Dok. Lelang Mbr Koba

8/17/2019 Dok. Lelang Mbr Koba

1/161

1

STANDAR DOKUMEN PENGADAAN

PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMILIHAN LANGSUNG PASCAKUALIFIKASI,

SATU SAMPUL, SISTEM GUGUR, KONTRAK HARGA SATUAN


2/161

2

BAB IUMUM

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.

B. Dalam dokumen ini digunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagaiberikut:

Pekerjaan Konstruksi

KontrakHargaSatuan

: seluruh pekerjaan yang berhubungan denganpelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatanwujud fisik lainnya;

: kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaianseluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu,berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuksetiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasiteknis tertentu, yang volume pekerjaannya masihbersifat perkiraan sementara, sedangkanpembayarannya didasarkan pada hasil pengukuranbersama atas volume pekerjaan yang benar-benartelah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;

HEA : Harga Evaluasi Akhir adalah penyesuaian atau

normalisasi harga terhadap harga penawaran dalamproses pengadaan barang/jasa dimana unsurpreferensi harga telah diperhitungkan berdasarkancapaian TKDN dan status perusahaan;

LDP : Lembar Data Pemilihan adalah data yang memuat ketentuan dan informasi

jenis pekerjaan antara yang spesifik sesuai dengan

lain meliputi penyiapan, penyampaian, pembukaan, kriteria dan tata cara penilaian dokumen penawaran, pengumumanpemenang, sanggahan, dan sanggahan banding;

LDK : Lembar Data Kualifikasi adalah data yang memuatketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengankualifikasi yang diperlukan penyedia barang/jasaantara lain dalam menyiapkan, mengisi formulir isiankualifikasi, dan melengkapi pakta integritas;

Panitia/PejabatPenerima HasilPekerjaan

: panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yangbertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;


3/161

3

APIP : Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;

Penyedia : badan usaha yang menyediakan/melaksanakan

Sub penyedia :

Pekerjaan Konstruksi;

penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan

Kemitraan/Kerja SamaOperasi KSO )

penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);

: kerja sama usaha antar penyedia baik penyedianasional maupun penyedia asing, yang masing-masingpihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung

jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

Surat Jaminan : yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminantertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidakbersyarat (unconditional ), yang dikeluarkan oleh BankUmum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi

yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/Pokja ULPuntuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia;

Kontrak : Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya

disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPKdengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat UmumKontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak(SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagiandari kontrak;

Nilai Kontrak : total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantumdalam Kontrak;

Hari : hari kalender untuk pelaksanaan kontrak dan jaminan-jaminan, sedangkan hari kerja untuk

pelaksanaan proses pemilihan; Direksi

lapangan : tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK,

terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukandalam syarat-syarat khusus kontrak untukmengendalikan pelaksanaan pekerjaan;

Direksi teknis : tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPKuntuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan;

Daftar kuantitasdan harga

: daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian

dari penawaran;


4/161

4

HargaPerkiraan

Sendiri HPS)

Pekerjaan Utama

MataPembayaranUtama

Harga Satuan Pekerjaan HSP)

Metodapelaksanaanpekerjaan

: perhitungan perkiraan biaya seluruh volumepekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan termasuk

beban pajak, biaya umum dan keuntungan pekerjaan yang disusun dan ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikansecara keahlian berdasarkan data yang dapatdipertanggungjawabkan serta digunakan oleh PokjaULP untuk menilai kewajaran penawaran termasukrinciannya;

: jenis pekerjaan yang secara langsung menunjangterwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuaiperuntukannya yang ditetapkan sebagaimanatercantum dalam Dokumen Pengadaan;

: Mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilaibobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh perseratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulaidari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar

yang ditetapkan oleh Pokja ULP dalam DokumenPengadaan;

: harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuantertentu;

: metode/cara kerja yang layak, realistik dan dapatdilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaandan diyakini menggambarkan penguasaan dalampenyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan

yang sistimatis dari awal sampai akhir dan dapatdipertanggung jawabkan secara teknis berdasarkansumber daya yang dimiliki penawar;

Personil inti : Tenaga ahli atau tenaga teknis yang akan ditempatkansecara penuh sesuai dengan persyaratan yangditetapkan sebagaimana tercantum dalam DokumenPengadaan serta posisinya dalam manajemenpelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasipelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakanpekerjaan;

Bagianpekerjaan yangdisubkontrakan

Tanggal mulaikerja

: pekerjaan spesialis atau bagian pekerjaan bukanpekerjaan utama yang ditetapkan sebagaimanatercantum dalam Dokumen Pengadaan, yangpelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dandisetujui terlebih dahulu oleh PPK;

: tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan padaSurat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkanoleh PPK;


5/161

5

Tanggalpenyelesaian

pekerjaan Masa

Pelaksanaanjangka waktu

pelaksanaan)

: tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai,dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama

pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK;: jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung

berdasarkan SPMK sampai dengan serah terimapertama pekerjaan (100%);

Masa Kontrak : jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejaktanggal penandatanganan kontrak sampai denganmasa pemeliharaan berakhir;

Masa

pemeliharaan

Kegagalan Konstruksi

Kegagalan Bangunan

: kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-

syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggalpenyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggalpenyerahan akhir pekerjaan;

: keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai denganspesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalamkontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagaiakibat kesalahan pengguna atau penyedia dalamperiode pelaksanaan kontrak;

: keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakanoleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahuludiperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat PenerimaHasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secarakeseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuaidengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, darisegi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja,dan/atau keselamatan umum.

PA : Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAadalah pejabat pemegang kewenangan penggunaananggaran Kementerian/Lembaga/Satuan KerjaPerangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan padaInstitusi Pengguna APBN/APBD;

KPA : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yangditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atauditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakanAPBD;

ULP : Unit Layanan Pengadaan adalah unit organisasiKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi

yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri ataumelekat pada unit yang sudah ada;


6/161

6

Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP adalah perangkat dari UnitLayanan Pengadaan (ULP) yang berfungsi untuk

melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;

SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada penyediabarang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan;

SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada penyedia barang/jasa untuk memulai melaksanakan pekerjaan, jangka

waktu penyelesaian, dan serah terima pekerjaan;

Pra RK3K : Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontrak adalah dokumen pra rencana enyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi bidang penyelenggaraan konstruksi yang dibuat oleh Penyedia dalam mengajukan penawaran;

C. Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumberpendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

D. Pemilihan Langsung ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yangberbentuk badan usaha, kemitraan/KSO.


7/161

7

BAB II PENGUMUMAN PEMILIHAN LANGSUNG

PENGUMUMAN PEMILIHAN LANGSUNG DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor: 03/APBN-P/POKJA-PKPAM-BB/I/2014

Pokja Satker PKPAM Bangka Belitung pada Direktorat Jenderal Cipta Karya

Dinas PU Prov. Bangka Belitung akan melaksanakan Pemilihan Langsung denganpascakualifikasi untuk paket pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

1. Paket PekerjaanNama paket pekerjaan : Penyediaan P/S Air Minum Bagi Kawasan MBR

Lokasi: IKK Koba Kab. Bangka TengahLingkup pekerjaan : Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum

lengkap dengan sarana penunjangnya.Nilai total HPS : Rp 1.400.000.000,- Satu Milyar Empat Ratus

Juta Rupiah)termasuk PPN

Sumber pendanaan : APBN TA. 2014

2. Persyaratan PesertaIzin Usaha : SBU dan IUJKSub Bidang :

- 25003: Perpipaan air bersih/Limbah, termasukperawatannya Atau

- S1008: Jasa pelaksana konstruksi perpipaan airminum lokal

Kualifikasi : Kecil

3. Pelaksanaan PengadaanTempat dan alamat : Kantor Satker PKPAM Bangka Belitung

Jl. RE. Martadinata No. 35 PangkalpinangWebsite : www.pu.go.id

JJ ll.. RR EE .. MMaa r r ttaa dd iinn aa ttaa NNoo .. 33 55 TTee ll .. 00 77 11 77 44 33 99 11 66 99 PP aa nn kkaa ll iinn aa nn


8/161

8

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

No Ke iatan Hari/Tanggal Waktu (jam) a. Pendaftaran dan Pengambilan

Dokumen Pengadaan Selasa-Senin/

28 Jan s.d. 10 Feb 2014Waktu server

b. Pemberian Penjelasan Senin/03 Feb 2014 10.00 wib s.d.selesai

c. Pemasukan DokumenPenawaran

Senin-Selasa/03 Feb-11 Feb 2014

Waktu server

d. Batas Akhir PemasukanDokumen Penawaran

Selasa/11 Feb 2014 10.00 WIB

e. Pembukaan DokumenPenawaran

Selasa/11 Feb 2014 10.15 WIB

f. Dst.*) …………….. ………….

5. Peserta melakukan pendaftaran secara langsung melalui website kementerianPU : www.pu.go.id eprocurement

6. Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam softcopy dengan diunduh melaluiwebsite Kementerian PU : www.pu.go.id

7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftardan mengambil Dokumen Pengadaan

8. Apabila dokumen anggaran yang telah disahkan (DIPA T.A. 2014) dananyatidak tersedia atau tidak cukup tersedia untuk kegiatan tersebut dan/atauterjadi perubahan lokasi kegiatan, maka pengadaan penyedia barang/jasayang telah dilaksanakan dinyatakan batal demi hukum dan penyediabarang/jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pangkalpinang, 28 Januari 2014

Pokja Satker PKPAMBangka Belitung

http://www.pu.go.id/http://www.pu.go.id/http://www.pu.go.id/http://www.pu.go.id/http://www.pu.go.id/


9/161

9

BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA IKP)

A. Umum

1. Lingkup Pekerjaan 1.1 Pokja ULP mengumumkan kepada para pesertauntuk menyampaikan penawaran atas paketpekerjaan konstruksi sebagaimana tercantumdalam LDP.

1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimanatercantum dalam LDP.

1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untukmenyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkansyarat umum dan syarat khusus kontrak denganmutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang

tercantum dalam kontrak.2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan

sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta 3.1 Pemilihan Langsung pekerjaan konstruksi initerbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta

yang berbentuk badan usaha ataukemitraan/KSO yang memenuhi kualifikasi.

3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukankemitraan/KSO, baik dengan perusahaannasional maupun asing maka peserta harus

memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi yang memuat persentase kemitraan/KSOdan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSOtersebut.

3.3 Untuk nilai pekerjaan di bawahRp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)maka kemitraan/KSO harus terdiri dariperusahaan nasional.

3.4 Peserta kemitraan/KSO dilarang untukmengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi.

3.5 Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yangmengikuti pelelangan harus memiliki bukti IzinPerwakilan Jasa Konstruksi Asing dan melakukankerja sama usaha dengan perusahaan nasionaldalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional

yang memiliki kemampuan dibidang yangbersangkutan.


10/161

10

4. LaranganKorupsi, Kolusi,dan NepotismeKKN),

PenyalahgunaanWewenang sertaPenipuan

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaanini berkewajiban untuk mematuhi etikapengadaan dengan tidak melakukan tindakansebagai berikut :

a berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULPdalam bentuk dan cara apapun, untuk

memenuhi keinginan peserta yangbertentangan dengan Dokumen Pengadaan,dan/atau peraturan perundang-undangan.;

b melakukan persekongkolan dengan pesertalain untuk mengatur hasil Pemilihan Langsung ,sehingga mengurangi/ menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan yangsehat dan/atau merugikan pihak lainsebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan.

Indikasi persekongkolan antar peserta

memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua)indikasi di bawah ini:

1). terdapat kesamaan dalam DokumenPenawaran, antara lain pada: metodekerja, bahan, alat, analisa pendekatanteknis, koefisien, harga satuan dasarupah, bahan dan alat, harga satuanpekerjaan, dan/ atau spesifkasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/ tipe/

jenis) dan/ atau dukungan teknis;

2). seluruh penawaran dari pesertamendekati HPS;

3). adanya keikutsertaan beberapa PenyediaBarang/Jasa yang berada dalam 1 (satu)kendali;

4). adanya kesamaan/kesalahan isi dokumenpenawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, danformat penulisan; atau

5). jaminan penawaran dikeluarkan daripenjamin yang sama dengan nomor seri

yang berurutan.c membuat dan/atau menyampaikan dokumen

dan/atau keterangan lain yang tidak benaruntuk memenuhi persyaratan dalamDokumen Pengadaan ini.

4.2 Peserta yang menurut penilaian Pokja ULPterbukti melakukan tindakan sebagaimanadimaksud dalam pasal 4.1 dikenakan sanksisebagai berikut :


11/161

11

5. LaranganPertentanganKepentingan

a sanksi administratif, seperti digugurkan dariproses Pemilihan Langsung atau pembatalanpenetapan pemenang;

b sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;

c gugatan secara perdata; dan/ataud pelaporan secara pidana kepada pihak

berwenang.

4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULPkepada PA/KPA sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsidan perannya, dilarang memiliki/melakukanperan ganda atau terafiliasi.

5.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud pasal 5.1

antara lain meliputi :a Seorang anggota Direksi atau Dewan

Komisaris suatu Badan Usaha merangkapsebagai anggota Direksi atau DewanKomisaris pada Badan Usaha lainnya yangmenjadi peserta pada Pelelangan pekerjaan

yang sama;

b Penyedia yang telah ditunjuk sebagaikonsultan manajemen konstruksi berperansebagai konsultan perencana/konsultanpengawas untuk pekerjaan fisik yangdirencanakan/diawasi

c Penyedia yang telah ditunjuk sebagaikonsultan perencana/ pengawas bertindaksebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yangdirencanakannya/diawasinya, kecuali dalampelaksanaan Kontrak Pengadaan PekerjaanTerintegrasi;

d pengurus koperasi pegawai dalam suatuKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi atau anak perusahaan padaBUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaandan bersaing dengan perusahaan lainnya,merangkap sebagai anggota Pokja ULP ataupejabat yang berwenang menetapkanpemenang Pelelangan.

5.3 Afiliasi sebagaimana dimaksud pada 5.1 adalahketerkaitan hubungan, baik antar peserta,maupun antara peserta dengan PPK dan/atauanggota Pokja ULP yang antara lain meliputi:

a. hubungan keluarga karena perkawinan danketurunan sampai dengan derajat kedua,

baik secara horizontal maupun vertikal;


12/161

12

b. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baiklangsung maupun tidak langsungmengendalikan atau menjalankanperusahaan peserta;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yangdikendalikan, baik langsung maupun tidak

langsung oleh pihak yang sama yaitu lebihdari 50% (lima puluh perseratus) pemegangsaham dan/atau salah satu pengurusnyasama.

5.4 Pegawai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan

6. PendayagunaanProduksi DalamNegeri

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi.

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikanpenawaran yang mengutamakan pekerjaankonstruksi yang dilaksanakan di Indonesia olehtenaga Indonesia (produksi dalam negeri).

6.2 Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksidimungkinkan menggunakan bahan baku, tenagaahli, dan perangkat lunak yang tidak berasal daridalam negeri (impor) dengan ketentuan:

a pemilahan atau pembagian komponen harusbenar-benar mencerminkan bagian ataukomponen yang telah dapat diproduksi didalam negeri dan bagian atau komponen

yang masih harus diimpor;

b komponen berupa bahan baku belumdiproduksi di dalam negeri dan/atauspesifikasi teknis bahan baku yang diproduksidi dalam negeri belum memenuhipersyaratan;

c pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujiandan lainnya sedapat mungkin dilakukan didalam negeri;

d semaksimal mungkin menggunakan jasapelayanan yang ada di dalam negeri, seperti

jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan,dan pemeliharaan;

e penggunaan tenaga ahli asing dilakukansemata-mata untuk mencukupi kebutuhan

jenis keahlian yang belum dapat diperoleh diIndonesia, disusun berdasarkan keperluan

yang nyata, dan diusahakan secara terencanauntuk semaksimal mungkin terjadinya alihpengalaman/keahlian dari tenaga ahli asingtersebut ke tenaga Indonesia; dan


13/161

13

7. Satu Penawaran Tiap Peserta

f peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi denganspesifikasi teknis, jumlah dan harga yangdilampirkan pada Dokumen Penawaran.

6.3 Pemberian preferensi harga terhadap penawaranpeserta atas penggunaan produksi dalam negeri

ditetapkan dalam LDP.7.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun

sebagai anggota kemitraan/KSO hanya bolehmemasukkan satu penawaran untuk satu paketpekerjaan.

7.2 Setiap peserta yang termasuk dalamkemitraan/KSO dilarang menjadi peserta baiksecara sendiri maupun sebagai anggotakemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaan

yang sama.

B. Dokumen Pengadaan

8. PengambilanDokumenPengadaan

8.1 Semua peserta wajib melakukan pendaftaransebelum mengambil Dokumen Pengadaan.

8.2 Peserta dapat mengambil Dokumen Pengadaansesuai hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman.

9. Isi Dokumen Pengadaan

8.3 Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu)perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilandokumen.

9.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari DokumenPemilihan dan Dokumen Kualifikasi.

9.2 Dokumen Pemilihan meliputi:

a. Umum

b. Pengumuman Pelelangan;

c. Instruksi Kepada Peserta;

d. Lembar Data Pemilihan;

e. Bentuk Dokumen Penawaran:

1) Surat Penawaran;2) Surat Kuasa;

3) Dokumen Penawaran Teknis;

4) Jaminan Penawaran;


14/161

14

10. BahasaDokumenPengadaan

11. Pemberian Penjelasan

f. Bentuk Rancangan Kontrak:

1) Surat Perjanjian/Pokok Perjanjian;

2) Syarat-Syarat Umum Kontrak;

3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

g. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar;

h. Daftar Kuantitas dan Harga;

i. Formulir Pra RK3K; dan

j. Bentuk Dokumen Lain :

1) SPPBJ;

2) SPMK;

3) Jaminan Sanggahan Banding;

4) Jaminan Pelaksanaan;

5) Jaminan Uang Muka;

6) Jaminan Pemeliharaan;

9.3 Isi Dokumen Kualifikasi meliputi :

a. Lembar Data Kualifikasi;

b. Pakta Integritas;

c. Formulir Isian Kualifikasi;

d. Petunjuk Pengisian Formulir IsianKualifikasi;

e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

9.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isiDokumen Pengadaan. Kelalaian menyampaikanDokumen Penawaran yang tidak memenuhipersyaratan yang ditetapkan dalam DokumenPengadaan sepenuhnya merupakan risikopeserta.

9.5 Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulismengenai isi Dokumen Pengadaan kepada PokjaULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

9.6 Pokja ULP wajib menanggapi setiap permintaan

penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis.Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensitertulis dalam proses Pengadaan menggunakan BahasaIndonesia.

11.1 Pemberian penjelasan dilakukan pada waktu dantempat sebagaimana tercantum dalam LDP sertadihadiri oleh peserta yang terdaftar.

11.2 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberianpenjelasan tidak dapat dijadikan dasar untukmenolak/menggugurkan penawaran.


15/161

15

11.3 Perwakilan peserta yang hadir pada saatpemberian penjelasan menunjukkan tandapengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.

11.4 Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULPmenjelaskan kepada peserta mengenai :

a lingkup pekerjaan; b metode pemilihan [Pelelangan Umum/

Pemilihan Langsung] ;c cara penyampaian Dokumen Penawaran;d kelengkapan yang harus dilampirkan bersama

Dokumen Penawaran;e jadwal batas akhir pemasukan Dokumen

Penawaran dan pembukaan DokumenPenawaran;

f tatacara pembukaan Dokumen Penawaran; g metode evaluasi; h hal-hal yang menggugurkan penawaran;i jenis kontrak yang akan digunakan;

j ketentuan dan cara evaluasi berkenaandengan preferensi harga atas penggunaanproduksi dalam negeri;

k ketentuan tentang penyesuaian harga;l risiko K3 yang mungkin timbul akibat

pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya;m ketentuan dan cara sub kontrak sebagian

pekerjaan kepada Usaha Mikro dan UsahaKecil serta koperasi kecil;n besaran, masa berlaku dan penjamin yang

dapat menerbitkan jaminan;o ketentuan tentang asuransi, asuransi

pekerjaan; danp ketentuan lain yang dipersyaratkan.

11.5 Apabila diperlukan, Pokja ULP dapat memberikanpenjelasan lanjutan dengan cara melakukanpeninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangandan keperluan peserta ditanggung masing-masing.

11.6 Pemberian penjelasan mengenai isi DokumenPengadaan, pertanyaan dari peserta, jawabandari Pokja ULP, perubahan substansi dokumen,hasil peninjauan lapangan, serta keteranganlainnya harus dituangkan dalam Berita AcaraPemberian Penjelasan (BAPP) yangditandatangani oleh anggota Pokja ULP danminimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadirdan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Dokumen Pengadaan.


16/161

16

12. PerubahanDokumenPengadaan

13. TambahanWaktuPemasukanDokumen

Penawaran

11.7 Apabila tidak ada satupun peserta yang hadiratau yang bersedia menandatangani BAPP, makaBAPP cukup ditandatangani oleh anggota PokjaULP yang hadir.

11.8 Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada11.6 terdapat hal-hal/ketentuan baru atau

perubahan penting yang perlu ditampung, makaPokja ULP menuangkan ke dalam AdendumDokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidakterpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

11.9 Apabila ketentuan baru atau perubahan pentingtersebut tidak dituangkan dalam AdendumDokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atauperubahan tersebut dianggap tidak ada danketentuan yang berlaku adalah ketentuan dalamDokumen Pengadaan awal.

11.10 Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untukmengambil salinan BAPP dan/atau AdendumDokumen Pengadaan (apabila ada).

11.11 Peserta dapat mengambil salinan BAPP dan/atauAdendum Dokumen Pengadaan yang disediakanoleh Pokja ULP atau mengunduhnya melaluiwebsite Kementerian/ Lembaga/ PemerintahDaerah/ Institusi sebagaimana tercantum dalamLDP.

11.12 Sangat dianjurkan kepada peserta untukmenghadiri pemberian penjelasan pekerjaan dikantor dan peninjauan lapangan agar dapatmenyiapkan penawarannya dengan baik.

12.1 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batasakhir pemasukan penawaran, Pokja ULP dapatmenetapkan Adendum Dokumen Pengadaan,berdasarkan informasi baru yang mempengaruhiketentuan pemilihan maupun substansiDokumen Pengadaan.

12.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari DokumenPengadaan.

12.3 Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk

mengambil salinan Adendum DokumenPengadaan.12.4 Peserta dapat mengambil salinan Adendum

Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh PokjaULP atau mengunduhnya melalui websiteKementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP.

Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Pokja ULP dapatmemberikan tambahan waktu untuk memasukkanDokumen Penawaran.


17/161

17

C. Penyiapan Dokumen Penawaran

14. Biaya dalamPenyiapanPenawaran

15. Bahasa Penawaran

16. Dokumen Penawaran

14.1 Peserta menanggung semua biaya dalampenyiapan dan penyampaian penawaran.

14.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian

apapun yang ditanggung oleh peserta.15.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan

Bahasa Indonesia.

15.2 Dokumen pendukung yang terkait denganDokumen Penawaran dapat menggunakan BahasaIndonesia atau bahasa asing.

15.3 Dokumen pendukung yang berbahasa asing perludisertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia.Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka

yang berlaku adalah penjelasan dalam BahasaIndonesia.

16.1 Dokumen Penawaran pokok/utama palingkurang terdiri atas:

a. Penawaran Administrasi;

b. Penawaran Teknis;

c. Penawaran Harga; dan

d. Dokumen Isian Kualifikasi.

16.2 Dokumen Penawaran, meliputi :

a. surat penawaran didalamnya mencantumkan:

1) tanggal;

2) masa berlaku penawaran;

3) harga penawaran; dan

4) tanda tangan:

a) direktur utama/pimpinan perusahaan;

b) penerima kuasa dari direkturutama/pimpinan perusahaan yangnama penerima kuasanya tercantumdalam akta pendirian atauperubahannya;

c) kepala cabang perusahaan yangdiangkat oleh kantor pusat yangdibuktikan dengan dokumen otentik;atau

d) pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili perusahaan

yang bekerja sama.


18/161

18

b. Jaminan Penawaran asli;

c. daftar kuantitas dan harga;

d. surat kuasa dari direktur utama/pimpinanperusahaan kepada penerima kuasa yangnamanya tercantum dalam akta pendirianatau perubahannya (apabila dikuasakan);

e. formulir Pra RK3K;

f. dokumen isian kualifikasi; dan

g. dokumen lain, Brosur, POA

j. dokumen penawaran teknis:

1) metode pelaksanaan;

2) Jadwal waktu pelaksanaan;

3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlahperalatan (agar dicantumkan yang sama

dengan isian kualifikasi dan akandilakukan penilaian berdasarkan isiantersebut);

4) spesifikasi teknis (apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dari yang

17. Harga Penawaran

ditetapkan);

5) daftar personil inti (agar dicantumkan yang sama dengan isian kualifikasi danakan dilakukan penilaian berdasarkanisian tersebut);

7.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalamangka dan huruf.

17.2 Peserta mencantumkan harga satuan dan hargatotal untuk setiap mata pembayaran/pekerjaandalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika hargasatuan ditulis nol atau tidak dicantumkan makapekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.

17.3 Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraanKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dankeuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, danpungutan lain serta biaya asuransi yang harusdibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paketpekerjaan konstruksi ini telah diperhitungkandalam total harga penawaran.


19/161

19

18. Mata UangPenawarandan CaraPembayaran

19. Masa Berlaku Penawaran

20. BentukDokumenPenawaran

21. Pakta Integritas

22. PengisianDokumen IsianKualifikasi

18.1 Semua harga dalam penawaran harus dalambentuk mata uang sebagaimana tercantum dalamLDP.

18.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaandilakukan sesuai dengan cara sebagaimanatercantum dalam LDP dan diuraikan dalamSyarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

19.1 Masa berlaku penawaran sebagaimana tercantumdalam LDP.

19.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan,sebelum akhir masa berlakunya penawaran, PokjaULP dapat meminta kepada seluruh peserta secaratertulis untuk memperpanjang masa berlakunyapenawaran tersebut dalam jangka waktu tertentupaling kurang sampai perkiraanpenandatanganan kontrak.

19.3 Berkaitan dengan 19.2, maka peserta dapat :

a menyetujui permintaan tersebut tanpamengubah penawaran; atau

b menolak permintaan tersebut dan dapatmengundurkan diri secara tertulis serta tidakdikenakan sanksi.

Dokumen Penawaran disampaikan melaluieprocurement www.pu.go.id dalam bentuk PDF

21.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dantidak melakukan dan akan melaporkan terjadinyakolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) termasukpenyalahgunaan wewenang dalam pengadaanpekerjaan konstruksi.

21.2 Pakta Integritas dimasukkan dalam DokumenIsian Kualifikasi dan menjadi bagian DokumenPenawaran.

22.1 Peserta berkewajiban untuk melengkapi danmenandatangani Pakta Integritas serta mengisi

Formulir Isian Kualifikasi.

22.2 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasiditandatangani oleh:

a direktur utama/pimpinan perusahaan;

http://www.pu.go.id/http://www.pu.go.id/


20/161

20

23. Jaminan Penawaran

b penerima kuasa dari direktur utama/pimpinanperusahaan yang nama penerima kuasanyatercantum dalam akta pendirian atauperubahannya;

c kepala cabang perusahaan yang diangkat olehkantor pusat yang dibuktikan dengandokumen otentik; atau

d pejabat yang menurut perjanjian kerja samaberhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

23.1 Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalammata uang penawaran sebagaimana tercantumdalam LDP.

23.2 Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagaiberikut:

a diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaanpenjaminan atau perusahaan asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian(suretyship) sebagaimana ditetapkan olehMenteri Keuangan;

b Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggalterakhir pemasukan penawaran dan masaberlakunya tidak kurang dari waktusebagaimana tercantum dalam LDP;

c nama peserta sama dengan nama yang

tercantum dalam Jaminan Penawaran;d besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang

dari nilai nominal sebagaimana tercantumdalam LDP;

e besaran nilai Jaminan Penawarandicantumkan dalam angka dan huruf;

f nama Pokja ULP yang menerima JaminanPenawaran sama dengan nama Pokja ULP yangmengadakan pelelangan;

g paket pekerjaan yang dijamin sama dengan

paket pekerjaan yang dilelangkan;h Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan

tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat14 (empat belas) hari kerja, setelah suratpernyataan wanprestasi dari Pokja ULPditerima oleh Penerbit Jaminan; dan

i Jaminan Penawaran atas nama perusahaankemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harusdi tulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO


21/161

21

23.3 Jaminan Penawaran dari pemenang lelang danpemenang cadangan akan dikembalikan setelahpemenang lelang menyerahkan JaminanPelaksanaan dan menandatangani kontrak.

23.4 Jaminan Penawaran dari peserta yang tidakditetapkan sebagai pemenang lelang dan

pemenang cadangan akan dikembalikan setelahpenandatanganan kontrak.

23.5 Jaminan Penawaran akan disita apabila sebagai:

a peserta terlibat KKN;

b peserta menarik kembali penawarannyaselama dilaksanakannya pelelangan;

c calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambahnilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal hargapenawarannya di bawah 80% HPS;

d calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 setelah dilakukan evaluasi,tidak hadir dalam klarifikasi dan/atauverifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidakdapat diterima; atau

e calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 mengundurkan diri atau

gagal tanda tangan kontrak.

D. Penyampaian Dokumen Penawaran

24. Penyampulandan PenandaanSampulPenawaran

24.1 Penyampaian Dokumen Penawaran denganmenggunakan metode 1 (satu) sampul.

24.2 Peserta memasukkan Dokumen Penawaranmelalui eprocurement www.pu.go.id dalambentuk PDF.

25. CaraPenyampaianDokumenPenawaran

26. Batas Akhir

Pemasukan Penawaran

25.1 Peserta menyampaikan langsung DokumenPenawaran kepada Pokja ULP sesuai jadwal sebagaimanatercantum dalam LDP melalui eprocurement www.pu.go.id

25.2 Peserta boleh menarik, mengganti, mengubahatau menambah dokumen penawarannya,sebelum batas akhir pemasukan DokumenPenawaran.

25.3 Penarikan, penggantian, pengubahan, ataupenambahan Dokumen Penawaran harusdisampaikan dengan memberikan keteranganpada file kata ―PENARIKAN‖, ―PENGGANTIAN‖,―PENGUBAHAN‖ atau ‖ PENAMBAHAN‖.

Penawaran harus disampaikan kepada dan harus sudahditerima oleh Pokja ULP paling lambat di tempat dan

pada waktu sebagimana tercantum dalam LDP

http://www.pu.go.id/http://www.pu.go.id/http://www.pu.go.id/http://www.pu.go.id/


22/161

22

27. Penawaran Terlambat

27.1 Setiap dokumen penawaran dan/atau sebagiantambahan Dokumen Penawaran yang diterimaoleh Pokja ULP secara langsung oleh Pokja ULPsetelah batas akhir pemasukan penawaranditutup, akan ditolak langsung oleh sistemeprocurement.

E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

28. Pembukaan Penawaran

28.1 Dokumen Penawaran dibuka di hadapan pesertapada waktu dan tempat sebagaimana tercantumdalam LDP yang dihadiri paling kurang 2 (dua)peserta sebagai saksi.

28.2 Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaanDokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal

dan surat tugas kepada Pokja ULP.28.3 Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu)

peserta sebagai saksi, maka Pokja ULP menundapembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua)

jam.

28.4 Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanyaada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi,maka pembukaan Dokumen Penawaran tetapdilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan diluar Pokja ULP yang ditunjuk oleh Pokja ULP.

28.5 Pokja ULP membuka tempat pemasukan DokumenPenawaran dihadapan para peserta.

28.6 Pokja ULP meneliti tempat pemasukan DokumenPenawaran dan menghitung jumlah DokumenPenawaran yang masuk dihadapan peserta.

28.7 Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabiladokumen penawaran pokok/utama sebagaimanadimaksud pada 16.1 terpenuhi. Surat pengundurandiri (misalnya) tidak termasuk sebagai penawaran.

28.8 Apabila jumlah penawaran yang masuk ke dalamkotak/tempat pemasukan Dokumen Penawarankurang dari 3 (tiga) maka pelelangan dinyatakan

gagal.

28.9 Dokumen Penawaran dengan file bertanda―PENARIKAN‖, ―PENGGANTIAN‖, ―PENGUBAHAN‖atau ‖PENAMBAHAN‖, harus dibuka dan dibacaterlebih dahulu.

28.10 Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibukaapabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumendengan sampul bertanda ―PENARIKAN‖.

28.11 Pokja ULP membuka file Dokumen Penawaran

dihadapan peserta


23/161

23

28.12 Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapanpara peserta mengenai kelengkapan/pemenuhanDokumen Penawaran yang meliputi :

a surat penawaran yang didalamnya tercantummasa berlaku penawaran dan harga penawaran;

b surat kuasa dari direktur utama/pimpinanperusahaan kepada penerima kuasa yangnamanya tercantum dalam akta pendirian atauperubahannya (apabila dikuasakan);

c Jaminan Penawaran asli;

d daftar kuantitas dan harga;

e surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi(apabila bermitra);

f dokumen penawaran teknis;

g formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;

h formulir Pra RK3K;

i dokumen isian kualifikasi; dan

j dokumen lain yang dipersyaratkan seperti:Daftar barang yang diimpor (apabila impor).

28.13 Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaranpada waktu pembukaan penawaran kecuali menolakuntuk yang terlambat memasukkan penawaran.

28.14 Pokja ULP membuat Berita Acara PembukaanPenawaran yang paling kurang memuat :

a jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;

b jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dantidak lengkap;

c harga penawaran masing-masing peserta;

d kelainan-kelainan yang dijumpai dalamDokumen Penawaran (apabila ada);

e keterangan lain yang dijumpai dalampembukaan Dokumen Penawaran (apabila ada);

f tanggal pembuatan Berita Acara; dan

g tanda tangan anggota Pokja ULP dan wakilpeserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk olehPokja ULP apabila tidak ada saksi dari peserta.

28.15 Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaanpenawaran, maka penyebab penundaan tersebutharus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.

28.16 Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara


24/161

24

ditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang hadirdan 2 (dua) orang saksi.

29. Klarifikasi DanKonfirmasiPenawaran

30. Hak Menolakatau MenerimaPenawaran

31. Evaluasi Penawaran

28.17 Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran.

28.18 Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang

hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran danPokja ULP dapat mengunggah salinan tersebutmelalui website Kementerian PU sebagaimanatercantum dalam LDP yang dapat diunduh olehmasing-masing peserta.

29.1 Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, PokjaULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal

yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Pesertaharus memberikan tanggapan atas klarifikasi.Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi danharga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atasklarifikasi harus dilakukan secara tertulis.

29.2 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengandokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukankonfirmasi kebenarannya termasuk peninjauanlapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.

29.3 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkanpenawaran.

Dalam keadaan khusus, Pokja ULP berhak membatalkanproses pelelangan, menerima atau menolak penawaranatau semua penawaran setiap saat sebelumpenandatanganan kontrak, dan tidak dapat dimintabertanggung jawab apapun kepada penawar atauberkewajiban untuk menginformasikan kepada penawaralasan dari tindakan tersebut. Dalam hal pembatalan,semua penawaran khususnya jaminan penawaran segeradikembalikan kepada penawar.

31.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur.

31.2 Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksiaritmatik dengan ketentuan :

a volume 1 pekerjaan yang tercantum dalam daftarkuantitas dan harga disesuaikan dengan yang

tercantum dalam Dokumen Pengadaan;b apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara

volume dengan harga satuan pekerjaan, makadilakukan pembetulan, dengan ketentuan hargasatuan pekerjaan yang ditawarkan tidak bolehdiubah 2; dan

1 Volume yang dimaksud adalah perkalian antara satuan dengan kuantitas, masing-masing

dilakukan pembetulan.2 Harga satuan pekerjaan dilakukan pembetulan apabila terjadi kesalahan penempatan desimal.


25/161

25

c jenis pekerjaan:

1). yang tidak diberi harga satuan dianggapsudah termasuk dalam harga satuan

pekerjaan yang lain dan harga satuan padadaftar kuantitas dan harga tetap dibiarkankosong.

2). tidak ditawarkan atau menawarkan dibawah spesifikasi yang ditentukan, makadilakukan klarifikasi, apabila hasil klarifikasimenunjukkan jenis pekerjaan tersebutmerupakan pekerjaan utama ( major item )dan merupakan penyimpangan yang bersifatpenting/pokok yang mempengaruhilingkup, kualitas dan hasil/kinerjapekerjaan maka dinyatakan tidak memenuhipersyaratan dan penawaran tidak dilakukanevaluasi lebih lanjut.

31.3 Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilaipenawaran sehingga urutan peringkat dapatmenjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutanperingkat semula.

31.4 Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihinilai total HPS dinyatakan gugur.

31.5 Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULPmenyusun urutan dimulai dari nilai penawaranterendah terkoreksi.

31.6 Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui websiteKementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP.

31.7 Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukanoleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga)penawaran yang memenuhi syarat yang dimulaidari penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.

31.8 Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurangdari 3 (tiga) penawar yang menawar harga di

bawah HPS maka proses lelang tetap dilanjutkandengan melakukan evaluasi penawaran.

31.9 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yangmeliputi :

a evaluasi administrasi;b evaluasi teknis; danc evaluasi harga.

31.10 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagaiberikut :

a Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi,


26/161

26

mengganti dan/atau mengubah kriteria danpersyaratan yang telah ditetapkan dalamDokumen Pengadaan;

b Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah,mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isiDokumen Penawaran;

c penawaran yang memenuhi syarat adalahpenawaran yang sesuai dengan ketentuan antaralain disampaikan oleh penawar yang berhak,pada waktu yang telah ditentukan, untuk paketpekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi syaratadministrasi, syarat teknis dalam menyelesaikanpekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yangditetapkan dalam Dokumen Pengadaan danharga yang wajar dapat dipertanggung jawabkantanpa ada penyimpangan yang bersifat

penting/pokok atau penawaran bersyarat;d penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau

penawaran bersyarat adalah:

1). penyimpangan dari Dokumen Pengadaan yang mempengaruhi lingkup, kualitas danhasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2). penawaran dari peserta dengan persyaratantambahan yang akan menimbulkanpersaingan usaha tidak sehat dan/atau tidakadil diantara peserta yang memenuhi syarat.

e para pihak dilarang mempengaruhi ataumelakukan intervensi kepada Pokja ULP selamaproses evaluasi;

f apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanyapersaingan usaha yang tidak sehat dan/atauterjadi pengaturan bersama(kolusi/persekongkolan) antara peserta, PokjaULP dan/atau PPK, dengan tujuan untukmemenangkan salah satu peserta, maka:

1). peserta yang ditunjuk sebagai calonpemenang dan peserta lain yang terlibat

dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;2). anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang

terlibat persekongkolan diganti, dikenakansanksi administrasi dan/atau pidana;

3). proses evaluasi tetap dilanjutkan denganmenetapkan peserta lainnya yang tidakterlibat (apabila ada); dan

4). apabila tidak ada peserta lain sebagaimanadimaksud pada angka 3), maka pelelangandinyatakan gagal.


27/161

27

31.11 Evaluasi Administrasi :

a penawaran dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasi, apabila :1). syarat-syarat substansial yang diminta

berdasarkan Dokumen Pengadaandipenuhi/dilengkapi:

a) surat penawaran;

b) surat kuasa dari direkturutama/pimpinan perusahaan kepadapenerima kuasa yang namanyatercantum dalam akta pendirian atauperubahannya (apabila dikuasakan);

c) Jaminan Penawaran asli;

d) Daftar Kuantitas dan Harga;

e) surat perjanjian kemitraan/kerja samaoperasi (apabila bermitra);

f) formulir Pra RK3K (apabila formulir PraRK3K tidak diisi atau dibiarkan tetapkosong maka dianggap tidakmelampirkan);

g) formulir rekapitulasi perhitunganTKDN (khusus untuk peserta yangtidak menyampaikan formulir TKDN,penawarannya tidak digugurkan dannilai TKDN-nya dianggap nol);

h) dokumen lainnya (apabila diper-syaratkan, dicantumkan dalam LDPseperti, daftar barang yang diimpor(apabila impor); dan

i) dokumen penawaran teknis:

(1) metode pelaksanaan;

(2) jangka waktu pelaksanaan;(3) jenis, kapasitas, komposisi dan

jumlah peralatan (penilaianberdasarkan isian yang ada didalam dokumen isian kualifikasi) 3;

(4) spesifikasi teknis (apabilamengajukan spesifikasi yangberbeda dari yang ditetapkan);

3

Apabila tidak melampirkan dalam dokumen penawaran teknis, maka penawaran tidak dapatdinyatakan gugur administrasi melainkan diperiksa terlebih dahulu pada isian kualifikasi


28/161

28

(5) daftar personil inti yangditempatkan secara penuh

(penilaian berdasarkan isian yangada di dalam dokumen isiankualifikasi) 4;

(6) daftar bagian pekerjaan yang akandisubkontrakkan (ketentuansubkontrak dipersyaratkan untuknilai paket di atasRp 25.000.000.000,00); dan

(7) sertifikat garansi khususnyauntuk pekerjaan EngineeringProcurement and Construction/EPC(apabila dipersyaratkan).

2). surat penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut :

a) ditandatangani oleh :

(1) direktur utama / pimpinanperusahaan;

(2) penerima kuasa dari direkturutama/pimpinan perusahaan yangnama penerima kuasanyatercantum dalam akta pendirianatau perubahannya;

(3) kepala cabang perusahaan yangdiangkat oleh kantor pusat yangdibuktikan dengan dokumenotentik; atau

(4) pejabat yang menurut perjanjiankerja sama berhak mewakiliperusahaan yang bekerja sama.

b) jangka waktu berlakunya suratpenawaran tidak kurang dari waktu

sebagaimana tercantum dalam LDP,dengan ketentuan:

(1) apabila ada perbedaan nilaipenulisan antara angka dan hurufmaka yang diakui adalah tulisanhuruf;

(2) apabila nilai yang tertulis dalamangka jelas sedangkan nilai dalam

4 Apabila tidak melampirkan dalam dokumen penawaran teknis, maka penawaran tidak dapat

dinyatakan gugur administrasi melainkan diperiksa terlebih dahulu pada isian kualifikasi


29/161

29

huruf tidak jelas, maka nilai yangdiakui adalah nilai yang tertulisdalam angka; atau

(3) apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.

c) Bertanggal.

3). Jaminan Penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut :

a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri

Keuangan;b) Jaminan Penawaran dimulai sejak

tanggal terakhir pemasukan penawarandan masa berlakunya tidak kurang dariwaktu sebagaimana tercantum dalamLDP;

c) nama peserta sama dengan nama yangtercantum dalam Jaminan Penawaran;

d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidakkurang dari nilai sebagaimana

tercantum dalam LDP;e) besaran nilai Jaminan Penawaran

dicantumkan dalam angka dan huruf;

f) nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan namaPokja ULP yang mengadakanpelelangan;

g) paket pekerjaan yang dijamin samadengan paket pekerjaan yangdilelangkan;

h) Jaminan Penawaran harus dapatdicairkan tanpa syarat (unconditional)sebesar nilai Jaminan dalam waktupaling lambat 14 (empat belas) harikerja, setelah surat pernyataanwanprestasi dari Pokja ULP diterimaoleh Penerbit Jaminan;

i) Jaminan Penawaran atas namaperusahaan kemitraan (Kerja SamaOperasi/KSO) harus ditulis atas namaperusahaan kemitraan/KSO;

j) substansi dan keabsahan/keaslian


30/161

30

Jaminan Penawaran telah diklarifikasidan dikonfirmasi terkait huruf h) diatas secara tertulis oleh Pokja ULPkepada penerbit jaminan;

4). surat kuasa (apabila dikuasakan):

a) Harus ditandatangani direktur utama /pimpinan perusahaan;

b) Nama penerima kuasa harus tercantumdalam akte pendirian atauperubahannya;

c) Dalam hal kemitraan, surat kuasaditandatangani oleh anggota kemitraan

yang diwakili menurut perjanjian kerjasama.

b Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi secaratertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan

meragukan namun tidak boleh mengubahsubstansi;

c peserta yang memenuhi persyaratan administrasidilanjutkan dengan evaluasi teknis;

d apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi,Kelompok Kerja ULP melakukan evaluasiadministrasi terhadap penawar terendahberikutnya (apabila ada);

e apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta

yang memenuhi persyaratan administrasi, makaevaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis;dan

f apabila tidak ada peserta yang memenuhipersyaratan administrasi, maka pelelangandinyatakan gagal.

31.12 Evaluasi Teknis:

a evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yangmemenuhi persyaratan administrasi;

b unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai

dengan yang ditetapkan;c evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur

dengan ketentuan:

1). Pokja ULP menilai persyaratan teknisminimal yang harus dipenuhi denganmembandingkan pemenuhan persyaratanteknis sebagaimana tercantum dalam LDPdan LDK (untuk personil inti dan peralatanminimal);

2). penilaian persyaratan teknis minimaldilakukan terhadap:


31/161

31

a) metode pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan layak, realistik dantahapannya dapat dilaksanakan untukpenyelesaian pekerjaan berdasarkansumber daya yang dimiliki dan diyakinimenggambarkan penguasaan dalampenyelesaian pekerjaan. Metodapelaksanaan pekerjaan dilengkapimetode kerja untuk jenis-jenispekerjaan utama dan pekerjaanpenunjang atau pekerjaan sementara

yang ikut menentukan keberhasilanpelaksanaan pekerjaan utama. Jenis-

jenis pekerjaan utama dan pekerjaanpenunjang/ sementara yang ikutmenentukan keberhasilan pelaksanaanpekerjaan utama ditetapkan dalamLDP. Pekerjaan penunjang / sementara

dimaksud, misalnya:(1) Pembuatan saluran pengelak

(diversion channel);

(2) Pengeringan tempat pekerjaan(dewatering/unwatering) yangberat;

(3) Pembuatan konstruksi pengaman(protection construction); atau

(4) Pengaturan lalu lintas (trafficmanagement).

b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan(sampai dengan serah terimapertama/ Provision Hand Over (PHO))

yang ditawarkan tidak melampaui bataswaktu sebagaimana tercantum dalamLDP.

c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlahperalatan minimal yang disediakanuntuk pelaksanaan pekerjaan harussesuai dengan yang tercantum dalamLembar Data Kualifikasi (LDK). Evaluasi

dilakukan terhadap data peralatan yangtercantum pada isian kualifikasi.

d) spesifikasi teknis memenuhipersyaratan. Bagi penawar yangmenyampaikan spesifikasi teknis yangberbeda dari yang ditetapkan dalamDokumen Pengadaan maka spesifikasiteknis tidak boleh kurang dari yangdisyaratkan, dan bagi penawar yangtidak menyampaikan perubahanspesifikasi teknis maupun tidak

menyampaikan spesifikasi teknis


32/161

32

dianggap menyampaikan sama denganspesifikasi teknis yang dipersyaratkandalam Dokumen Pengadaan;

e) personil inti:

(1) yang ditempatkan secara penuhsesuai dengan persyaratansebagaimana tercantum dalamLembar Data Kualifikasi (LDK)meliputi pengalaman, keahlian/keterampilan, tingkat pendidikan,serta posisinya dalam manajemenpelaksanaan pekerjaan sesuaidengan organisasi pelaksanaan

yang diajukan.

(a) Tenaga ahli untuk usahanon kecil; atau

(b) Tenaga terampil/teknisuntuk usaha kecil.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap datapersonil inti yang tercantum padaisian kualifikasi;

f) bagian pekerjaan yang akandisubkontrakkan sesuai denganpersyaratan sebagaimana tercantumdalam LDP;

g) sertifikat garansi khususnya untukpekerjaan Engineering Procurementand Construction/ EPC (apabiladipersyaratkan);

h) Pra RK3K memenuhi persyaratanKeselamatan dan Kesehatan Kerja yangakan dilakukan pada saat pelaksanaanpekerjaan konstruksi dan dituangkandalam RK3K. Apabila terdapat hal yangmeragukan dapat dilakukan klarifikasihanya untuk menegaskan bahwa K3akan dilaksanakan. Tidak dapatmenggugurkan teknis berdasarkan PraRK3K.

3). Pokja ULP dapat meminta ujimutu/teknis/fungsi untuk bahan/alattertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;

d apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULPmelakukan klarifikasi dengan peserta. Hasilklarifikasi dapat menggugurkan penawaran;

e peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknisdilanjutkan ke tahap evaluasi harga


33/161

33

f apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelahkoreksi aritmatik ada yang tidak memenuhipersyaratan teknis, Pokja ULP dapat melakukanevaluasi penawaran terhadap penawar terendahberikutnya (apabila ada);

g apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetapdilanjutkan dengan evaluasi harga;

h apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasiteknis maka pelelangan dinyatakan gagal.

Apabila dalam evaluasi menggunakan ambang batasunsur teknis yang dinilai, maka evaluasi teknisdilakukan dengan membandingkan pemenuhan

persyaratan teknis (perolehan nilai) unsur dan subunsur yang ditetapkan dalam LDP. Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsurmemenuhi ambang batas minimal sebagaimanatercantum dalam Dokumen Pengadaan/LDP.

31.13 Evaluasi Harga :

a Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan :

1). total harga penawaran terkoreksidibandingkan nilai total HPS:

a) apabila total hargaterkoreksi melebihi nilaidinyatakan gugur; dan

penawarantotal HPS,

b) apabila semua hargaterkoreksi di atas nilai

penawarantotal HPS,

pelelangan dinyatakan gagal;

2). harga satuan penawaran yang nilainya lebihbesar dari 110% (seratus sepuluhperseratus) dari harga satuan yangtercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi.Apabila setelah dilakukan klarifikasiternyata harga satuan penawaran tersebuttimpang, maka harga satuan penawarantimpang hanya berlaku untuk volume sesuaidengan Daftar Kuantitas dan Harga;

3). mata pembayaran yang harga satuannya nolatau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dankegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan.Harganya dianggap termasuk dalam hargasatuan pekerjaan lainnya;


34/161

34

b Dilakukan klarifikasi kewajaran harga denganketentuan sebagai berikut :1). Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbedadibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP;

2). Dalam hal Klarifikasi kewajaran harga

apabila harga penawaran dibawah 80%(delapan puluh perseratus) HPS, Pokja ULPmeminta rincian/uraian Harga SatuanPekerjaan (HSP) dari Mata PembayaranUtama.

Dari rincian/uraian Harga Satuan Pekerjaan(HSP) tersebut, selanjutnya Pokja ULPmelakukan evaluasi sebagai berikut:

a) menilai rincian/uraian Harga SatuanPekerjaan (HSP) dari Mata PembayaranUtama meliputi komponen tenaga kerja,peralatan, dan bahan (materialkonstruksi) yang perlu dinilaikewajarannya untuk diteliti dandianalisa mencakup beberapa faktor:

(1) Kesesuaian/Komposisi penggunaanbahan (material konstruksi) untukmemperoleh suatu produk konstruksi yang memenuhi syarat/spesifikasi teknis (misal komposisi agregat, semen PC danlainnya untuk menghasilkan beton

K 125).(2) Kesesuaian/Komposisi penggunaan

tenaga kerja yang diberlakukanpada pekerjaan konstruksi di lokasikegiatan pada penawaran (misalmandor, kepala tukang, tukang,pembantu tukang).

(3) Kesesuaian/Komposisi penggunaanperalatan yang meliputi peralatan

yang tercantum dalam daftarperalatan yang diberikan dalam

penawaran, komposisi, kapasitasproduk, bahan penunjang, danperhitungan biaya peralatan yangdigunakan untuk menghasilkankonstruksi yang memenuhi syaratteknis (misal alat pemadatantanah).

(4) Kesesuaian harga satuanbahan,upah, peralatan dengan hargapasaran pada saat penawaran. Hargasatuan bahan tersebut dapat dibuktikan(misal harga semen, besi beton yangdicantumkan).


35/161

35

Apabila hasil analisa/evaluasimengindikasikan bahwa pekerjaan yangtermasuk Mata Pembayaran Utamatidak dapat dilaksanakan dengan harga

yang ditawarkan yang disebabkanadanya perbedaan harga satuankomponen tenaga kerja, peralatan, danbahan (material konstruksi) yang dibawah harga pasar dan akibatperbedaan produktifitas komponenpembentuk harga satuan pekerjaantersebut, maka harga penawaran yangdiajukan akan menyebabkan terjadinyakerugian dibandingkan keuntungan

yang akan diperoleh serta diperkirakanmempengaruhi lingkup, kualitas, hasil/kinerja dan diyakini tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

persyaratan/ ketentuan.Dengan demikian harga penawarantidak memenuhi syarat (tidak wajar)dan dalam evaluasi penawaran harusdinyatakan gugur.

Indikasi kumulasi kerugian dankeuntungan diteliti dari data yangtercantum dalam rincian/uraian HargaSatuan Pekerjaan (HSP) dari MataPembayaran Utama dan daftar kuantitasdan harga.

b) apabila harga penawaran dinyatakanwajar dan peserta tersebut ditunjuksebagai pemenang lelang, harusbersedia untuk menaikkan JaminanPelaksanaan menjadi 5% (limaperseratus) dari nilai total HPS; dan

c) apabila peserta yang bersangkutan tidakbersedia menaikkan nilai JaminanPelaksanaan, maka penawarannyadigugurkan dan Jaminan Penawarandisita untuk negara serta dimasukkandalam Daftar Hitam.

c Memperhitungkan preferensi harga ataspenggunaan produksi dalam negeri (apabilamemenuhi persyaratan diberlakukannyapreferensi harga) dengan ketentuan PerhitunganTingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yangdisampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian


36/161

36

sendiri (self assessment), digunakan dalamevaluasi penawaran harga apabila pelelanganpekerjaan tersebut diberlakukan preferensi harga

yaitu apabila memenuhi ketentuan:

1). Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalamnegeri diberlakukan pada PengadaanBarang/Jasa yang dibiayai rupiah murnitetapi hanya berlaku untuk PengadaanBarang/Jasa bernilai diatasRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)sampai dengan 31 Desember 2013 danmulai 1 Januari 2014 untuk PengadaanBarang/ Jasa bernilai diatasRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);dan

2). Preferensi Harga hanya diberikan kepadaBarang/Jasa dalam negeri dengan TKDN

lebih besar atau sama dengan 25% (duapuluh lima perseratus).

Apabila peserta tidak menyampaikanformulir perhitungan TKDN maka pesertadianggap tidak menginginkan diberlakukanpreferensi harga bagi penawarannya dantidak menggugurkan.

Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDNmerujuk pada ketentuan yang ditetapkanoleh Menteri yang membidangi urusanperindustrian dengan tetap berpedomanpada tata nilai Pengadaan Barang/Jasasebagaimana diatur dalam PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 yangterakhir diubah dengan Peraturan PresidenNo. 70 Tahun 2012 beserta petunjukteknisnya.

3). rumus penghitungan sebagai berikut:

HEA 1

HP 1 KP HEA = Harga Evaluasi Akhir.

KP = Koefisien Preferensi (TingkatKomponen Dalam Negeri (TKDN)dikali Preferensi tertinggiBarang/Jasa).

HP = Harga Penawaran (HargaPenawaran/ terkoreksi yangmemenuhi persyaratan lelang dantelah dievaluasi).

4). dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebihpenawaran dengan HEA yang sama,penawar dengan TKDN terbesaradalahsebagai pemenang;


37/161

37

5). pemberian Preferensi Harga tidak mengubahHarga Penawaran dan hanya digunakanoleh Pokja ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan

32. Evaluasi Kualifikasi

33. Pembuktian Kualifikasi

peringkat pemenang.

d Apabila terdapat 2 (dua) calon pemenang

memiliki harga penawaran yang sama dalam haltidak diperhitungkan TKDN, maka Pokja ULPmemilih peserta yang mempunyai kemampuanteknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam BeritaAcara Hasil Pelelangan.

e Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti hargatidak wajar akibat terjadinya persaingan usahatidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama(kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuanperaturan dan perundang-undangan, makapelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang

terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.31.14 Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran

sebagai calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada).

32.1 Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelangdan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabilaada).

32.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakanmetode penilaian sistem gugur.

32.3 Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani oleh

peserta sebelum pemasukan penawaran, apabilatidak ditandatangani maka tidak dievaluasi lebihlanjut.

32.4 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuaidengan ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi.

32.5 Apabila tidak ada calon pemenang yang lulusevaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

33.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yangmemenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelahevaluasi kualifikasi.

33.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan caramelihat keaslian dokumen dari dokumen asli atausalinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat

yang berwenang dan meminta salinan dokumentersebut. Dalam pembuktian kualifikasi harusdihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau

yang menerima kuasa dari direkturutama/pimpinan perusahaan yang nama penerimakuasanya tercantum dalam akta pendirian atauperubahannya, atau kepala cabang perusahaan yangdiangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan


38/161

38

dokumen otentik, atau pejabat yang menurutperjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan

yang bekerja sama.

33.3 Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktiankualifikasi dan telah diberikan kesempatan sertatenggang waktu yang cukup, maka pesertadigugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam,

Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkandan disetorkan ke kas Negara/kas Daerah.

33.4 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasikepada penerbit dokumen, apabila dokumen yangdigunakan dalam pembuktian kualifikasi masihdiragukan kebenarannya.

33.5 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan datatidak benar/pemalsuan data/tidak dapatmenunjukan dokumen asli atau salinan dokumen

yang sudah dilegalisir, maka peserta digugurkan,badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkandalam Daftar Hitam, Jaminan Penawaran yangbersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kasNegara/kas Daerah.

33.6 Apabila tidak ada calon pemenang yang luluspembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan

gagal.

F. Penetapan Pemenang

34. Penetapan

Pemenang

34.1 Pokja ULP membuat Surat Penetapan Pemenang

berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)untuk nilai sampai dengan Rp100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah).

34.2 PA membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilaidiatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah) setelah mendapat usulan dari Pokja ULP,dengan ketentuan:

a usulan penetapan pemenang ditembuskankepada PPK dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; dan

b apabila PA tidak setuju dengan usulan Pokja ULPdengan alasan yang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan, maka PAmemerintahkan evaluasi ulang atau menyatakanpelelangan gagal.

34.3 Dalam hal peserta mengikuti beberapa paketpekerjaan yang dilelangkan oleh Pokja ULP dalamwaktu yang bersamaan, dan beberapapenawarannya terendah serta berdasarkan sisakemampuan menangani paket (SKP), akan


39/161

39

35. Pengumuman Pemenang

ditetapkan sebagai calon pemenang oleh Pokja ULPpada paket berdasarkan perhitungan kombinasi

yang menguntungkan negara.

34.4 Dalam hal peserta mengikuti beberapa paketpekerjaan yang dilelangkan oleh Pokja ULP dalamwaktu yang bersamaan, dan dalam penawarannya

peserta mengajukan personil dan/atau peralatan yang sama, penawaran tidak dapat digugurkan.Apabila berdasarkan hasil evaluasi semuapenawarannya terendah maka akan ditetapkansebagai calon pemenang oleh Pokja ULP pada paketberdasarkan perhitungan kombinasi nilaipenawaran yang menguntungkan negara.

34.5 Penetapan pemenang disusun sesuai denganurutannya dan harus memuat:

a nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;

b nama dan alamat Penyedia serta hargapenawaran atau harga penawaran terkoreksi;

c Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis,harga; dan

e evaluasi kualifikasi.

34.6 Data pendukung yang diperlukan untukmenetapkan pemenang adalah:

a Dokumen Pengadaan beserta adendum (apabilaada);

b BAPP;

c BAHP; dan

d Dokumen Penawaran dari pemenang danpemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yangtelah diparaf anggota Pokja ULP dan 2 (dua)wakil peserta/saksi.

34.7 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkanpemenang dan mengakibatkan surat penawaran dan

Jaminan Penawaran habis masa berlakunya,dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calonpemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) untukmemperpanjang masa berlaku surat penawaran dan

Jaminan Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak. Calon pemenang,calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)

yang tidak bersedia memperpanjang suratpenawaran dan Jaminan Penawaran dapatmengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada) kepada masyarakat diwebsite Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan


40/161

40

pengumuman resmi yang memuat sekurang-kurangnya :a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;b. nama dan alamat penyedia;c. harga penawaran;d. harga penawaran terkoreksi;e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); danf. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, harga, dan

kualifikasi untuk seluruh peserta yang dievaluasidilengkapi dengan penjelasan untuk setiap penawaran

yang dinyatakan gugur.36. Sanggahan 36.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat

menyampaikan sanggahan secara tertulis ataspenetapan pemenang kepada Pokja ULP disertaibukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusankepada PPK, PA/KPA dan APIP Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusisebagaimana tercantum dalam LDP, denganketentuan:

a Pelelangan Umum paling lambat 5 (lima) harikerja setelah pengumuman pemenang; atau

b Pemilihan Langsung paling lambat 3 (tiga) harikerja setelah pengumuman pemenang.

36.2 Sanggahan diajukan oleh peserta yang memasukkanpenawaran baik secara sendiri-sendiri maupunbersama-sama dengan peserta lain, ditandatanganioleh :

a direktur utama/ pimpinan perusahaan;

b penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinanperusahaan yang nama penerima kuasanyatercantum dalam akte pendirian atauperubahannya;

c kepala cabang perusahaan yang diangkat olehkantor pusat yang dibuktikan dengan buktiotentik; atau

d pejabat yang menurut perjanjian kerja samaberhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

36.3 Sanggahan diajukan apabila terjadi penyimpanganprosedur meliputi:

a penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 yang terakhir diubah denganPeraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 besertapetunjuk teknisnya dan yang telah ditetapkandalam Dokumen Pengadaan;

b rekayasa tertentu sehingga menghalangiterjadinya persaingan usaha yang sehat;dan/atau


41/161

41

37. Sanggahan

Banding

c penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULPdan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

36.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka PokjaULP menyatakan pelelangan gagal.

36.5 Sanggahan yang diajukan bukan dari peserta dantidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada36.2. dianggap sebagai pengaduan dan tetap harusditindaklanjuti serta tidak menghentikan prosespelelangan.

36.6 Sanggahan yang disampaikan kepada PA/KPA, PPKatau disampaikan dan diterima diluar masa sanggah,dianggap sebagai pengaduan dan tetap harusditindaklanjuti serta tidak menghentikan prosespelelangan.

37.1 Peserta sebagaimana dimaksud pada 36 apabila tidak

sependapat dengan jawaban sanggahan dari PokjaULP, dapat mengajukan sanggahan banding secaratertulis kepada Menteri/Kepala Lembaga/KepalaDaerah/Pimpinan Institusi atau Pejabat yangmenerima penugasan menjawab sanggahanbanding, dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP,dan APIP Kementerian/Lembaga/PemerintahDaerah/Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP,dengan ketentuan:

a Pelelangan Umum, paling lambat 5 (lima) harikerja setelah menerima jawaban sanggahan; atau

b Pemilihan Langsung, paling lambat 3 (tiga) harikerja setelah menerima jawaban sanggahan.

37.2 Peserta yang akan melakukan sanggahan bandingharus memberikan Jaminan Sanggahan Banding

yang diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaanpenjaminan atau perusahaan asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian ( suretyship )sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan danditujukan kepada Pokja ULP sebesar 1% (satuperseratus) dari HPS sebagaimana tercantum dalamLDP dengan masa berlaku 15 (lima belas) hari kerja

sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.37.3 Sanggahan banding menghentikan proses

pelelangan.

37.4 Sanggahan banding yang diajukan bukan daripeserta yang tidak sependapat dengan jawabansanggahan sebagaimana dimaksud pada 37.1 atautidak ditandatangani seperti halnya sanggahansebagaimana dimaksud pada 36.2, dianggap sebagaipengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti sertatidak menghentikan proses pelelangan.


42/161

42

37.5 Sanggahan banding yang disampaikan bukankepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau Pejabat yang menerimapenugasan menjawab sanggahan banding ataudisampaikan dan diterima di luar masa sanggahbanding, dianggap sebagai pengaduan dan tetapharus ditindaklanjuti serta tidak menghentikanproses pelelangan.

G. Penunjukan Pemenang Pengadaan

38. PenunjukanPenyediaBarang/Jasa

38.1 Pokja ULP menyampaikan Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) kepada PPK dengan tembusankepada Kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkanSurat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

38.2 PPK menerbitkan SPPBJ, dengan ketentuan apabila:

a pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasimasih berlaku;

b tidak ada sanggahan dari peserta;

c sanggahan dan/atau sanggahan banding terbuktitidak benar; atau

d masa sanggah dan/atau masa sanggah bandingberakhir.

38.3 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusantersebut, dengan ketentuan :

a apabila yang bersangkutan mengundurkan diridan masa penawarannya masih berlaku dengan

alasan yang dapat diterima secara obyektif olehPokja ULP, maka Jaminan Penawaran yangbersangkutan dicairkan dan disetorkansebagaimana tercantum dalam LDP;

b apabila yang bersangkutan mengundurkan diridan masa penawarannya masih berlaku denganalasan yang tidak dapat diterima secara obyektifoleh Pokja ULP, maka Jaminan Penawaran yangbersangkutan dicairkan dan disetorkansebagaimana tercantum dalam LDP sertadimasukkan dalam Daftar Hitam / Black List ; atau

c apabila yang bersangkutan tidak bersediaditunjuk karena masa penawarannya sudahtidak berlaku, maka tidak dikenakan sanksi dan

Jaminan Penawaran yang bersangkutan tidakboleh dicairkan.

38.4 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkandiri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukankepada pemenang cadangan sesuai dengan urutanperingkat, selama masa surat penawaran dan

Jaminan Penawaran pemenang cadangan masihberlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.


43/161

43

38.5 Apabila semua pemenang yang ditunjukmengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan

gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dariPPK.

38.6 SPPBJ harus diterbitkan, dengan ketentuan:

a pada Pelelangan Umum, paling lambat 6 (enam)hari kerja setelah pengumuman penetapanpemenang, apabila tidak ada sanggahan;

b pada Pemilihan Langsung, paling lambat 4(empat) hari kerja setelah pengumumanpenetapan pemenang, apabila tidak adasanggahan; atau

c Dalam hal Pelelangan Umum/PemilihanLangsung, paling lambat 2 (dua) hari kerjasetelah semua sanggahan dan sanggahan banding

dijawab.38.7 Di dalam SPPBJ disebutkan/ditegaskan/ditulis bahwa

penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaansebelum penandatanganan kontrak.

39. Kerahasiaan Proses

39.1 Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifat rahasiadan dilaksanakan oleh pokja ULP secara independen.

39.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian,evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calonpemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta,atau orang lain yang tidak berkepentingan sampaikeputusan pemenang diumumkan.

39.3 Setiap usaha peserta lelang mencampuri prosesevaluasi dokumen penawaran atau keputusanpemenang akan mengakibatkan ditolaknyapenawaran yang bersangkutan.

39.4 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam BeritaAcara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULPbersifat rahasia sampai dengan saat pengumumanpemenang.

H. Pelelangan Gagal

40. Pelelangan Gagal

40.1 Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila :

a jumlah peserta yang memasukkan DokumenPenawaran kurang dari 3 (tiga) peserta;

b tidak ada penawaran yang lulus evaluasipenawaran;

c dalam evaluasi penawaran ditemukanbukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

d harga penawaran terendah terkoreksi lebih tinggi

dari HPS;


44/161

44

e sanggahan dari peserta atas pelaksanaanpelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuanPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yangterakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya danDokumen Pengadaan ternyata benar;

f sanggahan dari peserta atas kesalahan substansiDokumen Pengadaan ternyata benar; atau

g calon pemenang dan calon pemenang cadangan1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengansengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/ataupembuktian kualifikasi.

40.2 PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDPmenyatakan pelelangan gagal, apabila :

a PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDPsependapat dengan PPK yang tidak bersediamenandatangani SPPBJ karena proses Pelelangantidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 yang terakhir diubah denganPeraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 besertapetunjuk teknisnya;

b pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yangmelibatkan Pokja ULP dan/atau PPK ternyatabenar;

c dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingansehat dalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakanbenar oleh pihak berwenang;

d sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa ataskesalahan prosedur yang tercantum dalamDokumen Pengadaan ternyata benar;

e Dokumen Pengadaan tidak sesuai denganPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yangterakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;

f pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Pengadaan;

g calon pemenang dan calon pemenang cadangan

1 dan 2 mengundurkan diri; atauh pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan

Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhirdiubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun2012 beserta petunjuk teknisnya.

40.3 Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusimenyatakan pelelangan gagal, apabila :

a Sanggahan banding dari peserta atas terjadinyapelanggaran prosedur dalam pelaksanaanpelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atauPokja ULP, ternyata benar; atau


45/161

45

b Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yangmelibatkan KPA, ternyata benar.

40.4 Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal,apabila:

a Sanggahan banding dari peserta atas terjadinyapelanggaran prosedur dalam pelaksanaanpelelangan yang melibatkan PA, KPA, PPKdan/atau Kelompok Kerja ULP, ternyata benar;atau

b Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yangmelibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar.

40.5 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULPmemberitahukan kepada seluruh peserta.

40.6 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal,Pokja ULP atau Pokja ULP pengganti (apabila diganti)meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya

pelelangan gagal, untuk menentukan langkahselanjutnya, yaitu melakukan:

a evaluasi ulang;

b penyampaian ulang Dokumen Penawaran;

c pelelangan ulang; atau

d penghentian proses pelelangan.

I. Surat Jaminan Pelaksanaan

41. Surat Jaminan Pelaksanaan

41.1 Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuansebagai berikut :

a diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasukbank perkreditan rakyat), perusahaanpenjaminan atau perusahaan asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian(suretyship) sebagaimana yang ditetapkan olehMenteri Keuangan;

b masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggalpenandatanganan Kontrak sampai dengan serahterima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak(PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP;

c nama penyedia sama dengan nama yangtercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;

d besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurangdari nilai jaminan yang ditetapkan;

e besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkandalam angka dan huruf;

f nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaansama dengan nama PPK yang menandatanganikontrak;

g paket pekerjaan yang dijamin sama dengan


46/161

46

paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;

h Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkantanpa syarat (unconditional) sebesar nilai

jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah surat pernyataanwanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit

Jaminan;i Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO

harus ditulis atas nama Kemitraan/KSO; dan

j memuat nama, alamat dan tanda tangan pihakpenjamin.

41.2 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untukmenyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaandipersamakan dengan menolak untukmenandatangani Kontrak atau tidak menerimakeputusan penunjukan sebagai penyediabarang/jasa, maka akan dikenakan sanksi.

41.3 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-SyaratUmum Kontrak.

J. Penandatanganan Kontrak

42. Penanda-tangananKontrak

42.1 Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasadilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.

42.2 Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memeriksaapakah pernyataan dalam Dokumen Isian Kualifikasi masihberlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidakdipenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapatdilakukan.

42.3 Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJdan setelah penyedia menyerahkan JaminanPelaksanaan, dengan ketentuan :

a nilai Jaminan Pelaksanaan untuk hargapenawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluhperseratus) sampai dengan 100% (seratusperseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5%(lima perseratus) dari nilai Kontrak;

b nilai Jaminan Pelaksanaan untuk hargapenawaran terkoreksi dibawah 80% (delapanpuluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

42.4 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubahsubstansi Dokumen Pengadaan sampai denganpenandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkatwaktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnyaakan melewati batas tahun anggaran.

42.5 Dalam hal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan

melewati batas tahun anggaran, penandatanganan


47/161

47

kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuankontrak tahun jamak.

42.6 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrakmeliputi substansi, bahasa, redaksional, angka danhuruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembarDokumen Kontrak.

42.7 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian DokumenKontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksudapabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagiansatu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutansebagai berikut :

a adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

b pokok perjanjian;

c surat penawaran berikut daftar kuantitas danharga;

d syarat-syarat khusus kontrak;

e syarat-syarat umum kontrak;

f spesifikasi khusus;

g spesifikasi umum;

h gambar-gambar; dan

i dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan,SPPBJ, BAHP, BAPP.

42.8 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuaikebutuhan, yaitu :a sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri

dari:

1). kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhimaterai pada bagian yang ditandatanganioleh penyedia; dan

2). kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhimaterai pada bagian yang ditandatanganioleh PPK;

b rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan)tanpa dibubuhi materai.

42.9 Penandatanganan Kontrak bernilai diatasRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukumKontrak.

42.10 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atasnama penyedia adalah Direksi yang disebutkannamanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar,

yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

42.11 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya


48/161

48

tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/AnggaranDasar sebagaimana dimaksud pada 42.10, dapatmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa,sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawanperusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetapdan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang

yang sah dari Direksi atau pihak yang sahberdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.


49/161

49

BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN LDP)

A. Lingkup

Pekerjaan

1. a. Pokja ULP:

Pokja Satker PKPAM Bangka Belitung.b. Alamat Pokja ULP: JL. RE. Martadinata No. 35 Pangkalpinang

2. Website : www.pu.go.id

3. a. Nama paket pekerjaan: Penyediaan P/S AirMinum Bagi Kawasan MBR Lokasi: IKK KobaKab. Bangka Tengah

b. Uraian singkat pekerjaan: Penyediaan SistemAir Minum lengkap dengan sarana penunjangnya.

4. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 120seratus dua puluh) hari kalender.

B. Sumber Dana Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:APBN Tahun Anggaran 2014

C. PendayagunaanProduksi DalamNegeri

Preferensi harga - [diisi ―dibe rikan ‖/‖t idakdiberikan ‖] terhadap penawaran peserta.Catatan:

1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeridiberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yangdibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untukPengadaan Barang/Jasa bernilai diatasRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampaidengan 31 Desember 2013 dan mulai 1 Januari2014 untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilaidiatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);dan.

2) Preferensi Harga hanya diberikan kepadaBarang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebihbesar atau sama dengan 25% (dua puluh lima

perseratus) .Apabila paket pekerjaan yang dilelangkan memenuhiketentuan 1) dan 2) maka diberlakukan preferensiharga dan diisi ―diberikan ‖.

http://www.pu.go.id/http://www.pu.go.id/http://www.pu.go.id/


50/161

50

D. PemberianPenjelasanDokumenPengadaan danPeninjauanLapangan

1. Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan akandilaksanakan pada:Hari : SeninTanggal : 03 Februari 2014Pukul : 10.00 wibTempat : Kantor Satker PKPAM Babel

Jl. RE. Martadinata No. 35Pangkalpinang

2. Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada:(Disesuaikan dengan kesepakatanaanwidzing/penjelasan pekerjaan kantor).

E. Dokumen Penawaran

1 Data yang diperlukan untuk pelaksanaanpekerjaan adalah

a. Tenaga Teknis bagi usaha kecil

b. memiliki kemampuan untuk menyediakanperalatan untuk melaksanakan pekerjaankonstruksi ini, yaitu

No. Jenis Alat Kapasitas Jumlah 1. Pick-up 1 Ton 1 Unit 2. genset 15-25 kva 1 Unit 3. Stamper - 2 Unit 4. Alat pengetesan pipa 6 bar 1 Unit

No Jabatan/Posisi Juml

ah Sertifikat &

Kode Sertifikat Pendidikan

Minimal Pengala

man Pek.Sejenis(Thn)

1 2 3 4 5 6

1 Pelaksana-I 1 SKT PelaksanaPerpipaan AirBersih(TT.011)

S1/D3/STM/ Sederajat*)

5

2 Pelaksana-II 1

TukangFitter/FilterPipa (TT008)


5

3 Pelaksana-III 1 SKT TukangLasKonstruksiplat dan pipa(TM 039)


4

4 Pelaksana-IV 1 SKT juru

gambardrafman tatalingkungan(TT. 03)

D3/STM/ Sederajat*)

4


51/161

51

c. Dokumen lain yang dipersyaratkan

1. POA dan brosur pipa PVC berikutaccesoris dari pabrikan2. Brosur pipa galvanis berikut accesoris

dari pabrikan3. Brosur Gate Valve dan brosur ai

Documents

Dok. Lelang Mbr Koba