Upload
ngothien
View
235
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
DIREKTORAT JENDERAL
PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
ARAH PERUBAHAN PEMBANGUNAN KETRANSMIGRASIAN (UU No 29 Tahun 2009)
KAWASAN TRANSMIGRASI
1. Pemda berperan sebagai
pemrakarsa dan
penanggung jawab
pelaksanaan transmigrasi
di daerahnya.
2. Mendorong peranserta
masyarakat dan swasta
3. Mempertegas jenis-jenis
transmigrasi sebagai
peluang bagi peranserta
masyarakat dan swasta
KAWASAN : Budidaya
FUNGSI : sebagai permukiman dan tempat usaha
masyarakat dalam satu kesatuan sistem
pengembangan ekonomi wilayah
BENTUK:
WPT, untuk mewujudkan pusat pertumbuhan
baru sebagai KPB
LPT, untuk mendukung pusat pertumbuhan yang
sedang berkembang menjadi KPB
SKP SKP
SKP SKP
KPB
Pusat KPB
SP
SP SP
SP
SP SP
SP
SP
SP SP SP
SP
SP
SP
SP SP
SP SP
SP
SP
KIM KIM
KIM KIM
Pusat SKP Pusat SKP
Pusat SKP Pusat SKP
KAWASAN PERDESAAN
4
Batas Kawasan
Transmigrasi
2
LANDASAN KONSEPTUAL PEMBANGUNAN LPT DAN WPT
SP
SP SP
SP
SP
SP
SP SP
SP
SP
SP
SP SP
SP
SP
SP
SP SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
Pusat KPB
Ke PKW/PKL/PKSN
Ke PKW/PKL/PKSN
Setiap SP dalam SKP tersedia : 1. Sarana a. Tempat tinggal b. Pelayanan umum c. Pendidikan dasar setingkat
SD d. Kesehatan setingkat Pustu e. Pasar mingguan f. Pusat percontohan 2. Prasarana a. Jalan poros b. Jalan desa
Setiap SP sebagai Pusat SKP tersedia : 1. Sarana a. Tempat tinggal b. Pelayanan umum c. Pendidikan dasar setingkat SD dan SMP d. Kesehatan setingkat
Puskesmas e. Pasar harian f. Pusat percontohan 2. Prasarana a. Jalan poros b. Jalan penghubung
SKP SKP
SKP SKP
KPB
WPT/LPT Setiap KPB tersedia : 1. Sarana a. Pendidikan sekurang- kurangnya tingkat
menengah b. Kesehatan setingkat Puskesmas Rawat Inap e. Terminal d. Pusat kegiatan industri 2. Prasarana a. Jalan penghubung utama (kolektor sekunder) b. Jalan poros utama c. jalan lokal sekunder d. Dermaga e. Jalan lingkungan sekunder
kota f. Jalan lingkar luar KPB
Setiap SP sebagai Pusat KPB tersedia : 1. Sarana tempat tinggal 2. Sarana Pelayanan umum 3. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa 4. Jaringan prasarana SP sebagai Pusat
KPB
Setiap SP dalam KPB tersedia : 1. Sarana tempat tinggal 2. Sarana Pelayanan
Pendidikan Dasar 3. Sarana Pelayanan Umum 4. Jaringan prasarana SP
dalam KPB
Kawasan Perdesaan sebagai Sistem
Produksi Pertanian dan Pengelolaan
Sumberdaya Alam
3
PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI BERBASIS
KAWASAN
4
1. Tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi
2. Luasan Kawasan Transmigrasi,
3. RencanaStruktur Kawasan Transmigrasi,
4. Rencana Peruntukan Kawasan Transmigrasi,
5. Arahan pengembangan pola usaha pokok,
6. Arahan jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan,
7. Arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan sumberdaya manusia,
8. Arahan indikasi program utama,
9. Tahapan perwujudan kawasan Transmigrasi,
10. Ketentuan pengendalian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi.
15
No. Kegiatan Batas Waktu
1 Usulan Penetapan Kawasan dari Bupati ke Gubernur
Februari2017
2 Pembahasan di Provinsi Maret 2017
3 Perbaikan atau Penyempurnaan April 2017
4 Usulan/ Rekomendasi dari Gubernur ke Menteri
Mei 2017
5 Pembahasan di Pusat Juni 2017
6 Perbaikan dan Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan Usulan
Juli 2017
7 Penetapan Kawasan oleh Menteri Agustus 2017
17
1. Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan Menteri Desa, PDT, dan Trans pada tahun 2016
No. Nama Calon Kawasan
Transmigrasi
Kabupaten Provinsi
1 Babahrot Aceh Barat Daya NAD
2 Karang Agung Ilir Banyuasin Sumatera Selatan
3 Kikim Lahat Sumatera Selatan
4 Ponu (eks KTM) Timor Tengah
Utara
Nusa Tenggara Timur
5 Batutua Nusamanuk Rote Ndao Nusa Tenggara Timur
6 Lewa Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
7 Mbay Nagekeo Nusa Tenggara Timur
8 Kodi Laura Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur
9 Maukaro Ende Nusa Tenggara Timur
10 Sabu Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur
11 Banggai Selatan Banggai Laut Sulawesi Tengah
12 Mambi Mehalaan/Pitu
Ulanna Salu (PUS)
Mamasa Sulawesi Barat
13 Tubbi Taramanu Poliwali Mandar Sulawesi Barat
14 Kalukku Mamuju Sulawesi Barat
15 Paguyaman Pantai Boalemo Gorontalo
16 Taluduti Pahuwato Gorontalo
17 Salim Batu Bulungan Kalimantan Utara
18 Bahari Tomini Raya Parigi Moutong Sulawesi Tengah
19 Kawasan Kantisa Muna Barat Sulawesi Tenggara
20 Pulau Morotai Morotai Maluku Utara
21 Tambora Bima Nusa Tenggara Barat
22 Labangka Sumbawa Nusa Tenggara Barat
23 Gerbang Masperkasa Sambas Kalimantan Barat
24 Sekayam Entikong Sanggau Kalimantan Barat
25 Enggano Bengkulu Utara Bengkulu
26 Selaut Simeuleu NAD
2. Bila rencana kawasan transmigrasi sudah ditetapkan, di dalamnya sudah direncanakan untuk apa, bila ada yang dapat dikerjasamakan dengan investor.
OPERASIONALISASI TRANSMIGRASI
DAERAH
TUJUAN MEMBANGUN
KAWASAN
DAERAH ASAL MENYIAPKAN SUMBER DAYA
MANUSIA
KERJASAMA DUA PEMDA DENGAN
KEPENTINGAN BERBEDA
??????????
KERJASAMA MENGELOLA SUMBER
DAYA (BUMI, AIR, DAN KANDUNGAN
DIDALAMNYA) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN,
PERSATUAN & KESATUAN BANGSA
Kemendes, PDTTrans harus menjadi
regulator, mediator, pengendali , dan pengawas yang
obyektif
Tersedia regulasi yang adil dan realistis (27 Permen, 2 Perber, d an 1 Perpres)
Selalu hadir setiap ada masalah antar dua pihak
Memberikan sanksi tegas kpd pihak yang melanggar kesepakatan dan memberikan penghargaan kpd yang konsisten
Koordinasi dengan K/L lain Pemprov hrs mampu koord
Pemkab/Kota
06/12/2016 27
06/12/2016 28
KWS TRANS
Lampung
Banten
DKI Jabar
Jateng
DIY
Jatim Bali
NTB NTT
OBYEKTIF, PROFESIONAL,TRANSPARAN,
TERUKUR
06/12/2016 29
KSAD PP 50/2007
BEDA DG KSAD
KS PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTAR PEMDA
PP 3/214
Provinsi A Provinsi B
Saling memperkuat, saling percaya, saling
membutuhkan, dan saling menguntungkan dlm
mengelola sumberdaya untuk kemakmuran rakyat
KERJASAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTAR
PEMDA PP 3/2014
06/12/2016 30
merupakan pengintegrasian
kegiatan pelaksanaan trans yang menjadi
fungsi masing-masing PEMDA untuk mewujudkan:
Kawasan transmigrasi (di daerah tujuan) sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah
Potensi SDM di daerah asal memperoleh aset (tempat tinggal, tempat bekerja, dan berusaha)
KERJASAMA PELAKSANAAN
TRANSMIGRASI ANTAR
PEMDA
06/12/2016 31
06/12/2016 32
Pembinaan,
dan
pengaturan
P E L A K S A N A A N Perencanaan kawasan transmigrasi
Pembangunan kawasan transmigrasi
Pembangunan fisik kawasan
Faspintrans
Pengembangan masyarakat dan kws
trans
Pengendalian
dan
Pengawasan
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
OBYEK KERJASAMA
TANGGUNG JAWAB PEMDA TUJUAN DAN PEMDA ASAL
06/12/2016 33
Antar Pemda Provinsikegiatan yang
menjadi fungsi Pemda Provinsi
Antar Pemda Kab/Kotakegiatan yang
menjadi kewenangan Pemda
kabupaten/kota, dimana antara TUJUAN
dan ASAL berbeda
06/12/2016 34
PemdaProv TUJUAN dengan PemdaProv ASAL bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan (fungsi) pelaksanan transmigrasi skala provinsi yang mencakup pembinaan, koordinasi, mediasi, motivasi, fasilitasi serta pengendalian dan pengawasan di wilayah kerjanya.
PemKab/Kot TUJUAN dengan PemKab/Kot ASAL bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan:
PEMDA TUJUAN : pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
PEMDA ASAL : penyiapan SDM yang diperlukan untuk mengembangkan kawasan transmigrasi
PEMERINTAH (Kemendes, PDT&Trans) membina
dan mengawasi pelaksanaan kerjasama antar
PEMDA PROV
PEMDA PROV, membina dan pengawasi
pelaksanaan kerjasama antar PEMDA KAB/KOTA
PEMDA KAB/KOTA, melaksanakan kerjasama
dalam membangun, menata persebaran
penduduk, dan pengembangan kawasan
transmigrasi
06/12/2016 35
06/12/2016 36