DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN …sakip.pertanian.go.id/admin/data/RKT Dit PPL 2013.pdf · · 2016-06-13RKT DIT.PPL TA.2013 Ill. KEBIJAKAN DAN STRATEGI Dalam penyusunan rencana

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DIREKTORAT

PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN TA. 2013

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

2012

RKT DIT. PPL TA. 2013

KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintahan (SAKIP)

yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan

tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun

Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja

Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Tahun 2013 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan

program dan kegiatan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.

Dengan di susunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 ini di harapkan

pencapaian target dan komitmen kinerja yang akan dicapai Direktorat Perluasan

dan Pengelolaan Lahan pada tahun 2013 dapat lebih efektif dan terukur.

Jakarta, Oktober 2012

Direktur,

Rencana Kiner} a Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013

RKT DIT. PPL TA. 2013

DAFTAR 151

KAT A PEN GANT AR ........................................................................................ .

DAFTAR 151 ...................................................................................................... ii

BABI PENDAHULUAN ............................................................................. . 1

A. Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B. Tujuan .......................................................................................... 2 C. Sasaran ........................................................................................ 2 D. Dasar Hukum . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . ... . . .. . .. . . .. . . .. ... . .. . . . . ... . . . .. . .. ... ... ... 3

BAB II Vl51, Ml51, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN 5TRATEGI .......................................... ~............................................ 5

A. Visi dan Misi.. .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. ... ... 4 B. Tujuan dan Sasara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

BAB Ill KEBIJAKAN DAN 5TRATEGI ......................................................... 8

A. Landasan Kebijakan dan Strategi Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 B. Strategi .......................................................................................... 9

FORMULIR RENCANA KINERJA DIREKTORAT PERLUA5AN DAN PENGELOLAAN LAHAN TAHUN 2013 ........................................................... 12

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun 2013 11

RKT DIT.PPL TA.2013

I. PENDAHULUAN

A. LAT AR BELAKANG

Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor utama dan strategis dalam

pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan

dan kedaulatan pangan nasional. Hal ini sudah diinisiasi sejak tahun 1960

melalui terbitnya Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria dan berbagai peraturan p~rundang-undangan yang terkait

dengan pengaturan tanah dan sumberdaya alam.

Rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2011-2014 mengamanatkan

berbagai kebijakan dalam peningkatan produksi pertanian guna memenuhi

pasokan kebutuhan produksi pertanian dalam negeri, peningkatan devisa

negara dan penyediaan lapangan kerja dengan tetap memperhatikan

pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan sektor yang berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan kebijakan tersebut, Direktorat Perluasan dan

Pengelolaan Lahan, sebagai salah satu kelembagaan yang mendukung

peningkatan produksi pertanian dari aspek hulu diminta untuk memberikan

kontribusinya sehingga tujuan dan sasaran akhir dari pembangunan pertanian

dapat mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Program dan kegiatan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan difokuskan

untuk mendukung pembangunan empat sub sektor, yaitu tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Selanjutnya berkaitan dengan aspek

pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan

sumberdaya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem

akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKI P terdapat komponen-komponen

yang harus dipenuhi antara lain : proses penyusunan rencana strategis,

penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan

kinerjanya.


RKT DITPPL TA.2013

Dalam SAKIP dokumen perencanaan yang harus diwujudkan secara

terintegrasi adalah rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja.

Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah,

sedangkan rencana kinerja dan penetapan kinerja merupakan target dan

komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana

kinerja merupakan penjabaran dari renstra memuat seluruh rencana atau target

kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah

indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya, rencana kerja disusun

sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam suatu

penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian

kinerjanya dalam LAKIP.

Dalam rangka perencanaan kinerja Direktorat Perluasan dan Pengeloalaan

Lahan pada TA. 2013, maka disusunkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

untuk Tahun 2013.

8. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perluasan dan

Pengelolaan Lahan Tahun 2013 adalah memberi acuan bagi pelaksana

kegiatan di lingkup Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang meliputi

aspek kegiatan pengembangan jalan pertanian, kegiatan optimasi lahan,

kegiatan perluasan tanaman pangan, kegiatan perluasan hortikultura,

perkebunan dan peternakan, dan kegiatan pengendalian lahan.

C. SASARAN Sasaran yang ingin dicapai dari dari RKT Direktorat Perluasan dan Pengelolaan

Lahan tahun 2013 adalah tersusunnya RKT Direktorat Perluasan dan

Pengelolaan Lahan sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat

Perluasan dan Pengelolaan Lahan dalam melakukan pembinaan dan

melaksanakan tugas pokoknya terkait fungsi koordinasi, manajemen, dan

administrasi.


RKT DITPPL TA.2013

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat

Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah:

1) lnpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.

2) SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.

3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.

4) Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2011-2014.


RKT DIT.PPL TA.2013

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi dan Misi

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan

landasan dan acuan dalam penetapan misi dan visi Direktorat Perluasan dan

Pengelolaan Lah an.

Salah satu misi Kementerian Pertanian yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah menciptakan

keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan

peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian

pangan. Dalam kaitannya dengan ini diperlukan perluasan areal baru dan

optimasi lahan dalam rangka peningkatan luas areal tanam yang bermuara

pada peningkatan produksi. Rencana strategis Kementerian Pertanian

menetapkan perluasan areal seluas 2 juta ha untuk tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Adapun visi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah mewujudkan

ketersediaan lahan yang berkelanjutan sebagai motor penggerak

peningkatan produksi pertanian.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan

Lahan mengembangkan misi sebagai berikut:

1.) Menyajikan data dasar lahan yang akurat, terukur dan terpetakan dalam

bentuk numerik, dan spasial sebagai dasar dalam perencanaan perluasan

dan pengelolaan lahan.

2.) Melaksanakan optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

3.) Menyelenggarakan perluasan areal kawasan tanaman pangan

4.) Menyelenggarakan perluasan areal kawasan hortikultura, perkebunan dan

peternakan.

5.) Melaksanakan pengendalian lahan pertanian tanaman pangan,


RKT DITPPL TA.2013


6.) Menyelenggarakan koordinasi lintas sektor di tingkat pusat dan antara

Direktorat dengan Dinas lingkup Pertanian di propinsi dan kabupaten/kota

terkait dengan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

perluasan dan pengelolaan lahan.

7.) Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia baik di tingkat pusat dan

daerah dalam bidang perluasan dan pengelolaan lahan.

B. Tujuan dan Sasaran

1.) Tujuan

Tujuan perluasan dan pengelolaan lahan tahun 2011-2014 adalah:

a. Mengembangkan infrastruktur pertanian aspek lahan pada kawasan

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

b. Memperluas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan,


c. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

bersama instansi terkait dalam rangka mewujudkan lahan pertanian

abadi.

d. Menyusun rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri

sebagai diamantkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(PLPPB).

e. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan

lainnya, termasuk yang bersifat sementara dan atau permanen.

f. Memantau rencana penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan

g. Melakukan upaya optimasi, konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian

dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas lahan dan

komoditas pertanian dengan memperhatikan kaidah konservasi dan

kearifan lokal yang berkelanjutan.

h. Pengembangan budidaya pengelolaan budidaya padi sawah yang


RKT DIT.PPL TA.2013

ramah lingkungan (system of rice intensification).

i. Memfasilitasi pengembangan kawasan pertanian skala medium melalui

koordinasi dan integrasi dengan pelaku usaha dan pemerintah daerah.

j. Memberikan kontribusi dalam pemanfaatan dan pengendalian lahan

pertanian di daerah perbatasan negara.

k. Mendorong dan fasilitasi pra dan pasca sertifikasi tanah dalam rangka

peningkatan hak atas tanah petani pada lahan pertanian.

I. Mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani agar ada

jaminan kepastian hukum, agar dapat meningkatkan akses petani

kepada sumber permodalan

m. Melakukan upaya optimasi lahan, konservasi lahan dan konservasi

DAS Hulu, rehabilitasi dan reklamasi lahan dalam rangka

pendayagunaan lahan terlantar, pencegahan degradasi lahan yang

terus berlanjut serta mencegah meluasnya lahan pertanian yang kritis.

n. Mewujudkan usahatani pada sawah ramah lingkungan melalui SRI

(System of Rice Intensification)

o. Mengembangkan Rumah Kompos dalam rangka pemanfaatan pupuk

organik untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan lahan

pertanian.

2.) Sasaran

Sasaran pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan 2011-2014

adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya pembangunan perluasan areal seluas 100.000 ha lahan

sawah, 4.205 ha lahan hortikultura, 8.961 ha lahan perkebunan dan

3.221 ha pengembangan hijauan makanan ternak.

b. Tersedianya dokumen pra sertifikasi tanah petani yang akan

disertifikatkan sebanyak 500 paket dan tercapainya kemudahan akses

petani dalam penguatan modal usaha tani melalui sertifikasi tanah

pertanian di 18 propinsi dan 86 kabupaten/kota. Dokumen pasca

sertipikasi tanah petani yang akan disertifikatkan sebanyak 250 paket


RKT DIT.PPL TA.2013

dan tercapainya kemudahan akses petani dalam penguatan modal

usaha tani melalui sertifikasi tanah pertanian di 18 provinsi dan 94

kabupaten/kota.

c. Terwujudnya pengembangan optimasi lahan seluas 209.400 ha dan

pengembangan metode SRI seluas 60.000 ha dalam rangka upaya

peningkatan produksi komoditas pertanian dan pendapatan petani.

d. Terwujudnya luas dan lokasi indikatif yang ditetapkan sebagai lahan

pertanian pangan berkelanjutan di dalam Dokumen dan Peraturan

Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah. Propinsi dan Kabupaten/Kota.

e. Terwujudnya rehabilitasi dan pembangunan Jalan Pertanian sepanjang

454 km dalam rangka mempercepat transportasi penyediaan sarana

produksi dan transportasi produk pertanian menuju sentra pemasaran

hasil di kawasan pertanian.

f. Terwujudnya Unit Pengolahan Pupuk Organik sebanyak 100 unit.

g. Meningkatnya kualitas koordinasi dan komunikasi antar Kementerian

dan Lembaga di tingkat pusat, Direktorat dengan Satuan Kerja

Perangkat Daerah di Propinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan

pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan.

w


RKT DIT.PPL TA.2013

Ill. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam penyusunan rencana strategi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan

Lahan harus mengacu pada Rencana Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian dan Kementerian Pertanian. Di samping itu, berbagai kebijakan

dan strategi lintas sektor Kementerian dan atau Lembaga yang searah dengan

kebijakan tersebut dapat diintegrasikan dan terpadu dalam rangka mengoptimalkan

dan mempercepat pembangunan dan pencapaian sasaran yang telah dituangkan

dalam Rencana Strategi ini.

A. Landasan Kebijakan dan Strategi Nasional

Memperhatikan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian, maka arah kebijakan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan yang terkait dengan Penyediaan Data Lahan harus dilakukan

koordinasi dengan Salai Sesar Sumberdaya Lahan Pertanian, Sadan

Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Lembaga Penerbangan

Antariksa Nasional, Sadan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum,

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sadan Pertanahan Nasional,

serta Unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Penyediaan data

lahan meliputi (1) data dan informasi lahan yang telah diusahakan (2) lahan

cadangan sebagai lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

2) Kebijakan yang terkait dengan Pengendalian Lahan meliputi berbagai

kebijakan yang terkait dan terintegrasi dengan perencanan, pemanfataan

dan pengendalian perencanaan lahan pertanian dalam kawasan peruntukan

pertanian yang mengacu pada Undang~Undang nomor 26 tahun 2007

tentang Penataan Ruang, Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Serkelanjutan serta peraturan

perundang-undangan sektor pertanian yang terkait.

3) Kebijakan yang terkait dengan Perluasan Areal Kawasan Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan harus


RKT DITPPL TA.2013

memperhatikan berbagai kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, Undang-Undang Sektor dan Undang-Undang nomor 41

tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan yang

terkait lainnya.

4) Kebijakan yang terkait dengan Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan

juga mengacu dan memperhatikan pada berbagai kebijakan lingkup

Kementerian Pertanian, kebijakan subsektor Sumberdaya Air, kebijakan

sektor Lingkungan Hidup serta kebijakan sektor Kehutanan, terutama dalam

Konservasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan Masyarakat.

5) Kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan serta otonomi

daerah dalam rangka pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan

harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang Sistem

Perencanaan Nasional, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Otonomi

Daerah, sehingga semua rencana kegiatan pembangunan ini dapat

diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang.

B. Strategi

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perluasan

dan pengelolaan lahan adalah sebagai berikut :

1) Kepemerintahan yang baik (good governance)

Melaksanakan manajemen pembangunan perluasan dan pengelolaan

lahan yang efisien, bersih, transparan, bebas Korupsi Kolusi dan

Nepotisme (KKN) melalui penyelenggaraan disiplin anggaran dan

penciptaan kebijakan yang mendoro~g peran pelaku usaha dan

pemangku kepentingan lainnya baik di tingkat pusat maupun di daerah

sesuai dengan kewenangannya.

2) Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya lahan berkelanjutan

Melaksanakan pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan melalui

ketaatan berbasis regulasi, kebijakan dan program sesuai dengan


RKT DIT.PPL TA.2013

peraturan perundang-undangan, termasuk upaya penyediaan data yang

akurat, pengendalian lahan, perluasan areal baru pertanian serta optimasi,

rehabilitasi dan konservasi lahan.

3) Menetapkan skala prioritas

Melaksanakan penetapan skala prioritas kegiatan/sub kegiatan perluasan

dan pengelolaan lahan dengan memperhatikan kebutuhan dan kebijakan

daerah serta aspirasi masyarakat, kelompok tani/petani di kabupaten/kota

serta ketersediaan anggaran.

4) Mendorong pola partisipatif.

Melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat melalui

peningkatan pengetahuan dan pelaku usaha yang kompetitif. Di samping

itu juga mendorong kemampuan petani untuk dapat secara mandiri

melakukan usahataninya, sehingga secara bertahap petani mau dan

mampu berusaha tani melalui kelompok dan organisasinya di tingkat

lapang.

5) Menggalang sinergitas dan meningkatkan kualitas koordinasi

Menggalang sinergitas lintas sektor maupun subsektor melalui

pembentukan kelompok kerja dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan baik di tingkat pusat

maupun daerah dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan

pembangunan tersebut. Meningkatkan kualitas koordinasi diawali sejak

perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan/sub kegiatan dengan

instansi terkait, terutama yang berada di luar sektor Kementerian

Pertanian yang dilaksanakan secara peri~dik dan berkelanjutan.

6) Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pertanian

Pemberdayaan kelembagaan dimaksudkan untuk mengoptimalkan

keluaran yang diharapkan dari pembangunan perluasan dan pengelolaan

lahan melalui inovasi, pengikutsertaan lembaga dan sumberdaya manusia

yang tersedia pada kelembagaan tersebut. Pemberdayaan tersebut


RKT DIT.PPL TA.2013

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi

kegiatan dengan memanfaatkan sumber anggaran dari masing-masing

unit kerja yang tersedia.


FORMULIR RENCANA KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran

: Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan : 2013

No. Sasaran Strateqis lndikator Kinerja

(1) (2) 1 Meningkatnya pembangunan Jalan Pertanian pada

kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan 1 Terbangunnya jalan pertanian sepanjang 293 Km yang digunakan petani untuk

dan peternakan sebagai infrastruktur pertanian kegiatan usahatani

RKT DITPPL TA.2013

Target (3)

293 Km

2 Meningkatnya luas optimasi lahan pertanian dan Berkembangnya metode SRI seluas 207,000 Ha yang dilaksanakan oleh 1 207.000 Ha pengembangan metode SRI petani/kelompok tani di 29 Provinsi, 270 Kabupaten/Kota

Berkembangnya optimasi lahan pertanian seluas 258,660 Ha yang 2 dilaksanakan oleh petani/kelompok tani di 32 Provinsi,441 Kabupaten/ Kota 258.660 Ha

3 Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan Tercetaknya lahan sawah seluas 15.000 Ha tahun 2013 dan 50.000 ha tahun tanaman pangan

1 2014 yang dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani padi di 26 Provinsi, 137

65.000 Ha Kabupaten/Kota

4 Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan 1 Terlaksananya perluasan areal hortikultura di 28 Provinsi, 100 Kabupaten 2.040 ha hortikultura, perkebunan dan peternakan 2 Terlaksananya perluasan areal perkebunan di 27 Provinsi, 120 Kabupaten 6.720 ha

3 Terlaksananya perluasan areal tebu di 5 Provinsi, 34 Kabupaten 3.000 ha

4 Terlaksananya perluasan areal peternakan di 30 Provinsi, 149 Kabupaten 3.029 ha

5 Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non 1 Terlaksananya pra sertipikat lahan petani di 25 Provinsi, 131 Kabupaten 650 paket

pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi

2 Terlaksananya pasca sertipikat lahan petani di 18 Provinsi, 139 Kabupaten 650 paket pemanfaatan sertipikat tanah petani


Documents

DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN …sakip.pertanian.go.id/admin/data/RKT Dit PPL 2013.pdf · · 2016-06-13RKT DIT.PPL TA.2013 Ill. KEBIJAKAN DAN STRATEGI Dalam penyusunan rencana