DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR INFRASTRUKTUR, …€¦ · Laboratorium, Lembaga Sertifikasi, dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukur) % 2,5 - () - () 2. Persentase pertumbuhan

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2019

DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR

INFRASTRUKTUR, PENILAIAN KESESUAIAN,

PERSONAL, DAN EKONOMI KREATIF

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

2020

2019| Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif

i

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian

Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE) merupakan perwujudan

pertanggungjawaban atas kinerja Dit. PSIPPE dalam mendukung pencapaian visi dan

misi BSN pada Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Dit. PSIPPE Tahun 2019

merupakan Laporan Kinerja tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Dit. PSIPPE

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN

dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana

Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2019, Dit. PSIPPE sebagai bagian dari Deputi Bidang

Pengembangan Standar bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana

penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan

keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang

ditargetkan. Disamping itu, Dit. PSIPPE juga telah melakukan perubahan sasaran

dalam rangka untuk menyelaraskan dengan perubahan yang terjadi pada sasaran

strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Dit. PSIPPE Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sumber

informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dit. PSIPPE di masa

mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, 23 Januari 2020

Direktur Pengembangan Standar

Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,

Personal dan Ekonomi Kreatif

Hendro Kusumo

NIP 19690219 199703 1 001


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Merujuk Peraturan BSN No. 10 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Standardisasi Nasional, Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur,

Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE) berada dibawah

Kedeputian Pengembangan Standar, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta

pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan

standar sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian

kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif, serta

sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi

dan Penilaian Kesesuaian, dalam pelaksanaan perumusan standar perlu dibentuk

Komite Teknis Perumusan Standar, maka Dit. PSIPPE juga melaksanakan fungsi

Kesekretariatan Komite Teknis secara professional. Dalam rangka menyelenggarakan

fungsi Dit. PSIPPE dan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan BSN guna

mendukung program prioritas pembangunan nasional, maka pada tahun 2019 Dit.

PSIPPE melaksanakan program kerja sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan Perumusan SNI bidang Infrastruktur, Penilaian

Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:

a. Penyusunan kebijakan

b. Pengendalian perumusan SNI

c. Pemeliharaan SNI

d. Pembinaan SDM perumusan SNI

e. Menyusun tanggapan SI dan partisipasi dalam sidang internasional

2. Pengembangan SNI dari tahap PNPS sampai dengan rapat konsensus terdiri dari:

a. Dokumen RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode republikasi-

reprint dengan jumlah halaman 1-30

b. Dokumen RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode terjemahan

dengan jumlah halaman 1-30

c. Dokumen RSNI3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiri


3. Pengembangan SNI dari tahap jajak pendapat sampai dengan penetapan

terdiri dari:

a. SNI yang disusun dengan adopsi identik metode republikasi-reprint proses

perumusan RSNI dari jajak pendapat hingga penetapan SNI


iii

b. SNI yang disusun dengan adopsi identik metode terjemahan dari proses

pelaksanaan jajak pendapat hingga penetapan SNI

c. SNI yang disusun dengan metode pengembangan sendiri dari proses


Secara umum, kinerja Dit. PSIPPE di tahun 2019 telah menunjukkan hasil

yang memuaskan karena telah mampu memenuhi bahkan melebihi target yang

ditetapkan pada tahun 2019 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja

Dit. PSIPPE tahun 2019. Prosentase tingkat capaian yang diraih pada tahun 2019

adalah:

Tabel 1. Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

Perspektif Stakeholder

1) Terwujudnya

daya saing

produk

berstandar di

pasar domestik

dan global

1. Persentase

pertumbuhan

ekspor Produk

Nasional yang

didukung SNI,

Laboratorium,

Lembaga

Sertifikasi, dan

Metrologi (Standar

Nasional Satuan

Ukur)

% 2,5 - (*) - (*)

2. Persentase

pertumbuhan

produk ber-SNI di

pasar retail

ddalam negeri

% 1 - (*) - (*)

3. Indeks kepuasan

masyarakat

terhadap

efektivitas Sistem

Standardisasi dan

Penilaian

Kesesuaian

Nilai 4,40 - (*) - (*)

Perspektif Proses Internal

2) Meningkatkan

Kapasitas dan

Kualitas

Pengembangan

Standar

Infrastruktur,

Penilain

4. Jumlah SNI yang

ditetapkan SNI 125 136 109 %

5. Jumlah

rekomendasi hasil

kaji ulang SNI

Rekomenda

si 50 108 216 %

6. Persentase tindak

lanjut PNPS % 50 75 150 %


iv


Kesesuaian,

Personal dan

Ekonomi Kreatif

7. Persentase

pemenuhan

kewajiban

Internasional

terkait

pengembangan

standar

% 95 100 105 %

Perspektif Learning & Growth

3) Meningkatkan

kinerja

pengelolaan

anggaran

8. Persentase realisasi

anggaran Dit.

PSIPPE

% ≥ 97 99,85 103 %

Rata-rata capaian Sasaran 100 %

Keterangan: (*) Ini merupakan sasaran di level BSN yang pengukurannya dilakukan oleh unit kerja

lain di BSN.

Sementara itu terkait pagu anggaran Dit. PSIPPE tahun 2019 dan status

realisasinya, perlu diketahui bahwa pagu anggaran awal Dit. PSIPPE adalah sebesar

Rp. 2.000.000.000,- namun kemudian direvisi dalam bentuk pemotongan anggaran

karena adanya pengalihan program prioritas BSN, sehingga pagu anggaran akhir Dit.

PSIPPE menjadi Rp 1.206.857.000,-. Pagu anggaran ini selanjutnya digunakan untuk

membiayai 7 (tujuh) kegiatan utama yang ada, dengan hasil capaian penyerapan

anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar 99,85 %.


v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF...............................................................................................................ii

DAFTAR ISI .................................................................................................................................. v

DAFTAR TABEL........................................................................................................................... vi

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1

I.1 Latar belakang ........................................................................................................... 1

I.2 Maksud dan tujuan ................................................................................................... 1

I.3 Tugas, fungsi dan struktur organisasi ...................................................................... 2

I.4 Sumber daya manusia ........................................................................................... 13

I.5 Peran strategis ......................................................................................................... 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA.......................................................................................... 18

II.1 Perencanaan strategis ........................................................................................ 18

II.1.1 Visi dan Misi ................................................................................................. 18

II.1.2 Tujuan dan Sasaran ................................................................................... 18

II.2 Perjanjian kinerja ................................................................................................. 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA........................................................................................... 22

III.1 Capaian kinerja.................................................................................................... 22

III.2 Capaian diluar perjanjian kinerja ...................................................................... 36

III.3 Realisasi anggaran .............................................................................................. 41

BAB IV PENUTUP.................................................................................................................... 43

LAMPIRAN I

Perjanjian kinerja Dit. PSIPPE tahun 2019 ............................................................................. 46


vi

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 – Daftar Komite Teknis Perumusan SNI yang dikelola Dit. PSIPPE ....................... 6

Tabel I.2 - Personel ASN Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian

Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif tahun 2019 ................................. 14

Tabel I.3 - Potensi dan Permasalahan Dit. PSIPPE .............................................................. 15

Tabel I.4 – Analisis dan rencana tindak penanganan risiko............................................. 16

Tabel II.1 - Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian

Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019 ................................. 20

Tabel III.1 - Pencapaian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur,

Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019................ 23

Tabel III. 2 - Capaian Kinerja Sasaran II ............................................................................... 24

Tabel III.3 – Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2019 menurut metode perumusan ... 25

Tabel III.4 – Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2019 menurut jenis SNI......................... 25

Tabel III.5 – Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2019 menurut Status Penetapan SNI 26

Tabel III.6 – Rekomendasi hasil kaji ulang SNI tahun 2019 ................................................ 29

Tabel III.7 – Jumlah PNPS dalam SK perubahan PNPS 2019 ............................................. 30

Tabel III.8 – Persentase tindak lanjut PNPS menurut capaian tahapan perumusan .... 33

Tabel III.9 – Tanggapan Indonesia dalam TC/SC SDO tahun 2019 ................................. 35

Tabel III.10 – Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM tahun 2019 ................................. 38

Tabel III.11 - Capaian Kinerja Sasaran II .............................................................................. 41

Tabel III.12 - Realisasi Anggaran tahun 2019 berdasarkan output anggaran............... 42

Tabel IV.1 - Pencapaian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur,

Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019................ 43


vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 – Pengelompokan kegiatan di PSIPPE berdasarkan bisnis proses

pengembangan SNI ....................................................................................... 2

Gambar I.2 – Rapat konsolidasi dalam rangka penguatan pengelolaan

pengembangan SNI lingkup Dit. PSIPPE di Bogor, 14-15 Agustus 2019 ... 3

Gambar I.3 – Tata alir perumusan SNI, Penetapan SNI dan Publikasi SNI menurut PBSN

No. 3 Tahun 2018 ............................................................................................. 4

Gambar I.4 – Diagram alir proses evaluasi kinerja Komite Teknis tahun 2019 ................. 8

Gambar I.5 – Kebijakan Pemeliharaan SNI .......................................................................... 9

Gambar I.6 - Struktur Organisasi Deputi bidang Pengembangan Standar .................. 12

Gambar I.7 - Struktur Organisasi Dit. PSIPPE ........................................................................ 12

Gambar I.8 - Grafik Personel ASN Dit. PSIPPE tahun 2019 ................................................. 14

Gambar III.1 – Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2019 menurut jenis SNI ................... 25

Gambar III.2 – Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2019 menurut Status Penetapan

SNI .................................................................................................................... 26

Gambar III.3 – Kegiatan rapat teknis perumusan SNI lingkup layanan rehabilitasi

narkoba di Jakarta, 8 Oktober 2019........................................................... 27

Gambar III.4 – Kegiatan rapat teknis pengembangan SNI lingkup furnitur di

Semarang, 31 Oktober – 2 November 2019 .............................................. 27

Gambar III.5 – Kegiatan rapat konsensus perumusan SNI lingkup perhiasan di Bekasi,

12 Desember 2019 ......................................................................................... 28

Gambar III.6 – Kegiatan rapat konsensus perumusan SNI lingkup informasi geografi/

geomatika di Pare-pare, 5 September 2019............................................. 28

Gambar III.7 – Rekomendasi hasil kaji ulang SNI tahun 2019 ........................................... 30

Gambar III.8a - Jumlah PNPS awal dalam SK No 1/KEP/BSN/1/2019.............................. 31

Gambar III.8b - Jumlah PNPS dalam perubahan pertama (SK No. 53/KEP/BSN/2/2019)

......................................................................................................................... 31


viii

Gambar III.8c - Jumlah PNPS dalam perubahan kedua (SK No. 115A/KEB/BSN/4/2019)

......................................................................................................................... 31

Gambar III.8d - Jumlah PNPS dalam perubahan ketiga (SK No. 422A/KEB/BSN/

10/2019) ......................................................................................................... 32

Gambar III.8e - Jumlah PNPS dalam Rekomendasi KKPS November 2019 .................... 32

Gambar III.9 – Koordinasi Jajak Pendapat “RSNI Manajemen risiko – Panduan

implementasi SNI ISO 31000:2018 di sektor publik” di BSN, tanggal 29

Oktober 2019.................................................................................................. 32

Gambar III.10 – Persentase tindak lanjut PNPS menurut capaian tahapan

perumusan ..................................................................................................... 33

Gambar III.11 – Audiensi Kepala BSN dengan Kementerian Sekretariat Negara

mengenai Jajak pendapat “RSNI Panduan implementasi SNI ISO

31000:2018 di sektor publik”, di Jakarta, 22 November 2019 .................. 34

Gambar III.12 – Penyerahan piagam penghargaan tertinggi pada HTCA 2019

di Jakarta, 20 November 2019 .................................................................... 37

Gambar III.13 – Workshop peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengembangan SNI kerjasama dengan komisi VI DPR RI di Cianjur,

28 Februari 2019 ............................................................................................. 38

Gambar III.14 – Bimbingan Teknis konseptor dan editor SNI lingkup jasa perdagangan

di Bogor, 15 Oktober 2019............................................................................ 39

Gambar III.15 – Kunjungan industri ke PT. Servvo Fire Indonesia dalam rangka

peningkatan kompetensi SDM pengembangan SNI lingkup alat

pemadam kebakaran di Tangerang, 28 Agustus 2019 ........................... 39

Gambar III.16 – Kunjungan lapangan ke stasiun bumi dalam rangka peningkatan

kompetensi SDM pengembangan SNI lingkup Informasi

geografi/geomatika di Pare-pare, 5 September 2019 ............................ 40

Gambar III.17 – Workshop/Pelatihan Perumusan SNI lingkup BIG di Bogor,

11-12 Maret 2019 ........................................................................................... 40


1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan

Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MenPANRB No. 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut

merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu

instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja

(LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Dit. PSIPPE, sebagai salah satu unit kerja di

lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai

Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Dit. PSIPPE memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputi bidang

Pengembangan Standar dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu,

penyusunan Laporan Kinerja Dit. PSIPPE merupakan bahan masukan dalam

penyusunan Laporan Kinerja Deputi bidang Pengembangan Standar tahun 2019.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dit. PSIPPE adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta

akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Deputi bidang

Pengembangan Standar, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan

beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan

strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

S


2

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

I.3.1 TUGAS

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor

965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BSN No. 10 tahun 2018 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Direktorat

Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi

Kreatif adalah melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia

dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di

bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem

manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan

ekonomi kreatif.

Berdasarkan bisnis proses pengembangan SNI, kegiatan yang ada di Dit. PSIPPE

dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: kegiatan utama dan kegiatan

pendukung. Uraian lengkap kegiatan dapat dilihat pada gambar I.1 berikut:

Gambar I.1 – Pengelompokan kegiatan di PSIPPE berdasarkan bisnis proses

pengembangan SNI


3

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Pengembangan Standar

Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif melakukan kegiatan

berikut :

I.3.1.1 Kegiatan Utama

I.3.1.1.1 Perencanaan

Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS) disusun dengan

memperhatikan:

a) kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian;

b) perlindungan konsumen;

c) kebutuhan pasar;

d) perkembangan standardisasi regional dan internasional;

e) kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

f) kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup;

g) kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri;

h) keyakinan beragama; dan

i) budaya dan kearifan lokal; serta

j) sumber daya yang tersedia.

Pembahasan usulan PNPS dilakukan oleh Komite Kebijakan Pengembangan

Standar (KKPS) yang beranggotakan wakil dari kementerian/lembaga yang

mengelola secretariat komite teknis. Rekomendasi KKPS terkait PNPS tahun berjalan

akan menjadi dasar bagi Kepala BSN dalam menetapkan PNPS.

Berdasarkan data PNPS tahun berjalan tersebut, maka Dit. PSIPPE berkewajiban

untuk melakukan konsolidasi internal dalam rangka penguatan pengelolaan

pengembangan SNI dari komtek yang masuk lingkup tanggung jawab Dit. PSIPPE.

Gambar I.2 – Rapat konsolidasi dalam rangka penguatan pengelolaan

pengembangan SNI lingkup Dit. PSIPPE di Bogor, 14-15 Agustus 2019


4

I.3.1.1.2 Perumusan

I.3.1.1.2.1 Proses Perumusan

Berdasarkan PBSN No. 3 Tahun 2018 tentang pengembangan SNI, tata alir

perumusan SNI sampai ke tahap publikasi SNI dapat dilihat pada Gambar I.3.

Gambar I.3 – Tata alir perumusan SNI, Penetapan SNI dan Publikasi SNI menurut

PBSN No. 3 Tahun 2018


5

I.3.1.1.2.2 Komite Teknis

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2014 dan Peraturan

Pemerintah No. 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian Nasional (PP SSPKN), bahwa Komite Teknis dan Sekretariat Komite

Teknis dikelola oleh BSN. Lebih lanjut diuraikan bahwa dalam ketentuan

peralihan dari PP ini sejak diundangkan, maka dalam waktu 5 tahun

pengorganisasi Komite Teknis yang ada di Instansi Teknis dialihkan ke BSN.

Perumusan SNI dalam lingkup Dit. PSIPPE didukung oleh 40 Komite teknis

(lihat Tabel I.2) yang terdiri dari 29 Sekretariat Komtek (72,5%) berada di K/L, dan

11 Sekretariat Komtek (27,5%) dikelola oleh Dit. PSIPPE BSN.

Sekretariat perumusan SNI di K/L idealnya berada pada unit kerja K/L

yang memiliki Tusi standardisasi setingkat Eselon II. Namun demikian dari 9 K/L

yang menjadi sekretariat komtek, saat ini hanya ada 4 (empat) K/L dengan

struktur organisasi setingkat Eselon II dengan salah satu tusi utamanya terkait

standardisasi. Hal lainnya dari hasil kajian menunjukkan masih terdapat

beberapa Komite Teknis yang tidak mengusulkan PNPS, maupun yang tidak

menyediakan anggaran yang selayaknya bagi pengembangan SNI. Hal

tersebut tentu saja sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan

pengembangan standar, baik dilihat dari aspek komitmen, pelaksanaan

program, penyediaan sumberdaya manusia, maupun infrastruktur lainnya.

Untuk itu, pengelolaan komite teknis harus terus menerus dievaluasi,

untuk mendapat masukan positif bagi perbaikan pengelolaan komite teknis

sehingga komite Teknis dan Sekretariatnya dapat berkinerja secara profesional

dan menghasilkan SNI yang berkualitas.


6

Tabel I.1 – Daftar Komite Teknis Perumusan SNI yang dikelola Dit. PSIPPE

No No. Komtek Nama Komtek

1. 03-02* Sistem Manajemen Mutu, Aset dan Pendidikan Nonformal

2. 03-03 Jasa Bidang Perdagangan

3. 03-05* Lembaga Penilaian Kesesuaian

4. 03-09* Manajemen Pariwisata

5. 03-10* Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

6. 03-11 Rehabilitasi Pecandu Narkotika

7. 07-01 Informasi Geografi/Geomatika

8. 07-03* Nanoteknologi

9. 11-05 Peralatan Kesehatan Berbasis IPTEK nuklir

10. 13-04* Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran

11. 13-08* Penanggulangan bencana

12. 13-11* Kota Cerdas dan Berkelanjutan

13. 17-01 Pengukuran Radiasi

14. 17-04* Standar Dasar

15. 19-01 Uji Tak Rusak

16. 19-04 Metode dan Prosedur Pengujian secara Umum

17. 29-06 Instalasi dan keandalan ketenagalistrikan

18. 33-01 Sistem Kendali Jauh

19. 37-01* Teknologi Grafika

20. 39-01 Perhiasan

21. 49-01 Teknologi Penerbangan dan antariksa

22. 49-01 Teknologi Penerbangan dan antariksa

23. 49-02 Sistem Informasi dan Akuisisi Data Keantariksaan

24. 55-01 Pengemasan

25. 59-01 Tekstil dan Produk Tekstil

26. 59-01-S1 Batik dan produk batik

27. 59-02 Kulit, Produk Kulit dan Alas Kaki

28. 67-05 Pangan Iradiasi

29. 79-02* Struktur kayu

30. 81-01 Industri Kaca

31. 81-02 Industri Keramik

32. 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa

33. 91-01-S1 Sumber daya air

34. 91-01-S2 Rekayasa Jalan dan Jembatan

35. 91-01-S3 Perumahan, Sarana dan Prasarana Permukiman

36. 91-01-S4 Bahan, Sains, Struktur dan Konstruksi Bangunan


7

No No. Komtek Nama Komtek

37. 91-02 Kimia Bahan Konstruksi

38. 97-01 Rumah Tangga, Hiburan dan Olahraga

39. 97-01-S1 Mainan Anak

40. 97-02 Furnitur berbahan kayu, rotan dan bambu

Keterangan:

*) Sekretariat Komite Teknis dikelola oleh Dit. PSIPPE

I.3.1.1.2.3 Pengendalian Perumusan

Dalam pengembangan SNI, BSN harus melakukan proses pengendalian

dengan:

1. Menugaskan person penanggungjawab pengelola komtek untuk hadir

memonitor dan mengawal pembahasan sekaligus memberikan

masukan/klarifikasi bilamana diperlukan pada saat rapat penyusunan konsep

RSNI maupun rapat teknis.

2. Menugaskan Tenaga Pengendali Mutu (TPMS) dalam setiap penyelenggaraan

rapat konsensus.

TPMS yang ditugaskan oleh BSN dimaksudkan untuk memantau, mengawasi

dan mengingatkan Komite Teknis (Komtek) dalam proses perumusan SNI sesuai

dengan ketentuan PBSN No.21 Tahun 2019 tentang pedoman tenaga pengendali

mutu Standar Nasional Indonesia.

I.3.1.1.2.4 Evaluasi Komite Teknis

Dalam proses perumusan SNI, Komite Teknis Perumusan SNI merupakan

kepanjangan tangan BSN, yang pengelolaan kesekretariatannya ditangani oleh

beberapa K/L. Oleh karena itu telah menjadi tanggung jawab BSN untuk membina

sekretariat Komite Teknis tersebut.

Pemeliharaan Komite Teknis dilakukan melalui evaluasi kinerja berdasarkan

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia. Evaluasi ini

dilakukan secara rutin setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar Dit.

PSIPPE dalam memperbaiki pengelolaan Komite Teknis, baik yang dikelola oleh Dit.

PSIPPE maupun yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga lain.

Pembinaan Komite Teknis Perumusan SNI agar memenuhi ketentuan dalam

pengembangan SNI, dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi kinerja, yang berbasis

pada ketentuan Pedoman tentang Pengelolaan Komite Teknis dan Subkomite Teknis.

Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar perbaikan pengelolaan Komite Teknis

Perumusan SNI. Hasil evaluasi kinerja ini juga digunakan sebagai dasar penentuan

dalam penganugerahan Herudi Technical Committee Award (HTCA) yang akan


8

diberikan kepada Komite Teknis Perumusan SNI. Sesuai dengan PBSN No 4 Tahun 2018

tentang pengelolaan komite teknis, disebutkan bahwa evaluasi terhadap kinerja

Komite Teknis dilaksanakan oleh BSN dengan mempertimbangkan masukan

pemangku kepentingan/stakeholders. Evaluasi dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun,

dimulai setelah ditetapkannya Komite Teknis tersebut. Diagram alir proses evaluasi

kinerja Komite Teknis dapat dilihat dalam gambar I.4.

Gambar I.4 – Diagram alir proses evaluasi kinerja Komite Teknis tahun 2019

I.3.1.1.3 Pemeliharaan SNI

Pemeliharaan SNI perlu dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam UU

Nomor 20 Tahun 2014 yang tercantum pada Pasal 27 dan 28 ayat (1) dan (2).

Pengaturan lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan BSN Nomor 6 Tahun 2018 tentang

kaji ulang SNI, yang menyebutkan bahwa Komite Teknis/Subkomite Teknis

melaksanakan kaji ulang SNI sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun

setelah ditetapkan. Pemeliharaan SNI dilakukan untuk menjaga kesesuaian SNI

terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

dan dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekinian SNI.

E

V

K

I

N

2

0

1

9

Sosialisasi

Penilaian

Evkin

Komtek 2019


9

Gambar I.5 – Kebijakan Pemeliharaan SNI

I.3.1.2 Kegiatan Pendukung

I.3.1.2.1 Pembinaan SDM Perumusan

Untuk menyediakan SNI yang bermutu dan handal memerlukan

dukungan Sumberdaya manusia yang kompeten baik secara teknis, manajerial

dan administrasi. Tiga unsur penting dalam peningkatan kompetensi yaitu

penguasaan pengetahuan atas subjek yang dibahas, keterampilan dalam

mengaplikasikan dan mengkreasikan pengetahuan yang diperoleh, serta sikap

diri untuk mengendalikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Sumber daya manusia terkait pengembangan SNI terdiri dari:

a. Sekretariat pengelola komtek

b. Editor rancangan SNI

c. Konseptor rancangan SNI

d. Tenaga Pengendali Mutu Standar

e. Anggota Komtek

f. Pemangku kepentingan pengembangan SNI

Peningkatan kompetensi SDM terkait pengembangan SNI dilakukan melalui

kegiatan pelatihan, workshop/seminar, bimbingan teknis, dan/atau kunjungan ke

pelaku usaha.


10

I.3.1.2.2 Partisipasi dalam pengembangan SI

Perumusan SNI perlu dilakukan selaras dengan standar internasional

sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 tahun 2014 yang tercantum pada

Pasal 13 ayat (2). Pengaturan lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan BSN No 2

tahun 2018 tentang Pengembangan SNI, menyebutkan bahwa salah prinsip dasar

yang harus diterapkan dalam proses perumusan adalah koheren, yaitu sejauh

mungkin mengacu kepada satu standar internasional yang relevan dan

menghindarkan duplikasi dengan kegiatan perumusan standar internasional agar

hasilnya dapat harmonis dengan perkembangan internasional.

Dit. PSIPPE selaku sekretariat pengelola ISO dimaksudkan untuk memenuhi

kewajiban Indonesia, khususnya dalam pengembangan standar ISO, yang mencakup

kegiatan terkait:

a) penunjukkan peran/kewenangan dalam ISO Portal;

b) penetapan status partisipasi Indonesia dalam Komite di ISO;

c) penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap usulan pembentukan Project

Committee (PC) atau Technical Committee (TC) baru di ISO;

d) penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap draf standar ISO dan dokumen

lain yang terkait pengembangan standar ISO;

e) pengusulan standar internasional ISO oleh Indonesia di TC/SC;

f) partisipasi aktif Indonesia dalam menghadiri sidang/pertemuan teknis pada

tingkat Komite (TC/PC/SC) ISO; dan

g) partisipasi aktif Indonesia sebagai penyelenggara sidang/pertemuan teknis pada

tingkat Komite (TC/PC/SC) ISO.

Kewajiban Indonesia memberikan tanggapan balloting dari ISO terkait

pengembangan standar secara formal diajukan melalui ISO balloting portal untuk

pemungutan suara (balloting) dalam Komite (TC/SC) sesuai dengan tahapan

perumusan/kaji ulang standar ISO, khususnya pada TC/SC dengan status

keanggotaan P-member. Balloting tersebut dapat berupa permintaan

tanggapan/posisi pada tahapan:

a) Committee Internal Balloting (CIB),

b) Draft International Standard (DIS),

c) Final Draft International Standard (FDIS),

d) Systematic Review (SR),

e) Withdrawal Consultations (WDRL), maupun

f) Vote to all members (TMB/NP dan TMB/TSP).


11

Sesuai ketentuan PBSN No. 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite

Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia, penyusunan tanggapan/posisi

Indonesia terhadap pengembangan standar internasional ISO dilakukan oleh Komite

Teknis Perumusan SNI yang memiliki ruang lingkup yang relevan dengan ruang lingkup

Komite (Technical Committee (TC), Project Committee (PC), Subcommittee (SC)) yang

ada di ISO.

I.3.2 FUNGSI

Selain menjalankan kegiatan utama dan kegiatan pendukung, sesuai dengan

PBSN No 10 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja BSN, Dit. PSIPPE bertanggung

jawab untuk menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional

Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan,

sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa,

personal dan ekonomi kreatif;

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional

Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan,

sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa,

personal dan ekonomi kreatif;

3. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan

Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur,

kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi

khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif; dan

4. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang

pengembangan standar sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem

manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal

dan ekonomi kreatif.


12

I.3.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dit. PSIPPE merupakan unit kerja bagian dari struktur organisasi BSN di bawah

Deputi bidang Pengembangan Standar, sebagaimana Gambar I.6 berikut:

Gambar I.6 - Struktur Organisasi Deputi bidang Pengembangan Standar

Sementara itu struktur organisasi Dit. PSIPPE dapat dilihat pada Gambar I.7

berikut:

Gambar I.7 - Struktur Organisasi Dit. PSIPPE

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE)

Sub DirektoratPengembangan

Standar Infrastruktur, Kebumian, danKebencanaan

(Subdit IKK)

Sub DirektoratPengembanganStandar Sistem

Manajemen danPenilaian Kesesuaian

(Subdit SMPK)


Standar Jasa, Personal, dan

Ekonomi Kreatif

(Subdit JPE)


Standar TeknologiKhusus dan Inovasi

Baru

(Subdit TKIB)

Deputi Bidang Pengembangan Standar

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif

(Dit. PSIPPE)

Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan

dan Halal

(Dit. PSAKKH)

Direktorat Pengembangan Standar

Mekanika, Energi, Elektroteknika,

Transportasi dan Teknologi Informasi

(Dit. PSMEETTI)


13

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, masing-masing Sub Direktorat di

lingkungan Dit. PSIPPE mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Kebumian, dan

Kebencanaan, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional,

serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang

pengembangan standar sektor infrastruktur, kebumian, dan kebencanaan.

2. Sub Direktorat Pengembangan Standar Sistem Manajemen dan Penilaian

Kesesuaian, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional,

serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang

pengembangan standar sektor sistem manajemen dan penilaian kesesuaian.

3. Sub Direktorat Pengembangan Standar Jasa, Personal, dan Ekonomi Kreatif, yang

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang



standar sektor jasa, personal, dan ekonomi kreatif.

4. Sub Direktorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru, yang

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang



standar sektor teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan

tanggal 31 Desember 2019 Dit. PSIPPE memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara

(ASN) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, dengan rincian sesuai Tabel I.2 berikut:


14

Tabel I.2 - Personel ASN Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian

Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif tahun 2019

Gambar I.8 - Grafik Personel ASN Dit. PSIPPE tahun 2019

Disamping pegawai yang berstatus ASN di atas, Dit. PSIPPE didukung dengan 2 (dua)

orang tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), sebagai sekretaris

dan tenaga administrasi.

No Uraian Jenjang Pendidikan Jumlah

Orang < S1 S1 S2

1.

Direktur Pengembangan Standar Infrastruktur,

Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi

Kreatif (PSIPPE)

- 1 - 1

2.

Sub Direktorat Pengembangan Standar

Infrastruktur, Kebumian, dan Kebencanaan

(Subdit. IKK)

4 2 6

3.

Subdirektorat Pengembangan Standar Sistem

Manajemen dan Penilaian Kesesuaian

(Subdit. SMPK)

- 4 1 5

4. Subdirektorat Pengembangan Standar Jasa,

Personal, dan Ekonomi Kreatif (Subdit. JPE) - 3 2 5

5.

Subdirektorat Pengembangan Standar

Teknologi Khusus dan Inovasi Baru (Subdit.

TKIB)

- 3 1 4

Jumlah - 15 6 21


15

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi

dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini terkait isu standardisasi dan

penilaian kesesuaian.

Dit. PSIPPE mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi

BSN, yaitu untuk menjamin bahwa SNI yang dihasilkan dari proses pengembangan SNI,

seluruh Komite Teknis (Komtek) dan para pemangku kepentingan yang terkait

senantiasa taat azas dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Badan Standardisasi Nasional (PBSN) terkait pengembangan SNI. Untuk itu sesuai

dengan tugas dan fungsinya, Dit. PSIPPE telah mengidentifikasi potensi, permasalahan

yang dihadapi, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.

Tabel I.3 - Potensi dan Permasalahan Dit. PSIPPE

NO POTENSI NO PERMASALAHAN NO TINDAK LANJUT

1

SNI yang

ditetapkan

memenuhi

ketentuan PBSN

terkait

Pengembangan

SNI

1

Adanya sejumlah SNI

yang ditetapkan

belum memenuhi

ketentuan PBSN terkait

Pengembangan SNI

1

SNI yang ditetapkan

didorong untuk

memenuhi ketentuan

PBSN terkait

Pengembangan SNI

2

SNI dapat

mendukung

produk unggulan

Nasional untuk

meningkatkan

daya saingnya

2

SNI yang ditetapkan

belum mendukung

produk unggulan

untuk meningkatkan

daya saingnya

2

Pengembangan SNI

diarahkan untuk

mendukung produk

unggulan Nasional

3

SNI dapat

menjamin mutu

produk yang

beredar dipasar

retail

3

Produk retail yang

beredar dipasar belum

banyak yang ber SNI

3

Pengembangan SNI

untuk memfasilitasi

kebutuhan produk yang

beredar dipasar retail

4

SNI dibutuhkan

sebagai referensi

oleh

industri/organisasi

4

Beberapa SNI yang

ditetapkan belum

diterapkan oleh

industri/organisasi

4

Pengembangan SNI

untuk memfasilitasi

kebutuhan

industri/organisasi


16

Selain hal tersebut di atas, Dit. PSIPPE telah menganalisis risiko dan level risiko

sesuai dengan bisnis proses, dimana telah diketahui kegiatan yang memiliki level risiko

tinggi serta rencana tindak penanganan risiko sebagaimana terdapat dalam Tabel I.4

berikut:

Tabel I.4 – Analisis dan rencana tindak penanganan risiko

TAHAPAN PERNYATAAN

RISIKO PENYEBAB RISIKO

DAMPAK

(KUALITATIF/

KUANTITATIF)

RENCANA TINDAK

PENANGANAN RISIKO

Penyusunan

dan

penetapan

usulan PNPS.

Kegiatan :

Identifikasi

kebutuhan

pengembang

an SNI

(koordinasi

dengan

stakeholder

dan BSN)

- Identifikasi

kebutuhan

pengemban

gan SNI tidak

tepat

dengan

kebutuhan

stakeholder

- Penetapan

stakeholder yang tidak

tepat

- tidak melakukan kajian

terhadap kebutuhan

stakeholder

- Metode pelaksanaan

identifikasi kurang

tepat sehingga tidak

dapat

mengakomodasi

kebutuhan

stakeholder

- Belum ada MoU SDO

yang relevan

mendukung

perumusan SNI

- Perencanaan

PNPS tidak

sesuai dengan

kebutuhan

- Menginformasikan

PUN/Prioritas

Nasional/RPJMN

sebagai acuan

stakeholder dalam

mengajukan kebutuhan

pengembangan SNI

- Melakukan MoU

dengan SDO untuk

mendukung perumusan

SNI

Perumusan

SNI.

Kegiatan:

Rapat Teknis

- Rapat teknis

tidak optimal

(tidak sesuai

prosedur/ren

cana kerja/

substansi)

- Pemahaman terhadap

Pedoman

penyusunan/

pengembangan SNI

yang masih kurang

- Dokumen referensi

yang tidak ada atau

tidak tepat waktu

pengadaannya

- Belum tersedianya

MoU SDO

- Perumusan SNI

tidak tepat

waktu

- Jumlah SNI

yang

ditetapkan

tidak sesuai

dengan IKU

- Membuat Ceklis/formulir

verifikasi Rapat Teknis

- Peningkatan

kompetensi dan

Awareness SDM

BSN/Sekret Komtek/

Komtek

- Akses dokumen standar

di BSN

- Melakukan MoU

dengan SDO untuk

mendukung perumusan

SNI

- Pendanaan dan

kemudahan SPJ

Pemeliharaan

SNI.

Kegiatan:

Tindaklanjut

hasil kaji

ulang SNI

- Tindaklanjut

hasil kaji

ulang SNI

tidak

dilakukan

(data/dana)

- Kesadaran terkait

tindaklanjut kaji ulang

SNI yang masih kurang

- Keterbatasan

anggaran untuk tindak

lanjut hasil kaji ulang

- Keterbatasan

kapabilitas komtek

dalam

- Tindak lanjut

rekomendasi

kaji ulang SNI

tidak

terlaksana

secara optimal

- Jumlah SNI

yang

ditetapkan

tidak sesuai

- Sosialisasi dan

awareness terkait

tindaklanjut kaji ulang

SNI kepada Sekretariat

Komtek dan Komtek

- Perbaikan SISPK terkait

data/ dokumen SNI

- Usulan penambahan

dana untuk kegiatan

tindak lanjut kaji ulang


17

TAHAPAN PERNYATAAN

RISIKO PENYEBAB RISIKO

DAMPAK

(KUALITATIF/

KUANTITATIF)

RENCANA TINDAK

PENANGANAN RISIKO

pengembangan SNI

setiap tahun

dengan IKU

dan tidak

sesuai harapan

pasar

Pemberian

tanggapan

terhadap

perumusan

Standar

internasional.

Kegiatan:

Pembahasan

terhadap

perumusan

Standar

internasional

- Pembahas-

an Substansi

Draft

Standard

Internasional

tidak

optimal

(keterwakil-

an pakar/

pendana-

an)

- Kepakaran anggota

komtek yang tidak

sesuai dengan materi

yang dibahas

- Keterbatasan

ketersediaan

kepakaran

narasumber yang

sesuai

- Keterbatasan

anggaran yang

dikhususkan untuk

pembahasan Draft

Standar Internasional

- Tanggapan

substansi

Terhadap Draft

Standard

Internasional

tidak optimal

- Mereview keanggotaan

komtek agar sesuai

dengan Ruang Lingkup

- Menjalin kerjasama

dengan Perguruan

tinggi, K/L dan Asosiasi

terkait

- Usulan penambahan

dana untuk kegiatan

pembahasan Draft



18

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

umusan visi dan misi Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur,

Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif tahun 2019 masih

mengikuti visi dan misi unit kerja Pusat Perumusan Standar (PPS) BSN yang

mengacu pada Renstra Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama

Standardisasi dan Renstra BSN tahun 2015-2019. Hal tersebut mengingat

tahun 2019 merupakan masa transisi dimana re-organisasi BSN baru selesai dilakukan

yang merupakan akhir dari pembangunan nasional jangka menengah 2015-2019,

sehingga Dit. PSIPPE sebagai bagian dari pemekaran unit PPS, pada tahun 2019 ini

masih berkomitmen untuk melaksanakan visi dan misi berikut:

VISI

Terwujudnya proses Perumusan SNI yang taat azas dan tepat waktu

MISI

1. Mengembangkan dan memperkuat sistem pengembangan SNI

2. Menyempurnakan kebijakan pengembangan SNI

3. Melaksanakan pengelolaan komtek/subkomtek pengembangan SNI

4. Melaksanakan pembinaan komtek/subkomtek dan personel terkait dengan

pengembangan SNI

5. Memfasilitasi proses pengembangan SNI secara taat azas

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis

strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan

dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur

sejauh mana visi dan misi Dit. PSIPPE telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan

berdasarkan visi dan misi organisasi.

R


19

Rumusan tujuan Dit. PSIPPE yaitu:

TUJUAN

Jumlah SNI yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan

Sasaran ini merupakan sasaran yang berlaku di lingkungan Dit. PSIPPE yang

merupakan Unit Teknis di lingkungan BSN. Dit. PSIPPE dituntut agar dapat mengikuti

perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas,

produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Dit.

PSIPPE harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator

kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja sasaran.

Pada tahun 2019, penetapan sasaran Dit. PSIPPE telah dilakukan penyempurnaan

dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

SASARAN

Sesuai Renstra Tahun 2015-2019 Dit. PSIPPE mempunyai sasaran yaitu “tersedianya

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku

kepentingan, terkait sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi

Kreatif”.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Dit. PSIPPE

berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perspektif stakeholder: Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar

domestic dan global

2. Perspektif proses internal: meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan

standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif

3. Perspektif learning dan growth: meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada

sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan

instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja,

pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Dit. PSIPPE

sehingga indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Dit. PSIPPE Tahun 2019 juga


20

mengalami perubahan. Tabel II.1 memperlihatkan Perjanjian Kinerja Dit. PSIPPE tahun

2019 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1 - Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur,

Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target


1) Terwujudnya

daya saing

produk

berstandar di

pasar domestik

dan global

1. Persentase pertumbuhan

ekspor Produk Nasional

yang didukung SNI,

Laboratorium, Lembaga

Sertifikasi, dan Metrologi

(Standar Nasional Satuan

Ukur)

% 2,5

2. Persentase pertumbuhan

produk ber-SNI di pasar

retail ddalam negeri

% 1

3. Indeks kepuasan

masyarakat terhadap

efektivitas Sistem

Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian

Nilai 4,40


2) Meningkatkan

Kapasitas dan

Kualitas

Pengembangan

Standar

Infrastruktur,

Penilain

Kesesuaian,

Personal dan

Ekonomi Kreatif

4. Jumlah SNI yang

ditetapkan SNI 125

5. Jumlah rekomendasi hasil

kaji ulang SNI

Rekomend

asi 50

6. Persentase tindak lanjut

PNPS % 50

7. Persentase pemenuhan

kewajiban Internasional

terkait pengembangan

standar

% 95


3) Meningkatkan

kinerja

pengelolaan

anggaran


anggaran Dit. PSIPPE % ≥ 97

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Dit. PSIPPE pada tahun 2019

menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator

kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap

pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Dit. PSIPPE

melaksanakan kegiatan perumusan standar dalam Program Pengembangan


21

Standardisasi Nasional. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk

output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui:

Kegiatan: Peningkatan Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,

Personal dan Ekonomi Kreatif (4181), yang akan menghasilkan output 125

SNI

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan

sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan Perumusan SNI bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,

Personal, dan Ekonomi Kreatif, yang terdiri dari:

a. Penyusunan kebijakan;

b. Pengendalian perumusan SNI;

c. Pemeliharaan SNI; dan

d. Pembinaan SDM perumusan SNI.

Menyusun tanggapan SI dan partisipasi dalam sidang internasional

2. Pengembangan SNI dari tahap PNPS sampai dengan rapat konsensus terdiri dari:

a. Dokumen RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode republikasi-reprint


b. Dokumen RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode terjemahan


c. Dokumen RSNI3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiri


3. Pengembangan SNI dari tahap jajak pendapat sampai dengan penetapan terdiri

dari:

a. SNI yang disusun dengan adopsi identik metode republikasi-reprint proses

perumusan RSNI dari JP hingga penetapan SNI

b. SNI yang disusun dengan adopsi identik metode terjemahan dari proses


c. SNI yang disusun dengan metode pengembangan sendiri dari proses



22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam

mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai

dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi lembaga.

Dit. PSIPPE berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui

penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat

keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran,

program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian

kinerjanya, Dit. PSIPPE telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan

tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Dit. PSIPPE Tahun 2019.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan

wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk

mewujudkan visi dan misi Dit. PSIPPE, maka telah ditetapkan sasaran dan target

kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan

kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II.

Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Dit. PSIPPE yang

direncanakan dalam Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada

Tabel III.1 di bawah ini.

A


23

Tabel III.1 - Pencapaian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur,




1) Terwujudnya

daya saing

produk

berstandar di

pasar domestik

dan global

1. Persentase

pertumbuhan ekspor

Produk Nasional

yang didukung SNI,

Laboratorium,

Lembaga Sertifikasi,

dan Metrologi

(Standar Nasional

Satuan Ukur)

% 2,5 - (*) - (*)

2. Persentase

pertumbuhan produk

ber-SNI di pasar retail

ddalam negeri

% 1 - (*) - (*)

3. Indeks kepuasan

masyarakat

terhadap efektivitas

Sistem Standardisasi

dan Penilaian

Kesesuaian

Nilai 4,40 - (*) - (*)


2) Meningkatkan

Kapasitas dan

Kualitas

Pengembanga

n Standar

Infrastruktur,

Penilain

Kesesuaian,

Personal dan

Ekonomi Kreatif

3. Jumlah SNI yang


4. Jumlah rekomendasi

hasil kaji ulang SNI

Rekomend

asi 50 108 216 %



6. Persentase

pemenuhan

kewajiban

Internasional terkait

pengembangan

standar

% 95 100 105 %


3) Meningkatkan

kinerja

pengelolaan

anggaran


anggaran Dit. PSIPPE % ≥ 97 99,85 103 %


Keterangan: (*) Ini merupakan sasaran di level BSN yang pengukurannya dilakukan oleh unit

kerja lain di BSN.


24

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Dit. PSIPPE untuk

masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN 1 Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestic dan

global

Pada sasaran 1 yang merupakan sasaran di level BSN, pengukurannya dilakukan oleh

unit kerja lain di BSN. Dit. PSIPPE tidak melakukan kegiatan yang bersifat langsung untuk

mencapai target sasaran ini.

SASARAN 2 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar

Infrastruktur, Penilain Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif

Tabel III. 2 - Capaian Kinerja Sasaran II

Indikator Kinerja

Capaian 2019 Realisasi

2018

Peningkatan/

(Penurunan)

dari realisasi

tahun

sebelumnya

Target Realisasi Capaian

%

1. Jumlah SNI yang

ditetapkan 125 SNI 136 SNI 100,9 % N/A

Realisasi

Tahun 2018

belum bisa

dibandingkan

karena Dit.

PSIPPE baru

dibentuk awal

tahun 2019

2. Jumlah rekomendasi

hasil kaji ulang SNI 50 108 216 % N/A


lanjut PNPS 50 75 150 % N/A

4. Persentase

pemenuhan

kewajiban

Internasional terkait

pengembangan

standar

95 100 105 % N/A

1. Indikator Kinerja: Jumlah SNI yang ditetapkan

Pada tahun 2019 telah ditetapkan sebanyak 136 SNI dari target 125 SNI. Dari 136

SNI tersebut, dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori sebagaimana

dapat dilihat pada Tabel III.3, III.4 dan III.5.


25

Tabel III.3 – Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2019 menurut

metode perumusan

No Metode Perumusan SUBDIT

PSIPPE JPE TKIB SMPK IKK

1 SNI hasil adopsi A. Adopsi Identik 1) adopsi identik rep-rep 0 8 7 0 15 2) adopsi identik

terjemahan

20 21 8 10 59

B. Adopsi Modifikasi 0 1 0 4 5

2 SNI hasil pengembangan

sendiri

8 10 2 37 57

TOTAL 28 40 17 51 136

Tabel III.4 – Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2019 menurut jenis SNI

No Jenis SNI SUBDIT


1 SNI produk 21 35 0 22 78

2 SNI jasa 1 0 0 0 1

3 SNI proses 6 0 1 23 30

4 SNI sistem 0 5 15 6 26

5 SNI personal 0 0 1 0 1

TOTAL 28 40 17 51 136

Gambar III.1 – Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2019 menurut jenis SNI

78

1

30

26 1

PRODUK JASA PROSES SISTEM PERSONAL


26

Tabel III.5 – Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2019 menurut

Status Penetapan SNI

No Status penetapan SNI SUBDIT


1 Baru 9 19 5 26 59

2 Revisi 16 21 12 15 64

3 Amandemen 3 0 0 0 3

4 Ralat/Corr 0 0 0 0 0

5 Konfirmasi 0 0 0 10 10

TOTAL 28 40 17 51 136

6 Abolisi *) 0 0 2 0 2

Catatan: *) Pada tahun 2019 Dit. PSIPPE juga mengusulkan abolisi terhadap 2 SNI sebagai

tindaklanjut hasil kaji ulang yang dilakukan oleh Komtek, dengan rekomendasi

abolisi.

Gambar III.2 – Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2019 menurut

Status Penetapan SNI

Perbandingan target dan realisasi untuk setiap Sub Direktorat dengan tahun

sebelumnya tidak dapat dilihat karena Dit. PSIPPE baru dibentuk awal tahun 2019.

59

64

10 3

BARU REVISI KONFIRMASI AMANDEMEN RALAT


27

Gambar III.3 – Kegiatan rapat teknis perumusan SNI lingkup layanan rehabilitasi

narkoba di Jakarta, 8 Oktober 2019

Gambar III.4 – Kegiatan rapat teknis pengembangan SNI lingkup furnitur di

Semarang, 31 Oktober – 2 November 2019


28

Gambar III.5 – Kegiatan rapat konsensus perumusan SNI lingkup perhiasan

di Bekasi, 12 Desember 2019

Gambar III.6 – Kegiatan rapat konsensus perumusan SNI lingkup informasi geografi/

geomatika di Pare-pare, 5 September 2019


29

2. Indikator Kinerja: Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI

Dalam kegiatan ini, Dit. PSIPPE memberikan dukungan ke Komtek untuk

pemeliharaan SNI yang telah berusia lebih dari 5 tahun melalui kegiatan kaji ulang SNI.

SNI perlu dikaji ulang untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan

nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi,

dan teknologi; dan menilai kelayakan dan kekiniannya. Untuk menjaga keterkinian

SNI, sesuai dengan praktek di internasional, kaji ulang dilaksanakan setiap 5 tahun

sekali.

Dalam pelaksanaannya, perlu dilihat beberapa faktor untuk menghasilkan

rekomendasi yang tepat bagi SNI tersebut, apakah SNI tersebut perlu diabolisi (jika

tidak diperlukan lagi), tetap (jika masih sesuai), atau berubah/perubahan, dengan

revisi (jika diperlukan perubahan yang cukup besar dalam substansinya), amandemen

(jika hanya diperlukan sedikit perubahan substansi), serta ralat (jika terdapat

kesalahan kecil misalnya kesalahan cetak). Beberapa faktor tersebut adalah:

ketentuan pengembangan SNI yang ada, standar internasional yang tersedia,

kesepakatan kerjasama regional (ASEAN) terkait harmonisasi standar, dan national

differences apabila diperlukan.

Tahapan pelaksanaan kaji ulang dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi,

rapat persiapan FGD dan FGD kaji ulang SNI dengan pemangku kepentingan. Hasil

dari tahapan kegiatan ini adalah 108 rekomendasi hasil kaji ulang SNI, denga rincian

dapat dilihat pada Tabel III.6.

Tabel III.6 – Rekomendasi hasil kaji ulang SNI tahun 2019

No URAIAN

PSIPPE

Jumlah

Komtek

Jumlah

SNI

1 REKOMENDASI TETAP/KONFIRMASI 5 57

2 REKOMENDASI PERUBAHAN

a. Rekomendasi revisi 7 40

b. Rekomendasi ralat 0 0

c. Rekomendasi amandemen 0 0

3 REKOMENDASI ABOLISI 5 11

Total 108


30

Gambar III.7 – Rekomendasi hasil kaji ulang SNI tahun 2019

3. Indikator Kinerja: Persentase tindaklanjut PNPS

Mengacu pada Surat Keputusan (SK) Program Nasional Pengembangan Standar

(PNPS) tahun 2019 telah ditetapkan oleh Kepala BSN diawal tahun berdasarkan

rekomendasi rapat Komite Kebijakan Pengembangan Standar (KKPS) yang

dilaksanakan diakhir tahun 2018. Pada tahun 2019 Deputi bidang Pengembangan

Standar selaku penanggung jawab KKPS, melaksanakan 3 (tiga) kali rapat KKPS untuk

melakukan pembahasan beberapa perubahan karena adanya penambahan dan

pembatalan PNPS pada SK PNPS tahun 2019. Untuk detail jumlah PNPS tahun 2019

yang termasuk dalam lingkup Dit. PSIPPE dapat dilihat pada Tabel III.7.

Tabel III.7 - Jumlah PNPS dalam SK perubahan PNPS 2019

No SK PNPS Jumlah PNPS

Awal Penambahan Pembatalan Total

1 1/KEP/BSN/1/2019

(SK Awal PNPS)

314 - - 314

2 53/KEP/BSN/2/2019

(SK Perubahan 1)

314 - - 314

3 115A/KEB/BSN/4/2019

(SK Perubahan 2)

314 1 6 309

4 422A/KEB/BSN/10/2019

(SK Perubahan 3)

309

22 27

304

5 Rekomendasi KKPS

November 2019

304 - 59 245

57

40

11

REKOMENDASI TETAP/KONFIRMASI Rekomendasi revisi

Rekomendasi ralat Rekomendasi amandemen

REKOMENDASI ABOLISI


31

Gambar III.8a - Jumlah PNPS awal dalam SK No 1/KEP/BSN/1/2019

Gambar III.8b - Jumlah PNPS dalam perubahan pertama

(SK No. 53/KEP/BSN/2/2019)

Gambar III.8c - Jumlah PNPS dalam perubahan kedua

(SK No. 115A/KEB/BSN/4/2019)

117

197

0

PNPS BARU PNPS PERPANJANGAN PNPS MENDESAK

117

197

0

PNPS BARU PNPS PERPANJANGAN PNPS MENDESAK

117

197

1 6

PNPS BARU PNPS PERPANJANGAN

PNPS MENDESAK PEMBATALAN PNPS


32

Gambar III.8d - Jumlah PNPS dalam perubahan ketiga

(SK No. 422A/KEB/BSN/10/2019)

Gambar III.8e - Jumlah PNPS dalam Rekomendasi KKPS November 2019

Gambar III.9 – Koordinasi Jajak Pendapat “RSNI Manajemen risiko –

Panduan implementasi SNI ISO 31000:2018 di sektor publik” di BSN,

tanggal 29 Oktober 2019

117

191

2327



114

167

23

59




33

Sesuai dengan Pedoman Pengembangan SNI, perkiraan waktu perumusan SNI

dilaksanakan dalam waktu 13 bulan sejak penetapan PNPS. Pelaksanaan perumusan

SNI sesuai kurun waktu tersebut menunjukkan kesiapan Komite Teknis dan BSN dalam

melakukan pengelolaan layanan penetapan SNI. Persentase tindaklanjut PNPS dapat

dilihat dalam Tabel III-8.

Tabel III. 8 – Persentase tindak lanjut PNPS menurut capaian tahapan perumusan

No URAIAN SUBDIT


1 Daftar PNPS 54 84 19 88 245

2 Tahap rapat teknis 0 0 1 4 5

3 Tahap rapat konsensus 10 4 0 7 21

4

Tahap jajak pendapat

(JP) 4

13 0

3 20

5 Tahap JP ulang* 0 0 0 0 0

6

Finalisasi RASNI (alih

media) 0

0 1

0 1

7 Proses penetapan 0 0 0 0 0

8 SK SNI 28 40 17 51 136

TOTAL 42 57 19 65 183

Persentase tindaklanjut 78 % 68 % 100 % 74 % 75 %

Gambar III.10 – Persentase tindak lanjut PNPS menurut capaian tahapan perumusan

62

521

20

010

136

Termasuk dalam list PNPS Tahap rapat teknis

Tahap rapat konsensus Tahap jajak pendapat (JP)

Tahap JP ulang* Finalisasi RASNI (alih media)

Proses penetapan SK SNI


34

Gambar III.11 – Audiensi Kepala BSN dengan Kementerian Sekretariat Negara

mengenai Jajak pendapat “RSNI Panduan implementasi SNI ISO 31000:2018 di sektor publik”, di Jakarta, 22 November 2019

4. Indikator Kinerja: Persentase pemenuhan kewajiban Internasional terkait

pengembangan standar

Perumusan SNI perlu dilakukan selaras dengan standar internasional

sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 tahun 2014 yang tercantum pada

Pasal 13 ayat (2). Pengaturan lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan BSN No 2 tahun

2018 tentang Pengembangan SNI, menyebutkan bahwa salah prinsip dasar yang

harus diterapkan dalam proses perumusan adalah koheren, yaitu sejauh mungkin

mengacu kepada satu standar internasional yang relevan dan menghindarkan

duplikasi dengan kegiatan perumusan standar internasional agar hasilnya dapat

harmonis dengan perkembangan internasional.

Dalam kaitan perumusan standar internasional, BSN selaku lembaga yang

mewakili Indonesia di lembaga pengembangan Standar internasional seperti ISO, IEC

dan maupun koordinator dalam perumusan standar internasional di bidang pangan

(Codex) harus aktif dalam memberi masukan atau tanggapan pada semua tahapan

terhadap standar internasional yang akan dan sedang dirumuskan. Tanggapan

tersebut dapat disampaikan baik melalui elekronik (lihat Tabel III.9) maupun kehadiran

dalam sidang yang dilakukan.


35

Tabel III.9 – Tanggapan Indonesia dalam TC/SC SDO tahun 2019

No

Tahap

Pengembangan


PSIPPE

Jumlah

NMC

Jumlah

Balloting

Jumlah

Tanggapan Persentase

1 CIB

26

185 185 100 %

2 NP 48 48 100 %

3 CD 45 45 100 %

4 DIS 48 48 100 %

5 FDIS 36 36 100 %

6 SR 114 114 100 %

Total 476 476 100 %

Dalam kaitan perumusan standar internasional, BSN selaku lembaga

yang mewakili Indonesia di lembaga pengembangan Standar internasional

seperti ISO, IEC dan maupun koordinator dalam perumusan standar

internasional di bidang pangan (Codex) harus aktif dalam memberi masukan

atau tanggapan pada semua tahapan terhadap standar internasional yang

akan dan sedang dirumuskan. Tanggapan tersebut dapat disampaikan baik

melalui elekronik (lihat Tabel I.5) maupun kehadiran dalam sidang yang

dilakukan. Sidang yang dihadiri oleh BSN selama tahun 2019 adalah sebagai

berikut:

1. Menghadiri JISC/IEC/APCF Seminar on natural disaster countermeasure for

national resilience di Filipina,14-16 Februari 2019

2. ISO Action Plan for Developing Countries 2016-2020 Regional Workshop on ISO's

Committee on Conformity Assesment (CASCO) Educational Toolbox

di Thailand, 19-22 Agustus 2019

3. Sidang ISO General Assembly di Afrika Selatan,14-23 September 2019

4. Sidang 7th Plenary Meeting ISO/TC 292 di Bangkok Thailand, 7-14 Septemberi

2019)

5. Sidang ke 83 IEC General Meeting di Shanghai China, 20-26 Oktober 2019

6. 19th Meeting of SMIIC Board of Directors & 14th Meeting of SMIIC General

Assembly di Arab Saudi, 1-7 November 2019


36

III.2 CAPAIAN DILUAR PERJANJIAN KINERJA

III.2.1 Peraturan Badan Standardisasi Nasional (PBSN)

Jumlah rancangan Pedoman terkait pengembangan SNI Dalam rangka

memberikan keteraturan dan persamaan pemahaman dalam pelaksanaan

perumusan SNI oleh seluruh stakeholder sesuai dengan prinsip-prisip perumusan SNI,

maka diperlukan BSN perlu menetapkan kebijakan dalam mengatur proses

pengembangan SNI. Kebijakan tersebut ditetapkan BSN dalam bentuk Pedoman

terkait pengembangan SNI. Melengkapi Pedoman terkait pengembangan SNI yang

telah ditetapkan pada tahun sebelumnya, pada tahun 2019 ini Dit. PSIPPE

bertanggung jawab sebagai penyusun tindaklanjut turunan pedoman terkait

pengembangan SNI sebanyak 2 (dua) rancangan panduan, yaitu:

1. Panduan penanganan kesekretariatan International Organization for

Standardization (ISO) dalam pengembangan standar International Organization

for Standardization (ISO)

2. Panduan teknis adopsi standar International Organization for Standardization (ISO)

menjadi Standar Nasional Indonesia

Panduan penanganan kesekretariatan International Organization for

Standardization dalam pengembangan standar International Organization for

Standardization mengatur pelaksanaan tugas kesekretariatan International

Organization for Standardization (ISO) dalam memenuhi kewajiban Indonesia pada

pengembangan standar. Panduan teknis adopsi standar International Organization

for Standardization menjadi Standar Nasional Indonesia disusun untuk memberikan

kemudahan dalam adopsi standar International Organization for Standardization (ISO)

menjadi Standar Nasional Indonesia.

III.2.2 Evaluasi Kinerja Komite Teknis (Evkin)

Pada pelaksanaan evaluasi kinerja komtek tahun 2019 diketahui terdapat 11

(sebelas) komtek yang lolos tahapan penilaian dan berhak mendapatkan sertifikat

komtek dengan kinerja baik. Empat diantaranya adalah komtek dibawah

pengelolaan Dit. PSIPPE yaitu:

1. Komtek 03-02 Sistem manajemen mutu, aset dan pendidikan non formal

2. Komtek 59-01 Tekstil dan Produk Tekstil

3. Komtek 59-02 Kulit, produk kulit dan alas kaki

4. Komtek 81-02 Industri keramik


37

Dari 11 (sebelas) komtek dengan kriteria baik tersebut, terpilih 5 (lima) Komite Teknis

terbaik dan berhak menerima Penghargaan HTCA 2019 yang terdiri dari:

1. Komtek 65-05 Produk perikanan (Terbaik HTCA 5 Tahun Berturut-turut)

2. Komtek 65-08 Produk Perikanan nonpangan(Terbaik HTCA Tahun 2019)

3. Komtek 35-01 Teknologi Informasi (Terbaik HTCA Tahun 2019)

4. Komtek 27-03 Aneka energi baru dan energi terbarukan (Nomine HTCA Tahun

2019)

5. Komtek 59-01 Tekstil dan Produk Tekstil (Nomine HTCA Tahun 2019)

Gambar III.12 – Penyerahan piagam penghargaan tertinggi pada HTCA 2019

di Jakarta, 20 November 2019

III.2.3 Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kompetensi SDM pengembangan SNI dapat diberikan bagi

stakeholder eksternal BSN untuk mendukung penyusunan kebijakan dan kegiatan

perumusan standar serta peningkatan kinerja anggota komite teknis. Aktivitas yang

dilakukan berupa workshop terkait pengembangan standar. Pada tahun 2019, rincian

kegiatan pembinaan SDM dapat dilihat pada Tabel III.10.


38

Tabel III.10 – Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM tahun 2019

No Nama Kegiatan Jumlah

SDM

1 Workshop peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengembangan SNI di Jepara

100 Orang

2 Workshop peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengembangan SNI di Cianjur

100 Orang

3 Bimtek Editor dan Konseptor SNI Bidang Jasa

Perdagangan di Bogor

20 Orang

4 Bimtek Pengembangan SNI lingkup BATAN di

Tangerang

20 Orang

5 Workshop Peningkatan Pemahaman PBSN dan Produk

Hukum lingkup Kementerian PUPR

30 Orang

6 Workshop/Pelatihan Perumusan SNI lingkup BIG 35 Orang

Jumlah SDM 305 Orang

Gambar III.13 – Workshop peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengembangan SNI kerjasama dengan komisi VI DPR RI di Cianjur, 28 Februari 2019


39

Gambar III.14 – Bimbingan Teknis konseptor dan editor SNI lingkup jasa perdagangan

di Bogor, 15 Oktober 2019

Gambar III.15 – Kunjungan industri ke PT. Servvo Fire Indonesia dalam rangka

peningkatan kompetensi SDM pengembangan SNI lingkup alat pemadam

kebakaran di Tangerang, 28 Agustus 2019


40

Gambar III.16 – Kunjungan lapangan ke stasiun bumi dalam rangka peningkatan

kompetensi SDM pengembangan SNI lingkup Informasi geografi/geomatika

di Pare-pare, 5 September 2019

Gambar III.17 – Workshop/Pelatihan Perumusan SNI lingkup BIG

di Bogor, 11-12 Maret 2019


41

III.3 REALISASI ANGGARAN

SASARAN 3 Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran

Tabel III.11 - Capaian Kinerja Sasaran II

Indikator Kinerja

Capaian 2019

Realisasi

2018

Peningkatan/

(Penurunan)

dari realisasi

tahun

sebelumnya Target Realisasi

Capaian

%

5. Persentase

realisasi

anggaran Dit.

PSIPPE ≥ 97 99,85 103 % N/A

Realisasi Tahun

2018 belum

bisa

dibandingkan,

karena Dit.

PSIPPE baru

dibentuk awal

tahun 2019

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan kinerja

pengelolaan anggaran di Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian

Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu

persentase Realisasi Anggaran. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-

rata capaian sebesar 103 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja

sasaran 3.

5. Indikator Kinerja: persentase Realisasi Anggaran Dit. PSIPPE

Sebagai bagian dari unit kerja di Deputi bidang Pengembangan Standar,

maka pada awal tahun 2019 Dit. PSIPPE mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp

2.000.000.000,- untuk membiayai 7 (tujuh) kegiatan utama. Dari pagu yang diberikan

tersebut, dalam perjalanannya mengalami revisi/pemotongan pagu anggaran untuk

masing-masing kegiatan karena adanya perubahan skala prioritas pengalokasian

kebutuhan anggaran, sehingga total sisa anggaran Dit. PSIPPE menjadi Rp.

1.206.857.000,-. Dit PSIPPE mampu merealisasikan penyerapan anggaran melebihi

target >97 % yaitu sebesar 99,85 %. Adapun rincian masing-masing kegiatan menurut

output yang ada di PSIPPE dapat dilihat pada Tabel berikut:


42

Tabel III.12 - Realisasi Anggaran Dit. PSIPPE tahun 2019 berdasarkan output anggaran

Output Pagu

Anggaran Realisasi Sisa Pagu

Persen

Realisasi Keterangan

001.001 818.306.000 852.835.126 1.828.479 104%

Realisasi lebih dari

100% karena ada

pagu anggaran yang

dipulihkan dari sisa

PDLN sebesar Rp

36.357.623,-

001.002 1.700.000 1.700.000 - 100% Habis

001.003 9.400.000 9.400.000 - 100% Habis

001.004 24.665.000 24.665.000 - 100% Habis

001.005 16.555.000 16.555.000 - 100% Habis

001.006 259.364.000 259.364.000 - 100% Habis

001.007 76.867.000 76.867.000 - 100% Habis

Keterangan

001.001 Rekomendasi Kebijakan Perumusan SNI bidang Infrastruktur, Penilaian

Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:

a. Penyusunan kebijakan

b. Pengendalian perumusan SNI

c. Pemeliharaan SNI

d. Pembinaan SDM

e. Menyusun tanggapan SI dan partisipasi dalam sidang internasional

001.002 SNI yang disusun dengan adopsi identik metode republikasi-reprint proses

perumusan RSNI dari JP hingga penetapan SNI

001.003 SNI yang disusun dengan adopsi identik metode terjemahan dari proses


001.004 SNI yang disusun dengan metode pengembangan sendiri dari proses


001.005 Dokumen RSNI 3 yang disusun dengan adopsi metode republikasi-reprint


001.006 Dokumen RSNI 3 yang disusun dengan adopsi identik metode terjemahan


001.007 Dokumen RSNI 3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiri



43

BAB IV PENUTUP

aporan Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian

Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE) Tahun 2019

menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Tahun 2019

dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran BSN.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Dit. PSIPPE Tahun

2019, diketahui bahwa seluruh target kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai

perjanjian kinerja tahun 2019.

Perbandingan antara target dan realisasi yang telah dicapai pada tahun 2019

dapat dilihat pada Tabel IV.1 di bawah ini.

Tabel IV.1 - Pencapaian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur,




1) Terwujudnya

daya saing

produk

berstandar di

pasar domestik

dan global

1. Persentase

pertumbuhan

ekspor Produk

Nasional yang

didukung SNI,

Laboratorium,

Lembaga

Sertifikasi, dan

Metrologi (Standar

Nasional Satuan

Ukur)

% 2,5 - (*) - (*)

2. Persentase

pertumbuhan

produk ber-SNI di

pasar retail

ddalam negeri

% 1 - (*) - (*)

3. Indeks kepuasan

masyarakat

terhadap

efektivitas Sistem

Standardisasi dan

Nilai 4,40 - (*) - (*)

L


44


Penilaian

Kesesuaian


2) Meningkatkan

Kapasitas dan

Kualitas

Pengembangan

Standar

Infrastruktur,

Penilain

Kesesuaian,

Personal dan

Ekonomi Kreatif

4. Jumlah SNI yang


5. Jumlah

rekomendasi hasil

kaji ulang SNI

Rekomenda

si 50 108 216 %



7. Persentase

pemenuhan

kewajiban

Internasional

terkait

pengembangan

standar

% 95 100 105 %


3) Meningkatkan

kinerja

pengelolaan

anggaran


anggaran Dit.

PSIPPE

% ≥ 97 99,85 103 %


Keterangan: (*) Ini merupakan sasaran di level BSN yang pengukurannya dilakukan oleh unit

kerja lain di BSN.

Memperhatikan realisasi capaian terhadap target yang ditetapkan kepada

unit Dit. PSIPPE tahun 2019 dan kendala serta peluang perbaikan yang masih terbuka

lebar, maka untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang perlu

dipertimbangkan hal-hal berikut:

(1). Meningkatkan kompetensi SDM Dit. PSIPPE dan seluruh mitra yang terlibat dalam

pengembangan SNI, melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

a. Kunjungan industri pada saat penyusunan PNPS dan dalam rangka

pemeliharaan SNI (rekomendasi revisi)

b. Bimbingan teknis/workshop dan seminar terkait peningkatan partisipasi

pemangku kepentingan dalam pengembangan SNI

c. Pelatihan/training terkait substansi teknis tertentu untuk mendukung kinerja

pengembangan standar

d. Magang/on the job training memanfaatkan kerjasama dengan lembaga

pengembangan standar asing seperti: Underwriters Laboratories (UL), ASTM

International, IAPMO, NFPA dan lain-lain.


45

(2). Memperkuat penjaringan masukan dari pemangku kepentingan utama pada

tahap jajak pendapat untuk meningkatkan kualitas SNI, melalui: audiensi,

sosialisasi RSNI3, siaran pers, dan media lainnya yang sesuai.

(3). Memperkuat peran komtek untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan

standar internasional, melalui: pengiriman tanggapan Indonesia terhadap draf

Standar Internasional, pengiriman delegasi RI, project leader dan/atau convenor

dalam pengembangan standar internasional, pelibatan pakar dari Indonesia

dalam working group penyusunan draf standar internasional atau benchmarking

pengelolaan sekretariat TC/SC.


46

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR INFRASTRUKTUR, PENILAIAN

KESESUAIAN, PERSONAL DAN EKONOMI KREATIF


47

Documents

DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR INFRASTRUKTUR, …€¦ · Laboratorium, Lembaga Sertifikasi, dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukur) % 2,5 - (*) - (*) 2. Persentase pertumbuhan

DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR INFRASTRUKTUR, …€¦ · Laboratorium, Lembaga Sertifikasi, dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukur) % 2,5 - () - () 2. Persentase pertumbuhan