Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi ... · mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ... penduduk yang rendah. Dengan demikian,

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

I - 1 Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI KETENAGAKERJAAN, KETRANSMIGRASIAN DAN

KEPENDUDUKAN DI JAWA TIMUR

Pembangunan daerah merupakan proses pengelolaan sumber-sumber daya yang ada oleh pemerintah daerah bersama masyarakatnya. Pemerintah daerah dengan sektor swasta membentuk pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi). Pembangunan memiliki berbagai tujuan, diantaranya untuk mengurangi disparitas/ ketimpangan pembangunan antar daerah, antar sub daerah serta antar warga masyarakat demi pemerataan dan keadilan, memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta mempertahankan

atau menjaga kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan daerah adalah bagian internal dan integral dari pembangunan nasional, namun pencapaian keberhasilannya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan, kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Jalannya roda pembangunan di Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi yang ada. Ekonomi Jawa Timur mengalami pertumbuhan positif, namun harus diakui bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan serta pertambahan penduduk.

BPS Provinsi Jawa Timur melansir, pada tahun 2014 penduduk Jawa Timur berjumlah 38.610.202 jiwa. Penduduk usia kerjanya berjumlah 29.578.682 orang. Dari penduduk usia kerja yang ada, angkatan kerjanya berjumlah 20.149.998 orang.



Dari angkatan kerja yang ada, penduduk yang bekerja sebanyak 19.306.508 orang (95,81%), sedangkan pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja sebanyak 843.490 orang.

Tabel 1.1 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di Jawa Timur

dalam 4 (empat) Tahun Terakhir NO URAIAN AGUSTUS 2011 AGUSTUS 2012 AGUSTUS 2013 AGUSTUS 2014 1 Angkatan Kerja : 19.761.886 19.901.558 20.137.795 20.149.998 - Bekerja 18.940.340 19.081.995 19.266.457 19.306.508

- Penganggur 821.546 819.563 871.338 843.490 2 Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) 4,16 4,12 4,33 4,19

3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

69,49 69,62 69,92 68,12

Sumber : BPS Prov. Jatim, 2011-2014

Dengan demikian TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Jawa Timur tahun

2014 adalah 4,19%. TPT mengalami penurunan dibandingkan kondisi di tahun 2013, dimana penganggurnya berjumlah 871.338 orang atau 4,33% (turun 0.14% dibandingkan tahun sebelumnya).

Permasalahan utama ketenagakerjaan yang masih dihadapi Jawa Timur adalah pengangguran, yang antara lain disebabkan (1) tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja, (2) terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, (3) masih rendahnya kualitas angkatan kerja, (4) kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai, dan (5) motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah. Pengangguran bisa bersifat sementara, terutama di kalangan yang baru lulus memerlukan waktu sebelum mereka mendapatkan pekerjaan. Diindikasikan pula kecenderungan pengangguran di kalangan tenaga kerja terdidik khususnya yang berpendidikan sekolah menengah ke atas karena adanya kekurangsesuaian antara isi pendidikan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan di satu pihak, serta kebutuhan ketrampilan dengan jenis



pekerjaan yang tersedia di lain pihak. Belum lagi potensi kenaikan angka pengangguran usia muda berumur 15 – 19 tahun.

Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan mengakibatkan rendahnya daya saing dan kekuatan tawar di pasar kerja, terutama bagi angkatan kerja muda. Kualifikasi mereka belum mampu memenuhi tuntutan dan persaingan pasar kerja global yang membutuhkan tenaga kerja profesional. Terlebih penerapan perjanjian perdagangan bebas ASEAN - Cina (ACFTA : ASEAN - China Free Trade Aggreement) maupun AEC (ASEAN Economic Community) mengakibatkan pasar kerja tidak lagi memiliki batas negara sehingga tenaga kerja yang mampu bersaing adalah tenaga kerja yang memenuhi standar profesional.

Berbicara mengenai kuantitas penduduk, jumlah penduduk Jawa Timur menunjukkan perkembangan relatif terkendali, namun tingkat kepadatannya semakin jauh melewati angka kepadatan penduduk ideal di Jawa Timur yakni ± 700 jiwa/km2. BPS Prov. Jawa Timur mencatat laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur selama 10 tahun terakhir periode 2000 – 2010 sebesar 0,75%.

Penduduk memiliki 2 (dua) potensi yang kontradiktif. Di satu sisi penduduk dapat menjadi beban bagi proses pembangunan, tetapi di sisi lain penduduk dapat menjadi modal pembangunan. Penduduk berjumlah besar dengan kualitas rendah lebih merupakan beban bagi pembangunan karena kapasitas produksinya melebihi kebutuhan konsumsinya. Dengan tingkat kepadatan penduduk Jawa Timur yang semakin jauh melampaui batas ideal, timbul berbagai dampak sosial seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, daerah urban, krisis pangan, daya dukung alam dan tingginya tingkat kriminalitas. Sedangkan di sisi lain masih banyak daerah di luar Jawa yang kekurangan jumlah penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Dengan demikian, program transmigrasi merupakan salah satu alternatif solusi, mengingat program ini pada prinsipnya merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa melalui



persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Program transmigrasi sangat bersifat strategis untuk terus dijalankan karena di samping menjaga keutuhan NKRI, juga terkait kebijakan kependudukan lainnya berupa kebijakan pengendalian jumlah, kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk, dan pembangunan ekonomi di daerah tujuan khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Prov. Jawa Timur

juncto Undang-Undang No: 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-Undang Tahun 1950 No: 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab./Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur; 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas

Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 122 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;

19. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor 560/2332/KPTS/106.01/2009 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014, sebagaimana direvisi melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor KEP. 560/2447/SK/106.01/2012 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor 560/2332/KPTS/



106.01/2009 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014.

1.3. SUSUNAN ORGANISASI

Keberadaan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jawa Timur berpedoman kepada 3 (tiga) landasan hukum, yakni : 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur; 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas

Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 122 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan Bab VIII Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008, kedudukan, tugas dan fungsi Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1. Disnakertransduk dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 2. Disnakertransduk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Disnakertransduk menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan

kependudukan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga

kerja, transmigrasi dan kependudukan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;



d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Sedangkan organisasi Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur terdiri atas :

1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat.

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi : a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; b. pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. pengelolaan administrasi keuangan; d. pengelolaan administrasi perlengkapan; e. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol; f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-

undangan; g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas; i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sekretariat terdiri dari : (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Sub Bagian Penyusunan Program; (3) Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta memfasilitasi peningkatan instruktur pelatihan kerja dan pengelolaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, standarisasi dan sertifikasi serta bimbingan kerja bagi tenaga kerja.



Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang pelatihan dan

produktivitas; b. pelaksanaan fasilitasi program kegiatan bidang pelatihan dan produktivitas; c. pelaksanaan pembinaan dan penyelengaraan pelatihan kerja; d. pelaksanaan informasi ketenagakerjaan, serta pembinaan perencanaan tenaga

kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan kabupaten/kota; e. pelaksanaan fasilitasi pelatihan dan pengukuran produktivitas; f. pelaksanaan fasilitasi program peningkatan produktivitas;

g. pelaksanaan proses perizinan / pendaftaran lembaga pelatihan kerja; h. pelaksanaan penyusunan bahan penerbitan rekomendasi perizinan magang ke

luar negeri; i. pelaksanaan pengawasan sertifikasi kompetensi; j. pelaksanaan pengawasan akreditasi lembaga pelatihan kerja; k. pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanakan pengawasan sertifikasi

kompetensi; l. pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanakan pengawasan akreditasi

lembaga pelatihan kerja; m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Pelatihan dan Produktivitas terdiri dari : (1) Seksi Instruktur Pelatihan; (2) Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Pemagangan; (3) Seksi Lembaga Latihan dan Produktivitas.

4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja. Bidang ini mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta memberikan fasilitasi pembinaan dan penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN, informasi pasar kerja dan bursa kerja, penyuluhan, bimbingan jabatan dan



analisis jabatan, penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), pengembangan tenaga kerja mandiri dan teknologi padat karya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan

bidang penempatan tenaga kerja; b. pelaksanaan penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja dan

bursa kerja; c. pelaksanaan pemberian pelayanan informasi pasar kerja; d. pelaksanaan fasilitasi bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna

tenaga kerja; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pendataan jabatan fungsional pengantar

kerja; f. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi untuk perijinan

pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); g. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi untuk perijinan

pendirian lembaga penyuluh dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Provinsi;

h. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala Provinsi;

i. pelaksanaan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat dan pekerja potensial;

j. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD);

k. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi ijin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;

l. pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela;

m. pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)



n. pelaksanaan penyampaian materi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan;

o. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan IMTA perpanjangan yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota;

p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi;

q. pelaksanaan fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan padat karya; r. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan program usaha mandiri sektor informal; s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penempatan TKI keluar negeri; t. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan

multilateral penempatan TKI; u. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan perijinan tempat penampungan

calon TKI; v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari : (1) Seksi Bimbingan Jabatan dan Bursa Kerja; (2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja; (3) Seksi Perluasan Kerja.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Bidang ini melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan program kegiatan, menetapkan pedoman pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja, melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan hubungan industrial, syarat kerja, pengupahan, jaminan sosial kesejahteraan pekerja/buruh dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang hubungan industrial dan

syarat kerja.

b. pelaksanaan program kegiatan bidang hubungan industrial dan syarat kerja.



c. pelaksanaan penerimaan dan penelitian materi pengajuan permohonan pengesahan peraturan perusahaan,

d. pelaksanaan penerimaan dan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pengusaha dengan serikat buruh/pekerja yang ada di perusahaan lintas kabupaten/ kota;

e. pelaksanaan penerima, penelitian dan pencatatan perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh pada perusahaan lintas kabupaten/kota;

f. pelaksanaan pengajuan rekomendasi dan pencabutan ijin operasional bagi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

g. pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,

mogok kerja dan penutupan perusahaan lintas kabupaten/kota; h. pelaksanaan pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial; i. pelaksanaan penyusunan formasi mediator, konsiliator dan arbiter hubungan

industrial; j. pelaksanaan pendaftaran dan menseleksi persyaratan calon konsiliator, arbiter

hubungan industrial dan hakim ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri;

k. pelaksanaan bimbingan sistem pengupahan, penyusunan usulan ketetapan upah minimum;

l. pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja/buruh.

m. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan sistem kelembagaan pelaku hubungan industrial;

n. pelaksanaan pengumpulan data hasil verifikasi keanggotaan serikat pekerja/buruh;

o. pelaksanaan pengumpulan data hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh;

p. pelaksanaan penyusunan usulan penetapan keanggotaan dalam lembaga

ketenagakerjaan.



q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja terdiri dari : (1) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial; (2) Seksi Perbaikan Syarat Kerja, Upah dan Kesejahteraan; (3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan. Bidang ini melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan program kegiatan, melaksanakan fasilitasi pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja pada perusahaan lintas Kab./Kota.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan; b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan; c. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian terhadap perusahaan dan obyek

pengawasan ketenagakerjaan; d. pelaksanaan penyiapan materi/bahan penerbitan rekomendasi atau ijin

terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan; e. pelaksanaan penanganan kasus dan penyidikan terhadap pelanggaran norma

ketenagakerjaan; f. pelaksanaan penerapan Sistem Menejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(SMK3) dan audit SMK3; g. pelaksanaan pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan,

hygiene perusahaan, ergonomic, kesehatan dan keselamatan kerja; h. pelaksanaan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan norma

ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis;

i. pelaksanaan pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan

pengawasaan ketenagakerjaan;



j. penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan; k. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan; l. pelaksanaan pengusulan calon peserta diklat pengawas ketenagakerjaan

kepada pemerintah; m. pelaksanaan kerjasama dengan pusat untuk penyelenggaraan diklat teknis

pengawas ketenagakerjaan; n. pelaksanaan pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada

pemerintah; o. pelaksanaan pengusulan penerbitan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan

kepada pemerintah;

p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari : (1) Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (2) Seksi Keselamatan Kerja; (3) Seksi Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja.

7. Bidang Kependudukan. Bidang ini melaksanakan tugas menghimpun, mengolah dan menyajikan data penduduk hasil registrasi meliputi lahir, mati, pindah dan datang, serta melakukan pembinaan bidang administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Kependudukan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan penetapan kebijakan dibidang pendaftaran

penduduk dan catatan sipil; b. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan

konsultasi pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk; c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan

sipil; d. pelaksanaan penyusunan data base hasil registrasi penduduk dan catatan sipil; e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola

pendaftaran penduduk dan catatan sipil.



f. penyajian dan pengelolaan informasi data kependudukan ; g. pelaksanaan pengkajian kependudukan ; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Kependudukan terdiri dari : (1) Seksi Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil; (2) Seksi Pengelolaan Informasi Penduduk; (3) Seksi Perkembangan dan Pengkajian Penduduk.

8. Bidang Mobilitas Penduduk. Bidang ini melaksanakan tugas menyelenggarakan perpindahan dan/atau kepindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, melakukan koordinasi

dengan daerah tujuan, mengadakan pendaftaran dan seleksi, pelayanan dan fasilitasi perpindahan penduduk serta pemberdayaan penduduk calon transmigran. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan penyiapan, pendaftaran dan seleksi,

pelayanan, penataan dan pemberdayaan; b. pelaksanaan pendataan animo calon transmigran dan identifikasi

pemberdayaan penduduk berpotensi pasar; c. pelaksanaan seleksi administrasi fisik dan mental bagi calon transmigran; d. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan daerah

tujuan; e. pelaksanaan penyiapan teknis dan klarifikasi lokasi permukiman daerah tujuan; f. pelaksanaan pelayanan calon transmigran di transito; g. pelaksanaan pelayanan angkutan calon transmigran sampai daerah tujuan; h. pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penduduk berpotensi

pasar; i. pelaksanaan fasilitasi usaha bagi pengembangan penduduk berpotensi pasar;



j. pelaksanaan penataan penduduk yang bermukim di kawasan padat disesuaikan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Mobilitas Penduduk terdiri dari : (1) Seksi Penyiapan Pendaftaran dan Seleksi; (2) Seksi Pelayanan Transmigrasi; (3) Seksi Penataan dan Pemberdayaan Penduduk.

9. 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri dari : (1) UPT Pelatihan Kerja di Singosari Malang (wilayah kerja : Kota Malang, Kota

Batu, Kab. Malang);

(2) UPT Pelatihan Kerja di Jember (wilayah kerja : Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab. Bondowoso);

(3) UPT Pelatihan Kerja di Pasuruan (wilayah kerja : Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan);

(4) UPT Pelatihan Kerja di Mojokerto (wilayah kerja : Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto);

(5) UPT Pelatihan Kerja di Jombang (wilayah kerja : Kab. Jombang); (6) UPT Pelatihan Kerja di Tuban (wilayah kerja : Kab. Tuban, Kab. Lamongan); (7) UPT Pelatihan Kerja di Nganjuk (wilayah kerja : Kab. Nganjuk); (8) UPT Pelatihan Kerja di Surabaya (wilayah kerja : Kota Surabaya, Kab.

Sidoarjo, Kab. Gresik); (9) UPT Pelatihan Kerja di Sumenep (wilayah kerja : Kab. Bangkalan, Kab.

Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep); (10) UPT Pelatihan Kerja di Situbondo (wilayah kerja : Kab. Banyuwangi, Kab.

Situbondo); (11) UPT Pelatihan Kerja di Kediri (wilayah kerja : Kota Kediri, Kab. Kediri, Kota

Blitar, Kab. Blitar); (12) UPT Pelatihan Kerja di Tulungagung (wilayah kerja : Kab. Tulungagung,

Kab. Trenggalek);



(13) UPT Pelatihan Kerja di Madiun (wilayah kerja : Kota Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Madiun);

(14) UPT Pelatihan Kerja di Ponorogo (wilayah kerja : Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, Kab. Pacitan);

(15) UPT Pelatihan Kerja di Bojonegoro (wilayah kerja : Kab. Bojonegoro); (16) UPT Pelatihan Kerja Pertanian dan Pengembangan Tenaga Kerja Luar

Negeri (PPTKLN) Wonojati di Malang (wilayah kerja : Kota Malang, Kota Batu, Kab. Malang);

(17) UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (PPTK) di Surabaya; (18) UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(P3TKI) di Surabaya; (19) UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Surabaya; (20) UPT Pelatihan Kependudukan di Balongbendo.

(Pembagian wilayah kerja 16 UPT Pelatihan Kerja berdasarkan Keputusan Kepala Disnakertransduk Prov. Jatim Nomor 563/064/KPTS/106.01/2011). Adapun tugas dan fungsi UPT-UPT dimaksud adalah sebagai berikut : A. UPT Pelatihan Kerjadan UPT Pelatihan Kerja PPTKLN (sebanyak 16

UPT)melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelatihan keterampilan, pengetahuan dan ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT Pelatihan Kerja dan UPT Pelatihan Kerja PPTKLN, mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelatihan serta kerjasama

pelatihan; b. pelayanan dan penyebarluasan informasi bidang pelatihan; c. penyiapan metode, kurikulum, jadwal dan alat peraga pelatihan; d. pelaksanaan pemasaran program pelatihan hasil produksi dan jasa; e. pelaksanaan pelatihan dan uji keterampilan/kompetensi dan sertifikasi

tenaga kerja;

f. pendayagunaan fasilitas pelatihan;



g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. UPT Pelatihan Kerja dan UPT Pelatihan Kerja PPTKLN dipimpin oleh Kepala UPT, yang mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan kerja, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.UPT Pelatihan Kerja dan UPT Pelatihan Kerja PPTKLN terdiri atas : (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Seksi Pelatihan dan Sertifikasi; (3) Seksi Pengembangan dan Pemasaran.

B. UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (PPTK) melaksanakan

tugas pengembangan produktivitas tenaga kerja di kalangan masyarakat industri, pemerintah dan masyarakat luas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT PPTK mempunyai fungsi : a. pelaksanaan urusan rumah tangga; b. penyusunan rencana dan program kegiatan pengembangan produktivitas

tenaga kerja serta pelatihan; c. pelaksanaan pelatihan dan konsultasi produktivitas tenaga Kerja, baik di

sektor pertanian, industri manufaktur dan jasa di kalangan dunia usaha, asosiasi, pemerintah serta masyarakat luas;

d. pengukuran dan analisis produktivitas tenaga kerja diseluruh strata ekonomi regional/sektoral serta faktor/individu dalam rangka pembentukan standar produktivitas tenaga kerja;

e. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan; f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. UPT PPTK dipimpin oleh Kepala UPT, yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan tugas-tugas UPT.UPT PPTK terdiri atas : (1) Sub Bagian Tata Usaha.

(2) Seksi Pelatihan dan Konsultasi Produktivitas Tenaga Kerja;



(3) Seksi Pengukuran dan Analisis Produktivitas Tenaga Kerja. C. UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (P3TKI)melaksanakan tugas seleksi, penempatan, pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja ke luar negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT P3TKI mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program kegiatan dalam pelayanan penempatan dan

perlindungan tenaga kerja; b. pelaksanaan penyiapan penyuluhan, sosialisasi dan seleksi calon tenaga

kerja Indonesia (TKI); c. pemberian perlindungan kepada TKI dan lembaga pelaksana penempatan

TKI mulai dari kegiatan pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan;

d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan yang berkaitan dengan penempatan TKI;

e. pelaksanaan promosi ke luar negeri untuk mendapatkan permintaan tenaga kerja dari luar negeri;

f. penyusunan laporan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program kegiatan;

g. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. UPT P3TKI dipimpin oleh KepalaUPT, yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seleksi, penempatan, pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja ke luar negeri.UPT P3TKI terdiri atas : (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Seksi Penyiapan dan Bimbingan; (3) Seksi Perlindungan dan Evaluasi.

D. UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melaksanakan tugas

pengujian, pemeriksaan, penelitian dan pelatihan di bidang higiene



perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT K3 mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan melaksanakan program kegiatan UPT; b. pelaksanaan pengujian, pemeriksaan dan penelitian di bidang higiene

perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penyerasian antara pekerja dengan lingkungan kerja (ergonomi) dan gizi kerja;

c. pelaksanaan pelatihan dan memberikan bantuan teknik higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja kepada perusahaan;

d. pelaksanaan pengawasan terhadap bahan-bahan kimia berbahaya, higiene perusahaan, pelayanan kesehatan kerja dan sanitasi lingkungan;

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang kesehatan kerja dan higiene perusahaan;

f. pelaksanaan tuga-tugas ketatausahaan; g. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. UPT K3 dipimpin oleh Kepala UPT, yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pengujian, pemeriksaan, penelitian dan pelatihan di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja.UPT K3 terdiri atas : (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Seksi Pelayanan Teknis; (3) Seksi Promosi dan Pelatihan.

E. UPT Pelatihan Kependudukan melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penanganan pelatihan penduduk potensial dan administrasi kependudukan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT Pelatihan Kependudukan mempunyai fungsi : a. penyiapan dan penyusunan rencana pelatihan dibidang pengembangan

potensi penduduk dan administrasi kependudukan;



b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelatihan penduduk potensial dan administrasi kependudukan;

c. pendayagunaan fasilitas dan pemberian layanan informasi pelatihan; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. UPT Pelatihan Kependudukan dipimpin oleh Kepala UPT, yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dalam penanganan pelatihan penduduk potensial dan administrasi kependudukan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. UPT Pelatihan Kependudukan terdiri atas : (1) Sub Bagian Tata Usaha;

(2) Seksi Pelatihan dan Ketrampilan Penduduk Potensial; (3) Seksi Pelatihan Administrasi Kependudukan.



KEPALA DINAS

SEKRETARIATKELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

SEKSI PELAYANAN TRANSMIGRASI

SEKSI PENYIAPAN, PENDAFTARAN & SELEKSI

SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG PELATIHAN & PRODUKTIVITAS

BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA

BIDANG HUB. INDUSTRIAL & SYARAT KERJA

BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

BIDANG KEPENDUDUKAN

BIDANG MOBILITAS PENDUDUK

SEKSI INSTRUKTUR PELATIHAN

SEKSI BIMBINGAN JABATAN & BURSA KERJA

SEKSI KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

SEKSI NORMA KERJA & JAMINAN SOSIAL TENAGA

KERJA

SEKSI PENDAFTARAN PENDUDUK & CATATAN

SIPIL

SEKSI SERTIFIKASI TENAGA KERJA & PEMAGANGAN

SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA

SEKSI PERBAIKAN SYARAT KERJA, UPAH &

KESEJAHTERAAN

SEKSI KESELAMATAN KERJA

SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI

PENDUDUK

UPT KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)

UPT PELATIHAN KEPENDUDUKAN

SEKSI LEMBAGA LATIHAN & PRODUKTIVITAS

SEKSI PERLUASAN TENAGA KERJA

SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN

INDUSTRIAL

SEKSI KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN KERJA

16 UPT PELATIHAN KERJAUPT PENGEMBANGAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (PPTK)

UPT PELAYANAN PENEMPATAN & PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

INDONESIA (P3TKI)

SEKSI PERKEMBANGAN & PENGKAJIAN PENDUDUK

SEKSI PENATAAN & PEMBERDAYAAN PENDUDUK

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur



1.4. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia sebagai salah satu komponen penting dalam

meningkatkan kinerja organisasi memerlukan pengembangan kompetensi dan pemberian kewenangan serta tanggung jawab yang terencana, terarah dan strategis. Pemberdayaan (empowering) pegawai sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur diantaranya melalui analisa jabatan, analisa kebutuhan pendidikan dan latihan, serta pendidikan dan latihan baik fungsional, struktural maupun teknis.

Jumlah pegawai Disnakertransduk keadaan sampai dengan bulan Desember 2014 sebanyak 927 orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut : Berdasarkan Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf : ♦ Eselon II : 1 orang.

♦ Eselon III : 27 orang.

♦ Eselon IV : 81 orang.

♦ Fungsional : 325 orang.

♦ Staf : 493 orang.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan : ♦ S-3 : 3 orang.

♦ S-2 : 85 orang.

♦ S-1 : 423 orang.

♦ Sarmud : 73 orang.

♦ SLTA : 280 orang.

♦ SLTP : 41 orang.

♦ S D : 23 orang.



Berdasarkan Golongan : ♦ Golongan IV : 203 orang.

♦ Golongan III : 535 orang.

♦ Golongan II : 160 orang.

♦ Golongan I : 29 orang.

Berdasarkan bidang tugas pada unit organisasi : ♦ Kepala Dinas : 1 orang. ♦ Sekretariat : 78 orang. ♦ Bidang Pelatihan dan Produktivitas : 23 orang. ♦ Bidang Penempatan Tenaga kerja : 34 orang. ♦ Bidang Hub. Industrial dan Syaker : 28 orang. ♦ Bidang Pengawasan KK : 45 orang. ♦ Bidang Kependudukan : 26 orang. ♦ Bidang Mobilitas Penduduk : 29 orang. ♦ Unit Pelaksana Teknis Daerah : 663 orang.

Diagram 1

Komposisi Pegawai Disnaketransduk Prov. Jatim Menurut Jenis Jabatan.

Sumber : Subbag Tata Usaha, 2014.

Staf, 493

Struktural, 109

Fungsional, 325



Tabel 2 Kekuatan Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim per Unit Kerja

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Jabatan keadaan Desember 2014

L P STRUKT. FUNGS. STAF1 Disnakertransduk Prov. Jatim. 169 95 29 23 212 2642 UPT Latker Singosari 41 16 4 27 26 573 UPT Latker Jember 26 5 4 14 13 314 UPT Latker Pasuruan 24 9 4 17 12 335 UPT Latker Mojokerto 35 3 4 26 8 386 UPT Latker Jombang 26 6 4 16 12 327 UPT Latker Tuban 26 4 4 17 9 308 UPT Latker Nganjuk 32 1 4 17 12 339 UPT Latker Surabaya 40 14 4 21 29 54

10 UPT Latker Sumenep 21 3 4 7 13 2411 UPT Latker Situbondo 19 3 4 11 7 2212 UPT Latker Kediri 30 5 4 14 17 3513 UPT Latker Tulungagung 32 5 4 18 15 3714 UPT Latker Madiun 32 5 4 23 10 3715 UPT Latker Ponorogo 29 6 4 20 11 3516 UPT Latker Bojonegoro 22 3 4 12 9 2517 UPT Latker PPTKLN WonoJati 30 10 4 20 16 4018 UPT PPTK Surabaya 13 6 4 6 9 1919 UPT K3 Surabaya 16 16 4 15 13 3220 UPT P3TKI Surabaya 19 11 4 0 26 3021 UPT Latpenduk Balongbendo 11 8 4 1 14 19

693 234 109 325 493 927

JML

JUMLAH

JENIS JABATANJENIS KELAMINNO UNIT KERJA

Sumber : Subbag Tata Usaha, 2014. Diagram 3

Komposisi Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim Menurut Golongan (s/d Desember 2014)




Berdasarkan Golongan (s/d Desember 2014)

I II III IV1 Disnakertransduk Prov. Jatim 6 62 163 33 2642 UPT Latker Singosari 1 9 29 18 573 UPT Latker Jember 0 5 17 9 314 UPT Latker Pasuruan 2 2 16 13 335 UPT Latker Mojokerto 0 2 24 12 386 UPT Latker Jombang 1 9 16 6 327 UPT Latker Tuban 1 5 15 9 308 UPT Latker Nganjuk 3 3 22 5 339 UPT Latker Surabaya 3 6 25 20 54

10 UPT Latker Sumenep 2 7 12 3 2411 UPT Latker Situbondo 1 4 15 2 2212 UPT Latker Kediri 0 9 19 7 3513 UPT Latker Tulungagung 1 2 22 12 3714 UPT Latker Madiun 0 3 26 8 3715 UPT Latker Ponorogo 1 4 22 8 3516 UPT Latker Bojonegoro 2 1 17 5 2517 UPT Latker PPTKLN Wnonojati 2 5 19 14 4018 UPT Latker PPTK Surabaya 0 3 9 7 1919 UPT Latker K3 Surabaya 0 6 20 6 3220 UPT Latker P3TKI Surabaya 3 9 16 2 3021 UPT Latpenduk Balongbendo 0 4 11 4 19

29 160 535 203 927JUMLAH

GOLONGANJMLNO UNIT KERJA

Sumber : Subbag Tata Usaha, 2014. Diagram 5

Komposisi Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim Menurut Pendidikan (s/d Desember 2014)




Berdasarkan Tingkat Pendidikan (s/d Desember 2014)

SD SMP SMA DIPL S1 S2 S3Disnakertransduk Prov. Jatim 6 13 92 11 114 27 1 264UPT Latker Singosari 1 4 12 3 34 3 57UPT Latker Jember 0 2 8 2 17 2 31UPT Latker Pasuruan 2 0 8 3 18 2 33UPT Latker Mojokerto 1 0 9 7 19 2 38UPT Latker Jombang 0 2 8 6 16 0 32UPT Latker Tuban 1 1 4 5 16 3 30UPT Latker Nganjuk 3 0 7 5 16 2 33UPT Latker Surabaya 3 2 9 0 32 8 54UPT Latker Sumenep 1 1 6 3 11 2 24UPT Latker Situbondo 1 0 11 4 4 2 22UPT Latker Kediri 0 3 12 7 10 3 35UPT Latker Tulungagung 0 2 16 3 12 3 1 37UPT Latker Madiun 0 3 13 0 19 2 37UPT Latker Ponorogo 1 0 10 3 17 4 35UPT Latker Bojonegoro 0 2 9 4 9 1 25UPT Latker PPTKLN Wnonojati 2 1 10 4 16 7 40UPT Latker PPTK Surabaya 0 0 6 0 11 2 19UPT Latker K3 Surabaya 0 1 7 1 19 4 32UPT Latker P3TKI Surabaya 1 3 12 0 11 3 30UPT Latpenduk Balongbendo 0 1 11 1 2 3 1 19

23 41 280 72 423 85 3 927JUMLAH

TINGKAT PENDIDIKANJMLUNIT KERJA

Sumber : Subbag Bagian Tata Usaha, 2014.

Diagram 7

Komposisi Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim Menurut Jenis Jabatan Fungsional (s/d Desember 2014)

286 Org

493 Org

6 Org

13 Org 4 Org

1 Org

15 Org

109 Org



2. Sarana Penunjang Demi terciptanya profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan

yang baik dan bertanggung jawab, telah dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang antara lain sebagai berikut :

• Komputer Pada setiap ruangan di masing – masing unit kerja tersedia komputer – komputer untuk membantu pekerjaan administrasi maupun keteknikan.

• Website Untuk mendukung penyebaran informasi kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur bagi stakeholders dan masyarakat umum telah dibangun jaringan Fiber Optic (FO) yang merupakan program Gubernur Jawa Timur dalam penunjang Data Provinsi bagi setiap SKPD secara online. Demikian pula website Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur merupakan langkah progresif untuk meningkatkan pelayanan publik melalui media elektronik.

• Kendaraan Lapangan Sarana kendaraan dinas untuk keperluan operasional lapangan baik roda dua dan roda empat, meski jumlahnya masih terbatas.

3. Hubungan Kerjasama Dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan berbagai program pembangunan di

bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan, dilakukan pembinaan hubungan kerjasama, baik dengan Instansi terkait di Pusat dan Kabupaten/Kota maupun dengan institusi pendidikan serta pihak-pihak yang berkontribusi terhadap penyediaan peluang kerja untuk pengurangan pengangguran. • Kerjasama antar Provinsi, pemerintah pusat, Kabupaten/Kota. Bentuk kerjasama dengan instansi terkait di Provinsi maupun Kab./Kota

dituangkan dalam melalui sinkronisasi program untuk ditindaklanjuti



melalui program dan kegiatan di masing – masing Instansi. Sedangkan dengan Pemerintah Pusat dilaksanakan dalam rangka koordinasi, konsultasi dan tugas dekonsentrasi.

• Kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Beberapa perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan Dinas Tenaga

Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur terutama dalam memberikan kontribusi dalam bentuk pengembangan ide–ide yang bersifat praktis, terutama dalam pengembangan produktivitas dan pelatihan, serta jejaring penempatan tenaga kerja.

• Kerjasama dengan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap penyediaan peluang kerja khususnya di sektor formal, untuk mengurangi angka pengangguran.

Kerjasama ini dilakukan dengan berbagai asosiasi profesi, satuan pendidikan menengah, serta perguruan tinggi, melalui perluasan jejaring informasi bursa kerja yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Karir Terpadu (PLKT).

1.5. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika pelaporan Laporan Kinerja (LKj) mengacu pada format yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 yang merupakan perbaikan dari keputusan yang sama Nomor 589/IX/6/Y/99 yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara atau PERMENPAN No. 53 tahun 2014. Secara umum penyusunan Laporan Kinerja mengikuti prinsip–prinsip kejujuran, obyektif, akurat dan transparan. Format Laporan Kinerja minimal terdiri dari : • Ringkasan Eksekutif Dalam bagian ini secara umum disajikan tentang tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sejauhmana Dinas telah mencapai



tujuan dan sasaran tersebut, kendala–kendala yang dihadapi dan langkah–langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

• Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permsalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi. • Perencanaan dan Perjanjian Kerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

• Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional; 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/pen

urunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi seusai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

• Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kineja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

• Lampiran Bagian ini meliputi data penunjang yang memuat perhitungan pencapaian kinerja, dokumentasi kegiatan dan data lain yang terkait.

Documents

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi ... · mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ... penduduk yang rendah. Dengan demikian,