Upload
alharis
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 1/69
Halaman 1 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
P U T U S A N
NOMOR : 6/G/2015/PTUN-Pbr
“ DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara
biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti
tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :----------------------------------------------------
Nama : H. SYAHRIAL----------------------------------------------------------
Kewarganegaraan : Indonesia ----------------------------------------------------------------
Pekerjaan : Wiraswasta--------------------------------------------------------------
Alamat : Jalan Marsan Sejahtera Selatan No. 2 RT/RW: 002/008
Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru ; -----------------------------------------------------
Dengan ini memberi Kuasa kepada :-----------------------------
1. YUSRIL SABRI, SH.MH. ---------------------------------------
2.TOMMY KARYA, SH.MH-----------------------------------------
3. ABDUL HERIS RUSLI, SH.MH. ------------------------------
4. SURIZKI FEBRIANTO,SH.MH----------------------------------
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Law Office YUSRIL SABRI &
ASSOCIATES, berlamat di Jalan Tuanku Tambusai No.
500 A Pekanbaru ;-----------------------------------------------------
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari
2015 ;---------------------------------------------------------------------
Selanjutnya disebut sebagai .................PENGGUGAT;
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 2/69
Halaman 2 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
M E L A W A N
1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Berkedudukan di : Jalan Pepaya Nomor 47 Kota Pekanbaru ; ----------------------
Dengan ini memberi kuasa kepada :-------------------------------
1. ABDUL RAJAB N.,SH.M.H ;-----------------------------------
Jabatan: Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;------------
2. IFNI NASIF, SH ;-------------------------------------------------
Jabatan: Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;-----------------------
3. CHAIRANY SYAFIIE, SH ;-------------------------------------
Jabatan: Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;------------
4. NOVIA DAMAIYANI, SH ;--------------------------------------
Jabatan: Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;-----------------------
5. ROSNELLY ;------------------------------------------------------
Jabatan: Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;-----------------------
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkedudukan di Jalan
Pepaya Nomor 47 Kota Pekanbaru ; ----------------------------
Dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 882/600-
14.71/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 ; ---------------------
Selanjutnya disebut sebagai ......................TERGUGAT ;
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 3/69
Halaman 3 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
D A N
2. Nama : PT. SURIATAMA SENAKENCANA, dalam hal diwakili
oleh : BUDIMAN MASLAN selaku Direktur berdasarkan
Akta Berita Acara Rapat Nomor: 75 tanggal 22 November
2000 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat
Keputusan tertanggal 22 Oktober 2001 Nomor : C-11181
HT.01.04.TH.2001;----------------------------------------------------
Kewarganegaraan : Indonesia ;---------------------------------------------------------------
Pekerjaan : Wiraswasta ;------------------------------------------------------------
Tempat Tinggal : Jalan Singgalang Nomor 30 Tangkerang Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau ;----------------------------------------------------------
Dengan ini memberi kuasa kepada :-----------------------------
1. HAKIM TUA HARAHAP, SH.MH.--------------------------
2. RAJA PAISAL HARAHAP, SH. ------------------------------
3. AZHAR LIMBONG, SH. -------------------------------------
4. H. DANIAL SYAH, SH.MH.---------------------------------
5. ISKANDAR, SH;--------------------------------------------------
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat-Penasehat Hukum, di Kantor Hukum DUTA
KEADILAN, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH
Komplek Serdang Mas Blok B Nomor 9 Medan ;-------------
Dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 914/DK-SK/IV/2015
tertanggal 28 April 2015 ;--------------------------------------------
Selanjutnya disebut …......TERGUGAT II INTERVENSI ;
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ;-------------------------------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 4/69
Halaman 4 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor : A.6/Pen.MH/2015/PTUN-Pbr. Tanggal 17 Pebruari 2015,
Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;--------------------------------------------------------------
Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr. Tanggal 17 Pebruari 2015, Tentang Penunjukan
Panitera Pengganti ;------------------------------------------------------------------------------------
Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
6/Pen.PP/2015/PTUN-Pbr. tanggal 18 Pebruari 2015, Tentang Penentuan Hari
Pemeriksaan Persiapan ;------------------------------------------------------------------------------
Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
6/Pen.HS/2015/PTUN-Pbr. tanggal 11 Maret 2015, Tentang Penentuan Hari
Sidang;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Pebruari 2015 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada
tanggal 12 Pebruari 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Maret 2015 ; ---------
Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti kedua belah pihak ; --------------
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;--------
TENTANG DUDUKNYA PERKARA:
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12
Pebruari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru pada tanggal 12 Pebruari 2015 dibawah Register Perkara
Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr, dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Maret 2015,
dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;-------------------------------------
OBJEK SENGKETA :
Bahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor :
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 5/69
Halaman 5 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
1398/300.14.71/XI/2014, Perihal: Penundaan Proses Peralihan Hak tertanggal 17
Nopember 2014 ; -------------------------------------------------------------------------------------
I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :
-
Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kota Pekanbaru No.1398/300.14.71/XI/2014 Perihal: Penundaan Proses
Peralihan Hak tanggal 17 Nopember 2014, yang Penggugat ketahui
berdasarkan tembusan suratnya yang disampaikan kepada Penggugat
pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2014, dengan demikian pengajuan
gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-------------------
II. KEPENTINGAN PENGGUGAT :
- Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.1398/300.14.71/XI/2014 tanggal 17
Nopember 2014 Perihal Penundaan Proses Peralihan Hak (objek sengketa
a quo) mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu tidak
adanya kepastian hukum bagi Penggugat sebagai pemilik yang sah atas
tanah/lahan tersebut untuk menjual, membangun serta membalik namakan
kepada pihak lain atas tanah yang termaktub dalam Sertipikat Hak Milik
(SHM) Nomor : 758/Tangk.Tengah, dengan Surat Ukur tanggal 9 Maret
2001 No.48/Tangk. Tengah/2001 Luas 7.017 M2 (sisa) atas nama Haji
SYAHRIAL, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;------------------
III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :
1. Bahwa Penggugat (Haji SYAHRIAL) adalah sebagai pemilik sebidang tanah
yang terletak di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM), dahulu
Nomor : 5822/Tangk.Tengah, tanggal 6 April 2001, Surat Ukur No.48/Tangk.
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 6/69
Halaman 6 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001, Luas 7.500 M2, atas nama Drs. H. SUTAN
BALIA, sekarang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :
758/Tangk.Tengah, dengan Surat Ukur No.48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9
Maret 2001 dahulu Luas 7.500 M2
, setelah dilakukan pengukuran ulang
berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor:
941/200.3.14.71/VII/2014 pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 terdapat
didaerah sisi Barat tidak dikuasai seluas 43 M2, dan sebelah sisi Timur terkena
pelebaran Jalan Jenderal Sudirman atau Daerah Milik Jalan (DMJ) seluas 440
M2, dan sekarang Luas 7017 M2 (sisa) atas nama Haji SYAHRIAL ;--------------
2. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana diuraikan pada point 1, Penggugat
peroleh dengan cara jual beli dari Drs. H. SUTAN BALIA (Alm) berdasarkan
Akta Jual Beli (AJB) No.196/2005 tanggal 12 Juli 2005 yang dibuat oleh
ZULFAHRI, S.H., M.H. selaku Pejabat Pembuat Akta tanah Tanah (PPAT)
Wilayah Kerja Kota Pekanbaru ;---------------------------------------------------------------
3. Bahwa riwayat penguasaan tanah milik Penggugat tersebut sebelumnya adalah
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Riau tentang Penegasan
Hak Milik tertanggal 25 Oktober 1965 No.1 A/786/DMH/1965 atas nama
MAHDANIAR (Alm), kemudian pada tahun 1979 oleh Mahdaniar (alm) dijual
kepada Hj.Fatimah Sutan Balia (alm) adalah Istri dari Drs. H. SUTAN BALIA
(Alm), karena diatas tanah tersebut ditempati oleh R.Supangat Purwomiharjo
untuk menjual bunga, dan untuk mencari kepastian hukum atas tanah tersebut,
maka Drs.H.Sutan Balia (alm) mengajukan Gugatan Perdata kepada
R.Supangat Purwomiharjo ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan
Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Juli 1995
Nomor : 58/PDT.G/1994/PN.PBR perkara antara : Drs. Sutan Balia melawan ;
R. Supangat Purwomiharjo, Dkk. perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum
tetap ;--------------------------------------------------------------------------------------------------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 7/69
Halaman 7 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
4. Bahwa selanjutnya tanah tersebut dikuasai dan dirawat oleh Drs. H. Sutan
Balia (alm) sejak tahun 1999, setelah menang berperkara dengan R.
Supangat Purwomiharjo (Alm) dan telah diterbitkan sertipikatnya oleh Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat) pada tahun 2001, dan kemudian tanah
tersebut dibeli oleh Penggugat dari Drs. H.Sutan Balia (alm) pada tahun 2005,
dimana penguasaan serta perawatan fisik tanah tersebut dilanjutkan oleh
Penggugat secara berturut-turut dengan cara memagar tembok beton
disekeliling batas tanah milik Penggugat tersebut sampai saat ini, dan sekalipun
tidak pernah diganggu gugat oleh pihak manapun juga ;--------------------------------
Bahwa sebagai bukti penguasaan fisik tanah oleh Penggugat, dimana terhadap
Sertipikat tanah tersebut sebelumnya, telah dijadikan sebagai Jaminan kredit
pada PT.Bank Ekonomi Raharja Tbk Cabang Pekanbaru, yang berkedudukan
di Jakarta, berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 3461/2005,
tanggal 15-08-2005, sampai dengan tanggal 24-09-2012, dan juga telah pernah
dilakukan checking (telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor
pertanahan) sebanayak 6 (enam) kali yaitu: pada tanggal 04-07-2005, tanggal
02-08-2005, tanggal 29-09-2012, tanggal 18-10-2012, tanggal 30-10-2012,
tanggal 25-09-2014, sebagaimana yang tertera didalam sertipikat yang
dimaksud;--------------------------------------------------------------------------------------------
5. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2014 Penggugat melalui SEVENIUS
ALBERI, S.H. (Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kerja Kota Pekanbaru)
mengajukan permohonan peralihan hak atau balik nama Sertipikat Hak Milik
tersebut, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat),
sesuai dengan Surat Pengantar No.02/PPAT-SA/IX/2014, tanggal 03 Oktober
2014, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 29/2014, tanggal 03 Oktober
2014 yaitu; Jual Beli antara Tuan SYAHRIAL dengan Tuan BERLINTON
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 8/69
Halaman 8 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
SIAHAAN, yang dibuat dihadapan: SEVENIUS ALBERI,S.H. Notaris/PPAT di
Pekanbaru, akan tetapi permohonan peralihan hak atau balik nama tersebut
ditolak dan tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat dengan alasan bahwa
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 758/Tangk.Tengah, dengan Surat Ukur
tanggal 9 Maret 2001 No.48/Tangk. Tengah/2001 Luas 7.017 M2 (sisa) atas
nama Haji SYAHRIAL tumpang tindih sebahagian dengan Sertipikat Hak Guna
Bangunan No.150/Tangkerang Tengah (semula SHGB No.331/1991 Kel.
Tangkerang Tengah, Gambar Situasi tanggal 5 Nopember 1990 No.1873/1990
luas 4.675 M2) atas nama PT. Suriatama Senakencana ;-------------------------------
6. Bahwa alasan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan
No.1398/300.14.71/XI/2014, Perihal; Penundaan Proses Peralihan Hak, tanggal
17 Nopember 2014 (objek sengketa a quo) adalah alasan yang tidak rasional,
dan tidak memiliki dasar fakta pendukung yang kuat, karena setahu Penggugat
pihak PT. Suriatama Sena Kencana, yang memiliki Sertipikat Hak Guna
Bangunan No.150/Tangkerang Tengah (semula SHGB No.331/1991 Kel.
Tangkerang Tengah, Gambar Situasi tanggal 5 Nopember 1990 No.1873/1990
luas 4.675 M2) yang dimilikinya secara fakta hukum di lapangan sama sekali
tidak pernah memiliki, menguasai, mengusahai serta merawat tanah tersebut,
akan tetapi Penggugatlah yang secara terus menerus memiliki, menguasai,
mengusahai serta merawat tanah tersebut sampai dengan sekarang;--------------
7. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
No.1398/300.14.71/XI/2014, Perihal: Penundaan Proses Peralihan Hak, tanggal
17 Nopember 2014 (objek sengketa a quo) oleh Tergugat adalah merupakan
Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah bersifat konkrit, individual
dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 9/69
Halaman 9 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ;---------------------------------------------
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.---------------------------
8. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah
tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yaitu Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-Asas Umum
Pemerintah Yang Baik (The General Principle of Good Administration)
khususnya Azas Kepastian Hukum yaitu bahwa akibat diterbitkannya
penundaan proses peralihan hak tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi
Penggugat yang hendak melakukan tindakan hukum lain terhadap Sertipikat
Hak Milik (SHM) Nomor : 758/Tangk.Tengah, dengan Surat Ukur tanggal 9
Maret 2001 No.48/Tangk. Tengah/2001 Luas 7.017 M2 atas nama: Haji
SYAHRIAL, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf
a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Oleh karenanya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
No.1398/300.14.71/XI/2014, Perihal: Penundaan Proses Peralihan Hak, tanggal
17 Nopember 2014 (objek sengketa a quo) yang diterbitkan oleh Tergugat
adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah; --------------------
9. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru No.1398/300.14.71/XI/2014, Perihal: Penundaan Proses Peralihan
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 10/69
Halaman 10 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Hak, tanggal 17 Nopember 2014 (objek sengketa a quo) dinyatakan batal atau
tidak sah, maka beralasan hukum Tergugat diperintahkan untuk mencabut
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
No.1398/300.14.71/XI/2014, Perihal: Penundaan Proses Peralihan Hak, tanggal
17 Nopember 2014 (objek sengketa a quo), seraya agar diperintahkan kepada
Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat sebagaimana tersebut
dalam Surat Pengantar Peralihan Hak Nomor : 02/PPAT-SA/IX/2014 tanggal 03
Oktober 2014, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 29/2014, tanggal 03
Oktober 2014 yaitu; Jual Beli antara Tuan SYAHRIAL dengan Tuan
BERLINTON SIAHAAN yang dibuat dihadapan: SEVENIUS ALBERI,S.H.
Notaris/PPAT di Pekanbaru, tentang permohonan peralihan hak atas tanah
yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 758/Tangk.Tengah,
dengan Surat Ukur tanggal 9 Maret 2001 No.48/Tangk. Tengah/2001 Luas
7.017 M2 atas nama Haji SYAHRIAL sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku, serta menghukum Tergugat untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;------------------------------------------
Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta fakta hukum yang telah Penggugat
uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili
sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut;----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;---------------------------------
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kota Pekanbaru No.1398/300.14.71/XI/2014, Perihal; Penundaan Proses
Peralihan Hak, tanggal 17 Nopember 2014;-----------------------------------------------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 11/69
Halaman 11 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru No.1398/300.14.71/XI/2014, Perihal Penundaan
Proses Peralihan Hak, tanggal 17 Nopember 2014;-------------------------------------
4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat
sebagaimana tersebut dalam Surat Pengantar Nomor : 02/PPAT-SA/IX/2014
tanggal 03 Oktober 2014 tentang Permohonan Peralihan hak atas tanah yang
tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 758/Tangk.Tengah, dengan
Surat Ukur tanggal 9 Maret 2001 No.48/Tangk. Tengah/2001 Luas 7.017 M2
atas nama Haji SYAHRIAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku ;------------------------------------------------------------------------
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;---
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat
telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Maret 2015 yang pada pokoknya
sebagai berikut ;-----------------------------------------------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI :
Diskresi Bukan Obyek Gugatan ;-----------------------------------------------------------------
Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat) adalah Pejabat Tata
Usaha Negara yang melaksanakan tugasnya sesuai perintah undang-undang,
karena itu berhak untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan (Diskresi)
sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam permasalahan ini
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat) diperintahkan untuk
menolak pendaftaran peralihan atau pembebanan hak suatu bidang tanah jika
bidang tanah tersebut menjadi obyek sengketa di Pengadilan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut :-------------------------------------------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 12/69
Halaman 12 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Pasal 45
(1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan
atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :--------------
e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan ;----------------
Jadi tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah kewenangan yang diberikan
oleh undang-undang (Diskresi), hal ini bukanlah merupakan obyek sengketa tata
usaha negara, gugatan perdata dan tuntutan pidana ;----------------------------------------
Berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah sepatutnya majelis hakim yang terhormat
untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak diterima ;---------
DALAM POKOK PERKARA :----------------------------------------------------------------------
1. Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat
kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ;------------
2. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor 1398/300.14.71/XI/2014 tanggal
17 November 2014 perihal Penundaan Proses Peralihan Hak, karena bidang
tanah Hak Milik Nomor 758 Kelurahan Tangkerang Tengah Surat Ukur No.
910/2005 tanggal 30 Juni 2005 luas 7.017 M² atas nama HAJI SYAHRIAL,
semula Hak Milik Nomor 5822 Kelurahan Tangkerang Tengah Surat Ukur
tanggal 07 Maret 2001 No. 48/Tangkerang Tengah/2001 atas nama Drs. H.
SUTAN BALIA, sedang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Negeri
Pekanbaru dalam perkara Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr antara Mery Gunarti
dan Salikun Jono sebagai Penggugat dengan PT. SURIATAMA
SENAKENCANA sebagai Tergugat serta Kepala Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru sebagai Turut Tergugat ;--------------------------------------------------------
3. Bahwa dalam perkara Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr tersebut, HAJI
SYAHRIAL selaku pemegang hak atas Hak Milik Nomor 758 Kelurahan
Tangkerang Tengah Surat Ukur No. 910/2005 tanggal 30 Juni 2005 luas 7.017
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 13/69
Halaman 13 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
M² tidak ikut sebagai para pihak namun karena bidang tanah tersebut
dijadikan sebagai obyek gugatan maka dikategorikan termasuk yang diatur
dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah dimaksud ;----------------------------------------------------
4. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara Nomor :
83/Pdt.G/2013/PN.Pbr adalah bidang tanah bekas Hak Guna Bangunan No.
150 Kelurahan Tangkerang Tengah Surat Ukur No. 1047/2005 tanggal 26
Desember 2005 tercatat atas nama PT. SURIATAMA SENAKENCANA,
semula Hak Guna Bangunan No. 331 Kel. Tangkerang Surat Ukur/Gambar
Situasi tanggal 5 Nopember 1990 No. 1873/1990 luas 4.675 M² ;------------------
5. Hak Guna Bangunan No. 150 Kelurahan Tangkerang Tengah Surat Ukur No.
1047/2005 tanggal 26 Desember 2005 atas nama PT. SURIATAMA
SENAKENCANA, semula Hak Guna Bangunan No. 331 Kel. Tangkerang
Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 Nopember 1990 No. 1873/1990 luas
4.675 M² diterbitkan tanggal 28 Desember 1991 berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Desember 1991 Nomor :
1028/HGB/BPN/1991 pada mulanya terdaftar atas nama atas nama HERI
TANTO ;--------------------------------------------------------------------------------------------
6. Berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 1 Agustus 1992 No. 370/57/B. Raya/1992
yang dibuat oleh Tajib Rahardjo, SH selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah Hak
Guna Bangunan No. 331 Kel. Tangkerang tanggal 28 Desember 1991 Surat
Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 Nopember 1990 No. 1873/1990 luas 4.675 M²
dialihkan kepada MERY GUNARTI ;--------------------------------------------------------
7. Berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 18 September 1996 No. 1218/134/B.
Raya/1996 yang dibuat oleh Franssiskus Djoenardi, SH selaku Pejabat
Pembuat Akte Tanah Hak Guna Bangunan No. 331 Kel. Tangkerang tanggal
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 14/69
Halaman 14 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
28 Desember 1991 Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 Nopember 1990 No.
1873/1990 luas 4.675 M² dialihkan kepada PT. SURIATAMA
SENAKENCANA; --------------------------------------------------------------------------------
8. Bahwa Hak Guna Bangunan No. 331 Kel. Tangkerang tersebut telah berakhir
haknya tanggal 24 Desember 2011, sehingga statusnya kembali menjadi
tanah negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah :---------------------------
“Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.”-----------------
9. Bahwa Hak Milik Nomor 758 Kelurahan Tangkerang Tengah Surat Ukur No.
910/2005 tanggal 30 Juni 2005 luas 7.017 M² atas nama HAJI SYAHRIAL,
semula Hak Milik Nomor 5822 Kelurahan Tangkerang Tengah Surat Ukur
tanggal 07 Maret 2001 No. 48/Tangkerang Tengah/2001 diterbitkan tanggal 6
April 2001 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru tanggal 4 April 2001 Nomor : 253-520.1-05-01-2001 atas nama
Drs. H. SUTAN BALIA ;-------------------------------------------------------------------------
10. Berdasarkan Akte Jual Beli No. 196/05 tanggal 12 Juli 2005 yang dibuat oleh
Zulfakhri, SH selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah, Hak Milik Nomor 758
Kelurahan Tangkerang Tengah Surat Ukur No. 910/2005 tanggal 30 Juni 2005
luas 7.017 M² beralih kepada HAJI SYAHRIAL ;-----------------------------------------
Berdasarkan fakta – fakta yang dikemukakan TERGUGAT tersebut mohon
Majelis hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :---------------------------------
DALAM EKSEPSI :
- Menerima eksepsi dari TERGUGAT.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 15/69
Halaman 15 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
DALAM POKOK PERKARA :
1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;--------------------------------------
2. Menyatakan tindakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru)
menerbitkan Surat Nomor 1398/300.14.71/XI/2014 tanggal 17 November 2014
adalah untuk melaksanakan perintah undang-undang ;----------------------------------
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam
perkara ini ;-------------------------------------------------------------------------------------------
Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain
mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ; ------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
telah mengajukan Replik tertanggal 1 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan
tetap pada dalil-dalil gugatannya semula, yang selengkapnya telah termuat didalam
Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;-------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah
mengajukan Duplik tertanggal 8 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap
pada dalil-dalil Jawabannya semula, yang selengkapnya telah termuat didalam
Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;-------------------------------------------------------
Menimbang, terhadap perkara ini Majelis Hakim telah menerima
permohonan pihak ke tiga melalui Kuasa Hukumnya atas nama HAKIM TUA
HARAHAP, SH.MH Dkk tertanggal 29 April 2015 yang memohon agar
diikutsertakan sebagai pihak intervensi dalam perkara No. 6/G/2015/PTUN-Pbr ;-----
Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah
mengambil sikapnya dengan membacakan PUTUSAN SELA pada tanggal 13 Mei
2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-------------------------------------------------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 16/69
Halaman 16 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
M E N G A D I L I :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama PT. SURIATAMA
SENAKENCANA ; ---------------------------------------------------------------------------------
2. Menetapkan Pemohon Intervensi atas nama PT. SURIATAMA
SENAKENCANA sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor :
6/G/2015/PTUN.Pbr ;------------------------------------------------------------------------------
3. Menangguhkan biaya yang timbul dalam Permohonan Intervensi ini sampai
dengan putusan akhir ; ---------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II
Intervensi melalui Kuasa Hukumnya pada Persidangan tanggal 20 Mei 2015 telah
mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan
Penggugat dan untuk isi selengkapnya adalah sebagai berikut :---------------------------
I. DALAM EKSEPSI :
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan
Mengadi li Perkara A Quo (Kewenangan Absolut).
- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan Penggugat
adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tangkerang
Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau
seluas + 7.500 M2, yang diperoleh Penggugat dari Drs. H. Sutan Balia
(Alm) berdasarkan Akta Jual Beli No. 196/ 2005 tanggal 12 Juli 2005
yang dibuat oleh Zulfahri, ---------------------------------------------------------------
SH., MH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) Wilayah Kerja
Kota Pekanbaru ; --------------------------------------------------------------------------
- Bahwa akan tetapi fakta hukumnya, sebahagian diatas tanah sengketa
telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 150 Kelurahan
Tangkerang Tengah Surat Ukur No. 1047/ 2005 tanggal 26 Desember
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 17/69
Halaman 17 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
2005 atas nama PT. Suriatama SenaKencana, semula Hak Guna
Bangunan No. 331 Kelurahan Tangkerang Surat Ukur / Gambar Situasi
Tanggal 5 Nopember 1990 No. 1873/ 1990 dengan luas 4.675 M2 ;--------
- Bahwa oleh karena itu terhadap sebidang tanah yang terletak di
Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota
Pekanbaru, Propinsi Riau seluas + 7.500 M2 tersebut harus terlebih
dahulu diuji kepemilikannya antara Penggugat sebagai yang mengklaim
pemilik tanah dengan Tergugat II Intervensi selaku pemegang Hak Guna
Bangunan yang diuji kepemilikannya terlebih dahulu melalui peradilan
umum ;----------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa dengan demikian perkara aquo adalah merupakan kewenangan
Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara(Administratif),
sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara aquo; ------------------------------------------
2. Tentang Gugatan Penggugat adalah Kabur, Tidak Jelas (Obscuur Libel)
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat yang
menyebutkan objek sengketa dalam sengketa a quo adalahsebidang
tanah seluas + 7.500 M2, yang terletak di Kelurahan Tangkerang
Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau,
yang diperoleh Penggugat dari Drs. Sutan Balia (Alm) berdasarkan Akta
Jual beli No. 196/ 2005 tanggal 12 Juli 2005 yang dibuat oleh Zulfahri,
SH., MH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) Wilayah Kerja
Kota Pekanbaru ;--------------------------------------------------------------------------
- Bahwa akan tetapi bila dicermati dalil-dalil gugatan Penggugat
selanjutnya Pengugat tidak ada sedikitpun menguraikan batas-batas
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 18/69
Halaman 18 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
tanah milik Penggugat yang nantinya dijadikan sebagai acuan dan
kepastian hukum apakah tanah sertifikat objek sengketa milik Tergugat II
Intervenasi benar merupakan bahagian tanah yang penggugat klaim
sebagai tanah miliknya ; -----------------------------------------------------------------
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas
yang tanah miliknya, maka patut diragukan, letak tanah yang dibeli oleh
Penggugat dari dari Drs. H. Sutan Balia (Alm) yang diperoleh Penggugat
berdasarkan Akta Jual beli No. 196/ 2005 tanggal 12 Juli 2005 yang
dibuat oleh Zulfahri, SH., MH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (
PPAT ) Wilayah Kerja Kota Pekanbaru ; --------------------------------------------
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan batas-batas tanah
Pengugat maka jelaslah gugatan Penggugat kabur dan oleh karena itu
mohonlah Pengadilan berkenan menolak gugatan Penggugat atau
setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;----------
- Bahwa kemudian dalam gugatan Penggugatmenyebutkan bahwa
Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di
kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota
Pekan baru, Provinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM), dahulu
Nomor : 5822/ Tangk. Tengah tanggal 6 April 2001, Surat Ukur Nomor :
48/ Tangk. Tengah/ 2001 tanggal 9 Maret 2001 luas 7.500 M2 atas nama
Drs. H. Sutan Balia, berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :
758/ Tangk. Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 48/ Tangk. Tengah /
2001 tanggal 9 Maret 2001 dahulu luas 7.500 M2, setelah dilakukan
pengukuran ulang berdasarkan berita Acara Pengukuran Pengembalian
Batas Nomor : 941/200.3.14.71/VII/2014 pada hari Senin tanggal 21 Juli
2014 terdapat didaerah sisi Barat tidak dikuasai seluas 43 M2, dan
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 19/69
Halaman 19 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
sebelah sisi Timur terkena pelebaran Jalan Jendreral Sudirman atau
Daerah Milik Jalan (DMJ) seluas 440 M2, dan sekarang Luas 7017 M2
(sisa) atas Nama Haji Syahrial ;--------------------------------------------------------
- Bahwa bila dicermati kembali alas hak Penggugat antara Sertifikat yang
lama yakni Sertifikat Hak Milik (SHM), dahulu Nomor : 5822/ Tangk.
Tengah tanggal 6 April 2001, Surat Ukur Nomor : 48/ Tangk. Tengah/
2001 tanggal 9 Maret 2001 luas 7.500 M2 atas nama Drs. H. Sutan Balia
dengan sertikat perubahannya yang berubah hanya Nomor Sertifikatnya
saja sedangkan Surat Ukur Nomornya tetap sama serta tanggal Surat
ukur juga sama antara yang lama dengan perubahan ;------------------------
- Bahwa sepengetahuan Tergugat II Intervensi apabila didalam sertifikat
terjadi perubahan Nomor Sertifikat antara yang lama dengan yang baru
maka terjadi pula perubahan Nomor Surat Ukur didalam sertifikat
tersebut, sehingga oleh karena itu maka beralasan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili Perkara a quo menolak gugatan Penggugat
atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
II. DALAM POKOK PERKARA
- Bahwa seandainya Majelis Hakim berpendapat lain tentang eksepsi Tergugat II
Intervensi tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi akan melanjutkan uraian
pada pokok perkara sebagai berikut, dengan tetap menegaskan menolak dalil
dalil gugatan Penggugat kecuali terdapat suatu pengakuan yang tegas tentang
sesuatu ;-----------------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah surat Kepala Kantor Badan
Pertanahan Nasional Pekanbaru tentang Perihal Penundaan Proses Peralihan
Hak atas nama H. Syahrial yang diajukan oleh Sevenius Alberi, SH, atas bidang
tanah seluas 7.500 M2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 20/69
Halaman 20 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
yang sebahagian merupakan tanah milik Tergugat II Intervensi secara hukum
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 150 / Kel. Tangkerang Tengah,
Kecamatan Marpoyan Damai, Surat Ukur 1047 / 2005 tanggal 26 Desember
2005 atas nama PT. Suriatama SenaKencana ;--------------------------------------------
- Bahwa alashak kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi atas tanah tersebut
adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 150 / Kel. Tangkerang Tengah,
Kecamatan Marpoyan Damai, Surat Ukur 1047 / 2005 tanggal 26 Desember
2005 atas nama PT. Suriatama SenaKencana yang semula Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 331 Kel. Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Surat ukur No.
1873/ 1990 tanggal 5 Nopember 1990, seluas 4.675 M2 berdasarkan Akta Jual
Beli No. 1218 / 134 / Bukit Raya / 1996 yang dibuat oleh dan
dihadapanFransiskus Djoenardi, SH, Notaris / PPAT di Pekanbaru pada
tanggal 18 Septembar 1996 ;-------------------------------------------------------------------
- Bahwa tanah tersebut Tergugat II Intervensi peroleh dari Mery gunarti dan
Salikun Jono berdasarkan Akta Jual Beli No. 1218 / 134 / Bukit Raya / 1996
yang dibuat oleh dan dihadapanFransiskus Djoenardi, SH, Notaris / PPAT di
Pekanbaru pada tanggal 18Septembar 1996 ;---------------------------------------------
- Bahwa atas bidang tanah tersebut diatas dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 150 / Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Surat Ukur
1047 / 2005 tanggal 26 Desember 2005 atas nama PT. Suriatama
SenaKencana yang semula Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 331 Kel.
Tangkerang , Kecamatan Bukit Raya , Surat ukur No. 1873/ 1990 tanggal 5
Nopember 1990, seluas 4.675 M2 tengah berperkara di Pengadilan Negeri
Pekanbaru dengan Perkara No: 83 /Pdt.G / 2013 / PN-Pbr antara Mery Gunarti
dan Salikun Jono sebagai Penggugat dengan Tergugat PT. Suriatama
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 21/69
Halaman 21 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
SenaKencana ic. Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo serta La ode Abbas
sebagai Penggugat Intervensi ;-----------------------------------------------------------------
- Bahwa dalam Perkara No. 83 / Pdt.G / 2013 / PN-PBr antara Mery Gunarti dan
Salikun Jono sebagai Penggugat dengan Tergugat PT. Suriatama Senakencana
ic. Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo serta La ode Abbas sebagai
Penggugat Intervensi mengenai kepemilikan atas tanah yang diatasnya telah
terbit sertifikat Hak Guna Bangunan Yakni No. 150 / Kel. Tangkerang Tengah,
Kecamatan Marpoyan Damai, Surat Ukur 1047 / 2005 tanggal 26 Desember
2005 atas nama PT. Suriatama SenaKencana yang semula Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 331 Kel. Tangkerang , Kecamatan Bukit Raya , Surat ukur No.
1873/ 1990 tanggal 5 Nopember 1990, seluas 4.675 M2 dan sertifikat Hak
Guna Bangunan No. 151 / Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan
Damai, Surat Ukur 1048 / 2005 tanggal 26 Desember 2005 atas nama PT.
Suriatama SenaKencana yang semula Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 332
Kel. Tangkerang , Kecamatan Bukit Raya , Surat ukur No. 1872/ 1990 tanggal 5
Nopember 1990, seluas 5.000 M2, dimana dalam perkara tersebut La Ode
Abas sebagai Penggugat Intervensi telah mengkalim tanah seluas 5.830 M2
adalah milik Penggugat Intervensi; ------------------------------------------------------------
- Bahwa keterkaitan Tergugat II Intervensi selain yang disebut diatas Tergugat II
Intervensi juga masih mempunyai kepentingan hukum diatas tanah tersebut
sebagaimana dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 58/
Pdt.G/ 2007/ PN.PbrJo Putusan Pengadilan Tinggi Riau No : 72/ PDT/ 2008/
PT.R Jo Putusan Mahkamah Agung No : 529/K/Pdt/2009 yang telah
dilaksanakan eksekusinya sesuai berita acara eksekusi No : 10 /Pdt.
Eks.PTS/2010 /PN.Pbr Jo No : 58 /Pdt.G/2007/PN.Pbr tertanggal 22 Nopember
2011dimana dalam Putusan tersebut Mery Gunarti dan Salikun Jono dihukum
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 22/69
Halaman 22 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
untuk membayar kerugian sebesar Rp. 18.731.250.000,- (delapan belas milyar
tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) namun dalam
pelaksanaan eksekusinya Mery Gunarti dan Salikun Jono baru membayar
sebesar 16.931.250.000,- (enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta
dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sehingga tergugat intervensi masih memiliki
hak sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah ) oleh
karenanya Tergugat II Intervensi Masih mempunyai hak memegangsertifikat
Hak Guna Bangunan Yakni No. 150 / Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan
Marpoyan Damai, Surat Ukur 1047 / 2005 tanggal 26 Desember 2005 atas
nama PT. Suriatama SenaKencana yang semula Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 331 Kel. Tangkerang , Kecamatan Bukit Raya , Surat ukur No. 1873/ 1990
tanggal 5 Nopember 1990, seluas 4.675 M2 dan sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 151 / Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Surat Ukur
1048 / 2005 tanggal 26 Desember 2005 atas nama PT. Suriatama
SenaKencana yang semula Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 332 Kel.
Tangkerang , Kecamatan Bukit Raya , Surat ukur No. 1872/ 1990 tanggal 5
Nopember 1990, seluas 5.000 M2 ;----------------------------------------------------------
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas telah tepat dan benarlah keputusan
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru tentang Perihal
Penundaan Proses Peralihan Hak atas nama H. Syahrial yang diajukan oleh
Sevenius Alberi, SH, terhadap sebidang tanah seluas 7.500 M2 yang etrletak di
Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,
Propinsi Riau; ---------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, dengan ini Tergugat II
Intervensi memohon agar Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 23/69
Halaman 23 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
mengadili sengketa a quo berkenan membuat putusan yang amarnya adalah
berbunyi sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------
I. DALAM EKSEPSI
Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;-------------------------------------------------
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-------------------------------
Atau
II. DALAM POKOK PERKARA
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----------------------------------------------
Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Penggugat ;--------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut,
Penggugat tidak menanggapi lagi dan akan menyampaikan sanggahannya pada
saat mengajukan Kesimpulan, yang selengkapnya telah termuat didalam Berita
Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi
satu kesatuan dalam Putusan ini ;------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.
Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4, sehingga diterima sebagai alat
bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-16
adalah sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------------
1. Bukti P - 1 : Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru Nomor : 1398/300.14.71/XI/2014, Perihal :
Penundaan Proses Peralihan Hak, Tertanggal 17 Nopember
2014 ;----------------------------------------------------------------------------
2. Bukti P – 2 : Foto Copy Surat Pengantar Nomor : 02/PPAT-SA/IX/2014
tanggal 3 Oktober 2014 tentang Permohonan Peralihan Hak
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 24/69
Halaman 24 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
atas tanah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM)
Nomor : 758/Tangk.Tengah, dengan Surat Ukur tanggal 9
Maret 2001 No. 48/Tangk.Tengah/2001 Luas 7.017 M2 atas
nama Haji Syahrial ;---------------------------------------------------------
3. Bukti P – 3 : Foto Copy Salinan Akta Jual Beli (AJB) No. 29/2014 tanggal
03 Oktober 2014 Jual Beli antara Haji Syahrial dengan
Berlinton Siahaan dihadapan Sevenius Alberi, SH. sebagai
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Kota
Pekanbaru ;--------------------------------------------------------------------
4. Bukti P – 4 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 5822 di ubah dengan
sertipikat nomor 758/Tangk Tengah, dengan Surat Ukur
No.48/Tangk.Tengah/2001, tanggal 9 Maret 2001, Luas 7.017
M2 (sisa) atas Nama Haji SYAHRIAL ;---------------------------------
5. Bukti P – 5 : Foto Copy Salinan Akta Jual Beli (AJB) No.196/2005 tanggal
12 Juli 2005 Jual Beli antara Drs. H. Sutan Balia dengan Haji
Syahrial dihadapan Zulfahri, SH., MH sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Kota Pekanbaru ;
6. Bukti P – 6 : Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli tanggal 6 Juli 1979, Jual
beli antara Fatimah ST. Balia dengan Mahdaniar tertanggal 6
Juli 1979 melakukan Jual beli sebidang tanah sesuai dengan
surat/Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tanggal
25 Oktober 1965 ;------------------------------------------------------------
7. Bukti P – 7 : Foto Copy Surat Petikan Dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi
Agraria Riau tentang Penegasan Hak Milik, tanggal 25 Oktober
19965, Nomor; IA.786/PHM/1965, atas nama: MAHDANIAR
Luas; 10687,50 M2, untuk tanah Perkebunan ;----------------------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 25/69
Halaman 25 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
8. Bukti P – 8 : Foto Copy Berita Acara Penyerahan Objek Perkara sesuai
dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor; 3194.K/Pdt/1996,
tanggal 22 Mei 2000 ;-------------------------------------------------------
9. Bukti P – 9 : Foto Copy Salinan Pengesahan Putusan Mahkamah Agung
RI.Nomor: 3194.K/Pdt/1996, tanggal 23 September 1999 ;-------
10. Bukti P – 10 : Foto Copy Salinan Pengesahan Putusan Pengadilan Tinggi
Riau No.109/Pdt/1995, tanggal 25 April 1996 ;-----------------------
11. Bukti P – 11 : Foto Copy Turunan Resmi Pengesahan Putusan Pengadilan
Negeri Pekanbaru Register No. 58/PDT/G/1994/PN.PBR
tanggal 4 Juli 1995 ;---------------------------------------------------------
12. Bukti P – 12 : Foto Copy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas
Nomor : 941/200.3.14.71/VII/2014. Yang pada intinya
menerangkan, setelah dilakukan perhitungan, penggambaran
dan plotting kedalam Peta Dasar Pendaftaran pada Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru, diketahui bahwa pada sisi bagian
barat terdapat bidang tidak dikuasai seluas 43 M2 (empat puluh
tiga meter persegi) serta pada sisi sebelah timur terdapat
pelebaran Jalan Sudirman seluas 440 M2 (empat ratus empat
puluh meter persegi), sehingga luas penguasaan saat ini
adalah 7017 M2 (tujuh ribu tujuh belas meter persegi),
sebagaimana peta hasil pengembalian batas ;-----------------------
13. Bukti P – 13 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Dan Bangunan serta Surat Tanda Bukti Pembayaran Tahun
2014, Letak Objek Pajak Jl. Jend. Sudirman, Kel. Tangkerang
Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru dengan Luas 7017
M2
(tujuh ribu tujuh belas meter persegi) ;-----------------------------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 26/69
Halaman 26 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
14. Bukti P – 14 : Foto Copy Surat Tanda Bukti Pembayaran Tahun 2013, Letak
Objek Pajak Jl. Jend. Sudirman, Kel. Tangkerang Tengah, Kec.
Marpoyan Damai, Pekanbaru ;-------------------------------------------
15. Bukti P – 15 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Dan Bangunan serta Surat Tanda Bukti Pembayaran Tahun
2012, Letak Objek Pajak Jl. Jend. Sudirman, Kel. Tangkerang
Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru dengan Luas 7.500
M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) ; ------------------------------
16. Bukti P- 16 : Fotocopy Salinan Putusan Peninjauan Kembali (PK)
Mahkamah Agung RI No.478PK/Pdt/2010, tanggal 30 April
2012 yaitu Perkara antara:-------------------------------------------------
1. Ny. MERY GUNARTI . 2. Tn. SALIKIN DJONO (sebagai
Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon
Kasasi/ Tergugat I, II / Pembanding I, II) Melawan PT.
SURIATAMA SENA KENCANA (sebagai Termohon Peninjauan
Kembali, dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Terbanding ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah
dalam persidangan ini dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 adalah sebagai
berikut :-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bukti T - 1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor:
1398/300.14.71/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 yang
ditujukan kepada |PPAT SEVERIUS ALBERI, SH yang
tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN
Propinsi Riau perihal Penundaan Proses Peralihan Hak ;---------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 27/69
Halaman 27 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Bahwa bukti ini merupakan surat keterangan yang digugat oleh
H. Syahril ;----------------------------------------------------------------------
2. Bukti T - 2 : Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
Perkara Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 31 Maret 2015
yang diajukan oleh PT.SURIATAMA SENAKENCANA ;----------
3. Bukti T - 3 : Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
Perkara Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 31 Maret 2015
yang diajukan oleh NY. MERI GUNARTI dan SALIKUN JONO;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Tergugat II
Intervensi atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat-
surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,
sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi
tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-19 adalah sebagai berikut :------------------------
1. Bukti T.II.INT - 1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Budiman
Maslan Nomor NIK : 1271053012560001, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Maret 2012, telah
dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;-----------
2. Bukti T.II.INT - 2 : Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 150 /
Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan
Damai , Surat Ukur No. 1047/ 2005, tanggal 26 Desember
2005 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional
Pekanbaru, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan
aslinya ;--------------------------------------------------------------------
3. Bukti T.II.INT - 3 : Foto Copy Akta Jual Beli No. 1218 / 134 / Bukit Raya / 1996
antara Mery Gunarti dan Salikun jono dengan PT.
SURIATAMA SENAKENCANA yang dibuat dihadapan
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 28/69
Halaman 28 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Fransiskus Djoenardi, SH Notaris/ PPAT di Pekanbaru
tertanggal 18 September 1996, telah dinazegelen dan
dilegalisir sesuai dengan aslinya ;-----------------------------------
4. Bukti T.II.INT - 4 : Foto Copy Salinan Akta Berita Acara Rapat PT.
SURIATAMA SENAKENCANA Nomor : 195 yang dibuat
dihadapan Hustiati, SH Notaris / PPAT di Medan tertanggal
26 April 2011,telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai
dengan aslinya ;---------------------------------------------------------
5. Bukti T.II.INT - 5 : Foto Copy Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, Perihal Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
SURIATAMA SENAKENCANA, Nomor : AHU–AH.01.10-
30406, tertanggal 26 September 2011 yang ditanda tangani
oleh DR. Aidir Amin Daud, SH., MH., DFM, A.n Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, telah
dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;------------
6. Bukti T.II.INT - 6 : Foto Copy Salinan Akta Berita Acara Nomor : 103 PT.
SURIATAMASENAKENCANA, yang dibuat dihadapan Jhon
Langsung , SH Notaris / PPAT di Medan Tertanggal 21
April 2010, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan
aslinya ;--------------------------------------------------------------------
7. Bukti T II INT - 7 : Foto Copy Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, Perihal Penerimaan
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 29/69
Halaman 29 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
SURIATAMA SENAKENCANA Nomor : AHU – AH.01.10-
13471, tertanggal 02 Juni 2010 yang ditandatangani oleh
DR. Aidir Amin Daud, SH., MH., DFM, A.n Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku
DIREKTUR Jendreral Administrasi Hukum Umum, telah
dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;------------
8. Bukti T.II.INT - 8 : Foto Copy Salinan Akta Berita Acara Nomor : 47, PT.
SURIATAMA SENA KENCANA yang dibuat dihadapan
Jhon Langsung, SH Notaris / PPAT di Medan Tertanggal 07
Agustus 2008, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai
dengan aslinya ;---------------------------------------------------------
9. Bukti T.II.INT - 9 : Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU -
61107.AH.01.02. Tahun 2008, TENTANG
PERSERTUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN PT. SURIATAMA SENAKENCANA, yang
ditanda tangani oleh DR. Syamsudin Manan Sinaga, SH.
MH., A.n Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia selaku Direktur Jenderal Administarsi Hukum
Umum, tertanggal 10 September 2008, telah dinazegelen
dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;-----------------------------
10. Bukti T.II.INT - 10: Foto Copy Akta Berita Acara Rapat Nomor : 75, PT.
SURIATAMA SENAKENCANA yang dibuat dihadapan
Alina Hanum Nasution, SH Notaris / PPAT di Medan
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 30/69
Halaman 30 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Tertanggal 22 Nopember 2000, telah dinazegelen dan
dilegalisir sesuai dengan aslinya ;-----------------------------------
11. Bukti T.II.INT – 11: Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C -11181 HT.
01.04. TH. 2001, TENTANG PERSETUJUAN AKTA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
TERBATAS PT. SURIATAMA SENAKENCANA yang
ditanda tangani oleh Prof.Romli Atmasasmita, SH.L.L.M .,
A.n Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia selaku Direktur Jendreral Administrasi Hukum
Umum, tertanggal 22 Oktober 2001, telah dinazegelen dan
dilegalisir sesuai dengan aslinya ; ----------------------------------
12. Bukti T.II.INT - 12: Foto Copy Salinan Putusan Perkara Reg. Nomor : 58 /
Pdt.G / 2007 / PN-Pbr tertanggal 08 April 2007, telah
dinazegeling dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ; ----------
13. Bukti T.II.INT - 13: Foto Copy Salinan Putusan Perkara Reg. Nomor : 72 / PDT
/ 2008 / PTR tertanggal 15 Agustus 2008, telah
dinazegeling dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;-----------
14. Bukti T.II.INT - 14: Foto Copy Salinan Putusan Perkara Reg. Nomor : 529 K /
PDT / 2009 tertanggal 29 September 2009, telah
dinazegeling dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;-----------
15. Bukti T.II.INT - 15: Foto Copy Berita Acara Pelaksaan Putusan Nomor : 10 /
PDT / Eks-PTS / 2010 / PN-Pbr Jo. Nomor : 58 / Pdt. G /
2007 / PN-Pbr tertanggal 22 September 2011, telah
dinazegeling dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;-----------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 31/69
Halaman 31 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
16. Bukti T.II.INT - 16: Foto Copy Salinan Putusan Perkara Reg. Nomor : 83 /
Pdt.G / 2013 / PN.Pbr tertanggal 4 Nopember 1014, telah
dinazegeling dan dilegalisir ; -----------------------------------------
17. Bukti T.II.INT - 17: Foto Copy Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor :
83 / Pdt.G / 2013 / PN.Pbr, tertanggal 30 Januari 2015,
telah dinazegeling dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
18. Bukti T.II.INT - 18: Foto Copy Tanda Terima Memori Banding Nomor : 83 /
Pdt.G / 2013 / PN.Pbr, tertanggal 26 Februari 2015, telah
dinazegeling dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;----------
19. Bukti T.II.INT - 19: Foto Copy Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding
Nomor : 83 / Pdt.G/ 2013/ PN.Pbr, tertanggal 20 Januari
2015 yang diterima oleh Juli Srinita, SH selaku Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah
dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ; -----------
Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan
secara patut ;---------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, pihak Penggugat dan
Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada
persidangan tanggal 27 Mei 2015, sedangkan Tergugat telah menyampaikan
Kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 03 Mei 2015 dan untuk selengkapnya
telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;---------------------------------
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;------------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 32/69
Halaman 32 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa
– apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;--------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
terurai dalam tentang duduknya perkara ;--------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya
menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 1398/300.14.71/XI/2014 Perihal :
Penundaan Proses Peralihan Hak tertanggal 17 Nopember 2014, adalah
bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan asas-asas
umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan sangat
merugikan kepentingan hukum Penggugat ;-----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 6/G/ 2015/ PTUN-
Pbr tanggal 13 Mei 2015, PT.SURIATAMA SENAKENCANA yang diwakili kuasanya
bernama :--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. HAKIM TUA HARAHAP, SH, MH.,
2. RAJA PAISAL HARAHAP, SH,
3. AZHAR LIMBONG, SH,
4. H. DANIAL SYAH, SH, MH,
5. ISKANDAR, SH
telah diterima sebagai pihak dalam sengketa ini dan kedudukannya sebagai
Tergugat II Intervensi ;---------------------------------------------------------------------------------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 33/69
Halaman 33 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Dalam Eksepsi
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat,Tergugat dan Tergugat II
Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya masing-masing tertanggal
18 Maret 2015 dan 20 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:------------------
Tentang Eksepsi Tergugat :
Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat) adalah
Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugasnya sesuai perintah
undang-undang, karena itu berhak melakukan suatu tindakan yang
diperlukan (Diskresi) sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.
Dalam permasalahan ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
(Tergugat) diperintahkan untuk menolak pendaftaran peralihan atau
pembebanan hak suatu bidang tanah jika bidang tanah tersebut menjadi
obyek sengketa di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat
(1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah ;---------------------------------------------------------------------------
Tentang Eksepsi Tergugat II Intervensi :
1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili
perkara a quo (kewenangan absolute) ;-----------------------------------------------------
Bahwa atas sebidang tanah yang ditunda proses peralihannya sesuai obyek
sengketa yang terletak di kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan
Damai kota Pekanbaru propinsi Riau seluas ± 7500 m² harus diuji dahulu
kepemilikannya antara Penggugat sebagai yang mengklaim pemilik tanah
dengan Tergugat II Intervensi selaku pemegang Hak Guna Bangunan yang
diuji kepemilikannya terlebih dahulu melalui Peradilan Umum bukan Peradilan
Tata Usaha Negara ;------------------------------------------------------------------------------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 34/69
Halaman 34 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
2. Tentang gugatan penggugat adalah kabur, tidak jelas (obscuur libel) ;-------------
- Bahwa Penggugat tidak menguraikan batas-batas tanah milik Penggugat
sehingga tidak ada acuan dan kepastian hukum apakah tanah sertipikat
obyek sengketa milik Tergugat II Intervensi benar merupakan bagian tanah
yang diklaim Penggugat ;-------------------------------------------------------------------
- Bahwa bila dicermati alas hak Penggugat antara sertipikat yang lama yakni
Sertipikat Hak Milik dahulu Nomor : 5822/Tangk.Tengah tanggal 6 April
2001, Surat Ukur Nomor : 48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001
luas 7.500 m² atas nama Drs. H. Sutan Balia dengan sertipikat
perubahannya yang berubah hanya nomor sertipikatnya saja sedangkan
nomor dan tanggal surat ukur tetap sama antara yang lama dengan
perubahan, maka jelaslah gugatan Penggugat kabur dan mohon Pengadilan
berkenan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima ;----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:
(1). Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu
selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan
absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya
wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa
yang bersangkutan ;------------------------------------------------------------------------------
(2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan
jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok
sengketa diperiksa ;-------------------------------------------------------------------------------
(3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus
bersama dengan pokok sengketa ;------------------------------------------------------------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 35/69
Halaman 35 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dalil-
dalil eksepsi yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang
diajukan Tergugat II Intervensi angka (1) termasuk eksepsi kompetensi absolut dari
Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat
(1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sedangkan eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka (2)
merupakan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang hanya
dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;----------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 (satu)
perihal Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili
perkara a quo, walaupun eksepsi tersebut mengenai kewenangan absolut
Pengadilan, namun untuk membuktikannya Majelis Hakim perlu memeriksa perkara
a quo sampai dengan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat;-----------------------------
Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 (satu)
mengenai eksepsi kewenangan absolut dimana dalil Tergugat II Intervensi yang
menyatakan pada pokoknya merupakan sengketa kepemilikan yang harus diuji di
peradilan umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-------
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan
“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.;------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1 angka
10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah
menentukan batasan “Sengketa Tata Usaha Negara” sebagai berikut : “Sengketa
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 36/69
Halaman 36 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara
antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk
sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha
Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal :-----------------
1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha
Negara ;-----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan
Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
(selaku pihak Tergugat) ;-------------------------------------------------------------------------
3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha
Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata
Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya
Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa ;-----------------------
Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor
1398/300.14.71/XI/2014 perihal Penundaan Proses Peralihan Hak tanggal 17
Nopember 2014 (vide bukti P-1=T-1) ;-------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa di atas,
maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa dimaksud telah memenuhi unsur-
unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1
angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 37/69
Halaman 37 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
yaitu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Objek sengketa a quo adalah merupakan penetapan tertulis berupa surat
penundaan proses peralihan hak ;-------------------------------------------------------
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;------------------------
- Bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai penundaan
proses peralihan hak atas tanah, bersifat individual karena yang ditujukan
atas nama perorangan yaitu Saudara SYAHRIAL melalui PPAT SEVENIUS
ALBERI, SH, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan pihak
manapun ;--------------------------------------------------------------------------------------
- Telah menimbulkan akibat hukum yaitu sertipikat hak milik atas nama
SYAHRIAL tidak dapat beralih/dialihkan kepada pihak lain ;---------------------
Menimbang, bahwa mengenai subjek dalam sengketa ini, Penggugat
adalah H. SYAHRIAL yang berkedudukan sebagai subjek hukum perdata
(Naturlijke Persoon) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa
a quo ;------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
sifat sengketanya sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat pada pokoknya
mendalilkan terdapat kepentingan dirinya yang dirugikan oleh tindakan Tergugat
dalam penerbitan objek sengketa a quo yang mana menurut Penggugat tindakan
Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Azas-azas
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 38/69
Halaman 38 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya azas kepastian hukum,
kemudian pada Petitum gugatannya dengan tegas memohon agar Pengadilan
menyatakan batal/tidak sah objek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk
mencabut objek sengketa tersebut ;----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan-alasan gugatan Penggugat
dalam posita gugatan dan petitumnya, maka Majelis Hakim berpendapat yang
menjadi pokok persoalan hukum dalam sengketa ini adalah tindakan hukum
Tergugat yang berkaitan dengan prosedur dalam proses penerbitan objek sengketa
dimaksud, sehingga sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut timbul
dalam bidang tata usaha negara mengenai penerapan Hukum Administrasi Negara
dalam peralihan hak atas tanah ;--------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa antara Penggugat,
Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini adalah Sengketa Tata Usaha
Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya, dan oleh karena itu Eksepsi Tergugat II
Intervensi angka 1 (satu) mengenai Kompetensi Absolut tidak beralasan hukum dan
patut untuk ditolak ;-------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan Diskresi bukan obyek gugatan,
sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 39/69
Halaman 39 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
1398/300.14.71/XI/2014 perihal Penundaan Proses Peralihan Hak tertanggal 17
Nopember 2014 (vide bukti P-1=T-1) ;-------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa pengertian Diskresi menurut ketentuan Pasal 1 angka 9
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah
”Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat
Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang
memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau
adanya stagnasi pemerintahan” ;-------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Tergugat didalam dalilnya menyebutkan bahwa objek
sengketa terbit pada pokoknya telah sesuai dengan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :--------------------------------------------
“Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau
pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak terpenuhi :-------------------
e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan.----------------
Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa terbit telah sesuai dengan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka objek
sengketa a quo tidak sesuai dengan ketentuan diskresi sebagaimana dimaksud
ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan ;--------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur definisi Keputusan Tata Usaha
Negara adalah ”suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 40/69
Halaman 40 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan
final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa di atas,
maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa dimaksud telah memenuhi unsur-
unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1
angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
yaitu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Objek sengketa a quo adalah merupakan penetapan tertulis berupa Surat
penundaan proses peralihan Hak ;------------------------------------------------------
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;------------------------
- Bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai penundaan
proses peralihan hak atas tanah, bersifat individual karena yang ditujunya
atas nama perorangan yaitu Saudara SYAHRIAL melalui PPAT SEVENIUS
ALBERI, SH bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan
atasan/pihak manapun ;--------------------------------------------------------------------
- Telah menimbulkan akibat hukum yaitu sertifikat hak atas tanah atas nama
SYAHRIAL tidak dapat dialihkan kepada pihak lain ;-------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-
unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1
angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai Diskresi bukan merupakan obyek
sengketa haruslah dinyatakan ditolak ;------------------------------------------------------------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 41/69
Halaman 41 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 mengenai gugatan Penggugat Kabur atau
Tidak Jelas (Obscuur Libels) sebagai berikut : -------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas atau
obscuur libels Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria suatu gugatan Penggugat
dinyatakan kabur apabila gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 56 ayat
(1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang menentukan bahwa :--------------------------------------------------------
(1) gugatan harus memuat :--------------------------------------------------------------------------
a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal,dan pekerjaan penggugat atau
kuasanya ;----------------------------------------------------------------------------------------
b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat ; ------------------------------------------
c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan
Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memuat
identitas para pihak, dasar-dasar gugatan dan hal-hal yang dimintakan Penggugat
untuk diputuskan oleh Pengadilan, dengan demikian oleh karena dalam gugatan
Penggugat telah memuat Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan
Penggugat, atau kuasanya, identitas Tergugat yang meliputi nama jabatan dan
tempat kedudukan serta dasar gugatan dan hal yang diminta untuk dibatalkan oleh
pengadilan yaitu objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 1398/300.14.71/XI/2014 perihal Penundaan
Proses Peralihan Hak tertanggal 17 Nopember 2014, maka gugatan Penggugat
telah jelas maksud dan tujuannya, sehingga Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang
Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libels) tidak beralasan
secara hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak ;--------------------------------------------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 42/69
Halaman 42 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan eksepsi
Tergugat II Intervensi telah diberi penilaian hukum dan dinyatakan ditolak
seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang
pokok perkara sebagai berikut ;---------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang, bahwa didalam eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
masing-masing tidak mengajukan sanggahan atau bantahan mengenai tenggang
waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan
tata usaha negara, namun demikian sebelum mempertimbangkan pokok sengketa,
Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya agar dapat diketahui
apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dari suatu gugatan tata
usaha negara, sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut :----------------------
Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai
tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana telah diatur didalam Pasal 55
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagai berikut ;-----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : gugatan dapat diajukan
hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau
diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;--------------------
Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Penggugat merupakan pihak yang
dituju langsung oleh surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek
sengketa, dengan demikian penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan
bagi Penggugat dihitung sejak diterimanya objek sengketa a quo ;------------------------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 43/69
Halaman 43 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat pada tanggal
17 Nopember 2014 (vide bukti P-1=T-1) apabila dihubungkan dengan Gugatan
Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru pada tanggal 12 Pebruari 2015, maka pengajuan gugatan Penggugat
masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan
Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah Penggugat mempunyai legal standing atau kepentingan untuk mengajukan
gugatan dalam perkara ini atau tidak yang akan diuraikan sebagai berikut :-----------
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Orang atau badan hukum
perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/
atau rehabilitasi” ;----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas terkandung
pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai
subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang
dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah, hal ini sesuai dengan adagium hukum “point the
interest, point the action” (tidak ada kepentingan, tidak ada hak menggugat) ;---------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 44/69
Halaman 44 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan
memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tangkerang Tengah,
Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Sertipikat Hak Milik
No.758/Tangkerang Tengah Surat Ukur No.48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9
Maret 2001 dahulu Sertipikat Hak Milik No. 5822/Tangk. Tengah Surat Ukur No.
48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 atas nama Haji SYAHRIAL seluas
7.500 m² (vide Bukti P-4) ;----------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru perihal peralihan hak terhadap
bidang tanah diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 758 Kel. Tangkerang Tengah Kec.
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan Surat Pengantar Nomor : 02/PPAT-
SA/IX/2014 tanggal 03 Oktober 2014 (vide Bukti P-2) ;---------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap permohonan peralihan hak yang diajukan oleh
Penggugat tersebut, Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor
1398/300.14.71/XI/2014 perihal : Penundaan Proses Peralihan Hak tertanggal 17
Nopember 2014 (objek sengketa) dengan alasan bahwa Sertipikat Hak Milik
No.758/Tangkerang Tengah Surat Ukur No.48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9
Maret 2001 dahulu Sertipikat Hak Milik No. 5822/Tangk. Tengah Surat Ukur No.
48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 atas nama Haji SYAHRIAL seluas
7017 m² (sisa) tumpang tindih sebagian dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.
150/Tangkerang Tengah (semula SHGB No. 331/1991 Kel. Tangkerang Tengah,
Gambar situasi tanggal 5 Nopember 1990 No. 1873/1990 luas 4675 m²) atas nama
PT. SURIATAMA SENAKENCANA. Selain itu Sertipikat Hak Guna Bangunan
tersebut saat ini menjadi obyek perkara pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam
perkara Nomor : 83/PDT.G/2013/PN.PBR (vide Bukti P-1=T-1) ;---------------------------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 45/69
Halaman 45 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim
berpendapat pihak Penggugat sebagai pihak yang secara langsung dituju oleh
surat keputusan objek sengketa dengan diterbitkannya Surat Keputusan a quo oleh
Tergugat menyebabkan kepentingan Penggugat sebagai pemilik tanah yang
terletak di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Kota
Pekanbaru diatas Sertipikat Hak Milik No.758/Tangkerang Tengah Surat Ukur
No.48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 dahulu Sertipikat Hak Milik No.
5822/Tangk. Tengah Surat Ukur No. 48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001
atas nama Haji SYAHRIAL seluas 7.500 m² (vide Bukti P-4) telah dirugikan karena
hak atas tanah tersebut tidak dapat beralih ke pihak lain (pembeli) sebagaimana
tertulis dalam Akta Jual Beli Nomor 29/2014 tanggal 03 Oktober 2014 (vide Bukti P-
3), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dalam hal ini terdapat
kepentingan Penggugat yang telah dirugikan dengan terbitnya surat keputusan
objek sengketa dan oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan sebagai
subjek hukum untuk mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha
Negara dalam rangka mempertahankan haknya ;----------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena secara formal gugatan Penggugat telah
memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha
Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yang
akan diuraikan sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang
pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan
Peraturan Perundang–undangan yang berlaku dan asas–asas umum pemerintahan
yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---------------------------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 46/69
Halaman 46 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi telah membantah dalam surat Jawabannya yang pada
pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan secara prosedural dan
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas
umum pemerintahan yang baik ;--------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-16, selanjutnya untuk
menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat
tertanda T-1 s/d T-3, dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat
tertanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-19 ;--------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, baik pihak Penggugat, Tergugat
dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi ;-------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab-jinawab dan
pemeriksaan bukti surat para pihak yang diajukan selama dipersidangan, Majelis
Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -------------------------------------------
- Bahwa Penggugat adalah pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 758 Kel.
Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Surat Ukur No.
910/2005 tanggal 30-6-2005 Luas 7.017 m² (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor
5822 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 6 April
2001 Surat Ukur No. 48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 Luas 7.500
M2 (vide Bukti P-4) ;--------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 758
Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Surat Ukur No.
910/2005 tanggal 30-6-2005 Luas 7.017 m² melalui Jual Beli dengan Drs. H.
Sutan Balia berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 196/2005 tanggal 12 Juli 2005
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 47/69
Halaman 47 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
dihadapan Zulfahri, SH, MH, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di
wilayah kerja Kota Pekanbaru (vide Bukti P-5) ;--------------------------------------------
- Bahwa Drs. Sutan Balia memperoleh tanah tersebut melalui jual beli antara
Fatimah ST.Balia (isteri Drs. Sutan Balia) dengan Mahdaniar tertanggal 6 Juli
1979 yang diterangkan dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 6 Juli 1979
(vide Bukti P-6) ;-------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa Mahdaniar memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Inspeksi Agraria Riau tentang Penegasan Hak Milik, tanggal 25 Oktober
1965 Nomor : IA.786/PHM/1965, atas nama: MAHDANIAR Luas : 10687,50 m²,
untuk tanah Perkebunan (vide Bukti P-7) ;---------------------------------------------------
- Bahwa terhadap bidang tanah Penggugat yang diperoleh dari SUTAN BALIA,
sengketa kepemilikannya telah diuji berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor : 3194.K/Pdt/1996, tanggal 23 September 1999 jo Putusan Pengadilan
Tinggi Riau No.109/Pdt/1995, tanggal 25 April 1996 jo Putusan Pengadilan
Negeri Pekanbaru Register No. 58/PDT/G/1994/PN.PBR tanggal 4 Juli 1995
dan telah dilakukan penyerahan objek perkara berdasarkan Berita Acara
Penyerahan Objek Perkara Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor :
3194.K/PDT/1996 tanggal 22 Mei 2000 (vide Bukti P-8, P-9, P-10, P-11) ;---------
- Bahwa Penggugat telah melakukan Jual Beli dengan Berlinton Siahaan
dihadapan Sevenius Alberi, SH. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Wilayah Kerja Kota Pekanbaru, diterangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) No.
29/2014 tanggal 03 Oktober 2014 (vide Bukti P-3) ;---------------------------------------
- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor 150 Kel.Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
Surat Ukur No.1047/2005 tanggal 26 Desember 2005 dahulu Sertipikat Hak
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 48/69
Halaman 48 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Guna Bangunan No.mor 331 Kel.Tangkerang Kec. Bukit Raya, Surat Ukur
No.1873/1990 tanggal 5 Nopember 1990 luas 4.675 m² (vide Bukti T.II.Int-2) ;
- Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah diatas Sertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor 150/Kel. Tangk.Tengah Kec. Marpoyan Damai, Surat Ukur
No.1047/2005 tanggal 26 Desember 2005 melalui jual beli dengan Merry
Gunarti berdasarkan Akta Jual Beli No. 1218/134/Bukit Raya/1996 tanggal 18
September 1996 (vide Bukti T.II.Int-3) ;-------------------------------------------------------
- Bahwa melalui surat Nomor : 02/PPAT-SA/IX/2014 Perihal : Surat Pengantar
Peralihan Hak tanggal 3 Oktober 2014, Penggugat melalui PPAT telah
mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah yang tersebut dalam
Sertipikat Hak Milik Nomor 758 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai
Kota Pekanbaru (vide Bukti P-2) ;--------------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 telah dilakukan pengukuran pengembalian
batas terhadap bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 758 dh. HM No. 5822,
yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 910/Tangkerang Tengah/2005 dh. SU No.
48 Tangkerang/2001 luas 7.500 M2 atas nama H. SYAHRIAL berdasarkan
Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor :
941/200.3.14.71/VII/2014 (vide Bukti P-12) ;------------------------------------------------
- Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran PBB tahun 2012, 2013, dan
2014 berdasarkan surat tanda bukti pembayaran (vide Bukti P-13, P-14, dan P-
15) ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 150 Kel.Tangkerang Tengah Kec.
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Surat Ukur No.1047/2005 tanggal 26
Desember 2005 dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 331
Kel.Tangkerang Kec. Bukit Raya, Surat Ukur No.1873/1990 tanggal 5 Nopember
1990 luas 4.675 M2 telah berakhir haknya pada tanggal 24 Desember 2011
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 49/69
Halaman 49 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
sehingga statusnya kembali menjadi tanah Negara (vide Bukti T.II.Int-2 dan
Jawaban Tergugat tertanggal 18 Maret 2015 halaman 3 angka 8) ;------------------
- Bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan pertimbangan bahwa tanah
diatas Sertipikat Hak Milik Penggugat terdapat tumpang tindih sebagian dengan
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 150 Kel.Tangkerang Tengah Kec.
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Surat Ukur No.1047/2005 tanggal 26
Desember 2005 atas nama PT. Suriatama Senakencana dan saat ini menjadi
objek perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor
83/Pdt.G/2013/PN.Pbr (vide Bukti T-1=P-1, T.II.Int-16) ;---------------------------------
- Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan perdata terhadap Mery
Gunarti yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Nomor
: 58/PDT/G/2007/PN.PBR dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Pekanbaru Nomor : 58/PDT/G/2007/PN.PBR tanggal 8 April 2007 jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 72/PDT/2008/PTR tanggal 15 Agustus
2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 529 K/Pdt/2009 tanggal
29 September 2009 (vide bukti T.II.Int-12, T.II.Int-13, T.II.Int-14) ;--------------------
- Bahwa terhadap putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi sesuai Berita
Acara Pelaksanaan Putusan Nomor : 10/PDT/EKS-PTS/2010/PN.PBR jo.
Nomor : 58/PDT.G/2007/PN.PBR tanggal 22 Nopember 2011 (vide bukti T II Int-
15) ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan
segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan maka dapat ditarik permasalahan
hukum sebagai berikut : Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan
mengandung suatu kesalahan/cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur
serta substansinya sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 5
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 50/69
Halaman 50 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus dinyatakan
batal atau tidak sah ?-----------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini Majelis Hakim
berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Majelis Hakim bersifat aktif
(Dominus Litis) sehingga dalam pembuktiannya tidak hanya terbatas pada dalil
yang diajukan oleh para pihak melainkan dapat menentukan sendiri apa yang harus
dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa, hal apa saja yang harus dibuktikan
oleh Hakim sendiri ;-------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.
1398/300.14.71/XI/2014 Perihal : Penundaan Proses Peralihan Hak tertanggal
17 Nopember 2014 ;-----------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji prosedur dan substansi
penerbitan objek sengketa a quo diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan
menguji apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo ;--------------------
Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yang ada pada
Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pada Bab V Pemeliharaan Data
Pendaftaran Tanah ;------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengutip bunyi Pasal
37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah yaitu : “Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri,
Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak
milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 51/69
Halaman 51 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor
Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar
pemindahan hak yang bersangkutan”.-------------------------------------------------------------
Selanjutnya Pasal 45 ayat (1) peraturan tersebut menyebutkan bahwa “ Kepala
Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau
pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi :---------------------
e. Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan.---------
Ayat (2) : Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan
menyebutkan alasan-alasan penolakan itu ;-----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan
dengan surat keputusan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru No. 1398/300.14.71/XI/2014 Perihal : Penundaan
Proses Peralihan Hak tertanggal 17 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (vide bukti T-1=P-1), maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa secara yuridis dari segi Kewenangan Materi/Racione
Material, Kewenangan Waktu/Racione Temporis dan Kewenangan Tempat/Racione
Loci, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru berwenang menerbitkan Surat
Keputusan mengenai Penundaan Permohonan Peralihan Hak yang diajukan oleh
seseorang atau badan hukum perdata yang berada diwilayahnya (Penggugat), oleh
karena itu penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
penerbitan objek gugatan dari segi prosedural sebagai berikut :---------------------------
Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang penolakan
pendaftaran peralihan dan pembebanan hak diatur pada Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya diatur pada Bab V
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 52/69
Halaman 52 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
tentang Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Bagian Kesatu dan Bagian Kedua
Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak Paragraf 6 Penolakan Pendaftaran
Peralihan dan Pembebanan Hak yaitu pada Pasal 36 sampai dengan Pasal 45
yang mengatur tentang syarat-syarat peralihan hak atas tanah dan penolakan
pendaftaran peralihan dan pembebanan hak ;--------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Objek sengketa yakni Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru No. 1398/300.14.71/XI/2014 Perihal : Penundaan
Proses Peralihan Hak tertanggal 17 Nopember 2014 diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru dengan dasar pertimbangan sebagaimana tertuang
didalam objek sengketa sebagai berikut : --------------------------------------------------------
1. Bidang tanah SHM Nomor 758 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan
Damai Kota Pekanbaru Surat Ukur tanggal 9 Maret 2001 No. 48/Tangk.
Tengah/2001 luas 7017 m² (sisa) atas nama Syahrial tumpang tindih
sebahagian dengan SHGB Nomor 150 Kel. Tangkerang Tengah (semula
SHGB No. 331/1991 Kel. Tangkerang Gambar Situasi tanggal 5 Nopember
1990 No. 1873/1990 luas 4.675 m² atas nama PT. Suriatama Senakencana) ;
2. Bidang tanah SHM Nomor : 757 kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan
Damai Kota Pekanbaru Surat Ukur tanggal 9 Maret 2001 No. 49/Tangk.
Tengah/2001 luas 6.856 m² atas nama syahrial tumpang tindih sebagian
dengan Gambar Situasi No. 1874/1990 ;---------------------------------------------------
3. Bahwa bidang tanah SHGB Nomor 150 Kel. Tangkerang Tengah (semula
SHGB No. 331 Kel. Tangkerang) atas nama PT. Suriatama Senakencana
tersebut saat ini sedang menjadi obyek perkara pada Pengadilan Negeri
Pekanbaru dalam perkara Nomor 83/PDT.G/2013/PN.PBR ;-------------------------
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan prosedur
penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji apakah
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 53/69
Halaman 53 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Penggugat dalam proses permohonan peralihan hak atas tanah telah melalui
tahapan sebagaimana diatur didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) menyebutkan : Pemeliharaan data
pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data
yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Perubahan data fisik terjadi
kalau diadakan pemisahan, pemecahan, atau penggabungan bidang-bidang tanah
yang sudah didaftar. Perubahan data yuridis terjadi misalnya kalau diadakan
pembebanan atau pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah didaftar.---------
Ayat (2) : Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan ;-----------------------
Selanjutnya Pasal 37 ayat (1) : Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan
rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan,
dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui
lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh
PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ayat (2) : Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri,
Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak
milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan
dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor
Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar
pemindahan hak yang bersangkutan.--------------------------------------------------------------
Pasal 40 ayat (1) : Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang
dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 54/69
Halaman 54 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Pertanahan untuk didaftar. Selaku pelaksana pendaftaran tanah, PPAT wajib
segera menyampaikan akta yang dibuatnya kepada Kantor Pertanahan, agar
segera dapat dilaksanakan proses pendaftarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan;
Seterusnya ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah menyebutkan : “Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk
dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah Akta Jual
Beli” ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Akta Jual Beli No.
29/2014 tanggal 03 Oktober 2014 antara Haji Syahrial dan Berlinton Siahaan
dihadapan Sevenius Alberi, SH sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
wilayah kerja Kota Pekanbaru diketahui bahwa Haji Syahrial telah menjual sebidang
tanah Hak Milik Nomor 758/Tangkerang Tengah sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ukur tanggal 30-06-2005 Nomor : 910/2005 seluas 7.017 m² dengan Nomor
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 05.01.09.02.01483 dan Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak
(NOP) : 14.71.090.003.010-0470.0 terletak di :-------------------------------------------------
- Provinsi : Riau
- Kota : Pekanbaru
- Kecamatan : Marpoyan Damai
- Kelurahan : Tangkerang Tengah
- Jalan : Jenderal Sudirman
Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti P-4 berupa Sertipikat Hak
Milik Nomor 758/Tangkerang Tengah tanggal 6 April 2001 Surat Ukur No. 910/2005
tanggal 30-6-2005 atas nama Haji Syahrial, dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 55/69
Halaman 55 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
5822/Tangkerang Tengah tanggal 6 April 2001 Surat Ukur Nomor 48/Tangk.
Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 luas : 7.500 m², pada halaman Pendaftaran
Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya terdapat catatan : “Telah
dilepaskan Haknya berdasarkan pernyataan pelepasan hak Nomor : 133 tanggal 7
Oktober 2014 dihadapan Notaris Sevenius Alberi, SH di Pekanbaru. DI.307 :
58103/2014 tanggal 09-10-2014, DI. 208 : 31222/2014 tanggal 09-10-2014 ;--------
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 tersebut diperoleh fakta
hukum bahwa peralihan hak antara Haji Syahrial dan Berlinton Siahaan telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta Pasal 95 ayat (1) huruf a Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah yaitu peralihannya dilakukan dengan Akta Jual Beli dan
telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam waktu selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta jual beli yang
bersangkutan ;-------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Nomor : 02/PPAT-
SA/IX/2014 tanggal 3 Oktober 2014 perihal : Surat Pengantar Peralihan Hak,
diketahui bahwa Penggugat melalui Sevenius Alberi, SH selaku PPAT Kota
Pekanbaru telah mengajukan permohonan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik
Nomor 758 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota
Pekanbaru an. Syahrial dengan lampiran sebanyak 1 (satu) berkas yang
didalamnya termuat Akta Jual Beli (AJB), Fotocopy KTP, Surat Kuasa, Kartu
Keluarga, PBB, BPHTB, SSP, dan Surat Pernyataan, dengan demikian
permohonan peralihan hak yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 56/69
Halaman 56 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 95 ayat (1) huruf a
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa didalam objek sengketa pada angka 1 huruf a
disebutkan alasan Tergugat menunda permohonan Penggugat perihal peralihan
hak atas tanah adalah karena sebagian bidang tanah pada Sertipikat Hak Milik
Penggugat telah tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 150
atas nama PT. Suriatama Senakencana (Tergugat II Intervensi) ;-------------------------
Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut :--------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa mencermati bukti P-12 berupa Berita Acara Pengukuran
dan Pengembalian Batas Nomor : 941/200.3.14.71/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014
yang dilakukan oleh Muhd. Alim Hidayatullah, Staf Sub Seksi Pengukuran dan
Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru diperoleh hasil pengukuran
sebagai berikut: ”setelah dilakukan perhitungan, penggambaran dan plotting
kedalam Peta Dasar Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru,
diketahui bahwa pada sisi bagian barat terdapat bidang tidak dikuasai seluas 43 m²
(empat puluh tiga meter persegi) serta pada sisi sebelah timur terdapat pelebaran
Jalan Sudirman seluas 440 m² (empat ratus empat puluh meter persegi) sehingga
luas penguasaan saat ini adalah 7017 m² (tujuh ribu tujuh belas meter persegi),
sebagaimana peta hasil pengembalian batas terlampir ;-------------------------------------
Menimbang, bahwa apabila mencermati Berita Acara Pengukuran
Pengembalian Batas dan Peta Situasinya diperoleh fakta hukum bahwa terhadap
bidang tanah Penggugat diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 758/Tangkerang Tengah
tanggal 6 April 2001 Surat Ukur No. 910/2005 tanggal 30-6-2005 atas nama Haji
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 57/69
Halaman 57 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Syahrial, dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 5822/Tangkerang Tengah tanggal 6
April 2001 Surat Ukur Nomor 48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 luas :
7.500 m² tidak terdapat tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor 150 Kel.Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Surat
Ukur No.1047/2005 tanggal 26 Desember 2005 dahulu Sertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor 331 Kel.Tangkerang Kec. Bukit Raya, Surat Ukur No.1873/1990
tanggal 5 Nopember 1990 luas 4.675 m² atas nama PT. Suriatama Senakencana
sebagaimana disebutkan Tergugat dalam surat keputusan objek sengketa pada
angka 1 huruf a yang dijadikan alasan Tergugat menunda permohonan peralihan
hak atas tanah yang dimohon oleh Penggugat ;------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
alasan Tergugat pada angka 2 dan angka 3 surat keputusan objek sengketa yang
pada pokoknya menyebutkan bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor 150 Kel. Tangkerang Tengah atas nama PT. Suriatama Senakencana saat
ini sedang menjadi obyek perkara pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam
perkara Nomor : 83/PDT.G/2013/PN.PBR, sehingga berdasarkan Pasal 45 ayat (1)
poin e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau
pembebanan hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di
Pengadilan ;-----------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-16 berupa Putusan Pengadilan
Negeri Pekanbaru Reg.Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 4 Nopember 2014,
bukti T-2 dan T-3 masing-masing berupa Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan
Memori Banding Perkara Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 31 Maret 2015
serta bukti T.II.Int-17, T.II.Int-18, T.II.Int-19 masing-masing berupa Akta
Permohonan Banding, Tanda Terima Memori Banding tanggal 26 Februari 2015
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 58/69
Halaman 58 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
dan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding terhadap Perkara Nomor :
83/Pdt.G/2013/PN.Pbr, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat gugatan perdata di
Pengadilan Negeri Pekanbaru antara Merry Gunarti dan Salikun Jono sebagai
Penggugat melawan PT. Suriatama Senakencana sebagai Tergugat terhadap
sebidang tanah diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 331/Tangkerang seluas
4.675 m² dan tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 332/Tangkerang seluas
5.000 m² yang saat ini dalam tahap Banding di Pengadilan Tinggi Riau ;---------------
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dihubungkan
dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa Kepala Kantor
Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan
hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan, maka
Majelis Hakim berpendapat secara prosedur penerbitan surat keputusan objek
sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;--------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
secara substansi apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik ;-----------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dasar Tergugat menerbitkan surat keputusan objek
sengketa adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa mencermati bukti P-9 berupa Putusan Mahkamah Agung
RI Nomor : 3194.K/Pdt/1996 tanggal 23 September 1999, bukti P-10 berupa
Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 109/Pdt/1995 tanggal 25 April 1996 dan
bukti P-11 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 59/69
Halaman 59 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
58/Pdt/G/1994/PN.PBR tanggal 4 Juli 1995 yaitu gugatan perdata yang diajukan
oleh Drs. H. ST.BALIA sebagai Penggugat melawan R. SUPANGAT
PURWOMIHARJO, CS sebagai Tergugat-Tergugat, putusan-putusan pengadilan
tersebut menyatakan bahwa Drs. H. ST. BALIA adalah pemilik yang sah terhadap
sebidang tanah yang dimaksud didalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria
Riau tentang Penegasan Hak Milik atas nama Mahdaniar No. IA 786/PHM/1965
tanggal 25-10-1965 yang diperoleh dari MAHDANIAR melalui jual beli tertanggal 6
Juli 1979 yang diterangkan dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 6 Juli 1979
(vide Bukti P-6), dimana putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum
tetap dan telah dilaksanakan eksekusinya berdasarkan Berita Acara Penyerahan
Objek Perkara Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :
3194.K/PDT/1996 tanggal 22 Mei 2000 (vide Bukti P-8) ;------------------------------------
Menimbang, bahwa sesuai bukti bertanda P-5 berupa Akta Jual Beli Nomor :
196/2005 tanggal 12 Juli 2005 diketahui bahwa Penggugat memperoleh tanah dari
Drs. H. SUTAN BALIA berupa tanah Hak Milik Nomor : 758/Tangkerang Tengah
Surat Ukur Nomor 910/2005 tanggal 30 Juni 2005 luas 7.500 m² dahulu Sertipikat
Hak Milik Nomor 5822/Tangkerang Tengah tanggal 6 April 2001 Surat Ukur Nomor
48/Tangk.Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 atas nama Drs. H. SUTAN BALIA
dimana pada lembar Surat Ukur Nomor 48/Tangk.Tengah/2001 tanggal 9 Maret
2001 bagian Hal lain-lain tertulis: ”S.U.NO.48/Tang.Tengah/2001 ini berdasarkan
PHM No. IA 786/PHM/1965 tanggal 25-10-1965” (vide bukti P-4) ;------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa terhadap tanah Penggugat yang diperoleh dari SUTAN BALIA
yang sebelumnya diperoleh dari MAHDANIAR, mengenai sengketa kepemilikannya
telah diuji di pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi yang menyatakan bahwa SUTAN
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 60/69
Halaman 60 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
BALIA adalah Pemilik tanah yang sah yang dimaksud didalam Surat Keputusan
Kepala Inspeksi Agraria Riau tentang Penegasan Hak Milik atas nama Mahdaniar
No. IA 786/PHM/1965 tanggal 25-10-1965. Dengan demikian Penggugat
merupakan pemilik yang sah terhadap bidang tanah Hak Milik Nomor :
758/Tangkerang Tengah Surat Ukur Nomor 910/2005 tanggal 30 Juni 2005 dahulu
Sertipikat Hak Milik Nomor 5822/Tangkerang Tengah tanggal 6 April 2001 Surat
ukur Nomor 48/Tangk.Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 atas nama Drs. H.
SUTAN BALIA yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 196/2005 tanggal
12 Juli 2005 dihadapan Zulfahri, SH.MH, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) di wilayah kerja Kota Pekanbaru (vide Bukti P-5) ;-----------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti T.II.Int-12 berupa Putusan
Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 58/Pdt/G/2007/PN.Pbr tanggal 8 April 2008,
bukti T.II.Int-13 berupa Putusan Nomor : 72/Pdt/2008/PTR tanggal 15 Agustus
2008, bukti T.II.Int-14 berupa Putusan Nomor : 529K/Pdt/2009 tanggal 29
September 2009, yaitu gugatan perdata antara PT. Suriatama Senakencana
sebagai Penggugat melawan Merry Gunarti, dkk sebagai Tergugat, dimana yang
menjadi pokok sengketa adalah bidang tanah diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor 331 tanggal 28 Desember 1991 sesuai Akta Jual Beli Nomor : 1218/134
Bukit Raya/1996 tanggal 18 September 1996 dan tanah diatas Sertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor : 332 tanggal 28 Desember 1991 sesuai Akta Jual Beli Nomor :
1219/135 Bukit Raya/1996 tanggal 18 September 1996. Bahwa berdasarkan
putusan-putusan pengadilan tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Merry Gunarti,
dkk telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya harus
membayar kerugian material kepada PT. Suriatama Senakencana berupa kerugian
harga tanah sebesar Rp. 18.731.250.000 (delapan belas milyar tujuh ratus tiga
puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya berdasarkan
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 61/69
Halaman 61 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor: 10/PDT/EKS-PTS/2010/PN.PBR jo.
Nomor : 58/PDT.G/2007/PN.PBR tanggal 22 Nopember 2011, Merry Gunarti
sebagai Termohon Eksekusi bersedia dan telah membayar sejumlah uang kepada
PT. Suriatama Senakencana sebesar Rp. 16.931.250.000 (enam belas milyar
sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (vide bukti
T.II.Int-15) ;------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian
terhadap bukti T.II.Int-16 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :
83/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 4 Nopember 2014 antara Ny. Merry Gunarti dan
Salikun Jono sebagai Para Penggugat melawan PT. Suriatama Senakencana
sebagai Tergugat, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai Turut Tergugat dan
La Ode Abbas sebagai Penggugat Intervensi. Bahwa yang menjadi pokok sengketa
adalah menyangkut pengembalian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
331/Tangkerang, seluas 4.675 m² dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
332/Tangkerang, seluas 5.000 m² harus dikembalikan kepada Penggugat-
Penggugat (Merry Gunarti dan Salikun Jono) dan Turut Tergugat (Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru) harus membaliknamakan kembali kedua buah
sertipikat tersebut menjadi atas nama Penggugat-Penggugat ;-----------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat
bahwa yang menjadi pokok gugatan pada perkara Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr
adalah tuntutan pengembalian 2 (dua) buah sertipikat hak guna bangunan sebagai
konsekuensi telah dibayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 16.931.250.000 (enam
belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
oleh Merry Gunarti kepada PT. Suriatama Senakencana sesuai Berita Acara
Pelaksanaan Putusan Nomor: 10/PDT/EKS-PTS/2010/PN.PBR jo. Nomor :
58/PDT.G/2007/PN.PBR tanggal 22 Nopember 2011 ;---------------------------------------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 62/69
Halaman 62 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tanah diatas Sertipikat
Hak Milik Nomor 758 yang diajukan permohonan peralihan hak oleh Penggugat
tidak terdapat sengketa kepemilikan oleh karena sengketa kepemilikannya telah
diuji berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan
telah dilaksanakan eksekusi. Selanjutnya dihubungkan dengan bukti P-12 berupa
Berita Acara Pengukuran dan Pengembalian Batas Nomor :
941/200.3.14.71/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014, didalam Peta Situasinya diperoleh
fakta hukum bahwa terhadap bidang tanah Penggugat diatas Sertipikat Hak Milik
Nomor 758 atas nama Penggugat tidak terdapat tumpang tindih dengan Sertipikat
Hak Guna Bangunan Nomor 150 atas nama PT. Suriatama Senakencana, sehingga
alasan Tergugat menunda permohonan peralihan hak atas tanah yang dimohon
oleh Penggugat sebagaimana disebutkan Tergugat dalam surat keputusan objek
sengketa pada angka 1 huruf a adalah tidak beralasan hukum ;---------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dalil Jawaban Tergugat tertanggal 18
Maret 2015 halaman 3 angka 8 disebutkan bahwa Hak Guna Bangunan No. 331
Kel. Tangkerang tersebut telah berakhir haknya tanggal 24 Desember 2011,
sehingga statusnya kembali menjadi tanah Negara, sebagaimana dinyatakan pada
Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah : “Hapusnya Hak
Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara” ;---------------------------------------------
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d Undang-
undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Pengakuan Para
Pihak merupakan alat bukti, dengan demikian pengakuan Tergugat sebagaimana
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 63/69
Halaman 63 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
disebutkan dalam dalil jawabannya merupakan alat bukti yang memiliki nilai
pembuktian yang sah ;---------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T.II.Int-2 berupa Sertipikat Hak
Guna Bangunan Nomor 150/Tangkerang Tengah tanggal 28 Desember 1991 Surat
Ukur Nomor 1047/2005 tanggal 26 Desember 2005 atas nama PT. Suriatama
Senakencana dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 331/Tangkerang Surat
Ukur Nomor 1873/1990 tanggal 5 Nopember 1990 Luas 4.675 m² atas nama Heri
Tanto yang kemudian beralih kepada Merry Gunarti, pada lembar halaman
Pendaftaran-Pertama huruf d) tertulis “ Berakhirnya hak tanggal 24 Desember
2011” . Dengan demikian apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan
keterangan Tergugat sebagaimana termuat didalam surat jawabannya tertanggal
18 Maret 2015 halaman 3 angka 8, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Hak Guna
Bangunan Nomor 150 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai telah
berakhir haknya pada tanggal 24 Desember 2011, sehingga sesuai ketentuan
Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah statusnya kembali
menjadi tanah Negara, yang membawa konsekuensi hukum bahwa Sertipikat Hak
Guna Bangunan Nomor 150 atas nama PT. Suriatama Senakencana tidak berlaku
lagi dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum ;-------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :----------------------------
- bahwa terhadap tanah diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 758 atas nama
Penggugat yang telah dimohonkan peralihan hak sesuai Surat Pengantar
Nomor : 02/PPAT-SA/IX/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Permohonan
Peralihan Hak Atas Tanah, tidak terdapat tumpang tindih baik sebagian
maupun seluruhnya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 64/69
Halaman 64 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
150/Tangkerang Tengah tanggal 28 Desember 1991 Surat Ukur Nomor
1047/2005 tanggal 26 Desember 2005 atas nama PT. Suriatama
Senakencana dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
331/Tangkerang Surat ukur Nomor 1873/1990 tanggal 5 Nopember 1990
Luas 4.675 m² yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengukuran
Pengembalian Batas Nomor : 941/200.3.14.71/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014;
- bahwa terhadap bidang tanah diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 758 atas
nama Penggugat, sengketa kepemilikannya telah diuji berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan
eksekusi ;-----------------------------------------------------------------------------------------
- bahwa pokok gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri
Pekanbaru Reg. Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr bukan mengenai sengketa
kepemilikan hak atas tanah melainkan tuntutan pengembalian 2 (dua) buah
sertipikat hak guna bangunan sebagai konsekuensi telah dibayarkan
sejumlah uang oleh Merry Gunarti kepada PT. Suriatama Senakencana ;
- bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 150/Tangkerang Tengah
tanggal 28 Desember 1991 Surat Ukur Nomor 1047/2005 tanggal 26
Desember 2005 atas nama PT. Suriatama Senakencana telah berakhir masa
berlakunya pada tanggal 24 Desember 2011, sehingga sesuai ketentuan
Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah
statusnya kembali menjadi tanah Negara, dengan demikian Sertipikat Hak
Guna Bangunan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;--------------
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan
hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar pertimbangan
Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah tidak beralasan
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 65/69
Halaman 65 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
hukum, sehingga Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan surat keputusan
objek sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara
substansi, tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas
Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian
Hukum dimana dalam asas ini dituntut kecermatan atau ketelitian Pejabat Tata
Usaha Negara dalam memproses hingga sampai pada tahap penerbitan suatu
Keputusan Tata Usaha Negara agar tidak merugikan pihak lain yang mempunyai
kepentingan didalamnya, sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 53 ayat
(2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-undang
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut secara
hukum Majelis Hakim menyatakan dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan
patut untuk dikabulkan ;-------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka
berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-undang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, didalam amar putusan ini juga
mewajibkan kepada Tergugat untuk membatalkan dan mencabut objek sengketa a
quo, serta melanjutkan proses permohonan peralihan hak atas tanah yang
dimohonkan Penggugat sesuai dengan Surat Pengantar Nomor : 02/PPAT-
SA/IX/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Permohonan Peralihan Hak Atas
Tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II
Intervensi secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar
putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 66/69
Halaman 66 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
1986 Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-ndang Nomor
51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-------------------------------------
Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam
hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian
bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan
Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang
menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas
lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam
memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan
memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para
Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya
menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa
ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan
menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;------------------------------------------------
Mengingat : -----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;--------------------------------------------------------------------------------------------
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Atas Perubahan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-------------------
3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;------------------------------------------------------------------------------------------
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan lainnya yang saling terkait ;----------------------------------------------------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 67/69
Halaman 67 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Seluruhnya ;------------------
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;------------------------------------
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
No. 1398/300.14.71/XI/2014 Perihal : Penundaan Proses Peralihan Hak
tertanggal 17 Nopember 2014 ; ----------------------------------------------------------------
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru No. 1398/300.14.71/XI/2014 Perihal : Penundaan
Proses Peralihan Hak tertanggal 17 Nopember 2014 ; ----------------------------------
4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat
sebagaimana tersebut dalam Surat Pengantar Nomor : 02/PPAT-SA/IX/2014
tanggal 03 Oktober 2014 tentang Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah yang
tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 758 Kelurahan Tangkerang Tengah
Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Surat Ukur No. 910/2005 tanggal
30 Juni 2005 Luas 7.017 m² (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 5822 Kelurahan
Tangkerang Tengah Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 6 April
2001 Surat Ukur No. 48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 Luas 7.500
m²) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----------------
5. Membebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar
biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 184.500,- (seratus delapan puluh
empat ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng ;---------------------------------
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 68/69
Halaman 68 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari : SELASA tanggal
16 JUNI 2015 oleh Kami : ELFIANY,S.H., MKn., sebagai Hakim Ketua Majelis,
NASRIFAL,S.H.,M.H., dan FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 17 JUNI 2015 oleh Majelis Hakim
tersebut diatas dengan dibantu oleh TAGOR SIHOMBING, SmHK., sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri
Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh
Penggugat maupun Kuasa Hukumnya.
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd ttd
NASRIFAL, S.H., M.H. ELFIANY, S.H.,M.Kn.
ttd
FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.
PANITERA PENGGANTI,
ttd
TAGOR SIHOMBING, Sm.Hk.
8/18/2019 Direktori Putusan 062015
http://slidepdf.com/reader/full/direktori-putusan-062015 69/69
BIAYA PERKARA :
1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000.-
2. A T K : Rp. 50.000.-
3. Panggilan : Rp. 87.500.-
4. Meterai : Rp. 12.000.-
5. Redaksi : Rp. 5.000.-
J U M L A H : Rp. 184.500.-
(Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) ;