Distribusi Pendapatan

5/9/2018 Distribusi Pendapatan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/distribusi-pendapatan-559ca19ee4155 1/8

1

KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI BALI

Made Antara

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana,

Jalan P.B. Sudirman, Denpasar, 80232. (Bali)

ABSTRACT

Bali‟s economic development was focused on agriculture, tourism and

industry as first priority. This policy has been the Bali‟s economy different with the

other province economy, even with national economy, it is growth high relative

before crisis. Disparity analysis of income distribution was based on the Bali 1996

Social Accounting Matrix (SAM), constructed by 55 accounts. It is assumed that this

1996 SAM could represent the present situation of Bali‟s economy.

The analysis of factors shares indicated that contribution of capital factor

more than labor factor, this mean that production process in Bali economy was

capital intensive. The distribution of institutions income, particularly interhousehold

groups, is relatively light inequality; which was true for distribution of income across

districts.

Key word: Disparity, Social Accounting Matrices (SAM), Distribution of Income.

PENDAHULUAN

Pembangunan di Propinsi Bali diarahkan pada bidang ekonomi dengan titik

berat pada sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan sektor pariwisata dengan

karakter kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu, serta sektor industri dan

kerajinan terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian dan pariwisata (Anonim,

1989). Kebijakan prioritas tiga sektor ini menurut Nurkse, 1953 (lihat Yotopoulus

dan Nugent, 1976) dapat digolongkan ke dalam model pertumbuhan seimbang, yakniada keterkaitan penawaran dan permintaan antara satu seklor dengan sektor lainnya,

atau pengembangan sektor-sektor itu dapat menciptakan permintaan mereka sendiri.

Pertumbuhan dan distribusi atau pemerataan dalam suatu pembangunan

ekonomi bagaikan dua muka dari satu keping mata uang, di mana muka yang satu

tidak dapat dipisahkan dengan muka lainnya. Artinya, kalau membicarakan

pertumbuhan ekonomi, maka dalam waktu bersamaan harus pula membicarakan

pemerataan.

Pada kabinet persatuan nasional ini, dimensi pemerataan atau distribusi dalam

pembangunan ekonomi tampak kembali memperoleh perhatian, setelah sempat

terlantar karena terpaku mengutamakan dimensi pertumbuhan selama rezim Orde

Baru. Para teknokrat dan arsitek pembangunan ekonomi rezim Orde Baru terlaluyakin bahwa pemerataan secara otomatis akan tercapai melalui pertumbuhan

sekelompok pengusaha besar (konglomerat). Krisis moneter yang memicu krisis

ekonomi telah menyadarkan kita bahwa mengandalkan tercapainya pemerataan dari

sekelompok konglomerat adalah sangat naif. Buktinya, begitu badai moneter

mengguncang perekonomian Indonesia, penduduk miskin bertambah banyak,

pendapatan masyarakat merosot dan kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar.



2

--------------------------------------------------------------------------------------------------Tulisan ini sebagian kecil data Disertasi penulis yang berjudul “Dampak Pengeluaran Pemerintah dan

Wisatawan Terhadap Kinerja Perekonomian Bali: Pendekatan Social Accounting Matrix”, yang

dipertahankan dihadapan Senat Guru Besar IPB, Bogor, 22 Februari 1999.

Namun, perekonomian Bali yang bertumpu pada kekuatan usaha-usaha kecil

yang bergerak pada tiga sektor utama yaitu, pertanian dalam arti luas, industri

kecil/kerajinan rumahtangga dan jasa-jasa pariwisata, sebelum krisis ekonomi

mencapai pertumbuhan yang relatif tinggi, bahkan lebih tinggi dari pada pertumbuhan

perekonomian nasional. Apakah pertumbuhan yang tinggi diikuti oleh distribusi

pendapatan yang merata ?. Pertanyaan inilah yang ingin dicari jawabannya oleh

kajian ini.

METODOLOGI

Lokasi Penelitian

Kajian mengambil wilayah di propinsi Bali yang didasarkan atas pertimbangan

bahwa perekonomian Bali memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda

dibandingkan propinsi lainnya, Di samping itu, pertumbuhan ekonomi Bali yangrelatif tinggi sebelum krisis ekonomi, apakah juga disertai dengan pemerataan hasil-

hasilnya. Oleh karenanya, Bali pantas dan menarik menjadi sebuah objek kajian

ekonomi makro regional.

Sumber Data

Sumber data menggunakan Tabel Social Accounting Matrix Bali 1996, yang

penulis susun, berukuran matrix 55x55. Untuk keperluan kajian ini hanya diambil

sebagian kecil dari data tersebut, khususnya neraca faktor produksi dan neraca

institusi rumahtangga.

Analisis DataAnalisis kontribusi faktor (factor share) digunakan untuk menganalisis

distribusi pendapatan faktorial (antar faktor produksi). Dalam proses produksi suatu

sektor atau industri, diasumsikan hanya menggunakan dua faktor produksi yaitu,

modal (capital, K) dan tenagakerja (Labor, L) untuk menghasilkan produk (Q), maka

analisis distribusi faktorial atau kontribusi faktor dapat dilakukan. Bila

diformulasikan mengikuti model fungsi produksi Cobb Douglas, C-D (lihat Beattie

and Taylor, 1985; Debertin, 1986) sebagai berikut:

Q = AK L , di mana + = 1

Manipulasi matematik dari fungsi produksi C-D di atas, menghasilkan dua persamaan

produk marjinal modal ( Q/ K) dan produk marjinal tenagakerja ( Q/ L),

AK L

Q

Q/ K = AK -1 L = ---------- = -----

K K

AK L

Q

Q/ L = AK L -1 = ---------- = -----



3

L L

Euler‟s Theorem mengatakan, dalam sebuah fungsi produksi berderajat satu (K=1),

maka output akan dihabiskan untuk membayar faktor-faktor sesuai dengan produk

marjinalnya. Bila menggunakan dua faktor K dan L, maka PQ = rK + wL. Dari

persamaan ini dapat diturunkan produk marjinal modal dan tenagakerja masing-masing, Q/ K = r/P dan Q/ L = w/P. Persamaan ini juga berarti bahwa dalam pasar

bersaing sempurna, produsen akan beroperasi sampai titik di mana produk marjinal

masing-masing faktor sama dengan rasio harga faktor dan produk. Dengan

mensubstitusikan masing-masing produk marjinal ini ke dalam persamaan produk

marjinal yang berhubungan sebelumnya diperoleh:

Q r rK

----- = ------ = ------

K P PQ

Q w wL----- = ------ = ------

L P PQ

di mana: Q = produk, K = modal, L = tenagakerja, dan P = harga produk, r dan w

masing-masing harga modal dan tenagakerja, dan masing-masing dugaan

parameter (elastisitas) faktor modal dan tenagakerja. Dalam format PDRB, rK = nilai

tambah modal (surplus usaha dan penyusutan), wL = nilai tambah tenagakerja (upah

dan gaji), dan PQ = Y = pendapatan (nilai tambah) sektor-sektor ekonomi.

Dari persamaan terakhir dapat didefinisikan bahwa elastisitas faktor produksi

dari fungsi C-D merupakan kontribusi faktor (factor share) terhadap produksi. Atausecara matematis, kontribusi faktor modal, = rK/PQ; kontribusi faktor tenagakerja,

= wL/PQ, dan kontribusi relatif (AFRlk) = wL/rK (lihat Srivastava dan Heady,

1973: dan Nadiri, 1970). Namun perlu diingat bahwa kondisi ini hanya terpenuhi

apabila produsen berhasil mengalokasikan faktor produksi secara optimal, sebagai

respon produsen terhadap faktor-faktor eksternal harga faktor dan produk. Elastisitas

faktor dapat berubah bilamana terjadi perubahan-perubahan penggunaan faktor

produksi, produk marjinal, dan produktivitas, atau ketiga-tiganya berubah.

Analisis untuk distribusi pendapatan institusional (antar kelompok

masyarakat) menggunakan rasio gini (Gini Ratio, GR), sedangkan untuk distribusi

pendapatan regional (antar kabupaten) menggunakan rasio pemerataan Bank Dunia.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Distribusi Pendapatan Faktorial

Hasil perhitungan distribusi pendapatan faktorial dengan analisis kontribusi

faktor ( factor share) yang disajikan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa elastisitas

faktor modal ( ) sebesar 0,65 adalah lebih besar dari pada elastisitas faktor

tenagakerja ( ) sebesar 0,35. Ini berarti bahwa secara umum proses produksi dalam

perekonomian Bali bersifat padat modal (capital intensive). Oleh karena itu, jika



4

penggunaan modal dalam proses produksi ditingkatkan 100 persen, maka

perekonomian Bali mampu meningkatkan nilai tambah sebesar 65 persen. Namun bila

penggunaan tenagakerja ditingkatkan 100 persen, maka perekonomian Bali hanya

mampu meningkatkan nilai tambah sebesar 35 persen.

Tabel 1. Distribusi Pendapatan Faktorial di Bali, 1996

S e k t o r Rk

(Rp juta)

wL

(Rp juta)

PQ

(Rp juta)

Padi

Jagung

Tan. Umbi-Umbian

Sayur-Sayuran

Buah-Buahan

Kacang Tanah

Kacang Kedele

Tan. Pangan lainnya

331029

55946

38682

231012

222541

31578

40330

2908

26737

1687

3849

38682

13778

2105

5876

409

357766

57633

42531

269694

236319

33683

46206

3317

0,92

0,97

0,90

0,85

0,94

0,93

0,87

0,87

0,08

0,03

0,10

0,15

0,08

0,07

0,13

0,13Total Tan. Pangan 954026 93123 1047149 0,91 0,09

Kelapa

Tembakau

Kopi

Tan. Perkeb. Lainnya

17651

26201

22164

33934

2906

9687

1669

4858

20557

35888

23853

38792

0,85

0,73

0,93

0,87

0,15

0,27

0,07

0,13

Total Tan. Perkebunan 99970 19120 119090 0,83 0,17

Peternakan

Kehutanan

Perikanan

376878

158

123406

82590

55

73057

459468

213

196463

0,82

0,74

0,62

0,18

0,26

0,38

P e r t a n i a n 1554438 267945 1822383 0,85 0,15

Pertambgn. & Penggln.Mak., Min., dan Temb.

Tekstil dan Kulit

Industri Kayu

Industri Kertas

Industri Kimia

Industri Barang Logam

Listrik, Gas dan Air

Bangunan dan Konstruksi

Perd., Hotel dan Postel.

Keuangan & Perbankan

Perse.Bangn./Pem./Jasa

38378102011

116901

117805

7393

32820

14923

48018

193112

1448673

757074

285556

681536

3158743935

67863

54572

3078

26569

7589

24591

209954

844434

291294

32664

921076

69965145946

184764

172377

10471

59389

22512

72609

403066

2293107

1048368

318220

1602612

0,540,69

0,63

0,68

0,70

0,55

0,66

0,66

0,47

0,63

0,72

0,89

0,42

0,460,31

0,37

0,32

0,30

0,45

0,34

0,34

0,53

0,37

0,28

0,11

0,58Bukan Pertanian 3897867 2559206 6457073 0,60 0,40

Total (Perekonomian Bali) 5452305 2827151 8279456 0,65 0,35Catatan: Diolah dari Tabel Social Accounting Matrix (SAM) Bali 1996.

= elastisitas faktor modal = kontribusi modal

= elastisitas faktor tenagakerja = kontribusi tenagakerja



5

Implikasi temuan ini yakni bila ingin meningkatkan nilai tambah pendapatan

regional Bali lebih tinggi, maka diperlukan investasi padat modal. Temuan ini

tampaknya berhubungan dengan arus kemajuan teknologi mekanisasi, elektrifikasi,

dan transportasi, serta meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap angkatan

kerja. Angkatan kerja yang semakin terdidik dan terampil, cenderung semakin

menjauhi jenis pekerjaan yang mengandalkan tenagakerja fisik (otot).

Distribusi Pendapatan Institusional

Distribusi pendapatan institusional (antar kelompok masyarakat) merupakan

suatu keadaan yang menunjukkan bagaimana total pendapatan masyarakat terbagi di

antara satu-satuan masyarakat, baik satuan individu, satuan rumahtangga, atau

golongan-golongan penduduk tertentu.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan Rasio Gini (Gini Ratio, GR)

terhadap pendapatan total golongan-golongan rumahtangga pada Tabel SAM Bali

1996, diperoleh GR sebesar 0,36 (Tabel 2). Jika dihubungkan dengan kriteria

ketimpangan rasio gini, maka distribusi pendapatan antar golongan rumahtangga di

Bali tahun 1996 berada pada ketimpangan relatif ringan. Hasil ini tampaknya logis,karena pendapatan tertinggi sebesar 28,60 persen diterima oleh penduduk terbanyak

sebesar 52,39 persen dari total rumahtangga, 25,89 persen dari total pendapatan

diterima oleh 28,46 persen total penduduk, dan pendapatan terendah sebanyak 1,29

persen hanya diterima oleh persentase penduduk terendah sebanyak 3,57 persen.

Tabel 2. Distribusi Pendapatan Institusional di Bali, 1996

Gol.

Peng.

Ruta.

Pendapatan

Disposibel

(Yi)

(Rp Juta)

Jumlah

Ruta.

(Pi)

(Unit)

Yi

(%)

Pi

(%)

Yi

Kumu

latif

(%)

Pi

Kumu

latif

(%)

Yi-1

Kumu

latif

(%)

Pi-1

Kumu

latif

(%)

Yi+

Yi-1

Pi-

Pi-1

(Yi+Yi-

1)

x(Pi-Pi-

1)

1

2

3

4

5

50869,06

1126618,18

1019417,31

595458,50

1146528,79

24688

362081

196689

64154

43463

1,29

28,60

25,89

15,12

29,10

3,57

52,39

28,46

9,28

6,30

1,29

29,89

55,78

70,90

100

3,57

55,96

84,42

93,70

100

0,00

1,29

29,89

55.78

70,90

0,00

3,57

55,96

84,42

93,70

1,29

31,18

85,66

126,66

170,89

3,57

52,39

28,46

9,28

6,30

4,61

1633,52

2437,88

1175,40

1076,61

Total 3938891,85 691075 100 100 6358,02

Catatan :

Institusi Rumahtangga Digolongan Berdasarkan Pengeluaran Rumahtangga (lihat Susenas, 1996) yaitu:

1 = Rp 100000; 2 = Rp 100000-299999; 3 = Rp 300000-499999; 4 = Rp 500000-749999; 5 = 750000

(Pi – Pi-1)(Yi + Yi-1)

GR = 1 - -------------------------- = 1 – (6358,02/10.000) = 1 – 0,64 = 0,36

10.000

Bila dibandingkan dengan GR nasional hasil perhitungan BPS tahun 1996tampak tidak ada perbedaan yang juga ditemukan sebesar 0,36 (lihat Publikasi BPS:

Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Propinsi 1996: Buku 1 hal. 27

atau Buku 3 hal. 25), yang akhirnya membawa pada kesimpulan yang sama yakni,

ketimpangan distribusi pendapatan (dari sisi pengeluaran) termasuk dalam kategori

ringan. Namun hasil perhitungan menjadi berbeda, bila GR hasil perhitungan

penelitian ini dibandingkan dengan GR Bali hasil perhitungan BPS (lihat Publikasi

BPS yang sama) yang menggunakan pendekatan pengeluaran tanpa memasukkan



6

tabungan (GR=0,309). Hal ini disebabkan oleh metode perhitungan BPS cenderung

under estimate. Namun perbedaan ini masih berada pada kisaran yang sama, sehingga

menghasilkan kesimpulan yang sama.

Distribusi Pendapatan Regional

Dari hasil analisis distribusi pendapatan regional (antar kabupaten) denganmenggunakan rasio pemerataan Bank Dunia ditemukan bahwa 40 persen penduduk

berpendapatan rendah menerima 33,20 persen dari total pendapatan di Bali (Tabel 3).

Bila hasil perhitungan ini dihubungkan dengan kriteria Bank Dunia, maka tingkat

ketimpangan distribusi pendapatan regional atau antar kabupaten di Bali tahun 1996

relatif ringan.

Tabel 3. Distribusi Pendapatan Regional di Bal;I, 1996

No. Kabupaten PDRB

( Rp Juta )

PDRB

( % )

Penduduk

(Jiwa)

Penduduk

( % )

1

23

4

5

6

7

8

9

Klungkung

BangliJembrana

Karangasem

Tabanan

346358,67

347423,75489831,79

510924,43

700769,19

4,80

4,826,79

7,08

9,71

151785,00

181377,00220536,00

353314,00

352037,00

5,14

6,147,47

11,96

11,92

Total (1-5) 2395307,83 33,20 1259049,00 42,62 (40 % I)

Gianyar

Buleleng

806938,03

874868,22

11,19

12,13

347638,00

559810,00

11,77

18,95

Total (6-7) 1681806,25 23,32 907448,00 30,72 (40 % II)

Denpasar

Badung

1406049,30

1730519,32

19,49

23,99

492050,00

295170,00

16,66

9,99

Total (8-9) 3136568,62 43,48 787220,00 26,65 (20 % III)

Total (1-9) 7213682,70 100,00 2953717,00 100,00

Catatan : Diolah dari PDRB Kabupaten di Bali 1996

Pembahasan

Perhitungan rasio gini hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi

pendapatan institusional atau antar golongan rumahtangga atau penduduk di Bali

relatif merata, atau kalaupun disebut timpang, ketimpangannya relatif ringan.

Distribusi pendapatan ini merupakan gambaran distribusi dari pertumbuhan ekonomi

Bali yang relatif tinggi tahun 1996, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah hasil

interaksi dari pengeluaran pemerintah, wisatawan dan investasi swasta dalam

perekonomian Bali.

Kilas balik terhadap hasil perhitungan rasio gini (Gini Ratio, GR) di Bali

(desa+kota) tahun-tahun sebelumnya yang dipublikasikan oleh BPS (1994) yaitu

tahun 1984, 1987, 1990, 1993 berturut-turut 0,29; 0,33; 0,30; 0,32. Bila hasil

perhitungan GR penelitian ini (GR=0,36) diserikan dengan GR perhitungan BPS

tersebut, dapat dikatakan bahwa GR di Bali cenderung meningkat dari 0,29 (1994)

menjadi 0,36 (1996). Namun, selama 12 tahun terakhir (1984-1996), tingkat

ketimpangan distribusi pendapatan masih berada pada kisaran relatif ringan, atau

dengan kata lain pemerataan pendapatan dapat dipertahankan. Dengan demikian,

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, ternyata juga diikuti oleh pemerataan



7

pendapatan antar golongan-golongan rumahtangga (growth with equity). Ini

mengindikasikan bahwa pesatnya pertumbuhan sektor jasa khususnya jasa

perdagangan dan pariwisata di bali, di satu pihak mampu mendorong pertumbuhan

perekonomian Bali cukup tinggi, di pihak lain juga mampu menciptakan pemerataan

kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, yang pada akhirnya menciptakan

pemerataan pendapatan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Distribusi pendapatan faktorial (antar faktor produksi) menunjukkan bahwa

kontribusi faktor modal lebih besar dari pada faktor tenagakerja, yang berarti proses

produksi dalam perekonomian bersifat padat modal (capital intensive).

Distribusi pendapatan institusional (antar golongan rumahtangga) berada pada

ketimpangan relatif ringan. Demikian pula distribusi pendapatan regional (antar

kabupaten) berada pada ketimpangan relatif ringan. Jadi, pembangunan perekonomian

Bali yang memprioritaskan pada tiga sektor yaitu pertanian, pariwisata dan industri

kecil telah menunjukkan hasil-hasil yang relatif baik.

Implikasi Kebijakan

Kebijakan yang dapat diderivasi dari kajian ini adalah jika Pemda Bali ingin

meningkatkan pendapatan regional lebih besar, maka sebaiknya meningkatkan

investasi padat modal. Namun, konsekuensinya, kelebihan tenagakerja yang terus

bertambah akan semakin memperpanjang barisan pengangguran. Namun, jika

investasi padat tenagakerja (padat karya) yang dipilih, maka peningkatan pendapatan

regional lebih rendah, tetapi akan mampu menampung tenagakerja lebih banyak, dan

dalam jangka panjang akan dapat mengurangi pengangguran, yang berarti akan dapat

meredam keresahan dan kerusuhan sosial. Sekarang tinggal pilih, investasi yang padat

modal atau padat tenagakerja ?

Walaupun distribsui hasil-hasil pembangunan ekonomi Bali relatif baik,

usaha-usaha pemerataan harus terus diusahakan, baik ke pelosok-pelosok pedesaan

maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tertinggal melalui program-program

pemberdayaan masyarakat tertinggal (miskin).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu

kelancaran pengumpulan data penelitian, terutama aparat Pemda Bali dan instansi

terkait, serta para pejabat BPS Bali dan BPS Jakarta. Juga ucapan terima kasih secara

khusus penulis sampaikan kepada Dr.Ir. Luky Eko Wuryanto, MSc. Kepala BiroIndustri dan Perdagangan Bappenas, atas waktu yang diluangkan sebagai narasumber

selama pengolahan data dan penyusunan Disertasi.

]



8

DAFTAR PUSTAKA

Anonin. 1989. „Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Tahun 1988-1993‟. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor

9 Tahun 1988. Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.Beattie, B.R. and C.B. Taylor. 1995. „The Economic of Production‟. John Wiley &

Sons., New York.

BPS. 1994. „Laporan Perekonomian Indonesia 1993, Series 04 Nomor 3‟. Biro Pusat

Statistik, Jakarta.

Debertin, D.L. 1986. „Agricultural Production Economic‟. Macmillan Publishing

Company, New York, pp. 166-182

Nadiri, M.I. 1970. „Some Approaches to the Theory and Measurement of Total Factor

Productivity: A Survey‟. Journal of Economic Literature. pp. 1137-1157.

Srivastava, U.K. and Heady, E.O. 1973. „Technological Change and Relative Factor

Share in India Agricultural: An Empirical Analysis‟. Am. J. Agric. Econ. pp.

509-514.Yotopoulus, P.A. and J.B. Nugent. 1976. „Economics of Development Empirical

Investigation‟. Harper & Row Publisher, New York.

Documents

Distribusi Pendapatan