DISKUSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … RUU Minerba … · • Perlu mengatur bentuk pengusahaan batuan skala kecil dan untuk keperluan tertentu ... Jaminan Pemanfaatan Ruang

www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136

DISKUSI

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL

DAN BATUBARA

24 APRIL 2020


OUTLINE

I KRONOLOGIS PENYUSUNAN RUU MINERBA 3

II URGENSI RUU MINERBA 5

III STRUKTUR RUU MINERBA 7

IV ISU-ISU RUU MINERBA 9

V ISU POKOK RUU MINERBA 12LAMPIRANRINCIAN PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK RUU MINERBAISU PENDUKUNG RUU MINERBA

2732

2


I. KRONOLOGIS PENYUSUNAN RUU MINERBA

3

April

Penyampaian NaskahAkademik dan RUUMinerba dari DPR kepadaPresiden

Surat Presiden(menyampaikan 5 (lima)Menteri yang menjadiwakil Pemerintah dalamPembahasan RUU Minerba

2018

Juli s.d. September

Pembahasan DIM RUU Minerba

dengan melibatkan seluruh K/L

yang menjadi wakil Pemerintah

DIM RUU Minerba disepakati

oleh seluruh Menteri yang

menjadi wakil Pemerintah

DIM RUU Minerba disampaikankepada Pimpinan Komisi VII DPR RI

September

2019 2020

Penyusunan RUU Minerba telah dilakukan DPR sejak tahun 2015. RUU Minerba juga telah masuk Prolegnas 2015-2019 dan setiap tahunnya selalu masuk ke dalam Prolegnas Prioritas

Januari

Rapat Paripurna DPR RI memutuskan

RUU Minerba sebagai RUU Carry Over

dan masuk Prolegnas Prioritas Tahun

2020

Februari s.d. Maret

Rapat Panja DPR melibatkan seluruh

K/L yang menjadi wakil Pemerintah

Panja telah menyelesaikan

pembahasan RUU Minerba.

RUU Minerba telah disinkronisasi

dengan melibatkan K/L terkait dengan

substansi yang telah disepakati dalam

Panja

SINKRONISASI RUU MINERBA

DENGAN RUU CIPTA KERJA

April

Sepanjang tahun 2019 Pemerintah telah melakukan Konsultasi Publik RUU Minerbayang diselenggarakan di Jakarta, Palembang, Balikpapan, Makassar, Medan,Yogyakarta, dan Bandung dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi,Masyarakat Sipil, Organisasi pengamat/Profesi Pertambangan


1 TERDAPAT KETENTUAN YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN/MENGALAMI KENDALA DALAM UU NO.4/2009

2

• Masih terdapat permasalahan lintas sektor yang belum dapat diselesaikan, contoh Permasalahan Perizinan denganKLHK, KKP, serta tumpang tindih perizinan dengan Kementerian Perindustrian (IUP OP Khusus Pengolahan dan/atauPemurnian dengan Izin Usaha Industri).

• Perlu mengatur bentuk pengusahaan batuan skala kecil dan untuk keperluan tertentu (infrastruktur).• Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara.• Perlu pengaturan terkait penyesuaian keberlanjutan operasi kontrak menjadi izin.

PERLU MENYESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TERKAIT KEWENANGANPENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI*)

• Penyerahan kewenangan pengelolaan pertambangan dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi danPemerintah Pusat

• Penghapusan luas minimum WIUP eksplorasi• Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur

II. URGENSI RUU MINERBA

3 PERBAIKAN KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

• Peningkatan kegiatan eksplorasi untuk mendorong peningkatan penemuan deposit minerba• Penguatan peran BUMN dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara• Tersedianya penyempurnaan Tata Kelola Pertambangan Minerba Nasional• Sanksi Tegas (pidana) bagi perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi/pascatambang

4

www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136 5

UU No. 4/2009

RUU Perubahan

2

9

51

83

Bab Ditambah

Pasal Dihapus

Pasal Ditambah

Pasal Diubah

III. STRUKTUR RUU MINERBA

26JUMLAH BAB

175JUMLAH PASAL

28JUMLAH BAB

217JUMLAH PASAL


IV. ISU-ISU RUU MINERBA (1/2)

A. ISU POKOK

6

1 Penyelesaian Permasalahan Antar Sektor 8Mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusidan UU No. 23/2014

2 Penguatan Konsep Wilayah Pertambangan 9Penguatan Peran Pemerintah dalam Binwas

kepada Pemda

3Memperkuat Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah

10 Penguatan Peran BUMN

4Mendorong Kegiatan Eksplorasi untuk Penemuan Deposit Minerba

11 Kelanjutan Operasi KK/PKP2B

5Pengaturan Khusus Tentang Izin PengusahaanBatuan/Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

12 Izin Pertambangan Rakyat

6 Reklamasi dan Pascatambang 13Tersedianya Rencana Pengelolaan Minerba Nasional

7Jangka Waktu Perizinan untuk IUP atau IUPK yang Terintegrasi Usulan Pemerintah Usulan Pemerintah dan DPR

www.esdm.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136 7

1 Definisi 7 Sanksi Administratif/Pidana

2Penyelenggaraan Penguasaan Mineral dan Batubara

8 Usaha Jasa Pertambangan

3Pelaksanaan Pengutamaan Mineral dan/atau

Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri9 Ketentuan Peralihan

4Status Mineral dan Batubara dengan Keadaan

Tertentu

5 Penyelesaian Permasalahan Hak atas Tanah

6 Divestasi Saham

Usulan Pemerintah Usulan Pemerintah dan DPR

IV. ISU-ISU RUU MINERBA (2/2)

B. ISU PENDUKUNG


V. ISU POKOK RUU MINERBA

8


1. PENYELESAIAN PERMASALAHAN ANTAR SEKTOR

No. Substansi UU No. 4/2009 RUU Minerba

1. Penerbitan IUP OP khususuntuk pengolahan dan pemurnian

Menteri atau gubernur sesuai dengankewenangannya dapat menerbitkan IUP OPkhusus untuk pengolahan dan pemurnian

Menghapus kewenangan Menteri atau gubernur untukmenerbitkan IUP OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian

2. Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian

Dalam melakukan kegiatan Pengolahan danPemurnian, Pemegang IUP Operasi Produksidan IUPK Operasi Produksi dapat bekerjasama dengan badan usaha, koperasi, atauperseorangan yang telah mendapatkan IUPatau IUPK.

Dalam melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian,Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapatbekerja sama dengan:a. pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi

lain yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurniansecara terintegrasi;

b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahandan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengankegiatan Penambangan

3. Jaminan PemanfaatanRuang dan Kawasan

Tidak diatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak adaperubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK,dan WPR yang telah ditetapkan dan pada WIUP, WIUPK, danWPR yang telah diberikan izinnya.

4. Jaminan kepastianmelakukan kegiatan Usaha Pertambangan

Tidak diatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi menjaminpenerbitan perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaankegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP dan WIUPK yangtelah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9

V. ISU POKOK RUU MINERBA (1/13)


2. PENGUATAN KONSEP WILAYAH PERTAMBANGAN


1. Konsepsi Wilayah HukumPertambangan

Tidak diatur Wilayah Hukum Pertambangan adalahseluruh ruang darat, ruang laut, termasukruang dalam bumi sebagai satu kesatuanwilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah dibawah perairan, dan landas kontinen.

2. Kedudukan Wilayah Pertambangan (WP)

WP sebagai bagian dari tata ruang nasionalmerupakan landasan bagi penetapan kegiatanpertambangan.

WP sebagai bagian dari Wilayah HukumPertambangan merupakan landasan bagipenetapan kegiatan Usaha Pertambangan.

3. KegiatanPenyelidikan dan Penelitian

Tidak diatur secara rinci kegiatan penyelidikandan penelitian dapat dilakukan di wilayahmana saja.

Pemerintah Pusat berwenang melakukanPenyelidikan dan Penelitian Pertambanganpada seluruh Wilayah HukumPertambangan.

10



3. MEMPERKUAT KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH

Substansi UU No. 4/2009 RUU Minerba

Kewajiban PeningkatanNilai Tambah (PNT)

PNT wajib dilakukan melaluipengolahan dan/ataupemurnian untuk komoditasMineral atau Batubara

PNT untuk komoditas tambang Mineral wajib dilakukan melalui Pengolahandan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral Logam, Pengolahanuntuk komoditas tambang Mineral bukan Logam, dan/atau Pengolahanuntuk komoditas tambang Batuan.PNT untuk komoditas tambang Batubara dapat dilakukan melaluiPengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.

Dalam Penjelasan:Pengembangan Batubara antara lain dapat melalui:a. peningkatan mutu batubara (coal upgrading);b.pembuatan briket batubara (coal briquetting);c. pembuatan kokas (coking);d.pencairan batubara (coal liquefaction);e. gasifikasi batubara (coal gasification) termasuk underground coal gasification;

danf. campuran Batubara-air (coal slurry/coal water mixture).

Pemanfaatan Batubara antara lain dengan membangun sendiri PembangkitListrik Tenaga Uap (PLTU) di mulut tambang.

11



4. MENDORONG KEGIATAN EKSPLORASI UNTUK PENEMUAN DEPOSIT MINERBANo. Substansi UU No. 4/2009 RUU Minerba

1. Penugasan Penyelidikandan Penelitian

Tidak diatur Menteri dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara,BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukanPenyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP Minerallogam dan WIUP Batubara.

2. Kewajiban Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untukmelakukan Eksplorasilanjutan

Tidak diatur Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, pemegang IUPOperasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib melakukan kegiatanEksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran.

3. Pemindahtanganan IUP dan IUPK

Pemegang IUP dan IUPKtidak boleh memindahkanIUP dan IUPK-nya kepadapihak lain.

Pemegang IUP dan IUPK dilarang memindahtangankan IUPdan/atau IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri ataugubernur sesuai dengan kewenangannya.Persetujuan dapat diberikan setelah Pemegang IUP atau IUPKmemenuhi persyaratan paling sedikit:a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan

dengan ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan; danb. memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial

4. Dana Ketahanan CadanganMineral dan Batubara

Tidak diatur Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajibmenyediakan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara.Dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara digunakan untukkegiatan penemuan cadangan baru.

12



5. PENGATURAN KHUSUS TENTANG IZIN PENGUSAHAAN BATUAN/SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN (SIPB)

Substansi UU No. 4/2009 RUU Minerba

Surat Izin PenambanganBatuan (SIPB)

Tidak diatur SIPB diberikan untuk pengusahaan batuan jenis tertentu danuntuk keperluan tertentu.

SIPB diberikan oleh gubernur berdasarkan permohonan daribadan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, Badan Usahaswasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi,atau perusahaan perseorangan.

Pemegang SIPB dapat langsung melakukan Penambangan setelahmemiliki dokumen perencanaan Penambangan.

Pemegang SIPB dapat diberikan wilayah paling luas 50 (limapuluh) hektare.

Pemegang SIPB dilarang:a. mengalihkan SIPB kepada pihak lain; ataub. menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan kegiatan

Penambangan.

13



6. REKLAMASI DAN PASCATAMBANGNo Substansi UU No. 4/2009 RUU Minerba

1. Rincian Pelaksanaan Reklamasi Tidak diatur Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan UsahaPertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib:a. memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang

sudah direklamasi; danb. melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling

luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang pada WIUP atauWIUPK yang diciutkan ataudikembalikan

Tidak diatur Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebelummenciutkan atau mengembalikan WIUP atau WIUPK-nya wajib melaksanakanReklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100%(seratus persen).

3. Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang bagi Pemegang IUP atau IUPK yang IUP atau IUPK-nyaberakhir

Tidak diatur Eks pemegang IUP atau IUPK yang IUP atau IUPK-nya berakhir wajibmelaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkatkeberhasilan 100% (serratus persen) serta menempatkan dana jaminanPascatambang.

4. Status Dana Jaminan Reklamasidan/atau Pascatambang pada WIUP atau WIUPK yang memenuhikriteria untuk diusahakan kembali

Tidak diatur Dalam hal WIUP atau WIUPK memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali, danajaminan Reklamasi dan/atau Pascatambang yang telah ditempatkanditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah provinsisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sanksi Pidana Bagi Perusahaan yang Tidak Melakukan Reklmasidan/atau Pascatambang

Tidak Diatur Setiap orang yang IUP atau IUPK-nya dicabut atau berakhir dan tidakmelaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang serta menempatkan danajaminan, dipidana 5 tahun penjara dan denda 10 Milyar

14



7. JANGKA WAKTU PERIZINAN UNTUK IUP ATAU IUPK YANG TERINTEGRASI

No UU No. 4/2009 UU No. 4/2009 RUU Minerba

1. IUP dan IUPK yang Terintegrasi denganFasilitas Pengolahandan/atau Pemurnian

Tidak diatur IUP Operasi Produksi Mineral logam dan IUPK OperasiProduksi Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitaspengolahan dan/atau pemurnian diberikan untuk jangkawaktu 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperolehperpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kaliperpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

2. IUP dan IUPK yang Terintegrasi dengankegiatanPengembangandan/atauPemanfaatanBatubara

Tidak diatur IUP Operasi Produksi Batubara dan IUPK Operasi ProduksiBatubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangandan/atau Pemanfaatan diberikan untuk jangka waktu 30(tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjanganselama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelahmemenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan

15



8. MENGAKOMODIR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UU NO.23/2014*)


1. Penetapan Wilayah Pertambangan (WP)

WP ditetapkan oleh Pemerintah setelahberkoordinasi dengan pemerintah daerahdan berkonsultasi dengan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia

WP ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelahditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsisesuai dengan kewenangannya danberkonsultasi dengan Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia.

2. Pemberian IUP IUP diberikan oleh Menteri, gubernur,bupati/wali kota sesuai dengankewenangannya

IUP diberikan oleh Menteri atau gubernursesuai dengan kewenangannya

3. Pemberian IUP dalamrangka PenanamanModal Asing

Tidak diatur secara rinci IUP diberikan oleh Menteri

4. Luas Minimum Pemberian WIUP Eksplorasi

Pemberian WIUP Eksplorasi diaturbesaran minimumnya

Menghapus besaran luas minimum WIUPEksplorasi

16


*) Akan menyesuaikan dengan kebijakan nasional terkait pengelolaan kewenangan dalam RUU Cipta Kerja


9. PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DALAM BINWAS KEPADA PEMDA


1. Sanksi bagi Gubernuryang tidak melaporkanpelaksanaan Usaha Pertambangan kepadaMenteri

Tidak diatur Dalam hal gubernur tidak memenuhi kewajibanpelaporan pelaksanaan Usaha Pertambangan diwilayahnya dikenai sanksi berupa:a. teguran tertulis;b. penundaan atau pemotongan dana bagi hasil

di bidang Mineral dan Batubara sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;dan/atau

c. sanksi administraif lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengelolaan InspekturTambang

Pengelolaan Inspektur Tambangdilakukan oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi, dan PemerintahKabupaten sesuai dengankewenangannya.

Pengelolaan anggaran, sarana prasarana, sertaoperasional Inspektur Tambang dibebankankepada Menteri.

17



10. PENGUATAN PERAN BUMN


1. Pemberian IUP untukBUMN

IUP untuk BUMN dapat diberikanoleh Menteri, gubernur, ataubupati/wali kota sesuai dengankewenangannya.

IUP untuk BUMN diberikan oleh Menteri.

2. Status Wilayah EksWIUP, Eks WIUPK, KK, dan PKP2B sebagaiWUPK

Tidak diatur Seluruh Wilayah Eks WIUP, Eks WIUPK, KK, danPKP2B dapat ditetapkan sebagai WUPK yangpenawarannya akan memberikan prioritas kepadaBUMN

3. Hak MenyamaiPenawaran dalamlelang WIUP bagiBUMN

BUMN, badan usaha milik daerah atau Badan Usahayang mendapatkan penugasan Penyelidikan danPenelitian dan wilayah penugasan-nya ditetapkansebagai WIUP mendapatkan hak menyamaipenawaran dalam lelang WIUP

18



11. KELANJUTAN OPERASI KK/PKP2B (1/2)

LATAR BELAKANG PENGATURAN DALAM RUU MINERBA

• Ketentuan dalam amandemen KK/PKP2B telah mengatur terkait hak perpanjangankelanjutan operasi KK/PKP2B dalam bentuk IUPK.

• Dalam Pasal 112 angka 2 PP Nomor 77 Tahun 2014 telah diatur ketentuan terkaitperpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK, dimana KK/PKP2B yang belum memperolehperpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjanganpertama sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrakkarya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.

• Untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menghormati ketentuan yang berlakudalam kontrak, dalam RUU Minerba diatur ketentuan terkait Kelanjutan OperasiKK/PKP2B untuk menegaskan kembali pengaturan perpanjangan KK/PKP2B.

19



11. KELANJUTAN OPERASI KK/PKP2B (2/2)


1. Bentuk KelanjutanOperasi dan JangkaWaktu

Tidak diatur KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK Operasi Produksisebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratandengan ketentuan:kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK Operasi Produksi sebagaiKelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu palinglama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2Bdengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

2. Bentuk UpayaPeningkatan PenerimaanNegara

Tidak diatur Upaya Peningkatan Penerimaan Negara dilakukan melalui:a. Pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara

bukan pajak; dan/ataub. Luas wilayah IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi

Kontrak/Perjanjian sesuai dengan rencana pengembangan seluruh wilayahkontrak/perjanjian yang disetujui Menteri.

3. Status Barang MilikNegara dalampelaksanaan IUPK Operasi Produksi sebagaiKelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian

Tidak diatur Dalam pelaksanaan IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaanPKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkandalam kegiatan pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan

20



12. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)


1. Iuran PertambanganRakyat

Pendapatan daerah terdiri atas:a. pajak daerah;b. retribusi daerah; danc. pendapatan lain yang sah

berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan

Pendapatan daerah terdiri atas:a. pajak daerah;b. retribusi daerah;c. iuran pertambangan rakyat; dand. lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Tidak diatur Iuran pertambangan rakyat menjadi bagian dari strukturpendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yangpenggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kriteria Wilayah Pertambangan Rakyat

a. mempunyai cadangan primermineral logam atau batubaradengan kedalaman maksimal 25(dua puluh lima) meter;

b. luas maksimal wilayahpertambangan rakyat adalah 25(dua puluh lima) hektare;

c. Dll…

Menyesuaikan kriteria:a. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan

kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;b. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;c. Tidak menggunakan bahan peledak

21



13. TERSEDIANYA RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA NASIONAL


1. Penetapan RencanaPengelolaan Mineral dan Batubara Nasional

Tidak diatur Menteri menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubaranasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh,transparan, dan akuntabel.

2. Substansi RencanaPengelolaan Mineral dan Batubara Nasional

Tidak diatur • Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasionalsebagaimana paling sedikit memuat strategi dan kebijakan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

• Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraanpengelolaan Usaha Pertambangan wajib berpedoman padarencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional yang telahditetapkan oleh Menteri.

• Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional wajibdiintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka panjangdan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

• Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional ditetapkanuntuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

22


www.minerba.esdm.go.id

23

http://www.minerba.esdm.go.id/

24

No. Kota Jadwal Peserta

1. Jakarta Selasa, 3 Juli 2018 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Gedung Muhammad Sadli I Lt. 5, Jl. Soepomo No. 10, Tebet Jakarta Selatan

Senior/ Eks Pejabat Minerba:1. Bambang Setiawan2. R. Sukhyar3. M.S Marpaung4. Witoro5. Sunarto6. Sukma Hasibuan

2. Jakarta Rabu, 9 Oktober 2019Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Gedung Muhammad Sadli I Lt. 5, Jl. Soepomo No. 10, Tebet Jakarta Selatan

1. Institut Teknologi Bandung2. Universitas Padjajaran3. Universitas Trisakti4. PERHAPI5. MGEI6. PERMATA7. Seluruh Perusahaan Pemegang KK/PKP2B

RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK RUU MINERBA

YANG TELAH DILAKSANAKAN (1/5)

25




3. Palembang Kamis s.d Sabtu, 7 s.d 9 November 2019 Aston Pelembang Hotel Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 189

1. Kepala Dinas Sumatera Selatan 2. Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 3. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 4. Dinas ESDM Sumatera Selatan 5. Dinas ESDM Jambi 6. WALHI Sumatera Selatan 7. Pilar Nusantara 8. Inspektur Tambang

4. Balikpapan Kamis s.d Sabtu, 14 s.d 16 November 2019 Hotel Four Points by Sheraton Jl. Pelita No. 19, Sepinggan Raya, Balikpapan

1. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 2. Fakultas Teknik Universitas Mulawarman 3. Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

26




5. Makassar Kamis s.d Sabtu, 21 s.d 23 November 2019 Swiss-Belhotel Makassar Jl. Ujung Pandang No. 8, Bontoala, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

1. Dinas ESDM Sulawesi Selatan 2. Dinas ESDM Sulawesi Barat3. Dinas ESDM Sulawesi Tengah 4. Dinas ESDM Sulawesi Tenggara 5. Dinas ESDM Maluku 6. Dinas ESDM Maluku Utara 7. Dinas ESDM Papua Barat 8. Universitas Hasanuddin 9. Universitas Muslim Indonesia 10. Universitas Bosowa 11. Universitas Karya Dharma Makassar 12. Universitas Pejuang Republik Indonesia 13. Walhi Sulawesi Selatan 14. Walhi Sulawesi Tenggara 15. Persatuan Mahasiswa Pertambangan 16. Inspektur Tambang


6. Medan Kamis s.d Sabtu, 5 s.d 7 Desember 2019 Four Points by Sheraton Medan Jl. Gatot Subroto No. 395, Kec. Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara

1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2. Fakultas Hukum Universitas Riau 3. Fakultas Hukum Universitas Lampung4. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 5. Dinas ESDM Sumatera Utara 6. Dinas ESDM Aceh 7. Dinas ESDM Sumatera Barat 8. Dinas ESDM Bengkulu 9. Dinas ESDM Lampung10. Publish What You Pay (PWYP)

7. Yogyakarta Kamis s.d Sabtu, 9 s.d 11 Januari 2020 Hotel Marriot Yogyakarta Jl. Ring Road Utara, Kaliwaru, Depok, Yogyakarta

1. Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta 2. Fakultas Hukum Diponogoro 3. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 4. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman 5. Fakultas Teknik UPN Yogyakarta 6. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 7. Fakultas Teknik UGM8. Fakultas Hukum UGM9. Fakultas Hukum UNS 10. Fakultas Kehutanan UGM 11. Dinas Perkerjaan Umum & ESDM DIY 12. Dinas ESDM Jawa Tengah

RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK RUU MINERBA YANG TELAH

DILAKSANAKAN (4/5)

28




8. Bandung Rabu s.d Jumat, 22 s.d 24 Januari 2020 Hotel Crowne Plaza Bandung Jl. Lembong No. 19, Braga, Kec Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat

1. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran 2. Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjajaran 3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran 4. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB 5. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon 6. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB 7. Fakultas Hukum Universitas Maranatha 8. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan 9. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung 10. Sekolah Tinggi Hukum Bandung 11. SEAMEO BIOTROP Bogor 12. Article33 Indonesia 13. WALHI Jawa Barat 14. Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) 15. Lembaga Kajian Energi Pertambangan dan Industri Strategis 16. Kepala Dinas ESDM Jawa Barat 17. Kepala Dinas ESDM Banten

Documents

DISKUSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … RUU Minerba … · • Perlu mengatur bentuk pengusahaan batuan skala kecil dan untuk keperluan tertentu ... Jaminan Pemanfaatan Ruang