Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN -
EXECUTIVE GATHERING
2
Capaian 2018 dan Tantangan
Perda APBD tepat waktu 486 daerah (2017: 435)
Penurunan simpanan Pemda di perbankan per
November menjadi 215,43T (2017: 216,03T)
Peningkatan local tax ratio menjadi 2,54% (2017: 2,27%)
Pemenuhan belanja infrastruktur 25% Dana Transfer
Umum menjadi 253 daerah (2017: 229 daerah) dan
Alokasi Dana Desa (10% DTU) menjadi 442 daerah
(2017: 400 daerah)
Tingkat kemiskinan perdesaan menjadi 13,1%
(2017: 13,47%)
Tantangan
❑ Ketimpangan fiskal, layanan publik, dan kesejahteraan antar
daerah yang masih perlu diperbaiki.
❑ Prevalensi stunting yang relatif masih tinggi.
❑ Local tax ratio yang belum optimal.
❑ Adanya gap antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan
kebutuhan pendanaan (Pembiayaan kreatif belum dimanfaatkan).
❑ Belum terintegrasinya antarsumber pendanaan.
❑ Kualitas pengelolaan keuangan daerah yang belum memadai
❑ Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dan Dana Kelurahan.
❑ Pengawasan Pemerintah Pusat atas penggunaan TKDD oleh
daerah.
❑ Perluasan basis PDRD yang harmonis dengan pajak pusat.
❑ Pengukuran keberhasilan Dana Kelurahan.
Capaian
3
DAU, 50.54%
DBH, 12.87%
DTK, 24.23%
DID, 1.21%
Dana Otsus, DTI, dan Dais, 2.69%
Dana Desa, 8.47%
Dana Alokasi Umum
Pokok-Pokok Kebijakan Umum TKDD 2019
• 50% DBH CHT untuk JKN• DBH DR dapat untuk pencegahan
kebakaran hutan dan perhutanan sosial• Sharing beban jika harga komoditi dan
subsidi naik• Penyelesaian kurang bayar pada Tw IV
• Bersifat STABIL/FINAL• Afirmasi luas wil. laut 100%• Memperhitungkan kenaikan gaji 5%,
gaji 13 dan THR, serta formasi CPNS• Bantuan Pendanaan Kelurahan (Rp 3T)
• Penambahan subbidang GOR dan Perpusda• Penambahan jenis DAK Nonfisik untuk pendidikan
Kesetaraan, Museum & Taman Budaya, Pelayanan Kepariwisataan, Pelayanan Pengolahan Sampah)
Penambahan kategori penilaian, yaitu:• Kemudahan Berusaha, untuk mendorong
perbaikan iklim investasi• Pengelolaan Sampah, untuk
meningkatkan kualitas lingkungan
• Pendanaan pendidikan, sosial, kesehatan, dan infrastruktur di Aceh, Papua, dan Papua Barat
• Pendanaan urusan keistimewaan DIY
STRATEGI OPTIMALISASI DANA DESA:• Reformulasi untuk percepatan pengentasan
kemiskinan• Melanjutkan skema padat karya tunai• Meningkatkan pemberdayaan masyarakat• Mengembangkan kemitraan antara
pengusaha dan kelompok usaha desa.• Pelaksanaan berbasis kinerja
Dana Bagi Hasil
Dana Transfer Khusus
Dana Desa
Dana Insentif Daerah
Dana Otsus, DTI, & Dais
TKDD TA 2019
Rp826,8 T
Optimalisasi Bantuan Pendanaan Kelurahan:• Pengalokasian dan pelaksanaan berbasis kinerja• Fokus penggunaan dana: sapras dan pemberdayaan • Penguatan monev pelaksanaan
4
4
Isu – Isu Strategis
Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan
▪ Pengalokasian melalui DAU Tambahan sebesar Rp 3T yang dibagi berdasarkan kategori pelayanan dasar publik daerah, yaitu: Baik
(Rp352,9 Jt/Kel), Perlu Ditingkatkan (Rp370,1 Jt/Kel), dan Sangat Perlu Ditingkatkan (Rp384 Jt/Kel)
▪ Penggunaan ditujukan untuk pembangunan sarpras kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
▪ Penyaluran dalam dua tahap (50%) berbasis kinerja pelaksanaan.
▪ Ukuran Keberhasilan: penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan & kesenjangan, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Reklasifikasi PMK mengenai Pengelolaan TKDD:
1. PMK mengenai pengelolaan dana TKDD yang bersifat umum (DAU, DBH, DID, Dana Otsus);
2. PMK mengenai pengelolaan DAK Fisik;
3. PMK mengenai pengelolaan DAK NonFisik;
4. PMK mengenai pengelolaan Dana Desa.
Penyetaraan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa Dan Perangkat Desa
▪ Latar belakang: tuntutan perangkat desa untuk mendapatkan kesetaraan penghasilan tetap dengan aparatur kelurahan.
▪ Tindak lanjut dalam rangka memenuhi penyetaraan Siltap:
(i) Optimalisasi pendapatan desa melalui ADD dan bagi hasil PDRD; (ii) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja desa;
(iii) relaksasi pengaturan penggunaan sumber pendapatan desa (penggunaan ADD untuk Siltap semula 60 % menjadi 100%)
Perbaikan pengelolaan perpajakan daerah melalui:
▪ PMK No.207 Th.2018 tentang Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
▪ PMK No. 208 Th.2018 tentang PedomanPenilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
Disusun dalam rangka mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah dan sebagai referensi penyusunan perkada mengenai penilaian
PBB-P2, tata cara penagihan dan pemeriksaan pajak daerah.
Sinergi Pengelolaan Desentralisasi Fiskal
Itjen: • Unit Kepatuhan
Internal,• Pelatihan APIP
Pemda, • Sinergi pengawasan
dan monev bersama
DJP: • Koordinasi Rencana Penerimaan PPh
Ps. 21/25/29 dan PBB P3, termasuk realisasi penerimaan TA berjalan•Optimalisasi perpajakan daerah✓ Perbaikan administrasi dan
modernisasi perpajakan daerah ✓ Kerjasama pertukaran data✓ Koordinasi penyusunan regulasi
pajak daerah✓ Peningkatan kapasitas sistem TI
dan SDM
5
BPPK:Penguatan kapasitas Pemda dan Pemdesa
DJPBn: • Koordinasi penyaluran DAK Fisik &
Dana Desa• Perbaikan manajemen kas daerah, dan
akuntansi keuangan daerah• Pelayanan edukasi dan informasi
(Video conference, Bimtek, FGD)•Monev bersama capaian output Dana
Desa dan DAK Fisik• Analisis hasil riviu APIP Daerah
DJA:• Sinergi kebijakan dan
penyusunan peraturan• Sinkronisasi belanja • Koordinasi Rencana
PNBP Migas & Panas Bumi
DJPPR: Perbaikan manajemen pembiayaan daerah
BKF:Koordinasi Penyusunan KEM-PPKF, Policy Paper
DJBC:Koordinasi Rencana Penerimaan
CHT, termasuk realisasipenerimaan TA Berjalan
1. Pengelolaan berbasis kinerja penyerapan & output (DJPK, DJPB)2. Simplifikasi pelaporan TKDD (DJPK, DJPB)3. Monev bersama capaian output (DJPK, DJPB, Itjen)4. Riviu/kajian pelaksanaan TKDD (DJPK, BKF, DJA)
DJKN: Perbaikan manajemen aset daerah
4. Pembinaan SDM Pemda (DJPK, BPPK)5. Pelatihan APIP Daerah (DJPK, Itjen)6. Sistem reward & punishment (DJPK, DJPB
SINERGI PENGAWASAN TKDD
Program Reformasi DJPK
6
TERIMAKASIH
facebook.com/KementerianKeuanganRIfacebook.com/DirektoratJenderalPerimbanganKeuangan
@KemenkeuRI@DitjenPK
@KemenkeuRI@DitjenPK
www.youtube.com/KemenkeuRI