7
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN - EXECUTIVE GATHERING

EXECUTIVE GATHERING...Pembinaan SDM Pemda (DJPK, BPPK) 5. Pelatihan APIP Daerah (DJPK, Itjen) 6. Sistem reward & punishment (DJPK, DJPB SINERGI PENGAWASAN TKDD Program Reformasi DJPK

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EXECUTIVE GATHERING...Pembinaan SDM Pemda (DJPK, BPPK) 5. Pelatihan APIP Daerah (DJPK, Itjen) 6. Sistem reward & punishment (DJPK, DJPB SINERGI PENGAWASAN TKDD Program Reformasi DJPK

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN -

EXECUTIVE GATHERING

Page 2: EXECUTIVE GATHERING...Pembinaan SDM Pemda (DJPK, BPPK) 5. Pelatihan APIP Daerah (DJPK, Itjen) 6. Sistem reward & punishment (DJPK, DJPB SINERGI PENGAWASAN TKDD Program Reformasi DJPK

2

Capaian 2018 dan Tantangan

Perda APBD tepat waktu 486 daerah (2017: 435)

Penurunan simpanan Pemda di perbankan per

November menjadi 215,43T (2017: 216,03T)

Peningkatan local tax ratio menjadi 2,54% (2017: 2,27%)

Pemenuhan belanja infrastruktur 25% Dana Transfer

Umum menjadi 253 daerah (2017: 229 daerah) dan

Alokasi Dana Desa (10% DTU) menjadi 442 daerah

(2017: 400 daerah)

Tingkat kemiskinan perdesaan menjadi 13,1%

(2017: 13,47%)

Tantangan

❑ Ketimpangan fiskal, layanan publik, dan kesejahteraan antar

daerah yang masih perlu diperbaiki.

❑ Prevalensi stunting yang relatif masih tinggi.

❑ Local tax ratio yang belum optimal.

❑ Adanya gap antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan

kebutuhan pendanaan (Pembiayaan kreatif belum dimanfaatkan).

❑ Belum terintegrasinya antarsumber pendanaan.

❑ Kualitas pengelolaan keuangan daerah yang belum memadai

❑ Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dan Dana Kelurahan.

❑ Pengawasan Pemerintah Pusat atas penggunaan TKDD oleh

daerah.

❑ Perluasan basis PDRD yang harmonis dengan pajak pusat.

❑ Pengukuran keberhasilan Dana Kelurahan.

Capaian

Page 3: EXECUTIVE GATHERING...Pembinaan SDM Pemda (DJPK, BPPK) 5. Pelatihan APIP Daerah (DJPK, Itjen) 6. Sistem reward & punishment (DJPK, DJPB SINERGI PENGAWASAN TKDD Program Reformasi DJPK

3

DAU, 50.54%

DBH, 12.87%

DTK, 24.23%

DID, 1.21%

Dana Otsus, DTI, dan Dais, 2.69%

Dana Desa, 8.47%

Dana Alokasi Umum

Pokok-Pokok Kebijakan Umum TKDD 2019

• 50% DBH CHT untuk JKN• DBH DR dapat untuk pencegahan

kebakaran hutan dan perhutanan sosial• Sharing beban jika harga komoditi dan

subsidi naik• Penyelesaian kurang bayar pada Tw IV

• Bersifat STABIL/FINAL• Afirmasi luas wil. laut 100%• Memperhitungkan kenaikan gaji 5%,

gaji 13 dan THR, serta formasi CPNS• Bantuan Pendanaan Kelurahan (Rp 3T)

• Penambahan subbidang GOR dan Perpusda• Penambahan jenis DAK Nonfisik untuk pendidikan

Kesetaraan, Museum & Taman Budaya, Pelayanan Kepariwisataan, Pelayanan Pengolahan Sampah)

Penambahan kategori penilaian, yaitu:• Kemudahan Berusaha, untuk mendorong

perbaikan iklim investasi• Pengelolaan Sampah, untuk

meningkatkan kualitas lingkungan

• Pendanaan pendidikan, sosial, kesehatan, dan infrastruktur di Aceh, Papua, dan Papua Barat

• Pendanaan urusan keistimewaan DIY

STRATEGI OPTIMALISASI DANA DESA:• Reformulasi untuk percepatan pengentasan

kemiskinan• Melanjutkan skema padat karya tunai• Meningkatkan pemberdayaan masyarakat• Mengembangkan kemitraan antara

pengusaha dan kelompok usaha desa.• Pelaksanaan berbasis kinerja

Dana Bagi Hasil

Dana Transfer Khusus

Dana Desa

Dana Insentif Daerah

Dana Otsus, DTI, & Dais

TKDD TA 2019

Rp826,8 T

Optimalisasi Bantuan Pendanaan Kelurahan:• Pengalokasian dan pelaksanaan berbasis kinerja• Fokus penggunaan dana: sapras dan pemberdayaan • Penguatan monev pelaksanaan

Page 4: EXECUTIVE GATHERING...Pembinaan SDM Pemda (DJPK, BPPK) 5. Pelatihan APIP Daerah (DJPK, Itjen) 6. Sistem reward & punishment (DJPK, DJPB SINERGI PENGAWASAN TKDD Program Reformasi DJPK

4

4

Isu – Isu Strategis

Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan

▪ Pengalokasian melalui DAU Tambahan sebesar Rp 3T yang dibagi berdasarkan kategori pelayanan dasar publik daerah, yaitu: Baik

(Rp352,9 Jt/Kel), Perlu Ditingkatkan (Rp370,1 Jt/Kel), dan Sangat Perlu Ditingkatkan (Rp384 Jt/Kel)

▪ Penggunaan ditujukan untuk pembangunan sarpras kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

▪ Penyaluran dalam dua tahap (50%) berbasis kinerja pelaksanaan.

▪ Ukuran Keberhasilan: penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan & kesenjangan, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Reklasifikasi PMK mengenai Pengelolaan TKDD:

1. PMK mengenai pengelolaan dana TKDD yang bersifat umum (DAU, DBH, DID, Dana Otsus);

2. PMK mengenai pengelolaan DAK Fisik;

3. PMK mengenai pengelolaan DAK NonFisik;

4. PMK mengenai pengelolaan Dana Desa.

Penyetaraan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa Dan Perangkat Desa

▪ Latar belakang: tuntutan perangkat desa untuk mendapatkan kesetaraan penghasilan tetap dengan aparatur kelurahan.

▪ Tindak lanjut dalam rangka memenuhi penyetaraan Siltap:

(i) Optimalisasi pendapatan desa melalui ADD dan bagi hasil PDRD; (ii) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja desa;

(iii) relaksasi pengaturan penggunaan sumber pendapatan desa (penggunaan ADD untuk Siltap semula 60 % menjadi 100%)

Perbaikan pengelolaan perpajakan daerah melalui:

▪ PMK No.207 Th.2018 tentang Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah;

▪ PMK No. 208 Th.2018 tentang PedomanPenilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

Disusun dalam rangka mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah dan sebagai referensi penyusunan perkada mengenai penilaian

PBB-P2, tata cara penagihan dan pemeriksaan pajak daerah.

Page 5: EXECUTIVE GATHERING...Pembinaan SDM Pemda (DJPK, BPPK) 5. Pelatihan APIP Daerah (DJPK, Itjen) 6. Sistem reward & punishment (DJPK, DJPB SINERGI PENGAWASAN TKDD Program Reformasi DJPK

Sinergi Pengelolaan Desentralisasi Fiskal

Itjen: • Unit Kepatuhan

Internal,• Pelatihan APIP

Pemda, • Sinergi pengawasan

dan monev bersama

DJP: • Koordinasi Rencana Penerimaan PPh

Ps. 21/25/29 dan PBB P3, termasuk realisasi penerimaan TA berjalan•Optimalisasi perpajakan daerah✓ Perbaikan administrasi dan

modernisasi perpajakan daerah ✓ Kerjasama pertukaran data✓ Koordinasi penyusunan regulasi

pajak daerah✓ Peningkatan kapasitas sistem TI

dan SDM

5

BPPK:Penguatan kapasitas Pemda dan Pemdesa

DJPBn: • Koordinasi penyaluran DAK Fisik &

Dana Desa• Perbaikan manajemen kas daerah, dan

akuntansi keuangan daerah• Pelayanan edukasi dan informasi

(Video conference, Bimtek, FGD)•Monev bersama capaian output Dana

Desa dan DAK Fisik• Analisis hasil riviu APIP Daerah

DJA:• Sinergi kebijakan dan

penyusunan peraturan• Sinkronisasi belanja • Koordinasi Rencana

PNBP Migas & Panas Bumi

DJPPR: Perbaikan manajemen pembiayaan daerah

BKF:Koordinasi Penyusunan KEM-PPKF, Policy Paper

DJBC:Koordinasi Rencana Penerimaan

CHT, termasuk realisasipenerimaan TA Berjalan

1. Pengelolaan berbasis kinerja penyerapan & output (DJPK, DJPB)2. Simplifikasi pelaporan TKDD (DJPK, DJPB)3. Monev bersama capaian output (DJPK, DJPB, Itjen)4. Riviu/kajian pelaksanaan TKDD (DJPK, BKF, DJA)

DJKN: Perbaikan manajemen aset daerah

4. Pembinaan SDM Pemda (DJPK, BPPK)5. Pelatihan APIP Daerah (DJPK, Itjen)6. Sistem reward & punishment (DJPK, DJPB

SINERGI PENGAWASAN TKDD

Page 6: EXECUTIVE GATHERING...Pembinaan SDM Pemda (DJPK, BPPK) 5. Pelatihan APIP Daerah (DJPK, Itjen) 6. Sistem reward & punishment (DJPK, DJPB SINERGI PENGAWASAN TKDD Program Reformasi DJPK

Program Reformasi DJPK

6

Page 7: EXECUTIVE GATHERING...Pembinaan SDM Pemda (DJPK, BPPK) 5. Pelatihan APIP Daerah (DJPK, Itjen) 6. Sistem reward & punishment (DJPK, DJPB SINERGI PENGAWASAN TKDD Program Reformasi DJPK

TERIMAKASIH

facebook.com/KementerianKeuanganRIfacebook.com/DirektoratJenderalPerimbanganKeuangan

@KemenkeuRI@DitjenPK

@KemenkeuRI@DitjenPK

www.youtube.com/KemenkeuRI