersedianya Alatbermain/Alat PeragaEdukatif (APE)

SKB Dairi 30 set untuk 12PAUD 60.000.000,- 30 set untuk 12

PAUD 66.000.000,-

61 Motivasi Tenaga pendidik PAUDPemberianPenghargaan kepadaTutor

DinasPendidikan 300 orang 400.000.000,- 300 orang 440.000.000,-

Page 34: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

33 | R e n j a

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi target capaiankinerja

Kebutuhan Dana/pagu indikatif

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)

1 01 16Program Wajib BelajarPendidikan Dasar SembilanTahun dan Pendidikan SLB

Tercapainya WajibBelajar 9 tahun 100% 15.250.000.000,- 16.775.000.000,-

01 01 16 11 Penguatan kapasitas pengelolapendidikan dasar

Kapasitas pengelolapendidikan dasar yangprofesional

Kab.Dairi TerpenuhinyaSPM Dikdas 1.250.000.000,- Hibah Terpenuhinya SPM

Dikdas 1.375.000.000,-

12 Biaya operasional pengembangankapasitas penerapan SPM Dikdas

Tersedianya biayaoperasionalpengembangan kapasitaspenerapan SPM Dikdas

Kab. Dairi TerpenuhinyaSPM Dikdas 125.000.000,- Biaya Umum

HibahTerpenuhinya SPM

Dikdas 137.500.000,-

13 Pengadaan Buku Pelajaran SDdan SMP

Tersedianya BukuPelajaran SD dan SMP Kab.Dairi Jlh, jdl, jenis

buku 11.800.000.000,- DAK Pendidikan Jlh, jdl, jenis buku 11.800.000.000,-

59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Terlatihnya guruSD,SMP dalammelaksanakanKurukulum 2013

DinasPendidikan 200 orang 150.000.000,-

PerubahanKurikulum

Nasional Tahun2013

200 orang 165.000.000,-

66 Penyediaan Operasional Sekolah Tersedianya BiayaOperasional Sekolah Kab.Dairi SD dan SMP - SD dan SMP -

70 Pengembangan Minat, Bakat danKreativitas siswa

TerlaksananyaOlimpiade SAINS untuksiswa SD/MI danolimpiade seni danolahraga untukSMP/MTs

DinasPendidikan 420 orang 250.000.000,- 420 orang 275.000.000,-

Page 35: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

34 | R e n j a

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi target capaiankinerja

Kebutuhan Dana/pagu indikatif

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)

80 Koordinasi Penyaluran BantuanOperasional Sekolah (BOS)

Tersosialisasikannyajuknis BOS Tahun2015

SD,SMP seKab. Dairi 327 sekolh 50.000.000,- 327 sekolh 55.000.000,-

81 Biaya Operasional UPT Bina DIKDASKecamatan

Tersedianya biayaoperasional UPT BinaDikdas

DinasPendidikan 15 Kecamatan 374.000.000,- 15 Kecamatan 411.400.000,-

87Monitoring, Evaluasi dan pelaporanpelaksanaan UAS dan UN SD/MI, UASdan UN SMP/MTs

Terlaksananya UN danUAS tingkat SD/MI,SMP/MTs

SD/MI danSMP/MTs se

Kab. Dairi13.800 orang 50.000.000,- 13.800 orang 55.000.000,-

88 Pengadaan Buku Laporan PendidikanSD/SMP

Buku LaporanPendidikan

SD,SMP seKab. Dairi

SD = 9150SMP= 7810 163.100.000,- SD = 9150 SMP=

7810 179.410.000,-

89 Pengadaan Buku Muatan LokalSD/SMP

Tersedianya BukuMuatan Lokal

SD,SMP seKab. Dairi

SD kelasIV,V,VI=21.917org@ 25.000,-

dan SMP kls VII,VIII, IX = 19.599

org @ 25.000

1.037.900.000,-

SD kelasIV,V,VI=21.917 [email protected],- dan SMP

kls VII, VIII, IX =19.599 org @

25.000

1.141.090.000,-

1 01 17 Program Pendidikan MenegahMeningkatnyaPelayanan PendidikanMenengah

100% 6.202.150.000,- 6.822.365.000,-

13 Pengadaan Buku Pelajaran SMAdan SMK

Tersedianya bukupelajaran SMA danSMK

Kab.Dairi Jlh, Judul danjenis buku 4.700.000.000,- DAK Pendidikan Jlh, Judul dan jenis

buku 5.170.000.000,-

57 Pelatihan PengembanganKurikulum 2013

Tenaga PendidikTerlatih

DinasPendidikan 200 orang 140.000.000,-

PerubahanKurikulumNasional tahun2013

200 orang 154.000.000,-

Page 36: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

35 | R e n j a

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi target capaiankinerja

Kebutuhan Dana/pagu indikatif

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)

77 Biaya Operasional SekolahTambahan BiayaOperasional SekolahSMA/SMK Negeri

SMA/SMKNegeri se Kab.

Dairi

SMA: 13 UnitSMK: 3 Unit 1.262.150.000,- SMA: 13 Unit

SMK; 3 Unit 1.388.365.000,-

78 Penerimaan Siswa Baru(PSB)SMA dan SMK Negeri

TerlaksananyaPenerimaan SiswaBaru(PSB) SMA danSMK Negeri

SMA/SMKNegeri se Kab.

Dairi

SMA: 13 SekolahSMK: 3 Sekolah 25.000.000,- SMA: 13 Sekolah

SMK: 3 Sekolah 27.500.000,-

83Monitoring, Evaluasi danPelaporan Pelaksanaan UN danUAS SMA/SMK

PengawasanPelaksanaan ujiannasional dan ujiansekolah SMA/MA/SMKNegeri dan Swasta seKab. Dairi

SMA/MA/SMKse Kab. Dairi 5.100 0rang 20.000.000,- 5.100 0rang 22.000.000,-

84Pengadaan buku laporan hasilbelajar SMA/SMK Negeri danSwasta

Tersedianya bukulaporan pendidikan SMA/SMK se

Kab. Dairi5.500

Eksemplar 55.000.000,- 5.500 Eksemplar 60.500.000,-

1 01 18 Program Pendidikan Non Formal

Terwujudnyapemerataan danperluasan fasilitaspendidikan

100% 100.000.000,- 110.000.000,-

12Publikasi dan sosialisasipendidikan non formal (HariAksara Internasional)

Mengikuti PameranHAI yang ke 49 Tahun2015 di salah satuKab/Kota PropinsiSumatera Utara

Salah SatuKab./Kota di

Prop.SumateraUtara

1 kegiatan 20.000.000,- 1 kegiatan 22.000.000,-

Page 37: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

36 | R e n j a

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi target capaiankinerja

Kebutuhan Dana/pagu indikatif

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)

18 Biaya Operasional SKB Biaya Operasional SKB SKB Dairi 12 bulan 80.000.000,- 12 bulan 88.000.000,-

1 01 20Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan

Meningkatnya kualitastenaga pendidik dankependidikan

100% 857.000.000,- 942.700.000,-

01 Sertifikasi Guru dalam Jabatan Jumlah guru yangtersertifikasi

Dinaspendidikan 200 Orang 40.000.000,- 200 orang 44.000.000,-

08

Pengembangan Mutu dankualitas program pendidikan danpelatihan bagi pendidik dantenaga kependidikan

MeningkatnyaKompetensi antarkepala sekolah SMAdan SMK

Kab. dairi

38 orang 19.000.000,- 38 orang 20.900.000,-

28 Pelatihan Guru seni Budaya danPrakarya

Terlaksananyakurikulum bermuatanlokal (budaya pakpak)

SD dan SMP 336 orang 168.000.000,- 336 orang 184.800.000,-

1 01 22 Program Manajemen PelayananPendidikan

MeningkatnyaPelayanan bidangPendidikan

100% 857.000.000,- 942.700.000,-

08

Penyelenggaraan pelatihan,Seminar dan Lokakarya sertadiskusi ilmiah tentang berbagaiissu pendidikan

Pembinaan pesertaMusyawarah GuruMata Pelajaran UNSMA/SMK

SMA/SMK seKabupaten

Dairi210 orang 105.000.000,- 210 orang 115.500.000,-

18 Lomba kreatifitas siswa SMA danSMK

Adanya wadah bagisiswa SMA dan SMKuntuk aktualisasi dirimelalui prestasi

Kab.Dairi

164 orang 82.000.000,- 164 orang 90.200.000,-

Page 38: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

37 | R e n j a

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi target capaiankinerja

Kebutuhan Dana/pagu indikatif

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)

21 Pelaksanaan Lomba OSN SMAdan LKS SMK

Adanya wadah lombaunjuk prestasi dankreatifitas siswa SMAdan SMK

Kab.Dairi

249 orang 160.000.000,- 249 orang 176.000.000,-

22 Bimbingan Teknis AplikasiDapodikdas/Dapodikmen

Meningkatnyakemampuan operatormenyelesaikan AplikasiDapodikdas/Dapodikmen

Kab.DairiSD = 263 orangSMP = 61 orangSMA = 23 orangSMK = 14 orang

160.000.000,-

SD = 263 orangSMP = 61 orangSMA = 23 orangSMK = 14 orang

176.000.000,-

25 Biaya Pembinaan Sekolahadiwyata

Tersedianya biayapembinaan sekolahadiwyata

Kab.Dairi Seluruhsekolah(SD,

SMP, SMA danSMK)

100.000.000,- Seluruh sekolah (SD,SMP, SMA dan SMK) 110.000.000,-

26 Biaya Pembinaan dan Monitoringpelaksanaan kurikulum 2013

Tersedianya biayapembinaan danmonitoring kurikulum2013

Kab.Dairi Seluruhsekolah(SD,

SMP, SMA danSMK)

250.000.000,- Seluruh sekolah(SD,SMP, SMA dan SMK) 275.000.000,-

J u m l a h 24.746.050.000,- 27.220.655.000,-

Page 39: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

38 | R e n j a

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi merupakan

penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2009-2014

untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi yang telah

ditetapkan.

Untuk memberhasilkan Rencana Kerja ini, membutuhkan perhatian yang

serius dari seluruh komponen terkait (Stakeholders) untuk diimplementasikan

dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetap dan direncanakan. Suatu

rencana selalu bersifat flexibel, setelah dilakukan evaluasi maka pada tahap

implementasi dimungkinkan adanya umpan balik (feed back). Dengan demikian

jelaslah bahwa kegiatan pendidikan dan pembelajaran dapat mewujudkan visi

dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan bahan pertimbangan

dalam pelaksanaan pengembangan dibidang pendidikan di Kabupaten Dairi dan

sekaligus dapat dijadikan sebagai acuan dalam merancang pengembangan

dibidang pendidikan.

Sidikalang, Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKANKABUPATEN DAIRI

Dra. ROSEMA SILALAHIPEMBINANIP. 196206101990032007

Page 40: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENCANA KERJA (RENJA)DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN DAIRITAHUN ANGGARAN 2015

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGAKABUPATEN DAIRI

SIDIKALANG2015

Page 41: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

6

RENCANA KERJA (RENJA)DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangRenca Kerja (RENJA) dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Dairi Tahun 2015 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2015 dan merupakan awal dari PelaksanaanRENSTRA-SKPD 2014-2019 dan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 sesuai dengan MasaJabatan Bupati Dairi Periode ke-II Tahun 2014-2019.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan lanjutan dari Kegiatan sesuai RENSTRA-SKPDTahun 2009-2014 ditambah dengan Kegiatan yang dianggap Prioritas dilaksanakan sesuai kebutuhanMasyarakat Kabupaten Dairi. Proses Penyusunan RENJA-SKPD adalah melalui Pengolahan Datya danInformasi, Mereview Hasil Pelaksanaan Renja Tahun lalu, Merumuskan Tujuan dan Sasaran, MenelaahRancangan Awal RKPD, Menelaah Usulan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan danMerumuskan Kegiatan Prioritas sesuai dengan Visi, Misi Bupati Dairi dan Rancangan Awal RKPD.

1.2. Landasan Hukum1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33; Pemerintah Mempunyai Kewajiban Memajukan

Kebudayaan Nasional;2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Page 42: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

4

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

7. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1990, Tentang Kepariwisataan;8. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Kejuaraan

Olahraga;12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Pendanaan Olahraga;14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025(Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran DaerahNomor 12);

16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Utara Tahun 2009 - 2013 (LembaranDaerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata KerjaLembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor6, Tambahan Lembaran Daerah No 129);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara PenyusunanPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 - 2025;

20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2015;

1.3. Maksud dan TujuanPenyusunan Renja-SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi

dimaksudkan untuk menyajikan Skala Prioritas Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan,Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Dairi, dimanapenyusunannya mengacu pada RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015 dengan tujuan sebagai berikut :a). Menentukan Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Dairi, APBD Provinsi

dan APBN;b). Mempercepat Pembangunan yang menyangkut Pembangunan Kebudayaan, Kepariwisataan,

Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Dairi;c). Menghimpun usulan pembangunan dari Masyarakat Kabupaten Dairi yang ditampung melalui

Musrenbang Tingkat Desa dan Kecamatan.

Page 43: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

3

1.4. Sistematika PenulisanSistematika Penulisan RENJA-SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang;1.2. Landasan Hukum;1.3. Maksud dan Tujuan;1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-SKPD;2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD;2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD;2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA-SKPD;3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Page 44: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

4

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-SKPD

Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OlahragaKabupaten Dairi pada Tahun lalu dapat dijelaskan bahwa Program/Kegiatan yang telah direncanakandapat tercapai sesuai dengan Target. Untuk Target RENSTRA-SKPD 2009-2014 terdapat Program yangbelum mencapai target sesuai dengan Perencanaan, yaitu : Program Pengelolaan Keragaman Budaya,Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata, hal initerjadi karena Minimnya Anggaran yang tersedia.

Tindakan yang diambil untuk mengatasi hal tersebut diatas adalah mengusulkan Anggaran untukPelaksanaan Promosi Pariwisata Kabupaten Dairi, selain itu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemudadan Olahraga Kabupaten Dairi membuat alternatif yaitu Promosi melalui Pengumuman-pengumuman diMedia Massa, menyebarkan Leaflet/Brosur-brosur dan CD di tempat-tempat Wisata, sehingga melaluiPengumuman dan Brosur-brosur tersebut Masyarakat dapat mengenal dan mengetahui Potensi ObjekWisata di Kabupaten Dairi.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA-SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OlahragaKabupaten Dairi disajikan pada Tabel dibawah ini :

Page 45: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

6

TABEL 2.1.REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA-SKPD s/d TAHUN 2014

PROVINSI SUMATERA UTARA/KABUPATEN DAIRI

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

TargetKinerjaCapaianProgram

(RENSTRA-SKPD)

Tahun 2014

RealisasiTarget

Kinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dTahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun ... Target

Program danKegiatan

(RENJA-SKPDTahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian TargetRENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan

TargetRENJA-SKPD

Tahun ...

RealisasiRENJA-SKPD

Tahun ...

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d

Tahun berjalan(Tahun 2014)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRENSTRA (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 17 1 17 1 1 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranTerpenuhinya Kebutuhan Rutin dalamRangka Pelaksanaan Tugas Dinas

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik

60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100

03 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

Peralatan Kebersihan Kantor 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 12 Bln 0 12 Bln 12 Bln 100

09 Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100

10 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Alat Tulis Kantor 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 10011 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanBarang Cetakan dan Penggandaan 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100

12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alat -Alat Penerangan 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Bahan Bacaan 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah

Perjalanan Dinas Kedalam dan keluar Daerah 60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100

19 Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran

60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100

25 Penyediaan Uang Lembur PNS/Non PNS Uang Lembur Pemungut Retribusi MemasukiKawasan Wisata

24 Bln 12 Bln 12 Bln 24 Bln 100

1 17 1 17 1 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparaturuntuk kelancaran pelaksanaan Tugas Dinas

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Komputer, Printer, UPS 15 Unit 18 Unit 0 18 Unit 12010 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 100 Bh 62 Bh 0 62 Bh 6222 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Bangunan 5 Keg 2 Keg 1 Keg 3 Keg 6024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalKendaraan Dinas dan Operasional (2Roda 4 dan 5 Roda 2)

60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100

Page 46: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Page 47: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

6

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 17 1 17 1 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Terpeliharanya Nilai-nilai Budaya

1 Pelestarian dan Aktualisasi AdatBudaya Daerah

Terlaksananya Pesta Budaya Njuah-Njuah

5 Keg 4 Keg 1 Keg 5 Keg 100

1 17 1 17 1 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya Pengelolaan KekayaanBudaya

5 Pengelolaan dan PengembanganPelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala,Museum dan Peninggalan Bawah Air

Pengadaan Benda Budaya 6 Set 6 Set 2 Set 8 Set 120

6 Pengembangan Kebudayaan danPariwisata

Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 5 Keg 4 Keg 1 Keg 5 Keg 100

Pesta Danau Toba (PDT) 5 Keg 4 Keg 1 Keg 5 Keg 10011 Pendukungan Pengelolaan Museum

dan Taman Budaya di DaerahPemeliharaan Gedung Nasional DjauliManik

2 Keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg 100

1 17 1 17 1 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya Pengelolaan KeragamanBudaya Daerah

1 Pengembangan Kesenian danKebudayaan Daerah

Terlaksananya Pekan Raya Jakarta(PRJ)

5 Keg 0 0 0 0

5 Fasilitasi Penyelenggaraan FestivalBudaya Daerah

Terlaksananya Festival Seni dan BudayaDaerah

5 Keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg 40

6 Seminar dalam rangka Revitalisasi danReaktualisasi Budaya Lokal

Seminar Budaya Lokal 300 Org 0 0 0 0

1 18 1 17 1 15 Program Pengembangan danKeserasian Kebijakan Pemuda

Tingkat Pengembangan KebijakanKepemudaan

3 Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Kepemudaan

Sosialisasi Undang-undang No. 40 Tahun2009 Tentang Kepemudaan

300 Org 150 Org 150 Org 300 Org 100

1 18 1 17 1 16 Program Peningkatan PeransertaKepemudaan

Pembinaan Pemuda

2 Pendidikan dan Pelatihan DasarKepemimpinan

Pelatihan Kader Pemuda 150 Org 75 Org 75 Org 150 Org 100

3 Fasilitasi Aksi Bhakti SosialKepemudaan

Kemah Pemuda 300 Org 235 Org 75 Org 310 Org 103

4 Fasilitasi Pekan Temu WicaraOrganisasi Pemuda

Bhakti Pemuda Antar Provinsi 150 Org 120 Org 45 Org 165 Org 110

12 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Upacara Peringatan HariSumpah Pemuda

5 Keg 2 Keg 1 Keg 3 Keg 60

13 Lomba Kreasi dan Bakat di KalanganPemuda (Dairi Got Talent)

Kompetisi/Lomba Bakat bagi Pemuda 300 Org 150 Org 150 Org 300 Org 100

1 18 1 17 1 17 Program Peningkatan Upaya PenumbuhanKewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Bertumbuhnya KewirausahaanKepemudaan

2 Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda(Paskibraka)

Seleksi dan Pelatihan AnggotaPaskibraka

244 Org 168 Org 44 Org 212 Org 89

Page 48: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Page 49: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

7

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 18 1 17 1 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan OlahragaTerksananya Pembinaan Olahraga

6 Penyelenggaraan Kompetisi OlahragaPorkab Dairi Tahun 2013

Tereselenggaranya PORKAB 2 Keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg 100

19 Penyemarakan Peringatan Haornas Terlaksananya Upacara HAORNAS 5 Keg 4 Keg 1 Keg 5 Keg 100

1 18 1 17 1 21 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga

Tersedianya Lapangan Olahraga yangStandar

2 Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Olahraga

Pembangunan Sumur Bor 1 Unit 1 Unit 0 1 Unit 100

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana danPrasarana Olahraga

Pemeliharaan Rutin 36 Bln 24 Bln 12 Bln 36 Bln 100

2 4 1 17 1 15 Program Pengembangan PemasaranPariwisata

Tingkat Pengembangan PemasaranPariwisata

5 Pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara di dalam dan di luar negeri

Terlaksananya Promosi dan PameranPariwisata

5 Keg 2 Keg 1 Keg 3 Keg 60

2 4 1 17 1 16 Program Pengembangan DestinasiPariwisata

Tingkat Pengembangan DestinasiPariwisata

1 Pengembangan Objek PariwisataUnggulan

Operasional Taman Wisata Iman danSilalahi

60 Bln 48 Bln 12 Bln 60 Bln 100

2 Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pariwisata

Terlaksananya Pembangunan danPemeliharaan Sarana/PrasaranaPariwisata

25 Keg 4 Keg 1 Keg 5 Keg 20

2 4 1 17 1 16 Program Pengembangan KemitraanPariwisata

Tingkat Pengembangan KemitraanPariwisata

5 Peningkatan Peran Serta Masyarakatdalam Pengembangan Kemitraan

Sosialisasi Sadar Wisata 5 Keg 0 1 Keg 1 Keg 20

Page 50: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Page 51: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

17

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPDCapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi

berdasarkan Indikator Kinerja yang ditentukan dalam SPM Bidang Kesenian adalah sebagai berikut :1. CAKUPAN KAJIAN SENI;

Target Cakupan Kajian Seni hingga Tahun 2014 adalah 50% dari 15 Kegiatan yang bersifat KajianSeni sesuai pada Indikator SPM.Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 13%.Kegiatan yang bersifat Kajian Seni yang dilaksanakan adalah :1) Inventarisasi;2) Dokumentasi.

2. CAKUPAN FASILITASI SENI;Target Cakupan Fasilitasi Seni hingga Tahun 2014 adalah 30% dari 7 Bentuk Fasilitasi Seni sesuaipada Indikator SPM.Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 14%.Jenis Fasilitasi Seni yang dilaksanakan adalah :1) Promosi.

3. CAKUPAN GELAR SENI;Target Cakupan Gelar Seni hingga Tahun 2014 adalah 75% dari 4 Wujud Gelar Seni sesuai padaIndikator SPM.Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 75%.Pagelaran Seni Budaya yang dilaksanakan adalah :1) Pagelaran;2) Festival;3) Lomba.

4. MISI KESENIAN;Target Indikator Misi Kesenian hingga Tahun 2014 adalah 100% dalam hal ini PemerintahKabupaten Minimal melaksanakan 1 Kali Misi Kesenian ke Luar Daerah.Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 100%.Misi Kesenian yang dilaksanakan adalah :1) PRSU.

5. CAKUPAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN;Target Indikator Sumber Daya Manusia Kesenian hingga Tahun 2014 adalah 25% dari 8 KualifikasiSDM sesuai pada Indikator SPM.Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 25%.SDM Kesenian yang ada pada Dinas BUDPARPORA Kabupaten Dairi adalah :1) Seniman/Budayawan;2) Pamong Budaya;

Page 52: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

4

6. CAKUPAN TEMPAT;Target Indikator Cakupan Tempat hingga Tahun 2014 adalah 100% dari 2 Indikator sesuai padaSPM.Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 100%.Kabupaten Dairi memiliki 2 Unit tempat menggelar Seni Budaya dan memasarkan Karya Seni,yaitu:1) Balai Budaya;2) Taman Wisata Iman Sitinjo (TWI) sebagai tempat memasarkan Karya Seni.

7. CAKUPAN ORGANISASI.Target Indikator Cakupan Organisasi hingga Tahun 2014 adalah 34% dari 3 Organisasi/Lembagayang ditetapkan pada SPM.Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 33,33%.Organisasi Struktural yang menangani Seni Budaya di Kabupaten Dairi adalah Dinas Kebudayaan,Pariwisata, Pemuda dan OLahraga.

Pencapaian Kinerja Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2010 s/d2014 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Page 53: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

17

TABEL 2.2.PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROVINSI SUMATERA UTARA/KABUPATEN DAIRI

No. IndikatorSPM/Standar

NasionalIKK

Target RENSTRA-SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Proyeksi CatatanAnalisis2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15A. Bidang Kebudayaan1. Cakupan Kajian Seni 50% - 40% 40% 40% 40% 40% 13% 13% 13% 13% 13%2. Cakupan Fasilitas Seni 30% - 30% 30% 30% 30% 30% 14% 14% 14% 14% 14%3. Cakupan Gelar Seni 75% - 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%4. Misi Kesenian 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%5. Cakupan SDM Kesenian 25% - 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%6. Cakupan Tempat 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%7. Cakupan Organisasi 34% - 34% 34% 34% 34% 34% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%B. Bidang Pariwisata1. Kunjungan Wisata - - 100.000 Orang 110.000 Orang 122.000 Orang 142.500 Orang 163.000 Orang 101.110 Orang 83.288 Orang 88.131 Orang 76.822 Orang 163.000 Orang

2.Kontribusi BidangPariwisata terhadap PDRB

- - Rp. 475.000.000 Rp. 475.000.000 Rp. 900.000.000 Rp. 900.000.000 Rp. 600.000.000 Rp. 372.452.000 Rp. 496.445.000 Rp. 544.516.000 Rp. 400.139.000 Rp. 600.000.000

3. Objek Wisata Unggulan - - 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek 2 Objek

C.Bidang Pemuda danOlahraga

1. Gelanggang/Balai Remaja - - 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit2. Jumlah OKP - - 41 OKP 41 OKP 41 OKP 41 OKP 41 OKP 41 OKP 41 OKP 41 OKP 46 OKP 46 OKP3. Lapangan Olahraga - - 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit

Page 54: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Page 55: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

19

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDa. Bidang Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai peran strategis untuk memajukan Pariwisata di Kabupaten Dairikarena Masyarakatnya masih memelihara dan memegang teguh Budaya dan Adat istiadat secaraturun temurun, mulai dari Nenek Moyang hingga saat ini, hal ini dapat terlihat dari Peninggalan-peninggalan Bersejarah Nenek Moyang seperti Benda Cagar Budaya, Upacara-upacara Tradisionalyang masih dilaksanakan ditengah-tengah Masyarakat, Seni Budaya berupa Musik, Tari, Ukiran,Lukisan, Busana dan lain-lain yang semuanya itu dapat mengundang minat Wisatawan untukberkunjung maupun mendalaminya, sehingga Pariwisata semakin berkembang.

Salah satu Event Budaya Pariwisata adalah Pesta Budaya Njuah-juah yang Rutin dilaksanakansetiap tahun di Kabupaten Dairi. Disamping itu Pagelaran Seni Budaya pada Pekan Raya SumateraUtara (PRSU), Festival Seni Budaya, Pagelaran dan Lomba pada Festival Danau Toba (FDT). 7(Tujuh) Kabupaten yang berada di Kawasan Danau Toba secara bergilir akan menjadi Tuan RumahPenyelenggara Festival Danau Toba (FDT).

b. Bidang KepemudaanDalam Urusan Kepemudaan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Dairi melaksanakan Pelayanan Kepemudaan terhadap Pemuda. Sesuai denganUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Kategori Pemuda adalah Usia 16 –30 Tahun. Bentuk Pelayanan yang diberikan kepada Pemuda adalah : Pembinaan Mental, PelatihanKewirausahaan dan Pelatihan Keterampilan sehingga para Pemuda mempunyai skil dan dapatbersaing di bursa kerja, selain itu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KabupatenDairi juga melaksanakan Pembinaan terhadap Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada diKabupaten Dairi.

Keterbatasan Lapangan Kerja, Laju pertumbuhan Penduduk yang tidak sebanding denganpertambahan Lapangan Pekerjaan merupakan permasalahan besar kepada para Pemuda, berbagaipermasalahan Sosial akan timbul seiring meningkatnya angka pengangguran, kritis, dinamis danreformis merupakan sebagian dari karakteristik Pemuda, menjadi peluang kepada pihak lain yangmemiliki berbagai kepentingan dan menjadikan Pemuda sebagai alat untuk tujuan-tujuan yangnegatif, Pengembangan Potensi, Bakat, Minat, Kreatifitas dan Penghargaan kepada Pemuda kurangmendapat perhatian, Potensi dan Keahlian yang dimiliki Pemuda tidak dapat maksimal demikianjuga halnya dengan pemberian penghargaan kepada Pemuda Berprestasi kurang mendapatperhatian.

c. Bidang OlahragaKondisi Keolahragaan di Kabupaten Dairi belum menunjukkan Prestasi yang menggembirakan,

hal ini disebabkan minimnya Pembinaan maupun Kompetisi yang diselenggarakan baik di TingkatKecamatan, Kabupaten maupun Tingkat Provinsi. Oleh sebab itu Dinas Kebudayaan, Pariwisata,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi bertujuan menyelenggarakan Kompetisi-kompetisi Olahragadan melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Page 56: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

4

d. Bidang PariwisataObjek Pariwisata Unggulan yang menjadi Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Dairi adalah

Taman Wisata Iman (TWI) di Kecamatan Sitinjo dan Pantai Silalahi di Kecamatan Silahisabunganyang masih perlu mendapat penanganan dan penataan sehingga dapat mendongkrak PrekonomianMasyarakat dan Meningkatkan Penerimaan PAD dari Sektor Pariwisata.

Selain Objek Pariwisata tersebut diatas Kabupaten Dairi masih memiliki Potensi ObjekPariwisata yang belum dikelola, misalnya : Potensi Danau Sicike-cike di Kecamatan Parbuluan,Danau Kempawa di Kecamatan Tanah Pinem, Goa Kendet Liang di Kecamatan Gunung Sitember,Panorama Indah di Kecamatan Sidikalang, dll.

Isu-isu Strategis dari pada Bidang Pariwisata, kurangnya Sarana dan Prasarana untukmenunjang keberadaan Objek Wisata, masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisatabaik Aparatur maupun Masyarakat dan masih rendahnya kesadaran Masyarakat terhadapkeberadaan Objek Wisata.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPDPembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi di arahkan

untuk mencapai Visi Kabupaten Dairi yaitu : Masyarakat Kabupaten Dairi yang lebih maju dan sejahteramelalui Agribisnis yang berdaya saing. Sejalan dengan Visi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda danOlahraga Kabupaten Dairi yaitu Mewujudkan Perlindungan Seni dan Budaya, Penataan Objek Wisatayang berdaya saing serta Pelayanan Kepemudaan dan Pembinaan Olahraga.

Mengacu kepada arah kebijakan Pendapatan Daerah dan arah kebijakan Belanja Daerahsebagaimana tercantum pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015, maka ditetapkanBelanja SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi untuk BelanjaLangsung sebesar Rp. 4.744.000,000,--.

Berdasarkan Hasil Analisis terhadap kebutuhan Program/Kegiatan dalam mendukungpencapaian Prioritas Pembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairisebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015 dimaksud sudahmencukupi untuk membiayai Program/Kegiatan yang sudah diusulkan sebagaimana tercantum dalamTabel dibawah ini :

Page 57: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

19

TABEL 2.4.REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DAIRI

NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terlayaninya AdministrasiPerkantoran

100 % 996,000,000 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terlayaninya AdministrasiPerkantoran

100 % 996,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA danListrik

Kab. Dairi Tersedianya Telepon, Air danListrik

12 Bulan 45,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Kab. Dairi Tersedianya Telepon, Air dan Listrik 12 Bulan 45,000,000

Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

Kab. Dairi Tersedianya Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

12 Bulan 5,500,000 Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor

Kab. Dairi Tersedianya Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

12 Bulan 5,500,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Dairi Terpenuhinya PerizinanKendaraan Dinas/ Operasional

12 Bulan 2,500,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

Kab. Dairi Terpenuhinya Perizinan KendaraanDinas/ Operasional

12 Bulan 2,500,000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kab. Dairi Tersedianya Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

12 Bulan 20,000,000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kab. Dairi Tersedianya Jasa Perbaikan PeralatanKerja

12 Bulan 20,000,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Dairi Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 50,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Dairi Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 50,000,000Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Kab. Dairi Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

12 Bulan 125,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Dairi Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

12 Bulan 125,000,000

Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kab. Dairi Tersedianya Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Kantor

12 Bulan 25,000,000 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kab. Dairi Tersedianya Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Kantor

12 Bulan 25,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Kab. Dairi Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

12 Bulan 6,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Kab. Dairi Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

12 Bulan 6,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. Dairi Tersedianya Makanan danMinuman

12 Bulan 25,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. Dairi Tersedianya Makanan dan Minuman 12 Bulan 25,000,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

Kab. Dairi Perjalanan Dinas Kedalam dankeluar Daerah

12 Bulan 330,000,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah

Kab. Dairi Perjalanan Dinas Kedalam dan keluarDaerah

12 Bulan 330,000,000

Penyediaan Tenaga PendukungAdministrasi Perkantoran

Kab. Dairi Tersedianya Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran

26 Orang 312,000,000 Penyediaan Tenaga Pendukung AdministrasiPerkantoran

Kab. Dairi Tersedianya Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran

26 Orang 312,000,000

Penyediaan Uang Lembur PNS/Non PNS Kab. Dairi Uang Lembur Pemungut Retribusimemasuki Kawasan Wisata

12 Bulan 50,000,000 Penyediaan Uang Lembur PNS/Non PNS Kab. Dairi Uang Lembur Pemungut Retribusimemasuki Kawasan Wisata

12 Bulan 50,000,000

2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana danPrasarana Aparatur

100 % 225,000,000 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur

100 % 225,000,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kab. Dairi Tersediannya Laptop 3 Unit, Printer 3Unit dan UPS 3 Unit

3 Unit 45,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kab. Dairi Tersediannya Laptop 3 Unit, Printer 3 Unitdan UPS 3 Unit

3 Unit 45,000,000

Pengadaan Mebeleur Kab. Dairi Tersediannya Meja Biro 10 Unit, KursiKerja 10 Unit, Filing Cabinet 5 Unit

25 Unit 55,000,000 Pengadaan Mebeleur Kab. Dairi Tersediannya Meja Biro 10 Unit, KursiKerja 10 Unit, Filing Cabinet 5 Unit

25 Unit 55,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Dairi Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit 45,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Dairi Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit 45,000,000Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas Operasional

Kab. Dairi Jasa Service, BBM, Oli danSparepart Kendaraan Roda 2 danRoda 4

7 Unit 80,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasOperasional

Kab. Dairi Jasa Service, BBM, Oli dan SparepartKendaraan Roda 2 dan Roda 4

7 Unit 80,000,000

Page 58: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

4

NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya AparaturMeningkatnya Sumber DayaAparatur

100 % 40,000,000 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnya Sumber DayaAparatur

100 % 40,000,000

Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan

Kab. Dairi Tersedianya Sumber Daya Manusiayang Kompeten

3 Orang 40,000,000 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan

Kab. Dairi Tersedianya Sumber Daya Manusia yangKompeten

3 Orang 40,000,000

4 Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Meningkatnya ProfesionalismePengelolaan Keuangan danPelaporan Kinerja

100 % 10,000,000 Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Meningkatnya ProfesionalismePengelolaan Keuangan danPelaporan Kinerja

100 % 10,000,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Disbudparpora

Tersedianya Laporan Kinerja danKeuangan SKPD

12 Bulan 10,000,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Disbudparpora

Tersedianya Laporan Kinerja danKeuangan SKPD

12 Bulan 10,000,000

5 Program Pengembangan NilaiBudaya

Terlestarikannya Nilai-nilaiBudaya

100 % 350,000,000 Program Pengembangan Nilai Budaya Terlestarikannya Nilai-nilaiBudaya

100 % 350,000,000

Pelestarian dan Aktualisasi Adat BudayaDaerah

Kab. Dairi Terlaksananya Pesta BudayaNjuah-Njuah

3000Orang

300,000,000 Pelestarian dan Aktualisasi Adat BudayaDaerah

Kab. Dairi Terlaksananya Pesta Budaya Njuah-Njuah

3000Orang

300,000,000

Pemberian Dukungan, Penghargaan danKerjasama Bidang Budaya (Pembinaan SanggarSeni)

Kab. Dairi Pemberian Bantuan KepadaSanggar Tari/Musik

5 Sanggar 50,000,000 Pemberian Dukungan, Penghargaan dan KerjasamaBidang Budaya (Pembinaan Sanggar Seni)

Kab. Dairi Pemberian Bantuan Kepada SanggarTari/Musik

5 Sanggar 50,000,000

6 Program Pengelolaan KekayaanBudaya

Meningkatnya PengelolaanKekayaan Budaya

100 % 400,000,000 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya PengelolaanKekayaan Budaya

100 % 400,000,000

Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Medan danDanau Toba

Terlaksananya PRSU Medan, MengikutiFestival Danau Toba

2Kegiatan

350,000,000 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Medan danDanau Toba

Terlaksananya PRSU Medan, MengikutiFestival Danau Toba

2Kegiatan

350,000,000

Pemeliharaan dan Perawatan GedungDjauli Manik

Kab. Dairi Tercapainya Perawatan GedungDjauli Manik

12 Bulan 50,000,000 Pemeliharaan dan Perawatan Gedung DjauliManik

Kab. Dairi Tercapainya Perawatan Gedung DjauliManik

12 Bulan 50,000,000

7 Program Pengelolaan KeragamanBudaya

Meningkatnya PengelolaanKeragaman Budaya Daerah

100 % 200,000,000 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya PengelolaanKeragaman Budaya Daerah

100 % 200,000,000

Pengembangan Kesenian dan KebudayaanDaerah

Kab. Dairi Tersedianya Alat Musik Tradisional 1 Set 100,000,000 Pengembangan Kesenian dan KebudayaanDaerah

Kab. Dairi Tersedianya Alat Musik Tradisional 1 Set 100,000,000

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival BudayaDaerah

Kab. Dairi Terlaksananya Festival Seni danBudaya Daerah

1 Keg 100,000,000 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival BudayaDaerah

Kab. Dairi Terlaksananya Festival Seni danBudaya Daerah

1 Keg 100,000,000

PEMUDA DAN OLAHRAGA8 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAANMeningkatnya Peran sertaKepemudaan

100 % 618.000.000 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTAKEPEMUDAAN

Meningkatnya Peran sertaKepemudaan

100 % 618.000.000

Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Sidikalang Kemah Pemuda 75 Orang 50.000.000 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Kab.Dairi Kemah Pemuda 75 Orang 50.000.000Fasilitasi Pekan Temu wicara OrganisasiPemuda

Sidikalang Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP) 2 Orang 40.000.000 Fasilitasi Pekan Temu wicara Organisasi Pemuda Kab.Dairi Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP) 2 Orang 40.000.000

Peringatan Hari Sumpah Pemuda Sidikalang Terlaksananya Peringatan SumpahPemuda

900 Orang 28.000.000 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Kab.Dairi Terlaksananya Peringatan SumpahPemuda

900 Orang 28.000.000

Lomba Kreasi dan Bakat di KalanganPemuda

Sidikalang Terlaksananya Kompetisi/LombaBakat bagi Pemuda

10 Finalis 150.000.000 Lomba Kreasi dan Bakat di Kalangan Pemuda Sidikalang Terlaksananya Kompetisi/Lomba Bakatbagi Pemuda

10 Finalis 150.000.000

Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Sidikalang Terlaksananya Seleksi danPelatihan Paskibraka

44 Orang 350.000.000 Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Sidikalang Terlaksananya Seleksi dan PelatihanPaskibraka

44 Orang 350.000.000

Page 59: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

19

NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata

nPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PEMASYARAKATAN OLAHRAGATerlaksananya PembinaanOlahraga

100 % 355,000,000 PROGRAM PEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAHRAGA

Terlaksananya Pembinaan Olahraga 100 % 355,000,000

Pembibitan dan Pembinaan OlahragawanBerbakat

Medan Mengikuti Kompetisi Sepak BolaPelajar U-17 Piala Gubsu

25 Orang 50,000,000 Pembibitan dan Pembinaan OlahragawanBerbakat

Medan Mengikuti Kompetisi Sepak BolaPelajar U-17 Piala Gubsu

25 Orang 50,000,000

Peningkatan Kesegaran Jasmani danRekreasi

Kab. Dairi Pelatihan Instruktur SenamKesegaran Jasmani

30 Orang 20,000,000 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Kab. Dairi Pelatihan Instruktur Senam KesegaranJasmani

30 Orang 20,000,000

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kab. Dairi Tereselenggaranya POPKAB 3 CabangOlahraga

150,000,000 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kab. Dairi Tereselenggaranya POPKAB 3 CabangOlahraga

150,000,000

Peningkatan Jumlah dan Kualitas sertaKompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi danTeknisi Olahraga

Kab. Dairi Terlaksananya Pelatihan terhadapTenaga Pelatih Cabang Olahraga

30 Orang 75,000,000 Peningkatan Jumlah dan Kualitas sertaKompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi danTeknisi Olahraga

Kab. Dairi Terlaksananya Pelatihan terhadapTenaga Pelatih Cabang Olahraga

30 Orang 75,000,000

Penyemarakan, Peringatan Hari-hari Besar Sidikalang Terlaksananya Upacara HAORNAS 800 Orang 60,000,000 Penyemarakan, Peringatan Hari-hari Besar Sidikalang Jumlah Peserta yang Mengikuti BolaVoley dan Catur

500 Orang 350.000.000

10 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga

Terlaksananya PeningkatanSarana dan Prasarana Olahraga

100 % 550,000,000 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga

Terlaksananya Peningkatan Saranadan Prasarana Olahraga

100 % 550,000,000

Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Olahraga

Kab. Dairi Terlaksananya Renovasi KolamRenang Panji dan Pengadaan MesinPompa Air di Kolam Renang Panji

1 Unit KolamRenang dan2 Unit MesinPompa Air

450,000,000 Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Olahraga

Kab. Dairi Terlaksananya Renovasi KolamRenang Panji dan Pengadaan MesinPompa Air di Kolam Renang Panji

1 Unit KolamRenang dan2 Unit MesinPompa Air

450,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana danPrasarana Olahraga

Kab. Dairi Pemeliharaan Stadion Panji 1 UnitStadion

100,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana danPrasarana Olahraga

Kab. Dairi Pemeliharaan Stadion Panji 1 UnitStadion

100,000,000

PARIWISATA11 Program Pengembangan Pemasaran

PariwisataTingkat PengembanganPemasaran Pariwisata

100 % 200,000,000 Program Pengembangan PemasaranPariwisata

Tingkat Pengembangan PemasaranPariwisata

100 % 200,000,000

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantaradi Dalam dan di Luar Negeri

Media Cetakdan MediaElektronika(Televisi)

Terlaksananya Promosi Pariwisata 2 Media 200,000,000 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara diDalam dan di Luar Negeri

Media Cetakdan MediaElektronika(Televisi)

Terlaksananya Promosi Pariwisata 2 Media 200,000,000

12 Program Pengembangan DestinasiPariwisata

Tingkat PengembanganDestinasi Pariwisata

100 % 840,000,000 Program Pengembangan DestinasiPariwisata

Tingkat Pengembangan DestinasiPariwisata

100 % 840,000,000

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan TWI Sitinjodan Silalahi

Operasional Taman Wisata Imandan Silalahi

12 Bulan 250,000,000 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan TWI Sitinjodan Silalahi

Operasional Taman Wisata Iman danSilalahi

12 Bulan 250,000,000

Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pariwisata

TWI Sitinjo Meningkatnya Kualitas Sarana danPrasarana Pariwisata

Mesjid,Gereja, Pura,Jln Setapak,Halte dan 2

Portal

400,000,000 Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pariwisata

TWI Sitinjo Meningkatnya Kualitas Sarana danPrasarana Pariwisata

Mesjid,Gereja, Pura,Jln Setapak,Halte dan 2

Portal

400,000,000

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Kab. Dairi Terlaksananya PembangunanDestinasi Pariwisata Sicike-cike

1 Objek 150,000,000 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Kab. Dairi Terlaksananya PembangunanDestinasi Pariwisata Sicike-cike

1 Objek 150,000,000

Sosialisasi Geopark Kaldera Toba Kab. Dairi Terlaksananya Sosialisasi GeoparkKaldera Toba

100 Orang 40,000,000 Sosialisasi Geopark Kaldera Toba Kab. Dairi Terlaksananya Sosialisasi GeoparkKaldera Toba

100 Orang 40,000,000

JUMLAH ... 4,784,000,000 JUMLAH ... 4,784,000,000

Page 60: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Page 61: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

19

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan NasionalRancangan Arah Kebijakan Nasional dalam Pembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda danOlahraga adalah sebagai berikut :1. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian;2. Sarana dan Prasarana Bidang Kesenian;3. Pengelolaan Kekayaan Budaya;4. Pengelolaan Keragaman Budaya;5. Pelayanan Pemuda;6. Peningkatan Peranserta Kepemudaan;7. Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda;8. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;10. Pengembangan Pemasaran Pariwisata;11. Pengembangan Destinasi Pariwisata;12. Pengembangan Kemitraan;13. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA-SKPDUntuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KabupatenDairi maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai sehingga Kinerja Dinas Kebudayaan,Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dapat terarah.Tujuan :1. Terpeliharanya Seni Budaya Daerah;2. Meningkatnya pemahaman terhadap Hukum Adat;3. Meningkatkan kwalitas Objek Wisata;4. Terfasilitasinya Kegiatan Pelayanan Kepemudaan;5. Meningkatkan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.Sasaran :1. Melestarikan Seni Budaya Daerah;2. Melestarikan Nilai-nilai Budaya kearifan Lokal;3. Meningkatnya Jumlah Pengunjung Wisata;4. Terbinanya warga Usia 16-30 tahun dan Organisasi Kepemudaan (OKP);5. Meningkatnya Prestasi Olahraga.

3.3. Program dan KegiatanFaktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan tahun 2015adalah untuk mendukung Pencapaian Visi dan Misi Bupati Dairi yang berkaitan dengan UrusanKebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, seperti tertera dalam Misi ke 6 (enam)Mengembangkan Industri Pariwisata yang Berbudaya dan berdaya saing. Kemudian pertimbanganselanjutnya adalah dalam rangka Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keseniansesuai Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM 106/HK.501/MKP/2010.

Page 62: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Page 63: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

17

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DAIRI

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/KegiatanUraian Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2016

Lokasi Target CapaianKinerja Sasaran

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber Dana TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)APBD Kab. APBDProv. APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 17 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN1 17 01 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranTerlayaninya AdministrasiPerkantoran

100 % Meningkatnya Kinerja Aparaturdalam Pelayanan KepadaMasyarakat

996,000,000 996,000,000 1,095,600,000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA danListrik

Tersedianya Telepon, Air dan Listrik Kab. Dairi 12 Bulan 45,000,000 45,000,000 - - - 12 Bulan 49,000,000

03 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

Tersedianya Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

Kab. Dairi 12 Bulan 5,500,000 5,500,000 - - - 12 Bulan 6,050,000

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya Perizinan KendaraanDinas/ Operasional

Kab. Dairi 12 Bulan 2,500,000 2,500,000 - - - 12 Bulan 2,750,000

09 Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja

Tersedianya Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Kab. Dairi 12 Bulan 20,000,000 20,000,000 - - - 12 Bulan 22,000,000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Dairi 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 - - - 12 Bulan 55,000,00011 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

Kab. Dairi 12 Bulan 125,000,000 125,000,000 - - - 12 Bulan 137,500,000

12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Kantor

Kab. Dairi 12 Bulan 25,000,000 25,000,000 - - - 12 Bulan 27,500,000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Kab. Dairi 12 Bulan 6,000,000 6,000,000 - - - 12 Bulan 6,600,000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kab. Dairi 12 Bulan 25,000,000 25,000,000 - - - 12 Bulan 27,500,00018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar DaerahPerjalanan Dinas Kedalam dankeluar Daerah

Kab. Dairi 12 Bulan 330,000,000 330,000,000 - - - 12 Bulan 363,000,000

19 Penyediaan Tenaga PendukungAdministrasi Perkantoran

Tersedianya Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran

Kab. Dairi 26 Orang 312,000,000 312,000,000 - - - 26 Orang 343,200,000

25 Penyediaan Uang Lembur PNS/Non PNS Uang Lembur Pemungut Retribusimemasuki Kawasan Wisata

Kab. Dairi 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 - - - 12 Bulan 55,000,000

1 17 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana danPrasarana Aparatur

100 % Meningkatnya Sarana danPrasarana Aparatur

225,000,000 225,000,000 247,500,000

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersediannya Laptop 3 Unit, Printer3 Unit dan UPS 3 Unit

Kab. Dairi 3 Unit 45,000,000 45,000,000 - - - 3 Unit 49,500,000

10 Pengadaan Mebeleur Tersediannya Meja Biro 10 Unit,Kursi Kerja 10 Unit, Filing Cabinet 5Unit

Kab. Dairi 25 Unit 55,000,000 55,000,000 - - - 25 Unit 60,500,000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

Terpeliharanya Gedung Kantor Kab. Dairi 1 Unit 45,000,000 45,000,000 - - - 1 Unit 49,500,000

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas Operasional

Jasa Service, BBM, Oli dan SparepartKendaraan Roda 2 dan Roda 4

Kab. Dairi 7 Unit 80,000,000 80,000,000 - - - 7 Unit 88,000,000

Page 64: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

4

1 17 05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya Sumber DayaAparatur

100 % Meningkatkan SumberDaya Manusia Aparatur

40,000,000 40,000,000 44,000,000

03 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-undangan

Tersedianya Sumber Daya Manusiayang Kompeten

Kab. Dairi 3 Orang 40,000,000 40,000,000 - - - 3 Orang 44,000,000

1 17 06 Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Meningkatnya ProfesionalismePengelolaan Keuangan dan PelaporanKinerja

100 % MeningkatkanPengembanganProfesionalisme Kinerja

10,000,000 10,000,000 11,000,000

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Kinerja danKeuangan SKPD

Disbudparpora

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 - - - 12 Bulan 11,000,000

1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Terlestarikannya Nilai-nilaiBudaya

100 % Meningkatnya PelestarianBudaya Daerah

350,000,000 350,000,000 385,000,000

01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat BudayaDaerah

Terlaksananya Pesta Budaya Njuah-Njuah

Kab. Dairi 3000 Orang 300,000,000 300,000,000 - - - 3000 Orang 330,000,000

05 Pemberian Dukungan, Penghargaan danKerjasama Bidang Budaya (PembinaanSanggar Seni)

Pemberian Bantuan Kepada SanggarTari/Musik

Kab. Dairi 5 Sanggar 50,000,000 50,000,000 - - - 5 Sanggar 55,000,000

1 17 16 Program Pengelolaan KekayaanBudaya

Meningkatnya PengelolaanKekayaan Budaya

100 % Meningkatnya PelestarianBudaya Daerah

400,000,000 400,000,000 440,000,000

06 Pengembangan Kebudayaan danPariwisata

Terlaksananya PRSU Medan danMengikuti Festival Danau Toba

Medan danDanau Toba

2 Kegiatan 350,000,000 350,000,000 - - - 2 Kegiatan 385,000,000

21 Pemeliharaan dan Perawatan GedungDjauli Manik

Tercapainya Perawatan GedungDjauli Manik

Kab. Dairi 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 - - - 12 Bulan 55,000,000

1 17 17 Program Pengelolaan KeragamanBudaya

Meningkatnya PengelolaanKeragaman Budaya Daerah

100 % MeningkatnyaPelestarian BudayaDaerah

200,000,000 200,000,000 220,000,000

01 Pengembangan Kesenian danKebudayaan Daerah

Tersedianya Alat Musik Tradisional Kab. Dairi 1 Set 100,000,000 100,000,000 - - - 1 Set 110,000,000

05 Fasilitasi Penyelenggaraan FestivalBudaya Daerah

Terlaksananya Festival Seni danBudaya Daerah

Kab. Dairi 1 Keg 100,000,000 100,000,000 - - - 1 Kegiatan 110,000,000

1 18 URUSAN WAJIB PEMUDA DANOLAHRAGA

1 18 16 Program Peningkatan PeransertaKepemudaan

Meningkatnya Peran sertaKepemudaan

100 % MeningkatnyaPelayananKepemudaan

618,000,000 618,000,000 679,800,000

03 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Kemah Pemuda Kab. Dairi 75 Orang 50,000,000 50,000,000 - - - 75 Orang 55,000,00004 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi

PemudaBhakti Pemuda Antar Provinsi Provinsi 2 Orang 40,000,000 40,000,000 - - - 2 Orang 44,000,000

12 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Upacara PeringatanHari Sumpah Pemuda

Sidikalang 900 Orang 28,000,000 28,000,000 - - - 900 Orang 30,800,000

13 Lomba Kreasi dan Bakat di KalanganPemuda

Kompetisi/Lomba Bakat bagiPemuda

Sidikalang 150 Orang 150,000,000 150,000,000 - - - 150 Orang 165,000,000

14 Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Seleksi dan Pelatihan AnggotaPASKIBRAKA

Sidikalang 44 Orang 350,000,000 350,000,000 - - - 44 Orang 385,000,000

Page 65: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

19

1 18 20 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga

Terlaksananya PembinaanOlahraga

100 % MeningkatnyaPembinaan Olahraga

355,000,000 355,000,000 390,500,000

03 Pembibitan dan PembinaanOlahragawan Berbakat

Mengikuti Kompetisi Sepak BolaPelajar U-17 Piala Gubsu

Medan 25 Orang 50,000,000 50,000,000 - - - - 55,000,000

05 Peningkatan Kesegaran Jasmani danRekreasi

Pelatihan Instruktur SenamKesegaran Jasmani

Kab. Dairi 30 Orang 20,000,000 20,000,000 - - - 30 Orang 22,000,000

06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tereselenggaranya POPKAB Kab. Dairi 3 CabangOlahraga

150,000,000 150,000,000 - - - 3 CabangOlahraga

165,000,000

13 Peningkatan Jumlah dan Kualitas sertaKompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi danTeknisi Olahraga

Terlaksananya Pelatihan terhadapTenaga Pelatih Cabang Olahraga

Kab. Dairi 30 Orang 75,000,000 75,000,000 - - - 30 Orang 82,500,000

17 Penyemarakan, Peringatan Hari-hariBesar

Terlaksananya Upacara HAORNAS Sidikalang 800 Orang 60,000,000 60,000,000 - - - 800 Orang 66,000,000

1 18 21 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga

Terlaksananya PeningkatanSarana dan Prasaraa Olahraga

100 % MeningkatnyaPembinaan Olahraga

550,000,000 550,000,000 605,000,000

02 Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Olahraga

Terlaksananya Renovasi KolamRenang Panji dan Pengadaan MesinPompa Air di Kolam Renang Panji

Kab. Dairi 1 Unit KolamRenang dan 2 UnitMesin Pompa Air

450,000,000 450,000,000 - - - 1 Unit KolamRenang dan 2 UnitMesin Pompa Air

495,000,000

07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana danPrasarana Olahraga

Pemeliharaan Stadion Panji Kab. Dairi 1 Unit Stadion 100,000,000 100,000,000 - - - 1 Unit Stadion 110,000,000

2 04 URUSAN PILIHAN PARIWISATA2 04 15 Program Pengembangan

Pemasaran PariwisataTingkat PengembanganPemasaran Pariwisata

100 % MeningkatnyaPemasaran Pariwisata

200,000,000 200,000,000 220,000,000

05 Pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara di Dalam dan di Luar Negeri

Terlaksananya Promosi Pariwisata MediaCetak dan

MediaElektronika(Televisi)

2 Media 200,000,000 200,000,000 - - - 2 Media 220,000,000

2 04 16 Program Pengembangan DestinasiPariwisata

Tingkat PengembanganDestinasi Pariwisata

100 % MeningkatnyaPengelolaan ObjekWisata

840,000,000 840,000,000 924,000,000

01 Pengembangan Objek PariwisataUnggulan

Operasional Taman Wisata Iman danSilalahi

TWI Sitinjodan Silalahi

12 Bulan 250,000,000 250,000,000 - - - 12 Bulan 275,000,000

02 Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pariwisata

Meningkatnya Kualitas Sarana danPrasarana Pariwisata

TWI Sitinjo Mesjid, Gereja,Pura, Jln Setapak,Halte dan 2 Portal

400,000,000 400,000,000 - - - Mesjid, Gereja,Pura, Jln Setapak,Halte dan 2 Portal

440,000,000

06 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Terlaksananya PembangunanDestinasi Pariwisata Sicike-cike

Kab. Dairi 1 Objek 150,000,000 150,000,000 - - - 1 Objek 165,000,000

07 Sosialisasi Geopark Kaldera Toba Terlaksananya Sosialisasi GeoparkKaldera Toba

Kab. Dairi 100 Orang 40,000,000 40,000,000 - - - 100 Orang 44,000,000

JUMLAH ... 4,784,000,000 4,784,000,000 5,262,400,000

Page 66: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

4

BAB IVPENUTUP

Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun ini adalah upaya untuk mencapai Sasaran-sasaranyang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RENSTRA-SKPD Tahun 2014-2019 Dinas Kebudayaan,Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi yang akan ditindaklanjuti secara berkesinambunganselama 5 (lima) Tahun kedepan dan juga untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Dairi serta untuk PencapaianStandar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian.

Dari seluruh Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun ini yang menjadi Program Prioritasadalah :1. Program Pengembangan Nilai Budaya;2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; dan5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pelaksanaan dari Kegiatan-kegiatan tahun ini tetap mempedomani PP No. 54 Tahun 2012 dan melibatkanRekanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Kami menyadari bahwa RENJA inimasih penuh dengan keterbatasan untuk mencapai keberhasilan Pembangunan Kebudayaan, Pariwisata,Pemuda dan Olahraga, namun untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh Stakeholderdan dukungan Masyarakat guna tercapainya Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Sidikalang, September 2014

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DAIRI

Drs. BONAR BUTAR - BUTARPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570604 198203 1 011

Page 67: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENCANA KERJA (RENJA)KANTOR KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN DAIRITAHUN ANGGARAN 2015

KANTOR KETAHANAN PANGANKABUPATEN DAIRI

SIDIKALANG2015

Page 68: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 1

BAB II. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan

untuk menetapkan tingkat kinerja yang digunakan di masa yang akan datang. Sehingga

pada pokoknya perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat pencapaian kinerja yang

dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indicator kinerja dalam rangka mencapai sasaran

atau target yang telah ditetapkan.

Penerapan Kinerja merupakan bagian dari teknik dan fungsi manajemen untuk

peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam guna menentukan

target yang realitas. Sehingga selanjutnya stategi dan langkah-langkah terinci kegiatan

yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran dapat dirumuskan dalam perencanaan

operasional jangka pendek yang lebih tajam. Hal inilah yang cukup penting mengingat

rencana stratejik hanya memuat hal-hal yang bersifat stratejik jangka menengah dan

jangka panjang dan tidak sampai merinci secara detail kegiatan operasional sehari-hari.

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan berisikan rencana kerja tahunan

untuk Periode Tahun 2015. Perencanaan ini lebih berorientasi kepada gambaran tentang

Tupoksi, Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi serta Rencana Program dan Kegiatan

yang menjadi Binaan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang akan dilaksanakan

pada kurun waktu Tahun 2015.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi

sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, perlu dipahami pengertian tentang

pangan dan ketahanan pangan sehingga adanya sinergi antara seluruh rencana program

dan kegiatan yang disusun dengan Visi dan Misi yang akan diwujudkan.

Pangan diartikan sebagai segala sesuatu dari sumber hayati (tanaman, hewan,

ikan dan air) yang diolah maupun yang tidak diolah yang peruntukannya sebagai

makanan dan minuman untuk konsumsi manusia. Sedangkan Ketahanan Pangan adalah

suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup untuk menghasilkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin

dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia baik dalam jumlah maupun

mutunya, aman dan merata dengan harga terjangkau dan berkelanjutan. Hal ini

memberikan gambaran bahwa dalam Ketahanan Pangan dikenal adanya tiga Sub Sistem

yaitu Sub Sistem Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Sub Sistem Distribusi danAkses Pangan, Sub Sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan.

Untuk mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Program dan Kegiatan yang

terarah dan terencana dengan baik di Kabupaten Dairi, maka Kantor Ketahanan Pangan

menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Sehubugan dengan hal tersebut diatas, Kantor ketahanan Pangan Kabupaten

Dairi menyusun pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu

kepada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Recana Kerja Tahunan (RENJA) Kantor

Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang ada, serta SPM Bidang Ketahanan Pangan.

Page 69: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 2

1.2. Landasan Hukum

1. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabuaten

Daerah Tk. II Dairi dengan mengubah undang-undang nomor 7 Drt. Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Page 70: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 3

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor

4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan

Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);

24. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun

2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129);

Page 71: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 4

25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor….. Tahun 2014 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Dairi 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi

Tahun 2014 Nomor ….., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor …..);

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 06 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi, Kantor Ketahanan

Pangan Merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala

Kantor dan berada dibawah dan serta bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Dairi

melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dipimpin oleh seorang kepala kantor

dengan jabatan Eselon IIIa dan membawahi 4 (empat) pejabat Struktural Eselon Iva.

Adapun susunan jabatan struktural kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi adalah

sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha

2. Seksi Sumber Daya dan Analisa Mutu Pangan

3. Seksi Ketersediaan dan Analisa Mutu Pangan

4. Seksi Distribusi Pangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi No. 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok

dan Uraian Tugas tiap-tiap jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi,

mempunyai tugas : Membantu Bupati Dairi dalam menyelenggarakan pemerintahan

Daerah di bidang Ketahanan Pangan. Disamping mempunyai tugas juga mempunyai

fungsi sebagai berikut :

Perumusan Kebijakan teknis dalam bidang Ketahanan Pangan

Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang

ketahanan pangan.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang ketahanan pangan

Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

1.3. Maksud dan Tujuan1.3.1. Maksud

RENJA Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi Tahun 2015 ini disusun

dengan memperhatikan Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang

termuat dalam RENSTRA untuk memberikan arah kebijakan dalam pemanfaatan sumber

dana dan daya yang di alokasikan kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi

secara Optimal sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan serta

permasalahan yang ada melalui kerjasama kemitraan dengan seluruh stakeholder dalam

wadah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan segenap komponen strategis dalam

Page 72: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 5

masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Dairi khususnya dalam

rangka pemantapan dan peningkatan ketahanan pangan.

1.3.2. TujuanTujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten

Dairi Tahun 2015 adalah:

1. Menjabarkan Rencana Kerja Program kegiatan Prioritas Kantor Ketahanan Pangan

Kabupaten Dairi Tahun 2015.

2. Menjadi Pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD

Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015.

3. Menjadi acuan bagi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dalam pelaksanaan

Program Kegiatan tahun 2015.

1.4. Sistematika PenulisanSebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Dairi, maka sistematika penyusunan RENJA ini adalah sebagai berikut:

BAB.I Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hokum, maksud dan tujuan

serta sistematika penulisan.

BAB.II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, berisikan Evaluasi pelaksanaan

renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja pelayanan

SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review

terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan

kegiatan.

BAB.III. Tujuan ,Sasaran Program dan Kerangiatan, berisikan Telaahan terhadap

kebijakan Nasional serta Tujuan dan sasaran renja SKPD, Program dan

Kegiatan.

Page 73: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 6

BAB. II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1. Yang dicapai Tahun 2011 :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan DaerahPelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp.

75.000.000.- dari jumlah dana sebesar Rp. 75.000.000.- yang bersumber dari

dana APBD . adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini tersedianya data

Kondisi Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi setiap bulan dan meningkatnya

keterampilan petugas Kecamatan sebagai enumerator dalam sistem

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebayak 30 orang.

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan.Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp. 221.901.000.- dari

jumlah dana sebesar Rp. 225.000.000.- yang bersumber dari dana APBD.

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah :

1. Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pemanfaatan pekarangan

(10 KWT) untuk meningkatkan gizi keluarga dan 15 Sekolah dasar (SD)

untuk pengenalan lebih dini tentang pemanfaatan pekrangan untuk

pemenuhan gizi keluarga.

2. Terlaksananya pemberian bantuan bibit sayuran (benih bayam hijau = 50

Kg, benih sawi 500 gram, benih kangkung darat = 125 kg) dan pupuk

organic sebayak = 11.000 kg dan bibit ternak itik dara sebayak 800 ekor

kepada 10 kwt pada 10 Kecamatan dan terlaksananya pemberian bantuan

bibit sayuran (benih bayam hijau) = 7,5 kg , benih sawi =300 gram, benih

kangkung darat = 7,5 kg dan pupuk organic sebayak 2.250 kg kepada 15

SD.

3. Pelaksanaan Lomba cipta menu berbasis pangan lokal bagi 15 kelompok

wanita tani (KWT) untuk memotivasi kelompok wanita tani untuk

mewujudkan tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan yang

beragam, bergizi, berimbang (3B) dan aman berbasis bahan pangan lokal

melalui pengembangan pangan lokal.

4. Mengikut sertakan dan mempasilitasi kelompok wanita tani (KWT) binaan

untuk mengikuti lomba Cipta Menu pada Hari Pangan Sedunia (HPS) ke –

XXXI tingkat Provinsi di Medan.

5. Pembuatan dan Penyebaran Leaflet pengolahan Pangan Lokal.

Page 74: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 7

Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN).Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp. 124.662.000,- dari

jumlah dana sebesar Rp. 125.000.000,- yang bersumber dari dana APBD.

Adapun hasil kegiatan yang dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Pembinaan kelompok afinitas Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA

PANGAN) terhadap 5 kelompok afinitas yang telah mendapat bantuan

melalui dana APBD 1 tahun 2010 yaitu : desa parbuluan III, Desa Bintang

Marsada, Desa Kuta Tengah, Desa Tambahan, Desa Pardomuan.

2. Sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok afinitas Gerakan

Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) tahun 2011 yaitu; Desa Lae

Sering Dan Desa Pegagan Julu II;

3. Pemberi Bantuan kepada.

Kelompok afinitas di Desa Lae Sering : Benih jagung = 160 kg, urea=

2000 kg,kompos= 8000 kg, SP 36= 800 Kg dan KCL= 800 kg.

Kelompok afinitas di Desa Pegagan Julu II: Bibit ubi jalar= 150.000 stek,

pupuk Urea= 500 kg, NPK= 1000 Kg.

Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP)Adapun tujuan kegiatan ini adalah mengalokasikan Dana Punguatan Modal

(DPM) kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ( LUEP) untuk melakukan

pembelian jagung petani yang tergabung dalam Gapoktan untuk mengantisipasi

dan menjaga stabilitas harga jagung produksi petani.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari

dana APBD I (Provinsi) yang dialokasikan kepada 3 Pengusaha Lembaga

Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Yaitu : a. Desa Pasir Mbelang (UD . Hendra)

sebesar Rp. 100.000.000,-,b. Desa Bakkal Julu (UD. Roarta) sebesar Rp.

83.000.000,-,. Dan c. Desa Tualang (UD. Roarta) sebesar Rp. 100.000.000,-.

Lumbung PanganKegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana sebesar Rp.

80.000.000,- yang bersumber dari dana APBD I (Propinsi) yang dilokasikan ke

kelompok lumbung yaitu:

a. Kelompok Lumbung Pangan di Desa Pandan sebesar Rp. 20.000.000,-,

b. Kelompok Lumbung Pangan di Desa Pegagan Julu III sebesar Rp.

20.000.000,-

c. Kelompok Lumbung Pangan di Desa Parbuluan sebesar Rp. 40.000.000,-,

Dimana dana tersebut digunakan untuk pengadaan cadangan pangan (Gabah/

Beras) dan penguatan modal usaha kelompok lumbung pangan masing-

masing kelompok Lumbung pangan tersebut.

Page 75: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 8

2. Peningkatan Divertisifikasi dan Ketahanan Pangan MasyarakatKegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp. 598.249.888,- dari

jumlah dana sebesar Rp. 602.000.000,- yang bersumber dari dana Tugas

Pembantuan APBD (Nomor DIPA: 0969/018/11.4.01/02/2011 Tangal 20 Desember

2010.

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan

Desa Mandiri Pangan Tahun 2011 yaitu:

a. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat danPenanganan Daerah Rawan PanganPada kegiatan ini dilakukan:

1. Pembinaan Terhadap Desa Mandiri Pangan yaitu: a. Desa Juma Siulok ; b.

Desa Bintang ; c. Desa Parbuluan II dan 2 Desa Inti yaitu: Desa Pegagan

III Dan Desa Pandan

2. Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Pembinaan kepada 3 Desa Replikasi

Lama ( tahun 2010) di kecamatan sumbul yaitu: a. Desa pegagan Julu II ;

b.Desa Dolok Tolong ; c. Desa Pegagan Julu VI dan;

3. Penyaluran Dana Bantuan Sosial Dan pembinaan 3 Desa Replikasi Baru

(tahun 2011) di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, yaitu: a. Desa Tualang;

b. Desa Bakal Julu; c. Desa Sipoltong.

b. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi pangan dan PeningkatanKeamanan Pangan segarPada kegiatan ini dilakukan:

1. Promosi melalui Pembuatan dan Penyebaran Leaflet, Booklet, Poster dan

Standing Banner.

2. Melakukan Uji Laboratorium untuk 15 paket sampel sayur dan Buah dari

pasar dan beberapa daerah sentra produksi buah dan sayuran untuk

mengetahui tingkat penggunaan bahan kimia terhadap kandungan residu

pestisida.

3. Fasilitasi Sosialisasi , Apresiasi dan Pembinaan Keamanan Pangan bagi

Aparat Kabupaten Kecamatan dan Desa.

4. Memfasilitasi kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke- XXXI Tingkat

Propinsi di Medan.

c. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)Pada kegiatan ini dilakukan:

1. Pemberian Bantuan Bahan pangan (Sembako) kepada korban bencana

gempa yang terjadi pada tanggal yang terjadi tanggal 06 September 2011

di 4 Kecamatan yaitu: a. Kecamatan Sidikalang; b. Kecamatan Berampu; c.

Kecamatan Lae Parira; d. Kecamatan Siempat Nempu.

2. Pengumpulan dan Analisis Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

(SKPG).

Page 76: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 9

2.1.2. Program/Kegiatan Yang dicapai Tahun 2012

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp.122.555.000,- dari

jumlah dana sebesar Rp. 123.160.000,- yang bersumber dari dana APBD.

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya data Kondisi

Ketahanan Pangan Kab. Dairi setiap bulan dan meningkatnya ketrampilan

petugas Kecamatan (PPL) sebagai Enumerator dalam Sistem kewaspadaan

Pangan dan Gizi (SKPG) sebanyak 30 orang.

Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan PanganKegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp. 117.100.400 dari

jumlah dana sebesar Rp. 117.640.000,- yang bersumber dari dana APBD.

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Pembinaan kelompok wanita Tani (KWT) dalam pemanfaatan pekarangan (8

KWT/PKK) untuk meningkatkan pemenuhan konsumsi Gizi keluarga;

2. Terlaksananya pemberiaan bantuan bibit sayuran (benih bayam hijau= 16

kg, benih sawi = 4000 gram , benih kangkung darat = 40 kg, Benih Kacang

panjang = 40 kg) dan pupuk kandang sebanyak = 8..000 kg dan Bibit Ternak

Itik Dara sebanyak 480 Ekor kepada 8 KWT/PKK pada 6 Kecamatan.

Pembinaan Pangan LokalKegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp. 87.840.000,- sari

jumlah dana sebesar Rp. 88.040.000,- yang bersumber dari dana APBD.

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Pembinaan kelompok wanita tani (KWT/ PKK) dalam pengolahan bahan

pangan berbasis pangan lokal (10 KWT/ PKK) untuk meningkatkan

keterampilan kelompok dalam pengolahan pangan lokal .

2. Lomba Cipta Menu berbasis bahan pangan lokal bagi 15 Kelompok Wanita

Tani (KWT) untuk memotivasi kelompok wanita ini untuk mewujudkan

tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam , bergizi,

berimbang (3B) dan aman berbasis bahan pangan lokal melalui

pengembangan pangan lokal;

3. Mengikutsertakan dan memfasilitasi Kelompok Wanita Tani (KWT) binaan

untuk mengikuti Lomba Cipta Menu pada Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-

XXXI tingkat Propinsi di Madan.

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai PanganKegiatan ini dilaksanakan menggunakan dana Rp. 209.006.000,- dari jumlah

dana sebesar Rp. 209.006.000,- yang bersumber dari dana APBD.

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah:

Page 77: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 10

1. Melaksanakan Sosialisasi penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

terhadap petugas pembantu lapangan survey data konsumsi pangan rumah

tangga.

2. Terlaksananya Survey data konsumsi pangan rumah tangga sebanyak

10.200 KK dari 15 Kecamatan Kabupaten Dairi.

Peningkatan/Pembinaan Pemantauan Mutu dan Keamanan PanganKegiatan ini dilaksanakan menggunakan dana Rp. 67,490,000.- dari jumlah Rp.

67,490,000.- bersumber dari dana APBD.

Adapun hasil kegiatan yang dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Pembinaan terhadap 5 Kelompok tani buah dan sayur di Kecamatan Sitinjo,

Sumbul, Sidikalang, Siempat Nempu Hulu dan Berampu.

2. Pembinaan Keamanan Pangan bagi Aparat Kabupaten, Kecamatan dan

Desa.

3. Melakukan uji Laboratorium untuk 15 paket sampel sayur dan buah dari

beberapa kecamatan daerah sentra produksi buah dan sayur untuk

mengetahui tingkat terhadap kandungan residu pestisida.

4. Pembuatan dan penyebaran Leaflet, dan buklet, infomasi mutu dan

keamanan pangan.

Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN)Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp.115.134.000,- dari

jumlah dana besar Rp.115.400.000,- yang bersumber dari dana APBD.

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Pembinaan terhadap kelompok afinitas Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan

(GEMA PANGAN) tahun 2011 yaitu; Desa Lae Sering dan Desa Pegagan

Juiu II;

2. Pemberian bantuan kepada:

Kelompok Afinitas di Desa Pegagan Julu VIII Kec. Sumbul Jenis bantuan :

Bibit Ubi Jalar = 120.000 stek, pupuk urea = 320 Kg, Pupuk NPK 600 Kg.

Pupuk kandang = 2.000 kg.

Kelompok Afinitas di Desa Bukit Baru Kec. Pegagan Hilir : Benih Jagung

= 80 kg, pupuk Urea = 600 kg, Pupuk Sp36 = 400 kg, Pupuk KCL = 400

kg, Pupuk Kandang = 400 Kg.

Kelompok Afinitas di Tualang Kec. Siempat Nempu Hulu : Benih Jagung =

80 kg, Pupuk Urea = 600 kg, Pupuk Sp36 = 400 kg, Pupuk KCL = 400 kg,

pupik kandang = 400 Kg.

Kelompok Afinitas di Desa Soban Kec. Siempat Nempu : Benih Jagung =

80 kg, Pupuk Urea = 600 Kg, Pupuk sp36 =400 kg, Pupuk KCL = 400 kg,

Pupuk Kandang = 400 kg.

Kelompok Afinitas di Desa Lae Itam Kec. Siempat Nempu HIlir : Benih

Jagung = 80 Kg, Pupuk Urea = 600 Kg, Pupuk Sp36 = 400 Kg, Pupuk

KCL = 400 kg, Pupuk Kandang = 400 kg.

Page 78: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 11

Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)Adapun tujuan kegiatan ini adalah mengalokasikan Dana Penguatan Modal

(DPM) kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) untuk melakukan

pembelian jagung petani yang tergabung dalam Gapoktan untuk mengantisipasi

dan menjaga stabilitas harga jagung produksi petani .

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari

dana APBD I (Propinsi) yang dialokasikan kepada 5 Pengusaha Lembaga Usaha

Ekonomi Pedesaan (LUEP) yaitu : a. Desa Pasir Mbelang (UD. Hendra ) sebesar

Rp. 100.000.000,-, b. Desa Bakkal Julu (UD. Roarta) sebesar Rp. 83.000.000,-,

c. Desa Tualang ( UD. Roarta) sebesar Desa Berampu (UD. Bintang Lestari)

sebesar Rp. 100.000.000,-

Lumbung PanganKegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari

dana APBD I (Propinsi) yang dialokasikan ke kelompok lumbung pangan yaitu:

a. Kelompok Lumbung Pangan Satahi di Desa Gomit Kec. Siempat Nempu,-

2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanaan Pangan MasyarakatKegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp. 4233.500.000,- dari

jumlah dana sebesar Rp. 435.500.000,- yang bersumber dari dana Tugas

Pembantuan APBN (Nomor DIPA: 6772/018.114.01/02/2012 tanggal 09 Desember

2011.

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan

Desa Mandiri Pangan Tahun 2012 yaitu:

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat danPenanganan Daerah Rawan PanganPada kegiatan ini dilakukan:

1. Pembinaan terhadap Desa Mandiri Pangan yaitu: a. Desa Bintang ; b.

Desa Parbuluan III dan 2 Desa Inti yaitu: Desa Pegagan Julu dan Desa

Pandan.

2. Pembinaan Kepada 3 Desa Replikasi Lama (tahun 2010) di Kecamatan

Sumbul yaitu: a. Desa Pegagan Julu II; b. Desa Dolok Tolong; c. Desa

Pegagan Julu VI.

3. Pembinaan 3 Desa Replikasi (Tahun 2011) di Kecamatan siempat Nempu

Hulu, yaitu: a. Desa tualang; b. Desa Bakkal Julu ; c. Desa Sipoltong.

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan PeningkatanKeamanan Pangan SegarPada kegiatan ini dilakukan:

1. Promosi melalui pembuatan dan penyebaran Leaflet, Booklet, Poster, dan

Standing Banner.

Page 79: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 12

2. Melakukan Uji Laboratorium untuk 15 paket sampel sayur dan buah dari

pasar dan beberapa daerah sentra produksi buah dan sayuran untuk

mengetahui tingkat penggunaan bahan kimia terhadap kandungan residu

pestisida.

3. Fasilitasi Sosialisasi, Apresiasi dan pembinaan Keamanan Pangan bagi

Aparat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

4. Memfasilitasi Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke- XXXI tingkat

Propinsi di Medan.

Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)Pada kegiatan ini dilakukan:

1. Pemberian Bantuan Bahan Pangan ( Sembako ) kepada Masyarakat

miskin daerah rawan pangan di desa Lae Haporas Kec. Siempat Nempu

Hilir berjumlah 170 KK.

2. Pengumpulan dan Analisis Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

(SKPG)

2.1.3. Program/Kegiatan Yang dicapai Tahun 2013

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan:

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;

Kegiatan ini dilaksanakan dengan realisasi penggunaan dana Rp.

262,499.000,- (97,65%) dari jumlah dana sebesar Rp. 268.799.000,- yang

bersumber dari dana APBD tahun 2013.

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah :

Terbinanya Kelompok Wanita Tani (KWT) tahun 2013 dalam pemanfaatan

pekarangan sebanyak 15 KWT , tahun 2012 sebanyak 8 kelompok dimana

sampai pada tahun 2013 sudah dilakukan pembinaan KWT sebanyak 48

kelompok dari target sesuai dengan renstra sebanyak 40 KWT . Bila

dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi peningkatan di tahun 2013 sebanyak

37,5 % . Kelompok Wanita Tani yang terbina dalam melaksanakan

pemanfaatan lahan pekarangan dengan memberikan bantuan bibit sayuran

(benih bayam hijau = 15.000 gr, benih sawi = 15.000 gram , benih kangkung

darat = 75 kg, Benih Kacang Panjang = 75 kg), pupuk kandang sebanyak

30.000 kg dan Bibit Ternak Itik Dara = 1.500 ekor.

Pembinaan Pangan LokalKegiatan ini dilaksanakan dengan realisasi penggunaan dana Rp.

163.270.600.- (99,98 %) dari jumlah dana sebesar Rp. 163.303.800,- yang

bersumber dari dana APBD tahun 2013. Kegiatan ini adalah bertujuan untuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Kelompok pangan lokal

dalam hal peningkatan teknologi pengolahan pangan yang berbasis sumber

daya lokal. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

Page 80: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 13

1. Pembinaan Kelompok Wanita ini (KWT/PKK) dalam pengolahan bahan

pangan berbasis pangan local tahun 2013 sebanyak 15 Kelompok, tahun

2012 sebanyak 10 (20%) kelompok dari target 50 kelompok untuk

meningkatkan keterampilan kelompok dalam pengolahan pangan lokal, di

mana sampai dengan tahun 2013 sudah terbina sebanyak 45 kelompok bila

dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi peningkatan di tahun 2013

sebanyak 30% dari sasaran jumlah kelompok binaan sebanyak 50

kelompok.

2. Melaksanakan Lomba Cipta Menu berbasis bahan pangan lokal pada tahun

2013 di ikuti sebanyak 45 Kelompok Wanita Tani (KWT) dan pada tahun

2012 diikuti sebanyak 15 Kelompok Wanita Tani dengan demikian jumlah

kelompok wanita tani yang termotivasi sebanyak 65 kelompok wanita tani

sehingga mampu untuk mewujudkan tercapainya penganekaragaman

konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang (3B) dan aman

berbasis bahan pangan lokal melalui pengembangan bahab pangan lokal;

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan daerah tentang DewanKetahanan PanganKegiatan ini dilaksanakan dengan realisasi penggunaan dana Rp. 82.195.000.-

(98,68%) dari jumlah dana sebesar Rp. 83.295.000.- yang bersumber dari dana

APBD tahun 2013.

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah :

Sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang di

tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor : 500.1/352/IX/2013

tentang Penetapan Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kab. Dairi Tahun 2013.

Kantor Ketahanan Pangan telah melaksanakan fasilitasi kordinasi dalam

pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi

pada tahun 2013 antara lain :

a. Pertemuan Perencanaan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten

Dairi untuk menyusun Rancangan Kebijakan dan Program Peningkatan

Ketahanan Pangan yang dilaksanakan di ruang rapat Sekda Kabupaten

Dairi.

b. Pertemuan bulanan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dalam

memantau dan memonitor perkembangan ketahanan pangan yang

mencakup Aspek Ketersediaan, Konsumsi dan Keamanan Pangan

c. Pertumbuhan Tim Teknis Dewan Ketahanan Pangan untuk membahas

kebijakan dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan masukan bagi

Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kab. Dairi.

d. Melaksanakan kunjungan ke beberapa Kecamatan untuk meninjau langsung

pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan ke tahanan pangan dan

membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.

Page 81: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 14

Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan PanganKegiatan ini dilaksanakan realisasi penggunaan dana Rp. 97.700.600.- (99,54%)

dari jumlah dana sebesar Rp. 98.150.600.- yang bersumber dari dana APBD

tahun 2013. Dimana pada 2012 kegiatan ini belum pernah dilaksanakan

(kegiatan baru).

Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan merupakan alat untuk

mengidentifikasi prioritas penanganan daerah rawan pangan dan juga alat bantu

memfasilitasi strategis hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah :

1. Melaksanakan penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan

Pangan di 15 Kecamatan Kabupaten Dairi dan telah tersusun 1 Peta

Ketahanan Pangan. Dari Peta Ketahanan Pangan tersebut setiap

Kecamatan dapat dikategorikan menjadi Kecamatan cukup Tahan Pangan

dan Agak Rawan Pangan.

2. Dengan adanya Peta Ketahanan pangan diharapkan Pemda dapat

mengambil langkah- langkah tindak lanjut untuk meningkatkan efektifitas

pembangunan guna dapat mewujudkan Ketahanan Pangan dan

Pengentasan Kemiskinan.

Peningkatan/Pembinaan Pemantauan Mutu dan Keamanan PanganKegiatan ini dilaksanakan realisasi penggunaan dana Rp. 68.796.000.- (99,85%)

dari jumlah Rp. 68.896.000.- yang bersumber dari dana APBD tahun 2013.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat Mutu dan Keamanan

Pangan Buah dan Sayuran segar yang diproduksi petani sehingga dapat

memberikan peringatan dini baik bagi Petani produsen maupun para Konsumen.

Adapun hasil kegiatan yang dicapai dari kegiatan ini adalah Pengawasan dan

Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan buah dan sayuran segar yang ada

didaerah produsen maupun yang ada di pasar – pasar, Pembinaan Kelompok

Tani sayur dan buah dalam meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan tahun

2013 berjumlah 7 Kelompok (15,90%), bila dibandingkan dengan sampai Tahun

2012 jumlah kelompok binaan sudah mencapai 15 Kelompok (34,09%) . dengan

demikian pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 15,90% (22 Kelompok

(50%) dari jumlah 44 kelompok dari target SPM.

Melaksanakan Uji Laboratorium untuk menganalisis Mutu beberapa jenis buah

dan sayur segar terutama terhadap kandungan residu pestisida sehingga di

harapkan dapat aman di Konsumsi oleh Masyarakat.

2. Penyelenggaran Tugas Pembantuan 2013

1. Bidang

a. Dasar Hukum

Dalam upaya mencapai tujuan pertama Milenium Develoment Goals yaitu

untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia sampai

setangahnya di Tahun 2015, pemerintah sudah dan masih melanjutkan

Page 82: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 15

Program pembangunan yana teryuang di dalam revitalisasi pertanian,

Kehutanan, Kelautan dan Ekonomi Pedesaan untuk mengurangi

Kemiskinan.

Dalam bidang Ketahanan Pangan, landasan Perwujudan Ketahanan

didasarkan pada pasal 2 Undang - Undang Nomor. 7 Tahun 1996 tentang

Pangan menyatakan, bahwa Pembangunan Pangan diselenggarakan untuk

memenuhi Kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil

dan merata berdassarkan Kemandirian, dan tidak bertentangan dengan

keyakinan masayrakat.

Pelaksaan Kegiatan ini di Laksanakan bersumber dari dana Tugas

Pembantuan APBN ( Nomor DIPA : 018. 11. 4. 0785/ 2013 tanggal 05

Desember 2012).

b. Instansi Pemberi Tugas PembantuanPemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian

Republik Indonesia dengan meluncurkan Program Peningkatan Diversifikasi

dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

c. SKPD yang Melaksanakan Tugas PembantuanPelaksanaan Tugas Pembantuan melalui Program Peningkatan Diversivikasi

dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang dialokasikan untuk dapat di

laksanakan di Kabupaten Dairi di laksanakan oleh Kantor Ketahanan

Pangan Kab. Dairi.

d. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan Tahun 2013Kegiatan ini dilaksanakan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan

APBN dengan realisasi dana Rp. 1.018.900.000.- dari jumlah dana sebesar

Rp. 1.024.800.000.- dengan perincian seperti pada Tabel berikut :

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan MasayarakatKegiatan :

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan

Keamanan Pangan Segar

3. Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan

Pengembangan Ketersediaan dan Penaganan Rawan PanganPada kegiatan ini dilakukan :

1. Pembinaan terhadap Desa Mandiri Pangan yang di berdayakan yaitu: a.

Desa Bintang; dan Desa Parbuluan II

2. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini pada tahun 2013 adalah

terlaksananya Kemandirian Desa Mandiri Pangan yaitu Desa Parbuluan

II yang diharapkan dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan

Page 83: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 16

mendorong Kemampuan Masyarakat Desa untuk mewujudkan

Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarganya, sehingga dapat menjalani

hidup sehat dan produktif.

3. Pengumpulan dan Analisis data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

( SKPG)

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan danPeningkatan keamanan Pangan SegarPelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (

P2KP ) merupakan inflementasi dari Rencana Strategis Kementrian

Pertanian yang ditindaklajuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/

Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pada

tahun 2013 Program P2KP di imlementasikan melalui kegiatan

1. Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan) melalui Kegiatan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)

dengan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang dilaksanakan

Kelompok Wanita Tani dan Pemberdayaan Pemanfaatan Kebun

Sekolah di 15 Kecamatan.

2. Melakukan Uji Laboratorium untuk 15 paket sampel sayur dan buah dari

pasar dan beberapa daerah sentra produksi buah dan sayuran untuk

mengetahui tingkat penggunaan bahan kimia terthadap kandungan

residu pestisida.

3. Fasilitasi Sosialisasi, Apresiasi dan Pembinaan keamanan Pangan bagi

Aparat Kabupaten, Kecamatan dan desa.

4. Memfasilitasi Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke- XXXIII tingkat

Propinsi di Medan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk

menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja yang akan dicapai adalah sebagai

berikut:

a. Sub Sistem Sumber Daya dan Produksi Pangan.

1. Tersedianya bahan pangan pokok strategis sesuai dengan kebutuhan

masyarakat secara merata dengan harga terjangkau serta aman dikonsumsi oleh

masyarakat yang pemenuhannya sebagian besar dari produksi local.

2. Tersedianya pangan yang cukup berdasarkan ketersediaan energy minimal

2.200 kkal/Kapita/Hari dan ketersediaan protein 57 Gr/Kapita/Hari.

3. Berkembangnya kelembagaan pangan yang mendukung peningkatan

ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan

masyarakat di setiap Kecamatan untuk mengantisipasi terjadinya masalah

kekurangan pangan terutama daerah-daerah yang mengalami rawan pangan.

Page 84: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 17

4. Menurunya jumlah penduduk rawan pangan sekurang-kurangnya 1% per tahun.

5. Terbinanya peningkatan taraf hidup dan ketahanan pangan masyarakat melalui

pengembangan Desa Mandiri Pangan.

6. Meningkatkan kewaspadaan dan penaganan terhadap daerah rawan pangan.

7. Meningkatnya kapasitas penggunaan lahan pekarangan dan meningkatkan

pendapatan masyarakat.

b. Sub Sistem Distribusi dan Akses Pangan1. Terciptanya stabilitas harga bahan pangan pokok di tingkat produsen dan

konsumen sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah dan Harga Referensi

Daerah (HRD).

2. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam rangka mengakses pangan

3. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung distribusi bahan pangan

sampai ke daerah terpencil.

4. Tersedianya sarana pemasaran hasil-hasil produksi pangan sampai ketingkat

Kecamatan dan Desa.

5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam

pengembangan bisnis pangan.

6. Berkutrangnya frekwensi terjadinya fluktuasi harga bahan pangan.

c. Sub Sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan1. Meningkatnya keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat per

kapita dan menurunnya tingkat konsumsi beras masyarakat dari 160

kg/Kapita/Tahun menjadi 152 Kg/Kapita/Tahun.

2. Tercapainya sasaran konsumsi energy sebesar 85,8 % dengan proporsi padi-

padian 64%; umbi-umbian 1,5%; Pangan hewani 11,2 %; minyak dan lemak

9,67%; sayur dan buah 5,61 %; buah biji berminyak 2,5%; kacang-kacangn 1 %;

gula 4,45 % dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Pola Pangan Harapan (PPH).

3. Terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan pangan produk pangan di

setiap Kecamatan.

4. Terlaksananya sertifikasi/pelabelan terhadap produk buah dan sayuran segar di

Kabupaten Dairi.

2.2.1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan

1. Data Konsumsi energi masyarakat Kabupaten Dairi tahun 2010 mencapai 2006

kkl/kpta/hr bila dibandingkan dengan target SPM (1.980 kkl/kpta/hr), tahun 2011

mencapai 2001,18 kkl/kpta/hr, tahun 2012 mencapai 2001,18 kkl/kpta/hr, keadaan

tahun 2013 mengalami peningkatan realisasi adalah sebesar 2071,16 Kkal/Kpta/hr

( 104,60 %) dan protein sebesar 53,89 Grm/kpta /hr (105,5%) . Bila dibandingkan

dengan tahun 2012 realisasi 2.001,18 Kkal/Kpta/hr (101,06 %) realisasi dari

angka persentasi mengalami peningkatan ketersediaan energi dari target

capaian 1.980 kkal/kpta/hr .

Page 85: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 18

Kondisi ini hampir mencapai Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan , yaitu

ketersediaan energi 2.200 Kkal/kpta/hr dan protein 57 Gram/kpta/hr, namun

Komposisi masyarakat masih dodominasi oleh konsumsi beras.

2. Cadangan pangan ditingkat masyarakat sampai dengan tahun 2012 sebesar 10,11

ton yang masing-masing dialokasikan di kelompok lumbung pangan yaitu Pandan

(Kec. Siempat Nempu Hulu), Pegagan Julu III (kec.Sumbul), Parbuluan III (Kec.

Parbuluan), dan Gomit (Kec. Siempat Nempu). Untuk memenuhi target SPM

sebayak 60 ton cadangan pangan masyarakat maka pada tahun 2014 dialokasikan

sebayak 31,65 ton sehingga sampai dengan tahun 2014 pencapaian cadangan

pangan masyarakat mencapai 41,76 ton. Pencapaian target SPM sampai dengan

tahun 2015 diharapkan akan dapat tercapai sebayak 60 ton.

2.2.2. Distribusi dan Akses Pangan.

1. Ketersediaan Informasi pasokan harga dan akses pangan yaitu pada ketersediaan

enumerator ( Petugas pendataan harga bahan pangan pokok dan pendataan

produksi panen ) dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 hanya tersedia 15

orang enumerator (62,50 %) dari target SPM 24 orang , kondisi sebenarnya pada

setiap Kecamatan minimal tersedia 1 orang enumerator yang bertugas untuk

melakukan pendataan harga bahan pokok strategis di setiap kecamatan . Selain

enumerator agar masyarakat petani memperoleh informasi yang dapat dilihat setiap

minggu pada hari pekan maka diperlukan papan pengumuman yang bertujuan

untuk menyampaikan data informasi harga bahan pokok strategis . Kabupaten dairi

sampai dengan 2013 masih belum memiliki papan pengumuman di setiap

kecamatan .

2. Perkembangan harga bahan pangan pokok dan strategis di Kabupaten Dairi pada

tahun 2013 umumnya mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2009, 2010,

2011 dan 2012 dengan tingkat pertumbuhan antara : 1,36 s/d 35,22 % Fluktuasi

harga biasanya terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, namun masih

dalam batas ambang normal. Beberapa komoditas yang sangat menonjol dalam

peningkatan harga antara lain Beras, Telur Ayam, Cabe, Bawang Merah, Daging

Ayam Ras.

3. Dalam rangka stabilitas harga produk yang dihasilkan oleh petani khususnya jagung

telah dilaksanakan oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) yang

bersumber dari dana APBD Provinsi . Bila dibandingkan dengan tahun 2009

berjumlah 3 Pengusaha, 2010 berjumlah 2 Pengusaha, 2011 berjumlah 8

Pengusaha (LUEP) dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan karena jumlah

LUEP yang bertambah selama tahun 2012 menjadi 10 pengusaha (LUEP) ( 76,92

%). Hal ini diakibatkan adanya perguliran dana dari LUEP tahun 2009 dan 2010.

sehingga diharapkan petani dapat menerima harga yang layak dalam pemasaran

Page 86: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 19

hasil produksinya, sedangkan pada tahun 2013 tidak adanya kucuran dana

tambahan bagi pengembangan Lembanga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).

4. Produksi padi pada tahun 2013 sebesar 96.886 ton bila dikonversi keberas

(produksi x 58 %) = 56.194 ton beras dimana tahun 2012 produksi padi 96. 581

ton dengan konversi ke beras 56. 016 ton beras. Ketersediaan beras tahun 2013

mengalami peningkatan 0,32 % bila dibandingkan dari tahun 2012 dimana tahun

2011 ( 55,981.000 kg/thn), tahun 2012 ( 56.016,000 kg/thn) dan tahun 2013

(56.194.000 kg/thn) hal ini disebabkan produktivitas padi meningkat.

5. Ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat umumnya cukup tersedia, baik yang bersumber dari produksi

Kabupaten Dairi maupun yang didatangkan dari daerah lain. Permasalahan utama

pada peningkatan luas panen adalah masih terjadinya alih fungsi lahan produktif

yang sulit dikendalikan serta kurangnya penyediaan maupun perbaikan infrastruktur

pertanian.

2.2.3. Penganekaragaman Pangan

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sesuai target 90% (90) . Dan pencapaian skor

PPH berdasarkan konsumsi masyarakat tahun 2011 mencapai 91,226, pada tahun

2012 mencapai 90,963 (101,07 %) dan tahun 2013 mencapai 90,952 (101,05%)

dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian pola pangan harapan

sudah hampir mendekati sesuai dengan target yang diharapkan . Hal ini disebapkan

kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang beragam, bergizi ,

berimbang dan Aman semakin meningkat ( tidak tergantung pada 1 komoditi

seperti beras.)

2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan bila dibandingkan dengan tahun

2009 berjumlah 5 kelompok, 2010 berjumlah 5 kelompok, 2011 berjumlah 5

kelompok dan tahun 2012 berjumlah 15 kelompok (34,09 %) pada tahun 2013

realisasi 7 kelompok (15,91%) dengan demikian sampai dengan tahun 2013

terhadap pembinaan kelompok tani sayur dan buah dalam meningkatkan mutu

pangan segar dari penggunaan pestisida yang berlebihan mengalami peningkatan

jumlah kelompok sebayak 37 kelompok (84,09%) dari target capaian sesuai SPM

sebanyak 44 kelompok dengan demikian bila dihimpun maka capaian dari target

meningkat.

2.2.4. Penanganan Daerah rawan Pangan1. Penanganan Daerah rawan Pangan (PDRP) dimana terantisipasinya kejadian

rawan pangan secara dini serta tertanggulanginya kejadian rawan pangan transien

dan kronis dengan sasaran penerima manfaat diarahkan kepada masyarakat yang

terindikasi rawan pangan. Pada tahun 2013 realisasi tidak ada dimana tahun

2012 realisasi 1 Kelompok (1 Desa terhadap 170 KK RTM) dimana tahun 2011

Page 87: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 20

telah realisasi terhadap 5 kelompok (38,46 %) dari target capaian 13 kelompok ,

dan tahun 2010 realisasi terhadap 11 kelompok (84,61%) dari target capaian 13

kelompok, sehingga target capaian penanganan daerah rawan pangan sampai

dengan tahun 2013 sudah mencapai 17 Kelompok ( 130,76 %)

Meningkatnya kewaspadaan pangan masyarakat terhadap ancaman berproduksi

(bencana alam banjir dan kekeringan serta gangguan hama dan penyakit) serta

melaksanakan upaya-upaya dini sehingga tidak terjadi kerawanan pangan akibat

kekurangan produksi sehingga menurunnya tingkat kerawanan pangan yang

digambarkan dengan optimalnya fungsi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

(SKPG).

2. Kegiatan Pembinaan Desa Mandiri Pangan (Demapan) pada tahun 2012

dilaksanakan di 2 Desa Rawan Pangan di Kecamatan Parbuluan (Desa Parbuluan

II) dan Kec. Sidikalang (desa Bintang) ditambah dengan 6 Desa Replikasi ( Desa

pengembangan di sekitar (tetangga) dari desa mandiri pangan yang telah mandiri

dan desa mandiri berpartisifasi mendampingi desa-desa reflikasi) di 2 Kecamatan

yaitu tahun 2010 Kecamatan Sumbul 3 desa , dan tahun 2011 Kecamatan Siempat

Nempu Hulu. 3 desa yang kegiatannya adalah Pembinaan, penumbuhan,

bpengembangan, kemandirian kelompok afinitas dengan penguatan modal usaha

kelompok yang telah diberikan melalui Lembaga Keuangan Desa (LKD) di masing-

masing desa mandiri pangan dalam rangka peningkatan kemampuan akses pangan

masyarakat.

3. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi dan

Berimbang oleh Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Utara dilaksanakan

melalui kegiatan sosialisasi pangan 3B dan Manggadong (Makan Ubi sebelum

makan nasi)

2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD

Beberapa isu strategis yang menjadi masalah dalam pembngunan ketahanan pangan di

Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

a. Tingginya angka konversi lahan di Kabupaten Dairi menjadi kendala dalam upaya

peningkatan produksi pangan.

b. Belum optimalnya penggunaan sarana produksi seperti pupuk dan benih

bersertifikat.

c. Belum berkembangnya kelembagaan pangan yang mendukung peningkatan

ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengantisifasi masalah

kekurangan pangan di daerah rawan pangan.

d. Masih terjadi gejolak harga bahan pangan terutama pada saat menghadapi Hari-

hari Besar Keagamaan Nasional.

e. Kurangnya sarana dan prasarana distribusi yang mendukung ketersediaan pangan

sampai kedaerah terpencil.

f. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam rangka mengakses pangan.

g. Masih tingginya konsumsi beras masyarakat Dairi.

Page 88: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 21

h. Masih rendahnya kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat.

i. Belum terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan produk pangan.

2.3.1. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan.

Visi dan Misi harus mengarahkan factor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan

sasaran dengan mempertimbangkan siapa yang melaksanakan, apa yang harus

dilakukan, bilamana dilaksanakan, dimana dilaksanakan dan bagaimana

melaksanakan.

Berdasarkan analisa terhadap lingkungan maka faktor-faktor kunci keberhasilan

dirumuskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Ketahanan PanganRencana Ketahanan Pangan yang sudah dilakukan ada dua hal yaitu:

1) Penyusunan Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan.

2) Rencana Kerja Tahunan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi.

Rencana tahunan ini dilaksanakan secara sinergi antara Pemerintah

Kabupaten dan Kecamatan melalui Pembahasan Rencana Kegiatan dan Persiapan

Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan bersama sama antara Pemerintah

Kabupaten dan Kecamatan.

2. Penyusunan Kebijakan Ketahanan PanganUntuk mewujudkan Pemantapan Ketahanan Pangan secara berkelanjutan,

dibutuhkan dukungan Instansi secara koordinasi melalui Dewan Ketahanan Pangan

sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor : 500.1/352/IX/2013 tentang

Penetapan Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kab. Dairi Tahun 2013. Dalam

merumuskan kebijakan program pembangunan ketahanan pangan tahunan kantor

ketahanan pangan Kabupaten Dairi bersama-sama dengan seluruh anggota

Dewan Ketahanan Pangan melaksankan perumusan kebijakan melalui rapat

koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, rapat koordinasi pokja ketersediaan,

Distribusi, Konsumsi dan Mutu Pangan dan Gizi, yang selanjutnya dituangkan

kedalam Program Ketahanan Pangan melalui Surat Keputusan Bupati Dairi.

3. Pelaksanaan/Pengelolaan APBN dan APBDDalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dan Peraturan daerah No. 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

APBD Kabupaten Dairi telah dilakukan penyusunan laporan realisasi Keuangan,

Neraca, Laporan Arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kemudian

berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan

Keuangan sudah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Page 89: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 22

4. Monitoring dan EvaluasiUntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan memecahkan

permasalahan secara dini , dilakukan Monitoring dan Evaluasi ke Kecamatan

bersama-sama dengan anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dan

Tim Tekhnis Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten. Disamping itu Monitoring

kegiatan dilaksanakan melalui rapat POSKO setiap bulan yang di ikuti oleh seluruh

institusi terkait dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dijadikan sebagai bahan

penyempurnaan untuk perencanaan tahun berikutnya. Yang selanjutnya

dituangkan kedalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor

Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi.

5. Pengembangan SDM Aparatur.Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat bertujuan memberikan

pelayanan masalah kepegawaian/SDM secara cepat dan tepat waktu mulai dari

perencanaan pegawai sampai berakhirnya tugas pegawai yaitu Pensiun.

Ketersediaan SDM merupakan kekuatan dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dimana jumlah SDM yang ada

masih kurang mendukung dalam melaksanakan tupoksi, sedangkan sarana dan

prasarana yang dimiliki masih kurang memadai dalam mendukung aktivitas kerja di

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi khususnya dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPDPembangunan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi diarahkan untuk

mencapai Visi Kabupaten Dairi yaitu : “ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Dairi yang lebih

maju dan Sejahtera melalui Agribisnis yang berdaya saing “. Sejalan dengan Visi Kantor

Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yaitu : “Terwujudnya Ketahanan Pangan Masayrakat

Yang Berbasis Kepada sumber daya lokal Yang Berkelanjutan Menuju Masayrakat Yang

Berkualitas Dan Sejahtera”.

Mengacu kepada arah kebijakan pendapatan daerah dan arah kebijakan belanja

daerah sebagaimana tercantum pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015,

maka ditetapkan bahwa belanja SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi untuk

belanja langsung sebesar Rp. 2.117.000.000.-

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan program/kegiatan dalam

mendukung pencapaian Prioritas pembangunan Kantor Ketahanan Pangan, alokasi belanja

SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam

rancangan awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015 dimaksud sudah mencukupi untuk

membiayai program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ketentuan SPM Bidang

ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis Pelayanan dasar yaitu :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan

2. Distribusi dan Akses Pangan

3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

4. Penaganan Kerawanan Pangan

Page 90: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 23

Program dan kegiatan bidang ketahanan pangan daerah merupakan kegiatan

yang selalu bersentuhan dengan masyarakat, baik pembinaan maupun bantuan sosial

modal usaha bersama yang mana bertujuan agar mendapatkan masyarakat tani dan

keluarganya dapat meningkat, yang sangat diharapkan dapat mandiri setelah berbagai

upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk bidang ketahanan pangan.

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya yaitu pemeliharaan pembangunan ketahanan pangan mulai dari perencanaan

hingga evaluasi baik terhadap Sub Sistem Sumber Daya dan Produksi Pangan, Sub

Sistem Distribusi dan Akses Pangan maupun Sub Sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan

Pangan, telah memberikan konstribusi bagi pencapai pembangunan secara umum

maupun pembangunan Ketahanan Pangan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan KegiatanUntuk menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan, perlu ditentukan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor

Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi berdasarkan hasil musrembang.

Pembangunan Ketahanan Pangan ditujukan untuk memenuhi ketersediaan pangan

sampai ke tingkat rumah tangga .

Adapun usulan program dan kegiatan dari masyarakat di bidang Ketahanan

Pangan dari setiap Kecamatan adalah mengenai permintaan Pengadaan benih padi dan

jagung, Pengadaan Bibit Sayur Mayur, Pengadaan ternak babi, Pengadaan bibit ikan

lele, Pengadaan ternak itik dan pengadaan pupuk organik . Usulan dari masyarakat ini

telah ditampung pada rancangan awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015, akan tetapi

oleh karena keterbatasan anggaran usulan ini tidak ditampung semua pada rancangan

akhir RKPD tahun 2015 dan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi akan berusaha

untuk mengusulkan kembali pada rencana kegiatan tahun mendatang. Berbagai kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh kantor ketahanan pangan Kabupaten Dairi dalam rangka

memberikan konstribusinya dalam pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi

yang bersumber dari APBD yang difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat

yang langsung menyentuh masyarakat miskin di daerah pedesaan yang mengalami

rawan pangan

2. Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan agar pola konsumsi pangan masyarakat lebih beragam

bergizi dan Berimbang (3B) antara bahan pangan hewani dan nabati dan antara

karbohidrat dan protein serta vitamin dan mineral.

3. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang tergolong rawan

pangan sehingga masyarakat yang dibantu dapat lebih berdaya dalam

melaksanakan kegiatan pokoknya.

Page 91: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 24

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan NasionalProgram Pembangunan Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan bertujuan

memberdayakan Aparat dan Masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan

sumber daya serta dapat mengatasi kendala dalam mewujudkan Ketahanan Pangan,

melalui:

1. Pemantapan Ketersediaan Pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang

dimiliki secara berkelanjutan;

2. Pemantapan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan

pangan secara merata dan terjangkaunya daya akses pangan masyarakat;

3. Peningkatan percepatan diversifikasi konsumsi pangan;

4. Pencengahan dan penanggulangan kerawanan pangan.

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan berisikan rencana kerja tahunan untuk

periode tahun 2015. Perencanaan ini lebih berorientasi kepada gambar tentang Tupoksi,

Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi serta rancangan program dan kegiatan yang

menjadi binaan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang akan dilaksanakan pada

kurun waktu tahun 2015.

Visi adalah cara pandangan jauh kedepan dimana motivasi pemerintah harus di

bawa agar dapat eksis, antisipatif dan motivatif. Visi adalah suatu gambaran yang

memandang tentang keadaan masa depan yang di inginkan oleh instansi pemerintah.Visi

Kantor Ketahanan Pangan adalah :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Yang Berbasis Kepada sumber

daya lokal Yang Berkelanjutan Menuju Masyarakat Yang Berkualitas Dan Sejahtera”.

Untuk memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan persepsi dan pengertian,

berbeda perlu dijelaskan hakeket yang terkandung dalam visi tersebut:

1. Terwujudnya ketahanan pangan masayrakat yaitu setiap anggota atau setiap keluaga

mampu memoerolehbahab pangan, baik jumlah, mutu dan terjangkau serta

mengkonsumsinya secara cukup sesuai standar kesehatan.

2. Terwujudnya ketahanan pangan masayrakat yang berbasis sumber daya lokal yang

dimiliki yaitu bahan pangan yang diperoleh bersumber dari produk lokal dan bukan dari

luar.

3. Menuju masyarakat yang berkualitas dan sejahtera yaitu mengkonsumsi bahan pangan

secara cukup, seimbang, berkualitas serta beragam yang pada akhirnya menghasilkan

generasi- generasi yang cerdas.

Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dalam mewujudkan Visinya adalah:

Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masayrakat untuk mewujudkan

Ketahanan pangan yang berbasis sumber daya local yang dimiliki serta

mendorong berkembangnya kelembagaan Ketahanan Pangan dan memfasilitasi

peningkatan pengelolaan Manajemen kelembagaan pangan masyarakat.

Page 92: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 25

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan jaringan dan

system Koordinasi antar instansi perencanaan dan pelaksanaan manajemen

pembangunan Ketahanan Pangan.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi

sesuai dengan Tugas dan Fungsi yang ditetapkan, perlu di pahami pengertian tentang

pangan dan ketahanan pangan sehingga adanya sinergi antara seluruh rencana program

dan kegitan yang disusun dengan Visi dan Misi yang akan di wujudkan.

Pangan diartikan sebagai segala sesuatu dari sumber hayati (tanaman,

hewan,ikan, dan air) yang diolah maupun yang tidak diolah yang peruntukanya sebagai

makanan dan minuman untuk konsumsi manusia. Sedangkan Ketahanan Pangan adalah

suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup untuk menghasilkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin

dan mineral yang sama sangar di butuhkan oleh tubuh manusia baik dalam jumlah,

maupun mutunya, aman dan merata dengan harga terjangkau dan berkelanjutan. Hal ini

memberikan gambaran bahwa dalam ketahanan pangan dikenal adanya tiga subsistem

yaitu Sub Sistem Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,Sub Sistem Distribusi danAkses Pangan, Sub Sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPDSasaran Program Pembangunan Ketahanan Pangan yang ingin dicapai pada Tahun

2014, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas pengkajian dan perumusan serta pengembangan dan

pemantauan ketahanan pangan yaitu: (a) tersedianya data dan informasi

ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan: (b) tersedianya data dan informasi

distribusi, harga dan akses pangan; (c) tersedianya data dan informasi kosumsi,mutu

dan keamanan pangan.

2. Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan dan

pemantauan ketahanan pangan, yaitu: (a) tersedianya konsep rumusan kebijakan

ketersediaan dan kerawanan pangan; (b) tersedianya konsep rumusan kebijakan

distribusi, harga dan akses pangan; (c) tersedianya bahan kebijakan

penganekaragaman konsumsi mutu dan keamanan pangan sertap referensi pangan

masayrakat.

3. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis dalam rangka

pemenuhan kebutuhan yang bersumber dari produksi sendiri melalui peningkatan

produksi, pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan

pangan masayrakat, perbaikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendukung

ketahanan pangan, penerapan teknologi tepat guna dan penyediaan modal bagi

masyrakat.

4. Dipertakannya ketersediaan pangan yang cukup yaitu ketersedian enegi minimal

2.200Kkal/Kapita/ Hari dan Ketersediaan protein minimal 57 Gram / kapita/ Hari.

Page 93: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 26

5. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 100% serta konsumsi pangan yang

beragam, bergizi dan berimbang (3B).

6. Tercapainya stabilitas harga pokok dan pasokan.

7. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

8. Penanganan Dearah Rawan Pangan.

9. Meningkatkan peranserta masayrakat dalam mencapai kemandirian pangan, yaitu:

(a) meningkatnya peran Sekretariat DKP dalam Koordinasi Ketahanan Pangan; (b)

meningkatnya motivasi masayrakat dalam mewujudkan ketahanan pangan; (c)

meningkatnya partisipasi masayrakat bersama pemerintah dalam meningkatkan

Ketahanan pangan.

10. Meningkatnya kualitas pelayanan prima dalam mendukung kegiatan ketahanan

pangan,yaitu: (a) tersedianya bahan perencanaan pembangunan ketahanan pangan ;

(b) tersedianya laporan dan evaluasi ketahanana pangan; (c) meningkatnya kualitas

aparat dalam pelayanan ketahanan pangan; (d) meningkatnya efektifitas pelayanan

ketahanan pangan; (e) meningkatnya komunikasi dalam pelayanan `ketahanan

pangan kepada masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam recana kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanana Pangan ini bertujuan untuk:

a. Meningkatkan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan

bersumber dari ternak, tanaman pangan, hertikultural dan kebun serta produk

olahan.

b. Mengembangkan kelembagaan produksi pangan yang mendukung peningkatan

ketersediaan, distribusi dan konsumsi

c. Mengembangkan usuah bisnis pangan yang kompetitif dan menghindarkan

monopoli usaha bisnis pangan serta menjamin ketersediaan pangan dan gizi

yang baik nagi masyarakat.

Sasaran program ini adalah:

a. Meningkatnya produksi dan ketersediaan,pangan, beras secara berkelanjutan

serta mempertahankan swasembada pangan.

b. Meningkatkan keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat

perkapita dan menurunkan konsumsi beras.

c. Meningkatkan skor mutu pola pangan harapan (PPH) dan berkurngnya jumlah

keluarga rawan pangan dan gizi.

d. Meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi pertanian dan pengolahan bahan

pangan.

e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pangan yang dipasarkan.

f. Berkambangnya industry dan bisnis pangan dan penyebaranya meliputi seluruh

kecamatan di Kabupaten Dairi.

g. Meningkatnya partisipasi masayrakat dan investasi swasta dalam

pengembangan bisnis pangan.

Page 94: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 27

Program ini memuat kegiatan –kegiatan pokok sebagai berikut:

a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan) pada Desa / Kelurahan yang

tergolong Rawan Pangan

b. Pemberian bantuan langsung masyarakat berupa pangan local, lumbung

pangan, tunda jual, pemanfaatan pekarangan dan stabilitas harga gabah melalui

Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM- LUEP).

c. Peningkatan produktifitas faktor- faktor produksi pangan pada masayrakat tani.

d. Diversifikasi Konsumsi Pangan menuju pola pangan beragam, bergizi dan

berimbang (3B)

e. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan.

f. Peningkatan bantuan tambahan bahan pangan dalam jangka pendek kepada

keluarga miskin/ rawan pangan.

g. Pengamanan sistem persediaan pangan melalui pengembangan cadangan

pangan sebagai lumbung pangan desa dan cara pengamanan lainnya.

h. Peningkatan keterampilan petani dan petugas pelayanan.

i. Pembinaan lembaga pengkreditan yang menunjang peningkatan ketahanan

pangan.

2. Program Peningkatan kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani ini bertujuan untuk:

a. Penguatan Kelembagaan, penumbuhan kembali sistem penyuluhan.

b. Pendamping pertaniaan dan peningkatan Kemampuan petani.

Sasaran Program ini adalah:

a. Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia pertanian di pedesaan.

b. Penguatan sistem penyuluhan di Desa.

c. Pendidikan, pelatihan dan pembinaan petani.

d. Penyempurnaan dan Pengembangan basis data dan informasi lingkup pertanian.

Program ini memuat kegiatan – kegiatan pokok sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas dan posisi tawar petani.

b. Meningkatkan akses petani terhadap modal teknologi pangan dan informasi

bisnis pangan.

c. Pemberdayaan penyuluh Pertanian melalui pelatihan.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2015

A. Seksi Sumber Daya dan Produksi pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan:

o Laporan berkala kondisi Ketahanan pangan daerah dengan lokasi kegiatan

Kabupaten Dairi dengan lokasi kegiatan di Kabupaten Dairi;

o Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

o Pemantauan Ketahanan Pangan melalui Rapat Pos Simpul Koordinasi

(POSKO)

Page 95: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 28

o Lomba Penyusunan Menu Pangan 3B Makanan tradisional sesuai Potensi

Sumber Daya Wilayah

o Pelatihan dan Pembinaan dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya petugas

Kelompok Lumbung Pangan, Tunda Jual dan Pangan Lokal

o Pembinaan Warung Sehat di Lingkungan SD/MI

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani:o Pengembangan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) di Desa

Binaan TP PKK Kab. Dairi

o Pembinaan Pangan Lokal

B. Seksi Ketersediaan dan Analisa Mutu Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan:

o Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

o Pengembangan dan Pemantauan Cadangan Pangan Daerah

o Pengembangan Desa Mandiri Pangan

o Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

o Pengembangan dan Pemantapan sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi

(SKPG)

o Penyusunan Peta Kerawanan Pangan Kabupaten

o Pengawasan, Peredaran Mutu Buah Dan Sayuran serta Uji Laboratorium

Residu Pestisida

o Sertifikasi Buah dan Sayuran Segar

o Sosialisasi Mutu dan keamanan Pangan Otoritas Kompetensi Buah/ Sayur

Segar

o Pemantapan Mitra Keamanan Pangan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani:o Bantuan Langsung Masayrakat (BLM) PMUK berdasarkan FIA

C. Seksi Distribusi Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan:

o Pemantauan dan Akses Pangan Masyarakat

o Dana Pendampingan Operasional Kegiatan

o Pemantauan Pola Komsumsi Pangan Masyrakat

o Penyusunan Peta Akses Pangan Kabupaten Dairi

o Pertukaran Informasi Ketahanan Pangan Kedaerah Yang Ketahanan

Pangannya lebih Mantap

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani:o Penguatan Modal Usaha Kelompok Pada LM3

o Pembinaan dan Penanggulangan Masyarakat Miskin di Daerah Rawan Pangan

Page 96: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc 29

BAB. IVPENUTUP

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi 2015 merupakan acuan

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna memberhasilkan Program Ketahanan Pangan Dairi

yang dalam implementasinya di jabarkan secara rinci dalam sasaran kegiatan, pengangaran,

pelaksanaan dan penanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh seksi – seksi pada Kantor

Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi untuk memfasilitasi Rencana tahunanya dengan

memperhatikan Evaluasi kinerja pada tahun yang lalu dan perkembangan kebijakan

pemantapan ketahanan pangan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dengan tersusunya Rencana kerja ini di harapkan pelaksanaan Tugas Pokok dan

Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi akan Sesuai dengan Tujuan dan sasaran

yang di harapkan.

Sidikalang, 2014

KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN DAIRI

Drs. TAMBAR BARUSPEMBINA Tk. INIP. 19670101 199303 1 014

Page 97: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENCANA KERJA (RENJA)KECAMATAN BERAMPU

TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN DAIRIBERAMPU

2015

Page 98: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201546

BAB I

PENDAHULUAN

Secara umum tugas dan kewajiban Pemerintah adalah menindaklanjuti regulasi baik

dibidang pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, menciptakan

ketenteraman dan ketertiban umum, pelestarian nilai – nilai sosial dan budaya, memperkuat

persatuan dan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan,

pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang – undang dan

mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas – tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu

pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan norma – norma yang

dijunjung tinggi oleh bangsa dan Negara. Dalam pelaksanaanya diperlukan penerapan

prinsif good governance yang memuat prinsif – prinsif akuntabilitas, transparansi, rule of

low, profesionalisme, efektivitas dan efisien.

Dengan penerapan prinsif – prinsif tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan

sesuai dengan peraturan perundang – undangan sebagaimana yang diamanatkan rakyat baik

dipusat maupun didaerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang

penting dalam menunjang keberhasilan Pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung

tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang – Undang

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau

Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar

tanggung jawab dalam mengemban tugas.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati juga menyelenggarakan tugas

umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan;

6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Page 99: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201547

1.1. Latar Belakang

Mengingat semakin kompleksnya tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat terarah dan komprehensif

sehingga dalam pelaksanaan tugas – tugas kecamatan dapat lebih terarah.

Untuk itu perlu disusun suatu acuan kerja, yakni apa yang akan dilaksanakan dan

bagaimana cara melaksanakannya yang dituangkan dalan suatu rencana kerja yang

dinamakan Rencana Kerja ( Renja) Kecamatan Berampu Tahun 2015 yang dalam

penyusunannya dilakukan dengan menjaring aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) melalui

mekanisme Musrenbang baik ditingkat desa, dan kecamatan dengan tetap mempedomani

Rencana Strategis Kecamatan Berampu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Dairi Periode 2014-2019.

Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu

dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan

kegiatan pelayanan SKPD khususyna dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat

Berampu Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan SKPD Kantor Camat Berampu untuk

tahun 2015 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan berorientasi pada hasil yang akan

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renja Kecamatan Berampu Tahun 2015 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

Page 100: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201548

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

12. Undang – undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

Page 101: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201549

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun

2005-2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 07,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 106);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi

(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008

Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun

2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 – 2019.

23. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas

Tiap-tiap Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan;

24. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Bupati Kepada Camat;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja ini adalah untuk memberikan gambaran dan arah

organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 1 (satu) tahun kedepan secara

obtimal dengan sumber daya yang dimiliki Kantor Camat Berampu, sehingga mendukung

terselenggaranya pemerintahan yang berbasis kinerja di Kabupaten Dairi.

Adapun Rencana Kerja Kecamatan Berampu disusun untuk memberikan penjabaran

atau implementasi dari tugas pokok fungsi Kantor Camat Berampu yang selaras dengan

Renstra Kantor Camat Berampu, RKPD dan RPJMD Kabupaten Dairi dengan

memperhitungkan faktor – faktor penentu keberhasilan yang ada dan tujuan pembangunan

yang realistis yang dapat dicapai. Dengan demikian adapun tujuan penyusunan Renja

Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Perangkat Kecamatan Berampu dalam menentukan

prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang bersumber dari APBD

Kabupaten Dairi dan sumber dana lainnya;

2. Menyediakan tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan ;

Page 102: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201550

3. Memudahkan Pemerintah Kecamatan Berampu untuk mencapai tujuan dengan cara

menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Berampu Tahhun 2015

adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Berampu Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Kantor Camat Berampu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Camat Berampu

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kantor

Camat Berampu

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kantor Camat Berampu

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

Page 103: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201551

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Berampu Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Kecamatan Berampu

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Camat Berampu dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran.

Pada Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Berampu melaksanakan 10 (sepuluh)

program yang terdiri dari 27 ( dua puluh tujuh ) kegiatan sedangkkan tahun 2014 (tahun

berjalan) Kantor Camat Berampu melaksanakan ( 11 ) program dengan (28) kegiatan,

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No Uraian Kegiatan

Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014

Alokasi(Rp)

Realisasi(Rp)

TingkatRealisasi

(%)

Target(Rp)

1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.300.000 3.300.000 100,00 3.300.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber

daya air dan listrik6.600.000 6.594.961 99,92 6.600.000

3 Penyediaan Jasa pemeliharaan danperizinan kenderaan dinas/operasional

0 0 0 1.500.000

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatankantor

1.900.000 1.900.000 100’00 1.900.000

5 Penyediaan ATK 22.683.000 22.683.000 100,00 20.000.0006 Penyediaan barang cetak dan

penggandaan5.700.000 5.700.000 100,00 5.700.000

7 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

3.800.000 3.800.000 100,00 3.800.000

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

5.700.000 5.700.000 100,00 5.700.000

9 Penyediaan makanan dan minuman 100.000.000 100.000.000 100,00 20.000.00010 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah62.750.000 62.602.000 99,76 40.000.000

Dari Tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran program pelayananadministrasi perkantoran tahun 2013 sebesar Rp. 212.279.961,- dari total alokasi anggaransebesar Rp. 212.433.000,- (99,92 %). Hal ini terjadi karena terdapat penghematan padapenggunaan sumber daya air dan listrik serta pada kegiatan rapat – rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah.

Untuk kegiatan tahun berjalan (2014) terjadi penambahan kegiatan yaknipenyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas / operasional, dengan anggaransebesar Rp. 1.500.000,-. Disamping itu anggaran tahun berjalan terjadi pengurangan pangu

Page 104: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201552

anggaran pada kegiatan antara lain :

No Uraian Kegiatan Pagu Anggaran2013(Rp)

Pagu Anggaran2014(Rp)

Selisih(3-4)(Rp)

1 Penyediaan ATK 22.683.000 20.000.000 2.683.0002 Penyediaan makanan dan minuman 100.000.000 20.000.000 80.000.0003 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah62.750.000 40.000.000 22.750.000

185.433.000 80.000.000 105.433.000

Pengurangan anggaran terjadi karena terbatasnya kemampuan keuangan PemerintahKabupaten Dairi.

Tabel 2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No Uraian Kegiatan

Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014

Alokasi(Rp)

Realisasi(Rp)

TingkatRealisasi

(%)

Target(Rp)

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 0 5.000.0002 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 0 15.000.0003 Pengadaan mobeleur 8.000.000 8.000.000 100,00 04 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 19.000.000 19.000.000 100’00 4.000.0005 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor59.800.000 59.800.000 100,00 8.000.000

6 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaandinas operasional

28.300.000 28.300.000 100,00 40.000.000

Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapangedung kantor

2.000.000 2.000.000 100,00 2.000.000

7 Pemeliharaan rutin /berkala peralatangedung kantor

3.000.000 3.000.000 100,00 3.000.000

Dari tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran program peningkatan saranadan prasarana aparatur tahun 2013 terlaksana sesuai rencana dengan serapan anggaransebesar Rp. 115.100.000,00 dari total anggaran sebesar Rp. 115.100.000,- ( 100 % ).

Pada tahun 2014 (n-1) terdapat penambahan kegiatan yakni Pengadaan perlengkapangedung kantor dan pengadaan peralatan gedung kantor dengan total anggaran sebesar Rp.20.000.000,- . Hal ini dilaksanakan semata – mata untuk meningkatkan sarana dan prasaranakantor untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur pemerintahan di Kecamatan Berampu.

Tabel 3Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

No Uraian Kegiatan

Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014

Alokasi(Rp)

Realisasi(Rp)

TingkatRealisasi

(%)

Target(Rp)

1 Fasilitasi Penyusunan RancanganPeraturan desa tentang APB Desa

4.000.000 4.000.000 100,00 2.500.000

Tabel 4Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

No Uraian KegiatanTarget dan Realisasi Kinerja

Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014Alokasi Realisasi Tingkat Target

Page 105: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201553

(Rp) (Rp) Realisasi(%)

(Rp)

1 Koordinasi Perencanaan PengembanganInfrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah(PISEW)

23.000.000 23.000.000 100,00 14.000.000

Tabel 5Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

No Uraian Kegiatan

Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014

Alokasi(Rp)

Realisasi(Rp)

TingkatRealisasi

(%)

Target(Rp)

1 Kegiatan Pembinaan OrganisasiPerempuan

4.302.000 4.302.000 100,00 10.000.000

Tabel 6Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) lainnya

No Uraian Kegiatan

Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014

Alokasi(Rp)

Realisasi(Rp)

TingkatRealisasi

(%)

Target(Rp)

1 Koordinasi dan penyaluran raskin bagikeluarga miskin

53.422.500 53.422.500 100,00 48.715.500

Tabel 7Program Pengelolaan Keragaman Budaya

No Uraian Kegiatan

Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014

Alokasi(Rp)

Realisasi(Rp)

TingkatRealisasi

(%)

Target(Rp)

1 Pengembangan kesenian dan kebudayaandaerah

17.300.000 17.300.000 100,00 30.000.000

Tabel 8Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

No Uraian Kegiatan

Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014

Alokasi(Rp)

Realisasi(Rp)

TingkatRealisasi

(%)

Target(Rp)

1 Pembinaan organisasi kepemudaan 5.525.000 5.525.000 100,00 5.000.000

Tabel 9Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

No Uraian Kegiatan

Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014

Alokasi(Rp)

Realisasi(Rp)

TingkatRealisasi

Target(Rp)

Page 106: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201554

(%)1 Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai – nilai luhur bangsa23.650.000 23.650.000 100,00 15.000.000

Tabel 10Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

No Uraian Kegiatan

Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014

Alokasi(Rp)

Realisasi(Rp)

TingkatRealisasi

(%)

Target(Rp)

1 Pelaksanaan Musyawarah pembangunandesa dan kecamatan

12.000.000 12.000.000 100,00 5.000.000

2 Pemberian stimulus pembangunan desa 10.000.000 10.000.000 100,00 03 Pelaksanaan perlombaan desa tingkat

kecamatan5.900.000 5.900.000 100,00 5.000.000

4 Peningkatan peran serta masyarakatdalam pengendalian lingkungan hidup

21.500.000 21.500.000 100,00 5.000.000

Tabel 11Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

No Uraian Kegiatan

Target dan Realisasi KinerjaTahun 2013 (n-2) Tahun 2014

Alokasi(Rp)

Realisasi(Rp)

TingkatRealisasi

(%)

Target(Rp)

1 Fasilitasi Penyelenggaraan PemilihanKepala Desa

10.000.000 0 0 4.000.000

Dari tabel 3 (tiga) sampai dengan tabel 10 (sebelas) dapat dijelaskan bahwa seluruh

program dan kegiatan realisasi kegiatanya tercapai sebagaimana direncanakan dan serapan

anggarannya sebesar 100 %.

Pada program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa pada tahun 2013sebagaimana yang digambarkan pada tabel 11 tidak terlaksana sebagaimana yangdirencanakan disebabkan adanya kebijakan Pemerintah secara nasional untuk menundapenyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sampai tahun 2015.

Dengan keluarnya kebijakan pemerintah tersebut otomatis perkiraan pelaksanaanPemilihan Kepala Desa ditahun berjalan (2014) akan tertunda kembali. Secara umumpelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkaan pada tabel 12 (terlampir).

Dari segi tugas penagihan pendapatan asli daerah yang bersumber pada

penerimaan PAD dan PBB di Kecamatan Berampu lebih diarahkan pada optimalisasi

melalui upaya yang efektif dan efisien.

Adapun arah pengelolaan PAD di Kecamatan Berampu berupa :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan

daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah.

2. Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah

harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga

nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis

pajak daerah saja

Page 107: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201555

3. Diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar

ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Dairi lebih

banyak didominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai

tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang

berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya.

2.2 Analisa kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Berampu

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK

(Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Kinerja

Pelayanan di Kecamatan Berampu dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Berampu memberikan pelayanan-

pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa bersama Dinas

dan Intstansi terkait ;

2. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat

peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;

3. Melaksanakan Peringatan hari – hari besar nasional terutama Perayaan HUT

Kemerdekaan RI;.

4. Sosialisasi kepada masyarakat wajib PBB pentingnya melunasi PBB sebelum jatuh

tempo;

5. Mengintensifkan penagihan pajak – pajak dan retribusi daerah;.

6. Melaksanakan penilaian lomba desa;

7. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se

Kecamatan Sumberpucung;

8. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;

9. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Berampu setiap hari senin

setelah pelaksanaan apel pagi;.

10. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat,

pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak

lainnya;

Page 108: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201556

11. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan

dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas

dan instansi di tingkat kecamatan;

12. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Berampu;

13. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;

14. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes

tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;

15. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya

berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan

perubahan;

16. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan

Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur

wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPIP, PNPM dan sumber

dana lainnya);

2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, dan peternakan;

3. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;

4. Memfasilitasi, dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;

5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;

6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan

dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;

7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan

melibatkan para tokoh masyarakat;

8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan,

ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Berampu;

9. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyakat (SANIMAS);

10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;

11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;

12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran beras rumah tangga miskin (Raskin).

2. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;

3. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;

4. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;

Page 109: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201557

5. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan,

kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

6. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta

peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan

kemasyarakatan;

7. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa

depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;

8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kantor Camat Berampu

2.3.1 Analisa Lingkungan Internal

Adapun isu – isu internal dilingkungan Kantor Camat Berampu antara lain :

Sumber daya manusia yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun

kwantitas;

Sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan Pemerintahan yang

belum lengkap

Administrasi yang belum tertib

Lemahnya perencanaan program kegiatan

2.3.2 Analisa Lingkungan Exsternal

Isu – isu strategis External antara lain :

Lemahnya koordinasi antar Dinas / Badan yang memiliki progran kegiatan

dikecamatan dengan pihak Kecamatan;

Pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan belum obtimal;

Penyusunan laporan keuangan SKPD belum sepenuhnya mengacu pada standart

Akuntansi Pemerintah.

2.3.3 Analisa SWOT

Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun exsternal merupakan

langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan

(weakness), peluang (opportuniteas) dan ancaman (threats) yang ada.

Analisa SWOT yang dipergunakan oleh Pemerintah dalam manajemen pemerintahan

dan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran didalam mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik (good public governance) didasarkan kepada potensi,

peluang dan kendala yang ada yaitu :

1. Kekuatan (Strengths)

a. Tersedianya SDM

b. Terbitnya Perda No 4 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun

2008;

c. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010

2. Kelemahan (Weakness)

Page 110: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201558

a. Sarana dan prasarana yang belum maksimal

b. Rendahnya motivasi kerja

c. Kurangnya kerjasama aparatur

3. Peluang (Opportunites)

a. Adanya keinginan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan

bersih;

b. Tersedianya peraturan perundang – undangan dibidang pemerintahan desa dan

Kecamatan sebagai pedoman kerja;

c. Adanya penghargaan bagi yang berprestasi dan sangsi bagi aparatur yang

kurang disiplin;

d. Adanya kesempatan untuk pengembangan diri bagi aparatur melalui diklat –

diklat yang diselenggarakan pemerintah.

4. Ancaman (Threats)

a. Rendahnya kesadaran aparatur akan tugas pokok dan fungsi;

b. Seringnya perubahan peraturan perundang – undangan;

c. Adanya mutasi personil

5. Faktor – faktor kunci keberhasilan

Faktor – faktor kunci keberhasilan berfungsi utuk lebih memfokuskan strategi

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan

efisien. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kantor Camat Berampu, faktor

kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi :

a. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang pofesional;

b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;

c. Meningkatnya koordinasi antar aparatur pemerintah;

d. Meningkatnya kesadaran aparatur akan pentingnya tugas pokok dan fungsi

masing – masing.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, yang

ditetapkan dalam prioritas pembangunan pada Tahun 2015 sebagai berikut :

No. Prioritas Daerah Sasaran

Page 111: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201559

1 Repormasi Birokrasi dan tata kelola

1) Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan dibidangperencanaan dan pengelolaan keuangan daerah;

2) Meningkatnya kwalitas pelayanan masyarakat (Public Service)yang berorientasi pada layanan yang cepat, murah, transparandan tidak diskriminatif;

3) Memperkuat integritas dan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);4) Berkembangnya system informasi dan data kepegawaian;5) Penyempurnaan system pendidikan dan pelatihan;6) Diterapkanya manajemen berbasis kinerja;7) Berkembangnya keterbukaan informasi public.

2 Pendidikan

1) Meningkaynya taraf pendidikan;2) Turunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antara kelompok

status ekonomi;3) Meningkatnya daya jangkau dan daya tampung sekolah;4) Diberikanya beasiswa kepada siswa miskin;5) Perbaikan kwalitas penyelenggaraan pendidikan;6) Meningkatnya kwalitas tenaga pendidik (guru dan dosen);7) Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan dan perbaikan

manajemen pendidikan.

3 Kesehatan

1) Terjadinya perbaikan tingkat gizi masyarakat;2) Meningkatnya pelayanan terhadap ibu hamil dan pelayanan KB;3) Meningkatnya cakupan kunjungan pemeriksaan kehamilan;4) Meningkatnya kesehatan anak dan cakupan imunisasi lengkap

anak balita;5) Kasus - kasus penyakit menular dapat dikendalikan;6) Meningkatnya penyediaan akses sumber air minum dan sanitasi

layak;7) Meningkatnya kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk

memeliharaderajat kesehatan secara mandiri;8) Meningkatnya manajemen pelayanan pada Pos Pelayanan

Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan desa (Poskesdes);9) Meningkatnya jumlah, kwalitas dan penyebaran sumber daya

manusia kesehatan untuk memenuhikebutuhan pelayanankesehatan diseluruh wilayah terutama pada daerah terpencil,tertinggal, perbatasandan kepulauan;

10) Terjaminnya ketersediaan, keterjangkauan, mutu penggunaanserta pengawasan obat dan makanan.

4 Penanggulangan Kemiskinan

1) Berkembangnya dan berdayana koperasi;2) Berkembangnya Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR);3) Berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga miskin akibat

kenaikan harga – harga pangan;4) Berkembangnya kapasitas masyarakan dan meluasnya

kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan;5) Meningkatnya akses pada pelayanan dasar seperti pangan,

pendidikan dan kesehatan;6) Meningkatnya akses penguasaan dan pemilikan tanah/lahan

bagi masyarakat miskin melalui penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).

5 Ketahanan Pangan

1) Tersedianya pangan dengaan cadangan yang cukup;2) Pendistribusian dan akses pangan yang terjamin;3) Terjadinya penganekaragaman dan keamanan pangan;4) Pengadaan dan Pendistribusian bibit dan pupuk secara baik;5) Pemberantasan dan pencegahan hama;6) Meningkatnya produksi pangan;7) Terjaminya aksesbilitas masyarakat miskin terhadap pangan;8) Terbukanya lapangan kerja pada sektor pertanian, perikanan dan

kehutanan;9) Meningkatnya luas lahan yang dilayani jaringan irigasi;10) Memulihkan fungsi jaringan irigasi melalui rehabilitasi jaringan

irigasi, peningkatan /rehabilitasi jaringan rawa;11) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah;12) Pembangunan embung.

Page 112: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201560

6 Infrastruktur

1) Terpeliharanya jaringan irigasi dengan baik;2) Berkurangnya ruas jalan dan jembatan yang kondisinya rusak

sehingga dapat membuka dan memperlancar arus orang danbarang terutama dari daerah yang memiliki potensipengembangan dan peningkatan ekonomi daerah;

3) Pembangunan sarana dan prasarana pengairan dan irigasi,transportasi, perumahan dan pemukiman, komunikasi daninformatika;

4) penyediaan infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraanmasyarakat untuk mendukung daya saing sector rilperekonomian;

5) Pembangunan infrastruktur transportasi mencakup sarana jalan,angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), angkutanlaut dan angukat udara serta penyediaan infrastruktur dasarperumahan dan permukiman.

7 Iklim Investasi dan Usaha

1) Percepatan dan pengawasan penerbitan izin usaha dengan tidakmenghilangkan hak – hak masyarakat;

2) Mengembangkan dan melindungi keberadaan pasar tradisional;3) Penataan pedagang kaki lima untuk penguatan ketahanan

ekonomi lokal.

8 Energi

1) Perencanaan kebutuhan dan pengawasan pendistribusian BBM,Gas, listrik;

2) Mendukung program konversi bahan bakar minyak ke bahanbakar gas;

3) Penyelesaian hambatan energy alternative dan energyterbarukan.

9 Lingkungan Hidup dan Bencana

1. Penertiban Proktek usaha peryambangan dan kehutanan yangillegal dan merusak lingkungan;

2. Mencegah kerusakan hutan;3. Perbaiakan sanitasi;4. Pencegahan banjir;5. Peningkatan pelaksanaan uji emisi;6. Penyuluhan kepada masyarakat untuk kesiagaan dan kesiapan

menghadapi bencana alam;7. Pencegahan korban bencana alam (early warning system) dan

penanggulangan pasca bencana;8. Pemeliharaan ekosistem wilayah pesisir dan laut guna menjaga

kelestarian sumber daya ikan biota lainnya;9. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir, laut dan pulau–

pulau kecil;10. Pengendalian pencemaran air, udara dan limbah padat;11. Perbaikan program kali bersih;12. Mengembangkan standard dan teknologi emisi dan kebisingan

kenderaan;13. Penataan dan penegakan hukum lingkungan;14. Menurunkan beban pencemaran.

10 Pembangunan Daerah Tertinggal,terdepan, terluar, pasca konflik..

1. Membuka keterisolasian ddaerah tertinggal, terdepan, terluarmelalui pembangunan sarana prasarana pendidikan, kesehatandan infrastruktur;

2. Pemulihan kehidupan social dan ekonomi didaerah konflik.

11 Kubudayaan, ekonomi kreatif, daninovasi teknologi

1. Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal;2. Pengembangan potensi dan perbaikan sarana prasarana

kebudayaan dan pariwisata;3. Pengembangan ekonomi kreatif masyarakat;4. Penerapan inovasi teknologi melalui pengembangan dan

pemberdayan kelompok informasi masyarakat danpendistribusiian informasi nasional;

5. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni danbudaya;

6. Pemantapan karakter dan jati diri bangsa yang didukungkerjasana dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dandunia usaha.

12 3 (tiga) prioritas pembangunannasional lainnya :

a Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

1. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;2. Penegakan supremasi hukumm untuk memastikan keserasian

dan keselarasan antara peraturan daerah dengan peraturan ditingkat pusat;

b Bidang Perekonomian Menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan inflasi

c Bidang Kesejahteraan rakyat

1. Program rumah murah dan rumah sangat murah;2. Program kenderaan angkutan murah;3. Program air bersih untuk rakyat;4. Program listrik murah dan hemat;5. Program peningkatan kehidupan nelayan;6. Program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan.

Page 113: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201561

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Tahun 2015, Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi merencanakan

kegiatan yang mendukung prioritas tersebut sebagaimana table berikut ini.

TABEL 13

Keterkaitan Rencana Kegiatan Kecamatan BerampuTahun 2015 Dengan Prioritas RKPD Kab. Dairi

Tahun 2015

No. Kegiatan SKPD Kecamatan Berampu Prioritas RKPD Kab. Dairi

1

2.

Program Pelayanan Administrasiperkantoran

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya kwalitas pelayanan masyarakat (PublicService) yang berorientasi pada layanan yang cepat,murah, transparan dan tidak diskriminatif;Memperkuat integritas dan disiplin Pegawai Negeri Sipil(PNS)

3

4

Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Fasilitasi Penyusunan RancanganPeraturan Desa tentang APB Desa

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan dibidangperencanaan dan pengelolaan keuangan daerah

5 Koordinasi PerencanaanPengembangan Infrastruktur SosialEkonomi Wilayah (PISEW)

penyediaan infrastruktur dasar bagi peningkatankesejahteraan masyarakat untuk mendukung daya saingsector ril perekonomian

6 Koordinasi dan Penyaluran Raskin bagiKeluarga Miskin

Berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga miskinakibat kenaikan harga – harga pangan

7 Pembinaan Organisasi Perempuan Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan

8 Pengembangan Kesenian danKebudayaan Daerah

Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan budayalokal

9 Pembinaan organisasi kepemudaan Pemantapan karakter dan jati diri bangsa yang didukungkerjasana dan kemitraan antara pemerintah, masyarakatdan dunia usaha.

10 Peningkatan Kesadaran MasyarakatAkan Nilai – Nilai Luhur Bangsa

Pemantapan karakter dan jati diri bangsa yang didukungkerjasana dan kemitraan antara pemerintah, masyarakatdan dunia usaha.

11 Pelaksanaan Musrenbang Desa /Kecamatan

Memberikan ruang partisipasi public dalampembangunan

12 Pemberian Stimulus PembangunanDesa

Memberikan ruang partisipasi public dalampembangunan

13 Pelaksanaan Perlombaan Desa TingkatKecamatan

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja KecamatanBerampu juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik darikelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa . Namun demikian, denganmempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan

Page 114: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201562

kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut:

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa (daftar terlampirpada tabel 14) yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadapkemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftarusulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasarkan bidang urusan dan kewenangan SKPD yangbertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPDyang menangani.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Berampu pada tahun 2014 dalam rangkapenyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkanoleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan danpeningkatan kualitas aparaturnya;

2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan

perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak danretribusi;

4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPT danorganisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah kecamatan.

5. Mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan serta meningkatkanswadaya masyarakat untuk mendukung pembangunan.

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan pendidikan sebagaiprioritas usulan pembangunan sarana pendidikan yang meliputi 1) Program Pendidikan Anak UsiaDini, 2) Program pendidikan Wajib Belajar 9 tahun 3) Program Pendidikan Non Formal 4)Pengoptimalan program pelaksanaan jam belajar.

Usulan terkait dengan pembangunan sarana kesehatan didesa dimaksudkan untukmeningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan utamanya ketersediaan pusat pelayanan kesehatandidesa yang mudah dijangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan sepertiPolindes, Posyandu maupun Poskesdes ;

Dalam rangka peningkatan peran wanita dalam pembangunan yang mencakup berbagaiurusan pengembangan ketenagakerjaan serta pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro KecilMenengah dan Koperasi Wanita maka diperlukan adanya tenaga perempuan yang mampumengembangkan pemberdayaan UMKM dengan mengikut sertakan pada pelatihan-pelatihandengan tujuan untuk :

a, Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi Wanita ;

b. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah ;

c. Pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah ;

d. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif .

Page 115: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201563

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah

harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan

tahunan.

Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan

RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan

setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman

kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan

pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan

pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Page 116: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201564

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah

sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga

dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada

dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun

perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil

dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses

partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat

menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan,

kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong

berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-

kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik

lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kantor Camat Berampu

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan

proyeksi kinerja yang diinginkan kedepan maka visi Kecamatan Berampu Kab. Dairi, adalah

:

”TERWUJUDNYA KECAMATAN BERAMPU YANG MAJU DAN

SEJAHTERA”

Pernyataan Visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Berampu sebagai

kecamatan yang maju dan sejahtera serta lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi

masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang –undangan yang berlaku

dalam memberikan pelayanan yang akuntabel dan partisipatif dan berusaha untuk

memberdayakan masyarakat dalam membantu pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan.

Visi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah,

dimana dengan pernyataan visi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang

berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah

dalam penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan.

Misi pembangunan Kecamatan Berampu mengacu kepada visi yang ingin

diwujudkan yaitu out come yang ingin dicapai adalah indeks pembangunan manusia, untuk

itu dirumusannya dapat dikelompokkan kepada empat sektor pokok yakni :

1. Menjadikan Kecamatan Berampu menjadi kecamatan percontohan;

2. Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan dan Desa;

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya;

Page 117: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201565

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan.

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu – isu strategik.

Tujuan tidak harus dinyatanan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan

tersebut perlu ditetapkan tujuan Kantor Camat Berampu Kabupaten Dairi, yang

ditempuh melalui penetapan beberapa tujuan dimana tujuan yang satu dengan lainnya

saling terkait. Adapun tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan;

2. Meningkatkan pelaksanaan gotong royong di desa;

3. Meningkatkan peran lembaga masyarakat yang ada di desa;

4. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi aparatur Kecamatan dan Desa;

5. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan public;

6. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dibidang pelayanan;

7. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat desa;

8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

9. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

10. Meningkatkan kenyamanan aparatur dalam bekerja.

3.2.2 Sasaran

Tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tentu akan berhasil dilaksanakan

jika ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran dimana antara satu kegiatan

dengan lainnya salinng terkait. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kebersihan lingkungan di Kecamatan Berampu;

2. Meningkatnya kegiatan gotong royong di desa;

3. Meningkatnya koordinasi dengan lembaga masyarakat desa;

4. Terwujudnya SDM yang berkualitas;

5. Meningkatnya SDM aparatur dalam memberikan pelayanan public;

6. Meningkatnya koordinasi yang baik antara Kecamatan, Desa dan unit teknis

lainya yang ada di kecamatan;

7. Meningkatnya program pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat di

Kecamatan Berampu;

8. Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan;

Page 118: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201566

9. Meningkatnya mutu pelayanan demi terlaksananya pelayanan yang cepat dan

tepat sasaran;

10. Meningatnya disiplin waktu aparatur dalam bekerja.

3.3. Program dan Kegiatan Kecamatan Berampu Tahun 2015

Program dan kegiatan Renja Kecamatan Berampu tahun 2015, didasarkan padabeberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan tehnokratis, yaitupertimbangan analisis rasional kondisi internal dan ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga,(2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunanpemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepaladaerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahanpemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkanpermasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

3.3.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakanyang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.Sesuai dengan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Berampu maka program-programyang akan dilaksanakan tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Laporan Keuangan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah Pragram Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Pengelolaaan Keragaman Budaya Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan

Hidup Pemuda Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3.3.2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapaitujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Untuk mendukungtercapainyaprogram yang telah ditetapkan maka kegiatan yang akan dilaksanakanpada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

Page 119: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201567

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peraalatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (ADD)

Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Penyuluhan kesehatan anak balita

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan PembangunanDaerah Koordinasi perencanaan pengembangan infrastruktur social ekonommi

wilayah (PISEW) Pragram Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Pembinaan organisasi perempuan

Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Koordinasi dan penyaluran Raskin bagi keluarga miskin

Program Pengelolaaan Keragaman Budaya

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan KecakapanHidup Pemuda

Pembinaan organisasi kepemudaan

Page 120: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201568

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai – nilai luhur bangsa

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/k elurahan Pemberian stimulus pembangunan desa Pelaksanaan perlombaan desa Tingkat Kecamatan

Rumusan rancangan program dan kegiatan SKPD Kantor Camat Berampu tahun2015 dan prakiraan maju tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 15 (terlampir)

Page 121: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENJA Kecamatan Berampu 201569

BAB IV

PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program – program kerja yang akan dilaksanakan, maka

dengan segenap kemampuan yang ada Kantor Camat Berampu telah menyusun Rencana Kerja yang

menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah di kecamatan dalam melaksanakan tugas dibidang

pelayanasn kemasyarakatan, pembangunan maupun pemerintahan ditahun 2015.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Kantor Camat Berampu Tahun 2015, diharapkan

Kantor Camat Berampu dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Dairi

melalui pelayanan administrasi pemerintahan yang professional sesuai dengan Renstra Kantor

Camat Berampu tahun 2009 -2014.

Akhirnya untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih

dituntut kesunguhan dan komitmen bersama dari seluruh Aparatur Kantor Camat Berampu.

Berampu, Oktober 2014

CAMAT BERAMPU

YON HENRIK, AP, MSiPEMBINANIP. 19731019 199311 1 001

Page 122: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umumpengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestariannilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupandemokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undangdan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih danberwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalampelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas,transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasimasyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut,Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karenamerupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-UndangNo. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaantugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenaldengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik(good governance). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputidemokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerahmerupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis. Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yangtelah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Tahunan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerjaberdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis. Hasil dariproses ini merupakan rencana kinerja tahunan. Dalam pengertian lain, bahwa perencanaan kinerja adalahaktivitas analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkandimasa yang akan datang.

Perencanaan kinerja merupakan bagian dari tehnik dan fungsi manajemen untuk peningkatankinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam guna menentukan target yang realistis, sehinggastrategi dan langkah-langkah terinci serta kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran dapatdirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek yang lebih tajam. Hal ini sangat pentig mengingatrencana strategis jangka menengah dan jangka panjang tidak terinci secara mendetail dalam kegiatanoperasional sehari-hari.

Page 123: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

2

.Demikian halnya Rencana Kinerja Kantor Camat Pegagan Hilir ini, merupakan dokumen perencanaan

yang di dalamnya memuat rincian kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun mendatang yang tidakterpisahkan dari sistem perencanaan dan sekaligus menjadi pedoman bagi Kantor Camat Pegagan Hilir.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pegagan Hilir Tahun 2015 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK.II Dairi dengan mengubahUndang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi SumateraUtara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2689);

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ;

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5058);

10. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

Page 124: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan StandarPelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4833);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (lembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5103);

19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010-2014);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihanyang menjadi Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten dairi (Lembaran daerah Kabupaten dairi Tahun2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;24. Peraturan daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

dan Kelurahan Kabupaten Dairi;25. Peraturan Daerah Kabupaten dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009Nomor 06, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);

Page 125: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

4

26. Peraturan Daerah Kabupaten dairi Nomor........ Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten dairi Tahun 2014-2034 (lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor.......,TambahanLembaran daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor..........)

27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor...........Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan tahun 2015 adalah memberikan arahpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan sertapelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis diwilayah Kecamatan Pegagan Hilir guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baikoleh Pemerintah Kabupaten Dairi maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasilpelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta penciptaan kondisiyang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunya Rencana Kinerja Kecamatan Pegagan Hilir tahun 2015 :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satutahun kedepan;

2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatanpembangunan di wilayah Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Pegagan Hilir;

3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dankegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;

4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistimatika Penyusunan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

Page 126: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

5

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PEGAGAN HILIR TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan PegaganHilir

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pegagan Hilir

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Pegagan Hilir

3.3 Program Dan Kegiatan

BAB. IV. PENUTUP

Page 127: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PEGAGAN HILIR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Pegagan Hilir

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2013.Kecamatan Pegagan Hilir Tahun Anggaran 2013 ,melaksanakan 10 ( sepuluh ) program yang terdiri dari 28( dua puluh delapan) kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1). Program Administrasi Perkantoran

No URAIAN

Capaian Program

Tahun 2013ALOKASI

( Rp )REALISASI

( Rp )% Out Put Out Come

1 Penyediaan JasaSurat Menyurat 3.300.000 3.300.000 100

Terlaksananyapendistribusiansurat

Terpenuhinyaadministrasiperkantoran

2 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

10.200.000 8.475.750 83,10Terbayarnyarekening air, listrikdan telepon

3 Penyediaan JasaPerbaikanPeralatan Kerja

3.410.000 3.410.000 100Terpenuhinyaperbaikanperalatan kerja

4 Penyediaan AlatTulis Kantor 26.511.850 20.787.600 85,51 Terpenuhinya

ATK Kantor5 Penyediaan

Barang Cetakandan Penggandaan

10.250.750 10.250.350 99,99TerpenuhinyaBarang cetakandan penggandaan

6 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

7.305.000 7.305.000 100

TerpenuhinyaKomponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

7 PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor

10.250.000 10.235.750 99,86TerpenuhinyaPeralatan danPerlengkapanKantor

8 Penyediaanperalatan rumahtangga

23.126.220 7.425.000 32.11TerpenuhinyaPeralatan RumahTangga

9Penyediaan

Makanan danMinuman

38.458.000 38.458.000 100

Terpenuhinyamakanan danminuman dalammelaksanakanrapat-rapat

10 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi keLuar Daerah

92.530.000 91.564.500 98,96

Terpenuhinya dandiikutinya rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

Dari tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun2013 sebesar Rp. 203.944.750 ( 90,50 % ) dari total alokasi anggaran Rp. 225.341.820

Page 128: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

7

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No URAIAN

Capaian Program

Tahun 2013ALOKASI

( Rp )REALISASI

( Rp )% Out Put Out Come

1 Belanja modalpengadaan peralatangedung kantor

42.735.000 42.735.000 100 Tersedianyaperalatan kantor

Meningkatnyasarana danprasaranapengawasanyang efektif,efisien danekonomis.

2 Pengadaan Mebeleur 21.648.000 21.648.000 100 TerpenuhinyaMebeleur

3 Pemeliharaanrutin/berkala rumahdinas 24.536.600 24.536.600 100

Terpenuhi danterlaksananyapemeliharaanRumah Dinas

4 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor 8.370.200 63.40.000 75,74

Terpenuhi danterlaksananyapemeliharaanGedung Kantor

5 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraanDinas/Operasional

23.385.000 26.335.000 112,61TerpenuhinyaBBM, oli danservicekendaraan dinas

6 Pemeliharaanrutin/berkalaPerlengkapan GedungKantor

2.000.000 1.970.000 98,50

Terpenuhinyaperlengkapangedung kantor

7 Pemeliharaanrutin/berkala PeralatanGedung Kantor

3.900.000 3.900.000 100 Terpenuhi danterlaksananyaperbaikanperalatangedung kantor

Dari tabel di atas penyerapan alokasi anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTahun 2013 sebesar Rp. 127.464.600 ( 98,37 % ) dari total alokasi anggaran Rp. 129.574.800

3). Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan jender dalam pembangunan

No URAIAN

Capaian Program

Tahun 2013ALOKASI

( Rp )REALISASI

( Rp )% Out Put Out Come

1 Kegiatan PembinaanOrganisasiPerempuan 20.000.000 20.000.000 100

Terlaksananyapembinaanterhadaporaganisasiperempuan

Meningkatnyaperan sertadankesetaraangender dalampembangunan

Dari tabel di atas anggaran pada Program Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Jender DalamPembangunan Tahun 2013 sebesar Rp. 20.000.000 (100 %) dari alokasi anggaran Rp.20.000.000

Page 129: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

8

4). Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

No URAIAN

Capaian Program

Tahun 2013ALOKASI

( Rp )REALISASI

( Rp )% Out Put Out Come

1 Koordinasi danpenyaluran raskin bagikeluarga miskin 113.745.000 113.445.000 99,74

Meningkatnyapenyelenggaraanpemerintahandaerah yang baikdan bersih untukmewujudkanmasarakat yangmaju dansejahtera

terbantunyapemenuhankebutuhanpokok bagimasyarakatmiskin

Dari tabel di atas penyerapan anggaran pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Tahun 2013 sebesar Rp. 113.445.000(99,74 %) dari alokasi anggaran Rp.113.745.000

5). Program Pengelolaan Keseragaman Budaya

No URAIAN

Capaian Program

Tahun 2013ALOKASI

( Rp )REALISASI

( Rp )% Out Put Out Come

1 PengembanganKesenian danKebudayaan Daerah

48.120.000 48.120.000 100

Terlaksananyapembinaanterhadapkeragamanbudaya

Kesenian dankebudayaandaerahberkembangdan terpelihara

Dari tabel di atas penyerapan anggaran pada Program Pengelolaan Keseragaman Budaya sebesar Rp.48.120.000 (100 %) dari totai anggaran Rp.48.120.000

6). Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

No URAIAN

Capaian Program

Tahun 2013ALOKASI

( Rp )REALISASI

( Rp )% Out Put Out Come

1 Pembinaan OrganisasiKepemudaan

13.560.000 12.830.000 94,62

Peransertakepemudaandapatditingkatkan

Peran sertakepemudaanmeningkat

Dari tabel diatas anggaran pada Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan sebesar Rp.12.830.000(94,62%) dari total alokasi anggaran Rp. 13.560.000

Page 130: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

9

7). Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

No URAIAN

Capaian Program

Tahun 2013ALOKASI

( Rp )REALISASI

( Rp )% Out Put Out Come

1 PeningkatanKesadaranMasyarakat AkanNilai-nilai LuhurBangsa

36.972.000 36.972.000 100WawasanKebangsaandapatditingkatkan

WawasanKebangsaanmasyarakatMeningkat

Dari tabel diatas anggaran pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaaan sebesar Rp. 36.972.000(100% ) dari total alokasi anggaran Rp.36.972.000

8). Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

No URAIAN

Capaian Program

Tahun 2013ALOKASI

( Rp )REALISASI

( Rp )% Out Put Out Come

1 FasilitasiPenyusunanRancanganPeraturan DesaTentang APBDDesa.

16.920.000 16.920.000 100 Meningkatnyapenyelenggaraanpemerintahandaerah yangbaik dan bersihuntukmewujudkanmasarakatyang maju dansejahtera

Peningkatanpenyelenggaraanpemerintahandesa yang baikdan bersihuntukmewujudkanmasyarakatyang maju dansejahtera

Dari Tabel diatas penyerapan anggaran pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan DesaTahun 2013 sebesar Rp. 16.920.000 (100%) dari total sebesar Rp.16.920.0009). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

No URAIAN

Capaian Program

Tahun 2013ALOKASI

( Rp )REALISASI

( Rp )% Out Put Out Come

1 PelaksanaanMusyawarahPembangunan Desadan Kecamatan

24.840.000 24.840.000 100 TerlaksananyaMusyawarahPembangunanDesa danKecamatan

Peran sertamasyarakatdalampembangunanDesa meningkat

2 Pemberian StimulanPembangunan Desa

46.000.000 46.000.000 100 TerpenuhinyaPemberianStimulanPembangunanDesa

3 PelaksanaanPerlombaan DesaTingkat Kecamatan

24.703.600 24.703.600 100TerlaksananyaPerlombaan DesaTingkatKecamatan danterpilihnya juara1,2, dan 3

4 Peningkatan PeranSerta Masyarakatdalam pengendalianLingkungan Hidup

25.985.000 25.400.000 97,75Terlaksananyadan meningkatnyaPeran SertaMasyarakat dalampengendalianLingkungan Hidup

Dari tabel diatas anggaran pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun DesaTahun 2013 sebesar Rp. 120.943.600 ( 99,52 % ) dari alokasi anggaran Rp. 121.528.600.

Page 131: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

10

10). Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pimilihan Kepala Desa

No URAIAN

Capaian Program

Tahun 2013ALOKASI

( Rp )REALISASI

( Rp )% Out Put Out Come

1 FasilitasiPenyelenggaraanPemilihan KepalaDesa

12.000.000 12.000.000 100

TerlaksananyaMusyawarahPembangunanDesa danKecamatan

Peran sertamasyarakatdalampembangunanDesa meningkat

Dari tabel diatas realiasi penyerapan anggaran Program Peningkatan Kapasitas Aparatur PemerintahanDesa tahun 2013 sebesar Rp. 12.000.000 (100 % ) dari total sebesar Rp.12.000.000

Secara umum, Kecamatan Pegagan Hilir telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimanayang telah diamanatkan di dalam Peraturan daerah Kabupaten dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Dairi serta Peraturan Bupati dairiNomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap Tiap Jabatan pada Kecamatan danKelurahan Kabupaten Dairi.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Pegagan Hilirdapat dilihat pada Tabel T.VI.C.5 di bawah ini :

2..2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pegagan Hilir

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pegagan Hilir dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Pegagan Hilir meliputi analisis lingkungan internal dananalisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktorlingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yangselanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktorkunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas

- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan

- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan

- Kewenangan koordanasi di tingkat kecamatan

- Adanya sarana dan prasarana

Page 132: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

11

Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai

- Belum adanya SPM Kecamatan Siiempat Nempu Hulu

- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya

- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi

- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJM Kabupaten Dairi Tahun 2014 – 2019

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan

- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayahdan pelayanan public.

- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan

- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas

- Diklat peningkatan kualitas aparatur

- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat

- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai

- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan

- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya

- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat.

- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat

- Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pegagan Hilir bahwa ditentukan isu-isu pentingyaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Dairi kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanyapenyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkanpada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat danstrategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah,

Page 133: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

12

potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukungpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainyavisi Kabupaten Dairi;

2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terusmemacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan,terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomimasyarakat.

3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Dairi yangmenyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secaraprima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengantetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalampenyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatifharus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkankembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnyamampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakanfactor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memilikipersyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber dayaaparatur dan penambahan jumlah aparatur;

5) Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis dan memiliki potensi wisata yang cukup layak untukdikembangkan, maka Kecamatan Pegagan Hilir harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yangdimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untukperiode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomidaerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yangselanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Pegagan Hilirberdasarkan RKPD Kabupaten Dairi sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD seKabupaten Dairi yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Pegagan Hilir.

Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2015 dapat dilihat Tabel T.VI.C.7 padalampiran Renja ini.

Page 134: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

13

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Pegagan Hilir tahun 2015 dalam rangka penyelenggaraantugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangkapenguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitasaparaturnya;

2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan

serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Uspika, UPTD dan organisasi

pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangkamewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pegagan Hilir maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakandan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KECAMATAN PEGAGAN HILIR

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugasdengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktutertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai denganmisi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapatmemenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakanyang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Pegagan Hilir kurun waktu tahun 2014 sampaidengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkanpengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibanumum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitaspelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadappenyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakatyang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ataukelurahan;

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menanganisebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Page 135: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

14

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Pegagan Hilir

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan, maka visi Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi, adalah :

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Pegagan Hilir sebagai kecamatanyang maju dan sejahtera dan lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan tetapmemperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dalam memberikan pelayanan yang akuntabel danpartisipatif dan berusaha untuk memberdayakan masyarakat dalam membantu pelaksanaan tugas-tugaspemerintahan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi Pemerintah sesuai visiyang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.Untuk mendukung perwujudan visi, maka misi yang akan dijalankan oleh Kecamatan Pegagan HilirKabupaten Dairi adalah :

1. Meningkatkan kualitas Aparatur kecamatan dan desa yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

2. Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

3. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka KecamatanPegagan Hilir mempunyai tujuan : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan,keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan sasaran Terwujudnyapenyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Pegagan Hilir secara Optimal.

A. TujuanAdapun bentuk tujuan yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah

sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas Aparatur kecamatan dan desa yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakatdi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan prima terhadap masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan

Sasaran Program1. Terciptanya standar dan mekanisme

pelayanan yang efisien dan efektifa.Peningkatan pelayanan prima

1. Terciptanya pelayanan yang cepat,mudah, dan efektif

b.Peningkatan pelayanan yang cepat ,mudah secaraefektif dan efisien

“ MASYARAKAT PEGAGAN HILIR YANG PARTISIFATIF MELALUIPELAYANAN PRIMA APARATUR.”

Page 136: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

15

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas/profesionalisme aparaturSasaran Program

1. Meningkatnya kualitas SDM KantorCamat dan Aparatur Desa

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur denganmengikutsertakan dalam pelatihan atau diklat

2. Meningkatnya disiplin kerja aparaturkantor camat dan desa

Peningkatan disiplin kerja aparatur denganpengawasan terhadap absensi harian kantor camatdan apel pagi yang dilaksanakan setiap Senin

3.Meningkatnya kesejahteraan aparaturkantor camat dan desa

Peningkatan kesejahteraan aparatur kantor camat dandesa

Misi 2 : Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Tujuan 1 : Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintahan di Kecamatan

Sasaran Program1. Terciptanya komunikasi timbal balik yang

harmonis dengan instansi terkaitPeningkatan komunikasi dan komitmen denganinstansi terkait dibidang pertanian, pendidikan dankesehatan

2. Terciptanya komitmen yang samadengan instansi terkait

Peningkatan komitmen yang sama dengan instansiterkait

3. Terciptanya komunikasi dan hubunganyang harmonis dengan lembaga-lembaga desa

Peningkatan komunikasi dan pembinaan terhadaplembaga-lembaga desa terutama menyangkutinformasi pembangunan desa.

Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartispasi

Sasaran Program1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang

proaktif dalam pembangunanPengembangan minat masyarakat dalam prosespembangunan

2. Meningkatnya kesadaran masyarakatuntuk memelihara hasil-hasilpembangunan

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjagadan memelihara hasil-hasil pembangunan

3. Meningkatnya pembinaan generasi mudadan olahraga

Peningkatan pembinaan generasi muda dan olahraga

Tujuan 3: Meningkatkan manajemen pemerintahan kecamatan dan desaSasaran Program

1.Terwujudnya keterpaduan antar satuankerja di Kantor Camat dan desa

Peningkatan keterpaduan antara satuan kerja di kantorcamat dengan desa

Page 137: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

16

Misi 3: Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan

Tujuan 1 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untk berpartisipasiSasaran Program

1.Meningkatnya peran serta masyarakat danaparatur desa dalam perencanaan,pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatanpembangunan di desa

Pelaksanaan fasilitator kegiatan-kegiatan sejakmusyawarah perencanaan pembangunan,pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil kegiatanpembangunan di desa misalnya yang bersumber dariADD, PPIP, PNPM dan lain-lain

2.Meningkatkan jiwa gotong royongmasyarakat secara swadana untukkegiatan-kegiatan pembangunan

Pengintensifan kegiatan gotong royong pembangunandi desa termasuk kegiatan Jumat bersih di desa dan dikecamatan

Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakatSasaran Program

1.Terwujudnya intensifikasi penagihan pajakdan restribusi daerah

Peningkatan wajib pajak dan retribusi daerah

B. SASARANSasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan dalamhal ini adalah Kantor Camat Pegagan Hilir dalam jangka tahunan.

Misi 1 : Meningkatkan kualitas Aparatur kecamatan dan desa yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakatdi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Tujuan 1 : Meningakatkan kualitas aparatur yang qualified dan kreatif

No Sasaran Indikator1 Meningaktanya kualitas pegawai kantor camat Pegagan Hilir 60 % S-1

Tujuan 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa dan bersih

No Sasaran Indikator1 Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat Jam kerja

Tujuan 3 : Meningakatkan kualitas kepala desa dan perangkatnya

No Sasaran Indikator1 Meningakatkan kualitas kepala desa dan perangkatnya di

kecamatan Pegagan HilirLaporan Bulanan

Tujuan 4 : meningkatkan semangat, motivasi dan kesejahteraan aparatur kecamatan

No Sasaran Indikator1 Meningakatkan kesejahteraan pegawai Kantor Camat Pegagan

HilirTunjangan,Insentif

Page 138: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

17

Misi 2 : Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Tujuan 1 : Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah di KecamatanNo Sasaran Indikator

1 Terjalinnya hubungan koordinasi antar instansi pemerintahyang baik

Rapat Koordinasi 1 x bulan

Tujuan 2 : Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahdesa

No Sasaran Indikator1 Skill atau kemampuan Kepala Desa dengan perangkatnya

dalam melakukan pelayanan masyarakatPelayanan masyarakat

Tujuan 3 : Meningkatkan kemampuan adan tugas BPD sebagai mitra pemerintah desaNo Sasaran Indikator

1 Terwujudnya pola hubungan yang serasi antara BPD denganPemerintah Desa

Kerjasama BPD denganKepala Desa

Tujuan 4: Meningkatkan kemampuan dan tugas LPM sebagai Lembaga Masyarakat DesaNo Sasaran Indikator

1 Meningkatnya peran dan kemampuan LPM dalammerencanakan dan melaksanakan pembangunan desa

Peran serta LPM

Misi 3 : Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan

Tujuan 1 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi

No Sasaran Indikator1 Ikut sertanya masyarakat dalam proses pembangunan Swasaya dan gotong

royong

Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taaat pajak dan restribusi daerahNo Sasaran Indikator

1 Terwujudnya kesadaran masyarakat yang membayar pajak danretribusi daerah

Target setoran pajak

Page 139: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

18

Tujuan 3 : Meningkatnya kesadaran masyarakat kelengkapan dokumen kependudukanNo Sasaran Indikator

1 Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP, AkteLahir, Akte Kawin dan dokumen lainnya

KTP

Tujuan 4 : meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin usaha

No Sasaran Indikator1 Meningkatnya kesadaran masyarakat berusaha berdasarkan

peraturan yang berlakuIjin HO

B. StrategiBerdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang

ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan, adalah sebagaiberikut :

No Sasaran Strategi1 Meningkatnya kualitas pegawai kantor Camat

Pegagan HilirMengukuti Diklat dan Sosialiasi

2 Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat Menegakkan disiplin kepada pegawai3 Meningkatnya kualitas kepala desa dan

perangkatnya di Pegagan HilirMengadakan pelatihan Kepala Desa danPerangkatnya

4 Meningkatnya kesejahateraan pegawai KantorCamat Pegagan Hilir

Mengusulkan insentif yang layak sesuaiprestasi kerja

5 Terjalinnya hubungan koordinasi antar instansipemerintah yang baik

Mengadakan kerjasama dengan instansi lain

6 Skill atau kemampuan Kepala Desa denganperangkatnya dalam melakukan pelayananmasyarakat

Pembinaan dalam hal manajemen danpelayanan prima pada masyarakat

7 Terwujudnya pola hubungan yang serasi antarBPD dan Pemerintah Desa

Mengadakan pembinaan bagi BPD dananggota

8 Meningkatnya peran dan kemampuan LPMdalam merencanakan dan melaksanakanpembangunan desa

Mengadakan pembinaan bagi para LPM dananggota

9 Ikut sertanya masyarakat dalam prosespembangunan

Melibatkan masyarakat secara langsungdalam kegiatan pembanguan dan gotongroyong

10 Terwujudnya kesadaran masyarakat yangmembayar pajak dan retribusi daerah

Merealisasikan pajak dan retribusi dalamwujujd nyata pembangunan

11 Terwujudnya kesadaran masyarakat untukmemiliki KTP, Akte Lahir, Akte Kawin dandokumen lainnya

Mengadakan sosialisassi tentang pentingnyadokumen kependudukan

12 Meningkatnya kesadaran masyarakat berusahaberdasarkan peraturan yang berlaku

Memberikan penyuluhan dan penerangantentang syarat membuat usaha dan prosesperijinannya.

Page 140: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

19

3.3. Program Dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untukmenjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaranprogram untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Sesuai dengan FinalisasiDraft KUA PPAS APBD Tahua Anggaran 2015 Kantor Kecamatan Pegagan Hilir maka program-program yangakan dilaksanakan tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah

kesejahteraan Sosial Program Peran Serta damn Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Peningkatan Upaya penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarkat Desa

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2015 dan prakiraanmaju tahun 2016 Kecamatan Pegagan Hilir dapat dilihat Tabel T-VI.C.10 terlampir.

Page 141: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

20

BAB IV

PENUTUP

Renja Kecamatan Pegagan Hilir tahun 2015 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang adadilingkungan Kecamatan Pegagan Hilir dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkandapat tercapai secara sinergi dan pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerahyang ditetapkan dalam RKPD Kab Dairi.

Untuk medukung keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja(Renja) Tahun 2015, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif danberkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencanastrategis yang telah dibuat. Hal ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra inidan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telahditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;

2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponenstakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan olehsemua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikanpencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semuapihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yangtelah dibuat;

3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secaraberkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untukmelakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadaprencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Tigabaru, 25 Agustus 2014

CAMAT PEGAGAN HILIR

JONNY HUTASOIT,S.SosPEMBINANIP.19720923 199203 1 003

Page 142: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

21

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD

SKPD Kantor Camat Pegagan Hilir

No Jenis Kegiatan

Hasil Pengendalian dan EvaluasiKesesuaian Faktor Penyebab

KetidakseuaianTindak lanjut

penyempurnaanAda TidakAda

1 2 3 4 5 61 Pembentukan tim penyusun renja SKPD dan

penyusunan agenda kerjaV

2 Pengolahan data dan informasi V3 Analisis gambaran pelayanan SKPD

Kabupaten/KotaV

4 Mengkaji hasil evaluasi renja SKPDKabupaten/Kota tahun lau berdasarkan renstraSKPD kabupaten/Kota

V

5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaraantugas dan fungsi SKPD Kabupaten/Kota

V

6 Penelaahan rancangan awal RKPD Kab/Kota V7 Perumusan tujuan dan sasaran V8 Penelaahan usulan masyarakat V9 Perumusan Kegiatan prioritas V10.a Pelaksanaan forum SKPD Kab/Kota V10.b Mempertajam indikator dan target kinerja

program dan kegiatan SKPD Kab/Kota sesuaidengan tugas dan fungsi SKPD Kab/Kota

V

10.c Mensinkronkan program dan kegiatan antarSKPD Kab/Kota dalam rangka optimalisasipencapaian sasaran sesuai dengan kewenangandan sinergitas pelaksanaan

V

10.d Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatanprioritas berdasarkan pagu indikatif untukmasing-masing SKPD Kab/Kota sesuai suratedaran Bupati

V

11 Sasaran Program dan kegiatan SKPD kab/kotadisusun berdasarkan pendekatan kinerja,perencanaan dan penganggaran terpadu

V

12 Program dan kegiatan antar SKPD Kab/Kotadengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasipencapaian sasaran prioritas pembangunandaerah telah dibahas dalam forum SKPDKab/Kota

V

13 Pendanaan program dan kegiatan prioritasberdasarkan pagu indikatif untuk masing-masingSKPD Kab/Kota telah menyusun danmemperhitungkan prakiraan maju

V

14 Dokumen Renja SKPD Kab/Kota yang telahdisahkan

V

Tigabaru, 25 Agustus 2014

CAMAT PEGAGAN HILIR

JONNY HUTASOIT S.SosPEMBINANIP.19720923 199203 1 003

Page 143: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pegagan Hilir

CatatanTahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Analisis

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13A INDIKATOR KINERJA UTAMA1 Rata-rata waktu penyelesaian

pelayanan- - Pelayanan adm Pelayanan adm Pelayanan adm Pelayanan adm Pelayanan adm Pelayanan adm Pelayanan adm Pelayanan adm

sampai Tingkat Kecamatan Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 hari Kepen. : 1 harimasa kerja KTP masa kerja KTP masa kerja KTP masa kerja KTP masa kerja KTP masa kerja KTP masa kerja KTP masa kerja KTPKK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket Pindah KK,Surat Ket PindahSurat Ket Kematian, Surat Ket Kematian, Surat Ket Kematian, Surat Ket Kematian, Surat Ket Kematian, Surat Ket Kematian, Surat Ket Kematian, Surat Ket Kematian,ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasi ahli waris, rekomendasiSKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasiSKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan

Tabel T.VI.C.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PEGAGAN HILIR KAB. DAIRIKABUPATEN DAIRI

No Indikator SPM IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasi SKCK,rekomendasiSKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, Pelayanan SKTM, PelayananPerizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masa Perizinan : 2 hari masakerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMB kerja, rekomendasi IMBSIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian SIUP dan ijin keramaian

2 Jumlah monitoring dalam aspekpemerintaha umum, pemberdayaanperempuan serta keluarga berencanadan keluarga sejahtera

13x monitoring unsur PKKKecamatan ke unsur PKKDesa

13x monitoring unsur PKKKecamatan ke unsur PKKDesa

13x monitoring unsur PKKKecamatan ke unsur PKKDesa

13x monitoring unsur PKKKecamatan ke unsur PKKDesa

13x monitoring unsur PKKKecamatan ke unsur PKKDesa

13x monitoring unsur PKKKecamatan ke unsur PKKDesa

13x monitoring unsur PKKKecamatan ke unsur PKKDesa

13x monitoring unsur PKKKecamatan ke unsur PKKDesa

13 x monitoring tim delegasiKecamatan praMusrembang Desa,Musrembang Desa danMusrembang Kecamatan

13 x monitoring tim delegasiKecamatan praMusrembang Desa,Musrembang Desa danMusrembang Kecamatan

13 x monitoring timdelegasi Kecamatan praMusrembang Desa,Musrembang Desa danMusrembang Kecamatan

13 x monitoring timdelegasi Kecamatan praMusrembang Desa,Musrembang Desa danMusrembang Kecamatan

13 x monitoring timdelegasi Kecamatan praMusrembang Desa,Musrembang Desa danMusrembang Kecamatan

13 x monitoring timdelegasi Kecamatan praMusrembang Desa,Musrembang Desa danMusrembang Kecamatan

13 x monitoring timdelegasi Kecamatan praMusrembang Desa,Musrembang Desa danMusrembang Kecamatan

13 x monitoring timdelegasi Kecamatan praMusrembang Desa,Musrembang Desa danMusrembang Kecamatan

Tigabaru, 25 Agustus 2014

Camat Pegagan Hilir,

JONNY HUTASOIT, S.SosPEMBINANIP. 19720923 199203 1 003

Page 144: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Pegagan Hilir

NAMA SKPD : KECAMATAN PEGAGAN HILIR KABUPATEN DAIRI

Target RenjaSKPD Tahun

2013

Realisasi RenjaSKPD Tahun

2013

TingkatRealisasi (%)

Target Programdan KegiatanRenja SKPDTahun 2014

Realisasi CapaianProgram dan

Kegiatan s/d Tahunberjalan Tahun

2014

TingkkatCapaian

Realisasi TargetRenstra (%)

Catatan

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4) 121 Urusan Wajib

1.20 1.20.09.10 01

Penyediaan Jasa Surat menyurat Jasa surat menyurat

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

100%

1

Kode Urusan/Bidang urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja(Program)outcome/Kegiatan/output

Target KinerjaCapain Program(Renstra SKPD

Tahun 2014)

Pelayanan administrasi perkantoranmeningkat

Tabel T.VI.C.5

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dTahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s/d Tahun berjalan

1.20 1.20.09.10 01 01 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan

1.20 1.20.09.10 02 02 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan

1.20 1.20.09.10 01 06 60 12 12bulan bulan Bulan

1.20 1.20.09.10 01 09 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan

1.20 1.20.09.10 01 10 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan

1.20 1.20.09.10 01 11 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan

1.20 1.20.09.10 01 12 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan

1.20 1.20.09.10 01 13 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan

1.20 1.20.09.10 01 17 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan

1.20 1.20.09.10 01 18 60 36 12 12 12 12 60bulan bulan bulan bulan bulan bulan Bulan

Penyediaan Jasa Surat menyurat Jasa surat menyurat

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

100%

100%

100%Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

Program Peningkatan sarana danprasarana aparatur

Jumlah rapat rapat koordinasi

Sarana dan prasarana aparaturmeningkat

Pelayanan administrasi perkantoranmeningkat

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Alat tulis kantor 100%

Penyediaan Belanja Cetak danPenggandaan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik

Jasa komunikasi sumber daya air danlistrik

100%

Jumlah petugas kebersihan

100%

20%

Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja

Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan Komponen InstalasiListrik/penerangan bangunan kantor

Komponen instalasi listrik

Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

Peralatan dan perlengkapan kantor 100%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Belanja cetak dan penggandaan 100%

100%

Penyediaan makanan dan minuman makanan dan minuman

bulan bulan bulan bulan bulan bulan Bulan1.20 1.20.09.10 02

1.20 1.20.09.10 02 07 60 36 12 12 12 12 60bulan bulan bulan bulan bulan bulan Bulan

1.20 1.20.09.10 02 09 60 36 12 12 12 12 60bulan bulan bulan bulan bulan bulan Bulan

1.20 1.20.09.10 02 10 60 36 12 12 12 12 60bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

1.20 1.20.09.10 02 21 36 12 12 12 12 12 36bulan bulan bulan bulan bulan bulan Bulan

100%Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

Program Peningkatan sarana danprasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan Mebeulair

Jumlah rapat rapat koordinasi

Sarana dan prasarana aparaturmeningkat

Perlengkapan gedung kantor 100%

Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor 100%

Jumlah mebeulair 100%

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas 100%

Page 145: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4) 121

1.20 1.20.09.10 02 22 60 36 12 12 100% 12 60

bulan bulan bulan bulan bulan bulan1.20 1.20.09.10 02 24 60 36 12 12 100% 12 60

bulan bulan bulan bulan bulan bulan1.20 1.20.09.10 02 26 60 36 12 12 100% 12 60

bulan bulan bulan bulan bulan bulan1.20 1.20.09.10 02 28 60 36 12 12 100% 12 60

bulan bulan bulan bulan bulan bulan1.20 1.20.09.10 02 29 60 24 0 0 0% 0 24

bulan bulan bulan bulan bulan bulan1.20 1.20.09.10 06

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor 100%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas operasional

Jumlah kendaraan dinas 100%

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor 100%

Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

jumlah peralatan gedung kantor 100%

Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capain kinerja dankeuangan

Sistem laporan kinerja dan keuanganmeningkat

Jumlah mebeulairPemeliharaan rutin/berkala mebeulair 40%

Penyusunan pelaporan capain kinerja daniktisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan 20%1.20 1.20.09.10 06 01 60 12 12bulan bulan bulan

1.20 1.20.09.10 06 02 60 12 12bulan bulan bulan

1.20 1.20.09.10 06 04 60 12 12bulan bulan bulan

1.20 1.20.09.10 16

1.20 1.20.09.10 16 07 60 12 12bulan bulan bulan

1.20 1.20.09.10 16 08 60 12 12bulan bulan bulan

1.20 1.20.09.10 19

1.20 1.20.09.10 19 04 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan bulan

1.20 1.20.09.10 29

Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capain kinerja dankeuangan

Sistem laporan kinerja dan keuanganmeningkat

Penyusunan pelaporan capain kinerja daniktisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan 20%

Penyusunan laporan keuangansemesteran

Jumlah laporan 20%

Penyusunan laporan keuangan akhirtahun

Jumlah laporan 20%

Program peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/wakil kepaladaerah

Pelayanan kepala daerah/wakilkepala daerah meningkat

Rapat koordinasi unsur Muspika Terlaksana koordinasi unsur muspika 20%

Kunjungan kerja ke desa/kelurahan Jumlah kunjungan kerja ke desa 20%

Program pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangan desa

Pengelolaan keuangan desaterfasilitasi dengan baik

Fasilitasi Penyusunan RancanganPeraturan Desa tentang APB Desa

Alokasi Dana Desa 100%

Program peningkatan pelayanankesehatan anak dan balita

Kesehatan anak balita meningkat

Penyuluhan kesehatan anak dan balita Jumlah anak balita 60%1.20 1.20.09.10 29 01 60 36 36bulan bulan bulan

1.11 1.20.09.10 18

1.11 1.20.09.10 18 01 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan bulan

1.11 1.20.09.10 18 07 60 36 12 12 12% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

1.17 1.20.09.10 17

Program peningkatan pelayanankesehatan anak dan balita

Kesehatan anak balita meningkat

100%

Penyuluhan kesehatan anak dan balita Jumlah anak balita 60%

Program peran serta kesetaraan genderdalam pembangunan

Peran serta kesetaraan gender dalampembangunan meningkat

Pengelolaan keragaman budayaberjalan dengan baik'

Pembinaan organisasi perempuan Jumlah organisasi perempuan 100%

Pembinaan organisasi PKK dalam desapercontohan

Jumlah organisasi PKK

Program pengelolaan keragamanbudaya

Page 146: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4) 1211.17 1.20.09.10 17 01 60 36 12 12 100% 12 60

bulan bulan bulan bulan bulan bulan

1.18 1.20.09.10 16

1.18 1.20.09.10 15 01 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan bulan

1.19 1.20.09.10 17

1.19 1.20.09.10 17 03 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan bulan

1.19 1.20.09.10 19

1.19 1.20.09.10 19 03 60 24 24bulan bulan bulan

100%

40%

Program Pengembangan WawasanKebangsaanPeningkatan kesadaran masyarakat akannilai-nilai luhur bangsaProgram peningkatan keberdayaanmasyarakat untuk menjaga ketertibanPembinaan masyarakat perdesaan dalammenjaga keamanan dan ketertibanProgram peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa

100%Terlaksananya pembinaan organisasikepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan

Wawasan kebangsaan berkembang

Jumlah acara kenegaraan

Keberdayaan masyarakat untukmenjga ketertiban dan keamananMasyarakat perdesaan

Partisipasi masyarakat dalammembangun desa meningkat

Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah

Kesenian dan kebudayaan daerah 100%

Program peningkatan peran sertakepemudaan

peran serta kepemudaan meningkat

bulan bulan bulan1.22 1.20.09.10 17

1.22 1.20.09.10 17 02 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan

1.22 1.20.09.10 17 03 60 36 12 12 100% 12 60bulan bulan bulan bulan bulan Bulan

1.22 1.20.09.10 17 04 60 12 12 12 100% 12 36bulan bulan bulan bulan bulan Bulan

1.22 1.20.09.10 17 06 65 39 13 13 100% 13 65desa desa desa desa desa desa

1.22 1.20.09.10 18

1.22 1.20.09.10 18 05 13 6 6desa desa desa

1.13 1.20.09.10 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Persentase PMKS yang memeproleh bantuaKomunitas Adat Terpencuil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.13 1.20.09.10 15 10 Koordinasi Penyaluran Raskin Bagi Tersalurkannya Raskin 36 - 13 13 100 13 26Keluarga Miskin desa desa desa desa desa desa

Tigabaru, 25 Agustus 2014Camat Pegagan Hilir,

72%

40%

100%

Pelaksanaan perlombaan desa tingkatkecamatan

46%

100%

60%

100%

Jumlah monitoring dan evaluasi

Pemberian stimulan pembangunan desa

Fasilitasi penyelenggaraan pemilihankepala desa

Kaspasitas aparatur pemerintahandesa meningkatPemilihan kepala desa

Pembinaan masyarakat perdesaan dalammenjaga keamanan dan ketertibanProgram peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desaPelaksanaan musyawarah pembangunandesa/kecamatan

Program peningkatan kapasitasaparatur pemerintahan desa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Desa terbaik tingkat kecamatan

Musrenbang desa dan kecamatan

Alat-alat kebersihan

Masyarakat perdesaan

Partisipasi masyarakat dalammembangun desa meningkat

JONNY HUTASOIT, S.SosPEMBINANIP. 19720923 199203 1 003

Page 147: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

NAMA SKPD : KECAMATAN PEGAGAN HILIR KAB. DAIRI

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capain Pagu Indikatif Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capain Kebutuhan Dana

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Urusan Wajib Urusan Wajib

1.20 1.20.18.10 01

1.20 1.20.18.10 01 01 Kec. Pegagan 12 3,000,000.00 Kec. Pegagan 12 3,000,000.00Hilir Bulan Hilir Bulan

Tabel T.VI.C.7

Rancangan Awal RKPD Hasil Anlisis Kebutuhan

Penyediaan Jasa Surat menyurat Jasa surat menyurat

Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Jasa surat menyurat

Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terlayanuinya Adm.Perkantoran

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015KABUPATEN DAIRI

Kode Catatan Penting

Terlayanuinya Adm.Perkantoran

1

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik

1.20 1.20.18.10 01 01 Kec. Pegagan 12 3,000,000.00 Kec. Pegagan 12 3,000,000.00Hilir Bulan Hilir Bulan

1.20 1.20.18.10 01 02 Kec. Pegagan 12 7,000,000.00 Kec. Pegagan 12 7,000,000.00Hilir Bulan Hilir Bulan

1.20 1.20.18.10 01 06 Kec. Pegagan 1 1,500,000.00 Kec. Pegagan 1 1,500,000.00Hilir tahun Hilir tahun

1.20 1.20.18.10 01 09 Kec. Pegagan 12 4,000,000.00 Kec. Pegagan 12 4,000,000.00Hilir Bulan Hilir Bulan

1.20 1.20.18.10 01 10 Kec. Pegagan 12 22,000,000.00 Kec. Pegagan 12 22,000,000.00Hilir Bulan Hilir Bulan

1.20 1.20.18.10 01 11 Kec. Pegagan 12 15,000,000.00 Kec. Pegagan 12 15,000,000.00Hilir Bulan Hilir Bulan

1.20 1.20.18.10 01 12 Kec. Pegagan 12 8,000,000.00 Kec. Pegagan 12 8,000,000.00Hilir Bulan Hilir Bulan

1.20 1.20.18.10 01 13 Kec. Pegagan 12 11,000,000.00 Kec. Pegagan 12 11,000,000.00Hilir Bulan Hilir Bulan

1.20 1.20.18.10 01 17 Kec. Pegagan 12 24,000,000.00 Kec. Pegagan 12 24,000,000.00Hilir bulan Hilir Bulan

Penyediaan makanan dan minuman makanan dan minuman

Alat tulis kantor

Penyediaan Belanja Cetak danPenggandaan

Penyediaan Komponen InstalasiListrik/penerangan bangunan kantor

Alat tulis kantor

Belanja cetak danpenggandaan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

Jumlah rapat rapatkoordinasi

Jasa Pemeliharaan

Jumlah jasa perbaikanperalatan kerja

Komponen instalasi listrik

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Peralatan danperlengkapan kantor

Penyediaan Jasa Surat menyurat Jasa surat menyurat

Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Jasa surat menyurat

Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan danperizinan kend dinas/operasional

Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

makanan dan minuman

Jumlah rapat rapatkoordinasi

Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik

Penyediaan Belanja Cetak danPenggandaan

Komponen instalasi listrik

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jasa Pemeliharaan

Jumlah jasa perbaikanperalatan kerja

Peralatan danperlengkapan kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Belanja cetak danpenggandaan

Penyediaan Komponen InstalasiListrik/penerangan bangunan kantor

Hilir bulan Hilir Bulan1.20 1.20.18.10 01 18 Kec. Pegagan 12 53,000,000.00 Kec. Pegagan 12 53,000,000.00

Hilir Bulan Hilir Bulan -1.20 1.20.18.10 02

1.20 1.20.18.10 02 07 Kec. Pegagan 1 10,000,000.00 Kec. Pegagan 1 10,000,000.00

Hilir paket Hilir paket1.20 1.20.18.10 02 09 Kec. Pegagan 1 15,000,000.00 Kec. Pegagan 1 15,000,000.00

Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Perlengkapan gedungkantor

Penyediaan makanan dan minuman

Peralatan gedung kantor

makanan dan minuman

Pengadaan Peralatn Gedung Kantor

Program Peningkatan sarana danprasarana aparatur

Peralatan Gedung Kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

Jumlah rapat rapatkoordinasi

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Perlengkapan gedungkantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

makanan dan minuman

Jumlah rapat rapatkoordinasi

Program Peningkatan sarana danprasarana aparatur

Page 148: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

Hilir

Paket

Hilir

Paket

1.20 1.20.18.10 02

10

Kec. Pegagan 1 10,000,000.00 Kec. Pegagan 1

10,000,000.00

Hilir

Paket

Hilir

Paket

1.20 1.20.18.10 02 21 Kec. Pegagan 1 4,000,000.00 Kec. Pegagan 1 4,000,000.00Hilir unit Hilir paket

1.20 1.20.18.10 02 22 Kec. Pegagan 1 9,500,000.00 Kec. Pegagan 1 9,500,000.00Hilir unit Hilir unit

1.20 1.20.18.10 02 24 Kec. Pegagan 1 unit roda 4 50,000,000.00 Kec. Pegagan 1 unit roda 4 50,000,000.00Hilir 1 unit roda 2 Hilir 1 unit roda 2

1.20 1.20.18.10 02 26 Kec. Pegagan 1 2,000,000.00 Kec. Pegagan 1 2,000,000.00Hilir paket Hilir paket

Pengadaan Mebeleur Mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

jumlah peralatan gedungkantor

Peralatan gedung kantor

Jumlah perlengkapangedung kantor

Jumlah kendaraan dinas

Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapangedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

Jumlah rumah dinas

Mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Pengadaan Peralatn Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas operasional

Jumlah gedung kantor

Peralatan Gedung Kantor

jumlah peralatan gedungkantor

Jumlah gedung kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas operasional

Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Jumlah kendaraan dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Jumlah rumah dinas

Hilir paket Hilir paket1.20 1.20.18.10 02 28 Kec. Pegagan 1 4,000,000.00 Kec. Pegagan 1 4,000,000.00

Hilir paket Hilir paket

1.20 1.20.18.10 06

1.20 1.20.18.10 06 01 Kec. Pegagan 1 5,000,000.00 Kec. Pegagan 1 5,000,000.00Hilir Tahun Hilir Tahun

1.20 1.20.18.10 19

1.20 1.20.18.10 19 04 Kec. Pegagan 12 6,500,000.00 Kec. Pegagan 12 6,500,000.00Hilir Perdes Hilir Bulan

1.20 1.20.18.10 15

1.20 1.20.18.10 19 01 Kec. Pegagan 12 105,000,000.00 Kec. Pegagan 12 105,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

jumlah peralatan gedungkantor

Honor Panitia, SewaMobilitas

Honor Panitia, SewaMobilitas

Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Laporan Capaian Kinerjadan Realisasi Kinerja

Terlaksananya Pembinaan &Fasilitasi Pengelolaan ADD

Fasilitasi Penyusunan RancanganPeraturan Desa Tentang APB Desa

Koordinasi dan penyaluran easkin bagikeluarga miskin

Koordinasi dan penyaluran raskin bagikeluarga miskin

Persentase PMKS Yangmemperoleh Bantuan

Jumlah perlengkapangedung kantor

Program pembinaan dan fasislitasipengelolaan keuangan desa

Fasilitasi Penyusunan RancanganPeraturan Desa Tentang APB Desa

Program Pemberdayaan FakisrMiskin. Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)

Perdes APB Desa

Program Pemberdayaan FakisrMiskin. Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang masalahKkesejahteraan (PMKS)

Persentase PMKS Yangmemperoleh Bantuan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan Capaian Kinerjadan Realisasi Kinerja

TerlaksananyaPembinaan & FasilitasiPengelolaan ADD

Perdes APB Desa

MeningkatnyaProfesionaismePengeloaan Keu dan Pel

MeningkatnyaProfesionaismePengeloaan Keu dan Pel

Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapangedung kantor

Program peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/wakilkepala daerah

Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

Program peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaina Kinerjadan Keuangan

jumlah peralatan gedungkantor

Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

1.20 1.20.18.10 19 01 Kec. Pegagan 12 105,000,000.00 Kec. Pegagan 12 105,000,000.00Hilir desa Hilir desa

1.20 1.20.18.10 18

1.20 1.20.18.10 18 01 Kec. Pegagan 12 6,500,000.00 Kec. Pegagan 12 6,500,000.00Hilir organisasi Hilir Organisasi

1.20 1.20.18.17

1.20 1.20.18.17 17 01 Kec. Pegagan Pesta Njuah-Juah 29,000,000.00 Kec. Pegagan Pesta Njuah-Juah 29,000,000.00

Honor Panitia, SewaMobilitas

Honor Panitia, SewaMobilitas

Program peran serta kesetaraangender dalam pembangunan

Pembinaan organisasi perempuan Jumlah organisasiperempuan

Program pengelolaan keragamanbudaya

Koordinasi dan penyaluran easkin bagikeluarga miskin

Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah

Pembinaan organisasi perempuan

17

Koordinasi dan penyaluran raskin bagikeluarga miskin

Program peran serta kesetaraangender dalam pembangunan

Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah

Kesenian dan kebudayaandaerah

Kesenian dan kebudayaandaerah

Program pengelolaan keragamanbudaya

Jumlah organisasiperempuan

Page 149: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

Hilir MTQ,Paduan Suara Hilir MTQ,Paduan Suara

1.20 1.20.18.17 17

1.20 1.20.18.17 17 01 Kec. Pegagan 12 6,500,000.00 Kec. Pegagan 12 6,500,000.00

Hilir

Organiasi

Hilir

Organiasi

1.20 1.20.18.17 17

1.20 1.20.18.17 17 01 Kec. Pegagan 2 26,000,000.00 Kec. Pegagan 2 26,000,000.00

Program Pengembangan WawasanKebangsaan

Program Pengembangan WawasanKebangsaan

Meningkatnya wawasankebangsaan

Jumlah Perayaan Hari-hariBesa

Terbinanya OrganisasiKepmudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah OrganisasiKepemudaan

Program peningkatan peran sertakepemudaan

Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-Nilai Luhur Bangsa

Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah

Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-Nilai Luhur Bangsa

Jumlah Perayaan Hari-hariBesa

Meningkatnya wawasankebangsaan

Jumlah OrganisasiKepemudaan

Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah

Program Peningkatan UpayaPenumbuhan Kewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda

Pembinaan organisasi kepemudaan

Kesenian dan kebudayaandaerah

Terbinanya OrganisasiKepmudaan

Kesenian dan kebudayaandaerah

1.20 1.20.18.17 17 01 Kec. Pegagan 2 26,000,000.00 Kec. Pegagan 2 26,000,000.00Hilir kali Hilir kali

1.20 1.20.18.17 17

1.20 1.20.18.17 17 02 Kec. Pegagan 12 13,000,000.00 Kec. Pegagan 12 13,000,000.00Hilir desa Hilir desa

1.20 1.20.18.17 17 03 Kec. Pegagan 12 13,000,000.00 Kec. Pegagan 12 13,000,000.00Hilir desa Hilir desa

1.20 1.20.18.17 17 06 Kec. Pegagan 12 13,000,000.00 Kec. Pegagan 12 13,000,000.00Hilir desa Hilir desa

476,500,000.00 476,500,000.00

Tigabaru, 25 Agustus 2014Camat Pegagan Hilir,

JONNY HUTASOIT, S.SosPEMBINA

Program peningkatan pemberdayaanmasyarakat desa

Meningkatnya partisipasimasyarakat dalammembangun desa

Jumlah Desa yangdiperlombakan

Pelaksanaan perlombaan desa tingkatkecamatan

Jumlah Desa yangdiperlombakan

Pelaksanaan perlombaan desa tingkatkecamatan

Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa/kecamatan

Musrenbang desa dankecamatan

Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa/kecamatan

Musrenbang desa dankecamatan

Pemberian stimulan pembangunan desa Terlaksananya GotongRoyong

Pemberian stimulun pembangunandesa

Terlaksananya GotongRoyong

Jumlah Perayaan Hari-hariBesa

Meningkatnya partisipasimasyarakat dalammembangun desa

Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-Nilai Luhur Bangsa

JUMLAH

Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-Nilai Luhur Bangsa

Jumlah Perayaan Hari-hariBesa

Program peningkatanpemberdayaan masyarakat desa

PEMBINANIP. 19720923 199203 1 003

Page 150: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Tabel T.VI.C.9

: Pegagan Hilir: 2015

1 2 3 4 5 6 7

1 Desa Onan Lama 1 Bidang Sarana dan Prasaranaa. Pembukaan Jalan 850 m Dusun Cirakaten Dinas Bina Margab. Pengaspalan jalan 1000 m Ds Cirakaten-Jln Tanjung Saluksuk Dinas Bina Margac. Persediaan Air Bersih /Bak Induk 5000 m Dusun Juma Mejan Dinas Bina Margad. Pengaspalan jalan 1500 m Ds.Cirakaten - Jumakancil Dinas Bina Margae. Pengadaan sarana PLN 2 Km Dusun Juma Kancil Ranting PLN Sidikalang

2 Bidang Pendidikan :

Desa Uraian Program/ Kegiatan Volume Lokasi/ Desa/Dusun Instansi Pengelola Keterangan

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2015KECAMATAN PEGAGAN HILIR

KecamatanTahun

No

2 Bidang Pendidikan :a. Pembangunan Gedung Sekolah PAUD 2 unit Ds. Cirakaten Dinas Pendidikan

2 Desa Bukit Baru 1 Bidang Sarana dan prasarana :a. Pengaspalan 1000 m Ds. Sikambing Dinas Bina Margab. Pengerasan Telford 2000 m Ds. Barisan Kilang Dinas Bina Margac. Pembukaan Jalan 3000 m Ds. Sikambing/Ds. Barisan Kilang Dinas Bina Margad. Parit Semen 5000 m Ds. SikambingDs. Barisan Kilang, Dinas Bina Marga

Barisan gereja, Gunung gajah, Dinas Cipta KaryaDs. Parsiroan.

2 Bidang Pendidikan :a. Pengadaan Ruang PAUD 1 Unit Ds. Barisan Gereja Dinas Pendidikanb. Penambahan Guru SMP Negeri 3 5 Orang Ds. Parsiroan Dinas Pendidikan

Pegagan Hilir

3 Desa Bukit Tinggi 1 Bidang Sarana dan Prasaranaa. Pembukaan jalan antar Dusun 2000 m Ds. Bukit Lehu ke Ds.kuta Raja Dinas Bina Margab. Pembukaan Jalan Telfort 2000 m Ds. Bukit Lehu ke Ds.kuta Raja Dinas Bina Margaa. Pembukaan jalan antar Dusun 2000 m Ds. Bukit Lehu ke Ds.kuta Raja Dinas Bina Margab. Pembukaan Jalan Telfort 2000 m Ds. Bukit Lehu ke Ds.kuta Raja Dinas Bina Margac. Pembukaan Jalan Telfort 700 M Dusun Simarsar Dinas Bina Margad. Pembukaan Jalan 700 M Dusun Bukit Sosor Dinas Bina Marga

4 Desa Kuta Usang 1 Bidang Sarana dan Prasaranaa. Pengaspalan Jalan 1000 m Ds. Kuta Rimbaru Dinas Bina Margab. PSAB 3000 m Ds. Kuta Rimbaru, Kuta Usang Dinas Cipta Karya

Juma Tambak.c. Penyisipan Jalan 400 m Ds. Kompleks SD Inpres (Jl.Sekolah) Dinas Bina Margad. Pengaspalan Jalan 2000 m Ds. Juma Tahan Dinas Bina Margae. Pembangunan Jembatan 4 x 14 m Ds. Gunung Mas Dinas Bina Marga

Page 151: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

f Pengaspalan Jalan 1700 m Ds. Gunung Mas Dinas Bina Margag Pembangunan Jembatan 4 x 14 m Ds. Kuta Usang Dinas Bina Margah Pengadaan MCK 2 unit Ds. Kuta Usang Dinas Cipta Karya dan

Tata Ruang

5 Desa Tanjung 1 Bidang Sarana dan PrasaranaSaluksuk a. Perkerasan jalan 1000 m Dusun Saluksuk Dinas Bina Marga

b. Pengaspalan jalan 1200 m Dusun Pange Pinto Dinas Bina Margac. Pembukaan Jalan 1000 m Ds. Saluksuk menuju Ds.Pange Pinto Dinas Bina Marga

6 Desa Mbinanga 1 Bidang Sarana dan Prasaranaa. Pembukaan jalan usaha tani 1000 m Ds. Mbinanga Dinas Bina Margab. Penyisipan Jalan 1000 m Desa Bukit Tinggi menujuc. Penambahan debit air minum 3000 m Dusun Mbinanga Dinas Bina Margad. Rehap Perpipaan Air Minum 1500 m Dusun Mbinangae. Rehap Perpipaan Air Minum 1500 m Dusun Bukit 1 Dinas Bina Margaf. Pembangunan SD Negeri 1 Unit Desa Mbinanga Dinas Pendidikanf. Pembangunan SD Negeri 1 Unit Desa Mbinanga Dinas Pendidikan

7 Desa Linggaraja II 1 Bidang Sarana dan Prasarana :a. Pengaspalan Jalan 1000 m Lae Manasan II Dinas Bina Margab. Pengaspalan Jalan 1200 m Kebun Sibabi II Dinas Bina Margac. Plat Beton/TPT 10 m Jalan Kecamatan Dinas Bina Margad. Perkerasan Jalan 1000 m Lae Manasan II Dinas Bina Margae. Pemeliharaan Pipa Air Minum 3000 m Kebun Sibabi Dinas Cipta Karyaf. Pengaspalan Jalan 1500 m Batu Garut Dinas Bina Margag. Perkerasan Jalan 1400 m Kebun Sibabi II Dinas Bina Margah. Parit Semen 1100 m Kebun Sibabi II Dinas Bina Margai. Parit Semen 1200 m Batu Garut Dinas Bina Marga

8 Desa Simanduma 1 Bidang Prasaranaa. Pengaspalan jalan 1000 m Ds. Binjara Dinas Bina Marga Diperkeras tahun 1995b. Pengaspalan jalan 1500 m Dusun Raja Ngampu Dinas Bina Marga Diperkeras tahun 2011c. Pengaspalan jalan 1000 m Ds. Simanduma Julu Dinas Bina Marga Diperkeras tahun 12010d. Pengaspalan jalan 1000 m Dusun Binjara Dinas Bina Marga Dibuka Tahun 2011e. Pengerasan jalan 400 m Dusun barisan Dinas Bina Marga Dibuka Tahun 2011f. Pengerasan jalan 500 m Ds. Simanduma Julu Dinas Bina Marga Dibuka Tahun 2012f. Pengerasan jalan 500 m Ds. Simanduma Julu Dinas Bina Marga Dibuka Tahun 2012

2 Bidang Pertanian :a. Bantuan Bibit Jagung 250 kg Desa Simanduma Dinas Pertanianb. Bantuan Bibit Durian 1500 Btg Desa Simanduma Dinas Pertanianc. Bantuan Bibit Padi 3000 kg Desa Simanduma Dinas Pertaniand. Bantuan Bibit Jeruk 2000 Btg Desa Simanduma Dinas Pertanian

3 Bidang Kesehatana. Mobilair ./ Alat Kesehatan 1 unit Dusun Binjara Dinas Kesehatanb. Rehap PUSTU 1 Unit Desa Simanduma Dinas Kesehatan

Page 152: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

4 Bidang Pendidikana. Rehap Gedong SD Negeri Simanduma 1 Unit Desa Simanduma Dinas Pendidikanb. Rehap Lantai SD Negeri Simanduma 3 Unit Desa Simanduma Dinas Pendidikanc. Rehap WC SD Negeri Simanduma 2 Unit Desa Simanduma Dinas Pendidikan

9 Desa Bandar 1 Sarana dan ParasaranaHuta Usang a. Pengaspalan jalan Pispis II 2000 m Ds. Pispis II Dinas Bina Marga Diperkeras Tahun 2006

b. Parit Semen 100 m Ds. Tigabaru II Dinas Bina Margac. Pembukaan jalan 1000 m Ds. Gudang menuju Ds. Bandar Dinas Bina Marga

Huta Usangd. Pengadaan Tong Sampah 10 Unit Tigabaru I dan II Dinas Bina Marga

Ds.Pispis Ie Pembangunan Jembatan Beton 1 Unit Ds Pispis Dinas PU/Bina Marga Sudah dibuka jl protokol

12mx5m

2 Bidang Pertanian :a. Mesin hand Tractor Sawah 10 unit Ds Bandar Huta Usang Dinas Pertaniana. Mesin hand Tractor Sawah 10 unit Ds Bandar Huta Usang Dinas Pertanianb. Mesin Babat 10 Unit Ds Bandar Huta Usang Dinas Pertanianc. Bantuan Bibit Jagung 1000 Kg Ds. Bandar Huta Usang Dinas Pertaniand. Bantuan Bibit Jeruk 5000 Btg Ds. Bandar Huta Usang Dinas Pertaniane. Bantuan Bibit Kopi 20000 Btg Ds. Bandar Huta Usang Dinas Pertanian

3 Bidang Kesehatana. Mobilaer /Alat Kesehatan 1Set Ds.Pispis Dinas Kesehatan

4 Bidang Pendidikana. Mobilaer SD Negeri Pispis 100 Unit SD Negeri Pispis Dinas Pendidikan Rusak Beratb. Rehap Gedong SD Negeri Pispis 3 Unit SD Negeri Pispis Dinas Pendidikanc. Rehap Gedong SD Negeri Bandar 2 Unit Bandar Huta Usang Dinas Pendidikan

10 Desa Simartugan 1 Sarana dan Parasaranaa. Pengaspalan jalan 150 m Simartugan julu I menuju Dinas Bina Marga

Mesjid Baitul Rahmanb. Pengaspalan jalan 1000 m Ds. IV Juma Mbalno Dinas Bina Margac. Perkerasan /Pengaspalan Jalan 700 m Ds. III Simartugan Julu Dinas Bina Margad. Penyisipan Jalan 5000 m Ds.IV ke Ds.V Dinas Bina Margad. Penyisipan Jalan 5000 m Ds.IV ke Ds.V Dinas Bina Margae. Pembukaaan Jalan 2000 m Ds. Iv Tangga Rube Dinas Bina Margaf. Pengadaan Jembatan 3 x 15 m Ds. I ke Ds. IV Dinas Bina Marga

g. Perbaikan Saluran Irigasi 200 m Ds. III Simartugan Julu Dinas Bina Marga

2 Bidang Pertanian :a. Mesin hand Tractor Sawah 6 unit Desa Simartugan Dinas Pertanianb. Bantuan Bibit Jagung 300 Kg Desa Simartugan Dinas Pertanianc. Bantuan Bibit Jeruk 3000 Btg Desa Simartugan Dinas Pertaniand. Bantuan Bibit Padi 4000 Kg Desa Simartugan Dinas Pertanian

Page 153: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

3 Bidang Kesehatana. Rehap Pustu Ds.IV Tanggarube /Mobilaer 1 Unit Ds.Tanggarube Dinas Kesehatanb. Air Minum / PSAB 5000 m Ds. IV Juma Mbalno Dinas Kesehatan

4 Bidang Pendidikana. Pengadaan Perpustakaan 1 Unit SD Juma Mbalno Dinas Pendidikan

11 Desa Laksa 1 Sarana dan Prasaranaa. Pembukaan jalan 1000.Mtr Dusun Panohalan Lae Namboras Dinas Bina Margab. Pengaspalan Jalan 1500. Mtr Laksa - Langga Suha Dinas Bina Margac. Perkerasan Jalan 1000. Mtr Langga Suha - Tumpak Raja Dinas Bina Margad. PSAB 3000. Mtr Langga Suha Dinas Bina Margae. Pengaspalan Jalan 1500 Mtr Laksa - Halebaran Dinas Bina Marga

2 Pendidikana. Penambahan Guru Kelas 5. Org Laksa Dinas Pendidikanb. Penambahan Gr Agama Protestan 1. Org Laksa Dinas Pendidikan

3 Bidang Kesehatana. Pendirian Puskesddes 1. Unit Langga Suha Dinas Kesehatanb. Penempatan Tenaga Medis 2. Org Pustu Laksa Dinas Kesehatan

4 Bidang Pertaniana. Pengadaan Bibit Padi Darat 1500. Kg Laksa Dinas Pertanianb. Pengadaan Bibit Jagung 650. Kg Laksa Dinas Pertanian

5 Kehutanana. Pengadaan Bibit Kayu Uru 15000. btg Panohalan Dinas Kehutanan

Tigabaru, 25 Agustus 2014Camat Pegagan Hilir,

JONNY HUTASOIT, S.SosPEMBINANIP. 19720923 199203 1 003

Page 154: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

3.2 Program dan Kegiatan

KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

(Rp) APBD Kab. APBD.Prov APBN

20 18 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148,500,000 148,500,000 185,625,000

01 Pelayanan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa suratmenyurat 100% 3,000,000 3,000,000 100% 3,750,000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

Tersedianya jasakomunikasi sumber dayaair dan listrik

100% 7,000,000 7,000,000 100% 8,750,000

Tabel T.VI.C.10RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KECAMATAN PEGAGAN HILIRNAMA SKPD : KECAMATAN PEGAGAN HILIR

KODEURUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH

DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATANURAIAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJAPROGRAM/ KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2016

SKPDLOKASI

TARGETCAPAIANKINERJA

SASARAN SUMBER DANA Target Capaian

Kinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp)

Ktr. CamatPegagan Hilir

Meningkatnyaadminitrasiperkantoran

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

Tersedianya jasakomunikasi sumber dayaair dan listrik

100% 7,000,000 7,000,000 100% 8,750,000

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya perijinankendaraaan dinas

100% 1,500,000 1,500,000 100% 1,875,000

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikanperalatan kerja

100% 4,000,000 4,000,000 100% 5,000,000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor terseidianya alat tuliskantor

100% 22,000,000 22,000,000 100% 27,500,000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barangcetakan dan penggandaan

100% 15,000,000 15,000,000 100% 18,750,000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponeninstalasi listrik

100% 8,000,000 8,000,000 100% 8,800,000

13 Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 100% 11,000,000 11,000,000 100% 12,100,000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan danminuman 100% 24,000,000 24,000,000 100% 26,400,000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah

Tersedianya biayaperjalanan dinas 100% 53,000,000 53,000,000 100% 66,250,000

20 18 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 104,500,000 104,500,000 1 paket 130,625,000

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapangedung kantor 1 paket

MeningkatnyaSarana danPrasarana Aparatur

10,000,000 10,000,000 1 paket 12,500,000

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatangedung kantor 1 paket 15,000,000 15,000,000 1 unit 18,750,000

Ktr. CamatPegagan Hilir

Meningkatnyaadminitrasiperkantoran

Ktr. CamatPegagan Hilir

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatangedung kantor 1 paket 15,000,000 15,000,000 1 unit 18,750,000

10 Pegadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 1 paket 10,000,000 10,000,000 1 paket 12,500,000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya rumahdinas 1 unit 4,000,000 4,000,000 1 unit 5,000,000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedungkantor 1 unit

MeningkatnyaSarana danPrasarana Aparatur

9,500,000 9,500,000 1 unit 11,875,000

1 unit roda 4 1 unit roda 4

1 unit roda 2 1 unit roda 2

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor

1 thn 2,000,000 2,000,000 1 thn 2,500,000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaranDinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraandinas

Ktr. CamatPegagan Hilir

50,000,000 50,000,000 12,500,000

Page 155: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

28 Pemeliharaan rutin/berkala Perlatan GedungKantor

Terpeliharnya peralatangedung kantor 1 thn 4,000,000 4,000,000 1 thn 5,000,000

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 5,000,000 5,000,000 6,250,000

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealiasi kinerja

Tersususunnya laporancapaian kinerja dan

Ktr. CamatPegagan Hilir

Meningkatnyaprofesionalismepengelolaan

5,000,000 5,000,000 100% 6,250,000

realisasi kinerja keuangan danpelaporan kinerja

20 18 19 Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan Keuangan desa

Ktr. CamatPegagan Hilir 6,500,000 6,500,000 8,125,000

04 Fasilitasi Penyusunan Rancangan PeraturanDesa tentang APB Desa Jumlah Perdes APB Desa 13 Perdes

Terlaksananyapembinaan danfasilitasi

6,500,000 6,500,000 13 Perdes 8,125,000

Ktr. CamatPegagan Hilir

20 18 06

100%

04 Fasilitasi Penyusunan Rancangan PeraturanDesa tentang APB Desa Jumlah Perdes APB Desa 13 Perdes

Terlaksananyapembinaan danfasilitasi

6,500,000 6,500,000 13 Perdes 8,125,000

pengelolaan ADD

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil

20 18 15 (KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) 105,000,000 105,000,000 131,250,000

10 Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi KeluargaMiskin

Honor Panitia, SewaMobilitas

Ktr. CamatPegagan Hilir 13 Perdes

Persentase PMKSyang memperoleh

bantuan105,000,000 105,000,000 100% 131,250,000

20 18 18 Program Peran Serta dan Kesetaraan Genderdalam Pembangunan 6,500,000 6,000,000 8,125,000

01 Pembinaan Organisasi Perempuan Jumlah OrganisasiPerempuan

Ktr. CamatPegagan Hilir 13 Organisasi

TerbinanyaOrganisasiPerempuan

6,500,000 6,000,000 13 Organisasi 8,125,000

20 18 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 29,000,000 28,000,000 36,250,000

01 Pengembangan Kesenian dan KebudayaanDaerah

Terlaksananyapengembangan danpembinaan

Ktr. CamatPegagan Hilir Pesta Njuah-Juah

Terlestarikannyanilai-nilai budayadaerah

29,000,000 28,000,000 Pesta Njuah-Juah 36,250,000

terhadap keragamanbudaya daerah MTQ,Marhaban MTQ,Marhaban

Paduan Suara Paduan Suara

Program Peningkatan Upaya PenumbuhanKewirausahaan dan

20 18 17 Kecakapan Hidup Pemuda 6,500,000 6,500,000 8,125,000

01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah OrganiasiKepmudaan

Ktr. CamatPegagan Hilir 13 Organisasi

Terbinanyaorganisasikepemudaan

6,500,000 6,500,000 13 Organisasi 8,125,000

20 18 17 Program Pengembangan WawasanKebangsaan 26,000,000 26,000,000 32,500,000

Page 156: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

01 Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa

Jumlah Perayaan Hari-hariBesar

Ktr. CamatPegagan Hilir 2 kali

Meningkatnyawawasankebangsaan

26,000,000 26,000,000 2 kali 32,500,000

20 18 17 Program Peningkatan PemberdayaanMasyarakat Desa 39,000,000 36,000,000 48,750,000

02 Pelaksanaan Mussyawarah PembangunanDesa/Kecamatan

Jumlah PelaksanaanMusrembang 13 Desa 13,000,000 12,000,000 13 Desa 16,250,000

03 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Terlaksananya gotongroyong 13 Desa 13,000,000 12,000,000 13 Desa 16,250,000

06 Pelaksanaan Perlombaan Desa TingkatKecamatan

Jumlah desa yangdiperlombakan 13 Desa 13,000,000 12,000,000 13 Desa 16,250,000

476,500,000 476,500,000 524,150,000

Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalammembangun desa

Ktr. CamatPegagan Hilir

Tigabaru, 25 Agustus 2014

Camat Pegagan Hilir,

JONNY HUTASOIT, S.SosPEMBINANIP. 19720923 199203 1 003

Page 157: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2015

KANTOR CAMAT

SIEMPATNEMPU HILIR

Page 158: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan untuk merespon kebutuhan serta

menjawab tantangan perkembangan masyarakat ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat

meningkatkan kapasitas Kecamatan mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Hal ini disebabkan karena

sebagian besar penduduk berada di daerah Kecamatan (Kumpulan : perdesaan). Dengan demikian,

keberhasilan membangun Kecamatan akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan

pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu

peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung

(support system) dalam pengelolaan pembangunan,yang mencakup, antara lain:

a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan Kecamatan (peraturan

perundangan.pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lainterkait).

b. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan Kecamatan.

c. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.

d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Kecamatan.

Berdasarkan hal di atas dan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah maka perlu disusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

B. Landasan HukumPeraturan perundang – undangan yang menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

Siempatnempu Hilir adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

– Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan

mengubah Undang – Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

Page 159: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4335) ;

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5058);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578)

11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Page 160: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4833);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5103);

18.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010 - 2014

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah ;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kabupaten Dairi Tahun 2008

21.Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Kabupaten Dairi ;

22.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap – Tiap

Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi;

Page 161: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi;

24.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Dairi 2009-2014;

25.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi untuk Tahun 2009-2014

26. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010, tentang Pelimpahan sebahagian Wewenang Bupati

kepada Camat.

C. Maksud dan Tujuan

Renja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai Penjabaran dari sasaran dan Program

yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan

tahunan. Dalam perencanaan ini diuraikan rencana kegiatan operasional unit kerja sesuai batas

kewenangan serta tugas pokok dan fungsi dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja instansi dalam

hal ini adalah unit kerja SKPD Kantor Camat Siempatnempu Hilir.

Tujuan disusunnya Rencana Kinerja adalah :

Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Siempatnempu Hilir dalam mencapai tujuan

dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu,terarah dan terukur;

Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Siempatnempu Hilir dalam memahami dan

menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan;

Sebagai penjabaran visi,misi kebijakan dan program kantor Camat Siempatnempu Hilir dalam

mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kantor Camat Siempatnempu Hilir yang efisien,efektif dan

profesional.

D. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

Page 162: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

C. Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan,Sasaran, Program dan Kegiatan

A. Tujuan

B. Sasaran Renja SKPD

C. Program

A. Kegiatan

BAB IV Penutup

Page 163: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

KANTOR CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun 2013 dan Capaian Renstra

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjiankinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yangdimiliki oleh instansi dan merupakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumenPenetapan Kinerja SKPD.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janjiuntuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkansumber daya yang di kelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkanakuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah denganpemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagaidasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Target kinerja dalam Dokumen Penetapan Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiapindikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagiproses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Evaluasi pelaksanaan Renja 2013 dan capaian terhadap Renstra Kantor Camat Siempatnempu Hilirsebagaimana yang tertuang di dalam Tabel 1

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Siempatnempu Hilir padaTahun 2013 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahunbersangkutan dan APBD Kabupaten Dairi. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telahdirealisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah :

1. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:a. Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 bulan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.300.000 ,

(100%)b. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan dengan realisasi anggaran

sebesar Rp 3.207.376, (90%)c. Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 12 bulan dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.2.900.000,(100%)d. Tersedianya ATK dengan 12 bulan realisasi angggaran Rp 18.669.400,(100%)e. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 8.800.000,(100%)

Page 164: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

f. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi anggaranRp 5.850.000,(100%)

g. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi Rp 17.783.900 (100%)i. Tersedianya Makanan dan Minuman dengan realisasi anggaran Rp 20.500.000 ,(100%)j. Terlaksananya Rapat – Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Konsultasi Keluar Daerah 12 bulan

dengan realisasi anggaran Rp 68.400.000,(99,5%)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatura. Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 12 bulan dengan realisasi anggaran Rp 56.750.000,(100%)b. Tersedianya Meubeulair dengan realisasi anggaran Rp 82.000,(100%)c. Terpeliharannya Perlengkapan Rutin/Berkala Rumah Dinas dengan realisasi anggaran Rp

52.385.000, (100%)d. Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Kegiatan dengan realisasi anggara Rp 32.300.000, (100%)e. Terpeliharanya Kenderaan Dinas/ Operasional 1 Kegiatan dengan realisasi anggaran Rp

36.143.500,(100%)f. Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Kegiatan dengan realisasi anggaran Rp

2.000.000,(100%)g. Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 1 Kegiatan dengan realisasi anggaran Rp 3.500.000

(100%)h. Terlaksananya Rehabilitasi gedung kantor 1 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp

33.000.000,(100%)

3. URUSAN KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA.1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan :

a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 1 kegiatan urusan kebudayaan diadakan diKecamatan dan Kabupaten. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Mengikuti Pesta Njuah-Njuah, HariJadi Kabupaten Dairi dan MTQ. Peserta Pesta Njuah – Njuah dari Kecamatan Siempatnempu Hilirberjumlah 100 orang. Pelaksanaan MTQ dilaksanakan dengan mengikutsertakan pelajar – pelajar yangberagama muslim untuk mengikuti setiap kategri perlombaan dengan realisasi anggaran Rp 43.480.000Persentase realisasi kegiatan 100%.

2. Program Peningkatan Peran serta kepemudaan dengan kegiatan:a. Pembinaan organisasi kepemudaan 1 kegiatan dilaksanakan dengan mengadakan perlombaan bola

volley antar desa bagi pemuda dengan realisasi anggaran Rp 10.000.000,(100%).

3. URUSAN KESEHATAN1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, dengan kegiatan :

a. JIka dibandingkan Tahun 2012 dengan realisasi anggaran Rp 2.250.000 maka Tahun 2013 tidak adaditampung di dalam DPA Kantor Camat Siempatnempu Hilir sehingga dilaksanakan denganbekerjasama dengan UPT – Puskesmas Sopobutar.

4. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI.

Page 165: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

1. Program Pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan:a. Terlaksananya Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai – nilai luhur bangsa 1 Kegiatan.

Kegiatan ini dilaksanakan bersama Dan Pos Ramil Sopobutar. Camat beserta Kasi Kesra, Dan PosRamil dan Kapol Pos Pardomuan melaksanakan kegiatan dimaksud di SMAN-1 dan SMPN-2Siempatnempu Hilir, jumlah peserta 80 (delapan puluh) orang dengan realisasi anggaran Rp16.228.000, persentase realisasi (100%).

5. URUSAN PENINGKATAN PERAN SERTA GENDER DAN PEREMPUAN1. Program Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan :

a. Terlaksananya Pembinaan organisasi perempuan 1 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp 6.000.000(100%) ,kegiatan yang dilaksanakan adalah pengukuhan Bunda PAUD di – 10 (sepuluh) desa diKecamatan Siempatnempu Hilir dihadiri oleh Ketua TP.PKK Kabupaten Ibu Ny.Dumasi Sitohangsekaligus pelepasan PAUD angkatan tahun 2013.

b. Pembinaan organisasi PKK dalam desa percontohan 1 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp4.000.000 diselenggarakan dengan mengadakan pembinaan – pembinaan TP.PKK Desa antara laindesa Jambur Indonesia dan Desa Sopobutar.

6. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa(ADD) dengan kegiatan:

a. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (RAPB Desa) 1 Kegiatan, jumlahdesa yang difasilitasi 10 (sepuluh) desa. Tahapan pertama adalah menjelaskan tentang Ranperdes danmenjelaskan cara pembuatan Ranperdes. Selanjutnya 10(Ranperdes) diajukan ke Bapemmas dan PDKabupaten Dairi untuk diperiksa. Setelah adanya Perbaikan maka diajukan kembali untuk disahkan,sehingga 10 (Perdes) sudah disahkan untuk Tahun 2013 yaitu Perdes tentang APBD Desa denganrealisasi anggaran Rp 4.000.000,(100%).

2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan:a. Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Kecamatan dan Desa 1 Kegiatan. Pelaksanaan

Musrenbang pertama kali dilaksanakan di Desa (10 desa).Hasil musrenbang dibawah ke Kecamatansetelah diurutkan berdasarkan prioritas dan perangkingan. Jumlah peserta setiap desa 50 (lima puluh)orang. Musrenbang Kecamatan diikuti Muspika,Kades,Ka.UPT,Kasek,Koord.PPL Pertanian,PL-KB,Masyarakat dengan jumlah peserta 100 (seratus orang) pada bulan Februari Tahun 2013 denganrealisasi anggaran Rp 10.000.000,persentase realisasi kegiatan(100%).

b. Terlaksananya Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 1 Kegiatan. Pemberian Stimulandilaksanakan di 10(sepuluh) desa. Kegiatan dipusatkan di Kecamatan Siempatnempu Hilir ,setiap desamenerima bantuan stimulan pelaksanaan gotong royong di desa dengan realisasi anggaran Rp10.000.000, persentase realisasi kegiatan(100%).

c. Terlaksananya Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan 1 Kegiatan. Jumlah desa yang dperlombakan 10(sepuluh) desa,Hasil yang diperoleh Juara 1 : Desa Sopobutar, Juara 2 : Simungun dan Juara 3 : DesaPardomuan. Tim yang menilai ada 5 (lima) orang dengan realisasi anggaran Rp 10.000.000,di alokasianggaran hanya Rp 10.000.000 persentase realisasi kegiatan (100%).

Page 166: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan kegiatana. Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan disebababkan belum ada periodisasi Kepala Desa

pada Tahun 2013 sehingga dana yang dianggarkan Rp 2.000.000 dikembalikan ke kas daerah padatanggal 31 Desember 2013.

Beberapa Evaluasi Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Renja pada Tahun 2013 digambarkan berdasarkan realisasi

sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

adalah Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Penyelenggaran Pemilihan

Kepala Desa. Hal ini diakibatkan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa untuk seluruh

Kabupaten Dairi.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Realisasi program/kegiatan yang telah memenenuhi target kinerja/keluaran yang direncanakan adalah

seluruh program dan kegiatan selain daripada penyelenggaraan pemilihan kepala desa, hal ini

disebabkan adanya perencanaan yang matang dalam penetapan renja tahun 2013. Selain itu adanya

pengawasan melekat dari pimpinan SKPD kepada seluruh staf dan aparatur .

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tidak ada realisasi realisasi program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah penundaan pelaksanaan pemilihan kepala

desa akibat adanya pemilihan umum gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, legislatif dan presiden Tahun

2014.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kinerja pelayanan SKPD

kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut .

Page 167: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang

ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan

program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM

dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP No. 6/2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra

SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pencapaian Hasil yang maksimal dan kondisi kerja yang baik harus memperhatikan factor – factor penentu dan

pendukung yang merupakan penentu keberhasilan suatu program. Kecamatan Siempatnempu Hilir memiliki factor –

factor tersebut. Hal ini dapat digolongkan kedalam 2 (dua) factor yaitu factor internal (dalam) dan eksternal (luar).

A. Analisis Faktor Internal

a. Kekuatan ( Strength)

Faktor – faktor yang menjadi kekuatan dalam hal peningkatan pembangunan di Kecamatan Siempatnempu Hilir

antara lain :

1.Tersedianya Potensi Sumber Daya Alam seperti air terjun, air minum, lahan pertanian

2.Lahan atau tanah yang subur, cocok untuk tanaman komoditi dan juga tanaman tua

3.Adanya Lembaga Kemasyaratan yang memelihara tata nilai social budaya untuk peningkatan taraf hidup.

4.Kondisi keamanan dan harmonisasi masyarakat

5.Ikatan kekeluargaan sangat kuat

b. Kelemahan ( Weakness)

Faktor – faktor yang menjadi Kelemahan atau kekurangan dalam hal peningkatan pembangunan di Kecamatan

Siempatnempu Hilir antara lain :

1.Kurangnya Sumber Daya Manusia

2.Jumlah Personil Aparatur kurang sehingga harus menduduki jabatan rangkap

3.Sistem pertanian masih mengandalkan bahan – bahan kimia tanpa mengolah dengan teknologi ramah

lingkungan

4.Angka Kemiskinan masih tinggi

5.Prasarana dan sarana di desa masih minim

6.Belum semua desa bisa dijangkau jaringan selular untuk komunikasi

Page 168: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

B. Analisis Faktor Eksternal (Luar)

a. Peluang (Oppurtunity)

Faktor – faktor yang menjadi peluang dalam hal peningkatan pembangunan di Kecamatan Siempatnempu Hilir

antara lain :

1.Adanya dukungan dari Kepala Daerah

2.Adanya dukungan dari DPRD

3.Lahan yang subur untuk penanam tanaman komoditty ekspor

4.Peningkatan pendidikan anak sekolah dengan berdirinya lembaga – lembaga kursus

5.Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Perangkat Desa dengan adanya pelatihan – pelatihan

dan adanya kemajuan Teknologi Internet yang sudah tersedia di Kantor Camat Siempatnempu Hilir

b. Ancaman ( Threats)

Faktor – faktor yang menjadi Ancaman dalam hal peningkatan pembangunan di Kecamatan Siempatnempu Hilir

antara lain :

1.Kondisi Perekonomian Masyarakat yang rendah

2.Harga pasar komoditi produk petani fluktuatif

3.Harga – harga pupuk dan obat – obat pertanian masih mahal

4.Jalan utama sering putus akibat banjir dan bencana alam

5.Pengaruh budaya pergaulan bebas dan narkoba

6.Motifasi kerja aparatur menurun

7.Tidak adanya penempatan the Right Man on the Right Place.

8. Masyarakat mengalami ketergantungan kepada pemerintah tanpa berusaha

Pencapaian Kinerja Kantor Camat Siempatnempu Hilir pada tahun 2013 s.d. 2014 dapat diuraikan pada tabel 2 dibawahini:

C. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, serta

kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD.

Isu-isu penting, mencakup :

Page 169: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.

Khusus untuk SKPD provinsi, juga harus melihat sejauhmana sinergitas dan koordinasi perencanaan maupun

pelaksanaan pembangunan antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan Kementerian dan

Lembaga di tingkat pusat dalam mencapai tujuan pembangunan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan

internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals).

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

Terkait dengan hal tersebut di atas maka isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di

Kecamatan Siempatnempu Hilir antara lain:

1. Belum optimalnya untuk pengembangan data informasi serta pemanfaatan potensi sumber daya alam

2. Sifat gotong royong masyarakat mengalami penurunan sehingga pelaksanaan pembangunan selalu bertumpu

kepada pemerintah

3. Potensi unggulan belum mampu ditunjukkan kepada masyarakat Kabupaten Dairi

4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang mengalami penurunan

5. Kepala Desa sebagai penyelenggaran pemerintahan desa sangat efektif dan efisien untuk melaksanakan

pembangunan hal ini disebabkan kepala desa memiliki peran aktif

6. Koordinasi dan kerjasama dengan Uspika sangat baik, sehingga banyak permasalahan dapat diselesaikan

dengan mengedepankan kerjasama.

Page 170: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Kantor Camat Siempatnempu Hilir telah disesuaikan denganperencanaan Kantor Camat Siempatnempu Hilir. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilaksanakandengan menyesuaikan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) KecamatanSiempatnempu Hilir. Dari rancangan awal ini dipergunakan indicator out put dan indicator out come.Indikator Out Put Kantor Camat Siempatnempu Hilir didasarkan pada 10 (sepuluh) Program, ditargetkanharus bisa menghasilkan persentase yang maksimal yaitu 100 %.Review terhadap rancanagan awal RKPD Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 4 .

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan

dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun

yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Langkah – langkah yang dilakukan dan penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat antara lain :

• Menginventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat.

• Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.

• Meliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja,

lokasi, dan besaran volume kegiatan

• Bila belum lengkap dilakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau mencatat untuk dikonfirmasikan dengan hasil

analisis kebutuhan SKPD

• Memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD

• Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD.

Page 171: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam kurun waktu 1 – 5 tahun,langkah – langkah yang dilakukan dalam penetapan tujuan ini adalah

sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra SKPD.

2. Membandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD, apakah

masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan.

3. Mengidentifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokok SKPD, misalnya dalam rangka

pencapaian SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).

4. Mengidentifikasi kebijakan Kabupaten.

Adapun Tujuan Kecamatan Siempatnempu Hilir adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas (mutu) aparatur kecamatan dan desa sehingga mampu dan

tanggap terhadap berbagai kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan;

Tujuan : - Meningkatkan kapasitas aparatur yang qualified dan kreatif

- Meningkatkan penyelenggaran pemerintahan yang berwibawa dan bersih

- Meningkatkan kualitas Kepala Desa dan perangkatnya

- Meningkatkan semangat ,motivasi dan kesejahteraan aparatur Kecamatan

Misi 2 : Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Tujuan : - Meningkatkan Koordinasi antar instansi pemerintah di Kecamatan

- Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan

penyelenggaran pemerintah desa

- Meningkatkan kemampuan dan tugas BPD sebagai mitra pemerintah desa

- Meningkakan Kemampuan dan tugas LPM sebagai lembaga masyarakat desa

Page 172: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Misi 3 : Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan;

Tujuan - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi

Misi 4 : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga

masyarakat .

Tujuan : - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak

- Meningkatkan kesadaran masyarakat kelengkapan dokumen kependudukan

- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin usaha.

B. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh

Kecamatan dalam hal ini adalah Kantor Camat Siempatnempu Hilir dalam jangka tahunan.

Langkah – langkah yang dilakukan adalah :

1. Merumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya.

2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra SKPD, mencuplik

rumusan sasaran di dalam Renstra SKPD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja

menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan.

3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra SKPD), dijabarkan secara

tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut.

Sehingga sasaran Kantor Camat Siempatnempu Hilir dapat dijabarkan sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas (mutu) aparatur kecamatan dan desa sehingga mampu dan

tanggap terhadap berbagai kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan;

Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas aparatur yang qualified dan kreatif

No Sasaran Indikator

1 Meningkatnnya kualitas pegawai kantor camat

Siempatnempu Hilir

75 % S-1

Page 173: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Tujuan 2 Meningkatkan penyelenggaran pemerintahan yang berwibawa dan bersih

No Sasaran Indikator

1 Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat Jam kerja

Tujuan 3 Meningkatkan kualitas Kepala Desa dan perangkatnya

No Sasaran Indikator

1 Meningkatnnya kualitas Kepala Desa dan Perangkatnya di

Siempatnempu Hilir

Laporan Bulanan

Tujuan 4 Meningkatkan semangat ,motivasi dan kesejahteraan aparatur Kecamatan

No Sasaran Indikator

1 Meningkatnnya Kesejahteraan Pegawai Kantor Camat

Siempatnempu Hilir

Tunjangan Insenstif

Misi 2 : Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Tujuan 1 : Meningkatkan Koordinasi antar instansi pemerintah di Kecamatan

No Sasaran Indikator

1 Terjalinnya hubungan koordinasi antar instansi pemerintah

yang baik

Rapat Koordinasi

1 x bulan

Tujuan 2 Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan

penyelenggaran pemerintah desa

No Sasaran Indikator

1 Skill atau kemampuan Kepala Desa dengan perangkatnya

dalam melakukan pelayanan masyarakat

Pelayanan Masyarakat

Page 174: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Tujuan 3 Meningkatkan kemampuan dan tugas BPD sebagai mitra pemerintah desa

No Sasaran Indikator

1 Terwujudnya pola hubungan yang serasi antara BPD dengan

Pemerintah Desa

Kerjasama BPD dengan

Kepala Desa

Tujuan 4 Meningkatkan Kemampuan dan tugas LPM sebagai lembaga masyarakat desa

No Sasaran Indikator

1 Meningkatnya peran dan kemampuan LPM dalam

merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa

Peran serta LPM

Misi 3 : Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan;

Tujuan 1 Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi

No Sasaran Indikator

1 Ikut sertanya masyarakat dalam proses pembangunan Swadaya dan gotong

royong

Misi 4 : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga

masyarakat .

Tujuan 1 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak dan retribusi daerah

No Sasaran Indikator

1 Terwujudnya kesadaran masyarakat yang membayar pajak

dan retribusi daerah

Target Setoran Pajak

Tujuan 2 Meningkatkan kesadaran masyarakat kelengkapan dokumen kependudukan

No Sasaran Indikator

1 Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP,Akte KTP

Page 175: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Lahir,Akte Kawin dan dokumen lainnya

Tujuan 3 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin usaha.

No Sasaran Indikator

1 Meningkatnya kesadaran masyarakat berusaha berdasarkan

peraturan yang berlaku

Ijin HO

Page 176: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

C. PROGRAM

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh

Kantor Camat Siempatnempu Hilir untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi

anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemeritah.

Program Kecamatan Siempatnempu Hilir disesuaikan dengan 3 (tiga) prioritas Kabupaten Dairi yaitu :

1. Tuntas Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun

2. Mantap ketahanan pangan melalui proteksi terhadap petani

3. Mantap kesehatan keluarga miskin dengan pelayanan dasar gratis

Penjabaran Prioritas ini diterapkan di Kecamatan , Program – program Kecamatan antara lain :

D. KEGIATAN

Kegiatan adalah penerapan atau aplikasi dari Program yang telah ditetapkan oleh Kantor Camat

Siempatnempu Hilir,Program dan Kegiatan harus sinkron sehingga mempermudah pencapaian tujuan

dan sasaran . Program dan Kegiatan Kantor Camat Siempatnempu Hilir dapat digambarkan dalam

tabel tersebut di bawah ini:

No Program Kegiatan

1 Peningkatan Kwalitas SDM 1. Mengusulkan dan mengirimkan aparatur untukmengikuti diklat

2. Melatih Pegawai yang belum bisamenggunakan Komputer

3. Pelatihan singkat tentang Internet4. Mengusulkan dan memotivasi untuk mengambil

pendidikan S2 jika sudah S1 dan melanjutkanS1 bagi tamatan SLTA

2 Menegakkan Disiplin kepada pegawaiagar tetap dikantor pada jam kerja

1. Mengadakan rapat staf

2. Membuat kegiatan di kantor camat

3. Absensi harus ditandatangani setiap hari

4. Melaksanakan Apel Pagi

3 Mengadakan pelatihan Kepala Desa danPerangkatnya

1. Mengusulkan dan mengirimkan Kepala Desauntuk mengikuti diklat

2. Mengusulkan setiap kepala desa memiliki

Page 177: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

computer3. Melatih Kepala Desa untuk menata kearsipan

atau agenda surat4. Memberikan buku –buku perundang –

undangan tentang tugas kepala desa

4 Mengusulkan Insentif yang layak sesuaiprestasi kerja

1. Mengusulkan pegawai agar memperolehprenghasilan yang layak.

2. Memberikan motivasi kerja dan bagi habistugas setiap staf yang ada

5 Mengadakan kerjasama dengan instansilain

Mengadakan Rapat Koordinasi setiap bulan denganKepala UPT Puskesmas, UPT DIkdas, PPLPertanian dan Muspika

6 Pembinaan dalam hal manajemen danpelayanan prima pada masyarakat

Menata agenda surat – surat kantorMenata Sisem Informasi KepegawaianMemelihara alat – alat dan gedung kantor

7 Mengadakan pembinaan bagi para BPDdan anggota

Memberikan pembekalan dalam pemantapan BPDper triwulan dalam hal TUPOKSIPengadaan buku – buku tentang peraturan –peraturan yang mendukung tugas BPD

8 Mengadakan pembinaan bagi para LPMdan anggota

Memberikan pembekalan dalam pemantapan LPMper triwulanPengadaan buku – buku tentang peraturan –peraturan yang mendukung tugas LPM

9 Melibatkan masyarakat secara langsungdalam kegiatan pembangunan dan gotongroyong

Mengadakan gotong royong setiap desaMasyarakat dimotivasi suka berkorban untuk oranglain.

10 Merealisasikan Pajak dan Retribusi dalamwujud nyata pembangunan

Turun ke desa untuk mengutip pajak darimasyakakat

11 Mengadakan sosialisasi tentangpentingnya dokumen kependudukan

Mengadakan sosialisasi ke desa – desa dan ikutserta dalam pembuatan e-KTP

12 Memberikan penyuluhan dan penerangantentang syarat membuat usaha dan prosesperijinannya

Mensosialisasikan melalui kepala desa tentang izinHO dan mempermudah pengurusannya

Page 178: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

BAB IV

PENUTUP

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indicator kinerja Kantor Camat

Siempatnempu Hilir didasarkan pada kebijakan,program,kegiatan dan sasaran ataupun tujuan Kantor Camat

Siempatnempu Hilir sebagai penjabaran visi misi dan Renstra Kantor Camat Siempatnempu Hilir yang

mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan

kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana kerja ini disusun dengan Rancangan awal sebagai sinkronisasi antara SKPD dalam menyusun

program dan kebijakan tahun 2015, hal ini dipandang sangat perlu karena merupakan aplikasi dari proses pembangunan

yang terarah dan terukur dengan sistem “bottom up” sehingga akan mencapai sasaran yang tepat untuk kemajuan

masyarakat Kabupaten Dairi.

Harapan yang sangat besar adalah stake holder terutama di Kabupaten dapat merealisasikan program dan

kegiatan yang berhubungan dengan sektor pertanian, pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Siempatnempu Hilir demi

menyukseskan motto Kabupaten Dairi “ Bekerja Untuk Rakyat”.

Sopobutar, September 2014CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR

PANDAPOTAN SITUMORANGPEMBINANIP. 19610826 198304 1 001

Page 179: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 WAJIB1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum danAdministrasi Keuangan

SKPD Penanggungjawab

1

TABEL 1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENCANA KERJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD TAHUN 2014

TargetProgram/Kegiatan

Renja TahunBerjalan 2014

KANTOR CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR

Target Program/Kegiatan RKPD

Tahun 2012

Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran Kegiatan

SKPD Tahun 2013

Perkiraan Realisasi CapaianTarget RPJMD Sampaidengan Tahun Berjalan

Target Realisasi TingkatRealisasi

TingkatCapaianRealisasi

Target Tahun2014 (%)

KodeRealisasiCapaianProgram/

Target CapaianKinerja RPJMDSampai Tahun

2014

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indicator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum danAdministrasi Keuangan

1 20 9 9 Kecamatan Siempatnempu Hilir

1 20 9 9 1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1 20 9 9 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirim Surat yang disampaikan tepatwaktu

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 89% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 1 9 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Tersedianya peralatan kerja yang siappakai

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 1 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Tersedianya bahan surat menyurat 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 1 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan kantor yang siappakai

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

Page 180: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

1 20 9 9 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minumanpendukung rapat

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 1 18 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1 20 9 9 2 7 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantoryang memadai

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 3 bulan 38 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

Terpeliharanya gedung kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 31.03% 3 bulan 38 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 2 24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 3 bulan 38 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 2 26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 42.80% 3 bulan 38 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 2 26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 42.80% 3 bulan 38 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 2 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 98.80% 3 bulan 38 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 2 44 Rehabilitasi Sedang/Berat KenderaanDinas/Operasional

Terpeliharanya kenderaan dinas 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 3 bulan 38 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 19 Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan Keuangan Desa

1 20 9 9 19 5 Fasilitasi Penyusunan RancanganPeraturan Desa tetang APB Desa

Jumlah Desa yang difasilitasi 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 3 bulan 10 Desa 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 2 Urusan Wajib Kesehatan1 2 1 20 9 9 29 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita

1 2 1 20 9 9 29 1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Terlaksananya penyuluhan kesehatanbalita dengan baik

5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 11 Urusan Wajib PermberdayaanPerempuan

1 11 Urusan Wajib PermberdayaanPerempuan

1 11 1 20 9 9 18 Program Peran Serta danKesetaraan Gender DalamPembangunan

1 11 1 20 9 9 18 1 Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya pembinaan organisasiperempuan dengan baik

5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 50% 1 Keg 1 keg 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

Page 181: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

1 13 1 20 17 15 Program Pemberdayaan FakirMiskin,Komunitas AdatTerpencil(KAT) dan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya

1 13 1 20 17 15 Honorarium PNS Tersedianya Dana Petugas Distribusi 24 bulan - 12 bulan 12 bulan 100% 12 bln - 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 13 1 20 17 15 Honorarium Non PNS Tersedianya Dana Petugas Distribusi 24 bulan - 12 bulan 12 bulan 100% 12 bln - 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 13 1 20 17 15 Belanja Sewa Mobilitas Darat Tersalurnya Raskin RTS-PM 30 putaran - 15 Putaran 15 Putaran 100% 15 Putaran - 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 17 Urusan Wajib Kebudayaan1 17 1 20 9 9 17 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya1 17 1 20 9 9 17 1 Pengembangan Kesenian dan

Kebudayaan DaerahTerlaksananya pengembangan keseniandan kebudayaan daerah

5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 17 1 20 9 9 17 1 Pengembangan Kesenian danKebudayaan Daerah

Terlaksananya pengembangan keseniandan kebudayaan daerah

5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 18 Urusan Pemuda dan Olahraga1 18 1 20 9 9 16 Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan1 20 9 9 16 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasi

kepemudaan5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 10% Kantor Camat

Siempatnempu Hilir

1 19 Urusan Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri

1 19 1 20 9 9 17 Program Pengembangan WawasanKebangsaan

1 19 1 20 9 9 17 3 Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-nilai Luhur Bangsa

Terlaksananya kesadaran perayaan haribesar kenegaraan

5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 10% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 22 Urusan Wajib PemberdayaanMasyarakat dan Desa

1 22 Urusan Wajib PemberdayaanMasyarakat dan Desa

1 22 1 20 9 9 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam MembangunDesa

1 22 1 20 9 9 17 2 Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Desa/Kecamatan

Terlaksananya Musrembang dengan baik 5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 75% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 22 1 20 9 9 17 3 Pemberian Stimulan PembangunanDesa

Tersedianya alat kebersihan/ gotongroyong desa

50 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100% 10 Desa - - Kantor CamatSiempatnempu Hilir

Page 182: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

1 22 1 20 9 9 17 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi danPelaporan dengan baik

5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 tahun 1 Keg 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 22 1 20 9 9 17 6 Pelaksanaan Perlombaan DesaTingkat Kecamatan

Terlaksananya perlombaan Desa TingkatKecamatan dengan baik

5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

PANDAPOTAN SITUMORANG

Sopobutar, 2014CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR

PANDAPOTAN SITUMORANGPEMBINANIP.19610826 198304 1 001

Page 183: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Tahun 2010 Tahun2011

Tahun2012

Tahun2013 Tahun 2014 Tahun

2010Tahun2011

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terkirim Surat yang disampaikan tepat waktu 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulanTersedianya peralatan kerja yang siap pakai 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Tersedianya alat tulis kantor 80% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

TABEL 2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD

No Indicator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

SPM/StandardNasional

Target Renstra SKPDCatatan Analisis

Realisasi Capaian Proyeksi

Tersedianya alat tulis kantor 80% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulanTersedianya bahan surat menyurat 85% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulanTersedianya alat-alat listrik dan elektronik 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulanTersedianya peralatan kantor yang siap pakai 85% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Tersedianya makanan dan minumanpendukung rapat

80% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Tersedianya biaya perjalanan dinas 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparaturTersedianya perlengkapan gedung kantor yangmemadai

90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Tersedianya mebeleur kantor yang memadai 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Terpeliharanya rumah dinas 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Terpeliharanya gedung kantor 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Terpeliharanya kendaraan dinas 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulanTerpeliharanya kendaraan dinas 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Terpeliharanya mebeleur 90% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

3 Program Pembinaan dan Fasilitasi PengelolaanKeuangan DesaJumlah desa yang dibina dalam pengelolaankeuangan desa

100% 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa

Jumlah Desa yang difasilitasi 100% 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa

Page 184: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

4 Program Peningkatan Pelayanan KesehatanAnak BalitaTerlaksananya penyuluhan kesehatan balitadengan baik

90% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

5 Program Peran Serta dan Kesetaraan GenderDalam PembangunanTerlaksananya pembinaan organisasiperempuan dengan baik

90% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

6 Program Pengelolaan Keragaman BudayaTerlaksananya pengembangan kesenian dankebudayaan daerah

90% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

7 Program Peningkatan Peran SertaKepemudaanTerlaksananya pembinaan organisasikepemudaan

90% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

8 Program Pengembangan WawasanKebangsaanTerlaksananya kesadaran perayaan hari besarkenegaraan

90% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

9 Program Peningkatan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa

Terlaksananya Musrembang dengan baik 90% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahunTersedianya alat kebersihan/ gotong royongdesa

90% 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi danPelaporan dengan baik

100% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Terlaksananya perlombaan Desa TingkatKecamatan dengan baik

100% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

10 Program Peningkatan Kapasitas AparaturPemerintahan DesaTerlaksananya Pilkades dengan baik 100% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 0 0 1 tahun 1 tahun 1 tahun 0 1 TahunTerlaksananya Pilkades dengan baik 100% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 0 0 1 tahun 1 tahun 1 tahun 0 1 Tahun

CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR

PANDAPOTAN SITUMORANGPEMBINANIP. 19610826 198304 1 001

Sopobutar, 2014

Page 185: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

RealisasiCapaianProgram/Kegiatan

Tahun 20142 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 WAJIB1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum danAdministrasi Keuangan

Target Program/Kegiatan RKPD

Tahun 2013

Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Keluaran Kegiatan

SKPD Tahun 2013Target

Program/Kegiatan

Renja TahunBerjalan

2014

Perkiraan Realisasi CapaianTarget RPJMD Sampaidengan Tahun Berjalan

TABEL 3

SKPD Penanggungjawab

Target Realisasi TingkatRealisasi

TingkatCapaianRealisasi

Target Tahun2014 (%)

1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SKPD S.D. TAHUN 2014SKPD KANTOR CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indicator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Target CapaianKinerja RPJMD

Sampai Tahun 2014

1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum danAdministrasi Keuangan

1 20 9 9 Kecamatan Siempatnempu Hilir

1 20 9 9 1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1 20 9 9 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirim Surat yang disampaikan tepat waktu 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 90% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 1 9 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 1 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Tersedianya bahan surat menyurat 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 1 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan kantor yang siappakai

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minumanpendukung rapat

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 1 18 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 99,5% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Page 186: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

1 20 9 9 2 7 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantoryang memadai

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 2 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor yang memadai 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas

Terpeliharanya rumah dinas 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

Terpeliharanya gedung kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 2 24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 2 26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 20% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 2 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 2 44 Rehabilitasi Sedang/Berat KenderaanDinas/Operasional

Terpeliharanya mebeleur 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 2 44 Rehabilitasi Sedang/Berat KenderaanDinas/Operasional

Terpeliharanya mebeleur 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

0%1 20 9 9 19 Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan Keuangan Desa

1 20 9 9 19 4 Pemantauan dan Evaluasi AlokasiDana Desa (ADD)

Jumlah desa yang dibina dalam pengelolaankeuangan desa

10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100% 10 Desa 10 Desa 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 20 9 9 19 5 Fasilitasi Penyusunan RancanganPeraturan Desa tetang APB Desa

Jumlah Desa yang difasilitasi 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100% 10 Desa 10 Desa 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 2 Urusan Wajib Kesehatan1 2 1 20 9 9 29 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita1 2 1 20 9 9 29 1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Terlaksananya penyuluhan kesehatan balita

dengan baik5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 20% Kantor Camat

Siempatnempu Hilir

1 11 Urusan Wajib PermberdayaanPerempuan

1 11 1 20 9 9 18 Program Peran Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan

1 11 1 20 9 9 18 1 Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya pembinaan organisasiperempuan dengan baik

5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 10% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 11 1 20 9 9 18 1 Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya pembinaan organisasiperempuan dengan baik

5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 10% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 17 Urusan Wajib Kebudayaan1 17 1 20 9 9 17 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya1 17 1 20 9 9 17 1 Pengembangan Kesenian dan

Kebudayaan DaerahTerlaksananya pengembangan kesenian dankebudayaan daerah

5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 18 Urusan Pemuda dan Olahraga1 18 1 20 9 9 16 Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

Page 187: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

1 20 9 9 16 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasikepemudaan

5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 10% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 19 Urusan Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri

1 19 1 20 9 9 17 Program Pengembangan WawasanKebangsaan

1 19 1 20 9 9 17 3 Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-nilai Luhur Bangsa

Terlaksananya kesadaran perayaan haribesar kenegaraan

5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 22 Urusan Wajib PemberdayaanMasyarakat dan Desa

1 22 1 20 9 9 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun Desa

1 22 1 20 9 9 17 2 Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Desa/Kecamatan

Terlaksananya Musrembang dengan baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 75% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 22 1 20 9 9 17 2 Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Desa/Kecamatan

Terlaksananya Musrembang dengan baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 75% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 22 1 20 9 9 17 3 Pemberian Stimulan PembangunanDesa

Tersedianya alat kebersihan/ gotong royongdesa

50 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 100% 10 Desa 10 Desa Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 22 1 20 9 9 17 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi danPelaporan dengan baik

5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun Kantor CamatSiempatnempu Hilir

-1 22 1 20 9 9 17 6 Pelaksanaan Perlombaan Desa

Tingkat KecamatanTerlaksananya perlombaan Desa TingkatKecamatan dengan baik

5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 0% Kantor CamatSiempatnempu Hilir

1 22 1 20 9 9 18 Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintahan Desa

1 22 1 20 9 9 18 5 Penyelenggaraan Pilkades Terlaksananya Pilkades dengan baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 0% 1 tahun 1 tahun - Kantor CamatSiempatnempu Hilir

CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR Sopobutar, 2014

PANDAPOTAN SITUMORANGPEMBINANIP. 19610826 198304 1 001

Page 188: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Program / Kegiatan Lokasi Indicator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)

Target CapaianKinerja RPJMD

Sampai Tahun 2014

PaguIndikatif(Rp) Program / Kegiatan Lokasi

Indicator KinerjaProgram (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target CapaianKinerja RPJMDSampai Tahun

2014

KebutuhanDana(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12WAJIB WAJIBUrusan Wajib Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum danAdministrasi Keuangan

Urusan Wajib Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum dan AdministrasiKeuangan

Kecamatan Siempatnempu Hilir Kecamatan Siempatnempu Hilir

TABEL 4REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014

Rancangan Awal RKPD

No

Hasil Analisis Kebutuhan

Cat.Penting

Kecamatan Siempatnempu Hilir Kecamatan Siempatnempu Hilir

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

134,250,000 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

134,250,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terkirim Surat yang disampaikan tepatwaktu

12 bulan 3,300,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terkirim Surat yangdisampaikan tepatwaktu

12 bulan 3,300,000

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya jasa komunikasi, air danlistrik

12 bulan 6,600,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya jasakomunikasi, air danlistrik

12 bulan 6,600,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kenderaan Dinas/Operasional

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya Jasa Pemeliharaan IzinKenderaan Dinas CamatSiempatnempu Hilir

12 bulan 1,500,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kenderaan Dinas/Operasional

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya JasaPemeliharaan IzinKenderaan DinasCamat Siempatnempu

12 bulan 1,500,000

Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya peralatan kerja yang siappakai

12 bulan 2,400,000 Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya peralatankerja yang siap pakai

12 bulan 2,400,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 20,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya alat tuliskantor

12 bulan 20,000,000

Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya bahan surat menyurat 12 bulan 8,800,000 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya bahansurat menyurat

12 bulan 8,800,000Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya bahan surat menyurat 12 bulan 8,800,000 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya bahansurat menyurat

12 bulan 8,800,000

Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya alat-alat listrik danelektronik

12 bulan 5,850,000 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya alat-alatlistrik dan elektronik

12 bulan 5,850,000

Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya peralatan kantor yang siappakai

12 bulan 8,800,000 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya peralatankantor yang siap pakai

12 bulan 8,800,000

Penyediaan Makanan dan Minuman Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya makanan dan minumanpendukung rapat

12 bulan 20,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya makanandan minumanpendukung rapat

12 bulan 20,000,000

Page 189: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya biaya perjalanan dinas 12 bulan 57,000,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasike Luar Daerah

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya biayaperjalanan dinas

12 bulan 57,000,000

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

76,000,000 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

76,000,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya perlengkapan gedungkantor yang memadai

12 bulan 5,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianyaperlengkapan gedungkantor yang memadai

12 bulan 5,000,000

Pengadaan Mebeleur Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya mebeleur kantor yangmemadai

12 bulan - Pengadaan Mebeleur Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tersedianya mebeleurkantor yang memadai

12 bulan -

Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terpeliharanya rumah dinas 12 bulan 4,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terpeliharanya rumahdinas

12 bulan 4,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 8,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terpeliharanya gedungkantor

12 bulan 8,000,000

Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 50,000,000 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terpeliharanyakendaraan dinas

12 bulan 50,000,000Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 50,000,000 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terpeliharanyakendaraan dinas

12 bulan 50,000,000

Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

12 bulan 2,000,000 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor

12 bulan 2,000,000

Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 3,500,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terpeliharanyaperalatan gedungkantor

12 bulan 3,500,000

Rehabilitasi Sedang/Berat KenderaanDinas/Operasional

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terpeliharanya Kenderaan Dinas 12 bulan 3,500,000 Rehabilitasi Sedang/Berat KenderaanDinas/Operasional

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terpeliharanyamebeleur

12 bulan 3,500,000

Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan Keuangan Desa

5,000,000 Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan Keuangan Desa

5,000,000

Pemantauan dan Evaluasi AlokasiDana Desa (ADD)

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Jumlah desa yang dibina dalampengelolaan keuangan desa

10 Desa - Pemantauan dan Evaluasi AlokasiDana Desa (ADD)

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Jumlah desa yangdibina dalampengelolaan keuangan

10 Desa -

Fasilitasi Penyusunan RancanganPeraturan Desa tetang APB Desa

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Jumlah Desa yang difasilitasi 10 Desa 5,000,000 Fasilitasi Penyusunan RancanganPeraturan Desa tetang APB Desa

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Jumlah Desa yangdifasilitasi

10 Desa 5,000,000

Urusan Wajib Kesehatan Urusan Wajib Kesehatan

Program Peningkatan PelayananKesehatan Anak Balita

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

8,000,000 Program Peningkatan PelayananKesehatan Anak Balita

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

8,000,000Program Peningkatan PelayananKesehatan Anak Balita

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

8,000,000 Program Peningkatan PelayananKesehatan Anak Balita

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

8,000,000

Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terlaksananya penyuluhan kesehatanbalita dengan baik

12 bulan 8,000,000 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terlaksananyapenyuluhan kesehatanbalita dengan baik

12 bulan 8,000,000

Urusan Wajib PermberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Wajib PermberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak

Program Peran Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

8,000,000 Program Peran Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

8,000,000

Page 190: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Pembinaan Organisasi Perempuan Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terlaksananya pembinaan organisasiperempuan dengan baik

12 bulan 8,000,000 Pembinaan Organisasi Perempuan Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terlaksananyapembinaan organisasiperempuan dengan

12 bulan 8,000,000

Pembinaan Organisasi PKK dalamdesa percontohan

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terlaksananya pembinaan organisasiperempuan dengan baik

12 bulan Pembinaan Organisasi PKK dalamdesa percontohan

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terlaksananyapembinaan organisasiperempuan dengan

12 bulan

Program Pemberdayaan FakirMiskin,Komunitas AdatTerpencil(KAT) dan PenyandangMasalah Kesejahteraan

Program Pemberdayaan FakirMiskin,Komunitas Adat Terpencil(KAT)dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) lainnyaKoordinasi dan Penyaluran bagi

Keluarga MiskinKtr. Camat

Siempatnempu HilirTerdistribusinya Raskin dengan tepatsasaran

12 bulan 91,022,625 Koordinasi dan Penyaluran bagiKeluarga Miskin

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

TerdistribusinyaRaskin dengan tepatsasaran

12 bulan 91,022,625

Urusan Wajib Kebudayaan Urusan Wajib Kebudayaan 30,000,000.00

Program Pengelolaan KeragamanBudaya

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

30,000,000 Program Pengelolaan KeragamanBudaya

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

30,000,000Program Pengelolaan KeragamanBudaya

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

30,000,000 Program Pengelolaan KeragamanBudaya

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

30,000,000

Pengembangan Kesenian danKebudayaan Daerah

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terlaksananya pengembangankesenian dan kebudayaan daerah

12 bulan 30,000,000 Pengembangan Kesenian danKebudayaan Daerah

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terlaksananyapengembangankesenian dan

12 bulan 30,000,000

Urusan Pemuda dan Olahraga Urusan Pemuda dan Olahraga

Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

10,000,000 Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

10,000,000

Pembinaan Organisasi Kepemudaan Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terlaksananya pembinaan organisasikepemudaan

12 bulan 10,000,000 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terlaksananyapembinaan organisasikepemudaan

12 bulan 10,000,000

Urusan Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam NegeriProgram Pengembangan Wawasan

KebangsaanKtr. Camat

Siempatnempu Hilir 20,000,000 Program Pengembangan Wawasan

KebangsaanKtr. Camat

Siempatnempu Hilir 20,000,000

Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-nilai Luhur Bangsa

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terlaksananya kesadaran perayaanhari besar kenegaraan

12 bulan 20,000,000 Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-nilai Luhur Bangsa

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terlaksananyakesadaran perayaanhari besar kenegaraan

12 bulan 20,000,000Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-nilai Luhur Bangsa

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terlaksananya kesadaran perayaanhari besar kenegaraan

12 bulan 20,000,000 Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-nilai Luhur Bangsa

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terlaksananyakesadaran perayaanhari besar kenegaraan

12 bulan 20,000,000

Urusan Wajib PemberdayaanMasyarakat dan Desa

Urusan Wajib PemberdayaanMasyarakat dan Desa

Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun Desa

30,000,000 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun Desa

30,000,000

Page 191: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Desa/Kecamatan

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terlaksananya Musrembang denganbaik

12 bulan 10,000,000 Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Desa/Kecamatan

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

TerlaksananyaMusrembang denganbaik

12 bulan 10,000,000

Peningkatan Peran Serta Masyarakatdalam Pengendalian LingkunganHidup

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tercapainya kesadaran masyarakatdalam menjaga lingkungan hidup

12 bulan 10,000,000 Peningkatan Peran Serta Masyarakatdalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Tercapainyakesadaran masyarakatdalam menjagalingkungan hidup

12 bulan 10,000,000

Pelaksanaan Perlombaan DesaTingkat Kecamatan

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terlaksananya perlombaan DesaTingkat Kecamatan dengan baik

12 bulan 10,000,000 Pelaksanaan Perlombaan DesaTingkat Kecamatan

Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terlaksananyaperlombaan DesaTingkat Kecamatandengan baik

12 bulan 10,000,000

Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintahan Desa

Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintahan Desa

Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkades Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terlaksananya Pilkades dengan baik 1 keg - Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkades Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

TerlaksananyaPilkades dengan baik

1 keg -Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkades Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

Terlaksananya Pilkades dengan baik 1 keg - Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkades Ktr. CamatSiempatnempu Hilir

TerlaksananyaPilkades dengan baik

1 keg -

412,272,625 412,272,625

CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR

PANDAPOTAN SITUMORANGPEMBINANIP. 19610826 198304 1 001

Page 192: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

1 2 3 4 5 6

01 Pengadaan Gedung SD Negeri Desa Lae Haporas Gedung SD dan Guru 1 unit APBD

02 Pengadaan Jaringan Listrik Desa Lae Haporas Instalasi 1 ls PLN

03 Perbaikan Irigasi Lae Haporas Desa Lae Haporas Tersalurnya air untuk pengairan sawah 1,2 KM APBD

TABEL 5USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2015

KECAMATAN SIEMPATNEMPU HILIR

SKPD :KANTOR CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR

No.URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATANURAIAN KEGIATAN

L O K A S I INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN

Besaran/Volume

CATATANPENTING

03 Perbaikan Irigasi Lae Haporas Desa Lae Haporas Tersalurnya air untuk pengairan sawah 1,2 KM APBD

04 Pembangunan parit semen dusun IX Desa Janji Tersalurnya air dengan baik 1.000 m APBD

05 Pengadaan Bibit Jagung Desa Janji Tersalurnya bibit tepat waktu 1000 zak APBD

06 Pengadaan Bibit Kayu Uru dan Mahoni Janji Menjaga penghijauan 5000 btg APBD

07 Perkerasan Jalan dusun III Lae Itam Terlaksananya perkerasan Jalan tepat waktu. 2.000 m APBD

08 Pengadaan Jaringan Listrik Dsn Lae Markepas,Labah Raja dan Pahlawan Lae Itam Instalasi 3 dusun PLN

09 Pengadaan Bibit Coklat Lae Itam Peningkatan Produktifitas 10.000 btg APBD

10 Pembukaan Jalan Dusun IV Lae Sering Terbukanya jalan 2.000 m APBD

11 Pengadaan Bibit Kayu Uru dan Mahoni Lae Sering Tersalurnya bibit tepat waktu 10.000 btg APBD

12 Pengadaan Jaringan Listrik Dusun Parsaoran Lae Sering Instalasi 1 ls APBD12 Pengadaan Jaringan Listrik Dusun Parsaoran Lae Sering Instalasi 1 ls APBD

13 Pembangunan Tembok Penahan Dusun I Sopobutar Tersedianya Tembok Penahan 400 m APBD

14 Pengadaan Bibit Jagung Sopobutar Tersalurnya bibit tepat waktu 5.000 zak APBD

15 Rehab PSAB Dusun I s.d. VIII Pardomuan Tersedianya fasilitas air minum 4.000 m APBD

16 Pengadaan Bibit Jagung Pardomuan Tersalurnya bibit tepat waktu 5.000 m APBD

Page 193: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

17 Pengaspalan Jalan Desa Pardomuan-Lae Itam Pardomuan Tersedianya jalan yang layak 6.000 m APBD

18 Perkerasan Jalan Dusun Cinta Maju Lae Markelang Tersedianya jalan yang layak 2.000 m APBD

19 Pengadaan Jaringan Listrik Dusun Bar.Tonga - Tonga dan Lae Gambir Lae Markelang Instalasi 1 ls APBD

20 Pengadaan Jaringan Listrik Dusun Lubuk Raya Lae Markelang Instalasi 1 ls APBD

21 Pembangunan Parit Semen Dusun I s.d. VI Jambur Indonesia Tersedianya parit semen yang baik 2.000 m APBD

22 Pengadaan Bibit Jagung Jambur Indonesia Tersalurnya bibit tepat waktu 1.000 zak APBD

23 Pengaspalan Jalan Dusun Lae Bas Bas Lae Luhung Tersedianya jalan yang layak 2.000 m APBD

24 Pengadaan Bibit Unggul Lae Luhung Tersalurnya bibit tepat waktu 1.000 zak APBD24 Pengadaan Bibit Unggul Lae Luhung Tersalurnya bibit tepat waktu 1.000 zak APBD

25 Pembukaan Jalan Dusun III Simungun Tersedianya jalan yang layak 4.000 m APBD

24 Pengadaan Bibit Jagung Simungun Tersalurnya bibit tepat waktu 4.000 zak APBD

Page 194: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

201

RANCANGANRENCANA KERJA (RENJA)

KELURAHAN BINTANG HULUTAHUN 2015

PEMERINTAH KELURAHAN BINTANG HULUTAHUN 2014

Page 195: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangDalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah yang dipertegas oleh Peraturan Pemerintah No. 73 tentang

Kelurahan, selain berperan dalam menangani masalah pemerintahan

umum dan konteks kewilayahan, kelurahan juga berperan sebagai

SKPD. Atas dasar itulah, Kelurahan Bintang Hulu memiliki kewajiban

untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Bintang Hulu Tahun

2015.

Dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanan PP

No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, pada pasal 1 disebutkan bahwa Rencana Kerja SKPD yang

selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD

untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat. Secara sederhana, Renja SKPD setidaknya

berisi tentang Program dan Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran, serta Pagu Indikatif dan Perakiraan Maju.

Selanjutnya, terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan Renja

SKPD, yang terdiri dari :

a. persiapan penyusunan Renja SKPD;

b. penyusunan rancangan Renja SKPD;

c. pelaksanaan Forum SKPD;

d. penetapan Renja SKPD.

Page 196: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

2

1.2. Landasan HukumPeraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan

Renja Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2964 Nomor 9) menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Page 197: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

3

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten

Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Dairi Nomor 125);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten

Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah

Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi

Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Dairi Nomor 150);

Page 198: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

4

14. Peraturan Darah tentang RPJMD

15. Perbup tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kelurahan

16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 (Berita Daerah

Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 14);

17. Renstra Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2014-2019

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2015 ini disusun dengan

mengacu pada visi Kelurahan Bintang Hulu yang tertuang dalam

Renstra Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2014-2019.

Selanjutnya, dokumen ini juga dimaksudkan agar digunakan

sebagai sebagai salah satu bahan dalam menyusun Kebijakan Umum

Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dairi

Tahun 2015, serta untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh

pemangku kepentingan pembangunan dalam lingkup Kelurahan Bintang

Hulu.

Adapun Visi Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang

Kabupaten Dairi adalah : “ MASYARAKAT KELURAHAN BINTANGHULU YANG BERSIH, INDAH AMAN DAN TERTIB DENGANDUKUNGAN APARATUR DALAM MEMBERIKAN PELAYANANPRIMA “,

Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Dairi, visi

Kabupaten Dairi adalah : ”MASYARAKAT KABUPATEN DAIRI YANGLEBIH MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI AGRIBISNIS YANGBERDAYA SAING”.1. Mewujudkan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan pemerintahan

yang bersih;

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;

3. Meningkatkan pengelolaan potensi daerah dan investasi di Daerah;

4. Peningkatan infrastruktur daerah berdasarkan rencana tata ruang

wilayah.

Page 199: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

5

1.3.2 TujuanDalam tata urut dokumen perencanaan, tujuan penyusunan Renja

SKPD adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam

jangka waktu satu tahunan. Hal ini, secara yuridis diamanatkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penyusunan Rencana

Kerja Kelurahan Bintang Hulu ini adalah:

1. Menjabarkan Renstra Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2014-2019 ke

dalam rencana program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran

2015;

1.4. Sistematika PenulisanSebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan

Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi, maka sistematika penyusunan

Renja Kelurahan Bintang Hulu ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD serta.

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, berisi

evaluasi pelaksanaan Renja Kelurahan Bintang Hulu Tahun

2013 dan capaian Renstra Kelurahan Bintang Hulu, analisis

kinerja pelayanan Kelurahan Bintang Hulu, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan Bintang Hulu,

review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan penelaahan

usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Page 200: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

6

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, berisi Telaahan

terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja

Kelurahan Bintang Hulu, serta Program dan Kegiatan

Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2015.

Bab IV Penutup, berisi catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak

lanjut.

Page 201: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2013dan Capaian Renstra Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2009-2014

Secara umum, Kelurahan Bintang Hulu telah melaksanakan tugas

pokok dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Daerah

Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Nomor 14

Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-tiap Jabatan pada

Kecamatan dan Kelurahan. Akan tetapi, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi tersebut perlu dilakukan secara simultan, guna menjadi

masukan dalam upaya pembenahan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2013, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang

ijadikan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Kelurahan Bintang Hulu pada

Tahun 2013, sebagai mana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1Pengukuran Kinerja

Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2013

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase(%)

1 2 3 4 5 61. Meningkatnya pelayanan

administrasi Perkantoran Jumlah Surat Keluar 500 Lembar 178 Lembar 35,60 Jumlah Surat Masuk 500 Lembar 126 Lembar 25,20 Jumlah Surat PengantarKTP 200 Lembar 118 Lembar 59,00Kartu Keluarga 110 Lembar 70 Lembar 63,63Surat Keterangan Pindah 80 Lembar 58 Lembar 72,50Surat Ket. Lahir 80 Lembar 60 Lembar 75,00Surat Ket. Kawin 60 Lembar 18 Lembar 30,33Surat Ket. Ahli Waris 50 Lembar 13 Lembar 26,00SKCK 70 Lembar 24 Lembar 34,28Surat.Ket.Kurang

Mampu/Ekonomi Lemah200 Lembar 102 Lembar 51,00

Surat.Ket. PenggantiKTP

80 Lembar 54 Lemabar 67,50

Surat Ket.Tanah/SilangSengketa

60 Lembar 26 Lembar 43,33

Page 202: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

Surat Ket.Usaha &Berkelakuan Baik

100 Lembar 39 Lembar 39,00

Surat Ket. Kematian 40 Lembar 27 Lembar 67,50

2. Meningkatnya koordinasi dansingkronisasi perencanaan

kegiatan pemerintahan,pembangunan, dan

pemberdayaan masyarakat

Musrenbang Kelurahan 1 Kali 1 Kali 100

Rapat Koordinasi denganKepala Lingkungan 4 Kali 4 Kali 100

Sumber : LAKIP Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2013

Dari Tabel 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa target indikator dari

sasaran strategis “meningkatnya koordinasi dan singkronisasi perencanaan

kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat” dapat

tercapai karena kegiatan tersebut bersifat rutin dan wajib dilaksanakan.

Kemudian, target indikator dari sasaran strategis “meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran” tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh :

Indikator pengukuran kinerja yang telah ditentukan tersebut berbasis

pelayanan publik. Oleh karena itu, jumlah pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat sangat tergantung kepada jumlah dari

masyarakat yang berurusan dengan Kelurahan Bintang Hulu.

Indikator pengukuran kinerja tersebut bersifat insidentil, sehingga

sulit untuk memproyeksikan target yang mungkin dapat dicapai.

Lemahnya pengadministrasian pada Kelurahan Bintang Hulu

sebagai akibat dari sumber daya manusia yang sangat terbatas dan

sarana prasarana yang belum memadai.

Sementara itu, dari sisi penganggaran pada APBD, terdapat beberapa

realisasi anggaran yang tidak sesuai target. Pada Tahun 2013, jumlah dana

yang dianggarkan pada APBD untuk Kelurahan Bintang Hulu mencapai Rp.

160.776.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.79.100.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 81.676.000,-. Ternyata,

sesuai dengan data yang disajikan pada LAKIP Kelurahan Bintang Hulu 2013,

anggaran yang dapat diserap mencapai 96,01 % atau sebesar Rp.

154.446.600,- , yang terdiri dari penyerapan Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp. 79.100.000,- (77,05%) dan penyerapan Belanja Langsung sebesar Rp

60.850.000,- (95,09%). Untuk pemahaman lebih lanjut, dapat dilihat pada Tabel

2.2 berikut ini :

Page 203: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

Tabel 2.2Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Bintang Hulu dan

Pencapaian Renstra Kelurahan Bintang Hulu sampai dengan Tahun 2014Kabupaten Dairi

KODEURUSAN / BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target CapaianKinerja Renstra

Tahun 2014(Akhir Periode)

Realisasi TargetProgram DanKegiatan S/DTahun 2012

Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan KeluaranKegiatan Tahun 2013

Target Program/Kegiatan Tahun

2014

Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra S/D Tahun 2014

Target RenjaTahun 2013

Realisasi RenjaTahun 2013

TingkatRealisasi (%)

Realisasi CapaianProgram DanKegiatan S/DTahun 2014

TingkatCapaian

Realisasi TargetS/D Tahun 2014

(%)1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

1 20.01.20.26 01 Program Pelayanan AdminstrasiPerkantoran 134,023,375

1 20.01.20.26 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Telepon, Listrik dan Air 2,600,000

1 20.01.20.26 01 09 Penyediaan jasa Perbaikan PeralatanKerja

Jasa PerbaikanPeralatan Kerja 1,000,000

1 20.01.20.26 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan Alat TulisKantor 9,284,000

1 20.01.20.26 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Pemenuhan BarangCetak dan

Penggandaan3,000,000

1 20.01.20.26 01 12 Penyediaan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor

PemenuhanKomponen InstalasiListrik /PeneranganBangunan Kantor

1,000,000

1 20.01.20.26 01 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor

Pemenuhan Peralatandan Perlengkapan

Kantor2,500,000

Page 204: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

KODEURUSAN / BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target CapaianKinerja Renstra

Tahun 2014(Akhir Periode)

Realisasi TargetProgram DanKegiatan S/DTahun 2012

Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan KeluaranKegiatan Tahun 2013

Target Program/Kegiatan Tahun

2014

Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra S/D Tahun 2014

Target RenjaTahun 2013

Realisasi RenjaTahun 2013

TingkatRealisasi (%)

Realisasi CapaianProgram DanKegiatan S/DTahun 2014

TingkatCapaian

Realisasi TargetS/D Tahun 2014

(%)1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

1 20.01.20.26 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pemenuhan makanandan minuman 8,640,000

1 20.01.20.26 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasidalam Daerah

PemenuhanKebutuhan Koordinasi

dan Konsultasi25,144.000

1 20.01.20.26 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi

Pemenuhan TenagaPendukung

Administrasi /TeknisPerkantoran

28,800,000

1 20.01.20.26 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 41,000,000

1 20.01.20.26 02 07 Pemeliharaan Perlengkapan GedungKantor

PemenuhanPemeliharaan

Perlengkapan GedungKantor

11,000,000

1 20.01.20.26 02 09 Penyediaan peralatan gedung kantorPemenuhan

PemeliharaanPeralatan Gedung

Kantor15,000,000

1 20.01.20.26 02 10 Pengadaan mebeleurPemenuhan

pemeliharaanmebeleur

10,000,000

1 20.01.20.26 02 22 Pemeliharaan rutin gedung kantorPemenuhan

pemeliharaan gedungkantor

5,000,000

1 11.01.20.26 21 Program Peran Serta dan KesetaraanGender dalam Pembangunan 5,624,000

1 11.01.20.26 21 01 Pembinaan Organisasi PKK dalam DesaPercontohan

PemenuhanOrganisasi PKK 5,624,000

Page 205: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

KODEURUSAN / BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target CapaianKinerja Renstra

Tahun 2014(Akhir Periode)

Realisasi TargetProgram DanKegiatan S/DTahun 2012

Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan KeluaranKegiatan Tahun 2013

Target Program/Kegiatan Tahun

2014

Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra S/D Tahun 2014

Target RenjaTahun 2013

Realisasi RenjaTahun 2013

TingkatRealisasi (%)

Realisasi CapaianProgram DanKegiatan S/DTahun 2014

TingkatCapaian

Realisasi TargetS/D Tahun 2014

(%)1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

1 18.01.20.26 17Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam PembangunanDesa / Kelurahan

5,980,000

1 18.01.20.24 17 04 Pembinaan organisasi kepemudaan/Karang Taruna

PembinaanKepemudaan 5,980,000

1 22.01.20.24 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun Desa 39,000,000

1 22.01.20.24 17 14 Penyelenggaraan pemberian stimulankebersihan

Kegiatan GotongRoyong 39,000,000

JUMLAH 249,241,375Sumber : RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015, Renja Kel. Bintang Hulu Tahun 2012-2014, LAKIP Kel. Bintang Hulu Tahun 2013

Bintang Hulu, Agustus 2014LURAH BINTANG HULU

ALBOIN HUTASOITPENATA Tk.INIP. 19580412 198203 1 016

Page 206: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kelurahan Bintang Hulu

Berdasarkan LAKIP Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2013, kinerja pelayanan pada kelurahan ini dapat dikatakan baik yang ditandai

dengan tidak adanya pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik di kantor ini. Akan tetapi, sebagaimana telah

disampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa apabila dilihat dari sisi pencapaian target penyelenggaraan pelayanan, maka semua

pencapaian tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh intensitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bersifat insidentil, sehingga

tidak dapat diproyeksikan.

Kemudian, untuk indikator musrenbang kelurahan akan dilaksanakan 1 kali dalam setahuan sesuai dengan tuntutan peraturan

perundang-undangan yang wajib dilaksanakan pada awal tahun. Sementara indikator Rapat Koordinasi dengan Kepala Lingkungan, yang

semula ditargetkan hanya 4 kali dalam setahun, maka pada Tahun 2015 direncanakan akan dilaksanakan setiap bulan atau 12 Kali dalam

setahun. Hal ini penting, terutama untuk mengkoordinasikan pencapaian tugas-tugas mendesak yang dilimpahkan kepada kelurahan. Salah

satu tugas mendesak tersebut adalah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) sebagai ujung tombak Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Dairi.

Selain itu, guna menjamin terlaksananya penanganan pengadaan Pemagaran Kantor Kelurahan Bintang hulu secara maksimal

bekerjasama dengan atau ditangani oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Dairi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Page 207: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

Tabel 2.3Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Bintang Hulu

Kabupaten Dairi

NoIndikatorKinerja

Program

SPM/StandarNasional

IKKTARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI Catatan

Analisis2012 2013 2014 2015 2012 2013** 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13INDIKATORKINERJA UTAMA

I

Meningkatkanpelayanan PublikkepadaMasyarakatmelalui proseduryang jelas kepadaMasyarakat

1.PelayananAdministrasi

Kependudukan(KTP,KK,Surat

Ket.Pindah,SuratKet.Domisili : 1 hari

masa kerja

1.PelayananAdministrasiKependudukan(KTP,KK,SuratKet.Pindah,SuratKet.Domisili 1hari masa kerja

1.PelayananAdministrasiKependudukan(KTP,KK,SuratKet.Pindah,SuratKet.Domisili 1 harimasa kerja

1.PelayananAdministrasiKependudukan(KTP,KK,SuratKet.Pindah,SuratKet.Domisili 1 harimasa kerja

1.PelayananAdministrasiKependudukan(KTP,KK,SuratKet.Pindah,SuratKet.Domisili 1 harimasa kerja

1.PelayananAdministrasiKependudukan(KTP,KK,SuratKet.Pindah,SuratKet.Domisili 1 harimasa kerja

1.PelayananAdministrasiKependudukan(KTP,KK,SuratKet.Pindah,SuratKet.Domisili 1 harimasa kerja

1.Pelayanan AdministrasiKependudukan(KTP,KK,SuratKet.Pindah,SuratKet.Domisili 1 hari masakerja

2. Pelayanan SuratKeterangan

Meninggaldunia,Surat

Ket.Tanah, SuratKet.Ahli

waris,SuratKet.Belum

Menikah,SuratKet.Menikah 1 hari

masa kerja

2. PelayananSurat Keterangan

Meninggaldunia,Surat

Ket.Tanah, SuratKet.Ahli

waris,SuratKet.Belum

Menikah,SuratKet.Menikah 1

hari masa kerja

2. Pelayanan SuratKeterangan

Meninggaldunia,Surat

Ket.Tanah, SuratKet.Ahli waris,Surat

Ket.BelumMenikah,Surat

Ket.Menikah 1 harimasa kerja

2. PelayananSurat Keterangan

Meninggaldunia,Surat

Ket.Tanah, SuratKet.Ahli

waris,SuratKet.Belum

Menikah,SuratKet.Menikah 1 hari

masa kerja

2. Pelayanan SuratKeterangan

Meninggal dunia,SuratKet.Tanah, Surat

Ket.Ahli waris,SuratKet.Belum

Menikah,SuratKet.Menikah 1 hari

masa kerja

2. Pelayanan SuratKeterangan

Meninggal dunia,SuratKet.Tanah, Surat

Ket.Ahli waris,SuratKet.Belum

Menikah,SuratKet.Menikah 1 hari

masa kerja

2. Pelayanan SuratKeterangan

Meninggaldunia,Surat

Ket.Tanah, SuratKet.Ahli

waris,SuratKet.Belum

Menikah,SuratKet.Menikah 1 hari

masa kerja

2. Pelayanan SuratKeterangan Meninggaldunia,Surat Ket.Tanah,

Surat Ket.Ahli waris,SuratKet.Belum Menikah,SuratKet.Menikah 1 hari masa

kerja

3. Pelayanan SuratKet.Usaha dan

berkelakuanBaik,Surat

Ket.PengantarSIM,SKCK,Rekomendasi IMB,Surat

Ekonomi lemah,dll1 hari masa kerja

3. PelayananSurat Ket.Usahadan berkelakuan

Baik,SuratKet.Pengantar

SIM,SKCK,Rekomendasi

IMB,SuratEkonomi

lemah,dll 1 harimasa kerja

3. Pelayanan SuratKet.Usaha dan

berkelakuanBaik,Surat

Ket.PengantarSIM,SKCK,Rekome

ndasi IMB,SuratEkonomi lemah,dll1 hari masa kerja

3. PelayananSurat Ket.Usahadan berkelakuan

Baik,SuratKet.Pengantar

SIM,SKCK,Rekomendasi IMB,Surat

Ekonomi lemah,dll1 hari masa kerja

3. Pelayanan SuratKet.Usaha dan

berkelakuanBaik,Surat

Ket.PengantarSIM,SKCK,Rekomend

asi IMB,SuratEkonomi lemah,dll 1

hari masa kerja

3. Pelayanan SuratKet.Usaha dan

berkelakuanBaik,Surat

Ket.PengantarSIM,SKCK,Rekomend

asi IMB,SuratEkonomi lemah,dll 1

hari masa kerja

3. Pelayanan SuratKet.Usaha dan

berkelakuanBaik,Surat

Ket.PengantarSIM,SKCK,Rekomendasi IMB,Surat

Ekonomi lemah,dll1 hari masa kerja

3. Pelayanan SuratKet.Usaha dan

berkelakuan Baik,SuratKet.Pengantar

SIM,SKCK,RekomendasiIMB,Surat Ekonomi

lemah,dll 1 hari masa kerja

Page 208: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

II

PeningkatanpenyelenggaraanpemerintahanDesa danKelurahan

Fasilitasi PelaksaanGotong Royong

Kebersihanlingkungan di

Kelurahan bersamaKepala lingkungan

sebanyak 4 Kepling

FasilitasiPelaksaan Gotong

RoyongKebersihan

lingkungan diKelurahan

bersama Kepalalingkungan

sebanyak 4Kepling

Fasilitasi PelaksaanGotong Royong

Kebersihanlingkungan di

Kelurahan bersamaKepala lingkungan

sebanyak 4 Kepling

Fasilitasi PelaksaanGotong Royong

Kebersihanlingkungan di

Kelurahan bersamaKepala lingkungan

sebanyak 4 Kepling

Fasilitasi PelaksaanGotong Royong

Kebersihan lingkungandi Kelurahan bersama

Kepala lingkungansebanyak 4 Kepling

Fasilitasi PelaksaanGotong Royong

Kebersihan lingkungandi Kelurahan bersama

Kepala lingkungansebanyak 4 Kepling

Fasilitasi PelaksaanGotong Royong

Kebersihanlingkungan di

Kelurahan bersamaKepala lingkungan

sebanyak 4 Kepling

Fasilitasi Pelaksaan Gotong Royong Kebersihan

lingkungan di Kelurahanbersama Kepala lingkungan

sebanyak 4 Kepling

III

PeningkatanPendapatan AsliDaerah (PAD)

Pemungutan PajakBumi dan Bangunan

(PBB) di 4lingkungan

Pemungutan PajakBumi dan

Bangunan (PBB) di4 lingkungan

Pemungutan PajakBumi dan Bangunan

(PBB) di 4lingkungan

Pemungutan PajakBumi dan Bangunan

(PBB) di 4lingkungan

Pemungutan PajakBumi dan Bangunan

(PBB) di 4 lingkungan

Pemungutan PajakBumi dan Bangunan

(PBB) di 4 lingkungan

Pemungutan PajakBumi dan Bangunan

(PBB) di 4lingkungan

Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan (PBB) di 4

lingkungan

IV

PenyaluaranRASKIN

Penyaluran BerasMiskin Kepada

warga masyarakatmiskin di 4lingkungan

Penyaluran BerasMiskin Kepada

warga masyarakatmiskin di 4lingkungan

Penyaluran BerasMiskin Kepada wargamasyarakat miskin di

4 lingkungan

Penyaluran BerasMiskin Kepada

warga masyarakatmiskin di 4lingkungan

Penyaluran BerasMiskin Kepada warga

masyarakat miskin di 4lingkungan

Penyaluran BerasMiskin Kepada warga

masyarakat miskin di 4lingkungan

Penyaluran BerasMiskin Kepada

warga masyarakatmiskin di 4lingkungan

Penyaluran Beras MiskinKepada warga masyarakat

miskin di 4 lingkungan

V

Pembinaanorganisasi

Pemibananorganisasi

Perempuan melaluiPKK ,OrganisasiKepemudaan di

Kelurahan

Pemibananorganisasi

Perempuanmelalui PKK,Organisasi

Kepemudaan diKelurahan

Pemibananorganisasi

Perempuan melaluiPKK ,OrganisasiKepemudaan di

Kelurahan

Pemibananorganisasi

Perempuanmelalui PKK,Organisasi

Kepemudaan diKelurahan

Pemibanan organisasiPerempuan melalui

PKK ,OrganisasiKepemudaan di

Kelurahan

Pemibanan organisasiPerempuan melalui

PKK ,OrganisasiKepemudaan di

Kelurahan

Pemibananorganisasi

Perempuan melaluiPKK ,OrganisasiKepemudaan di

Kelurahan

Pemibanan organisasiPerempuan melalui PKK

,Organisasi Kepemudaandi Kelurahan

VI MusrenbangKelurahan

PelaksaanMusrenbang di

KelurahanPelaksaan

Musrenbang diKelurahan

PelaksaanMusrenbang di

KelurahanPelaksaan

Musrenbang diKelurahan

Pelaksaan Musrenbangdi Kelurahan Pelaksaan

Musrenbang diKelurahan

PelaksaanMusrenbang di

KelurahanPelaksaan Musrenbang di

Kelurahan

Bintang Hulu, Agustus 2014LURAH BINTANG HULU

ALBOIN HUTASOITPENATA Tk. INIP. 19580412 198203 1 016

Page 209: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PadaKelurahan Bintang Hulu

Pada dasarnya, tingkat kinerja pelayanan pada Kelurahan Bintang Hulu

selama ini sudah tergolong baik. Namun, sebagai akibat dari dinamika masyarakat

dan adanya kebijakan tingkat Kabupaten yang pengimplementasiannya juga

menjadi tanggung jawab bersama termasuk kelurahan, maka penyelenggaraan

pelayanan tersebut harus ditingkatkan. Hal ini merupakan langkah adaptif agar

dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi saat ini.

2.3.1 Permasalahan pada Kelurahan Bintang HuluTerdapat beberapa permasalah di Kelurahan Bintang Hulu yang sifatnya

mendesak untuk ditangani, yaitu:

a. Masalah Internal pada Kantor Kelurahan Bintang Hulu :1. Administrasi.

Masalah yang terjadi pada administrasi kantor Kelurahan Bintang

Hulu adalah belum tertatanya administrasi kantor secara baik dan benar

sesuai dengan kaidah kearsipan dan administrasi perkantoran. Hal ini

terjadi akibat dari terbatasnya sarana dan prasarana kantor, sehingga

terkesan adanya pembiaran selama ini.

b. Masalah Eksternal Pada Kelurahan Bintang Hulu1. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber vital

Pendatapan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi. Sejalan dengan itu,

Kelurahan Bintang Hulu sebagai kelurahan yang dibebani target

pendapatan PBB terkecil di Kecamatan Sidikalang (mencapai Rp.

14.000.000,-), untuk meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) perlu diadakan Pendataan Objek Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang

baru dilingkungan wilayah Kelurahan Bintang Hulu untuk tahun 2015 yang

akan datang.

Page 210: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

Ada kecenderungan yang terjadi di masyarakat bahwa mereka akan

melunasi pajak mereka jika mereka ada urusan ke kantor kelurahan.

Kesadaran masyarakat yang rendah dan himbauan yang minim pada

tingkat kabupaten menyebabkan masyarakat tersebut terlena dan terkesan

apatis. Oleh karena itu, berkaitan dengan kapasitas kelurahan yang

berperan sebagai tenaga penagih di lapangan, maka perlu adanya personil

yang lebih energik dan sigap dalam melakukan penagihan door to door,

guna menggenjot perolehan PBB tersebut agar mencapai target.

Pendataan ulang terkait perbaikan data SPPT perlu dilakukan,

karena adanya keluhan dari masyarakat bahwa mereka belum akurat. Oleh

karena itu, pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Kabupaten Dairi perlu melibatkan kelurahan selaku instansi yang lebih

mengetahui kondisi yang ada diwilayahnya.

2. Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.

Meningkatnya angka tindak kriminal termasuk kenakalan remaja

akhir-akhir ini, menyebabkan perlunya pemberdayaan masyarakat agar

terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-

masing.

2.3.2 Dampak Permasalahan terhadap Pencapaian Visi dan MisiKabupaten Dairi

Beberapa permasalahan yang disebutkan diatas sangat berdampak pada

pencapaian visi dan misi Kabupaten Dairi. Permasalahan internal pada Kantor

Kelurahan Sidikalang sangat berdampak pada baik tidaknya penyelenggaraan

pelayanan kepada masyarakat.

Sementara permasalahan eksternal Kelurahan Bintang Hulu juga sangat

menentukan tercapainya visi dan misi Kabupaten Dairi. Pencapaian target PBB

sangat berpengaruh pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

dapat digunakan untuk melaksanakan percepatan pembangunan. Penanganan

sampah, kebersihan dan lingkungan berkelanjutan, sangat menentukan

Page 211: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

tercapainya visi Kabupaten Dairi terutama misi ke-4, yaitu Peningkataninfrastruktur daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Selanjutnya, terlaksananya seluruh program dan kegiatan untuk mencapai

visi dan misi Kabupaten Dairi sangat ditentukan oleh tingkat keamanan dan

ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, perwujudan keamanan dan ketertiban

lingkungan yang berbasis pemberdayaan masyarakat perlu mendapat perhatian.

2.3.2 Tantangan, Peluang, dan Rekomendasi

Tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan

sebagaimana telah disebutkan diatas sangat beragam. Tantangan yang dihadapi

dalam menghadapi permasalahan internal Kantor Kelurahan Bintang Hulu

sebenarnya tidak terlalu rumit, namun membutuhkan komitmen dan tenaga ekstra

dalam melakukan penataan sedemikian rupa pada kantor itu sendiri.

Lain halnya dengan permasalahan eksternal kelurahan Bintang Hulu,

tantangan yang dihadapai dapat dikategorikan rumit, karena selain berkaitan

dengan kepentingan masyarakat, penyelesaian permasalahan tersebut melibatkan

lintas instansi, tidak hanya Kelurahan Bintang Hulu. Di atas semuanya itu,

tantangan terberat sebenarnya adalah komitmen dari Pemerintah Kabupaten Dairi

untuk menggugah resistensi masyarakat agar bersedia untuk turut berpartisipasi

dalam pembangunan Kabupaten Dairi seperti kesadaran membaya PBB,

kesadaran akan pentingnya penanganan sampah dan kebersihan lingkungan

berkelanjutan, dan berpartisipasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan

ketertiban di lingkungannya masing-masing.

Pada dasarnya, masyarakat pasti tunduk kepada pemimpin dan

pemerintahnya. Oleh karena itu, komitmen dari pemerintah Kabupaten Dairi

merupakan penentu tuntas-tidaknya permasalahan yang dihadapi. Setelah

komitmen disepakati, maka dibutuhkan aksi nyata. Beberapa rekomendasi yang

mungkin untuk dilakukan adalah :

a. Masalah Internal pada Kantor Kelurahan Bintang Hulu :1. Administrasi.

Page 212: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

Agar penataan administrasi kantor Kelurahan Bintang Hulu dapat

dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan dan

administrasi perkantoran, maka sarana dan prasarana kantor, serta fasilitas

kantor lainnnya perlu dilengkapi.

b. Masalah Eksternal Pada Kelurahan Bintang HuluDalam rangka pelaksanaan penagihan PBB di lapangan, diperlukan

adanya personil yang lebih energik dan sigap dalam melakukan penagihan

door to door. Selain itu, pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) Kabupaten Dairi perlu melibatkan kelurahan selaku instansi

yang lebih mengetahui kondisi yang ada diwilayahnya.

1. Penanganan Sampah dan pengembangan lingkungan berkelanjutan dalam

konteks kebersihan dan kenyamanan lingkungan.

Penanganan masalah persampahan di Kabupaten Dairi khususnya

di Kelurahan Bintang Hulu seharusnya dilakukan secara komprehensif dan

melibatkan seluruh stakeholder, termasuk kelurahan. Selain berupa

memberi himbauan, keterlibatan kelurahan memerlukan adanya aksi nyata

berupa tenaga kebersihan di lapangan, yang sepenuhnya merupakan

tanggung jawab kelurahan Bintang Hulu.

2. Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.

Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan dapat dilakukan

dengan mengaktifkan kembali fungsi perlindungan masyarakat (linmas)

atau Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPDPelaksanaan review terhadap awal RKPD perlu dilakukan dalam rangka

menganalisis kebutuhan sekaligus membandingkan antara program/kegiatan dan

pagu indikatif yang tercantum pada rancangan awal RKPD terhadap

program/kegiatan yang dituangkan ke dalam rancangan Renja.

Page 213: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil analisis

kebutuhan pada Tahun 2015, maka hampir seluruh beberapa program/ kegiatan

yang memerlukan penambahan pagu indikatif, yang terdiri dari:

Penambahan pagu indikatif pada kegiatan Penyediaan jasa peralatan kerja,

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan makanan

dan minuman, dan Pengadaan Pemagaran Kantor, Pengadaan Air PDAM ,

Pengadaan Fiilling Kabinet, Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa,Pengadaan Kursi

Kerja/Putar, Pengadaan Gorden Kantor, Pengadaan Komputer ,

Pengadaan Printer A3, Pengadaaan Penambahan perjalanan dinas perlu

dilakukan mengingat volume pelayanan administrasi dan surat-menyurat

pada Kantor Kelurahan Bintang Hulu cukup banyak dan cenderung

bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu adanya penambahan

jumlah anggaran, untuk memperlancar penyelenggaraan pelayanann,

termasuk membenahi faktor-faktor pendukung penyelenggaraan pelayanan

itu sendiri.

Penambahan pagu indikatif pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor, Pengadaan Meubeleur, Pemagaran Kantor, Pengadaan Air

PDAM Kantor dan memeliharaan gedung kantor juga perlu dilakukan

mengingat kondisi kantor Kelurahan Bintang Hulu saat ini masih perlu

dibenahi.

Penambahan pagu indikatif pada kegiatan Pembianaan Organisasi PKK,

Organisasi Pemuda, dan Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan perlu

dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Selain penambahan pagu indikatif sebagaimana disebutkan diatas, juga

terdapat usulan kegiatan baru yaitu Kegiatan Pendataan Objek-Objek PajakBumi dan Bangunan (PBB) yang baru yang berlokasi di Kelurahan Bintang

Hulu. Kegiatan ini sangat perlu dilakukan sebagai bentuk nyata Penambahan dari

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Dairi Khususnya

Kelurahan Bintang Hulu.

Untuk informasi yang lebih jelas, dapat di lihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Page 214: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

Tabel 2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015

Kabupaten Dairi

KODE REKENING

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIANPAGU

INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.20 OTONOMI DAERAH ,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

0.1 20 1 20 26 01 Program PelayananAdminstrasi Perkantoran

TerlayaninyaAdministrasiPerkantoran

100% 58.928,000 Program PelayananAdminstrasi Perkantoran

Meningkatnyapelayanan

administrasiperkantoran

100% 64,820,000

1 20 1 20 26 01 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

KelurahanBintang Hulu

Tersedianya biayatelepon, listrik dan air 12 Bulan 2,600,000

Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

KelurahanBintang

HuluTersedianya biaya

telepon, listrik dan air 12 Bulan 2,860,000

MewujudkanMisi I Renstra

KelurahanBintang Hulu

1 20 1 20 26 01 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

KelurahanBintang Hulu Tersedianya jasa

perbaikan peralatankerja

12 Bulan 1,000,000 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

KelurahanBintang

Hulu

Tersedianya jasaperbaikan peralatan

kerja12 Bulan 1,100,000

MewujudkanMisi I Renstra

KelurahanBintang Hulu

1 20 1 20 26 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

KelurahanBintang Hulu Tersedianya Alat Tulis

Kantor 12 Bulan 9,284,000 Penyediaan Alat Tulis KantorKelurahan

BintangHulu

Tersedianya AlatTulis Kantor 12 Bulan 10,212,400

MewujudkanMisi I Renstra

KelurahanBintang Hulu

1 20 1 20 26 01 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

KelurahanBintang Hulu Tersedianya Barang

Cetakan danPenggandaan

12 Bulan 3,000,000 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

KelurahanBintang

Hulu

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan

12 Bulan 3,300,000

MewujudkanMisi I Renstra

KelurahanBintang Hulu

1 20 1 20 26 01 12Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor

KelurahanBintang Hulu

Tersedianyakomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor

12 Bulan 1,000,000Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor

KelurahanBintang

Hulu

Tersedianyakomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor

12 Bulan 1,100,000

MewujudkanMisi I Renstra

KelurahanBintang Hulu

Page 215: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

KODE REKENING

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIANPAGU

INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 1 20 26 01 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

KelurahanBintang Hulu Tersedianya Peralatan

dan perlengkapankantor

12 Bulan 2,500,000 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

KelurahanBintang

Hulu

TersedianyaPeralatan dan

perlengkapan kantor12 Bulan 2,750,000

MewujudkanMisi I Renstra

KelurahanBintang Hulu

1 20 1 20 26 01 17 Penyediaan Makanan danMinuman

KelurahanBintang Hulu Tersedianya Makanan

dan minuman rapat 12 Bulan 8,640,000 Penyediaan Makanan danMinuman

KelurahanBintang

Hulu

TersedianyaMakanan dan

minuman rapat12 Bulan 9,504,000

MewujudkanMisi I RenstraKelurahanBintang Hulu

1 20 1 20 26 01 18Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi /Dalam KeluarDaerah

KelurahanBintang Hulu Terlaksananya

Perjalanan Dinasdalam dan luar daerah

12 Bulan 16,504,000 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah

KelurahanBintang

Hulu

TerlaksananyaPerjalanan Dinasdalam dan luar

daerah12 Bulan 18,154,400

MewujudkanMisi I RenstraKelurahanBintang Hulu

1 20 1 20 26 02 19 Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi

KelurahanBintang Hulu

Tersedianya jasatenaga pendukung

administrasiperkantoran

12 Bulan 14,400,000 Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi

KelurahanBintang

Hulu

Tersedianya jasatenaga pendukung

administrasiperkantoran

12 Bulan15,840,000

MewujudkanMisi I RenstraKelurahanBintang Hulu

02 20 1 20 26 02Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnya saranadan prasarana

aparatur100% 38,000,000

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana dan

prasarana aparatur100% 41,800,000

1 20 1 20 26 02 07 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

KelurahanBintang Hulu

TersedianyaPerlengkapan Gedung

Kantor

1 Paket8,000,000 Penyediaan Perlengkapan

Gedung KantorKelurahan

BintangHulu

TersedianyaPerlengkapan

Gedung Kantor1 Paket 8,800,000

MewujudkanMisi I RenstraKelurahanBintang Hulu

1 20 1 20 26 02 09 Pengadaan PeralatanGedung Kantor

KelurahanBintang Hulu Tersedianya Peralatan

Gedung Kantor1 Paket

15,000,000 Penyediaan PeralatanGedung Kantor

KelurahanBintang

Hulu

TersedianyaPeralatan Gedung

Kantor

1 Paket16,500,000

MewujudkanMisi I RenstraKelurahanBintang Hulu

1 20 1 20 26 02 10 Pengadaan MebeleurKelurahanBintang Hulu

Tersedianya MebeleurKantor

1 Paket10,000,000 Penyediaan Mebeleur Kantor

KelurahanBintang

HuluTersedianya

Mebeleur Kantor1 Paket

11,000,000

MewujudkanMisi I RenstraKelurahanBintang Hulu

1 20 1 20 26 02 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor Kelurahan

TerpeliharanyaGedung Kantor 1 Unit 5,000,000 Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan

BintangTerpeliharanyaGedung Kantor 1 Unit 5,500,000

MewujudkanMisi I Renstra

Page 216: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

KODE REKENING

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIANPAGU

INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Bintang Hulu Hulu Kelurahan

Bintang Hulu

20 1 20 26 06Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

MeningkatnyaProfesionalismePengelolaanKeuangan danPelaporanKinerja

1 20 1 20 26 06 01Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

KelurahanBintang Hulu

Tersusunnya laporancapaian kinerja dan

realisasi kinerja SKPD1 Tahun 3,000,000 Penyusunan Laporan

Capaian KinerjaKelurahan

BintangHulu

Tersusunnya laporancapaian kinerja dan

realisasi kinerjaSKPD

1 Tahun 3,300,000MewujudkanMisi I RenstraKelurahanBintang Hulu

1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

20 1 20 26 02Program PeningkatanPeran serta KesetaraanGender

TerbinanyaOrganisasiPerempuan

1 20 1 20 26 02 07Kegiatan PembinaanOrganisasi PKK dalam DesaPercontohan

KelurahanBintang Hulu Terbinanya Organisasi

Perempuan 1 PKK 4,000,000 Pembinaan Organisasi PKKKelurahan

BintangHulu

TerbinanyaOrganisasiPerempuan

1 PKK 4,400,000MewujudkanMisi I Renstra

KelurahanBintang Hulu

1.18 PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 20 1 20 26 02Program PeningkatanPeran Serta Pemuda

TerbinanyaOrganisasi

Kepemudaan

1 20 1 20 26 02 16 Pembinaan OrganisasiKepemudaan

KelurahanBintang Hulu

Terbinanya OrganisasiKarang Taruna

1 Tahun 3,000,000 Pembinaan OrganisasiKepemudaan

KelurahanBintang

HuluTerbinanya

Organisasi KarangTaruna

1 Tahun 3,300,000

MewujudkanMisi I Renstra

KelurahanBintang Hulu

Page 217: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

KODE REKENING

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIANPAGU

INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1 20 1 20 26 02 Program MendukungKegiatan Pemerintah Kelurahan

Bintang Hulu

MeningkatnyaKelancaranm Kegiatan

Pemerintah12 Bulan 15,000,000 Peningkatan Gotong Royong

KelurahanBintang

Hulu

Meningkat KesadaranKebersihanKelurahan

12 Bulan 15,000,000

1 20 1 20 26 02 Stimulan Kebersihan KelurahanBintang Hulu

Jumlah Alat-alatGotong Royong 12 Bulan 15,000,000 Peningkatan Gotong Royong

KelurahanBintang

Hulu

Meningkat KesadaranKebersihanKelurahan

12 Bulan 15,000,000

JUMLAH 121,928,000 132,620,800

Bintang Hulu, Agustus 2014LURAH BINTANG HULU,

ALBOIN HUTASOITPenata Tk.INIP. 19580412 198203 1 016

Page 218: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

2.5 Penelaahan Usulan dari Masyarakat

Pada saat Rancangan Renja Kelurahan Bintang Hulu ini disusun, terdapat

beberapa usulan yang merupakan hasil diskusi dengan masyarakat termasuk dari

sejumlah kepala lingkungan terkait pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bintang Hulu. Beberapa usulan yang

dapat dilaksanakan pada tingkat kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5Usulan dan Program Kegiatan dari Pemangku (MUSRENBANG KELURAHAN)

Kepentingan Tahun 2015Kabupaten Dairi

No. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME

CATATAN TERHADAP USULANMASYARAKAT

1 2 3 4 5 6

1

Bidang Pertanian- Hanftraktor- Traktor Jetor- Mesin Babat Rumput- Pompa Semprot

Mesin- Bibit Kayu Uru- Bibit Pohon Enau-

KelurahanBintang Hulu

Tersedianya peralatanKebersihan Kantor /

lingkungan di Kelurahan

1 Unit2 Unit4 Unit4 Unit

3000 Batang4000 Batang

2

Bidang Prasarana- Pengaspalan Jalan

Padat Karya- Pembangunan Jalan

Sambungan menujuBintang Mersada

- Pengaspalan Jalan- Pengaspalan Jalan- Pengerasan Jalan

dibuka P2KP- Pembukaan Jalan

Tersedianya Transportasiyang baik

3 M X 500 M

6 M X 1000 M

3 M X 1000 M3 M X 1600 M3 M X 500 M

3 M X 1000 M

3Bidang Pendidikan

- Pengerasan Jalan- Pembuatan Pagar

Tersedianya kenyamanansarana Pendidikan 3 M X 150 M

200 M

4

Bidang Sarana PeneranganJalan

- Pengadaan LampuJalan di tiapLingkungan

Tersedianya kenyamanpengunaan jalan 20 unit

5

Bidang Sarana Perkantoran- Pembuatan Pagar

Kantor Kelurahan- Pengadaan

pembuatan Air PDAM

Tersedianya/terpeliharanyakantor dan kenyamanan

Kantor

360 M

1 unit

Page 219: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

Page 220: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

31

BAB IIITUJUAN, SASARAN, dan PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada hakikatnya, peran kelurahan dalam mewujudkan kebijakan

nasional setidaknya mencakup 2 (dua) tanggung jawab yang melekat pada

kelurahan itu sendiri. Sama halnya dengan Kelurahan Bintang Hulu, tanggung

jawab yang melekat tersebut antara lain tanggung jawab Kebersihan

lingkungan dalam wilayah kelurahan.

Selanjutnya, perubahan peraturan yang mengatur tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB), mengamanatkan bahwa PBB merupakan bahagian dari

Pendapatan asli daerah (PAD) juga menjadi salah satu tanggung jawab yang

dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Bupati, dan oleh Bupati kepada

SKPD termasuk kelurahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kelurahan Bintang Hulu

Secara harfiah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan

isu-isu penting atau permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD. Atas dasar itu, Kelurahan Bintang Hulu telah

merumuskan permasalahan dimaksud pada pembahasan BAB II, yang

tentunya juga dikaitkan dengan sasaran target kinerja yang dituangkan pada

Renstra Kelurahan Bintang Hulu, sebagaimana dijelaskan pada gambar 3.1

berikut ini.

Dalam upaya menjawab tantangan permasalahan internal pada Kantor

Kelurahan Bintang Hulu, terdapat 3 (tiga) tujuan yaitu :

Tujuan I yaitu Meningkatnya penataan administrasi perkantoran dan

penyelenggaraan pelayanan, dengan sasaran yaitu:

1. Tertatanya administrasi perkantoran yang sesuai dengan kaidah

kearsipan.

2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan administrasi yang baik

kepada masyarakat

Page 221: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

31

Selanjutnya, dalam upaya mengatasi permasalahan yang berasal dari

luar kantor Kelurahan Bintang Hulu, terdapat beberapa 6 (enam) tujuan yang

harus dicapai, yaitu :

Tujuan I yaitu Meningkatnya Pencapaian permungutan Pajak Bumi dan

Banguanan (PBB) dengan sasaran yaitu :

1. Tercapainya target Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

pada Kelurahan Bintang Hulu.

2. Tersusunnya data Wajib pajak yang up to date.

Tujuan II yaitu Terciptanya Kelurahan Bintang Hulu yang bersih dan

nyaman, dengan sasaran yaitu :

1. Terciptanya manajemen penanganan sampah yang berbasis

gotong royong dan berwawasan lingkungan.

2. Meningkatnya pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomis

melalui keberadaan bank sampah Kelurahan Sidikalang.

Tujuan III yaitu Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan,

dengan sasaran yaitu :

1. Penguatan fungsi aparat keamanan lingkungan.

3.3 Program dan Kegiatan Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2015

Guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana

disebutkan pada pembahasan sebelumnya, maka dibutuhkan rumusan program

dan kegiatan yang setidaknya dapat mengakomodir penyelesaian semua

tantangan yang ada di Kelurahan Bintang Hulu.

Khusus masalah pengadaan keperluan kebutuhan Kantor kelurahan

Bintang Hulu, pada Renja ini sudah dikalkulasikan mengenai rencana

kebutuhan dana yang dibutuhkan, manakala pengelolaan di wilayah kelurahan

sudah dilimpahkan kepada pihak Kelurahan Bintang Hulu, yaitu sebagai berikut

- Pengadaan Air PDAM Kantor Rp. 3.000.000

- Pengadaan Taman Kantor Rp. 5.000.000

- Pengadaan Pagar Kantor 360 Meter (Cipta Karya) Rp. 100.000.000

- Pengadaan Fiiling Kabinet 4 Unit Rp. 12.551.600

- Pengadaan Kursi Tamu/Sofa 1 Set Rp. 6.270.000

- Pengadaan Papan Data /Wifeboard Rp. 949.100

- Pengadaan Kursi / Putar 5 Unit Rp. 10.037.000

Page 222: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

31

- Pengadaan Komputer 1 Unit Rp. 14.298.900

- Pengadan Printer A3 1 Unit Rp. 7.500.000

- Pengadaan Televisi 1 Unit lengkap Rp. 6.500.000

- Pemeliharaan Gedung Kantor Rp. 10.000.000

- Jumlah total dana dibutuhkan…………….Rp. 181.107.100(Seratus delapan puluh satu juta seratus tujuh ribu seratusrupiah)

Secara singkat, program dan kegiatan Kelurahan Bintang Hulu Tahun

2015 dapat diketahui pada Tabel 3.1, yaitu:

Page 223: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

31

Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2015 Dan Perakiraan Maju Tahun 2016

Kabupaten Dairi

KODE REKENING

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIANPAGU

INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.20 OTONOMI DAERAH ,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

0.1 20 1 20 26 01 Program PelayananAdminstrasi Perkantoran

Meningkatnyapelayanan

administrasiperkantoran

100% 70.500,000 Program PelayananAdminstrasi Perkantoran

Meningkatnyapelayanan

administrasiperkantoran

100% 70,500,000

1 20 1 20 26 01 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

KelurahanBintang

HuluTersedianya biaya

telepon, listrik dan air 12 Bulan 2,600,000 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

KelurahanBintang

HuluTersedianya biaya

telepon, listrik dan air 12 Bulan 2,600,000 Sesuai

1 20 1 20 26 01 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

KelurahanBintangHulu

Tersedianya jasaperbaikan peralatan

kerja12 Bulan 1,000,000 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan KerjaKelurahan

BintangHulu

Tersedianya jasaperbaikan peralatan

kerja12 Bulan 1,000,000 Perlu

Penambahan

1 20 1 20 26 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorKelurahanBintangHulu

Tersedianya Alat TulisKantor 12 Bulan 10,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

KelurahanBintang

HuluTersedianya Alat Tulis

Kantor 12 Bulan 10,000,000 PerluPenambahan

1 20 1 20 26 01 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

KelurahanBintangHulu

Tersedianya BarangCetakan dan

Penggandaan12 Bulan 4,000,000 Penyediaan Barang Cetakan

dan PenggandaanKelurahan

BintangHulu

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan

12 Bulan 4,000,000 PerluPenambahan

1 20 1 20 26 01 12Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor

KelurahanBintangHulu

Tersedianyakomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor

12 Bulan 1,000,000Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor

KelurahanBintang

Hulu

Tersedianyakomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor

12 Bulan 1,000,000 PerluPenambahan

Page 224: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

31

KODE REKENING

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIANPAGU

INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 1 20 26 01 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

KelurahanBintangHulu

Tersedianya Peralatandan perlengkapan

kantor12 Bulan 6,000,000 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan KantorKelurahan

BintangHulu

TersedianyaPeralatan dan

perlengkapan kantor12 Bulan 6,000,000 Sesuai

1 20 1 20 26 01 17 Penyediaan Makanan danMinuman

KelurahanBintangHulu

Tersedianya Makanandan minuman rapat 12 Bulan 8.000,000 Penyediaan Makanan dan

MinumanKelurahan

BintangHulu

Tersedianya Makanandan minuman rapat 12 Bulan 8,000,000 Perlu

Penambahan

1 20 1 20 26 01 18Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi /Dalam KeluarDaerah

KelurahanBintangHulu

TerlaksananyaPerjalanan Dinas dalam

dan luar daerah12 Bulan 23,500,000 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar DaerahKelurahan

BintangHulu

TerlaksananyaPerjalanan Dinas

dalam dan luar daerah12 Bulan 25,500,000 Perlu

Penambahan

1 20 1 20 26 02 19 Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi

KelurahanBintangHulu

Tersedianya jasatenaga pendukung

administrasiperkantoran

12 Bulan 14,400,000 Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi

KelurahanBintang

Hulu

Tersedianya jasatenaga pendukung

administrasiperkantoran

12 Bulan14,400,000 Sesuai

02 20 1 20 26 02Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnya saranadan prasarana

aparatur100% 179,557,100

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana dan

prasarana aparatur100% 179,557,100

1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan Pemasangan AirPDAM Kelurahan

KelurahanBintangHulu

Tersedianya Air PAMKantor

12 Bulan 3,000,000 Penyediaan Kebutuhan AirKantor

KelurahanBintang

HuluTersedianya

Kebutuhan Air12 Bulan

3,000,000 PerluPengadaan

1 20 1 20 26 02 20 Pengadaan Taman KantorKelurahanBintangHulu

Tersedianya TamanKantor 12 Bulan 5,000,000 Penyediaan Taman Kantor

KelurahanBintang

HuluTersedianya Taman

Kantor 12 Bulan 5,000,000 PerluPembuatan

1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan Filling KabinetKelurahan

KelurahanBintangHulu

Tersedianya FillingKabinet Kantor

4 unit 12,551,600 Penyediaan PerlengkapanKantor

KelurahanBintang

Hulu

Tersedianya JumlahPerlengkapan

Kebutuhan Kantor

12 Bulan12,551,600 Perlu

Pengadaan

1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan Televisi LengkapKantor Kelurahan

KelurahanBintangHulu

Tersediianya TelevisiKantor

1 Set 6,500,000 Penyediaan PerlengkapanKantor

KelurahanBintang

Hulu

Tersedianya JumlahPerlengkapanKebutuhan Kantor

12 Bulan6,500,000 Perlu

Pengadaan

1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan Kursi Tamu/Sofa Kelurahan Kelurahan

BintangTersedianya Kursi

Tamu / Sofa Kantor 1 Set 6,270,000 Penyediaan PerlengkapanKantor

KelurahanBintang

Hulu

Tersedianya JumlahPerlengkapanKebutuhan Kantor

12 Bulan6,270,000 Perlu

Pengadaan

Page 225: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

31

KODE REKENING

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIANPAGU

INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Hulu

1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan PapanData/Whiteboard Kelurahan

KelurahanBintangHulu

Tersedianya PapanData /Wifeboard Kantor

1 Buah 949,100 Penyediaan PerlengkapanKantor

KelurahanBintang

Hulu

Tersedianya JumlahPerlengkapanKebutuhan Kantor

12 Bulan949,100 Perlu

Pengadaan

1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan PemagaranKantor

KelurahanBintangHulu

Tersedinya PagarKantor 360 Meter 1.000.000 Penyediaan Pemagaran

KantorKelurahan

BintangHulu

TerlaksananyaPenataan/Pengamanan Kantor

12 Bulan PengadaanCipta Karya

1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan Kursi Kerja/PutarKelurahan

KelurahanBintangHulu

Tersedianya Kursi KerjaKantor 5 Buah 10,037,500 Penyediaan Perlengkapan

KantorKelurahan

BintangHulu

Tersedianya JumlahPerlengkapanKebutuhan Kantor

12 Bulan10,037,500 Perlu

Pengadaan

1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan Gorden KantorKelurahan

KelurahanBintangHulu

Tersedianya GordenKantor 20 Meter 6,000,000 Penyediaan Perlengkapan

KantorKelurahan

BintangHulu

Tersedianya JumlahPerlengkapanKebutuhan Kantor

12 Bulan6,000,000

PerluPengadaan

1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan KomputerKelurahan

KelurahanBintangHulu

Tersedia KomputerKantor 1 Unit 14,298,900 Penyediaan Perlengkapan

KantorKelurahan

BintangHulu

Tersedianya JumlahPerlengkapanKebutuhan Kantor

12 Bulan14,298,900

PerluPengadaan

1 20 1 20 26 02 19 Pengadaan Printer A 3Kelurahan

KelurahanBintangHulu

Tersedianya PrinterKantor 1 Unit 7.500,000 Penyediaan Peralatan Kantor

KelurahanBintang

Hulu

Tersedianya JumlahPerlengkapanKebutuhan Kantor

12 Bulan7,500,000 Perlu

Pengadaan

1 20 1 20 26 02 22 Pemeliharaan Gedung KantorKelurahanBintangHulu

Terpeliharanya GedungKantor 12 Bulan 10,000,000 Pemeliharaan Gedung Kantor

KelurahanBintang

Hulu

TerpeliharanyaGedung Kantor 12 Bulan 10,000,000

PerluPerawatan

1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

20 1 20 26 06Program PeningkatanPeran serta KesetaraanGender

Page 226: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

31

KODE REKENING

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIANPAGU

INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 1 20 26 06 11Kegiatan PembinaanOrganisasi PKK dalam DesaPercontohan

KelurahanBintangHulu

Terlaksanya PeranSerta Wanita dalam

Pembangunan1

Dokumen 4,000,000 Penyediaan PKKKelurahan

BintangHulu

Terlaksanya PeranWanita dalampembangunan

12 Bulan 4,000,000 Penyesuaian

a. PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 20 1 20 26 06 18

Program Peningkatanupaya penumbuhanKewirausahaan danKecakapan hidup pemuda

1 20 1 20 26 06 0104

Pembinaan OrganisasiKepemudaan

KelurahanBintang

Hulu

TerlaksanyaPembinaan

Kepemudaan12 Bulan 3,000,000 Pembinaan Kepemudaan

KelurahanBintang

Hulu

MeningkatkanPembinaan

Kepemudaan12 Bulan 3,000,000

1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1 20 1 20 26 06 01

14

Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalammenbangun DesaStimulan Kebersihan

KelurahanBintang

Hulu

Terlaksanaya KegiatanGotong Royong 12 Bulan 15,000,000 Peningkatan Gotong Royong

KelurahanBintang

HuluMeningkat KesadaranKebersihan Kelurahan 12 Bulan 15,000,000

20 1 20 26 06Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Meningkatanyaprofesionalisme

pengelolaankeuangan dan

pelaporan kinerja

100% 3,000,000Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Meningkatanyaprofesionalisme

pengelolaankeuangan dan

pelaporan kinerja100% 3,000,000

1 20 1 20 26 06 01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

KelurahanBintang

Jumlah laporan capaiankinerja dan realisasi

kinerja SKPD1

Dokumen 3,000,000Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

KelurahanBintang

Hulu

Jumlah laporancapaian kinerja dan

realisasi kinerja SKPD1

Dokumen 3,000,000Sesuai

Page 227: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

31

KODE REKENING

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIANPAGU

INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Hulu

JUMLAH…………Rp. 275.057.100,- ( Dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh tujuh juta ribu seratus rupiah )

Bintang Hulu, Agustus 2014LURAH BINTANG HULU,

ALBOIN HUTASOITPenata Tk.INIP. 19580412 198203 1 016

Page 228: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

BAB IVPENUTUP

Setelah mencermati Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Bintang Hulu ini BAB demi BAB, maka dapat dipahami bahwa Tujuan dan

Sasaran dari Kelurahan Bintang Hulu yang dimanifestasikan dalam program dan kegiatan, pada hakikatnya adalah untuk peningkatan kinerja

Kelurahan Bintang Hulu, sekaligus diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi secara akumulatif.

Akhirnya, demikianlah Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Bintang Hulu ini disusun sedemikian rupa, dengan harapan bahwa usulan

yang disampaikan dapat disetujui oleh pihak yang berwenang.

Bintang Hulu, Agustus 2014LURAH BINTANG HULU,

ALBOIN HUTASOITPenata Tk.INIP. 19580412 198203 1 016

Page 229: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

31

BAB IVPENUTUP

Setelah mencermati Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Bintang Hulu

ini BAB demi BAB, maka dapat dipahami bahwa Tujuan dan Sasaran dari

Kelurahan Bintang Hulu yang dimanifestasikan dalam program dan kegiatan,

pada hakikatnya adalah untuk peningkatan kinerja Kelurahan Bintang Hulu,

sekaligus diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja

Pemerintah Kabupaten Dairi secara akumulatif.

Akhirnya, demikianlah Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Bintang

Hulu ini disusun sedemikian rupa, dengan harapan bahwa usulan yang

disampaikan dapat disetujui oleh pihak yang berwenang.

Bintang Hulu, Agustus 2014

LURAH BINTANG HULU,

ALBOIN HUTASOITPENATA TK.INIP. 19580412 198203 1 016

Page 230: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangDalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah yang dipertegas oleh Peraturan Pemerintah No. 73 tentang

Kelurahan, selain berperan dalam menangani masalah pemerintahan

umum dan konteks kewilayahan, kelurahan juga berperan sebagai

SKPD. Atas dasar itulah, Kelurahan Panji Dabutar memiliki kewajiban

untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Panji Dabutar Tahun

2015.

Dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanan PP

No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, pada pasal 1 disebutkan bahwa Rencana Kerja SKPD yang

selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD

untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat. Secara sederhana, Renja SKPD setidaknya

berisi tentang Program dan Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran, serta Pagu Indikatif dan Perakiraan Maju.

Selanjutnya, terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan Renja

SKPD, yang terdiri dari :

a. persiapan penyusunan Renja SKPD;

b. penyusunan rancangan Renja SKPD;

c. pelaksanaan Forum SKPD;

d. penetapan Renja SKPD.

Page 231: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

2

1.2. Landasan HukumPeraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan

Renja Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2964 Nomor 9)

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Page 232: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten

Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Dairi Nomor 125);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten

Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah

Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi

Page 233: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

4

Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Dairi Nomor 150);

15. Peraturan Darah tentang RPJMD???16. Perbup tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada

Kelurahan???17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 (Berita Daerah

Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 14);

18. Renstra Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2014-2019

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2015 ini disusun dengan

mengacu pada visi Kelurahan Panji Dabutar yang tertuang dalam

Renstra Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2014-2019.

Selanjutnya, dokumen ini juga dimaksudkan agar digunakan

sebagai sebagai salah satu bahan dalam menyusun Kebijakan Umum

Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dairi

Tahun 2015, serta untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh

pemangku kepentingan pembangunan dalam lingkup Kelurahan Panji

Dabutar.

Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Dairi, visi

Kabupaten Dairi adalah : ”MASYARAKAT KABUPATEN DAIRI YANGLEBIH MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI AGRIBISNIS YANGBERDAYA SAING”.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Dairi tersebut, maka

dirumuskan misi Kabupaten Dairi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berkualitas berbasis tata

kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan

pemerintahan yang bersih (Clean government);

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;

3. Meningkatkan pengelolaan potensi daerah dan investasi di Daerah;

4. Peningkatan infrastruktur daerah berdasarkan rencana tata ruang

wilayah.

Page 234: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

5

1.3.2 TujuanDalam tata urut dokumen perencanaan, tujuan penyusunan Renja

SKPD adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam

jangka waktu satu tahunan. Hal ini, secara yuridis diamanatkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penyusunan Rencana

Kerja Kelurahan Panji Dabutar ini adalah:

1. Menjabarkan Renstra Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2014-2019 ke

dalam rencana program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran

2015;

1.4. Sistematika PenulisanSebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan

Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi, maka sistematika penyusunan

Renja Kelurahan Panji Dabutar ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD serta.

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, berisi

evaluasi pelaksanaan Renja Kelurahan Panji Dabutar Tahun

2013 dan capaian Renstra Kelurahan Panji Dabutar, analisis

kinerja pelayanan Kelurahan Panji Dabutar, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan Panji Dabutar,

review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan penelaahan

usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, berisi Telaahan

terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja

Page 235: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

6

Kelurahan Panji Dabutar, serta Program dan Kegiatan

Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2015.

Bab IV Penutup, berisi catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak

lanjut.

Page 236: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

7

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kelurahan Panjin DabutarTahun 2013dan Capaian Renstra Kelurahan Panji DabutarTahun 2009-2014

Secara umum, Kelurahan Panji Dabutar telah melaksanakan tugas

pokok dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Daerah

Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Nomor 14

Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-tiap Jabatan pada

Kecamatan dan Kelurahan. Akan tetapi, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi tersebut perlu dilakukan secara simultan, guna menjadi

masukan dalam upaya pembenahan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2013, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang

dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Kelurahan Panji Dabutar pada

Tahun 2013, sebagai mana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1Pengukuran Kinerja

Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2013

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase(%)

1 2 3 4 5 61. Meningkatnya pelayanan

administrasi Perkantoran Jumlah Surat Keluar 1500 Lembar 1200Lembar 80,00 Jumlah Surat Masuk 250Lembar 235Lembar 94,00 Jumlah Surat PengantarKTP 120Lembar 120 Lembar 100Kartu Keluarga 80Lembar 72 Lembar 90.00Surat Keterangan Pindah 50 Lembar 50 Lembar 100Akte Lahir 60 Lembar 56 Lembar 93,00Akte Kawin 15Lembar 13 Lembar 66,00Akte Kematian 15 Lembar 13 Lembar 86,00

2. Meningkatnya koordinasi dansingkronisasi perencanaan

kegiatan pemerintahan,pembangunan, dan

pemberdayaan masyarakat

Musrenbang Kelurahan 1 Kali 1 Kali 100

Rapat Koordinasi denganKepala Lingkungan 12 Kali 12 Kali 100

Sumber : LAKIP Kelurahan Panji DabutarTahun 2013

Page 237: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

8

Dari Tabel 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa target indikator dari

sasaran strategis “meningkatnya koordinasi dan singkronisasi perencanaan

kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat” dapat

tercapai karena kegiatan tersebut bersifat rutin dan wajib dilaksanakan.

Kemudian, target indikator dari sasaran strategis “meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran” tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh :

Indikator pengukuran kinerja yang telah ditentukan tersebut berbasis

pelayanan publik. Oleh karena itu, jumlah pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat sangat tergantung kepada jumlah dari msyarakat

yang berurusan dengan Kelurahan Panji Dabutar

Indikator pengukuran kinerja tersebut bersifat insidentil, sehingga

sulit untuk memproyeksikan target yang mungkin dapat dicapai.

Lemahnya pengadministrasian pada Kelurahan Panji Dabutar

sebagai akibat dari sumber daya manusia yang sangat terbatas dan

sarana prasarana yang belum memadai.

Sementara itu, dari sisi penganggaran pada APBD, terdapat beberapa

realisasi anggaran yang tidak sesuai target. Pada Tahun 2013, jumlah dana

yang dianggarkan pada APBD untuk Kelurahan Panji Dabutar mencapai Rp.

156.548.000,,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

77.600.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 78.948.000,-. Ternyata, sesuai

dengan data yang disajikan pada LAKIP Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2013,

anggaran yang dapat diserap mencapai 89,54 % atau sebesar Rp.

140.176.359,- , yang terdiri dari penyerapan Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.62.100.000,- (80,02%) dan penyerapan Belanja Langsung sebesar Rp

78.076.359,- (98,89%). Tidak tercapainya target Belanja Tidak Langsung

tersebut disebabkan tidak terserapnya tambahan penghasilan berdasarkan

beban kerja, sementara tidak tercapainya target Belanja langsung tersebut

disebabkan tidak terserapnya belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik sebesar Rp. 871.641- ,. Untuk pemahaman lebih lanjut,

dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Page 238: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

9

Tabel 2.2Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Panji Dabutar dan

Pencapaian Renstra KelurahanPanji Dabutar sampai dengan Tahun 2014Kabupaten Dairi

KODEURUSAN / BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target CapaianKinerja Renstra

Tahun 2014(Akhir Periode)

Realisasi TargetProgram DanKegiatan S/DTahun 2012

Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan KeluaranKegiatan Tahun 2013

Target Program/Kegiatan Tahun

2014

Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra S/D Tahun 2014

Target RenjaTahun 2013

Realisasi RenjaTahun 2013

TingkatRealisasi (%)

Realisasi CapaianProgram DanKegiatan S/DTahun 2014

TingkatCapaian

Realisasi TargetS/D Tahun 2014

(%)1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

1 20.01.20.24 01 Program Pelayanan AdminstrasiPerkantoran 55,138.000 47,948,000 41,398,000 40.526.359 354,400,000 617,671,160

1 20.01.20.24 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Telepon, Listrik dan Air 2.600,000 2,600,000 2,600,000 1.728.359 2.600.000

1 20.01.20.24 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasakebersihan kantor - - - - - - - ---

1 20.01.20.24 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja Peralatan kerja 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00% 1,000,000 3,000,000 100 %

1 20.01.20.24 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 4,683,000 4,493,000 4.493,000 4,493,000 100.00% 4,683,000 13,669,000 291%

1 20.01.20.24 01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Barang Cetakan danPenggandaan 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 100.00% 2,700,000 8,100,000 300%

1 20.01.20.24 01 12 Penyediaan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor 7,550,000 7,550,000 750,000 100.00% 7,550,000

1 20.01.20.24 01 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor

Peralatan kebersihandan bahan pembersih 6,565,000 6,565,000 2,815,000 2,815,000 100.00% 6,565,000 15.945.000 242,87%

Page 239: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

10

KODEURUSAN / BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target CapaianKinerja Renstra

Tahun 2014(Akhir Periode)

Realisasi TargetProgram DanKegiatan S/DTahun 2012

Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan KeluaranKegiatan Tahun 2013

Target Program/Kegiatan Tahun

2014

Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra S/D Tahun 2014

Target RenjaTahun 2013

Realisasi RenjaTahun 2013

TingkatRealisasi (%)

Realisasi CapaianProgram DanKegiatan S/DTahun 2014

TingkatCapaian

Realisasi TargetS/D Tahun 2014

(%)1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

1 20.01.20.24 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 7,000,000 - 6,000,000 6,000,000 100% 7,000,000 13,000,000 185,71%

1 20.01.20.24 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiKeluar Daerah Perjalanan Dinas 8,640,000 8,640,000 6,640,000 6,640,000 100% 8,640,000 23,920,000 276,85%

1 20.01.20.24 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 100.00% 14,400,000 43,200,000 300,00%

1 20.01.20.24 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 40,000,000

1 20.10.08. 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantorTersedianya

Perlengkapan GedungKantor

- 8,000,000 8,0000,000 8,000,000 100%

1 20.10.20.08 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya peralatanGedung Kantor 12,000,000 - 15,750,000 - 12,000,000

1 20.10.20.08 02 10 Pengadaan Mebeleur TerpenuhinyaKebutuhan Mebeleur 15,000,000 - 15,000,000 15.000.000 100%

1 20.10.08. 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedungkantor

TerpeliharanyaGedung Kantor 5.000.000 3.000.000 10.800.000 5.000.000 15.000.000

1 11.01.20.24 18 Program Peran Serta dan KesetaraanGender dalam Pembangunan 7,000,000 7.000,000 6,000,000 6,000,000

1 11.01.20.24 18 01 Pembinaan Organisasi PKK dalam DesaPercontohan 7,000,000 6.000,000 6,000,000 6,000,000 100% 7,000,000 20.000,000 285.71%

1 18.01.20.24 16Program Peningkatan UpayaPenumbuhan Kewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda

5,000,000 2.000,000 1,000,000 5,000,000 8,000,000

1 18.01.20.24 16 04 Pembinaan Karang Taruna 5,000,000 2.000,000 1,000,000 1,000,000 100.00% 5,000,000 8.000,000 160.00%

Page 240: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

11

KODEURUSAN / BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target CapaianKinerja Renstra

Tahun 2014(Akhir Periode)

Realisasi TargetProgram DanKegiatan S/DTahun 2012

Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan KeluaranKegiatan Tahun 2013

Target Program/Kegiatan Tahun

2014

Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra S/D Tahun 2014

Target RenjaTahun 2013

Realisasi RenjaTahun 2013

TingkatRealisasi (%)

Realisasi CapaianProgram DanKegiatan S/DTahun 2014

TingkatCapaian

Realisasi TargetS/D Tahun 2014

(%)1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

1 22.01.20.24 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun Desa 12,000,000 12,000,000 4,000,000 4,000,000 12,000,000 28,000,000

1 22.01.20.24 17 14 Penyelenggaraan pemberian stimulankebersihan 12,000,000 12,000,000 4,000,000 4,000,000 100.00% 12,000,000 28,000,000 23.33%

JUMLAH 119,138,000 49,889,000 78,076,359 119,138,000Sumber : RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015, Renja Kel. Panji dabutarTahun 2012-2014, LAKIP Kel. Panji Dabutar Tahun 2013

Panji Dabutar, 22 September 2014

LURAH Panji Dabutar

SARUDIN SAGALAPenata Tk. INIP. 19651017 198602 1 003

Page 241: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kelurahan Panji Dabutar

Berdasarkan LAKIP Kelurahan Panji Dabutarr’ Tahun 2013, kinerja

pelayanan pada kelurahan ini dapat dikatakan baik yang ditandai dengan tidak

adanya pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik di

kantor ini. Akan tetapi, sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan

sebelumnya bahwa apabila dilihat dari sisi pencapaian target penyelenggaraan

pelayanan, maka semua pencapaian tidak mencapai target. Hal ini disebabkan

oleh intensitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bersifat insidentil,

sehingga tidak dapat diproyeksikan.

Kemudian, untuk indikator musrenbang kelurahan akan dilaksanakan 1 kali

dalam setahuan sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang

wajib dilaksanakan pada awal tahun. Sementara indikator Rapat Koordinasi

dengan Kepala Lingkungan, yang semula ditargetkan hanya 4 kali dalam setahun,

maka pada Tahun 2015 direncanakan akan dilaksanakan setiap bulan atau 12

Kali dalam setahun. Hal ini penting, terutama untuk mengkoordinasikan

pencapaian tugas-tugas mendesak yang dilimpahkan kepada kelurahan. Salah

satu tugas mendesak tersebut adalah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

(PPB) sebagai ujung tombak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Page 242: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

13

Tabel 2.3Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Panji Dabutar

Kabupaten Dairi

No Indikator KinerjaSPM/

StandarNasional

IKK TARGET RENSTRA SKPD REALISASI PROYEKSI Catatan Analisis2013 2014 2015 2016 2013 2014** 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 4

1 Jumlah Surat Keluar - - 1,500 Lbr 1,600 Lbr 1,700 Lbr 1,800 Lbr 1,200Lbr ? 1,700 Lbr 1,800 Lbr -

2 Jumlah Surat Masuk - - 250 Lbr 235 Lbr 260Lbr 270 Lbr 235 Lbr ? 250 Lbr 270Lbr -

3 Jumlah Surat Pengantar - KTP - - 120 Lbr 130 Lbr 140Lbr 150Lbr 120 Lbr ? 140 Lbr 150 Lbr -

- Kartu Keluarga - - 80 Lbr 90 Lbr 100 Lbr 110Lbr 72 Lbr ? 100 Lbr 110 Lbr -

- Surat Keterangan Pindah - - 50 Lbr 55 Lbr 60 Lbr 65 Lbr 50 Lbr ? 60 Lbr 65Lbr -

- Akte Lahir - - 60Lbr 70 Lbr 75Lbr 85 Lbr 56 Lbr ? 75Lbr 85 Lbr -

- Akte Kawin - - 15 Lbr 18 Lbr 25Lbr 30 Lbr 13 Lbr ? 25Lbr 30Lbr -

- Akte Kematian - - 15 Lbr 20 Lbr 30 30Lbr 13 Lbr ? 25 Lbr 30 Lbr -

4 Musrenbang Kelurahan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali ? 1 Kali 1 Kali -

5 Rakor dgn Kepling 4 Kali 4 Kali 12 Kali 12 Kali 4 Kali ? 12 Kali 12 Kali -

Panji Dabutar, 22 September 2014

LURAH PANJI DABUTAR

SARUDIN SAGALAPenata Tk. INIP. 19651017 198602 1 003

Page 243: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PadaKelurahan Panji Dabutar

Pada dasarnya, tingkat kinerja pelayanan pada Kelurahan Panji Dabutar

selama ini sudah tergolong baik. Namun, sebagai akibat dari dinamika masyarakat

dan adanya kebijakan tingkat Kabupaten yang pengimplementasiannya juga

menjadi tanggung jawab bersama termasuk kelurahan, maka penyelenggaraan

pelayanan tersebut harus ditingkatkan. Hal ini merupakan langkah adaptif agar

dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi saat ini.

2.3.1 Permasalahan pada Kelurahan Panji DabutarTerdapat beberapa permasalah di Kelurahan Panji Dabutar yang sifatnya

mendesak untuk ditangani, yaitu:

a. Masalah Internal pada Kantor Kelurahan Panji Dabutar :1. Administrasi.

Masalah yang terjadi pada administrasi kantor Kelurahan Panji

Dabutar adalah belum tertatanya administrasi kantor secara baik dan benar

sesuai dengan kaidah kearsipan dan administrasi perkantoran. Hal ini

terjadi akibat dari terbatasnya sarana dan prasarana kantor, sehingga

terkesan adanya pembiaran selama ini.

b. Masalah Eksternal Pada Kelurahan Panji Dabutar1. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber vital

Pendatapan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi. Sejalan dengan itu,

Kelurahan panji Dabutar dibebani target pendapatan PBB sebesar di

Kecamatan Panji Dabutar (mencapai Rp. 33.148.323,-), pencapaian target

yang hanya berada di bawah 80% pada beberapa tahun belakangan. Hal

ini sangat berkaitan pada kondisi personil yang ada dan pendataan yang

lebih akurat.

Ada kecenderungan yang terjadi di masyarakat bahwa mereka akan

melunasi pajak mereka jika mereka ada urusan ke kantor kelurahan.

Kesadaran masyarakat yang rendah dan himbauan yang minim pada

tingkat kabupaten menyebabkan masyarakat tersebut terlena dan terkesan

apatis. Oleh karena itu, berkaitan dengan kapasitas kelurahan yang

Page 244: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

15

berperan sebagai tenaga penagih di lapangan, maka perlu adanya personil

yang lebih energik dan sigap dalam melakukan penagihan door to door,

guna menggenjot perolehan PBB tersebut agar mencapai target.

Pendataan ulang terkait perbaikan data SPPT perlu dilakukan,

karena adanya keluhan dari masyarakat bahwa mereka belum akurat

2. Penanganan dan pengembangan kebersihan lingkungan berkelanjutan

dalam konteks kebersihan dan kenyamanan lingkungan.

Penanganan masalah kebersihan lingkuan dan kenyamanan

lingkungan, seharusnya dilakukan secara komprehensif. Penanganan yang

terfragmentasi sebagaimana yang terjadi saat ini, menjadi pertanda bahwa

keseriusan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menangani masalah

kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan.

Target pencapaian Adipura pada kategori Kota Kecil sebagaimana

telah dicanangkan oleh Bupati Dairi beberapa tahun terakhir, seharusnya

dapat dijadikan sebagai dasar pikir bahwa diperlukan adanya suatu

menejemen pengelolaan kebersihan lingkungan yang komprehensif yang

melibatkan seluruh stakeholder, termasuk tingkat kelurahan. Keterlibatan

Kelurahan tersebut tidak hanya berupa himbauan kepada masyarakat,

tetapi perlu adanya aksi nyata berupa tenaga kebersihan di lapangan, yang

sepenuhnya merupakan tanggung jawab kelurahan itu sendiri.

3. Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.

Meningkatnya angka tindak kriminal termasuk kenakalan remaja

akhir-akhir ini, menyebabkan perlunya pemberdayaan masyarakat agar

terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-

masing.

Page 245: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

16

2.3.2 Dampak Permasalahan terhadap Pencapaian Visi dan MisiKabupaten Dairi

Beberapa permasalahan yang disebutkan diatas sangat berdampak pada

pencapaian visi dan misi Kabupaten Dairi. Permasalahan internal pada Kantor

Kelurahan panji Dabutar sangat berdampak pada baik tidaknya penyelenggaraan

pelayanan kepada masyarakat.

Sementara permasalahan eksternal Kelurahan Panji Dabutar juga sangat

menentukan tercapainya visi dan misi Kabupaten Dairi. Pencapaian target PBB

sangat berpengaruh pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

dapat digunakan untuk melaksanakan percepatan pembangunan. Penanganan

kebersihan dan pengembangan lingkungan, sangat menentukan tercapainya visi

Kabupaten Dairi terutama misi ke-4, yaitu Peningkatan infrastruktur daerahberdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Selanjutnya, terlaksananya seluruh program dan kegiatan untuk mencapai

visi dan misi Kabupaten Dairi sangat ditentukan oleh tingkat keamanan dan

ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, perwujudan keamanan dan ketertiban

lingkungan yang berbasis pemberdayaan masyarakat perlu mendapat perhatian.

2.3.2 Tantangan, Peluang, dan Rekomendasi

Tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan

sebagaimana telah disebutkan diatas sangat beragam. Tantangan yang dihadapi

dalam menghadapi permasalahan internal Kantor Kelurahan Panji Dabutar

sebenarnya tidak terlalu rumit, namun membutuhkan komitmen dan tenaga ekstra

dalam melakukan penataan sedemikian rupa pada kantor itu sendiri.

Lain halnya dengan permasalahan eksternal kelurahan Panji Dabutar

tantangan yang dihadapai dapat dikategorikan rumit, karena selain berkaitan

dengan kepentingan masyarakat, penyelesaian permasalahan tersebut melibatkan

lintas instansi, tidak hanya Kelurahan Panji Dabutar. Di atas semuanya itu,

tantangan terberat sebenarnya adalah komitmen dari Pemerintah Kabupaten Dairi

untuk menggugah resistensi masyarakat agar bersedia untuk turut berpartisipasi

dalam pembangunan Kabupaten Dairi seperti kesadaran membayar PBB,

kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan, dan berpartisipasi dalam

menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing.

Page 246: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

17

Pada dasarnya, masyarakat pasti tunduk kepada pemimpin dan

pemerintahnya. Oleh karena itu, komitmen dari pemerintah Kabupaten Dairi

merupakan penentu tuntas-tidaknya permasalahan yang dihadapi. Setelah

komitmen disepakati, maka dibutuhkan aksi nyata. Beberapa rekomendasi yang

mungkin untuk dilakukan adalah :

a. Masalah Internal pada Kantor Kelurahan Panji Dabutar :1. Administrasi.

Agar penataan administrasi kantor Kelurahan Panji Dabutar dapat

dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan dan

administrasi perkantoran, maka sarana dan prasarana kantor, serta fasilitas

kantor lainnnya perlu dilengkapi.

b. Masalah Eksternal Pada Kelurahan Panji Dabutar1. Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam rangka pelaksanaan penagihan PBB di lapangan, diperlukan

adanya personil yang lebih energik dan sigap dalam melakukan penagihan

door to door.

2. Penanganan dan pengembangan lingkungan berkelanjutan dalam konteks

kebersihan dan kenyamanan lingkungan.

Berupa memberi himbauan,kepada masyarakat dalam kebersihan

lingkungan, yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab kelurahan Panji

Dabutar.

3. Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.

Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan dapat dilakukan

dengan mengaktifkan kembali fungsi perlindungan masyarakat (linmas)

atau Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

Page 247: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

18

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pelaksanaan review terhadap awal RKPD perlu dilakukan dalam rangka

menganalisis kebutuhan sekaligus membandingkan antara program/kegiatan dan

pagu indikatif yang tercantum pada rancangan awal RKPD terhadap

program/kegiatan yang dituangkan ke dalam rancangan Renja.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil analisis

kebutuhan pada Tahun 2015, maka hampir seluruh beberapa program/ kegiatan

yang memerlukan penambahan pagu indikatif, yang terdiri dari:

Penambahan pagu indikatif pada kegiatan Penyediaan jasa peralatan kerja,

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan makanan

dan minuman, dan perjalanan dinas perlu dilakukan mengingat volume

pelayanan administrasi dan surat-menyurat pada Kantor Kelurahan Panji

Dabutar cukup banyak dan cenderung bertambah setiap tahunnya. Oleh

karena itu perlu adanya penambahan jumlah anggaran, untuk

memperlancar penyelenggaraan pelayanann, termasuk membenahi faktor-

faktor pendukung penyelenggaraan pelayanan itu sendiri.

Penambahan pagu indikatif pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor, Pengadaan Meubeleur, dan pemeliharaan gedung kantor

juga perlu dilakukan mengingat kondisi kantor Kelurahan Panji Dabutar saat

ini masih perlu dibenahi.

Penambahan pagu indikatif pada kegiatan Pembianaan Organisasi PKK,

Organisasi Pemuda, dan Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan perlu

dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Selain penambahan pagu indikatif sebagaimana disebutkan diatas,

jugaterdapat usulan kegiatan baru yaitu Kegiatan Penanganan danPengembangan Kebersihan Lingkungan yang berlokasi di Kelurahan Panji

Dabutar. Kegiatan ini sangat perlu dilakukan sebagai bentuk nyata dari perbaikan

manajemen .Penanganan dan pengembangan kebersihan lingkungan berjenjang,

sekaligus menjadi salah satu upaya nyata percepatan pencapaian Adipura(rencana kebutuhan anggaran dijelaskan pada BAB III, halaman 31).

Untuk informasi yang lebih jelas, dapat di lihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Page 248: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

19

Tabel 2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015

Kabupaten Dairi

KODE REKENING

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIANPAGU

INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASIKEUANGAN

OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN

1 20 1 20 24 01 Program PelayananAdminstrasi Perkantoran

Meningkatnyapelayanan

administrasiperkantoran

100% 55.138,000 Program PelayananAdminstrasi Perkantoran

Meningkatnyapelayanan

administrasiperkantoran

100% 60.040.000

1 20 1 20 24 01 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

KelurahanP.Dabutar

Tersedianya biayatelepon, listrik dan air 12 Bulan 2,600,000 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan ListrikKelurahan

PanjiDabutar

Tersedianya biayatelepon, listrik dan air 12 Bulan 4.000.000 Perlu

Penambahan

1 20 1 20 24 01 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

KelurahanP.Dabutar

Tersedianya jasaperbaikan peralatan

kerja12 Bulan 1,000,000 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan KerjaKelurahan

PanjiDabutar

Tersedianya jasaperbaikan peralatan

kerja12 Bulan 5,000,000 Perlu

Penambahan

1 20 1 20 24 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor KelurahanP.Dabutar

Tersedianya Alat TulisKantor 12 Bulan 4.683,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

KelurahanPanji

DabutarTersedianya Alat Tulis

Kantor 12 Bulan 6.000.000 Sesuai

1 20 1 20 24 01 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

KelurahanP.Dabutar

Tersedianya BarangCetakan dan

Penggandaan12 Bulan 2.700,000 Penyediaan Barang Cetakan

dan PenggandaanKelurahan

PanjiDabutar

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan

12 Bulan 4,000,000 PerluPenambahan

1 20 1 20 24 01 12Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor

KelurahanP.Dabutar

Tersedianyakomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor

12 Bulan 7.550,000Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor

KelurahanPanji

Dabutar

Tersedianyakomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor

12 Bulan 2,000,000 Kelebihan

1 20 1 20 24 01 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

KelurahanP.Dabutar

Tersedianya Peralatandan perlengkapan

kantor12 Bulan 6,565,000 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan KantorKelurahan

PanjiDabutar

TersedianyaPeralatan dan

perlengkapan kantor12 Bulan 8.000,000 Sesuai

Page 249: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

20

KODE REKENING

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIANPAGU

INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 1 20 24 01 17 Penyediaan Makanan danMinuman

KelurahanPanji

DabutarTersedianya Makanan

dan minuman rapat 12 Bulan 7.000,000 Penyediaan Makanan danMinuman

KelurahanPanji

DabutarTersedianya Makanan

dan minuman rapat 12 Bulan 8.000,000 PerluPenambahan

1 20 1 20 24 01 18 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah

KelurahanPanji

Dabutar

TerlaksananyaPerjalanan Dinas dalam

dan luar daerah12 Bulan 8.640,000 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar DaerahKelurahan

PanjiDabutar

TerlaksananyaPerjalanan Dinas

dalam dan luar daerah12 Bulan 8.640,000 Sesuai

1 20 1 20 24 01 19 Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi

KelurahanPanji

Dabutar

Tersedianya jasatenaga pendukung

administrasiperkantoran

12 Bulan 14.400,000 Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi

KelurahanPanji

Dabutar

Tersedianya jasatenaga pendukung

administrasiperkantoran

12 Bulan 14.400,000 Sesuai

1 20 1 20 24 02Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnya saranadan prasarana

aparatur100% 40,000,000

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana dan

prasarana aparatur100% 47,000,000

1 20 1 20 24 02 07 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

KelurahanPanji

DabutarJumlah Perlengkapan

Gedung Kantor 1 Paket 8,000,000 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

KelurahanPanji

DabutarJumlah Perlengkapan

Gedung Kantor 1 Paket 10,000,000 PerluPenambahan

1 20 1 20 24 02 09 Pengadaan PeralatanGedung Kantor

KelurahanPanji

DabutarJumlah PeralatanGedung Kantor 1 Set 12,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung

KantorKelurahan

PanjiDabutar

Jumlah PeralatanGedung Kantor 1 Set 12,000,000 Sesuai

1 20 1 20 24 02 10 Pengadaan MeubeleurKelurahan

PanjiDabutar

Jumlah Meubeleur 1 Set 15,000,000 Pengadaan MeubeleurKelurahan

PanjiDabutar

Jumlah Meubeleur 1 Set 15,000,000 Sesuai

1 20 1 20 24 02 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

KelurahanPanji

DabutarTerpeliharanya Gedung

Kantor 1 unit 5,000,000 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

KelurahanPanji

DabutarTerpeliharanyaGedung Kantor 1 unit 10,000,000 Perlu

Penambahan

1 20 1 20 24 06Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Meningkatanyaprofesionalisme

pengelolaankeuangan dan

pelaporan kinerja

100% 3,000,000Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Meningkatanyaprofesionalisme

pengelolaankeuangan dan

pelaporan kinerja

100% 3,000,000

1 20 1 20 24 06 01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

KelurahanPanji

Dabutar

Jumlah laporan capaiankinerja dan realisasi

kinerja SKPD2

Dokumen 3,000,000Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

KelurahanPanji

Dabutar

Jumlah laporancapaian kinerja dan

realisasi kinerja SKPD2

Dokumen 3,000,000 Sesuai

Page 250: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

21

KODE REKENING

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATANPENTINGPROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIANPAGU

INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 11PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

7,000,000PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

1 11 1 20 24 21Program Peran Serta danKesetaraan Gender dalamPembangunan

Terbinanya organisasiPerempuan 100% 7,000,000

Program Peran Serta danKesetaraan Gender dalamPembangunan

TerbinanyaorganisasiPerempuan

100% 7,000,000

1 11 1 20 24 21 01 Pembinaan Organisasi PKKdalam Desa Percontohan

KelurahanPanji

DabutarJumlah organisasi PKK

yang dibina1

organisasi 7,000,000 Pembinaan Organisasi PKKdalam Desa Percontohan

KelurahanPanji

DabutarJumlah organisasiPKK yang dibina

1organisasi 7,000,000 Sesuai

1 18 PEMUDA DAN OLAH RAGA PEMUDA DAN OLAH RAGA

1 18 1 20 24 16 Program PeningkatanPeran Serta Pemuda

Terbinanya organisasiKepemudaan 100% 5,000,000 Program Peningkatan Peran

Serta PemudaTerbinanyaorganisasi

Kepemudaan100% 5,000,000 Sesuai

1 18 1 20 24 16 01 Pembinaan OrganisasiKepemudaan

KelurahanPanji

Dabutar

Jumlah organisasiKepemudaan yang

dibina1

organisasi 5,000,000 Pembinaan OrganisasiKepemudaan

KelurahanPanji

Dabutar

Jumlah organisasiKepemudaan yang

dibina1

organisasi 5,000,000 Sesuai

1 22 1 20 24 02 Program MendukungKegiatan Pemerintahan

Meningkatnyakelancaran kegiatan

pemerintahan100% 12,000,000 Program Mendukung

Kegiatan PemerintahanMeningkatnya

kelancaran kegiatanpemerintahan

100% 12.000,000

1 22 1 20 24 02 07 Stimulan KebersihanKelurahan

PanjiDabutar

Jumlah PeralatanGotong Royong 12 Bulan 12,000,000 Stimulan Kebersihan

KelurahanPanji

DabutarJumlah PeralatanGotong Royong 12 Bulan 12,000,000 Sesuai

JUMLAH 122.138,000 JUMLAH 134.040.000

Panji Dabutar, 22 September 2014LURAH PANJI DABUTAR

SARUDIN SAGALAPenata Tk. INIP. 19651017 198602 1 003

Page 251: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

2.5 Penelaahan Usulan dari Masyarakat

Pada saat Rancangan Renja Kelurahan Panji Dabutar ini disusun, terdapat

beberapa usulan yang merupakan hasil diskusi dengan masyarakat termasuk dari

sejumlah kepala lingkungan terkait pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Panji Dabutar. Beberapa usulan yang

dapat dilaksanakan pada tingkat kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5Usulan dan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2015

Kabupaten Dairi

No. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME

CATATAN TERHADAP USULANMASYARAKAT

1 2 3 4 5 6

1Program Peran Serta danKesetaraan Gender dalamPembangunan

Terbinanya organisasiPerempuan

1.1 Pembinaan Organisasi PKKKelurahan

PanjiDabutar

Jumlah organisasi PKKyang dibina 1 organisasi

Pembinaan organisasi perempuanterutama PKK perlu difungsikan dengan

melibatkan Kepala Lingkungan

2 Program Peningkatan PeranSerta Pemuda

Terbinanya organisasiKepemudaan

2.1 Pembinaan OrganisasiKepemudaan

KelurahanPanji

DabutarJumlah organisasi

Kepemudaan yang dibina1 organisasi

Karang TarunaOrganisasi Karang Taruna harusdifungsikan termasuk organisasi

kepemudaan lainnya yang potensial.

3Program PeningkatanPemberdayaanKemasyarakatan dan Desa

Meningkatnya partisipasimasyarakat dalammembangun desa

3.1 Pembinaan OrganisasiKemasyarakatan

KelurahanPanji

Dabutar

Terlaksanayapemberdayaan seluruh

Lembaga Dan OrganisasiKemasyarakatan

4 OrganisasiKemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan yang ada diKelurahan Panji Dabutar agar di galakkan

dan dibina, seperti Kelompok Lansia,Kelompok Pemerhati Lingkungan, dan

Komunitas lainnya yang potensial

4 Program Mendukung KegiatanPemerintahan

Meningkatnya kelancarankegiatan pemerintahan

4.1 Stimulan KebersihanKelurahan

PanjiDabutar

Terlaksananya Gotongroyong massal di tingkat

kelurahan12 Kali Kegiatan Gotong royong diharapkan dapat

dilaksanakan secara rutin.

Page 252: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

23

BAB IIITUJUAN, SASARAN, dan PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada hakikatnya, peran kelurahan dalam mewujudkan kebijakan

nasional setidaknya mencakup 2 (dua) tanggung jawab yang melekat pada

kelurahan itu sendiri. Sama halnya dengan Kelurahan Panji Dabutar, tanggung

jawab yang melekat tersebut antara lain tanggung jawab Kebersihan

lingkungan dalam wilayah kelurahan.

Selanjutnya, perubahan peraturan yang mengatur tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB), mengamanatkan bahwa PBB merupakan bahagian dari

Pendapatan asli daerah (PAD) juga menjadi salah satu tanggung jawab yang

dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Bupati, dan oleh Bupati kepada

SKPD termasuk kelurahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kelurahan Panji Dabutar

Secara harfiah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan

isu-isu penting atau permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD. Atas dasar itu, Kelurahan Panji Dabutar telah

merumuskan permasalahan dimaksud pada pembahasan BAB II, yang

tentunya juga dikaitkan dengan sasaran target kinerja yang dituangkan pada

Renstra Kelurahan Panji Dabutar, sebagaimana dijelaskan pada gambar 3.1

berikut ini.

Dalam upaya menjawab tantangan permasalahan internal pada Kantor

Kelurahan Panji Dabutar, terdapat 3 (tiga) tujuan yaitu :

Tujuan I yaitu Meningkatnya penataan administrasi perkantoran dan

penyelenggaraan pelayanan, dengan sasaran yaitu:

1. Tertatanya administrasi perkantoran yang sesuai dengan kaidah

kearsipan.

2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan administrasi yang baik

kepada masyarakat

Page 253: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

24

Selanjutnya, dalam upaya mengatasi permasalahan yang berasal dari

luar kantor Kelurahan Panji Dabutar, terdapat beberapa 3 (tiga) tujuan yang

harus dicapai, yaitu :

Tujuan I yaitu Meningkatnya Pencapaian permungutan Pajak Bumi dan

Banguanan (PBB) dengan sasaran yaitu :

1. Tercapainya target Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

pada Kelurahan Panji Dabutar.

2. Tersusunnya data Wajib pajak yang up to date.

Tujuan II yaitu Terciptanya Kelurahan Panji Dabutar yang bersih dan

nyaman, dengan sasaran yaitu :

Terciptanya manajemen penanganan sampah yang berbasis gotong

royong dan berwawasan lingkungan.

Tujuan III yaitu Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan,

dengan sasaran yaitu :

Penguatan fungsi aparat keamanan lingkungan.

3.3 Program dan Kegiatan Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2015

Secara singkat, program dan kegiatan Kelurahan Panji Dabutar Tahun

2015 dapat diketahui pada Tabel 3.1, yaitu:

Page 254: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

26

Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2015 Dan Perakiraan Maju Tahun 2016

Kabupaten Dairi

KODE REKENINGURUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

INDIKATOR LOKASITARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/ PAGU

INDIKATIFSUMBER

DANATARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/ PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN

1 20 1 20 24 01 Program PelayananAdminstrasi Perkantoran

Terlayaninyaadministrasi perkantoran 100% 55.138.000 100% 60.040.000

1 20 1 20 24 01 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

Tersedianya telepon, listrikdan air

KelurahanPanji

Dabutar12 Bulan 2,600,000 APBD

Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan

Panji Dabutar12 Bulan 3.000,000

1 20 1 20 24 01 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Tersedianya jasaperbaikan peralatan kerja

KelurahanPanji

Dabutar12 Bulan 1.000.000 APBD

Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan

Panji Dabutar12 Bulan 2.000,000

1 20 1 20 24 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat TulisKantor

KelurahanPanji

Dabutar12 Bulan 4.683.000 APBD

Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan

Panji Dabutar12 Bulan 5,000,000

1 20 1 20 24 01 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

Tersedianya BarangCetakan dan

Penggandaan

KelurahanPanji

Dabutar12 Bulan 2.700.000 APBD

Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan

Panji Dabutar12 Bulan 3.000,000

1 20 1 20 24 01 12Penyediaan KomponenListrik/Penerangan BangunanKantor

Tersedianya komponeninstalasi listrik/

penerangan bangunankantor

KelurahanPanji

Dabutar12 Bulan 7.550.000 APBD

Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan

Panji Dabutar12 Bulan 2.000,000

Page 255: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

27

KODE REKENINGURUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

INDIKATOR LOKASITARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/ PAGU

INDIKATIFSUMBER

DANATARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/ PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 1 20 24 01 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatandan perlengkapan kantor

KelurahanPanji

Dabutar12 Bulan 6.565.000 APBD

Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan

Panji Dabutar12 Bulan 7,000,000

1 20 1 20 24 01 17 Penyediaan Makanan danMinuman

Tersedianya Makanan danminuman

KelurahanPanji

Dabutar12 Bulan 7.000.000 APBD

Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan

Panji Dabutar12 Bulan 7,500,000

1 20 1 20 24 01 18 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah

Terlaksananya PerjalananDinas dalam dan luar

daerah

KelurahanPanji

Dabutar12 Bulan 8.640.000 APBD

Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan

Panji Dabutar12 Bulan 8.640.000

1 20 1 20 24 01 19 Penyediaan Jasa TenagaPendukung Administrasi

Tersedianya jasa tenagapendukung administrasi

perkantoran

KelurahanPanji

Dabutar12 Bulan 14.400.000 APBD

Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan

Panji Dabutar12 Bulan 14.400,000

1 20 1 20 24 02Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnya saranadan prasarana aparatur 100% 40.000.000 100% 47.000,000

1 20 1 20 24 02 07 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

TersedianyaPerlengkapan Gedung

Kantor

KelurahanPanji

Dabutar1 Paket 8.000.000 APBD

Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan

Panji Dabutar1 Paket 10,000,000

1 20 1 20 24 02 09 Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Tersedianya PeralatanGedung Kantor

KelurahanPanji

Dabutar1 Set 12.000.000 APBD

Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan

Panji Dabutar1 Set 12,000,000

1 20 1 20 24 02 10 Pengadaan Meubeleur Tersedianya MeubeleurKelurahan

PanjiDabutar

1 Set 15,000,000 APBDMewujudkan Misi IRenstra Kelurahan

Panji Dabutar1 Set 15.000,000

1 20 1 20 24 02 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Terpeliharanya GedungKantor

KelurahanPanji

Dabutar1 unit 5,000,000 APBD

Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan

Panji Dabutar1 unit 10.000,000

Page 256: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

28

KODE REKENINGURUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

INDIKATOR LOKASITARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/ PAGU

INDIKATIFSUMBER

DANATARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/ PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 1 20 24 06Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Meningkatanyaprofesionalisme

pengelolaan keuangandan pelaporan kinerja

100% 3,000,000 100% 3,000,000

1 20 1 20 24 06 01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersusunnya laporancapaian kinerja dan

realisasi kinerja SKPD

KelurahanPanji

Dabutar2 Dokumen 3,000,000 APBD

Mewujudkan Misi IRenstra Kelurahan

Panji Dabutar2 Dokumen 3,000,000

1 11PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

1 11 1 20 24 21Program Peran Serta danKesetaraan Gender dalamPembangunan

Terbinanya organisasiPerempuan 100% 7,000,000 100% 7.000,000

1 11 1 20 24 21 01 Pembinaan Organisasi PKKdalam Desa Percontohan Jumlah organisasi PKK

KelurahanPanji

Dabutar1 organisasi 7,000,000 APBD

Mewujudkan Misi IIIRenstra Kelurahan

Panji Dabutar1 organisasi 7.000,000

1 18 PEMUDA DAN OLAH RAGA

1 18 1 20 24 16 Program PeningkatanPeran Serta Pemuda

Terbinanya organisasiKepemudaan 100% 5,000,000 100% 5.000.000

1 18 1 20 24 16 01 Pembinaan OrganisasiKepemudaan

Terbinanya organisasiKepemudaan karang

taruna

KelurahanPanji

Dabutar1 Organisasi 5,000,000 APBD

Mewujudkan Misi IIIRenstra Kelurahan

Panji Dabutar1 Organisasi 5.000,000

Page 257: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

29

KODE REKENINGURUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

INDIKATOR LOKASITARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/ PAGU

INDIKATIFSUMBER

DANATARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/ PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 22 1 20 24 02 Program MendukungKegiatan Pemerintahan

Meningkatnyakelancaran kegiatan

pemerintahan100% 12.000,000 100% 12.000,000

Page 258: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

30

KODE REKENINGURUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

INDIKATOR LOKASITARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/ PAGU

INDIKATIFSUMBER

DANATARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/ PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

122 1 20 24 02 07 Stimuan kebersihan Jumlah peralatan Gotong

Royong

JUMLAH

Kel.panjidabutar 12 bulan 12.000.000

122.138.000

APBDMwujudan misirenstra KelurahanPanji Dabutar

12 bulan 12.000.000

134.040.000

Panji Dabutar,22 September 2014

LURAH PANJI DABUTAR

SARUDIN SAGALAPenata TK.INIP.19651017 198602 1 003

Page 259: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

31

BAB IVPENUTUP

Setelah mencermati Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Panji Dabutar

ini BAB demi BAB, maka dapat dipahami bahwa Tujuan dan Sasaran dari

Kelurahan Panji Dabutar yang dimanifestasikan dalam program dan kegiatan,

pada hakikatnya adalah untuk peningkatan kinerja Kelurahan Panji Dabutar

sekaligus diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja

Pemerintah Kabupaten Dairi secara akumulatif.

Akhirnya, demikianlah Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Panji

Dabutar ini disusun sedemikian rupa, dengan harapan bahwa usulan yang

disampaikan dapat disetujui oleh pihak yang berwenang.

Page 260: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

RENCANA KERJA (RENJA)KELURAHAN SIDIANGKAT

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

KECAMATAN SIDIKALANG

TAHUN 2015

Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

RENCANA KERJA (RENJA)KELURAHAN SIDIANGKAT

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

KECAMATAN SIDIKALANG

TAHUN 2015

Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

RENCANA KERJA (RENJA)KELURAHAN SIDIANGKAT

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

KECAMATAN SIDIKALANG

TAHUN 2015

Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

RENCANA KERJA (RENJA)KELURAHAN SIDIANGKAT

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

KECAMATAN SIDIKALANG

TAHUN 2015

Page 261: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur sepantasnya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai Tuhan pencipta sekaliguspengatur alam semesta ini, dan karena taufik dan hidayahNya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) KelurahanSidiangkat Tahun 2015 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun dalam rangka memenuhi Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2015 yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana kerja ini penyusunannya mengacu pada prioritas kegiatan dan anggaran pada tahun 2015, denganharapan dapat teralisasi karena memuat Pelayanan Publik di Kelurahan Sidiangkat, Kebijakan Kabupaten Dairi,serta mengakomodir perkembangan isu-isu pembangunan masyarakat yang ada.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna untuk itu kamimengharapkan saran, kritik, arahan dan bimbingan agar dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baikdan lancar.

Demikian Rencana Kerja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015 disusun untuk menjadi bahan data selanjutnya.

Sidiangkat, September 2014LURAH SIDIANGKAT,

MASRAN BAKOPENATA TK. INIP. 19603191986021001

Page 262: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

1 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintahseperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagaipedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat KelurahanSidiangkat dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakatyang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisamemacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun ygditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmidaerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, danpembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistemperencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintahterendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakantujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukanpada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD denganmengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isupenting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkanberdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan padapenalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepadapenelaahan usulan kegiatan masyarakat

Renja SKPD Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akandilaksanakan oleh Kantor Kelurahan Sidiangkat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 di 8Lingkungan. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama darisemua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan SidiangkatTahun 2015 adalah sebagai berikut :1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 , tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tingkat II Dairi dengan

mengubah undang-undang nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten diProvinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-undang(lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689).

2) Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencananan Pembangunan Nasional ( LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Nomor 4421 );

Page 263: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

2 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atasUndang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

4) Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700);

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman PelaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LaporanKeterangan Pertanggungjawaban KepalaDaerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah,Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunanPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaaan RencanaPembangunan Daerah;

9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan OrganisasiPemerintahDaerah;

11) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan danKelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Dairi Nomor 128);

12) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-DinasDaerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Dairi Nomor 128);

13) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten DairiTahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);

14) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);

Page 264: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

3 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 1 tahunyang ditetapkan dalam RENSTRA SKPD 5tahunan dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatanyang sangat strategis di setiap SKPD.Adapun Maksud dan Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

a. MaksudPerencanaan Kinerja merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan

menuntun Manajemen dan seluruh anggota organisasi pada pencapaian kinerja yang diinginkan. Denganberdasarkan perencanaan kinerja yang baik dimaksudkan agar pelaksanaan Renstra juga dapat dipantau, tingkatpencapaiannya lebih operasional, dan dapat dilihat kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan dan memacupencapaian tujuan dan sasaran organisasi lebih cepat

b. TujuanUntuk tujuan akuntabilitas kinerja, perencaaan kinerja digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi apakah

Kantor Kelurahan Sidiangkat dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang dibebankan oleh Bupati Dairi danuntuk mengukur seberapa baik pencapaian target-target yang telah ditetapkan dengan cara dan metode yang lebihefisien.

Disamping tujuan tersebut di atas, dari perencanaan Kinerja diharapkan akan dapat dimanfaatkan sebagaiberikut:1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatanyang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang

tersusun dalam rencana.2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh SKPD.3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah /kebijakan tugas-tugassesuai dengan kewenangannnya

4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.5. Menghubungkan perencanaan Strategis, rencana tindakan maupun perencanaan operasional yang terinci.6. Menajamkan sistem operasional rangkaian perencanaan sampai dengan tahap penentuan anggaran.7. Memudahkan melakukan pengukuran kinerja .8. Memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja.9. Melancarkan mekanisme dan peningkatan kinerja.10. Memudahkan dalam penetapan beban atau target kinerja pada unit kerja.

1.4. Sistematika PenulisanBAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud dan Tujuan1.4. Sistematika Penulisan

Page 265: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

4 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD2.4. Riview terhadap rancangan awal RKPD2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PenutupLampiran

Page 266: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

5 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Untuk Mengukur Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusundidalam renja tahun sebelumnya dan tahun berjalan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas KinerjaPemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkankeberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telahditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan haltersebut Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan Sidiangkat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan danPengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kelurahan Sidiangkat selama 2tahun terakhir yaitu tahun 2013-2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melaluitahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator KinerjaPenetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikatortersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikatorkinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telahditetapkan.

B. Capaian Analisis KinerjaPengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan

dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2013

Anggaran Tahun 2013 pada Kelurahan Sidiangkat dengan APBD (murni) sebesar Rp 87.422.000 (Delapanpuluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah ) yang terdiri dari 5 program dan 13 kegiatan. Darijumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 87.422.000 (Delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh duaribu rupiah),- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 100 %.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan usulan sebesar Rp. 177.888.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terurai dalam 5 program dan13 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2013, baik realisasikeuangan maupun realisasi fisik.

Page 267: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

6 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telahdilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dalam menjalankankegiatannya, Kantor Kelurahan Sidiangkat masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

a. Organisasi

Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh Kantor Kelurahan Sidiangkat sehingga kemungkinandalam mengawal visi dan misi Kantor Kelurahan Sidiangkat menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaandan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Kantor Kelurahan Sidiangkat Kabupaten Dairi memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) kurangmemadai, dimana kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakandengan jumlah aparatur yang ada. jumlah PNS yang ada di kantor Lurah Sidiangkat sebanyak 7 Orang yang terdiridari : Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi 4 Orang dan 1 orang staf.

c. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan kurang mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalampelaksanaan tugas dilingkungan Kantor Kelurahan Sidiangkat. Namun pada Tahun 2014 telah dilaksanakanpembangunan Gedung Kantor Kelurahan Sidiangkat yang dahulunya Gedung kantornya sudah sangatmemprihatinkan.

d. Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir, terutama padaprogram/kegiatan pelayanan yang berhubungan langsung kepada masyarakat.

e. Sistim Informasi manajemen (SIM) Perencanaan Pembangunan

Belum adanya kerjasama antar SKPD dalam sebuah aplikasi Sistem Informasi (SIM) Perencanaan Programdan Kegiatan yang dapat memudahkan dalam proses penyusunan RKPD. Permasalahan disini adalah kurangmampunya aparatur dalam mengaplikasikan sistem tersebut baik admin maupun operator di masing-masing SKPD.

f. Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD

Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar Desa/Kelurahandengan Kecamatan yang masih mengalami hambatan sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasihal tersebut.

g. Penyusunan LAKIP

Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Dairi dengan Satuan UnitKerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kurang kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP.

Page 268: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

7 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikanmelalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Kantor Kelurahan Sidiangkat melalui pendidikankader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data kinerja denganbaik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yangtegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkanaspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KANTOR KELURAHAN SIDIANGKAT

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Sidiangkat Kabupaten Dairi sesuai dengan Peraturan DaerahKabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan KabupatenDairi serta Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap –tiap Jabatanpada Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

1) LURAH

2) Sekretaris Lurah

3) Seksi Tata Pemerintahan

4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

5) Seksi Perekonomian dan Pembangunan

6) Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kelurahan Sidiangkat didukung oleh 7 (tujuh) orangPegawai, Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil Kelurahan Sidiangkat terdiri dari 2 (Dua)orang berpendidikan Sarjana (S1), 1 (satu) orang Diploma III dan 4 (Empat) orang berpendidikan SLTA. SecaraStruktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah maka Jabatan Eselon IV/a,1 (Satu) orang, Eselon IV/b sebanyak 5 (lima) orang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaKecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi serta Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2008 tentang TugasPokok dan Uraian Tugas Tiap –tiap Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi. Kelurahan Sidiangkatmerupakan salah satu perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerjatertentu dipimpin oleh Lurah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Lurah mempunyai tugas:

1. Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaankemasyarakatan di Wilayah Kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasukdalam tugas Perangkat Daerah dan atau instansi lainnya dikelurahan.

2. Selain tugas sebagaimana dimaksud, Lurah juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :a. Menetapkan program, rencana kegiatan dan anggaran kelurahan;b. Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Seksi;c. Mengoordinasikan dan mengarahkan seluruh staf agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;d. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan masyarakat;

Page 269: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

8 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

e. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kelurahan;f. Mengordinasikan upaya penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum;g. Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;h. Melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan;i. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di Kelurahan;j. Melaksanakan pelayanan kemasyarakatan yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Kinerja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2013 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melaluiberbagai program dan Kegiatan. Pencapaian Kinerja Sasaran tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Optimalnya fungsi kelurahan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.Kinerja sasaran ini mencapai 100 % dalam usaha mencapai sasaran Kelurahan Sidiangkat menetapkankebijakan 5 (Lima) Program dan 13 (Tiga belas) kegiatan . Adapun Pencapaian target kinerja 100% darisemua kegiatan yang ada.

2. Program Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pemerintah Kelurahan pada kegiatan PembinaanAdministrasi Kelurahan pencapaian target kinerja 100%, namun pada beberapa kegiatan yang masihmemerlukan peningkatan dimana sarana dan prasarana pendukung belum memadai.

3. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong royong yang dilakukan PNS Kantor Kelurahan Sidiangkat bersama-samadengan masyarakat setiap hari jumat secara bergiliran di 8 (Delapan) Lingkungan;

Hasil pengukuran kinerja pelayanan Kantor Kelurahan Sidiangkat dapat dilihat pada daftar tabel.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

a. Isu Internal

1). Tugas Pokok dan Fungsi

- Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untukmengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutanmasyarakat;

- Koordinasi dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kelurahan Sidiangkat danstrategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan;

- Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan

Misi;- Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan

masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan secara lebih terstruktur;- Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas

perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi;- Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan

masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

Page 270: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

9 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

2). Sumber Daya Manusia Aparatur

- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai

dengan latar belakang profesionalisme.

3). Sarana dan Prasarana

- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.- Pemeliharaan

4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialamioleh pemerintah daerah Kabupaten Dairi. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayaiseluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Dairi menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan programdan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya.Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semuaaspirasi dan program yang ada.

b. Isu Eksternal

1). Globalisasi

Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengancara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yangsejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi,telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusiaantar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual).

2). Peraturan Perundang-Undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalampraktek penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, danakuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan danpenerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance danpembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebasdari KKN.

Permasalahan

Page 271: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

10 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusunperencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari prosesperencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dantop down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan. Keterpaduan proses perencanaan inidiharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagaipelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melaluimusyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampaikepusat yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasiterhadap kebenaran pernyataan di atas. Hasil dari kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan kadang kala tidaktermuat di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disiapkan untuk menampung aspirasimasyarakat yang disebabkan karena keterbatasan dari dana Pemerintah sehingga dilakukan penundaan kegiatanatau mengesampingkan terlebih dahulu diakibatkan kebutuhan lain yang lebih penting sehingga masyarakat merasadikesampingkan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perluditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentukkegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukankegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Lurah dalam peningkatan kualitas produk perencanaanpembangunan adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas serta kurangnya kuantitas SDM yang ada di KantorLurah Sidiangkat;

2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;3. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan

kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencanapembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;

4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;5. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang

ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjangdalam rangkaian kegiatan yang berurutan;

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkandengan dokumen-dokumen perencanaan;

7. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupunpenganggaran.

8. Ketidaksesuaian indikator-indikator yang ada didalam dokumen perencanaan sehingga mempengaruhi secarakeseluruhan dari proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri.

Dampak

Ketidaksesuaian dokumen perencanaan awal dari tingkat desa/kelurahan sangat berpengaruh terhadap hasil-hasil dokumen perencanaan pembangunan sehingga target yang dicanangkan berdasarkan hasil musrenbang

Page 272: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

11 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

tingkat Kelurahan pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunanyang diinginkan sejak awal didalam visi dan misi Kelurahan. Sehingga koordinasi dengan pihak terkait harus selaludijalankan dan dikomunikasikan secara intensif dengan pihak-pihak terkait selaku pengambil kebijakan juga SKPDbaik vertikal maupun horizontal.

Belum lagi unsur-unsur politis yang turut mempengaruhi didalam proses perencanaan dan penganggaransehingga mempengaruhi hasil musrenbang di Kelurahan setelah sampai di tingkat Kabupaten. Adanya tekananpolitis mengakibatkan program, kegiatan dan anggaran yang akan dicanangkan mentah di tengah jalan akibatcampur tangan politisi. Secara garis besar semua yang berhubungan dengan dokumen perencanaan awalberpengaruh terhadap kebijakan nasional. dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan sehingga alur-alur yang ditetapkan dapat sejalan dan teratur sesuai yang tertuang didalam dokumen-dokumen perencanaanpembangunan pemerintah daerah.

Peluang dan Tantangan

a. Peluang ( Opportunity)Beberapa Peluang yang dimiliki oleh Kelurahan Sidiangkat yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

dalam pengambilan kebijakan untuk menutupi kelemahan yang ada :1) Adanya program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan pedesaan.2) Adanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan media massa.

b. Tantangan ( Threats )Beberapa Tantangan yang dimiliki oleh Kelurahan Sidiangkat yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pokok

dan Fungsi :1) Kondisi perekonomian masyarakat masih rendah.2) Harga pasar produk pertanian yang tidak menentu.3) Adanya persaingan hasil bumi sejenis dari daerah lain baik dari segi kualitas maupun kuantitas.4) Wilayah yang rentan terhadap bencana alam.5) Peraturan Perundang Undangan yang belum ditegakkan secara benar.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2015 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabelberikut ini:

Page 273: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

12 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kantor Kelurahan Sidiangkat akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangkukepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi yangtelah dirangkum dari hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan akan dimusyawarahkan ditingkat Kecamatan dalamkegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan dan berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari setiap Desa/Kelurahandengan program dan kegiatan skala prioritas masing-masing yang akan diteruskan ke Musrenbang tingkatKabupaten.

Didalam penyelenggaraan musrenbang Kelurahan akan dihadiri pemangku-pemangku kepentingan yangterdiri dari unsur-unsur masyarakat diantaranya Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh Pemuda, KepalaLingkungan yang terdiri dari 8 Kepala Lingkungan, UPT. Dinas Kesehatan, UPT Dinas Pendidikan, OrganisasiPerempuan (PKK) dan unsur-unsur masyarakat lainnya untuk merencanakan skala prioritas pembangunan yangakan dilaksanakan di Kelurahan Sidiangkat. Hasil yang dicapai dari kesepakatan merupakan hasil musrenbangKelurahan Sidiangkat yang akan diteruskan pada musrenbang tingkat Kecamatan yang akan selanjutnya akandituangkan dalam RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015.

Namun pada saat pembahasan musrenbang tingkat Kabupaten sering sekali usulan-usulan yang telahditetapkan dalam hasil musrenbang tingkat Desa/Kelurahan sampai Kecamatan tidak diakomodir di RKPDKabupaten dimana hal ini disebabkan akan keterbatasan anggaran dan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan

Page 274: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

13 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

politik dan kelompok-kelompok tertentu, sehingga masyarakat merasa usulan-usulan dari tingkat desa melaluimusrenbang Kelurahan tidak efektif dan efesien. Dimana masyarakat merasa alasan tersebut sudah menjadi alasanklasik. Walaupun demikian didalam musrenbang Kelurahan Sidiangkat Tahun 2014 sebahagian telah tertampung diAPBD Tahun 2014 seperti Pembangunan Kantor Kelurahan Sidiangkat

dari tabel dibawah ini kita akan dapat melihat kesesuaian usulan hasil musrenbang sebagai skala prioritasdengan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015 sebagai berikut :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 3.1.Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional

NoKebijakan

Kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi Nasional

1 2 3 4 5 6

1Pelaksanaan LombaDesa /KelurahanTerbaik TingkatKecamatan.

Pelaksanaanlomba

Desa/Kelurahantebaik di tingkat

Kecamatan yangakan diteruskan di

tk. Kabupaten

Pelaksanaan lombaDesa/Kelurahantebaik di tingkatKabupaten hasilseleksi yang terbaikditingkat Kecamatan

Pelaksanaan lombaDesa/Kelurahantebaik di tingkatProvinsi hasilseleksi yang terbaikditingkat Kabupaten

PelaksanaanlombaDesa/Kelurahantebaik di tingkatNasional hasilseleksi yangterbaik ditingkat

Page 275: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

14 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

Provinsi

2 Rapat KoordinasiBulanan

Rapat Koordinasidengan Camat

akan diimplementasikan

di kelurahan

Hasil rapatkoordinasi beberapahal yangmenemukan kendalaperlu dilaporkan keKabupaten

3Kegiatan PembinaanOrganisasi PKKdalam DesaPercontohan

KegiatanPembinaanOrganisasi PKK ditingkatKecamatan

Penyelenggaraankegiatan organisasiPKK ditingkatKabupaten

Penyelenggaraankegiatan organisasiPKK ditingkatKabupaten

4Pembuatan datapada papanmonografi diKelurahan

Data Monografidari Kelurahan dituangkan dlmpada papanmonografiKecamatan

Data dari tingkatKelurahan,Kecamatan akandituangkan dalamDairi dalam angka

5Menyampaikan Datapenduduk untukpembuatan E-KTP

Perekaman Datapenduduk, Sidikjari dan foto untukpembuatan E-KTP

Hasil Perekamanakan di kumpulkandi Kantor CatatanSipil Kabupaten Dairi

KebijakanNasional untukProgram E-KPTdi SeluruhIndonesia

6Penyaluran Raskinbagi masyarakatmiskin merupakankebijakan Nasional

PenyaluranRaskin yangdikirim dari BulogKabanjaheterlebih dahulu keKecamatanSebelumdisalurkan keDesa/Kelurahan

Penyampaianlaporan hasilpenyaluran kepadaBupati

Laporan hasilpenyaluran Raskindari tiap-tiap daerahdi sampaikankepada gubernur

Program RaskinuntukmasyrakatMiskin adalahkebijakansecara Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkanRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau RencanaKerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah denganmelibatkan masyarakat. Rencana Kerja Kantor Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015 adalah dokumen perencanaanyang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Dairi yang merupakansatu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana,sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Sejalan dengan visi dimaksud, Kelurahan Sidiangkat Visi sebagai pandangan jauh kedepan untukmenentukan arah dan tujuan instansi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan memperhatikanTugas Pokok dan Fungsi yang dimilki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi KantorKelurahan Sidiangkat Kabupaten Dairi, adalah : ”TERWUJUDNYA KELURAHAN SIDIANGKAT YANG BERSIH,INDAH, AMAN DAN TERTIB SERTA MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF MELALUI DUKUNGAN APARATURDALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA”

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kantor Kelurahan Sidiangkat sebagai lembaga yangberkompeten dalam pelayanan prima dan professional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan

Page 276: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

15 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabeldan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Dairi yang sejahtera melalui pengembangan agribisnisyang berdaya saing.Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Misi yang diemban olehKantor Kelurahan Sidiangkat untuk mencapai visi maka ada beberapa Misi yang harus dicapai dalam rangkamewujudkan Kabupaten Dairi Sejahtera 2015, yaitu :

1. Menjadikan Kelurahan Sidiangkat menjadi Kelurahan Percontohan;2. meningkatkan Sumber Daya Manusia Kelurahan Sidiangkat dan Lingkungan Masing-masing;3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya;4. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan;5. melaksanakan Gotong royong di setiap lingkungan.Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan

(stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraantugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok danfungsinya.Kriteria berikutnya yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan adalahrelevansinya dengan visi RPJM Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019

Dari visi dan Misi tersebut di atas, Prioritas Program dari Renstra Kelurahan Sidiangkat adalah :

Non Urusan :

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja3. Penyediaan alat tulis kantor4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor7. Penyediaan makanan dan minuman8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah9. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/Teknis Perkantoran

II. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Urusan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian, dan Persandian

a. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi Pemerintahan Kelurahan

1. Pembinaan Administrasi Kelurahan2. Fasilitasi Pengisian kekosongan kepala desa/perangkat desa3. Fasilitasi Pengelolaan ADD, TPAPD, dan PDRD4. Pembinaan Kelurahan Percontohan

Page 277: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

16 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

b. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah

1. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan2. Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan4. Rapat Dinas Pelaksanaan pembangunan di tingkat Kelurahan5. Updating database Pembangunan

c. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan

1. Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam2. Fasilitasi Kegiatan PKK3. Pembinaan dan Patroli Kamtibmas4. Pembinaan Perlindungan Masyarakat5. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan7. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat8. Pembinaan BPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yangdikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Kelurahan Sidiangkat Tahun 2014-2019.

A. Tujuan

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin di capai adalah Penyusunan perencanaan yang tepat sasaran,tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan pengembangan menujupelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkesinambungan.

B. Sasaran

Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, makasasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate;2. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan;3. Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, secara periodik, terintegrasi danberkesinambungan;4. Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah;5. Terlaksananya kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya.

Page 278: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

17 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

3.3 Program dan KegiatanKantor Kelurahan Sidiangkat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perpanjangan yang

tangan dari pemerintah kecamatan dan Kabupaten melaksanakan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan ditingkat Kelurahan sebagaimana yang diamanatkan pada undang-undang 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kelurahan Sidiangkat, pada dasarnya kegiatan di KantorKelurahan Sidiangkat adalah sebagai lembaga yang berkompeten dalam memberikan pelayanan prima danprofessional kepada masyarakat secara langsung dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yangberlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatifuntuk mendukung terwujudnya Kabupaten Dairi yang sejahtera melalui pengembangan agribisnis yang berdayasaing.

Sesuai dengan Visi Kelurahan Sidiangkat Tahun 2009 – 2014 yaitu “Terwujudnya Kelurahan Sidiangkat YangBersih, Indah, Aman Dan Tertib Serta Masyarakat Yang Partisipatif Melalui Dukungan Aparatur Dalam MemberikanPelayanan Prima”, maka program dan kegiatan yang dirancang Kelurahan Sidiangkat tahun 2015 terdiri dari :

Program Utama :A. Pelayanan Rekomendasi Izin HOB. Pelayanan Rekomendasi IMB :C. Pelayanan Surat Pengantar Administrasi Kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK.) , Kartu

Tanda Penduduk (KTP), dan Surat Keterangan Pindah (SKP).D. Pelayanan Surat Keterangan Tanah dan Surat Pernyatan Ahli Waris :

1. Surat Keterangan Tanah2. Surat Keterangan Ahli Waris :

C. Bulan Bhakti Gotong Royong

Program Penunjang :A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Berikut ini adalah indikator keberhasilan pencapaian sasaran tahunan Kantor Kelurahan Sidiangkat, yaitu :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan Terbaik TingkatKecamatan.

Persentase Desa yang meningkatdalam keberhasilan pelaksanaanProgram daerah pada TingkatDesa/Kelurahan, tertib PelaksanaanUrusan PemerintahanDesa/Kelurahan.

1 Kelurahan, meningkatkankebersihan, meningkatkan Programyang dilaksanakan di tingkatKelurahan, tertib Pelaksanaan UrusanPemerintahan.

Page 279: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

18 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

2. Rapat Koordinasi Bulanan Persentase Rapat dan evaluasibulanan

12 kali selama setahun.

3. Kegiatan PembinaanOrganisasi PKK dalamDesa Percontohan

Persentase Peningkatan pemahamanTugas Ketua Pokja PKKDesa/Kelurahan, tertib pengisianBuku Administrasi PKK (6 Buku),pelaksanaan 10 Program Pokok PKK

1 Desa dan 1 Kelurahan

4. Kegiatan PembinaanOrganisasi PKK dalamDesa Percontohan

Persentase Peningkatan pemahamanTugas Ketua Pokja PKKDesa/Kelurahan, tertib pengisianBuku Administrasi PKK (6 Buku),pelaksanaan 10 Program Pokok PKK

12 Bulan

5. Fasilitasi Pendataan danPenagihan PBB

Persentase penambahan WP,perbaikan data WP PBB baru danpeningkatan jumlah PBB yang ditagih

WP baru dan perbaikan WP PBByang ditagih

6. Pembinaan OrganisasiKepemudaan

Persentase peningkatan pemahamanfungsi organisasi kepemudaan.

1 Karang taruna kelurahan.

7. Penyuluhan KesehatanAnak Balita

Persentase peningkatan kesadarankesehatan anak balita

Ibu dan Balita

8. Pembinaan OrganisasiPerempuan

Persentase Peningkatan pemahamanfungsi Pokja PKK Desa/Kelurahan,tertib pengisian Buku AdministrasiPKK (6 Buku), pelaksanaan 10Program Pokok PKK

Pembinaan PKK Desa danKecamatan

9. Pelaksanaan MusrenbangDesa/Kelurahan

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. 1 Kelurahan

11. Perayaan Hari BesarNasional, Keagamaan danBudaya Daerah

Pelaksanaan Hari Besar dan PestaBudaya.

- Perayaan HUT RI- Pelaksanaan Safari Ramadhan- Pelaksanaan Safari Natal- Partisipasi pada Pesta Budaya

Njuah njuah12. Belanja Administrasi

Umum /Rutin KantorKelurahan Sidiangkat

Persentase Pelaksanaan kegiatanrutin

100 %

.-

Jumlah Program/Kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 :

Page 280: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

19 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

Program dan Kegiatan Rencana Jumlah Prog/keg. Realisasi JumlahProg/keg

1 2 3Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air danListrik 12 bulan 12 bulan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan dinas/operasional 2 Unit STNK 2 Unit STNK

3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4 Unit 4 Unit

4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4 Unit 4 Unit

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 40 Jenis 40 Jenis

6. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 8 Jenis Cetak dan 10.320copy

8 Jenis Cetak dan10.320 copy

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranganbangunan Kantor 15 Jenis 15 Jenis

8. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 26 Jenis 26 Jenis

9. Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan 12 Bulan

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan 12 Bulan

11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 5 Jenis 5 Jenis

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 27 Jenis 27 Jenis

13. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan 3 Unit 3 Unit

14. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung 2 Unit 2 Unit

15. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung 9 Unit 9 Unit

Program Peningkatan Peran Serta dan KesetaraanGender dalam Pembangunan

16. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 12 Bulan 12 Bulan

Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adatterpencil (KAT), dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)

18 Koordinasi dan Penyaluran Raskin bagi keluargamiskin 12 Bulan/ 8 Lingkungan 12 Bulan/

8 Lingkungan

Program Pengelolaan Keberagaman Budaya

19. Pengembangan Pariwisata daerah 3 Kegiatan 3 Kegiatan

Program peningkatan peran serta kepemudaan

20 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 8 Organisasi 8 Organisasi

Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalammembangun Desa

Page 281: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

20 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

21. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalammembangun desa

24. Pelaksanaan Perlombaan Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan

25. Peningkatan Peran Serta masyarakat dalampengendalian lingkungan hidup 8 Lingkungan 8 Lingkungan

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kelurahan Sidiangkat merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan

kegiatan Kantor Kelurahan Sidiangkat selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015. Rencana Kerja (Renja)

menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan

masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base

Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tata

kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu

menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada

masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Page 282: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

21 Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

Output Rencana Kerja Kantor Kelurahan Sidiangkat adalah Program Tahunan Kelurahan Sidiangkat yang

sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program.Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan Sidiangkat ini disusun sebagai

bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan

dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kelurahan Sidiangkat, sehingga Perencanaan dan

Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan.Sebagai manusia kami tidak luput

dari kekurangan dan kekhilafan,untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Akhir

kata diucapkan terima kasih.

Sidiangkat, September 2014LURAH SIDIANGKAT,

MASRAN BAKOPENATA TK. INIP. 19603191986021001

Page 283: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Nama SKPD

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

PaguIndikatif (Rp.

000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

KabutuhanDana

(Rp. 000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Urusan Wajib

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlayaninya administrasiperkantoran 100% 89,100 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranTerlayaninya administrasiperkantoran 100%

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015

KELURAHAN SIDIANGKAT KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

: Kantor Kelurahan Sidiangkat

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlayaninya administrasiperkantoran 100% 89,100 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranTerlayaninya administrasiperkantoran 100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air danListrik

KelurahanSidiangkat

Tersedianya jasa Telepon, Listrik danAir 12 Bulan 3,500 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya

air dan ListrikKelurahanSidiangkat

Tersedianya jasa Telepon, Listrikdan Air 12 Bulan

Penyediaan Jasa Perbaikan Perbaikan PeralatanKerja

KelurahanSidiangkat

Tersedianya Jasa Perbaikanperalatan kerja 12 Bulan 3,000 Penyediaan Jasa Perbaikan Perbaikan

Peralatan KerjaKelurahanSidiangkat

Tersedianya Jasa Perbaikanperalatan kerja 12 Bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor KelurahanSidiangkat Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan

Sidiangkat Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KelurahanSidiangkat

tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan 12 Bulan 5,000 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanKelurahanSidiangkat

tersedianya Barang Cetakandan Penggandaan 12 Bulan

Penyediaan komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

KelurahanSidiangkat

Tersedianya Komponen InstalasiListrik 12 Bulan 4,800 Penyediaan komponen instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan KantorKelurahanSidiangkat

Tersedianya Komponen InstalasiListrik 12 Bulan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KelurahanSidiangkat

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 12 Bulan 5,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

KantorKelurahanSidiangkat

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 12 Bulan

Penyediaan Makanan dan Minuman KelurahanSidiangkat Tersedianya Makanan dan minuman 12 Bulan 7,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan

Sidiangkat Tersedianya Makanan danminuman 12 Bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluarDaerah

KelurahanSidiangkat Tersedianya biaya Perjalanan Dinas 12 Bulan 20,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

DaerahKelurahanSidiangkat

Tersedianya biaya PerjalananDinas 12 BulanRapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

DaerahKelurahanSidiangkat Tersedianya biaya Perjalanan Dinas 12 Bulan 20,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

DaerahKelurahanSidiangkat

Tersedianya biaya PerjalananDinas 12 Bulan

Penyediaan Tenaga pendukung administrasi teknisperkantoran

KelurahanSidiangkat

Jumlah tenaga pendukung adm.Teknis perkantoran 12 Bulan 28,800 Penyediaan Tenaga pendukung administrasi

teknis perkantoranKelurahanSidiangkat

Jumlah tenaga pendukung adm.Teknis perkantoran 12 Bulan

2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnya Sarana danPrasarana aparatur 100% 57,788 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana danPrasarana aparatur 100%

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KelurahanSidiangkat

Tersedianya Perlengkapan GedungKantor 1 Paket 15,788 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelurahan

SidiangkatTersedianya PerlengkapanGedung Kantor 1 Paket

Page 284: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KelurahanSidiangkat Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 1 Paket 15,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kelurahan

SidiangkatTersedianya Peralatan GedungKantor 1 Paket

pengadaan Mebeleur KelurahanSidiangkat Tersedianya mebeleur 1 Paket 20,000 pengadaan Mebeleur Kelurahan

Sidiangkat Tersedianya mebeleur 1 Paket

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor KelurahanSidiangkat Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit 7,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalKelurahanSidiangkat

Terpeliharanya JumlahKendaraan Dinas 1 Unit

3 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya ProfesionalismePengelolaan Keuangan danPelaporan Kinerja

100% 3,000Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Meningkatnya ProfesionalismePengelolaan Keuangan danPelaporan Kinerja

100%

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisarrealisasi kinerja SKPD

KelurahanSidiangkat

Tersusunnya laporan capaian kinerjadan realisasi SKPD 1 Tahun 3,000 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan

iktisar realisasi kinerja SKPDKelurahanSidiangkat

Tersusunnya laporan capaiankinerja dan realisasi SKPD 1 Tahun

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

6 Program Peran Serta dan Kesetaraan Genderdalam Pembangunan Terbinanya Organisasi Perempuan 100% 9,000 Program Peran Serta dan Kesetaraan

Gender dalam PembangunanTerbinanya OrganisasiPerempuan 100%

Pembinaan Organisasi Perempuan KelurahanSidiangkat Jumlah Organisasi Perempuan 1 Organisasi 9,000 Pembinaan Organisasi Perempuan Kelurahan

Sidiangkat Jumlah Organisasi Perempuan 1 Organisasi

PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMUDA DAN OLAHRAGA

8 Program Peningkatan Upaya PenumbuhanKewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Terbinanya organisasiKepemudaan 100% 5,000

Program Peningkatan UpayaPenumbuhan Kewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda

Terbinanya organisasiKepemudaan 100%

Pembinaan Organisasi Pemuda KelurahanSidiangkat Jumlah Organisasi Kepemudaan 1 Tahun 5,000 Pembinaan Organisasi Pemuda Kelurahan

Sidiangkat Jumlah Organisasi Kepemudaan 1 Tahun

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

9 Program Peningkatan PemberdayaanMasyarakat Desa

Meningkatnya Partisipasimasyarakat dalam membangunDesa

100% 17,000 Program Peningkatan PemberdayaanMasyarakat Desa

Meningkatnya Partisipasimasyarakat dalammembangun Desa

100%9 Program Peningkatan PemberdayaanMasyarakat Desa

Meningkatnya Partisipasimasyarakat dalam membangunDesa

100% 17,000 Program Peningkatan PemberdayaanMasyarakat Desa

Meningkatnya Partisipasimasyarakat dalammembangun Desa

100%

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa KelurahanSidiangkat Gotong Royong 1 Kelurahan 17,000 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Kelurahan

Sidiangkat Gotong Royong 1 Kelurahan

180,888Jumlah...........

Page 285: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Tahun 2011 2014 2015 2016 2011 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Terlaksananya Pelayanan Umum MenyangkutPemerintahan Kelurahan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2015 KTP 1193 KTP 819 KTP 512 KTP 1870 KTP 936 KTP 819 KTP 512 KTP

Pembuatan Kartu Keluarga 2015 KK 101 KK 819 KK 512 KK 1970 KK 18 KK 150 KK 200 KK

Pembuatan Surat Keterangan Pindah 60 Berkas 50 Berkas 60 Berkas 60 Berkas 44 Berkas 40 Berkas 60 Berkas 55 Berkas

Proyeksi CatatanAnalisis

Realisasi Capaian

KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KANTOR KELURAHAN SIDIANGKAT KECAMATAN SIDIKALANG

No Indikator SPM/StandarNasional IKK

Target Renstra SKPD

Pembuatan Surat Keterangan Pindah 60 Berkas 50 Berkas 60 Berkas 60 Berkas 44 Berkas 40 Berkas 60 Berkas 55 Berkas

Membuat laporan Mutandis dan MutasiKependudukan

12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan

memfasilitasi Pelaksanaan Pembebasan tanahdan pelapasan hak tanah 150 Surat 150 Surat 100 Surat 150 Surat 70 Surat 70 Surat 100 Surat 150 Surat

Menyusun laporan Kelurahan berkaitan denganpenyelenggaraan kegiatan pemerintahan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan

2 Terlaksananya Pelayanan umum menyangkutKesejahteraan rakyat

Perencanaan Pembangunan di BidangKesejahteraan Sosialmemfasilitasi penyaluran Raskin kepadaMasyarakat Miskin

8 Lingkungan 8 Lingkungan 8 Lingkungan 8 Lingkungan 8 Lingkungan 8 Lingkungan 8 Lingkungan 8 Lingkungan

Memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan

Memfasilitasi kegiatan-kegiatan kebudayaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

3Terlaksananya mekanisme perencanaan yangberjenjang, melalui penjaringan aspirasikepentingan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Terselenggaranya musrenbang TingkatKelurahan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 KaliTerselenggaranya musrenbang TingkatKelurahan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali

Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen

Persentase sinkronisasi perencanaan danpenganggaran 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

4. Terlaksananya kegiatan peningkatan potensisumber daya/ PAD

Perencanaan Pembangunan Ekonomi danPeningkatan PADTerlaksananya Pemungutan Retribusi HotelRestotan, IMB dan PBB

Page 286: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Target RenjaSKPD Tahun 2012

Realisasi RenjaSKPD Tahun 2012

TingkatRealisasi (%)

Realisasi Capaian Programdan Kegiatan s/d Tahunberjalan (Tahun 2014)

Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) 12

1 20 URUSAN WAJIB

Target Programdan Kegiatan s/dTahun Berjalan(Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/dTahun berjalan

Nama SKPD

1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2014KELURAHAN SIDIANGKAT KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI

Nama SKPD : Kantor Lurah Sidiangkat

Kode Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Out Put)

Target Kinerja CapaianProgram (Renstra

SKPD) Tahun 2009 s/d2014

Realisasi Target KinerjaHasil Program dan

keluaranKegiatanTahun 2009

s/d 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun lalu (n-2)

1 20 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

1 20 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kemampuan Kantor Lurahdalam mengkoordinasi dan memfasilitasi 173,400,000 40,047,500 35,640,000 40,047,500 112% 60,300,000 140,395,000 0.809659746 Kelurahan

Sidiangkat

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber dayaair dan Listrik Terpenuhinya Jasa Telepon , Listrik dan Air 5,000,000 2,600,000 1,800,000 2,600,000 144% 3,500,000 8,700,000 1.74

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya Peralatan Kerja Kantor LurahSidiangkat 5,000,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000 50% 3,000,000 5,000,000 1

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Bahan dan peralatan Alat TulisKantor Lurah Sidiangkat 21,000,000 9,159,500 5,500,000 9,159,500 167% 12,000,000 30,319,000 1.443761905

11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Terpenuhinya kebutuhan akan percetakandan penggandaan 18,000,000 2,708,000 5,000,000 2,708,000 54% 5,000,000 10,416,000 0.578666667

12 Penyediaan komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan Instalasipenerangan listrik Kantor Lurah Sidiangkat 7,500,000 4,800,000 10,000,000 4,800,000 48% 4,800,000 14,400,000 1.92

13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapankantor Lurah Sidiangkat 7,500,000 2,500,000 3,500,000 2,500,000 71% 5,000,000 10,000,000 1.333333333

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makan/minumaparatur kantor Lurah Sidiangkat 10,000,000 - - - 0% 7,000,000 7,000,000 0.717 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makan/minumaparatur kantor Lurah Sidiangkat 10,000,000 - - - 0% 7,000,000 7,000,000 0.7

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluarDaerah

Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasidan konsultasi keluar/dalam daerah aparaturKantor Lurah Sidiangkat

36,400,000 17,280,000 7,840,000 17,280,000 220% 20,000,000 54,560,000 1.498901099

19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukungadministrasi

Tersedianya Jasa tenaga pendukungadministrasi perkantoran 63,000,000 28,800,000 19,200,000 28,800,000 150% 28,000,000 85,600,000 1.358730159

1 20 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya kemampuan Kantor Lurahdalam koordinasi dan fasilitasi 42,000,000 6,000,000 15,000,000 3,000,000 20% 52,788,000 61,788,000 1.471142857 Kelurahan

Sidiangkat

Page 287: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorMeningkatnya pelayanan dan kinerja SDMdalam memberikan pelayanan danpembangunan

10,000,000 3,000,000 12,000,000 3,000,000 25% 15,788,000 21,788,000 2.1788

09 Pengadaan Peralatan Gedung KantorTerpenuhinya fasilitas aparatur dalammemberikan kinerja dan pelayanan kantorLurah Sidiangkat

10,000,000 3,000,000 - - 0% 15,000,000 18,000,000 2

10 pengadaan Mebeleur Terpenuhinya sarana dan Prasarana GedungKantor Lurah Sidiangkat 20,000,000 - - - 0% 20,000,000 20,000,000 1

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor KelurahanSidiangkat 2,000,000 - 3,000,000 - 0% 2,000,000 2,000,000 1

1 11PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

1 11 18 Program Peran Serta dan KesetaraanGender dalam Pembangunan

Meningkatnya Peran Serta Perempuandalam Pembangun 25,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 100% 9,000,000 23,000,000 Kelurahan

Sidiangkat1 22 18 01 Pembinaan Organisasi Perempuan 25,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 100% 9,000,000 23,000,000 0.921 22 18 01 Pembinaan Organisasi Perempuan 25,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 100% 9,000,000 23,000,000 0.92

1 18 PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 18 17Program Peningkatan UpayaPenumbuhan Kewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda

Menigkatnya minat masyarakat dalamberwirausaha dan pendidikan life skill 25,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 5,000,000 9,000,000 Kelurahan

Sidiangkat

1 18 17 01 Pembinaan Organisasi Pemuda tersedianya pemuda/pemudi yang telahterlatih 25,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100% 5,000,000 9,000,000 0.36

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1 22 17 Program Peningkatan PemberdayaanMasyarakat Desa

Meningkatnya Kepedulian Masyarakatdalam pembangunan 60,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 17,000,000 41,000,000 Kelurahan

Sidiangkat

03 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa tererlaksananya bulan bhakti gotong royongdi tingkat desa dan kelurahan 60,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 100% 17,000,000 41,000,000 0.683333333

Page 288: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Nama SKPD

NO Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

1 Pembangunan Kantor Lurah Sidiangkat Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 1 Unit Pada Tahun 2014 Telah dilaksanakanRehab Total Gedung Kantor

2 pembuatan Tembok / Pagar SDLB Sidiangkat Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan Pagar/tembok SDLB Sidiangkat 300 Meter

3 Peningkatan Jalan Kelingking menuju Kuta Padang Kelurahan Sidiangkat Tersedianya akses jalan Kelingking menuju Kuta Padang 1000 Meter

4 Pembukaan Jalan Base Camp ke Lae rambung Kelurahan Sidiangkat Tersedianya akses jalan langsung menuju Lae Rambung 1800 Meter

5 Pembangunan Tembok/pagar SD No. 034779 Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan Pagar/tembok SD No. 034779 600 Meter

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2014KELURAHAN SIDIANGKAT KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI

: Kantor Lurah Sidiangkat

5 Pembangunan Tembok/pagar SD No. 034779 Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan Pagar/tembok SD No. 034779 600 Meter

6 Pengerasan Jalan ke PUSTU Sidiangkat Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 100 Meter

7 Peningkatan Jalan Sambungan dari Kuta Tengah ke Kuta Rimbaru Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 500 Meter

8 Pemasangan Lampu Jalan menuju Pondok Pesantren Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 10 Unit

9 Pembuatan Kamar Mandi di Lokasi sekolah Pesantren Sidiangkat Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 3 Unit

10 Pengerasan Jalan Pertanian di Lingkungan IV Lae Songsang Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 1500 Meter

11 Pemasangan Lampu Jalan Seputaran Jalan Runding Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 50 Ttitik

12 Pembukaan Jalan dari Depan Peternakan menuju Lae Simbelin Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 2000 Meter

13 Peningkatan Jalan dari Komplek Pesantren Sidiangkat Menuju Angkat Simbara Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 1000 Meter

14 Pengerasan Jalan dari angkat Simbara menuju ke Kuta Nadeak Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 1500 Meter

15 Pembangunan Tembok Penahan di Angkat Simbara menuju Kuta Nadeak Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 15 Meter

16 Pembangunan Irigasi dari Lokasi Peternakan menuju Kuta Nadeak Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 1500 Meter16 Pembangunan Irigasi dari Lokasi Peternakan menuju Kuta Nadeak Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 1500 Meter

17 Penyuluhan /Kursus Pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 14 Kelompok Tani

18 Penyediaan Bibit Jeruk untuk 14 Kelompok tani Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 28.000 batang Penyediaan Bibit Jeruk telah diberikankepada 2 kelompok tani

19 Penyediaan Bibit Kayu untuk penghijauan Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 15.000 Batang

20 Pembangunan Gedung SMP negeri Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 1 Unit

21 Pembangunan Gedung TK/PAUD Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 1 Unit

22 Pembangunan Poskesdes Kelurahan Sidiangkat Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat 1 Unit

Page 289: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

APBDKab.

APBDProp. APBN

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

1 20 OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlayaninya administrasi perkantoran 100% 89,100,000 98,010,000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya airdan Listrik Tersedianya jasa Telepon, Listrik dan Air Kelurahan

Sidiangkat 12 Bulan 3,500,000 APBDKab. 12 Bulan 3,850,000

Kode Rekening

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SKPD TAHUN 2015PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KELURAHAN SIDIANGKAT KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI

SASARAN RENSTRA INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN CATATANPENTING

PERKIRAAN MAJU TAHUN2016

KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

SasaranTARGETCAPAIANKINERJA

LOKASI

Sumber Dana

RENCANA TAHUN 2015

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya airdan Listrik Tersedianya jasa Telepon, Listrik dan Air Kelurahan

Sidiangkat 12 Bulan 3,500,000 APBDKab. 12 Bulan 3,850,000

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Perbaikan PeralatanKerja Tersedianya Jasa Perbaikan peralatan kerja Kelurahan

Sidiangkat 12 Bulan 3,000,000 APBDKab. 12 Bulan 3,300,000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor KelurahanSidiangkat 12 Bulan 12,000,000 APBD

Kab. 12 Bulan 13,200,000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan KelurahanSidiangkat 12 Bulan 5,000,000 APBD

Kab. 12 Bulan 5,500,000

12 Penyediaan komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

KelurahanSidiangkat 12 Bulan 4,800,000 APBD

Kab. 12 Bulan 5,280,000

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor KelurahanSidiangkat 12 Bulan 5,000,000 APBD

Kab. 12 Bulan 5,500,000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan minuman KelurahanSidiangkat 12 Bulan 7,000,000 APBD

Kab. 12 Bulan 7,700,000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluarDaerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam dan LuarDaerah

KelurahanSidiangkat 12 Bulan 20,000,000 APBD

Kab. 12 Bulan 22,000,000

19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi Tersedianya Jasa tenaga pendukung administrasiperkantoran

KelurahanSidiangkat 12 Bulan 28,800,000 APBD

Kab. 12 Bulan 31,680,00019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi Tersedianya Jasa tenaga pendukung administrasiperkantoran

KelurahanSidiangkat 12 Bulan 28,800,000 APBD

Kab. 12 Bulan 31,680,000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur 100% 57,788,000 63,566,800

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor KelurahanSidiangkat 1 Paket 15,788,000 APBD

Kab. 1 Paket 17,366,800

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor KelurahanSidiangkat 1 Paket 15,000,000 APBD

Kab. 1 Paket 16,500,000

10 pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur KelurahanSidiangkat 1 Paket 20,000,000 APBD

Kab. 1 Paket 22,000,000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Ruang Kantor KelurahanSidiangkat 1 Unit 7,000,000 APBD

Kab. 1 Unit 7,700,000

Page 290: DINAS PENDIDIKAN - dairikab.go.id · modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 ... 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Profesionalisme PengelolaanKeuangan dan Pelaporan Kinerja 100% 3,000,000 3,300,000

01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisarrealisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasikinerja SKPD

KelurahanSidiangkat 1 Tahun 3,000,000 APBD

Kab. 1 Tahun 3,300,000

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

20 02 Program Peran Serta dan Kesetaraan Genderdalam Pembangunan Terbinanya Organisasi Perempuan 100% 9,000,000 9,900,000

07 Pembinaan Organisasi PKK dalam DesaPercontohan Jumlah Organisasi PKK Kelurahan

Sidiangkat 1 Organisasi 9,000,000 APBDKab.

1Organisasi 9,900,000

PEMUDA DAN OLAHRAGA

20 02 Program Peningkatan Peran Serta Pemuda Terbinanya organisasi Kepemudaan 100% 5,000,000 5,500,000

16 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah Organisasi Karang Taruna KelurahanSidiangkat 8 Lingkungan 5,000,000 APBD

Kab.8

Lingkungan 5,500,00016 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah Organisasi Karang Taruna KelurahanSidiangkat 8 Lingkungan 5,000,000 APBD

Kab.8

Lingkungan 5,500,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

20 02 Program Mendukung Kegiatan Pemerintahan Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalammembangun Desa 100% 17,000,000 18,700,000

07 Stimulan Kebersihan Jumlah Alat-alat gotong royong KelurahanSidiangkat 8 Lingkungan 17,000,000 APBD

Kab.8

Lingkungan 18,700,000

180,888,000 198,976,800

Sidiangkat, September 2014LURAH SIDIANGKAT,

MASRAN BAKOPENATA TK. INIP. 19603191986021001