UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG … · 2012-03-24 · keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau ... Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehatmerupakan hak asasi setiap warga negaraIndonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal28H Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

b. bahwa pembangunan ekonomi nasionalsebagaimana diamanatkan oleh Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945diselenggarakan berdasarkan prinsippembangunan berkelanjutan dan berwawasanlingkungan;

c. bahwa semangat otonomi daerah dalampenyelenggaraan pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia telah membawa perubahanhubungan dan kewenangan antara Pemerintah danpemerintah daerah, termasuk di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakinmenurun telah mengancam kelangsunganperikehidupan manusia dan makhluk hiduplainnya sehingga perlu dilakukan perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangkukepentingan;

e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkatmengakibatkan perubahan iklim sehinggamemperparah penurunan kualitas lingkungan hidupkarena itu perlu dilakukan perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup;

f. bahwa . . .

- 2 -

f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukumdan memberikan perlindungan terhadap haksetiap orang untuk mendapatkan lingkunganhidup yang baik dan sehat sebagai bagian dariperlindungan terhadap keseluruhan ekosistem,perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, hurufd, huruf e, dan huruf f, perlu membentukUndang-Undang tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengansemua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,termasuk manusia dan perilakunya, yangmempengaruhi alam itu sendiri, kelangsunganperikehidupan, dan kesejahteraan manusia sertamakhluk hidup lain.

2. perlindungan . . .

- 3 -

2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupadalah upaya sistematis dan terpadu yangdilakukan untuk melestarikan fungsi lingkunganhidup dan mencegah terjadinya pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hidup yangmeliputi perencanaan, pemanfaatan,pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, danpenegakan hukum.

3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadardan terencana yang memadukan aspek lingkunganhidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategipembangunan untuk menjamin keutuhanlingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kinidan generasi masa depan.

4. Rencana perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup yang selanjutnya disingkatRPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuatpotensi, masalah lingkungan hidup, serta upayaperlindungan dan pengelolaannya dalam kurunwaktu tertentu.

5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkunganhidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalammembentuk keseimbangan, stabilitas, danproduktivitas lingkungan hidup.

6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalahrangkaian upaya untuk memelihara kelangsungandaya dukung dan daya tampung lingkunganhidup.

7. Daya dukung lingkungan hidup adalahkemampuan lingkungan hidup untuk mendukungperikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dankeseimbangan antarkeduanya.

8. Daya tampung lingkungan hidup adalahkemampuan lingkungan hidup untuk menyerapzat, energi, dan/atau komponen lain yang masukatau dimasukkan ke dalamnya.

9. Sumber daya alam adalah unsur lingkunganhidup yang terdiri atas sumber daya hayati dannonhayati yang secara keseluruhan membentukkesatuan ekosistem.

10. Kajian . . .

- 4 -

10. Kajian lingkungan hidup strategis, yangselanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaiananalisis yang sistematis, menyeluruh, danpartisipatif untuk memastikan bahwa prinsippembangunan berkelanjutan telah menjadi dasardan terintegrasi dalam pembangunan suatuwilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atauprogram.

11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yangselanjutnya disebut Amdal, adalah kajianmengenai dampak penting suatu usaha dan/ataukegiatan yang direncanakan pada lingkunganhidup yang diperlukan bagi proses pengambilankeputusan tentang penyelenggaraan usahadan/atau kegiatan.

12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upayapemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnyadisebut UKL-UPL, adalah pengelolaan danpemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatanyang tidak berdampak penting terhadaplingkungan hidup yang diperlukan bagi prosespengambilan keputusan tentang penyelenggaraanusaha dan/atau kegiatan.

13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuranbatas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, ataukomponen yang ada atau harus ada dan/atauunsur pencemar yang ditenggang keberadaannyadalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsurlingkungan hidup.

14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk ataudimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,dan/atau komponen lain ke dalam lingkunganhidup oleh kegiatan manusia sehingga melampauibaku mutu lingkungan hidup yang telahditetapkan.

15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalahukuran batas perubahan sifat fisik, kimia,dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapatditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapattetap melestarikan fungsinya.

16. Perusakan . . .

- 5 -

16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakanorang yang menimbulkan perubahan langsungatau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,dan/atau hayati lingkungan hidup sehinggamelampaui kriteria baku kerusakan lingkunganhidup.

17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahanlangsung dan/atau tidak langsung terhadap sifatfisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidupyang melampaui kriteria baku kerusakanlingkungan hidup.

18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaansumber daya alam untuk menjaminpemanfaatannya secara bijaksana sertakesinambungan ketersediaannya dengan tetapmemelihara dan meningkatkan kualitas nilai sertakeanekaragamannya.

19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yangdiakibatkan langsung atau tidak langsung olehaktivitas manusia sehingga menyebabkanperubahan komposisi atmosfir secara global danselain itu juga berupa perubahan variabilitas iklimalamiah yang teramati pada kurun waktu yangdapat dibandingkan.

20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/ataukegiatan.

21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnyadisingkat B3 adalah zat, energi, dan/ataukomponen lain yang karena sifat, konsentrasi,dan/atau jumlahnya, baik secara langsungmaupun tidak langsung, dapat mencemarkandan/atau merusak lingkungan hidup, dan/ataumembahayakan lingkungan hidup, kesehatan,serta kelangsungan hidup manusia dan makhlukhidup lain.

22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yangselanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatuusaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

23. Pengelolaan . . .

- 6 -

23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yangmeliputi pengurangan, penyimpanan,pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,pengolahan, dan/atau penimbunan.

24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatanmembuang, menempatkan, dan/ataumemasukkan limbah dan/atau bahan dalamjumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentudengan persyaratan tertentu ke media lingkunganhidup tertentu.

25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihanantara dua pihak atau lebih yang timbul darikegiatan yang berpotensi dan/atau telahberdampak pada lingkungan hidup.

26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruhperubahan pada lingkungan hidup yangdiakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompokorang yang terorganisasi dan terbentuk ataskehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannyaberkaitan dengan lingkungan hidup.

28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yangdilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadappersyaratan hukum dan kebijakan yangditetapkan oleh pemerintah.

29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memilikikesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan faunaasli, serta pola interaksi manusia dengan alamyang menggambarkan integritas sistem alam danlingkungan hidup.

30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yangberlaku dalam tata kehidupan masyarakat untukantara lain melindungi dan mengelola lingkunganhidup secara lestari.

31. Masyarakat hukum adat adalah kelompokmasyarakat yang secara turun temurun bermukimdi wilayah geografis tertentu karena adanya ikatanpada asal usul leluhur, adanya hubungan yangkuat dengan lingkungan hidup, serta adanyasistem nilai yang menentukan pranata ekonomi,politik, sosial, dan hukum.

32. Setiap . . .

- 7 -

32. Setiap orang adalah orang perseorangan ataubadan usaha, baik yang berbadan hukum maupunyang tidak berbadan hukum.

33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalahseperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorongPemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orangke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampakluas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkankeresahan masyarakat.

35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepadasetiap orang yang melakukan usaha dan/ataukegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalamrangka perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izinusaha dan/atau kegiatan.

36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yangditerbitkan oleh instansi teknis untuk melakukanusaha dan/atau kegiatan.

37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebutPemerintah, adalah Presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan NegaraRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atauwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintah daerah.

39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup.

BAB II . . .

- 8 -

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupdilaksanakan berdasarkan asas:

a. tanggung jawab negara;

b. kelestarian dan keberlanjutan;

c. keserasian dan keseimbangan;

d. keterpaduan;

e. manfaat;

f. kehati-hatian;

g. keadilan;

h. ekoregion;

i. keanekaragaman hayati;

j. pencemar membayar;

k. partisipatif;

l. kearifan lokal;

m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan

n. otonomi daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupbertujuan:a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup;

b. menjamin . . .

- 9 -

b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupanmanusia;

c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidupdan kelestarian ekosistem;

d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

e. mencapai keserasian, keselarasan, dankeseimbangan lingkungan hidup;

f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masakini dan generasi masa depan;

g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak ataslingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasimanusia;

h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alamsecara bijaksana;

i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupmeliputi:a. perencanaan;

b. pemanfaatan;

c. pengendalian;

d. pemeliharaan;

e. pengawasan; dan

f. penegakan hukum.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

a.inventarisasi . . .

- 10 -

a. inventarisasi lingkungan hidup;

b. penetapan wilayah ekoregion; dan

c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu

Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atasinventarisasi lingkungan hidup:a. tingkat nasional;

b. tingkat pulau/kepulauan; dan

c. tingkat wilayah ekoregion.

(2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untukmemperoleh data dan informasi mengenai sumberdaya alam yang meliputi:a. potensi dan ketersediaan;

b. jenis yang dimanfaatkan;

c. bentuk penguasaan;

d. pengetahuan pengelolaan;

e. bentuk kerusakan; dan

f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibatpengelolaan.

Bagian Kedua

Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 7

(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan hurufb menjadi dasar dalam penetapan wilayahekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelahberkoordinasi dengan instansi terkait.

(2) Penetapan . . .

- 11 -

(2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan denganmempertimbangkan kesamaan:a. karakteristik bentang alam;

b. daerah aliran sungai;

c. iklim;

d. flora dan fauna;

e. sosial budaya;

f. ekonomi;

g. kelembagaan masyarakat; dan

h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Pasal 8

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayahekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukungdan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 9

(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf c terdiri atas:a. RPPLH nasional;

b. RPPLH provinsi; dan

c. RPPLH kabupaten/kota.

(2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a disusun berdasarkaninventarisasi nasional.

(3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b disusun berdasarkan:a. RPPLH nasional;

b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan

c. inventarisasi tingkat ekoregion.

(4) RPPLH . . .

- 12 -

(4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c disusunberdasarkan:a. RPPLH provinsi;

b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan

c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 10

(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9disusun oleh Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengankewenangannya.

(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksudpada ayat (1) memperhatikan:a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;

b. sebaran penduduk;

c. sebaran potensi sumber daya alam;

d. kearifan lokal;

e. aspirasi masyarakat; dan

f. perubahan iklim.

(3) RPPLH diatur dengan:a. peraturan pemerintah untuk RPPLH

nasional;

b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLHprovinsi; dan

c. peraturan daerah kabupaten/kota untukRPPLH kabupaten/kota.

(4) RPPLH memuat rencana tentang:a. pemanfaatan dan/atau pencadangan

sumber daya alam;

b. pemeliharaan dan perlindungan kualitasdan/atau fungsi lingkungan hidup;

c. pengendalian, pemantauan, sertapendayagunaan dan pelestarian sumber dayaalam; dan

d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahaniklim.

(5) RPPLH . . .

- 13 -

(5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuatdalam rencana pembangunan jangka panjangdan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasilingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalamPasal 6, penetapan ekoregion sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLHsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 12

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukanberdasarkan RPPLH.

(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud padaayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumberdaya alam dilaksanakan berdasarkan dayadukung dan daya tampung lingkungan hidupdengan memperhatikan:

a. keberlanjutan proses dan fungsilingkungan hidup;

b. keberlanjutan produktivitas lingkunganhidup; dan

c. keselamatan, mutu hidup, dankesejahteraan masyarakat.

(3) Daya dukung dan daya tampung lingkunganhidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan oleh:

a. Menteri untuk daya dukung dan dayatampung lingkungan hidup nasional danpulau/kepulauan;

b. gubernur . . .

- 14 -

b. gubernur untuk daya dukung dan dayatampung lingkungan hidup provinsi danekoregion lintas kabupaten/kota; atau

c. bupati/walikota untuk daya dukung dan dayatampung lingkungan hidup kabupaten/kotadan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapenetapan daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup sebagaimana dimaksudpada ayat (3) diatur dalam peraturanpemerintah.

BAB V

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup dilaksanakan dalam rangkapelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:

a. pencegahan;

b. penanggulangan; dan

c. pemulihan.

(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah,pemerintah daerah, dan penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan sesuai dengankewenangan, peran, dan tanggung jawabmasing-masing.

Bagian Kedua . . .

- 15 -

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup terdiri atas:a. KLHS;

b. tata ruang;

c. baku mutu lingkungan hidup;

d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

e. amdal;

f. UKL-UPL;

g. perizinan;

h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;

i. peraturan perundang-undangan berbasislingkungan hidup;

j. anggaran berbasis lingkungan hidup;

k. analisis risiko lingkungan hidup;

l. audit lingkungan hidup; dan

m.instrumen lain sesuai dengan kebutuhandan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 15

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajibmembuat KLHS untuk memastikan bahwaprinsip pembangunan berkelanjutan telahmenjadi dasar dan terintegrasi dalampembangunan suatu wilayah dan/ataukebijakan, rencana, dan/atau program.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajibmelaksanakan KLHS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ke dalam penyusunan atauevaluasi:

a. rencana . . .

- 16 -

a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) besertarencana rincinya, rencana pembangunanjangka panjang (RPJP), dan rencanapembangunan jangka menengah (RPJM)nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

b. kebijakan, rencana, dan/atau program yangberpotensi menimbulkan dampak dan/ataurisiko lingkungan hidup.

(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana,

dan/atau program terhadap kondisilingkungan hidup di suatu wilayah;

b. perumusan alternatif penyempurnaankebijakan, rencana, dan/atau program; dan

c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilankeputusan kebijakan, rencana, dan/atauprogram yang mengintegrasikan prinsippembangunan berkelanjutan.

Pasal 16

KLHS memuat kajian antara lain:a. kapasitas daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup untuk pembangunan;

b. perkiraan mengenai dampak dan risikolingkungan hidup;

c. kinerja layanan/jasa ekosistem;

d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasiterhadap perubahan iklim; dan

f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragamanhayati.

Pasal 17

(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan,rencana, dan/atau program pembangunandalam suatu wilayah.

(2) Apabila . . .

- 17 -

(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukungdan daya tampung sudah terlampaui,a. kebijakan, rencana, dan/atau program

pembangunan tersebut wajib diperbaikisesuai dengan rekomendasi KLHS; dan

b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telahmelampaui daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 18

(1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkanmasyarakat dan pemangku kepentingan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapenyelenggaraan KLHS diatur dalam PeraturanPemerintah.

Paragraf 2

Tata Ruang

Pasal 19

(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkunganhidup dan keselamatan masyarakat, setiapperencanaan tata ruang wilayah wajibdidasarkan pada KLHS.

(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganmemperhatikan daya dukung dan dayatampung lingkungan hidup.

Paragraf 3

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 20

(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkunganhidup diukur melalui baku mutu lingkunganhidup.

(2) Baku mutu . . .

- 18 -

(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:a. baku mutu air;

b. baku mutu air limbah;

c. baku mutu air laut;

d. baku mutu udara ambien;

e. baku mutu emisi;

f. baku mutu gangguan; dan

g. baku mutu lain sesuai denganperkembangan ilmu pengetahuan danteknologi.

(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuanglimbah ke media lingkungan hidup denganpersyaratan:

a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;dan

b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengankewenangannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutulingkungan hidup sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, danhuruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutulingkungan hidup sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf fdiatur dalam peraturan menteri.

Paragraf 4

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21

(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakanlingkungan hidup, ditetapkan kriteria bakukerusakan lingkungan hidup.

(2) Kriteria . . .

- 19 -

(2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidupmeliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dankriteria baku kerusakan akibat perubahaniklim.

(3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:a. kriteria baku kerusakan tanah untuk

produksi biomassa;

b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;

c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidupyang berkaitan dengan kebakaran hutandan/atau lahan;

d. kriteria baku kerusakan mangrove;

e. kriteria baku kerusakan padang lamun;

f. kriteria baku kerusakan gambut;

g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau

h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnyasesuai dengan perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi.

(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahaniklim didasarkan pada paramater antara lain:a. kenaikan temperatur;

b. kenaikan muka air laut;

c. badai; dan/atau

d. kekeringan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteriabaku kerusakan lingkungan hidupsebagaimana dimaksud pada ayat (3) danayat (4) diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah.

Paragraf 5 . . .

- 20 -

Paragraf 5

Amdal

Pasal 22

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yangberdampak penting terhadap lingkunganhidup wajib memiliki amdal.

(2) Dampak penting ditentukan berdasarkankriteria:

a. besarnya jumlah penduduk yang akanterkena dampak rencana usaha dan/ataukegiatan;

b. luas wilayah penyebaran dampak;

c. intensitas dan lamanya dampakberlangsung;

d. banyaknya komponen lingkungan hiduplain yang akan terkena dampak;

e. sifat kumulatif dampak;

f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak;dan/atau

g. kriteria lain sesuai denganperkembangan ilmu pengetahuan danteknologi.

Pasal 23

(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yangberdampak penting yang wajib dilengkapidengan amdal terdiri atas:

a. pengubahan bentuk lahan danbentang alam;

b. eksploitasi sumber daya alam, baikyang terbarukan maupun yang tidakterbarukan;

c. proses . . .

- 21 -

c. proses dan kegiatan yang secarapotensial dapat menimbulkanpencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup serta pemborosandan kemerosotan sumber daya alamdalam pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnyadapat mempengaruhi lingkungan alam,lingkungan buatan, serta lingkungansosial dan budaya;

e. proses dan kegiatan yang hasilnyaakan mempengaruhi pelestariankawasan konservasi sumber daya alamdan/atau perlindungan cagar budaya;

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan,hewan, dan jasad renik;

g. pembuatan dan penggunaan bahanhayati dan nonhayati;

h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggidan/atau mempengaruhi pertahanannegara; dan/atau

i. penerapan teknologi yang diperkirakanmempunyai potensi besar untukmempengaruhi lingkungan hidup.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenisusaha dan/atau kegiatan yang wajibdilengkapi dengan amdal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur denganperaturan Menteri.

Pasal 24

Dokumen amdal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 merupakan dasar penetapankeputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 25 . . .

- 22 -

Pasal 25

Dokumen amdal memuat:a. pengkajian mengenai dampak rencana

usaha dan/atau kegiatan;

b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencanausaha dan/atau kegiatan;

c. saran masukan serta tanggapanmasyarakat terhadap rencana usahadan/atau kegiatan;

d. prakiraan terhadap besaran dampak sertasifat penting dampak yang terjadi jikarencana usaha dan/atau kegiatantersebut dilaksanakan;

e. evaluasi secara holistik terhadap dampakyang terjadi untuk menentukan kelayakanatau ketidaklayakan lingkungan hidup;dan

f. rencana pengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup.

Pasal 26

(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsadengan melibatkan masyarakat.

(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukanberdasarkan prinsip pemberian informasiyang transparan dan lengkap sertadiberitahukan sebelum kegiatandilaksanakan.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:

a. yang terkena dampak;

b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau

c. yang terpengaruh atas segala bentukkeputusan dalam proses amdal.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat mengajukan keberatanterhadap dokumen amdal.

Pasal 27 . . .

- 23 -

Pasal 27

Dalam menyusun dokumen amdal,pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuankepada pihak lain.

Pasal 28

(1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27wajib memiliki sertifikat kompetensipenyusun amdal.

(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikatkompetensi penyusun amdalsebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. penguasaan metodologi penyusunanamdal;

b. kemampuan melakukan pelingkupan,prakiraan, dan evaluasi dampak sertapengambilan keputusan; dan

c. kemampuan menyusun rencanapengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup.

(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdalsebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan oleh lembaga sertifikasikompetensi penyusun amdal yangditetapkan oleh Menteri sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenaisertifikasi dan kriteria kompetensipenyusun amdal diatur dengan peraturanMenteri.

Pasal 29

(1) Dokumen amdal dinilai oleh KomisiPenilai Amdal yang dibentuk olehMenteri, gubernur, atau bupati/walikotasesuai dengan kewenangannya.

(2) Komisi . . .

- 24 -

(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensidari Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengankewenangannya.

(3) Persyaratan dan tatacara lisensisebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30

(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 29terdiri atas wakil dari unsur:a. instansi lingkungan hidup;

b. instansi teknis terkait;

c. pakar di bidang pengetahuan yangterkait dengan jenis usaha dan/ataukegiatan yang sedang dikaji;

d. pakar di bidang pengetahuan yangterkait dengan dampak yang timbuldari suatu usaha dan/atau kegiatanyang sedang dikaji;

e. wakil dari masyarakat yang berpotensiterkena dampak; dan

f. organisasi lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, KomisiPenilai Amdal dibantu oleh tim teknisyang terdiri atas pakar independen yangmelakukan kajian teknis dan sekretariatyang dibentuk untuk itu.

(3) Pakar independen dan sekretariatsebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditetapkan oleh Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengankewenangannya.

Pasal 31

Berdasarkan hasil penilaian Komisi PenilaiAmdal, Menteri, gubernur, ataubupati/walikota menetapkan keputusankelayakan atau ketidaklayakan lingkunganhidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32 . . .

- 25 -

Pasal 32

(1) Pemerintah dan pemerintah daerahmembantu penyusunan amdal bagi usahadan/atau kegiatan golongan ekonomi lemahyang berdampak penting terhadaplingkungan hidup.

(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi,biaya, dan/atau penyusunan amdal.

(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatangolongan ekonomi lemah diatur denganperaturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai amdalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampaidengan Pasal 32 diatur dalam PeraturanPemerintah.

Paragraf 6

UKL-UPL

Pasal 34

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yangtidak termasuk dalam kriteria wajibamdal sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

(2) Gubernur atau bupati/walikotamenetapkan jenis usaha dan/ataukegiatan yang wajib dilengkapi denganUKL-UPL.

Pasal 35

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidakwajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajibmembuat surat pernyataan kesanggupanpengelolaan dan pemantauan lingkunganhidup.

(2) Penetapan . . .

- 26 -

(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan kriteria:

a. tidak termasuk dalam kategoriberdampak penting sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);dan

b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPLdan surat pernyataan kesanggupanpengelolaan dan pemantauan lingkunganhidup diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 7

Perizinan

Pasal 36

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yangwajib memiliki amdal atau UKL-UPLwajib memiliki izin lingkungan.

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diterbitkan berdasarkankeputusan kelayakan lingkungan hidupsebagaimana dimaksud dalam Pasal 31atau rekomendasi UKL-UPL.

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib mencantumkanpersyaratan yang dimuat dalamkeputusan kelayakan lingkungan hidupatau rekomendasi UKL-UPL.

(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri,gubernur, atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya.

Pasal 37

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikotasesuai dengan kewenangannya wajibmenolak permohonan izin lingkunganapabila permohonan izin tidak dilengkapidengan amdal atau UKL-UPL.

(2) Izin . . .

- 27 -

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkanapabila:a. persyaratan yang diajukan dalam

permohonan izin mengandung cacathukum, kekeliruan, penyalahgunaan,serta ketidakbenaran dan/ataupemalsuan data, dokumen, dan/atauinformasi;

b. penerbitannya tanpa memenuhi syaratsebagaimana tercantum dalamkeputusan komisi tentang kelayakanlingkungan hidup atau rekomendasiUKL-UPL; atau

c. kewajiban yang ditetapkan dalamdokumen amdal atau UKL-UPL tidakdilaksanakan oleh penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan.

Pasal 38

Selain ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungandapat dibatalkan melalui keputusanpengadilan tata usaha negara.

Pasal 39

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikotasesuai dengan kewenangannya wajibmengumumkan setiap permohonan dankeputusan izin lingkungan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan cara yangmudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 40

(1) Izin lingkungan merupakan persyaratanuntuk memperoleh izin usaha dan/ataukegiatan.

(2) Dalam . . .

- 28 -

(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izinusaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatanmengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajibmemperbarui izin lingkungan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36sampai dengan Pasal 40 diatur dalamPeraturan Pemerintah.

Paragraf 8

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 42

(1) Dalam rangka melestarikan fungsilingkungan hidup, Pemerintah danpemerintah daerah wajib mengembangkandan menerapkan instrumen ekonomilingkungan hidup.

(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidupsebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. perencanaan pembangunan dan kegiatanekonomi;

b. pendanaan lingkungan hidup; dan

c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 43

(1) Instrumen perencanaan pembangunan dankegiatan ekonomi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:

a. neraca sumber daya alam dan lingkunganhidup;

b. penyusunan . . .

- 29 -

b. penyusunan produk domestik bruto danproduk domestik regional bruto yangmencakup penyusutan sumber dayaalam dan kerusakan lingkungan hidup;

c. mekanisme kompensasi/imbal jasalingkungan hidup antardaerah; dan

d. internalisasi biaya lingkungan hidup.

(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidupsebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat(2) huruf b meliputi:

a. dana jaminan pemulihan lingkunganhidup;

b. dana penanggulangan pencemarandan/atau kerusakan dan pemulihanlingkungan hidup; dan

c. dana amanah/bantuan untukkonservasi.

(3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf cantara lain diterapkan dalam bentuk:

a. pengadaan barang dan jasa yang ramahlingkungan hidup;

b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidilingkungan hidup;

c. pengembangan sistem lembaga keuangandan pasar modal yang ramah lingkunganhidup;

d. pengembangan sistem perdagangan izinpembuangan limbah dan/atau emisi;

e. pengembangan sistem pembayaran jasalingkungan hidup;

f. pengembangan asuransi lingkunganhidup;

g. pengembangan sistem label ramahlingkungan hidup; dan

h. sistem penghargaan kinerja di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup.

(4) Ketentuan . . .

- 30 -

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumenekonomi lingkungan hidup sebagaimanadimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat(1) sampai dengan ayat (3) diatur dalamPeraturan Pemerintah.

Paragraf 9

Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 44

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerahwajib memperhatikan perlindungan fungsilingkungan hidup dan prinsip perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-Undangini.

Paragraf 10Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 45(1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia serta pemerintah daerahdan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajibmengalokasikan anggaran yang memadaiuntuk membiayai:a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup; dan

b. program pembangunan yang berwawasanlingkungan hidup.

(2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggarandana alokasi khusus lingkungan hidup yangmemadai untuk diberikan kepada daerahyang memiliki kinerja perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Pasal 46 . . .

- 31 -

Pasal 46Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 45, dalam rangka pemulihan kondisilingkungan hidup yang kualitasnya telahmengalami pencemaran dan/atau kerusakanpada saat undang-undang ini ditetapkan,Pemerintah dan pemerintah daerah wajibmengalokasikan anggaran untuk pemulihanlingkungan hidup.

Paragraf 11Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 47(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang

berpotensi menimbulkan dampak pentingterhadap lingkungan hidup, ancamanterhadap ekosistem dan kehidupan,dan/atau kesehatan dan keselamatanmanusia wajib melakukan analisis risikolingkungan hidup.

(2) Analisis risiko lingkungan hidupsebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. pengkajian risiko;

b. pengelolaan risiko; dan/atau

c. komunikasi risiko.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisisrisiko lingkungan hidup diatur dalamPeraturan Pemerintah.

Paragraf 12Audit Lingkungan Hidup

Pasal 48Pemerintah mendorong penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan untuk melakukanaudit lingkungan hidup dalam rangkameningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Pasal 49 . . .

- 32 -

Pasal 49(1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup

kepada:

a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yangberisiko tinggi terhadap lingkungan hidup;dan/atau

b. penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan yang menunjukkanketidaktaatan terhadap peraturanperundang-undangan.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanwajib melaksanakan audit lingkungan hidup.

(3) Pelaksanaan audit lingkungan hidupterhadap kegiatan tertentu yang berisikotinggi dilakukan secara berkala.

Pasal 50(1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat(1), Menteri dapat melaksanakan ataumenugasi pihak ketiga yang independenuntuk melaksanakan audit lingkungan hidupatas beban biaya penanggung jawab usahadan/atau kegiatan yang bersangkutan.

(2) Menteri mengumumkan hasil auditlingkungan hidup.

Pasal 51(1) Audit lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49dilaksanakan oleh auditor lingkunganhidup.

(2) Auditor lingkungan hidup sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib memilikisertifikat kompetensi auditor lingkunganhidup.

(3) Kriteria . . .

- 33 -

(3) Kriteria untuk memperoleh sertifikatkompetensi auditor lingkungan hidupsebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi kemampuan:

a. memahami prinsip, metodologi, dantata laksana audit lingkungan hidup;

b. melakukan audit lingkungan hidupyang meliputi tahapan perencanaan,pelaksanaan, pengambilankesimpulan, dan pelaporan; dan

c. merumuskan rekomendasi langkahperbaikan sebagai tindak lanjut auditlingkungan hidup.

(4) Sertifikat kompetensi auditor lingkunganhidup sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasikompetensi auditor lingkungan hidupsesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 52Ketentuan lebih lanjut mengenai auditlingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalamPasal 48 sampai dengan Pasal 51 diatur denganPeraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

Pasal 53

(1) Setiap orang yang melakukan pencemarandan/atau perusakan lingkungan hidup wajibmelakukan penanggulangan pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Penanggulangan pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. pemberian informasi peringatanpencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup kepada masyarakat;

b. pengisolasian . . .

- 34 -

b. pengisolasian pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup;

c. penghentian sumber pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hidup;dan/atau

d. cara lain yang sesuai denganperkembangan ilmu pengetahuan danteknologi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapenanggulangan pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 54

(1) Setiap orang yang melakukan pencemarandan/atau perusakan lingkungan hidupwajib melakukan pemulihan fungsilingkungan hidup.

(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidupsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan tahapan:

a. penghentian sumber pencemaran danpembersihan unsur pencemar;

b. remediasi;

c. rehabilitasi;

d. restorasi; dan/atau

e. cara lain yang sesuai denganperkembangan ilmu pengetahuan danteknologi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemulihan fungsi lingkungan hidupsebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 55 . . .

- 35 -

Pasal 55

(1) Pemegang izin lingkungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajibmenyediakan dana penjaminan untukpemulihan fungsi lingkungan hidup.

(2) Dana penjaminan disimpan di bankpemerintah yang ditunjuk oleh Menteri,gubernur, atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikotasesuai dengan kewenangannya dapatmenetapkan pihak ketiga untuk melakukanpemulihan fungsi lingkungan hidup denganmenggunakan dana penjaminan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai danapenjaminan sebagaimana dimaksud padaayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalamPeraturan Pemerintah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalianpencemaran dan/atau kerusakan lingkunganhidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13sampai dengan Pasal 55 diatur dalam PeraturanPemerintah.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Pasal 57

(1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukanmelalui upaya:

a. konservasi sumber daya alam;

b. pencadangan sumber daya alam;dan/atau

c. pelestarian fungsi atmosfer.

(2) Konservasi . . .

- 36 -

(2) Konservasi sumber daya alam sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a meliputikegiatan:

a. perlindungan sumber daya alam;

b. pengawetan sumber daya alam; dan

c. pemanfaatan secara lestari sumber dayaalam.

(3) Pencadangan sumber daya alamsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmerupakan sumber daya alam yang tidakdapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

(4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahaniklim;

b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan

c. upaya perlindungan terhadap hujanasam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasidan pencadangan sumber daya alam sertapelestarian fungsi atmosfer sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Pemerintah.

BAB VII

PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 58

(1) Setiap orang yang memasukkan ke dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,menghasilkan, mengangkut, mengedarkan,menyimpan, memanfaatkan, membuang,mengolah, dan/atau menimbun B3 wajibmelakukan pengelolaan B3.

(2) Ketentuan . . .

- 37 -

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaanB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 59

(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3wajib melakukan pengelolaan limbah B3yang dihasilkannya.

(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalamPasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa,pengelolaannya mengikuti ketentuanpengelolaan limbah B3.

(3) Dalam hal setiap orang tidak mampumelakukan sendiri pengelolaan limbah B3,pengelolaannya diserahkan kepada pihaklain.

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izindari Menteri, gubernur, atau bupati/walikotasesuai dengan kewenangannya.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikotawajib mencantumkan persyaratanlingkungan hidup yang harus dipenuhi dankewajiban yang harus dipatuhi pengelolalimbah B3 dalam izin.

(6) Keputusan pemberian izin wajibdiumumkan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaanlimbah B3 diatur dalam PeraturanPemerintah.

Bagian Ketiga . . .

- 38 -

Bagian Ketiga

Dumping

Pasal 60

Setiap orang dilarang melakukan dumpinglimbah dan/atau bahan ke media lingkunganhidup tanpa izin.

Pasal 61

(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalamPasal 60 hanya dapat dilakukan denganizin dari Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengankewenangannya.

(2) Dumping sebagaimana dimaksud padaayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasiyang telah ditentukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caradan persyaratan dumping limbah ataubahan diatur dalam PeraturanPemerintah.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 62

(1) Pemerintah dan pemerintah daerahmengembangkan sistem informasilingkungan hidup untuk mendukungpelaksanaan dan pengembangan kebijakanperlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup.

(2) Sistem informasi lingkungan hidupdilakukan secara terpadu dan terkoordinasidan wajib dipublikasikan kepadamasyarakat.

(3) Sistem . . .

- 39 -

(3) Sistem informasi lingkungan hidup palingsedikit memuat informasi mengenai statuslingkungan hidup, peta rawan lingkunganhidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sisteminformasi lingkungan hidup diatur denganPeraturan Menteri.

BAB IX

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 63

(1) Dalam perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup, Pemerintah bertugas danberwenang:

a. menetapkan kebijakan nasional;

b. menetapkan norma, standar, prosedur,dan kriteria;

c. menetapkan dan melaksanakankebijakan mengenai RPPLH nasional;

d. menetapkan dan melaksanakankebijakan mengenai KLHS;

e. menetapkan dan melaksanakankebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;

f. menyelenggarakan inventarisasi sumberdaya alam nasional dan emisi gas rumahkaca;

g. mengembangkan standar kerja sama;

h. mengoordinasikan dan melaksanakanpengendalian pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup;

i. menetapkan dan melaksanakankebijakan mengenai sumber daya alamhayati dan nonhayati, keanekaragamanhayati, sumber daya genetik, dankeamanan hayati produk rekayasagenetik;

j. menetapkan . . .

- 40 -

j. menetapkan dan melaksanakankebijakan mengenai pengendaliandampak perubahan iklim danperlindungan lapisan ozon;

k. menetapkan dan melaksanakankebijakan mengenai B3, limbah, sertalimbah B3;

l. menetapkan dan melaksanakankebijakan mengenai perlindunganlingkungan laut;

m. menetapkan dan melaksanakankebijakan mengenai pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hiduplintas batas negara;

n. melakukan pembinaan danpengawasan terhadap pelaksanaankebijakan nasional, peraturan daerah,dan peraturan kepala daerah;

o. melakukan pembinaan danpengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatanterhadap ketentuan perizinanlingkungan dan peraturan perundang-undangan;

p. mengembangkan dan menerapkaninstrumen lingkungan hidup;

q. mengoordinasikan dan memfasilitasikerja sama dan penyelesaianperselisihan antardaerah sertapenyelesaian sengketa;

r. mengembangkan dan melaksanakankebijakan pengelolaan pengaduanmasyarakat;

s. menetapkan standar pelayanan minimal;

t. menetapkan kebijakan mengenai tatacara pengakuan keberadaanmasyarakat hukum adat, kearifanlokal, dan hak masyarakat hukumadat yang terkait dengan perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup;

u. mengelola . . .

- 41 -

u. mengelola informasi lingkungan hidupnasional;

v. mengoordinasikan, mengembangkan,dan menyosialisasikan pemanfaatanteknologi ramah lingkungan hidup;

w. memberikan pendidikan, pelatihan,pembinaan, dan penghargaan;

x. mengembangkan sarana dan standarlaboratorium lingkungan hidup;

y. menerbitkan izin lingkungan;

z. menetapkan wilayah ekoregion; dan

aa.melakukan penegakan hukumlingkungan hidup.

(2) Dalam perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup, pemerintah provinsibertugas dan berwenang:

a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;

b. menetapkan dan melaksanakan KLHStingkat provinsi;

c. menetapkan dan melaksanakankebijakan mengenai RPPLH provinsi;

d. menetapkan dan melaksanakankebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;

e. menyelenggarakan inventarisasi sumberdaya alam dan emisi gas rumah kacapada tingkat provinsi;

f. mengembangkan dan melaksanakankerja sama dan kemitraan;

g. mengoordinasikan dan melaksanakanpengendalian pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup lintaskabupaten/kota;

h. melakukan pembinaan danpengawasan terhadap pelaksanaankebijakan, peraturan daerah, danperaturan kepala daerahkabupaten/kota;

i. melakukan . . .

- 42 -

i. melakukan pembinaan dan pengawasanketaatan penanggung jawab usahadan/atau kegiatan terhadap ketentuanperizinan lingkungan dan peraturanperundang-undangan di bidangperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup;

j. mengembangkan dan menerapkaninstrumen lingkungan hidup;

k. mengoordinasikan dan memfasilitasikerja sama dan penyelesaianperselisihanantarkabupaten/antarkota sertapenyelesaian sengketa;

l. melakukan pembinaan, bantuan teknis,dan pengawasan kepadakabupaten/kota di bidang program dankegiatan;

m. melaksanakan standar pelayananminimal;

n. menetapkan kebijakan mengenai tatacara pengakuan keberadaanmasyarakat hukum adat, kearifanlokal, dan hak masyarakat hukumadat yang terkait denganperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup pada tingkatprovinsi;

o. mengelola informasi lingkungan hiduptingkat provinsi;

p. mengembangkan danmenyosialisasikan pemanfaatanteknologi ramah lingkungan hidup;

q. memberikan pendidikan, pelatihan,pembinaan, dan penghargaan;

r. menerbitkan izin lingkungan padatingkat provinsi; dan

s. melakukan penegakan hukumlingkungan hidup pada tingkatprovinsi.

(3) Dalam . . .

- 43 -

(3) Dalam perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup, pemerintahkabupaten/kota bertugas dan berwenang:

a. menetapkan kebijakan tingkatkabupaten/kota;

b. menetapkan dan melaksanakan KLHStingkat kabupaten/kota;

c. menetapkan dan melaksanakankebijakan mengenai RPPLHkabupaten/kota;

d. menetapkan dan melaksanakankebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;

e. menyelenggarakan inventarisasi sumberdaya alam dan emisi gas rumah kacapada tingkat kabupaten/kota;

f. mengembangkan dan melaksanakankerja sama dan kemitraan;

g. mengembangkan dan menerapkaninstrumen lingkungan hidup;

h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;

i. melakukan pembinaan danpengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatanterhadap ketentuan perizinanlingkungan dan peraturan perundang-undangan;

j. melaksanakan standar pelayananminimal;

k. melaksanakan kebijakan mengenaitata cara pengakuan keberadaanmasyarakat hukum adat, kearifanlokal, dan hak masyarakat hukumadat yang terkait dengan perlindungandan pengelolaan lingkungan hiduppada tingkat kabupaten/kota;

l. mengelola informasi lingkungan hiduptingkat kabupaten/kota;

m. mengembangkan dan melaksanakankebijakan sistem informasi lingkunganhidup tingkat kabupaten/kota;

n. memberikan . . .

- 44 -

n. memberikan pendidikan, pelatihan,pembinaan, dan penghargaan;

o. menerbitkan izin lingkungan padatingkat kabupaten/kota; dan

p. melakukan penegakan hukumlingkungan hidup pada tingkatkabupaten/kota.

Pasal 64

Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakandan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 65

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidupyang baik dan sehat sebagai bagian dari hakasasi manusia.

(2) Setiap orang berhak mendapatkanpendidikan lingkungan hidup, aksesinformasi, akses partisipasi, dan akseskeadilan dalam memenuhi hak ataslingkungan hidup yang baik dan sehat.

(3) Setiap orang berhak mengajukan usuldan/atau keberatan terhadap rencanausaha dan/atau kegiatan yangdiperkirakan dapat menimbulkan dampakterhadap lingkungan hidup.

(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalamperlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

(5) Setiap . . .

- 45 -

(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduanakibat dugaan pencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidup.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengaduan sebagaimana dimaksud padaayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66

Setiap orang yang memperjuangkan hak ataslingkungan hidup yang baik dan sehat tidakdapat dituntut secara pidana maupun digugatsecara perdata.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 67

Setiap orang berkewajiban memeliharakelestarian fungsi lingkungan hidup sertamengendalikan pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup.

Pasal 68

Setiap orang yang melakukan usaha dan/ataukegiatan berkewajiban:

a. memberikan informasi yang terkait denganperlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup secara benar, akurat, terbuka, dantepat waktu;

b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkunganhidup; dan

c. menaati ketentuan tentang baku mutulingkungan hidup dan/atau kriteria bakukerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga . . .

- 46 -

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 69

(1) Setiap orang dilarang:

a. melakukan perbuatan yangmengakibatkan pencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidup;

b. memasukkan B3 yang dilarang menurutperaturan perundang-undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia;

c. memasukkan limbah yang berasal dariluar wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia ke media lingkungan hidupNegara Kesatuan Republik Indonesia;

d. memasukkan limbah B3 ke dalamwilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia;

e. membuang limbah ke media lingkunganhidup;

f. membuang B3 dan limbah B3 ke medialingkungan hidup;

g. melepaskan produk rekayasa genetikke media lingkungan hidup yangbertentangan dengan peraturanperundang-undangan atau izinlingkungan;

h. melakukan pembukaan lahan dengancara membakar;

i. menyusun amdal tanpa memilikisertifikat kompetensi penyusun amdal;dan/atau

j. memberikan informasi palsu,menyesatkan, menghilangkan informasi,merusak informasi, atau memberikanketerangan yang tidak benar.

(2) Ketentuan . . .

- 47 -

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 70

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatanyang sama dan seluas-luasnya untukberperan aktif dalam perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat dapat berupa:

a. pengawasan sosial;

b. pemberian saran, pendapat, usul,keberatan, pengaduan; dan/atau

c. penyampaian informasi dan/ataulaporan.

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:

a. meningkatkan kepedulian dalamperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup;

b. meningkatkan kemandirian,keberdayaan masyarakat, dankemitraan;

c. menumbuhkembangkan kemampuandan kepeloporan masyarakat;

d. menumbuhkembangkanketanggapsegeraan masyarakat untukmelakukan pengawasan sosial; dan

e. mengembangkan dan menjaga budayadan kearifan lokal dalam rangkapelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XII . . .

- 48 -

BAB XII

PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 71

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikotasesuai dengan kewenangannya wajibmelakukan pengawasan terhadap ketaatanpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatanatas ketentuan yang ditetapkan dalamperaturan perundang-undangan di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikotadapat mendelegasikan kewenangannyadalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri,gubernur, atau bupati/walikota menetapkanpejabat pengawas lingkungan hidup yangmerupakan pejabat fungsional.

Pasal 72

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya wajib melakukanpengawasan ketaatan penanggung jawab usahadan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 73

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadapketaatan penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan olehpemerintah daerah jika Pemerintah menganggapterjadi pelanggaran yang serius di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PASAL 74 . . .

- 49 -

Pasal 74

(1) Pejabat pengawas lingkungan hidupsebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat(3) berwenang:

a. melakukan pemantauan;

b. meminta keterangan;

c. membuat salinan dari dokumen dan/ataumembuat catatan yang diperlukan;

d. memasuki tempat tertentu;

e. memotret;

f. membuat rekaman audio visual;

g. mengambil sampel;

h. memeriksa peralatan;

i. memeriksa instalasi dan/atau alattransportasi; dan/atau

j. menghentikan pelanggaran tertentu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabatpengawas lingkungan hidup dapatmelakukan koordinasi dengan pejabatpenyidik pegawai negeri sipil.

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatandilarang menghalangi pelaksanaan tugaspejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengangkatan pejabat pengawas lingkunganhidup dan tata cara pelaksanaan pengawasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3),Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam PeraturanPemerintah.

Bagian Kedua . . .

- 50 -

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 76

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikotamenerapkan sanksi administratif kepadapenanggung jawab usaha dan/atau kegiatanjika dalam pengawasan ditemukanpelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan izin lingkungan; atau

d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratifterhadap penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintahdaerah secara sengaja tidak menerapkan sanksiadministratif terhadap pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksuddalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupapembekuan atau pencabutan izin lingkungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat(2) huruf c dan huruf d dilakukan apabilapenanggung jawab usaha dan/atau kegiatantidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 80 . . .

- 51 -

Pasal 80

(1) Paksaan pemerintah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf bberupa:

a. penghentian sementara kegiatanproduksi;

b. pemindahan sarana produksi;

c. penutupan saluran pembuangan airlimbah atau emisi;

d. pembongkaran;

e. penyitaan terhadap barang atau alatyang berpotensi menimbulkanpelanggaran;

f. penghentian sementara seluruhkegiatan; atau

g. tindakan lain yang bertujuan untukmenghentikan pelanggaran dantindakan memulihkan fungsilingkungan hidup.

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapatdijatuhkan tanpa didahului teguranapabila pelanggaran yang dilakukanmenimbulkan:

a. ancaman yang sangat serius bagimanusia dan lingkungan hidup;

b. dampak yang lebih besar dan lebihluas jika tidak segera dihentikanpencemaran dan/atau perusakannya;dan/atau

c. kerugian yang lebih besar bagilingkungan hidup jika tidak segeradihentikan pencemaran dan/atauperusakannya.

Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan yang tidak melaksanakan paksaanpemerintah dapat dikenai denda atas setiapketerlambatan pelaksanaan sanksi paksaanpemerintah.

Pasal 82 . . .

- 52 -

Pasal 82

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikotaberwenang untuk memaksa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untukmelakukan pemulihan lingkungan hidupakibat pencemaran dan/atau perusakanlingkungan hidup yang dilakukannya.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikotaberwenang atau dapat menunjuk pihakketiga untuk melakukan pemulihanlingkungan hidup akibat pencemarandan/atau perusakan lingkungan hidupyang dilakukannya atas beban biayapenanggung jawab usaha dan/ataukegiatan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksiadministratif diatur dalam PeraturanPemerintah.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidupdapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkunganhidup dilakukan secara suka rela oleh parapihak yang bersengketa.

(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapatditempuh apabila upaya penyelesaiansengketa di luar pengadilan yang dipilihdinyatakan tidak berhasil oleh salah satuatau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua . . .

- 53 -

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 85

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapaikesepakatan mengenai:

a. bentuk dan besarnya ganti rugi;

b. tindakan pemulihan akibat pencemarandan/atau perusakan;

c. tindakan tertentu untuk menjamin tidakakan terulangnya pencemaran dan/atauperusakan; dan/atau

d. tindakan untuk mencegah timbulnyadampak negatif terhadap lingkunganhidup.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidakberlaku terhadap tindak pidana lingkunganhidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkunganhidup di luar pengadilan dapat digunakanjasa mediator dan/atau arbiter untukmembantu menyelesaikan sengketalingkungan hidup.

Pasal 86

(1) Masyarakat dapat membentuk lembagapenyedia jasa penyelesaian sengketalingkungan hidup yang bersifat bebas dantidak berpihak.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapatmemfasilitasi pembentukan lembagapenyedia jasa penyelesaian sengketalingkungan hidup yang bersifat bebas dantidak berpihak.

(3) Ketentuan . . .

- 54 -

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembagapenyedia jasa penyelesaian sengketalingkungan hidup diatur dengan PeraturanPemerintah.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 87

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan yang melakukan perbuatanmelanggar hukum berupa pencemarandan/atau perusakan lingkungan hidupyang menimbulkan kerugian pada oranglain atau lingkungan hidup wajibmembayar ganti rugi dan/atau melakukantindakan tertentu.

(2) Setiap orang yang melakukanpemindahtanganan, pengubahan sifat danbentuk usaha, dan/atau kegiatan darisuatu badan usaha yang melanggarhukum tidak melepaskan tanggung jawabhukum dan/atau kewajiban badan usahatersebut.

(3) Pengadilan dapat menetapkanpembayaran uang paksa terhadap setiaphari keterlambatan atas pelaksanaanputusan pengadilan.

(4) Besarnya uang paksa diputuskanberdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 . . .

- 55 -

Paragraf 2

Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, usahanya,dan/atau kegiatannya menggunakan B3,menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3,dan/atau yang menimbulkan ancaman seriusterhadap lingkungan hidup bertanggung jawabmutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlupembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3

Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 89

(1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukangugatan ke pengadilan mengikuti tenggangwaktu sebagaimana diatur dalam ketentuanKitab Undang-Undang Hukum Perdata dandihitung sejak diketahui adanya pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsatidak berlaku terhadap pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hidup yangdiakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatanyang menggunakan dan/atau mengelola B3serta menghasilkan dan/atau mengelolalimbah B3.

Paragraf 4

Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 90

(1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerahyang bertanggung jawab di bidanglingkungan hidup berwenang mengajukangugatan ganti rugi dan tindakan tertentuterhadap usaha dan/atau kegiatan yangmenyebabkan pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup yangmengakibatkan kerugian lingkunganhidup.

(2) Ketentuan . . .

- 56 -

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugianlingkungan hidup sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan PeraturanMenteri.

Paragraf 5

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 91

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatanperwakilan kelompok untuk kepentingandirinya sendiri dan/atau untuk kepentinganmasyarakat apabila mengalami kerugianakibat pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup.

(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapatkesamaan fakta atau peristiwa, dasarhukum, serta jenis tuntutan di antara wakilkelompok dan anggota kelompoknya.

(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakatdilaksanakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Paragraf 6

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 92

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawabperlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup, organisasi lingkungan hidup berhakmengajukan gugatan untuk kepentinganpelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Hak mengajukan gugatan terbatas padatuntutan untuk melakukan tindakan tertentutanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecualibiaya atau pengeluaran riil.

(3) Organisasi lingkungan hidup dapatmengajukan gugatan apabila memenuhipersyaratan:

a. berbentuk . . .

- 57 -

a. berbentuk badan hukum;

b. menegaskan di dalam anggarandasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarianfungsi lingkungan hidup; dan

c. telah melaksanakan kegiatan nyatasesuai dengan anggaran dasarnya palingsingkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 7

Gugatan Administratif

Pasal 93

(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatanterhadap keputusan tata usaha negaraapabila:

a. badan atau pejabat tata usaha negaramenerbitkan izin lingkungan kepadausaha dan/atau kegiatan yang wajibamdal tetapi tidak dilengkapi dengandokumen amdal;

b. badan atau pejabat tata usaha negaramenerbitkan izin lingkungan kepadakegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapitidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau

c. badan atau pejabat tata usaha negarayang menerbitkan izin usaha dan/ataukegiatan yang tidak dilengkapi denganizin lingkungan.

(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadapkeputusan tata usaha negara mengacupada Hukum Acara Peradilan Tata UsahaNegara.

BAB XIV . . .

- 58 -

BAB XIV

PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu

Penyidikan

Pasal 94

(1) Selain penyidik pejabat polisi NegaraRepublik Indonesia, pejabat pegawai negerisipil tertentu di lingkungan instansipemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup diberiwewenang sebagai penyidik sebagaimanadimaksud dalam Hukum Acara Pidana untukmelakukan penyidikan tindak pidanalingkungan hidup.

(2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipilberwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaranlaporan atau keterangan berkenaandengan tindak pidana di bidangperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup;

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiaporang yang diduga melakukan tindakpidana di bidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup;

c. meminta keterangan dan bahan buktidari setiap orang berkenaan denganperistiwa tindak pidana di bidangperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup;

d. melakukan pemeriksaan ataspembukuan, catatan, dan dokumen lainberkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup;

e. melakukan . . .

- 59 -

e. melakukan pemeriksaan di tempattertentu yang diduga terdapat bahanbukti, pembukuan, catatan, dandokumen lain;

f. melakukan penyitaan terhadap bahandan barang hasil pelanggaran yang dapatdijadikan bukti dalam perkara tindakpidana di bidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup;

g. meminta bantuan ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindakpidana di bidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup;

h. menghentikan penyidikan;

i. memasuki tempat tertentu, memotret,dan/atau membuat rekaman audiovisual;

j. melakukan penggeledahan terhadapbadan, pakaian, ruangan, dan/atautempat lain yang diduga merupakantempat dilakukannya tindak pidana;dan/atau

k. menangkap dan menahan pelaku tindakpidana.

(3) Dalam melakukan penangkapan danpenahanan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawainegeri sipil berkoordinasi dengan penyidikpejabat polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negerisipil melakukan penyidikan, penyidik pejabatpegawai negeri sipil memberitahukan kepadapenyidik pejabat polisi Negara RepublikIndonesia dan penyidik pejabat polisi NegaraRepublik Indonesia memberikan bantuanguna kelancaran penyidikan.

(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipilmemberitahukan dimulainya penyidikankepada penuntut umum dengan tembusankepada penyidik pejabat polisi NegaraRepublik Indonesia.

(6) Hasil . . .

- 60 -

(6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan olehpenyidik pegawai negeri sipil disampaikankepada penuntut umum.

Pasal 95

(1) Dalam rangka penegakan hukum terhadappelaku tindak pidana lingkungan hidup,dapat dilakukan penegakan hukum terpaduantara penyidik pegawai negeri sipil,kepolisian, dan kejaksaan di bawahkoordinasi Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenaipelaksanaan penegakan hukum terpadudiatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembuktian

Pasal 96

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindakpidana lingkungan hidup terdiri atas:

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

c. surat;

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa; dan/atau

f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yangdiatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Tindak pidana dalam undang-undang inimerupakan kejahatan.

Pasal 98 . . .

- 61 -

Pasal 98

(1) Setiap orang yang dengan sengajamelakukan perbuatan yangmengakibatkan dilampauinya baku mutuudara ambien, baku mutu air, baku mutuair laut, atau kriteria baku kerusakanlingkungan hidup, dipidana denganpidana penjara paling singkat 3 (tiga)tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahundan denda paling sedikitRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) danpaling banyak Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengakibatkan orang lukadan/atau bahaya kesehatan manusia,dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan denda paling sedikitRp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)dan paling banyak Rp12.000.000.000,00(dua belas miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengakibatkan orang lukaberat atau mati, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun dandenda paling sedikit Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah) dan paling banyakRp15.000.000.000,00 (lima belas miliarrupiah).

Pasal 99

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannyamengakibatkan dilampauinya baku mutuudara ambien, baku mutu air, baku mutuair laut, atau kriteria baku kerusakanlingkungan hidup, dipidana denganpidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dandenda paling sedikit Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dan paling banyakRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila . . .

- 62 -

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengakibatkan orang lukadan/atau bahaya kesehatan manusia,dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6(enam) tahun dan denda paling sedikitRp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)dan paling banyak Rp6.000.000.000,00(enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengakibatkan orang lukaberat atau mati, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 9 (sembilan) tahun dan dendapaling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah) dan paling banyakRp9.000.000.000,00 (sembilan miliarrupiah).

Pasal 100

(1) Setiap orang yang melanggar baku mutuair limbah, baku mutu emisi, atau bakumutu gangguan dipidana, dengan pidanapenjara paling lama 3 (tiga) tahun dandenda paling banyak Rp3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) hanya dapat dikenakanapabila sanksi administratif yang telahdijatuhkan tidak dipatuhi ataupelanggaran dilakukan lebih dari satukali.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/ataumengedarkan produk rekayasa genetik kemedia lingkungan hidup yang bertentangandengan peraturan perundang-undangan atauizin lingkungan sebagaimana dimaksud dalamPasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana denganpidana penjara paling singkat 1 (satu) tahundan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda palingsedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah).

Pasal 102 . . .

- 63 -

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaanlimbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan palinglama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikitRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) danpaling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliarrupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dantidak melakukan pengelolaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 59, dipidana denganpidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun danpaling lama 3 (tiga) tahun dan denda palingsedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbahdan/atau bahan ke media lingkungan hiduptanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal60, dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyakRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)huruf c dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan denda paling sedikitRp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) danpaling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belasmiliar rupiah).

Pasal 106 . . .

- 64 -

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun dan dendapaling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah) dan paling banyakRp15.000.000.000,00 (lima belas miliarrupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarangmenurut peraturan perundang�undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikitRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) danpaling banyak Rp15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaranlahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan palinglama 10 (sepuluh) tahun dan denda palingsedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)dan paling banyak Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109 . . .

- 65 -

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/ataukegiatan tanpa memiliki izin lingkungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1),dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dandenda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dan paling banyakRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpamemiliki sertifikat kompetensi penyusun amdalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)huruf i, dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyakRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111

(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yangmenerbitkan izin lingkungan tanpadilengkapi dengan amdal atau UKL-UPLsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun dan denda palingbanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliarrupiah).

(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/ataukegiatan yang menerbitkan izin usahadan/atau kegiatan tanpa dilengkapidengan izin lingkungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun dan denda palingbanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliarrupiah).

Pasal 112 . . .

- 66 -

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengajatidak melakukan pengawasan terhadapketaatan penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yangmengakibatkan terjadinya pencemarandan/atau kerusakan lingkungan yangmengakibatkan hilangnya nyawa manusia,dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasipalsu, menyesatkan, menghilangkaninformasi, merusak informasi, ataumemberikan keterangan yang tidak benar yangdiperlukan dalam kaitannya denganpengawasan dan penegakan hukum yangberkaitan dengan perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup sebagaimanadimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf jdipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan yang tidak melaksanakan paksaanpemerintah dipidana dengan pidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun dan denda palingbanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah,menghalang-halangi, atau menggagalkanpelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkunganhidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negerisipil dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun dan denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116 . . .

- 67 -

Pasal 116

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidupdilakukan oleh, untuk, atau atas namabadan usaha, tuntutan pidana dan sanksipidana dijatuhkan kepada:

a. badan usaha; dan/atau

b. orang yang memberi perintah untukmelakukan tindak pidana tersebut atauorang yang bertindak sebagai pemimpinkegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidupsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh orang, yang berdasarkanhubungan kerja atau berdasarkan hubunganlain yang bertindak dalam lingkup kerjabadan usaha, sanksi pidana dijatuhkanterhadap pemberi perintah atau pemimpindalam tindak pidana tersebut tanpamemperhatikan tindak pidana tersebutdilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberiperintah atau pemimpin tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1)huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupapidana penjara dan denda diperberat dengansepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksipidana dijatuhkan kepada badan usaha yangdiwakili oleh pengurus yang berwenangmewakili di dalam dan di luar pengadilansesuai dengan peraturan perundang-undanganselaku pelaku fungsional.

Pasal 119 . . .

- 68 -

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang ini, terhadap badan usaha dapatdikenakan pidana tambahan atau tindakan tatatertib berupa:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh daritindak pidana;

b. penutupan seluruh atau sebagian tempatusaha dan/atau kegiatan;

c. perbaikan akibat tindak pidana;

d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikantanpa hak; dan/atau

e. penempatan perusahaan di bawahpengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

(1) Dalam melaksanakan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 119huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,jaksa berkoordinasi dengan instansi yangbertanggung jawab di bidang perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup untukmelaksanakan eksekusi.

(2) Dalam melaksanakan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 119huruf e, Pemerintah berwenang untukmengelola badan usaha yang dijatuhisanksi penempatan di bawah pengampuanuntuk melaksanakan putusan pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini,dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun,setiap usaha dan/atau kegiatan yang telahmemiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapibelum memiliki dokumen amdal wajibmenyelesaikan audit lingkungan hidup.

(2) Pada . . .

- 69 -

(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini,dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun,setiap usaha dan/atau kegiatan yang telahmemiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapibelum memiliki UKL-UPL wajib membuatdokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 122

(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini,dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun,setiap penyusun amdal wajib memilikisertifikat kompetensi penyusun amdal.

(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini,dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun,setiap auditor lingkungan hidup wajibmemiliki sertifikat kompetensi auditorlingkungan hidup.

Pasal 123

Segala izin di bidang pengelolaan lingkunganhidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri,gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya wajib diintegrasikan ke dalamizin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejakUndang-Undang ini ditetapkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,semua peraturan perundang-undangan yangmerupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti dengan peraturan yang baru berdasarkanUndang-Undang ini.

Pasal 125 . . .

- 70 -

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3699) dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkandalam Undang-Undang ini ditetapkan palinglama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 127

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar . . .

- 71 -

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Undang-Undangini dengan penempatannya dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakartapada tanggal 3 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 3 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RIKepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG … · 2012-03-24 · keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau ... Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur