7

DJPK Kemenkeu€¦ · penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Pasal 9 Retribusi IMB - Luas Lantai Bangunan L- = Indeks Letak Bangunan x Guna Bangunan

Download PDF Report

Upload
others
View
13
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DJPK Kemenkeu€¦ · penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Pasal 9 Retribusi IMB - Luas Lantai Bangunan L- = Indeks Letak Bangunan x Guna Bangunan

Page 2: DJPK Kemenkeu€¦ · penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Pasal 9 Retribusi IMB - Luas Lantai Bangunan L- = Indeks Letak Bangunan x Guna Bangunan

Page 3: DJPK Kemenkeu€¦ · penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Pasal 9 Retribusi IMB - Luas Lantai Bangunan L- = Indeks Letak Bangunan x Guna Bangunan

Page 4: DJPK Kemenkeu€¦ · penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Pasal 9 Retribusi IMB - Luas Lantai Bangunan L- = Indeks Letak Bangunan x Guna Bangunan

Page 5: DJPK Kemenkeu€¦ · penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Pasal 9 Retribusi IMB - Luas Lantai Bangunan L- = Indeks Letak Bangunan x Guna Bangunan

Page 6: DJPK Kemenkeu€¦ · penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Pasal 9 Retribusi IMB - Luas Lantai Bangunan L- = Indeks Letak Bangunan x Guna Bangunan

Page 7: DJPK Kemenkeu€¦ · penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Pasal 9 Retribusi IMB - Luas Lantai Bangunan L- = Indeks Letak Bangunan x Guna Bangunan

Bahan DJPK - Copy.ppt

Bahan DJPK - Copy.ppt

Documents

DJPK Kemenkeu · 2019. 11. 12. · Kab. Majalengka Kab. Majalengka Kab. Sukabumi Lampiran 2 Surat Dirjen PK s-4L? /PK/2019 Nomor Tanggal : 'V) September 2019 Hasil Evaluasi Raperda

DJPK Kemenkeu · 2019. 11. 12. · Kab. Majalengka Kab. Majalengka Kab. Sukabumi Lampiran 2 Surat Dirjen PK s-4L? /PK/2019 Nomor Tanggal : 'V) September 2019 Hasil Evaluasi Raperda

Documents

Layanan Informasi DJPK

Layanan Informasi DJPK

Documents

DJPK Kemenkeu · 2019. 11. 12. · Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/ pemerintah daerah, TNI, POI-RI dan Instansi Pemerintah

DJPK Kemenkeu · 2019. 11. 12. · Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/ pemerintah daerah, TNI, POI-RI dan Instansi Pemerintah

Documents

Documents

Assessment Center DJPK

Assessment Center DJPK

Technology

Edisi Maret 2019 APBN KITA - DJPK Kemenkeu€¦ · Realisasi Defisit APBN tahun 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 mencapai Rp54,61 triliun atau 0,34 persen ... dan dampak positif

Edisi Maret 2019 APBN KITA - DJPK Kemenkeu€¦ · Realisasi Defisit APBN tahun 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 mencapai Rp54,61 triliun atau 0,34 persen ... dan dampak positif

Documents

DJPK Kemenkeu€¦ · Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia Sebagai salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam mendorong peningkatan kapasitas aparat pengelola keuangan daerah, Kementerian

DJPK Kemenkeu€¦ · Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia Sebagai salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam mendorong peningkatan kapasitas aparat pengelola keuangan daerah, Kementerian

Documents

DJPK Kemenkeu · v. Biaya penerbitan dan legalisir surat keterangan, pengisian form dan klaim asuransi, pemakaian mobil pusling, praktik pendidikan, praktik klinik, studi banding,

DJPK Kemenkeu · v. Biaya penerbitan dan legalisir surat keterangan, pengisian form dan klaim asuransi, pemakaian mobil pusling, praktik pendidikan, praktik klinik, studi banding,

Documents

DJPK Kemenkeu · 2019. 11. 12. · Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S- IPK/2019 2019 ... kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Pasal

DJPK Kemenkeu · 2019. 11. 12. · Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S- IPK/2019 2019 ... kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Pasal

Documents

Documents

Buletin defis 02 djpk

Buletin defis 02 djpk

Economy & Finance

EXECUTIVE GATHERING...Pembinaan SDM Pemda (DJPK, BPPK) 5. Pelatihan APIP Daerah (DJPK, Itjen) 6. Sistem reward & punishment (DJPK, DJPB SINERGI PENGAWASAN TKDD Program Reformasi DJPK

EXECUTIVE GATHERING...Pembinaan SDM Pemda (DJPK, BPPK) 5. Pelatihan APIP Daerah (DJPK, Itjen) 6. Sistem reward & punishment (DJPK, DJPB SINERGI PENGAWASAN TKDD Program Reformasi DJPK

Documents

KABUPATEN BANTUL - DJPK Kemenkeu...KINERJA PEMBERDAYAAN UMKM JUMLAH UMK 32.995 Unit IUMK TERBIT 8.721 JUMLAH WIRAUSAHA BARU 458 EKSPOR DAERAH US 73,971,386,116 20 Negara Tujuan Pertumbuhan

KABUPATEN BANTUL - DJPK Kemenkeu...KINERJA PEMBERDAYAAN UMKM JUMLAH UMK 32.995 Unit IUMK TERBIT 8.721 JUMLAH WIRAUSAHA BARU 458 EKSPOR DAERAH US 73,971,386,116 20 Negara Tujuan Pertumbuhan

Documents

New DJPK Kemenkeu · 2019. 8. 15. · 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui pos atau jasa

New DJPK Kemenkeu · 2019. 8. 15. · 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui pos atau jasa

Documents

Djpk presentasi sosialisasi_dak_kesehatan

Djpk presentasi sosialisasi_dak_kesehatan

Documents

si n h h m - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ... · PDF fileKuesioner SIKD E-BOOk DJPK ... PP No 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan ... Kemenkeu

si n h h m - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ... · PDF fileKuesioner SIKD E-BOOk DJPK ... PP No 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan ... Kemenkeu

Documents

DJPK Kemenkeu · Sewa tanah tempat pemakaman urnum untuk mayat yang telah dikubur melebihi ukuran 2 x 1,5 m2 (dua kali satu koma lima meter persegi) dengan penghitungan setiap meter

DJPK Kemenkeu · Sewa tanah tempat pemakaman urnum untuk mayat yang telah dikubur melebihi ukuran 2 x 1,5 m2 (dua kali satu koma lima meter persegi) dengan penghitungan setiap meter

Documents

PEMERINTAH KOTA SURABAYA - DJPK Kemenkeu · Pembangunan dan Penerapan Aplikasi e-Planning Kota Surabaya ... Keselarasan dengan Perencanaan Provinsi & Nasional UU 25/2004 Belum diturunkan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA - DJPK Kemenkeu · Pembangunan dan Penerapan Aplikasi e-Planning Kota Surabaya ... Keselarasan dengan Perencanaan Provinsi & Nasional UU 25/2004 Belum diturunkan

Documents

Buku Pelengkap Pegangan 2010 Djpk

Buku Pelengkap Pegangan 2010 Djpk

Documents

Apa dan - DJPK Kemenkeu · 2020. 5. 11. · Perppu ini dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 22 ayat (1) UUD 19456. Dalam konteks itu tampak bahwa langkah yang diambil pemerintah

Apa dan - DJPK Kemenkeu · 2020. 5. 11. · Perppu ini dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 22 ayat (1) UUD 19456. Dalam konteks itu tampak bahwa langkah yang diambil pemerintah

Documents

DJPK Kemenkeu · 2019. 11. 12. · Format rekam medic Pemeriksaan Oleh a. Perawat/Bidan R 5,000 R 8000 R 5,000 R 8000 R 13,000 . MaterbRaper.dã Ruin sanyRa .e"rdä R 10,000 R 15,000

DJPK Kemenkeu · 2019. 11. 12. · Format rekam medic Pemeriksaan Oleh a. Perawat/Bidan R 5,000 R 8000 R 5,000 R 8000 R 13,000 . MaterbRaper.dã Ruin sanyRa .e"rdä R 10,000 R 15,000

Documents

DJPK Kemenkeu · 2019. 11. 12. · lapangan sepak bola/ruang stadion utama, lapangan/stadion mini, lapangan bulu tangkis, lapangan bola basket, ring tinju, sepak takraw, pusat kebugaran/fitnes

DJPK Kemenkeu · 2019. 11. 12. · lapangan sepak bola/ruang stadion utama, lapangan/stadion mini, lapangan bulu tangkis, lapangan bola basket, ring tinju, sepak takraw, pusat kebugaran/fitnes

Documents

SISTEM INFORMASI SIKD - DJPK Kemenkeu · Tata Cara Pelaksanaan APBN. 3 PENYELENGGARAAN SIKD PP 56/2005 Tentang SIKD Pemda SIKD Pusat IKD Policy menyelenggarakan menghasilkan Dikirimkan

SISTEM INFORMASI SIKD - DJPK Kemenkeu · Tata Cara Pelaksanaan APBN. 3 PENYELENGGARAAN SIKD PP 56/2005 Tentang SIKD Pemda SIKD Pusat IKD Policy menyelenggarakan menghasilkan Dikirimkan

Documents

PERATURAN MENTERI KEUANGAN - DJPK Kemenkeu...Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah atau untuk kebijakan lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN - DJPK Kemenkeu...Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah atau untuk kebijakan lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan

Documents

DJPK Kemenkeu · 2019. 8. 13. · Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola budidaya pembenihan ikan secara teknis diatur den an Peraturan Walikota, Telah sesuai dengan UU Nomor

DJPK Kemenkeu · 2019. 8. 13. · Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola budidaya pembenihan ikan secara teknis diatur den an Peraturan Walikota, Telah sesuai dengan UU Nomor

Documents

DJPK Kemenkeu...2020/01/05 · Tarif Pajak Penerangan Jalan penggunaan tenaga listrik untuk sosial sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 3 % (tiga persen); Tarif Pajak

DJPK Kemenkeu...2020/01/05 · Tarif Pajak Penerangan Jalan penggunaan tenaga listrik untuk sosial sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 3 % (tiga persen); Tarif Pajak

Documents

DJPK Kemenkeu...2019/08/03 · tempat duduk tidak temasuk tempat duduk pengemudi Mobil bus lebih dari 26 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi Angkutan Khusus 500.000,00

DJPK Kemenkeu...2019/08/03 · tempat duduk tidak temasuk tempat duduk pengemudi Mobil bus lebih dari 26 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi Angkutan Khusus 500.000,00

Documents

Bahan DJPK - Copy

Bahan DJPK - Copy

Documents

KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM - DJPK Kemenkeu...Tunjangan Umum AlokasiDasar dihitung berdasarkanjumlah gaji PNSD (Pasal 27 ayat (4) UU No 33/2004) Alokasi Dasar dihitung berdasarkan

KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM - DJPK Kemenkeu...Tunjangan Umum AlokasiDasar dihitung berdasarkanjumlah gaji PNSD (Pasal 27 ayat (4) UU No 33/2004) Alokasi Dasar dihitung berdasarkan

Documents