Upload
lynga
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Banjarmasin, 6 Maret 2019
Disampaikan pada: Forum Merdeka Barat 9
TB. A. CHOESNI
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK
(KESEHATAN – DANA DESA – PENDIDIKAN)
TUGAS
Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalampenyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
FUNGSI
1. Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakanKementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dankebudayaan
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dibidang pembangunan manusia dan kebudayaan
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruhunsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia danKebudayaan;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang PembangunanManusia dan Kebudayaan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden
TUGAS DAN FUNGSI KEMENKO PMK
2
KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA (KESEJAHTERAAN)
• Penanggulangan Kemiskinan• Program Jaminan & Kompensasi Sosial• Pelayanan Kesehatan• Pelayanan Pendidikan & Agama• Pembangunan Keluarga• Perlindungan Kaum Marjinal• Pengelolaan Dampak Bencana
KAPABILITAS MANUSIA INDONESIA (PEMBERDAYAAN)
KARAKTER MANUSIA INDONESIA
• Pembangunan Desa• Pemberdayaan Masyarakat (Perempuan,
Pemuda, Olahraga, Seni Budaya, Keluarga)• Pembangunan Kependudukan & Keluarga• Science & Techno Park• Revitalisasi Pendidikan Vokasional
• Gerakan Nasional Revolusi Mental:• Gerakan Indonesia Melayani• Gerakan Indonesia Mandiri• Gerakan Indonesia Bersih• Gerakan Indonesia Tertib• Gerakan Indonesia Bersatu
• Penguatan Pendidikan Karakter
URUSAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA & KEBUDAYAAN
INDIKATOR NASIONAL
Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
IPM (Kesehatan, Pendidikan, Hidup layak) 68,90 69,55 70,18 70,8171,50
(Sasaran)
Rasio GINI 0,410 0,402 0,394 0,393 0,389
Tingkat Kemiskinan (Mar; %) 11,25% 11,22% 10,86% 10,64% 9,82%
Perlindungan Sosial JKN (Penduduk) 86,4 JT 87,83 JT 91,1 JT 92,3 JT 92,4 JT
3
PERAN KEMENKO PMK
BADAN/LEMBAGA INTERNASIONAL
NEGARA SAHABAT
K/L, PEMDA, TOKOH DAN KELOMPOK
MASYARAKAT
PENCAPAIAN SASARAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL/NAWACITA
KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
4
LANDASAN UNDANG - UNDANG
Undang-Undang Republik indonesiaNomor 11 tahun 2009
TentangKesejahteraan sosial
Pasal 19Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yangdilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidakmempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhikebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 20Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta
kemampuan berusaha masyarakat miskin;b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan
publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang
memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluasluasnyadalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secaraberkelanjutan; dan
d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Undang-Undang Republik indonesiaNomor 13 tahun 2011
TentangPenanganan fakir miskin
Pasal 1 butir (3):Kebutuhan dasar adalah kebutuhanpangan, sandang, perumahan,kesehatan, pendidikan, pekerjaan,dan/atau pelayanan sosial.
TARGET/SASARAN
ORANG, KELUARGA, KELOMPOK
DAN/ATAU MASYARAKAT
KEBUTUHAN DASAR
PANGAN, SANDANG, PERUMAHAN,
KESEHATAN, PENDIDIKAN,
PEKERJAAN, PELAYANAN SOSIAL
Pengurangan Beban Peningkatan Pendapatan
KOMITMEN PEMERINTAH MENINGKATKAN STANDAR HIDUP PENDUDUK 40% TERBAWAH
Pemenuhan kebutuhan pangan(Rastra/BPNT)
Bantuan kesehatan
(PBI-KIS)
Bantuan tunai bersyarat(PKH)
Bantuan pendidikan
(KIP) & Beasiswa
01
03
0204
Kolaborasi pemerintah daerah–dunia usaha–masyarakat diperlukan dalam perceparanpenurunan kemiskinan
6
Subsidi Gas
Bansos Lainnya
05
07
0806
Subsidi Listrik
Perbaikan Rumah
1. Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
2. Program Kelompok Usaha Bersama (Kube)
3. Program Pemberdayaan Lainnya
DATA PROGRAM BANTUAN SOSIAL
No Indikator 2014 2015 2016 2017 RKP 2018 RPJMN 2019
1 Program KeluargaHarapan
2,7jt KPM 3,5jt KPM 5,9jt KPM 6,2jt KPM 10 jt KPM 10jt KPM
2 KIS PBI 86,40 jt 87,83 jt 91,10 jt 92,4 jt 92,4 jt 107,2 jt
3 KIP 17,9 jt 21,6 jt 21,6 jt 18.1 jt 19,7 jt
4 Bantuan Pangan Non-Tunai
- - - 1.286.194 KPM
10 jt KPM 15,5jt KPM
5 Beras Sejahtera 15,53jt KK 15,53jt KK 15,53jt KK 14,05 jt KPM 5,5 jt KPM -
6 Penanganan KelompokMarginal
Asistensi SosialPenyandang DisabilitasBerat
22.000 Jiwa 22.000 Jiwa 22.500 Jiwa 22.500 Jiwa 50.000 Jiwa(Komplementer dariPKH Inisiatif Baru)
24.000 Jiwa
Asistensi Sosial LanjutUsia Terlantar
26.500 Jiwa 27.000 Jiwa 30.000 Jiwa 30.000 Jiwa 150.000 Jiwa(Komplementer dariPKH Inisiatif Baru)
31.000 Jiwa
Jumlah Anak Jalanan - 33.400 Jiwa 20.719 Jiwa 16.290 Jiwa -
7
0,408
0,3970,393
0,389
2015 2016 2017 2018
11.22%
10.86%
10.12%
9,82%
2015 2016 2017 2018
INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
ANGKA KEMISKINAN TURUNPertama kali dalam sejarah, angka kemiskinan mencapai level satu digit.
PENURUNAN RASIO GINISemakin meratanya tingkat pendapatan masyarakat
Keterangan: *Maret
3.574.01
4.54
5.17
5.24
5.25
6.03
6.20
6.64
6.65
7.09
7.39
7.45
7.77
7.80
7.92
9.06
9.22
10.98
11.25
11.32
11.63
12.13
12.80
13.14
14.01
14.75
15.43
15.97
16.81
18.12
21.35
23.01
27.74
DKI Jakarta
Bali
Kalsel
Kalteng
Banten
Babel
Kaltim
Kepri
Malut
Sumbar
Kaltara
Riau
Jabar
Kalbar
Sulut
Jambi
Sulsel
Sumut
Jatim
Sulbar
Jateng
Sultra
DI Yogyakarta
Sumsel
Lampung
Sulteng
NTB
Bengkulu
Aceh
Gorontalo
Maluku
NTT
Papbar
PapuaPERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI,
MARET 2018
❖ 27 provinsi mengalami penurunanpersentase penduduk miskin. ▪ 5 provinsi dengan penurunan
persentase penduduk miskintertinggi: ✓ Jawa Tengah (0,91 persen poin)✓ Sulawesi Selatan (0,43 persen
poin)✓ Jawa Barat (0,38 persen poin) ✓ Banten (0,36 persen poin) ✓ Sulawesi Tenggara (0,35 persen
poin)
Indonesia
9,82%
❖ 7 provinsi mengalami kenaikanpersentase penduduk miskin, diantaranya :✓ Jambi (0,03 persen poin) ✓ Aceh (0,05 persen poin) ✓ Sulbar (0,07 persen poin) ✓ Kepri (0,08 persen poin) ✓ Lampung (0,10 persen poin)✓ Kalimantan Utara (0,13 persen
poin)✓ Maluku Utara (0,20 persen poin)
DISPARITAS KEMISKINAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN TINGGI
9
*per 1000 kelahiran hidup
3227
2012 2017
ANGKA KEMATIAN BAYI*
40 32
2012 2017
ANGKA KEMATIAN BALITA*
86.54%
92.04%
2015 2017
IMUNISASI DASAR LENGKAP
37.2%30.8%
2013 2018
STUNTING
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
BIDANG KESEHATAN
11
KARTU INDONESIA SEHAT
KIS memastikan bahwa masyarakat yang tidak mampumendapatkan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
melalui BPJS Kesehatan
86,4 JUTA PENDUDUK
87,8 JUTA PENDUDUK
91,1 JUTA PENDUDUK
92,3 JUTA PENDUDUK 92,4 JUTA PENDUDUK
2014 2015 2016 2017 2018
• Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu yangberjumlah 92,4 Juta Penduduk pada tahun 2018.
• Pada tahun 2019 akan ditingkatkan menjadi 96,8 Juta Penduduk PenerimaBantuan Iuran (PBI) atau 38% Rakyat Indonesia.
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
12
Kampanye Anti Tembakau
Penggerakan Massa dalam Rangka Hari GiziNasional
Pertemuan Evaluasi GERMAS di Kalsel(Rapat Koordinasi GERMAS)
Hari Bakti Rimbawan dan Hari HutanInternasional (Kegiatan Aktivitas Fisik SusurLembah dan Air Terjun)
Pencanangan Kampanye Imunisasi Campakdan Rubella (MR) Tingkat Kalsel
Penggerakan Massa GERMAS, Kader Posyandu dan Saka Bhakti Husada (SBH) Penggerak GERMAS (Lokus 2018)
Germas yang sudah dilakukan
di provinsi kalimantan selatan S/D 2018
Penggerakan Massa GERMAS danPencanangan Kampanye Imunisasi MR
Penggerakan Masyarakat Remaja SehatCerdas dan Berprestasi “RESE” dan CECEP” dengan GERMAS
Penggerakan GERMAS dengan BanjarPeduli Lingkungan Bersih dan Sehat“BALILAHAT”
Germas Ciptakan Lingkungan Sehat denganGunakan Jamban Sehat “STOP BABS CapaiDesa ODF”
Cegah PTM dengan GERMAS, Kader Posbindu sebagai Promotor GERMAS
17
ACEH: 14 KAB/KOTA
SUMUT: 10 KAB
SUMBAR: 3 KAB
JAMBI: 8 KAB
BENGKULU:
6 KAB
NTB: 1 KAB
NTT: 12 KAB/KOTA
KALBAR:
10 KAB
KALTIM:
2 KAB SULUT: 9 KAB
SULTENG: 6 KAB
SULSEL: 6 KAB
SULBAR: 6
KAB
SULTRA: 9 KAB
MALUKU:
8 KAB/KOTA
MALUKU UTARA: 6 KAB
PAPUA BARAT:
2 KAB/KOTA
Sumber :Hasil laporan daerah s.d November 2018
Total : • 140 Kab/Kota• 20 Provinsi
PAPUA:15 KAB/KOTA
LAMPUNG:
1 KAB
LOKUS KAB/KOTA YANG MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK DI DAERAH TERPENCIL/SANGAT TERPENCIL SAMPAI NOVEMBER 2018
KALSEL:
3 KAB
KALTENG:
3 KAB
18
100,0 97,794,7
92,188,0
79,3 78,9 78,7 78,073,3
67,865,3
62,4 61,2 59,7 57,8 57,353,6 51,6 49,4 49,2
46,3 45,0 42,9 41,9 40,8 40,6 38,3 37,2 35,1
27,323,9
19,114,8
8,8
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
% CAPAIAN KECAMATAN YANG MEMILIKI MINIMAL 1 PUSKESMAS TERSERTIFIKASI AKREDITASI PER PROVINSI
100,0
91,786,6
79,9 77,874,9 73,6 71,2
63,6 62,9 62,6 60,256,0
52,8 51,1 48,6 48,3 48,2 47,7 46,9 44,7 42,5 41,6 40,1 38,0 37,4 35,0 32,6 30,9 30,6
24,2 22,419,5 19,4
8,6
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
% CAPAIAN PUSKESMAS TERSERTIFIKASI AKREDITASI PER PROVINSI
Kalsel : 62,9%
Kalsel : 67,8%
INDONESIA
INDONESIA
19
MENDUKUNG PEMBANGUNAN MANUSIA DI DESA
MEMBANTU MASYARAKAT DESA AGAR LEBIH TINGGI PENDIDIKANNYA
DANA DESA
MEMBANTU MASYARAKAT DESAAGAR SEJAHTERA SECARA BERKEADILAN
MEMBANTU MASYARAKAT DESA AGAR LEBIH SEHAT
23
8
PEMBERDAYAAN RAKYAT
MANFAAT DANA DESAMembangun infrastruktur desa
POSYANDU18.477 UNIT
MCK178.034 UNIT
PASAR DESA 7,421 UNIT
IRIGASI39.656 UNIT
SUMUR37.662 UNIT
POLINDES8.028 UNIT
BUMDESA 35,145 UNIT
KEGIATAN
SARANA OLAHRAGA 11.399 UNIT
DRAINASE39.920.120 M
PENAHAN TANAH
179.625 UNIT
JALAN158.619 KM
TAMBATAN PERAHU
4.711 UNIT
PAUD48.694 UNIT
AIR BERSIH942.927 UNIT
JEMBATAN 1.028.225 M
EMBUNG3.026 UNIT
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019Rp 73T
24
4.513.72
2016 2018
PENURUNAN JUMLAH PENGANGGURAN PERDESAAN
0.402
0.389
2015 2018
PENURUNAN RASIO KETIMPANGAN PENDAPATAN NASIONAL
14.2
13.1
2015 2018
PENDUDUK MISKIN PERDESAANBERKURANG
25
Pelaksanaan padat karya tunai di desa harus menghasilkan pembangunan
desa yang semakin berkualitas, bukan sekedar menghasilkan infrastruktur
semata, namun infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat
desa, bukan hanya untuk pemberdayaan masyarakat semata, namun
pemberdayaan yang mampu menciptakan kemandirian masyarakat desa
dalam jangka panjang.
26
Dalam pemanfaatan sumber daya lokal desa dan peningkatan daya beli
Presiden Jokowi mengarahkan pembangunan desa melalui Program Padat
Karya Tunai guna memberdayakan masyarakat desa
Pemanfaatan sumber
daya desa untuk
pembangunan desa
Memberikan tambahan
upah/pendapatan,
Meningkatkan daya beli,
Mengurangi kemiskinan
Meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan
sekaligus mendukung
penurunan angka
stunting
27
Sumber: Kemendes PDTT, 7 Januari 2019
128.150.337
PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI (PKT) MELALUI DANA DESA
28
PERKEMBANGAN PENYALURAN DANA DESA TA 2018(per 6 Desember 2018)
Daerah Jumlah Desa Pemda Pagu Pagu Tahap I Pagu Tahap II Pagu Tahap III Total Realisasi Persentase
Nilai Pemda Nilai Nilai Pemda Nilai Nilai Pemda Nilai
Provinsi Aceh 6.496 23 4.459.407.194 891.881.439 23 891.881.439 1.783.762.878 23 1.781.077.780 1.783.762.878 19 1.598.134.106 4.271.093.325 95,78%
Provinsi Sumatera Utara 5.417 27 3.879.675.435 775.935.087 27 775.935.086 1.551.870.174 27 1.488.267.136 1.551.870.174 24 1.438.740.085 3.702.942.307 95,44%
Provinsi Sumatera Barat 928 14 790.083.876 158.016.775 14 158.016.775 316.033.550 14 315.697.306 316.033.550 14 316.033.550 789.747.632 99,96%
Provinsi Riau 1.591 10 1.261.971.953 252.394.391 10 252.394.391 504.788.781 10 503.361.260 504.788.781 8 406.830.861 1.162.586.512 92,12%
Provinsi Jambi 1.399 10 1.041.137.486 208.227.497 10 208.227.497 416.454.994 10 413.870.672 416.454.994 10 416.454.994 1.038.553.164 99,75%
Provinsi Sumatera Selatan 2.853 14 2.314.121.041 462.824.208 14 462.824.208 925.648.416 14 924.384.396 925.648.416 14 925.648.416 2.312.857.021 99,95%
Provinsi Bengkulu 1.341 9 946.393.453 189.278.691 9 189.278.691 378.557.381 9 373.991.251 378.557.381 9 378.557.381 941.827.323 99,52%
Provinsi Lampung 2.435 13 2.088.401.374 417.680.275 13 417.680.275 835.360.550 9 834.272.670 835.360.550 12 800.393.726 2.052.346.670 98,27%
Provinsi Jawa Barat 5.312 19 4.794.956.234 958.991.247 19 958.991.246 1.917.982.494 19 1.910.707.426 1.917.982.494 19 1.917.982.494 4.787.681.165 99,85%
Provinsi Jawa Tengah 7.809 29 6.735.002.226 1.347.000.445 29 1.347.000.444 2.694.000.890 29 2.691.318.406 2.694.000.890 28 2.646.814.474 6.685.133.325 99,26%
Provinsi DI Yogyakarta 392 4 354.519.133 70.903.827 4 70.903.827 141.807.653 4 141.807.653 141.807.653 4 141.807.653 354.519.133 100,00%
Provinsi Jawa Timur 7.724 30 6.343.608.189 1.268.721.638 30 1.268.721.638 2.537.443.276 30 2.525.129.103 2.537.443.276 30 2.537.443.276 6.331.294.016 99,81%
Provinsi Kalimantan Barat 2.031 12 1.695.861.252 339.172.250 12 339.172.250 678.344.501 12 676.403.813 678.344.501 9 569.154.487 1.584.730.551 93,45%
Provinsi Kalimantan Tengah 1.433 13 1.145.089.368 229.017.874 13 229.017.874 458.035.747 13 450.082.625 458.035.747 6 216.971.768 896.072.266 78,25%
Provinsi Kalimantan Selatan 1.864 11 1.327.128.833 265.425.767 11 265.425.767 530.851.533 11 528.205.036 530.851.533 11 530.851.533 1.324.482.336 99,80%
Provinsi Kalimantan Timur 841 7 731.713.905 146.342.781 7 146.342.781 292.685.562 7 287.729.505 292.685.562 4 146.903.050 580.975.336 79,40%
Provinsi Sulawesi Utara 1.507 12 1.065.862.820 213.172.564 12 213.172.564 426.345.128 12 426.345.126 426.345.128 7 201.753.216 841.270.906 78,93%
Provinsi Sulawesi Tengah 1.842 12 1.364.121.207 272.824.241 12 272.824.241 545.648.483 12 545.648.464 545.648.483 12 545.648.483 1.364.121.189 100,00%
Provinsi Sulawesi Selatan 2.255 21 1.992.516.862 398.503.372 21 398.503.372 797.006.745 21 795.213.445 797.006.745 17 589.676.390 1.783.393.207 89,50%
Provinsi Sulawesi Tenggara 1.916 15 1.414.246.971 282.849.394 15 282.602.856 565.698.788 15 561.855.108 565.698.788 15 565.205.712 1.409.663.677 99,68%
Provinsi Bali 636 9 530.206.389 106.041.278 9 106.041.278 212.082.556 9 212.082.555 212.082.556 9 212.082.556 530.206.389 100,00%
Provinsi Nusa Tenggara Barat 995 8 980.805.722 196.161.144 8 196.161.144 392.322.289 8 391.925.977 392.322.289 8 392.322.289 980.409.410 99,96%
Provinsi Nusa Tenggara Timur 3.026 21 2.549.545.916 509.909.183 21 509.909.183 1.019.818.366 21 1.018.694.309 1.019.818.366 9 402.307.142 1.930.910.634 75,74%
Provinsi Maluku 1.198 11 963.487.147 192.697.429 11 192.697.429 385.394.859 11 381.973.204 385.394.859 4 127.320.699 701.991.332 72,86%
Provinsi Papua 5.411 29 4.290.337.973 858.067.595 29 858.067.595 1.716.135.189 29 1.709.530.828 1.716.135.189 10 644.766.104 3.212.364.527 74,87%
Provinsi Maluku Utara 1.063 9 786.225.637 157.245.127 9 157.245.124 314.490.255 9 313.586.791 314.490.255 7 242.748.706 713.580.621 90,76%
Provinsi Banten 1.238 4 940.916.353 188.183.271 4 188.183.271 376.366.541 3 373.838.808 376.366.541 4 376.366.541 938.388.619 99,73%
Provinsi Bangka Belitung 309 6 264.298.160 52.859.632 6 52.859.632 105.719.264 6 104.878.531 105.719.264 6 105.719.264 263.457.427 99,68%
Provinsi Gorontalo 657 5 537.037.258 107.407.452 5 107.407.452 214.814.903 5 214.512.456 214.814.903 5 214.814.903 536.734.810 99,94%
Provinsi Kepulauan Riau 275 5 221.364.348 44.272.870 5 44.272.870 88.545.739 5 88.545.739 88.545.739 5 88.545.739 221.364.348 100,00%
Provinsi Papua Barat 1.742 12 1.330.526.261 266.105.252 12 266.105.249 532.210.504 12 532.209.739 532.210.504 8 351.248.838 1.149.563.827 86,40%
Provinsi Sulawesi Barat 575 6 471.878.337 94.375.667 6 94.375.667 188.751.335 6 188.751.277 188.751.335 6 188.751.335 471.878.279 100,00%
Provinsi Kalimantan Utara 447 4 387.551.687 77.510.337 4 77.510.337 155.020.675 4 155.020.672 155.020.675 4 155.020.675 387.551.684 100,00%
TOTAL 74.958 434 60.000.000.000 12.000.000.000 434 11.999.753.453 24.000.000.000 429 23.860.919.067 24.000.000.000 357 20.393.020.447 56.253.692.966 93,76%
(dalam ribuan rupiah)
Realisasi Tahap I Realisasi Tahap II Realisasi Tahap III
Provinsi Kalimantan Selatan: 99,80 % 29
KALIMANTAN SELATANNO. Kab/Kota
KODE SATKER
JUMLAH DESA
PAGU PMK 226/2017
REALISASI TAHAP I
TANGGAL SALUR
REALISASI TAHAP II
TANGGAL SALUR3
REALISASI TAHAP III
TANGGAL SALUR5
1 Kab. Banjar 1501 277 188.881.942.000 37.776.388.400 22/02/2018 75.552.776.800 21/05/2018 75.552.776.800 12/09/2018
2 Kab. Barito Kuala 1506 195 132.904.071.000 26.580.814.200 29/01/2018 53.161.628.400 29/03/2018 53.161.628.400 27/08/2018
3 Kab. Hulu Sungai Selatan 1504 144 105.076.993.000 21.015.398.600 19/02/2018 41.723.640.000 25/04/2018 42.030.797.200 09/10/2018
4 Kab. Hulu Sungai Tengah 1505 161113.048.455.000 22.609.691.000
21/02/2018 45.219.382.000 02/05/2018 45.219.382.000 03/09/2018
5 Kab. Hulu Sungai Utara 1509 214 155.822.737.000 31.164.547.400 21/02/2018 62.329.094.800 31/05/2018 62.329.094.800 17/10/2018
6 Kab. Kotabaru 1508 198 144.947.050.000 28.989.410.000 20/02/2018 57.978.820.000 25/05/2018 57.978.820.000 07/11/2018
7 Kab. Tabalong 1507 121 93.539.641.000 18.707.928.200 05/03/2018 37.415.856.400 23/05/2018 37.415.856.400 09/11/2018
8 Kab. Tanah Laut 1502 13093.622.628.000 18.724.525.600
14/02/201835.876.662.900
19/04/2018 37.449.051.200 26/10/2018
9 Kab. Tapin 1503 126 88.565.041.000 17.713.008.200 07/02/2018 35.426.016.400 01/03/2018 35.426.016.400 25/09/2018
10 Kab. Balangan 1511 154105.312.544.000 21.062.508.800
21/02/2018 41.358.068.600 14/05/2018 42.125.017.600 25/09/2018
11 Kab. Tanah Bumbu 1510 144 105.407.731.000 21.081.546.200 27/02/2018 42.163.089.400 05/06/2018 42.163.092.400 07/11/2018
30
258,015
305,205339,348
368,961
2014 2015 2016 2017
PEMBERDAYAAN RAKYAT
1,642
1,669
1,726
2015 2016 2017
BEASISWA BIDIK MISINILAI BANTUAN MENCAPAI
Rp 12 JUTA/TAHUN
SERTIFIKASI PROFESI GURU(JUTA ORANG)
SERTIFIKASI TENAGA KERJA
158,315
390,277 395,394
2015 2016 2017
32
PEMBERDAYAAN RAKYAT
Kerja sama telahmenjangkau
1.753 SMK dan608 Industri
22,478
15,598
30,101
55,300
2015 2016 2017 Target 2018
REVITALISASI VOKASIONAL SMK
SDM INDUSTRI KOMPETEN & BERSERTIFIKAT YANG TERSERAP DI DUNIA KERJA
33
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
HIGHHUMAN
DEVELOPMENT
66,53 67,0967,70
68,3168,90
69,5570,18
70,8171.50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
IPM
Kecepatan rata-rataperubahan kenaikan IPM:
0,91%/tahun
Kecepatan rata-rataperubahan kenaikan IPM:
0,88%/tahun
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
Sumber Data: BPS
34
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
IPM
Kecepatan rata-rata perubahan kenaikan IPM Kalimantan Selatan :
0,98%/tahun
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
65.265.89
66.68 67.17 67.6368.38
69.0569.65
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
35
KARTU INDONESIA PINTAR
17,9 JUTA SISWA
21,6 JUTA ANAK 21,6 JUTA ANAK 18,1 JUTA ANAK 19,7 JUTA ANAK
2014 2015 2016 2017 2018
12,85Tahun
PENDUDUK MUDA
(7-24 Tahun)
8,10Tahun
PENDUDUK DEWASA
(Diatas 25 Tahun)
KIP memastikan seluruh anak Indonesia dapat bersekolahselama 12 Tahun
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
HARAPAN
LAMA
SEKOLAH
(2017)
RATA-RATA
LAMA
SEKOLAH
(2017)
Sumber Data: BPS, Februari 2018 36
Nilai Bantuan BIDIKMISI
BEASISWA BIDIK MISI
2014 2015 2016 2017 2018
199.500MAHASISWA
368.961MAHASISWA
248.600MAHASISWA
306.230MAHASISWA
339.348MAHASISWA
Rp 12 Juta/Tahun
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
Sumber Data: Kemristekdikti, 2018 37